Datasets:

just-108
/

C2

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
salinan eni sen lan bupati sumedang provinsi jawa baratnsinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait serta menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu adanya arah kebijakan untukumedang, bahwa sesuai ketentuan danmerintah kabupaten kota menyusun rencana umum penanaman modal kabupaten kotaumedangumedmdn dan pma. penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh mdn maupun pma untuk melakukan usaha wilayah daerah. penanam modal dalam negeri yang selanjutnya disebut mdn,tujuan rencana tata ruab fungsi dan sistematika rupa rupapa sebagaimana dimaksud dalaminsentif penanaman modal, dan promosi dan kerjasama penanaman modal. peta panduan roadmap) implementasi rupa,epala dpmppa, pemerintah daerah kabupatennas, pemberian kemudahan dan insentif penanaman modalperaturan perundang undangan terkait. pelaksanaan rupa dievaluasi secara berkala oleh kepala dpmptsppmptsp kepada bupatirencana umum penanaman modal kabupaten sumedang tahunsumedang telah menetapkan salah satu misi pembangunan dalam upaya pembangunan ekonomi yakni yang didalamnya mengarah kepada upaya mengembangkan dan memperkuat keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional dan internasional, dengan berbasis pada upaya mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif, dan kooperatif dalam mendayagunakan potensi sosio ekonomi lokal terutama dalam agribisnis, pariwisata dan industri yang tetap mempertahankan kearifan budaya lokal dan keseimbangan lingkungan hidup. perkembangan ekonomi daerah didukung oleh kerjasama antara domain kepemerintahan dalam penyediaan infrastruktur yang memadai, pemeliharaan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, penciptaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing serta perlindungan regulasi pemerintahan terhadap pelaku sosio ekonomi daerah guna mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. selanjutnya perencanaan sektoral diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomih kebijakan tersebut harus termuat dalam sebuah dokumen rencana umum penanaman modal rupa)dimana pada pasat. rencana umum penanaman modal kabupaten sumedang harus sejalan dengan rencana umum penanaman modal provinsi jawa barat. dalam rencana umum penanaman modal kabupaten sumedang harus mengakomodir arahan dari rencana umum penanaman modal provinsi jawa barat. bab asas dan tujuan asas asas penanaman modal kabupaten sumedang dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalahberdasarkan peraturan daerah kabupaten sumedang nomor tahun tentang penanaman modal, pemerintah daerah kabupaten sumedangvisi rupa kabupaten sumedang tahun adalah: penanaman modal yang berkelanjutan untuk mewujudkan kabupaten sumedang yang mandiri, maju, dan sejahtera misi upaya upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi pada tahun maka disusunlah lima misi. misi tersebut adalah sebagai berikut: meningkatkan minat penanaman modal berdasarkan karakteristik dan potensi kabupaten sumedang, mengembangkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan berkeadilan, mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mampu meningkatkan daya saing produk dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi umkm), dan menciptakan penanaman modal yang berkelanjutan. bab arah kebijakan penanaman modal berdasarkan visi dan misi, sert, dan promosi dan kerjasama penanaman modal. arah kebijakan penanaman modal kabupaten sumedang terdiri atasmedang: sistem pusat perkotaan pusat kegiatan ditentukan secara hirarkis meliputi: pkn kawasan perkotaan bandung raya meliputi. pkw kawasan perkotaan sumedang yang meliputi kelurahan kotakaler kecamatan sumedang utara, kelurahan talun kecamatan sumedang utara, kelurahan situ kecamatan sumedang utara, desa paduka kecamatan sumedang utara, desa mayasari kecamatan sumedang utara, desa girimukti kecamatan sumedang utara, desa mekarjaya kecamatan sumedang utara, desa margamukti kecamatan sumedang utara, desa kebonjati kecamatan sumedang utara, desa jatihurip kecamatan sumedang utara, desa jatimulya kecamatan sumedang utara, desa rancamula kecamatan sumedang utara, kelurahan regal wetan kecamatan sumedang selatan, kelurahan kota kulon kecamatan sumedang selatan, kelurahan pesanggrahan kecamatan sumedang selatan, kelurahan cipameungpeuk kecamatan sumedang selatan, desa baginda kecamatan sumedang selatan, desa sukagalih kecamatan sumedang selatan, dan desa sukajaya kecamatan sumedang selatan. pkl perkotaan ujungnya meliputi desa dibunuh kecamatan ujungnya, desa ujungnya kecamatan ujungnya, desa sakurjaya kecamatan ujungnya, desa pelajari kecamatan ujungnya, desa pelabuhan kecamatan ujungnya, dan desa keboncau kecamatan ujungnya. pkl perkotaan malaka meliputi desa malaka kecamatan malaka, desa mandalaherang kecamatan malaka, desa licin kecamatan malaka, desa galundra kecamatan malaka, dan desa serang kecamatan malaka. pkl perkotaan tomo meliputi desa tongas kecamatan tomo, desa darmawan kecamatan tomo, desa jembarwangi kecamatan tomo, desa tomo kecamatan tomo, dan desa maranggi kecamatan tomo.buahnya kecamatan buahnya, dan pado kecamatan pado., desa nagarawangi kecamatan rancakalong, desa ganas kecamatan ganas,lego kidul kecamatan paser desa surian kecamatan surian, desa ingkang kecamatan tanjungmedar, desa cisarua kecamatan cisarua, dan desa cibugel kecamatan cibugel. rencana kawasan stategis kawasan strategi nasional ksn) kabupaten sumedang adalah kawasan perkotaan cekungan bandung, dengan sudut kepentingan ekonomi berdasarkan tahun tentang perubahan atas peraturan pemerintah tahun tentang rtrw. kawasan strategis provinsi ksp) jawa barat yang ada wilayah kabupaten sumedang meliputi: ksp koridor bandung cirebon yang melintasi kecamatan jatinangor, tanjungsari, pemulihan, sumedang utara, sumedang selatan, malaka, paser, dan tomo, dan ksp pendidikan jatinangor. ksk ditentukan berdasarkan sudut kepentingan ksk dari sudut kepentingan ekonomi, ksk dari sudut kepentingan sosial budaya, ksk dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, dan ksk dari sudut ketahanan pangan. ksk dari sudut kepentingan ekonomi meliputi: kawasan industri ujungnya, kawasan waduk jatigede, kawasan industri buahnya, dan kawasan ekonomi khusus kek) jatigede. ksk dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi kawasan kampung sunda kawasan jatigede, dan kawasan budaya tradisional kecamatan rancakalong. ksk dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi kawasan gunung tampois dan sekitarnya yang terletak kecamatan malaka, kecamatan ronggeng, kecamatan buahnya, dan kecamatan tanjungkerta, ksk dari sudut kepentingan ketahanan pangan tersebar seluruh wilayah kabupaten. rencana peruntukan kawasan berdasarkan tipologi investasi investasi andalan pertanian kawasan peruntukan pertanian meliputi: kawasan peruntukan tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan pertunjukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan kp2b). kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas lahan beririgasi dan lahan tidak beririgasi tersebar seluruh wilayah kabupaten. kawasan peruntukan hortikultura tersebar seluruh wilayah kabupaten. kawasan peruntukan perkebunan berupa perkebunan rakyat tersebar seluruh wilayah kabupaten. kawasan peruntukan peternakan meliputi kawasan peruntukan ternak besar meliputi kawasan sapi potong nasional, kawasan sapi potong luar kawasan nasional dan kawasan ternak besar lainnya, kawasan petunjuk ternak kecil tersebar seluruh wilayah kabupaten, dan kawasan hijauan makanan ternak hmt) dan pekan tambahan konsentrat) tersebut seluruh wilayah kabupaten. kawasan pertanian pangan berkelanjutan kp2b) dengan luas (tiga puluh ribu enam puluh dua) hektar meliputi: lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b) dengan luas kurang lebih (dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat) hektar akan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten sumedang, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan lcp2b) dengan luas kurang lebih (dua ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar ditetapkan diluar lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b). kawasan peruntukan perikanan berupa perikanan budidaya kolam, sawah, sungai, situ, embung, dan waduk. kawasan budidaya perikanan tersebar seluruh wilayah kabupaten. kawasan waduk jatigede dan kawasan cincin tampois diarahkan sebagai kawasan megapolitan. investasi potensial industri kawasan peruntukan industri besar dengan luas kurang lebih (empat ribu lima ratus lima puluh delapan) hektar meliputi: optimalisasi kawasan industri ditanggung rancaekek dengan luas kurang lebih (tiga ratus empat puluh lima) hektar meliputi kecamatan jatinangor, dan kecamatan ditanggung. pengembangan kawasan industri ujungnya dengan luas kurang lebih (dua ribu delapan ratus dua puluh empat) hektar meliputi kecamatan ujungnya, dan kecamatan tomo. pengembangan kawasan industri buahnya desa ciawitali dengan luasan kurang lebih (seribu seratus lima puluh dua) hektar kecamatan buahnya. kawasan peruntukan industri menengah berupa industri kecil menengah terdiri atas: pengembangan industri menengah tersebar seluruh kabupaten, pengembangan sentra sentra industri kecil dan menengah ikm) potensial tersebut seluruh wilayah kabupaten, dan pengembangan sentra sentra industri kecil dan menengah area peristirahatan dan interchange jalan bebas hambatan dalam rangka antisipasi pengembangan jalan bebas hambatan cisumdawu. pengembangan industri kecil tersebar seluruh wilayah kabupaten. investasi harapan pariwisata kawasan peruntukan pariwisata dengan luas kurang lebih (empat ribu enam ratus empat) hektar meliputi pengembangan pariwisata budaya, pengembangan pariwisata alam, pengembangan pariwisata buatan, pengembangan pariwisata minat khusus, dan kawasan ekonomi khusus. pengembangan pariwisata budaya meliputi: saung budaya sumedang kecamatan jatinangor, makam pasaran gede kecamatan sumedang selatan, makam dayeuhluhur kecamatan ganas, makam maranggi kecamatan tomo, desa wisata rancakalong kecamatan rancakalong, kampung sunda kawasan jatigede kecamatan jatigede, relokasi situs situs yang terendam waduk jatigede diarahkan daerah: kampung muncul kecamatan darmaraja, situs tajimalela kecamatan disitu, dan daerah lainnya berdasarkan hasil kajian atau studi. wisata geotheater kecamatan rancakalong, dan wisata budaya lainnya. pengembangan pariwisata alam meliputi: bumi perkemahan kiarapayung kecamatan jatinangor, bumi perkemahan jambu kecamatan tanjungsari, pemandian cipanteuneun kecamatan malaka, baru aureum kecamatan sukamara, wana wisata cibingbin kecamatan sumedang selatan, curug sundulan kecamatan ditanggung, curug cigorobog kecamatan sumedang selatan, curug cipongkor kecamatan sumedang selatan, twa gunung kunci kecamatan sumedang selatan, j)) twa gunung pelajari kecamatan sumedang selatan, situ sari kecamatan tomo, cipanas sekarang kecamatan buahnya, cipanas cileungsi kecamatan buahnya, pangjugjugan kecamatan pemulihan, panenan kecamatan rancakalong, bumi kahyangan kecamatan sukamara, situ cipaingeun kecamatan paser, dan wisata alam lainnya. pengembangan pariwisata buatan meliputi: pengembangan kawasan wisata jatigede kecamatan jatigede, pengembangan objek wisata klub golf dan resort jatigede kecamatan jatigede, museum gerusan ulun kecamatan sumedang selatan, museum jatigede kecamatan jatigede, rencana kampung sunda kecamatan jatigede, wisata pendidikan dan olahraga modern kecamatan sukamara dan kecamatan jatinangor, dan wisata buatan lainnya. pengembangan pariwisata minat khusus meliputi: pengembangan objek wisata kampung toga kecamatan sumedang selatan, pengembangan objek wisata batu dua kecamatan disitu, pengembangan objek wisata klub golf kecamatan jatinangor, dan pengembangan objek wisata minat khusus lainnya. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas: kawasan hutan cagar alam, kawasan taman hutan raya, dan kawasan taman wisata alam. kawasan hutan cagar alam berupa kawasan hutan cagar alam gunung jagat dengan luas kurang lebih (seratus tiga puluh empat) hektar meliputi: kecamatan jatinunggal, dan kecamatan jatigede. kawasan taman hutan raya berupa taman hutan raya tahuna) gunung pelajari dengan luas (tiga puluh lima) hektar kecamatan sumedang selatan meliputi: gunung pelajari, dan gunung kunci. kawasan taman wisata alam twa) gunung tampois dengan luas kurang lebih (seribu tujuh puluh lima) hektar meliputi: kecamatan malaka, kecamatan ronggeng, dan kecamatan banda. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi, pariwisata, dan industri pangan arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut, mengembangkan industri pembenihan dan diversifikasi tanaman pangan, , dany,infrastruktur penunjang kegiatan pariwisatil. melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata, mengembangkan destinasi wisata agrowisata sesuai komoditas unggulan,, oo. melakukan promosi wisata dan daya tarik wisata (website wisata, guidebook wisata dan media online),, dan mengembangkan investasi dan dunia usaha. industri arah kebijakan pengembangan penanaman modal , mengembangkan kawasan industri kecamatan ujung jaya dan kecamatan tomo yang terintegrasi dengan rencana bandara internasional jawa barat biji):penanaman modal yang berwawasan lingkungan green investment) keberlanjutan lingkungan menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam hal penanaman modal. salah satu hal yang dapat mendukung keberlanjutan lingkungan adalah penggunaan energi. kebijakan energi nasional sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional ditetapkan.ggunaan energi yang ramah lingkungan serta terbarukan diharapkan dapat menjaga keberlanjutan lingkungan. sebagaimana tertuang dalam peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang kebijakan energi nasional, kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri sekaligus untuk menghadapi pengaruh permasalahan krisis energi dunia. ada beberapa sasaran yang dingin dicapai, yaitu, tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari (satu) pada tahun da. dengan demikian pemerintah kabupaten sumedang berencana untuk menginisiasi mendorong upaya upaya:,, kemudahan,erah.kabupaten sumedangkabupaten sumedangkabupaten sumedang,dan atau yang akan ditetapkan melalui,bab peta panduan (roadmap) implementasi rupa untuk mencapai tujuan penanaman modal ekonomi kabupaten sumedang tahun sebagaimana tertuang dalam visi kabupaten sumedang perlu dirumuskan tahapan pelaksanaan rencana umum penanaman modal kabupaten sumedangtahapidentifikasiguatan citra image building) penanaman modal. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus carbon trade),ingkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangangembangan sumber daya manusia dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengolahan hasil hasil produksi pertanian sumber daya alam. penguatan sistem pengembangan produk unggulan daerah secara nyata dan berkualitas. optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastuktur yang saat ini sudah tersedia. pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi. pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain perdagangan industri pupuk dan benih.mengembangkan destinasi wisata agrowisata komoditas unggulan, melakukan promosi wisata dan daya tarik wisattahapekonomi hijau green economy)ngembangan sektor sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan pengembangan tanaman pangan berskala tertentu (food estate) diarahkan padadana stimulan, dan atau pemberian bantuan modal. mengembangan sentra kerajinan dan industri rumah tangga.. peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur penunjanglibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata.tahap iiilaku umkm memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuanumkm sudah berbasis teknologi. umkm sudah memakai sistem pemasaran berbasis it. pelaku usaha sudah bersikap adaptif. mengembangkan kawasan industri manufaktur wilayah timur.bab pelaksanaan langkahingkungan pemerintah kabupaten sumedang menyusun kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada rupa, skpd dalam menyusun kebutuhan penanaman modal berkoordinasi dengan dpm ptsp, dan dpm ptsp dengan melibatkpemerintah daerah. proyeksi kebutuhan investasi kabupaten sumedangmedangadapun proyeksi target investasi sampai dengan tahun dapat dilihat pada tabel berikut tabel proyeksi target investasi kabupaten sumedang tahun sumber hasil analisisketerkaitan antara misi, arah kebijakan dan strategi arah kebijakan strategi meningkatkan minat peningkatan iklim penanaman pengembangan sistem pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal modal ptsp) bidang penanaman modal yang lebih efektif dan berdasarkan karakteristik dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan potensi kabupaten sumedang.misi arah kebijakan strategatau sektor unggulan prioritas daerah. mengembangkan iklim pemberian kemudahan dan pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam penanaman modal yang insentif penanaman modal jumlah dan waktu tertentu, berdaya saing dan pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu berkeadilan.. misi ( arah kebijakan \| strategi promosi dan kerjasama penguatan citra (image building) sebagai negara tujuan penanaman modalfokus pengembangan pangan, pangan infrastruktur, energi, mengembangkan pusat pertanian kecamatan kecamatan pariwisata, dan industri mengembangkan industri pembenihan dan diversifikasi tanaman pangan, misi arah kebijakan ' strategi infrastrukturmisi arah kebijakan strategiinfrastruktur penunjang kegiatan pariwisataisi arah kebijakan \| strategilibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata. mengembangkan destinasi wisata agrowisata sesuai komoditas unggulanmengembangkan investasi dan dunia usaha industrimengembangkan kawasan industri manufaktur wilayah timur, misi arah kebijakan strategimendorong terciptanya iklim pemberdayaan usaha mikro, umkm sudah berbasis teknologi, artinya dalam proses usaha yang kondusif yang kecil, menengah dan koperasi produksinya sudah menggunakan teknologi yang ada, mampu meningkatkan daya umkm). sesuai dengan tipikal usaha yang digeluti, saing produk dengan umkm sudah memakai sistem pemasaran berbasis mengembangkan usaha yang berarti bahwa para pelaku usaha sudah melakukan mikro, kecil, menengah dan pemasaran produk melalui internet, koperasi umkm).pelaku usaha sudah bersikap adaptifdn maupun pmaisi arah kebijakan ' strategimenciptakan penanaman penanaman modal yang perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program modal yang berkelanjutan. berwawasan lingkungan green pembangunan lingkungan hidup, khususnya program investment)bupati sumedang, ttd eka setiawan lampiran iiianduan roadmap) fokus pengembangan tahap tahap tahap iii penanaman kebijakan dan penyelenggaraan ptsp aturan hukum yang kompilasi, verifikasi dan kelembagaan bidang penanaman modal mendorong terlaksananya evaluasi laporan kegiatan oleh lembaga instansi yang perundingan kolektif yang penanaman modal dan dari berwenang bidang harmonis antara sumber informasi lainnya. penanaman modal dengan buruh pekerja dan penelitian dan evaluasi atas mendapat pendelegasian atau pengusaha, yang dilandasi informasi pelaksanaan pelimpahan wewenang dari prinsip itikad baik. ketentuan penanaman modal kepala daerah. dpm ptsp lebih proaktif dan fasilitas yang telah identifikasi mengenai jenis dalam menginisiasi diberikan, pemeriksaan dan tata cara pemungutan pelaksanaan fasilitasi lokasi proyek penanaman pajak daerah dan retribusi penanam modal, terutama modal dan tindak lanjut yang akan diberikan sebagai yang melakukan penanaman terhadap penyimpangan atas insentif bagi penanaman modal sektor ketentuan penanaman modal. modal. unggulan prioritas dan mengarahkan lembaga strategis daerah dalam upaya penanaman modal untuk secara pemecahan kendala dan proaktif menjadi inisiator pemecahan permasalahan penanaman modal serta teknis yang dihadapi berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving) dan lapangan dengan berkoordinasi fasilitasi baik kepada para dengan kementerian lembaga penanam modal yang akan teknis terkait. menjalankan usahanya kabupaten sumedang. fokus penanaman peningkatan koordinasi antar perlunya bersinergi dengan lembaga instansi daerah kebijakan dan program dalam rangka pelayanan pembangunan lingkungan penanaman modal kepada hidup, khususnya program para penanam modal. pengurangan emisi gas rumah penyuluhan pelaksanaan kaca pada sektor kehutanan, ketentuan penanaman modal, transportasi, industri, energi, pemberian konsultasi dan dan limbah, serta program bimbingan pelaksanaan pencegahan kerusakan penanaman modal sesuai keanekaragaman dengan ketentuan perijinan pengembangan ekonomi hijau yang telah diperoleh dan green economy)fokus pengembangan tahap tahap tahap iiifokus pengembangan tahap tahap tahap iiifokus penanamgembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan prioritas daerah.teknologi dan peningkatan kegiatan pengembangan kualitas pelaku umkm memiliki sumber daya penelitian, promosi, dan sumber daya manusia, ilmu sumber daya manusia yang manusia membangun citra positif pengetahuan dan teknologi terampil dan berpengetahuan. produk pangan. pendukung industri dan melakukan upaya penetapan kebijakan yang manufaktur melalui peningkatan kapasitas mendorong perusahaan untuk pendidikan formal dan non sumber daya umkm, baik memberikan program formal (smart and techno park) terkait dengan aspek teknis, pelatihan dan peningkatan lokal, peningkatan kapasitas inovasi, dan manajemen. keterampilan dan keahlian dan kualitas mesin dan bagi para pekerja. peralatan, transfer pengembangan sumber daya pengetahuan, teknologi manusia dalam upaya aplikasi dan konten digital. memiliki daya saing serta pengembangan sektor sektor kesiapan pengolahan hasil prioritas dan teknologi yang hasil produksi pertanian ramah lingkungan sumber daya alam. fokus penanaman pertanian penguatan sistem pengembangan tanaman pengembangan produk pangan berskala tertentu (food unggulan daerah secara nyata estate) diarahkan pada dan berkualitas.infrastruktur optimalisasi kapasitas dan pemantapan jaringan kualitas infrastuktur yang infrastruktur wilayah yang saat ini sudah tersedia. andal guna meningkatkan pembangunan sarana dan pengembangan infrastruktur prasarana komunikasi dan baru dan perluasan layanan informasi. infrastruktur sesuai strategi pemantapan terwujudnya peningkatan potensi ekonomi sistem penataan ruang yang kabupaten sumedang mampu menciptakan ruang percepatan pembukaan isolasi ruang wilayah yang daerah dan membentuk berkembang optimal sesuai kawasan kawasan potensi, kondisi, dan pertumbuhan baru. keunggulan masing masing. percepatan pemerataan meningkatkan sistem kebutuhan prasarana dan penyediaan energi, sarana pelayanan dasar meningkatkan pelayanan seluruh wilayah kabupaten telekomunikasi, sumedang mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan, dan fokus penanaman mengembangkan penyediaan peningkatan ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas sarana dan prasarana serta umum sesuai dengan fungsi ketersediaan infrastruktur pusat kegiatan.pemberian kemudahan peningkatan pangsa pengurangan energi fosil dan atau insentif penanaman sumberdaya energi baru dan untuk alat transportasi, modal serta dukungan akses terbarukan untuk mendukung listrik, dan industri dengan pembiayaan domestik dan efisiensi, konservasi, dan substitusi menggunakan infrastruktur energi, pelestarian lingkungan hidup energi baru dan terbarukan khususnya bagi sumber dalam pengelolaan energi. (renewable energy) dan air energi baru dan terbarukan.fokus #sumbangan tatap120182020 mama1120012025 mata 202nan05 penanaman industri penataan peruntukan kawasan memanfaatkan instrumen penguatan basis industri yang industri dan perencanaan strategi corporate social responsibility mempunyai daya saing, baik promosi dengan penyediaan csr) perusahaan pasar lokal maupun informasi bidang industri perusahaan yang berada internasional, meningkatkan pengembangan sektor daerah masing masing untuk peran industri unggulan strategis pendukung lebih diarahkan pada daerah sebagai modal ketahanan pangan nasional, peningkatan kapasitas dan penggerak perekonomian antara lain perdagangan produktivitas umkm yang daerah, serta meningkatkan industri pupuk dan benih. bergerak sektor sektor yang peran sektor industri kecil fokus pada pelayanan diprioritaskan daerah. dan menengah terhadap konsumen, sehingga mampu pemberian dana stimulan, struktur industri, sehingga menghasilkan produk yang dan atau pemberian bantuan terjadi keseimbangan peran sesuai dengan permintaan modal. antara industri besar dengan pasar berdasarkan apa yang mengembangan sentra industri kecil dan menengah dibutuhkan dan diinginkan kerajinan dan industri rumah peningkatan penggunaan konsumen. tangga. teknologi dan proses produksi memutakhirkan data seluruh mengembangkan kawasan yang ramah lingkungan umkm kabupaten industri dengan titik berat secara lebih terintegrasi, dari sumedang, memverifikasi, pada industri pendukung dan aspek hulu hingga aspek hilir serta menetapkan umkm pengolahan hasil pertanian. umkm sudah berbasis yang potensial untuk teknologi. ditawarkan kerjasama dengan umkm sudah memakai usaha besar dalam hal ini sistem pemasaran berbasis it. baik mdn maupun pma, pelaku usaha sudah bersikap memfasilitasi umkm dalam adaptif. pengenalan dan pemasaran mengembangkan kawasan produk produk, antara lain industri manufaktur dengan mengikutsertakan wilayah timur.fokus penanamanariwisata pengembangan peningkatan infrastruktur sektor pariwisata sebagai kepariwisataan dengan penunjang kegiatan salah satu sektor basis memanfaatkan keragaman pariwisata aktivitas ekonomi yang pesona keindahan alam, meningkatkan aksesibilitas dikelola secara efisien peninggalan peninggalan dan infrastruktur penunjang sehingga menghasilkan sejarah dan potensi daerah wisata komoditi berkualitas, menjadi guna meningkatkan meningkatkan sumber daya motor penggerak kesejahteraan masyarakat manusia dalam perekonomian disertai dengan lokal serta memberikan pengembangan wisata peningkatan kualitas perluasan kesempatan kerja. mendatangkan investasi dari pelayanan yang lebih prima. dunia usaha fokus #engmangan tatap120182020 mama1120012025 mata 2o2nan25 penanaman peningkatan pemanfaatan melibatkan dunia usaha dan mengembangkan sdm kekayaan daerah dan masyarakat dalam (masyarakat sadar wisata, perencanaan strategi promosi pengembangan obyek wisata pelatihan training bahasa bea eanenyemiaan informasi meningkatkan aksesibilitas asing, pelatihan tour guide mengembangkan destinasi wisata dan infrastruktur wisata untuk pemuda dan agrowisata komoditas unggulan: (jalan, jembatan, listrik, pusat manajemen kepariwisataan) melakukan promosi wisata dan informasi, homestay, pusat daya tarik wisata, informasi wisata)tanian kawasan utara kecamatan buahnya: kecamatan tanjungkerta: kabu paten kan yan kabur ten kerenarreena nan es: subang tag set. keamanan timeline: gea agen abf kecamatan harus: a peranan, apes anno aan as: kpe na memang, kabupaten ena bandung iban (acc keanehan pan kecamatan baturaja: dan pan lankebunan kabupaten indramayu kabupaten subang koe tec anna kabupaten tangisan eancakalong kec delapan adi se. jateng:i: sapa nan sumedang armaraja gea seakan ditahun napa kabupaten kec ado mengngabenepunampsrar kabupaten sana sen pena ser nata aman.industri mana kabupaten buahnya dengan luas indramayu lme an. puluh dua) hektar kepada pan: terletak kecamatan kurang lebih (dua buahnya desa ciawitali. ribu sembilan ratus menukiitanaan kecamatan ujungnya anji can kecamatan tama. paus kabupaten adegan ika, majalengka: kabupaten bandung kabupaten cimangszung rancaekek dengan luas (tis ratus empat puluh lima) hektar meliputi kecamatan jatinangor dan woaidneetatas2sat r snn bupati sumedang, ttd eka setiawan pengembangan pariwisata panas sekar yaa kawasan taman wisata alam gunung dan cipanas cileungsi tampois dengan luas kurang lebih (seribu tujuh puluh lima) hektar ber sar ena meliputi kecamatan malaka, pena ambeng mpe tevatatalaya congszeang, dan kecamatan buahnya ken pandan cpeeunaun mm mo. naa indramayu aaa pengembangan darjwtaaa pengembangan pariwisata budaya kabupaten nian sirutipsinesan makam maroneze nuansa, pengembangan pariwisata alam subang situ sari pengembangan pariwisata budaya desa wisata rancakalong dan pan ben ang aaa pee pengembangan pariwisata budaya pengembangan pariwisata alam fata kampung sunda panenan tenan ke, bak pelayanan them bintan: pengembangan kawasan wisata jatigede, kemah pengembangan objek wisata klub golf dan rang kabupaten resort jatigede, museum jatigede, dan sumbangan pariwisata alam: pane betah salin mama kan bumi perkemahan jambu gang cai majalertgki rencana kampung sunda. po kawasan hutan dasar alam gunung jasa rae dengan ivas kurang lebih hektar pengembangan pat pemutar meliputi kecamatan jatinungsal dan alam baru aureum dan bumi nameb bo. kecamatan jatigede kahyangan raja sam mani pengembangan pariwisata mn, eat jatinunggat . teguntanentennatasekyaaan buatan wisata pendidikan canggung ang neng pengembangan pariwisata dan olahraga modern kabur to ag hana budaya relokasi situ saman ane lai dadu dunia siarataaan aa pengembangan pariwisata budaya nga kedaerah situs tajimalela saung budaya sumedang aaaa ani ed. kabupaten senapan curussingutang pengembangan pengembangan pariwisata budaya ondentontententententand pariwisata relokasi situs situs yang terendam tekankan ana budaya: makam waduk jatigede diarahkan daerah wisata pendidikan dan latrans pstiwsata alam denda kampung manjur modern angjugjugan pengembangan pariwisata minat senang khusus pengembangan objek pengembangan pariwisata budaya makam pasaran gede wisata klub golf pengembangan pariwisata alam wana wisata gibingbin, curug cizprobos, curug ciponskor, twa nae eaa tanpa aya tas gunung kunci, dan twa gunung pelajari pengembangan pariwisata buatan: museum hewan ulun pengembangan pariwisata minat khusus: pensembanganobjek wisata kampung dosa, kawasan taman hutan raya tahuna) gunung pelajari dengan luas hektar meliputi gunung aan real erna lal maan nanang bupati sumedangulit j0oav. status kejutan bius kurap tomo dnyatait cahaya mit waataivsiaii tahun hangul latar maut tas mau ikan kaj mat lataimatit taire kag maalgfeslui mag watasagmii masagodua mamamasaaiti sata kaa team unit moj veipasugah dengan alaa olo kasaddna that a23 alam dia kabut tagihan dead bukit gumo stasi range audisi99 tol isasi usyinoton cedersedeloni dut serial sasdinirio assloloenog rismnobo9 pirsiridi vos must tomo logo usia tiddsioi sgsiodod dadu slot srosmisyadoe isis reornsuod bios mulut toko logo hasil anto musa aan impor rasis bottom oktana eksis sub asdedur gasing) asia byo risslolsgn99 asmobol grisinor o0gs ouest tomo asiad asuinojo great dng aseton saban biogas imy2 teb nissibsass rsisundanpg asstuio isis sini, asenspasiad eksis esalbnaad sae has asievndr osesinin ata sfodenad nossandseal asis singo ash nsasgsbnod rspor stok risespona apost medio gri9 gnsinot c0t audit tomo seba u onaebau isgntoao sini datos dios dausliw aisle asian dsassbnos 1sriti sisgonot sesi asi diesel pisruaot ceng sel t0mom' belt artist sisonobat didn ngo essdrnad) hacchi bordoni sizortobni jildiugp saison asisdnwd nsidednst is9rasio kasino jurist 10mom sssbov sambal k0oo nuest sisonobal dildygosl nig2m anindya) sreonobal siidugo singo i asisdimod nedadast tomo g8 $ tonton!sara bina hamil bata kautugtis sat trust wasiat sungai kat maaigtona9 oma mahaysunii adanya mat tahu yaaa dan abad kanwil baatkimsias 'tamu rasis mas patagamasis kanannya wanara tata blok karyanya muat fun mos mos #utasugah hasan dea murni mautawtsia lisan asah busana dana ping some lani juara moda sejauh avispa dead israrnsg sbg desde dsyungwa oleh dateng istana stel end on99 yrsasarrg anung istana dede agama ruspermtug sdg isis masuk gaun usb sodor asam) andasanshngnn uin nsinnuns esnlikutus yen titik pres adanya ganas jean! sesi candi pass dada aisha asyangah agrgansfl semu usa nun ganar saat memudar gesansedalon: ular isdungisd jaga) aceh seed asmudos ndengedalan neha jus jedunisih sundutastas press dinas riopasura palopo ade smosh unsung alulosgsg nori agusta ulama sloss siska usalologusg asdunsanalorn sesuai towagaa goku jugador shinoda ash darosllo eiusmod ask asiegebrod serasi sasdahaod bar https sedot) nepaavod asedeetsusis padu pos adopt finish deuntib sundujadisa isdgnasiod nba risonsuod eileen sisi jeng nelansanisiar susan bento dujaadib ungu iste celebs asasutonnsg ssadebusfi tiap jirisrisang jre nnesamura art otr siaslod atuilasaod duta ben neadgenpuunenamogrnan nsp arigahns9 natuna asurnadalog sapu amish sinta disana dunia hag nias spp gu, spp tu: dan spp ls, batas jumlah uang persediaan pada perangkat daerahperangkat daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. #konon 810g nhl janin boikot nal navy nilai tri nvnhor andil motor nelvangvm hvjwvo sinvlyamas 81og center te3 sue) eyed suo unit nvthovg nit itv how pen will mobot lang enter re33uej eyed suo ueydeanig mui lot usyedngey riset resep auweyedwouad suap tur yeong uweinyeadg uwesuepunsuad ueyyeju dupu aumyeja dur sur dens uey rumpun!p (e33uej eyed nyeo rem yul yeong ueanyeang tested klan nvnlnglan ivgetdan panas perumahan dan badan kesatuan bangsa pee dean negeri patah polisi pamong dinas tenaga kerja dan ansmigrasl dinas ketahanan) pangan dinas lingkungan hidup dan kebersihan dinas kependudukan ban pang .885s.9a8g\| dinas pemberdayaan dinas pemberdayaan dinas pemberdayaan perempuan anak dan .77a.g40. dinas perhubungan upp labuhan haji paus pekan pogragi itaku kasuitasg bios khas momok upaya sit tahun hangul batas kali tua kali kasar met saat puasa mata tahun hag rangka margsaaii mau itikad marayaumit matagagmis mamalia kaa raraahs agujiaa hama ala kai gaul hasaydya what sulit homo hag paalitesi daa hasayasingai fasiyimsing tau hangul batas maahasasis baakigrsa olah itikad masa vantmimie paus rumit hormon metasusah hashtag bumi mag halaman mamanya bio again yaa that ensure nat nyaris penick dat, 20n agsasos emang gtetnitn rojas nlashsfilengid tangan gabus feses ke i . sma man ua matan l0kra a. au cara rum kang seh pa pan nana mean kanan bacaan hm. pnnzaa maen naa namun mena lan lha mma anna maan keamanan lama amen pend bana ana pap . bea aang bantu dom ggs pool nola dobel bola sengauan pan lan pan akn lan nmr naa pen alan pan manan nama mama lan maa aan man han ank kama bana mmm gomloca. patelseelam una lean ssindapa pagi pa: man mama aman mam nan nan aan maa mama aman aan nam ama naa maan nan ana aman ma! po. . saga paneradafh ena poodselbek agar aas orasi peni resin abg preman emban mam sana aman aan lean mma ann ana nana mamba ona aan akan mna mana nama pan neh sisa mani oo0.re0.f logo sop pepbgrlayksti para kasau oke lema wawan leni nan lan page inai makanan: dan aman kane enne ana nan maan pun lan maa pon aan non naam men ora men enam anna mega mean ema man rah men malah hati pama payung endang tunda ig00.rsr.k josasensek lon uks penske tgirrena geer musisi sadari pesat annan pranata nana maan nan samaran mana kanan mama mma lan mann menua ada lane maan lema nan las san raman sape eat alan alan aan nan ama menua ae. ina tali peta nia glen bea loveseat dosasesasei ooeessantn porn bilo muat aa: sia . haw tg. cod.tltloli log aka bum rel btob nan man aan amanat aman yan mana aan menanam banana nana aman papa nun taka inten kapan png tka spa bogor anu gao. oaeno ers. sd, maa ama aman mena aan adm nan aman meet sat doa ang yg. dipa maa lomlistkit oon rce.ras mod ao) kpn! neta kenanga menata ama apaan man maa lan mma. maa lan lan aal man mlm aan amma enam mana anna nan dae menata ban pot pesmsenseng erutemaran? opp menu dana tetapi uniiarodur aanybena dou0reb lepgasenis lopgareoeng bean bae het untaian borang pane aaaa anang anna pan aman ana kanan mata aan sanam eyes ian pan mana lo00e ter h0okinawan pashepuar ser ran ban asbes asi yebaodna leni magna man panen gaa nama pata pool eme total pon esa lons mangan han aan nana mna aman saman lng. ee. peraga pel kenlomn kanada gita pen eamdanantana naas dana saman mam penenang means san mna tan nan nana anna umma sean sana kanvas d0ooe0 "dollar rusduda tpi . tel dea kena kena informatika statistik dan persandian dinas koperasi dan ukm dinas penanaman modal satu pintu pane geo) arena jnsnese sumba\| mawas) rose) dinas pertanian 13ss273672\| \|kennatantiewan s2sas7aoo\| 702r000\| harganya entah isaesansis2\| oseoassssi\| caso00\| sekretariat daerah dar seaeasatoero assrasnoa0o\| teasasasan\| tetareso0\| gnjnnnasaaen kominfo) tamatan\| yesno) kecamatan selong 'sokecamauntabuan'imi 17soosooo ar\|kecamatan sukamara os2es00\| 25x77o00\| kecamatan surabaya frase1o\| 201sa000\| kecamatan prineraasin \|kecamatan aimed 2274sa000\| kecamatan wanayasa mse168000\| sosio0000\| (kecaman pinggataya 2er aoa00\| 222a7o00\| kecamatan juta \| as72s5000\|. 2e1se0225\| 2amaoool \|kecamatan semata sesko0\| kecamatan jembatan ss5250000\| kecamatan terbaik sasscaooo\| kecamatan siar) kecamatan terasa 3uses000\| hajagmmariioteg sesamooo\| saaoeoo\| 2snow\| kecamatan sakura oo 'as kecamatan sakura ter ssrn00000\| saxcosooo\| 2eac000\| kecamatan kerak \| s027s6000\| seaaasooo\| kag 3n kecamatan sakura baratumat bupati lombok timur, much. ali bin dahljalanan dinas dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lombok timur, menimbang bahwa ketentuan perjalanan dinas yang telah ditetapkan dalam, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangpimpinan dan anggota dprd, sekretarisformat rincian biayapasaikamar hotel yang sama dengan tarif hotel paling tinggi sesuai tarif hotel pejabat eselon il. biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam meliputi transpor udara untuk: perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah luar kota bagi: bupati, wakil bupati atau pejabat yang mewakili bupati, wakil bupati beserta pengikutnya, pimpinan dan anggota dprd beserta pengikutnya, pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan tokoh masyarakat. transpor darat terhadap perjalanan dinas dalam daerah dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada angka khusus biaya transpor udara perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf angka untuk bupati, wakil bupati dan pimpinan dprd diberikan kelas bisnis.engan peserta paling sedikit (dua) orang. besaran biaya penyeberangan dan bahan bakarenam) tingkat, yaitu: bupati, wakil bupati dan pimpinan dprd, anggota dprd dan sekretaris daerah, pejabat eselon ii, pejabat eselon iii golongan iv: pejabat eselon iv golongan iii tokoh masyarakat: golongan ii golongan i pit, dan biaya menjemput mengantar jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil. besaran biaya sebagaimana dimaksud pada merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dengan keputusan bupati.biaya. besarnya biaya perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupat, tidak dibebankan pada dpa skpd pelaksana sppyang dibebankan dari apbd tidak diperkenankan diberikan apabila telah tersedia pembebasannya dalam apbn dan atau sumber lainnya pada waktu yang bersamaanvitas dan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam dpa skpd unit(satu) orang.tahun berjal) dan atau mekanisme pembayaran langsung :pt, fotokopi spp: akuntansi tanda terimaterhadap biaya tarif tiket yang melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud dapat diberikan untuk perjalanan dinas yang tidak dapat ditunda dengan menunjukkan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan disahkan oleh pa kpa yang dibayarkan sesuai harga riil. terhadap perjalanan dinas yang dibiayai apbn, karena adanya perintah lain dari bupati atau wakil bupati, maka biaya lain akibat dari perintah tersebut dapat dibebankan pada apbd dengan menunjukan spt dan surat pernyataan dari yang bersangkutan. pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani spt dan spp adalah: bupati terhadap: perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas dalam negeri bagi: bupati, wakil bupati dan pejabat eselon ii, wakil bupati terhadap: perjalanan dinas wakil bupati dalam negeri dalam hal bupati berhalangan, perjalanan dinas bagi pejabat eselon iii ja, atau perjalanan dinas eselon dalam hal bupati berhalangan, sekretaris daerah terhadap: perjalanan dinas bagi pejabat eselon iii b: atau perjalanan dinas pejabat eselon i a dalam hal wakil bupati berhalangan. asisten sekretaris daerah terhadap perjalanan dinas bagi pejabat eselon iii b dan pejabat eselon iv, pns dan ptt lingkungan sekretariat daerah dalam hal sekretaris daerah berhalangan.prd terhadap: spp perjalanan dinas yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota dprd, perjalanan dinas pejabat eselon iv, pegawai negeri sipil, tokoh agama anggota masyarakat dan ptt lingkungan sekretariat dprd kepala skpd terhadap perjalanan dinas pejabat eselon dan pegawai negeri sipil dan ptt lingkungan masing masing skpdengan memperhatikanyelenggara sebagaimana dimaksud pada adalah lembaga yang memiliki izin dari pemerintah.untuk mengikuti: diklat pimpinan, diklat teknis untuk pejabat fungsional dan atau pnsluar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa: spt, spp: surat izin pemerintah, paspor dinas (service passport): exit permit, visa: kerangka acuan kerjs, taksi, retribusi, dan atau bukti pembayaran kapal laut dan kereta apibandara kota pergi pulang pp)atasan langsung. dalam hal bukti pengeluaran tranportasi udara dan atau sewa kendaraan hilang musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini,ikecualikan sebagaimana dimaksud pada dan terhadap tamu bupati wakil bupati menyampaikan: disposisi bupati wakil bupati: tiket pesawat pergi pulang: boarding pass dan airport tax pergi: daftar pengeluaran rii dan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. pembatalan atau penundaan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilakukan dalam keadaan darurat atas perintah bupati, atasdihampirieri, pegawai negeriskpdrjalanan dinas babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan:n: atau tindakan tindakan lainnyttd sukiman army diundangkan selong pada tanggal januarikretariat daerah kabupaten lombok timur, lalu dedi busana, sh, pembina tingkat nip. lampiran peraturan bupati lombok timur nomor tahun tentang perjalanan dinas kop naskah dinas perangkat daerah ah surat perintah tugas nomor dasar amannya memerintahkan: kepada nama pangkat gol nip. jabatan nama pangkat gol nip. jabatan ditetapkan selong pada tanggal pejabat yang berwenang, (imagen nama sesi) bupati lombok timur, ttd sukiman armyperaturan bupati lombok timur nomor tahun tentang perjalanan dinas dang kop naskah dinas perangkat daerah # lembar kode nomor surat perintah perjalanan dinas (spp) memanas mana bd: nama pegawai yang diberiperintah pangkat dan golongan jabatan tingkat menurut peraturan perjalanan mne nnn mana: kala alat angkut yangdiprgunakan tujuan lamanya perjalanan dinas tanggal berangkat tanggal kembali ana pembebanan anggaran instansi mata anggaran keterangantendatn . dikeluarkan selong pada tanggal pejabat yang berwenang, nama nip. bupati lombok timur, ttd sukiman army spp. berangkat dari pada tanggal pejabat pelaksana teknis kegiatan, nama nipdi: telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut atas benar pada tanggalnipiii peraturan bupati lombok timur nomor tahun tentang perjalanan dinas rincian biaya perjalanan dinas lampiran spp nomor tanggal no\| perincianbiaya jumlah keterangan aia mmk (al joo #w t jumlah terbilang s.m.ama nanama nip.daftar pengeluaran riil yang bertandatangan bawah ini: nama nip, jabatan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas spp) nomor: .,iperoleh bukti bukti pengeluaran, meliputi: \|. uraian jumlah mahme. tanggal, bulan, tahun pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pelaksana spp,fasilitas transport bagi pelaksana spp kanan kemana transportasi bupati pimpinan dprd sekretaris daerah pejabat eselon ' ' kelas eksekutif almost ii1l tokoh masyarakat golongan i1 golongan kelas iia eksekutif riil cost pegawai tidak tetap dan anggota masyarakatsurat pernyataan pembatalan penundaan tugas perjalanan dinas yang bertanda tangan bawah ini: nama nennennna nenek anna anna anna ana jabatan snnenarennannanganansesen ana gas ena esa san ana aan canaan unit kerja nnnnsensenennonnensengn ken kan aaanaunana ana nan nana san anna nana menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama: nama sennanennnanangena nana saluran aan makanan nasa naas ena nana nana jabatan snrcereengeteeseeseneneneanaannenan sana genre sena san eren asahan unit kerja sanenvanenntanseran tangan ana makanan sana nan sana sea uaa anna pembatalan penundaan perjalanan dinassipil dan pegawai tidak tetap lain, bupati lombok timur, ttd sukiman army lampiran vii peraturan bupati lombok timur nomorsnsceraanne sena sana ana maan aan ena ana unit kerja enenntanenenenanansan una mana nana sana nasa nana sana aan mananaaaa menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan berdasarkan surat perintah tugas nomor .an.eec. tanggal ., dan spp nomor.tanggal .o.coor.atas nama: nama snnconsenanesenet01mannen asa aan akan nana akan ana ana canaan jabatan ennannenrannansereneen nenek sentana nata ana aan asannaaaaan unit kerja snansarannennanan nana tanaman ana nan naa naan aan nan anna sana dibatalkan sesuai dengan surat pernyataan pembatalan tugas dinas nomor .ooroooooo.o. berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi berupa . li)iieereeeee, sehingga dibebankan pada dpa skpd nomor: .looking soo. unit kerjabupati lombok timur, ttd sukiman armyakil bupati adalah wakilombok timur. pejabat negara adalah bupati dan wakilkabupatebupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota dprdplombokyang bersangkutau anggota dprd, pns, ptt, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang dibebankan pada apbd dan atau sumber sumber laindan perjalanan dinas dalam negeri. bab iii jenis perjalanan dinas bagian kesatuuntuk bupati dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi menteri dalam negeri. perjalanan dinas luar negeri untuk wakil bupati, ketua dan wakil ketua dprd, anggota dprd, dan pns dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi direktur jenderal kementerian dalamjangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada dan berdasarkan usulan bupati. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dan s5) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin pemerintah:menuju provinsi lainnyatempat tujuan dalam wilayah provinsi dan kembali tempat kedudukan. perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: perjalanan dinas luar kota: dan perjalanan dinas dalam kota. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalampo amami ma 'menjemput mengantarkan jenazah pejabat negara, pimpinan dprd, anggota dprd, pns dan ptt yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas tempat pemakaman dari tempat kedudukan yang terakhir kota tempat pemakaman. perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan paling lama (tiga) hari. perjalanan dinas dalam daerah luar kota sebagaimana dimaksud dalam s5) huruf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: dari kabupaten lombok timur kabupaten kota dalam pulau lombok sebaliknya dilaksanakan paling lama (dua) hari: dan dari kabupaten lombok timur kabupaten kota dalam pulau sumbawa dan sebaliknya dilaksanakan paling lama (tiga) hari,untuk: bupati dan wakil bupati beserta ajudan. pimpinan dan anggota dprd dan anggota dprd untuk perjalanan dinas luar pulau jawa diberikan paling lama (tiga) haritiga) hari dan untuk masing masing kegiatan didampingi paling banyak (dua) orang.disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan, melaksanakan tugas tugas khusus melebihi sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dilakukan setelah menyampaikan kajian teknis dan mendapatkan persetujuan sekretaris daerah. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam terhadap perjalanan dinas yang dilakukan untuk pimpinan dan anggota dprd dalam hal: kegiatan reses paling lama (enam) hari, perjalanan dinas pulau lombok diberikan paling lama (tiga) hari. bab biaya perjalanan dinas biaya perjalanan dinaspengepakan dan angkut barang(l)
berita daerah kabupaten tapanuli:i tengah peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun ten fang pedoman pelaksana alokasi dana desadalam rangka penyelenggaraan tugasyang diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang desa, maka pemerintah kabupaten tapanuli tengah telah menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk alokasi dana desa add). bahwa pelaksanaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang diaplikasikan secara terencana, terukur dan rasional dengan mempertimbangkan pengeluaran dengan adanya kepastian dana yang tersedia serta dapat dipertanggungjawabkan secara fisik dan administratif: bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan tersebut diatas perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan alokasi danawi korupsi, kolusi dan nepotisme lembaran negara republik indones:a tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah scanned with cam scannepalwith cam scanneran nomor tahun tentang pengelolaan keuangandonesi.: tahun nomor perguruan presiden nome::jiizuimang telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomescanned with cam scanner peraturan menteri daunut rangkat desa berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri dalan nchen nomeegasan scanned with cam scannerjan pembayaran lurah jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa,.esa, peraturan daerah kabupaten tapanuli tengah nomor tahun tentang pedoman penyusunan peraturan desatapanuli tengah nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang' !asa desa kabupaten tapanuli tengahtapanuli tengah nomor bpt tentang standar harga satuan sis) barang jasa, upah dan peralatan kebutuhan pemerintah kabupaten tapanuli tengah tahun anggaran scanned with cam scanner memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa kabupaten tapanuli tengah tahun anggaran bab ketentuan umum pasai dalam peraturan bupati ini yang demak sa, atau walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah pemerintah kabupaten tapanuli tengah vang selanjutnya disebut yat daerah kabupaten tapanuli tengah. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah:swanuli tengah. i0canned with cam scanner $ ii. pemerintah desa adalah kepala desa atau vbawah pemerintah kabupaten tapanuli tengah. badan permusyawaratan desa yang selama berkedudukan kabupaten tapanuli tengah: berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibmusyawarah perencanaan pembangunan desa, selanjutnya disingkat musrenbang desa adalah musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan desa untuk dilaksanakan dengan skala prioritas pada tahun berjalan atau berjangkuntuk jangka waktu (enam) tahun, memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa dan kebijakan umumoleh kabupaten tapanuli tengah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tapanuli tengah setelah dikurangi dana alok asi khusus, add kabupaten tapanuli tengah tahun anggaran bersumber dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa kabupaten tapanuli tengah tahun anggcanned with cam scanner pembiayaan desa adalah semua penerimajuruvin"kd sekretaris desa adalah perangkat dewi vang berkedudukan seba gai unsur pimpinan sekretariat desu kat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas ppid. 3idan atau bendahara desi adalah pelaksana fungsi perbendaharaan dan atau perang desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkan dan mimpertangwung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan apbesa pada bank yang ditetapkan. rekening kas desa adalah rekening terlipat menyimpan uang pemerintahan desa yaang ditetapkan. kode rekeningesa. aset desa adalah barang milik desa spenscanned with cam scannerbadan usaha milik desa, selanjutnya isbn bum desa, adalah badan usaha yang seluruh alau sebagian besar modalnya dimiliki ukh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisah sebut:: dalam satu tahun anggaran. surplus anggaran desa adalah selisih lebih: antara pendapatan desa dengan belanja desa. defisit anggaran desa adalah selisih kurasy ran selama satu periode anggaran. dokumen pelaksanaan anggaran yang lanjutnya disingkat dpa adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran "vang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan apb desa dari. baik dilakukan melalui swakelola dam'usus kas keluar yang digunakan meng wadaya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dam atau barang yang dinilai dengan uang. panjar adalah uang yang diserahkanuang muka adalah pemberian wang dalam rangka pembayaran sebagian atas pengadaan barang jasa kepada pihak ketiga. scanned with cam scanner ban maksud dan tujuan lokasi dana desa (add) pal? alokasi dana desa berasal dare api kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sang diterima oleh kabupaten untuk desa setelah dikurangi dana alokasi khusus. maksud diberikannya alokasi dana d:sa (add) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan hujatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sis tujuan alokasi dana desa adalah menang ulangi kemiskinan dan mengurangi kesan . menang:akan pembangunan infrastruktur perdesaan. meningkatkan pengamalan mulai nia:, meningkatkan pelayanan kepada masy tiin gotong royong masyarakat,pendapatan dan kesejahteraan pemerintah desa dan bpd, meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. bab iii ruang lingkup alokasi dana desa (add) pasa! ruang lingkup add adalah (seratus lima puluh sembilan) desa kabupaten tapanuli tengah dan digunakan untuk: penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan penghasilan tetap perangkat desa: tunjangan bpd, biaya operasional pemerintah desa: scanned with cam scanner biaya operasional hpp: biaya belanja modal. biaya pening atan kapasitas sumber daya manusia: alokasi besar". dan penggunaan pengalokasian besaran add memperiumb.ikan: kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan bag! kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan bpd, jumlah aparat desa dan anggota bpi) cc. sekretaris desa yang ber kedudukan seb.zai pns dan non pns, jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan jarak desa ibukota kabupaten, jenis kebutuhan belanja modal desa: jenis dan frekuensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan desa baik itu unutk pemerintah desa, bpd, lembaga desa serta unsur lain yang ada desa, penggunaan add mengacu pada rpm dan rkp desa. dalam perhitungan sebagaimana dimas:xt pada berlaku pembulatan. pengalokasian besaran alokasi dana desa untuk setiap desa kabupaten tapanuli tengah tahun anggaran sebagaimana dial sud pada tidak bisa disamaratakan. penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan penghasilan tetap perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan jabatan kepala desa serta penghasilan tetap bagi sekretaris desa non pns, bendahara desa, (tiga) orang kepala urusan dan kepala dusun yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan jumlah dusun yang tercantum dalam perda kabupaten tapanuli tengah, kepala desa dan perangkat desa serta beberapa anggota keluarga memperoleh manfaat perlindungan kesehatan melalui jaminan kesehatan: jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf memperoleh manfaat setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran lurah jaminan kesehatan melaui bpjs kesehatan: manfaat yang diterima dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf dengan mengacu pada ketentuan perundang undangan: lurah jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf dibayar dengan ketentuan scanned with cam scanner 4fo (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dalam hal imi adalah pemerintah kabupaten tapanuli tengah, 19o( satu persen) dibayarkan oleh era. sebagai dasar perhitungan untuk iuran j mutan kesehatan bagi kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf adalah gaji upah atau penghasilan tetap, minimal sebesar upah minimum kabupaten umk). lurah jaminan kesehatan sebagai.wa dimaksud pada huruf bersumber dari apbd kabupaten tapanuli tengah yang bayarannya dilakukan oleh bendahara dinas pemberdayaan masyarakat dan desa md) kabupaten tapanuli tengah sesuai besaran tagihan yang dikeluarkan oleh bpjs. lurah jaminan kesehatan sebassmang dimaksud pada huruf bersumber dari penghasilan tetap siap) kepala desa dan perangkat desa yang telah dianggarkan dalam apb des yang bersumber dari ai) dan pembayarannya dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan, pendapatan din aset daerah bakpao) kabupaten tapanuli tengah dengan memotong dari siap kepala desa dan perangkat desa paling lambat tanpa! setiap bulannya, pembayaran lurah jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dibayarkan lebih dari (satu) bulan wal setelah berkoordinasi dengan bpjs, pembayaran lurah jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan mengacu pada ketentuan perundang undangan, tunjangan bpd sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada ketua bpd dan anggota bpd: biaya operasional pemerintah desa dan bpd sebagaimana dimaksud pada huruf dan dapat digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa can biaya penunjang kegiatan operasional bpd biaya peri soal pemerintah desa dan bpd dapat digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang relai pemanfaatannya dibawah (dua belas) bulan. belanja barang dan jasa meliputi pembelian alat tulis kantor atk) peralatan kantor, benda pos dan materai, biaya makan dan minum' konsumsi rapat kegiatan tamu, biaya cetak dan penggandaan! fotokopi, biaya pemeliharaan kebersihan kantor, biaya biaya air listrik dan telepon kantor, biaya perjalanan dinas. jana gotong royong dan belanja barang dan jasa lainnya sesuai dengan kebutuhan semen: tah desa maupun bpd, biaya belanja modal sebagaimana dini'.sud dalam huruf dapat digunakan untuk pembelian peralatan kantor yang nilai pemanfaatannya atas (dua belas) bulan seperti komputer dan printer, mobile, pembuatan perpustakaan desa, dan belanja modal lainnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah a. biaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk membiayai ker ikatan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada desa baik itu berupa pelatihan, bimbingan teknis bintik) maupun dalam bentuk lain yang menyerupai bah itu bagi kepala desa dan perangkat desa, bpd. scanned with cam scanner lpm desa maupun unsur lam yang ada desa dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada desa biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf dipergunakan untuk membawa! kegiatan pemilihan kepala desa yang bertujuan untuk memilih kepala desa pada desa yang berakhir masa jabatan kepala desanya adapun biaya pemilihan kepala desa ini dipergunakan untuk membayar honor wanita pemilihan kepala desa p2kd) serta biaya operasional p2kd .ng meliputi pembuatan atk, biaya cetak dan penggandaan, biaya pos dan materai. bi . makan dan minum: konsumsi rapat serta sewa tempat' teratas pemilihan kepala desa biaya operasional pemerintah desa dan sebagaimana dimaksud pada dapat dipergunakan pemerintah desa dan bpd dengan mengacu pada standar harga satuan barang dan jasa, upah dan peralatan kebutuhan pemerintah kabupaten tapanuli tengah tahun anggaran dan ketentuan perundang undangan. bak mekanisme penyaluran dan cairan alokasi dana desa (add) penyaluran dan pencairan alokasi dana abrasi dana desa dalam apbd kabupaten tapanuli terlah dianggarkan pada badan pengelolaan keuangan, pendapat dan set daerah kabupaten tapanuli tengah penyaluran alokasi dana desa dari rsud kkd dilakukan secara bertahap suap bulanan dan'atau triwulan. adapun proses pencairan alokasi dana desa dilakukan dengan syarat pencairan add tahap pertama) surat persetujuan pencairan alokasi dana desa tahap dan camat kepada bupati tapanuli tengah cg.tahap dari kepala desa kepada bupati tapanuli tengah cg. camat, surat pernyataan tanggungjawab mutlak tentang penggunaan add, fotokopi buku rekening kas peraturan desa tentang apb des peraturan desa tentang rkd s peraturan desa tentang rpm surat keputusan bupati tapanuli tengah tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, scanned with cam scanner surat keputusan kepala desa tentang penetapan pelaksana pengelolaan keuangan desa, laporan realisasi penggunaan dana add tahun anggaran sebelumnya. pencairan add tahap kedua) sampai dengan tahap selanjutnya surat persetujuan pencairan alokasi: dana desa dari camat kepada bupati tapanuli tengahadi dari kepala desa kepada bupati tapanuli tengah ce. camat, surat pernyataan tanggungjawab mutlak tentang pengguna.aan add, fotokopi buku rekening kas desa surat keputusan bupati tapanuli tengah tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. laporan realisasi penggunaan dan: add tahap sebelumnya kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten tapanuli tengah meneruskan berkas permohonan bentuk lampiran kepada kepala badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah kabupaten tapanuli tengah. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten tapanuli tengah mengajukan nota dinas hal mohon persetujuan pencairan add kepada bupati tapanuli tengah. kepala badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah kabupaten tapanuli tengah memproses surat persetujuan pencairan add dari bupati tapanuli tengah sekali menyalurkan add dari rsud rkd. bab asas dan kekuasaan peng:: bolaan keuangan desa bagian kesatu asas pengelolaan keuangan desa pasi: keuangan van tanggal desember scanned with cam scanner bagian kedua kekuasaan pengelola. keuangan desa (lh: dimaksud pada mempunyai kewenangan menetap kebijakan tentang pelaksanaan apb desa: menetapkan kebijakan tentang pengelola t ppid, cc. menyetujui dpa, dpp, dan deal: menyetujui rak desa,enarikan pencairan dana dari rkd ditandatangani oleh kepala desa dan kaur keuangan dan atau bendahara desa. ppid sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kaur dan kasi, kaur keuangan dan atau bendaharemak santan apb desa, mengoordinasikan penyusunan rancang" peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa dan perubahan penjabaran apb ':sa: scanned with cam scanner mengoordinasikan tugas perangkat desi lain yang menjalankan tugas ppkselain tugas sebagaimana dimaksud pada vat sekretaris desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap dpa. dpp, dan deal:l terdiri dari: kaur tata usaha dan umum: kaur perencanaan. kasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan kasi pelayanan. kaur dan kasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas kelak akan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebdengans.rkelak k. yang terdiri dari: ketua, sekretaris: cc. anggota. scanned with cam scanner perangkat desa sebagaimana dimaksud pasa yaitu pelaksana kewilayahanb) kaur keuangan dan atau bendahara desa bagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan fungsi perbendaharaan. kaur keuangan dan atau sebagaimana dimaksud pada mempunyai lugas menyusun rak desa, melakukan ketatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, me menyetorkan membayarkanw'atau bendahara desastruktur apb desa apb desa terdiri dari: pendapatan desa. asa desa, pembiayaan desa.kelompok pendapatan asli desa desa) yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong. dan pendapatan asli desa lain, kelompok transfer yang terdiri dari, dan kelompok pendapatan lain yang terdiri atas penerimaan dari hasil kerjasama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yung berlokasi desa, penerimaan hibah sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahascanned with cam scanner belanja desa sebagaimana dimaksud padi huruf yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam (satas bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa: penanggulangan, keadaan darurat dan mendesak desa jenis belanja sebagaimana pada terdiri alas belanja pesawat, belanja barang jasa, belanja modal, belanja tak terduga. pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada huruf c,merupakan sempengeluaran pembiayaan. (?) penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi ijo) pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal. iscanned with cam scanner kai3 viii pengelolaan pengelolaan keuangan desa, terdiri atas perencanaan, pelaksanaan: ketatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (l) pengelolaan keuangan desa sebagaimana jinak sud padaaa al pemerintah desa membuat rencana pembangunan jangka menengah desa rpm desa) sebagai penjabaran dari visi dan misi untuk masa enam) tahun. kepala desa bersama bpd menyusun rencana kerja pemerintah desa rkp desa) yang merupakan penjabaran dari rpm desa berdasarkan hasil musyawarah rencana kembang nan desa, perencanaan pengelolaan keuangan desa #merupakan perencanaan penekan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalamdesa sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepala desa kepada bpi) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah'towscanned with cam scannerrancangan peraturan desa tentang apb esa sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepala desa kepada bupati cy. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten tapanuli tengah melalu camat paling lambat (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. kepala desa menetapkan peraturan kurata desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pasa atas dasar kesepakatan bersama kepala dua dan bpd sebagaimana dimaksud pada!). (!) bupati mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa kepada camat. dalam halbentuk dengan keputusan camat. camat sebagaimana disebut pada (?)n. bupati dan disampaikan kepada kepala desa dalam hat camat an. bupati tidak memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada rancangan peraturan desa diubah ud berlaku dengan sendirinya. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana pada telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. kepentingan umum, dan rkp desa, selanjutnya kepala desa menetap menjadi peraturan desasejak diterimanya hasil evaluasi. pasat an peraturan kepala desa an. bupati. scanned with cam scanner kepala dera memberhentikan peleksansen peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayal pelik lambat (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama mencabut peraturan desa dan peraturan kepala desa dimaksud dalam hal pembatalan sebagaimana kimia :ud pada ma an. bupati. ui) rancangan peraturan desa tentang apb desa yang telah dievaluasi ditctapk oleh kepala desa menjadi peraturan desa tentang api.n sebelumnya. kepala desa menetapkan rancangan per turuaset wb), meliputi apb desa: pelaksana kegiatan anggaran dan tim ying melaksanakan kegiatan, alamat pengaduan, pemerintahan desa dapat melakukan perubahan apb desa apabila terjadi: penambahan daratanscanned with cam scannerlah mcmpedomani rkp desa. pemerintahannyai desa sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan apabila terjadi: penambahan dan'nkpd mengenai penetapan peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran apb desa dutelah santan il) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang mescanned with cam scannerwartaan desan'alau bendahara desa :(lhj) terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa rencana kerja kegiatan desa,dp dalam hal terjadi perubahan peraturan desa tentang apb desa daw'atau perubahan peraturan desa tentang apb desa daratan jadi perubahan kegiatan, scanned with cam scanner kepala desa menugaskan kaur dan kas pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan dpp dpp sebagaimana dimaksud pada nyat terdiri atas: rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan, rencana anggaran biaya perubahan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggar menyerahkan rancangan dpp kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lama tanam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada (l). sekretaris desa melakukan verifikasi rank.mean dpp paling lama (lima belas) hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan dpp kepala desa menyetujui rancangan dpp sang telah diverifikasi oleh sekretaris desa. kaur keuangan dan atau bendahara desauka dan atau bendahara desa. kepala desa menyetujui rancangan rak desa yang telah diverifikasi desm rekening kas unuk mendanai pengeluaran berdasarkan dpa yang telah disahkan oleh kepala desa iu2nster dan pendapatan lain. setiap pendapatan sebagaimana dimaksud! pada didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. id) arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam memuat semua pengeluaran belanja alas beban apb desa setiap pengeluaran sebagaimanascanned with cam scannerttpadatan sesuai dengan tugasnya. kaur dan kasi kelak klutan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi magyar.ys dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan . pas1137vang tercantum dalam dpa dengan nominal sama besar atau kurang dari tertera dalam dpa pengajuan spp wajib menyerahcara swakelola tidak lebih dari (sepuluh) hari kerja. dalam hal pembayaran barang jasa beludan atau bendahara desat scanned with cam scannerang disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran. dalam hat jumlah realisasi pengeluaran ps. hi3 dihampiri dengan: pernyataan tanggung jawab belanja, dan bukti penerimaan barang jasa ditempa! dalam setiap pengajuan spp sebagaimana dimaksud pada sekretaris desa berbeda jir'atau bendahara desay menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaratan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun rab pelaksana dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala desa melalui sekretaris desa, scanned with cam scanner sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap rab yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada il)i kaur keuangan dan'atau bendahara desa bagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana pada ydan atau bendahara desacatatan arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan oleh kaur keuangan danfatau bendahara desa sebagaimana dimaksud padakam sebesar atau lanjutan. siapa yang digunakan untuk menutupi fist anggaran sebagaimana dimaksud pada alatiu zamaya! huruf scanned with cam scanner kaur dan atau kasi petak jumlah anggaran dzn sisa kegiatan yang disahkan dalam deal. deal yang telah disetujui menjadi das penyelesaian kegiatan yung belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya (lt)ih) penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pusatpenatsusahaan ketatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan dan atau bendahara desa sebagaimana pelaksanaanscanned with cam scanner kaur keuangan dan atau bendahara des wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank. buku pembantu pajak: buku pembantu anydba penerimaan desa disetor rekening kas desa dengan cara: disetor langsung bank oleh pemerintah:h.dan atau bendahara desa untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga. pasat (hatau bendahara desa kepada kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar dpa dan spp yang diajukan sert2dan atau bendahara desal belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh kaur keuangan dan atau bendahara desa dan diketahui oleh kepala desa. s5) pengeluaran atas beban apb desa sebagaimana dimaksud pada aya! dan dibuktikan dengan akuntansi pengeluaran di dan atau bendahara desa. scanned with cam scanner akuntansi penerimaan sebagaimana dial pada ditandatangani oleh penerima dana (v) buku kas umum yang ditutup setiap alur bulan sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan oleh kaur keuangan dam'atau bendahara desavaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada nyat( t). sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi. peran pasat kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan apb desa dan belanja desa kepada bupati cg. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dun desa kabupaten tapanuli tengah melalui camat. laporan sebagaimana dimaksud pada ayz) terdiri atas: laporan pelaksanaan apb desa: dan laporan realisasi kegiatan kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada dan menyampaikan sebagaimana dimaksud paling lambat (tiga) bulan setelah berakhirnyaepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten tapanuli tengah melalui camat setiap akhir tahun anggaranla disertai dengan kporiim keuangan, terdiri atas: laporan realisasi apb desa: catatan alas laporan keuangan. w scanned with cam scanner laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah jan program lainnya yang masuk desa. (vw) laporan pertanggungjawaban sebagaian.: dimaksud dalam merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahantambat minggu kedua bulan april tahun berjalan. (l)aya! paling sedikit memuat laporan realisasi apb desa, laporan realisasi kegiatan: kegiatan yang belum selesai daw'atau tidak terlaksana, sisa anggaran cc. alamat pengaduan bart$mberikan pedoman penyelenggaraan pemilihan kepala desa pilkades), melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa: f .: melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa: ji. menyelenggarakan pendidikan dan pelarian bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat: scanned with cam scanner memberikan penghargaan atas presa mberikan sanksi alas penyimpangan sang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan fasal pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam meliputpxs fasilitasi pelaksanaan pemulihan kepala desa: fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi bpi) jan rekomendasi penganut atan dan pemberhentian kepala desa, fasilitasi sinkronisasi perencanaan emban: nan daerah dengan pembangunan desa. fasilitasi penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum: fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif: fasilitasi penerbitan surat rekomendasi (amat sebagai kelengkapan surat keputusan sk) pengangkatan dan pemberhentian aparat desa dan bpd. babi ketentuan penutup paal dengan berlakunya peraturan bupati ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan alokasi dana desa add) wajib menyesuaikan ketentuan dengan berpedoman pada peraturan bupati ini. peraturan bupati ini menetapkan alokasi dana desa untuk setiap desa kabupaten tapanuli tengah tahun anggaratapanuli tengah ini. hal hal yang belum diatur dalam peraturan in: sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati tapanuli tengah. scanned with cam scanner, januari bupati tapanuli tengahdeity sembiring berita daerah kabupaten tapanuli! tengah tahun nomor1 scanned with cam scanner lampiran peraturan bupati tapanuli tengah nomor tanggal januari rincian alokasi dana desa (add) kabupaten tapanuli tengah tahun anggaran kecamatan sorkam pariaman innate m16, book pantas peta teluk roman maa dasi genting make sabang bottom peraga fajar sorkam tengah sorkam kiri penanggalan nga white urat tan jan dihapus nan nauli pagaran julu kanan muara nauli nan, jumlah kecamatan sorkam barat iri sidikalang nan pahieme saga madura \|aek raso sippa pea sorkam kanan pasaribu tobing jae \|pasar sorkam pahieme magang aan tari kecamatan pasaribu tobing suga suga hutagodang nata simargarap eun ena! spa suka maju pasaribu tobing makmur sidang 370p89400 sipakpahi aek nada \|. ipo simargarap t5 damn jumlah kecamatan sitahuis simaninggir pom bosan dolok naga timbul madame rampa meat lan scanned with cam scanner dojo bhi sumaparran 21m kasipama aap kecamatan barus utara penanggalan aa. san pabrik sinema mop. sar . isihorba pula tua ,a00 juta genjang 000p siharbangan jumlah kecamatan sukabangun isihapas kan a0077e000 tebing tinggi mal isihadatuon nan tulo rakyat (anji maria pulo rakyat megah jumlah (kecamatan hadiri lubuk amplop kebun siang . aek porsi pagaran jonas gan imago jang sinarmas gunung kelambu dasi jumlah vii kecamatan sosorgadong huta tombak unse bang aan dibintang han siantar dolok kama. baringin bambang (siantar, muara bolak jumlah kecamatan pandan aek garut senin sitio hilir jumlah ptt kecamatan tarian nauli pen (rapikan paul mela meta gain mela dolok seram mei agg alasan air jumlah pi rosario" (kecamatan lumut lumut nauli sian lumut maju sada aek gambir spn sir kecamatan span span jumlah scanned with cam scanner aa) eng xiii kecamatan andam dewi silang ara. sawah lamo ang: siram ramuan anda inn singkong sasak sosok genting ssitrsiis bandar sihudonl bandar sihudonl itobutua pangaribuan ban jgn isobar juragan nada) mba ladang tengah jumlah e023, xiv kecamatan tukak tap. nauli manggala sigiingsgiing eitadikngi gagal jae lontar kalangan er, jumlah (kecamatan pilangsari tega basis gunung mario dan jika tema isihaporas ben iparjalihotan baru tai \|danau pandan ec. xvi (kecamatan sibabangun tea simanosor baron jae inicio bio ted muara sibuntuon anggota pama jombang beru hutagurgur as, jumlah xvii (kecamatan barus ujung batu gabungan pasang kenali bungo tanjung hap kampung solok pasar terancam naik kampung mudik da2b80400 aek hakka kedai gedang sambo sambo mai menata per arak jumlah avi (kecamatan manduamas cetakan manduamas lama lumba jae hunian cima lumba pagaran nauli sera20a00 angin kek \|lae moncong sama nauli saragih saragih barat kan saragih timur binjohara uruk scanned with cam scanner irr na, gap binjohara baru lumba nauli nan soo. manduamas baru muara hapus pagaran baru parsihotangan tambahan manjur jumlah tag xix kecamatan sirandorung mane jasa sampang arthur simpang laebingke isigodung ana muara ore bas pardomuan seorang see masnaull . ray jumlah kecamatan kolang inte mungkur iv dana unt mungkur pnp june mungkur inte mungkur barornais salah nauli m04, europa nauli ang rawa makmur jakarta nanti pan sipakpahi aek lobu kurang muara nauli pargaringan ara simarpinggan jumlah are, total aja ditetapkan pandan pada tanggal, januari bupati tapanuli tengah, ttd salalalsralalafalale elejalelafsfalajajajalelelelalalaalsl sisi adonan adaa mata nanas aaaa slelsisslalalsaaassaassaaaa sisa aaa aa) ari are ielalajais s\|slejalajelalsia'a\|a\|s\|g\| aher aaa ri8 si8i8 sig\|sis\| \|s\| ss\| s\|e\| yelaelalaralelafalalafefalelejalafa\|alle\|ajalajelalajelejalala\|jajal 2000g dada ena dala malala ala sielelaslalalalalalalalalale mialalalajajalajajlalajajaja teh ara rab bea aaa apa era gizi eisisisisis sisisisisiaisisisis isis sisisisisis salalalalaldlalalalslala\|a dlalalalalalelalalalalalalalaajalalalajaja lalai2alajaialaleleia(als sjajajajaalajajsis\|a aje gejala\|goals\| s)s\|s pesan dag ega \|ajang asia laga 4s\| ala sialalalnt alasan anal alalak ajal aaaa celeaisejaaasgaaggangggaaag (2s eks lalai kei cal ka) (sp (fat were eee lele ele jelelellele jap esssepeaaa sisjalalalajsjajaje jalelaja\|a\|a\| sis stade anoda aso cagaggajaga ara naa ann dek ita 2lalelajalalajalalafalalsis balelajalnlalalala\|alaa\|ala jalajajalalais men (elsjajaisja\|sis\| \|sisi\|sis s\|aja\|a\|sisi\| \|salsa\|a\|a\|s\|s\|s\|s\|s\|s\|s\|s (aaeelalajalalala elo clolaaaaeelajalalaajalalalajala aaa mim mimimimimimimimimimimimimimimimimimimi mimi mimi mimi minimum jejalalals\|alajalala(siapa\|sia aleislalai ialajeisislala\| (aj (si sisi isj:\|d masgjegjelajalsejalaja delajejala\| \|alejslalelsial (el isl jajal ela aggegagegaaaagaleleajaaalelelalajalaja\|aja\| jalejalalalalajaslalalaaa alalalalalalalsla\|ajalelajelelajalajelalala had had kal kal kal had hal kakek kakek kok saja else (saja swiss aaa sala asia jala psisiga(sis jali ana kol kat jel islam asal\| lela malala #llsl. isle ala, (awal ela. jalal alalalal gejala\|etal jelalala) jaran rama kabar era aaa arena jelnfefofels lele falalajafajalelslalal2jalafalsasinlalalslalajalsisis scanned with cam scanner snagagangaaggng frepefee ren see risisisiaslsa asas asa kaki kal tee erp rei galaiglaisialalaislalalajalalajalala\| #\|s\|e\|a\| \|b\|b epa elata sigala\|s\| gialalalalalafelalaisiaialalalalalalelejaisieja\|alalalajalajajale\|alabama janin ter eeeeee sik emas isis dls degdmay gas tee feri kena fee sis keren eeeeee esgayagagng bb\| pen pen isj talk were eeereeeeee prp siege see ganassi\| gila s3\| man pin sisi sig sss e33aae3323535212883231 dit kena pena hasan ina sae s)z sis a\|s is\|s\|s mass) gasal pagasselasngsag r33 sepak (sala raja pata tan aaa paten s\|'\|'s\|s isi (sis tee sisisisseb be3 #aaa kai gol kal bal se! night sipil pol selama' bana gjaalaja' bai 2alajalalansinelejelalalalaja!lal alelajajala bea pada mba lele elajalsisisjajalalalaisis islalalalalalalslajajals\|sla\|sls\| (eajalalaja\|ala\|s lelelalalelelalalelelalanelolalala comma algae nnnnknknnn rna islafzls( sala\| 2lalalsislalal2la\|s\| \|s\|si slslelelalslslslalslelals (el i sepsis jelealelelelalsjefe\|e(ejealalolalafaln\|ninfalajelofefalujsle(alo\|eeleeleinjelsis . mie (li nennnenunaeaan scanned with cam scanner tree free felajalalaafafejajala ara take teaaaae ilas\|slslelslelglelalsia lala: islelslelelsiglalalalajajsisls 2afalalalaja\|slajajala jalejajajalajalalalelaalalala(ninialaie jajalajelalalaaajalalajajajalejalajalala tee were penemu rene were perereepaar (elafafalajalalalalajalalalalalalefejale elajalalalajajalalajajajalejelaajalaja jala sisisisisisis sisisgisisisisisisisis sigisisisis fisisisissisisisis eekerpep beepeerbse pare abe apa app elalafafefajelalalalalajalajelelajaja\|s aialafalala'ajalatajajajejala team tee rea (alajalafajalelelafala\|sfafelalalaajais \|eje jalafalaalalalalajalaja\|ajejalala\|zis at) aagaagaaaeelalalalalalaalala lajalalajalalalatejalalalalalalejajalalaja pangan gaga segala? @ajalaejajalaaalelejajajalajajajajala elalajafala\|a\|alalalelelelalalalalalejala ajafalalaajajajala\|sislejalajala\|alata\|a bbb bibi sma jelalaajalelalelajafelalalejelala malala elalalalelafelalalelalelo\|alelalelalelaleia dalan anna dani dub hao jelalmimimimmimi napas risisisisis sinisiaiasis sisisisisisisisisisisisi isis @:\|:\| (elslaalalalajajalelalal (alajajalaia\| ( \| felajalelalalal raja palatal jala sele aggasnanaaaa amalan alelaaalalal (alel fallax jala jalalala \|ajalalalala \|elalalala alelalalalalha aja jala la malala\|afalelelelalalalalalafala\|elalelelalajalajalalajalala\|sjajelalalalalalajalals jejaaaselalaaalalajalajalaalalalelalelelelelalalalalalalsjalalalalajalelalaa kol had kol hal had kol kol kal kod koko kol bad kal eka bel bebe ega kek pol koko \|alelalaf (alafajelafafalalajalalala\|malala'alejalelelalalaalajalsislalal belalai aga gageneogaangaa naamagaselaaaseaa jelajah bgi bal had hal gal sisi\|s tenn isl jel is\| sal (xl (lala. lalat elevata iai lala all lela? #galaksi \|. ielalela slelalalalal islelalaa\| blaleelalelalalal. skala\| \|legal her aman rare bebas kamar arahan #elolelelefalafafafala\|e\|s\|alalalalminininla'a alalalala\|n\|n\|r in\|a\|alalalalalalaja kor nnncennnnn (mete tee scanned with cam scanner ieee fee errore #isialsasalssasi rassasaaa aas ban beng harahap senggang si8\| udan sela aalalaas mena jelalalalalalalalalsialnlajajejejejejais s'sisi\|skala tenaga nana naga teeperrar hari 2g3 sis srs alah g\|a alas jaa lala lala ega isislelelejesisjasiejalejajais sasa (2le\|ss las (elnlafe isjelajalalale\|ala\|eiga aaaa pagi aaa saat aaaa naja\|a raja saja jamagamagasgaaggnan saga see ibe88883222233533 tea \|s\|s geser sata sk. (slejaisislajalslelalaisislelalaisisisis sis \|slslajala (slajalajsisis\|s\|sjalsjalajala\|sis\|s\|s\| \|s\|a\|s\|s\|si3 massa salsa\|ass\|sisi\|s)s sisjajslsias nag ala israelis\|siais\|s isis\|als(s\|s\|sells\|s\|s\|z sisilia\|sis 2help lalalalaelslalalelslalajele\|alalalela slejelajala imimimimimimimimimimimimimimimimimim mimimimimimjm ass (ajal (al raja talealainjajalaja\|aln ajelalalsiais s\|sle (sis) (sis eeeeee were sisi isi isis) isis sisi isisisisis sisi isis sisa isisisisisis s sis\|s s sisi\|sisi\|a\|s\| \|s\|s\|s\|sisi isisisisajs\|s\| isla\| sie\|s\|sie\|s \|sis\|a\|s sis (en aan anne aan ana nan baha elalajajajaaaaaasaaaaaalala blalalalalala sisi\| \|sisi is\|sis\|s\|isis\|3isissis s s\|sis\|s\|s\|s\|s boa isla bae sel. isi.\| sisisisisisisi2isi2 sis) il. (ana shbahahbe: here she are mang fee eeeeee aha acara jahat nun siti scanned with cam scanner \|ellas\|s\|angles tef fee sisi sale gal sisi bajalejaragaajalajal ssislaisialsisisislals\| jelefalalalalsfalalalalalal (emasaeaaeaaa $\|s3\|s\|s\|s\|s were rea zze islolsislelale\|sis islalal jelajalaja(sajeisjalsial tireere sia herprapp (bis (se) sss sis \|sis\| bala efefef iss selo islelalalalafalazjalalal \|elsisisjejaje\|ejalalelal (alajajajaja\|a\|s\|apsis) spike sep ise\|s \|slalalala\|alla\|apsis zi? lelelelelelelelalalelalala ( sig (sialalalsialsiaialalsiai jalalalja(sijalelalaiala ppp pipa ig\|a jelajajajai sisi sisi sial: (al jelas dam kap ajal efafefelejale iolojalala see rei: areearpi bi \|sla jalal disisi3 \|o2 isisiajalsjajafa\| sin isi8i dll san scanned with ctentang keuangan negara, cc. bahwa berdasarkan hal tersebut,rutinitasuntuk maksud huruf dan urat persetujuan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tanggal januar, cc,,tidak langsung dan belanja langsung skpd yang sifatnya rutinitas dan tidak dapat ditunda dihindari dan mendesak seperti belanja pegawai gaji dan tunjangan) serta belanja barang dan jasa belanja listrik air dan telepon)pid dan sementara belum ditetapkan,. pengajuan spm up oleh pengguna anggarann0 nma jabatan dave amar sii damon peunsangandangan pasaman paman sms kena bagantutan jos tabamarayan misi asst penempatan teri omn tai setelan been
bupati berau peraturan bupati berupati beraujadi kewenangan daerah didanai dari beban apbd bahwa rapid tahun anggaran saat ini masih dalam proses pembahasan, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun maka untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur pengeluaran daerah mendahului penetapan apbd kabupaten berau tahun anggaran bahwa untuk maksud huruf dan tersebut diatas, perlu ditetapkan dalamsurat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten berau nomor dprd.iti tanggal januari memutuskan menetapkan peraturan bupati berauab ketentuan umum dalam peraturan ini dimaksud dengan daerah adalah daerah kabupaten berau, bupati adalah kepala daerah kabupaten berau wakil bupati adalah wakil kepala daerah kabupaten berau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten berau yang selanjutnya disingkat apbd adalah suatu rencana keuangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten berau dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten beraerau pegawai tidak tetap adalah pegawai non pns yang ditunjuk dan atau diangkatberau satuan kerja perangkat daerah adalah satuan kerja lingkungan pemerintah kabupaten berau yang pembentuknya berdasarkan peraturan perundang undangan. bab pengeluaran keuangan daerah (l) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah mendahului penetapan apbd dipergunakan apbdadministrasi umum satuan kerja perangkat daerah, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan bupati dan wakil bupati pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd pembayaran gaji dan tunjangan pns pembayaran honorarium pegawai tidak tetap belanja administrasi umum lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggara pemerintahan. pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada hurufhuruf danbab iii persyaratan pembayaran keuangan daerah (l) dalam rangka pelaksanaan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada peraturan ini, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran terlebih dahulu menyusun dokumen anggaran satuan kerja task) yang bersifat sementara untuk disahkan oleh bupati. penyusunan task sebagaimana dimaksud pada ini disesuaikan dengan rasa dengan berpedoman pada rencana kebutuhan selama (dua belas) bulan untuk belanja administrasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf dan rencana kebutuhan untuk belanja administrasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf dan peraturan ini dan batas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada peraturan ini. pengajuan sppspp beban tetap spp bt) dan atau spp pengisian kas spp pk) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengajuan spp sebagaimana dimaksud pada ini dapat dilakukan setelah diterbitkan pengesahan task surat keputusan otorisasi sko), dan bukti penyampaian spj bulan desember pengajuan spp pk oleh pengguna anggaran dan diterbitkan spm pk oleh pejabat yang berwenang tidak dirinci penggunaannya. penggunaan dan atas penerbitan spm pk dilakuk pertanggungjawabantask. pengajuan spp pkbab tata cara pembayaran (l) untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran keuangan daerahab ketentuan peralihan apabila perda tentang apbd kabupaten berau tahun anggaran dan peraturan bupati tentang penjabaran apbd tahun anggaran ditetapkan, maka peraturan bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagianuari bupati berau, d.tt. drs. makmur. hak, diundangkan tanjung rede, pada tanggal, januari sekretaris daerah d.t.t. drs. ibnu sina asyari berita daerah kabupaten berau tahun nomor
peraturan bupati kutai kartanegara nomor tahun: bahw: cc. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf diatas, perlu menetapkan kembali uraian tugas kepala, sekretaris sub, bagian, bidang dan sub bidang lingkungan badan pengendalian dampak lingkungan daer. memutuskan menetapkan peraturan bupatiuraian tugas sub bidang penerapan rkl dan rpusun bahan kebijaksanaan penerapan rkl rpl, ukl upl: melaksanakan, memonitor pelaksanaan rkl, rpl, ukl, upl: melaksanakan, mengkoordinasikan pelaksanaan rkl rpl, ukl upanalisis dan evaluasiganalisa, mengevaluasi pelaksanaan dan pengendalian dampak lingkungan daerah, melakukan koordinasi hasil kajian pelaksanaan pengendalian dampak lingkunganmpat bidang pengawasan dan pengendalian uraian tugas bidang pengawasan dan pengendaliawasan pengendalian dampak lingkungan, melaksanakan pengendalian, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, tanah dan udara, melaksanakan pencegahan penanggulangan kerusakan lingkungan, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan, melakukan evaluasi dan laporan. bidang pengawasan dan pengendalian membawahi sub bidang pengawasan dan pengendali dan sub bidang perizinan, dengan uraian tugas sebagai berikut uraian tugas sub bidang pengawasan dan pengendalidibidang pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan: melaksanakan kebijakan teknis pengendalian kerusakan lingkungan yang terjadi dari rencana atau kegiatan tertentu terhadap kualitas lingkungan: melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi pengendalian kerusakan lingkungan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap laporan swapantau suatu kegiatanairrumusan kebijaksanaan dibidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran air: melaksanakan kebijaksanaan teknis pengendalian pencemaran airterhadap kasus kasus pencemaran airtanah dan udarpengendalian tanah dan udara: melaksanakan kebijaksanaan teknis pengendalian pencemaran tanah dan udarapencemaran tanah dan udara: melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan evaluasi terhadap kasus kasus pencemaran tanah dan udararizinrumusan kebijaksanaan teknis dibidang tata laksana, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan perizinan pembuangan limbah: melaksanakan koordinasi dibidang tata laksana, penetapan rekomendasi dan pelaksanaan penetapan ketentuan pengelolaan perizinan pembuangan limbah serta pemanfaatan limbah: melaksanakan koordinasi pengawasan pengelolaan limbah, penataan dan ketentuan teknis administrasi oleh penghasil, pengumpul pengangkut, pengolah serta penimbunan limbah dan penanggulangannyalima bidang pemantauan dan pemulihan uraian tugas bidang pemantauan dan pemuliantauan lingkungan: cc. melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan: melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat: melaksanakan penelitian dan analisaidang pemantauan dan pemulihan membawahi sub bidang pemantauan kualitas lingkungan, sub bidang pemulihan kualitas lingkungan, sub bidang penyuluhan dan sub bidang penelitian dan laboratorium, dengan uraian tugas sebagai berikut uraian tugas sub bidang pemantaubahan penyusunan kebijaksanaan operasional pemantauan kualitas lingkungan, melaksanakan, mengkoordinasikan perencanaan pencegahan dan pemantauan kualitas lingkungan dengan instansi terkait: melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara umum: melaksanakan evaluasi hasil hasil pemantauan sebagai masukan dalam merekomendasikan informasi dini yang menjadikan bahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan: melaksanakan, mengkoordinasikan penyelesaian kasus dan atau sengketa lingkungan hidup secara internal maupun eksternamulihrsiapan dan mengumpulkan data hasil pemantauan kualitas lingkungan sebagai bahan masukan dalam perencanaan pemulihan: melaksanakan, mengkoordinasikan dengan instansi terkait guna pelaksanaan pemulihan dan pelestarian kualitas lingkungan: melaksanakan inventarisasi dan mengembangkan keanekaragaman hi, flora dan fauna: melaksanakan inventarisasi lahan krisis dan titik api batu bara terbakar serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemadaman dan pemulihannya dengan instansi terkait: melaksanakan dan mengkoordinasikan pengen tangan gerakan penanaman sejuta pohonyulumbinaan serta bimbingan kepada masyarakat dengan instansi terkait: melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat terhadap upaya pelestarian kualitas lingkungan: melaksanakan dokumentasi, publikasi dan menginformasikan kegiatan kegiatan pengolahan lingkungan hidup kepada masyarakatelitian dan laboratoriumrencanaan penelitian bidang lingkungan dengan instansi lembaga terkait: menyiapkan bahan bahan dan sarana laboratorium: melaksanakan analisisndalian dampak lingkungan daerahbadan. bab penutup dengan ditetapkannya peraturan bupati ini makj dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja apbd) kabupaten kutai kartanegarajanuari bupati kutai mona drkutai kartanegara: kepala badan pengendalian dampak lingkungan daerah adalah kepala badan pengendalian dampak lingkungan daerah kabupaten kutai kartanegara: lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk: pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan komponen lain dalam lingkunganak dapatsuatu kegiatan: analisis mengenai dampak lingkungan amdal) adalah hasil studi mengenai dampak lingkunganandal): dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan suatu usaha atau kegiatan, rencana pengelolaan lingkungan r: rencana pemantauan lingkungan rbab kedudukan, tugas dan fungsi badan pengendalian dampak lingkungan daerah kabupaten kutai kartanegara bagian pertama kedudukan badan pengendalian dampak lingkunganbadan pengendalian dampak lingkungan daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pengelolaan pengendalian dampak lingkungan hidup. bagian ketiga fungsi dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam badan pengendalian dampak lingkungan daerah mempunyai fungsi perumusan kebijaksanaan tehnis bidang badan pengendalian dampak lingkungan daerah: pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan bidang badan pengendalian dampak lingkungan daerah: cc. pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dalam wilayah kabupaten kutai kartanegara, pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air dalam batas wilayah kabupaten kutai kartanegara, penilaian penerapan amdal bagi kegiatan kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dalam batas wilayah kabupaten kutai kartanegara: penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan konservasi sumber daya alam: pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum: pengelolaan urusan ketatausahaan. bagian keempat susunan organisasi susunan organisasi badan pengendalian dampak lingkungan daerah kabupaten kutai kartanegara adalah sebagai berikut kepala. sekretaris membawahi sub bagian umum dan kepegawaian: sub bagian program: sub bagian hukumknis amdal: sub bidang penerapan rkl dan rpl: sub bidang analisa dan evaluasi. bidang pengawasan dan pengendalian membawahi sub bidang pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkung: sub bidang perijinan. bidang pemantauan dan pemulihan membawahi sub bidang pemantauan kualitas lingkungan: sub bidang pemulihan kualitas lingkungan sub bidang penyuluhan: sub bidang penelitian dan laboratorium. kelompok jabatan fungsional bab iii uraian tugas bagian pertama kepala uraian tugas kepala badan pengendalian dampak lingkungan daerahcc. merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan pengendalian dampak lingkungan daerah: menyusun rencana kebijaksanaan dibidang pengendalian dampak lingkungan daerah: merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang pengendalian dampak lingkungan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku:: melaksanakan tugas tugas lain yang lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya: membantu kepala badan menyusun kebijaksanaan dibidang pengendalian dampak lingkungan daerah dalam rangka penetapan kebijaksanaan: cc. mengkoordinasikan sub bidang bidang dan sub bagian serta bawahannya dalam menyelenggarakan urusan pengendalian dampak lingkungan daerah: merencanakan, mengadakan, mengatur pemakaian, merawat dan mengendalikan fasilitas kerja dan alat inventaris kantor: menyelesaikan urusan bidang kepegawaian: menyusun anggaran rutin sesuai keperluan masing masing bagian unit kerja bapedalada: 9g. menghimpun daftar hadir pegawai lingkungan bapedalda: pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan bapedalda: i. pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkungan bapedalda, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bapedalda sesuai bidang tugasnya: apabila kepala badan berhalangan, maka sekretaris badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pelimpahan dan pendelegasian yang diberikan oleh kepala badan: melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan, melakukan evaluasi dan laporan. sekretaris membawahi sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian program dan sub bagian hukum dengan uraian tugas sebagai berikut uraian tugas sub bagian umum dan kepegawai surat menyurat, ekspedisi, kearsipan: mempelajari peraturan perundang undangan, kebijaksanaan pedoman dan petunjuk tehnis serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman kerja dan landasan kerja: pengadaan, pemeliharaan peralatan kelengkapan kantor, rumah tangga serta inventarisasi, melaksanakan administrasi perjalanan dinas, melakukan penyiapan penyusunan program dan evaluasi kerja badan: melakukan koordinasi dengan unit unit kerja lingkungan badan: melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan, menyusun duk sesuai dengan data yang ada serta ketentuan yang berlaku sebagai salah satu sarana pembinaan karier, mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala unit kerja yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk memberikan hak kepiawaiannya: memproses permohonan cuti dengan usulan dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pemenuhan hak kepegawaian, mengusulkan kepangkatan calon pegawai menjadi pns sesuai dengan syarat yang tentukan: mengajukan permohonan pensiunan pegawai: mengajukan permohonan untuk mengikuti latihan atau kursus kepegawaian sesuai informasi: menghimpun dp kp4 dan hukum disiplin: menghimpun daftar hadir pegawai sesuai dengan unit kerjanya, menyimpan dan memelihara berkas pegawai: mengusulkan kepangkatan dalam jabatan struktural untuk mengisi jabatan kosongagian program adalah sebagai berikut memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan: mengumpulkan bahan pada masing masing bidang dalam rangka persiapan penyusunan program pengelolaan lingkungan hidup: merumuskan program pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dari semua unit kerja bapedalda: mengembangkan sistem pertukaran informasi lingkungan hidup secara terstruktur berbagai lembaga yang terkait guna mendapatkan informasi lingkungan yang tepat, cepat, cermat dan berkesinambungan: melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan: melakukan evaluasi dan laporan: uraian tugas sub bagian hukum adalah sebagai berikut memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan: menghimpun dan mendistribusikan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan lingkungan hidup, menyusun pedoman teknis tentang mekanisme penyelesaian sengketa dan atau kasus lingkungan hidup, membentuk dan mengoperasionalkan forum koordinasi penegakan hukum lingkungan: dokumentasi penanganan kasus kasus lingkungan hidup: melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam penegakan hukum lingkungan: menyiapkan dan membuat rancangan peraturan daerah, keputusan bupati, keputusan kepala badan pengendalian dampak lingkungan daerah yang berkaitan dengan produk hukum lingkungan hidup, melaksanakan evaluasi dan pelaporan. bagian ketiga bidang analisis mengenai dampak lingkungan uraian tugas bidang analisis mengenai dampak lingkungendalian tehnis mengenai amdal: cc. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan dampak lingkungan, melaksanakan pengendalian, pengembangan kapasitas dan kelembagaan mengenai dampak lingkungan, melaksanakan pemantauan, penerapan rkl dan rpl serta analisa dan evaluasi pengendalian dampak lingkungan, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan, melaksanakan evaluasi dan pelaporanhnis amdal, sub bidang penerapan rkl dan rpl dan sub bidang analisis dan evaluasi dengan uraian tugas sebagai berikut uraian tugas sub bidang pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan, menyusun bahan kebijaksanaan operasional pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan: membina dan mengkoordinir lembaga pengelolaan lingkungan hidup dalam bidang pengendalian dampak lingkungan hidup: meningkatkan kapasitas aparatur pengendalian dampak lingkungan hidup, memonitor pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian lingkungan hidupgendalian tehnis amdabinaan analisis mengenai dampak lingkungan: melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pengendalian teknis amdal: mengkoordinasikan pelaksanaan teknis amdal: menyusun. dan melaksanakan standar operasional amdal, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan, melakukan evaluasi dan laporan.
menimbang mengingat kabupaten penajam paser utara tahun anggaran bupati penajam paser utaramemutuskan peraturan bupati penajam paser utararancang.dengan ketentujanuari bupati penajam paser utara, pama) andi harahap, s.sos diundangkan penajam pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten penajam paser utara, sukiman berita daerah kabupaten penajam paser utara tahun seri
peraturan bupati kutai kartanegara nomor tahun tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosialkabupaten kutai kartanegara, bahwa pengelolaan hibah dan bantuan sosial kabupaten harus dilakukan pembinaan,belanjaselain persyaratan tersebut pada sampai dengan skpd berwenang menetapkan persyaratan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua mekanisme penganggaran usulan hibah secara tertulis disampaikanadalah melakukan proses penilaian verifikasi secara administrasi dan atau teknis, yang dilakukan masing masing skpd terkait dengan relevansi ruang lingkup dan fungsinya terhadap usulanpersetujuan perencanaan anggaran dibuat oleh bagian administrasi kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten kutai kartanegarahibah. pengaturan skpd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut dinas pendidik,sosialkebudayaan dan pariwisata melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang kebudayaan dan pariwisata, dinaskepemudaan dan olah raga, dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang pertanian dan hortikultura, dinas peternakan dan kesehatan hewan melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang peternakan dan kesehatan hewan, dinas kelautan dan perikanan melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan, dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, j . badan kesatuan bangsa, politik dbadan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kbp3a) melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang keluarga berencana, perempuan dan anakkutai kartanegara. hibah berupa uang dicantumkan dalam rka ppid badan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam rka skpd. rka ppid badan pengelolaan keuangan dan aset daerahmekanisme pencairan dan ketatausahaan pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas dpa badan pengelolaan keuangan dan aset daerah selakubank pena.anggota kelompok masyarakat atau sebutan lain, keputusan bupati tentang penetapan pemberian bantuan hibah: nph: f.foto copy rekening dari kelompok organisasi penerima hibah masyarakat kelompok ph:sehingga tidak dilaporkan pada secara skpdbadan pengelolaan keuangan dan aset daerahbagian keuangankabupaten kutai kartanegaramerintah daerah dapat meminta laporan salinan dalam bentuk foto copy sebagai laporan pertanggungjawaban. realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kutai kartanegkriteria pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf. penerimaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada melalui rekening bank penerimacc. surat keterangan domisili ketub.cc.mekanisme penganggaran bantuan sosial usulan bantuan sosial disampaik, evaluasi sebagaimana dimaksud pada adalah melakukan proses penilaian verifikasi secara adminstrasi dan atau teknis, yang dilakukan dimasing masing skpd terkait dengan tugas dan fungsinyformat, meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan atau barangbantuan sosial. pengaturan skpd terkait diatur sebagaimana dalam bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam rka ppid badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam rka skpd terkaitcial. bagian ketiga mekanisme pencair badan pengelolaan keuangan dan aset daerahsesuai dengan apbd. penetapan sebagaimana dimaksud pada tidak dilakukan bagi penerima bantuan sosial dari unsur individu (perseorangan) dengan kejadian krisis sosial yang bukan pada kejadian musibah massupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani penerima bantuan sosial yang dituangkan dalam keputusan bupat: berdasarkan keputusan bupati tentang penetapan penerima bantuan sosial, selanjutnyakeputusan bupati tentang penetapan pemberian bantuan hibah, dan bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang. ccpengelolaan keuangan dan aset daerah skpd): pemberian bantuan dilakukan oleh kepala skpd secara tunai atau:cckabupaten kutai kartanegara sehingga tidak dilaporkan pada neraca skpdcial, fakta integritas atau surat pernyataan penggunaan bantuan sosial dari penerimaihak pemerintah dapat meminta laporan salinan dalam bentuk foto copy laporan pertanggungjawaban terhadap ketentuanskskpd dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk tim verifikasi. tim verifikasi ditingkat skskkelurahan dan atau desa dapat dijadikan anggota dalam tim verifikasi. uraian tugas tim dimasing masing skskskditetapkannya peraturan bupati kutai kartanegara ini, maka peraturan bupati kutai kartanegara nomor tahun tentang bantuan sosial dan hibah lingkungan pemerintah kabupaten kutai kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. hal hal lain yang bersifat teknis danm. hum asisten pemerintahan umum hukum ariefanwar,sh,m.si kabar hukum h.rusaffandi,s. sos kasubbag perundangan salinan sesuai dengan aslinya ttd kepala bagian administrasi hukum arie anwar, sh, lampiran peraturan bupati kutai kartanegara nomor tahun tanggal januari tentang hibah dan bantuan sosial dilingkungan pemerintah kabupaten kutai kartanegara contoh format surat rekomendasi hibah bantuan kop surat organisasi surat pernyataan penempatan sekretariat( ) organisasi . ( ) nama ketua) (") tempat tgl. lahir nik alamat rumah pekerjaan nomor telpon nama sekretaris) ( ) tempat tgl. lahir nik alamat rumah pekerjaan nomor telpon dengan ini memberikan pernyataan dengan sebenarnya bahwa rumah bangunan yang beralamatkan jalan. rt. kelurahan desa. kecamatan ., adalah benar atau dengan kata lain dipakai untuk kegiatan sekretariattenggarong, .ioo. ketua, sekretaris, kop surat rt kelurahan (?) surat keterangan penempatan sekretariatnama ketua) (") tempat tgl. lahir nik alamat rumah pekerjaan ketua lurah kepala desa. nomor telpon memperhatikan surat permohonan dari pengurus ( ) ena nomor: benasennnaknnaaaaaaa tanggal lio. dengan perihal permohonan surat keterangan penempatan sekretariat, dan setelah melakukan peninjauan pemeriksaan secara langsung terhadap sekretariat dimaksud, maka dengan ini disampaikan memang benar bahwa rumah bangunan yang beralamatkan jalan. na. kelurahan desa. kecamatan ., adalah sekretariat organisasi demikian surat keterangan ini dibuat dengan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana tenggarong, .ioo. mengetahui, lurah kades nina. ketua rt., mengetahui, camat.kabupaten kutai kartanegara. kop surat organisasi surat pertanggungjawaban belanjaorganisasi ( ) .oooooooomooccol nama ketua) (") tempat tgl. lahir nik alamat rumah pekerjaan nomor telpon nama bendahara) (") tempat tgl. lahir nik alamat rumah pekerjaan nomor telpon dengan ini membuat surat pernyataan sebagai berikut bersedia mempertanggungjawabkan pengumuman dana hibah sesuai dengan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kutai kartanegara tahun anggaran . sebesar ., (bean) sss sss sss ssl sls lsn bersedia melaporkan pertanggungjawaban penggunaan hibah beserta bukti bukti pengeluaran kepada pemerintah daerah kabupaten kutai kartanegara segera mungkin dalam tahun anggaran belanja.kutai kartanegara. tenggarong, . ketua, materai bendahara, stempel organisasi kop surat organisasi surat pertanggungjawaban belanjasebagai pengurus pimpinan organisasi ( ) .ooo wo. wood nama satuan kesatuan organisasi alamat kesatuan tanggal sub. kegiatan klarifikasi belanja hibah uang bantuan sosial uang, sesuaikan) yang bertanda tangan bawah ini pimpinan organisasi ( ) .cbooo woo woo wc wo. menyatakan bahwa kami bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh bendahara skpd sekretariat daerah kabupaten kutai kartanegara dengan rincian sebagai berikut bukti no\| rekening uraian anggara nomor sayap. hibah bantuan ( ) ( ) sosial (") bukti bukti belanja tersebut atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan kerja sekretariat daerah kabupaten kutai kartanegara bendahara skpd) untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. ppen anna app ane anpenpenp enenenenpenpenpanpanpa demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya. . www tenggarong, . ketua, materai bendahara, stempel organisasi kop surat skpd rekomendasi nomor en. nan annan anna pada hari ini, . tanggal . bulan . tahun dua ribu dua belas ( ), saya yang bertanda tangan dibawah ini nama nip jabatan kepala skpd (") setelah tim verifikasi melakukan proses verifikasi, evaluasi atas usulan ( ) yang disampaikan oleh nama organisasi (") alamat nama pengurus ketua ann apn pen epa ppnneennnpannanpppppannppaaaannpaaanan sekretaris: woo bendahara .iiioooooo oom keanggotaan organisasi ( )sesuaikan sifat usulan hibah uang barang atau bantuan sosial uang barang (") usulan organisasi rp.) dor annntknnantnnnnnnnanan terbilang .voodoo ja) peruntukan diskusikan secara singkat. dengan mempertimbangkan dan memperhatikan peraturan bupati kutai kartanegara nomor . tahun tentang tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial lingkungan pemerintah kabupaten kutai kartanegara, maka dengan ini disampaikan rekomendasi terkait permohonan anggota kelompok organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana tersebut atas, yakni kelengkapan berkas administrasi usulan yang dilampirkan dan diberikan dinyatakan lengkap diusulkan kepada bupati melalui tapi untuk dapat dialokasikan hibah uang barang bantuan uang barang (") pada tahun anggaran ., berupa .iieooooom. (sebutkan besaran uang atau jenis barang tersebut, dan jika banyak jenis barang buat dalam bentuk daftar pada lampiran), dengan salinan foto copy kelengkapan berkas terlampir. demikian rekomendasi ini diberikan dan dikeluarkan untuk diketahui dan dapat dipergunakan tenggarong, .cbooo kepala skpd, bupati kutai kartanegara ttd rita didasari salinan sesuai dengan aslinya ttd kepala bagian administrasi hukum arie anwar, shsekretariatbadan pengelolaan keuangan dan asedan atau institusi sosial kemasyarakatan, atau dengan sebutan lainnyhuruf diberikan kepada institusi sosial kemasyarakatan, atau dengan sebutan lainnya, atau institusi lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung dan membantu tugas tugas kepemerintahan. kriteria hibah kepada masyarakathibah kepada organisasi(tiga) tahun, cc. memiliki induk organisasi yang berkedudukan kabupaten kutai kartanegara, memiliki sekretariat tetap dibuktikan dengan kepemilikan atau perjanjian sewa. hibah kepada institusi sosialpersyaratan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam dan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. persyaratan hibah sebagaimana dimaksud dalamkelompok organisasi perkumpulan lainnyakelompok organisasi perkumpulan lainnyamasyarakatan, surat keterangan terdaftar skt) dari badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat pemerintah kabupaten kutai kartanegara, cc. surat keterangan pernyataan sebagai induk organisasi yang berkedudukan kabupate organisasi dimaksudorganisasi dimaksudpanitiaan atau sebutan lai jika ada, cc. surat keterangan dalam bentuk pernyataan dari pengurusan organisasi panitia tentang penempatan suatu bangunan atau rumah sebagai sekretariat organisasi dimaksud jika ada, foto copy ktp kepanitiaan atau sebutan lain yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, atau yang lainnya,
bupati kutai kartanegara peranti'ran bupati kutai i{art ail negara nomor tahun tempat{g ke1tra.'iban penata modal berkantor tenggarong dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai kar'negara, menimbang bahwa untuk menindaklanjutikartanegara, dalam huruf dan pemerintah daerah mewajibkan penanam modal yang ada kabupaten kutai kartanegara untuk berkantor tenggarongwajiban penanam modal berkantor tenggaroki98i tentang wajib lapor ketenagakeq'7fl;a4 nomor tambahan lembaran jalan welter monginsidi kode pos kalimantan timur te\|p. fax. t2aa1\ peraturan pemerintah nomor tahun tentang jangka waktu la3s); peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan barang milik negara49jao7 nomor tambahan negara republik indonesia all1); peraturan presiden nomor tahun oo7<iang usaha yang tertutup ri2 tentang rencana umum penanaman modal; z3. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun al2 tentang standar sarana dan prasarana kantor lingkungan kementerian dalam negeri; peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor tahun oo920ll tentang tata cara pelaksanaan, pem'binaan cian pelaporan pelayanan terpacu satu pintu bidang penanaman modal; peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara nomor nnn6 racun zvv teri,arl8 reftetnal trail lvrouar jalan negeri (}an penanaman modal asing lembaran daerah kabupaten kutai kartanegara tahun o03 nomor d^ ^+ t\^^ ^l t1^ ^" ^+^^ t ,,+^i l?^e+^ \i^^i);f,r^ l^ r\ir"r lir.ll eil memutus(aiv menetapkan peraturan bupati tentang ketua"tiban pendiam modal berkantor tenggarongl^^i 116rrr ^ .^l^ d^^ ; +^tr t'\^^ ^l luas,er urr curry lrr66ara vllrurlar laraalr uav ll. bupati adalah bupati kutai kartanegara. tenggarong adalah ibukotanfr:an \ nin adrenal af t \naval r rr^hd calanirrlntr^ tl ioi^l # luka r\ur utara6f\q savlell jar6 suara jur jur6 aali.ai kartanegara yang ber tanggung jawab bidang penanaman modal. l2. r. t6. t7n{a;al t\nl^ra to^a : ^l^ ^l^ ^l^ ,{; ;l; i : ^l^l l\r^^^ ^ ruu lull rubra suara rlluua jar6 ullulll vrt rtu eru4hah^6n ffi ^. rl^l^n o^oi r{^ ^ ^ ^rrl^l ^ i vrlqrtqrtr ltu4l ucrqlrr ar!6vra rarr jvrralarula lrrvuar dar!t r{^ro ja to^^ ^ dan. ii1. terlena'ia ntori .{^o ^}r 176hn llur maq, r\v} ura alruurlugla alau unsur jqr6 melakukan penanaman modal wilayah kabupaten kutai kartanegara. penanam modal asiloin j^l^l tro rr^6ft ,l.il.o1rt^ .^ ^lot damarinfn lille au4l@l uvi\ util vrl ll6 a<lr pula ular urli.au bagian untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. tanda daftar wajib berkantor yang selanjutnya disingkat twb adalah tanda daftar berkantor untuk melakukan kegiatan perkantoran. buku kendali adalah buku catatan pendaftaran wajib berkantor yang sekurang kurangnya memuat kolom nomor rrrrrtl nfr ^anj^f^^ r^ffi^ ^o .r ^ ^^^ alat rrvlarva lrr girl llalacl ijl! u9erraqrr' (lrellral perusahaan dan nomor telepon. penanam modal yang wajib berkantor dan atau memiliki kantor representatif tenggarong adalah penanam modal yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya kabupaten kutai kartanegara menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakulakukan perjanjiiron penzinart yang mendapat pend,elegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan pensiumansiunan termasuk penandatanganannya atas warna penerima wewenang. kantor adalah tempat atau ruangan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyampaian data atau informasi. perkantoran adalah proses penyelenggaraan kegiatan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian (penyampaian data informasi) wala daqcooaanaif .rnir, tzaa ^o^.r^l i i ^ rqr lvr r\gfr99vrltwu arus lva lrr arr@r. sarana adalah semua fasilitas yang dapat digunakan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran. otr i)ricann^ ^j^l^l. f^^.ilj+^ lama o .t. ^ ^ e \). ilf,, dq, lta aualru jt lurus, lq. will ja'rr6 ttl jcl. rarr lrr\|ojr6 pelaksanaan kegiatan perkantoran. ts4ts asas, maksud dan tujuan bagian kesatu asas kewajiban berkantor diselenggarakan berdasarkan asas adil; transparan; efisiensi dan efektifitas; manfaat; keselamatan; kesejahteraan; kepatuhan; (4t ts) (e) akuntabel;dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. dn^al asas adil sebagaimana dimaksud dalam huruf penyelenggaraan wajib berkantor dilaksanakan dengan memberikan perlakuan] yang sama clan tidak pembeda bedakan asal negara. asas transparan sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaksanaan dewa.urban berlaksanaan wajib berlaksanaan wajib berkantor harus sesuai dengan kegunaannya. asas keselamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaksanaan wajib berkantor harus memperhatikan keamanan dan keselamatan. asas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaksanaan wajib berkantor harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan. asas kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaksanaan kewajiban berlaksanaan kewajiban berkantor harus dapat dipertanggung antor dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia. bagian kedua maksud peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan koordinasi, pengawasan, pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan penanaman modal daerah, baik mdn maupun pma. bagian ketiga tujuan tujuan pembentukan peraturan bupati ini, untuk memberikan kepastian hukum dalam meningkatkan koordinasi, pengawasan, pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan kegiatan penanaman modal daerah. bab iii kewajiban berkantor setiap penanam modal wajib berkantor dan atau memiliki kantor repr tentatif tenggarong. kantor representatif sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi unsur antara lain berlokasi tenggarong; memiliki alamat yang jelas;dan memenuhi standar sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang udangan yang berlaku. kepala bpmf berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan, pengendalian dan pelaporan serta terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan kewajiban berkantor sebagaimana dimaksud pada kepala bmpd menetapkan penanam modal yang mempunyai kewajiban berkantor. penanam modal sebagaimana dimaksud pada akan dicatat dalam buku kendali, yang sekurang kurangnya memuat nomor urut, warna perusahaan, bidang usaha, alamat perusahaan dan nomor telepon. kepala bmpd membuat laporan hasil pendaftaran wajib berkantor disampaikan kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan tembusan kepada dprd. bab perkantoran bagian kesatu sarana dan prasarana kantor perkantoran wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta identitas hukum yang jelas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. sarana dan prasarana kantor sebagaimana dimaksud pada meliputi ruan"g kantor; dan perlengkapan kantor. sarana dan prasarana kantor sebagaimana dimaksud pada l), harus memenuhi standar minimal sesuai dengan peraturan perang.ang undangan yang berlaku. bagian kedua tata cara pelaksanaan kewajiban berkantor sebagaimana dimaksud dalam harus mendapatkan twb dari bupati dalam waktu (tiga) bulan sejak penanam modal menjalankan kegiatan usahanya. bupati dapat melimpahkan kewenangannya menerbitkan twb kepada kepada bpmf yang <ditetapkan dengan keputusan bupati. pendaftaran untuk mendapatkan twb dilakukan hhl rhn ijtivitl'. untuk mendapatkan twb sebagaimana dimaksud pada penanam modal mengajukan permohonan kepada d,, ^+: t1^^^ dl\,fr)n a^^^^^ ^*; i ^ ^ ^ ,a+ala r ru pa" uq. tl jd.rcr. lrl lvl'r etr sal lr url lr1 rarr acara error ja.ra, l(e r'r sebagai berikut mengisi formulir permohonan yang disediakan loket ptsp bmpd; foto kopi npp; foto kopi ktp pemohon; materai o00, ; pas foto warna ukuran sebanyak 4lembar; keterangan kewarganegaraan bagi wni keturunan; (s) foto kopi akta pendirian perusahaan; dan mengisi surat pernyataan bersedia memenuhi peraturan yang berlaku. pengurusan twb tidak dikenakan biaya. kepala bmpd dapat menolak permohonan twb apabila tidak lengkap dengan menyebutkan alasan alasannya dan pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran ulang selambat lambatnya (lima) hari kerja se,,ak tanggal penolakan. bagian ketiga perubahan setiap penanam modal yang melakukan perubahan terhadap data yang ciiriafiarkan wajib melaporkan perubahan data tersebut pada bmpd dengan mengisi formulir sebagai terlampir dalam peraturan bupati ini. dewa.tiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada paling lambat (dua) bulan sejak tanggal terjadi perubahan. perubahan data yang mengakibatkan pergantian twb sebagaimana dimaksud pada apabila terjadi* , ^r i l^ " pel lluarrarr air jua jer usarrair.rr ir" liu,t perl lirik fi.arr ur, perubahan kegiatan usaha pokok; dan perubahan anggaran dasar. bagian keempat masa berlaku twb twb dinyatakan tidak berlaku apabila penanam social yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan investasinya; penanam modal yang bersangkutan berhenti pada waktu +^ ^ ji .i^ .^ .,l^ ,. .^ ^^. ct.t\. r\rrr jalur acl,\|.ld.l sa., penanam modal yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan investasinya berdasarkan suatu putusan pengalihan yang telah berkekuatan hukum tetap. bab tanggung jawab penyedia atau pemilik bangunan wajib mengamankan sarana dan prasarana perkantoran. penyedia, pemilik dan pengguna bangunan bertanggungjawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan lingkungan. penyedia bertanggungjawab melakukan pemeriksaan secara berkala. penyedia bertanggungjawab menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman sekitar perkantoran. bab pengawasan dan pembinaan bagian kesatu pengawasanil dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat atau adanya informasi tentang pengoperasian perkantoran yang tidak sesuai dengan fungsinya atau mengganggu ketertiban umum. bagian kedua pembinaan bmpd dengan berkoordinasi dengan skpd terkait wajib melakukan sosialisasi kepada penanam modal tentang kewajiban berkantor tenggarong. biaya sosialisasi dan pembinaan dianggarkan pada yang membidangi penanaman modal daerah. bab vii sanksi penanam modal yang tidak bersedia berkantor tenggarong sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat keputusan bmpd akan dikenakan sanksi administratif. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada antara lain teguran secara tertulis; penghentian sementara kegiatan usaha; dan pembatalan perjanjian kerjasama. n l: l l . l : rel error lra_rr serflcrl lar a bra suara, semua barrfiarla dimaksud pada huruf dilakukan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak (tiga) kali dalam jangka waktu (tiga) bulan. pembatasan perjanjian kerjasallla, sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan setelah dikeluarkan surat penghentian sementara kegiatan usaha. bab viii ketentuan peralihan penanam modal yang berinvestasi kabupaten kutai kartanegara wajib berkantor tenggarong paling lama sampai dengan tanggal desember atau setelah diresmikannya perkantoran yang dibangun oleh pemerintah daerah. penanam modal yang telah memiliki kantorsatu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini. [.)elailn t^o ^l. i nlrrrnalaa l r,^.i t?ar+tsacasi curr.a u(1ural a\q,l,l'ryq, lvl laat, lr(l,, ditetapkan tenggarong pada tanggal februari negara, rita didasari diundangkan tenggarong pada tanggal februari berita daerah kabupaten kutai i{artaitegara tahun llar,rar llvltlvla it. star baris daerah laitipiran peraturan bupati kabupaten kutai kartanegara nomor tahun tait(x}al februari 2oi3 tentang tiva^'iban penanam modal berkantor tenggarong nama pengurus penanggungjawab) tempat lahir alamat rumah propinsi kecamatan hlo. telp hf.) ktp paspor") status perusahaan kantor tunggal jika kantor cabang pembantu perwakilan, nama perusahaan induk mohon lllllllililtlllilrilr kantor cabang pembantu perwakilan tenggarong yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan pendaftaran wajib berkantor sebagaimana dimaksud peraturan daerah pendaftaran: perpanjangan aisidengan huruf cetak lllillllllllllilililililrrill badan penanaman modal dan promosi daerah kabupaten kutai kartanegara pelayanan terpadu satu pintu jl. must bin salim kel. ilhlayu tenggarong kode pos ,lndonesia p:+ kepada yth. bupati up. kepala bmpd kab. kutai kartanegara baru perpaniansa perubahan t_t_l ilt ll_ lll ilillilillllililililillllillt xauxotal xeu desa kode pos e'mair llllli illi namaperusahaan kantor pusat lengkapidata tgl. lahir il1il11llilllililil tdp ll1lille1llr alamat propinsi kecamatan jenis perusahaan: jumlah karyawan llllllllllt lil tr_t e mail perum wni kab kota l_l kera desa kode pos pemuda llllll\|r lainnya wna jlrlllt akta pendirian apabila ada) nomor tsl. pengesahan lili ill nama notaris jil ilt llt
cas bupati nganjuk provinsi jawa timurbupati nganjuganjuk nomor tahun tentang kedudukan keuangan bupati dan wakil bupatipanjangzinan tertentubarang miliktaufiourrahman diundangkan nganjuk pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten nganjuk ttd. drs. masduki, scsh,mm pembina tingkat nip.
bupati jember salinan peraturan bupati jember nomor tahun tentang tata kelola rumah sakit daerah dr. soebandirapkan tata kelola atau peraturan internal; bahwa rumah sakit daerah rsd) soebandi kabupaten jember sebagai skpd lingkungan pemerintah kabupaten jember sesuai dengan keputusan bupati nomor tentang rumah sakit daerah dr. soebandi jember sebagai badan layanan umum dengan status penuh, yang menerapkan ppk bluestrategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat kabupaten jember, perlu mengatur dan menetapkan tata kelola rumah sakit daerah dr. soebandi jemb153ii tentang perizinan rumah sakit; peraturan menteri kesehatan nomor menkes per iii tentang klasifikasi rumah sakii tentang standar pelayanan minimal rumah sakitmemutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tata kelola rumah sakit daerah dr. soebandirumah sakit daerah dr. soebandi yang selanjutnya disingkat rsdmerupakan peraturan internal rumah sakit hospital belajemberngelolaan keuangan badan layanan umum daerah yangkepala subterdiri dari direktur, wakil direktur umum dan keuangan, wakil direktur pelayanan serta wakil direktur sdm dan pendidiperinatal resiko tinggigawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat pns adalah pns pusat dan pns daerahatuan pengendalibab prinsip tata kelola tata kelola merupakan peraturan internal rsd corporate laws)drsd dr. soebandi. jenis rumah sakit adalah rumah sakit umum. kelas rumah sakit adalah rsd kelas pendidikan. alamat rsd adalah jalan dr. soebandi nomor jember. bagian kedua visi, misi, tujuan strategis, motto dan nilai nilai budaya visi rsd adalah menjadi rsd yang bermutu, mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat. misi rsd adalah menyelenggarakan pelayanan rsd yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan pasien serta menjadi pilihan utama masyarakat; melaksanakan fungsi rsd pendidikan yang berbasis pada ilmu dan teknologi kedokteran; menjalin kemitraan untuk mencapai kemandirian rsd; dan menjadi rsd pusat rujukan wilayah jawa timur bagian timur. tujuan strategis meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme untuk mewujudkan kemandirian rsd sebagai blue; meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka mencapai standar rsd kelas dunia; mengembangkan produk pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan; dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian. nilai nilai dasar rsd merupakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan rsd. rsd menanamkan dan menjunjung tinggi nilai nilai dasar yang disingkat sebagai soebandi, sebagai berikut safety pelayanan harus menjamin keselamatan bagi pasien dan keluarganya serta petugas dan masyarakat, agar terhindar dari bahaya dan ancaman yang bisa menyebabkan cidera, tertular penyakit, maupun kejadian yang tidak diinginkan; organizational learning seluruh aktifitas yang dilakukan didasarkan pada kemauan dan kemampuan belajar menuju perubahan dan pengembangan pelayanan yang berkualitas dan mengutamakan efektifitas organisasi menuju pencapaian kinerja tinggi; excellent service memberikan pelayanan prima kepada semua pelanggan rsd, dengan keinginan untuk menumbuhkan loyalitas dan kepercayaan yang tinggi; believe trust menciptakan kepercayaan dari segenap pelanggan internal dan eksternal rsd didalam memberikan pelayanan yang komprehensif dan holistik; accountable sebagai institusi publik yang memberikan berdasarkan keterbukaan dan, pelayanan yang diberikan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggan dan pihak pihak yang berkepentingan; non discrimination pelayanan kepada masyarakat diberikan dengan ikhlas tanpa membedakan agama, ras, status sosial, golongan, suku bangsa dan kebangsaan yang merupakan tindakan terpuji, sehingga masyarakat merasa dipedulikan dan akan menumbuhkan rasa cinta dan senang kepada rsd; development senantiasa mengarahkan seluruh sikap, kemampuan dan pengetahuan menuju arah pengembangan kualitas pelayanan, kinerja dan pendidikan yang positif; dan integrity menunjukkan integritas dan semangat profesionalisme sesuai kompetensi profesi, serta dan pembagian tugas yang diberikan. bagian ketiga kedudukan, tugas pokok dan fungsi rsd rsd berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah berbentuk blues serta penyelenggaraan pendidikan kedokteran, penelitian, dan pengembangan dan tugas lain yang diberikan oleh bupati. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada rsd mempunyai fungsikabupatenlayanan administrasi; pengelolaan keuangan dan akuntansi; pengelolaan sumber daya manusia; pengelolaan hukum dan medico legal; dan hubungan masyarakat, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; bagian keempat susunan organisasi susunan organisasi rsd terdiri dari direktur; wakil direktur. wakil direktur sebagaimana dimaksud pada terdiri dari wakil direktur umum dan keuangan, membawahi bagian umum, terdiri dari sub bagian tata usaha; dan sub bagian rumah tangga. bagian perencanaan, terdiri dari sub bagian monitoring dan evaluasi; dan sub bagian penyusunan program dan anggaran. bagian keuangan dan akuntansi, terdiri dari sub bagian akuntansi dan verifikasi; sub bagian perbendaharaan; dan sub bagian mobilisasi dana. wakil direktur pelayanan, membawahi bidang pelayanan dan penunjang medik, terdiri dari seksi pelayanan medik; dan seksi penunjang medik. bidang keperawatan, terdiri dari seksi asuhan dan profesi keperawatan; dan seksi logistik keperawatan. wakil direktur sumber daya manusia dan pendidikan, membawahi bidang sumber daya manusia, terdiri dari seksi administrasi kepegawaian; dan seksi pengembangan sumber daya manusia. bidang pendidikan dan pelatihan, terdiri dari seksi pendidikan dan pelatihan medik; dan seksi pendidikan dan pelatihan non medik. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud huruf adalah instalasi yang merupakan kesatuan unit fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional meliputi pelayanan medis; penunjang medis; dan penunjang non medis. bagian kelimasdtata kelola dan spm rsdbaanggaran rsd yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen. pemerintah kabupatend. bagian keenam tim pembina dan dewan pengawas paragraf pembentukan dewan pengawas bupati, wakil bupati dan sekretaris kabupaten sebagai unsur pimpinan kabupaten bertindak sebagai tim pembina rsd; mengikuti perkembangan kegiatan rsd; melaporkan kepada bupati tentang kinerja rsd; memberikan pengarah; dandsdpelayanan kesehatan, manajemen rsdsdd dan dimuat dalam rba. bagian ketujuh pejabat pengelola paragraf komposisi pejabat pengelola pejabat pengelola blue rsd adalah pimpinan rsd yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional rsd, terdiri atas pemimpin, selanjutnya disebut direktur; pejabat keuangan, selanjutnya disebut wakil direktur umum dan keuangan; pejabat teknis pelayanan, selanjutnya disebut wakil direktur pelayanan; dan pejabat teknis sumberdaya manusia dan pendidikan selanjutnya disebut wakil direktur sdm dan pendidikan. direktur bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris kabupaten terhadap operasional dan keuangan rsdkomposisi pejabat pengelola rskomposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan syarat kompetensi jabatan yang diatur dalam standar kompetensi jabatan pimpinan institusi pelayanan kesehatd. pejabat pengelola rsd diangkat dan diberhentikan olehpunyai kemampuan dan keahlian bidang rumah sakit;sd, keuangan dan atau akuntansisd, standar pelayanan minimal, sistem akuntabilitas, sistem remunerasi rsd, pengelolaan sumber daya manusia; berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rsd; mampu melaksanakan perbuatan hukum; tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit; berstatus pns atau non pns; dan bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat rsd. syarat untuk dapat diangkat menjadi wakil direktur umum dan keuangan adalahmanajemen keuangan;keuangan dan atau akuntansi rsd; telah mengikuti pelatihan keuangan dan akuntansi; pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus dipenuhi sebelum atau paling lama (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan; diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat (tiga) tahun dalam bidang keuanganmimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasi lingkup pelayanan umum dan keuangan rsd; mampu melaksanakan perbuatan hukum;medik dan penunjang medik rsd; berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional; mampu memimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasi lingkup pelayanan medik dan pelayanan penunjang; mampu melaksanakan perbuatan hukum; berstatus pns atau nonsumber daya manusia dan pendidik,, sistem informasi manajemen kepegawaian serta pengelolaan manajemen sumber daya manusia; berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkanmimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasilaksanakan perbuatan hukum;atau terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukumsdsd; menetapkan kebijakan operasional rsd; menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap rsd; mengangkat dan memberhentikan pegawai rsperundang undanganjik kebenaran kebijakan rsd; kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rsd; kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya; dan meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. tugas wakil direktur umum dan keuangtata usaha dan rumah tangga rsdrumusan strategi dan kebijakan umum dan keuangan; perencanaan dan pengembangan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program dan anggaran, keuangan dan akuntansi; mengkoordinasikan pelaksanpembinaan terhadap penyelenggarevaluasi terhadappengawasan, pengendalian, dan mengkoordinasikan kegiatandan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh direktur. wakil direktur umum dan keuangan membawahi bagian umum; bagian perencanaan; dan bagian keuangan dan akuntansiwakil direktur umum dan keuangan. tugas wakil direktur pelayanrumusan strategi dan kebijak.dan instalasi bawah koordinatnya; perencanaan dan pengembangmengkoordinasikan pelaksanmbinaan terhadap penyelenggarevaluasi terhadap kegiatngawasan, pengendalian, dan mengkoordinasikan kegiatdan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh direktur. tugas wakil direktur sdm dan pendidikpenyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, rekrutmen, pendidikan dokter dan tenaga kesehatan lainnya, penelitian, dan kegiatan lain bawah koordinatnya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada wakil direktur sdm dan pendidikan mempunyai fungsi mengkoordinasikan perumusan strategi dan kebijakrencanaan dan pengembangmengkoordinasikan pelaksanmbinaan terhadap penyelenggarevaluasi terhadapngawasan dan pengendalidan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh direktur. bagian kedelapan organisasi pelaksana paragrafyang unit pelayanannya menyelenggarakan pelayanan rawat inap dibantu oleh seorang kepala keperawatan instalasi. kepala keperawatan instalasi mengkoordinasikan penyelenggaraan rawat inap pelayanan keperawatan meliputi asuhan keperawatan dan logistik keperawatan dan tugas lain yang diberikan kepala instalasiidang atau bagian terkait. kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional tertentu dan atau tenaga fungsional umum. dalam hal unit pelayanan yang tidak melaksanakan fungsi perawatan kepala instalasi bantu oleh penanggung jawab yang disesuaikan dengan karakteristik pelayanan yang ada. jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan rsd dan perubahannykabupatekepala instalasi adalah jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur. paragraf lainnya. staf medik fungsional merupakan kelompok profesi tenaga medik yang terdiri atasmerupakan tenaga fungsional kesehatan sesuai peraturan perundang undangan serta fungsional non keseh dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang undanganparagraf satuan pengendalian internal guna membantu direktur dalam bidang pengawasan internal dan monitoring dibentuk spi. pasald. pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya rsd sebagaimana dimaksud pada adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan rsd oleh jajaran bawahnya sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk mencapai tujuan organisasikomite komite komite rsdkomite rsd berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur. komite komite rsdomite rsdsd sekurang kurangnya membentuk komite medik dan komite keperawatan. rsd dapat membentuk komite komite yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. bagian kesepuluh tata kerja dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi unit lingkungan rsjenis tenaga penyelenggaraan pelayanan rsd dilaksanakan oleh tenaga rsdsd sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pns dan non pns. tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan serta surat tanda registrasi dan surat ijin praktek sesuai peraturan yang berlaku. paragraf pengangkatan pegawai pegawai rsd yang berasal dari pns disesuaikan dengan peraturan perundangan undangan. pengangkatan pegawai rsdsyang diberikan kepada pegawai non pns berupa kenaikan upah secara berkala yang ditetapkan berdasarkan keputusan direktur. remunerasi merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada pegawai pns dan non pns berdasarkan prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerjanya. kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalamjenjang karir bagi pegawai non pns sesuai dengan perkembangan organisasi dan kompetensi ditetapkan dengan keputusketentuan pelaksanaan rotasi pegawai lingkungan rsd ditetapkan dengan keputusan direktur. paragraf disiplin pegawai disiplin; rekam jejak; daftar penilaian pekerjaan pegawai dp3) bagi pns; dan perangkat penilaian kinerja pendukung yang ditetapkan oleh direktursddan pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai rsd non pnsd non pns melakukan tindakan tindakan pelanggaran sesuai ketentuan tentang disiplin pegawai yang ditetapkan direktur. bagian keduabelastim pembina, dewan pengawas, pejabat pengelola dan pegawai rsd yang ditetapkan oleh bupati. besaran remunerasi ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor kelas atau tipe rsd, kompleksitas, pendapatan fungsional dan nilai aset serta tingkat kesehatan keuangan rsd dan diatur dalam peraturan bupati. pejabat pengelola rsd, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai rstim pembina,sd melalui sekretaris kabupaten. honorarium tim pembina dan dewan pengawas ditetapkan paling banyak (satu persen) dari pendapatan fungsional rsd. besaran maksimal honorarium sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kemampuan keuangan rsd. besaran maksimal honorarium sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur. remunerasi bagi pegawai rsdbupati dan atau perundang undangan yang berlaku. pejabat pengelola rsd yang berasal dari non pns diberikan gaji sesuai dengan penghitungan aset dan kemampuan rsdd, bupati menetapkan standar pelayanan minimal rsdbelas pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan rsubsidi dari pemerintah kabupaten untuk pembiayaan rsd dapat berupa gaji, pengadaan barang modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa. bagian kelimabelas tarif pelayanan rsd. tarif layanan rawat jalan, rawat inap, tindakan medik dan non medik, pemeriksaan penunjang medik, asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, kelas paviliun, kelas kelas ii, kelas iii dan pelayanan eksekutif ditetapkan dengan peraturan bupati atas usulan direktur. penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan kesinambunganpenyusuntentang tarif layanan rsnambelas pendapatan dan biaya paragraf pendapatan pendapatan rsd dapat bersumber dari: jasa layanan; hibah; hasil kerjasama dengan pihak lain; apbd; apbn; dan pendapatan lain lain rsd yang sah. pendapatan rsd. pendapatan rsd yang bersumber dari apbd merupakan pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah kabupaten jember dan bukan dari pendapatan pembiayaan apbd. pendapatan rsdrsd; dan hasil investasi. rsdperaturan perundang undangan. seluruh pendapatan rsdd sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dilaksanakan melalui rekening kas rsdrsunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. biaya rsdrssd sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku untuk biaya rsd. besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam rba dan dpa rsd oleh tim anggaran pendapatan daerah. bagian ketujuhd. bagian kedelapanbelas pengelolaan lingkungan dan limbah rsd rsebagai staf medis rsd dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialisyastaf medis non pns rsd adalah dengantersebut direktur dapat meminta komite medik untuk melakukan kajian kompetensi calon staf medis melalui sub komite kredensial. lama masa kerja sebagai staf medis rsdsampai dengan (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerjrsd dikelompokkan dalam kategori staf medis organik, yaitu dokter pns dan non pns yang bekerja purnawaktu sebagai pegawai tetap rsd, berkedudukan sebagai subordinat yang bekerja untuk dan atas nama rsd serta bertanggungjawab kepada direktur. staf medis mitra, yaitu dokter yang bekerja rsd sebagai mitra, berkedudukan sejajar dengan rsdsd. staf medis relawan, yaitu dokter yang bergabung dengan rsd atas dasar keinginan mengabdi secara sukarela, bekerja untuk dan atas nama rsd, dan bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggunggugat sesuai ketentuan rsd. staf medis tamu, yaitu dokter dari luar rssddokter pendidik klinissdan penugasan klinis setiap dokter yang diterima sebagai staf medis rsd diberikan kewenangan klinis (clinical privilege) oleh direktur rsd setelah mendapat rekomendasi dari komite medik. rincian kewenangan klinis (declination clinical privilege) setiap spesialisasi rsdpesialisasi. komite medikgeluarkan rekomendasi pemberian kewenangan klinis untuk staf medis berdasarkan buku putih tersebut. seperti yang diatur dalamdalam hal komite medik merekomendasikan seorang staf medis untuk menerima kewenangan klinis tertentu setelah kredensial dan direktur rsd dapat menyetujuinya, maka direktur rsd menerbitkan suatu surat keputusan untuk menugaskan staf medis bersangkutan untuk melakukan pelayanan medis rsd. penugasan staf medis tersebut disebut sebagai penugasan klinis (clinical appointment). dengan memiliki surat penugasan klinis clinical appointment),s rsd tersebut. direktur rsds rsd. direktur rsddarurat (emergency) atau bencana yang menimbulkan banyak korban maka semua staf medis rsdd, termasuk unit unit pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan rss;d adalah melakukan evaluasi atas kinerja praktik dokter berdasarkan data yang komprehensif; memberikan kesempatan kepada para dokter untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan;;spaling singkatkinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh direktur rsdsdempat jawab dan kewenangan susunan organisasi komite medik terdiri dari ketua; sekretaris; anggota; dan sub komite. susunan organisasi komite medik, sekurang kurangnya terdiri dari ketua dan sekretaris tanpa sub komite;sdd; sub sd dengan cara melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis rsd; kesehatan fisik dan mental; perilaku; dansd;paragraf panitia hoc dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik dapat dibantu oleh panitia hoc; panitia hoc sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur rsd berdasarkan usulan ketua komite medik; panitia hoc sebagaimana dimaksud pada berasal dari staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari; mitra bestari (peer group) sebagaimana dimaksud pada; staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari rsdsub komite kredensial staf medis sub komite kredensial stafkredensial staf komite kredensial staf medis bertugas melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud dalam paragraf sub komite mutu profesi medis sub komite mutumutu profesi medis bertugas melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud dalam pemantauan dan pengendalian mutu profesi dilakukan melalui; danparagraf sub komite etika dan disiplin profesi medis sub etika dan disiplin profesi medis bertugas melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi sebagaimana dimaksud dalammedisd atau luar rsd. paragraf hubungan komite medik dengan direkturdwakil direktur pelayanan dan keperawatan dilakukan secara berkalaaaas; permintaan sendiri; tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai staf medis;ssd. bagian kesembilan staf medis rssdsdorganik;puluh hak hak tentang informasi medis rsd berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan informasi medis yang berlaku rssalinan suai dengan aslinya bupati jember, ttd mza djalalsdd berhak mengetahui semua peraturan dan ketentuan rsd
run tardoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati halmahera barat, menimbang a.alam koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemerintah daerah diwajibkan menyusun pedoman pelaksanaan musrenbang melalui peraturan kepala daerah, bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada!!memutuskan menetapkan peraturan bupati halmahera barat tentang pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahu,halmahera barat, badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah yang selanjutnya disingkat bp3d atau sebutan lain adalahdimiliki unutdoman pelaksanaan musrenbang kabupaten halmahera barat tahun adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah melalui pelaksanaan musrenbang untuk periode (satu) tahun rencana, bab maksud, tujuan dan fungsi maksud dari peraturan bupati ini adalah untuk menetapkan suatu pedoman pelaksanaan musrenbang daerah tahun guna penyusunan rkd tahun tujuan dari peraturan bupati ini adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, serta terlaksananya musrenbang yang lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu, bersinergi dan terintegrasi baik antar sektor maupun wilayah. fungsi dari peraturan bupati ini adalah untuk mempermudah pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan rkd tahun melalui berbagai tahapan perencanaan, guna mensinergikan, mensingkronisasikan dan mengintegrasikan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan daerah. bab iii pedoman pelaksanaan musrenbang rkd pedoman pelaksanaan musrenbang rkd memuat tentang instrumen teknis penyelenggaraan musrenbang daerah tahun guna penyusunan rkd tahun instrumenrkd tahun disusun dengan berpedoman pada rpm tahun sebagaimana ditetapkan peraturan daerah nomor tahun rkd tahun sebagaimana dimaksud menjadi pedoman bagi opd dalam menyusun kua dan pas tahun dan menyusun anggaran rapid tahun anggaran pimpinan opd kabupaten wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi unutk menjaga konsistensi rkd dengan rencana kerja opd. hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wajib disampaikan kepada kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dan anggaran opd tahun hasil pembahasan bersama dprd dengan rkd tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya badan perencanaan, penelitian dan pengembanginstrument teknis dan lampiran lampiran sesuai ketentuan perundang undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi serta memberikan asistensi kelancaran penerapan peraturan bupati ini. andada tangani taman not mama sai all bupati halmahera barat jabatan para sekretaris daerah asisten. bid. pem. adm. umum kepala bp3d danny missy kepala bagian hukum orgs diundangkan jailolo pada tanggal jawab sekretaris daerah kabupaten halmahera barat drs. wakil abd. radja. msi berita daerah kabupaten halmahera barat tahun nomor salinan sesuai aslinya anal raman wana dan nponnicasi aan puma aaa akan anak hasil mati jeli setda kab, halmahera barat jason kapas slalom, sh. ll.m nip. lampiran peraturan bupati halmahera barat nomor "(b6 tahun tanggal januari pedoman penyelenggaraan musrenbang kabupaten halmahera barat tahun babi pendahuluan latar belakang mengacu pada undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan dalam kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokrat (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi). dan juga mengacumenyatakan bahwa rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp). rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) maupun rencana kerja pembangunan daerah rkd). rencana kerja pembangunan daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu dokumen rkd mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. untuk itu dalam rangka penyusunan dokumen rkd dimaksud, tahapannya diawali dengan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) yang secara berjenjang dimulai dari tingkat dusun desa kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. secara normatif, musrenbang dimaksudkan sebagai bahan perencanaan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun rencana. maksud maksud dari penyusunan pedoman penyelenggaraan musrenbang kabupaten halmahera barat adalah tersedianya pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan agar lebih terpadu, isi arti, tepat sasaran dan tepat waktu yang bersinergi baik antar sektor maupun wilayah. tujuan tujuan yang ingin dicapai adalah mengefektifkan berbagai tingkatan forum perencanaan pembangunan daerah sebagai forum yang efektif dan aspirasi serta sebagai pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) tahun yang partisipatif dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tahun yang dimulai dari tingkat dusun desa kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi tidak nol hindi, dasar hukumdesa,langkah menengah daerah,ngertian iut tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten kota desa, pengusaha investor pemerintah pusat, pemerintah provinsi, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan. organisasi perangkat daerahintegrasi program adalah penyatupaduan perencanaan partisipatif dengan perencanaan pembangunan desa maupun pengintegrasian perencanaan partisipatif dengan perencanaan teknokrat dan politis melalui musrenbang regulererangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerjuterwtputjnarasumber adalah pihak pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan dalam musrenbang. peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam musrenbangve dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrument untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu musrenbanguang lingkup ruang lingkup pedoman penyelenggaraan musrenbang kabupaten halmahera barat ini mencakup konsep dan mekanisme penyelenggaraan musrenbang pada setiap tahapan perencanaan mulai dari musrenbang opd forum opd dan musrenbang kabupaten. bab konsep dan mekanisme musrenbang konsep musrenbang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rkd adalah melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun perencanaan, yang penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab daerah, dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala bp3d. musrenbang tahunan daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau bertanggungjawab pada kegiatan tersebut, maupun pihak pihak yang berkomitmen untuk melaksanakannya, dibawah koordinasi kepala bp3d. agar dalam pelaksanaan musrenbang dapat menghasilkan keluaran yang optimal serta menjamin keterlibatan masyarakat yang lebih intensif, maka dalam setiap tahapan musrenbang dari mulai persiapan sampai dengan paska musrenbang perlu difasilitasi oleh fasilitator yang memadai. musrenbang tahunan atau musrenbang rkd berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat (top down dan bottom up approach), serta mendapatkan komitmen kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencanakerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan. penyelenggaraan musrenbang tahunan daerah dilakukan secara berjenjangmulai dari musrenbang dusun desa kelurahan, musrenbang kecamatan, forum opd atau forum gabungan opd kabupaten, musrenbang kabupaten dan musrenbang provinsi. hasil musrenbang kabupaten sendiri menjadi masukan bagi provinsi dan pusat untuk bahan musrenbang provinsi dan musrenbang nasional maupun dalam rangka penyusunan rancangan akhir rkd. penyelenggaraan musrenbang dusun desa kelurahan,musrenbangkecamatan, forum opd atau gabungan opd dan musrenbang kabupaten dikoordinasikan dan difasilitasioleh bappeda kabupatenyangpendanaannya dibebankan pada apbd kabupaten. keseluruhanpenyelenggaraan musrenbang tahunan yang berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional, dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: musrenbang desa kelurahan: dilaksanakan sepanjang bulan januari, dan paling lambat akhir bulan januari seluruh desa kelurahan telah melaksanakannya. musrenbang kecamatan, dilaksanakan sekitar bulan februari, dan paling lambat akhir minggu ke bulan maret seluruh kecamatan sudah selesai melaksanakan inusrenbang kecamatan. forum opd gabungan opd kabupaten: dilaksanakan pada minggu ke maret. musrenbang daerah kabupaten dilaksanakan antara minggu ke maret sampai dengan minggu ke bulan maret. musrenbang provinsi dilaksanakan pada minggu ke bulan april musrenbang nasional musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan april musrenbang harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip prinsip sebagai berikut inklusif: memastikan keterlibatan dan keterwakilan para pemangku kepentingan. relevan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan yaitu yang memiliki kepedulian, kompetensi serta peranan (termasuk pengaruh) dalam proses pemecahan permasalahan penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pilihan pemerintahan daerah. sensitif gender, memastikan bahwa baik laki laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama pada pengambilan keputusan perencanaan daerah. partisipatif dan interaktif, proses pembahasan melibatkan seluruh para pemangku kepentingan secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, interpretasi informasi, dan pengembangan kesepakatan untuk pengambilan keputusan. mekanisme musrenbang musrenbang tingkat dusun desa kelurahan pengertian musrenbang dusun desa kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan tingkat desa kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya penyelenggaraan musrenbang dusun desa kelurahan menjadi tanggung jawab kepala desa lurah, dan difasilitasi supervisi oleh camat yang bersangkutan dibawah koordinasi kepala bp3d. peran dan fungsi pelaku kegiatan il. kepala desa lurah menetapkan tim penyelenggara musrenbang dusun desa kelurahan. tim penyelenggara bertugas menyusun jadwal, tempat dan agenda musrenbang dusun desa kelurahan. camat melakukan monitoring pelaksanaan musrenbang desa kelurahan: menjadi narasumber pelaksanaan musrenbang desa kelurahan, menerima bap berita acara penetapan) musrenbang desa kelurahan tentang kebutuhan prioritas pembangunan tahunan desa kelurahan, rekapitulasi bap musrenbang desa kelurahan sebagai bahan musrenbang kecamatan. persiapan tim penyelenggara musrenbang memastikan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang dusun desa kelurahan, koordinasi dengan kepala desa, bpd yang bersangkutan dan ketua tim pengelola kegiatan desa, memastikan adanya informasi pelaksanaan musyawarah dusun desa kelurahan yang tersebar masyarakat baik melalui papan papan informasi atau disampaikan secara lisan dalam pertemuan pertemuan yang ada desa kelurahan: tim pemandu musrenbang dan pojok mengumpulkan informasi mengenai rencana pembangunan daerah atau kegiatan pemerintah dan swasta lsm ngo dalam dan sekitardesa, menyiapkan agenda pertemuan, nobulan dan daftar hadir. tujuan menghasilkan rencana kerja tahunan desa dan usulan prioritas kegiatan tahun untuk disampaikan dalan forum musrenbang tingkat kecamatan, termasuk usulan program pemberdayaan lainnya. menetapkan tim delegasiyang akan mengikuti pelaksanaan musrenbang kecamatan beranggotakan orang (jika orang, minimal orang perempuan, jika orang minimal orang perempuan). waktu januari tahun atau setelah pelaksanaan musrenbang dusun rw. peserta: aparat pemerintah desa dan perwakilan bpd keterwakilan wilayah (dusun, kampung, rt rw) keterwakilan berbagai sektor (ekonomi.pertanian, kesehatan, pendidikan. lingkungan, dsb) keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua) keterwakilan kelompok social dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat,tokoh agama, kelompok marginal) kalangan dunia usaha keterwakilan berbagai organisasi mdi desa warga lainnya yang berminat hadir. tempat: balai aula desa atau tempat representatif lainnya pemandu: tim pemandu musrenbang dusun desa kelurahan metode: pemaparan dan diskusi kelompok terfokus fgd) pelaksanaan pemaparan realisasi pembangunan pada tahun sebelumnya danprioritas pembangunan kecamatan yang direncanakan. presentasi prioritas masalah dan kebutuhan dusun desa kelurahan oleh.perwakilan masyarakat yang terkait menginformasikan jumlah dana alokasi desa kelurahan dari pemerintah kabupaten desa dan rencana kegiatan pembangunan dusun kelurahan yang berkaitan dengan isu isu strategis daerah oleh kepala desa lurah. merumuskan skala prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya yang difasilitasi bersama dengan pelaku program pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kerja pembangunan desa rkp des). penandatangan berita acara hasil musrenbang desa kelurahan, penetapan utusan desa kelurahan yang akan menghadiri musrenbang tingkat kecamatan. output: rencana kerja tahunan desa ' rkp des yang berpedoman pada rpm des. berita acara musyawarah desa kelurahan yang memuat dark des menyangkut: prioritas kegiatan pembangunan yang akan didanai oleh apb des dan dana masyarakat swadaya, prioritas kegiatan pembangunan desa kelurahan yang akan dibiayai oleh dana apbd kabupaten, apbd provinsi dan apbn untuk diusulkan dalam musrenbang kecamatan, prioritas kegiatan pembangunan desa kelurahan yang akan dibiayai oleh dana program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh lsm ngo dan atau pihak ketiga: daftar hadir musyawarah desa kelurahan: daftar nama utusan dusun desa kelurahan untuk mengikuti musrenbang tingkat kecamatan (sebanyak banyaknya orang) yang ditetapkan dengan surat mandat dan selanjutnya disampaikan kepada camat untuk diteruskan bp3d. anggaran: dana swadaya masyarakat dan dana desa kelurahan. musrenbang tingkat kecamatan pengertian musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah pembangunan bersama para pemangku kepentingan tingkat kecamatan. penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab camat yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh kepala bp3d kabupaten. tujuan membahasusulan rencana kegiatan pembangunan desa kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan dan usulan kegiatan yang tidak atau belum dapat diakomodir pada tahun yang direncanakan wilayah kecamatan. menyepakati kegiatan prioritas pembangunan wilayah kecamatan berdasarkan bidang kegiatan yang akan danai oleh apbd kabupaten, apbd propinsi dan apbn serta sumber pendanaan lainnya. menyepakati tim delegasi kecamatan untuk mengikuti forum opd gabungan opd dan musrenbang rkd kabupaten. peserta peserta musrenbangcam sebagai berikut wakil utusan dari desa kelurahan yang terdiri dari kepala desa lurah, ketua bpd, tokoh masyarakat dan orang wakil perempuan, unsur dprd dari dapil bersangkutan, unsur perangkat daerah: pimpinan dinastingkat kecamatan, utd, ppl dll, bad badan koordinasi antar desa). lsm ngo dan perguruan tinggi, konsultan fasilitator, unsur tokoh masyarakat, wartawan: peran dan fungsi pelaku kegiatan camat: penanggung jawab rangkaian pelaksanaan musrenbang kecamatan, membentuk tim penyelenggara musrenbang kecamatan terdiridari ketua penanggungjawab, sekretaris, dan beberapa anggota. memaparkan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan kecamatan dan evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, melakukan rekapitulasi hasil musrenbangcam sebagai bahan materi pembahasan forum opd. menandatangani berita acara penetapan hasil musrenbangcam: tim penyelenggara panitia musrenbang kecamatan): rekapitulasi hasil dari seluruh musrenbang desa kelurahan dan disampaikan bp3d (sesuai format terlampir), menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang kecamatan, menyebarkan undangan seluruh peserta musrenbang kecamatan, membantu tim delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya forum opd dan musrenbang kabupaten: menyiapkan tempat' ruang rapat yang representatif" menyediakan konsumsi rapat, menyiapkan berita acara hasil musrenbang dan surat mandat delegasi kecamatan) yang ditandatangani camat setelah siding ple membuat daftar hadir: bp3d: sebagai narasumber dan koordinator pelaksana kegiatan musrenbang kecamatan: memberikan arahan teknis perencanaan pembangunan yang sesuai dengan rpm: menginformasikan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun menerima berita acara hasil musrenbang kecamatan, &e) menghimpun data hasil musrenbang kecamatan. dprd: sebagai narasumber dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan: menjaring aspirasi masyarakat pada masa reses dan menginformasikan kepada masyarakat, mengawal usulan musrenbang kecamatan pada tahap perencanaan penganggaran selanjutnya. organisasi perangkat daerah sebagai narasumber dalam diskusi bidang desk menginformasikan program dan kegiatan sesuai rencana kerja opd pada saat diskusi bidang desk, menyiapkan data teknis yang dibutuhkan pada saat diskusi bidang desk: mencatat hasil kesepakatan pada saat siding pleno sebagai data dan informasi dalam penyusunan senja opd, memberikan tanggapan dan informasi yang dibutuhkan dalam pembahasan disidang pleno (jika diperlukan). pelaku program pemberdayaan masyarakat (songo sebagai fasilitator membantu kecamatan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan, menginformasikan program dan kegiatan tahun dan rencana kegiatan tahun yang dilaksanakan lsm ngo: terlibat dalam diskusi bidang desk dan membantu utusan desa dalam penilaian usulan kegiatan selama proses diskusi, membantu dalam perekaman hasil penilaian usulan kegiatan untuk mendapatkan perengkingan. bad badan koordinasi antar desa) membantu kecamatan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan, bersama camat dan pojok, memberikan bimbingan dan pembekalan terhadap utusan desa untuk persiapan musrenbang kecamatan, melakukan control terhadap utusan desa dalam pelaksanaan diskusi desk, memberikan penjelasan mengenai usulan program kegiatan dari desa (jika diperlukan). delegasi desa kelurahan memberikan penjelasan klarifikasi mengenai usulan program kegiatandari desa kelurahan: memberikanpenilaian usulan kegiatan dalam diskusi bidang desk, memberikan masukan pendapat pada saat sidang ple dapat dipilih sebagai pelapordalam menyampaikan hasil diskusibidang desk, jadwal: februari tahun atau setelah pelaksanaan musrenbang desa kelurahan pelaksanaan presentasi potensi, permasalahan dan rancangan rencana kerja kecamatan oleh camat penjelasan tentang prioritas pembangunan daerah sesuai renstra rpm daerah oleh kepala bp3d penyampaian informasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan wilayah kecamatan sesuai kelompok fungsi opd padatan oleh3d. diskusi dan curah pendapat desk sebagai berikut: diskusi desk pembagian kelompok diskusi desk langkah langkah: pembagian kelompok diskusi berdasarkan desk. bp3d memfasilitasi pemilihan ketua, sekretaris dan pelapor pada setiap desk. setiap desk membahas program kegiatan sesuai bidang masing masing. setiap desk didampingi oleh utusan opd sebagai narasumber. pembahasan dan penilaian: langkah langkah pimpinan desk memandu proses diskusi pembahasan usulan kegiatan mencakup pembagian daftar usulan dan format pembobotan usulankegiatan, penjelasan tata cara pemberian skor pada format pembobotan usulan kegiatan berdasarkan kriteria penilaian yakni mendesak untuk danai, bermanfaat bagi banyak orang, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan didukung oleh sumber daya. menyampaikan usulan kegiatan dan memandu proses pembahasan usulan dengan memperhatikan aspek pertimbangan teknis opd, kebijakan dan rencana anggaran dana apbd kabupaten, apbd provinsi dan apbn serta sumber dana lainnya). opd selaku narasumber memberikan pertimbangan teknis terkait kegiatan yang diusulkan. utusan desa kelurahan dapat memberikan klarifikasi tentang data informasi yang berhubungan dengan usulan kegiatan yang diajukan. utusan desa kelurahan langsung memberikan penilaian score sesuai petunjuk pengisian yang telah disampaikan. anggota kelompok diskusi tidak diperkenankan memberikan penilaian sekaligus pada form penilaian individu tanpa didahului proses pembahasan. jika seluruh usulan telah selesai dibahas, ketua dan sekretaris kelompok melakukan rekapitulasi nilai akhir hasil diskusi kelompok. hasil rekapitulasi nilai akhir dipaparkan oleh ketua kelompok atau pelapor dalam sidang ple hasil output) diskusi desk: il. lembar penilaian individu yang telah diisi oleh setiap utusan desa kelurahan dalam kelompok diskusi pada kolom bobot penilaian sesuai kriteria masing masing usulan, format rekapitulasi usulan kelompok yang direkam berdasarkan nilai bobot hasil pilihan pada lembar penilaian individu dengan total nilai setiap usulan kegiatan dan penentuan rangking prioritas kegiatan (direkam oleh pimpinan desk bersama sekretaris). format pleno hasil diskusi (pemaparan) mencakup kegiatan prioritas berdasarkan rangking dengan lokasi dan sumber pembiayaannya dan kegiatan yang tidak diakomodir beserta lokasi dan alasannya. pleno hasil diskusi desk langkah langkah setiap desk memaparkan hasil diskusi menyangkut penentuan peringkat usulan tertinggi berdasarkan nilai score akhir sampai terendah dan usulan kegiatan yang tidak atau belum terakomodir beserta alasannya. opd memberikan respon tanggapan terkait kelayakan teknis kegiatan, ruang kebijakan dana anggaran (jika diperlukan). penetapan hasil pleno langkah langkah ditetapkannya daftar peringkat usulan prioritas kegiatan berdasarkan bidang dan kegiatan untuk tahun dan daftar usulan kegiatan yang tidak terakomodir melalui pembacaan berita acara hasil musyawarah kecamatan, penandatangan berita acara hasil musyawarah kecamatan, penetapan utusan kecamatan yang akan menghadiri forum opd dan musrenbang kabupaten. output berita acara hasil musrenbang kecamatan yang berisi daftar usulan program dan kegiatan prioritas yang didanai oleh apbd kabupaten, apbd provinsi dan apbn daftar usulan kegiatan prioritas yang akan dibiayai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksankan oleh lsm ngo: rekaman hasil penentuan skala prioritas dalam diskusi bidang desk, daftar hadir musrenbang kecamatan. daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti forum opd dan musrenbang kabupaten yang ditetapkan dengan surat mandat, output sebagaimana tersebut diatas merupakan dokumen hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan yang diisi sesuai format terlampir. lain lain dalam rangka penyelenggaraan persiapan pra musrenbang kecamatan, bp3d sebagai koordinator melakukan persiapan persiapan antara lain: koordinasi dengan kecamatan dan pelaku program pemberdayaan dalam rangka keseluruhan persiapan pelaksanaan musrenbang, koordinasi dengan opd dalam rangka informasi program dan kegiatan tahun dan senja opd tahun penyusunan jadwal normative musrenbang kecamatan, menyiapkan pedoman pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan, pembagian tugas untuk persiapan dan penyelenggaraan musrenbang kecamatan. anggaran: apbd kabupaten halmahera barat forum organisasi perangkat daerah pengertian forum opd adalah forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang tahunan tingkat kecamatan dengan opd atau gabungan opd yang berhubungan dengan fungsi sub fungsi, program kegiatan sektor atau lintas sektor. tujuan: memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan dengan rencana kerja senja) opd, menyusun prioritas rencana kerja senja) opd disertai plafon pagu dana opd dan prioritas usulan kecamatan setelah dilakukan verifikasi oleh opd terkait, dengan target usulan kegiatan perencanaan teknokrat top down playing) dan usulan kegiatan perencanaan partisipatif atau dari masyarakat bottom playing): menetapkan prioritas rencana kerja senja) opd dan prioritas usulan kecamatan: melakukan koordinasi dan sinkronisasi keseluruhan program kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah. tempat aula atau gedung yang representatif. waktu dilaksanakan minggu kedua bulan maret. peserta bupati, wakil bupati pejabat yang mewakili, pimpinan opd, dprd dan utusan dari kecamatan. pemandu tim penyelenggara musrenbang kabupaten bp3d) metode pemaparan, diskusi dan pleno peralatan alat bantu tayang lcd), proyektor), laptop computer, alat tulis, dll persiapan menentukan tim penyelenggara musrenbang opd forum gabungan opd oleh bp3d. tim penyelenggara bertugas untuk menyiapkan bahan materi serta nobulan untuk forum gabungan opd menentukan narasumber dan peserta forum gabungan opd menyusun jadwal dan agenda pembahasan forum opd. menyerahkan dokumen rekaman prioritas usulan kecamatan opd sesuai bidang masing masing. pelaksanaan pembukaan oleh kepala bp3d dan penjelasan tujuan forum opd, penyampaian proyeksi anggaran dan plafon anggaran sementara untuk setiap opd oleh bp3d: sinkronisasi atau pencocokan prioritas kegiatan hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan awal senja opd oleh tim penyelenggara forum opd per bidang, pemaparan prioritas kegiatan pembangunan dan plafon pagu dana indikatif setiap kecamatan yang dihasilkan dari musrenbang kecamatan yang telah disinkronkan dengan rancangan awal senja perangkat daerah oleh opd terkait oleh tim penyelenggara opd. penandatanganan berita acara hasil forum opd. output berita acara hasil forum opd yang berisi rekomendasi draft rencana kerja opd masing masing yang sudah disingkronisasikan. data dan informasi mengenai usulan kegiatan yang tidak terakomodir beserta alasannya. daftar hadir forum opd. output sebagaimana tersebut diatas merupakan dokumen hasil pelaksanaan forum opd yang duri sesuai format terlampir. anggaran: apbd kabupaten halmahera barat. musrenbang kabupaten pengertian musrenbang kabupaten adalah musyawarah para pemangku kepentingan tingkat kabupaten kota untuk mematangkan rancangan rkd kabupaten berdasarkan senja opd hasil for opd dengan cara meninjau keserasian antara rancangan senja opd yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan rkd. tujuan:opd, termasuk informasi mengenai rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari apbd kabupaten, apbd provinsi, apbn dan sumber pendanaan lainnya. peran dan fungsi pelaku kegiatan il. bp3d: membentuk tim penyelenggara musrenbang kabupaten: mengkompilasikan prioritas program kegiatan hasil forum opd: menyusun jadwal dan agenda musrenbang kabupaten dan mengumumkan secara terbuka: pemaparan draft rancangan akhir rkd dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran: pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari musrenbang opd berikut dengan pendanaannya. dprd: menyampaikan pokok pokok pikiran dprd berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat: melakukan konfirmasi terhadap perencanaan dan penganggaran: cc) melakukan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan. organisasi perangkat daerah memberikan penjelasan dan komentar tentang program serta kegiatan perencanaan pada musrenbang kabupaten sesuai dengan rencana kerja opd masing masing (bila dibutuhkan). tim penyelenggara rekapitulasi seluruh hasil musrenbang setiap tahapan: menyusun rincian jadwal, agenda dan tempat musrenbang kabupaten, mengumumkan secara terbuka pelaksanaan musrenbang kabupaten: menginventarisir dan mengundang peserta musrenbang kabupaten: memberikan laporan kepada bp3d hasil musrenbang kabupaten yaitu: bahan masukan terhadap rkd: daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaannya dari apbd kabupaten, apbd provinsi dan apbn serta sumber pendanaan lainnya membuat berita acara penetapan hasil musrenbang kabupaten: delegasi kecamatan memberikan pendapat dan penjelasan klarifikasi tentang usulan program kegiatan, peserta lainnya memberikan masukan pendapat saran (jika dibutuhkan). tempat gedung aula atau balai pertemuan yang representative. waktu dilaksanakan antara minggu ketiga sampai dengan minggu keempat bulan maret peserta bupati, wakil bupati pejabat yang mewakili, kepala bp3d propinsi pejabat yang mewakili, pimpinan opd, dprd, para camat dan kepala desa, utusan dari kecamatan dan unsure masyarakat bumn, bumi, kelompok nelayan, tani, pengrajin, insan pers, lsm ngo, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dil). pemandu tim penyelenggara musrenbang kabupaten bp3d) metode pemaparan dan tatap muka peralatan alat bantu tayang lcd), proyektor), laptop'computer, alat tulis, dll persiapan bp3d membentuk tim penyelenggara musrenbang kabupaten. tim penyelenggara musrenbang kabupaten bertugas untuk menetukan peserta musrenbang kabupaten: menyusun tempat, jadwal dan agenda pembahasan musrenbang kabupaten: menyiapkan bahan materi serta nobulan untuk musrenbang kabupaten, mengarahkan proses musrenbang agar pelaksanaannya berjalan lancer dan dapat mencapai sasaran sesuai aturan yang ada: mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari forum skpd dan musrenbang kecamatan sesuai fungsi layanan dasar pemerintah dan prioritas program pembangunan. pelaksanaan laporan panitia penyelenggara musrenbang kabupaten, pembukaan sambutan oleh gubernur pejabat yang mewakili (jika ada) dan sambutan oleh bupati halmahera barat pemaparan program dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran dari provinsi oleh bappeda provinsi. pemaparan program dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran oleh bappeda kabupaten. pemaparan kompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan dari forum opd oleh ketua tim penyelenggara musrenbang kabupaten dan penyampaian program usulan masyarakat yang tidak terakomodir. menetapkan rancangan akhir senja opd dan menetapkan plafon anggaran sementara apbd serta usulan pembiayaan dari apbd kabupaten, apbd provinsi dan apbn serta sumber dana lainnya yang dituangkan dalam berita acara hasil musrenbang kabupaten. output: bahan masukan terhadap penyusunan rancangan akhir rkd terkait arah kebijakan, prioritas pembangunan dan plafon pagu anggaranopd: rencana kerja opd yang termuat dalam dokumen rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah rkd), daftar prioritas kegiatan yang dipilah berdasar sumber pembiayaan yang akan danai melalu apbd kabupaten, apbd provinsi dan apbn dan sumber pendanaan lainnya: berita acara penetapan hasil musrenbang kabupaten, daftar hadir musrenbang kabupaten. lain lain: untuk opd dengan sasaran program kegiatan adalah kelompok masyarakat yang telah disetujui dalam rencana kerja senja) opd dengan sumber dana apbn, diwajibkan menyiapkan data teknis dan proposal terkait program kegiatan yang direncanakan sebagai syarat utama yang wajib dipenuhi untuk diproses pada tahapan perencanaan selanjutnya bab iii penutup demikian pedoman penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan musrenbangdi kabupaten halmahera barat. dengan demikian diharapkan semua usulan program dan kegiatan untuk tahun anggaran sepatutnya dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan yang dibangun dalam pedoman ini.
walikota banjarmasin provinsi kalimantan selatan peraturan walikota banjarmasin nomor tahun201smengingat;; s\d^t snkn pertemuan an sebagaimana w^k^ * ** peraturan undang undang nomor r u tentang pembentukan mor tahun items ^ p u r,br v^ skasubbag. perundangan perundangan kabar. hukum kepala kepala skpd kasubbag. perundakabar. jarum kepala skpd210 tentang pengawasan formula pupuk an organik;perhatikan:. kasubbag. perundangan kabar. hukum kepala skpd walikota adalah walikota banjarmasin. dinas pertanian dan perikanan adalah dinas pertanian dan perikanan kota banjarmasin. kepala dinas pertanian dan perikanan adalah kepala dinas pertanian dan perikanan kota banjarmas\^jqp kepala skpd pupuk urea rp. per pupuk rp. , per pupuk spi pengawasan dan pelapor,k^y tugas dan wewenang tim monitoring diatas kemudian ditetapkan kepala dinas pertanian dan perikanan. komisi pengawasan pupuk dan pestisida. kepala dinas pertanian dan perikanakasubbag. perundangan kepala skpd perundangan kabar. hukum kepala ^ ^r>e sumber penjabat walikota banjarmasthamrin berita daerah kota banjarmasin tahun nomor kasubbag. perundangan kabar. jjjjkum kepala skpd lampiran peraturan walikota banjarmasin nomor icekecamatan luas tanam (ha) rencana kebutuhan prodi (kg) jadwal tanam th. urea sp npk organik benih banjarmasin barat april banjarmasin timur maret april banjarmasin utara maret april banjarmasin selatan maret mei jumlah kasubbag. perundangan kabar. hukum kepala skpd penjabat walikota banjarmasin, thamripupuk bersubsidi tahun kota banjarmasin. alokasi pupuk bersubsidi.^^^^^^ ss^^c^ w^ u bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. alokasi pupuk bersubsidi tt ^& s!& b* lebih lanjut menurut kecamatan, jms, julian aanalokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dalam disuatu wilayah terjadi kekurangan^ ^kasubbag. perundangan perundangan kabar. hukum kepala ~^r^
yaa nias hgceladministrasi pemerintahan sop ap): bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf konsiderans ini perlu menetapkan dengsubbag, perundangan kepala skpkepala skpd ! audibar, hukum kepala skpd ) kek manlembaran daerah tahun nomor ). kasubbag pemandangan kabar. harumilkegiatan yang dilakukan oleg satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan. ookepala bagian tata usaha selanjutnya disingkat kabar adalah kabar bp2tpm kota banjarmasin. kabid adalah kepala bidang pada bp2tpm kota banjarmasin. maa. costume service yang selanjutnya disingkat adalah costume service pada bp2tpm kota banjarmasin. front office yang disingkat adalah front office pada bp2tpm kota banjarmasin. tata usaha yang disingkat adalah tata usaha pada bp2tpm kota banjarmasin. tim teknis adalah tim teknis pada bp2tpmsop ap) pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modalbp2tpm sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal bp2tpm) kota banjarmasin. tujuan ditetapkannya standar operasional prosedur pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modalbp2tpmstandar operasional prosedur administrasi pemerintahan sop ap)bana ten anna aan kemal. ina tanbadan dan atau pejabat pelayanan terpadu dan penanaman modal nai kota banjarmasinbadan dan atau pejabat pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal bp2tpm) kota banjarmasin melalui media elektronik (web, e mail) dan melalui kegiatan tatap muka langsung sosialisasi: standar operasional prosedur pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal bp2tpmbadan dan atau pejabat pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal bp2tpm) kota banjarmasin,, alia) diatur tersendiri dengan peraturan kepala badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kota banjarmasinbadan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modalaset renalis daerah kota banjarmasin, hamil kurang berita daerah kota banjarmasin tahun nomor 10c kasubbag perundangan katup tutup)o keptaskr ali pp) kesal sees hinga kamen ban lampiran peraturan walikota banjarmasin nomor tahunnomor sop sop bp2tpm tgl. pembuatan juni tgl. revisi tglmean iaa mereka nama sop usaha satubrian perankisimpan sebagai data elektronik dan waktu penyelesaian. diarsipkan. dokumentasi satu yang dikeluarkan. pkasupvag perundangan kerap tokoh too kepluskro surat !terangan tempat usaha penulis wabsmmkakhaa io. kak dki satu dan persyaratan hari kerja mengajukan permohonan satu informasi satu berkas apabila ali dan persyarat1hari penomoran dan lengkap, memproses draft satu untuk diteruskan fp . hai pencatatan dan draft satu kepada kabid perizinan jasa usaha resi mengoreksi apabila ada kesalahan dikembalikan pada jon penomoran dan 1hari nomor dan draft tim teknis untuk diperbaiki dan apabila benar draft satu satu sudah memakai draft satu dan meneruskan kaban untuk "esa dipakai ditandatangani fs , mere diserahkan pemohon satu sudah ditandatangani dipakai kaban menyerahkan satu pemohon, menerima resi dan satu yang resi mengarsipkan ditandatangani pengambilan kaban satu dan pengarsipan menerima satu setelah menyerahkan resi petugas satu diterima pemohon kasubbag, pemandangan kabar. hukum kepala skpd anu nomor sop sop bp2tpm juni pembuatan tgl. revisi efektif pemerintah kota banjarmasin badan pelayanan perizinan mama ega bantal maan terpadu dan penanaman modal disahkan ttd kota banjarmasin oleh tana ibnu sina perizinan jasa usaha nama sop izin penerjemahenerjemah yang dikeluarkan. (ikasbbag pandangan kabar. hukum oo) kepahskeoo sen si. see is ( 1zin penerjemah mencari informasi izin penerjemah eksis keane haag informasiizin biaya o, penerjemah memberi informasi dan persyaratan izin penerjemah informasi izin informasi izin waktu maksimal penerjemah penerjemah dan hari kerja persyaratan apabila tan bukan permohonan izin penerjemah pdl enak informasi izin berkas perkara tai penerjemah dan permohonan lengkap dan persyaratan benarizin penerjemah untuk tel pencatatan dan draft izin diteruskan kepada kabid perizinan jasa usaha resi penerjemah mengoreksi apabila ada kesalahan dikembalikan pada penomoran dan ari nomor dan draft tim teknis untuk diperbaiki dan apabila benar tar draft izin izin penerjemah memakai draft izin penerjemah dan meneruskan penerjemah sudah dipakai kaban untuk ditandatangani menandatangani izin penerjemah dan meneruskan nana dan hari lain penerjemah diserahkan pemohon zin penerjemah yang sudah dipakai ditandatangani maja menyerahkan izin penerjemah pemohon, menerima izin penerjemah resi arsipkan yang pengambilan maa ditandatangani izin penerjemah kaban dan pengarsipan tenant tons song menerima izin penerjemah setelah menyerahkan resi izin penerjemah izin penerjemah petugas diterima pemohon kasubbag perundangan kabar. hukum kelas kpo sana ana era eme pen ane aman psa ann ana comonfaen memeras nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan joni tgl. revisi dnama sop surat izin usaha perdagangan suppermendagri yang berlaku dag per tentang perubahan mampu mengoperasikan komputer kedua atas permendagri mampu bekerja sama dalam tim dag per tentang penerbitan memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan sup. sop perda kota banjarmasin tahun tentang ketentuan pemberian sup keterkaitansup yang dikeluarkan. kasubbap, perundangan (oo kebal hukum kepala kph sura zin usaha perdagangan sp) mencari informasi sup haa info biaya mmcoorarnee mencium memata bii dan persyaratan hari kerja ena dan persyaratan permohonan persyaratan menerima dan memeriksa permohonan dan berkas pes menetap dari persyaratan, apabila ada kesalahan tidak lengkap permohonan pencatatandan benarsup untuk diteruskan pencatatan dan draft sup kepada kabid perizinan jasa usaha resi mengoreksi apabila ada kesalahan dikembalikan pada nggak penomoran dan 1hari nomor dan draft tim teknis untuk diperbaiki dan apabila benar draft sup sup sudah memakai draft sup dan meneruskan kaban untuk dipakai ditandatangani menandatangani sup dan meneruskan untuk kai nomor dan draft sup yang diserahkan pemohon sup sudah ditandatangani dipakai kaban menyerahkan sup pemohon, menerima resi dan sup yang menit resi mengarsipkan ditandatangani pengambilan kaban sup dan pengarsipan menerima sup setelah menyerahkan resi petugas menit itu diterima tan met nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan lbibaem & ) tgl. revisi dam ane tgl.nama sop tanda daftar perusahaan tdp) dasar hukum: kualifikasi pelaksana: undang undang nomor tahun tentang wajib daftar perusahamendagri mampu bekerja sama dalam tim dag per tentang memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran sop perusahaan keterkaitan: peralatan perlengkapan: sop pembuatan satu perangkat komputer sop pembuatan sup alat tulis kantor sop pembuatan ijuk meja kursi petugas sop pembuatan numerik lemari arsip sop pembuatan iuitdp yang dikeluarkan. tai daftar perusahaan (tde, jek dan persyaratan hari kerja mengajukan permohonan tdp informasi tdp berkas apabila fak naexx. berkas 1hari penomoran dan lengkap, memproses draft tdp untuk diteruskan his pencatatan dan draft tdp kepada kabid perizinan jasa usaha resi mengoreksi apabila ada kesalahan dikembalikan pada aan penomoran dan 1hari nomor dan draft tim teknis untuk diperbaiki dan apabila benar draft tdp tdp sudah memakai draft tdp dan meneruskan kaban untuk dipakai ditandatangani menandatangani tdp dan meneruskan untuk nomor dan draft hari idp yang diserahkan pemohon tdp sudah ditandatangani gg dipakai kaban menyerahkan tdp pemohon, menerima resi dan tdp yang resi mengarsipkan ditandatangani pengambilan kaban tdp dan dna pengarsipan menerima tdp setelah menyerahkan resi petugas tdp tdp diterima jusubbap. perundangan bap. hukum kepala skpd nomor sop sop bp2tpm pembuatan juninama sop tanda daftar industri tdi) dasar hukum: kualifikasi pelaksana:tahun mampu bekerja sama dalam tim tentang izin usaha industri. memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan permen perindustrian sop ind per tentang perubahan atas permeketerkaitan,an rekomendasi teknis diterima tidak disimpan sebagai data elektronik dan tepat waktu maka penyelesaian izin tidak diarsipkan. sesuai dengan waktu yang ditentukan. dokumentasi tdi yang dikeluarkan. kasubbag perundangan kata tutup too kepala skp (anda daftar industri (tdi) mencariinformasi tdi informasi tdi aan heli (bit bali! pri wei informasi tdi tdi biaya memberi informasi dan persyaratan tdi oo. ian (da (age: informasi tdi informasi tdi waktu maksimal dan persyaratan hari kerja mengajukan permohonan tdi ban padam sae pers permohonan bae mean menitjanimenit draft nomor dan alasannya. apabila rekomendasi menyetujui, draft tdi dibuatkan draft tdi untuk diteruskan kabid perizinan jasa usaha. mengoreksi draft apabila ada kesalahan dikembalikan rekomendasi, draft tdi yang pada tim teknis untuk diperbaiki apabila benar draft nomor dan dipakai memakai draft tdi serta diteruskan kaban untuk asi draft tdi ditandatangani. menandatangani tdi serta menyerahkan untuk draft tdi yang tdi yang diserahkan pemohon. dipakai ditandatangani kaban memberitahukan, menyerahkan tdi pemohon, msn psi tdi yang resi pengambilan menerima resi dan mengarsipkan ditandatangani menit jadi dan kaban pengarsipan menit pemohon tao. le, ommwmete uua lena kena) tgl. edar pembuatan juni bea pemerintah kota banjarmasin efektif badan pelayanan perizinan walikota banjarmasin terpadu dan penanaman modal disahkan ttd kota banjarmasin oleh ibnu sina bidang perizinan jasa usahanomor mampu bekerja sama dalam tim tahun tentang izin usaha memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan industri. sop peraturan pemerintah nomor tahun tentang kawasan industri. permen perindustrianui yang dikeluarkan. yaa usaha industri iu) soo aaa persyaratan hari kerja mengajukan permohonan iui tag informasi iuidakresi skpd teknis skpd teknis membuat rekomendasi teknis untuk menerima atau pr:etnis draft nomor dan alasannya. apabila rekomendasi menyetujui, draft iui dibuatkan draft iui untukiui yang pada tim teknis untuk diperbaiki apabila benar draft nomor dan dipakai memakai draft iui serta diteruskan kaban untuk (al draft iui ditandatangani. menandatangani iui serta menyerahkan untuk draft yang hari nui yang diserahkan pemohon. dipakai ditandatangani kaban memberitahukan, menyerahkan iui pemohon, mnc iui yang resi pengambilan menerima resi dan mengarsipkan "ti ditandatangani menit jiu dan kaban pengarsipan men tee ara pen anu menit pemohon yss tmn nomor sop sop bp2tpm lae ana tgl. juni pembuatan tgl. revisi efektif pemerintah kota banjarmasin badan pelayanan perizinan (ui terpadu dan penanaman modal disahkan e kota banjarmasin oleh ibnu sina perizinan jasa usaha nama sop tanda daftar gudang tdgundang undang tahun yang berlaku tentang pergudangan. mampu mengoperasikan komputer permendagri mampu bekerja sama dalam tim dag per tentang penataan memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan dan pembinaan gudang. sop. ant perangkap sop pembuatan satu perangkat komputer sop pembuatan sup alat tulis kantor sop pembuatan tdp meja kursi petugas sop pembuatan imb lemari arsip sop pembuatan izin gangguan peringatan: pencatatan dan pendataan: apabila tahapan sop tidak dilaksanakan data elektronik dan dan rekomendasi teknis diterima tidak tepat waktu maka penyelesaian izin tidak nikel sesuai dengan waktu yang ditentukan. dokumentasi tdg yang dikeluarkan. aka pa, tai. daftar gudang (tdg) pesinomatt memberi informasi dan persyaratan tdg informasi tdg informasi tdg waktu maksimal maag dan persyaratan hari kerja mengajukan permohonan tdg tam informasi tdgapes? resi skpd teknis skpd teknis membuat rekomendasi teknis untuk menerima ataudraft nomor dan alasannya. apabila rekomendasi menyetujui, draft tdg dibuatkan draft tdg untutdg yang pada tim teknis untuk diperbaiki apabila benar draft nomor dan menit idiparaf memakai draft tdg serta diteruskan kaban untuk draft tdg ditandatangani. menandatangani tdg serta menyerahkan untuk draft tdg yan tdg yan yang diserahkan pemohon. dipakai ditandatangani kaban memberitahukan, menyerahkan tdg pemohon, tdg yang resi pengambilan menerima resi dan mengarsipkan ditandatangani menit itg dan kaban pengarsipan menerima tdg setelah menyerahkan resi petugas bin, kana g tdg yang tdg diterima subbab, perundangan kepala skm ditandatangani menit pemohon (oa bat kana kaban nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan juni naa tgl. revisi tgl. efektif antar nasanama sop izin toko obat ito) dasar hukum: kualifikasi pelaksana: tahun tentang psikotropika. minimal sma sederajat tahun tentang\| memahami peraturan perundang undangan narkotika. yang berlaku tahun tentang pajak mampu mengoperasikan komputer daerah dan retribusi daerah. mampu bekerja sama dalam tim tahun tentang memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan kesehatan. sopheadto yang dikeluarkan. menamakan emban san zin toko obat (ito) tadi memberi informasi dan persyaratan izin toko obat land informasi ito informasi ito waktu maksimal dan persyaratan hari kerja mengajukan permohonan ito tag informasi ito berkas hse dan persyaratan permohonetskpd teknis membuat rekomendasi teknis untuk menerima atau rr.to dibuatkan draft ito untu diteruskan kabid skpd teknis perizinan tertentu mengoreksi draft apabila ada kesalahan dikembalikan rekomendasi, draft ito yang pada tim teknis untuk diperbaiki apabila benar pom draft nomor dan menit idiparaf memakai draft ito serta diteruskan kaban untuk ppi draft ito ditandatangani. menandatangani ito serta menyerahkan untuk ng draft ito yang ito yang diserahkan pemohon. bui dipakai ditandatangani kaban memberitahukan, menyerahkan ito pemohon, ito yang resi pengambilan kaban pengarsipan anna manga men panai ken han nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan to. izin tentu sop sahaampu bekerja sama dalam tim mengemudi. memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaanengan baik, maka akan berdampak pada waktu penyelesaian. dokumentasi pembuatan izin usaha angkutan umum kota yang dikeluarkan. bar usaha angkutan umum kota mencari informasi izin usaha angkutan umum kota informasi izin biaya usaha angkutan ben umum kota memberikan informasi dan persyaratan izin usaha informasi izin informasi izin waktu hari angkutan umum kota usaha angkutan usaha angkutan \|kerja umum kota umum kota dan persyaratan mengajukan permohonan izin usaha angkutan umum kam informasi izin berkas kota usaha angkutan permohonan umum kota dan persyaratan menerima dan memeriksa permohonan dan berkas berkas permohonan persyaratan, apabila ada kesalahan tidak lengkap permohonan pencatatan danrekomendasi data komputer (pemohon diberi resi penerimaan teknis dari berkas) kemudian berkas diserahkan pada tim teknis. dishubkominfo memverifikasi permohonan jika benar dibuatkan draft dak berkas draft izin usaha izin usaha angkutan umum kota, jika ada pencatatan dan angkutan umum kesalahan data dikembalikan untuk resi kota ditindaklanjuti. memeriksa draft izin usaha angkutan umum kota, jika draft izin usaha 1hari draft izin usaha benar dipakai dan diteruskan kaban untuk angkutan umum angkutan umum ditandatangani, jika ada kesalahan dan atau ada kota kota dipakai permasalahan, dikembalikan tim teknis untuk kabid liberal kki menandatangani izin usaha umum angkutan kota draft izin usaha hari izin usaha serta menyerahkan untuk diserahkan angkutan umum angkutan umum pemohon. kota dipakai kota yang kabid ditandatangani kaban menyerahkan izin usaha angkutan umum kota izin usaha hari izin usaha pemohon dan mengarsipkan angkutan umum angkutan umum kota yang kota dan bla kaban sam kan ss$ eng le) tn) 8s. nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan sensop izin trayekengemudietribusi izin trayek. sop perut perumotrayek angkutan umum kota yang dikeluarkan. kasubbag, peranan kabar. kepala skpd izin trayek angkutan umum kota trayek memberi informasi persyaratan, tata cara permohonan, informasi izin persyaratan izin\| waktu dan formulir izin trayek trayek trayek penyelesaian hari kerja mengisi formulir, mengajukan permohonan izin trayek isi persyaratan berkas dihampiri persyaratan ne! izin trayek permohonan menerima berkas permohonan, memeriksa persyaratan, berkas berkas berkas masuk jika lengkap diterima dan berkas didistribusikan tim permohonan permohonan yang sudah harus teknis untuk diproses selanjutnya (pemohon diberi resi sudah diperiksa dilengkapi tanda terima berkas), jika tidak lengkap dikembalikan rekomendasi pemohon untuk dilengkapi. teknis dari dishubkominfo memverifikasi permohonan, jika lengkap diserahkan berkas pemberitahuan untuk memberitahukan pemohon mengenai permohonan yang pembayaran, jika ada kesalahan dikembalikan sudah diperiksa untuk ditindaklanjuti. memberitahu pemohon untuk bayar retribusi bank pemberitahuan menit pemberitahuan pembayaran retribusi paling lambat hari kerja sejak pemberitahuan membuat skr (apabila pemohon akan membayar) pemberitahuan membayar bank dan menerima bukti bayar retribusi lag menit asked yang telah untuk selanjutnya diserahkan pencetak skr dicap lunas oleh bank menerima bukti pembayaran dan menyerahkan tim skr yang skr telah teknis untuk membuatkan draft izin telah dicap dibayar lunas oleh bank dewata koran koin membuat draft izin skr telah 1hari draft izin meneliti, menandatangani izin trayek dan draft izin ,5hari izin trayek mendistribusikan untuk ditindaklanjuti trayek yang tanda tangan telah dipakai kaban kabid menyerahkan izin trayek tandai izin trayek ,5hari izin trayek tanda tangan dan pemain nomor sop sop o11 bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan "juni tgl. revisi lam tgl. pemerintah kota banjarmasin efektif wal arma badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal disahkan oleh kota banjarmasin ibnu sina perizinan tertentu ang nama sop izin usaha angkutan barang dasar hukum: kualifikasi pelaksana: tahun tentang jalan. tahun tentang llaangkutan. mampu bekerja sama dalam tim keputusan menteri perhubungan memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan tahun tentang kode sop wilayah pendaftaran tanda nomor kendaraanangkutan barang yang dikeluarkan. zin usaha angkutan barang mencari informasi izin usaha angkutan barang ted maag biaya saha angkutan maan barang memberikan informasi dan persyaratan izin usaha ana hitam ka" yak hari angkutan baran saha angkutan saha angkutan kerja barang barang dan mengajukan permohonan izin usaha angkutan barang tan lana saha angkutan permohonan barang dan persyaratan menerima dan memeriksa permohonan dan berkas berkas harupepe dilengkapi. untuk yang lengkap maka mengingat demabundafshari penomoran dan lengkap, memproses draft izin angkutan barang untuk pencatatan dan draft izin usaha diteruskan kepada kabid perizinan tertentu resi arang mengoreksi apabila ada kesalahan dikembalikan pada 3x penomoran dan hari nomor dan draft tim teknis untuk diperbaiki dan apabila benar draft izin usaha izin usaha memakai draft izin angkutan barang dan meneruskan mass angkutan barang kaban untuk ditandatangani arang suda menandatangani izin angkutan barang dan nomor dan draft hari izin usaha meneruskan untuk diserahkan pemohon angkutan barang arang yang menyerahkan izin angkutan barang pemohon, izin usaha resi menerima resi dan mengarsipkan angkutan barang s5: mena yang zin usaha ditandatangani angkutan kaban barang dan pengarsipan menerima izin angkutan barang setelah menyerahkan izin usaha izin usaha resi petugas angkutan barang ane pemohon kasus! perang nalsskpp nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan juni tgl. revisi lan tgl. pemerintah kota banjarmasin walikota banjarmasin badan pelayanan perizinan sii terpadu dan penanaman modal disahkan oleh ttd kota banjarmasin ibnu sina renang nama sop izin usaha obyek wisata dasar hukum: kualifikasi pelaksana: tahun tentang kepariwisataanmampu bekerja sama dalam tim kegiatan hiburan dan rekreasi. memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan perda nomor tahun tentang sop izin usaha obyek wisata aan perlekatbusiobyek wisata yang dikeluarkan. bad usaha obyek wisata mencari informasi izin usaha obyek wisata informasi izin usaha biaya obyek wisata memberikan informasi dan persyaratan izin usaha obyek informasi izin informasi izin dan waktu wisata usaha obyek persyaratan maksimal pak wisata hari kerja mengajukan conan izin usaha obyek wisata informasi izi apabila persyaratan peranrasi lengkap dikembalikan pemohon untuk dilengkapi. untuk yang lengkap maka mengingat data komputer (pemohon maajsurat tugas, bap rekomendasi teknis untuk penerbitan izin usaha obyek wisata menerima rekomendasi dari skpd teknis, apabila surat tugas, bap, rekomendasi, nomor ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta dan dan izin usaha obyek alasannya. apabila rekomendasi menyetujui, rekomendasi wisata dibuatkan izin usaha obyek wisata untuk diteruskan skpd teknis kabid perizinan jasa usaha memeriksa izin usaha obyek wisata, jika benar dipakai dan rekomendasi, izin usaha obyek diteruskan kaban untuk ditandatangani, jika ada nomor dan izin wisata yang dipakai kesalahan dan atau ada permasalahan, dikembalikan tim usaha obyek teknis untuk diperbaiki menandatangani izin usaha obyek wisata serta izin usaha obyek hari izin usaha obyek menyerahkan untuk diserahkan pemohon. wisata yang wisata yang dipakai ditandatangani kaban abi i85 es ate mas ss5$ jai mt alatas ker) te) kaka nomor sop sop bp2tpm aya ana tgl. pembuatan juni tgl. revisi efektif pemerintah kota banjarmasin alik banjarmasin badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal disahkan oleh ttd kota banjarmasin bidang perizinan pnb jasa usaha nama sop izin usaha perjalanan wisakepariwisataan yang berlaku perda kota banjarmasin tahun mampu mengoperasikan komputer tentang izin usaha perjalanan mampu bekerja sama dalam tim wisataperjalanan wisata yang dikeluarkan. prosedur buatan izin perjalanan lata uan: nata se) par aan ane nana perjalanan wisata ama memberikan informasi dan persyaratan izin usaha informasi izin informasi iri dan waktu perjalanan wisata usaha perjalanan persyaratan makatnsai apabila aan ani bana ergaratan damon entenggan fast dikembalikan pemohon untuk dilengkapi. untuk yang lengkap maka mengingat data komputer (pemohon takfee untuk penerbitan izin usaha perjalanan wisata menerima rekomendasi dari skpd teknis, apabila bani surat tugas, bap, rekomendasi, nomor ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta dan dah, tai usaha alasannya. apabila rekomendasi menyetujui, rekomendasi dibuatkan izin usaha perjalanan wisata untuk skpd teknis diteruskan kabid perizinan jasa. usaha ap hai kiper png rekomendasi, izin usaha perjalanan diteruskan untuk ditandatangani, jika ada kesalahan dan atau ada permasalahan, dikembalikan tim wisata yang dipakai teknis untuk diperbaiki nas wisata menandatangani izin usaha perjalanan wisata serta izin usaha hari izin usaha perjalanan menyerahkan untuk diserahkan pemohon. perjalanan wisata yang wisata yang ditandatangani kaban dipakai jerat maa wi: uea menyerahkan izin usaha perjalanan wisata pemohon dan gak jas izin usaha resi pengambilan izin mengarsipkan perjalanan usaha perjalanan wisata yang wisata dan ditandatangani pengarsipan kaban menerima izin usaha perjalanan wisata setelah izin usaha izin usaha perjalanan yaa pama wisata pemohon kasubbag, tangan kabar. kepala skpd nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan junihotel, penginapan, dan pondokan dasar hukum: kualifikasi pelaksana: tahun tentang kepariwisataan yang berlaku perda kota banjarmasin tahun mampu mengoperasikan komputer tentang perubahan atas perda mampu bekerja sama dalam tim kota banjarmasin nomor tahun memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan tentang izin usaha hotel dan sopperhatian perlengkaphotel, penginapan, dan pondokan yang dikeluarkan. izin usaha fel, penginapan, dan pondokan penginapan, dan pondokan penginapan, dan pondokan hotel, penginapan, persyaratan maksimal dan pondokan hari kerja apabila aaa pondokan boo persyaratan lengkap danhaagmembuat rekomendasi untuk menerima atau menolak tp surat tugas, bap hari rekomendasi teknis untuk penerbitan izin hotel, penginapan, dan pondokhotel, alasannya. apabila rekomendasi menyetujui, rekomendasi penginapan, dan dibuatkan izin hotel, penginapan, dan pondokan skpd teknis pondokan ntuk diteruskan kabid perizinan.last usaha pin parah memeriksa izin hotel, penginapan, dan pondokan, jika benar rekomendasi, izin hotel, dipakai dan diteruskan kaban untuk ditandatangani, jika nomor dan izin penginapan, dan ada kesalahan dan atau ada permasalahan, dikembalikan hotel, pondokan yang tim teknis untuk diperbaiki penginapan, dan dipakai pondokan menandatangani izin hotel, penginapan, dan pondokan izin hotel, hari izin hotel, serta menyerahkan untuk diserahkan pemohon. penginapan, dan penginapan, dan pondokan yang pondokan yang dipakai ditandatangani kaban eee (ll pemda rank era de: ann: lek memberitahukan, menyerahkan izin hotel, penginapan, dan fp" izin hotel, resi pengambilan izin pondokan pemohon dan mengarsipkan penginapan, dan hotel, penginapan, pondokan yang dan pondokan dan ditandatangani pengarsipan kaban menerima izin hotel, penginapan, dan pondokan setelah izin hotel, izin hotel, menyerahkan resi petugas penginapan, dan penginapan, dan pondokan pondokan diterima pemohon nomor sop sop bp2tpm tgl. banjarmasin pembuatan deebidang izin usaha restoran, rumah nama sop makan, tempat makan dan jasa boga dasar hukum: kualifikasi pelaksana: tahun tentang pajak minimal sma sederajat taman gan saus daerah. memahami peraturan perundang undangan berlaku perda kota banjarmasin tahun yang tentang izin usaha restoran, haa galaxy mis basi rumah makan, tempat makan dan memiliki komika gaps dalam pelaksanaan jasa boga. sop prt pernikahrestoran, rumah makan, tempat makan dan jasa boga yang dikeluarkan. izin usaha restoran, .mah makan, tempat makan jasa boga mencari informasi izin usaha restoran, rm, tm, dan jb tinformasilzin usaha biaya o, restoran, rm, tm, dan memberikan informasi dan persyaratan izin usaha restoran, informasi izin informasi izin dan waktu rm, tm, dan hotel, penginapan, persyaratan maksimal dan pondokan hari kerja apabila mengajukan permohonan izin usaha restoran, rm, tm, dan informasi izin dan berkas permohonan peredaran ig \| ata ebmebaa benarkt) membuat rekomendasi untuk menerima atau menolak pp surat tugas, bap rekomendasi teknis untuk penerbitan izin usaha restoran, rm, tm, dusaha alasannya. apabila rekomendasi menyetujui, rekomendasi restoran, rm, tm, dan dibuatkan izin usaha restoran, rm, tm, dan untuk skpd teknis diteruskan kabid perizinan jasa usaha memeriksa izin usaha restoran, rm, tm, dan jb, jika benar rekomendasi, izin usaha restoran, dipakai dan diteruskan kaban untuk ditandatangani, jika nomor dan izin rm, tm, dan yang ada kesalahan dan atau ada permasalahan, dikembalikan hotel, dipakai tim teknis untuk diperbaiki dil pen lipan gam pondokan menandatangani izin usaha restoran, rm, tm, dan serta izin hotel, izin usaha restoran, menyerahkan untuk diserahkan pemohon. penginapan, dan rm, tm, dan yang pondokan yang ditandatangani kaban dipakai see lele lil kanan (alert da3 ega yaa s.cp 5g8 a33 s325 sa. men eri sa: nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan juni & )jasa konstruksi tjkmen tahun tentang memahami peraturan perundang undangan pedoman, persyaratan, pemberian ijuk yang berlaku nasional. mampu mengoperasikan komputer permen tahun tentang mampu bekerja sama dalam tim pembagian subklasifikasi dan memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan subkualifikasi usaha jasa konstruksi. sop perda kota banjarmasin tahun tentang perubahan atas peraturan daerah kota banjarmasin tahun tentang izin usaha jasa konstruksi. keterkaitan: peralatan perlengkapan: sop pembuatan satu perangkat komputer sop pembuatan tdpjasa konstruksi ijuk) yang dikeluarkan. (.n usaha jasa konstruksi (ijuk) mencari informasi ijuk lea wil wes pam biaya bit aemmmmnssissneid bane wwe tag emas aa persyaratan maksimal hari kerja jai mengajukan permohonan ijuk ker informasi ijuk berkaspermohonan apabila dan persyaratan persyaratan sal abe: ndaap surat tugas, bap hari rekomendasi teknis untuk penerbitan ijukjuk alasannya. apabila rekomendasi menyetujui, rekomendasi dibuatkan ijuk untuk diteruskan kabid perizinan skpd teknis asa usaha dipa, mengoreksi ijuk apabila ada kesalahan dikembalikan rekomendasi, ijuk yang dipakai pada tim teknis untuk diperbaiki apabila benar nomor dan ijuk memakai draft ijuk serta diteruskan kaban untuk ina akal ditandatangani. menandatangani ijuk serta menyerahkan untuk lam! ijuk yang dipakai\| hari yang diserahkan pemohon. ditandatangani kaban memberitahukan pada pemohon untuk pengambilan halah ijuk yang resi pengambilan ijuk loket penyerahan. ditandatangani menit \|juj dan pengarsipan dah mais, kaban maa" man dian i a pemohon nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. ear pembuatan juni 2p16 pour tgl. revisi lman danstrw kota banjarmasin. sop per perangkaprinsip yang dikeluarkan. izin prinsip prinsip memberikan informasi dan persyaratan izin prinsip hakka made informasi izin informasi izin waktu maksimal seng prinsip prinsip dan hari kerja prinsip dan permohonan bersuara leedak permohonan pencatatan dan maka berkas dikembalikan pemohon untuk ik. resi memverifikasi berkas apabila masih belum lengkap dak t .i berkas surat tugas, permohonan dan benar dikembalikan pada untuk diberitahukan pencatatan dan bap, telaahan masuk sudah kepada pemohon beserta alasan. apabila lengkap dan resi hasil peninjauan \|dilengkapi benar membuat surat tugas untuk melakukan lapangan rekomendasi peninjauan lapangan dan membuat bap serta telaahan dishubkominfo hasil peninjauan lapangan kepada kaban (untuk tower memberikan disposisi persetujuan surat tugas, bap, disposisi telaahan hasil persetujuan peninjauan lapangan mencetak draf dokumen izin prinsip . disposisi draf izin prinsip persetujuan mengoreksi draft apabila ada kesalahan dikembalikan draf izin prinsip draft izin prinsip pada tim teknis untuk diperbaiki apabila benar yang dipakai memakai draft izin prinsip serta diteruskan kaban ntuk ditandatangani, menandatangani izin prinsip serta menyerahkan draft izin prinsip izin prinsip yang untuk diserahkan pemohon. yang dipakai ditandatangani kaban ams angin memberitahukan, menyerahkan izin prinsip izin prinsip yang resi pemohon, menerima resi dan mengarsipkan ditandatangani pengambilan kaban izin prinsip dan pengarsipan menerimalzin prinsip setelah menyerahkan resi izin prinsip petugas diterima pemohon nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. ear pembuatan penanaman tgl. revisi damtin lokasimen agraria dan tata ruang memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan kepala bpn tahun tentang sop izin lokasi. perda kota banjarmasin tahun tentang rtrwlokasi yang dikeluarkan. izin lokasi memberikan informasi dan persyaratan izin lokasi his hasi ken informasi izin informasi izin waktu maksimal lokasi lokasi dan hari kerja permohonan persyaratan lengkap dan menerima dan memeriksa permohonan dan berkas berkas dermaheran persyaratan, apabila ada kesalahan tidak lengkap permohonan pencatatandan masukpertimbangan data komputer (pemohon diberi resi penerimaan teknis dari bplengkap, memproses draft izin lokasi untuk pencatatan dan diteruskan kepada kabid perizinan tertentu resi mengoreksi apabila ada kesalahan dikembalikan pada disposisi hari draft dan tim teknis untuk diperbaiki dan apabila benar draf memakai draft izin lokasi dan meneruskan kaban ntuk ditandatangani menandatangani izin lokasi dan meneruskan draft izin lokasi hari \|lain lokasi yang untuk diserahkan pemohon yang dipakai ditandatangani kaban memberitahukan, menyerahkan izin lokasi izin lokasi yang resi pemohon, menerima resi dan mengarsipkan ditandatangani pengambilan kaban izin lokasi dan span menerima ijuk setelah menyerahkan resi petugas izin lokasi izin lokasi diterima pemohon nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan juni tgl. urri nama sop izin mendirikan bangunan imb) sederhanrtrw kota banjarmasin. perda kota banjarmasin tahun tentang perumahan kota banjarmasin.sop pembuatan izin prinsip perangkat komputer sop pembuatan izin lokasimendirikan bangunan imb) yang dikeluarkan. izin mendirikan bangunan (imb) sederhana common ara 0a ay2 mge memberi informasi persyaratan, tata cara permohonan, informasi imb persyaratan waktu dan formulir imb imb penyelesaian hari kerja mengisi formulir, mengajukan permohonan imb persyaratan berkas dihampiri persyaratan kah imb permohonan menerima dan memeriksa permohonan dan berkas berkas persyaratan, apabila tidak lengkap ada kesalahan maka permohonan permohonan berkas dikembalikan pemohon untuk dilengkapi. yang sudah untuk yang lengkap maka input data komputer diperiksa (pemohon diberi resi penerimaan berkas) kemudian berkas diserahkan pada tim teknis. melakukan peninjauan lapangan dan membuat bap, berkas shari berkas apabila tidak memenuhi persyaratan teknis permohonan diverifikasi permohonan ditolak dan apabila bap menyatakan yang sudah kabid pintu memenuhi persyaratan dibuat peta situasi lokasi, dan diperiksahari draft surat badan diverifikasi tugas kabid pintu memberikan disposisi persetujuan, perhitungan draft surat hari draft surat retribusi diserahkan bagian tugas tugas dipakai kabid pintu memberitahu pemohon untuk bayar retribusi bank draft surat hari surat tugas tugas dipakai tanda tangan kabid pintu kaban membuat skr (apabila pemohon akan membayar) surat tugas bap pembayaran tanda tangan retribusi paling kaban lambat hari kerja sejak pemberitahuan cs. isa h \| 23s sso sac s3. s$tt83s x23 kes us3s su33 san lan eng: see 9x10 essais ion fla ha k18 s285 sas az) a31 ssg a59 ang aze ss. scr $ilmu cases3 ban \|z3 $is3 ses eni los ssuvurr3 (an) a.a nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan juni tgl. revisi dam tgl. pemerintah kota ban bfe sat walikota banjarmasin badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal disahkan ttd oleh kota banjarmasin ibnu sina bicara nama sop izin reklamemerintahan daerah yang berlaku mampu mengoperasikan komputer perda kota banjarmasin tahun mampu bekerja sama dalam tim tentang izin penyelenggaraan memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan reklame. sopketerkaitan: peralatan perlengkapan, sop pembuatan satu perangkat komputer sop pembuatan imbreklame yang dikeluarkan. izin reklame kurang dari titik reklame)apabila mengisi formulir, mengajukan permohonan izin reklame persyaratan berkas deraratatan dihampiri persyaratan izin reklame permohonan lengkap dan benar berkas menit berkas menerima dan memeriksa permohonan dan persyaratan, permohonan permohonan apabila tidak lengkap ada kesalahan maka berkas yang sudah dikembalikan pemohon untuk dilengkapi. sedangkan diperiksadak berkas bap memverifikasi berkas apabila belum lengkap dan bena permohonan ate dikembalikan pada untuk diberitahukan kepada ybap dan bahan1hari perhitungan pengambilan perhitungan pajak daerah kepada pajak daerah didenda uang toba ena perhitungan hari fhkocsmntewammrasoamaar, \| ha) pasroami membayar bank dan mendapatkan cap stempel lunas menit asked dan dari panik bukti lunas bank u nan ttu mta oma aan ses ses para pak, (ie sal mio nan ag issn isg es. tas ggs las: rn: h sal ac isa ss\| syst s5. ix) is2532\| s53s5) lszaslas izin reklame (lebih dari titik reklame) mencari informasi izin reklame informasi izin biaya reklame retribusibil izin reklame permohonan ema sungkan dar menerima dan memeriksa permohonan dan persyaratan, berkas berkas apabila tidak lengkap ada kesalahan maka berkas permohonan permohonan dikembalikan pemohon untuk dilengkapi. sedangkan yang sudah yang lengkap dan benar mengingat data diperiksa komputer (pemohon diberi resi penerimaan berkas) kemudian berkas diserahkan pada tim teknis. berkas 2hari bap dan bahan memverifikasi berkas apabila belum lengkap dan bena permohonan rekor teknis dikembalikan pada untuk diberitahukan kepada kan z . bap danbahanl 10harihari pang. pengambilan perhitungan pajak daerah kepada pajak daerah' didenda tea nona pny tenda: dan ebt, mencetak surat ketetapan pajak daerah( skpd) besa (nee dan pajak daerah menit asked dan membayar bank dan mendapatkan cap stempel lunas bukti lunas dari bank. bank kasubbag, perundang: kabar hukum kepala skpd kana men skr dan draf izin aaa pai ani bank mengoreksi ijin reklame apabila ada kesalahan ban draf izin hari draf izin dikembalikan pada tim teknis apabila sudah benar reklame reklame memakai izin reklame serta meneruskan kaban dipakai kabid untuk ditandatangani. draf izin hari izin reklame menandatangani izin serta menyerahkan bagian reklame untuk diserahkan pemohon. dipakai kabid memberitahukan pada pemohon untuk pengambilan izin atik nn, izin reklame 10menit \|lain reklame loket penyerahan. gan sana naa mami izin reklame 10menit resi dan pemohon menerima izin setelah menyerahkan resi bisa (subtag perundangan kabar umum kepal skpd nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan juni tgl. revisi lam tgl. efektif pemerintah kota banjarmasin walikota banjarmasin badan pelayanan perizinan dia kan terpadu dan penanaman modal oleh ttd kota banjarmasin ibnu sina bidang perizinan jasa usaha izin pemasangan spanduk, nama sop umbul umbul, bannerpemerintahan daerah yang berlaku perda kota banjarmasin tahun mampu mengoperasikan komputer tentang izin penyelenggaraan mampu bekerja sama dalam tim reklame. memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan peraturan walikota banjarmasin sop tahun tentang petunjuk teknis pelaksanaan dan pengelolaan pajak reklame angmasangan spanduk, umbul umbul, banner yang dikeluarkan. kasuboag perundangan kang taka pala skpd izin pemali. gan spanduk, umbul umbul, cl. nner kan mann informasi izin biaya retribusi mencari informasi izin pemasangan spanduk, umbul umbul, pemasangan ai banner spanduk, umbul umbul, banner informasi izin persyaratan izin waktu memberi informasi persyaratan, tata cara permohonan, dan pemasangan perak penyelesaian formulir izin pemasangan spanduk, umbul umbul, banner spanduk, umbul spanduk, umbul hari kerja umbul, banner umbul, banner persyaratan izin berkas mengisi formulir, mengajukan permohonan izin pemasangan yaman tee aan permohonan spanduk, umbul umbul, banner dihampiri persyaratan spanduk, umbul umbul, banner berkaspermohonang menit berkas permohonan menerima dan memeriksa permohonan dan persyaratan, apabila dak nya ada kesalahan tidak lengkap maka berkas dikembalikan diperiksabar berkas permohonan shari berkas memverifikasi berkas apabila masih belum lengkap dan benar dak ang tia dikembalikan pada untuk diberitahukan kepada pemohon diperiksa pemberitahuan beserta alasan. apabila lengkap dan benar memberitahukan kepada pemohon untuk membayar pajak bebas rain menghitung dan membuatkan surat ketetapan pajak daerah "ik diverifikasi dan skpd pemberitahuan berkas dan skpd berkas dan skpd membayar bank dan mendapatkan cap stempel lunas dari bank phe a00 nona kasubbag. perundang: kepala skpd ) kabar. hukum kepala skpd dae bakwan nee sasigda dea # berkas dan skpd izin pemasangan mencetak izin pemasangan spanduk, umbul umbul dan banner ang setelah ada bukti pembayaran dari bank dan meneruskan kepada lunas bank umbul kianasar izin pemasangan izin pemasangan mengoreksi izin apabila ada kesalahan dikembalikan pada tim wee san teknis untuk diperbaiki apabila sudah benar memakai izin serta umbul dan banner umbul dan banner meneruskan kaban untuk ditandatangani. yang dipakai izin pemasangan izin pemasangan menandatangani izin pemasangan spanduk, umbul umbul, spanduk, umbul spanduk, ubah banner serta menyerahkan untuk diserahkan pemohon. umbul dan banner umbul dan banner ang dipakai yang ditandatangani izin semasa: 10menit izin pemasangan menyerahkan izin pemasangan spanduk, umbul umbul, sena haa dara banner umbul dan banner umbul, banner dan yang pengarsipan izin pemasang menit izin pemasangan menerima izin pemasangan spanduk, umbul umbul, banner spanduk umb sai fan naa umbul, banner umbul, banner diterima pemohon kasubbap. perundang, kabar. hukum kepala skpd nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan tea tgl. revisi sar efektif pemerintah kota banjarmasin badan pelayanan perizinan wee banjarmasin terpadu dan penanaman modal disahkan oleh ttd kota banjarmasin sia ibnu sina perizinan tertentu nama sop izin gangguan. sop perda kota banjarmasin tahun tentang penyelenggaraan izin ganguan kota banjarmasin perda kota banjarmasin tahun tentang retribusi izin gangguan. ann perangkatgangguan yang dikeluarkan. (abbas perundangan too kabapilkum keane sitasi tan izin gangguan mencari informasi izin ear informasi izin biaya retribusi memberi informasi persyaratan, tata cara permohonan, informasi izin persyaratan izin waktu dan formulir izin penyelesaian hari kerja mengisi formulir, mengajukan permohonan izin aa. (ak persyaratan izin berkas dihampiri persyaratan permohonan membuat surat tugas untuk melakukan pemeriksaan permohonan yang lapangan dan pembuatan bap hit sudah diperiksa memberitahukan bagian untuk menginformasikan surat tugas, bagi\| menit pemberitahuan kepada pemohon. memberitahu pemohon untuk bayar retribusi bank pemberitahuan 15menit pemberitahuan paling lama apabila permohonan diterima. apabila ditolak, hari kerja diberitahukan alasannya. setelah pemberitahuan ,jika dibayarkasus perang kabar, hukum kepala skpd pemohon kadintuf tim teknik kaban skpd ttu pencetak skr kelengkapan waktu output membayar bank dan menerima bukti bayar retribusi nansasa jane menerima bukti pembayaran dan menyerahkan tim bap dan draft hari surat teknis untuk membuatkan draft izin surat rekomendasi, rekomendasi tanda tangan skpd teknis membuat draft izin ra4 ian skr yang telah draft izin meneliti izin ho, jika setuju dipakai dan diteruskan draft izin hari draft izin kaban, jika tidak setuju disposisi teknis untuk yang telah tan ss. menandatangani izin dan mendistribusikan draft izin izin untuk ditindaklanjuti yang telah tanda tangan pengarsipan dan penyerahan izin pon izin menit lain dan tanda tangan pengarsipan kaban menerima izin izin diterima pemohon kabar. hukum kepala skpd nomor sop sop bp2tpm tgl. kasi pembuatan juni tgl. revisi tgl. lam efektif pemerintah penumpukan barang bidang nama sop penumpukan bahan bakar minyak dan ga. sop perda kota banjarmasin tahun tentang penyelenggaraan izin gangguan kota banjarmasin perda kota banjarmasin tahun tentang retribusi izin gangguanesta peti sebagai data elektronik dan diarsipkan. waktu penyelesaian. dokumentasi izin penumpukan barang penumpukan bahan bakar minyak dan gas) yang dikeluarkan. kasus perundangan kepala shp pp) izin penumpukan barang (penumpukan bahan bakar minyak dan gas) area ito penumpukan barang pan sae para are sera pena piano gaia aan sana saat seks lan nga bea senin memberikan informasi dan persyaratan izin informasi izin informasi izin waktu hari kerja penumpukan barang penumpukan barang penumpukan barang taka! dan persyaratan mengajukan permohonan izin penumpukan aro informasi izin berkas permohonan barang penumpukan barang dan persyaratan menerima berkas permohonan dan berkas permohonan berkas pencatatan dan memeriksa persyaratan jika lengkap resi terima kemudian berkas didistribusikan kabid untuk diproses selanjutnya (pemohon diberi resi tanda terima berkas). jika tidak lengkap dikembalikan pemohon untuk dilengkapi memverifikasi permohonan jika benar tidak berkas pencatatan dan hari disposisi pemetik disposisi tim teknis untuk ka. resi betah isi pemeriksaan lapangan, jika ada kesalahan data dikembalikan untuk ditindaklanjuti. pemeriksaan lapangan, pembuatan bap, disposisi pemeriksaan bap lapangan rekomendasi, cetak draft nomor dan draft lapangan rekomendasi draft izin penumpukan barang untuk dipakai nomor dan draft izin kabid (untuk permohonan yang disetujui, izin penumpukan baran yang tidak disetujui dikembalikan kabid untuk menindaklanjuti) memeriksa draft izin penumpukan barang, bap lapangan, draft izin penumpukan ika benar dipakai dan diteruskan kaban rekomendasi, draft barang yang dipakai untuk ditandatangani, jika ada kesalahan nomor dan draft izin dan atau ada permasalahan, dikembalikan penumpukan barang tim teknis untuk diperbaiki memeriksa draft izin penumpukan barang draft izin penumpukan hari izin penumpukan ika benar ditandatangani dan barang yang dipakai barang yang didistribusikan sekretariat, jika salah ditandatangani kaban dikembalikan kabid menyerahkan izin penumpukan barang (ai ann .i oka izin penumpukan barang hari resi pengambilan izin pemohon dan mengarsipkan yang ditandatangani penumpukan barang kaban dan arsip menerima izin penumpukan barang izin penumpukan barang 10menit lain penumpukan setelah menyerahkan resi petugas barang diterima pemohon ann at, kasubbag. perundangan kabar, hukum kepala skpd nomor sop sop bp2tpm tgl. jeng pen pembuatan juni tgl. revisi tgl lamizin usaha media elektronik bidang berizin asa usaha psa nama sop informasi dan komunikasi tiumeik) dasar hukum: kualifikasi pelaksana: tahun tentang pajak minimal sma sederajat daerah dan retribusi daerah. memahami peraturan perundang undangan perda kota banjarmasin tahun yang berlaku tentang retribusi izin usaha mampu mengoperasikan komputer media elektronik informasi dan mampu bekerja sama dalam tim komunikasimedia elektronik informasi dan komunikasi numerik) yang dikeluarkan. kasubbag perundang: kabar. hukum kepala skpd aja izin usaha mek elektronik informasi dan komunitas mei) informasi dan komunikasi bumi numerik memberikan informasi dan persyaratan itemid informasi numerik dan persyaratan mengajukan permohonan numerik informasi berkas permohonan vai numerik dan permohonan sudah persyaratan dilengkapi rekomendasi teknis dari dishubkominfo menerima dan memeriksa permohonan dan berkas berkas waktu maksimal persyaratan, apabila ada kesalahan tidak lengkap permohonan pencatatan dan hari kerja maka berkas dikembalikan pemohon untuk resi apabila dilengkapi. untuk yang lengkap maka mengingat persyaratan data komputer (pemohon diberi resi penerimaan lengkap dan berkas) kemudian berkas diserahkan pada tim teknis. benar memverifikasi berkas apabila sudah benar dan berkas disposisi, draft lengkap, memproses draft numerik untuk diteruskan pencatatan dan nomor dan draft kepada kabid perizinan jasa usaha resi numerik mengoreksi apabila ada kesalahan dikembalikan pada disposisi, draft hari draf numerik tim teknis untuk diperbaiki dan apabila benar nomor dan draft memakai draft numerik dan meneruskan kaban numerik untuk ditandatangani ama pom fts mine snn untuk diserahkan pemohon ang dipakai memberitahukan, menyerahkan numerik pemohon, draft numerik numerik yang menerima resi dan mengarsipkan yang dipakai ditandatangani kaban menerima numerik setelah menyerahkan resi izin numerik petugas diterima pemohon nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan juni tgl. revisi kizin usaha nama sop : rekreasiusaha penyelenggaraan yang berlaku kegiatan hiburan dan rekreasi. mampu mengoperasikan komputer mampu bekerja sama dalam tim memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan sop pena perlengkapisi bagai data elektronik dan apabila tahapan sop tidak dilaksanakan mem, dan rekomendasi teknis diterima tidak tepat waktu maka penyelesaian izin tidak dokumentasi izin usaha hiburan dan rekreasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. yang dikeluarkan. subbab. perundangan kabar, hukum kepala kpd dad "t'n usaha hiburan dan rekreasi mass bae sei usaha hiburan rekreasiusaha hiburan usaha hiburan hari kerja rekreasi rekreasi dan apabila persyaratan persyaratan mengajukan permohonan izin usaha hiburan dan informasi izin berkas kaca dan rekreasi usaha hiburan menit permohonan benar rekreasi dan persyaratan menerima berkas permohonan dan memeriksa berkas berkas persyaratan jika lengkap terima kemudian berkas permohonan menit pencatatan dan didistribusikan kabid untuk diproses selanjutnya resi (pemohon diberi resi tanda terima berkas). jika tidak lengkap dikembalikan pemohon untuk gg lengkap memverifikasi berkas apabila lengkap dan benar dak berkas 3hari surat tugas, membuat surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pencatatan dan bap, dan bahan lapangan, pembuatan bap dan bahan rekomendasi tazin usaha dibuatkan draft izin usaha hiburan dan rekreasi skpd teknis restoran, rm, untuk teruskan kabid perizinan last ana dan memeriksa draft izin usaha hiburan dan rekreasi, jika bap lapangan, hari draft izin usaha benar dipakai dan diteruskan kaban untuk rekomendasi, hiburan ditandatangani, jika ada kesalahan dan atau ada draft nomor dan rekreasi yang permasalahan, dikembalikan tim teknis untuk draft izin usaha dipakai diperbaiki hiburan rekreasi menandatangani draft izin usaha hiburan dan draft izin usaha hari izin usaha rekreasi, jika benar ditandatangani dan hiburan hiburan didistribusikan tu, jika salah dikembalikan rekreasi yang rekreasi kabid dipakai ditandatangani navy kaskbbap perundingan kabar hukum. pepet ann memberitahukan, menyerahkan izin usaha hiburan izin usaha resi dan rekreasi pemohon dan mengarsipkan hiburan pengambilan rekreasi yang izin usaha ditandatangani hiburan kaban rekreasi dan pengarsipan menerima izin usaha hiburan dan rekreasi setelah akan resi petugas uran ana rekreasi rekreasi diterima pemohon kasubbng. perundangan kepala skpd nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan juni tgl. revisi dan maadal disahkan ttd kota banjarmasin ibnu sina bidang perizinan jasa izin usaha usaha sop hiburan dan rekreasi insidentil dasar hukum: kualifikasi pelaksana: minimal sma sederajat non tenhiburan dim rekreasi mampu bekerja sama dalam tim memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan sop keterkaitanhiburan dan rekreasi insidentil yang dikeluarkan. kasubbag. perundangan kepada skpd izin( nha hiburan dan rekreasi insidentil mencari informasi izin usaha hiburan dan rekreasi informasilzin biaya insidentil hiburan rekreasi sidentinsidentil hiburan hiburan hari kerja rekreasi rekreasi apabila insidentil insidentil dan persyaratan persyaratan lengkap dan mengajukan permohonan izin usaha hiburan dan informasi izin berkas benar rekreasi insidentil hiburan permohonan rekreasi insidentil dan derlsvyaratankdisposisi, draft lengkap, memproses draft izin usaha hiburan dan pencatatan dan nomor dan draft rekreasi insidentil untuk diteruskan kepada kabid resi izin hiburan perizinan jasa usaha rekreasi mengoreksi apabila ada kesalahan dikembalikan pada disposisi, draft draf izin tim teknis untuk diperbaiki dan apabila benar nomor dan draft hiburan memakai draft izin usaha hiburan dan rekreasi izin hiburan rekreasi insidentil dan meneruskan kaban untuk rekreasi insidentil ditandatangani insidentil menandatangani izin usaha hiburan dan rekreasi draf izin hiburan) hari lain usaha insidentil dan meneruskan untuk diserahkan rekreasi hiburan pemohon insidentil rekreasi yang ditandatangani kabar too" masubbag. pernddangar member kabar. hukum mbemliesas skep) p. memberitahukan, menyerahkan izin usaha hiburan izin usaha resi dan rekreasi insidentil pemohon, menerima resi hiburan pengambilanlzin dan mengarsipkan rekreasi yang usaha hiburan ditandatangani rekreasi dan kaban pengarsipan menerima izin setelah menyerahkan resi petugas izin hiburan izin hiburan rekreasi rekreasi insidentil insidentil diterima demonym! kasubbep pemandangan kabar. hukum kepala skpd kato rme maar tgl.tertentu mia baba pemda san nama sop minuman beralkohol sup mb) peraturan pemerintah nomor tahun tentang perdagangan barang \| minimal sma sederajat barang dalam pengawasan. memahami peraturan perundang undangan keppres tahun tentang yang berlaku pengawasan dan pengendalian mampu mengoperasikan komputer minuman beralkohol. mampu bekerja sama dalam tim permendagri memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan dag per tentang sop pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.perangkat komputer alat tulis kantorsurat izin usaha perdagangan minuman beralkohol sup mb) yang kasubbap. perundangan kep baka onkejuarkan. surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol sup mb ee pelaksaan muak mencari informasi sup mb informasi sup biaya retribusi memberi informasi persyaratan, tata cara permohonan, informasi sup persyaratan sup waktu dan formulir sup mb penyelesaian apabila mengisi formulir, mengajukan permohonan sup mb persyaratan berkas persyaratan dihampiri persyaratan sup mb permohonan jlengkapdan casian berkas 4sana sudah diperiksa rekomendasi rekomendasi skpd teknis membuat rekomendasi teknis untuk menerima surat tugas, 7hari rekomendasi skpd teknis atau menolak, kemudian diserahkan kembali bap, bahan teknis terdiri dari kepada tim teknis rekomendasi diperindah dan dinas pariwisata menerima rekomendasi dari skpd teknis, apabila rekomendasi 1hari pemberitahuan ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta teknis alasannya. apabila rekomendasi menyetujui, diberitahukan kepada agar menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran retribusi. memberitahu pemohon untuk bayar retribusi bank dan pemberitahuan pemberitahuan paling lama hari kerja setelah pemberitahuan,s2. batan membayar bank dan menerima bukti bayar retribusimenerima bukti pembayaran dan menyerahkan tim bap dan draft surat teknis untuk membuatkan draft sup mb surat rekomendasi, rekomendasi tanda tangan skpd teknis kam mela gems: isi meneliti sup mb, jika setuju dipakai dan diteruskan draft sup menit draft sup kaban, jika tidak setuju disposisi teknis untuk yang telah roman (nn: lanang! kos senin lisa coil seng menandatangani sup mb dan mendistribusikan draft sup sup mb untuk ditindaklanjuti yang telah tanda tangan dipakai kabid kaban pengarsipan dan penyerahan sup mb aer sup mb menit ditiup mb dan tanda tangan pengarsipan menerima sup mb sup mb diterima pemohon ama manca kana nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. uni pembuatan mezin pendirian menara ang telekomunikasi dasar hukum: kualifikasi pelaksana: tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah minimal sma sederajat perda kota banjarmasin tahun memahami peraturan perundang undangan tentang retribusi pengendalian yang berlaku menara telekomunikasi. mampu mengoperasikan komputer perda kota banjarmasin tahun mampu bekerja sama dalam tim tentang perubahan atas perda memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan kota banjarmasin tahun sop tentang izin pendirian menara telekomunikasi. keterkaitan: peralatan perlengkapan: sop pembuatan satu. perangkat komputer sop pembuatan imb alat tulis kantor sop pembuatan meja kursi petugas sop pembuatan izin prinsip lemari arsip peringatan: pencatatan dan pendataan: saindirian menara telekomunikasi yang dikeluarkan. kasubbag. perundangan kabar. hukum kepala d o1 nasar izin pendirian menara telekomunikasi memberi informasi persyaratan, tata cara permohonan, informasi imb persyaratan imb waktu dan formulir imb menara menara menara penyelesaian apabila mbl par mohon kekayaan dihampiri persyaratan imb menara kasimengingat data kemudian berkas diserahkan pada tim teknis. memverifikasi berkas apabila lengkap dan benar berkas 3bisa sudah diperiksa hg. rekomendasi skpd teknis media menolak penerbitan imb menara bap, bahan rekomendasi menerima rekomendasi dari skpd teknis, apabila rekomendasi hari rekomendasi, ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta teknis draft imb alasannya. apabila rekomendasi menyetujui, menara dibuatkan draft imb menara untuk diteruskan kabid perizinan tertentu memberitahu pemohon untuk bayar retribusi bank rekomendasi, pemberitahuan paling lama draft imb hari kerja menara setelah jika dibayar membuat skr (apabila pemohon akan membayar) pemberitahuan dibuatkan permohonan iel ikhigerit kasubbag, kabar. hukum kepala skpd o1 sis \|sf (s2 sin ur3 da9 pan sle tsi,s sva zis sol: sss nxaioz aasssks ias s3. pena a.a peta wws i1s .ls ian tpa s33is "sx kan da8 suga bae ss83$ org se3janji jas cak at tanpa gani iss fat egi ketan lan kai (s8 bal \|sasis ina han less sis s i fa\|s alun 5xis kebiasaan logis eksis cw" sss tea hgn k7) kn) inn seks nomor sop sop bp2tpm tgl. been senna pembuatan juni )mendirikan bangunan bidang: sia nama sop (imb) tidak sederhana klasifikasi khusumendirikan bangunan imb) untuk bangunan usaha klasifikasi khusus yang dikeluarkan. kasubbag. perundang kabar. hukum kep ala izin mendirikan bangunan (imb) tidak sederhana klasifikasi khusus) see dan formulir imb imb penyelesaian hari kerja mengisi formulir, mengajukan permohonan imb . persyaratan imb berkas dihampiri persyaratan permohonan menerima dan memeriksa permohonan dan berkas menit berkas persyaratan, apabila tidak lengkap ada kesalahaninpun berkas menit berkas benar dikembalikan kepada untuk diberitahukan permohonan yang permohonan yang kepada pemohon beserta alasan. apabila lengkap dan sudah diperiksa sudah diperiksa benar mengirim berkas kepada dinas tata ruang dan tim teknis tata bangunan untuk meminta pertimbangan teknis tag membuat pertimbangan teknis tag untuk menerima berkas 7hari pertimbangan atau menolak permohonan yang teknis sudah diperiksa tim teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat bap, pertimbangan surat tugas, apabila tidak memenuhi persyaratan teknis teknis bap, permohonan ditolak dan apabila bap menyatakan perhitungan memenuhi persyaratan dibuat peta situasi lokasi, dan retribusidraft surat badan diverifikasi tugas kabid pintu memberikan disposisi persetujuan, diserahkan draft surat hari draft surat bagian tugas tugas dipakai sana memberitahu pemohon untuk bayar retribusi bank draft surat surat tugas tugas dipakai tanda tangan aki kabid pintu kaban membuat skr (apabila pemohon akan membayar) cp. sa: ka: ada surat tugas menit inap pembayaran tanda tangan retribusi paling kaban lambat hari kerja sejak pemberitahuan membayar bank dan menerima bukti bayar retribusi skr yang untuk selanjutnya diserahkan pencetak skr telah dicap menerima bukti pembayaran dan menyerahkan tim sgg skr yang telah skr yang teknis untuk membuatkan draft imb dicap lunas oleh telah dibayar membuat draft imb skr yang telah draft imb dibayar dan bap mengoreksi draft imb apabila ada kesalahan draft imb draft imb dikembalikan pada tim teknis, apabila benar memakai yang telah dokumen izin serta meneruskan kaban untuk dipakai kabid ditandatangani menandatangani imb dan mendistribusikan draft imb hari imb tanda untuk ditindaklanjuti yang telah tangan kaban dipakai kabid tangan kaban pengarsipan pkasuooeg, perundangan katup. hukum kepala skpd nomor sop sop bp2tpm banjarmasin tgl. pembuatan juni tgl. revisi tgl. efektif pemerintah banjarmasin walikota ban jama, badan pelayanan perizinan isi terpadu dan penanaman modal disahkan ttd kota banjarmasin ibnu sina bidang perizinan jasa usaha pel nama sop layanan kesehatan pada puskesmas dasar hukum: kualifikasi pelaksana: tahun tentang pelayanan publik at. ooo ujian mos tentakel people mescal minimal ma: sederajat dan retribusi daerah. memahami peraturan perundang undangan tahun tentang kesehatan. yang berlaku tahun tentang penyelenggaraan mampu mengoperasikan komputer jaminan sosial. mampu bekerja sama dalam tim tahun tentang pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan tahun tentang kefarmasian sop tahun tentang penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatankemenkesda kota banjarmasin tahun tentang perubahan kedua atas perda kota banjarmasin tahun tentang kewenn perlengkaplayanan kesehatan pada puskesmas yang dikeluarkan. izin penyu iggaraan pelayanan kesehatan,. pada puskesmas tebal pelayanan kesehatan pada puskesmas pelayanan kesehatan pada puskesmas memberi informasi dan persyaratan izin informasi izin penyelenggaraan informasi izin penyelenggaraan waktu hari penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan pada kerja puskesmas puskesmas puskesmas dan persyaratan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan bil tee: informasi izin penyelenggaraan berkas permohonan pelayanan kesehatan pada puskesmas pelayanan kesehatan pada puskesmas dan persyaratan menerima dan memeriksa permohonan dan berkas permohonan berkas pencatatan dan resi persyaratan, apabila ada kesalahan tidakpencatatan dan resi surat tugas, bap, dan membuat surat tugas untuk melakukan rekomendasi skpd teknis pemeriksaan lapangan dan pembuatan bap bahan rekomendasi skpd teknis menerima rekomendasi dari skpd teknis, apabila surat tugas, bap, dan rekomendasi, draft nomor ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta rekomendasi skpd teknis dan draft izin alasannya. apabila rekomendasi menyetujui, penyelenggaraan pelayanan dibuatkan draft izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada puskesmas kesehatan pada puskesmas untuk diteruskan kabid perizinan jasa usaha. mengoreksi draft apabila ada kesalahan rekomendasi, draft nomor hari draft izin penyelenggaraan dikembalikan pada tim teknis untuk diperbaiki dan draft izin pelayanan kesehatan pada apabila benar memakai draft izin tidak penyelenggaraan pelayanan puskesmas yang dipakai penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada kesehatan pada puskesmas puskesmas serta diteruskan kaban untuk oltandatangal) peer ori tika den kena bea mat teen ara sab yeh mei menandatangani izin penyelenggaraan pelayanan ka. draft izin penyelenggaraan hari izin penyelenggaraan kesehatan pada puskesmas serta menyerahkan pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan pada untuk diserahkan pemohon. puskesmas yang dipakai puskesmas yang ditandatangani kaban memberitahukan pada pemohon untuk ken izin penyelenggaraan resi pengambilan izin pengambilan izin penyelenggaraan pelayanan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada puskesmas loket penyerahan. puskesmas yang kesehatan pada puskesmas dan ditandatangani kaban pengarsipan menerima izin penyelenggaraan pelayanan izin penyelenggaraan izin penyelenggaraan kesehatan pada puskesmas setelah menyerahkan pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan pada resi petugas puskesmas puskesmas diterima pemohon walikota banjarmasin, sina
tan rena walikota banjarmasin provinsi kalimantan selatan peraturan walikota banjarmasin nomor 101tahun tentang pembagian tugas dan wewenang walikota dan wakil walikota masa bhakti tahunkota terdiri atas walikota dan dprd dibantu oleh perangkat daerah. b.bahwa walikota dan wakilahwa dalam rangka memperlancar tugasmbagian tugas dan wewenang walikota dan wakil walikotabanjarmasin masa bhaktigian tugas dan wewenang walikota dan wakil walikota masa bhakting)sas penyelenggaraan pemerintahan daerah penyelenggara pemerintahan daerah,: dan keadilan. bab iii pembagian tugas dan wewenang walikota dan wakil walikota pembagian tugas dan wewenang walikota dan wakil walikota berdasarkan dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. ketentuan pembagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada dapat diperluas dan diperoleh dari pemerintah atasnya dan dinamika peraturan perundang undangan yang berlaku. walikota memiliki tugas memimpin pelaksan:walikota berwenang untuktugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dilarang dilaksanakan jika walikota sedang menjalani masa tahanan. bab tugas wakil walikota wakil walikota memilik,, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud wakil walikota bertanggungjawab kepada walikota. bab kewajiban walikota dan wakil walikota kewajiban walikota dan wakil walikota meliputwalikotanan, nvs henry anti,sehathp,kesehatan.tugas lain sesuai bidang tugas dasar hukum kualifikasi pelaksana isles pernahtugas lain sesuai bidang tugas sop pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas kegiatan kepala kabid kasi keterangan akan reason keemasan #tat retongkapan outer memerintahkan kabid untuk melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan disposisi rencana kerja disposisi memerintahkan kasi untuk melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan disposisi disposisi disposisi pemeran staf menyiapkan untuk rencana melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan disposisi kerja,disposisi menit disposisi mengumpulkan bahan dan menyerahkannya kepada kasi kera aan, jam konsep year kao melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, membuat bahan hasil laporan kegiatannya dan menyerahkan kepada kabid pelaksanaan, hari keg, draf sep laporan laporan memeriksa konsep laporan hasil pelaksanaan tugas lain jika setuju dipakai dan disampaikan kepada kepala skpd. ap. draf la: jika tidak setuju kembalikan kepada kasi untuk diperbaiki. raflaporan menit net laporan memeriksa draft laporan pelaksanaan kegiatan. jika setuju ditandatangani dan menyerahkan kepada kabid untuk net1 laporan diproses lebih lanjut. jika tidak setuju dikembalikan kepada laporan menit (kegiatan, kasi untuk diperbaiki. disposisi menyerahkan kepada kasi untuk ditindaklanjuti laporan menit laporan keg,disposisi keg,disposisi (pemanas keg,disposisi keg,disposisi keg,di' isi disposisi dokumentasi nomor sop sop dishes tgl. pembuatan oktober sea tgl. revisi oktober tgl efektif januari kun disahkan oleh pj. walikota banjarmasin pemerintah kota banjarmasin dinas kesehatan pembuatan jenis nama sop perencanaan,bimbingan,pembinaan,pengawas san dan evaluasi waktu melaksanakan sop tepat kota banjarmasin sasaran dauatan jenis pembinaan,bimbingan dan pengawasan pelayanan kefarmasian at, . sop pembuatan jenis perencanaan, bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan kefarmasian dan pangan penyusun kegiatan kabid kasi dan pengelola\| kepala dinas kelengkapan waktu output terangan yankee kefarmasian program kesehatan memerintahkan kasi untuk menyusun konsep jenis perencanaan, bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pedoman rencana menit disposisi evaluasi pelayanan kefarmasian dan pangan kerja memerintahkan penyusun dan pengelola program disposisi mengumpulkan data dan mengonsep jenis perencanaan, bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan pedoman rencana) menit disposisi kefarmasian dan pangan kerja mengumpulkan data dan mengonsep jenis perencanaan, disposisi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan pado 'rencana kefarmasian dan pangan dan menyerahkan kepada kasi kerja, data untuk jam abah asi us, penyusunan jenis menyusun konsep jenis perencanaan, bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan kefarmasian .\| bahan jenis, jam konsep jenis dan pangan dan menyerahkan kepada kabid disposisi disposisi memeriksa konsep jenis perencanaan, bimbingan, lan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan kefarmasian net jenis, dan pangan. jika setuju dipakai dan disampaikan kepada konsep jenis jam disposisi kepala skpd. jika tidak setuju kembalikan kepada kasi untuk diperbaiki. memeriksa draft jenis perencanaan, bimbingan, pembinaan, y'. pengawasan dan evaluasi pelayanan kefarmasian dan gd. pangan. jika setuju ditandatangani dan menyerahkan net juki iam kepada kabid untuk diproses lebih lanjut. jika tidak setuju jenis passi dikembalikan kepada kasi untuk diperbaiki. menyerahkan kepada kasi untuk ditindaklanjuti dokumen dokumen jenis jam jenis, disposisi memerintahkan penyusun dan pengelola program untuk man idukomen pendokumentasian dokumen jenis menit teknis mendokumentasikan jenis perencanaan, bimbingan, dokumen, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan kefarmasian dokumen jenis menit bukti dan pangan. dokumentasi nomor sop sop dishes tgl. pembuatan oktober banjarmasinlaksanaan koordinasi lintas program dan lintas dan son sektorkoordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan sop pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan kefarmasian dan pangan kegiatan penyusun dan keterangan kabid ket kasi pengelola kelengkapan waktu output program (staf) memerintahkan kasi untuk melaksanakan koordinasi lintas program dan east peel memerintahkan staf menyiapkan bahan untuk koordinasi lintas program ren dan lintas sektor pelayanan kefarmasian dan pangan rencana kerja menit kerja, disposisi menyiapkan bahan untuk koordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan kefarmasian dan pangan, serta menyerahkannya kepada kasi disposisi jam disposisi melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan bahan kefarmasian dan pangan dan melaporkan hasilnya kepada kabid pelaksanaan, hasil keg, konsep disposisi peran memeriksa data hasil pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan kefarmasian dan pangan selanjutnya menyerahkan draf laporan, kepada kasi untuk ditindak lanjuti konseplaporan \|hari posisi ema ftaroran \|jum jaran, disposisi mendokumentasikan data hasil koordinasi lintas program dan lintas sektor arsip laporan keg, pelayanan kefarmasian dan pangan ca laporan keg jam bukti dokumentasi disahkan oleh: pj. walikota banjarmasin pemerintah kota banjarmasin dinas kesehatan uu. tahun tentang sistem perencanaan pembangunan memahami konsep manajemen strategis bidang kesehatan nasional memiliki pemahaman dan pelaksanaan metode analisis strategis peraturan menteri dalam negeri tahun bidang kesehatan tentang pedoman pengelolaan daerah memahami konsep penyusunan dokumen renstra skpd sop pengarsipan perangkat komputer laptop lcd proyektor atk peraturan perundang undangan terkait. dokumen rpm, rpm, renstra kementerian kesehatan ri. indikator spm dan mdg's disimpan sebagai data elektronik dan manual berkas disimpan lemari arsip prosedur penyusunan renstra dinas kesehatan pelaksana mutu buku maan sotrotartahrencanani kerja kadiskee petongkapas keenan menugaskan kasubbag perencanaan untuk menyusun konsep renstra dishes arahan sekretaris balada daya jmd menit kpd. kasubbag perencanaan ttg penyusunan draft dok. renstra kanan tag l . arahan sekretaris renstra disk kpd. kasubbag perencanaan menit tim susunan mens k63. ttg penyusunan draft dok. renstra melaksanakan rapat koordinasi persiapan kegiatan penyusunan nan tim menit rencana tindak lanjut renstra dishes merumuskan visi, misi dan . am: koordinasi dgn program kegiatan dinas kesehatan rencana tindak lanjut menit konsep visi misi dishes bidang terkait menganalisa konsep visi, misi dan program kegiatan dishes. bila setuju dilanjutkan dengan la: visi misi dishes, instrumen, pengumpulan data oleh tim kerja, konsep visi misi dishes menit full data jika tidak setuju dikembalikan untuk direvisi. aan kis fee instrumen, full data menit data perundang ba didistribusikan menganalisa dan mengolah data invasi dari masing masing bidang koordinasi dgn sekretariat, prokes, yankee, data perundang bagian menit konsep renstra bagian utk p2pl, kesia) sinkronisasi dan verifikasi data review konsep renstra. jika ada koreksi dikembalikan tim untuk diperbaiki, jika setuju tim kerja konsep renstra menit konsep renstra telah melakukan ekspor melakukan ekspor konsep renstra tan man konsep renstra telah menit konsep renstra telah dihadiri leh mar review diekspos bagian badan taianganan usul cuti dasar hukum: kualifikasi pelaksana: tahun tentang perubahan atas tahun tentang pokok pokok kepegawaian. memiliki kemampuan mengumpul dan mengolah data tahun tentang cuti pegawai negeri sipilisim pan sebagai data elektronik dan manual pelayanan penanganan usul cuti p prosedur penanganan usul cuti nol nan rani panti maa urutan rose kegiatan asn kasubbag persyaratan una tana keterangan san kenakan sekretaris kabid terkait kepada dinas makanan waktu output kes bian menerima serta memeriksa kelengkapan berkas surat permohonan izin cuti dengan membawa san berkas surat berkas (surat izin cuti sebelumnya kemudian mengajukan permohonan izin permohonan berkas yang sudah lengkap kepada kasubbag cuti lengkap kepegawaian untuk tanda tangan persetujuan cuti menelaah permohonan surat izin cuti apabila setuju permohonan akan diteruskan sekretaris multi berkas berkas dan jika tidak setuju akan dikembalikan staf permohonan permohonan untuk disampaikan pemohon lengkap disetujui menandatangani surat permohonan cuti yang el dibawa oleh staf setelah mendapatkan persetujuan ras berkas dari kasubbag kepegawaian dilanjutkan kabid permohonan menit permohonan yankee disetujui disetujui menandatangani surat permohonan cuti yang dibawa oleh staf setelah mendapatkan persetujuan berkas berkas dari kasubbag kepegawaian dan sekretaris permohonan permohonan dilanjutkan kepala dinas disetujui disetujui menandatangani permohonan izin cuti dan berkas berkas kemudian diproses oleh kasubbag kepegawaian perak permohonan permohonan disetujui lengkap memerintahkan staf untuk membuatkan surat izin berkas berkas kano kia mama lengkap lengkap membuatkan surat izin cuti untuk berkas yang berkas diajukan. permohonan surat izin cuti lengkap tema srt cuti, esa suratizin cuti cuti dipa diteruskan sekretaris gan yang telah tidak setuju akan dikembalikan staf untuk surat izin cuti para kasubbag diperbaiki mpeg telah memakai surat izin cuti. first kasibbag menit yang telah mpeg para sekretaris menandatangani surat izin cuti. yang telah toer yang telah dana sao kepala dinas surat izin cuti menyerahkan surat izin cuti yang sudah ditanda yang telah tanda terima tangani kepala dinas kepada pns pemohon tanda tangani surat bin cuti kepala dinaskesehatan adalah dinas kesehatan kota banjarmasin: kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kota banjarmasin, sg. sekretaris adalah sekretaris dinas kesehatan kota banjarmasin: kabid atau kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas kesehatan kota banjarmasin, kasi adalah kepala seksi pada bidang dinas kesehatan kota banjarmasin, kasubbag adalah kepala sub bagian pada sekretariat dinas kesehatuntuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kesehatagar tugas dan fungsi dinas kesehatnomor sop sop dishes tgl. . oktober pembuatankota banjarmasin pengajuan usul kenaikan pangkat, nama sop pensiun, tanda jasa, tanda penghargaan, pengembangan karier, dan pemberhentian dasar hukum: kualifikasi pelaksana: tahun tentang perubahan atas memliki kemampuaungajuan usul kenaikan pangkat,pensiun, tanda jasa, tanda penghargaan, pengembangan karier, dan pemberhentian. prosedur pengajuan usul kenaikan pan angkat, pensiunan, tanda jasa, tanda penghargaan, pengembangan karir dan pemberhentian no\| uraian prosedur kematian: kambbae eren keterangan jep sepak were menerima dan memeriksa pengajuan berkas usul kenaikan pangkat, gea pensiunan, tanda jasa, tanda berkas menit berkas penghargaan, pengembangan karir dan pemberhentian. heran memerintahkan staf membuat surat kelengkapan kelengkapan membuatkan surat usulan untuk berkas kelengkapan konsep surat ngan menit yang diajukan. berkas usulan mengoreksi surat pengantar yang dibuat konsep surat apabila setuju akan teruskan tune usulan ikesekretaris serta memakai surat menit telah dipakai pengantar dan jika tidak setuju akan kasubbag kembalikan staf untuk diperbaiki mpeg konsep sura konsep sura usulan usulan memakai surat usulan telah dipakai menit telah'dipaksa pen anta memeriksa dan menandatangani surat usulan yang sudah ( ha\| s5) jaa alert kemala dinamai menerima berkas surat usulan yang duta tanda terima sudah ditandatangani oleh kepala dinas tampan menit surat untuk diantar bkd diklat ag: pengantar: pj. walikota banjarmasin pengawasan dan evaluasi absensi sidik nama sop jari dan manual dasar hukum: kualifikasi pelaksana: tahun tentang perubahan atas memilinomor tahun tentang disiplin pns.apa anan dalam disimpan sebagai data elektronik dan manual pelayanan pengawasan dan evaluasi absensi sidik jari dan manual prosedur pengawasan dan evaluasi absensi sidik jari manual uraian prosedur kegiatan konate pata jari ker masa staf sekretaris kepala dinas lea waktu output kes menugaskan salah satu staf membuat laporan bulanan absensi sidik jari manual kegiatan kuma shan man keasaman jen imam\| memeriksa data absensi, apabila setuju memakai peng laporan absensi, jika tidak setuju konsep laporan mma konsep laporan sam absensi dikembalikan staf untuk diperbaiki mpeg memakai laporan absensi pena menit yang bertaraf kasubbag mpeg sekretaris pee pengantar dan menugaskan staf untuk hak yang bertaraf menit tangani kepala dinas laporan yang mengantarkan hasil laporan absensi sidik jari telah ditanda tanda terima bkd& diklat kota banjarmasin. tangani kepala menit surat dinas kota) pai ke"! disisi sks jana alo ii.o pa. sells isis isis: (s3 maa jun ica) pad clara& see 2selama dot ols igi als kg. aan aa. rr? kene sea an: ong "fe oa hh. ses gos30 era ban lap) prosedur lomba posyandu toga kader aktif pubs ls8 penutur sega sen asa dinas kabid ukm prokes peni waktu output menugaskan kepala upaya kesehatan masy untuk disposisi perintah lisan dan menit arahan kabid ukm kepada kasi melaksanakan kegiatan lomba tertulis prokes memberikan disposisi kepada kasi promosi arahan kabid ukm kepada kasi menit draft kak, belahan staf surat kesehatan untuk menyusun rencana kegiatan lomba prokes menit keputusan walikota menyusun konsep surat keputusan walikota untuk draft kak, belahan staf surat kak, telaah staf, draft belum tim pelaksana kegiatan lomba, kerangka acuan keputusan walikota terkoneksi memeriksa konsep sk, kak, dan telaahan staf kak, telaah staf, draft belum menit kak, telaah staf, draft kegiatan lomba terkoneksi terkoneksi menyetujui untuk melaksanakan kegiatan dan kak, telaah arah surat permohonan koreksi konsep surat keputusan walikota tentang tim lah staf, menit dan persetujuan melaksanakan penilai kegiatan menyerahkan kepada kepala seksi promosi idak surat permohonan koreksi surat permohonan koreksi kesehatan dan menugaskan kasi prokes bagian dan persetujuan melaksanakan menit dan persetujuan melaksanakan hukum kegiatan melaksanakan kegiatan kegiatan bukan draf bagi surat permohonan koreksi draft terkoneksi bagian mengaji walikota dan dan persetujuan melaksanakan mgg hukum, undangan rapat menyusun persiapan untuk kegiatan lomba kegiatan persiapan melaksanakan rapat persiapan lomba dengan tim dean undangan rapat jadwal lomba, format penilaian, penilai siapa surat pemberi tahunan feses teuateamsaasema rekaman teratas ontsrttttana surat pemberitahuan membuat persetujuan draft walikota untuk draft hasil lomba lari draft belum ada persetujuan pemenang lomba mari kadis penasaran car era inan sumtpemetman rasis pin surat permohonan koreksi hukumlaporan hasil pelaksanaan kegiatan programtata kerja taun tahun tentang tupoksi.dan. tata kerja dishes kata memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan sop tepat sasaran dan tepat waktu perkenan tahun tentang pedoman penyusunan standar peralatan ferlengkafatlaksanaan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan program kefarmasian dan pangansahkan oleh pj. walikota banjarmasin dinas kesehatan kota banjarmasin pengajuan pembuatan karpet, kartu nama sop barismbuatan karpet, baris kartu cg: san prosedur pengajuan pembuatan karpet ,baris kartu set . persyaratan \| wow out keterangan den menerima serta memeriksa kelengkapan (berkas pengajuan pembuatan karpet, berkas menit dan kartu baris aneka hns draf surat pengantar untuk ae. berkas nom draf surat berkas yang diajukan. kong lengkap pengantar mengoreksi surat pengantar yang dibuat ee lng: surat apabila setuju akan teruskan ikesekretaris serta memakai surat ore sura menit telah pengantar dipakai pengantar dan jika tidak setuju akan kembalikan staf untuk diperbaiki kasubbag mpeg surat pengantar menandatangani surat pengajar dan pengantaran yang sudah diserahkan staf. telah ditanda sekretaris surat menerima berkas surat pengantar yang pengantar tanda terima sudah ditandatangani oleh sekretaris yang sudah menit surat untuk diantar bkd diklat ditanda pengantar tangani sekretaris nomor sop sop dishes tgl:gajuan gaji berkalayanan pengajuan gaji berkala dinas kesehatsehatretarixydaerah kota banjarmasin agus srono berita daerah kota banjarmasin tahun nomor sana prosedur pengajuan gaji berkala sena mon si) uraian prosedur kegiatan star kesuhbari selena persyaratan ayi keterangan menerima memeriksa pengajuan berkas kelengkapan berkas usul gaji berkala. berkas menit lengkap arahan memerintahkan staf membuat surat berkas kasubbag, membuatkan surat penetapan untuk kasubbagtkel konsep surat tae mengoreksi surat penetapan yang dibuat konsep surat apabila setuju akan teruskan surat penetapan ikesekretaris serta memakai surat pena menit sudah dipakai penetapan dan jika tidak setuju akan peladen kasubbag kembalikan staf untuk diperbaiki mpeg konsep surat konespakal memeriksa dan memakai surat penetapan keputusan men sudah dipakai tana sekretaris sem konsep surat penetapan memeriksa dan menandatangani surat penetapan musik sudah keputusan sudah dipakai bertanda sekretaris tangan kepala dinas surat penetapan tanda terima staf menerima surat keputusan dari sudah pengambilan kepala dinas yang sudah bertanda menit surat tangan dan diserahkan pns pemohon tangan penetapan kepala dinas(nama sop prosedur pembayaran up gu ain sep peraturan menteri dalam negeri nomor tahun memiliki kemampuan bidang keuangan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah memiliki pemahaman tentang prosedur dan peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun memahami mekanisme pembayaran tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri komitmen tinggi melaksanakan sop ini nomor tahun tentang pedoman pengelolacena a.a. perangkat komputer laptop. lembar kerja, rka masing masing bidang peraturan perundang undangan berlaku. komitmen tinggi melaksanakan sop ini apabila sop ini tidak dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu disimpan sebagai data elektronik dan manual maka akan menghambat kegiatan kegiatan yang ada pada bidang bidang skpd pe. pia ah, men prosedur permintaan dana up gu nol uraian prosedur kegiatan bendahara keterangan ho. pengeluaran dinas pa pengeluaran kelengkapan waktu mane mean rekap dana up gu bendahara pengeluaran membuat rekap rekapitulasi permintaan dana up gu permintaan menit cek untuk dibuatkan cek dana up gu membuat cek permintaan dana gu hmm dan diserahkan untuk ditanda nadi cek menit cek tangani cek yang menandatangani cek up jika tidak sat kerana setuju akan dikembalikan bendahara cek menit ben kana pengeluaran untuk diperbaiki cek yang ditandatangani diserahkan bertanda bertanda bendahara pengeluaran tangan kepala menit tangan kepala dinas dinas cek tanda terima menyerahkan cek up gu kepada het cek yang bendahara pengeluaran pembantu menit bertanda masing2 kpa tangan kepala dinas nomor sop sop dishes tgl. pembuatan oktober tgl,perkenan tahun tentang pedoman administrasi meme ari anilancaran ketidak tempatan ketidak transparan dalamprosedur pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan rujukan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan keluarga kepala ket kegiatan kasi kabid dinas kelingi kkt kesia yankee kesehatan pan output membuat rencana pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan keluarga serta dpa dan rencana kerja peningkatan mutu pelayanan kesehatan keluargakabid rencana kerja rencana kerja. jika setuju keri hari (rencana kerja rencana agar disiapkan oleh kasi kesia untuk pelaksanaan rencana kerja yang disetujui jika tidak setuju rencana buat kembali oleh kasi kesiakesia serta peningkatan mutu pelayanan tan rencana kerja pai rencana yang kesehatan kesia yang disetujui disiapkan melaksanakan kegiatan evaluasi dan analisis pelaksanaan lai pelayanan kesehatan keluarga ega membuat laporlaksanaan peran peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kegiatan minggu pelaksanaan tan menyerahkan laporan pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan keluarga serta peran peran peningkatan mutu pelayanan kesehatan keluarga untuk pelaksanaan \|hari (pelaksanaan dievaluasi kegiatan kegiatan mengevaluasi laporan pelaksanaan evaluasi dan analisis npelaksanaan disampaikan kepala dinas kesehatan sebagai laporan kegiatan kegiatan pelaksanaan kevin alihari (pelaksanaan memerintahkan kasi kesia untuk diarsipkan kegiatan kegiatan menerima laporan rencana pelaksanaan evaluasi dan analisis laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan keluarga serta lak peningkatan mutu pelayanan kesehatan keluarga yang sudah kegiatan menit arsip laporan dievaluasi dan diarsipkan prosedur pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan program kefarmasian dan pangan pelaksana gaa bku kasi kabid pengumpul dan kepala dinas keterangan kegiatan yankee keramas pengolah data kesehatan kelengkapan waktu output hasil pelaksanaan pedoman cana kegiatan program kefarmasian dan pangan ulekan olah data hasil menitahkan pengolah data menguap dan meng tag disposisi, disposisi ngan kegiatan program kefarmasian dan pagi seolah data masa pelaksanaan kegiatan program disposisi, data data jam laporan jeans dan menyerahkan kepada kasi hasil keg, komputer bahan kefarmasian tee: bagai susunan konsep. data. jika setuju dijadikan pengolah data bahan laporan jam konsep laporan memerikan tuju dikembalikan kepada pengumpul jika tidak setuju perang ntuk dilengkapi. kegiatan program sun konsep laporan hasil pelaksanaan babi konsep laporan jam draf laporan asma jan dan pangan dan menyerahkan kepa kegiatan program hasil pelaksanaan memeriksa konsep tika setuju dipakai dan disampaikan kepada draf laporan jam net laporan pan kefarmasian mete memeriksa net lap data dan menyerah kepada kabid net laporan jam lap ran, untuk baik uud untuk diperbaiki. laporan, discos era d5. bnr bara memerintahkan pengolah data untuk pendulum' isi pelaksanaan kegiatan program laporan, bukti mendokumentasikan laporan peran menit dokumentasi kefarmasian dan pangan nomor sop sop 20u2 dishes tgl. pembuatan oktober ben tgl. revisi oktober otkoordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan kesehatan keluargakesehatan sasarprosedur pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan kesehatan keluarga kegiatan kabid kepala kasi kesia dinas kelengkapan waktu keterangan yankee kesehatan output membuat rencana pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan kesehatan keluarga dan dpa menyerahkan hasil rencana pelaksanaan koordinasi lintas\| tidak rencana hari kerja rencana kerja program dan lintas sektor pelayanan kesehatan keluarga mengoreksi hasil rencana pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan keluarga. jika setuju rencana agar disiapkan oleh kasi kesia untuk ren keri pelaksanaan jika tidak setuju rencana buat kembali cana kerja hari rencana kerja oleh kasi kesia untuk diperbaiki menyiapkan pelaksanaan koordinasi lintas program dan cal ben ker ben kai elnanan kesehatan keluar sncanakera fire angsa melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas keri hasil sektor pelayanan kesehatan keluarga van disetujui hari kegiatan membuat laporan pelaksanaan koordinasi lintas program hasil laporan dan lintas sektor pelayanan kesehatan keluarga pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan menyerahkanmenit pelaksanaan kegiatan kegiatan mengevaluasihari pelaksanaan kegiatan kegiatan menerima laporan pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan kesehatan keluarga dan laporan laporan memerintahkan kasi kesia untuk diarsipkan kegiatan hari pelaksanaan kegiatan menerima laporan pelaksanaan koordinasi lintas program laporan dan lintas sektor pelayanan kesehatan keluargadan nomor sop sop dishes disahkan oleh pj. walikota banjarmasin pemerintah kota banjarmasin dinas kesehatan pemantaumenguasai pengoperasian komputer kemenkes tahun tentang spm bidang kesehatan kuasai pendopo perkenan tahun tentang pedoman penyusunan mergiassi mengkissiikasisn administrasi pemerintahprosedur pengolah data pelaksanaan pembinaan pemantauan pelayanan kesehatan keluarga serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan keluarga memerintahkan staf untuk mengolah data pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan arahan dari kasi ol. lag keluarga melaksanakan perintah kasi kesia dan melaksanakan pengolahan data pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan keluarga serta hasil arahan 7hari pata yang peningkatan mutu pelayanan kesehatan keluarga. terkumpul melakukan pengolahan data pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan keluarga serta bata yan peningkatan mutu pelayanan kesehatan keluarga kumpul hari hasil laporan data menyerahkan hasiluntuk dar \|hasil laporan data laporan data dikoreksi kasi kesia mengoreksi hasil ketikanah: keluarga. jika setuju laporan ditandatangani. jika tidak laporan data hari laporan date yang setuju laporandan laporan data yang hai laporan data yang serahkan staf yang sudah bertanda tangan untuk koreksi bertanda tangan diarsipkan mendokumentasikan laporan yang sudah ditandatangani laporan data yang senja pemerintah kota banjarmasin standar operasional prosedur (sop) pada dinas kesehatan terdiri dari tanda jasa, tanda penghargaan, pengembangan karier dan pemberhentian dan manual \|sop ioe dis kes sop penyusunan rencana strategis \| sop pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan sop dishes rujukan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan keluarga sop dishes lintas sektor pelayanan kesehatan keluarga joonansotan sasa penyiar kertas star pemantauan pelayanan kesehatan keluarga serta sop dishes peningkatan mutu pelayanan kesehatan keluarga loro (irakattaa mean taat area sop dishes kesehatan keluarga alone san ente sop dishes kesehatan keluarga sop dishes kegiatan pelayanan kefarmasian dan pangan pawan sop dishes lintas sektor pelayanan kefarmasian dan pangan iso dishes pengawasan pelayanan kefarmasian dan pangan maa sop dishes pembinaan, pengawasan dan pangan dab sop dishes kegiatan program kefarmasian dan pangan elaonaaen (ea ega sop dishes kefarmasian anon mama paman poci pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan sop dishes pelayanan kefarmasian dan pangan nona lana mean sop dishes perizinan nomor sop sop dishes tgl. pembuatan oktober tgl. revisi oktober tepi jaynyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan nama sopnyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan kesehatan keluarga prosedur penyusunan rencana kegiatan pelayanan kesehatan keluarga kasi kabid kepala keterangan kegiatan kesia yankee dinas kelengkapan waktu output kesehatan kesehatan keluarga rencana kerja menyerahkan hasil ketikan draf kepada kabid tidak yankee untuk koreksi draf hari draf mengoreksi hasil ketikan draf rencana kegiatan pelayanan kesehatan keluarga jika setuju draf para dan diteruskan kepala dinas dokumen yang kesehatan sebagai dokumen untuk tanda draf hari sudah para tangani. jika tidak setuju draf kembalikan kasi kesia untuk diperbaiki menandatangani dokumen rencana kegiatan dokumen yang pelayanan kesehatan keluarga dan serahkan dokumen yang hari sudah tanda kabid yankee dokumen yang sudah bertanda sudah para tangani aal menyerahkan dokumen rencana kegiatan dokumen yang dokumen yang ada pang? yang sudah sudah ditanda \|hari (sudah ditanda pertanda angan kasi yandasru untu tangani tangani penaokru kilasan melakukan pendokumentasian rencana dokumen yang kegiatan pelayanan kesehatan keluarga yang sudah ditanda menit arsip dokumen sudah bertanda tangan tangani nomor sop sop dishes kena aan tgl. pembuatan oktober perak tgl. revisi oktober tgl efektif januari tanrencana kerja anggaran seksi kesehatan keluarga dasar hukum kualifikasi pelaksana kemenkes tahun tentang spm bidang kesehatan menguasai pengoperasian komputer perkenan tahun tentang pedoman menguasai pengklasifikasian file penyusunan administrasi pemerintahbuku pedoman xfileberkas disimpan digemari arsipprosedur pembuatan rencana kerja anggaran seksi kesehatan keluarga tea semen oma let (natas\| sar (ramuan wat output terkena\| dat kawngamu sat one memerintahkan kabid untuk menyusun konsep pnp dengan tea pangeran progam lo. pomiatosa fisher fashion memerintahkan kasi untuk menyusun konsep rencana kegiatan program kesehatan keluarga disposisi menit \|disposisi memerintahkan staf mengumpulkan bahan program kesia serta pedoman umum dan disposisi menit disposisi, checklist mengonsep rencana kerja anggaran program bahan kesenjarau.ke cisarua mengumpulkan bahan pedoman umum dan disposisi, bahan pedoman bahan yang akan dikonsep dan menyerahkan checklist bal rencana kerja kepada kasi menyusun konsep rencana kerja anggaran bahan dan kesehatan keluarga dan menyerahkan kepada manga pedoman menit \|konsep rka kabid rencana kerja anggara memeriksa konsep kerja anggaran kesehatan tidak keluarga jika setuju dipakai dan disampaikan kepada kepala skpd. jika tidak setuju konsep rka jam draft rka kembalikan kepada kasi kesia untuk diperbaiki. kesehatan keluarga. jika setuju ditandatangani tidak dan menyerahkan kepada kabid untuk diproses draft rka menit lebih lanjut. jika tidak setuju dikembalikan kepada kasi untuk diperbaiki. memerintahkan staf untuk pendokumentasian rencana kerja anggaran rka) kesehatan rka, disposisi menit pendokumentasian rka nomorsop sop dishes sop sop dishes tgl. pembuatan oktober tgl. revisi oktober tglefektif januari2016banjarmasidisimpan sebagai data elektronik dan manual ketidak transparan dalam pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian dan pangan del oat a38 bala igt agar iasa gol tg. (as (asi gia notas jaa get lega jas high da3 pgi dead jad jaga lengan sasis33 nomor sop sop dishes tgl. pembuatan: oktober banjarmasin! tgl. revisi oktober tgl efektif januari dag. disahkan oleh pj. walikota banjarmasin pemerintah kota banjarmasin dinas kesehatan nama sop sop pembuatan rencana kegiatan program seksi kefarmasian kualifikasi pelaksana berkali tahun tentang uraian tugas dishes kota band tepat waktu banjarmasinmbuatan rencana kegiatan program seksi kefarmasian sop pembuatan rencana kegiatan program seksi kefarmasian penyusun dan kegiatan kabid kasi kepala dinas yankee kefarmasian pengelola kesehatan kelengkapan waktu output keterangan memerintahkan kasi untuk menyusun konsep rencana pelan omm meni memerintahkan penyusun dan pengelola program mengumpulkan bahan rencana bidang dan pedoman kerja tahun lalu dan mengonsep rencana kegiatan program seksi disposisi disposisi kefarmasian menit mengumpulkan data bahan rencana bidang dan pedoman man kerja tahun lalu dan menyerahkan kepada kasi disposisi, pedoman bahan kerja tahun lalu ketabahan !jam laporan, rencana disposisi memeriksa data. jika setuju dijadikan sebagai bahan penyusunan konsep. jika tidak setuju dikembalikan kepada bahan laporan konsep penyusun dan pengelola program untuk dilengkapi. disposisi jam laporan, disposisi bang oran sinetron draf laporan konsep lapor peran, jonan tea piaraan param paman memeriksa konsep rencana kegiatan program kefarmasian. kan jika setuju dipakai dan disampaikan kepada kepala skpd. net laporan jika tidak setuju kembalikan kepada kasi untuk diperbaiki. draflaporan 1jam dig memeriksa draft rencana kegiatan program kefarmasian. jika setuju ditandatangani dan menyerahkan kepada kabid untuk diproses lebih lanjut. jika tidak setuju dikembalikan kepada net laporan jam laporan, kasi untuk diperbaiki. disposisi ema sea memerintahkan penyusun dan pengelola program untuk pendokumonasan loan smt demi mendokumentasikan rencana kegiatan program kefarmasian laporan laporan, bukti dokumentasi fn: fee slolslo 5s s3. masi see sala cina tea . gi2l zl& sala classis zlslsla zle lp, dat ts! les tani ek: nn. saga lali a02 235i ada ke) bela pala te, jasa (lal \|a8l ke! sal bad wii sii tas marisa88 gag og\| 9gg eye #e5 angs fee dialah dias drama ke) lagi sea dag dala elang gejala sta man ega \|338s ss355 (sudah asas (sal nan dis 2335b\|e3\| here sas gas3 disahkan oleh pj. walikota banjarmasin pemerintah kota banjarmasin dinas kesehatan dasar dan rujukanmahami pengelolaan anggaran program kesehatan keluarga renstra dinas kesehatan kota banjarmasin tahun sop pembuatan rencana kegiatan program kesehatan dasar dan perangkat komputer,printer rujukan formulir checklist buku pedoman xfile lemari penyimpanan apadilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan berkas disimpan digemari arsip program pelayanan kesehatan keluarga, dan akan sulit melaksanakan tindak lanjut nomor sop :sop dishes tgl. pembuatan oktober tgl. revisi oktober tgl efektif januari disahkan oleh : pj. walikota banjarmasin pemerintah kota banjarmasin dinas kesehatan nama sop pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dasar hukummemiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan sop tepat sasaran dan tepat dishes lancaran ketidak tempatan ketidak transparan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan bop pemberian pelayanan perizinan dan hon perizinan kegiatan perizinan tim kerja sukrosa petugas perizinan pemohon kantoftoe) itpengudmtntstrasl survey kabid ras kadis kelengkapan output mencari informasi perizinan, selanjutnya! diberi menyerahkan form perizinan yang sudah diisi form beserta kelengkapannya kepada petugas perizinan informasi, hor menit (permohonan (front office). lara dan kelengkapan berkasnya kelengkapan menerima dan memeriksa form perizinan beserta kelengkapannya, apabila lengkap maka akan diterimanya form permohonan diteruskan untuk diproses oleh bagian permohonan dan dan berkas administrasi dan apabila tidak akan dikembalikan bebas japan berita perizinan yang kepada pemohon. sudah periksa melaksanakan proses perizinan dimulai dengan mengingat data pemohon dan membuatkan surat haa perizinan yang jam parigi tugas untuk tim peninjau lapangan melaksanakan sudah periksa, buku peninjau tugas register dan komputer melaksanakan peninjauan lapangan, dan melakukan rapat untuk memberikan rekomendasi perizinan berdasarkan bap, apabila memenuhi dg: surat tugas, keclengimpan pele syarat administrasi dan teknis maka berkas berkas permohonan, bap surat penolakan perizinan dikirim dan diproses lebih lanjut oleh pengadministrasi jika tidak buatkan surat mengolah pembuatan dokumen draf doku perizinan,selanjutnya diverifikasi dan dan arsipnya surat rekomendasi, doku dipakai oleh kasi, apabila ada yang kurang atau bap,kelengkapan berkas (sertifikat sk), salah dikembalikan kepada pengadministrasi. perizinan, komputer lembar verifikasi menyerahkan dokumen perizinan untuk diverifikasi dan arsipnya dipakai oleh kabid, apabila oo) ada yang kurang atau salah dikembalikan kepada draf net dokumen pengadministrasi, selanjutnya dokumen perizinan kuman perizinan perizinan diserahkan kepada sekretaris untuk dipakai arsipnya. dokumen perizinan yang sudah diperiksa dan dipakai oleh sekretaris selanjutnya tanda tangani net dokumen perizinan beban olah kepala dinas dokumen perizinan yang sudah tanda tangani oleh kepala dinas selanjutnya didokumentasikan dokumen perizinan, buku perizinan yang oleh pengadminitrasi, selanjutnya serahkan registrasi, buku menit sudah kepada front office untuk diserahkan kepada penomoran didokumentasikan pemohon menyerahkan dokumen perizinan kepada dokumen perizinan, buku dokumen pemain soal peran prosedurkegiatan keterangan kasi kabid kepala dinas membuatdvd dpa dan rencana peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kerja harik serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan rencana kerja hari rencana kerja kabid. ah: rencana kerja jika setuju rencana agar disiapkan oleh kasi yandasru untuk rencana kerja hari yang disetujui pelaksanaan jika tidak setuju rencana buat kembali oleh kasi yandasrurencana kerja yang hari rencana yang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan disetujui disiapkoordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan kesehatan dasar dan rujukansasaran kesehatpenyukesehatan prosedur koordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan kesehatan dasar dan rujukan membuat rencana pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan dasar dan rujukan dan menyerahkan hasil rencana dpa dan hari ari rencana kerja pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas rencana kerja sektor pelayanan dasar dan rujukan mengoreksi hasil rencana pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan dasar dan rujukan jika setuju rencana agar disiapkan oleh kasi yandasru untuk pelaksanaan jika tidak rencana kerja \|hari \|rencana kerja setuju rencana buat kembali oleh kasi yandasru untuk diperbaiki menyiapkan pelaksanaan koordinasi lintas program pera yang disetujui melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas rencana kerja hasil sektor pelayanan dasar dan rujukan yang disetujui 3hari pelaksanaan kegiatan membuat laporan pelaksanaan koordinasi lintas hasil laporan program dan lintas sektor pelayanan dasar dan tan pelaksanaan \|2hari pelaksanaan rujukan kegiatan kegiatan menyerahkan laporan pelaksanaan koordinasi lintas laporan laporan program dan lintas sektor pelayanan dasar dan pelaksanaan menit (pelaksanaan rujukan kegiatan kegiatan mengevaluasi laporan pelaksanaan koordinasi nn n laporan laporan lintas program dan lintas sektor pelayanan dasar pelaksanaan hari pelaksanaan dan rujukan kegiatan kegiatrujukan dan memerintahkan kasi yandasru untuk pelaksanaan hari pelaksanaan niatan kegiatan diarsipkpelaksanaan menit hespioran rujukan dan diarsipkan kegiatan a53 e 22i nn. blalslol sela anis asal see (al, sala dig 2g? lia bid misa a53 sisi selo d53a alas malala alda beat mts bia eme s $ fb: a53 cm: i5, rms tax ia33 iss ola las kan nan prosedur pengalihmah ata pasar tenan wat opa ngan mate saga aro yan staf kelengkapan waktu output pemeran staf untuk mengolah data pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelayanan arahan dari kesehatan dasar dan rujukan serta peningkatan mutu dari kasi menit (hasil arahan yandasru pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melaksanakan perintah kasi yandasru dan melaksanakan pengolahan data pelaksanaan data yang pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan \|hasil arahan hari terkumpul dasar dan rujukan serta peningkatan mutu pelayanan muatan. tasa dan rujukan melakukan pengolahan data pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan dasar dan hasil laporan rujukan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan data yang terkumpul\| hari data dasar dan rujukan menyerahkan hasilr t2\| hasillaporan data hari laporan data kesehatan dasar dan rujukan untuk dikoreksi kasi andai! mengoreksi hasil ketikanlaporan data kesehatan dasar dan rujukan. jika setuju laporan laporan data hari yang ditandatangani. jika tidak setuju laporan dikoreksilaporan data dasar dan rujukan serta peningkatan mutu pelayanan laporan data yang hari yang kesehatan dasar dan rujukan dan serahkan staf dikoreksi bertanda yang sudah bertanda tangan untuk diarsipkan tangan tangan bertanda tangan menit laporan melaksanarencana yang bulan (pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan disiapkan kegiatan membuat laporan kegiatan evaluasi dan analisis pelaksanaan laporan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pelaksanaan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kegiatan minggu kegiatan menyerahkan laporan pelaksanaan evaluasi dan analisis laporan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pelaksanaan hari pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kegiatan kegiatan untuk dievaluasi mengevaluasi laporanlaporan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pelaksanaan pelaksanaan dan menyampaikan kepala dinas kesehatan sebagai laporan kegiatan kegiatan pelaksanaan kegiatanperan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pelaksanaan hari pelajar mio dan memerintahkan kasi yandasru untuk diarsipkan kegiatan ega menerima laporan rencana pelaksanaan evaluasi dan analisis i pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan laporan arsip laporan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan na pelaksanaan meni lap yang sudah dievaluasi dan diarsipkan kegiatannyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukandasar dan rujukanyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan kesehatan dasar dan ruju ww owbwbw www pengembangan kelurahan siaga aktif san men keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes sk x tentang memahami pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pedoman umum pengembangan kelurahan siaga aktif memahami mekanisme pengembangan kelurahan siaga aktif surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor tentang pedoman komitmen yang tinggi untuk melaksanakan sop pembentukan kelompok kerja operasional dan forum desa dan kelurahan siaga aktif perkenan nomor tahun tentang pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan tama wowowovov perangkat komputer,printer sop rapat pertemuan kertas kamera banten lemari arsip jj jdan manual ketidak transparan, dan ketidaksikronan dalam pelaksanaan pengembangan kelurahan siaga aktif prosedur pembuatan rencana kerja anggaran seksi kesehatan dasar dan rujukan \|. pelaksana oo muta bku tan ket memerintahkan kabid untuk menyusun konsep rencana kerja pro agenda kerja menit disposisi memerintahkan kasi yandasru untuk menyusun konsep memerintahkan staf mengumpulkan bahan program kesehatan dasar dan rujukan serta pedoman umum dan nanga disposisi menit disposisi, checklist mengonsep rencana kerja anggaran program kesehatan bahan dasar dan rujukan mengumpulkan bahan pedoman umum dan bahan yang disposisi, checklist hari bahan dan pedoman akan dikonsep dan menyerahkan kepada kasi bahan jaa ana kerja bahan dan pedoman menyusun konsep rencana kerja anggaran kesehatan rka dasar dan rujukan dan menyerahkan kepada kabid anggara kerja menit konsep memeriksa konsep kerja anggaran kesehatan dasar dan rujukan jika setuju dipakai dan disampaikan kepada kepala skpd. jika tidak setuju kembalikan kepada kasi konsep rka 2jam draft rka untuk diperbaiki. memeriksa draft rencana kerja anggaran kesehatan dasar dan rujukan. jika setuju ditandatangani dan menyerahkan kepada kabid untuk diproses lebih lanjut. draft rka jika tidak setuju dikembalikan kepada kasi untuk diperbaiki. menyerahkan kepada kasi untuk ditindaklanjuti oo. tee ll. jika \|hari \|rka, disposisi oo mendokumentasikan rencana kerja anggaran rka) kesehatan dasar dan rujukan pendokumentasian menit rka, arsipw www pembuatan spot kesehatan aan ana undang undang nomor tahun tentang kesehatan memahami pembuatan media cetak dan media elektronik perkenan nomor tahun tentang pedoman penyusunan sop administrasi memahami komunikasi efektif untuk meningkatkan pengetahuan konsumen pemerintahan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan sop peraturan walikota banjarmasin nomor tahun tentang tugas, pokok, fungsi, dan tata kerja dinas kesehatan kota banjarmasin u w wvs perangkat komputer,printer sop pengadaan barang jasa kertas kamera had cam banten lemari arsipketidak transparan, dan ketidaksikronan dalam pelaksanaan pembuatan spot kesehat: pj. walikota banjarmasin pemerintah kota banjarmasin dinas kesehatan upt laboratorium kesehatan nama sop sop pelayanan pengujian sampel bakteriologi ainliiritnmamenkak undang undang tahun tentang kesehatan menguasai dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas kemenkes menkes sk xii tentang standar pelayanan memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium dinas kesehatan kabupaten kota memahami dengan baik peraturan perundang undangan pelayanan lab. kesehatan perda kota banjarmasin tahun tentang retribusi pelayanan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan kesehatan laboratorium tepat sasaran dan tepat waktu peraturan walikota banjarmasin tahun keterkaitan: peralatan perlengkapan: intruksi kerja laboratorium peralatan pengambilan sampel sop pelayanan laboratorium peralatan pengujianbakteriologi laboratorium kesehatan sampel bakteriologibakteriologi upt laboratorium kesehatan daerahupt laboratorium kesehatan sop pelayanan pengujian sampel klinis daerah dasar hukum kualifikasi pelaksana undang undang tahun tentang kesehatan kemenkes menkes sk xi1i tentang standar pelayanan menguasai dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas laboratorium dinas kesehatan kabupaten kota memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan perda kota banjarmasin tahun tentang retribusi pelayanan memahami dengan baik peraturan perundang undangan pelayanan lab. kesehatan kesehatan laboratorium mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan peraturan walikota banjarmasin tahun tepat sasaran dan tepat waktu keterkaitan: peralatan perlengkapan: intruksi kerja laboratorium peralatan pengujian sop pelayanan laboratoriumklinis laboratorium kesehatan klinisklinis upt laboratorium kesehatan daerah o pelaksana petugas petugas petugas kepala persyaratan ket data laksda kelengkapan " r ir3r t5s5ier r.rm. menerima surat permintaan surat rujukan, surat rujukan, sampel menit surat terfokus menerima sampel baik yang diambil oleh petugas dan data pasien mentari dan lpf maupun dari konsumen sendiri,home service, terisirujukan dan pembayaran pembayaran biaya pengujian lfp diterima menyerahkan lfp petugas sampling dan atau sampel kuman sampel, surat rujukan menit diterima rujukan mana dan lfp memanggil pasien dan melakukan pengambilan sampel surat rujukan dan menit sampel diambil dan melabeli sampel lfp atau disesuaikan petugas sampling mendistribusikan sampel koma laboratorium klinis sampel, surat menit diterima rujukan, lfp induk pemeriksaan pel, surat catat rujukan, lfp, buku induk induk terpreparasi elo rlo lai teranalisa analis mengisi hasil buku induk pemeriksaan dan '" sampel menit buku induk mengisi buku kerja dan buku kerja terisi penyelia memverifikasi hasil uji buku induk buku induk hasil uji pemeriksaan pemeriksaan terverifikasi penyelia menyerahkan hasil uji petugas pengolahan buku induk menit lembah hasil petugas pengolahan data mengetik hasil pengujian buku induk menit lhu terverifikasi dan menyerahkan lembar hasil uji (lhu) penyelia untuk pemeriksaan dan tertanda verifikasi dan penandatangan lhu tangani penyelia menyerahkan lhu kepala upt laksda lhu lhu tertanda (pesawatnya ngan pj.walikota banjarmasin, h.muhammad thamrin prosedur pengembangan kelurahan siaga aktif lega dinas kota sat promes\| ket oo) perlengkapan warta output oo ) feterngar dinas prokes kel pan output menugaskan kepala upaya kesehatan masy untuk melaksanakan disposisi perintah lisan arahan kabid ukm kepada kegiatan pengembangan kelurahan siaga aktif dan tertulis menit kasi prokes memberikan disposisi kepada kasi promosi kesehatan untuk menyusun arahan kabid ukm kepada rencana kegiatan pengembangan kelurahan siaga aktif kasi prokes menit draft kak, belahan staf gek meet res kel siaga acuan, blm koreksi memeriksa kerangka acuan dan belahan staf konsep jadwal, kerangka konsep jadwal, kerangka acuan, telaahan staf blm menit acuan, telaahan staf sudah koreksi koreksi menyetujui konsep pengembangan kelurahan siaga aktif konsep jadwal, kerangka jadwal, kerangka acuan, acuan, telaahan staf sudah menit telaahan staf yang bertanda koreksi tangan kepala dinas menerima berkas kelurahan siaga dan menugaskan kasi prokes tn! jadwal, kerangka acuan, undangan, surat tugas, spp, melakukan pertemuan dengan bidan kelurahan siaga telaahan staf berita menit kadis konsep spj, materi melakukan pertemuan dengan bidan kelurahan siaga 0000p undangan, surat tugas, kesepakatan rencana kegiatan spp, konsep spj, materi laporan kegiatan seodeenake metana maan es! cet pengembangan kelurahan siaga aktif am kegiatan dan laporan ura tah melaksanakan kegiatan kegiatan kelurahan siaga yang ditugaskan dengan surat perintah undangan, materi, format keg menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada kepala seksi peran serta puskesmas hari smd, absensi, foto, surat masyarakat tugas, dli menerima laporan akhir pengembangan kelurahan siaga aktif dan undangan, materi, format laporan tahunan kelurahan menyusun rencana tindak lanjut kegiatan absensi, siaga aktif kota surat (sas, nan page oma (pef\| memumsara sam (ma serta dinas kabid ukm\| pro persyaratan perlengkapan waktu menugaskan kepala upaya kesehatan masy untuk ( disposisi perintah lisan dan menit disposisi perintah melaksanakan kegiatan pembuatan spot kesehatan tertulis lisan dan tertulis memberikan disposisi kepada kasi promosi kesehatan menit arahan kabid ukm untuk menyusun rencana kegiatan pembuatan spot disposisi perintah lisan dan kepada kasi prokes tertulis menyusun kerangka acuan, tema, script naskah, arahan kabid ukm kepada kasi pan kak, script naskah, hps survei harga pasar i prokes analisa kebutuhan konsumen memeriksa kerangka acuan, tema, script naskah, hasil tidak kak, script naskah, hps analisa menit kak, script naskah, hps survei harga kebutuhan konsumen terkoneksi nan (an! kak, script naskah, hps hari surat persetujuan menit surat persetujuan menyerahkan kepada kepala seksi promosi kesehatan dan menugaskan untuk melaksanakan kegiatan surat persetujuan melaksanakan melaksanakan kotak pengadaan baran sop pengadaan asa ang jasa hari surat pesanan pengadaan pembuatan spot tan surat pesanan pengadaan hari draft spot dan jadwal melaksanakan pembuatan spot barang jasa tayang belum koreksi kabid ukm nb. draft spot dan jadwal tayang draft spot dan jadwal wlsnimdndmii belum koreksi kabid ukm tayang terkoneksi draft spot dan jadwal tayang menerima laporan hasil pembuatan spot terkoneksi kabid ukm mpg spot too bakumutu petugas petugas petugas\| kepala petugas persyaratan loket (sampling pengolah upt tata dan data ilabkesda\| usaha kelengkapan www u isis eo\| menerima surat permintaan konsumen, surat permintaan, surat permintaan menerima sampel baik yang diambil oleh petugas sampel terdokumentasi sampling maupun dari konsumen sendiri, membuat dan data konsumen dan lpf terisi janji pengambilan sampel lapanganpermintaan kwitansi dibuat dan pembayaran biaya pengujian terdokumentasi pembayaran dan lpf terisi terima menyerahkan lfp petugas sampling kwitansi dibuat dan sampel, surat rujukan dan atau sampel rujukan pembayaran dan lfp diterima terima melakukan pengambilan spesimen dilapangan sampel, surat rujukan menit sampel diambil dan melabeli loop! dan lfp diterima menyerahkan sampel dan lfp sampel diambil sampel dan petugas loket lfp diterima mendistribusikan sampel laboratorium sampel dan lfp sampel, buku induk mengkaji permintaan dan mencatat buku sampel, permintaan terdiri buku induk buku induk melakukan preparasi sampel permintaan terdiri sampel vokasi dan tercatat terpreparasi buku induk menganalisa sampel sampel hari sampel terpreparasi kerja teranalisa mengisi hasil buku induk pemeriksaan dan sampel buku induk mengisi buku kerja teranalisa dan buku kerja terisi memverifikasi hasil uji buku induk buku induk menit hasil uji pemeriksaan, dan menyerahkan dan buku kerja terverifikasi petugas pengolah terisi mengetik hasil pengujian dan menyerahkan aman hasil uji menit lhu lembar hasil uji (lhu) penyelia untuk terverifikasi memverifikasi dan menandatangani lhu lhu lhu terverifikasi dan menyerahkan kepala upt laksda yt dan tertanda menandatangani lhu dan menyerahkan lhu terverifikasi lhu peraga tata usaha iba membungkus, lhu dan lhu tertandatangani lhu cap menyerahkan petugas loket terap dan kus menyerahkan lhu kepada konsumen lhu lhu terap dan diterima terbungkus konsumen nomor sop sop dishes tgl. pembuatanpembinaan, bimbingan dan pengawaswaktu kota banjarmasininaan, bimbingan dan pengawasan pelayanan sop pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pelayanan kefarmasian dan pangan kegiatan kabid kasi kepala dinas keterangan ker staf kesehatan kelengkapan waktu output memerintahkan kasi untuk melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pelayanan kefarmasian dan dpa dan rencana menit rencana kerja kerja pangan memerintahkan staf menyiapkan bahan untuk pembinaan, bimbingan dan pengawasan pelayanan kefarmasian dan rencana kerja menit kencana isi ian menyiapkan bahan untuk pembinaan, bimbingan dan disposisi, bahan pengawasan pelayanan kefarmasian dan pangan dan rencana kerja, jam aan menyerahkan kepada kasi buku pedoman melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pelayanan kefarmasian dan pangan dan melaporkan hasilnya bahan hari laporan hasil kepada kabid pelaksanaan memeriksa data hasil pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan laporan hasil pengawasan pelayanan kefarmasian dan pangan dan laporan hasil jam kegiatan, diskusi menyerahkannya kepada kasi untuk ditindak lanjuti kegiatan memerintahkan staf untuk pendokumentasian laporan hasil laporan hasil kegiatan,disposisi menit kegiatan diskusi mendokumentasikan data hasil pembinaan, bimbingan dan laporan hasil arsip laporan pengawasan pelayanan kefarmasian dan pangan. kegiatan, disposisi jam keg, bukti dokumen sop pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar rujukan serta sop dishes peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sop dishes pelayanan kesehatan dasar pemantauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta peningkatan mutu pelayanan sop dishes kesehatan dasar dan rujukan sop dishes kesehatan dasar dan rujukan 'oe sop 21o dis kes sop prosedur pembuatan rencana kerja anggaran sop dishes seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sop dishes sop lomba posyandu kader aktif pubs lss ' \| ne,
na. patbep perundangan kabar. hukum joo) kera skusubbag pemandangan \| ) kabar. hukum kepala skpktp seluruh ahli waris dan ktp saksi..kasubbag peradangan kabar. hitam kep tan kesanbadoo) kabar. hukum kepaleskpp:silsilahilsilah waris yang telah terealisasi kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan. fkkasubtag, perundangan kabar hukum \|oo kepala skpd )' kasubbng perundangan kabar hutan kapanip kasi pelayananne,uasa waris dan memakai format nn,surat kuasa warisuasa waris oointi jaringan internet bem menata kepala kpd tapti kepala skp' 'kecamat.09u78kasubbag, perundangan kabar. hukum kepala skpd tan mpikomponen tran persyaratan asli surat pengantar nikah yang ditandatangani lurah. foto copy ktp mempelai pas photo 3x4 (berwarna) lembar akta perceraian (bagi janda duda cerai hidup) surat kematian akta kematian (bagi janda duda cerai mati). surat rekomendasi nikah dri kua domisili kalau tempat tinggalnya sesuai ktp tidak berada wilayah kerja kua yang akan dipakai untuk menikah. surat keterangan wali. surat keterangan kesehatan cpw calon pengantin wanita) apabila adangantar nikahpengantar nikahngundang undang nomor tahun tentang perkawinan. penanganan pengaduan, saran dan masukperadilan agamaj cusunan keluarga yang telah legalisasi dan menyerahkan kepada pemohon dengan bukti tanda terima serta mengarsipkan. pelayanan produk pelayanan legalisasi susunan keluarga 'tentang pensiunan pegawai dan pensiunan janda duda pegawai. peraturan pemerintah( mohamba endapan kabar naa kan idi kasi pipserta mengembalikan kepada kasi piptidak mamputidakasobbag perundangan kabar. hukum oo) kepal skp doo )pelayanan kabar, rokan of kepala seedinformasi dan pengaduan agenrekomendasi surat keterangan tidak mampu pelayanan legalisasi permohonan perizinan imb, ho, izin penumpukan, izin prinsip, tower dan lainnyaaud pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh camat. dalam hai camat tidak berada tempat, camat dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada kepada pejabat yang membidangi. kasubbag. perundangdari ang bersangkutasurat keterangan tidak mampu. jfu seksi pip melaksanakan perintah kasi pip membuat surat keterangan tidak mampu dan meneruskan kepada kasi pip. kasi pip memeriksa dan mengoreksisurat keterangan tidak mampu, membubuhkan para dan meneruskan kepada camat. camat menandatangi surat keterangan tidak mampuberkas kepada petugas loket. petugas loket menyerahkan surat keterangan tidak mampu kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan. pelayanantvsperizinan imb, ho, izin penumpukan, izin prinsip daurat permohonan isian formulir baik imb, ho, izin penumpukan, izin prinsip dan tower foto copy ktp pemohon, dan ktp saksi saksi batas. foto copy bukti kepemilikan tanah dan surat kuasa jika pemohon bukan pemilik tanah. surat pernyataan tanah tidak bermasalah bermaterai rp. foto copy lunas pbb tahun berjalalegalisasi permohonan perizinan imb, ho, izin penumpukan, izin prinsip dadan memakai format legalisasi permohonan perizinan imb, ho, izin penumpukan, izin prinsip dan tower dan meneruskan kepada camat. camat menandatangi format legalisasi legalisasi permohonan perizinan imb, ho, izin penumpukan, izin prinsip dan towerserta membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada petugas loket. petugas loket menyerahkan permohonan legalisasi permohonan perizinan imb, ho, izin penumpukan, izin prinsip dan tower yang telah tan tak bukti tanda terima dan mengarsipkan. pelayanan izin penumpukan, izin prinsip dan towertentang pengelolaan lingkungan hidupota banjarmasin nomor tahun tentang retribusi izin mendirikan bangunperaturan daerah kota banjarmasin nomor tahun tentang izin mendirikan bangunan peraturan daerah kota banjarmasin nomor tahun tentang retribusi izin ganggukasubbag perundangan kabar. hukum kepala skpdroses no\| komponen uraianroposal, jika tidak lengkap dikembalikan kepada kasi pipsurat proporsal serta mengembalikan bad kepada kasi pip. kasi pip memerintahkan kepada jfu seksi pip untuk penomoran. jfu seksi pip mencatat, memberikan nomor dan tanggal membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada petugas loket. petugas loket menyerahkan proposal ang telah legalisasi kepada pemohon. pelayanan produk pelayanan legalisasi proposalhematasea kej tentu, dan atau fasilitas:kasubbag. perundangan l. kibar hakan kepala skpjo kepala skpd nasifotokopi ktp kartu keluarga pelapor fotokopi kartu keluarga yang memuat identitas almarhum almarhumah asli surat keterangan kematian yang ditandatangani lurahkematiankematitecane,kasubbag. perundangan kabar. hukum kepala skpd) iwafotokopi ktp kartu keluarga pemoho. jfu seksi pip melaksanakan perintah kasi pip menyiapkan rekomendasi dispensasi nikah dan meneruskan kepada kepala seksi pip. kasi pip. camat menandatangi rekomendasi dispensasirekomendasi dispensasi nikah kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan. pelayanan biaya tarif rp. tidakdikenakanbiaya kasubbag perundangan kabar. hukum too kepala skpd ) adatentang perkawinmenteri ca)persyaratan proposal dari pemohon surat keterangan dari kelurahan fotokopi ktp pemoho. jfu seksi pip melaksanakan perintah kasi pip menyiapkan rekomendasi paud dan meneruskan kepada kepala seksi pip. kasi piprekomendasi paud, membubuhkan para dan meneruskan kepada camat. camat menandatangi rekomendasi paudrekomendasi paud kepada pemohon. pelayanan produk pelayanan rekomendasi pau. pemandangan kabar, hukum oo) kepala8 kpd bea raanij. lip sanyammnsin vas muhammad thamrin kasubbag perundangan kabagflykun kepala skpd o )kasubbag, perundangan \| ) kabar hukum kepala skpdnan muhammad thamrita lampiran peraturan walikota banjarmasin nomor tahun tentang standar pelayanan publik pada kecamatan kota banjarmasipersyaratan persyaratan surat pengantar dari dan rw. surat keterangan pindah dari kelurahan. fotokopi ktp dan kartu keluargaserta mengembalikan kepada kasi pip. kasi pip memerintahkan kepada jfu seksi pip untuk melakukan registrasi. petugas loket jfu seksi pip teregistrasi (mencatat, memberikan nomor dan tanggal serta membubuhkan stempel) dan menyerahkan pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan. pelayanan biaya tarif ( rp. tidakdikenakanbiaya penanganan secara lisan pengaduan, saran dan langsung melalui kepala seksi pelayanan informasi dan pengaduan nomor telepon pengaduan masing masing kecamatan.np,ng) buku administrasi pencatatan lemari arsip rak arsip penanganan pengaduan, saran dan masukan perundangan kabar. hukumdibidang tugasnya. adanya jaminan bebas dari praktek kkn. na,tenun tee
stang nelnnss pan walikota banjarmasin provinsi kalimantan selatan peraturan walikota banjarmasin nomor 103mbali kelembagaan unit pelaksanaan teknisorganisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas dan bad) kepri skp tag lux atbag perundangan kepala skpdan badandinas pendidikan adalah dinas pendidikan kota banjarmasin, dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kota banjarmasin:::: dinas lingkungan hidup adalah dinas lingkungan hidup kota banjarmasin, kepala skpd dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarmasin,dinas perhubungan adalah dinas perhubungan kota banjarmasinadalah dinas perdagangan dan perindustrian kota banjarmasin, badan keuangan daerah adalah badan keuangan daerah kota banjarmasin,: kecamatan adalah kecamatan pada pemerintah kota banjarmasin, kelurahan adalah kelurahan pada pemerintah kota banjarmasin. bab pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk unit pelaksana teknis dinas dan badan.:danlaboratorium kesehatan: unit pelaksana teknis puskesmas nelayan dalam: unit pelaksana teknis puskesmas terminal: xasubbap. perundangan kabar hakan haku nmr teknis puskesmas kayu tani, unit pelaksana teknis puskesmas gadang hanyar, unit pelaksana teknis puskesmas cempaka besar, unit pelaksana teknis puskesmas beruntung jaya, unit pelaksana teknis puskesmas teluk tiram, unit pelaksana teknis puskesmas sirih baru, unit pelaksana teknis puskesmas cempaka putih, unit pelaksana teknis puskesmas sungai jinnah, unit pelaksana teknis puskesmas paman, unit pelaksana teknis puskesmas sei mesa, unit pelaksana teknis puskesmas alalak tengah, unit pelaksana teknis puskesmas sungai biru, unit pelaksana teknis puskesmas kuil raya, unit pelaksana teknis puskesmas pelabuhan, unit pelaksana teknis puskesmas teluk dalam, unit pelaksana teknis puskesmas pemutus dalam, unit pelaksana teknis puskesmas alalak selatan, unit pelaksana teknis puskesmas banjarmasin indah, unit pelaksana teknis puskesmas nelayan timur, unit pelaksana teknis puskesmas rekaman, unit pelaksana teknis puskesmas karang mekar, unit pelaksana teknis puskesmas november, unit pelaksana teknis puskesmas peraturan raya, dan unit pelaksana teknis puskesmas pemutus baru, dinas pekerjaan umum dan penataan ruangdan pemeliharaan jalan kecamatan banjarmasin utara, dan unit pelaksana teknis pelayanan peralatan. dinas perumahan dan kawasan permukiman unit pelaksana teknis pelayanan rumah susun dan sewa. dinas ketahanan pangan,dan unit pelaksana teknis balai benih hortikultura. kasubbag perundangan kabar. hukum j7 kepala skpd dinas lingkungan hidup: unit pelaksana teknis pelayanan laboratorium lingkungan., dan unit pelaksana teknis kebersihan kecamatan banjarmasin utara,na) banjarmasin barat, dan unit pelaksana teknis pelayanan kependudukan kecamatan banjarmasin utara. dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakatdan unit pelaksana teknis pelayanan keluarga berencana kecamatan banjarmasin utara. dinas perhubungan: dan unit pelaksana teknis pelabuhan dan penyeberangan dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja unit pelaksana teknis balai latihan kerja. dinas perdagangan dan perindustrian unit pelaksana teknis balai pelayanan kemetrologian. unit pelaksana teknis pelayanan pasar sektor unit pelaksana teknis pelayanan pasar sektor ii: dan unit pelaksana teknis pelayanan pasar sektor iii. kepala skpd il. badan keuangdan unit pelaksana teknis dinas pendapatan daerah kecamatan banjarmasin utara. badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan bagan dan struktur upt dinas dan badfungsi dan susunan organisasi bagian pertama unit pelaksana teknis sanggar kegiatan belajar unit pelaksana teknis sanggar kegiatan belajarwalikota. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pelaksana teknis sanggar kegiatan belajar mempunyai fungsi pembangkit dan penumbuhan keamanan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar membaca,tas saling pembelajaran, pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, kasula perundangan kabar, hukum kepala skpd dalam bidang pendidikan luar sekolah, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksanaan pendidikan luar sekolah: pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis sanggar kegiatan belajar terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian kedua ne, unit pelaksana teknis pendidikan kecamatan unit pelaksana teknis pendidikan kecamatanpendidikan kecamatan mempunyai tugas pokokpada unit pelaksana teknis pendidikan kecamatan mempunyai fungsi penyusunan program kerja unit: cc.: pemantauan dan mengadakan evaluasinitkepala skpd susunan organisasi unit pelaksana teknis pendidikan kecamatan terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian ketiga unit pelaksana teknis gudang farmasi (l) unit pelaksana teknis gudang farmasigudangtersebut pada unit pelaksana teknis gudang farmasi mempunyai fungsi perencanaan, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas dilingkungan unit, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan: pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis gudang farmasi terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian keempat unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan adalah unit pelaksana rang palang mata spsenatan,penunjang, pemeriksaan sampel kesehatan lingkungan, dan pemeriksaan yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan lainnya). untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan mempunyai fungsi pelaksanaan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi, pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kimia dan patologi: pelaksanaan sistem rujukan laboratorium: pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian kelima unit pelaksana teknis puskesmas unit pelaksana teknis puskesmasunit pelaksana teknisre membeli adu.dar: pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis puskesmas terdiri dari sub bagian tata usaha: kelompok jabatan fungsional. bagian keenam unit pelaksana teknis swakelola pemeliharaan jalan (l) unit pelaksana teknis swakelola pemeliharaan jal, melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan secara swakelola,, menginventaris dan melaporkan secara berkala tentang keadaan jalan serta penanganannya, f .:, pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan man mama monaco lte. tanaian ketujuha.:kasubbag pemandangan kabar, hukum kepala skpd sub bagian tata usaha: kelompok jabatan fungsional. bagian kedelapan unit pelaksana teknis pelayanan peralatan unit pelaksana teknis pelayanan perallayanan peralatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas bidang teknis operasional peralatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pelayanan peralatan mempunyai fungsi penyusunan program unit pelayanan peralatan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas, penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, penyelenggaraan tugas lain yang diberikan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis pelayanan peralatan terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian kesembilan unit pelaksana teknis pelayanan rumah susun dan sewa unit pelaksana teknis pelayanan rumah susun dan sewa adalah unit pelaksana teknis dinas perumahan dan kawasan permukimumahan dan kawasan permukimkanibal pera neuter rupa isa::,ian kesepuluh unit pelaksana teknis tempat pendaratan ikan unit pelaksana teknis tempat pendaratankepala skpd bagian kesebelas unit pelaksana teknis rumah potong hewan unit pelaksana teknis rumah potong hewrumah potong hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pemotongan hewan dan penyediaan daging asuh (aman, sehat, utuh dan halal). untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pelaksana teknis rumah potong hewrumah potong hewan, mengkoordinasikan dan menyusun pedoman petunjuk teknis prosedur dan sistem proses kegiatan pemotongan, cc. pembinaan, pemeliharaan pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan, pengawasan terhadap kebersihan lingkungan rumah potong hewan, pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis rumah potong hewan terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian keduabelas unit pelaksana teknis poliklinik hewan dan kebun binatang mini unit pelaksana teknistugas dinas dibidang kesehatan hewan dan pemeliharaan satwa serta memfasilitasi kebun binatang dan pengembangannya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pelaksana teknis poliklinik hewan dan kebun binatang mini mempunyai fungsi: perumusan program kerja meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan poliklinik dan kebun binatang mini, kasubbag. pemandangan kabar. hukum kesia skpd pembinaan, pemeliharaan pemanfaatan fasilitas poliklinik hewan dantempat pelayanan dibidang kesehatan hewan tempat fasilitasi kebun binatang yang representative bagi hewan satwa dan bagi masyarakat, sebagai tempat rekreasi dan pendidikan bagi masyarakat dengan tari yang murah, pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis poliklinik hewan dan kebun binatang mini terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian ketigabelas unit pelaksana teknis balai benih ikan unit pelaksana teknis balai benihbalai benih ikan mempunyai tugas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pelaksana teknis balai benih ikangelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis balai benih ikan terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. kasubbag, perundangan kabar. hukum ) kepala skpd uni bagian keempatbelas nit pelaksana teknis balai benih holtikultura unit pelaksana teknis balai teknis dinas ketahanan panas pete ura adalah unit pelaksana seorang kepala yang berkedudukan dib dipimpin oleh bawah dan bertani kepada kepala dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. awal unit pelaksana teknis balai melaksanakan produksi ben .benih hortikultura mempunyai tugas perbenihan. pengembangan teknologi serta informasi untuk melaksanakan gas sebagaimana tersebut pad pada pelaksana teknis balai benih hortikultura mempunyai fungsi. unit penyusun pon program penyediaan dan produksi benih tanaman nd) penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura: pusat informasi teknologi tanaman hortikultura, tempat pelatihan tanaman hortikultura: pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis balai benih hortikultura sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian kelimabelas unit pelaksana teknis pelayanan laboratorium lingkungan unit pelaksana teknis laboratorium lingkunglaboratorium lingkungan mempunyai tugas menyiapkan renata, pelaksanaan dan pelaporan pengujian dan atau kegiatan laboratorium lingkungan baik secara administrasi maupun teknis serta pengembangan sumber daya laboratorium untuk mencapai! mutu dan pengujian dan atau sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan mempunyai fungsi pelaksanaan pengujian dan atau kalibrasi, pelaksanaan perencanaan pengujian dan atau kalibrasi serta hasil evaluasi, choubbaperandangan kobar hukum kepala skpd) aro perencana: peningkatan profesionalisme staf laboratorium sehingga mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas sesuai uraian kerjanya, pemberian pelayanan yang prima terhadap pelanggan dengan mutu yang terjamin. m4) susunan organisasi unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian keenambelas unit pelaksana teknis pelayanan pengelolaan sampah unit pelaksana teknis pelayanan pengelolaan sampahpelayanan pengelolaan sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengelolaan sampah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pelaksana teknis pelayanan pengelolaan sampah mempunyai fungsi penyusunan program kerja meliputi kegiatan pemanfaatan, pemusnahan, pengolahan dan penimbangan sampah, mengkoordinasikan dan penyusunan pedoman petunjuk teknis prosedur dan sistem proses pengelolaan sampah: cc. pembinaan dan pemeliharaan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas kerja pengelolaan sampah, pengawasan, pendataan volume sampah yang masuk tempat pembuangan akhir: pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis pelayanan pengelolaan sampahoo kepala skpd bagian ketujuhbelasa.:ian kedelapanbelas unit pelaksana teknis pelayanan kependudukan kecamatan unit pelaksana teknis pelayanan kependudukan kecamkasubbag perundangan kabar. hukum kepala skpd lon unit pelaksana teknis pelayanan kependudukan kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menghimpun data serta persyaratan persyaratan yang ditentukan didalam pelayanan pembuatan dan ktp. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pelaksana teknis pelayanan kependudukan kecamatan mempunyai fungsi penyusunan program pelayanan kependudukan pada tingkat kecamatan, penerimaan dan pengolahan berkas dan ktp sebagai syarat penerbitan dan ktp: cc. pelayanan mobilitas dan mutasi kependudukan antar kecamatan, pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi pembuatan dan ktp melalui sistem line komputer atau secara manual, pengelolaan urusan ketatausahaan. m4) susunan organisasi unit pelaksana teknis pelayanan kependudukan kecamatan terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian kesembilanbelas unit pelaksana teknis pelayanan keluarga berencana kecamatan unit pelaksana teknis pelayanan keluarga berencana kecamatangendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat. unit pelaksana teknis pelayanan keluarga berencana kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dan meneruskan kebijaksanaan dinas untuk mendukung program dari tingkat kota tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pelaksana teknis keluarga berencana kecamatan mempunyai fungsi penyusunan program keluarga berencana pada tingkat kecamatan:jhasubbag, perundangan kabar. hukum kepala skpd lho pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis pelayanan keluarga berencana kecamatan terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian keduapuluh unit pelaksana teknis pelayanan terminal unit pelaksana teknis pelayanan terminaltersebut pada pada unit pelaksana teknis pelayanan terminal mempunyai fungsi pelayanan kendaraan umum angkutan kota dan pedesaan, pelayanan kendaraan angkutan antar kota dalam provinsi akbp), pelayanan kendaraan angkutan kota antar provinsi akan), pelayanan kendaraan angkutan lintas batas negara, penertiban dan pengawasan angkutan penumpang, pemeliharaan fasilitas terminal, pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis pelayanan terminal terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian keduapuluhsatu unit pelaksana teknis pelayanan pengujian kendaraan bermotor unit pelaksana teknis pelayanan pengujian kendaraan bermotopesta permanen kebigiekaa ken untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor mempunyai fungsi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan akreditasi dan sarana uji, pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian keduapuluhdua unit pelaksana teknis pelayanan parkir (l) unit pelaksana teknis pelayanan parkiarkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perparkiran. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pelayanan parkir mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan parkir umum: pelaksanaan pelayanan parkir khusus, cc. penagihan dan pengawasan terhadap kawasan parkir: penertiban terhadap kawasan parkir, pembinaan kepada para pengelola parkir, pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis pelayanan parkir terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian keduapuluhtiga unit pelaksana teknis pelabuhan dan penyeberangan unit pelaksana teknis pelabuhan dan penyeberanganape mental stt alb unit pelaksana teknistersebut pada unit pelabuhan dan penyeberangan mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap sarana dan prasarana wilayah pelabuh jurnal): dan pengawasan fisik kapal terhadap kegiatan bongkar muat dan stabilitas kapal. susunan organisasi unit pelaksana teknis pelabuhan dan penyeberangan terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian keduapuluhempat unit pelaksana teknis balai latihan kerja unit pelaksana teknis balai latihan kerja adalah unit pelaksana teknis dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja. unit pelaksana teknis balai latihan kerja mempunyai tugaspada unit pelaksana teknis,unit pelaksana teknis balai latihan kerja terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian keduapuluhlima unit pelaksana teknis balai pelayanan kemetrologian unit pelaksana teknis balai pelayanan kemetrologianbalai pelayanan kemetrologian mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan kemetrologian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pelaksana teknis balai pelayanan kemetrologian mempunyai fungsi penyusunan program, pengawasan dan pengendalian kemetrologian, pemeriksaan dan pengujian standar masa timbangan, ukuran arus panjang dan volume, pemantauan dan pengawasan serta pemeriksaan penggunaan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus, pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kemetrologian. pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi unit pelaksana teknis balai pelayanan kemetrologian terdiri dari sub bagian tata usaha: kelompok jabatan fungsional. bagian keduapuluhenam unit pelaksana teknis pelayanan pasar sektor ii, iii (l) unit pelaksana teknis pelayanan pasar sektor ii, iiipelayanan pasar sektor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa kawasan pasar. kasubbag pemandangan kabar, hukum to kepala skpd untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pasar sektor ii,:walikotalaksana teknis pelayanan pasar sektor ii, iii terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagian keduapuluhtujuh unit pelaksana teknis pendapatan daerah kecamatan unit pelaksana teknis pendapatan daerah kecamatan adalah unit pelaksana teknis badan keuangbadan keuangan daerah. unit pelaksana teknis pendapatan daerah kecamatan mempunyai tugas membantu sebagian tugas badanpendapatan daerah kecamatan mempunyai fungsi , pelayanan pembayaran dibidang perpajakan daerah tingkat kecamatan, kesbbap peradangan perundangan kabar. hukum ji kepala skpd penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan penagihan dibidang perpajakan daerah tingkat kecamatan: pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak pajak daerah: pengelolaan urusan ketatausahaan:apatan daerah kecamatan terdiri dari sub bagian tata usaha: kelompok jabatan fungsional. bagian keduapuluhdelapan nd) unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan adalah unit pelaksana teknis badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan. unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara asn) dilingkungan pemerintah kota banjarmasin. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada unit pelaksana teknisteknis dan kepemimpinan, penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, pengelolaan urusan ketatausahaan. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas, aanidikan dan pelatihan terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. ksttptemtoma ketiga ken pomesncpra rename seng s setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan nbsp secara berkala. bab jabatan struktural unit pelaksana teknis kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon iv.a kepala sub bagian tata usaha unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon iv.b kasubbag. perundangan kabar. hukum jo kepala skpdrumusan tugas dan fungsi unsur unsur organisasi masing masing unit pelaksana teknis akan ditetapkan tersendiri dengan keputusan walikota. unit pelaksana teknis yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, ran dilakukan penyerangan dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.vx. keibad jar kepala skpd bea beawalikota banjarmasin, menimbang bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima dinas perindustrian dan perdagangan, perlu disusun standar pelayanan pada dinas perindustrian dan perdagangperindustrian dan perdagangan jari asin nomor tambahan lembaran daerah kota banjarmasin nomor sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah tentang peraturan daerah kota banjarmasin arahan tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat kota banjarmasin lembaran daerah banjarmasin tahun nomor ota memutuskan menetapkan pera turun walikota standar pelayanan pada dan pemain tentang dagangan kota banjarmasin rian dan kasubbag pemandangan kabar hakan kepala skpd bab ketentuan umum in, yang dimaksud dengan dalam peraturan walikota in, sin, pemerintahan oleh daerah adalah dalah penyelenggaraan urusan menurut asas pemerintahan dan dewan perwakilan romi seluas luasnya dalam pemerintah lae pembantuan dengan prinsip lon dan lik indon data dan prinsip negara kesatuan rena masin beserta perangkat daerah rah adalah walik pemerintah dae pemerintahan daerah, sebagai unsur penyelenggara banjarmasin: kota kepala daerah adalah dinas perindustrian dan pedagang kepala dinas adalah kepala kota perd. gan sekretaris adalah sekretaris dinas perindustrian dan akan kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas perindustrian bea adalah kepala upt pada dinas perindustrian dan perdagangan. dan kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada dinas perintis kota bandara keadaan adalah kepala seksi pada dinas perindustrian dan perdagangan kota banjarmasin naa pan petugas rindustrian dan perdaganganat izin usaha toko modern sium adalah surat izin yang dikirimkan kepada pelaku usaha toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri swalayan yang store, hypermarket, grosir yang berbentuk permulaan. rekomendasi tanda daftar gudang tdg merupakan pernyataan persetujuan penolakan unit mendapatkan tanda daftar gudang tdg yang diajukan oleh pelaku usaha bidang perdagangan kepada bp2tpm, yang mendaftarkan tempat penyimpanan barang dagangannya sebagai kewajiban pelaku usaha dibidang sebagaimana amanat tahun tentang perdagangan. rekomendasi part merupakan pernyataan persetujuan penolakan kepada pelaku usaha perdagangan kayu antar pulau untuk mendapatkan pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar yang dikeluarkan kementrian perdagangan ri. rekomendasi sup merupakan pernyataan persetujuan penolakan kepada pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol golongan dan atau tai segi distribusi dan penjualannya diajukan oleh pelaku usaha kepada surat tanda pendaftaran perdagangan bokor sir, selanjutnya disebut http bokor si?2g. perundangan kobar hoku kepala skpd berita acara pemeriksaan angka pengenal impor bap api adalah dokumen berita acara angka pengenal impor untuk mendapatkan angka pengenal impor.rekomendasi iui dti adalah memberikan persetujuan untuk diterbitkan ijin usaha industri untuk usaha menengah dan tanda daftar industri, untuk industri kecil setelah dilaksanakan peninjauan lokasi usaha industri dan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. pelayanan tera tera ulang http (ukuran takaran,timbangan dan perlengkapannya) adalah pembubuhan tanda tera tera ulang pada semua jenis timbangan, takaran oleh tenaga yang berhak setelah dilakukan pemeriksaan tentang kebenaran alat tersebuindustrian dan perdagaindustrian dan perdagang,industrian dan perdagangan kota banjarmasin, meliputi: pelayanan penerbitan start ijin usaha toko modern sium) pelayanan pemberian rekomendasi surat ijin usaha minuman beralkohol sup mb) pemberian rekomendasi tanda daftar gudang tdg) pelayanan pemberian berita acara pemeriksaan surat ijin usaha perdagangan bahan berbahaya pelayanan pemberian rekomendasi perdagangan kayu antar pulau terdaftar part) pelayanan pemberian bap angka pengenal impor api) pelayanan pemberian http bokor sir pelayanan penerbitan rekomendasi tdi iui pelayanan tera tera ulang ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya http) bab komponen standar pelayanan komponen standar pelayanan meliputi2 (dua) bagian komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses dalam penyampaian pelayanan (service delivery) yaitu: persyaratan pelayanan:(manufacturing): jumlah pelaksana:perindustrian dan perdagaindustrian dan perdagakota banjarmasin tahu nomor lampirpelayanan penerbitan surat izin usaha toko modern sium) komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service deliver oli kapoor tata persyaratan persyaratan supp dan utm melampirkan dokumen: photocopy ktp penanggung jawab photocopy npp badan hukum photocopy surat izin prinsip dari walikota hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang copy surat izin gangguan ho) np, copy surat izin mendirikan bangunan imb): copy ktp penanggung jawab copy npp penanggung jawab atau badan usaha copy surat izin gangguan ho) ne, copy surat izin mendirikan bangunan imb) copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya dan atau pendaftarannya mnc tenun andika berkas dokumen permohonan bentang pas abi memenuhi syarat administrasi dan aha mnnkcet ltd menangis real pltsampai diterbitkannya surat ijin usaha toko modern petugas memberikan tanda terima pengambilan sium pelayanan peditepeayanan surat tah usaha toko mederen yasan dasar hukum undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perdagangakasbbeg perudngh kabin katun ken skp dat per tentang pedoman tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. peraturan daerah kota banjarmasinwalikota kota banjarmasin nomor tahun tentang lsarana dan sarana dan prasarana prasarana, dan ruang tunggu atau fasilitas nomor antrian televisi, kepala seksi pelaksana perdagangan dalam negeri beserta staf, oen san ngyang scr den internal m yang berkompeten sesuai bidangnya adanya kepastian bebas dari kkn tidak diskriminatif jaminan sium tubuh tandatangan asli dan dicap keamanan dangp)rekomendasigramminuman beralkohol mekanisme,ng,ne, beralkoholpekerja kota kep kerja sejak diterimanya pengaduan. pengaduan sesuai dengan maan ange kumparan dasar hukum keputusan presiden nomor tahun tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol peraturan menteri perdagangan nomor m deg per tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan dan pengendalian minuman beralkohol sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor dag per peraturan daerah prov. kalsel nomor tahun tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol ne) peraturan daerah kota banjarmasin nomor tahun tentang pengawasan dan pengendalian penjualan beralkohol kota banjarmasin peraturan walikota kota banjarmasin nomor tahun tentang petunjuk pelaksanainternal jumlah pelaksana enam) orang waktu layanan adanya kepastian persyaratan, jaminan peran proses, prosedur dan sumber daya manusiasup minuman beralkohol) keamanan dan tubuh tandatangan asli dan dicap keselamatan pelayanan evaluasi kinerja melalui survey kepuasan layar dengn cara setiap pemohon jambi pelaksana nomor antrian akan diberikan rhoma ketika given kepuasan masyarakat untukantong perundangan kabar hutan ) kepala skpd pelayanan pemberian rekomendasiurban persyaratan foto copy ktp pemilik atau penanggungjawab perusahaan yang berwarganegara indonesia foto copy paspor dan keterangan izin tinggal sementara bagi penanggungjawab. perusahaan jasa pergudangan yang berwarganegara asing. foto copy akte pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum. foto copy izin prinsip penanaman modal untuk gudang bagi perusahaan penanaman modal asing. foto copy imb gudang foto copy surat keterangan tempat usaha satu) foto copy perjanjian sewa menyewa gudang khusus untuk gudang dengan status sewa foto copy surat ijin usaha perdagangan sup) foto copy tanda daftar perusahan tdp pas foto ukuran sebanyak lembarnp,produk pelayanan rekomendasi tanda daftar gudangkini tetnrol komen gran dasar hukum undang undang nomor tahun tentang pergudangan undang undang nomor tahun tentang perdagangan peraturan menteri perdagangan nomor m dag per tentang penataan dan pembinaan gudang kepala seksi pelaksana perdagangan dalam negeri beserta staf oleh atasan langsung secara berjenjang internaltanda daftar gudang tubuh tandatangan keamanan dpelayanan pemberian berita acara pemeriksaan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery rata komponenbahan bahaya, mekanisme pemohon datang kantor dinas dan prosedurallaksanakan bap lokasi petugas memberikan tanda terima pengambilan bap penerbitan bap sup bahan berbahaya pelayanan biaya tari nol rupiah produk pelayanan bap sup bahan berbahayalae anata koordinasiperaturan menteri perdagangan dag per tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan .dag per tentang pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan berbahayaer pelaksana perdagangan dalam negeri beserta staf internal pelaksanabap sup bahan berbahaya.) pelayanan pemberian rekomendasi perdagangan kayu antar pulau terdaftar part) komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service deliver: ref kemaren gran persyaratan foto copy ktp direktur foto copy akte pendirian perusahaan foto copy surat ijin usaha perdagangan sup foto copy tanda daftar perusahan tdp foto copy surat gangguan ho) foto copy satu foto copy npp foto copy surat pengakuan sebagai part dari direktorat jenderal perdagangan dalam negeri untuk yang memperpanjang) menyampaikan laporan realisasi pengangkutan antar pulau setiap bulan kepada diperindah kota banjarmasin untuk yang memperpanjang sistem, pemohon datang kantor dinas np, mekanisme dan perindustrian dan perdagangan kota prosedurdan rekomendasi pelayanan produk pelayanan pek mendaki perdagangan kayu antar pulau terdaftar parmelalui telephone kasobbeb pemandangan oo) kebal. hukum f7. penamganamhmen umam dasar hukum surat keputusan bersama menteri kehutanan, menteri perhubungan dan menteri perindustrian dan perdagangan nomor km. tahun ptr.ii dan nomor mpp i tentang pengawasan pengakuan kayu melalui pelabuhan surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan mpp kep tanggal pebruari tentang pedagang antar pulauperdagangan kayu antar pulau keamanan dan terdaftar part tubuh tandatangan keselamatan asli dan dicap basahbanana ena pelayanan pemberian bap angka pengenal impor api) komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery persyaratan tembusan surat permohonan api kepada kepala dinas perintah kota banjarmasin foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari notaris. foto copy surat keterangan tempat usaha satu). foto copy surat izin usaha perdagangan sup). foto copy tanda daftar perusahaan tdp). foto copy nomor pokok wajib pajak npp) perusahaan atau perseorangan dan penanggungjawab. pas photo terakhir (dua) lembar ukuran 3x4cm. foto copy ktp atau paspor dari pengurus atau direksi perusahaan. sistem, mekanisme pemohon datang kantor dinas perintah dan proseduralapi pelayanan produk pelayanan bap angka pengenal impor api:perindagbanjarmasinggmail.comkasubbag. pemandangan fo ) kabar hukum\| hns pa.mol komponen utan dasar hukum undang undang republik indonesia tahun tentang perdagangan peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor dag per tentang ketentuan angka pengenal impor api)ketentuan angka pengenal impor api).ketentuan angka pengenal impor api)keamanan dan pemberian bap angka pengenal impor api)ets formulir survey kepuasan masyarakat donbogpematnga kang eta isbat st surat tanda pendaftaran pedagang bahan olahan komoditi ekspor standard indonesia rubber( stop bokor sir) komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses. penyampaian pelayanan (service deliver komponen urai persyaratan surat permohonan penerbitan http bokor sir. foto copy ktp. pas photo (dua) lembar ukuran cm. surat pernyataan pelaku usaha pedagang informal.petugas memberikan tanda terima pengambilan http bokor sir penerbitan http bokor sir pelayanan produk pelayanan http bokor sir ' 'cc.amore urat dasar hukum undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perdagangan. keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia nomor mpp kep tentang pengawasan mutu secara wajib sni club rubber standard indonesia rubber. peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor dag per tentang pengawasan mutu bahan olahan komoditi ekspor bokor sir) yang diperdagangkan peraturan direktorat jenderal perdagangan luar negeri nomor dag perpengawasan oleh atasan langsung secara berjenjangpemberian http bokor sirsp, cepat penerbitan rekomendasi tanda daftar industri izin usaha industri komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service deliver mama bp2tpm yang disampaikan dinas perintah kota banjarmasinbea perluasan penanganan mekanisme penyampaian pengaduan saran pengaduan saran dan masukan dan prosedur pengaduan disampaikan secara tertulis melalui: ne, kotak aduan dan saran emailakan ditindak lanjuti dengan cara cek data kembali koordinasi dengan pihak yang terkait respon pengaduan paling lambat hari kerja sejak diterimaefosamara man dasar hukum undang undang nomor tahun tentang perindustrian peraturan menteri perindustrian m ind per tentang ketentuan dan tata cara pemberian iui, ijin perluasan dan tdi peraturan daerah kota banjarmasin tahun tentang kewenangan dan tata kelola pelayanan perizinan terpadu satu pintu peraturan daerah kota banjarmasin nomor tahun tentang peraturan atas perda tahun sarana dan saran dan prasarana: prasina, dan atau surat tugas dan fasilitas kendaraan r2 r4 fasilitas pendukung: alamat perusahaan yang jelas dan len: akan kompetensi kepala seksi ikut pelaksana kepala seksi imb kepala bidang industri kepala dinas staf pelaksana pengawasanidukung oleh sdm yang berkompeten dibidang tugasnya adanya jaminan bebas dari praktek kkn tidak diskriminatif keamanan dan dinas perintah keselamatan pelayanan pelaksana langsung terkait kinerja pelayanan. kasubbag perundangan kabar. hutan ) joo kepala skpd pelayanan tera tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya http) kantor. komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service deliver mmm fotokopi ktp lembar) membawa http yang akan diterpa sistem, mekanisme pemohon datang membawa http dan dan prosedur mengajukan permohonan tera tera ulang loket pendaftaran, petugas loket memeriksa berkas dan http apabila lengkap permohonan dicatat dibuka register, pemohon membawa utt nya petugas genera ahli untuk dicek apakah http baik atau tidak, petugas mengecek http kalau baik langsung dibunuh tanda tera,dan kalo tidak baik ditolak dan diberi khusus segitiga. setelah petugas membubuhkan cap tera tera ulang,kemudian pemohon membayar uang retribusi tera tera ulang petugas dan http bisa diambil oleh pemohon. menit (jika tidak ada kerusakan pada pelayanan http penangmedia tersebut diatas akan ditindak lanjuti oleh petugas dengan tahapan:alam dasar hukum undang undang tahun tentang metrologi legal peraturan daerah kota banjarmasin tahun tentang retribusi pelayanan tera tera ulang sarana dan sarana dan prasarana prasarana dan ruang tunggu yang representatif atau fasilitas nomor antrian timbangan digital fasilitas pendukung televisi koran toilet area tanpa asap rokok kompetensi kepala sub.bag tata usaha pelaksana petugas genera ahli genera terampil petugas loket pengawasan pengawasan dilakukan oleh atasan langsung internal secara berjenjang jumlahpelaksana \|3dibidang tugasnya. adanya jaminan bebas dari praktek kkn tidak diskriminatif jaminan http dibubuhi tanda tera sah tahun yang keamanan dan berlaku keselamatan pelayanan evaluasi kinerja melalui survey kepuasan masyarakat pelaksana skm) dengan prosedur: setiap pemohon yang mengambil nomor antrian akan berikan formulir skm untuk diisi, pemohon diminta mengisi formulir setelah selesai pelayanan dan menyerahkanwalikota banjarmasin,walikota banjarmasin, menimbang bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima satuan polisi pamong praja, perlu disusun standar pelayanan pada satuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong praja ubts, peradangan iba maksatuan polisi pamong prajasatuan adalah kepala satuan polisi pamong praja kota banjarmasin sekretaris adalah sekretaris satuan polisi pamong praja kota banjarmasin kecubung peradangan y kateg. hukum \|oo kepada skpd kepala bidang adalah kepala bidang pada satuan polisi pamong praja kota banjarmasin kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada satuan polisi pamong praja kota banjarmasin kepala seksi adalah kepala seksi pada satuan polisi pamong praja kota banjarmasin petugas penerima laporan dan administrasi adalah petugas penerima laporan dan administrasi atau petugas lain yang ditugaskan menerima berkas permohonan pelayanan administrasi satuan polisi pamong praja kota banjarmasin. petugas lapangan adalah petugas lapangan atau petugas lain yang ditugaskan melakukan pengecekan pemeriksaan lapangan satuan polisi pamong prajaplikasi pengaduan masyarakat siapa) adalah pelayanan pengaduan masyarakat menggunakan sistem aplikasi secara online berbasis web. pengaduan masyarakat adalah pelayanan pengaduan masyarakat dengan ny, cara datang langsung kantor satuan polisi pamong praja dengan membawa persyaratan yang sudah ditentuksatuan polisi pamong prasatuan polisi pamong prasatuan polisi pamong praja kota banjarmasin, meliputi: pelayanan pengaduan masyarakat secara online pelayanan pengaduan masyarakat langsung kasubbag perundangan kabar hukum too) kepada skpdpenyampaian pelayanan (service delivery), yaitu: persyaratan pelayan, ng,satuansatuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong prajaumber walikota banjarmasin, . sina diundangkan banjarmasin pada tanggal desember sekretaris banjarmasin, hamil kurang berita daerah kota banjarmasin tahun mta lampiran keputusstandar pelayanan pada satuan polisi pamong praja pelayanan pengaduan masyarakat secara online pengisian pelaporan yang telah disediakan pada website sistem, mekanisme pelapor mengisi form pengisian dan prosedur pelaporan yang telah disediakan pada website operator admin menerima laporan dan ne, langsung menyampaikan informasi kepala seksi untuk ditindaklanjuti kepala seksi menyampaikan laporuntukproduk pelayanan jasa ketertiban umum sistem aplikasi pengaduan masyarakat siapamen kotak aduan dan saran kasubbag perundangan ksbagfukum to kepala skp doo lsatuan polisi pamong ne,prasarana dan atau fasilitastugas lapangan pengawasandibidangnya apabila setelah dilakukan pengecekan lapangan memang terdapat pelanggaran maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku kasubbag perundangan kabar hukum kep skpdpelayanan pengaduan masyarakat langsuulir pengaduan melampirkan fotokopi ktp sistem, mekanisme pelapor mengisi formulir pengaduan ag, dan prosedur petugas penerima pengaduan menerima laporan pengaduan dan menyampaikan informasi kepala seksi untuk ditindaklanjuti kepala seksi menyampaikan laporan pengadunaa pengaduan masyarakakebal hukum kepada skpd kotak aduan dan sarasar hukum peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamongsarana prasarana dan atau ruang tunggu yang representatif dan ber fasilitas fasilitas pendukung ruang tanpa asap rokok toiletnerima laporan dan administrasi petugas lapangan oleh atasan langsung jang jaminan pelayanan diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses prosedur serta didukung oleh sdm yang berkompeten dibidangnya any jaminan bebas kkn apabila terjadi penuh maka akan dilakukan maan, kepada pihak terkait dan review jadwal apabila setelah bana lapangan memang pengecekan elan apat sesuai dengan" mua ditindaklanjuti ran yang berlaku nan nyawalikota banjarmasin, sina kasubbag perundangan kost. dlam apn san ena tahap ata berita acara dengar pendapat (public hearing) standar pelayanan nomor 1w? satpol pp x pada hari ini, selasa, tanggal delapan bulan november tahun dua ribu enam belas aula satuan polisi pamong praja, jl. k.s. tubuh nomor banjarmasin dimulai jam s.d wita. kami yang bertanda satuan polisi pamong praja yang dihadiri oleh masyarakat pengguna jasa layanan instansi terkait serta pejabat struktural dan staf satuan polisi pamong praja, disaksikan oleh ombudsman republik indonesia perwakilan kalsel. dengar pendapat public hearing) menghasilkan kesepakatan sebagai berikut revisi pada draf perhal spp satuan polisi pamong praja kota banjarmasin. penambahan jenis pelayanan pada draf perhal spp satuan polisi pamong praja kota banjarmasin. tangani berita acara kesepakatan dan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau masukan,. satuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong praja menetapkan standar pelayanan yang telah disempurnakan. penerapan standar pelayanan satuan polisi pamong prajasecukupnya dan ditandatangani oleh kepala satuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong praja p17 san hermansyah nah
kia relan daerah kota banjarmasin tahun memutuskan menetapkan peraturan walikota banjarmasi11xkoperasi dan usaha mikro kecil dan menengah kota banjarmasin, sekretaris adalah sekretaris dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah kota banjarmasin, kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah kota banjarmasin, kepala seksi kasubbag adalah kepala seksi kasubbag pada dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dan usaha mikro kecil dan menengahlinik ukm adalah wadah atau tempat pada dinas koperasi dan umkm kota banjarmasin untuk memberikan layanan konsultasi bagi masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengahperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dan usaha mikro kecil dan menengah: kasubbag, perundangan kepala skpdpersetujuan nama dan rekomendasi pembuatan akta pendiriansurat pengantar pembubaran koperasi pelayanan penerbitan ijin usaha simpan pinjam pelayanan surat ijin pembukaan kantor cabang koperasi pendaftaran pembentukan wira usaha baru wub) pelayanan tentang cara memperoleh pembiayaan kur, penyertaan modal, pdb, kemitraan dengan bumn pelayanan rekomendasi untuk mendapat fasilitas permodalan penerbitan sertifikat hasil penilaian kesehatan simpan pinjamkambbap, pera dki liat(l) atas secara bertahap ditetapkan dengan peraturan walikota. kasubbag pemandangan kebal. hukum jo kepala skpd ta. gg, bab viii ketentuan penutup peraturan walikota inisi? berita daerah kota banjarmasin tahun nomor lampiran peraturan walikota banjarmasin nomor: tahun tentang standar pelayanan publik dinas koperasi dan umkm: nobulan rapat pembentukan koperasi: berita acara rapat pembentukan koperasi,, rencana kegiatan usaha koperasi minimal (tiga) tahun kedepan dan rank rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. ne) sistem, pemohon menyerahkan berkas permohonan mekanisme dan ruang klinik pelayanan.masukanwebsite atau disampaikan secara lisan kepada petugas pengaduano urai,kasubbag perundangan kabar hutan kepala skpdmesin ketik rokok formtandaterima cctv guna permohonan menjaga stabilitas daftar permohonan keamanan buku daftar umum alat pemadam kotak saran kebakaran agar) toilet tersedianya genset kompetensi kepala dinas koperasi dan umkm pelaksana kabid kelembagaan koperasi dan ukm kasi hukum dan tatalaksana koperasi dan ukm petugas layanan, dua rangkap akta perubahan anggaran dasar koperasi:tanmaa aan koperasi penanganan mekanisme penyampaian pengaduan, saran dan mas pengaduan, saro wc.mponen ' uraian dasar hukum undang undang tentang pengoperasian,:)mesin ketik akses bagi form tanda terima disabilitas permohonan area bebas asap j . daftar permohonan rokok buku daftar umum cctv guna kotak saran menjaga toilet stabilitas keamanan alat pemadam kebakaran agar) tersedianya genset pelaksana kabid kelembagaan koperasi dan ukm kasi hukum dan tatalaksana koperasi dan kafutosg, perdagangan kebun. hukum il. kenliskro id. petugas layanan oopelaksana. atasan secara berjenjang dan periodik,pelayanan permintaan pembubaran secara lengkap. tarif biaya tidak dipungutbiaya rp. o,tugas klinik kisubbag perundangan t kobar hakan ) kepala nda umkm kota anne koperasiumum form tanda genset terima alat pemadam permohonaniakasan koperasi dan umkm petugas lapangankasubbag perundangan kabar hukum tdekredis eriminatif keamanan dan dokumen keselamatan pelayanan aam pat beata persyaratanpena penanganan mekanisme penyampaian pengaduan, saran saran dan mas peart ter pipi bank pan ptn bani eni ras klinik ukm dinas. koperasi pai maa barat mena enanganyaan pemeran?internal jumlah pelaksana '!'kuat rtnferksaenal kerap rokuatashn secasen, alamat kantor cabang,, neraca dan perhitungan hasil usaha dalam (satu) tahun terakhir,, daftar nama dan riw hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang:pelayanan lengkakasual pemandangan kobar. haku oo kepala skesb' o uraian dasar hukum undang undang tentang pengoperasian:genset form tanda alat pemadam kebakaran terima cctv permohonan akses bagi disabilitas daftar toilet permohonanasam(ikaspoag. pemandangan kabar. itu to) kepataske doo)fasadpelayanan hari1l.ajubbap pemandangan kabar. hukum kogrdirskomponen 'badukmkampong peradangan kep hukum cepatnom keterangan persyaratan koperasi dan umkm yang ingin mengetahui tentang akses sumber perkuatan permodalan pembiayaan sistem, dari petugas piket diarahkan bidang fasilitas mekanisme dan permodalan prosedur kabid fasilitas permodalan meneruskan kasi yang membidangi kasi memberikan pelayanan konsultasi program jangka waktu pelayanan paling lama jamkambing perundangan kabar hoya kepala e perda kota banjarmasin nomor tahun tentang penyertaan modal pemko banjarmasin pada bank kal sel sarana dan brosur, leaflet, booklet prasarana buku pedoman dan atau kotak pengaduan fasilitasiket internalumkmperasi umkm cc.ee pe' keterangan persyaratan terdaftar sebagai ukm binaan telah mendapat fasilitas pendek, pemasaran dan permodalan ukm perorangan atau kelompok ukm yang menjadi sasaran pembinaan sistem, pemohon mengajukan permohonan untuk mendapat mekanisme dan fasilitas, bintik atau permodplay ksufbag pemandangan kebal umum kertas brasupbag pemandangan kobe futon to kepala skp doo kompetensi kepala dinas koperasi dan umkm pelaksana kabid moneda kasi moneda umkm kasi moneda koperasi petugas lapangan umkm petugas lapangan koperasi\|ikosubbng perundangan kobar hukum panjahgaiaskp pelayananmesin ketik air minum form tanda terima \|e.pelaksana kabid pembinaan koperasi dan umkm kasi bina koperasi petugas lapangan petugas layanan na. pep mea jumlah pelaksana kinerja pelaksanaan dilakukan oleh pelaksana. atasan secara berjenjang dan periodik walikota banjarmasin sina pemerintah kota banjarmasin dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah erna mai jalan pramuka, komp. man banjarmasin telp. fax berita acara dengar pendapat (public hearing) standar pelayanan nomor 44yk.op set pada hari ini kamis tanggal tiga bulan november tahun dua ribu enam belas aula dinas koperasi umkm kota banjarmasin jalan pramuka komplek semana dimulai jam s.d wita. kami yang bertandadinas koperasi umkm kota banjarmasin yang dihadiri oleh masyarakat pengguna jasa layanan, instansi terkait serta pejabat struktural dan staf dinas koperasi umkm kota banjarmasin, disaksikan oleh ombudsman republik indonesia perwakilan kalsel. ny) dengar pendapat (public hearing) menghasilkan kesepakatan sebagai berikut pelayanan persetujuan nama dan rekomendasi pembuatan pendirian koperasi komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan rekomendasi pembuatan akta notaris koperasi persyaratan administrasi mengajukan permohonan dengan mengusulkan nama koperasi minimal (tiga) kata. menyertakan berita acara rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh pejabat dinas. daftar hadir rapat pembentukan koperasi. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari pejabat sistem, mekanisme dan prosedur ne, pemohon menyerahkan berkas permohonan ruang klinik pelayanan jangka waktu pelayanan: (tiga) hariorangrubahan anggaran dasar koperasi persyaratan administrasi mengajukan permohonan perubahan anggaran dasarmbubaran koperasi persyaratan administrasi mengajukan permohonan pembubaran koperasimbuatan ijin usaha simpan pinjam persyaratan administrasi mengajukan permohonan ijin usaha simpan pinjam sistem, mekanisme dan prosedur pemohon menyerahkan berkas permohonan(empat orang kepala dinas koperasi dan umkm kabid kelembagaan koperasi dan umkm kasi hukum dan tatalaksana koperasi dan umkm petugas lapangantanganiberita acara kesepakatan ng, dan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau masukan:, dinas koperasi umkm kota banjarmasindinas koperasi umkm kota banjarmasin menetapkan standar pelayanan yang telah disempurnakan. penerapan standar pelayanan dinas koperasi umkm kota banjarmasindan ditandatangani oleh kepala dinas koperasi umkm kota banjarmasindinas drh. primo eko muson, pembina utama muda nip. wakil peserta benar, kusen yaa ak, kpy tanah san layan learn nan lc? mnenaaaaannnnnnaa koreas rencana parang tok sak yai olok aman disaksikan oleh ombudsman perwakilan kalsel
kaa pan walikota banjarmasin provinsi kalimantan selatan peraturan walikota banjarmasin nomor 'dalam rangka menekan angka kecelakaan kendaraan bermotor di, bahwa berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan,lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor harus mendapat izin dari pemerintah, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah,, pendidikan nasional, dan tenaga kerja serta kepala kepolisian negara republik indonesia, kasubbag. perundangan kabar, hukum kepala skpd kel"banjarmasinna tan jalan lembaran negara tahun nomor tambahan lem subbap, perundangan kepala skpepala daerah adalah walikota banjarmasin. kepala skpd siap badan adalah badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kota banjarmasin. kepala badan adalah kepala badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kota banjarmany,ya pelatihan mengemudi kendaraan bermotor berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan operasionalnya.tetapkan dan persyaratan tempat kerja... kepala skpd alaibp2tpm kota banjarmasin atau instansi lain yang ditunjuk.benda rain bermotor sebagaimana dimaksud dalam berbentuk badan hukum. bab persyarat memiliki nomor pokok wajib pajak( npp) atas nama lembaga: cc. bid latu.cinta memiliki kepustakaan bidang lalu ss,instruktur yang memenuhi kualifikasi yang dipersyar akan yang instruktur mengemudi yang diterbitkan dibuktikan dengan sertifikasi ins bal ini kepolisian oleh lembaga atau instansi yang berwenang dalam hal ini kep republik indonesia kota banjarmasin,, tapi aia menyerahkan rekomendasi penyelenggaraan kursus mengemudi kota banjarmasin. il. menyerahkan kurikulum pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor. bab tata cara permohonan izinbp2tpm kota banjarmasin atau instansi yang ditunjuk.nd, disediakan. menyampaikan foto copy dengan memperlihatkan data asli sebagai berikut kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan akte pendirian perusahaan surat keterangan tempat usaha nomor pokok wajib pajak surat tanda nomor kendaraan pelatihan rekomendasi dari dinas perhubungan, pendidikan, tenaga kerja dan kepolisian sertifikat instruktur kurikulum pendidikan dan pelatihan tata tertib penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dokumentasi kepustakaan, ruang kelas, sarana dan prasarana, dan tempat penyimpanan kendaraan pendidikan dan pelatihan. izin dapat diterbitkan setelah persyaratan terpenuhi, lengkap dan benar paling lama (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan. bab kewajiban (l), pitmbbng perundangan kebagiiakano koin oro,(enam) bulan kepada instansi yang memberikan rekomendasianjarmasin. lpm yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah kabupaten kota lain tetapi operasionalnya berada wilayah kota banjarmasin wajib melengkapi perizinan sebagaimana diatur dalam larangandilarang melaksanakan kegiatan latihan mengemudi jalan umum pada jam sibuk pagi wita) siang wita) sore wita). bab viidua) tahun dan dapat diperpanjang. untuk perpanjangan izin penyelenggaraan lpm, pemilik izin cukup menyampaikan data sebagaimana persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam sri bab vi.ya pelatihan mengemudi kendaraan bermotor,tata cara pengenaan sanksi administratif np)an dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan atau penyegelan penutupan tempat usaha. pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh kepala satuanyang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan lembaga pendidikan mengemudi kasubbag perundangan t kabar. hukum oo) kepala skpd alt peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada berisi perintah untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam apabila setelah diterbitkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam tidak memenuhi kewajibannya, maka kepala satuan pamong praja melakukan pembekuan bahkan penyegelan penutupan tempat usaha. peringatan sebagaimana dimaksud dalamsatu) bulan sejak peringatan tertulis (kesatu) diberikan. peringatan tertulis (kedua) diberikan apabila lembagasebagaimana diatur dalam apabila dalam jangka waktu (satu) bulan sejak diberikan peringatan tertulis (kedua), lembaga sebagaimana dimaksud dalam belum melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam maka kepala daerah dapat menutup usaha kegitambahan berita daerah kota banjarmasin tahun nomor 2th pemandangan kabar. buku kepala skpd oo )
pp), walikota baubau provinsi sulawesi tenggara peraturan wali kota baubau nomor: tahun tentang pemberian biaya transportasi jemaah haji kota baubau dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota baubau, menimbang aa. bahwa ketentuan dalamyang berbunyi: biaya penyediaan transportasi jemaah haji daerah sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dengan persetujuan dprd: biaya penyediaan transportasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota.alperangkat daerah 'adalah unsur pembantu wali reguler kota baubau. penyelenggaraankepada jemaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. panitia penyelenggara ibadah haji daerah yang selanjutnya disingkat ppid adalah petugas hajilyang memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji selama masa operasional penyelenggaraan ibadyediaan biaya transportasi jemaah haji. tujuan disusunnya peraturan wali kota ini adalah terwujudnya kepastian hukum atas penyediaan biaya transportasi jemaah haji. ruang lingkup peraturan wali kota ini adalah penyediaan biaya transportasi jemaah haji, yang meliputi: biaya sewa moda transportasi laut dan atau udara, biaya akomodasi jemaah haji, cc. biaya penyediaan konsumsi: biaya petugas pengawalan dan pengamanan perjalanan, biaya pengangkutan barang dan upah buruh, dan atau biaya operasional petugas haji daerah. bab iii anggaran biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dituangkan dalam dpa sekretariat daerah kota baubau melalui kegiatan pembinaan jemaah haji. penganggaran yang\|kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pelaksanaan pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan berdasarkan ketentufeprvar pit. wali kota baubau, @de ahmad montase diundangkan baubau pada tanggal, fetiwani sekretaris daerah kota baubau, instansi unit kerja para jas aan (peso.kesan 2a mustar break.kurus berita daerah baubau tahun nomor .!!
peraturan walikota pagar alam nomor tahun tentang badan hukum pendidikan pemerintah daerahdasar negara republik indonesia mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan mengingat menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasionalyang dengan undang undang, bahwa penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional: bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan atau sistem pendidikan formal kota pagar alam perlu dibentuk badan hukum pendidikan pemerintah daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam huruf dan perlu membentuk peraturan walikota tentang pembentukan badan hukum pendidikkerja sekretariattahun lembaran daerah kota pagar alam tahun nomor seri e). memutuskan menetapkan peraturan walikota pagar alam tentang badan hukum pendidikanaerah adalah sekretariat daerah kota pagar alam: badan hukum pendidikan pemerintah daerah selanjutnya disebut bhp adalah badan hukum pendidikan pemerintah daerah kota pagar alam: pendiri adalah pemerintah kota pagar alam:pemimpin organ pengelola pendidikan adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan disebut ketua untuk sekolah tinggi, atau direktur untuk politeknik akademi pada pendidikan tinggi, pemimpin organ pengelola pendidikan adalah pemimpin organ pengelola pendidikan dan semua pejabat dibawahnya yang diangkat dan atau ditetapkan oleh pimpinan organ pengelola pendidikan atau ditetapkan lain sesuai anggaran dasar dan atau anggaran rumahtangga badan hukum pendidikan. bab pembentukan bhp pasai dengan peraturan walikota ini dibentuk bhp kota pagar alam: tempat kedudukan bhp bertempat kota pagar alam. bab iii tujuan bhp tujuan bhp memajukan pendidikan daerah menunjang kemajuan pendidikan nasional dengan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. bab prinsip pengelolaan dana secara mandiri oleh bhp, harus ditanamkan kembali dalam bhp untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan, pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh bhphp kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangundang undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan:layanan pendidikan secara berkelanjutan:: akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, status sosial dan kemampuan ekonominya, keberagama: dan partisipasi danjangka waktu pendidikan bhp berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas. bab tata kelola fungsi bhp mempunyai fungsi pokok penentuan kebijakan umum, pengawasan akademik audit bidang non akademik dan kebijakan dan pengelolaan pendidikan. bab struktur organisasi organ badan hukum pendidikan pemerintah daerah terdiri dari organ representasi pemangku kepentingan: organ representasi pendidik, cc. organ audit bidang non akademik, dan organ pengelola pendidikan. organ representasi pemangku kepentingan menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum, organ representasi pendidikan menengah fungsi pengawasan kebijakan akademik, organ audit bidang non akademik menjalankan fungsi audit non akademik: organ pengelola pendidikan menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan. bagian pertama jl) organ representasi pemangku kepentingan terdiri dari: pendiri wakil pendiri pemerintah daerah kota pagar alam): wakil organ representasi pendidikanntukan unsur lain sebagai anggota organ representasi pemangku kepentingan selain anggota sebagaimana dimaksud pada jumlah anggota organ representasi pemangku kepentingan yang dimaksud dari pendiri atau wakil pendiri dapat lebih dari (satu) orang: pemimpin organ pengelola pendidikan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan didalam organ representasi pemangku kepentingan. pengangkatan dan pemberhentian anggota organ representasi pemangku kepentingan diterapkan dalam anggaran dasar keputusan walikota,:: ketua dan sekertaris organ representasi pemangku harus berkewarganegaraan indonesia,walikota atau yang mewakilinya sesuai dengan kewenangannya masing masing berkedudukan sebagai wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan. tugas dan wewenang organ representasi pemangku kepentingan pada badan hukum pendidikan pemerintah daerah: menyusun dan menetapkan kebijakan umum::: melakukan pengawasan umum atas kinerja badan hukum pendidikan pemerintah daerah, melakukan evaluasi tahunan atas kinerja badan hukum pendidikan pemerintah daerah: melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pemimpin, organ pengelola pendidikan, organ audit bidang non akademik, dan organ representasi pendidik:: menyelesaikan persoalan badan hukum pendidikan pemerintah daerah, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ bhp lainnya, ketua lebih lanjut dalambagian kedua organisasi representasi pendidikan: akademisi, wakil pendidikan. anggaran dasar bhp dapat menetapkan wakil unsur lain sebagai anggota organ representasi pendidikan: perimbangan jumlah akademi dan wakil pendidik antar program studi sebagaimana dimaksud pada proposional dengan jumlah pendidik yang diwakilinya dan diatur dalam anggaran rumah tangga. fungsi pengawasan akademik dijalankan oleh representasi pendidikan dan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar keputusan walikota. anggota organ representasi pendidik yang berasal dari wakil pendidik dipilih dari unit kerja,, ketua dan anggota organ representasi pendidik, pada bhp yang baru didirikan untuk pertama kali ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan:hp adalahmengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjamin mutu pendidikan:dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam rancangan strategis bhp, serta dapat menyarankan perbaikan kepada organ pengelola pendidikan: menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas akademika,:anan, ketentuan lebih lanjutkependidikan ditetapkan oleh organ representasi pendidikan. bagian ketiga organ audit bidang non akademik melakukan evaluasi non akademik atas tegaknya bhp: susunan jumlah dan kedudukan ketua serta anggota organ audit bidang non akademik ditetapkan dengan anggaran rumah tangga: unit jabatan ketua dan anggota organ audit bidang non akadempemerintah daerah adalah menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal bhp dalam bidang non akademik,: mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal bhp: mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal bhp: dan mengajukan saran dan atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelola kegiatan non akademik pada organ representasi pemangku kepentingan dan atau organ pengelola kepentingan atas dasar hasil audit internal dan atau eksternal. bagian keempat organ pengelola pendidikan organ pengelola pendidikan merupakan organ badan hukum pendidikan pemerintah daerah yang mengelola pendidikan: organ pengelola pendidikan memiliki otonomi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang undangan. organ pengelola pendidikan dipimpin oleh pemimpin organ pengelola pendidikan, pemimpin organ pengelola pendidikan bertindak keluar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan pemerintah daerah sesuai ketentuan dalam anggaran dasar: setiaptata carapimpinaimpinan organ pengelola pendidikan berdasarkan anggaran dasar, masa jabatan pimpinatinggi pada badan hukum pendidikan pemerintah daerah adalah menyusun dan menetapkan kebijakan akademik, menyusun rencana strategis bhp: cc. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bhp berdasarkan rencana strategis bhphphp yang telah ditetapkan: mengangkat dan atau memberhentikan pimpinan organ pengelola pendidikan dan tenaga bhporgan representasi pendidikan serta peraturan perundang undangan: bertindak keluar untuk dan atas nama bhphp dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya. pimpinan organ pengelola pendidikan yang mengelola pendidikan tinggi, tidak berwenang mewakili bhp apabila terjadi perkara didepan pengadilan antara bhp dengan pimpinan organ pengelola pendidikan, atau, pimpinan organ pengelola pendidikan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan bhp. dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada organ representasi pemangku kepentingan diserap untuk mewakili kepentingan badan hukum pendidikan. dalam (satu) badan hukum pendidikan pemerintah daerah dilarang merangkap jabatan antar pimpinan organ. pimpinan organ pengelola pendidikan dan wakilnya dilarang merangkap: jabatan pada badan hukum pendidikan pemerintah daerah, jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah, jabatan yang dapat membalikan pertentangan kepentingan dengan kepentingan badan hukum pendidikan pemerintah daerahnggaran rumah tangga:vii kekayaan kekayaan awal bhp adalah berupa kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan, kekayaan awal bhp adalah sebagai berikut: bangunan: alat angkutan: peralatan kantor. kekayaan pendapatan badan hukum pendidikan pemerintah daerah kegunaan kekayaan badan hukum pendidikan pemerintah daerah digunakan untuk kepentingan peserta didik dalm proses pembelajaran:pemerintah daerah memiliki satuan pendidikan tinggi, peningkatan pelayanan pendidikan: dan penggunaan lai sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud padayang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipindahkan sebagai kekayaan bhp tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak, semua bentuk pendapatan bhp diperoleh dari penggunaan tanah negara yang telah yang telah diserahkan penggunaannya kepada bhp, tidak termasuk pendapatan bunga bukan pajak, sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih bhp wajib ditanamkan kembali kedalam bhp, dan digunakan sesuai dengan ketentuan paling lambat dalam waktu (empat) tahun:menjadi objek pajak pemerintah. kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik bhp, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun kecuali untuk konsumsi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud bab viii pendanaan sumber dana untuk pendidikan formal yang diselenggarakan bhp ditetapkan berdasarkan prinsip kedudukan, kecukupan dan berkelanjutan, pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan bhp menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan: bhp mengelola anggaran untuk membantu peserta tingkatannya adalah yang tidak mampu membayar pendidikan maka diberikan beasiswa, bantu biaya pendidikan, kredit iuranyang dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan untuk bhp diterima dan dikelola oleh pemimpin organ pengelola pendidikan. pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat dapat memberikan bantuan sumber daya pendidik kepada bhp: pemerintah daerpemerintah daerah bersama sama dengan bhp menanggung paling sedikit (setengahpendidikan, peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan dana pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua atau pihak yang bertanggungjawab membiayainya, biaya biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud padabiaya operasional: dana pendidikan dari pemerintah dan peserta didik sesuaipasai bhp yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk foto folio, investasi sebagaimana dimaksud padahp, investasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dan dibentuk secara professional oleh pemimpin organ pengelola pendidikan, terpisah dari pengelola kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam dan seluruh kekayaan dari investasi sebagaimana dimaksud pada digunakan sesuai ketentuan perusahaan yang dikuasai bhp melalui investasi foto folio sebagaimana yang dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran peserta didik. bhp,hp, badan usaha sebagaimana dimaksud dikelola secara profeskomersil dari bhp: seluruh aktiva yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksudbadan usaha sebagaimana dimaksud pada dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran peserta didik. masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada bhp dan atau penerimaan lain yang sah: pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan memberikan kemudahan atau insentif perpajakan kepada masyarakat yang memberikan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan bhp wajib menjaring dan menerima warga negara indonesia yang memiliki peluang, bhp wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik,(dua puluh persen) dari seluruh peserta didik, peserta didik sebagaimana dimaksud dapat membayar sesuai dengan kemampuannya, memperoleh beasiswapemerintah daerah dan atau bhp: ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: bab akuntabilitas dan pengawasan akuntabilitas publik bhp, akuntabilitas publik bhp yang menyelenggarakan pendidikan tinggi wajib diwujudkan dengan jumlah maksimal peserta didik dalam setiap bhp disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya, ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah maksimal peserta didik sebagaimana dimaksud diatur peraturan walikota. pengawasan bhp dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan, pengawasan selain sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: laporan bhp meliputi laporan bidang akademik dan laporan non akademik, laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, laporan non akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan:: pemimpin organ pengelola pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan bhp secara tertulis kepada organ representasi pemangku kepentingan: pemimpin organ pengelola pendidikan dibebaskan dari tanggungjawab, seluru, apabila seluruh pengelola sebagaimana dimaksud pada terdapat hal yang bisa yang membuktikan sebaliknya, pernyatahp, laporan tahunan bhp sebagaimana dimaksud pada dievaluasi oleh organ representasi pemangku kepentingan dalam rapat pleno, laporan tahunan bhp disertai hasil evaluasi walikota sesuai dengan kewenangan masing masing bagi bhp. laporan keuangan tahunan bhp merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan bhp dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi, laporan keuangan tahunan bhp, apabila bhp menerima dan menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, bhp,hp yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, diaudit oleh akuntan publik, dalam hal bhpmerupakan tanggungjawab pemimpin organ pengelola pendidikan: ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan pengawasan bhp ditetapkan dalam anggaran dasar. bab pendidik dan tenaga kependidikan sumber daya manusia bhp terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan:hp: pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada membuat perjanjian kerja dengan pimpinan organ pengelola bhp pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada memperoleh remunerasi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,:,::pasai penggabungan badan hukum pendidikan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui: (dua) atau lebih bhp bergabung menjadi (satu) bhp baru: atau (satu) atau lebih bhp bergabung dengan bhp lain. dengan penggabungan bhp sebagaimana dimaksud pada keberadaan bhp yang bergabung berakhir karena hukum: aset dan utang bhp yang bergabung beralih karena hukum bhp baru atau badan hukum pendidikan yang menerima penggabungan, as: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan bhp diatur dengan peraturan walikota dan peraturan pemerintah: bab xii pembubaran bhp bubar karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alas, bhp, apabila bhphp: apabila bhp bubar karena pailit, berlaku peraturan perundang undangan dibidang kepailitan. apabila terjadi pembubaran, bhp: penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan perserta didik sebagaimana dimaksud pada termasuk penyelesaian semua urusan bhp: pemenuhan hak hak pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai bhp berdasarkan perjanjian kerja: pemindahan peserta didik bhp lain dengan walikota. bab xii! sanksi administrasi apabila keputusan yang diambil organ bhp:pelanggaran terhadap dan pasa!pelanggaran terhadap danvundang undang nomor tahun tentang bhp. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan walikotaperaturan walikota ini berlaku diakui keberadaannya dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan formal: satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada harus mengubah bentuk dan menyelesaikan tata kepalanya sebagai bhp menurut peraturan walikota ini, paling lambat (empat) tahun sejak peraturan walikota ini diundangkan:ditetapkan paling lama (empat) tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan, dan selanjutnya memperoleh alokasi dana pendidikan sesuai dengan
berita daerah kabupaten serang nomor tahuserang maka. bab la. keterampilan..jam atas jam jam jam bupati serang, ttd ratu satu khasanerangadalah pnsskpd dan atau instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian pns berprestasi atau teladan. pemberian penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh bupati kepada pns yang berprestasi dan pegawai negeri sipil teladan. penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkabupaten serang. bab il. babmeningkatnya kualitas integritas dalam bekerjasasaran sasaran pemberian penghargaan bagi pns yaitu: pns teladan: dan pns berprestasi.yaitubelum. memiliki masa kerja paling sedikit (lima) tahun sebagai pns lingkungan pemerintah kabupaten serangapat dipilih kembali setelah (lima) tahun, kriteria umum pemberian penghargaan terhadap pnskhusus pemberian penghargaan terhadap pns teladan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah berdasarkan penilaian. peserta penilaian pns teladan sebagaimana dimaksud dalam dibagi (empat) kategori yang terdiri dari: pns teladan jabatan administrator setara eselon iii, pns teladan jabatan pengawas setara eselon bawah, pns teladan jabatan pelaksana setara fungsional umum, dan pns teladanjabatan administrator setara eselon iii sebanyak (dua) orang, pns teladan jabatan pengawas setara eselon bawah sebanyak (dua) orang, pns teladan jabatan pelaksana setara fungsional umum sebanyak (tiga) orang, dan pns teladan jabatan fungsional tertentu sebanyak (lima) orang. penentuan peringkat nominatif sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pada jumlah nilai. bab v.l. bab persyaratan persyaratan pemilihan pns teladan dan pns berprestasi meliputi: formulir penilaian telah dinilai oleh tim penilai atau kepala skpd, sasaran kinerja pegawai skp) (dua) tahun terakhir, daftar riw hidup pekerjaan yang diketahui oleh kepala skpdskpdphoto copy cons, pns dan pangkat terakhir dilegalisir, photo copy dalam jabatan terakhir dilegalisskpd, photo copyskpd, photo copy ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir, dan pas photo terbaru ukuran sebanyak (satu)lembar. bab tim penilai penilaian: sekretaris: koordinator: dan anggota sesuai kebutuhan. bupati, menerima dan meneliti berkas persyaratan calon pns teladan yang telah diusulkan oleh kepala skpd, mengisi daftar isian penilaian, melakukan tes kemampuan dasar dan psikosis, menetapkan dan mengumumkan calon pns teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh bupati sebagi pns teladan. bab vii mekanisme penilaian penilaian pns teladanpenilaian, hasil tes kemampuan dasar dan psikosis. pns yang terpilih menjadi pns teladan yaitu pns yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan terdiri dari: prestasi kerja, kedisiplinan, masa kerja, kecakapan, keterampilan, hasil kerja yang diperoleh, moral dan prilaku, kerjasama. kerjasama, dan kreativ kemampuan dasar dan psikosis yang dilaksanakan oleh tim. indikator dan skor penilaian pns telerpilih menjadi pns teladan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vdilyaitu: piagam penghargaan, plakat penghargaan, dan. bab ixformulir penilaian pegawai negeri sipil teladan lingkungan pemerintah kabupaten serang
berita daerah kabupaten serang nomor tahun peraturan bupati serang nomor tahun tentang sentralisasi pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil wujudkan aparatur pemerintah yang berintegritas, kompeten dan profesional, perlu adanya kebijakan sentralisasi pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara asn) yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang sesuai dengan fungsinya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf maka perlu menetapkan sentralisasi pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk pengembangan kompetensi pegawai asn rsud dr. derajat prawiranegara kabupaten serang. bab evaluasi dan pelaporan evaluasi atas penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai pegawai asn dilakukan oleh bkd. bkd wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai asn kepada bupati setelah kegiatan selesai dilaksanakansentralisasi pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negar yang menyelenggarakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai aparatur sipil negara. instansi pembina pendidikan dan pelatihan adalah lembaga administrasi negara republik indonesia lan ri)erang. calopengembangan kompetensi pegawai pegawai asn adalah upaya peningkatan karakteristik dan kemampuan kerja pegawai asncsyarat pengangkatan bagi calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipiluntuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pegawai asn. pendidikanseradan pemerintah kabupaten serang yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh pemerintah kabupaten serangserserang. bab maksud dan tujuan sentralisasi pengembangan kompetensi pegawai pegawai asn dimaksudkan sebagai acuan yang dibakukan bagi pemerintah kabupaten seregawai pegawai asn. sentralisasi pengembangan kompetensi pegawai pegawai asninstansi swasta ataupun dengan diklat pola swakelola oleh pemerintah daerah. bab il. bab iii jenis pengembangan kompetensi jenis pengembangan kompetensi pegawai asn terdiri dar diklat peningkatan nilai nilai keagamaan, diklat peningkatan nilai nilai etika dan moral, dan diklat peningkatan nilai nilai budaya dan wawasan kebangsaan, diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari jenis dan jenjang diklat teknis untuk masing masing jabatan yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan, jenis dan jenjang diklat teknis sebagaimana dimaksud pada dapat berupa bimbingan teknis bintik), dan workshop implementasi peraturan perundang undangan. diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari jenis dan jenjang diklatdiklat prajabatan sebagaimana dimaksud dalam hurufan diklat. diklat prajabatan golongan iii untuk menjadi pns golongan iii. diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: diklat kepemimpinan tk. iv, untuk jabatan struktural eselon iv, diklat kepemimpinan tk. iii, untuk jabatan struktural eselon iii, dan diklat kepemimpinan tk. ii, untuk jabatan struktural eselon ii. diklat peningkatan nilai nilai keagamkeagamaan bagi pegawai asn. diklat peningkatan nilai nilai etika dan moraletika dan moral bagi pegawai asn. diklat nilai nilai budaya dan wawasan kebangsbudaya dan wawasan kebangsaan bagi pegawai asn. bab mekanisme pengembangan kompetensi pegawai asn pengembangan kompetensi pegawai asn dilaksanakan berdasarkan analisa kebutuhan diklat akd). analisa kebutuhan diklat akdegawai asn. mekanisme pengembangan kompetensi pegawai asn melalui pola kontribusi, pola fasilitasi, dan pola swakelola. penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawagembangan kompetensi pegawai asn. jenis. jenisan diklat fungsional dan teknis. standar pembiayaandan diklat kepemimpinan,dan diklat fungsional dan teknis berpedoman padaegawai asn melalui pola kontribusi mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut pengiriman peserta pengembangan kompetensi pegawai asn sesuai jenis dan jenjang diklat yang telah dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama, dan pembiayaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai asn yanglaku penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai asn sebagaimana dimaksud pada mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikutegawai asn. penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawapegawai asn. jenis. jenis pengembangan kompetensi pegawai asn pola fasilitaiklat fungsional dan teknis. pemerintah daerah selaku penyelenggara kompetensi pegawai asn pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut persiapan peserta, persiapan akomodasi dan konsumsi, cc.yang telah terakreditasi selaku fasilitator penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai asn melalui pola fasilitasi, mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikut pengarahan program penetapan kurikulum silabis dan modul, penetapan tenaga pengajar widyaiswara, cc. standarisasi dan sertifikasi, dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklategawai asn selaku penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai asn. jenis pengembangan kompetensi pegawai asn pola swakelola sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut diklat teknis: b.bimbingan teknis bintik), workshop, kursus dan ceramah umum untuk peningkatan nilai nilai keagamaan bagi pegawai asn, bimbingan teknis bintik), workshop, kursus dan ceramah umum untuk peningkatan nilai nilai etika dan moral bagi pegawai asn, bimbingan teknis bintik), workshop, kursus dan ceramah umum untuk peningkatan budaya dan wawasan kebangsaan bagi pegawai asn. pemerintah. pemerintah daerah selaku penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai asn pola swakelola bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai asn dalam hal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kompetensi pegawai asn. bab pendelegasian wewenang penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai asn lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara tersentralisasi pada bkd. bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai asn melalui pola kontribusi, pola fasilitasi dan pola swakelola kepada kepala bkd. pendelegasian sebagaimana dimaksud pada meliputi penandatanganan naskah perjanjian kerjasama penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawa.egawai asn sesuai mekanisme pengelolaan anggaran. bkdegawai asnkd sebagaimana dimaksud pada perihal kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai asn lingkungan perangkat daerah sesuai jenis dan jenjang pengembangan kompetensi pegawai asn yang dibutuhkan. kepala.
berita daerah kabupaten serang nomor tahun peraturan bupati ser. musyawarah desa untuk memilih kewenangan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah dengan mengetahui kepala desa dan bpdnyusunan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan bupati serang nomor tahun tetang penyusunan peraturan desa. bab pembinaan skpd dalam lingkup pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini. skpd dalam lingkup pemerintah daerah melaksanakan fungsi pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. pembinaan yang dilakukan oleh skpd sebagaimana dimaksud pada berupa memberikan arah kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. skpd yang membidangi pemerintahan desa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan bupati ini. skpd dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat membentuk tim lintas skpd yang ditetapkan dengan keputusan bupatilegal adalah orang orang yang dilatih secara khusus untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan dasar dalam memberikan beberapa tindakan hukum namun berada dibawah pendampingan seorang pengacara (advokat)desa kewenangan berdasarkan hak asal usul desa meliputi: sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat desailpemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa,.musyawaratan desa, penetapan perangkat desa, penetapan badan usaha milik bum) desa, penetapan anggaran pendapatan dan belanja apb)y baru dan terbarukan.y mandiri, pendirian dan pengelolaan badan usaha milik bum) milik desa di luar balai benih ikan milik pemerintah kabupaten serang, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perikanan dan peternakmembina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa serta perlindung kelompokkelompok masyarakat perempuan dan masyarakat difabel (cacat)miskin. il.esa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam dankeramba ikan milik desa, pelelangan ikan milik desa, dan lain lain yang menjadi aset desapemerintah desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih kewenangan desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam.
berita daerah kabupaten serang stm nomor tahu:serta diketahui oleh kepala desa dan mendapat rekomendasi camat setempatdalam dan menjadi dasar pencantuman alokasibelanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada ppid. obyekyang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalamjasa yang diserahkan kepada pihak ketiga masyarakat berkenaan pada . setiap pemberian hibah dituangkan dalam nph yang ditandatangani bersamaoleh bupati dan penerima hibah. nph sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat ketentuanmenandatangani nph. wewenangksud pada huruf yang dikelola ppid sebagai berikut dengan nilai hibah atas rp. (sepuluh juta rupiah) sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah) dapat ditandatangani oleh sekretaris daerah, nph dengan nilai hibah diatas rp. (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh bupati. penyaluran penyerahan hibah dengan mekanisme pembayaran langsung ls) sebagaimana dimaksud dalam diajukan oleh kepala terkait kepada bupati melalui ppid dilengkapi dengan persyaratan kelengkapan administrasi sebagai berikut usulan permohonan pencairan dari pihak penerima dengan melengkapi proposal yang dilengkapi rencana anggaran biaya rab) yang sesuai besaran uang yang ditetapkan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada foto kopi ktp ketua pimpinan badan lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, foto. foto kopitempel oleh ketua pimpinan badan lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesiapengadaan berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam berpedoman pada peraturan perundang undanganterkait, hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah padajenis belanja barang ataucc. nph. memuat: surat laporan penggunaan hibah ditujukan kepada bupati melalui terkait: dan uraian penggunaan hibah.pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disampaikan kepada bupati,, kecuali dalam keadaan tertentu dapatsumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagipenerima bantuan sosial. bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada adalah panggang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidakmampu. bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada adalahmampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan pakaiankepada yatim piatu tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurangterkait dengan dilengkapi proposal. bupati. bupati menunjuk terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada usulan tertulis besertakegiatan dan diajukannya usulan, susunan kepengurusan (anggota kelompok masyarakat): domisili anggota kelompok masyarakatyang dapat dihubungi, bentuk kegiatan rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatanyang akan dilaksanakan atau rencanapenggunaan dana, rincian kebutuhan anggaran rencana anggaran biaya, berisi uraian tentangperhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhanbahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya, dan tanda tangan dan nama lengkap pimpinan ketua serta stempel cap dari anggota kelompok masyarakat dan dengan diketahui oleh kepala desa danmendapat rekomendasi camat setempat. terkaitdalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (l)dapat membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala pd. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk rekomendasi dan dibuat dalam berita acara.berisi paling sedikit: anggota kelompok masyarakat penerima bantuan sosial, kriteria penerima bantuan sosial dan. hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acarayang pengalamannya akan dilaksanakan pada tahun berkenananpd. bagierupa barang berdasarkan atas dpa pd, dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang tu uang bantuan sosial. pengadaan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam berpedoman pada peraturan perundang undangan. bagi, pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi: usulandokumentasik,asalbupati dengan tembusan kepada yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. nksi sebagaimana dimaksud pada akan ditentukan oleh yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasnpada saat peraturan mentermenteri ini,menteri ini dan ditetapkan dalam perubahan apbd tahun anggaran bab vil. bab vtata cara pengelolaan hibah dan bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah,termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan ham denganyang melaksanakanpengelolaan apbd. tim anggaran pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat tapi adalah timang dibentuk dengan keputusan bupati yang mempunyai tugas menyiapkanserta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangkaadan pengelolaan keuangan dan aset daerah(yang selanjutnya disingkat rka pd adalahdokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dananggaran pyangsecara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidakmengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjangtidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi darinasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang undangan. swakelola. swakelola adalah pengadaan barang jasa dimana pekerjaannya direncanakan,dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh k l d i sebagai penanggung jawabyaitumemenuhi. memenuhi kriteria kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangdan komite nasional pemuda indonesia kabupaten serang. organisasi sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan hibah secara terus menerus setiap tahunnuh kebutuhan masyarakatwilayah daerah. hibsebagaimana diamanatkan peraturan perundang undangan yang berlakubupatiadministrasi pemerintah daerah, memiliki surat keterangan domisili dari kepala desa setempat, dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah. hibah. hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesiamasalah hukum dan hak asasi manusia paling sedikit (tiga) administrasi pemerintah daerah. bagian kedua penganggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, perusahaan yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi pengusul hibah. bupati menunjuk terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah yang dilengkapi proposal sebagaimana dimaksud pada usulan hibah yang dilengkapi proposal sebagaimana dimaksud pada memuat paling sediki (badan lembaga organisasi kemasyarakatan), f.jenis s.
berita daerah kabupaten serang nomor tahun peraturan bupati serang nomor tahun tentang izin peruntukan penggunaan tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati serang, menimbang :a. bahwa dalam rangka pengendalian terhadap pemanfaatan dan atau penggunaan tanah untuk kegiatan usaha dengan luas tanah lahan bawah (sepuluh ribu meter persegi), maka pemerintah daerah perlu membuat kebijakan perizinan peruntukan penggunaan tanah dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah rtrwperuntukperuntukan penggunaan tanahkegiatan usaha daerah dengan memanfaatkan dan atau menggunakan tanah lahan seluas bawah m? yang ditetapkan dengan peraturan daerah. pemohon ppt yang selanjutnya disebut pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan ppt untuk melakukan kegiatan usah.tim lankausaha dan atau investasi daerah yang sudah memilikiada ppm yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas persyaratan ppt loket pendaftaran. bab izin peruntukan penggunaan tanah bagian kesatu umum setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan dan atau menggunakan tanah lahan dengan luas bawah (sepuluh ribu meter persegi), wajib memiliki ppt. ppt sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan kesesuaian peruntukan ruang berdasarkan rtrw daerah atau lahan pertanian pangan berkelanjutanbagian kedua persyaratan ppt dalam hal setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pptsurat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat foto kopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon, foto kopi akta pendirian perusahaan (untuk badan hukum), foto kopi nomor pokok wajib pajak npp) pemohopeta lokasi dan atau gambar bentuk tanah yang dimohon, proposal rencana kegiatan usaha (untuk badan hukum), dan bukti kepemilikan dan atau bukti penguasaan hak atas tanah. persyaratan . persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada yaitu sebagai berikut:kegiatan usaha. bagian ketiga tata cara pemberian ppt tata cara pemberian ppt sebagaimana dimaksud dalam yaitu sebagai berikut pemohon mengajukan permohonan ppt kepadapt, cc. apabila berkas permohonan pptpt telah lengkap, berkas permohonan ppt dicatat oleh petugas dan disampaikan kepada back office petugas bidang perizinan tertentu), kepala bidang perizinan tertentu melakukan pendalaman dan pengkajian, apabila diperlukan dilakukan pembahasansosial kemasyarakatan setempat, dan aspek lingkungan sekitar. peninjauan lokasi oleh petugas bidang perizinan tertentu, apabila diperlukan dilakukan oleh tim teknis perizinan, hasil pembahasan sebagaimana huruf dan hasil peninjauan lokasi sebagaimana huruf dibuat dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan kepala badan untuk menyetujui dan atau menolak atas permohonan ppt', apabila hasil rapat pembahasan dan atau hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud huruf permohonan ppt tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka kepala bidang perizinan tertentu mempersiapkan surat penolakan atas permohonan ppt', kepala bidang perizinan tertentu menyiapkan naskah rancangan keputusan kepala badan tentang ppt yang dihampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam berita acara pembahasan dan peninjauan lokasi sebagai dimaksud huruf peta. peta lokasi pptkepala badan. naskah rancangan keputusan kepala badan tentang ppt sebagaimana huruf disampaikan oleh kepala bidang perizinan tertentu kepada kepala badan untuk proses penandatanganan, apabila naskah rancangan keputusan kepala badan tentang pptkepala badan menandatangani keputusan dimaksud, il. keputusan kepala badan tentang ppt yang sudah ditandatangani sebagaimana huruf dilakukan penomoran dan pendokumentasian oleh kepala bidang perizinan tertentu, dan selanjutnya diberikan kepada pemohon. proses pemberian dalam hal menyetujui dan atau menolak permohonan ppt sebagaimana dimaksud pada hurufgian keempat masa berlaku ppt ppt sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama pemegang pemilik ppt melakukan kegiatan usahanya dengan tidak merubah jenis kegiatan peruntukan. bab iii komposisi penggunaan tanah komposisi penggunaan tanah setelah mendapat pptrubahan ppt perubahan ppt berupa nama pemegang pemiliktrw daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam hal perubahan ppt berupa nama pemegang pemilik sebagaimana dimaksud pada dan atau lokasinya diberikan kepada pihak lain, maka harus dihampiri bukti peralihan hak. dalam . dalam hal perubahan ppt berupa jenis kegiatan peruntukan sebagaimana dimaksud pada harus diajukan permohonan ppt baru dengan mengacu pada peraturan bupati ini. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha daerah yang menggunakan luas tanah lahan bawah (sepuluh ribu meter persegi) dilakukan oleh ppm bersama skpd terkait yang tergabung dalam tim pembinaan dan pengawasan penerbitan perizinannerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha daerah sebagaimana dimaksud pada pemegang pemilik ppt tidak memenuhi dan atau melaksanakan kewajiban atau ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam ppt, maka tim pembinaan dan pengawasan pemberian perizinmegang pemilik ppt, maka tim pembinaan dan pengawasan penerbitan perizinan dapat mengusulkan dan atau merekomendasikan kepada kepala badan agar ipp nya dicabut dibatalkan. setelah ppt dicabut dibatalkan sebagaimana dimaksud pada pemegang pemilik ppt masih melaksanakan kegiatan, maka kepala badan menyampaikan permohonan kepada skpd penegakan peraturan daerah untuk melakukan penyegelan tempat kegiatan usahapembiayaan biaya yang timbul akibat kegiatan pembinaan dan pengawasan penerbitan perizi. ttd ratu satu khasanah diundangkan serang pada tanggal maretketrahmat tuhan yang maha esa bupati serang, menimbang bahwatelah ditetapkan dengannamunperlu dilakukan penyesuaian kembali, bahawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf maka perlu merubahberapa ketentuan dalamrita daerah kabupaten serang tahun nomor diubah sebagai berikut: diantara. 7a. sisa dana adalah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada pemerintah kabupaten serang yang tidak habis disalurkan desa sampai akhir tahun anggaran dan atau add, bhp, bird, dan dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten serang kepada, yang selanjutnya disingkat bhp adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajakerah. bagi hasil retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat bird adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasilretribusi daerahtambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi rincian add: bhp: bird: dan dd. rincian sebagaimana dimaksud padlampiran ii, iii, dan sebagaimana dimaksud pada merupakan rincian dana tahun anggaran yang pengaturannya kepada desa akan ditentukan dari realisasi penerimaan pada pemerintah kabupaten serang. lampiran sebagaimana dimaksud pada merupakan rincian sisa dana yang tidak tersalurkan kepada desa pada tahun anggaran ketentuan diubah dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: penyaluran rincian add dilakukan secara bertahap: tahap pada bulan februari, tahap pada bulan april, tahap iii pada bulan agustus, tahap pada bulan oktober, masing masing tahap sebagaimana dimaksud huruf dan sebesar (dua puluh lima per seratus). penyaluran rincian bhp dan bird dilakukan secara bertahap: tahap pada bulan april sebesar (empat puluh per seratus), tahap il.rinciaketentuan dan diubah serta ditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:, laporan realisasi penggunaan dana desa tahun kepala desa menyampaikan peraturan desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud huruf dan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya. penyaluran rincian add tahaplaporan sebagaimana dimaksud huruf menunjukpaling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran berjalan. penyaluran rincian add tahap iii. laporan realisasi penggunaan tahap laporan sebagaimana dimaksud huruf dandan paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan. penyaluran rincian add tahap dan rincian bhp dan bird tahap iii sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud huruf dan huruf menunjukan realisasi belanja lebih dari (tujuh puluh lima per seratus), laporan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf menunjukan realisasi dari (tujuh puluh lima per seratus), kepala desa menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud huruf dan huruf paling lambat minggu keempat bulan september tahun anggaran berjalan. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dan huruf dapat kurang dari (lima puluh per seratus),laporan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat kurang dari (tujuh puluh lima per seratus)antara dan disisipkan (satu) yakni 14a yang berbunyi sebagai berikut: 14a penyaluran rincian sisa dana sebagaimana dimaksud dalam. tahun, dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala desa menyampaikan peraturan desa dan laporan realisasi penggunaan rincian add, bhp, bird dan beserta salinan dokumen pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat. penyampaian laporan realisasi penggunaan rincian add, bhp, bird dan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: laporan tahap rincian add paling lambat minggu keempat bulan maret: laporan tahap rincian add dan tahap rincian bhp, bird dan paling lambat minggu keempat bulan juli, laporan tahap iii rincian add dan tahap rincian bhp dan bird paling lambat minggu keempat bulan september, dan laporan realisasi anggaran rincian add, bhp, bird dan tahunan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya. camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada kepada sekretaris daerah melalui bagian pemerintahan desa. ketentuan dan diubah serta ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, sosialisasi, focus grup discussion. camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan wajib melakukan:verifikasi laporan realisasi anggaran rincian add, bhp, bird dan dd: verifikasi. pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban apb desa, dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa desa. camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada sesuai kewenangan dan kemampuannya, tanpa mengukur kualitas atas hasil pekerjaan dan atau kegiatan desa. pengukuran kualitas atas hasil pekerjaan dan atau kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada adalah tugas inspektorat kabupaten serang. camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat membentuk: timdan tim verifikasi laporan realisasi apb desa. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan camat yang beranggotakan dari pegawai kantor kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ketua, sekretaris, dan anggota. tim sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan honor yang besarannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan bupati tentang standar satuan harga ssh) dan analisa standar belanja asb). ketentuan dan diubah serta ditambah (enam) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bupati menunda penyaluran add, bhp, bird dan dalam hal kepala desa tidak menyampaikan. penundaan. penundaan sebagaimana dimaksud pada berakhir sampai dengan disampaikannya:, dan rekomendasi pencairan dari kabupaten serang. penundaan dilakukan terhadap tahap tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya, jika terdapat sisa dana lebih dari (tiga puluh per seratus). penyaluran tahap tidak dilakukan, jika sisa dana rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah yang akan disalurkan tahap penundaan berakhir jika sisa danrekening kas desa menjadi paling tinggi sebesar (juga puluh per seratus). untuk penyaluran yang ditunda jika sampai bulan juli masih lebih besar dari (tiga puluh per seratus), maka disalurkan bersamaan dengan penyaluran tahap ii. jika penundaan sampai bulan november tahun anggaran berjalan, rincian tidak dapat disalurkan lagi rekening kas desa dan menjadi sisa dana rekening kas umum daerah. bupati memberitahukan penundaan sebagaimana dimaksud peraturan desa tahun anggaran berikutnya. bupati menganggarkan kembali sisa dana rekening kas umum daerah yang tidak dapat disalurkan rekening kas desa dalam rancangan apb desa tahun anggaran berikutnya. dalam hal rancangan apb desa tahun anggaran berikutnya telah ditetapkan, sisa dana rekening kas umum daerahrancangan peraturan desa apb desa tahun anggaran berikutnya telah ditetapkan sisa dana dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang apb desa perubahan dengan carampung dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan apb desa. il.
berita daerah kabupaten serang names nomor tahun peraturan bupati serang nomor tahun tentangkepastian bagi perangkat daerah dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya dengan sekretariat daerah, maka perlu menetapkanlaksanaan koordinasi anatara sekretariat daerah dengan perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten serang. bab llasisten bidang administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut asda adalah asisten bidang administrasi pemerintahankretaris daerah kabupaten serang. asisten bidang administrasi umum yang selanjutnya disebut asda adalah asisten bidang administrasi umum sekretaris daerah kabupaten serang. staf ahli bupati adalah staf ahli bupati serang yang terdiri daritaf ahli bupati bidang hukum dan politik. sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten serang. bagian adalah bagian lingkungan sekretariat daerah kabupaten serang. dinas daerah adalah dinas daerah kabupaten serang. lembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerah kabupaten serang yang terdiri dari badan, kantor, unit dan satuan yang merupakan unsur pendukung tugas bupati. lembaga lain adalah perangkat daerah pemerintah kabupaten serang diluar dinas daerah dan lembaga teknis daerah. koordinasi adalah proses hubungan komunikasi antar satuan kerja fungsi pemerintahan dalam rangka sinkronisasi, integrasi kegiatan perencanaan, pembangunan dan pemberdayaan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. bab il. bab maksud dan tujuan maksud peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi bagi sekretariat daerah dan skpd kabupaten serang. tujuan peraturan bupati ini yaitu sejarahnya skpd dalam melaksanakan koordinasi dengan sekretariat daerah melalui asda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing skpd, terwujudnya keselarasan, keserasian dan keharmonisan kegiatan yang dilaksanakan oleh skpd yang dikoordinasikan oleh sekretariat daerah melalui asda sehingga antar skpd tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. bab iii pembagian koordinasi sekretaris daerah melalui asda mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi skpd dan bagian, pembagian koordinasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada antara sekretaris daerah melalui asda dengan skpd dan bagian yaitu sebagai berikut: asda meliputi sekretariat daerah meliputi bagian pemerintahan umum, bagian hukum, bagian organisasi, dan bagian pemerintahan desa. sekretariat dewan perwakilan rakyat dearah. dinas daerah meliputi dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, dinas pariwisata, pemuda dan olah raga, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi. lembaga teknis daerah meliputi: badan perencanaan pembangunan daerah, satuan polisi pamong praja, badan penanggulangan bencana daerah, badan perijinan terpadu dan penanaman modal, badan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, dan rumah sakit dr. derajat prawiranegara. akademi. akademi keperawatan kecamatan asda meliputi sekretariat daerah meliputi bagian administrasi pembangunan, bagian administrasi perekonomian, bagian administrasi kesejahteraan rakyat, dan bagian hubungan masyarakat. dinas daerah meliputi dinas pekerjaan umum, dinas tata ruang, bangunan dan perumahan, dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan, dinas pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan, dinas kelautan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan dinas sosial. lembaga teknis daerah meliputi badan lingkungan hidup, badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan, kantor arsip dan perpustakaan daerah, dan unit layanan pengadaan barang dan jasa. asisten meliputi sekretariat daerah meliputi bagian umum, bagian aset, bagian akuntansi, dan bagian anggaran dan perbendaharaan. dinas pendapatan daerah lembaga teknis daerah meliputi badan kepegawaian daerah, dan inspektorat. sekretaris dewan pengurus kopi selain hubungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada para asda dapat melakukan hubungan koordinasi dengan skpd dan bagian yang bukan bawah koordinatnya. bagan pelaksanaan koordinasi berdasarkan tugas pokok dan fungsikan nomor tahun peraturan bupati sermenteri pertanian nomor memperhatikanpanbupati serangbab laserang. bupati adalah bupati serang. dinas pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan kabupaten seranggubernur atau dinas yang membidangi sektor pertanian kabupateterkait dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijau, tanaman perkebunan, peternakan, budidaya ikan dan atau udangpupuk bersubsidi yang selanjutnya disingkat dkk adalah perhitunganil. bab jenis pupuk bersubsidi jenis pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an organik, dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen. pupuk an organik sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari pupuk urea, pupuk sp pupuk za, dan pupukan bagi petani dan atau petambak yang telah bercc. petambak dengan total luas maksimal (satu) hektar setiap musim tanam danomoditas sub sektor kabupaten dan kecamatan yang meliputi: jenis, jumlah, dan sebaran bulanan. rincian alokasi. dalam hal terjadi kekuranganukan setelah ada rekomendasi daria, dan cc.tani sebagaimana dimaksud pada kepala dinas melakukan pendataan dkk pupuk bersubsidi. optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani dan atau petambak dalam penyerapan pupuk bersubsidi. untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud produsen berkoordinasi dengan dinas. : pupuk urea, rp. kg, pupuk sp rp. kg, pupuk rp. kg, pupuk npk rp. kg, dan pupuk organik rp. kg. het pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk pembelian oleh: petani, dan atau, pupuk sp kilogram, pupuk kilogram, pupuk npk atau kilogram, danmbinaan, pemantauan dan pengawasan dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan atau perikanan, melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani dalam penyusunan dkk pupuk bersubsidi sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk diiv. kepala. kepala dinas bersama sama dengan kpop melakukan pemantauan dan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. hasil pemantauan dan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati. laporan sebagaimana dimaksud pada merupakan bahan laporan bupati kepada gubernu,sta nomor tahun peraturan bupati serang nomor tahunbahwa dalam rangka efektif, efisien, akuntabel dan menimbang memberikan kepastian serta kejelasan prosedur dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinasgiatanberi kewenangan adalah pejabat (satu) tingkat dibawah kepala perangkat daerah yang diberi kewenangan memberikan disposisi surat undangan dan menandatangani surat perintah perjalanan dinperangkat daerah dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas. tujuan peraturan bupati ini yaitu: sebagai standarisasi dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada perangkat daerah, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalailaksanaan penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada perangkat daerah, meningkatkan akuntabilitasciptakan ediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada perangkat daerah, memastikanjamin konsistensi pelaksanaan pelayan, j . menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada perangkat daerah, dan membantu penelusuran terhadap kesalahan kesalahan prosedural dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada perangkat daerah. bab iii prinsip prinsip sopediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada perangkat daerah. bab ruang lingkup ruang lingkup sop penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada perangkat daerah meliputi identitas dan alur sop penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada perangkat daerah. identitas dan alur sop penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas padink ka? nomor tahun peraturan bupati serang nomor tahun tentang standar operasional prosedur ketatausahaan kketatausahaan kas daerah kabupaten serangtatausahaan kasstandar operasional prosedur ketatausahaan kasparatur adalah aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten seraparatur dalam ketatausahaan kas daerah. tujuan sop ketatausahaan kas daerah yaitu: sebagai standar dalam ketatausahaan kas daerah, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian dalam ketatausahaan kasketatausahaan kasketatausahaan kas daerah, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dalam ketatausahaan kas daerahketatausahaan kas daerah, memastikan pelaksanaan tugas dalam ketatausahaan kas daerah, menjamin konsistensi pelaksanaan pelayanan dalam ketatausahaan kasketatausahaan kas daerah, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam ketatausahaan kas daerah: dan membantu penelusuran terhadap kesalahan kesalahan prosedural dalam ketatausahaan kas daerah. bab il. bab iii prinsip prinsip sop ketatausahaan kasketatausahaan kas daerah daerah. bab iv. bab ruang lingkup ruang lingkup sop ketatausahaan kas daerah meliputi identitas sop dan alur sop ralat sp2d dan rekonsiliasi saldo kas daerah dengan bank. identitas sop dan alur sop ralat sp2d dan rekonsiliasi saldo kas daerah dengan bannomor tahun peraturan bupati serang nomor tahun tentang standar operasional prosedur penyaluran bantuan keuangan kepada desapenyaluran bantuan keuangan kepada desapenyaluran bantuan keuangan kepada deso5). memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang standar operasional prosedur penyaluran bantuan keuangan kepada desa. bab ildesa dan aparatur perangkat daerah dalam penyaluran bantuan keuangan kepada desa. tujuan peraturan bupati ini yaitu: sebagai standarisasi dalam penyaluran bantuan keuangan kepada desa, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian dalam penyaluran bantuan keuangan kepada desabantuan keuangan kepada desa, menciptakan aluran bantuan keuangan kepada desa, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dalam penyaluran bantuan keuangan kepada desabantuan keuangan kepada desa, memastikan pelaksanaan tugas dalam penyaluran bantuan keuangan kepada desa, menjamin konsistensi pelaksanaan pelayanan dalam penyaluran bantuan keuangan kepada desabantuan keuangan kepada desa, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam penyaluran bantuan keuangan kepada desa, dan membantu penelusuran terhadap kesalahan kesalahan prosedural dalam penyaluran bantuan keuangan kepada desa. bab iii prinsip prinsip sop penyaluran a. bab ruang lingkup ruang lingkup sop penyaluran bantuan keuangan kepada desa meliputi identitas dan alur sop penyaluran bantuan keuangan kepada desa. identitas dan alur sop penyalurss? nomor tahun peraturan bupati serang nomor tahun tentang kepesertaan jaminan kesehatan bukan penerima bantuan iuran bupati serang, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kabupaten serang, perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan kesehatan melalui bpjs kesehatan, bahwa untuk kepastian terhadap jaminan kesehatan masyarakat, maka bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional jkn), diharapkan mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam kepesertaanpesertaan jaminan kesehatan bukan penerima bantuan turkepesertaan jaminan kesehatan bukan penerima bantuan iurrang. jamipjs yang berada kantor cabangnya daerah. peserta. iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta bpjs kesehatan untuk program jaminan kesehatan. tim pembinaan dan pengawasan adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati, beranggotakan dari unsur bpjs dan unsur skpd terkait yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bpjs kesehatan. bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan untuk memberikan motivasi kepadauntuktujuan peraturan bupati ini yaitu agar masyarakat bukan penerima bantuan iuranharus mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai pesertpada tanggal setiap bulannyabpjs kesehatanbpjs kesehatan wajib membayar iuran jaminan kesehatan setiap bulan dengan besaran disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatannya. ndapatkan identitas peserta bpjs kesehatan berupa kartu kepsertaan paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta bpjs kesehatan. bab pembinaan dan pengawasan bpjs bersama pemerintah daerah melalui sk. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada peserta bpjs kesehatan danmeliputi kepesertaan, teknis administrasi, fungsional, operasional, prestasi, dan tanggungjawab. dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan bpjs bersama pemerintah daerah melalui skpd terkait sebagaimana dimaksud pada dapat melalui pola kerjasama kemitraan. dalam haldalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dipandang perlu memberikan insentif pajak berupa keringanan dan atau pembebasan pajakhun tentang perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah, pemberian insentif pajak diatur. dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan:undang undangan yang berlaku. pembebasan sanksi administrasi pkb adalah pembebasan dari kewajiban membayar denda dan atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. tujuan pembebasan bbn kb kendaraan mutasi luar daerah adalah untuk menertibkan dan menjaring kendaraan bermotor dari luar daerah yang beroperasi wilayah provinsi nusa tenggara barat, sehingga menjadi tambahan obyek pkb. tujuan pembebasan sanksi administrasi pkb adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi:, danpokok bbn kb untuk penyerahan kedua dan seterusnya, dan pembebasan sanksi administratif.denda dan atau sanksi administratif atas keterlambatan membayar pkb. pembebasan bbn kb sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan tahun perakitan dan pembebasan sanksi administrasi pkb sebagaimana dimaksud dalam untuk semua jenis, tipe dan tahun kendaraan bermotor. pembebasan bbn kb sebagaimana dimaksud dalam terhitung mulai tanggal agustus sampai dengan desember pembebasan sanksi administrasi pkb sebagaimana dimaksud dalam terhitung mulai tanggal agustus sampai dengan agustus wajib pajak yang telah berakhir masa pajaknya dan melakukan pembayaran pkb setelah tanggal agustus sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan. kepala badan melakukan koordinasi dan evaluasi pembebasan bbn mutasi dari luar daerah dan pembebasan sanksi administrasi pkprovinsi nusa tenggarnusa tenggara barat. anggota dprd adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota dprd provinsi nusa tenggara baratprovinsi nusa tenggarnusa tenggara baratdewan adalah alat kelengkapan yang terdiri atas pimpinan dprd, komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan perda, dan badan kehormatanyang selanjutnya dis tingkat apbd adalah rencana keuangan tahunan pemerintah dae tunjangan reses, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi. bagian kesatuprovinsi nusa tenggara barat. uang representasi ketua dprd sebagaimana dimaksud padadu kota dprd besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjang gan beras bagi pegawai negeri sipil. bagian ketiga uang paket uang paket sebagaimana dimaksud dalam huruf diberi adalah sebagai berikut: ketua dprd sebesar (sepuluh persen) dari uang representasi ketua dprd, wakil ketua dprd sebesar (sepuluh persen) dari uang rep presentasi wakil ketua dprd, dan cc. anggota dprd sebesar (sepuluh persen) dari uang repr sensasi anggota dprd. bagian keempatsebagaimana dimaksud pada adalah sebesar: ketua dprd sebesar 145y6 (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi ketua dprd, wakil ketua dprd sebesar (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi wakil ketua dprd, dan anggota dprd sebesar (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi anggota dprd. bagian kelima tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain tunjangan alat kelengkapan dsus dan atau alat kelengkapan lain. besarnya tunjangan alat kelengkapan d, wakil ketua, yaitu sebesar (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua, sekretaris, yaitu sebesar (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua, dan anggota, yaitu sebesar (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua dprd. bagian keenamkepada pimpinan dan anggota dprdsebesar (lima) kali uang representasi ketua. bagian ketujuh tunjangan perumahan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada ketua, wakil ketua dan anggota dprd sepanjang pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara. besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar rp13. (tiga belas juta rupiah) per bulan. pembayaran tunjangan perumahan, maka pembayaran tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota dprd dihentikan. bagian kedelapan tunjangan transportasi dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan benda rain dinas jabatan bagi pimpinan dprd, kepada yang bersangkut tan diberikan tunjangan transportasi. dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi anggota dprd diberikan tunjangan transportasi. besaran rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ke tentukpemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan: untuk sewa kendaraan dinas jabatan pimpinan dprd disesuaikan dengan standar sewa kendaraan dinas jabatan pimpinan dprd, yaitu dengan kapasitas isi silinder maksimal cc, dan untuk sewa kendaraan dinas jabatan anggota dprd disesuaikan dengan standar sewa kendaraan dinas jabatan sekretaris daerah, yaitu dengan kapasitas isi silinder maksimal cc. besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar rp12. (dua belas juta rupiah) per bulan. tunjangan transportasi bagi pimpinan dprd dan anggota dprdbab iii belanja penunjang kegiatan dprd bagian kesatu belanja penunjang kegiatan reses54. (lima puluh empatbiaya snack, dan sewa ruang rapat pertemuan dan kelengkapannya. bagian kedua belanja penunjang kegiatan lainnya selain belanja penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang dprd diberikan belanja penunjang kegiatan lainnyrangka lainnyabelanja penunjang kegiatan lainny tasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan memaksa dengan ketentuan sebagai berikut: ketua dprd, paling banyak (empat) kali dari uang represent tasi ketua dprd: dan wakil ketua dprd, paling banyak (dua koma lima) kali dari uang representasi wakil rasional lainnya. bagian ketiga honor kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dprd dan tenaga ahli fraksi untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dprd diangkat kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dprd. pemerintah daerah memberikan kompensasi honor kepada kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapanjam, orang hari atau orang bulan. besarnya honor kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dprd sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan standar satuan harga untuk orang jam dan atau orang hari. yang ditetapkan oleh kepala daerah. besarnya honor kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dprd sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar rp4. (empat juta rupiah) per bulan.provinsi nusa tenggara baratadalah sebesar rp4. (empat juta rupiah) per bulan. bab belanja pakaian dinas dan rumah tangga pimpinan dan anggota dprd disediakan pakaian dinas dan atribut dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan. jenis dan jumlah pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pakaian sipil lengkap, disediakan (dua) pasang dalam (lima) tahun, pakaian sipil resmi, disediakan (satu) pasang dalam (satu) tahun, cc. pakaian sipil harian sang dalam (satu) tahun, dan pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan (satu) pa sang dalam (satu) tahun. standar harga pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan standar satuan harga pemerintah daerah. selain pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada pimpinan dprd disediakan belanja rumah tanggapimpinan dprd sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan standar satuan harga pemerintah daerahhak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku. peraturan gubernur nomor tahun tentang tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd berita daerah provinsi nusa tenggara barat tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur nusa tenggara barat, menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan sumber daya manusia pegawai negeri sipil, perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara terpadu dan berkesinambungan, bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, perlu menetapkan standar biaya kontribusdaerah nomor tahun tentang lain lain pendapatan asli lembaga sertifikasi profesi pemerintah. dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan badan pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi nusa tenggara barat yang selanjutnya disebut bpsdm adalah badan penyelenggara pendidikan dan pelatihan provinsi nusa tenggara barat. standar biaya adalah besaran biaya yang dibebankan kepada masing masing peserta dari instansi pengirim untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi mulai dari pembukaan sampai dengan penutupuji kompetensi dan sertifikasi adalah proses uji untuk memperoleh pengakuan kompeten secara nasional. instansi pengirim adalah perangkat daerah yang berasal dari kabupaten kota se ntb, provinsi kabupaten kota lain, yang bertanggung jawab membiayai seseorang atau beberapa orang peserta pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi tertentu. maksud peraturan gubernur ini adalah: untuktujuan peraturan gubernur ini adalah: sebagai pedoman pembiayaan bagi pemerintah daerah kabupaten kota nusa tenggara barat dan provinsi kabupaten kota lain yang akan mengirimkan pesertanya, dan untuk. sasaran pelaksanaan diklat, uji kompetensi dan sertifikasi meliputi pns cons kabupaten kota ntb dan pns cons provinsi kabupaten kota lain. jenis diklat, uji kompetensi dan sertifikasi yang diselenggarakan meliputi: diklat jabatan fungsional, diklat manajerial, diklat teknis bidang, dan uji kompetensi dan sertifikasi. rincian jenis dan standar pembiayaan diklat, uji kompetensi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. bpsdm menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan kegiatan diklat, uji kompetensi dan sertifikasi kepada seluruh kabupaten kota se ntb, provinsi kabupaten kota lain (dua puluh satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan. instansi pengirim yang berminat, diwajibkan menyampaikan biodata calon peserta dan kelengkapan administrasi sesuai dengan jenis kegiatan yang diikuti, paling lambat (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan. pembayaran biaya kegiatan untuk penyelenggaraan diklat, uji kompetensi dan sertifikasi dilakukan sebelum kegiatan dimulai dan paling lambat (dua) hari setelah pelaksanaan kegiatan. pembayaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada dengan cara disetor kas daerah pemerintah provinsi nusa tenggara barat. bukti penyetoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada panitia pelaksanaan kegiyelenggaraan pelayanan publik.disingkat dinas adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi nusa tenggara barat. asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah yang selanjutnya disebut asisten adalah asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah provinsi nusakepala dinas adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi nusa tenggara baradalah pegawai negeri sipil sebagaisaran teknis dan menjadi penghubung perangkat daerah terkait dengan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan. maksud pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal adalah untuk memperoleh pelimpahan kewenangan gubernur kepada kepala dinas untuk memproses, menerbitkan, menolak dan mencabut perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan sebagai dasar hukum bagi kepala dinas dalam memproses, menerbitkan, menolak dan mencabut perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal. tujuan pelimpahan kewenangan adalah: mempermudah dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan, dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat. dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada dinas dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan. tim teknis sebagaimana dimaksud pada adalah pegawai negeri sipil dari setiap perangkat daerah yang terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ditugaskan pada dinas untuk mendukung kelancaran dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam hal pemberian pertimbangan teknis atau rekomendasi sebagai dasar pemberian, penolakan dan pencabutan perizinan dan nonperizinan. tim teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. urusan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal yang dilimpahk penandatanganan perizinan dan nonperizinan meliputi pemberian, penolakan dan pencabutan perizinan dan nonperizinan. pemberian, penolakan dan pencabutan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dan ditandatangani oleh kepala dinas berdasarkan hasil evaluasi atau setelah memperoleh pertimbangan teknis darbertanggungjawab kepada gubernur dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada gubernur setiap (tiga) bulan sekali serta berkoordinasi dengan asisten atas izin yang akan diterbitkan, telah diterbitkan, ditolak maupun dicabut. dalam melaksanakan kewenangan,dan menyampaikan tembusan perijinan dan nonperijinan kepada organisasdalam keadaan tertentu dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk lingkup dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan yang semula berada pada perangkat daerah teknis terkait dinyatakan tidak berlaku. seluruh perizinan dan nonperizinaberlaku sampai berakhir masa berlakunya. dalam rangka tertib administrasi pengawasan perizinan perangkat daerah terkait menyerahkan data base perizinan dan nonperizinan secara lengkap kepada dinas paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak peraturan gubernur ini mulai berlaku. gubernur dapat menarik kembali pelimpahan kewenangan diberikan kepada kepala dinas sebagaimana dimaksud dalamembangan badan usaha milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur nusa tenggara barat, menimbang: bahwa dalam rangka pengelolaan bumi pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap bumi secara profesional, efisien dan efektif: bahwa pembinaan terhadap bumi perlu dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan bumi agar mampu tumbuh, berkembang dan dapat memberikan kontribusiembangan badan usaha miliinaan dan pengembangan badan usaha miliknusa tenggara barat. kepala biro perekonomian adalah kepala biro perekonomian sekretariat daerah provinsi nusa tenggasemua perusahaan daerahdaerah. komisaris adalah organ perseroseroinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian atau. pengembangan bumi adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha bumi agar dapat bertahan, bersaing dan berjalan dengan baik. pembinaan bumi adalah kegiatan untuk memberikan arahan petunjuk bagi bumi dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar bumacuan dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan bumi. peraturan gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan fungsi pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan bumi. bab iii pembinaan bumi pembinaan bumi dilakukan oleh gubernur. dalam rangka pelaksanaan pembinaan bumi gubernur menetapkan kebijakan umum pembinaan bumi dengan keputusan gubernur. gubernur dalam melaksanakan pembinaan bumi sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh: sekretaris daerah: asisten perekonomian dan pembangunan, dan kepala biro perekonomian. pembina sebagaimana dimaksud dalam dilarang merangkap menjadi direksi, badan pengawas dan komisaris bumi. pembina dapat merangkap menjadi badan pengawas dan komisaris bumi setelah mendapatkan persetujuan gubernur. kebijakan umum dalam pembinaan bumi sebagaimana dimaksud dalam meliputi menciptakan bumi yang profesional dan mampu tumbuh, berkembang, bersaing secara sehat era globalisasi, memberikan kontribusi terhadap sumber pendapatan asli daerah, dankepala birobumi. pembinaan teknis oleh kepala biro perekonomian sebagaimana dimaksud pada meliputi organisasi, manajemen dan keuangan bumi, pengurus bumi, dan cc. pendayagunaan aset bumibumi. penataan dan pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun pedoman bumi, mewujudkan sdm yang profesional, mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif, dan melaksanakan evaluasi dalam rangka pengembangan bumi. pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup pengelolaan manajemen bumibumi, rencana kerja dan anggaran bumi, laporan keuangan tahunan bumi, dan penilaian tingkat kesehatan bumibumibumi, menyusun pedoman pelaksanaan operasional bumi, dan menetapkan persyaratan pengangkatan direksi, badan pengawas dan komisaris. pembinaan pendayagunaan aset bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka optimalisasi aset bumi. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: inventarisasi aset bumi: dan optimalisasi pendayagunaan aset. kepala biropengurus bumi direksi, badan pengawas, komisaris) dan pejabat yang berwenang. bab pengembangan pengembangan bumi dilakukan dalam rangka penataan strategi usaha agar dapat berkembang dan berjalan dengan baik. pengembangan bumi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara restrukturisasi dan privatisasi. restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk menyehatkan bumi agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional., dan memperlancar pelaksanaan privatisasi. pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada dengan tetap memperhatikan biaya dan manfaat yang diperoleh. privatisasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk: memperluas kepemilikan saham persero bagi masyarakatdan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar. privatisasi sebagaimana dimaksud pada ber. privatisasi sebagaimana dimaksud dalambab pengawasan, pengendalian dan pelaporan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasional bumi dilakukan oleh kepala biro perekonomian. pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: penyusunan petunjuk teknis pembinaan bumi, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional bumi. hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada gubernur melalui sekretaris daerah setiap (satu) tahun atau sewaktu waktu jika diperlukan. bab pembiayaan pembiayaan dalam rangka pembinaan bumi bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi nusa tenggara barnusa tenggara barat, perlu didukung oleh aparatur yang berintegritas, jujur dan amanah, bahwa untuk mewujudkan aparatur yang memiliki integritas, jujur dan amanah, perlu disusun pedoman pengendalian terhadap gratifikasi atau pemberian yang berhubungan dengan jabatannaan dan pelaporan kepala perangkat daerah bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan pelaksanaan pengendalian gratifikasi lingkungannya masing masing. upg melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi lingkungan pemerintah provinsi nusa tenggara baratupg bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi lingkungan pemerintah provinsi nusa tenggara barat. upg melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada gubernur dan dihembuskan kepadahb ruslan abdul gani,sh.mh nip.jabat pegawai provinsi nusa tenggara barat yang selanjutnya disebut pejabat pegawai adalah gubernur nusa tenggara barat, wakil gubernur nusa tenggara barat, anggota dprdnusa tenggara baratnusa tenggarnusa tenggara barat yang selanjutnya disingkat upg provinsi nusa tenggara baratprovinsi nusa tenggara baratri) pada hari tertentu. peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat pegawai lingkungan pemerintah provinsi nusa tenggara barat dalam memahami dan mengendalikan gratifikasi. peraturan gubernurdan ruang lingkup prinsip dasar dalamraturan gubernur ini meliputi: pengendalian gratifikasi, kewajiban melapor gratifikasi, cc. unit pengendalian gratifikasi, perlindungan dan penghargaan pelapor gratifikasi, dan pembinaan dan pelaporan,: pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah:provinsi nusa tenggara baratkewajiban melapor gratifikasi pejabat pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan atau menantu penerimasampaikan kepadaterhadap gratifikasi yang ditetapkan oleh kpk untuk dikelola oleh pemerintah daerah, pemanfaatannya dapat ditentukan oleh upg untuknusa tenggara barat pengarah sekretaris daerah nusa tenggara barat ketua inspektur provinsi nusa tenggara barat sekretaris inspektur pembantu khusus pada inspektorat provinsi nusa tenggara barat.provinsi nusa tenggara barat, pejabat eselon ii provinsi ntb. bagian kedua kewajiban upgatur dalam petunjuk teknis. petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ketua upg. bab perlindungan dan penghargaan pelapor gratifikas
berita daerah provinsi nusa tenggara barat nomor tahun peraturan gubernur nusa tenggarabaratnusa tenggara barat, menimbang bahwa pemberian insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkan dengan peraturan gubernur nomor tahun tentang insentif atas, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan sehingga perlu diganan penyesuaian target realisasi penerimaan pertriwulan yang pemberiadipandang perlu menata kembali ketentuan mengenai pemberian insentif atasatasperangkat daerah lingkup pemerintah provinsi nusa tenggara barat yang memungut pajak daerah dan retribusi daerah. kepolisian daerah adalah kepolisian daerahtargetatas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada: gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, badan pengelolaan pendapatan daerah,ank), insentif atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada perangkat daerah pemungut retribusi. bab pejabat, pegawai dan cons instansi pelaksana pemungut pajak yang tidak menerima insentif pejabat, pegawai, dan cons pada badan pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf yang tidak menerima insentif adalah: pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas belajar, pejabat dan pegawai yang mengambil masa persiapan pensiun mpp), pejabat dan pegawai yang berstatus penerima uang tunggu, pejabat dan pegawai yang berstatus sebagai pegawai titipan dalam atau luar pemerintah daerah: pejabat, pegawai dan cons yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib, pejabat, pegawai dan cons yang berstatus sebagai terdakwa atau terpidana, pejabat, pegawai dan cons yang mengambil cuti luar tanggungan negara, dan pejabat, pegawai dan cons yang diberhentikan sementarapemungutan pajak dan retribusiuntuk pkb, bank, bbb dan pap dibayarkan setiap triwulan dengan perhitungan sebagai berikut: gubernur sebesar (empat koma lima persen) dari (tiga persen), wakil gubernur sebesar (tiga koma lima persen) dari (tiga persen): sekretaris daerah sebesar (dua persen) dari (tiga persen), badan pengelolaan pendapatan daerah sebesar (delapan puluh persen) dari (tiga persen) atas penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan (sembilan puluh persen) dari (tiga persen) atas penerimaan pajak air permukaan serta penerimaan terhadap pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut: pejabat eselon sebesar (tiga koma delapan empat persen), pejabat eselon iii dan eselon sebesar (tiga puluh tujuh persen) masing masing eselon iii dan eselon yo: dan pegawai non struktural sebesar (lima puluh sembilan koma enam belas persen). kepolisian daerah sebesar 6o (sepuluh persen) dari (tiga persen) atas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. besaran insentif retribusi sebagaimana dimaksud dalam diberikan untuk perangkat daerah pemungut retribusi daerah yang mempunyai target minimum rp250. (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas. penerima dan besarnya pembayaran insentif pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. apabila dalam realisasi pemberian insentif pajak dan retribusi terdapat sisa lebih harus disetorkan kas daerah. bab viibadan pengelolaan pendapatan daerah. insentif pemungutan retribusi dianggarkan dalam apbd yang tercantum pada dpa perangkat daerah pemungut retribusi. (l)a.sampai dengan triwulan mencapai (dua puluh lima persen), sampai dengan triwulan mencapai (lima puluh persen), cc. sampai dengan triwulan iii mencapai (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan triwulan mencapai (seratus persen). apabila sebelum akhir triwulan realisasi mencapai (dua puluh lima persen), atau lebih, insentif dapat diberikan sebelum akhir triwulan atau pada awal triwulan ii. apabila sebelum akhir triwulan realisasi mencapai (lima puluh persen), atau lebih, insentif dapat diberikan sebelum akhir triwulan atau pada awal triwulan iii. apabila sebelum akhir triwulan iii realisasi mencapai (tujuh puluh lima persen), atau lebih, insentif dapat diberikan sebelum akhir triwulan iii atau pada awal triwulan iv. apabila sebelum akhir triwulan realisasi mencapai (seratus persen), atau lebih, insentif dapat diberikan sebelum akhir triwulan atau pada awal triwulan tahun berikutnya. apabila pada akhir triwulan realisasi kurang dari (tujuh puluh lima persen), tetapi lebih dari 65y6 (enamainal mandi diundangkan mataram pada tanggal jankaa menteri komi!nikahdoman balai telekomunikasi dan informatika tip) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu deng, bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan balai telekomunikasi dan informatika perdesaan tip) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ppk blu), perlu diatur kembali ketentuan mengenai standar pelayanan minimum bada balai telekomunikasi dan informatika perdeser:an umummerupakan pedoman dalam pelayanan yang diberikan oleh ba'adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri komunikasi dan informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan menteri komunikasi dan informatika ini mulai berlaku pada tangga:uli menteruli standar pelayanan minimum balai telekomunikasi dan informatika perdesaan babilaksanakan oleh balai telekomunikasi dan informatika perdesaan tip) yang merupakan unit pelaksana teknis direktorat jenderal pos dan telekomunikasi departemen komunikasi dan informatika yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ppk blu). spm ini merupakan spesifikasi teknis mengenai tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh tip dalam rangka melaksanakan penyediaan kewajiban pelayanan universal kpu) telekomunikasi dan informatika perdesaantip dapat mencapai tujuan yang diharapkanyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika perdesaan yang dilaksanakan oleh tip. tujuan ditetapkannya spm in! adalah menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan atas penyediaan kpu telekomunikasi dan informatika perdesaan: menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan penyediaan kpu telekomunikasi dan informatika perdesaan:kpu telekomunikasi dan informatika perdesaan:hap selenggarak: babi standar pelayanan minimum pengertian standar pelayanan minimum spm) standar pelayanan minimum selanjutnya disebut spm adalah salah satu upaya tip dalan melaksanakan layanan penyediaan kewajiban pelayanan universal kpu) yang harus dilakukan. spm penyediaan kpu merupakan tolok ukur kinerja pelayanan kpu yang diselenggarakan oleh tip untuk kepentingan masyarakat akan kebutuhan telekomunikasi dan informatika. dengan spm, tip dapat melihat kegiatan yang dilakukan serta indikator kinerjanya dan target yang akan dicapai. tis yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target. spm tip mencakup kegiatan layanan intensifikasi kontribusi kewajiban pelayanan universal kupu): layaran penerimaan usulan lokasi pelayanan kpu: cc. layananjasa telekomunikasi dan informatika kpu: layanan pengaduan pelanggan: layanan data dan informasi. indikator kinerja setiap kegiatan layanan ditetapkan setiap tahun oleh tip yang keberhasilannya dinilai berdasarkan target tahunan. bab iii jenis jenis layanan kewajiban pelayanan universal dalam spm ini, jenis jenis evan yang diselenggarakan oleh tip adalah sebagai berikut layanan intensifikasi kontribusi kewajiban pelayanan universal kupu), meliputi pelaksanaan pencocokan dan penelitian penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi wajib bayar kupu. penarikan kupu: cc. surat teguran pembayaran kupu: sosialisasi kupu. layanan penerimaan usulan lokasi pelayanan kpu, meliputi surat permintaan usulan lokasi pelayanan kpu: pelaksanaan coklat lokasi pelayanan kpu: cc. penetapan lokasi pelayanan kpu: sosialisasi lokasi pelayanan kpu. layananjasa telekomunikasi dan informatika kpu, meliputi layanan telekomunikasi kpu, layanan informatika kpu: cc. layanan jaringan pendukung telekomunikasi dan atau informatika. layanan pengaduan pelanggan pelayanan kpu, meliputi penerimaan pengaduan pelayanan kpu: penanganan pengaduan pelayanan kpu. layanan data dan informasi pelayanan kpu, meliputi penerimaan permohonan data dan informasi pelayanan kpu: penanganan permohonan data dan informasi pelayanan kpu. bab indikator kinerja indikator kinerja untuk setiap jenis layanan dinilai dengan menggunakan formula sebagai berikut layanan intensifikasi kontribusi kewajiban pelayanan universal kupu) pelaksanaan pencocokan dan penelitian penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi. indikator prosentase jumlah penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang telah dilakukan coklat kupu dibandingkan dengan jumlah penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi. cakupan ruang lingkup pelaksanaan coklat kepada penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang dilakukan dengan cara pertemuan bersama dan atau kunjungan kantor masing masing penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi. formula ab)x jumlah penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang telah dilakukan coklat kupu: jumlah penyelenggaran jaringan dan atau jasa telekomunikasi. kategori penilaian aa. s50h kurang baik baik cc. mx sangat baik penarikan kupu indikator prosentase jumlah penerimaan kupu yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (pnb) dibandingkan dengan target kupu yang ditetapkan dpr ri. cakupan ruang lingkup penagihan penarikan kupu sebesar ,25y6 dari pendapatan kotor gross revenue) para penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi. formula (aib)x realisasi pendapatan penerimaan kupu, target pendapatan penerimaan kupu yang ditetapkan oleh dpr ri. sosialisasi kupu indikator prosentase jumlah penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang hadir dalam sosialisasi kupu dibandingkan dengan target yang ditetapkan. cakupan ruang lingkup pemberian informasi dan regulasi mengenai kupu. formula a b)x s#jumlah penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang hadir dalam sosialisasi kupu: jumlah penyelenggaran jaringan dan atau jasa telekomunikasi eksisting. kategori penilaian la. s50h kurang baik baik sangat baik layanan penerimaan usulan wilayah pelayanan kpu surat permintaan usulan lokasi pelayanan kpu indikator prosentase jumlah surat jawaban yang mengusulkan lokasi pelayanan kpu dibandingkan dengan surat yang dikirim. cakupan ruang lingkup penyampaian surat permintaan usulan lokasi pelayanan kpu kepada masyarakat. formula ab)x jumlah surat jawab yang mengusulkan lokasi pelayanan kpu: jumlah surat permintaan usulan lokasi pelayanan kpu yang dikirim kepada masyarakat. pelaksanaan coklat lokasi pelayanan kpu indikator prosentase jumlah lokasi yang telah dicoklit dengan lokasi pelayanan kpu yang diusulkan oleh masyarakat. cakupan ruang lingkup pelaksanaan coklat lokasi pelayanan kpu. formula ab) jumlah lokasi yang telah dicoklit jumlah usulan lokasi kpu kategori penilaian la. s50h kurang baik baik yo sangat baik penetapan lokasi pelayanan kpu indikator prosentase jumlah usulan lokasi pelayanan kpu yang ditetapkan oleh menteri dirjen dibandingkan usulan lokasi. cakupan ruang lingkup penetapan lokasi pelayanan kpu. formula a b)x jumlah usulan lokasi pelayanan kpu yang ditetapkan, jumlah usulan lokasi dari masyarakat. sosialisasi lokasi pelayanan kpu indikator prosentase jumlah masyarakat yang hadir dalam sosialisasi lokasi pelayanan kpu dibandingkan dengan masyarakat yang diundang. cakupanjruang lingkup pemberian informasi dan regulasi mengenai lokasi kpu. formula ab) jumlah masyarakat yang hadir dalam sosialisasi lokasi pelayanan kpu: jumlah masyarakat yang diundang sosialisasi lokasi pelayanan kpu. kategori penilaian s50h kurang baik baik yw 100y9 sangat baik layanan jasa telekomunikasi dan informatika kpu layanan telekomunikasi kpu indikator prosentase jumlah satuan sambungan layanan ssl) yang telah tersedia wilayah pelayanan universal telekomunikasi put) dibandingkan dengan jumlah put. cakupan ruang lingkup penyediaan jasa akses telekomunikasi kpu. formula ab) jumlah ssl yang telah tersedia put: jumlah put. layanan informatika kpu indikator prosentase jumlah ssl yang telah tersedia put dibandingkan dengan jumlah put. cakupanjruang lingkup penyediaan jasa akses informatika kpu. formula ab) a z jumlah ssl yang telah tersedia put: jumlah put. c. layanan jaringan pendukung telekomunikasi dan atau informatika. indikator prosentase jumlah jaringan pendukung telekomunikasi dan atau informatika yang telah tersedia put dibandingkan dengan jumlah put. cakupan ruang lingkup penyediaan jaringan pendukung telekomunikasi dan atau informatika. formula ab) jumlah jaringan pendukung telekomunikasi dan atau informatika yang telah tersedia put: jumlah put. layanan pengaduan pelanggan pelayanan kpu penerimaan pengaduan pelayanan kpu indikator prosentase jumlah pengaduan gangguan pelanggan atas pelayanan kpu pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan sebelumnya cakupan ruang lingkup kemampuan mendata jumlah pengaduan gangguan pelayanan kpu. formula nb) jumlah. pengaduan gangguan pelanggan atas pelayanan kpu bulan berjalan, jumlah pengaduan gangguan pelanggan atas pelayanan kpu bulan yang lalu. penanganan pengaduan pelayanan kpu indikator prosentase jumlah penanganan gangguan pelayanan kpu yang berhasil ditangani dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk jumlah data dan informasi yang berhasil ditangani jumlah data dan informasi yang diterima kategori penilaian la. kurang baik baik yx sangat baik bab pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi dilakukan dewan pengawas balai telekomunikasi dan informatika perdesaan. pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyediaan kpu telekomunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh balai telekomunikasi dan informatika perdesaan tipum dengan indikator yang ditetapkan: pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala: metode pemantauan yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan, studi dokumentasi, dan pe:temuan pertemuan dengan penyedia pelayanan kpu telekomunikasi dan informatika perdesaan dan masyarakat yang menerima layanan kpu telekomunikasi dan informatika. kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian ct!p. ketentuan pelaksanaan kegiatan evaluasi meliputi pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala:: cc. hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan. cakupaniruang lingkup kemampuan mengatasi gangguan pelayanan kpu. formula a b)x jumlah gangguan pelayanan kpu yang berhasil ditangani, jumlah gangguan pelayanan kpu yang diterima. kategori penilaian la. s50 kurang baik baik mx 100y9 sangat baik layanan data dan informasi pelayanan kpu penerimaan permohonan data dan informasi pelayanan kpu indikator prosentase jumlah permohonan data dan informasi pelayanan kpu pada bulan berjalan dibandingkan bulan sebelumnya. cakupan ruang lingkup kemampuan mendata jumlah permohonan data dan informasi pelayanan kpu. formula ab) jumlah permohonan data dan informasi pelayanan kpu pada bulan berjalan: jumlah permohonan data dan informasi pelayanan kpu bulan sebelumnya. penanganan permohonan data dan informasi pelayanan kpu indikator prosentase jumlah penanganan permohonan data dan informasi pelayanan kpu yang berhasil ditangani dibandingkan dengan jumlah permohonan data dan informasi pelayanan kpu yang masuk cakupan ruang lingkup kemampuan mengatasi permohonan data dan informasi pelayanan kpu. formula a b) bab penutup standar pelayanan minimum spm) ini merupakan pedoman bagi balai telekomunikasi dan informatika perdesaan tip) dalam pencapaian layanan minimun dalam pelaksanaan penyediaan kpu telekomunikasi dan informatika perdesaan kepada penyedia kpu telekomunikasi dan informatika dankpu telekomunikasi dan informatika perdesaan, cc. spm ini dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan layanan penyediaan kpu telekomunikasi dan informatika perdesaan yang akan dilaksanakan oleh tip. menteri komunikasi dan informatika mohammad nuh
sj) e. jenis penerimaan negara bukan pajak bidang komunikasi dan informatika meliputi: penerimaan negara bukan pajak yang ditagih dan atau dipungut oleh direktorat jenderal pos dan telekomunikasi terdiri atas: pengusahaan jasa titipan: pungutan biaya hak penyelenggaraan bhp) telekomunikasi, biaya ujian radio elektronika dan operator radio rekor), biaya penyelenggaraan pengawas ujian amatir radio: biaya izin amatir radio, biaya izin komunikasi radio antar penduduk wrap), biaya hak penggunaan bhp) frekuensi radio per frekuensi, per stasiun, per lokasi, per tahun: biaya sertifikasi dan permohonan pengujian alat perangkat telekomunikasi, biaya sertifikasi kecakapan operator radio konsesi. kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi universal service obligation uso), biaya izin penggunaan pita spektrum frekuensi radiodan penerimaan jasa sewa sarana dan prasarana upt. penerimaan negara bukan pajak yang ditagih dan atau dipungut oleh direktorat jenderal sarana komunikasi dan diseminasi informasi terdiri atas: biaya izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik: biaya izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik lokal: biaya izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta: biaya izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran komunitas: biaya izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan, dan penerimaan denda administratif. penerimaan negara bukan pajak yang ditagih dan atau dipungut oleh pusat pendidikan dan pelatihan terdiri.yang ditagih dan atau dipungut oleh diklat ahli multi media yogyakarta terdirisebagaimana dimaksud dalam hurufn telekomunikangka angka angka angkar telekomunikasi, dialihkan kepada direktorat jenderal sumber daya dan perangkatrektorat jenderal sarana komunikasi dan diseminasi informpusat pendidikan dan pelatihan, tetap dipungut oleh pusat pendidikan dan pelatihanklat ahli multi media yogyakarta, tetap dipungut oleh diklat ahli multi media yogyakarta. pengalihan urusan penagihan dan atau pemungutan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam dan termasuk penerimaan negara bukan pajak terutang. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan penerimaan negara bukan pajak bidang komunikasi dan informatikkomunikasi dan informatikaberdasar, bahwa berdasarkan catatan kaki radio regulation pita frekuensi radio diidentifikasi untuk digunakan oleh administrasi yang ingin menerapkan telekomunikasi bergerak internasionalpresiden nomor tahun tentang pengesahan final acts the world radiocommunication conference, geneva akta akta akhir konferensi komunikasi radio sedunia, jeneiubah sebagai berikut: antara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut: penggunaan pita frekuensi radio pada rentangantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut: bhp untuk penggunaan pitaap animasi dan informatika ala biro hukum, esa peran tp susilo hartono
salinan re.terdiri dari: subscriber station, dan base station. subscriber station sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan alat dan perangkat telekomunikasi yang berada pada pengguna. base station sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan suatu set alat dan perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk menyediakan konektivitas, manajemen dan kontrol terhadap subscriber station. alat dan perangkat telekomunikasi subscriber station dan base station sebagaimana dimaksud dalam dapat beroperasi secara: single band (single mode) pada pita frekuensi radio atau pita frekuensi radio hz, atau dual band (dual mode) pada pita frekuensi radio dan pita frekuensi radio hzyang beroperasi secara dual band (dual mode) pada pita frekuensi radio dan pita frekuensi radiditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengujianperaturan menteri ini sesuai pita frekuensi radio yang digunakan. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku:roadband wireless access bwa) pada pita frekuensi ghz, keputusan direktur jenderal pos dan telekomunikasi nomor dirjen tentang persyaratan teknis radio wireless local area network outdoor), dan keputusan direktur jenderal pos dan telekomunikasi nomor dirjen tentang persyaratan teknis wireless local area network laria. kepala biro huk center kepala biro hukum, keren hebat nan pan siva him rahim jama sei lghz meliputi: bab ketentuan umum, bab persyaratan teknis, bab iiiperangkat penerima dan pengirim sinyal digital, yang bekerja pada pita frekuensi radio yangbit error rate cnr for 1x10 symbol)outdoor watt indoor:wajibmeliputi: bab ketentuan umum, bab persyaratan teknis, babalat dan perangkat telekomunikasi penerima dan pengirim sinyal digital yang bekerja pada frekuensi radiomaksimum bandwidthcnr for 1x10 symbolerror rate bit aplikasi p p point to point) maximum mean erp bm, maximum mean erp density bm aplikasi p to mp point to multipoint) maximum mean erp bm, maximum mean erp density bm aplikasi mesh maximum mean erp bm, maximum mean erp density bm aplikasi ap mp any point to mulitipoint) maximum mean erp bm, maximum mean erp density bmharusdokumen seleksi penyelenggaragar tujuan pembukaan peluang usaha bidang penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalamemutuskan menetapkan peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang perubahan atas pera turu sambungan internasional. beberapa ketentuan dalam lampiran peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor: p im.kominfo6 tentang dokumen seleksi penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional diubah sebagai berikut: ketentuan dalam. dokumen seleksi administrasi bab informasi umum butir pendahuluan paragraf kedelapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tujuan pembukaan peluang usaha penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional, selain pengembangan jaringan telekomunikasi, adalah juga untuk membangun infrastruktur jaringan sambungan internasional yang memadai, mendorong ketersediaan backbone internasional, hal ini diperlukan untuk menyediakan sewa bandwidth dengan tarif (harga) yang kompetitif dan terjangkau, membangun jaringan akses pita lebar (broadband) internasional yang mempunyai keterhubungan jaringan backbone internet tier secara khusus, jika tidak ada kesamaan definisi mengenai tier yang dimaksud jaringan backbone internet tier adalah jaringan backbone amerika serikat dan inggris. apabila peserta seleksi mempunyai definisi jaringan backbone yang berbeda (negara lain), maka peserta seleksi harus menyertakan bukti bukti yang kuat yang mendukung argumentasi tersebut: menciptakan kompetisi layanan sewa bandwidth internasional yang dapat mendorong penyelenggaraan telekomunikasi lebih efisien dan kompetitif sehingga mampu menekan biaya internet menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat indonesia yang menggunakan layanan tersebut, mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi baru dalam bentuk tumbuhnya berbagai peluang usaha baru bagi perusahaan skala kecil dan menengah agar penyelenggaraan telekomunikasi tumbuh lebih pesat. ketentuan dalam. dokumen seleksi administrasi bab tatacara pelaksanaan seleksi butir jadwal pelaksanaan seleksi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jadwal seleksi direncanakan mengikuti jadwal bawah ini. kegiatan waktu pengumuman seleksi penyelenggaraan sambungan juni internasional media masa \|pendant aran dan pengambilan dokumen seleksi juni administrasi dan teknis pengajuan pertanyaan tertulis oleh calon peserta juni s d juli seleksi (pengambilan revisi dokumen seleksi li6 juli (pengajuan pertanyaan tertulis oleh calon peserta jul s d jul seleksi irama aanwijzing juli penyerahan jawaban dokumen seleksi oleh calon jul s d ags peserta seleksi (pembukaan jawaban dokumen seleksi yang disaksikan ags oleh semua peserta evaluasi jawaban dokumen seleksi lag ags s d ags laporan hasil evaluasi oleh dirjen menteri september penetapan persetujuan pemenang oleh menteri ika september dirjen postel selaku ketua panitia memberikan september pemberitahuan pemenang seleksi kepada peserta seleksi masa singgah sep s d sep jawaban sanggahan oleh panitia seleksi (jika ada sep s d sep sanggahan) penyerahan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan sep s d sep pembangunan penerbitan izin prinsip oktoberseleksi akan diberitahukan secara tertulis. ketentuan dalam. dokumen seleksi administrasi bab persyaratan dan ketentuan butir kewajiban pemenang seleksi huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur backbone internasional (fiber optic) dari wilayah indonesia yang mempunyai keterhubungan tier backbone. ketentuan dalam dokumen seleksi administrasi lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: surat penyataan strukturpemegang saham pemegang saham nama nama tas dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan kami tidak mempunyai kepemilikan saham (di luar kepemilikan saham publik) yang ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan pemilik saham penyelenggara jaringan tetap sli eksisting (pt. telkom dan pt. indosat) termasuk pemegang saham dari kedua perusahaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung. apabila kami ditetapkan sebagai pemenang, kami bersedia untuk tidak mengubah kepemilikan saham yang mengakibatkan terjadinya kepemilikan silang baik langsung maupun tidak langsung. apabila data dan informasi yang kami sampaikan atas tidak benar, kami bersedia menerima sanksi (gugur) yang diberikan tim seleksi dan atau pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam hal kami ditetapkan sebagai pemenang seleksi dan kemudian hari ternyatsambungan internasionaletentuan dalam. dokumen seleksi teknis bab persyaratan dan petunjuk butir diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: rencana pembangunan infrastruktur, yang meliputi antara lain: jaringan backbone internasional yang akan dibangun, keterhubungan jaringan domestik dengan indonesia internet exchange iix), dan nilai investasi jaringan. ketentuan dalam. dokumen seleksi teknis bab ii. format jawaban dokumen seleksi butir diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:peserta seleksi diminta untuk menjelaskan rencanahal hal yang perlu dijelaskan antara lain: tingkat strata keterhubungan dari titik landing point internasional hingga jaringan backbone internet tier (klarifikasi perlu disebutkan negara negaranya secara jelas):, jarak jaringan yang mempunyai keterhubungan jaringan backbone internet tier (dalam antara switch landing point peserta seleksi dengan switch landing point negara tujuan): rencana jumlah fisik core jaringan tersebut, alternatif rute kabel secara geografis selain rute kabel penyelenggara sli eksisting. peserta seleksi diharapkan membangun jaringan negara tujuan yang berbeda dengan rute yang sudah dimiliki oleh penyelenggara sli eksisting: pembangunan backbone dari switch landing point peserta seleksi switch landing point negara tujuan penilaian wajib). informasi atas dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut jaringan jaringan rak tingkat keterhubungan tier jumlah pair dari dalam level ) yang dialokasikan untuk sli dan sewa jaringan peserta seleksi diminta juga untuk melampirkan peta coverage rencana pembangunan jaringan yang mempunyai keterhubungan jaringan backbone internet tier ketentuan dalam dokumen seleksi teknis 8ab ii. format jawaban dokumen seleksi butir diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: nilai investasi pembangunan jaringan peserta seleksi diminta untuk menjelaskan nilai investasi komponen jaringan yang akan dikeluarkan dalam rangka penyelenggaran jaringan tetap sambungan internasional selama tahun depan. rincian rencana investasi tersebut dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: alokasi yo) untuk nilai investasi jaa sli dan sewa bersih (dlm jutaan oo. komponen jaringan rupiah) sea mea men paftamm fasilitas penunjang contoh billing) batasan ringkasan nilai investasi per tahun nilai investasi dalam jutaan rupiah keterangan tahun tahun iii tahun fasilitas penunjang (contoh billing) tintin poo ketentuan dalam. dokumen seleksi teknis lampiran kriteria penilaian dan robot penilaian penilaian wajib diubah sehingga berbunyi sebagai berikutseleksi teknis lampiran kriteria penilaian dan robot penilaian penilaian yang dilombakan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sub jo. informasi umum mengenai profil peserta seleksi kualifikasi pengalaman perusahaan \|. len a1aa.a jumlah pelanggan per maret aa.b rata rata pertumbuhan jumlah pelanggan tahun terakhir\|. kondisi keuangan perusahaan selama tahun terakhir213a.a kapasitas switch terpasang stilisasi switch jangkauan jaringan transmisi kapasitas jaringan transmisi pass pemanahlase tujuan proyeksi sewa jaringan, berdasarkan masing masing kapasitas sewa proyeksi tarif ll menit berdasarkan trafik sli rend tarif sli selama tahun depan proyeksi tarif sewa jaringan p22246 rencana pembangunan infrastruktur \|. jumlah sgi yang akan dibangun rencana penyediaan pembangunan jaringan transmisi yang menghubungkan antar sgi dan mitra lokal rp232. 1 backbone p233.aketentuan dalam dokumen panduan penilaian jawaban dokumen seleksi bab ii. kriteria penilaian dan panduan penilaiannya butir dihapus. diantara butir dan butir dalam dokumen panduan penilaian jawaban dokumen seleksi disisipkan (satu) butir baru, yaitu butir .e. yang berbunyi sebagai berikut: alternatif rute kabel secara geografis selain rute kabel penyelenggara sli eksisting. sistem penilaian berdasarkan nilai (score) dengan penentangan sebagai berikut nilai negara tujuan sam dengan rute kabel penyelenggara sli eksisting: nilai negara tujuan selain dari rute kabel penyelenggara sli eksisting. ketentuan dalam. dokumen panduan penilaian jawaban dokumen. seleksi lampiran kriteria penilaian dan bobot penilaian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kriteria penilaian dan bobot penilaianpanduan penilaian jawaban dokumen seleksi lampiran penilaian yang dilombakan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penilaian yang dilombakan sub po. informasi umum mengenai profil peserta seleksi \|. kualifikasi pengalaman perusahaan lo. jumlah pelanggan per maret p24aa.b rata rata pertumbuhan jumlah pelanggan tahun terakhir pe2kondisi keuangan perusahaan selama tahun terakhir \|.aspek teknisi operasional \|. a.a kapasitas switch terpasang 3a.b stilisasi switch jangkauan jaringan transmisi a1.b kapasitas jaringan transmisitujuan rp2. proyeksi sewa jaringan, berdasarkan masing masing kapasitas sewa p2223.a proyeksi tarif sli menit berdasarkan trafik sli trend tarif sli selama tahun depan p2224.a proyeksi tarif sewa jaringan p2224.b tpo. rencana pembangunan infrastruktur r23 jumlah sgi yang akan dibangun \|. rencana penyediaan pembangunan jaringan transmisi yang 50y menghubungkan antar sgi dan mitra lokal rp232. j aan backbonejtoa yon dalam hal diperlukan adanya perubahan lebih lanjut terhadap ketentuan dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor: p m.kominfo dan peraturan center, ini, perubahan dimaksud dapat dilakukan setelah disepakati oleh tim seleksi dalam rangka seleksi penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional dan para peserta seleksi, tanpa dilakukan perubahan kembali atas peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor: p m.kominfo dan peraturan menteri ini. peraturan ini mulai berlaku pad tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta pada tanggal juli menteri komunikasi dan informatika, republik indonesia entermenteri perhubungan nomor km. tahun tentang, sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi belum mengakomodasi ketentuan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sehingga dipandang tidak sesuai lagi dan perlu diganti, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diatur kembali ketentuan tentang sertifikasi alat dan perangkatkeputusan menteri perhubungan nomor km. tahun tentang pengesahan badan penetap designations authority da) dalam rangka mutual recognition arrangement mra) untuk alat dan perangkatmemutus span:tipe alat dan perangkat telekomunikasi adalah merek, model atau jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu:k):, kelompok alat pelanggan adalah kelompok alat telekomunikasi yang penempatannya ujung jaringan akses pengguna, kelompok alat dan perangkat pendukung telekomunikasi adalah kelompok alat dan perangkat yang digunakan sebagai pendukung pada alat dan perangkat telekomunikasi,:,:lembaga sertifikasi adalah direktorat standardisasi pos dan telekomunikasi direktorat jenderal pos dan telekomunikasi, dan merupakan lembaga yang ditunjuk oleh badan penetap untuk menerbitkan sertifikat: lembaga pengujian, yang selanjutnya disebut balai uji test house), adalah laboratorium milik negara atau laboratorium,:penilaian kesesuaian: pengujian concordance adalah pengujian untuk pembandingan antara hasil uji dengan regulasi teknis. pengujian electromagnetic compatibility emc) adalah pengujian terhadap kemampuan dari suatu alat dan perangkat elektronik elektrik untuk berfungsi dengan baik dalam lingkungan medan elektromagnetik tanpa mempengaruhi kondisi lingkungannya maupun peralatan sekitarnya. badan penetap designations authority da) adalah direktorat jenderal pos dan telekomunikasi. hari kerja adalah hari senin sampai dengan hari jum'at kecuali hari tersebut merupakan hari libur dan atau hari libur nasional.direktur standardisasi adalah direktur standardisasi pos dan telekomunikasi.verifikasi atas sertifikasi kecuali ditentukan lain dalam peraturan menteri ini. pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi meliputi pengujian, dan penerbitan sertifikat. sertifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini dan sesuai dengan diagram proses sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan peraturan menteri ini. sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan oleh lembaga penilai kesesuaian. alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas (empat) kelompok, yaitu kelompok jaringan network, kelompok akses, kelompok alat pelanggan customer premises equipment cpe): kelompok alat dan perangkat pendukung telekomunikasi. ketentuan lebih lanjut tentang pengelompokan alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan direktur jenderal. alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak wajib disertifikasi meliputi alat dan perangkat pendukung telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut dan barang pindahan serta barang yang dikirim melalui pos atau jasa titipan dengan jumlah paling banyak (dua) unit, yaitu: alat pelanggan customer premises equipment cpb), alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan pribadi yang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio, tidak digunakan untuk keperluan perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan (komersial): alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penelitian (riset), uji coba (field trial) dan atau penanganan bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut: tidak untuk diperdagangkan. dalam hal perangkat menggunakan spektrum frekuensi radio harus memiliki izin stasiun radio isr) sementara, waktu penggunaan perangkat paling lama (satu) tahun. setelah waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada butir berakhir, alat dan perangkat telekomunikasi wajib diekspor negara asal atau dapat dipergunakan kembali setelah melalui sertifikasi: alat dan perangkat telekomunikasi yang: alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk pengukuran sarana telekomunikasi. alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak wajib disertifikasi selain sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal. bab iii tata cara sertifikasi permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi diajukan oleh pabrikan atau perwakilannya (representative), yaitu produsen sebagai badan usaha yang bertanggung jawab terhadap pembuatan barang: distributor, yaitu badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh pabrikan:: badan usaha perakit alat dan perangkat telekomunikasi, atau institusi, yaitu badan usaha yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sendiri. surat permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi ditujukan kepada lembaga sertifikasi dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan menteri ini. surat permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada dilampirkan persyaratan sebagai berikut:ma jual atas materai, kecuali jika alat dan perangkat telekomunikasi tidak untuk diperdagangkan: surat pernyataan bahwa sampel uji telah tersedia dan siap untuk diuji sebagaimana dimaksud dalamn huruf il.lam hal persyaratan untuk permohonan sertifikasi telah diterima dengan lengkap dan benar, lembaga sertifikasi menerbitkan sp3 kepada balai uji yang dipilih oleh pemohon sertifikasi dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran iii peraturan menteri ini. dalam hal sampel uji sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan alat dan perangkat telekomunikasi yang diimpor, lembaga sertifikasi menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan alat dan perangkat telekomunikasi yang diimpor. sp3 sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar bagi balai uji untuk melaksanakan pengujian. sp3 sebagaimana dimaksud pada dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diterbitkan paling lambatberdasarkan sp3 sebagaimana dimaksud dalam balai uji melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. balai uji wajib menyelesaikan pengujian dari setiap pemohon paling lambat (dua puluh satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dengan menyertakan persyaratan pengujian sebagai berikut: sp3 asli, bukti bayar pengujian asli: sampel uji dengan ketentuan sebagai berikut untuk customer premises equipment cpe) sebanyak (dua) unit, untuk jaringan dan atau akses non cpe) sebanyak (satu) unit: atau apabila dipergunakan untuk keperluan sendiri dan atau tidak untuk diperdagangkan sebanyak (satu) unit, dengan disertai surat pernyataan, dokumen teknis perangkat (buku manual,apabila pengujian tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada balai uji wajib memberitahukan kepada lembaga sertifikasi dengan disertai alasan alasannya. balai uji wajib menyampaikan laporan hasil uji test report) alat dan perangkat telekomunikasi kepada lembaga sertifikasi paling lambat (satu) hari kerja sejak diselesaikannya pengujian. laporan hasil uji test report) sebagaimana dimaksud dalam dievaluasi oleh lembaga sertifikasi paling lambat (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil uji test report) dari balai uji. evaluasi laporan hasil ujiisertai alasan penolakan sesuai format sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan menteri ini. dalam hal alat dan perangkat telekomunikasi memenuhi persyaratan teknis, lembaga sertifikasi wajib menerbitkan sertifikat atau sertifikat sesuai format sebagaimana dimaksud dalam lampiran atau lampiran peraturan menteri ini. bab pengujian yang ditetapkan oleh direktur jenderal. pengujian sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pengujian concordance, dan atau pengujian electromagnetic compatibility emc). kelompok alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib melalui pengujian electromagnetic compatibility emc) sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh direktur jenderal. pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan dengan cara pengukuran, dan atau evaluasi dokumen. pengujian dengan cara pengukuran sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh balai uji yang dipilih oleh pemohon sertifikasi. pengujian dengan cara evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi. dalam hal balai uji sebagaimana dimaksud pada tidak dapat melakukan pengujian dengan cara pengukuran dari sebagian persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi, lembaga sertifikasi dapat menunjuk balai uji lainnya untuk melakukan pengujian dengan cara pengukuran. pengujian dengan cara pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui uji laboratorium (in house test), dan atau uji lapangan (on site test). uji laboratorium (in house test) sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh dan balai uji. balai uji melaksanakan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada setelah mendapat sp3 dari lembaga sertifikasi. uji lapangan (on site test) sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan tempat dipegangnya alat dan perangkat telekomunikasi. uji lapangan (on site test) sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakandalam dilaksanakan oleh balai uji setelah berkoordinasi dengan lembaga sertifikasi. tata cara pelaksanaan uji lapangan (on site test) sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan direktur jenderal. evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi untuk pelaksanaan mra: permohonan sertifikat untuk alat pelanggan (cpe) dengan tipe yang sama dari negara pembuat yang berbed: permohonan sertifikat untuk alat pelanggan cpe) dengan tipe yang sama dari negara pembuat yang samkelompok jaringan dan atau kelompok akses non cpe), mana sertifikat untuk tipe alat dan perangkat telekomunikasi kelompok jaringan dan atau kelompok akses non mana karena keterbatasan alat ukur balai uji tidak dapat melakukan pengujian dengan cara pengukuran. alat dan perangkat telekomunikasi kelompok jaringan dan atau kelompok akses non cpe) yang dibuat oleh negara yang berbeda dengan negara mana sertifikat untuk tipe alat dan perangkat tersebut sudah pernah diterbitkan oleh lembaga sertifikasi, tidak perlu dilakukan evaluasi dokumen dalam hal pemohon sertifikasi adalah pemegang sertifikat untuk tipe alat dan perangkat tersebut. pelaksanaan mra sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui evaluasi dokumen laporan hasil pengujian balai uji dari negara lain yang diakui oleh badan penetap dalam rangka mra. dalam hal dokumen laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada masih terdapat persyaratan teknis yang belum dilakukan pengukuran, wajib dilakukan pengujian dengan cara pengukuran terhadap persyaratan teknis tersebut oleh balai uji. evaluasi dokumen harus diselesaikan paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada diterima secara lengkap. evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan atau huruf dilaksanakan berdasarkan hasil pengujian sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh balai uji, hasil pengujian balai uji negara lain yang diakui oleh badan penetap dan atau hasil pengujian balai uji negara lain yang diakui oleh badan penetap dalam rangka mra. tata cara pelaksanaan evaluasi dokumen oleh lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direktur jenderal. evaluasi dokumen harus diselesaikan paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada diterima secara lengkap. bab penerbitan sertifikatbat (dua) hari kerja setelah dilakukannya evaluasi laporan hasil uji test report) sebagaimana dimaksud dalam(website) direktorat jenderal pos dan telekomunikasi. sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi terdiri dari sertifikat untuk pabrikan atau distributor, sertifikat untuk importir, perakit atau institusi. sertifikat sebagaimana dimaksud pada diterbitkan berdasarkan hasil pengujian dengan cara pengukuran, dan atau hasil pengujian dengan cara evaluasi dokumen. masa berlaku sertifikat adalah (tiga) tahun. sertifikat wajib diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir, kecuali jika alat dan perangkat telekomunikasi tidak lagi dibuat, dirakit dan atau dimasukkan untuk diperdagangkan wilayah republik indonesia. pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi berdasarkan pengujian evaluasi dokumen. pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan oleh pemegang sertifikat dengan mengajukan surat permohonan paling lambat (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada wajib dilampirkan: sertifikat asli, dan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi. lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat yang telah diperbaharui paling lambat (lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima dengan lengkap. dalam hal lembaga sertifikasi tidak menerbitkan pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada sertifikat dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktu (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya sertifikat. dalam hal permohonan pembaharuan sertifikat ditolak, lembaga sertifikasi wajib memberikan jawaban penolakan paling lambat (lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima dengan disertai alasan penolakan. dikecualikan dari ketentuan dalam sertifikat dinyatakan tidak berlaku apabila:ditetapkan ketentuan tentang perubahan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi. penggantian sertifikat wajib dilakukan dalam hal pemindahtanganan sertifikat kepada pihak lain: perubahan nama badan usaha: perubahan alamat badan usaha, sertifikat hilang, sertifikat rusak. permohonan penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan melampirkan: kelengkapan dokumen yang sah: sertifikat asli, kecuali sertifikat yang hilang, surat pernyataan bahwa tidak ada perubahan spesifikasi teknis, bab kewajiban pemegang sertifikat pemegang sertifikat wajib memberikan label (pelabelan) yang memuat nomor sertifikat dan identitas pelanggan plg id) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat serta kemasan pembungkusnya sesuai format sebagaimana dimaksud dalam lampiran vii peraturan menteri ini, label dapatpada sertifikat asli. pelabelan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebelum alat dan perangkat telekomunikasi diperdagangkan dan atau dipergunakan. pemegang sertifikat wajib melaporkan pelaksanaan pelabelan sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tiga puluh) hari sejak diterbitkan sertifikat dengan melampirkan contoh label. bab vii biaya sertifikasi dikenakan biaya yang besarnya diatur sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. biaya sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: biaya pengujian, dan biaya penerbitan sertifikat. biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan untuk pengujian dengan cara pengukuran oleh balai uji berdasarkan tipe alat dan perangkat telekomunikasi, atau pengujian dengan cara evaluasi dokumen oleh lembaga sertifikasi berdasarkan tipe alat dan perangkat telekomunikasi. biaya pengujian dengan cara pengukuran oleh balai uji milik negarabalai uji milik pemerintah. biaya penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruflembaga sertifikasi. besarnya biaya pengujian dengan cara pengukuran atau evaluasi dokumen adalah sama. dalam hal pengujian dilakukan melalui uji lapangan (on s te desa selain dikenakan biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan juga biaya akomodasi, konsumsi dan atau transportasi yang besarnya diatur sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. biaya penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan untuk penerbitan sertifikat baru, pembaharuan sertifikat atau penggantian sertifikat. biaya penerbitan sertifikat yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan pengujian secara sampel terhadap alat dan perangkat telekomunikasi. tata cara pengawasan dan pengendalian ditetapkan lebih lanjut oleh direktur jenderal bersama instansi terkait yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. bab sanksi pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi. babidengan berlakunya peraturan menteri ini, peraturan menteri perhubungan nomor: km. tahun tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan jakarta padatanggal september asaabaka eri kasi dan informatika (kan isa ane is dan muhammad nuh: menteri perindustrian: menteri perdagangan, menteri luar negeri, menteri dalam negeri: menteri hukum dan hak asasi manusia jaksa agung republik indonesia para gubenur kepala daerah provinsi seluruh indonesia sekjen, irjen para dirjen dan para kepala badan lingkungan departemen komunikasi dan informatika.september prosedur sertifikasi melalui pengujian laboratorium uji permohonan persyaratan tidak ks. ida demuikesan maks. hani persyaratan dokumen surat perintah pengujian perangkat sp3) laboratorium uji maks. hari laporan hasil uji maks. hari fp tidak evaluasi hasil uji surat penolakan maks. hari surat perintah pembayaran sp2) penerbitan sertifikat mars han tes,n menterkkomunikasi dan informatika jan "(ea nn) ang muhammad nuh dan lampiran peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor per m.kominfo tanggal: 5september2008 prosedur sertifikasi melalui uji dokumen permohonan persyaratan tidak pemeriksaan maks persyaratan dokumen surat perintah pengujian perangkat sp3) ml. evaluasi hasil uji pp. surat penolakan maks. hari surat perintah pembayaran sp2) penerbitan sertifikat maks. hari te" inner komunikasi dan informatika pen) sma mad nuh is, sena dperusahaan nomor jakarta, klasifikasi lampiran perihal permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi kepada yth. lembaga sertifikasi cg. direktur standardisasi pos dan telekomunikasi jl. medan merdeka barat jakarta bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor:. per m.kominfo.rna jual atas materai, kecuali jika alat dan perangkat telekomunikasi tidak untuk diperdagangkan: ii.,(a .yang berlaku. materai rp. nama, tanda tangan pimpinan te? tan asi dan informatika ana cats tan tt. baya mad nuh dan lampiran iiisurat pengantar pengujian perangkat sp3) kepada yth balai uji ditetapkan bahwa: perangkat dana pha bahan das pendeeresi bana merk model tipe \|. buatan meta penata petani agen pabrik sesssnasa lan non kan pemohon and acuan pukersstnsegaa resi tgl poonanananannanannnnannanananan kanostel tembusan yth direktur standardisasi postel (sebagai laporan), pemohon. merger komunikasi dan informatika eri yss umat nuh tpenolakan permohonan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi. kepada yth pemohon menunjuk surat permohonan saudara nomor: . tanggal eeeeee.perihal permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dan, setelah dilakukan evaluasi terhadap laporan hasil uji test report) yang diterbitkan oleh balai ujiostel taat dan informatika nek nga #imam nuh nan lampiran peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor per m.kominfo tanggal septemberid: reference jenis alat perangkat diajukan oleh name equipment proposed buatan alamat made negara pembuat address merek product model type tanggal terbit date issue keterangan note a.n, nations deputy director general standardize tion serrtibkant sarah sera (nepal tatar sepak tanggal penataan aa: permpangunaan tumida dip sangat petang ebeg kone nlu yang derita cembre akd mitos) years kom ihe done cer waste insang. used mistral iis ceriiheate ber changed law are boptnovas ana notes, memshkompnkasi dan informatika, eau una pat aaa aan dan hinammad nuh lampiran peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor per m.kominfo tanggal 5september2008,reference jenis alat perangkat diajukan oleh name eguoment proposed buatan alamat made ini) negara pembuat address merek: product model type tanggal terbit date issue keterangan note a.n.ca tons deputy director general standardization atas ora seanenda wan kamp log jan fr.pk. kasi dan informatika. one lal bere ppa peti ie: asp ana padek danygaammad nuh lampiran vii: peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor per m.kominfo tanggal september format label nomor sertifikat nomor plg.idkom una dan informatika ane gading kas murad nuh nan
teradio regulation rr) edisi tahun oleh international telecommunication union itu)kembali ketentuan tentang tabel alokasi spektrum frekuensi radio indonesia dengan peraturan menteri komunikasi dan informatika.:komunikasi,menteri adalan menteri yangi alokasi spektrum frekuensi radio tabel alokasi spektrum frekuensi radio indonesia disusun sesuai tabel alokasi spektrum frekuensi radio internasional untuk wilayah (region) pada article radio regulation rr) edisi tahun yang ditetapkan oleh international telecommunication union utu) tabel alokasi spektrum frekuensi radio indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan mencari ini.dan perencanaan kanal frekuensi radio. ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pita frekuensi radio dan perencanaan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri tersendiri. bab iiiuli mentererdmnunikasi dan informatika, nga apu "muhammad nuh kan nan in, lampiran peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor per m.kominfo tanggal juli tabel alokasi spektrum frekuensi radio indonesia departemen komunikasi dan informatika republik indonesia daftar isi hall daftar isi informasi umum latar belakang istilah dan pengertian dinas dinas dalam komunikasi radio penggolongan pita frekuensi tabel alokasi spektrum frekuensi radio indonesia pendahuluan wilayah kategori dinas dan alokasi deskripsi dari tabel alokasi spektrum frekuensi radio alokasi spektrum frekuensi radio indonesia tabel alokasi spektrum frekuensi radio indonesia catatan kaki (footnote) internasional catatan kaki indonesia informasi umum latar belakang, dianjurkan untuk mengenali pengalokasian yang telah dilakukan bidang spektrum frekuensi yang tertuang dalam dokumen ini terhadap jenis layanan, alokasiyang dikeluarkan secara resmi oleh himpunan telekomunikasi internasional international telecommunication union itu)) pada peraturan radio edisi radio regulations, edition yang juga menjadi acuan bagi negara negara lain dunia. tabel alokasi spektrum frekuensi itu terdiri dari tiga kolom, mana setiap kolom tersebut merupakan pembagian alokasi frekuensi dunia yang dinyatakan sebagai alokasi wilayah itu. pita frekuensi yang dirujuk pada setiap tabel alokasi spektrum frekuensi radio itu tersebut berada sudut atas kiri atas dari setiap bagian kotak pada tabel yang bersangkutan. dokumen tabel alokasi spektrum frekuensi radio indonesia ini terdiri dari empat kolom mana pada kolom empat merupakan alokasi spektrum frekuensi untuk indonesia yang mengacu pada wilayah dari tabel alokasi spektrum frekuensi itu. untuk referensi catatan kaki (footnote) yang muncul pada tabel, bawah dinas dinas yang dialokasikan, berlaku untuk seluruh alokasi yang ditetapkan. referensi catatan kaki yang muncul sebelah kanan nama dinas, hanya berlaku untuk dinas tersebut. terhadap catatan kaki khusus untuk indonesia pada kolom empat ditandai dengan kode ins, dimana pengalokasian tersebut merupakan uraian perencanaan dan penggunaan pita frekuensi dimaksud secara nasional. tabel alokasi spektrum frekuensi itu telah terlebih dahulu diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebelum kemudian menjadi acuan dalam penyusunan tabel alokasi spektrum frekuensi radio indonesia interjemahan peraturan radio edisi itu. itu: international telecommunication union atau himpunan telekomunikasi internasional merupakan badan dunia bawah naungan pbb perserikatan bangsa bangsa) yang beranggotakan negara negara diseluruh dunia dengan tugas utama mengurusi masalah bidang telekomunikasi termasuk dalamnya masalah komunikasi radio. administrasi: setiap departeme dari itu, dalam konvensi itu dan pada regulasi administratif. alokasi (dari suatu pita frekuensi): pencantuman pita frekuensi tertentu tabel alokasi spektrum frekuensi untuk digunakan oleh satu atau lebih dinas komunikasiradio ruang angkasa atau terestrial atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. istilah ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi dimaksud. kanonisasi (penjatahan dari frekuensi radio atau kanal frekuensi radio): pencantuman kanal frekuensi tertentu sesuai dengan rencana yang disepakati, yang disetujui dan disahkan oleh suatu konferensi yang berwenang, yang digunakan oleh satu atau lebih administrasi administrasi bagi dinas komunikasiradio ruang angkasa atau dinas komunikasiradio terestrial satu atau lebih negara atau wilayah geografis yang tercantum dalam rencana tersebut atas dan berdasarkan persyaratan tertentu. penetapan (dari suatu frekuensi radio atau kanal frekuensi radio): izin yang diberikan oleh suatu administrasbagi penggunaan gelombang radio. gelombang radio atau gelombang hentian: gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang lebih rendah dari hz, yang merambat dalam ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan. komunikasi radio: telekomunikasi dengan perantaraan gelombang radio. komunikasi radio terestrial: setiap komunikasi radio selain dari komunikasi radio ruang angkasa atau radio astronomi. komunikasi radio angkasa: setiap komunikasi radio mencakup penggunaan satu atau lebih stasiun ruang angkasa, atau penggunaan satu atau lebih satelit pemantul atau obyek obyek lain yang ada ruang angkasa. radiopenentu: penentu posisi, kecepatan dan atau karakteristik karakteristik lain dari suatu objek, atau untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan parameter parameter tersebut, yang menggunakan sifat sifat rambatan gelombang radio. radionavigasi: radiopenentu yang digunakan untuk keperluan navigasi, termasuk pemberitahuan adanya peringatan. radiolokasi: radiopenentu yang digunakan untuk keperluan keperluan selain untuk radionavigasi. radio pencari arah: radiopenentu yang menggunakan penerimaan gelombang radio untuk menentukan arah suatu stasiun atau obyek. radio astronomi: astronomi yang berdasarkan penerimaan gelombang radio yang berasal dari kosmik. waktu standar internasional utc): skala waktu, berdasarkan ukuran detik si), sebagaimana didefinisikan dalam rekomendasi itu r tf. (wrc untuk tujuan tujuan penggunaan praktis yang berhubungan dengan peraturan radio, utc adalah sama dengan waktu saat matahari tepat pada meridian utama (garis bujur yang semula dinyatakan dengan gmt. aplikasi industri, ilmiah dan medis ism) (dari energi frekuensi radio): adalah operasi dari suatu atau sejenisnya yang tidak termasuk penggunaan dalam bidang telekomunikasi. dinas dinas dalam komunikasi radio jenis dinas komunikasiradio umum dinas komunikasiradio: suatu dinas yang didefinisikan dalam bagian ini yang mencakup transmisi, emisi dan atau penerimaan dari gelombang gelombang radio untuk tujuan telekomunikasi tertentu. yang dimaksud dengan dinas komunikasiradio dalam peraturan radio ini adalah komunikasi radio terestrial, kecuali bila dinyatakan lain. dinas tetap: suatu dinas komunikasiradio antara titik titik tetap tertentu. dinas tetap satelit: suatu dinas komunikasiradio antara stasiun stasiun bumi pada tempat tempat tetap tertentu dengan menggunakan satu atau lebih satelit: satelit, dinas tetap satelit dapat mencakup hubungan pencatu untuk dinas komunikasiradio ruang angkasa lainnya. dinas antar satelit: suatu dinas komunikasiradio yang menyediakan hubungan antara satelit satelit buatan. dinas operasi ruang angkasa: suatu dinas komunikasiradio dikhususkan untuk operasi kendaraan ruang angkasa, terutama untuk penjejakan ruang angkasa, telemetri dan telekomindo ruang angkasa. biasanya fungsi fungsi tersebut telah dicakup dalam dinas radio mana stasiun ruang angkasa tersebut beroperasi. dinas bergerak: suatu dinas komunikasiradio antara stasiun bergerak dan stasiun darat, atau antar stasiun stasiun bergerak. dinas bergerak satelit: suatu dinas komunikasiradio: antara stasiun stasiun bumi bergerak dan satu atau lebihlebih stasiun ruang angkasa. dinas ini dapat juga termasuk hubungan pencatu yang diperlukannya. dinas bergerak darat: suatu dinas bergerak antara stasiun stasiun induk dan stasiun stasiun darat bergerak atau antara stasiun stasiun darat bergerak. dinas bergerak darat satelit: suatu dinas bergerak satelit yang stasiun stasiun bumi bergeraknya terletak darat. dinas bergerak maritim: suatu dinas bergerak antara stasiun stasiun pantai dengan stasiun stasiun kapal laut, atau antar stasiun stasiun kapal laut atau antar stasiun stasiun komunikasi pelengkapbergerak maritim satelit: suatu dinas bergerak satelit yang stasiun stasiun bumi bergeraknya terletakoperasi pelabuhan: suatu dinas bergerak maritim dalam atau dekat sebuah pelabuhan, antara stasiun pantai dan stasiun kapal laut, mana pesan pesan dibatasi untuk hal hal yang berhubungan dengan penanganan operasional, pergerakan dan keamanan kapal laut dan dalam hal darurat, untuk keselamatan manusia. pesan pesan yang berkaitan dengan umum tidak termasuk dinas ini. dinas pergerakan kapal laut: suatu dinas keselamatan dalam dinas bergerak maritim selain dinas operasi pelabuhan, antara stasiun pantai dan stasiun kapal laut, atau antara stasiun kapal laut, mana pesan pesan dibatasi untuk hal hal yang berhubungan dengan pergerakan kapal laut. pesan pesan yang berkaitan dengan umum tidak termasuk dinas ini. dinas bergerak penerbangan: suatu dinas bergerak antara stasiun stasiun penerbangan dengan stasiun stasiun pesawat udara, atau antara stasiun stasiun pesawat udara, yang juga dapat mencakup stasiun stasiun kendaraan penyelamat, stasiun stasiun rambu radio penunjuk posisi darurat dapat beroperasi dalam dinas ini pada frekuensi frekuensi yang ditentukan untuk marabahaya dan keadaan darurat. dinas bergerak penerbangan r): suatu dinas bergerak yangroute jalur) dinas bergerak penerbangan or): suatu dinas bergerak penerbanganbergerak penerbangan satelit: suatu dinas bergerak satelit mana stasiun bergerak bumi ditempatkan pada pesawat terbang, stasiudinas bergerak penerbangan satelit r): suatu dinas bergerak penerbangan satelitdinas bergerak penerbangan satelit or): suatu dinas bergerak penerbangan satelitsiaran: suatu dinas komunikasiradio atau jenis jenis transmisi lainnya konstitusi)). dinas siaran satelit: suatu dinas komunikasiradio yang sinyalnya dipancarkan atau dipancarkan ulang oleh stasiun ruang angkasa dan dimaksudkan untuk penerimaan langsung oleh masyarakat umum. istilah "penerimaan langsung" dalam dinas siaran satelit mencakup baik penerimaan langsung individu maupun penerimaan langsung gabungan. dinas radiopenentu: suatu dinas komunikasiradio untuk keperluan radiopenentu. dinas radiopenentu satelit: suatu dinas komunikasiradio untuk keperluan radiopenentu yang menggunakan satu atau lebih stasiun stasiun ruang angkasa. dinas ini juga dapat mencakup hubungan pencatu yang diperlukannya. dinas radionavigasi: suatu dinas radiopenentu yang dipergunakan untuk keperluan radionavigasi. dinas radionavigasi satelit: suatu dinas radiopenentu satelit yang dipergunakan untuk keperluan radionavigasi. dinas ini juga dapat mencakup hubungan pencatu yang diperlukannya. dinas radionavigasi maritim: suatu dinas radionavigasi yang dimaksudkan untuk kemanfaatan dan keselamatan operasi kapal kapal. or) off route luar jalur) dinas radionavigasi maritim satelit: suatu dinas radionavigasi satelit yang stasiun stasiun buminya terletak kapal. dinas radionavigasi penerbangan: suatu dinas radionavigasi yang dimaksudkan untuk kemanfaatan dan keselamatan operasi pesawat udara. dinas radionavigasi penerbangan satelit: suatu dinas radionavigasi satelit mana stasiun stasiun bumi ditempatkan pada pesawat udara. dinas radiolokasi: suatu dinas radiopenentu untuk keperluan radiolokasi. dinas radiolokasi satelit: suatu dinas radiopenentu satelit yang digunakan untuk tujuan radiolokasi. dinas ini juga dapat mencakup hubungan pencatu yang diperlukannya. dinas bantuan meteorologi: suatu dinas komunikasiradio yang digunakan bagi pengamatan dan eksplorasi meteorologi, termasuk hidrologi. dinas eksplorasi bumi satelit: suatu dinas komunikasiradio antara stasiun stasiun bumi dan satu atau lebih stasiun stasiun ruang angkasa, yang dapat termasuk hubungan antara stasiun stasiun ruang angkasa, dimansensor aktif atau pasif pada satelit satelit bumi, informasi serupa dikumpulkan dari wahana berbasis bumi atau berbasis wahana ruang udara: informasi tersebut boleh dibagikan pada stasiun stasiun bumi dalam sistem yang berkaitan, interogasi wahana dapat dimasukkan dalam dinas ini. dinas ini dapat juga termasuk hubungan pencatu yang diperlukannya. dinas meteorologi satelit: suatu dinas eksplorasi bumi satelit bagi keperluan meteorologi. dinas frekuensi dan tanda waktu standar: suatu dinas komunikasiradio untuk tujuan tujuan ilmiah, teknik dan lain lain, yang memancarkan frekuensi frekuensi tertentu, tanda tanda waktu, atau kedua duanya dengan ketelitian yang tinggi, ditujukan bagi penerimaan masyarakat umum. dinas frekuensi dan tanda waktu standar satelit: dinas komunikasiradio yang menggunakan stasiun stasiun ruang angkasa pada satelit bumi untuk tujuan yang sama dengan stasiun stasiun dinas frekuensi dan tanda waktu standar. dinas ini juga dapat mencakup hubungan pencatu yang diperlukannya. dinas penelitian ruang angkasa: suatu dinas komunikasiradio mana pesawat ruang angkasa atau benda benda lain ruang angkasa digunakan bagi keperluan ilmiah atau teknologi. dinas amatir: suatu dinas komunikasiradio untuk tujuan melatih diri sendiri, saling berkomunikasi dan penyelidikansemata mata untuk tujuan pribadi tanpa tujuan komersial. dinas amatir satelit: suatu dinas komunikasiradio yang menggunakan stasiun ruang angkasa pada satelit satelit bumi bagi tujuan yang sama dengan dinas amatir. dinas radio astronomi: suatu dinas yang berhubungan dengan penggunaan radio astronomi. dinas penyelamatan: setiap dinas komunikasiradio yang digunakan secara tetap atau sementara bagi penyelamatan jiwa manusia dan kepemilikan. dinas khusus: suatu dinas radiokomunikasi, yang tidak didefinisikan pada bab ini, digunakan secara ekslusif untuk kebutuhan khusus bagi kepentingan umum dan tidak terbuka untuk umum. kategori kategori dinas dinas dinas primer dan sekunder: apabila dalam suatu bagian pada tabel alokasi spektrum frekuensi radio indonesia ini dialokasikan untuk lebih dari satu dinas, baik berlaku seluruh dunia maupun secara wilayah, maka dinas dinas tersebut ditulis: nama dinas yang ditulis dengan "huruf besar" (contoh: tetap), dinas tersebut mempunyai kategori primer , dinas yang ditulis dengan "huruf biasa" (contoh: bergerak): dinas tersebut mempunyai kategori "sekunder". catatan tambahan harus ditulis dengan "huruf biasa" (contoh: bergerak kecuali bergerak penerbangan). stasiun stasiun dinas sekunder: tidak boleh menyebabkan gangguan yang merugikan bagi stasiun stasiun dinas primer dimana frekuensi frekuensi sudah ditetapkan atau mana frekuensi frekuensi mungkin ditetapkan kemudian: tidak dapat meminta proteksi dari gangguan yang merugikan yang disebabkan oleh stasiun stasiun primer dimana frekuensi frekuensi sudah ditetapkan atau mungkin ditetapkan kemudian, tetapi, dapat meminta proteksi terhadap gangguan yang merugikan, dari stasiun stasiun dinas yang sama atau dinas dinas sekunder lainnya mana frekuensi frekuensinya ditetapkan kemudian: penggolongan pita frekuensi itu menggolongkan spektrum frekuensi radio secara berkesinambungan dari frekuensi sampai dengan dan membaginya menjadi rentang pita frekuensi sebagai berikut tabel frekuensi dan panjang gelombang s d gelombang myriametrik 30s d300k gelombang biometrik \|300s d3000k gelombang hectometrik s d gelombang decametrik \|30s d300m gelombang metrik s d gelombang simetrik s d gelombang sentimetrik s d gelombang milidetik \|. is00s d gelombang desimilimetrik catatan pita (n nomor pita) berlaku dari s d hz. catatan awalan kilo mega giga ). tabel alokasi spektrum frekuensi radio indonesia pendahuluan untuk semua dokumen ini, dimana istilah alokasi, penjatahan dan penetapan digunakan, kata kata tersebut memiliki arti sebagaimana tercantum pada sampai dalam peraturan radio edisi dengan menggunakan saduran istilah sebagai berikut pendistribusian frekuensi inggris indonesia wilayah atau negara assignment penetapan wilayah untuk alokasi frekuensi dunia telah dibagi menjadi tiga wilayah" seperti yang terlihat pada peta dan dijelaskan pada sampai peraturan radio edisi tadi bad rara, tahu tai kini halaman mta lina pan region boy akar kta aia aki, leh pin ini. kain en, md, hal kia,, aia dd. uii pa, milli kel teme make malah joran mba amal mame dne tem alasan mataram go? a08 map bagian yang berbatang mewakili wilayah tropis sebagaimana dijelaskan sampai dan peraturan radio edisi wilayah wilayah meliputi wilayah yang dibatasi disebelah timur oleh garis (garis dan akan definisikan pada bagian berikutnya) dan disebelah barat oleh garis kecuali sebagian wilayah republik islam iran, yang terdapat antara batasan tersebut. wilayah juga meliputi keseluruhan wilayahrusia yang terletak antara garis dan harus dicatat bahwa kata regions wilayah atau regional wilayah tanpa huruf besar r w pada peraturan radio, kata tersebut tidak terkait dengan regions wilayah yang didefinisikan untuk keperluan alokasi frekuensi. wilayah wilayah meliputi wilayah yang dibatasi sebelah timur oleh garis dan disebelah barat oleh garis wilayah wilayah meliputi wilayah yang dibatasi sebelah timur oleh garis dan sebelah barat oleh garis kecuali wilayah darifederasi rusia. wilayah ini juga meliputi bagian wilayah dari republik islam iran yang terletak luar batasan tersebut atas. garis dan definisikan sebagai berikut garis garis adalah garis yang ditarik dari kutub utara melalui garis lintang bujur timur dan garis bujur sampaiwilayah tropis utara, kemudian dilanjutkan mengikuti garis bujur timur menuju kutub selatan. garis adalah garis yang ditarik dari kutub utara mengikuti bujur barat dari garis bujur sampai menuju perpotongan dengan garis lintang utara,: dan seterusnya mengikuti garis bujur barat menuju kutub selatan. garis adalah garis: kemudian dilanjutkan dengan busur lingkaran besar perpotongan dari garis bujur timur dari garis bujur dan garis lintang utara: kemudian dilanjutkan dengan busur lingkaran besar perpotongan antara garis bujur barat dan garis paralel lintang utara, kemudian mengikuti garis lintang utara perpotongan dengan garis bujur timur, kemudian dilanjutkan mengikuti garis bujur barat menuju kutub selatan. untuk tujuan dari peraturan ini, istilah wilayah siaran afrika diartikan: sa) negara negara, bagian dari negara negara, wilayah wilayah dan kelompok kelompok wilayah afrika yang berada pada garis lintang selatan dan lintang utara, pulau pulau laut india sebelah barat dari garis bujur sampai bujur timur, berada padlaut atlantik bagian barat dari garis yang didefinisikan pada dari peraturan radio edisi berada pada lintang selatan dan lintang utara. wilayah siaran eropa bagian barat dibatasi oleh batasan bagian barat dari wilayah bagian timur oleh garis bujur timur dari garis bujur dan bagian utara dengan garis lintang utara yang juga termasukwilayah irak, yordania, republik arab syria, turki dan ukraina berada luar dari batasan wilayah siaran eropa. wilayah maritim eropa bagian utara dibatasi dengan garis yang melintang pada garis lintang utara yang berpotongan dengan garis bujur timur dari garis bujur yang berpotongan dengan garis bujur barat, kemudian pada garis bujur barat berpotongan dengan lintang utara, kemudian berpotongan dengan garis bujur barat, melebar barat dengan garis melintang pada lintang utara berpotongan dengan garis bujur barat,wilayah tropis (lihat peta pada didefinisikan sebagai: seluruh wilayah pada wilayah antara wilayah tropis utara dan selatan: seluruh wilayah pada wilayah dan terletak antara garis lintang utara dan lintang selatan dengan tambahan wilayah yang terletak antara garis dan bujur timur dari garis bujur dan garis dan lintang selatan, ii) bagian utara dari jamihiriya arab libya pada garis lintang utara. pada wilayah wilayah tropis dapat diperluas menjadi garis lintang utara, tergantung dari persetujuan antar negara negara yang ada wilayah tersebut (lihat peraturan radio edisi sub wilayah merupakan wilayah yang terdiri dari dua atau lebih negara pada suatu wilayah. kategori dinas dan alokasi dinas dengan kategori primer dan sekunder jika suatu kotak dari tabel pada dokumen ini, suatu pita diidentifikasikan dapat dialokasikan untuk lebih dari satu dinas, baik secara internasional maupun basis regional, dinas tersebut disusun sebagai berikut: sa) dinas dimana nama yang tercetak dengan huruf besar (contoh: tetap): maka disebut sebagai dinas dengan kategori primer . bb) dinas dimana nama yang tercetak dengan huruf normal (contoh bergerak): maka disebut sebagai dinas dengan kategori sekunder (lihat sampai catatan tambahan akan dicetak dengan huruf normal (contoh: bergerak kecuali bergerak penerbangan) stasiun stasiun dari dinas sekunder: tidak boleh menimbulkan gangguan yang berbahaya bag, tidak dapat meminta perlindungan dari gangguan yang membahayakan dar: dapat meminta perlindungan dari gangguan yang membahayakan dari stasiun dinas dengan kategori sekunder pada frekuensi yang akan ditetapkan kemudian.sekunder wilayah yang lebih kecil dari wilayah, atau pada negara tertentu, merupakan dinas sekunder (lihat sampaiprimer wilayah yang lebih kecil dari wilayah, atau pada negara tertentu, merupakan dinas primer hanya pada wilayah atau negara tersebut. alokasi tambahan pita frekuensi yang terdapat pada catatan kaki pada tabel sebagai uga dialokasikan wilayah yang lebih kecil dari wilayah, atau pada negara tertentu, merupakan alokasi tambahan contoh alokasi yang telah ditambahkan pada wilayah atau pada negara tersebut pada dinas atau dinas dinas yang diidentifikasikan. jika pelarangan telah ditentukan pada alokasi tambahan dalam rangka pelarangan untuk beroperasi hanya diwilayah dan negara tertentu, terdapat pada catatan kaki tabel ini. alokasi alternatif pita frekuensi yang terdapat pada catatan kaki pada tabel sebagai uga dialokasikan pada satu dinas atau lebih wilayah yang lebih kecil dari wilayah, atau pada negara tertentu, merupakan alokasi alternatif , contoh alokasi yang dapat digantikan pada wilayah atau pada negara tersebut tercatat, dimana pita tersebut dialokasikan wilayah atau negara lain. jika pelarangan telah ditentukan pada alokasi alternatif dibuat dalam rangka pelarangan untuk beroperasi hanya wilayah dan negara tertentu, terdapat pada catatan kaki. beberapa macam ketentuan jika dalam peraturan ini terdapat dinas atau stasiun stasiun dengan layanandengan layanan tersebut tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan, tidak dapat meminta perlindungan dari gangguan yang membahayakan dari dinas atau stasiun stasiun lainnya pada dinas yang sama. wrc .43a 1bis) jika dalam peraturan ini terdapat dinas atau stasiun stasiun dengan dinastersebut tidak dapat meminta perlindungan dari gangguan yang membahayakan serta tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan, dari dinas atau stasiun stasiun lainnya pada dinas yang sama wrc kecuali jika pada catatan kaki secara khusus, istilah dinas tetap , terdapat pada dokumen ini, tidak termasuk sistem sistem yang menggunakan propagasi hamburan ionosfer. tidak digunakan. deskripsi dari tabel alokasi spektrum frekuensi radio tabel alokasi frekuensi radio pada dokumen ini terbagi dalam tiga kolom, dimana masing masing kolom berhubungan dengan salah satu wilayah (lihat jika suatu alokasi menempati seluruh kolom pada tabel atau hanya satu atau dua dari tiga kolom, merupakan alokasi internasional atau alokasi dari satu wilayah. pita frekuensi yang telah dialokasikan dilihat pada bagian sebelah kiri atas dari tabel dimaksud. terhadap setiap kategori yang dimaksud pada pada dan dinas dinas disusun berdasar alphabet menurut bahasa perancis. urutan dari susunan tersebut bukan menunjukkan prioritas pada setiap kategori. dalam hal penambahan diantara tanda kurung pada alokasi dalam tabel, terhadap suatu dinas dilarang untuk jenis operasi yang disebutkan. catatan kaki yang ada bawah tabel, yang telah dialokasikan terhadap dinas atau dinas dinas yang dapat diaplikasikan pada lebih dari satu dinas, atau pada seluruh alokasi yang terkait. catatan kaki yang ada disebelah kanan dari nama dinas dapat diaplikasikan hanya untuk dinas tertentu. alokasi spektrum frekuensi radio indonesia alokasi spektrum frekuensi radio indonesia diturunkan dari alokasi frekuensi peraturan radio edisi radio regulations, edition dan final act world radiocommunication conference wrc dengan memperhatikan: tabel alokasi spektrum frekuensi radio indonesia, edisi sebelumnya, penggunaan spektrum frekuensidunia dan nasional. tabel dibagi menjadi (empat) kolom, yaitu kolom wilayah wilayah wilayah dan alokasi untuk indonesia, beserta tabel penjelasan rinci perencanaan alokasi frekuensi untuk indonesia. definisi dan batasan dari wilayah wilayah dan wilayah dapat lihat pada bab ii, bagian wilayah, dimana indonesia termasuk dalam wilayah bagian catatan kaki (footnote) yang ada dalam kolom tabel alokasi spektrum frekuensi radio indonesia dapat dilihat bawah tabel sesuai range frekuensi pada tabel. tabel alokasi spektrum frekuensi radio indonesia radionavigasi tetap bergerak maritim tetap bergerak maritim frekuensi dan tanda waktu standar hz) frekuensi dan tanda waktu standar tetap bergerak maritim tetap bergerak maritim radionavigasi tetap radionavigasi radionavigasi bergerak maritim tetap tetap radionavigasi maritim bergerak maritim bergerak maritim radiolokasitetap radionavigasi tetapmaritim radionavigasi radionavigasi radiolokasi radionavigasi radionavigasi radionavigasi tetap tetap bergerak maritim bergerak maritim tetaptetap tetap tetap bergerak maritim bergerak maritim bergerak maritim amatir amatir radionavigasi amatir .67b .67b tetap tetap tetap bergerak maritim bergerak maritim bergerak maritim radionavigasi siaran tetap tetap tetap radionavigasi penerbangan radionavigasi penerbangan radionavigasi penerbangan radionavigasi penerbangan radionavigasi radionavigasi radionavigasisiaran radionavigasi penerbangan radionavigasi penerbangan bergerak penerbangan radionavigasi maritim (radiorambu) radionavigasi penerbangan radionavigasi penerbangan radionavigasi penerbangan radionavigasi maritim radionavigasi maritim (radiorambu) radionavigasi maritim (radiorambu) (radiorambu) radionavigasi radionavigasi maritim radionavigasi radionavigasi penerbangan penerbangan (radiorambu) penerbangan radionavigasi maritim (radiorambu) radionavigasi maritim radionavigasi penerbangan radionavigasi maritim (radiorambu) (radioramburadionavigasi maritim (radiorambu) radionavigasi penerbangan bergerak penerbangan radionavigasi radionavigasi radionavigasi bergerak penerbangan bergerak penerbangan bergerak maritim bergerak maritim .79a bergerak maritim .79a radionavigasi radionavigasi penerbangan radionavigasi penerbangan penerbangan bergerak maritim .79a radionavigasi penerbangan bergerak .82a .82b .82b bergerak maritim .79a bergerak maritim bergerak maritim bergerak maritim .79a .79a radionavigasi penerbangan radionavigasi radionavigasi bergerak penerbangan penerbangan penerbangan bergerak darat bergerak penerbangan bergerak darat bergerak .79a radionavigasi penerbangan siaran siaran radionavigasi siaran siaran penerbangan bergerak bergerak ins1 siaran siaran siaran .87a ins1 siaran tetap tetap tetap bergerak maritim bergerak bergerak bergerak darat radiolokasi radiolokasi radionavigasi radionavigasi radiolokasi tetap bergerak siaran radiolokasi tetap bergerak maritim bergerak darat tetap bergerak radiolokasi radionavigasi penerbangan radiolokasi amatiramatir tetap amatir bergerak kecuali bergerak tetap penerbangan bergerak kecuali bergerak penerbangan radiolokasi radionavigasi tetap tetap bergerak tetap bergerak kecuali bergerak bergerak penerbangan (r) tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan (r) bantuan meteorologi tetap bergerak maritim bergerak maritim bergerak maritim bergerak darat tetap tetap radiolokasi bergerak tetap bergerak bergerak maritim bergerak (marabahaya dan panggilan) bergerak (marabahaya dan panggilan) bergerak maritim tetap tetap bergerak tetap bergerak kecuali bergerak bergerak penerbangan (r) tetap tetap bergerak tetap bergerak kecuali bergerak siaran bergerak penerbangan (r) siaran siaran frekuensi dan tanda waktu standar hz) frekuensi dan tanda waktu standar hz) tanda waktutetap standar frekuensi dan tanda waktu standar bergerak kecuali bergerak penerbangan (r) tetap bergerak tetap bergerak bergerak maritim radionavigasi maritim tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan (r) bergerak penerbangan (r)siaran bergerak kecuali bergerak penerbangan (r) siaran ins2 tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap siaran bergerak kecuali bergerak penerbangan (r) siaran ins2 bergerak penerbangan(r amatir amatir amatir amatir tetap tetap tetap bergerak kecuali bergerak bergerak bergerak penerbangan amatir tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan (r) tetap bergerak penerbangan (or) bergerak darat bergerak penerbangan bergerak penerbangan bergerak penerbangan (or) siaran siaran ins2 tetap tetap tetap siaran siaran siaran ins2 tetap bergerak maritim tetap bergerak maritim bergerak maritim .79a bergerak maritim .79a tetap bergerak kecuali bergerak tetap tetap penerbangan (r) bergerak kecuali bergerak bergerak kecuali bergerak penerbangan (r) penerbangan bergerak penerbangan(r bergerak penerbangan (or) tetap tetap tetap tetap bergerak penerbangan bergerak kecuali bergerak siaran siaran (or) penerbangan (r) bergerak darat bergerak darat bergerak darat siaran siaran ins2 tetap bergerak darat tetap siaran bergerak darat siaran ins2tetap siaran tetap siaran ins2tetap tetap bergerak penerbangan penerbangan(r) bergerak penerbangan bergerak penerbangan (or) (or) (or) bergerak darat bergerak darat bergerak darat bergerak penerbangan (r) bergerak penerbangan(r) 5a11 bergerak penerbangan (or) bergerak penerbangan (or) 5a11 tetap tetap tetap tetap bergerak darat bergerak kecuali bergerak bergerak kecuali bergerak bergerak kecuali bergerak penerbangan (r) penerbangan penerbangan siaran siaran ins2 siaran siaran ins2 bergerak maritim bergerak maritim.138a .138a amatir amatir satelit amatir amatir satelit .141a .141a amatir amatir siaran .141c tetap .141b bergerak kecuali bergerak penerbangan .141b .141a. .141b. .141c. .141a. .141b. .141c. siaran amatir siaran siaran siaran siaran tetap .143a bergerak kecuali bergerak penerbangan .143a .143b .143c .143d .143b .143c .143d siaran tetap siaran siaran bergerak kecuali bergerak tetap .143a penerbangan (r) bergerak kecuali bergerak penerbangan .143c .143a .143c .143a .143c tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan (r) tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan (r) 5143e .143e tetap bergerak maritim tetap bergerak maritim bergerak maritim bergerak maritim bergerak penerbangan(r bergerak penerbangan (or) tetap siaran siaran ins2 siaran siaran ins2 tetapa11 bergerak penerbangan (r) bergerak penerbangan(r) tetap amatir tetap amatir tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan bergerak penerbangan (or bergerak penerbangan(r) tetap siaran siaran ins2 siaran siaran ins2 siaran siaran ins2 tetap bergerak maritim bergerak penerbangan (or bergerak penerbangan(r) tetap radio astronomi tetap radio astronomi tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan siaran siaran bergerak kecuali bergerak penerbangan ins2 siaran ins2 siaran siaran bergerak kecuali bergerak penerbangan ins2 tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan amatir amatir satelit amatir amatir satelit amatir tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap bergerak kecuali bergerak penerbanganbergerak penerbangan (or siaran ins2 siaran ins2 tetap bergerak maritim tetap siaran siaran ins2 siaran siaran ins2 bergerak penerbangan(r bergerak penerbangan (or) tetap tetap penelitian ruang angkasa tetap penelitian ruang angkasa amatir amatir satelit amatir amatir satelit tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan bergerak maritim siaran ins2 tetap bergerak maritim tetapstandar hz) frekuensi dan tanda waktu standar hz) tetap bergerak tetap bergerak amatir amatir amatir satelit amatir satelit siaran ins2 tetap tetap .155a tetap .155b bergerak penerbangan (r) bergerak maritim bergerak maritim tetap tetap tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap .156a bergerak penerbangan (or)darat amatir amatir satelit frekuensi dan tanda waktu standar hz) mem frekuensi dan tanda waktu standar penelitian ruang angkasa tetap bergerak kecuali bergerak penerbanganradio astronomi siaran siaran ins2tetap bergerak amatir amatir satelit amatir amatir satelit tetap bergerak tetap bergerak operasi ruang angkasa (identifikasi satelit) tetap operasi ruang angkasa (identifikasi bergerak satelit) penelitian ruang angkasa tetap bergerak penelitian ruang angkasa tetap bergerak tetap bergerak tetap bergerak tetap radio astronomi bergerak radio astronomibergerak .162a .162a siaran tetap tetap tetap bergerak bergerak siaran bergerak .162a siaran .162a ins3 amatir amatir tetap .167a bergerak .167a siaran .167a .162a .167a .162a ins3 siaran tetap tetap tetap bergerak bergerak bergerak siaran siaran .162a .162a .162a ins3 tetap siaran tetap tetap bergerak kecuali tetap bergerak bergerak bergerak penerbangan bergerak tetap bergerak radio astronomi tetap bergerak radionavigasi penerbangan radionavigasi penerbangan tetap tetap bergerak tetap bergerak kecuali bergerak bergerak penerbangan tetap tetap tetap bergerak bergerak bergerak siaran tetap bergerak tetap tetap bergerak bergerak siaran siaran siaran siaran ins4 siaran siaran ins4 radionavigasi penerbangan radionavigasi penerbangan .197a .197a bergerak penerbangan (r) bergerak penerbangan(r) .203a .203bbergerak satelit (angkasa ke bumi) .208b kalis tan ruang angkasa (angkasa ke bergerak kecuali bergerak penerbangan meteorologi satelit (angkasa ke bumi) bergerak satelitbergerak penerbangan tetap tetap tetap (or) bergerak bergerak bergerak penelitian ruang angkasa radiolokasi radiolokasi radiolokasi (angkasa ke bumi) penelitian ruang angkasa penelitian ruang angkasa penelitian ruang angkasa (angkasa ke (angkasa ke bumi) (angkasa ke bumi)amatir amatir satelit amatir amatir satelit tetap amatir amatir amatir bergerak kecuali bergerak tetap tetap penerbangan (r) bergerak bergerak tetap tetap tetap bergerak kecuali bergerak bergerak bergerak penerbangan (r) bergerak satelit bumi ke bergerak satelit bumi ke angkasa) bergerak satelit bumi ke angkasa) angkasa)tetap tetap tetap bergerak kecuali bergerak bergerak bergerak penerbangan radio astronomi tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan (r) bantuan meteorologi tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan (r) tetap tetap bergerak kecuali bergerak bergerak penerbangan (r) bergerak maritim (marabahaya dan panggilan) bergerak maritim (marabahaya dan panggilan) tetap tetap tetap bergerak kecuali bergerak bergerak bergerak penerbangan .227a .227a siaran siaran tetap tetap tetap bergerak bergerak bergerak siaran siaran tetap bergerak maritim radiolokasi amatir tetap ins5 bergerak siaran radiolokasi tetap tetap tetap bergeraktetap ins5 bergerak tetap tetap tetap bergerak bergerak bergerak radionavigasi radionavigasi penerbangan penerbangan tetap bergerak tetap bergerak .256a .256a ins& tetap bergerak tetap operasi ruang angkasa (angkasa ke bumi) bergerak operasi ruang angkasa (angkasa ke bumi) operasi ruang angkasa (angkasa ke bumi) tetap operasi ruang angkasa (angkasa ke bergerak bumi) tetap bergerak tetap bergerak tetap bergerak ins7 ins8 tetap bergerak tetap bergerak satelit bumi ke angkasa) bergerak bergerak satelit bumi angkasa) ins7 tetap bergerak tetap bergerak ins7 tetap bergerak tetap radio astronomi bergerak radio astronomi ins8 radionavigasi penerbangan tetap bergerak tetap bergerak ins6 ins8 ins9 tetap bergerak tetap bergerak satelit (angkasa ke bumi) .208b bergerak bergerak satelit (angkasa ke bumi) ins6 ins9 tetap bergerak tetap ins9frekuensi dan tanda waktu standar satelit hz) satelit hz) bantuan meteorologi meteorologi satelit (angkasa ke bumi) bantuan meteorologi bergerak satelit (angkasa ke bumi) .208bbantuan meteorologi eksplorasi bumi satelit bumi ke angkasa) bantuan meteorologi meteorologi satelit bumi ke angkasa) operasi ruang angkasa (angkasa ke operasi ruang angkasa (angkasa ke bumi) bumi) tetap eksplorasi bumi satelit bumi ke bergerak kecuali bergerak penerbangan angkasa) meteorologi satelit bumi ke angkasa) tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan eksplorasi bumi satelit bumi ke angkasa) bantuan meteorologi bantuan meteorologi meteorologi satelit bumi ke angkasa) eksplorasi bumi satelit bumi ke bergerak kecuali bergerak penerbangan angkasa) tetap meteorologi satelit bumi ke angkasa)kecuali bergerak penerbangan bergerak satelit bumi ke angkasa) bergerak satelit bumi ke angkasa)radio astronomi ins9 ins10 tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap penelitian ruang angkasa (angkasa ke angkasa) bergerak kecuali bergerak penerbangan penelitian ruang angkasa (angkasa ke angkasa) ins9 ins109 ins10 radiolokasi amatir amatir tetap radiolokasi bergerak kecuali bergerak penerbangan radiolokasi amatir radiolokasi amatir amatir tetap eksplorasi bumi satelit (aktif) eksplorasi bumi satelit (aktif) bergerak kecuali bergerak penerbangan .279a radiolokasi radiolokasi amatir eksplorasi bumi satelit (aktif) radiolokasi amatir amatir tetap radiolokasi bergerak kecuali bergerak penerbangan ins1111 tetap bergerak .286aa tetap bergerak bergerak satelit bumi ke angkasa) .286a .286b .286c .286d .286e .286a .286b .286c .286d ins12 tetap tetap tetap tetap bergerak .286aa bergerak .286aa bergerak .286aa bergerak2 .286c .286e .286c .286e tetap bergerak .286aa tetap bergerak .286aa ins11 ins12 tetap tetap tetap tetap bergerak .286aa bergerak .286aa bergerak .286aa bergerak .286aa1 .286c .286e .286c .286e tetap bergerak .286aa tetap meteorologi satelit (angkasa ke bumi) bergerak .286aa meteorological satelit (angkasa ke bumi) ins11 ins12 siaran siaran tetap tetap tetap bergerak bergerak bergerak siaran siaran ins13 siaran tetap tetap bergerak bergerak radio astronomi siaran siaran bergerak satelit kecuali bergerak radionavigasi radionavigasi penerbangan satelit bumi ins13 ke angkasa) tetap siaran siaran bergerak .313a .317a bergerak tetap siaran bergerak .291a siaran .311a tetap bergerak .317a .313b tetap siaran .311a ins13 bergerak kecuali bergerak penerbangan .316b .317a tetap tetap bergerak .317a bergerak .317a .316a siaran tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan .317a siaran ins14 ins15 .311a tetap tetap tetap tetap bergerak kecuali bergerak bergerak kecuali bergerak bergerak .317a bergerak .317a penerbangan .317a penerbangan .317a siaran siaran radiolokasi radiolokasi radiolokasi tetap amatir bergerak kecuali bergerak penerbangan radiolokasi tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan .317a radiolokasi tetap tetap tetap bergerak kecuali bergerak bergerak .317a bergerak .317a penerbangan .317a siaran siaran ins16 radionavigasi penerbangan bergerak penerbangan (r) .327a radionavigasi penerbanganradionavigasi satelit (angkasa ke bumi) (angkasa ke angkasa) .328a .328aamatiramatir .335a radionavigasi penerbangan radiolokasi radionavigasi penerbangan radionavigasi satelit bumi ke angkasa) radiolokasi radionavigasi satelit bumi ke angkasa) .337a radiolokasi .338a tetap radiolokasi bergerak radiolokasi .338a .339operasi ruang angkasa bumi ke angkasa) tetap operasi ruang angkasa bumi ke angkasa) bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan .338a .338a ins17 tetap tetap tetap bergerak kecuali bergerak bergerak bergerak penerbangan .338a .338a .339a ins17 tetap tetap bergerak tetap bergerak kecuali bergerak siaran bergerak penerbangan siaran satelit .208b siaran siaran siaran satelit .208b siaran satelit .208b tetap tetap tetap tetap bergerak kecuali bergerak bergerak bergerak bergerak penerbangan ins17 tetap tetap tetap tetap bergerak kecuali bergerak bergerak bergerak bergerak penerbangan bergerak satelit (angkasa bergerak satelit (angkasa bergerak satelit (angkasa ke bumi) bergerak satelit (angkasa ke bumi) ke bumi) .348a .348b .348c ke bumi) .348b .351a .348b .351a .348b .351a ins17 ins18 operasi ruang angkasa operasi ruang angkasa operasi ruang angkasa bergerak satelit (angkasa ke bumi) (angkasa ke bumi) (angkasa ke bumi) (angkasa ke bumi) .351a tetap bergerak satelit (angkasa tetap bergerak satelit (angkasa ke bumi) eksplorasi bumi satelit ke bumi) .351a eksplorasi bumi satelit .351a bergerak satelit (angkasa eksplorasi bumi satelit bergerak satelit (angkasa tetap ke bumi) .351a tetap ke bumi) .351a bergerak kecuali bergerak bergerak bergerak penerbangan .352a operasi ruang angkasa operasi ruang angkasa angkasa ke bumi) (angkasa ke bumi) bergerak satelit (angkasa ke bumi) .351a .353a bergerak satelit (angkasa eksplorasi bumi satelit bumi) .351a tetap eksplorasi bumi satelit bergerak tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan bergerak satelit (angkasa ke bumi) .351a .353a .353a .357a .362a .357a .362a ins18 radionavigasi penerbangan radionavigasi satelit (angkasa ke bumi) angkasa ke angkasa) radionavigasi penerbangan .328b .329a .208b radionavigasi satelit (angkasa ke bumi) angkasa ke angkasa) .329a .208b .362b .362c .362b .362c astronomi radio astronomi radio astronomi radio astronomiergerak satelit bergerak satelit bergerak satelit bumi ke angkasa) bumi ke angkasa) bumi ke angkasa) bumi ke angkasasatelit (angkasa ke bumi) bergerak satelit (angkasa ke radiopenentu satelit bergerak satelit (angkasa ke radiopenentu satelit bumi ke angkasa) bumi) bumi ke angkasa) bumi) bergerak satelit (angkasa ke radiopenentu satelit bumi ke bumi) angkasa) ins18 bergerak satelit bumi ke angkasa) .357a .362a bergerak satelit bumi ke angkasa) .357a .362a ins18 bergerak satelit bumi ke angkasa) radio astronomi bergerak satelit bumi ke angkasa) radio astronomi .362a .376a .362a .376a ins18 radio astronomi penelitian ruang angkasa (pasif) radio astronomi tetap penelitian ruang angkasa (pasif) bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan .379a bergerak satelit bumi ke angkasa) .379b .379c radio astronomi bergerak satelit bumi ke angkasa) penelitian ruang angkasa (pasif) .351a .379b .379c tetap radio astronomi bergerak kecuali bergerak penerbangan penelitian ruang angkasa (pasif) tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan .379asatelit bumi ke angkasa) .379b .379c bergerak kecuali bergerak penerbangan radio astronomi bergerak satelit bumi ke angkasa) .379b .379c radio astronomi .379d .379e .379d .379emeteorologi satelit (angkasa ke bumi) bergerak satelit bumi ke angkasa) .379b bergerak bergerak satelit bumi ke angkasa) .379b .379d .379e .380a .379d .379e .380abantuan meteorologi bantuan meteorologi meteorologi satelit (angkasa ke bumi) bantuan meteorologi meteorologi satelit meteorologi satelit (angkasa ke bumi) (angkasa ke bumi) tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap meteorologi satelit (angkasa ke bumi) tetap tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan meteorologi meteorologi satelit (angkasa ke bumi) satelit(angkasa ke bumi) bergerak kecuali bergerak penerbangan bergerak kecuali bergerak penelitian ruang angkasa (angkasa ke penerbangan bumi) tetap bergerak .384a .388a .388b tetap bergerak .384a .388a .388b operasi ruang angkasa bumi ke angkasa) penelitian ruang angkasa bumi ke angkasa) ins19 ins20bumi ke angkasa) tetap bergerak .388a .388b ins21 tetap bergerak tetap bergerak satelit bumi ke angkasa) bergerak bergerak satelit bumi ke angkasa) .389a .389b .389f .389a .389b .389f ins22bumi ke angkasa) .389e ins21 operasi ruang angkasa bumi ke angkasa) (angkasa ke angkasa) eksplorasi bumi satelit( bumi ke angkasa) (angkasa ke angkasa) operasi ruang angkasa tetap bumi ke angkasa) (angkasa ke angkasa) bergerak eksplorasi bumi satelit bumi ke penelitian ruang angkasa bumi ke angkasa) (angkasa ke angkasa) angkasa) (angkasa ke angkasa) tetap bergerak penelitian ruang angkasa (angkasa ke angkasa) ins23 tetap bergerak .388a .388b tetap penelitian ruang angkasa (angkasa luas) bumi ke angkasa) bergerak .388a .388b penelitian ruang angkasa (angkasa luas) bumi ke angkasa)(angkasa ke bumi) ins21(angkasa ke bumi) .389e ins21 tetap bergerak tetap bergerak satelit (angkasa ke bumi) bergerak bergerak satelit (angkasa ke bumi) .389a .389f .389a .389f .392a ins22 operasi ruang angkasa (angkasa ke bumi) (angkasa ke angkasa) eksplorasi bumi satelit (angkasa ke bumi) (angkasa ke angkasa) operasi ruang angkasa (angkasa ke tetap bumi) (angkasa ke angkasa) bergerak eksplorasi bumi satelit (angkasa ke penelitian ruang angkasa (angkasa ke bumi) (angkasa ke angkasa) bumi) (angkasa ke angkasa) tetap bergerak penelitian ruang angkasa (angkasa ke bumi) (angkasa ke angkasa) tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap penelitian ruang angkasa (angkasa luas) (angkasa ke bumi) bergerak kecuali bergerak penerbangan penelitian ruang angkasa (angkasa luas) angkasa ke bumi tetap tetap bergerak .384a tetap bergerak .384a radiolokasi bergerak amatir amatir radiolokasi radiolokasi amatir ins24 ins25 tetap tetap bergerak tetap bergerak radiolokasi bergerak radiolokasi radiolokasi ins25 tetap tetap tetap tetap bergerak bergerak bergerak bergerak bergerak satelit (angkasa bergerak satelit (angkasa bergerak satelit (angkasa bergerak satelit (angkasa ke bumi) ke bumi) ke bumi) ke bumi) .531a radiolokasi radiolokasi radiolokasi radiolokasi radiopenentu satelit radiopenentu satelit (angkasa radiopenentu satelit (angkasa ke bumi) (angkasa ke bumi) ke bumi) tetap tetap tetap tetap bergerak kecuali bergerak tetap satelit angkasa ke tetap satelit angkasa ke tetap satelit (angkasa ke bumi) penerbangan bumi) bumi)bergerak satelit bergerak satelit (angkasa ke bumi) (angkasa bumi) .351a .414a .415a ins26 tetap tetap tetap tetap bergerak kecuali bergerak tetap satelit (angkasa ke tetap satelit (angkasa ke tetap satelit (angkasa ke bumi) penerbangan bumi) bumi) siaran satelit siaran satelitsiaran satelit siaran satelit .415a .414a .415a ins26 tetap tetap bergerak kecuali bergerak bergerak kecuali bergerak penerbangan penerbangan .384a .384a siaran satelit siaran satelit .417c .417c .417d .418b .417a .417b .417c .417a .417b .417c .417d .417d .418b .418c .418c .417d .418a .418a .418b .418c ins26 .418b .418cradio astronomi bumi) siaran satelit .384a siaran satelit .208b bergerak kecuali bergerak bergerak kecuali bergerak siaran satelit penerbangan .384a penerbangan .384a eksplorasi bumi satelit (pasif) eksplorasi bumi satelit (pasif) eksplorasi bumi satelit (pasif) eksplorasi bumi satelit (pasif) radio astronomi penelitian ruang angkasa (pasif) radio astronomi radio astronomi penelitian ruang angkasa (pasif) siaran satelit .208b penelitian ruang angkasa (pasif) penelitian ruang angkasa (pasif) .208b ins26eksplorasi bumi satelit (pasif) bumi) bergerak kecuali bergerak .384a radio astronomi eksplorasi bumi satelit (pasif) penerbangan radio astronomi penelitian ruang angkasa (pasif) bergerak kecuali bergerak bergerak satelit bumi ke bergerak satelit bumi ke angkasa) penerbangan angkasa) .351a .351a radio astronomi eksplorasi bumi satelit (pasif)penelitian ruang angkasa (pasif) ins26radiolokasi radionavigasi penerbangan radiolokasi radiolokasi .424a radionavigasi radiolokasi .424a radionavigasi radiolokasi eksplorasi bumi satelit (aktif)radiolokasi radiolokasi radiolokasi radiolokasi amatir amatir tetap tetap bergerak bergerak amatir ins27 tetap tetap tetap tetap tetap satelit (angkasa ke tetap satelit(angkasa ke tetap satelit (angkasa ke tetap satelit (angkasa ke bumi) bumi) bumi) bumi) bergerak bergerak bergerak amatir amatir radiolokasi amatir bergerak radiolokasi radiolokasiradiolokasi penerbangan penerbangan radiolokasi radiolokasi tetap tetap tetap satelit tetap satelit (angkasa ke (angkasa ke bumi) bumi) bergerak bergerak kecuali bergerak penerbanganpenerbangan penerbangan ins29 radionavigasi penerbangan radionavigasi penerbangan tetap bergerak .440a tetap bergerak ins30 tetap tetap satelit (angkasa ke bumi) tetap bergerak .440a tetap satelit (angkasa ke bumi) bergerak ins30 tetap bergerak .440a tetap radio astronomi bergerak radio astronomi ins30.443b radionavigasi satelit (angkasa ke bumi) (angkasa ke angkasa) .443b radionavigasi penerbangan radionavigasi penerbangan bergerak penerbangan .444b .444a .444a radionavigasi penerbangan tetap satelit bumi ke angkasa) radionavigasi penerbangan bergerak kecuali bergerak penerbangan .446a .446b tetap satelit bumi ke angkasa) bergerak kecuali bergerak penerbangan .446c .447b .447c .447b .447c.447d tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan .446a .447f radiolokasi penelitian ruang angkasa .447d bergerak kecuali bergerak penerbangan .447e .448a .447e .448akecuali bergerak penerbangan .446a .447f radiolokasi penelitian ruang angkasa (aktif) bergerak kecuali bergerak penerbangan .447e .448a .447e .448a eksplorasi bumi satelit (aktif) .448b penelitian ruang angkasa (aktif) .448c eksplorasi bumi satelit (aktif) .448b radionavigasi penerbangan penelitian ruang angkasa (aktif) .448c radiolokasi .448d radionavigasi penerbangan radiolokasi .448d radionavigasi eksplorasi bumi satelit (aktif) radionavigasi penelitian ruang angkasa (aktif) eksplorasi bumi satelit (aktif) radiolokasi .448d penelitian ruang angkasa (aktif) radiolokasi .448deksplorasi bumi satelit (aktif) bergerak kecuali bergerak penerbangan penelitian ruang angkasa (aktif) radiolokasi .450b eksplorasi bumi satelit (aktif) penelitian ruang angkasa (aktif) radiolokasi .450bradiolokasi .450b bergerak kecuali bergerak penerbangan .446a .450a radiolokasi .450b radiolokasi bergerak kecuali bergerak penerbangan .446a .450a tetap amatir bergerak kecuali bergerak penerbangan penelitian ruang angkasa (angkasa luas) radiolokasi amatir penelitian ruang angkasa (angkasa luas) radiolokasi tetap satelit bumi ke amatir tetap angkasa) bergerak radiolokasi radiolokasi amatir amatir ins31 radiolokasi tetap satelit( bumi ke amatir tetap angkasa) amatir satelit (angkasa ke bumi) bergerak radiolokasi radiolokasi amatir amatir amatir satelit (angkasa ke bumi) amatir satelit (angkasa ke bumi) tetap tetap tetap tetapangkasa) angkasa) bergerak bergerak bergerak bergerak radiolokasi amatir radiolokasi radiolokasi ins32 tetap tetap satelit bumi ke angkasa) .457b tetap bergerak .457c tetap satelit bumi ke angkasa) bergerak ins28 ins29 ins30 tetap tetap satelit bumi ke angkasa) (angkasa ke bumi) tetap bergerak tetap satelit bumi ke angkasa) (angkasa ke bumi) bergerak .458a .458b .458c .458a .458b .458c ins28 ins30 tetap bergerak tetap bergerak ins30 tetap bergerak tetap penelitian ruang angkasa bumi ke angkasa) bergerak penelitian ruang angkasa bumi ke angkasa) ins30 tetap bergerak tetap bergerak ins30 tetap tetap satelit (angkasa ke bumi) tetap bergerak tetap satelit (angkasa ke bumi) bergeraktetap satelit (angkasa ke bumi) tetap meteorologi satelit (angkasa ke bumi) tetap satelit (angkasa ke bumi).461a .461atetap tetap satelit bumi ke angkasa) tetap bergerak tetap satelit bumi ke angkasa) bergerakbergerak tetap tetapbumi)meteorologi satelit (bumi ke angkasa) tetap bergerak tetap satelit bumi ke angkasa) meteorologiergerak bumi) tetap tetap satelit bumi ke angkasa) bergerak .462a .462a ins30 tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap penelitian ruang angkasa (angkasa ke bumi) bergerak kecuali bergerak penerbangan penelitian ruang angkasa (angkasa ke bumi) ins30penerbangan radionavigasi maritim radiolokasi radionavigasi penerbangan radiolokasinavigasi maritim radiolokasi radiolokasi radionavigasi maritim radiolokasi radionavigasi maritim radionavigasi eksplorasi bumi satelit (aktif) radionavigasi penelitian ruang angkasa (aktif) radiolokasi radiolokasi .475a .475b .476a eksplorasi bumi satelit (aktif) radiolokasi.476a .476a radiolokasi eksplorasi bumi satelit (aktif) tetap penelitian ruang angkasa (aktif) radiolokasi tetap .478b radiolokasi tetap tetap radiolokasi tetap tetap bergerak amatir bergerak bergerak radiolokasi radiolokasi radiolokasi amatir amatir amatir ins33 radiolokasi amatir radiolokasi amatir satelit amatir amatir satelit tetap tetap tetap bergerak bergerak bergerak radiolokasi radiolokasi radiolokasi ins3333lokasi radio astronomi penelitian ruang angkasa (pasif) radiolokasi ins33tetap satelit (angkasa ke bumi) tetap tetap satelit (angkasa ke bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap satelit (angkasa ke bumi) bumi) .484a bumi ke angkasa) bergerak kecuali bergerak penerbangan bergerak kecuali bergerak penerbangan ins30 ins34 tetap tetap tetap tetap siaran tetap satelit (angkasa ke bergerak kecuali bergerak bergerak kecuali bergerak penerbangan siaran satelit bumi) penerbangan siaran bergerak kecuali bergerak bergerak kecuali bergerak siaran siaran satelit penerbangan penerbangan siaran satelit tetap satelit (angkasa ke bumi) .487a .487a .492a ins34 tetap tetap tetap bergerak kecuali bergerak tetap satelit (angkasa ke tetap satelit (angkasa ke bumi) penerbangan bumi) bergerak kecuali bergerak penerbangan siaran bergerak kecuali bergerak siaran siaran satelit penerbangan siaran .487a .484a .484a tetap tetap satelit .487a tetap tetap (angkasa ke bumi) tetap satelit (angkasa ke tetap satelit (angkasa ke bumi) bumi ke angkasa) tetap bumi) bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap satelit (angkasa ke bergerak kecuali bergerak bumi) penerbangan bergerak kecuali bergerak siaran satelit siaran satelit penerbangan(angkasa luas) (angkasa ke bumi) bergerak penelitian ruang angkasa (angkasa luas) (angkasa ke bumi) ins30 eksplorasi bumi satelit (aktif) radionavigasi penerbangan eksplorasi bumi satelit (aktif) penelitian ruang angkasa (aktif) radionavigasi penerbangan penelitian ruang angkasa (aktif) .498a .498a eksplorasi bumi satelit (aktif)) radiolokasi eksplorasi bumi satelit (aktif) penelitian ruang angkasa .501a tetap frekuensi dan tanda waktu standar satelit bumi ke angkasa) bergerak radiolokasi penelitian ruang angkasa .501a frekuensi dan tanda waktu satelit standar bumi ke angkasa) .501b tetap satelit bumi ke angkasa) radiolokasi tetap penelitian ruang angkasa tetap satelit bumi ke angkasa) standar frekuensi dan tanda waktu satelit bumi ke angkasa) bergerak eksplorasi bumi satelit radiolokasi penelitian ruang angkasa frekuensi dan tanda waktu satelit standar bumi ke angkasa) eksplorasi bumi satelit ins34 tetap satelit bumi ke angkasa4c .5066a penelitian ruang angkasa .504a ins34 tetap satelit bumi ke angkasa)6a .5088a penelitian ruang angkasa .504a ins34 tetap tetap satelit bumi ke tetap tetap tetap satelit bumi ke angkasa) .484a tetap satelit bumi ke tetap satelit bumi ke angkasa) angkasa) .457a .457b .506b angkasa) .457a .484a .484a .506b .484a .506b radionavigasi satelit radionavigasi satelit bergerak kecuali bergerak bergerak satelit bumi ke bergerak kecuali bergerak bergerak kecuali bergerak penerbangan penerbangan angkasa) .506a penerbangan bergerak satelit bumi ke angkasa) bergerak satelit bumi ke bergerak satelit bumi ke .509a angkasa) .506a .509a angkasa) .504b .506a .504b .509a radionavigasi satelit radionavigasi satelit .504a .504a .504apenelitian ruang angkasa (angkasa ke bumi) bergerak satelit bumi ke angkasa) .509a penelitian ruang angkasa (angkasa ke bumi) .504a ins30radio astronomi radio astronomi bergerak satelit bumi ke angkasa) .506a .509a .504a .504a ins30 ins34bergerak penelitian ruang angkasa ins30 ins34 tetap bergerak tetap penelitian ruang angkasa bergerak penelitian ruang angkasa.511d radionavigasi penerbangan .511d tetap satelit bumi ke angkasa) radionavigasi penerbangan tetap satelit bumi ke angkasa) radionavigasi penerbangan .511c .511c radionavigasi penerbangan .511d radionavigasi penerbangan .511d radiolokasi tetap bergerak radiolokasi radiolokasi penelitian ruang angkasa (angkasa luas) (angkasa ke bumi) tetap bergerak radiolokasi penelitian ruang angkasa (angkasa luas) (angkasa ke bumi)513a .513a tetap satelit tetap satelit bumi ke tetap satelit bumi ke tetap satelit bumi ke angkasa) bumi ke angkasa) angkasa) angkasa) radiolokasi angkasa ke bumi) siaran satelit radiolokasi radiolokasi radiolokasi 18a1 18a tetap tetap tetap tetap tetap satelit angkasa ke tetap satelit (angkasa ke tetap satelit angkasa ke tetap satelit angkasa ke bumi) bumi) .484a bumi ke bumi) bumi ke bumi) bumi ke bumi ke angkasa) angkasa) angkasa) angkasa) bergerak siaran satelit bergerak bergerak bergerak tetap tetap satelit angkasa ke bumi) bumi ke angkasa) bergerak tetap tetap satelit (angkasa ke bumi) .516b tetap bumi ke angkasa) tetap satelit (angkasa ke bumi) bergerak bumi ke angkasa) bergerak tetap tetap satelit (angkasa ke bumi) .516b tetap bergerak tetap satelit (angkasa ke bumi) .516b bergerak.522b bumi) bergerak kecuali bergerak penerbangan bergerak kecuali bergerak bergerak kecuali bergerak bergerak kecuali bergerak eksplorasi bumi satelit (pasif) penerbangan penerbangan penerbangan(pasif) (pasif) (pasif) penelitian ruang angkasa (pasif) penelitian ruang angkasa penelitian ruang angkasa (pasif) (pasif) .522a .522a .522a tetap tetap satelit (angkasa ke bumi) .523a tetap bergerak tetap satelit (angkasa ke bumi) .523a bergerak tetap tetap tetap satelit (angkasa ke bumi) bumi ke angkasa) .523c tetap satelit (angkasa ke bumi) bumi ke .523e angkasa) .523b5.523c .523d .523e bergerak bergerak.516b bumi) .516b bumi) .516b .516b bergerak satelit (angkasa ke bergerak satelit (angkasa bergerak satelit (angkasa ke bergerak satelit (angkasa ke bumi) bumi) ke bumi)frekuensi dan tanda waktu standar satelit (angkasa ke bumi) bergerak satelit (angkasa ke bumi) frekuensi dan tanda waktu standar satelit (angkasa ke bumiins30 tetap tetap tetap tetap bergerak bergerak bergerak bergerak siaran satelit .208b siaran satelit .208b siaran satelit .208btetap bergerak tetap bergerak ins30 tetap antar satelit .338a tetap bergerak antar satelit bergerak ins30 tetap bergerak tetap bergerakamatir amatir satelit amatir amatir satelit radiolokasi amatir radiolokasi eksplorasi bumi satelit (aktif) amatir eksplorasi bumi satelit (aktif) tetap radionavigasi radionavigasi radionavigasi tetap tetap bergerak bergerak tetap antar satelit tetap tetap antar satelit radionavigasi antar satelit antar satelit bergerak bergerak radionavigasi radionavigasi tetap antar satelit tetap tetap antar satelit radiolokasi satelit bumi antar satelit antar satelit ke angkasa) bergerak bergerak tetap tetap satelit bumi ke tetap tetap angkasa) tetap satelit bumi ke tetap satelit bumi ke angkasa) angkasa) bergerak bergerak tetap antar satelit tetap bergerak antar satelit frekuensi dan tanda waktu standar satelit bumi ke angkasa) bergerak frekuensi dan tanda waktu standar satelit bumi ke angkasa) eksplorasi bumi satelit (angkasa ke bumi) tetap eksplorasi bumi satelit (angkasa ke antar satelit bumi) .536b bergerak tetap penelitian ruang angkasa (angkasa ke bumi) antar satelit frekuensi dan tanda waktu standar satelit bumi ke angkasa) bergerak penelitian ruang angkasa (angkasa ke bumi) .536c frekuensi dan tanda waktu standar satelit bumi ke angkasa) tetap tetap tetap satelit bumi ke angkasa) tetap antar satelit antar satelit tetap satelit bumi ke angkasa) bergerak bergerak antar satelit bergerak tetap .537a tetap satelit bumi ke angkasa) .516b tetap .537a bergerak tetap satelit bumi ke angkasa) .516b bergerak tetap tetap satelit bumi ke angkasa) .516b .523a tetap bergerak tetap satelit bumi ke angkasa) eksplorasi bumi satelit bumi ke angkasa) .523a bergerak eksplorasi bumi satelit bumi ke angkasa) tetap tetap satelit bumi ke angkasa) .523c tetap .523e .535a .541a tetap satelit bumi ke angkasa) bergerak .523c .523e .535a .541a eksplorasi bumi satelit bumi ke angkasa) bergerak eksplorasi bumi satelit bumi ke angkasa).484a .516b angkasa) .484a .516b angkasa) .484a .516b .516b eksplorasi bumi satelit bumi ke bergerak satelit bumi ke eksplorasi bumi satelit bumi ke eksplorasi bumi satelit bumi ke angkasa) angkasa) angkasa) angkasa) bergerak satelit bumi ke eksplorasi bumi satelit bumi ke bergerak satelit bumi ke bergerak satelit bumi ke angkasa) angkasa) angkasa) angkasa) tetap satelit bumi ke angkasa) .516b bergerak satelit bumi ke angkasa) tetap satelit bumi ke angkasa) eksplorasi bumi satelit bumi ke angkasa) bergerak satelit bumi ke angkasa) eksplorasi bumi satelit bumi ke angkasa) tetap satelit bumi ke angkasa) bergerak satelit bumi ke angkasa) tetap satelit bumi ke angkasa) frekuensi dan tanda waktu standar satelit (angkasa ke bumi) bergerak satelit bumi ke angkasa) frekuensi dan tanda waktu standar satelit (angkasa ke bumi) tetap .543a .338a bergerak tetap .543a frekuensi dan tanda waktu standar satelit (angkasa ke bumi) bergerak penelitian ruang angkasa frekuensi dan tanda waktu standar satelit (angkasa ke bumi) penelitian ruang angkaseksplorasi bumi satelit (pasif) (pasif) (pasif) (pasif) radio astronomi radio astronomi radio astronomi radio astronomi penelitian ruang angkasa (pasif) penelitian ruang angkasa penelitian ruang angkasa penelitian ruang angkasa tetap (pasif) (pasif) (pasif) bergerak kecuali bergerak(angkasa ke bumi) .547bangkasa ke bumi) .547c tetap .547a antar satelit tetap .547a radionavigasi antar satelit radionavigasi .547d .547d tetap .547a radionavigasi tetap .547a radionavigasi .547e .547e radiolokasi tetap bergerak radiolokasi radiolokasi penelitian ruang angkasa (angkasa luas) bumi ke angkasa) tetap bergerak radiolokasi penelitian ruang angkasa (angkasa luas) bumi ke angkasa) radiolokasi penelitian ruang angkasa tetap bergerak radiolokasi penelitian ruang angkasa bantuan meteorologi radiolokasi tetap bergerak bantuan meteorologi radiolokasi bantuan meteorologi eksplorasi bumi satelit (aktif) tetap radiolokasi bergerak penelitian ruang angkasa (aktif)) bantuan bantuan meteorologi eksplorasi bumi satelit (aktif) radiolokasi penelitian ruang angkasa (aktif)) .549a .549a.550a tetap bergerak tetap penelitian ruang angkasa angkasa ke bumi) bergerak penelitian ruang angkasa penelitian ruang angkasa (angkasa ke bumi) bergerak eksplorasi bumi satelit (angkasa ke bumi) penelitian ruang angkasa (angkasa ke bumi)eksplorasi bumi satelit (angkasa ke bumi) bergerakeksplorasi bumi satelit (angkasa ke bumi) bergerak satelit (angkasa ke bumi) eksplorasi bumi satelit (angkasa ke bumi) eksplorasi bumi satelit bumi ke angkasa) tetap eksplorasi bumi satelit bumi ke tetap satelit (angkasa ke bumi) angkasa) bergerak tetap bergerak satelit (angkasa ke bumi) tetap satelit (angkasa ke bumi) penelitian ruang angkasa bumi ke angkasa) bergerak eksplorasi bumi satelit (angkasa ke bumi) bergerak satelit (angkasa ke bumi) penelitian ruang angkasa bumi ke angkasa) eksplorasi bumi satelit (angkasa ke bumi)bumi) siaran siaran siaran siaran siaran satelit siaran satelit siaran satelit siaran satelit bergerak bergerak bergerak bergerak bergerak satelit (angkasa ke bumi) tetap tetap satelit (angkasa ke bumi) tetap siaran tetap satelit (angkasa ke bumi) siaran satelit siaran bergerak siaran satelit bergerak .551h .551f .551h tetap tetap satelit bumi ke angkasa) tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan tetap satelit bumi ke angkasa) radio astronomi bergerak kecuali bergerak penerbangan radio astronomi bergerak bergerak satelit bergerak radionavigasi bergerak satelit radionavigasi radionavigasi satelit radionavigasi satelit amatir amatir satelit amatir amatir satelittetap tetap satelit tetap satelit bumi ke angkasa) tetap satelit bumi ke angkasa) bumi ke angkasa) bergerak angkasa ke bumi) bergerak .554a bergerakbergerak tetap tetap satelit bumi ke tetap satelit bumi ke angkasa) tetap satelit bumi ke angkasa) angkasa) .516b .338a angkasa ke bumi) bergerak .554a .555b bergerak tetap tetap satelit bumi ke angkasa) bergerak tetap tetap satelit bumi ke angkasa) angkasa ke bumi) .554a .555bbergerak satelit bumi ke angkasa) tetap .338a bergerak tetapeksplorasi bumi satelit (pasif) antar satelit .556a eksplorasi bumi satelit (pasif) penelitian ruang angkasa (pasif) antar satelit .556a penelitian ruang angkasa (pasif) .556b .556b eksplorasi bumi satelit (pasif) tetap .557a eksplorasi bumi satelit (pasif) antar satelit .556a tetap .557a8a tetap bergerak antar satelit .558radiolokasi bergerak penelitian ruang angkasa (pasif) radiolokasi penelitian ruang angkasa (pasif) tetap antar satelit tetap bergerak antar satelit radiolokasi bergerak radiolokasi tetap antar satelit tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan antar satelit bergerak kecuali bergerak penerbangan eksplorasi bumi satelit tetap eksplorasi bumi satelit antar satelit tetap bergerak kecuali bergerak penerbangan antar satelit penelitian ruang angkasa bergerak kecuali bergerak penerbangan penelitian ruang angkasa antar satelitsiaran bergerak siaran satelit siaran penelitian ruang angkasa (angkasa ke bumi) siaran satelitamatirlokasi amatir radiolokasiradio astronomi bergerak satelit bumi ke angkasa).561radiolokasi radio astronomi penelitian ruang angkasa (aktif) radio astronomi .562a tetap bergerak tetap radio astronomi bergerak radiolokasi radio astronomi radiolokasi tetap bergerak tetap radio astronomi bergerak radiolokasi radio astronomi radionavigasi radiolokasi astronomitetap antar satelit tetap bergerak antar satelit amatir bergerak amatirradionavigasi bergerak satelit (angkasa ke bumi) radionavigasi satelit radionavigasi radio astronomi radionavigasi satelit radio astronomi eksplorasi bumi satelit (aktif) .562e tetap eksplorasi bumi satelit (aktif) .562e antar satelit tetap bergerak antar sate radio astronomi bergerak radio astronomi .562a .562a amatir amatir satelit amatir radio astronomi amatir satelit radio astronomtetap eksplorasi bumi satelit (pasif) .562f.562f .562g .562gsatelit (angkasa ke bumi) tetap antar satelit tetap satelit (angkasa ke bumi) bergerak antar satelit bergerak .562d .562d tetap antar satelit tetap bergerak antar satelit bergerakantar satelit tetaplokasi bergerak radiolokasilokasi eksplorasi bumi satelit (pasif) tetap satelit (angkasa ke bumi) eksplorasi bumi satelit (pasif) penelitian ruang angkasa (pasif) tetap satelit (angkasa ke bumi) penelitian ruang angkasa (pasif) .563a .563b .563a .563bnavigasi radiolokasi radionavigasi satelit radionavigasi radionavigasi satelit tetap bergerak tetap radiolokasi bergerak radiolokasamatir amatir satelit amatir radio astronomi amatir satelit radio astronomi eksplorasi bumi satelit (pasif) penelitian ruang angkasa eksplorasi bumi satelit (pasif) radio astronomi (pasif penelitian ruang angkasa (pasif) radio astronomi tetap bergerak tetap bergerak satelit bumi ke angkasa) bergerak radio astronomi bergerak satelit bumi ke angkasa) radionavigasi radionavigasi radionavigasi satelit radionavigasi satelit.563a .563a tidak dialokasikan) catatan kaki (footnote) internasional administrasi yang mengizinkan penggunaan frekuensi bawah harus menjamin bahwa penggunaan tersebut tidak akan menimbulkan gangguan yang membahayakan terhadap dinas dinas yang dialokasikan pada pita frekuensi atas hz. administrasi yang melaksanakan penelitian ilmiah dengan menggunakan frekuensi bawah diminta untuk memberitahukan administrasi administrasi lain yang berkepentingan, sehingga penelitian tersebut dapat diberikan segala perlindungan yang memungkinkan dari gangguan yang membahayakan. alokasi tambahan: armenia, azerbaijan, federasi rusia, georgia, kyrgyzsstasiun dari dinas dinas yang dialokasikan pada pita frekuensi dan wilayah serta pada pita frekuensi dan diperkenankan memancarkan frekuensi dan tanda waktu standar. stasiun tersebut akan diberikan perlindungan dari gangguan yang membahayakan. armenia, azerbaijan, belarusian, bulgaria, federasi rusia, georgia, kazakhstan, mongolia, kyrgyzstan, slovakia, tajikistan dan turkmenistan, frekuensi dan akan digunakan untuk tujuan tersebut dengan kondisi yang sama. wrc penggunaan pita frekuensi hz, dan dan wilayah oleh dinas bergerak maritim dibatasi hanya pada stasiun stasiun telegraf radio pantai a1a dan f1b saja). sebagai pengecualian, penggunaan kelas emisi j2b atau j7 b diizinkan dengan syarat lebar pita yang diperlukan tidak melebihi lebar pita yang umumnya digunakan untuk kelas emisi a1a atau f1b pada pita frekuensi yang bersangkutan. alokasi tambahan: armenia, azerbaijan, federasi rusia, georgia, kazakhstan, kirghizkategori berbeda dari dinas: bangladesh dan pakistanpada pita frekuensi wilayah dan wilayah sistem radionavigasi dengan modulasi pulsa dapat digunakan pada kondisi tidak menyebabkan gangguan yang membahayakan terhadap dinas dinas lain yang dialokasikan pada pita pita frekuensi tersebut. wilayah pendirian dan pengoperasian stasiun dinas radionavigasi maritim pada pita frekuensi dan harus memperoleh persetujuan berdasarkan dengan administrasi yang dinas dinasnya beroperasi, sesuai dengan yang dimuat dalam tabel, dan diperkirakan dapat terpengaruh. akan tetapi, stasiun dari dinas tetap, dinas bergerak maritim, dan dinas radiolokasi tidak diperbolehkan menyebabkan gangguan yang membahayakan terhadap stasiun stasiun dinas radionavigasi maritim yang didirikan berdasarkan persetujuan persetujuan tersebut. administrasi yang mengoperasikan stasiun stasiun dinas radionavigasi pada pita frekuensi diharuskan mengkoordinasikan karakteristik teknis dan karakteristik operasionalnya dengan cara sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya gangguan yang membahayakan terhadap dinas dinas yang diselenggarakan oleh stasiun stasiun tersebut. sup wrc hanya kelas emisi a1a atau f1b, a2c, a3c, f1c atau f3c yang diizinkan bagi stasiun stasiun dinas tetap pada pita frekuensi yang dialokasikan untuk dinas ini antara dan wilayah dan untuk stasiun stasiun dinas bergerak maritim pada pita frekuensi yang dialokasikan untuk dinas ini antara dan wilayah sebagai pengecualian, kelas emisi j2b atau j7b diizinkan untuk berada pada pita frekuensi antara dan wilayah untuk stasiun stasiun dari dinas bergerak maritim. kategori berbeda dari dinas: bangladeshkategori berbeda dari dinas: jerman, pengalokasian pita frekuensi untuk dinas tetap dan dinas bergerak maritim adalah dengan kategori primer dan untuk dinas radionavigasi dengan kategori sekunder. alokasi tambahan: mongolia, kyrgyzstan dan turkmenistan, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas radionavigasi dengan kategori sekunder. baik dalam maupun antara negara negara tersebut, dinas ini akan memiliki hak yang sama untuk beroperasi. wrc .67a stasiun dari dinas amatir yang menggunakan frekuensi pada pita tidak diperbolehkan melebihi batas daya pancar maksimum (e.i.r.p) dan tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan membahayakan pada stasiun stasiun dari dinas radionavigasi yang beroperasi negara negara sebagaimana disebutkan pada wrc .67b penggunaan pita frekuensi aljazair, mesir, republik islam iran, irak, jamahiriya arab libya, lebanon, republik arab suriah, sudan dan tunisia, terbatas hanya pada dinas tetap dan dinas bergerak maritim. dinas amatir tidak diperbolehkan digunakan pada negara negara sebagaimana disebut atas pada pita frekuensi dan hal ini harus diperhatikan oleh negara negara yang memberikan izin penggunaan tersebut. wrc alokasi alternatif. angola, burundi, republik kongo, malawi, republik demokrasi kongo, rwanda dan afrika selatan, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas tetap dengan kategori primer. wrc. alokasi alternatif. angola, botswana, burundi, republik afrika tengah, republik kongo, kenya, ethiopia, lesotho, madagaskar, malawi, mozaik, namibia, nigeria, oman, republik demokrasi kongo, rwanda, afrika selatan, swaziland, tanzania, chad, zambia dan zimbabwe, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas radionavigasi penerbangan dengan kategori primer. wrc alokasi alternatif. tunisia, pita dialokasikan untuk dinas siaran dengan kategori primer. stasiun stasiun dinas tetap norwegia bagian utara (di sebelah utara garis lu) yang terkena gangguan aurora diizinkan untuk melanjutkan beroperasi pada empat frekuensi pita dan hz. pita frekuensi wilayah yang digunakan oleh dinas radionavigasi maritim dapat digunakan untuk memancarkan informasi navigasi tambahan dengan teknik pita sempit, selama tidak menyebabkan gangguan yang membahayakan stasiun stasiun rambu radio yang dioperasikan dinas radionavigasi. wrc alokasi tambahan: wilayah pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas radionavigasi maritim (selain rambu radio) dengan kategori primer. kategori berbeda dari dinas: armenia, azerbaijan, belarusian, federasi rusia, georgia, moldova, kyrgyzstan, tajikistan, turkmenistan, ukraina dan wilayah laut hitam dari rumania, pengalokasian pita frekuensi untuk dinas radionavigasi maritim adalah dengan kategori primer dengan syarat bahwa wilayah laut baltik, penetapan frekuensi pada pita frekuensi ini untuk stasiun stasiun baru dinas radionavigasi penerbangan atau dinas radionavigasi maritim harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan administrasi administrasi yang berkepentingan. wrc frekuensi dikhususkan bagi radio pencari arah oleh dinas radionavigasi maritim. dinas dinas radionavigasi lain yang dialokasikan pada pita frekuensi tidak diperbolehkan menyebabkan gangguan yang membahayakan terhadap radio pencari arah pada pita frekuensi hz. kategori berbeda dari dinas: australia, cina, wilayah kekuasaan prancis wilayah india, republik islam iran, jepang, pakistan, papua nugini dan srilankaadministrasi negara negara tersebut harus mengambil seluruh langkah praktis yang diperlukan untuk menjamin bahwa stasiun stasiun radionavigasi penerbangan pada pita frekuensi tidak menyebabkan gangguan pada penerimaan stasiun tepi pantai dari stasiun kapal yang menggunakan frekuensi yang memang dikhususkan bagi stasiun kapal seluruh dunia. wrc kategori berbeda dari dinas: kuba, amerika serikat, dan meksikopenggunaan pita frekuensi dan wilayah oleh dinas bergerak maritim terbatas hanya untuk telegrafi radio. pada saat mendirikan stasiun pantai dalam layanan navbox pada frekuensi hz, dan hz, administrasi administrasi sangat dianjurkan untuk mengkoordinasikan karakteristik operasionalnya sesuai dengan prosedur organisasi maritim internasional imo) (lihat resolusi rev. wrc )).(wrc wilayah penggunaan pita frekuensi oleh dinas radionavigasi penerbangan terbatas hanya pada rambu radio tidak berarah yang tidak menyelenggarakan transmisi suara. sup wrc dalam dinas bergerak maritim, frekuensi hz, digunakan secara eksklusif untuk transmisi oleh stasiun stasiun tepi pantai untuk peringatan peringatan navigasi dan meteorologi serta informasi informasi penting kepada kapal kapal, dengan sarana telegrafi cetak langsung berpita sempit. syarat syarat penggunaan frekuensi diuraikan dalam dan dalam menggunakan pita frekuensi untuk dinas radionavigasi penerbangan, administrasi diminta untuk menjamin bahwa tidak terjadi gangguan yang membahayakan terhadap frekuensi hz. wrc .82a penggunaan pita frekuensi terbatas pada telegrafi radio. wrc .82b administrasi administrasi yang mengizinkan penggunaan frekuensi pada pita oleh dinas selain dinas bergerak maritim harus dapat menjamin tidak terjadi gangguan yang membahayakan terhadap dinas bergerak maritim pada pita frekuensi ini atau untuk dinas dinas yang dialokasikan pada pita pita frekuensi yang berdekatan, yang tercatat pada syarat syarat penggunaan frekuensi frekuensi dan hz, seperti dijelaskan dalam dan wrc (sup wrc syarat syarat penggunaan frekuensi oleh dinas bergerak maritim diuraikan dalam dan wrc tidak digunakan. wilayah pada pita frekuensi hz, daya pembawa gelombang pada stasiun siaran tidak diperbolehkan melebihi pada waktu siang hari dan pada malam hari. alokasi tambahan: angola, botswana, lesotho, malawi, mozaik, namibia, afrika selatan, swaziland dan zimbabwe, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas bergerak dengan kategori sekunder. wrc .87a alokasi tambahan: uzbekistan, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas radionavigasi dengan kategori primer. penggunaan tersebut harus menaati persetujuan menurut dengan administrasi administrasi yang berkepentingan dan terbatas hanya pada rambu radio berbasis darat yang beroperasi sejak oktober sampai dengan akhir masa operasinya. wrc alokasi tambahan: cina, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas radionavigasi penerbangan dengan kategori sekunder. wilayah penggunaan pita frekuensi oleh stasiun stasiun dinas siaran harus berdasarkan perencanaan yang ditetapkan oleh regional administrative radio conference rio janeiro, pemeriksaan terhadap penetapan frekuensi pada stasiun stasiun dinas tetap dan dinas bergerak pada pita frekuensi harus mempertimbangkan penjatahan kanal frekuensi radio sebagaimana ditampilkan dalam perencanaan yang ditetapkan oleh regional administrative radio conference rio janeiro, pada pita frekuensi hz, ketika sebuah stasiun siaran wilayah menjadi perhatian, wilayah layanan stasiun bergerak maritim wilayah harus dibatasi mengikuti wilayah layanan yang dibentuk oleh propagasi gelombang permukaan. alokasi tambahan: filipina dan srilanka, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas siaran dengan kategori sekunder. wrc beberapa negara wilayah menggunakan sistem radiopenentu pada pita frekuensi hz, hz, hz, hz, hz, dan hz, dengan syarat menaati persetujuan berdasarkan daya pancar rata rata dari stasiun stasiun tersebut tidak diperbolehkan melebihi alokasi tambahan: angola, armenia, azerbaijan, belarusian, federasi rusia, georgia, hungaria, kazakhstan, latvia, lithuania, moldova, mongolia, nigeria, uzbekistan, polandia, kyrgyzstan, slovakia, republik ceko, tajikistan, chad, turkmenistan, dan ukraina, pita frekuensi hz, hz, dan dialokasikan juga untuk dinas tetap dan dinas bergerak darat dengan kategori primer, dengan syarat menaati persetujuan berdasarkan wrc dan tidak digunakan jerman, armenia, austria, azerbaijan, belarusian, denmark, estonia, federasi rusia, finlandia, georgia, hongaria, irlandia, islandia, israel, kazakhstan, latvia, liechtenstein, lithuania, malta, moldova, norwegia, uzbekistan, polandia, kyrgyzstan, slovakia, republik ceko, inggris, swedia, swiss, tajikistan, turkmenistan dan ukraina, administrasi dapat mengalokasikan sampai dengan untuk dinas matinya pada pita frekuensi dan hz. akan tetapi, pada waktu mengalokasikan pita frekuensi dalam rentang frekuensi tersebut kepada dinas dinas matinya, setelah sebelumnya melakukan konsultasi dengan administrasi negara negara tetangganya, administrasi tersebut harus melakukan langkah langkah yang dianggap perlu untuk mencegah gangguan membahayakan dari dinas matinya terhadap dinas tetap dan dinas bergerak negara lain. daya pancar rata rata setiap stasiun amatir tidak diperbolehkan melebihi (wrc wilayah sistem koran yang beroperasi pada frekuensi atau hz, menggunakan pita frekuensi dan secara berturut turut. dinas dinas lain yang dialokasikan pada pita frekuensi dapat menggunakan frekuensi pada pita tersebut dengan syarat tidak menyebabkan gangguan membahayakan terhadap sistem koran yang beroperasi pada frekuensi atau hz. alokasi alternatif: angola, armenia, azerbaijan, belarusian, belgia, kamerun, republik kongo, denmark, mesir, eritrea, spanyol, ethiopia, federasi rusia, georgia, yunani, italia, kazakhstan, lebanon, lithuania, moldova, republik arab suriah, kyrgyzstan, somalia, tajikistan, tunisia, turkmenistan, turki, dan ukrainrab saudi, austria, irak, jamahiriya arab libya, uzbekistan, slovakia, rumania, serbia, slovenia, chad, dan togo, pita frekuensi jugawilayah kewenangan pemberian izin untuk penggunaan pita frekuensi oleh dinas amatir negara negara yang sebagian atau seluruhnya terletak utara garis lintang hanya akan diberikan setelah dilakukan konsultasi dengan negara negara yang tercantum pada dan untuk menentukan langkah langkah yang perlu diambil guna menghindari terjadinya gangguan yang membahayakan antara stasiun amatir dengan stasiun dinas lain yang beroperasi sesuai dan alokasi alternatif: burundi dan lesoth bolivia, ciri, meksiko, paraguay, peru, dan uruguay, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas tetap, dinas bergerak, kecuali dinas bergerak penerbangan, dinas radiolokasi dan dinas radionavigasi dengan kategori primer. wrc wilayah dalam melakukan penetapan frekuensi kepada stasiun stasiun dinas tetap dan dinas bergerak pada pita frekuensi hz, hz, hz, dan hz, administrasi harus memperhatikan ketentuan khusus dinas bergerak maritim. wilayah penggunaan pita frekuensi oleh dinas bantuan meteorologi terbatas hanya pada stasiun stasiun oseanografi terapung. wilayah kecuali greenland, stasiun tepi pantai dan stasiun kapal yang menggunakan telefon radio pada pita frekuensi harus dibatasi hanya pada kelas emisi j3e dan daya puncak selubung yang tidak melebihi kw. disarankan, frekuensi frekuensi pembawa gelombang berikut untuk digunakan hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, dan hz. argentina dan uruguay, frekuensi pembawa gelombang dan digunakan juga untuk keperluan ini, sementara frekuensi frekuensi pada pita digunakan sebagaimana tercantum pada wilayah dan dengan syarat tidak menimbulkan gangguan yang membahayakan terhadap dinas bergerak maritim, frekuensi frekuensi pada rentang dan dapat digunakan oleh stasiun stasiun dinas tetap yang berkomunikasi hanya dalam batas wilayah nasional serta dengan daya rata rata yang tidak melebihi dalam memodifikasi frekuensi frekuensi tersebut, biro harus memperhatikan ketentuan ketentuan tersebut. alokasi tambahan: arab saudi, eritrea, ethiopia, irak, jamahiriya arab libya, lesotho, somalia, dan swazilandaya rata rata stasiun dari dinas ini tidak diperbolehkan melebihi (wrc frekuensi pembawa gelombang digunakan untuk telepon radio secara internasional guna keperluan marabahaya dan frekuensi panggilan. syarat syarat penggunaan pita frekuensi dijelaskan dalam dan wrc frekuensi hz, hz, hz, hz, hz, dan merupakan frekuensi marabahaya internasional bagi panggilan selektif digital. persyaratan penggunaan frekuensi ini diuraikan dalam frekuensi hz, hz, hz, hz, hz, dan adalah frekuensi marabahaya internasional bagi telegrafi cetak langsung berpita sempit. persyaratan penggunaan frekuensi frekuensi ini diuraikan dalam frekuensi pembawa hz, hz, hz, hz, dan frekuensi hz, hz, hz, dan dapat juga digunakan, berdasarkan prosedur yang berlaku bagi dinas komunikasiradio terestrial, untuk operasi sar yang terkait dengan kendaraan angkasa berawak. persyaratan persyaratan penggunaan frekuensi ini diuraikan dalam hal yang sama berlaku pada frekuensi hz, hz, dan hz, tetapi setiap penggunaan tersebut emisinya harus berada pada pita terhadap frekuensi kerjanya. wrc alokasi alternatif: denmark, malta, serbia, dan srilankuntuk persyaratan penggunaan pita frekuensi wilayah hz, hz, dan oleh dinas siaran, lihat sampai dan sampai alokasi alternatif: denmark, irak, malta dan serbalternatif: frekuensi pembawa (rujukan) dan dapat digunakan juga berdasarkan oleh stasiun stasiun dinas bergerak maritim yang bertugas dalam operasi sar yang terkoordinasi. (wrc administrasi administrasi diharuskan untuk memberikan izin penggunaan pita frekuensi untuk menyediakan kanal yang sama seluruh dunia untuk alat bantu pendengaran nirkabel berdaya rendah. kanal kanal frekuensi tambahan bagi peralatan ini dapat ditetapkan oleh administrasi administrasi pada pita frekuensi antara dan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan setempat. perlu diperhatikan bahwa frekuensi frekuensi pada rentang sampai dengan sesuai untuk digunakan pada alat bantu pendengaran yang dirancang untuk beroperasi pada jarak pendek dalam medan induknya. alokasi alternatif: pantai gading, denmark, mesir, liberia, malta, serbia, srilanka dan togmerika serikat, meksiko, peru dan uruguay, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas radiolokasi dengan kategori sekunder. wrc alokasi tambahan: honduras, meksiko dan peru(sup wrc tidak digunakan. alokasi alternatif: bolivia, ciri, ekuador, paraguay, peru dan uruguayialokasikan juga untuk dinas siaran dengan kategori primer, berdasarkan persetujuan yang diperoleh menurut sup wrc alokasi tambahan: greenland, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas siaran dengan kategori primer. daya stasiun siaran yang beroperasi pada pita frekuensi ini tidak diperbolehkan melebihi daya pancar yang diperlukan untuk layanan nasional dan tidak diperbolehkan melebihi dalam situasi apapun.penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak maritim dibatasi hanya pada stasiun kapal yang menggunakan telepon radio (lihat dan lampiran frekuensi pada pita dan dapat digunakan kecuali pada stasiun stasiun dinas tetap, hanya untuk komunikasi belakang garis perbatasan negara dimana stasiun tersebut berada, dengan daya pancar rata rata tidak lebih dari dengan syarat tidak menimbulkan gangguan yang membahayakan terhadap dinas bergerak maritim. sebagai tambahan, afganistan, argentina, armenia, azerbaijan, belarusian, botswana, burkina faso, republik afrika tengah, cina, federasi rusia, georgia, india, kazakhstan, mali, nigeria, kyrgyzstan, tajikistan, chad, turkmenistan, dan ukraina, pada pita frekuensi hz, hz, dan hz, stasiun stasiun dari dinas tetap, dengan daya pancar rata rata tidak lebih dari dapat beroperasi dengan syarat berada sedikitnya dari pantai dan tidak menyebabkan gangguan yang membahayakan terhadap dinas bergerak maritim. wrc (sup wrc syarat syarat penggunakan frekuensi pembawa dan diuraikan dalam dan wrc frekuensi digunakan khusus untuk transmisi oleh stasiun pantai untuk peringatan meteorologi dan navigasi serta informasi penting bagi kapal kapal dengan teknik cetak langsung berpita sempit. wrc frekuensi hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, dan merupakan frekuensi internasional untuk keperluan transmisi maritime safety information msi). lihat lampiran kategori berbeda dari dinas: armenia, azerbaijan, belarusian, federasi rusia, georgia, kazakhstan, latvia, lithuan, kecuali dinas bergerak penerbangan, dengan kategori primer lihat wrc penggunaan pita frekuensi hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, dan oleh dinas siaran harus menaati aplikasi prosedur pada administrasi diminta untuk menggunakan pita pita frekuensi tersebut guna memfasilitasi implementasi emisi modulasi digital berdasarkan ketentuan resolusi rev. wrc (wrc (sup wrc alokasi tambahan: frekuensi pada pita dapat digunakan oleh stasiun stasiun dari dinas dinas sebagai berikut, yang melakukan komunikasi hanya dalam batas wilayah negaranya: dinas tetap (pada semua wilayah), dinas bergerak darat (pada wilayah dinas bergerak kecuali dinas bergerak penerbangan (di wilayah dan dengan syarat tidak menimbulkan gangguan yang membahayakan terhadap dinas siaran. pada waktu menggunakan frekuensi bagiterhadap dinas bergerak maritim, pita frekuensi dan dapat digunakan kecuali oleh stasiun stasiun dinas tetap, yang melakukan komunikasi hanya dalam batas wilayah negaranya, serta dengan daya pancar rata rata tidak melebihi saat memodifikasi frekuensi ini, biro harus memperhatikan syarat syarat sebagaimana disebutkan tersebut. pita pita berikut ini: (frekuensi tengah hz), (frekuensi tengah wilayah kecuali negara negara dalam (frekuensi tengah hz) (frekuensi tengah hz), dan (frekuensi tengah hz) adalah khusus untuk aplikasi industri, ilmiah dan medis ism). penggunaan pita pita frekuensi ini harus tunduk kepada kewenangan khusus yang diberikan oleh administrasi yang berkepentingan, dengan persetujuan administrasi administrasi lain yang dinas komunikasiradionya mungkin terkena dampak. dalam menjalankan ketentuan ini, administrasi harus memperhatikan rekomendasi itu r terbaru yang relevan. .138a sampai dengan tanggal maret pita frekuensi dialokasikan untuk dinas tetap dengan kategori primer serta dinas bergerak darat dengan kategori sekunder. setelah tanggal tersebut, pita frekuensi tersebut dialokasikan untuk dinas tetap dan dinas bergerak, kecuali dinas bergerak penerbangan dengan kategori primer. (wrc kategori berbeda dari dinas: sampai dengan tanggal maret armenia, azerbaijan, belarusian, federasi rusia, georgia, kazakhstan, latvia, lithuania, mongol darat dengan kategori primer (lihat wrc alokasi tambahan: angola, irak, kenya, rwanda, somalia dan togo, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas tetap dengan kategori primer. wrc alokasi alternatif. mesir, eritrea, ethiopia, guinea, jamahiriya arab libya dan madagaskar, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas tetap dengan kategori primer. wrc .141a alokasi tambahan: uzbekistan dan kyrgyzstan.141b alokasi tambahan: setelah tanggal maret algeria, arab saudi, australia, bahrain, botswana, brunei darussalam, cina, komoro, republik korea, diego garcia, ikuti, mesir, uni emirat arab, eritrea, indonesia, republik islam iran, jepang, yordania, kuwait, jamahiriya arab libya, singapura, sudan, tunisia, vietnam dan yam(wrc .141c wilayah dan wilayah pita frekuensi dialokasikan untuk dinas siaran sampai dengan tanggal maret dengan kategori primer. wrc sampai dengandalam wilayah dan wilayah setelahwilayah dan wilayah wrc alokasi tambahan: frekuensi pada pita dapat digunakan oleh stasiun stasiun dinas tetap dan dinas bergerak daratdinas siaran. penggunaan frekuensi bagi dinas dinas ini, administrasi diharuskan untuk menggunakan daya pancar minimumauntuk dinas bergerak darat dengan kategori sekunder. setelah tanggal maret frekuensi pada pita ini dapat digunakan oleh stasiun stasiun dari dinas sebagaimana disebutkan sebelumnyabdengan syarat tidak menimbulkan gangguan yang membahayakan terhadap dinas siaran, frekuensi pada pita dapat digunakan oleh stasiun stasiun dari dinas tetap dan dinas bergerak, yang melakukan komunikasi hanya dalam batas wilayah negaranya, tiap stasiun menggunakan daya pancar total yang tidak melebihi bw. (wrc .143c alokasi tambahan: setelah maret algeria, arab saudi, bahrain, komoro, ikuti, mesir, uni emirat arab, republik islam iran, jamahiriya arab libya, yordania, kuwait, maroko, mauritania, oman, latar, republik arab suriah, sudan, tunisia dan yaman, pita frekuensi dan dialokasikan juga untuk dinas tetap dengan kategori primer. wrc .143dfrekuensi pada pita tersebut dapat digunakan oleh stasiun stasiun dari dinas tersebut atase sampai dengan tanggal maret pita frekuensi dialokasikan untuk dinas tetap dengan kategori primer dan untuk dinas bergerak darat dengan kategori sekunder. syarat syarat penggunaan frekuensi pembawa hz, dan diuraikan dalam dan wrc alokasi tambahan: frekuensi pada pita hz, hz, hz, hz, dan dapat digunakan oleh stasiun stasiun dari dinas tetapdinas siaran, frekuensi pada pita hz, hz, dan dapat digunakan oleh stasiun stasiun dinas tetap yang melakukan komunikasi hanya dalam batas wilayah negara tempatnya berlokasi, tiap stasiun menggunakan daya pancar total tidak melebihi bw. (sup wrc dalam membuat penetapan terhadap stasiun dinas dinas lain mana pita pita frekuensi berikut ini: hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, wilayah hz, hz, dan hz, hz, hz, hz, hz, wilayah hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, wilayah dan hz, hz, hz, wilayah dan hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, dialokasikan, administrasi diminta untuk melakukan semua langkah praktis guna melindungi dinas radio astronomi dari gangguan yang membahayakan. emisi emisi dari stasiun pesawat ruang angkasa atau pesawat udara dapat merupakan sumber gangguan bagi dinas radio astronomi (lihat dan serta wrc pita pita frekuensi berikut ini: (frekuensi tengah hz), (frekuensi tengah hz), (frekuensi tengah hz), wilayah (frekuensi tengah hz), (frekuensi tengah hz), (frekuensi tengah hz), dan (frekuensi tengah hz) ditetapkan juga untuk aplikasi industri, ilmiah dan medis ism). dinas komunikasiradio yang beroperasi pada pita pita frekuensi tersebut dapat menerima gangguan yang membahayakan, yang disebabkan oleh aplikasi tersebut. perangkat ism yang beroperasi pada frekuensi dimaksud tunduk pada ketentuan alokasi tambahan: frekuensi pada pita dan dapat digunakan oleh stasiun dinas tetap dan dinas bergerak kecuali dinas bergerak penerbangan r)berdasarkan peraturan radio. wrc alokasi tambahan: armenia, azerbaijan, cina, pantai gading, federasi rusia, georgia, republik islam iran, kazakhstan, uzbekistan, kyrgyzstan, tajikistan dan ukraina, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas tetap dengan kategori primer. stasiun stasiun dinas tetap tidak diperbolehkan menggunakan daya pancar melebihi bw. (alokasi tambahan: armenia, azerbaijan, federasi rusia, georgia, kazakh dalam batas wilayah negaranya, dengan daya puncak selubung tidak melebihi (wrc alokasi tambahan:dengan kategori primer. (wrc .155a, dan ukraina,wrc .155b pita frekuensi digunakan oleh dinas tetap untuk ketentuan dinas yang terkait dengan keselamatan penerbangan pesawat udara. alokasi tambahan: nigeria, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas bantuan meteorologi (radiosonde) dengan kategori primer.penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak maritim terbatas pada telegrafi radio antar kapal. dan tidak digunakan. alokasi tambahan: botswana, burundi, lesotho, malawi, republik demokrasi kongo, rwanda dan swaziland, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas radionavigasi penerbangan dengan kategori primer. wrc alokasi tambahan: republik islam iran dan jepang, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas radiolokasi dengan kategori sekunder. alokasi tambahan: australia dan selandia baru, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas siaran dengan kategori primer. alokasi tambahan: jerman, austria, belgia, bosnia herzegovina, cina, vatikan, denmark, spanyol, estonia, federasi rusia, finlandia, prancis, irlandia, islandia, italia, latvia, republik macedonia eks yugoslavia, liechtenstein, lithuania, luksemburg, monako, montenegro, norwegia, belanda, polandia, portugal, slovakia, republik ceko, inggris, serbia, slovenia, swedia,radar pendeteksi profil angin berdasarkan resolusi wrc (wrc alokasi tambahan: armenia, belarusian, federasi rusia, georgia, hongaria, kazakhstan, latvia, lithuania, moldova, uzbekistan, kyrgyzstan, slovakia, republik ceko, tajikistan, turkmenistan dan ukrainaalokasi tambahan: albania, jerman, austria, belgia, bosnia herzegovina, botswana, bulgaria, pantai gading, denmark, spanyol, estonia, finlandia, prancis, gabon, yunani, irlandia, israel, italia, jamahiriya arab libya, yordania, lebanon, liechtenstein, luksemburg, madagaskar, mali, malta, maroko, mauritania, monako, montenegro, nigeria, norwegia, belanda, polandia, republik arab suriah, rumania, inggris, serbia, slovenia, swedia, swiss, swaziland, chad, togo, tunisia dan turki, pita frekuensi hz, afrika selatan pita frekuensi hz, republik ceko pita frekuensi hz, serta latvia dan lithuania pada pita frekuensi hz,yang beroperasi pada pita frekuensi dan negara sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan, serta meminta perlindungan dari stasiun yang telah ada maupun yang masih direncanakan dari negara negara selain yang disebutkan sebelumnya, dalam kaitannya dengan penggunaan pita frekuensi sebagaimana dijelaskan atas. wrc alokasi tambahan: angola, kamerun, republik kongo, madagaskar, mozaik, somalia, sudan, tanzania dan cha: selandia baru, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas tetap dan dinas bergerak dengan kategori primer. alokasi alternatif: bangladesh, brunei darussalam, india, republik islam iran, pakistan, singapura, dan thailand. wrc .167a alokasi tambahan: indonesia, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas tetap, dinas bergerak dan dinas siaran dengan kategori primer. wrc alokasi tambahan: australia, calokasi alternatif: botswana, burundi, lesotho, malawi, namibia, republik demokrasi kongo, rwanda, afrika selatan, swaziland, zambia dan zimbabwe, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas amatir dengan kategori primer. alokasi tambahan: selandia baru, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas tetap dan dinas bergerak dengan kategori primer. alokasi tambahan: botswana, burundi, lesotho, malawi, mali, namibia, republik demokrasi kongo, rwanda, afrika selatan, swaziland dan zimbabwekategori berbeda dari dinas:kategori berbeda dari dinassup wrc alokasi alternatif: armenia, azerbaijan, belarusian, federasi rusia, georgia, kazakhstan, moldova, uzbekistan, kyrgyzstan, tajikistan, turkmenistan dan ukraina, pita frekuensi dan dialokasikan untuk dinas siaran dengan kategori primer. pada latvia dan lithuania, pita frekuensi dan dialokasikan untuk dinas siaran dan dinas bergerak, kecuali dinas bergerak penerbangan, dengan kategori primer. dinas dinas yang dialokasikan pada pita frekuensi tersebut negara lain dan dinas siaran dalam negara negara yang terdaftar atas harus tunduk pada persetujuan dengan negara negara tetangga yang berkepentingan. wrc alokasi tambahan: australia, cina, republik korea, filipina, republik demokrasi korea dan samoa, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas siarankazakhstan, uzbekisiaran dengan kategori primer dengan harus memperoleh persetujuan menurut wrc alokasi tambahan: kolombia, kosta rika, kuba, salvador, guatemala, guyana, honduras dan nicaragua, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas tetap dan dinas bergerak dengan kategori sekunder. alokasi tambahan: armenia, azerbaijan, belarusian, cina, federasi rusia, georgia, kazakhstan, lithuania, mongolia, kyrgyzstan, slovakia, tajikistan, turkmenistan dan ukraina, pita frekuensi dan dialokasikan juga untuk dinas navigasi radio penerbangan dengan kategori primer, hanya untuk pemancar pemancar yang berada darat. wrc frekuensi ditetapkan untuk rambu penanda. administrasi tidak diperkenankan menetapkan frekuensi yang mendekati batas frekuensi pelindung stasiun stasiun dinas lain yang oleh karena daya pancar atau letak geografisnya, dapat menyebabkan gangguan yang membahayakan atau sebaliknya menjadi penghambat rambu penanda. segala upaya harus dilakukan untuk memperbaiki karakteristik perangkat penerima pesawat udara dan membatasi daya pancar stasiun stasiun pemancar yang dekat dengan batas frekuensi dan hz yang harus memperoleh persetujuan menurut untuk menjamin agar tidak menimbulkan gangguan yang dapat membahayakan stasiun stasiun dinas radionavigasi penerbangan,yang dapat teridentifikasi dalam aplikasi prosedur yang tertuang dalam wrc alokasi tambahan: samoa baratrepublik korea, jepang, filipsup wrc kategori berbeda dari dinas: amerika, wilayah kekuasaan prancis wilayah guyana, jamaika, meksiko dan paraguay, pita frekuensi untuk alokasi dinas tetap dan bergerak dengan kategori primer (lihat sup wrc alokasi alternatif: albania, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas siaran dengan kategori primer dan digunakan berdasarkan ketetapan ketetapan yang dimuat dalam final acts special regional conference jenewa,australia harus tunduk pada persetujuan khusus dengan administrasi yang berkepentingan. tidak digunakan. alokasi tambahan: monako, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas bergerak darat dengan kategori primer, harus tunduk pada persetujuan menurut wrc tidak digunakan. alokasi tambahan: cina dan republik koretidak digunakan. alokasi tambahan: azerbaijan, kyrgyzstan, somalia, dan turkmenistan, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas bergerak, kecuali dinas bergerak penerbangan r), dengan kategori sekunder. (wrc dan tidak digunakan. alokasi tambahan pakistan,harus memperoleh persetujuan menurut ketentumanapun yang teridentifikasi dalam aplikasi prosedur menurut wrc .197a alokasi tambahan: pita frekuensi dapat juga digunakan untuk dinas bergerak penerbangan dengan kategori primer, dibatasi pada sistem sistem yang beroperasi berdasarkan pada standar penerbangan internasional yang diakui. penggunaan semacam ini harus sesuai dengan peraturan wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak penerbangan dibatasi pada sistem sistem yang terdiri dari pemancar berbasis darat dan penerima yang kesesuaian yang memancarkan informasi navigasi untuk mendukung fungsi navigasi udara sesuai dengan standar penerbangan internasional yang diakui. (wrc (sup wrc (sup wrc pada pita frekuensi hz, frekuensi merupakan frekuensi darurat penerbangan dan apabila diperlukan, frekuensi merupakan tambahan frekuensi penerbangan untuk hz. stasiun bergerak dari dinas bergerak maritim dapat berkomunikasi pada frekuensi frekuensi ini berdasarkan syarat yang tertuang dalam untuk tujuan marabahaya dan keselamatan dengan stasiun stasiun dari dinas bergerak penerbangan. wrc alokasi tambahan: angola, armenia, azerbaijan, belarusian, bulgaria, estonia, federasi rusia, georgia, hongaria, republik islam iran, irak, jepang, kazakhstan, latvia, moldova, mongolia, mozaik, uzbekistan, papua nuginialokasi tambahan: arab saudi, armenia, azerbaijan, belarusian, bulgaria, uni emirat arab, federasi rusia, georgia, republik islam iran, yordania, latvia, moldova, oman, uzbekistan, polandia, republik arab suriah(sup wrc .203a (sup wrc .203b (sup wrc kategori berbeda dari dinas: afghanistan, arab saudi, bahrain, bangladesh, brunei darussalam, cina, kuba, uni emirat arab, india, indonesia, republik islam iran, irak, kuwait, montenegro, oman, pakistan, filipina, latar, serbia, singapura, thailand dan yaman (lihat wrc kategori berbeda dari dinas: israel, yordan (lihat kategori berbeda dari dinas armenia, azerbaijan, belarusian, bulgaria, mesir, federasi rusia, finlandia, prancis, georgia, yunani, kazakhstan, lebanon, moldova, mongolia, uzbekistan, polandia, kyrgyzstan, republik arab suriah, slovakia, republik ceko, rumania, tajikistan, turkmenistan, dan ukraina, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas bergerak penerbangan or) dengan kategori primer (lihat wrc sampai dengan dinas tersebut dapat diakomodasikan dalam alokasi siaran regional. penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak satelit harus dikoordinasikan berdasarkan (wrc .208a dalam membuat penetapan untuk stasiun ruang angkasa dalam dinas bergerak satelit pada pita frekuensi hz, hz, dan hz, administrasi harus melakukan semua langkah langkah praktis untuk melindungi dinas radio astronomi pada pita frekuensi hz, hz, hz, dan dari gangguan yang membahayakan yang berasal dari emisi emisi yang tidak diinginkan. batas ambang gangguan yang mengganggu dinas radio astronomi tercantum dalam rekomendasi itu r terkait. (wrc .208b pada pita pita frekuensi hz, hz, hz, mhz resolusi rev. wrc berlaku. (wrc ketentuan ini dahulu dengan nomor dilakukan penomoran ulang untuk pengurutan nomor. penggunaan pita frekuensi hz, hz, hz, hz, hz, dan oleh dinas bergerak satelit dibatasi pada sistem satelit non geostasioner. wrc alokasi tambahan: perancis, italia, republik ceko, dan inggris, pita frekuensi dan dialokasikan juga untuk dinas penelitian ruang angkasa (angkasa bumi) dengan kategori sekunder. wrc alokasi tambahan: jerman, arab saudi, austria, bahrain, belgia, denmark, uni emirat arab, spanyol, finlandia, yunani, irlandia, israel, kenya, kuwait, makedonia republik yugoslavia lama), lebanon, liechtenstein, luksemburg, mali, malta, montenegro, norwegia, belanda, latar, inggris, serbia, slovenia, somalia, swedia, swiss, tanzania, tunisia dan turki, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas bergerak maritim dan dinas bergerak darat dengan kategori primer. wrc alokasi alternatif: angola, botswana, burundi, kamerun, republik afrika tengah, republik kongo, gabon, gambia, ghana, guinea, irak, jamahiriya arab libya, yordania, lesotho, liberia, malawi, mozaik, namibia, oman, uganda, republik arab suriah, republik demokratik kongo, rwanda, sierra leone, afrika selatan, swaziland, chad, togo, zambia dan zimbabwe, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas tetap dan dinas bergerak dengan kategori primer. wrc alokasi tambahan: cina, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas radiolokasi dengan kategori primer. alokasi tambahan: eritrea, ethiopia, kenya, makedonia republik yugoslavia lama), malta, montenegro, serbia, somalia, sudan dan tanzania, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas tetap dengan kategori primer. wrc tidak digunakan. alokasi tambahan: cina, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas bergerak penerbangan or) dengan kategori sekunder. alokasi alternatif: afghanistan, bangladesh, kuba, guyana, dan india, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas tetap dan dinas bergerak dengan kategori primer. alokasi tambahan:, dengan syarat tunduk pada persetujuan yang diperoleh menurut lebar pita setiap transmisi tidak diperbolehkan melebihi hz. penggunaan pita frekuensian penggunaan dinas tetap, dinas bergerak dan dinas operasi ruang angkasa pada pita frekuensi hz. penggunaan pita frekuensi daninas radionavigasi satelit pada pita frekuensi dan hz. wrc stasiun stasiun dinas bergerak satelit pada pita frekuensi tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan yang membahayakan, atau meminta perlindungan dari stasiun stasiun dinas tetap atau dinas bergerak yang beroperasi sesuai dengan tabel alokasi frekuensi negara negara sebagai berikut: albania, aljazair, jerman, arab saudi, australia, austria, bahrain, bangladesh, barbados, belarusian, belgia, benin, bosnia herzegovina, botswana, brunei darussalam, bulgaria, kamerun, cina, siprus, republik kongo, republik korea, pantai gading, kroasia, kuba, denmark, mesir, uni emirat arab, eritrea, spanyol, estonia, ethiopia, federasi rusia, finlandia, prancis, gabon, ghana, yunani, guinea, guinea bissau, hongaria, india, republik islam iran, irlandia, islandia, israel, italia, jamahiriya arab libya, jamaika, jepang, yordania, kazakhstanlaysia, mali, malta, mauritania, moldova, mongolia, montenegro, mozaik, namibia, norwegia, selandia baru, oman, uganda, uzbekistan, pakistan, panama, papua nugini, paraguay, belanda, filipina, polandia, portugal, @atar, republik arab suriah, kyrgyzstan, republik demokrasi korea, slovakia, rumania, inggris, senegal, serbia, sierra leone, singapura, slovenia, sri lanka, afrika selatan, swedia, swiss, swaziland, tanzania, chad, thailand, togo, tonga, trinidad dan tobago, tunisia, turki, ukraina, vietnam, yaman, zambia dan zimbabwe. wrc emisi dari dinas radionavigasi satelit pada pita frekuensi dan dapat pula digunakan dengan menerima stasiun bumi dari dinas penelitian ruang angkasa. diidentifikasi bahwa penggunaan pita frekuensi oleh dinas tetap dan dinas bergerak dapat menimbulkan gangguan yang membahayakan terhadap dinas radionavigasi satelit, administrasi diminta untuk tidak mengizinkan penggunaan semacam ini pada aplikasi sup wrc .224a penggunaan pita frekuensi dan oleh dinas bergerak satelit (bumi angkasa) dibatasi untuk dinas bergerak darat satelit (bumi angkasa) sampai dengan tanggal januari wrc .224b alokasi pita frekuensi dan untuk dinas radionavigasi satelit akan efektif sampai dengan tanggal januari wrc alokasi tambahan: australia dan india, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas radio astronomi dengan kategori primer. frekuensimenggunakan panggilan selektif digital digital selective calling). syarat syarat penggunaan frekuensi ini dan pita tercantum pada dan serta pada lampiran frekuensi merupakandengan menggunakan panggilan selektif digital (dcs). syarat syarat penggunaan frekuensi ini dan pita tercantum pada dan lampiran pada pita frekuensi hz, hz, hz, dan hz, setiap administrasi diminta untuk memberikan prioritas pada dinas bergerak maritim hanya untuk sejumlah frekuensi yang ditetapkan untuk stasiun stasiun dinas bergerak maritim oleh administrasi (lihat dan dan lampiran setiap penggunaan frekuensi oleh stasiun dinas lain yang dialokasikan pada pita pita ini sebaiknya dihindari wilayah wilayah yang penggunaan semacam ini dapat menimbulkan gangguan membahayakan terhadap dinas radio komunikasi vhf pada dinas bergerak maritim. akan tetapi, frekuensi dan dan pita pita frekuensi yang diberikan prioritas kepada dinas bergerak maritim dapat digunakan untuk radio komunikasi dalam jalur perairan dalam negeri asalkan telah disetujui oleh administrasi administrasi yang berkepentingan atau administrasi administrasi yang terkena dampak serta memperhatikan penggunaan frekuensi pada saat ini dan persetujuan persetujuan yang telah ada. wrc alokasi tambahan: pita frekuensi dan dialokasikan juga untuk dinas tetap dan dinas bergerak darat dengan kategori primer. penggunaan pita pita frekuensi ini oleh dinas tetap dan dinas bergerak darat tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan terhadap atau meminta perlindungan dari dinas radio komunikasi vhf pada dinas bergerak maritim. (wrc .227a alokasi tambahan: pita frekuensi dan dialokasikan juga untuk dinas bergerak satelit (bumi ke angkasa) dengan kategori sekunder untuk penerimaan emisi dari sistem pengidentifikasi otomatis ais) dari stasiun yang beroperasi pada dinas bergerak maritim (lihat lampiran wrc tidak digunakan. alokasi alternatif: maroko, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas siaran dengan kategori primer. penggunaan pita ini harus memperoleh persetujuan administrasi administrasi yang memiliki dinas, baik yang telah beroperasi maupun masih dalam perencanaan, berdasarkan tabel yang paling mungkin terkena dampak. stasiun stasiun yang beroperasi mulai januari dengan karakteristik karakteristik teknis sejak periode tersebut tidak akan terkena dampak persetujuan ini. alokasi tambahan: cinprimer, yang tunduk pada persetujuan menurut alokasi tambahan: afghanistan, cina dan pakistanpada pita frekuensi ini harus tunduk pada persetujuan dengan negara negara tetangga wilayah yang dinas dinasnya kemungkinan besar akan terkena dampak. alokasi tambahan: jepangruang angkasa (angkasa bumi) yang tunduk pada persetujuan menurut dinas dinas ini tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan yang membahayakan, atau meminta perlindungan, dari stasiun siaran yang telah ada atau stasiun yang masih direncanakan. dengan kategori primer (lihat alokasi tambahan: jerman, austria, belgia, denmark, spanyol, finlandia, prancis, israel, italia, liechtenstein, malta, monako, norwegia, belanda, inggris, swedia, swiss, pita frekuensitidak dapat menyebabkan gangguan yang membahayakan, meminta perlindungan, dari stasiun siaran, baik yang sudah beroperasi maupun baru direncanakan, negara negara selain yang terdaftar dalam catatan kaki. tidak digunakan. alokasi tambahan: republik kongo, eritrea, ethiopia, gambia, guinea, jamahiriya arab libya, malawi, mali, sierra leone, somali dan chad, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas tetap dan dinas bergerak dengan kategori sekunder. wrc alokasi tambahan: bangladesh, india, pakistan, filipina, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas radionavigasi penerbangan dengan kategori primer. tidak digunakan. alokasi tambahan: cina dan indiawilayah tidak ada stasiun baru untuk dinas radiolokasi yang diizinkan pada pita frekuensi hz. stasiun stasiun yang memperoleh izin sebelum tanggal januari dapat melanjutkan operasinya dengan kategori sekunder. alokasi tambahan: kanada, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas bergerak darat dengan kategori primer., dengan syarat tidak menimbulkan gangguan yang membahayakan dinas siaran negara negara lain, baik yang telah ada maupun yang masih direncanakan. sup wrc alokasi tambahan: jepangalokasi alternatif. spanyol, prancis, israel, dan monako, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas siaran dan dinas bergerak darat dengan kategori primer (lihat dengan dasar bahwa, dalam persiapan perencanaan frekuensi, dinas siaran memperoleh prioritas dalam pemilihan frekuensi, dan dialokasikan untuk dinas tetap dan dinas bergerak, kecuali dinas bergerak darat, dengan kategori sekunder. akan tetapi, stasiun stasiun dinas bergerak darat tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan, meminta perlindungan, dari stasiun stasiun siaran yang telah ada maupun yang masih direncanakan maroko dan algeria. alokasi tambahan: arab saudi, bahrain, uni emirat arab, yordania, oman, latar, dan republik arab suriah, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas radionavigasi penerbangan dengan kategori primer. dan tidak digunakan. alokasi tambahan: cina, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas radio astronomi dengan kategori sekunder. alokasi tambahan: nigeria, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas radionavigasi penerbangan dengan kategori primer, yang tunduk pada persetujuan menurut alokasi alternatifan dialokasikan untuk dinas siaran dengan kategori primer, yang tunduk pada persetujuan menurut tidak digunakan. pita frekuensi dan dapat digunakan oleh dinas bergerak satelit, yang tunduk pada persetujuan menurut dengan syarat bahwa stasiun stasiun dinas ini tidak menyebabkan gangguan yang membahayakan terhadap dinas dinas lain yang telah beroperasi maupun yang masih direncanakan berdasarkan tabel alokasi frekuensi kecuali untuk alokasi tambahan yang dibuat dalam catatan kaki (wrc pita frekuensi (bumi angkasa) dan (angkasa bumi) dalam dinas bergerak satelit dapat juga digunakan oleh sistem satelit non geostasioner. penggunaan semacam ini harus dikoordinasikan berdasarkan frekuensi adalah frekuensi pada pita ini untuk digunakan oleh stasiun penyelamat dan perangkat untuk tujuan tujuan penyelamatan. wrc .256a alokasi tambahan: cina, federasi rusia, kazakhstan dan ukraina, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas penelitian ruang angkasa (bumi angkasa) dan dinas operasi ruang angkasa (bumi angkasa) dengan kategori primerimbulkan gangguan yang membahayakan atau meminta perlindungan dari, atau menghambat penggunaan dan pengembangan sistem dinas bergerak dan dinas satelit bergerakghambat pengembangan sistem sistem pada dinas tetap negara negara lain. wrc pita frekuensi dapat digunakan oleh administrasi untuk telemetri angkasa pada negara masing masing dengan kategori primer mengacu pada persetujuan menurut penggunaan pita frekuensi oleh dinas radionavigasi penerbangan terbatas pada sistem pendaratan instrumen (lintas luncur)dengan syarat tunduk pada persetujuan yang diperoleh berdasarkmenggunakan pita frekuensi tersebut hingga tidak diperlukannya lagi dinas radionavigasi penerbangan oleh suatu administrasi yang teridentifikasi dalam aplikasi prosedur yang berlaku menurut wrc karena penggunaan pita frekuensi oleh dinas tetap dan dinas bergerak dapat menyebabkan gangguan yang membahayakan terhadap dinas radionavigasi satelit, administrasi administrasi diminta untuk tidak mengizinkan penggunaan tersebut dalam aplikasi emisi emisi harus dibatasi pada pita dari frekuensi standar hz. alokasi tambahan: arab saudi, armenia, azerbaijan, bahrain, belarusian, botswana, colombia, kosta rika, kuba, mesir, uni emirat arab, ekuador, federasi rusia, georgia, hongaria, republik islam iran, irak, israel, yordania, kazakhstan, kuwait, liberia, malaysia, moldova, uzbekistan, pakistan, filipina, latar, republik arab suriah, kyrgyzstan, rumania, singapura, somalia, tajikistan, turkmenistan dan ukrainpita dialokasikan juga untuk dinas penelitian ruang angkasa dengan pengarahan angkasa angkasa untuk berkomunikasi dengan kendaraan ruang angkasa berawak. dalam aplikasi ini, dinas penelitian ruang angkasa tidak dapat dianggap sebagai suatu dinas penyelamatan. penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak satelit harus dikoordinasikan menurut batas rapat fluks daya yang diindikasikan dalam annex lampiran akan digunakan sampai tiba waktunya konferensi komunikasi radio internasional yang berkompeten memperbaruinya. tidak digunakan. penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak satelit dibatasi untuk rambu radio penunjuk posisi darurat satelit berdaya rendah (lihat juga wrc setiap emisi yang bisa menyebabkan gangguan membahayakan terhadap penggunaan berizin pada pita frekuensi adalah dilarang. penggunaan pita frekuensi oleh dinas penelitian ruang angkasa terbatas untuk komunikasi dalam radius dari kendaraan ruang angkasa berawak yang sedang mengorbit. rapat fluks daya pada permukaan bumi yang dihasilkan oleh emisi emisi dari aktivitas aktivitas luar vehicules tidak dapat melebihi (w m9) untuk (w m? untuk dan (w m?) untuk mana merupakan sudut kedatangan gelombang frekuensi radio dengan lebar pita referensi yaitu hz. tidak berlaku bagi kegiatan luar kendaraan. pada pita frekuensi ini dinas penelitian ruang angkasa (angkasa angkasa) tidak dapat meminta perlindungan, atau menghambat penggunaan dan pengembangan stasiun stasiun dinas tetap dan dinas bergerak. wrc kategori berbeda dari dinas: australia, amerika serikat, india, jepang, dan inggris, alokasi pita frekuensi dan untuk dinas radiolokasi adalah dengan kategori primer. (lihat alokasi tambahan: australia, amerika serikat, jamaika dan filipina, pita frekuensi dan dialokasikan juga untuk dinas amatir dengan kategori sekunder. alokasi tambahan: belarusian, cina, india, kyrgyzstan dan turkmenistan, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas radionavigasi penerbangan (altimeter radio) dengan kategori sekunder. wrc kategori berbeda dari dinas: perancis, pengalokasian pita frekuensi untuk dinas amatir adalah dengan kategori sekunder. (lihat kategori berbeda dari dinas: jamahiriya arab libya, pengalokasian pita frekuensi dan untuk dinas radiolokasi adalah dengan kategori sekunder. (lihat wrc alokasi alternatif: denmark, norwegia, dan swedia, pita frekuensi danroasia, estonia, finlandia, jamahiriya arab libya, republik makedonia eks yugoslavia, montenegro, serbia, dan slovenia, pita frekuensi danfghanistan, aljazair, arab saudi, bahrain, bangladesh, brunei darussalam, burkina faso, burundi, mesir, uni emirat arab, ekuador, eritrea, ethiopia, yunani, guinea, india, indonesia, republik islam iran, irak, israel, italia, jamahiriya arab libya, yordania, kenya, kuwait, lebanon, malaysia, malta, nigeria, oman, pakistan, filipina, latar, republik arab suriah, republik rakyat demokrat korea, singapura, somalia, swiss, tanzania, thailand, togo, turki dan yaman, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas tetap dengan kategori primer dan pita frekuensi dan dialokasikan juga untukngola, armenia, azerbaijan, belarusian, kamerun, republik kongo, ikuti, federasi rusia, georgia, hongaria, israel, kazakhstan, mali, moldova, mongolia, uzbekistan, polandia, kyrgyzstan, slovakia, rumania, rwanda, tajikistan, chad. wrc kategori berbeda dari dinas: argentina, kolombia, kosta rika, kuba, guyana, honduras, panama, dan venezuela, pengalokasian pita frekuensi untuk dinas amatir adalah dengan kategori primer. lihat alokasi tambahan: meksiko, pita frekuensi dan dialokasikan juga dengan kategori primer untuk dinas bergerak darat, dengan syarat tunduk pada persetujuan menurut penggunaan pita frekuensi ini oleh sensor dalam dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) harus sesuai dengan rekomendasi itu r sa. sebagai tambahan, dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) dalam pita frekuensi tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan terhadap dinas radionavigasi penerbangan cina. ketentuan ketentuan pada catatan kaki ini tidak menghilangkan kewajiban dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) dalam beroperasi sebagai dinas berkategori sekunder sesuai dengan dan wrc jerman, austria, bosnia herzegovina, kroasia, republik makedonia eks yugoslavia, liechtenstein, montenegro, portugal, serbia, slovakia dan swiss, pita frekuensi (frekuensi tengah hz) ditetapkan untuk aplikasi industri, ilmiah dan medis ism). dinas komunikasiradio negera negara tersebut yang beroperasi pada pita frekuensi ini harus menerima gangguan yang membahayakan yang dapat disebabkan oleh aplikasi aplikasi tersebut. perangkat ism yang beroperasi pada pita frekuensi ini harus memenuhi ketentuan wrc alokasi tambahan: wilayah kekuasaan perancis wilayah dan india,. perancis dan brasil, pita frekuensi ini dialokasikan untuk dinas yang sama dengan kategori sekunder. pada pita frekuensi hz, hz, hz, (hanya wilayah dan wilayah dan hz, dinas amatir satelit dapat beroperasi dengan syarat tidak menyebabkan gangguan yang membahayakan terhadap dinas dinas lain yang beroperasi sesuai dengan tabel lihat administrasi yang memberikan izin untuk penggunaan semacam ini harus memastikan bahwa setiap gangguan membahayakan yang disebabkan oleh emisi dari suatu stasiun dinas amatir satelit segera dieliminasi sesuai dengan ketentuan penggunaan pita frekuensi dan oleh dinas amatir satelit dibatasi pada pengarahan bumi angkasa. alokasi tambahan: australiaanada, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas bergerak amatir dengan kategori sekunder. kategori berbeda dari dinas: kanada, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas radiolokasi dengan kategori primer. (lihat pita frekuensi dapat digunakan untuk dinas operasi ruang angkasa (bumi angkasa) dan dinas penelitian ruang angkasa (bumi angkasa), dengan syarat tunduk pada persetujuan menurut penggunaan pita frekuensi dan untuk dinas bergerak satelit harus dikoordinasikan menurut (wrc .286aa pita frekuensi diidentifikasi untuk. lihat resolusi rev. wrc identifikasi ini tidak termasuk penggunaan pita frekuensi tersebut untuk aplikasi dari dinas dinas yang telah dialokasikan dan tidak menjadi prioritas peraturan radio. wrc .286b penggunaan pita frekuensi pada negara negara yang terdaftar dan wilayah serta dan negara negara yang terdaftar oleh stasiun stasiun dinas bergerak satelit, tidak dapat menimbulkan gangguan yang membahayakan, meminta perlindungan dari, stasiun dinas tetap atau dinas bergerak yang beroperasi sesuai dengan tabel alokasi frekuensi. wrc .286c penggunaan pita frekuensi negara negara yang terdaftar dan negara negara yang terdaftar oleh stasiun stasiun dinas bergerak satelit, tidak boleh menghambat pengembangan dan penggunaan dinas tetap dan dinas bergerak yang beroperasi sesuai dengan tabel alokasi frekuensi. wrc .286d alokasi tambahan: kanada, amerika serikat dan panama, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas bergerak satelit (bumi angkasa) dengan kategori primer. wrc .286e alokasi tambahan: teluk verde, nepal dan nigeria, pita frekuensi dan dialokasikan juga untuk dinas bergerak satelit (bumi angkasa) dengan kategori primer. wrc dalam dinas bergerak maritim, frekuensi hz, hz, hz, hz, hz, dan dapat juga digunakan oleh stasiun komunikasi atas kapal. apabila dibutuhkan, perangkat yang ditetapkan untuk spasi kanal yang juga menggunakan frekuensi tambahan hz, hz, hz, dan dapat mulai diimplementasikan sebagai komunikasi atas kapal. penggunaan frekuensi dalam wilayah perairan dapat diwajibkan untuk tunduk pada peraturan nasional dari administrasi yang berkepentingan. karakteristik karakteristik perangkat yang digunakan harus sesuai dengan yang dijelaskan dalam rekomendasi itu r (wrc wilayah perairan amerika serikat dan filipina, frekuensi frekuensi yang diutamakan untuk digunakan oleh stasiun stasiun komunikasi atas kapal adalah hz, hz, hz, yang berpasangan, secara berurutan, dengan hz, hz, dan hz. karakteristik karakteristik perangkat yang digunakan harus sesuai dengan yang tertuang dalam rekomendasi itu r (wrc aplikasi dinas eksplorasi bumi satelit, selain dari dinas meteorologi satelit, dapat digunakan juga pada pita frekuensi dan untuk transmisi angkasa bumi, dengan syarat tidak menyebabkan gangguan yang membahayakan terhadap stasiun stasiun yang beroperasi sesuai dengan tabel. kategori berbeda dari dinas: afghanistan, azerbaijan, belarusian, cina, federasi rusia, jepang, mongolia, kyrgyzstan, slovakia, tajikistan, turkmenistan dan ukraina, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas meteorologi satelit (angkasa bumi) dengan kategori primer lihat dengan syarat tunduk pada persetujuan menurut wrc(angkasa bumi) ruang angkasa dengan kategori primer, dengan syarat tunduk pada persetujuan menurut dan tidak mengakibatkan gangguan yang membahayakan terhadap stasiun stasiun siaran yang telah beroperasi maupun yang masih dalam perencanaan. alokasi tambahan: jerman, austria, denmark, estonia, finlandia, liechtenstein, norwegia, belanda, republik cekoprofil angin berdasarkan resolusi wrc, sedangkan argentina, uruguay dan venezuela,wrc kategori berbeda dari dinas:tetap dengan kategori primer (lihat dengan syarat tunduk pada persetujuan menurutargentina dan ekuador pita frekuensi dialokasikan untuk dinas tetap dan dinas bergerak dengan kategori primer (lihat dengan syarat tunduk pada persetujuan menurut wrc alokasi tambahan: arab saudi, burundi, kamerun, pantai gading, mesir, ethiopia, israel, jamahiriya arab libya, kenya, malawi, republik arab suriah, sudan, chad dan yaman, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas tetap dengan kategori sekunder. wrc tidak digunakan. alokasi tambahan: jerman, arab saudi, austria, belgia, pantai gading, denmark, mesir, spanyol, finlandia, prancis, irlandia, israel, italia, jamahiriya arab libya, yordania, lithuania, malta, maroko, monako, norwegia, oman, belanda, portugal, republik arab suriah, inggris, swedia, swiss, swaziland dan tunisia, pita frekuensi dialokasikan juga dengan kategori sekunder untuk dinas bergerak darat, yang ditujukan bagi aplikasi pendukung siaran. stasiun stasiun dinas bergerak darat negara negara yang terdaftar dalam catatan kaki ini tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan terhadap stasiun stasiun yang sudah beroperasi maupun yang direncanakan sesuai dengan tabel negara negara selain yang terdaftar dalam catatan kaki ini. wrc alokasi tambahan: kanada, kosta rika, kuba, salvador, amerika serikat, guatemala, guyana, honduras, jamaika dan meksiko, pita frekuensi dialokasikan juga untuk dinas tetap dan dinas bergerak dengan kategori primer, yang harus tunduk pada persetujuan menurut wrc alokasi tambahan: indisekunder. tidak digunakan. alokasi tambahan: arab saudi, mesir, israel, jamahiriya arab libya, yordania, oman, republik arab suriah, dan sudsekunder. wrc tidak digunakan. alokasi tambahan: inggris, pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas radionavigasi penerbangan dengan kategori primer. semua penempatan stasiun dalam dinas radionavigasi penerbangan, termasuk yang ditransfer dari pita yang berdekatan harus tunduk pada koordinasi dengan administrasi negara negara berikut ini: jerman, belgia, denmark, spanyol, prancis, irlandia, luksemburg, maroko, norwegia dan belanda. tidak digunakan. alokasi tambahan: wilayah siaran afrika (lihat sampaicina,wilayah kecuali wilayah siaran afrika (lihat sampai dan wilayah pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas radio astronomi dengan kategori sekunder. alokasi tambahan: india, pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas radio astronomi dengan kategori primer. tidak digunakan. kategori berbeda dari dinas: kosta rika, salvador dan honduras, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas tetap dengan kategori primer (lihat dengan syarat tunduk kepada persetujuan yang diperoleh menurut sup wrc (sup wrc .311a untuk pita frekuensi hz, lihat juga peraturan wrc (wrc alokasi tambahan: armenia, azerbaijan, belarusian, bulgaria, federasi rusia, georgia, hongaria, kazakhstan, moldova, mongolia, uzbekistan(sup wrc .313a pita, atau peruntukan dari pita frekuensi hz, bangladesh, cina, republik korea, india, jepang, selandia baru, papua nugini, filipina dan singapura telah diidentifikasi penggunaannya oleh administrasi administrasi untuk mengembangkan telekomunikasi bergerak internasional imt). identifikasi ini tidak termasuk untuk penggunaan pita untuk aplikasi lainnya dimana pita tersebut dialokasikan dan tidak menjadi prioritas utama dari regulasi radio. cina, penggunaan pita ini untuk imt tidak akan dimulai sampai dengan tahun (wrc .313b kategori berbeda dari dinas: brazil, alokasi pita frekuensi untuk dinas bergerak dengan kategori sekunder (lihat wrc alokasi tambahan: austria, italia, moldova, uzbekistan, kyrgyzstan, inggris dan swaziland, pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas bergerak darat dengan kategori sekunder. wrc alokasi alternatif. yunani, italia dan tunisia, pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas siaran dengan kategori primer. wrc alokasi tambahan: jerman, arab saudi, bosnia herzegovina, burkina faso, kamerun, pantai gading, kroasia, denmark, mesir, finlandia, yunani, israel, jamahiriya arab libya, yordania, kenya, republik makedonia eks yugoslavia, liechtenstein, mali, monako, montenegro, norwegia, belanda, portugal, inggris, republik arab suriah, serbia, swedia dan swiss, pita frekuensi hz, dan pada negara negara yang sama, dan spanyol, perancis, gabon dan malta, pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinasbergerak negara negara yang tersebut dalam kaitan dengan tiap pita yang dirujuk dalam catatan kaki ini, tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan, atau meminta proteksi dari stasiun stasiun dinas yang beroperasi sesuai dengan tabel pada negara negara selain yang tersebut dalam kaitan dengan pita ini. alokasi ini berlaku efektif sampai juni wrc .316a alokasi tambahan: spanyol, gabon dan malta, pita frekuensi hz, anggota, bahrain, benin, botswana, kamerun, republik kongo, teritori perancis wilayah gambia, ghana, dunia, kuwait, lesotho, lebanon, malawi, maroko, mauritania, mozaik, namibia, nigeria, oman, uganda, polandia, latar, rwanda, senegal, sudan, afrika selatan, swaziland, tanzania, chad, togo, yaman, zambia dan zimbabwe pada pita frekuensi hz, georgia pada pita dan lithuania, pada pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas bergerak kecuali bergerak penerbangan dengan kategori primer berdasarkan persetujuan dari administrasi administrasi seperti yang berlaku menurut dan menurut persetujuan ge06, sebagaimana berlaku, termasuk administrasi administrasi yang disebut dalam sebagaimana berlaku. akan tetapi stasiun stasiun pada dinas bergerak dinegara negara yang disebutkan yang memiliki koneksi pada pita tersebut menurut catatan kaki ini tidak boleh menimbulkan gangguan yang tidak diharapkan atau meminta proteksi dari, stasiun stasiun dari dinas dinas yang beroperasi menurut tabel pada negara negara selain yang telah disebutkan yang memiliki hubungan dengan pita. penetapan frekuensi untuk dinas bergerak menurut penetapan ini lithuania dan polandia tidak boleh digunakan tanpa persetujuan federasi rusia dan belarusian, alokasi ini berlaku efektif sampai dengan juni wrc .316b pada wilayah alokasi untuk bergerak, kecuali bergerak penerbangan, dinas dengan kategori primer pada pita frekuensi baru mulai berlaku juni dan akan menjadi subyek persetujuan menurut dengan dinas radionavigasi penerbangan pada negara negara yang disebut pada untuk kelompok negara negara persetujuan ge06, penggunaan stasiun stasiun dinas bergerak juga menjadi subyek dari prosedur prosedur persetujuan terhadap aplikasi yang telah sukses. peraturan rev. wrc dan peraturan wrc akan diberlakukan. (wrc alokasi tambahan: wilayah (kecuali brasil dan amerika serikat), pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas bergerak satelit dengan kategori primer, dengan syarat tunduk kepada persetujuan yang diperoleh berdasarkan penggunaan dinas ini ditujukan untuk operasi dalam lintas batas nasional. beberapa bagian dari pita frekuensi pada wilayah dan pita frekuensi pada wilayah dan yang telah dialokasikan untuk dinas bergerak dengan kategori primer telah diidentifikasi penggunaannya oleh administrasi administrasi yang menginginkan penerapan telekomunikasi bergerak internasional imt) lihat peraturan rev. wrc dan (wrc identifikasi ini tidak termasuk kegunaan dari pita tersebut untuk dinas dinas aplikasi lainnya dimana pita tersebut telah dialokasikan dan bukan merupakan prioritas dalam regulasi radio. wrc alokasi tambahan: kanada, amerika serikat dan meksiko, pita frekuensi dan juga dialokasikan untuk dinas bergerak penerbangan dengan kategori primer untuk korespondensi publik dengan pesawat udara. penggunaan pita frekuensi terbatas pada transmisi transmisi dari stasiun stasiun penerbangan dan penggunaan pita frekuensi juga terbatas pada transmisi dari stasiun pesawat udara. alokasi tambahan: belarusian, federasi rusia dan ukraina, pita frekuensi (bumi ruang angkasa) dan (ruang angkasa bumi) juga dialokasikan untuk bergerak satelit, kecuali dinas bergerak penerbangan satelit r). penggunaan pita pita pada dinas ini tidak dapat menimbulkan gangguan yang membahayakan, atau meminta proteksi dinas dinas negara lain yang beroperasi berdasarkan tabel alokasi frekuensi dan harus tunduk pada persetujuan khusus antara para administrasi yang berkepentingan. alokasi tambahan: wilayah pita frekuensi dan juga dialokasikan untuk dinas bergerak satelit, kecuali dinas bergerak penerbangan satelit dengan kategori primer, dengan syarat tunduk kepada persetujuan yang diperoleh menurut penggunaan pita ini terbatas pada operasi dalam lintas batas wilayah nasional. dalam mencapai persetujuan ini, proteksi yang tepat harus diberikan untuk dinas dinas yang beroperasi berdasarkan tabel, untuk menjamin tidak adanya gangguan yang membahayakan yang diakibatkan oleh dinas dinas tersebut. sup wrc wilayah pita frekuensi hz, stasiun stasiun dinas siaran hanya dapat dioperasikan wilayah siaran afrika (lihat sampai kecuali algeria, mesir, spanyol, jamahiriya arab libya, maroko, namibia, nigeria, afrika selatan, tanzania, zimbabwe dan zambia, dengan syarat tunduk kepada persetujuan wrc alokasi tambahan: armenia, azerbaijan, belarusian, bulgaria, federasi rusia, hongaria, kazakhstan, moldova, uzbekistan, polandia, kyrgyzstan, ropenggunaan ini harus tunduk kepada persetujuan yang diperoleh berdasarkan dengan administrasi administrasi yang berkepentingan dan terbatas untuk rambu rambu radio berjenis darat yang beroperasi pada tanggal oktober sampai dengan akhir masa hidupnya. wrc tidak digunakan kategori berbeda dari dinas: amerika serikat, pita frekuensi dialokasikan pada dinas radiolokasi dengan kategori primer (lihat dengan syarat tunduk kepada peraturan yang diperoleh berdasarkan kategori berbeda dari dinas: kuba, pita frekuensi dialokasikan pada dinas bergerak darat dengan kategori primer. wrc kategori berbeda dari dinas: ciri, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas bergerak kecuali bergerak penerbangan dengan kategori primer, dengan syarat tunduk kepada persetujuan yang diperoleh berdasarkan kategori berbeda dari dinas: australia, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas radiolokasi dengan kategori primer. (lihat penggunaan pita frekuensi oleh dinas begerak penerbangan terbatas pada sistem sistem penerbangan yang beroperasi menurut standar internasional yang diakui. penggunaan ini sesuai dengan peraturan wrc (wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas radionavigasi penerbangan dicadangkan dengan dasar penggunaan seluruh dunia untuk operasiwrc .328a stasiun stasiun dinas radionavigasi satelit pada pita frekuensi harus beroperasi sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan rev. wrc dan tidak meminta proteksi dari stasiun stasiun dinas radionavigasi penerbangan pada pita frekuensi hz. tidak berlaku. ketentuan akan berlaku. wrc .328b penggunaan pita pita frekuensi hz, dan oleh sistem sistem dan jaringan dalam dinas radionavigasi satelit yang untuknya koordinasi atau pemberian informasi, yang tepat, diterima oleh biro radio komunikasi setelah tanggal januari harus tunduk pada aplikasi dari ketentuan dan peraturan wrc juga berlaku: akan tetapi, pada kasus sistem dan jaringan dinas radionavigasi satelit (ruang angkasa ruang angkasa), peraturan wrc hanya akan berlaku untuk transmisi stasiun stasiun angkasa. sesuai dengan untuk sistem dan jaringan pada dinas radionavigasi satelit (ruang angkasa ruang angkasa) pada pita pita frekuensi dan hz, ketentuan pada dan hanya berlaku pada sistem dan jaringan pada dinas radionavigasi satelit lainnya (ruang angkasa ruang angkasa). (wrc penggunaan dinas radionavigasi satelit pada pita frekuensi juga harus tunduk pada syarat bahwa tidak menimbulkan gangguan yang membahayakan, tidak meminta proteksi dinas radionavigasi yang berwewenang berdasarkan selain itu, penggunaan dinas radionavigasi satelit dalam pita frekuensi harus tunduk pada syarat bahwa tidak menyebabkan gangguan yang membahayakan dinas radiolokasi. tidak berlaku bagi dinas radiolokasi. resolusi wrc berlaku. (wrc .329a penggunaan sistem dalam dinas radionavigasi satelit (ruang angkasa ruang angkasa) yang beroperasi dalam pita pita frekuensi dan tidak ditunjukan untuk memberikan aplikasi aplikasi dinas penyelamatan dan tidak menyebabkan hambatan tambahan pada sistem sistem dinas radionavigasi satelit (ruang angkasa bumi) atau dinas dinas lain yang beroperasi sesuai dengan tabel frekuensi. wrc alokasi tambahan: angola, arab saudi, bahrain, bangladesh, kamerun, cina, uni emirat arab, eritrea, ethiopia, guyana, india, indonesia, republik islam iran, irak, israel, jamahiriya arab libya, jepang, yordania, kuwait, lebanon, mozaik, nepal, pakistan, filipina, @atar, republik arab suriah, somalia, sudan, chad, togo dan yaman, pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas tetap dan bergerak dengan kategori primer. wrc alokasi tambahan: aljazair, jerman, arab saudi, australia, austria, bahrain, belarusian, belgia, benin, bosnia herzegovina, brasil, burkina faso, burundi, kamerun, cina, republik korea, kroasia, denmark, mesir, uni emirat arab, estonia, federasi rusia, finlandia, prancis, ghana, yunani, guinea, guinea khatulistiwa, hongaria, india, indonesia, republik islam iran, irak, irlandia, israel, yordaniadagaskar, mali, mauritania, montenegro, nigeria, norwegia, oman, belanda, polandia, portugal, latar, republik arab suriah, republik demokrasi korea, slovakia, inggris, serbia, slovenia, somalia, sudan, sri lanka, afrika selatan, swedia, swiss, thailand, togo, turki, venezuela dan vietnam, pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas radionavigasi dengan kategori primer. kanada dan amerika serikat, pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas radionavigasi, dan penggunaan terbatas pada dinas radionavigasi penerbangan. wrc pada pita frekuensi hz, sensor sensor aktif pesawat angkasa aktif, dinas radionavigasi satelit dengan kategori primer. wrc (sup wrc alokasi tambahan: kanada dan amerika serikatkanada dan amerika serikat,atau menyebabkan hambatan pada operasi dan pengembangan dinas radionavigasi penerbangan. wrc .335a dan dinas dinas lain yang dialokasikan oleh catatan kaki dengan kategori primer. wrc tidak digunakan. penggunaan pita pita frekuensi hz, dan oleh dinas radionavigasi penerbangan tidak diperdebatkan pada radar radar berbasis darat dan transponder transponder pesawat udara yang terkait yang hanya memancarkan frekuensi frekuensi pita ini dan hanya pada waktu diaktifkan oleh radar radar yang beroperasi dalam pita yang sama. penggunaan pita frekuensi oleh stasiun bumi dinas radionavigasi satelit dan oleh stasiun stasiun dinas radiolokasi tidak dapat menimbulkan gangguan yang membahayakan, hambatan pada operasi dan pengembangan dinas radionavigasi penerbangan. wrc mongolia, kyrgyzstan, slovakia, republik ceko dan turkmenistan, instalasi instalasi dinas radionavigasi yang ada dapat melanjutkan operasi dalam pita frekuensi hz. wrc .338a pada pita pita frekuensi hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, dan hz, resolusi wrc berlaku. (wrc pita pita frekuensi hz, hz, dan juga dialokasikan untuk dinas penelitian ruang angkasa (pasif) dan dinas eksplorasi bumi satelit (pasif) dengan kategori sekunder. (sup wrc seluruh emisi dilarang digunakan pada pita pita berikut ini: hz, hz, kecuali yang ditetapkan pada ketentuan hz, kecuali yang ditetapkan pada ketentuan hz, kecuali yang ditetapkan pada ketentuan hz, hz, hz, wilayah hz, dari stasiun pesawat udara hz , hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz. wrc dalam pita pita frekuensi hz, dan hz, penelitian pasif sedang dilakukan oleh beberapa negara melalui program pencarian emisi yang sengaja dipancarkan dari sumber ekstraterestrial. alokasi tambahan: armenia, azerbaijan, belarusian, bulgaria, federasi rusia, uzbekistan, kyrgyzstan dan ukraina, pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas bergerak penerbangan dengan kategori primer secara eksklusif untuk kepentingan telemetri penerbangan dalam wilayah teritorial nasional. sejak tanggal april penggunaan pita frekuensi harus tunduk pada persetujuan antara para administrasi yang berkepentingan. wrc wilayah penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak penerbangan untuk telemetri memperoleh prioritas lebih daripada penggunaan penggunaan lain oleh dinas bergerak. alokasi alternatif: amerika serikat, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas tetap dan dinas bergerak dengan kategori primer. (lihat juga penggunaan pita frekuensi oleh dinas siaran satelit, dan oleh dinas siaran, terbatas pada siaran audio digital dan harus tunduk pada ketentuan ketentuan resolusi warc catatan sekretariat: resolusi ini disempurnakan oleh wrc alokasi untuk dinas eksplorasi bumi satelit (pasif) dan dinas riset ruang angkasa pasif) dalam pita tidak dapat menghambat penggunaan pita yang bersebelahan oleh dinas dengan kategori primer pada pita pita tersebut. wrc tidak digunakan. sup wrc (sup wrc catatan sekretariat: tersebut telah diubah pada wrc dan diganti dengan nomornya menjadi dalam rangka pengurutan nomor. penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak satelit harus tunduk pada persyaratantetap. tidak berlaku. (wrc .348a pada pita frekuensi hz, ambang batas koordinasi dengan menggunakan level rapat fluks daya pada permukaan bumi dengan aplikasi untuk stasiun stasiun luar angkasa dinas bergerak satelit (angkasa ke bumi), dalam kaitannya dengan penggunaan dinas bergerak darat bagi radio bergerak khusus atau digunakan sejalan dengan jaringan telekomunikasi switch publik stn) yang beroperasi dalam wilayah jepang, akan menjadi (w m?) pada tiap pita untuk seluruh sudut kedatangan, luar dari yang telah diberikan pada tabel appendixbergerak dalam wilayah jepang. tidak berlaku. (wrc .348btelemetri bergerak penerbangan dalam dinas bergerak dalam wilayah amerika serikat (lihat dan dan negara negara yang terdaftar dalam tidak berlaku. (wrc .348c (sup wrc kategori berbeda dari dinas: arab saudi, azerbaijan, bahrain, kamerun, mesir, prancis, republik islam iran, irak, israel, kazakhstan, kuwait, republik makedonia eks yugoslavia, lebanon, maroko, latar, republik arab suriah, kyrgyzstan, turkmenistan dan yaman, pita frekuensi dialokasikan pada dinas bergerak kecuali bergerak penerbangan dengan kategori primer. (lihat wrc alokasi tambahan: azerbaijan, kyrgyzstan dan turkmenistan, pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas bergerak penerbangan dengan kategori primer. wrc pita pita frekuensi hz, hz, dan tidak dapat digunakan untuk sambungan pengisi dinas manapun. sebagai perkecualian, stasiun bumi pada titik tetap yang terspesifikasi dalam dinas bergerak satelit manapun dapat diberikan izin oleh administrasi untuk berkomunikasi via stasiun ruang angkasa yang menggunakan pita pita tersebut. untuk penggunaan pita pita frekuensi hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, dan oleh dinas bergerak satelit, lihat peraturan rev. wrc dan rev. wrc (wrc (sup wrc .352a pada pita pita frekuensi hz, stasiun stasiun dinas bergerak satelit, kecuali stasiun stasiun dinas bergerak maritim satelit, tidak dapat menimbulkan gangguan yang membahayakan atau meminta proteksi stasiun stasiun dinas tetap prancis dan wilayah kekuasaan prancis wilayah algeria, arab saudi, mesir, guinea, india, israel, italia, yordania, kuwait, mali, malta, maroko, mauritania, nigeria, oman, pakistan, filipina, latar, republik arab suriah, tanzania, vietnam dan yaman yang akan memperoleh pemberitahuan sebelum tanggal april wrc (sup wrc .353a dalam mengaplikasikan prosedur prosedur bagian untuk dinas bergerak satelit pada pita pita frekuensi dan hz, prioritas harus diberikan untuk mengakomodasikan persyaratan spektrum untuk komunikasi marabahaya, darurat dan keselamatan dari sistem marabahaya dan keselamatan maritim global mass). komunikasi marabahaya, darurat dan keselamatan bergerak maritim satelit harus memperoleh akses prioritas dan ketersediaan yang bersifat segera daripada komunikasi komunikasi bergerak satelit lainnya yang beroperasi dalam jaringan. sistem bergerak satelit tidak dapat menyebabkan gangguan yang tidak dapat diterima atau meminta proteksi komunikasi marabahaya, darurat dan keselamatan mass. perhatian harus diberikan kepada prioritas komunikasi yang terkait dengan keselamatan pada dinas bergerak satelit lainnya. ketentuan resolusi wrc akan berlaku). (wrc catatan sekretariat: resolusi ini disempurnakan oleh wrc penggunaan pita pita frekuensi dan oleh dinas bergerak satelit harus tunduk kepada koordinasi berdasarkan alokasi tambahan: bahrain, bangladesh, republik kongo, mesir, eritrea, irak, israel, kuwait, lebanon, malta, latar, republik arab suriah, somalia, sudan, chad, togo, yaman, pita pita frekuensi hz, dan juga dialokasikan pada dinas tetap dengan kategori sekunder. wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak satelit (ruang angkasa bumi) terbatas pada komunikasi marabahaya dan keselamatan. (lihat transmisi pada pita frekuensi dari stasiun penerbangan terestrial yang langsung stasiun pesawat udara, atau antara stasiun pesawat udara dalam dinas bergerak penerbangan juga diberikan izin pada waktu transmisi transmisi tersebut digunakan untuk memperpanjang atau menambah hubungan satelit pesawat udara. .357a dalam menerapkan prosedur prosedur bagian untuk dinas bergerak satelit dalam pita pita frekuensi dan hz, prioritas harus diberikan untuk mengakomodasi persyaratan spektrum dinas bergerak satelit yang menyediakan transmisi pesan dengan prioritas sampai dengan dalam komunikasi dinas bergerak satelit penerbangan dengan prioritas sampai dengan dalam harus memiliki akses prioritas dan ketersediaan yang bersifat segera, atau kalau diperlukan dengan tindakan pencegahan. lebih dari komunikasi komunikasi bergerak satelit lain yang berada dalam jaringan. sistem sistem bergerak satelit tidak dapat mengakibatkan gangguan yang tidak dapat diterima pada, atau meminta proteksi dari komunikasi dinas bergerak satelit penerbangan dengan prioritas sampai denganketentuan resolusi wrc akan berlaku.) (wrc catatan sekretariat: resolusi ini disempurnakan oleh wrc (sup wrc alokasi tambahan: jerman, arab saudi, armenia, austria, azerbaijan, belarusian, benin, bulgaria, kamerun, spanyol, federasi rusia, prancis, gabon, georgia, yunani, guinea, guinea bissau, jamihiriya arab libya, yordania, kazakhstan, kuwait, lebanon, lithuania, mauritania, moldova, uganda, uzbekistan, pakistan, polandia, republik arab suriah, kyrgyzstan, republik rakyat demokrasi korea, rumania, swaziland, tajikistan, tanzania, tunisia, turkmenistan dan ukraina, pita pita frekuensi hz, dan juga dialokasikan untuk dinas tetap dengan kategori primer. administrasi administrasi diminta untuk melakukan segala upaya untuk mencegah implementasi stasiun stasiun dinas tetap baru pada pita tersebut. wrc s.d. (sup wrc .362a amerika serikat, pita pita frekuensi dan hz, dinas bergerak penerbangan satelit harus memberikan akses prioritas dan ketersediaan yang bersifat segera, bilamana diperlukan tindakan pencegahan, lebih daripada komunikasi bergerak satelit lainnya yang beroperasi dalam jaringan. sistem sistem dinas bergerak satelit tidak dapat mengakibatkan gangguan yang tidak dapat diterima, atau meminta proteksi dinas bergerak penerbangan satelit dengan prioritas sampaiwrc .362b alokasi tambahan: pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas tetap dengan kategori primer sampai dengan tanggal januari aljazair, arab saudi, kamerun, jamahiriya arab libya, yordania, mali, mauritania, republik arab suriah dan tunisia. setelah tanggal tersebut, dinas tetap akan terus beroperasi dengan kategori sekunder sampai dengan januari pada saat itu alokasi ini tidak lagi berlaku. pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas tetap dengan dasar kategori sekunder aljazair, jerman, armenia, azerbaijan, belarusian, benin, bulgaria, spanyol, federasi rusia, prancis, gabon, georgia, guinea, guinea bissau, kazakhstan, lithuania, moldova, nigeria, uganda, uzbekistan, pakistan, polandia, kyrgyzstan, republik rakyat demokrasi korea, rumania, senegal, swaziland, tajikistan, tanzania, turkmenistan dan ukraina sampai dengan tanggal januari pada saat itu alokasi ini tidak lagi berlaku. administrasi administrasi diminta untuk melakukan segala langkah yang diperlukan untuk melindungi dinas radionavigasi satelit dan dinas radionavigasi penerbangan serta tidak mengijinkan penetapan frekuensi baru untuk sistem dinas tetap pada pita ini. wrc .362c alokasi tambahan: republik kongo, mesir, eritrea, irak, israel, yordania, malta, latar, republik arab suriah, somalia, sudan, chad, togo, dan yaman, pita frekuensi juga dialokasikan pada dinas tetap dengan kategori sekunder sampai dengan tanggal januari yang pada saat itulah alokasi ini tidak berlaku lagi. administrasi administrasi diminta untuk melakukan segala langkah praktis untuk melindungi dinas radionavigasi satelit dan tidak mengijinkan penetapan frekuensi baru untuk sistem dinas tetap pada pita ini. wrc (sup wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak satelit (bumi ruang angkasa) dan dinas radiopenentu satelit (bumi ruang angkasa) harus tunduk pada koordinasi berdasarkan stasiun bumi bergerak yang beroperasi baik salah satu dinas pada pita ini tidak dapat menghasilkan rapat e.i.r.p. puncak yang melebihi 15d (w hz) dalam bagian pita yang digunakan oleh sistem sistem yang beroperasi sesuai dengan ketentuan (yang mengacu pada kecuali apabila disetujui oleh administrasi administrasi yang terkena dampak. pada bagian mana sistem sistem tersebut tidak beroperasi, rapat e.i.r.p rata rata stasiun bumi bergerak tidak dapat melebihi 3d (w hz). stasiun stasiun dinas bergerak satelit tidak dapat meminta proteksi stasiun stasiun dinas radionavigasi penerbangan, stasiun stasiun yang beroperasi sesuai dengan ketentuan ketentuan pada dan stasiun stasiun dinas yang beroperasi sesuai dengan ketentuan ketentuan pada administrasi administrasi yang bertanggungjawab pada koordinasi jaringan bergerak satelit akan melakukan segala langkah praktis untuk menjamin stasiun stasiun beroperasi sesuai dengan ketentuan ketentuan pada penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak satelit (ruang angkasa bumi) tunduk pada koordinasi sesuai dengan pita frekuensi dicadangkan dengan dasar penggunaan seluruh dunia untuk penggunaanpenggunaan satelit tersebut harus tunduk kepada persetujuan yang diperoleh berdasarkan alokasi tambahan: pita pita frekuensi dan juga dialokasikan untuk dinas bergerak penerbangan satelit dengan kategori primer dan tunduk pada persetujuan yang diperoleh berdasarkan sehubungan dengan dinas radiopenentu satelit dan dinas bergerak satelit, ketentuan ketentuan tidak berlaku pada pita frekuensi hz, dengan pengecualian dinas radionavigasi penerbangan satelit. kategori berbeda dari dinas: angola, australia, burundi, cina, eritrea, ethiopia, india, republik islam iran, israel, jamihiriya arab libya, lebanon, liberia, madagaskar, mali, pakistan, papua nugini, republik arab suriah, republik demokrasi kongo, sudan, swaziland, togo dan zambia, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas radiopenentu satelit bumi ke angkasa) dengan kategori primer (lihat tunduk pada persetujuan menurut dari negara negara yang tidak terdaftar pada ketentuan ketentuan ini. wrc kategori berbeda dari dinas: venezuela, alokasi untuk dinas radiopenentu satelit pada pita frekuensi (bumi ruang angkasa) dengan kategori sekunder. alokasi tambahan: wilayah pita pita frekuensi bumi ke angkasa) dan (angkasa ke bumi) juga dialokasikan untuk dinas radiopenentu satelit dengan kategori sekunder, yang tunduk pada persetujuan yang diperoleh berdasarkan gangguan yang membahayakan tidak dapat ditimbulkan pada stasiun stasiun dinas radio astronomi yang menggunakan pita frekuensi oleh stasiun stasiun dinas radiopenentu satelit dan dinas bergerak satelit berlaku) tidak digunakan. (sup wrc stasiun bumi bergerak dalam dinas bergerak satelit yang beroperasi pada pita frekuensi dan tidak akan menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi stasiun stasiun dalam dinas dinas tetap negara negara yang termasuk dalam daftar wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak satelit bumi ke angkasa) dan bagi hubungan antar satelit dibatasi untuk komunikasi mara bahaya dan panggilan. (lihat transmisi pita frekuensi dari stasiun stasiun penerbangan terestrial langsung stasiun stasiun pesawat udara atau antar stasiun stasiun pesawat udara, dalam dinas bergerak penerbangan juga diizinkan apabila transmisi tersebut digunakan untuk memperluas atau menambah hubungan satelit pesawat udara. .376a stasiun stasiun bumi bergerak yang beroperasi pada pita frekuensi tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi stasiun stasiun pada dinas radio astronomi. wrc (sup wrc tidak digunakan. alokasi tambahan: bangladesh, india, indonesia, nigeria dan pakistan, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas bantuan meteorologi dengan kategori sekunder. administrasi didesak untuk menyediakan perlindungan yang mudah dipraktekkan pita frekuensi bagi penelitian radio astronomi masa yang akan datang, khususnya dengan mengurangi transmisi udara ke darat dalam dinas bantuan meteorologi pita frekuensi dan secepat mungkin diwujudkan. penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak satelit harus dikoordinasikan dengan butir pada pita frekuensi hz, peraturan wrc akan berlaku. (wrc .379c untuk memproteksi dinas radio astronomi pita frekuensi hz, nilai kumpulan rapat fluks daya yang diproduksi oleh stasiun bumi bergerak dalam jaringan dinas bergerak satelit yang beroperasi pita ini tidak boleh melebihi b(w m? dan b(w m?) setiap setiap stasiun radio astronomi manapun yang terdaftar dalam master international frequency register, untuk lebih dari dari periode integrasi wrc .379d untuk membagi pita frekuensi antara dinas bergerak satelit dan dinas tetap dan bergerak peraturan rev. wrc harus diaplikasikan. (wrc .379e pada pita frekuensi hz, stasiun stasiun pada dinas bergerak satelit tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan terhadap stasiun stasiun dinas bantuan meteorologi cina, republik islam iran, jepang dan uzbekistan. pada pita frekuensi hz, administrasi administrasi disarankan untuk tidak menerapkan sistem sistem baru pada stasiun stasiun dinas bantuan meteorologi dan menganjurkan untuk melakukan migrasi pita pita lainnya terhadap stasiun stasiun dinas bantuan meteorologi yang telah operasional secepatnya untuk dapat diterapkan. wrc (sup wrc .380a pita frekuensi hz, stasiun stasiun pada dinas bergerak satelit tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan ataupun menghalangi pengembangan stasiun stasiun bumi yang ada pada dinas meteorologi satelit sebagaimana tercantum sebelum januari penetapan baru pada pita untuk stasiun stasiun bumi ini juga dilindungi dari ganguan yang membahayakan dari stasiun stasiun dinas bergerak satelit. wrc alokasi tambahan: afghanistan, kosta rika, kuba, india, iran republik islam) dan pakistan, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas tetap dan bergerak, kecuali dinas bergerak penerbangan dengan kategori primer. wrc kategori berbeda dari dinas: arab saudi, armenia, azerbaijan, bahrain, belarusian, bosnia herzegovina, bulgaria, republik kongo, mesir, uni emirat arab, eritrea, ethiopia, federasi rusia, guinea, hongaria, irak, israel, yordania, kazakhstan, kuwait, bekas republik macedonia yugoslavia, libanon, mauritania, moldova, mongolia, oman, uzbekistan, polandia, latar, republik arab suriah, kyrgyzstan, rumania, serbia dan montenegro, somalia, tajikistan, tanzania, turkmenistan, ukraina dan yaman, pita frekuensi bagi dinas tetap dan bergerak, kecuali dinas bergerak penerbangan dialokasikan dengan kategori primer (lihat dan republik demokratik rakyat korea pita frekuensi bagi dinas tetap dialokasikan dengan kategori primer (lihat dan bagi dinas bergerak kecuali dinas bergerak penerbangan dengan kategori sekunder. wrc tidak digunakan. alokasi tambahan: india, indonesia dan jepang, pita juga dialokasikan untuk dinas penelitian ruang angkasa (angkasa ke bumi) dengan kategori primer. wrc .384a pita atau porsi dari pita pita frekuensi, hz, dan hz, diidentifikasikan agar dalam hubungannya dengan peraturan wrc identifikasi ini tidak menghalangi penggunaan pita ini oleh setiap aplikasi dinas dinas yang dialokasikan dan tidak diprioritaskan dalam peraturan radio wrc alokasi tambahan: pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas radio astronomi dengan kategori sekunder bagi pengamatan garis spektral. wrc alokasi tambahan: pita frekuensi juga dialokasikan bagi pengoperasian ruang angkasa bumi ke angkasa) dan dinas dinas penelitian ruang angkasa bumi ke angkasa) wilayah australia, guam, india, indonesia dan jepang dengan kategori primer, dan berdasarkan pada persetujuan yang tercantum dalam khususnya yang berhubungan dengan sistem sistem hamburg troposfer atau troposcatter. wrc alokasi tambahan: belarusian, georgia, kazakhstan, mongolia, kyrgyzstan, slowakia, rumania, tajikistan dan turkmenistan, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas meteorologi satelit dengan kategori primer dan berdasarkan persetujuan yang tercantum dalam wrc pita pita frekuensi dan dimaksudkan untuk digunakan secara global oleh administrasi administrasi yang ingin menerapkan telekomunikasi bergerak internasional imt penggunaan semacam ini tidak menghalangi penggunaan pita pita ini oleh dinas dinas lainnya yang dialokasikan. pita pita harus tersedia bagi imt dalam hubungannya dengan resolusi rev. wrc )". lihat juga resolusi wrc )"). (wrc catatan sekretariat: resolusi ini disempurnakan oleh wrc .388a wilayah dan pita pita frekuensi hz, dan dan wilayah pita pita frekuensi dan bisa digunakan oleh stasiun stasiun wahana ketinggian tinggi sebagai stasiun induk untuk menyediakan telekomunikasi bergerak internasional imt dalam hubungannya dengan resolusi rev. wrc )". penggunaannya oleh aplikasi imt yang menggunakan stasiun wahana ketinggian tinggi (caps) sebagai stasiun induk tidak menghalangi penggunaan pita pita ini oleh setiap stasiun pada dinas dinas yang dialokasikan dan yang tidak diprioritaskan dalam peraturan radio. wrc catatan sekretariat: resolusi ini disempurnakan oleh wrc .388b aljazair, arab saudi, bahrain, benin, burkina faso, kamerun, komoro, pantai gading, cina, kuba, djibouti, mesir, uni emirat arab, eritrea, ethiopia, gabon, ghana, india, republik islam iran, israel, jamahiriya arab libya, yordania, kenya, kuwait, mali, maroko, mauritania, nigeria, oman, uganda, latar, republik arab suriah, senegal, singapura, sudan, tanzania, chad, togo, tunisia, yaman, zambia dan zimbabwe, dengan tujuan memproteksi dinas dinas tetap dan bergerak, termasuk stasiun stasiun imt bergerak, teritori mereka dari gangguan co kanal, stasiun ketinggian tinggi (caps) yang beroperasi sebagai sebuah stasiun induk imt negara negara tetangga, pita pita yang merujuk pada tidak boleh melampaui rapat fluks daya co kanal sebesar db(w (m? m hz)) atas permukaan bumi diluar perbatasan perbatasan negara kecuali ada perjanjian tertentu dari administrasi yang terkena dampak disediakan dengan notifikasi dari caps. (wrc tidak digunakan. penggunaan pita pita frekuensi danb penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak satelit harus tidak menyebabkan gangguan yang berbahaya atau membatasi pengembangan dinas tetap dan bergerak argentina, brazil, canada, coli, ekuador, amerika serikat, honduras, jamaika, meksiko, peru, suriname, trinidad dan tobago, uruguay dan venezuela. penggunaan pita pita frekuensi dan wilayahd (sup wrc .389e penggunaan pita pita frekuensi dan oleh dinas bergerak satelit wilayah tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi atau menghalangi pengembangan dinas dinas tetap dan bergerak wilayah dan aljazair, benin, cape verde, mesir, republik islam iran, mali, republik arab suriah dan tunisia, penggunaan pita pita frekuensi dan oleh dinas bergerak satelit tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi dinas dinas tetap dan bergerak, atau menghambat pengembangan dinas dinas tersebut sebelum januari atau tidak juga bagi dinas yang meminta proteksi terlebih dahulu dari dinas dinas sebelumnya. wrc (sup wrc dalam membuat penetapan bagi dinas bergerak pita frekuensi dan hz, administrasi administrasi tidak dapat memperkenalkan sistem kerapatan tinggi (high density) bergerak sebagaimana dijelaskan dalam rekomendasi itu r sa. dan harus merujuk pada rekomendasi tersebut dalam pengenalan setiap tipe sistem bergerak lainnya. wrc administrasi administrasi diminta sesegera mungkin untuk mengambil tindakan tindakan praktis untuk meyakinkan bahwa transmisi transmisi angkasa ke angkasa antara dua satelit non geostasioner atau lebih, dalam penelitian ruang angkasa, pengoperasian ruang angkasa dan dinas eksplorasi bumi satelit pita pita frekuensi dan hz, tidak boleh menyebabkan halangan bagi transmisi transmisi bumi ke angkasa, angkasa ke bumi dan angkasa ke angkasa lainnya pada dinas dinas dan pita pita tersebut antara satelit geostasioner dan non geostasioner. (sup wrc alokasi tambahan: kanada, amerika serikat, india dan meksiko, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas siaran satelit (suara) dan dinas siaran suara pelengkap dengan kategori primer. penggunaan semacam itu terbatas bagi siaran audio sistem digital dan harus berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan rev. wrc dengan pengecualian resolves dalam kaitannya dengan pembatasan sistem siaran satelit atas hz. wrc amerika serikat,kanada, penggunaanwrc prancis dan turki, pita frekuensi oleh dinas bergerak penerbangan bagi telemetri digunakan dengan kategori primer terhadap penggunaan pengunaan lainnya oleh dinas bergerak. wrc stasiun stasiun angkasa bagi dinas siaran bergerak pita frekuensi yang beroperasi berdasarkan pada yang mempengaruhi dinas dinas yang dialokasikan negara negara lain harus dikoordinasikan dan dicatat berdasarkan pada resolusi rev. wrc )". stasiun stasiun siaran tambahan harus merujuk pada koordinasi bilateral dengan negara negara tetangga sebelum digunakan. catatan sekretariat: resolusi ini disempurnakan oleh wrc kategori berbeda dari dinas: prancis, pita frekuensi dialokasikan dengan kategori primer bagi dinas radiolokasi (lihat penggunaan semacam itu merujuk pada kesepakatan dengan administrasi administrasi yang memiliki dinas dinas yang beroperasi atau yang direncanakan akan beroperasi sesuai dengan tabel alokasi frekuensi yang mungkin akan terpengaruh oleh penggunaan tersebut. dalam hal dinas radiopenentu satelit (radiodetermination satellite) pita frekuensi hz, ketentuan ketentuan tidak berlaku. wilayah negara negara luar daftar yang ada gangguan yang membahayakan tidak harus terjadi bagi, atau proteksi tidak boleh diminta dari, stasiun stasiun dinas radiolokasi oleh stasiun stasiun dinas radiopenentu satelit. kategori berbeda dari dinas: angola, australia, bangladesh, burundi, cina, eritrea, ethiopia, india, republik islam iran, jamahiriya arab libya, libanon, liberia, madagaskar, mali, pakistan, papua nugini, republik demokratik kongo, republik arab suriah, sudan, swaziland, togo dan zambia, alokasi pita frekuensi bagi dinas radiopenentu satelit (angkasa ke bumi) dengan kategori primer (lihat berdasarkan pada kesepakatan yang ditetapkan dari negara negara yang tidak termasuk dalam ketentuan ini.( wrc tidak digunakan. penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak satelit dan dinas radiopenentu satelit merujuk pada koordinasi administrasi administrasi diminta sesegera mungkin untuk mengambil langkah praktis untuk mencegah gangguan yang membahayakan bagi dinas radio astronomi dari emisi emisi pita frekuensi hz, terutama yang disebabkan oleh radiasi harmonik kedua yang bisa jatuh pada pita frekuensi yang dialokasikan bagi dinas radio astronomi seluruh dunia. berdasarkan pada kesepakatan yang ditetapkan pita frekuensi bisa juga digunakan untuk bergerak satelit (angkasa ke bumi), kecuali bergerak penerbangan satelit, dinas dinas yang wilayah operasinya terbatas pada wilayah nasional. ketetapan ketetapan berlaku. (wrc alokasi tambahan: india dan republik islam iran, pita frekuensi bisa juga digunakan untuk dinas radiopenentu satelit (angkasa ke bumi), bagi pengoperasian yang terbatas pada batas batas wilayah nasional, berdasarkan pada kesepakatan yang ditetapkan alokasi tambahan: prancis, pita frekuensi juga dialokasikan pada dinas radiolokasi dengan kategori primer. penggunaan tersebut berdasarkan pada kesepakatan dengan administrasi administrasi yang memiliki dinas dinas yang beroperasi atau direncakan beroperasi sesuai dengan tabel, yang mungkin terpengaruh oleh penggunaan tersebut. tidak digunakan. pita frekuensi hz, rapat fluks daya (power flux density) permukaan bumi dari stasiun stasiun angkasa yang beroperasi pada dinas bergerak satelit (angkasa ke bumi) tidak boleh melampaui 152d (w (m?. hz)) argentina, kecuali apabila disepakati oleh administrasi administrasi yang bersangkutan. sup wrc (sup wrc pita frekuensi bisa digunakan untuk sistem sistem hamburg troposfer wilayah berdasarkan pada kesepakatan yang ditetapkan administrasi administrasi akan melakukan langkah langkah praktis untuk menghindari pengembangan sistem sistem hamburg troposfer baru pada pita ini. ketika merencanakan link radio relay hamburg troposfer baru pada pita ini, semua kemungkinan tindakan akan dilakukan untuk menghindari antena antena yang mengarah pada link tersebut melalui orbit satelit bumi. wrc (sup wrc alokasi alternatif: azerbaijan, kyrgyzstan dan turkmenistan, pita frekuensi dan dialokasikan bagi dinas dinas bergerak dan tetap, kecuali dinas bergerak penerbangan dengan kategori primer. wrc dalam perancangan sistem pada dinas siaran satelit pita pita frekuensi antara dan hz, administrasi administrasi diminta sesegera mungkin untuk mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk melindungi dinas radio astronomi pita frekuensi hz. alokasi pita frekuensi pada dinas bergerak satelit (angkasa ke bumi) harus merujuk pada koordinasi (wrc .414a jepang dan india, penggunaan pita pita frekuensi dan hz, menurut oleh jaringan satelit pada dinas bergerak satelit (ruang angkasa bumi) terbatas pada operasi diperbatasan negara dan sebagai subyek dari aplikasi nilai berikut ini akan digunakan sebagai pembatas untuk koordinasi menurut untuk semua kondisi dan metode dari modulasi, pada lingkup area disekitar wilayah kuasa administrasi yang mencatatkan jaringan dinas bergerak satelit 136d b(w (m? hz)) untuk s5 db(w (m? hz)) untuk b(w (m? hz)) untukdiluar dari area tersebut, tabel dari artikel akan berlaku. untuk selanjutnya, batasan koordinasi pada tabel aneh untuk apendiks dari peraturan radio (edisi konjungsi dengan ketentuan pada artikel dan yang berhubungan dengan akan diberlakukan pada sistem sistem untuk melengkapi informasi notifikasi yang telah diterima oleh biro komunikasi radio tanggal november dan dapat digunakan sejak tanggal tersebut. wrc penggunaan pita frekuensi wilayah dan pita pita frekuensi dan wilayah oleh dinas tetap satelit dibatasi bagi sistem sistem nasional dan regional, berdasarkan pada kesepakatan yang ditetapkan dengan memberikan perhatian khusus pada dinas siaran satelit wilayah wrc .415a alokasi tambahan: india dan jepang, berdasarkan pada kesepakatan yang ditetapkan pada pita frekuensi dapat juga digunakan bagi dinas bergerak penerbangan satelit (angkasa ke bumi) bagi pengoperasian yang terbatas wilayah perbatasan nasional negara negara tersebut. wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas siaran satelit terbatas pada sistem sistem nasional dan regional untuk penerimaan komunitas, dan berdasarkan pada kesepakatan yang ditetapkan ketentuan dari akan diterapkan oleh administrasi administrasi pada pita ini pada negosiasi bilateral dan multilateral. wrc (sup wrc .417a dalam melaksanakan ketentuan republik korea dan jepang, resolves dari resolusi rev. wrc dibuat sederhana agar mempermudah dinas siaran satelit (suara) dan dinas siaran terestrial pelengkap untuk mendapatkan tambahan pengoperasian dengan kategori primer pita frekuensi hz. penggunaan ini dibatasi bagi sistem sistem yang ingin melakukan siaran secara nasional.sekaligus secara bersamaan, satu berada bawah ketentuan ini, lainnya berada bawah ketentuan ketentuan dan tabel tidak berlaku. penggunaan sistem sistem satelit non geostasioner dalam dinas siaran satelit (suara) pita frekuensi berdasarkan pada ketentuan ketentuan dari resolusi rev. wrc rapat fluks daya atasfrekuensi mana informasi koordinasi appendix atau informasi notifikasi telah diterima setelah juli bagi semua kondisi dan bagi semua metode modulasi, tidak boleh melebihi batas batas sebagai berikut: b(w (m?. mhz)) untuk e@s5 ? b(w (m?. mhz)) untuk ses b(w (m? mhz)) untuk sesbatas batas ini bisa dilewati pada wilayah setiap negara yang administrasinya sudah menyepakatinya. dalam hal jaringan jaringan dinas siaran satelit (suara) republik korea, sebagai sebuah pengecualian terhadap batas batas atas, nilai dari rapat fluks daya b(w (m?.m hz)) harus digunakan sebagai nilaisistem dinas siaran satelit, bagi sudut sudut datang yang lebih dari wrc .417b republik korea dan jepang, penggunaan pita frekuensi oleh sistem satelit non geostasioner pada dinas siaran satelit (suara), merujuk padaketentuan yang ada pada dalam kaitannya debelum juli wrc .417c penggunaan pita frekuensi olehwrc .417d penggunaan pita frekuensi olehketentuan ketentuan dalam kaitannya dengan sistem sistem satelit non geostasioner pada dinas siaran satelit (suara), yang merujuk pada dan tidak berlaku. wrc alokasi tambahan: republik korea, india, jepang, pakistan dan thailand, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas siaran satelit (suara) dan dinas siaran terestrial pelengkap dengan kategori primer. penggunaan semacam ini terbatas bagi siaran audio digital dan berdasarkan pada ketentuan ketentuan peraturan rev. wrc ketentuan ketentuan dan tabel tidak berlaku pada alokasi tambahan ini. penggunaan sistem sistem satelit non geostasioner pada dinas siaran satelit (suara) berdasarkan pada peraturan rev. wrc sistem sistem dinas siaran satelit (suara) mana informasi koordinasi appendix yang lengkap, atau informasi notifikasi, diterima setelah juni dibatasi bagi sistem sistem yang bermaksud melakukan siaran nasional. rapat fluks dayahz, dimana informasi koordinasi appendix yang lengkap telah diterima setelah juni dan tidak boleh melampaui batas batas berikut ini, untuk semua kondisi dan untuk semua metode modulasi: b(w (m?: hz2)) untuk b(w (m? hz)) untuk s&@ b(w (m" mh2z)) untuk mana adalah sudut datang gelombang yang datang atas bidang horizontal, dalam derajat. batas batas tersebut boleh dilewati pada wilayah setiap negara yang administrasinya sudah menyepakatinya. sebagai pengecualian dari batas batas atas, nilai pfd b(w (m? hz)) harus digunakan sebagai batasdinas siaran satelit (suara). sebagai tambahan,yang bersinggungan (overlap) sekaligus secara bersamaan, satu berada bawah ketentuan ini, lainnya berada bawah ketentuan bagi sistem mana informasi koordinasi appendix yang lengkap, atau informasi notifikasi, telah diterima setelah juni wrc .418a beberapa negara negara tertentu wilayah yang termasuk dalam daftar penggunaan pita frekuensi oleh sistem sistem satelit non geostasioner (suara)ketentuan ketentutelah juni dan tidak berlaku. harus terus diaplikasikbelum juni wrc .418b penggunaan pita frekuensi oleh sistemwrc .418c penggunaan pita frekuensi oleh jaringan jaringan satelit geostasioner, dalam kaitannya dengan sistem sistem satelit non geostasioner dalam dinas siaran satelit (suara), sebagaimana ditetapkan pada dan tidak berlaku. wrc saat memperkenalkan sistem sistem dinas bergerak satelit pada pita frekuensi hz, administrasi administrasi harus mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk melindungi sistem sistem satelit yang beroperasi pita ini sebelum maret koordinasi sistem bergerak satelit pita ini merujuk pada (wrc pita frekuensi boleh digunakan untuk bergerak satelit bumi ke angkasa), kecuali bergerak penerbangan satelit, dinas yang pengoperasiannya terbatas wilayah batas batas nasionalnya, harus berdasarkan pada kesepakatan yang ditetapkan koordinasi berlaku. (wrc .420a (sup wrc (sup wrc alokasi tambahan: arab saudi, armenia, azerbaijan, bahrain, belarusian, bosnia herzegovina, brunei darussalam, republik kongo, pantai gading, kuba, mesir, uni emirat arab, eritrea, ethiopia, federasi rusia, gabon, georgia, guinea, guinea bissau, republik islam iran, irak, israel, yordania, libanon, mauritius, moldova, mongolia, nigeria, oman, uzbekistan, pakistan, filipina, latar, republik arab suriah, kyrgyzstan, republik demokratik kongo, rumania, serbia dan montenegro, somalia, tajikistan, tunisia, turkmenistan, ukraina, dengan kategori primer. penggunaan semacam itu terbatas pada perangkat yang dioperasikan januari wrc pita frekuensi hz, radar radar darat yang digunakan untuk keperluan meteorologi diizinkan beroperasi dengan dasar penggunaan yang sama dengan dinas radionavigasi penerbangan. alokasi tambahan: kanada, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas radionavigasi maritim dengan kategori primer. pita frekuensi hz, stasiun stasiun pada dinas radiolokasi tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan atau meminta proteksi dari sistem sistem radar pada dinas radionavigasi. wrc pita frekuensi hz, penggunaan sistem transponder pemeriksa kapal sit) harus dibatasi pada sub pita frekuensi hz. penggunaan pita frekuensi oleh dinas radionavigasi penerbangan terbatas bagi radar radar yang berpangkalan darat. pita pita frekuensi dan hz, tanggapan dari transponder radar tidak boleh mampu disamarkan oleh tanggapan rambu radar (racun) dan tidak boleh menyebabkan gangguan bagi radar radar kapal atau penerbangan pada dinas radionavigasi, tetapi harus tetap memperhatikan alokasi tambahan: azerbaijan, mongolia, kyrgyzstan, rumania,alokasi tambahan: arab saudi, bahrain, bangladesh, brunei darussalam, cina, republik kongo, republik korea, pantai gading, uni emirat arablaysia, oman, uganda, pakistan, latar, republik arab suriah, republik demokratik rakyat korenegara negara yang berbatasan dengan mediterania tidak boleh meminta proteksi dari dinas tetap dan bergerak mereka dari dinas radiolokasi. wrc alokasi tambahan: azerbaijan, mongolia, kyrgyzstan, rumania dan turkmenistan, pita juga dialokasikan bagi dinas radionavigasi dengan kategori primer. wrc .430a kategori yang berbeda dari dinas: albania, aljazair, jerman, andorra, arab saudi, austria, azerbaijan, bahrain, belgia, benin, bosnia dan herzegovina, botswana, bulgaria, burkina faso, kamerun, siprus, vatikan, kongo rep.), pantai gading, kroasia, denmark, mesir, spanyol, estonia, finlandia, perancis dan komunitas departemen luar negeri perancis wilayah gabon, georgia, yunani, guinea, hongaria, irlandia, selandia, israel, italic, yordania, kuwait, lesotho, latvia, mantan republik yugoslavia makedonia, liechtenstein, lithuania, malawi, mali, malta, maroko, mauritania, moldova, monako, mongolia, montenegro, mozaik, namibia, niger, norwegia, oman, belanda, polandia, portugal, latar, republik arab suriah, slowakia, republik czech, rumania, inggris, san marino, senegal, serbia, sierra leone, slovenia, afrika selatan, swedia, sis, swaziland, chad, togo, tunisia, turki, ukraina, zambia dan zimbabwe,(base station) atau stasiun darat bergerak (mobile station)lebih daripada yang diberikan pada tabel regulasi radio edisi alokasi ini efektif sejak november wrc alokasi tambahan: jerman, israel dan inggris, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas amatir dengan kategori sekunder. wrc .431a kategori yang berbeda dari dinas: argentina, brasil, ciri, kosta rika, kuba, republik dominika, salvador, guatemala, meksiko, paraguay, suriname, uruguay, venezuela dan komunitas departemen, dengan kategori primer, sesuai ketentuan menurut aturan stasiun dinas bergerak pita frekuensi tidak dapat meminta proteksi lebih dari stasiun angkasa daripada yang diberikan pada tabel regulasi radio edisi wrc kategori yang berbeda dari dinas: republik korea, jepang dan pakistan, pita frekuensi bagi dinas bergerak, kecuali bergerak penerbangan, dialokasikan dengan kategori primer. (lihat wrc .432a republik korea, jepang dan pakistan,?batas pfd batas wilayah administrasi lain dipenuhi, perhitungan dan verifikasi akan dibuat, memperhitungdapat meminta lebih banyak perlindungan dari stasiun angkasa daripada yang telah diuraikan pada tabel regulasi radio edisi wrc .432b kategori yang berbeda dari dinas: bangladesh, cina, india, republik islam iran, new zealand, singapura dan komunitasberikan pada tabel regulasi radio edisi alokasi ini efektif sejak november wrc wilayah dan pita frekuensi dinas radiolokasi dialokasikan dengan kategori primer. akan tetapi, semua administrasi yang mengoperasikan sistem sistem radiolokasi pita ini disarankan untuk menghentikan pengoperasiannya sampai tahun setelah itu, administrasi administrasi harus mengambil langkah praktis untuk melindungi dinas tetap satelit dan persyaratan koordinasi tidak boleh dikenakan kepada dinas tetap satelit. bangladesh, cina, india, republik islam iran, selandia baru, singapura dan teritori perancis wilayahuraikan pada tabel regulasi radio edisi sup wrc jepang, dinas radiolokasi tidak termasuk dalam pita frekuensi hz. tidak digunakan. sup wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas radionavigasi penerbangan dicadangkan khusus bagi radio altimeter yang dipasang pesawat udara dan bagi transponder transponder yang bersangkutan darat. akan tetapi, penginderaan pasif pada dinas eksplorasi bumi satelit dan dinas penelitian ruang angkasa diijinkan pita ini dengan kategori sekunder (tidak ada proteksi disediakan oleh radio altimeter). alokasi tambahan: republik islam iran dan jamahiriya arab libya, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas tetap dengan kategori sekunder. wrc dinas frekuensi dan tanda waktu standar satelit diizinkan menggunakan frekuensi bagi transmisi transmisi angkasa ke bumi dan frekuensi bagi transmisi transmisi bumi ke angkasa. transmisi transmisi ini harus ditetapkan dalam batas frekuensi frekuensi tersebut atas, harus berdasarkan pada kesepakatan wilayah (kecuali brasil, kuba, departemen luar negeri prancis dan komunitasnya, guatemala, paraguay, uruguay dan venezuela), dan australia, pita frekuensi boleh dipakai untuk telemetri bergerak penerbangan untuk percobaan penerbangan stasiun pesawat udara (lihat penggunaan seperti itu harus sesuai resolusi wrc dan tidak boleh menyebabkan ganguan yang membahayakan ke, atau meminta perlindungan dari, dinas tetap dan tetap satelit. pengunaan demikian tidak boleh menghalangi penggunaan pita pita ini oleh dinas dengan status co primer untuk mana pita ini dialokasikan dan tidak menjadi prioritas regulasi radio. wrc penggunaan pita pita frekuensi (angkasa ke bumi), bumi ke angkasa) dengan dinas tetap satelit harus sesuai dengan ketentuan ketentuan padaistem satelit geostasioner pada dinas tetap satelit harus sesuai dengan ketentuan ketentuanatelit non geostasioner pada dinas tetap satelit harus didasarkan pada aplikasi ketentuan ketentuan bagi koordinasi dengan sistem sistem satelit non geostasioner pada dinas tetap satelit. sistem sistem satelit non geostasioner pada dinas tetap satelit tidak dapat meminta proteksi dari jaringan jaringan satelit geostasioner padamana informasi koordinasi appendix atau informasi notifikasi, sudah sesuai, bagi jaringan jaringan satelit non geostasioner pada dinas tetap satelit dan informasi koordinasi atau informasi notifikasi sesuai dengan jaringan jaringan satelit geostasioner dan tidak berlaku. sistem sistem satelit non geostasioner pada dinas tetap satelit pita pita atas harus dioperasikan sedemikian rupa sehingga setiap gangguan yang tidak dapat diterima yang kemungkinan timbul selama operasi dapat diperkecil dengan cepat. wrc pada pita pita frekuensi dan hz, dialokasikan terbatas hanya dinas bergerak kecuali dinas bergerak penerbangan. pada wilayah (kecuali brazil, kuba, guatemala, paraguay, uruguay dan venezuela) dan australia, pita juga dialokasikan untuk dinas bergerak penerbangan, terbatas pada bergerak penerbangan telemetri untuk percobaan terbang bagi stasiun stasiun pesawat. penggunaan tersebut sesuai dengan peraturan wrc dan tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan bagi dinas tetap. (wrc kategori yang berbeda dari dinas: argentina, australia dan kanada, pita pita frekuensi dan bagi dinas radio astronomi dialokasikan dengan kategori primer (lihat (sup wrc .443b agar tidak menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi sistem pendaratan gelombang mikro yang beroperasi atas hz, kumpulan rapat fluks daya yang diproduksi atas permukaan bumi pita frekuensi oleh semua stasiun stasiun angkasa dalam sistem dinas radionavigasi satelit (angkasa ke bumi) yang beroperasi pita frekuensi tidak boleh melampaui b(w (m2) pita hz. agar tidak menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi dinas radio astronomi pita frekuensi hz, sistem sistem dinas radionavigasi satelit yang beroperasi pita frekuensi harus mengikuti batasan batasan pita frekuensi yang ditetapkan pada resolusi wrc (wrc pita frekuensi digunakan untuk operasi sistem standar internasional (sistem pendaratan gelombang mikro) bagi pendekatan dan pendaratan akurat. pada pita frekuensi hz, persyaratan sistem ini harus diprioritaskan terhadap penggunaan penggunaan lain pita ini. untuk penggunaan pita frekuensi hz, dan peraturan rev. wrc berlaku. (wrc .444a alokasi tambahan: pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas tetap satelit bumi ke angkasa) dengan kategori primer. alokasi ini terbatas untuk hubungan pencatu (feeder links) dari sistem sistem bergerak satelit non geostasioner dalam dinas bergerak satelit dan harus berdasarkan pada pada pita frekuensi hz, berlaku kondisi kondisi berikut: sebelum januari penggunaan pita frekuensi oleh hubungan pencatu dari sistem sistem satelit non geostasioner pada dinas bergerak satelit harus dibuat sesuai dengan peraturan rev. wrc setelah januari tidak ada penetapan baru yang bisa dibuat bagi stasiun stasiun bumi yang menyediakan hubungan pencatu dari sistem sistem bergerak satelit non geostasioner, setelah januari dinas tetap satelit dengan kategori sekunder bagi dinas radionavigasi penerbangan. wrc .444b penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak penerbangan terbatas untuk: sistem yang beroperasi pada dinas bergerak penerbangan dan sesuai dengan standar penerbangan internasional, terbatas untuk aplikasi darat bandar udara. penggunaan semacam ini harus sesuai dengan resolusi wrc transmisi telemetri penerbangan dari stasiun pesawat udara (lihat sejalan dengan resolusi wrc transmisi keamanan penerbangan. penggunaan semacam ini harus sesuai dengan resolusi wrc (wrc tidak digunakan. alokasi tambahan: negara negara yang termasuk dalam daftar dan pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas radiopenentu satelit (angkasa ke bumi) dengan kategori primer, berdasarkan pada kesepakatan yang ada wilayah pita ini juga dialokasikan bagi dinas radiopenentu satelit (angkasa ke bumi) dengan kategori primer. wilayah dan kecuali negara negara yang termasuk dalam daftar dan pita ini juga dialokasikan bagi dinas radiopenentu satelit (angkasa ke bumi) dengan kategori sekunder. penggunaan dinas radiopenentu satelit dibatasi bagi hubungan pencatu bersama dengan dinas radiopenentu satelit pita pita frekuensi dan atau hz. total rapat fluks daya atas permukaan bumi tidak boleh melampaui b(w (m?) setiap pita bagi semua sudut sudut datang. penggunaan pita pita frekuensi dan oleh stasiun stasiun pada dinas bergerak, kecuali bergerak penerbangan harus sesuai dengan peraturan wrc (wrc .446b pita frekuensi hz, stasiun stasiun pada dinas bergerak tidak dapat meminta proteksi dari stasiun stasiun bumi pada dinas tetap satelit. tidak berlaku bagi dinas bergerak dalam kaitannya dengan stasiun stasiun bumi pada dinas tetap satelit. (wrc .446c alokasi tambahan: wilayah (kecuali aljazair, arab saudi, bahrain, mesir, uni emirat arab, yordania, kuwait, libanon, maroko, oman, latar, republik arab suriah, sudan dan tunisia) dan brasil, pita frekuensi juga dislokasi untuk dinas bergerak penerbangan dengan kategori primer, terbatas untuk transmisi telemetri penerbangan dari stasiun pesawat udara (lihat sesuai regulasi wrc stasiun ini tidak dapat meminta perlindungan dari stasiun lain yang beroperasi sesuai tidak berlaku. (wrc alokasi tambahan: pantai gading, israel, libanon, pakistan, republik arab suriah dan tunisia, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas bergerak, dengan kategori primer, berdasarkan pada kesepakatan yang tercantum pada dalam hal ini, ketentuan ketentuan peraturan wrc tidak berlaku. (wrc .447a alokasi dinas bergerak satelit bumi ke angkasa)oordinasi yang tercantum pada .447b alokasi tambahan:alokasi inietentuan ketentuan rapat fluks daya atas permukaan bumi yang diproduksi oleh stasiun stasiun angkasa dinas tetap satelit yang beroperasi dengan arah angkasa ke bumi pita frekuensi tidak boleh melebihi b(w m?) setiap pita bagi semua sudut sudut datang. administrasi bertanggungjawab pada jaringan jaringan dinas tetap satelit pita frekuensi yang dioperasikan berdasarkan pada dan .447b harus berkoordinasi dengan cara yang sama, sesuai dengan ketentuan ketentuan pada dengan administrasi administrasi bertanggungjawab bagi jaringan jaringan satelit non geostasioner yang beroperasi sesuai dengan yang mulai digunakan sebelum november jaringan jaringan satelit yang beroperasi berdasarkan pada yang mulai digunakan setelah november tidak dapat meminta proteksi dari, dan tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi, stasiun stasiun dinas tetap satelit yang beroperasi berdasarkan dan .447b. .447d alokasi pita frekuensi bagi dinas penelitian ruang angkasa dengan kategori primer dibatasi bagi sensor sensor aktif pesawat udara. penggunaan penggunaan lain dari pita oleh dinas penelitian ruang angkasa dengan kategori sekunder. wrc .447e alokasi tambahan: pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas tetap dengan kategori primer negara negara wilayah berikut: australia, republik korea, india, indonesia, republik islam iran, jepang, malaysia, papua nugini, filipina, republik demokrasi korea, srilanka, thailand dan vietnam. penggunaan pita ini oleh dinas tetap ditujukan untuk penerapan sistem sistem akses nirkabel tetap dan harus sesuai dengan rekomendasi itu r sebagai tambahan, dinas tetap tidak boleh meminta proteksi dari dinas radiopenentu, dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) dan dinas penelitian ruang angkasa, tetapi ketentuan ketentuan tidak berlaku bagi dinas tetap dalam kaitannya dengan eksplorasi bumi satelit (aktif) dan dinas penelitian ruang angkasa (aktif). setelah penerapan sistem akses nir kabel tetap pada dinas tetap dengan proteksi bagi sistem sistem radiopenentu yang ada, tidak boleh ada halangan dikenakan terhadap sistem akses nirkabel tetap oleh penerapan radiopenentu masa yang akan datang. wrc .447f pita frekuensi hz, stasiun stasiun pada dinas bergerak, tidak boleh meminta proteksi dari dinas radiolokasi, dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) dan dinas penelitian ruang angkasa (aktif). dinas dinas ini tidak boleh memberlakukan kriteria proteksi yang lebih ketat terhadap dinas bergerak tersebut, berdasarkan pada karakteristik sistem dan kriteria gangguan, sebagaimana yang disebutkan dalam rekomendasi itu r and itu r rs. (wrc alokasi tambahan: azerbaijan, jamahiriya arab libya, mongolia, kyrgyzstan, slowakia448a dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) dan dinas penelitian ruang angkasa pita frekuensi tidak dapat meminta proteksi dari dinas radiolokasi. tidak berlaku. (wrc .448b dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) yang beroperasi pita frekuensi danbagi dinas radionavigasi penerbangan pita frekuensi hz, dinas radionavigasi pita frekuensi dan dinas radionavigasi maritim pita frekuensi hz. wrc .448cdan tidak dapat meminta proteksi dari dinas dinas lain yang dialokasikan pita ini. wrc .448d pada pita frekuensi hz, stasiun stasiun pada dinas radiolokasi tidak boleh menimbulkan interferensi yang berbahaya atau meminta proteksi dari sistem sistem radar pada dinas radionavigasi penerbangan yang beroperasi sesuai dengan wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas radionavigasi penerbangan terbatas bagi radar pesawat udara dan rambu rambu pesawat udara lainnya yang berhubungan. alokasi tambahan: austria, azerbaijan, republik islam iran, mongolia, kyrgyzstan, rumania, turkmenistan dan ukraina, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas radionavigasi penerbangan dengan kategori primer. wrc .450a pita frekuensi hz, stasiun stasiun pada dinas bergerak tidak dapat meminta proteksi dari dinas dinas radiopenentu. dinas dinas radiopenentu tidak boleh memberlakukan kriteria proteksi yang ketat terhadap dinas bergerak tersebut, berdasarkan karakteristik sistem dan kriteria gangguan, ketimbang dari yang ditetapkan rekomendasi itu r (wrc .450b pita frekuensi hz, stasiun stasiun pada dinas radiolokasi, kecuali radar radar darat yang digunakan bagi kepentingan meteorologi pita frekuensi hz, tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan bagi, dan tidak dapat meminta proteksi dari sistem sistem radar pada dinas radionavigasi maritim. wrc alokasi tambahan: inggris, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas bergerak dengan kategori sekunder. batas batas daya ditetapkan dan harus berlaku pita frekuensi hz. antara dan hz, radar radar darat yang digunakan untuk kepentingan meteorologi diizinkan untuk beroperasi dengan status yang sama dengan dinas radionavigasi maritim. alokasi tambahan: arab saudi, bahrain, bangladesh, brunei darussalam, kamerun, cina, republik kongo, republik korea, pantai gading, mesir, uni emirat arab, gabon, guinea, guinea khatulistiwadagaskar, malaysia, nigeria, oman, pakistan, filipina, latar, republik arab suriah, republik demokratik korea, singapura, srilanka, swaziland, tanzania, chad, thailand, togo, vietnam dan yaman, pita frekuensi juga dialokasikan pada dinas dinas tetap dan bergerak dengan kategori primer. dalam hal ini, ketentuan ketentuan resolusi wrc tidak berlaku. (wrc kategori yang berbeda dari dinas: azerbaij (lihat wrc tambahan alokasi: armenia, azerbaijan, belarusian, kuba, federasi rusia, georgia, hungaria, kazakhstan, moldova, mongolia, uzbekistan, kyrgyzstan, tajikistan, turkmenistan dan ukraina, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas tetap dengan kategori primer. wrc alokasi tambahan: kamerun, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas tetap dengan kategori primer. wrc tidak digunakan. pita pita frekuensi dan hz, stasiun bumi yang berlokasi atas kapal laut dapat berkomunikasi dengan stasiun stasiun angkasa dari dinas tetap satelit. penggunaan semacam ini harus sesuai dengan resolusi wrc (wrc .457b pita pita frekuensi dan hz, stasiun stasiun bumi yang berlokasi atas kapal laut dapat beroperasi dengan karakteristik dan berdasarkan kondisi yang terdapat pada resolusi wrc aljazair, arab saudi, bahrain, komoro, djibouti, mesir, uni emirat arab, jamihiriya arab libya, yordania, kuwait, maroko, mauritania, oman, @atar, republik arab suriah, sudan, tunisia, dan yaman, pada dinas bergerak maritim satelit dengan kategori sekunder. penggunaan semacam ini harus sesuai dengan resolusi wrc ).(wrc .457c wilayah (kecuali brasil, kuba, departemen luar negeri perancis dan komunitasnya, guatemala, paraguay, uruguay dan venezuela), pita frekuensi mungkin dipakai untuk telemetri bergerak penerbangan untuk percobaan penerbangan oleh stasiun pesawat udara (lihat penggunaan seperti itu sesuai dengan resolusi wrc dan tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya ke, atau meminta perlindungan dari, dinas tetap satelit dan dinas tetap. penggunaan demikian tidak boleh menghalangi penggunaan pita pita ini oleh aplikasi dinas bergerak lainnya atau oleh dinas dinas lain yang mana pita pita ini dialokasikan dengan kategori co primer dan tidak menjadi prioritas regulasi radio. wrc pada pita frekuensi hz, ukuran ukuran sensor gelombang mikro pasif digunakan laut laut. pada pita frekuensi hz, ukuran ukuran sensor gelombang mikro pasif digunakan. administrasi administrasi menunjang kebutuhan kebutuhan dari satelit eksplorasi bumi (pasif) dan dinas dinas penelitian ruang angkasa (pasif) pada rencana masa datang pada pita pita frekuensi dan hz. dalam melakukan penetapan pada pita frekuensi untuk stasiun stasiun ruang angkasa pada dinas satelit tetap, administrasi administrasi dianjurkan untuk mengambil langkah langkah yang praktis untuk memproteksi pengawasan garis spektrum dari dinas radio astronomi pada pita frekuensi dari gangguan yang membahayakan dari emisi emisi yang tidak diinginkan. alokasi bumi ke angkasa untuk dinas tetap satelit pada pita frekuensi mhz terbatas pada hubungan pencatu untuk sistem satelit non geostasioner dari dinas bergerak satelit dan berlaku sesuai dengan koordinasi pada penggunaan pita frekuensi angkasa ke bumi) pada hubungan pencatu untuk sistem satelit non geostasioner dari dinas bergerak satelit tidak berlaku pada administrasi administrasi membuat ketentuan ketentuan pada pita frekuensi bumi ke angkasa) untuk sistem satelit geostasioner pada dinas tetap satelit setelah tanggal november harus memperhatikan jenis rekomendasi itu yang relevan dengan administrasi administrasi yang telah memodifikasi serta menggunakan sistem satelit non geostasioner pada pita frekuensi sebelum november atas permintaan dari administrasi administrasi sebelumnya. konsultasi ini digunakan untuk memfasilitasi operasi bersama antara sistem satelit geostasioner pada dinas tetap satelit dan sistem satelit non geostasioner pada pita frekuensi ini. alokasi tambahan: federasi rusia, pita pita frekuensi dan juga dialokasikan pada dinas operasi ruang angkasa bumi ke angkasa) dengan kategori primer, sesuai dengan peraturan wrc penggunaan pita frekuensi untuk dinas penelitian ruang angkasa bumi ke angkasa) terbatas pada angkasa luas, pancaran pada angkasa luas tidak berpengaruh pada pita frekuensi hz. satelit geostasioner pada dinas penelitian ruang angkasa yang beroperasi pada pita frekuensi tidak boleh meminta proteksi dari stasiun stasiun dinas tetap dan bergerak yang telah ada serta yang akan datang dan tidak berlaku (wrc alokasi tambahan: pita pita frekuensi (angkasa ke bumi) dan frekuensi bumi ke angkasa) juga dialokasikan untuk dinas bergerak satelit dengan kategori primer, sesuai dengan kesepakatan yang ada pada penggunaan pita frekuensi untuk dinas meteorologi satelit (angkasa ke bumi) terbatas pada sistem satelit geostasioner. selain sistem satelit meteorologi geostasioner pada pita frekuensi ini yang telah dimodifikasi sebelum november dapat terus beroperasi pada kategori primer sampai masa hidupnya berakhir. wrc .461b penggunaan pita frekuensi oleh dinas meteorologi (angkasa ke bumi) terbatas untuk sistem satelit non geostasioner. wrc (sup wrc .462a wilayah dan (kecuali jepang), pita frekuensi hz, dinas eksplorasi bumi satelit yang menggunakan satelit geostasioner tidak diperbolehkan memproduksi rapat fluks daya (power flux density) yang melebihi nilai nilai ketentuan berikut ini, dari sudut kedatangan tanpa persetujuan dari administrasi administrasi yang terkena dampak: b(w m?) pada pita untuk b(w m?) pada pita untuk c252 b(w m?) pada pita untuk nilai nilai tersebut berdasarkan pada studi yang dilakukan berdasarkan pada resolusi wrc (wrc catatan sekretariat: resolusi ini telah direvisi pada wrc stasiun stasiun pesawat udara tidak diizinkan untuk memancar pita frekuensi hz. wrc (sup wrc dinas penelitian ruang angkasa, penggunaan pita frekuensi terbatas untuk angkasa luas. kategori berbeda dari dinas: israel, singapura dan srilanka, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas penelitian ruang angkasa dengan kategori sekunder (lihat wrc (sup wrc alokasi tambahan: arab saudi, bahrain, bangladesh, brunei darussalam, burundi, kamerun, cina, republik kongo, kosta rika, mesir, uni emirat arab, gabon, guyana, indonesia, republik islam iran, irak, jamahiriya arab libya, jamaika, yordania, kenya, kuwait, libanon, malaysia, mali, maroko, mauritania, nepal, nigeria, oman, pakistan, latar, republik arab suriah, republik demokratik rakyat korea, senegal, singapura, somalia, swaziland, tanzania, chad, togo, tunisia and yaman, pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas dinas tetap dan bergerakhungaria, lithuania, moldova, mongolia, uzbekistan, polandia, kyrgyzstanbergerak darat dan dinas radionavigasi dengan kriteria primer. wrc .469yebabkan gangguan yang membahayakan bagi, atau menghambat penggunaan dan pengembangan dari stasiun stasiun dinas radiolokasi. wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas navigasi penerbangan dibatasi untuk alat bantu navigasi doppler pesawat udara yang bekerja pada frekuensi tengah pada hz. alokasi tambahan: aljazair, jerman, bahrain, belgia, cina, uni emirat arab, prancis, yunani, indonesia, republik islam iran, jamahiriya arab libya, belanda, latar and sudan, pita pita frekuensi dan juga dialokasikan bagi dinas radionavigasi maritim, dengan kategori primer, hanya untuk penggunaan oleh radar radar pangkalan pantai. wrc pita pita frekuensi dan hz, dinas radionavigasi maritim terbatas untuk radar radar pangkalan pantai. alokasi tambahan: armenia, austria, azerbaijan, belarusian, kuba, federasi rusia, georgia, hungaria, mongolia, uzbekistan, polandia, kyrgyzstan, romania, tajikistan, turkmenistan dan ukraina, pita pita frekuensi dan juga dialokasikan untuk dinas radionavigasi dengan kategori primer. wrc .473a pada pita frekuensi hz, stasiun yang beroperasi pada dinas radiolokasi tidak boleh menyebabkan interferensi yang membahayakan ke, atau meminta perlindungan dari sistem yang diidentifikasi pada yang beroperasi pada dinas radionavigasi penerbangan, atau sistem radar pada dinas radionavigasi maritim yang beroperasi pita ini dengan kategori primer negara negara dalam daftar wrc pita frekuensi hz, transponder transponder pencari dan penyelamat sart) dapat digunakan, dengan memperhatikan rekomendasi itu r yang sesuai (lihat juga penggunaan pita frekuensi oleh dinas radionavigasi penerbangan terbatas bagi radar radar cuaca pesawat udara dan radar radar yang berpangkalan darat. sebagai tambahan, rambu rambu radar yang berpangkalan darat pada dinas radionavigasi penerbangan diizinkan berada pada pita dengan syarat tidak menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi dinas radionavigasi maritim. wrc .475a penggunaan pita frekuensi oleh dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) dan dinas penelitian luar angkasa (aktif) terbatas pada sistem sistem yang memerlukan lebar pita lebih besar dari yang tidak dapat diakomodasi secara penuh oleh pita frekuensi hz. wrc .475b pada pita frekuensi hz, stasiun stasiun yang beroperasi pada dinas radio alokasi tidak boleh menimbulkan ganguan yang membahayakan atau meminta proteksi dari, radar radar yang beroperasi pada dinas radionavigasi yang sesuai dengan peraturan radio. radar berpangkalan darat digunakan untuk keperluan meteorologi memiliki prioritas dibanding dengan radiolokasi lainnya. wrc (sup wrc .476a paddinas radionavigasi dan radiolokasi. wrc kategori berbeda dari dinas: aljazair, arab saudi, bahrain, bangladesh, brunei darussalam, kamerun, mesir, uni emirat arab, eritrea, ethiopia, guyana, india, indonesia, republik islam iran, irak, jamaika, jepang, yordania, kuwait, libanon, liberia, malaysia, nigeria, oman, pakistan, latar, republik arab suriah, republik demokratik rakyat korea, singapura, somalia, sudan, trinidad dan tobago, dan yaman, pita frekuensi bagi dinas tetap dialokasikan dengan kategori primer (lihat wrc alokasi tambahan: azerbaijan, mongolia, kyrgyzstan, romania, turkmenistan dan ukraina, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas radionavigasi dengan kategori primer. wrc .478a penggunaan pita frekuensi oleh dinas satelit eksplorasi bumi satelit (aktif) dan dinas penelitian ruang angkasa (aktif) terbatas pada sistem sistem yang membutuhkan lebar pita lebih dari yang tidak dapat diakomodasi secara penuh oleh pita frekuensi hz. wrc .478b pada pita hz, stasiun stasiun padauan yang membahayakan atau meminta proteksi dari stasiun stasiun pada dinas tetap dimana pita ini dialokasikan dengan kategori sekunder. wrc pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas meteorologi satelit dengan kategori sekunder bagi penggunaan oleh radar radar cuaca. alokasi tambahan: argentina, brasil, ciri, kosta rika, kuba, salvador, ekuador, guatemala, honduras, meksiko, paraguay, belanda india barat, peruvenezuela, pita frekuensi juga dialokasikan untuk dinas tetap pada kategori primer. wrc alokasi tambahan: jerman, angola, brasil, cina, kosta rika, pantai gading, salvador, ekuador, spanyol, guatemala, hungaria, jepang, kenya, maroko, nigeria, oman, uzbekistan, paraguay, peru, republik demokratik rakyat korea, rumania, tanzania, thailandwrc pita frekuensi hz, daya yang disalurkan antena stasiun stasiun tetap dan bergerak, kecuali bergerak penerbangan, tidak boleh melebihi bw. batasan ini boleh dilampaui, dengan persetujuan yang ada akan tetapi aljazair, arab saudi, armenia, azerbaijan, bahrain, bangladesh, belarusian, mesir, uni emirat arab, georgia, india, indonesia, republik islam iran, irak, yordania, jamahiriya arab libya, kazakhstan, kuwait, libanon, maroko, mauritania, moldova, nigeria, oman, uzbekistan, pakistan, filipina, latar, republik arab suriah, kirgizkistan, singapura, tajikistan, tunisia, turkmenistan dan vietnam, pembatasan ini terhadap dinas tetap dan bergerak, kecuali bergerak penerbangan, tidak berlaku. wrc .482a pemakaian bersama pita frekuensi antara dinas eksplorasi bumi satelit (pasif) dan tetap dan bergerak, kecuali dinas bergerak penerbangan, peraturan wrc berlaku. (wrc alokasi tambahan: arab saudi, armenia, azerbaijan, bahrain, belarusian, cina, kolombia, republik korea, kosta rika, mesir, uni emirat arab, georgia, republik islam iran, irak, israel, yordania, kazakhstan, kuwait, libanon, mongolia, latar, kyrgyzstan, republik demokratik rakyat korea, romania, tajikistan, turkmenistan pada kategori primer. penggunaan semacam ini terbatas pada perangkat yang beroperasi sebelum januari wrc wilayah penggunaan pita frekuensi oleh dinas bergerak satelit bumi ke angkasa) terbatas untuk hubungan pencatu dalam dinas siaran satelit. penggunaan pita pita frekuensi (angkasa ke bumi), (angkasa ke bumi), (angkasa ke bumi) wilayah (angkasa ke bumi) wilayah (angkasa ke bumi) wilayah bumi ke angkasa), (angkasa ke bumi), (angkasa ke bumi), bumi ke angkasa), bumi ke angkasa) oleh sistem satelit non geostasioner dinas tetap satelit sesuai dengan aplikasi dari ketentuan ketentuan dari bagi koordinasi dengan sistim sistiuntuk informasi koordinasi atau informasi notifikasi lengkap yang sesuai untuk sistem sistem satelit non geostasioner dan jaringan jaringan satelit geostasioner dinas tetap satelit, dan tidak berlaku. sistem sistem non geostasioner dinas tetap satelit pita atas harus beroperasi dengan cara dimana setiap gangguan yang tidak dapat diterima yang dapat terjadi selama operasi harus segera dihilangkan. wrc wilayah pita frekuensi hz, transponder transponder stasiun stasiun angkasa dinas tetap satelit dapat digunakan sebagai tambahan bagi transmisi transmisi dinas siaran satelit, dengan catatan nilai e.i.r.p. maksimum transmisi transmisi tersebut tidak boleh melebihi dari untuk setiap kanal televisi dan tidak menyebabkan gangguan yang lebih besar atau meminta proteksi yang lebih terhadap gangguan dari koordinasi penetapan frekuensi dalam dinas tetap satelit. dalam hal dinas dinas ruang angkasa, pita tersebut pada prinsipnya digunakan untuk dinas tetap satelit. kategori berbeda dari dinas: meksiko dan amerika serikat, pita frekuensi dialokasikan untuk dinas tetap dengan kategori sekunder. (lihat pita frekuensi wilayah dan dinas dinas tetap, tetap satelit, bergerak, kecuali bergerak penerbangan dan siaran, sesuai dengan alokasi masing masing,siaran satelit sesuai dengan peta wilayah dan appendix wrc .487a alokasi tambahan: wilayah pita frekuensi hz, wilayah pita frekuensi dan, wilayah pita frekuensi hz, juga dialokasikan bagi dinas tetap satelit (angkasa ke bumi) dengan kategori primer, terbatas bagi sistem sistem non geostasioner dan berdasarkan aplikasi dari ketentuan ketentuan padasiaran satelit yang beroperasi sesuai dengan peraturan radio, tidak tergantung pada tanggal tanggal yang diterima oleh biro untuk informasi koordinasi atau notifikasi yang lengkap, yang sesuai untuk sistem sistem satelit non geostasioner dinas tetap satelit dan jaringan jaringan satelit geo stasioner, dan tidak berlaku. sistem sistem satelit non geostasioner dinas tetap satelit pita pita frekuensi atas harus dioperasikan dengan cara mana gangguan yang tidak dapat diterima yang dapat muncul selama pengoperasian akan dapat dikurangi dengan cepat. wrc penggunaan pita frekuensi oleh jaringan jaringan satelit geostasioner dinas tetap satelit wilayah harus sesuai dengan aplikasi dari ketentuan ketentuan pada bagi koordinasi dengan stasiun stasiun layanan terestrial wilayah dan bagi penggunaan pita frekuensi oleh dinas siaran satelit wilayah lihat appendix wrc alokasi tambahan: peru, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas tetap dengan kategori primer. wilayah pita frekuensi hz, dinas komunikasi radio terestrial yang ada dan masa yang akan datang tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan bagi dinas ruang angkasa yang beroperasi sesuai dengan ketentuan rencana siaran satelit bagi wilayah yang dijelaskan appendix sup wrc penetapan untuk stasiun stasiun dalam dinas siaran satelit yang sesuai dengan rencana wilayah atau termasuk dalam daftar wilayah dan appendix dapat juga digunakan bagi transmisi transmisi dinas tetap satelit (angkasa ke bumi), dengan catatan bahwa transmisi transmisi tersebut tidak menimbulkan lebih banyak gangguan, atau meminta proteksi yang lebih besar terhadap gangguan, dari transmisi transmisi dinas siaran satelit yang beroperasi sesuai dengan rencana atau daftar, sebagaimana mestinya. wrc dinas siaran satelit pita frekuensi wilayah dibatasi untuk rapat fluks daya yang tidak melebihi b(w (m?. hz)) bagi semua kondisi dan metode modulasi pada perbatasan daerah layanan. wrc alokasi tambahan: aljazair, angola, arab saudi, bahrain, kamerun, republik afrika tengah, republik kongo, pantai gading, mesir, uni emirat arab, eritrea, ethiopia, gabon, ghana, guinea, irak, israel, jamihiriya arab libya, yordania, kuwait, libanon, madagaskar, mali, maroko, mongolia, nigeria, latar, republik arab suriah, republik demokratik rakyat kongo, somalia, sudan, chad, togo dan yamwrc alokasi tambahan: bosnia dan herzegovina, prancis, yunani, liechtenstein, monako, montenegro, uganda, rumania, serbia, swiss, tanzania dan tunisiadengan kategori sekunder. wrc alokasi tambahan: austria, azerbaijan, kyrgyzstan dan turkmenistdinas ini tidak boleh menimbulkan gangguan yang membawakan bagi dinas tetap satelit stasiun stasiun bumi negara negara yang berada wilayah selain dari yang termasuk dalam daftar catatan kaki ini. koordinasi dari stasiun stasiun bumi ini tidak diperlukan dengan stasiun stasiun dinas tetap dan bergerak dari negara negara yang tercantum pada catatan kaki ini. batasan rapat fluks daya pada permukaan bumi yang ditentukan dalam tabel untuk dinas tetap satelit berlaku untuk wilayah negara negara yang tercantum pada catatan kaki ini. wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas radionavigasi penerbangan terbatas untuk alat alat bantu navigasi doppler. sup wrc .498a dinas dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) dan penelitian ruang angkasa (aktif) yang beroperasi pada pita frekuensi tidak boleh menyebabkan gangguan yang membawakan bagi, atau menghambat penggunaan dan pengembangan dinas radionavigasi penerbangan. wrc alokasi tambahan: bangladesh, india dan pakistan, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas tetap dengan kategori primer. alokasi tambahan: aljazair, angola, arab saudi, bahrain, brunei darussalam, kamerun, mesir, uni emirat arab, gabon, indonesia, republik islam iran, irak, israel, yordania, kuwait, libanon, madagaskar, malaysia, mali, malta, maroko, mauritania, nigeria, pakistan, latar, republik arab suriah, singapura, sudan, chadwrc alokasi tambahan: azerbaijan, hungaria, jepang, mongolia, kyrgyzstan501a alokasi pita frekuensi bagi dinas penelitian ruang angkasa dengan kategori primer dibatasi untuk sensor sensor pesawat ruang angkasa aktif. penggunaan lain dari pita frekuensi oleh dinas penelitian ruang angkasa adalah dengan kategori sekunder. wrc .501b pita frekuensi hz, dinas dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) dan penelitian angkasa (aktif) tidak boleh menimbulkan gangguan yang membawakan bagi, atau menghambat penggunaan dan pengembangan dari dinas radiolokasi. wrc pada pita frekuensi hz, suatu stasiun bumi dari jaringan dinas tetap satelit geostasioner harus mempunyai antena minimum berdiameter dan stasiun bumi dari sistem dinas tetap satelit non geostasioner harus memiliki antena minimum berdiameter sebagai tambahan, e.i.r.p. rata rata dalam selang satu detik, yang divariasikan oleh sebuah stasiun dinas radiolokasi atau radionavigasi tidak boleh melampaui bagi sudut elevasi atas dan dbw sudut yang lebih rendah. sebelum sebuah administrasi menggunakan sebuah stasiun bumi jaringan satelit geostasioner dinas tetap satelit pita ini dengan ukuran antena lebih kecil dari administrasi tersebut harus memastikan bahwa rapat fluks daya yang diproduksi oleh stasiun bumi ini tidak melampaui: b(w (m210 hz)) untuk lebih dari dari waktu yang dihasilkan ketinggian atas permukaan laut pada saat tanda air rendah, sebagaimana dikenali secara resmi oleh negara pantai: b(w (m210 hz)) untuk lebih dari dari waktu yang dihasilkan atas permukaan tanah perbatasan teritori dari suatu administrasi yang membangun atau merencanakan untuk mengembangkan radar radar bergerak darat pada pita ini, kecuali dengan persetujuan sebelumnya. bagi stasiun stasiun bumi dinas tetap satelit yang memiliki antena dengan diameter lebih dari atau sama dengan e.i.r.p. dari setiap emisi harus sedikitnya dan tidak boleh melampaui dbw. (wrc pita frekuensi hz, stasiun stasiun geostasionerberoperasi dengan dasar yang sama dengan stasiun stasiun dalam dinas tetap satelit, setelah tanggal tersebut, stasiun stasiun angkasa geostasioner baru akan beroperasi dengan kategori sekunder sampai stasiun stasiun angkasa geostasioner tersebutmenghentikan operasinya pada pita ini berlaku kondisi sebagai berikut: pada pita frekuensi hz, kerapatan e.i.r.p. untuk emisi emisi dari setiap stasiun bumi dalam dinas tetap satelit yang beroperasi dengan stasiun ruang angkasa pada orbit satelit satelit geostasioner tidak boleh melebihi: db(w hz), dimana adalah diameter antennapada log(d db(w hz), dimana adalah diameter ii) db(w hz) untuk setiap stasiun bumi dinas tetap satelit dengan diameter antenna (meter) sama dengan atau lebih besar daripada iv) b(w hz) untuk emisi emisi pita sempit (kurang dari dari lebar pita yang diperlukan) untuk stasiun bumi dalam dinas tetap satelit dari setiap stasiun bumi dinas tetap satelit yang memiliki diameter antenna atau lebih besar, kerapatan e.i.r.p. untuk emisi emisi dari setiap stasiun bumi pada dinas tetap satelit yang beroperasi dengan stasiun angkasa orbit satelit non geostasioner tidak boleh melampaui pita dari sampai dengan hz. pengendalian daya otomatis dapat digunakan untuk meningkatkan kerapatan e.i.r.p. dalam frekuensi yang berada dalam batas batas frekuensi tersebut untuk mengkompensasi redaman hujan, sampai dengan batasan rapat fluks daya dalam dinas tetap satelit stasiun ruang angkasa tidak melebihi nilai yang dihasilkan dari penggunaan stasiun bumi dengan e.i.r.p. memenuhi batasan batasan tersebut pada kondisi cuaca cerah. wrc .503a (sup wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas radionavigasi harus diatur sedemikian rupa untuk memberikan proteksi yang cukup bagi stasiun stasiun angkasa dinas tetap satelit. pita frekuensi hz, stasiun stasiun bumi pesawat udara dinas bergerak penerbangan satelit sekunder dapat juga berkomunikasi dengan stasiun stasiun angkasa dinas bergerak penerbangan satelit dinas tetap satelit. ketentuan ketentuan dan berlaku. wrc .504b stasiun stasiun bumi pesawat udara yang beroperasi dinas bergerak satelit pita frekuensi harus sesuai dengan ketentuan ketentuan annex bagian dari rekomendasi itu r dengan memperhatikan setiap stasiun radio astronomi yang melakukan pengamatan pita frekuensi yang berada atas wilayah spanyol, prancis, india, italia, inggris dan afrika selatan. wrc .504c pita frekuensi hz, rapat fluks daya yang dihasilkan atas wilayah arab saudi, botswana, pantai gading, mesir, guinea, india, republik islam iran, kuwait, lesotho, nigeria, oman, republik arab suriah dan tunisia oleh setiap stasiun bumi pesawat udara dinas bergerak penerbangan satelit tidaknya. ketentuan ketentuan dari catatan kaki ini tidak akan menurunkan kewajiban kewajiban dari dinas bergerak penerbangan satelit untuk beroperasi dalam kategori sekunder sesuai dengan wrc alokasi tambahan: aljazair, angola, arab saudi, bahrain, botswana, brunei darussalam, kamerun, cina, republik kongo, republik korea, mesir, uni emirat arab, gabon, guinea, india, indonesia, republik islam iran, irak, israel, jepang, yordania, kuwait, lesotho, libanon, malaysia, mali, maroko, mauritania, oman, pakistan, filipina, latar, republik arab suriah, republik demokratik rakyat korea, singapura, somalia, sudan, swaziland, tanzania, chad, vietnam dan yaman, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas tetap dengan kategori primer wrc pita frekuensi dapat digunakan, dinas tetap satelit bumi ke angkasa), bagi hubungan pencatu bagi dinas siaran satelit, dengan syarat berkoordinasi dengan jaringan lain dalam dinas tetap satelit. penggunaan hubungan pencatu tersebut dicadangkan untuk negara negara luar eropa. pita frekuensi hz, stasiun stasiun bumi kapal laut dengan e.i.r.p. lebih besar dari harus beroperasi bawah kondisi yang sama dengan stasiun bumi atas kapal laut, sebagaimana disebutkan dalam resolusi wrc catatan kaki ini tidak boleh diaplikasikan bagi stasiun stasiun bumi kapal laut yang informasi lengkapnya ada appendix telah diterima oleh biro sebelum juli wrc .506b stasiun stasiun bumi yang berada atas kapal laut yang berkomunikasi dengan stasiun stasiun angkasa dinas tetap satelit dapat beroperasi pita frekuensi tanpa memerlukan persetujuan dahulu dari siprus, yunani dan malta, jarak minimum yang diberikan resolusi wrc dari negara negara ini. (wrc tidak digunakan. alokasi tambahan: jerman, bosnia dan herzegovina, prancis, italia, jamahiriya arab libya, republik makedonia eks yugoslavia dan inggris, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas tetap dengan kategori primer. wrc .508cina, pantai gading, mesir, prancis, guinea, india, republik islam iran, italia, kuwait, lesotho, nigeria, oman, republik arab suriah, inggris dan tunisiasecara khususinas bergerak penerbangan satelit untuk beroperasi sebagai kategori sekunder sesuai dengan wrc (sup wrc .509kamerun, cina, pantai gading, mesir, prancis, gabon, guinea, india, republik islam iran, italia, kuwait, soto, maroko, nigeria, oman, republik arab suriah, inggris, srilanka, tunisia dan vietnam batasari dinas bergerak penerbangan satelit untuk beroperasi sebagai kategori sekunder sesuai dengan wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas tetap satelit bumi ke angkasa) dibatasi bagi hubungan pencatu bagi dinas siaran satelit. penggunaan ini dicadangkan untuk negara negara luar eropa. alokasi tambahan: arab saudi, bahrain bosnia dan herzegovina, kamerun, mesir, uni emirat arab, guinea, republik islam iran, irak, israel, jamahiriya arab libya, kuwait, libanon, pakistan, @atar, republik arab suriah, dan somalia, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas dinas tetap dan bergerak dalam kategori sekunder. wrc .511apenggunaan pita frekuensi oleh dinas tetap satelit (angkasa ke bumi dan bumi ke angkasa) dibatasi bagi hubungan pencatu dari sistem sistem non geostasioner dinas bergerak satelit, sesuai dengan koordinasi dengan penggunaan pita frekuensi oleh dinas tetap satelit (angkasa ke bumi) dibatasi untuk hubungan pencatu dari sistem sistem non geostasioner dinas bergerak satelit yang informasi publikasi awalnya telah diterima oleh biro sebelum juni pada arah angkasa ke bumi, sudut elevasi stasiun bumi atas dan penguatan arah bidang horizontal pesawat udara dan jarak koordinasi minimum untuk memproteksi suatu stasiun bumi dari gangguan yang membahayakan harus sesuai dengan rekomendasi itu r untuk memproteksi dinas radio astronomi pita hz, kumpulan rapat fluks daya yang diisikan pada pita oleh semua stasiun stasiun ruang angkasa dalam setiap hubungan pencatu dari sistem sistem non geostasioner dinas bergerak satelit (angkasa ke bumi) yang beroperasi pita frekuensi tidak boleh melampaui tingkat b(w m?) lebar pita hz, kepada setiap lokasi pengamatan radio astronomi untuk lebih daripada dari waktu. wrc .511b (sup wrc .511c stasiun stasiun yang beroperasi dinas radionavigasi penerbangan harus membatasi e.i.r.p. efektif, sesuai dengan rekomendasi itu r jarak koordinasi minimum yang diminta untuk memproteksi stasiun stasiun radionavigasi penerbangan berlaku) dari gangguan yang membahayakan dari stasiun bumi hubungan pencatu dan e.i.r.p. maksimum yang ditransmisikan arah bidang horisontal lokal oleh stasiun bumi hubungan pencatu harus sesuai dengan rekomendasi itu r (wrc .511d sistem sistem dinas tetap satelit yang informasi publikasi awal secara lengkap telah diterima oleh biro pada november dapat beroperasi pada pita pita frekuensi dan pada arah angkasa ke bumi dan arah bumi ke angkasa. pita pita frekuensi dan hz, emisi emisi dari stasiun angkasa non geostasioner tidak boleh melebihi batas batas rapat fluks daya permukaan bumi dari b(w (m?.m hz)) bagi setiap sudut kedatangan. pita frekuensi hz, dimana suatu administrasi membentuk emisi emisi dari stasiun angkasa non geostasioner yang melampaui b(w (m2.m hz)) untuk setiap sudut kedatangan, harus sesuai dengan dengan administrasi yang terkena dampak. stasiun stasiun dinas tetap satelit yang beroperasi pita frekuensi arah bumi ke angkasa tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi stasiun stasiun dinas radionavigasi penerbangan berlaku). wrc alokasi tambahan: aljazair, angola, saudi arabia, austria, bahrain, bangladesh, brunei darussalam, kamerun, republik kongo, kosta rika, mesir, salvador, uni emirat arab, eritrea, finlandia, guatemala, india, indonesia, republik islam iran, jamihiriya arab libya, yordania, kenya, kuwait, lebanon, malaysia, mali, maroko, mauritania, montenegro mozaik, nepal, nicaragua, oman, pakistan, latar, republik arab suriah, serbia, singapura, somalia, sudan, swaziland, tanzania, chad, togo dan yaman, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas tetap dan bergerak dengan kategori primer. wrc alokasi tambahan: israel, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas dinas tetap dan bergerak dengan kategori primer. dinas dinas ini tidak dapat meminta proteksi dari atau menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi dinas dinas yang beroperasi sesuai dengan tabel negara negara selain yang disebut dalam sensor sensor pesawat ruang angkasa aktif yang beroperasi pita frekuensi tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi, atau menghambat pengembangan dari dinas dinas radiolokasi dan lainnya yang dialokasikan dengan kategori primer. wrc alokasi tambahan: aljazair, angola, arab saudi, bahrain, bangladesh, kamerun, kosta rika, salvador, uni emirat arab, guatemala, india, republik islam iran, irak, israel, italia, jamihiriya arab libya, jepang, yordania, kuwait, lithuania, nepal, nicaragua, nigeria, oman, uzbekistan, pakistan, latar, kyrgyzstan, dan sudan, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas tetap dan bergerak dengan kategori sekunder. batasan daya yang diberikan dan berlaku. wrc pita frekuensi hz, penggunaan bersama antara dinas tetap satelit bumi ke angkasa) dan dinas siaran satelit harus sesuai dengan dari annex appendix penggunaan pita frekuensi oleh sistem sistem satelit geostasioner dinas tetap satelit bumi ke angkasa) terbatas bagi hubungan pencatu bagi dinas siaran satelit. penggunaan pita frekuensi wilayah oleh sistem sistem dinas tetap satelit bumi ke angkasa) terbatas bagi satelit geostasioner. bagi penggunaan pita frekuensi wilayah oleh hubungan pencatu bagi dinas siaran satelit pita frekuensi hz, lihat penggunaan pita pita frekuensi bumi ke angkasa) wilayah dan dan bumi ke angkasa) wilayah oleh sistem sistem satelit non geostasioner dinas tetap satelit berdasarkan pada aplikasi dari ketentuan ketentuandari tanggal penerimaan oleh biro untuk informasi koordinasi atau notifikasi, sebagaimana mestinya, bagi sistem sistem satelit non geostasioner dinas tetap satelit dan tanggal penerimaan informasi koordinasi lengkap dan informasi notifikasi untuk jaringan jaringan satelit geostasioner, dan ketentuan tidak berlaku. sistem sistem satelit non geostasioner dinas tetap satelit dapat beroperasi dengan cara mana setiap gangguan yang tidak dapat diterima yang dapat terjadi selama pengoperasian dapat dikurangi dengan cepat. wrc .516a pita frekuensi hz, stasiun stasiun bumi dari dinas tetap satelit (angkasa ke bumi) wilayah tidak boleh meminta proteksi dari dinas siaran satelit stasiun stasiun bumi hubungan pencatu yang beroperasi sesuai dengan appendix dan tidak boleh juga meminta batasan batasan atau larangan larangan bagi lokasi dinas siaran satelit hubungan pencatu dimanapun area layanan hubungan pencatu berada. (wrc .516b pita pita frekuensi berikut diidentifikasikan bagi penggunaan aplikasi daya tinggi dinas tetap satelit: (angkasa ke bumi) wilayahwilayah (angkasa ke bumi) wilayah (angkasa ke bumi) wilayah dan bumi ke angkasa) wilayah bumi ke angkasa) wilayah bumi ke angkasa) semua wilayah, bumi ke angkasa) wilayah dan bumi ke angkasa) wilayah bumi ke angkasa) semua wilayah, bumi ke angkasa) wilayah identifikasi ini tidak mengecualikan penggunaan dari pita pita ini oleh aplikasi dinas tetap satelit atau dinas dinas lainnya mana pita pita ini dialokasikan dengan status co primer dan tidak membentuk suatu prioritas dalam peraturan radio ini antara para pengguna pita. administrasi administrasi harus memperhatikan hal ini saat mempertimbangkan ketentuan ketentuan peraturan dalam kaitannya dengan pita pita ini. lihat resolusi wrc (wrc wilayah alokasi dinas tetap satelit (angkasa bumi) pita frekuensi tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi dan tidak boleh meminta proteksi dari sistem sistem pengoperasian dinas siaran satelit yang sesuai dengan peraturan radio. wrc (sup wrc alokasi tambahan: pita frekuensi wilayah dan pada wilayah dan juga dialokasikan bagi dinas meteorologi satelit (angkasa ke bumi) dengan kategori primer. penggunaannya terbatas bagi satelit satelit geostasioner. wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas tetap satelit bumi ke angkasa) terbatas bagi hubungan pencatu dari sistem sistem satelit geostasioner dinas siaran satelit. wrc alokasi alternatif: jerman, denmark, uni emirat arab dan yunani, pita frekuensi dialokasikan bagi dinas tetap, dinas tetap satelit (angkasa ke bumi) dan dinas bergerak dengan kategori primer (lihat ketentuan ketentuan juga berlaku. wrc (sup wrc .522a emisi emisi dinas tetap dan dinas tetap satelit pita frekuensi terbatas bagi nilai yang diberikan dan secara berurutan. (wrc .522b penggunaan pita frekuensi oleh dinas tetap satelit dibatasi untuk sistem sistem geostasioner dan sistem sistem dengan orbit yang memiliki apogee lebih besar dari km. wrc .522c pita frekuensi hz, aljazair, arab saudi, bahrain, mesir, uni emirat arab, jamihiriya arab libya, yordania, libanon, maroko, oman, latar, republik arab suriah, tunisia dan yaman, sistem sistem dinas tetap dalam pengoperasian tanggal mulai berlakunya final act dari wrc tidak berdasarkan pada batasan batasan (wrc (sup wrc .523a penggunaan pita pita frekuensi (angkasa ke bumi) dan bumi ke angkasa) oleh jaringan jaringan dinas tetap satelit geostasioner dan non geostasioner berdasarkan pada aplikasi dari ketentuan ketentuan dan ketentuan tidak berlaku. administrasi administrasi yang memiliki jaringan jaringan satelit geostasioner bawah koordinasi sebelum november harus bekerjasama semaksimal mungkin dengan berkoordinasi sesuai dengan dengan jaringan jaringan satelit non geostasioner yang informasi modifikasinya telah diterima oleh biro sebelum tanggal tersebut, dengan maksud mencapai hasil yang dapat diterima bagi semua pihak yang bersangkutan. jaringan jaringan satelit non geostasioner tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan bagi jaringan jaringan tetap satelit geostasioner yangb penggunaan pita frekuensi bumi ke angkasa) oleh dinas tetap satelit dibatasi bagi hubungan pencatu bagi sistem satelit non geostasioner dinas bergerak satelit. penggunaan semacam ini berdasarkan pada aplikasi ketentuan ketentuan sementara tidak berlaku. harus terus diaplikasikan pita pita frekuensi dan hz, antara hubungan pencatu dari jaringan jaringan dinas bergerak satelit dan jaringan jaringan dinas tetap satelit yang informasi koordinasi ataud penggunaan pita frekuensi (angkasa ke bumi) oleh sistem sistem dinas tetap satelit dan oleh hubungan pencatu bagi sistem sistem satelit non geostasioner pada dinas bergerak satelit berdasarkan pada ketentuan ketentuan pada penggunaan dari pita ini bagi sistem sistem dinas tetap satelit non geostasioner, atau bagi kasus kasus yang diindikasikan dan .523e, tidak berdasarkan pada ketentuan ketentuan dan akan terus berdasarkan pada (kecuali dan prosedur prosedur dan ketentuan ketentuan pada wrc .523e akan terus diaplikasikan pada pita frekuensi dan hz, antara hubungan pencatu dari jaringan jaringan dinas bergerak satelit non geostasioner dan jaringan jaringan dinas tetap satelit yang informasi koordinasi appendix atau informasi modifikasinya dianggap telah diterima oleh biro pada november wrc alokasi tambahan: afghanistan, aljazair, angola, saudi arabia, bahrain, brunei darussalam, kamerun, cina, republik kongo, kosta rika, mesir, uni emirat arab, gabon, guatemala, guinea, india, republik islam iran, irak, israel, jepang, yordania, kuwait, libanon, malaysia, malirepublik demokratik rakyat korea, singapura, somalia, sudan, tanzania, chad, togotambahan penggunaan ini tidak boleh memberlakukan batasan pada rapat fluks daya dari stasiun stasiun angkasa pada dinas tetap satelit pita frekuensi dan dari stasiun stasiun angkasa pada dinas bergerak satelit pita frekuensi mana alokasi untuk dinas bergerak satelit mempunyai kategori primer pada pita terakhir ini. wrc untuk memfasilitasi koordinasi antar wilayah antara jaringan jaringan dinas bergerak satelit dan dinas tetap satelit, pembawa pembawa dinas bergerak satelit yang paling mudah dipengaruhi oleh gangguan harus sejauh mungkin ditempatkan pada bagian atas dari pita pita frekuensi dan hz. pada pita pita frekuensi dan wilayah dan pita pita frekuensi dan wilayah wilayah dan jaringan jaringan yang keduanya merupakan dinas tetap satelit dan dinas bergerak satelit dapat termasuk hubungan stasiun stasiun bumi pada titik titik yang ditentukan atau yang tidak ditentukan atau pada saat bergerak, melalui satu atau lebih satelit untuk komunikasi titik ke titik dan titik ke banyak titik. pada pita pita frekuensi dan hz, ketentuan ketentuan pada tidak berlaku dalam kaitannya dengan dinas bergerak satelit. alokasi dinas bergerak satelit dimaksudkan bagi penggunaan jaringan jaringan yang menggunakan antena antena sorotan kecil sempit dan teknologi maju lainnya pada stasiun stasiun ruang angkasa. administrasi administrasi yang mengoperasikan sistem pada dinas bergerak satelit pita frekuensi wilayah dan pita harus mengambil semua langkah langkah praktis untuk menjamin terus berlangsungnya ketersediaan pita pita frekuensi ini bagi administrasi administrasi yang mengoperasikan sistem sistem tetap dan bergerak sesuai dengan ketentuan ketentuan penggunaan pita pita frekuensi dan oleh dinas bergerak satelit wilayah dibatasi bagi jaringan jaringan satelit baik dinas tetap satelit maupun dinas bergerak satelit sebagaimana digambarkan wilayah dan alokasi dinas siaran satelit pita frekuensi harus sesuai dengan ketentuan ketentuan pada resolusi rev wrc (wrc alokasi tambahan: jepang, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas siaran dengan kategori primer. penggunaan pita frekuensi oleh dinas eksplorasi bumi satelit (pasif) dan dinas penelitian ruang angkasa (pasif) tidak boleh menimbulkan hambatan hambatan bagi dinas tetap dan bergerak, kecuali dinas bergerak penerbangan. dinas antar satelit tidak boleh meminta proteksi dari gangguan yang membahayakan dari stasiun stasiun perangkat pendeteksi permukaan pada bandara dari dinas radionavigasi. sup wrc pada pita frekuensi hz, hubungan pencatu bagi stasiun stasiun dinas siaran satelit harus memiliki prioritas bagi penggunaan lain dinas tetap satelit bumi ke angkasa). penggunaan penggunaan lain semacam itu harus memproteksi dan tidak boleh meminta proteksi dari jaringan jaringan hubungan pencatu yang ada dan masa yang akan datang bagi stasiun stasiun siaran satelit semacam itu. penggunaan pita frekuensi bumi angkasa) oleh dinas tetap satelit terbatas kepada sistem satelit geostasioner dan hubungan pencatu kepada sistem satelit non geostasioner didalam dinas bergerak satelit. penggunaan seperti itu menunjuk kepada ketetapan tetapi tidak menunjuk ketetapan kecuali yang tertera pada dan .523e dimana penggunaan frekuensi tersebut tidak menunjuk kepada ketetapan dan akan tetap menunjuk kepada prosedur pada artikel (kecuali dan serta ketetapan wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas antar satelit dibatasi pada aplikasi aplikasi satelit penelitian ruang angkasa dan eksplorasi bumi satelit, dan juga transmisi transmisi data yang berasal dari aktifitas aktifitas industri dan medis ruang angkasa. administrasi administrasi yang beroperasi stasiun stasiun bumi pada dinas eksplorasi bumi satelit atau dinas penelitian angkasa tidak boleh meminta proteksi dari stasiun stasiun dinas dinas tetap dan bergerak yang dioperasikan oleh administrasi administrasi lain. sebagai tambahan, stasiun stasiun bumi dinas eksplorasi bumi satelit atau dinas penelitian ruang angkasa harus dioperasikan berdasarkan rekomendasi itu r sa. dan itu r sa. secara berurutan. (wrc .536b jerman, arab saudi, austria, belgia, brazil, bulgaria, cina, republik korea, denmark, mesir, uni emirat arab, spanyol, estonia, finlandia, prancis, hungaria, india, republik islam iran, irlandia, israel, italia, jamahiriya arab libya, yordania, kenya, kuwait, lebanon, liechtenstein, lithuania, moldova, norwegia, oman, uganda, pakistan, filipina, polandia, portugis, republik arab suriah, republik rakyat demokratik korea, slowakia, republik ceko, rumania, inggris, singapura, swedia, swiss, tanzania, turki, vietnam dan zimbabwe, stasiun stasiun bumi yang beroperasi dinas eksplorasi bumi satelit.536c aljazair, saudi arabia, bahrain, botswana, brasil, kamerun, komoro, kuba, djibouti, mesir, uni emirat arab, estonia, finlandia, republik islam iran, israel, yordania, kenya, kuwait, lithuania, malaysia, maroko, nigeria, oman, latar, republik arab suriah, somalia, sudan, tanzania, tunisia, uruguay, zambia dan zimbabwe, stasiun stasiun bumi yang beroperasi dinas penelitian ruang angkasadinas dinas ruang angkasa dengan menggunakan satelit satelit non geostasioner yang beroperasi pada dinas inter satelit pada pita frekuensi dibebaskan dari peraturan peraturanuntuk dinas dinas tetap pita frekuensi dapat juga digunakan oleh stasiun stasiun wahana ketinggian tinggi caps) pada teritori negara negara ini. penggunaan untuk alokasi dinas tetap oleh caps negara negara atas juga lebih dibatasi bagi pengoperasian pengarahan caps ke bumi dan tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan kepada, atau meminta proteksi dari, jenis jenis lain dari sistem sistem dinas tetap atau dinas dinas dengan kategori primer yang sama. selanjutnya, pengembangan dinas dinas lainnya tidak boleh dihambat oleh has. lihat resolusi wrc (wrc alokasi tambahan: pita pita frekuensi dan juga dialokasikan bagi dinas tetap satelit (angkasa ke bumi) dengan kategori primer bagi transmisi transmisi rambu yang dimaksudkan untuk pengendalian daya arah atas. penggunaan transmisi angkasa ke bumi tidak boleh melewati daya radiasi ekivalen isotropisnya (e.i.r.p.) sebesar pada arah dari satelit satelit yang bersebelahan pada orbit satelit geostasioner. (wrc pita frekuensi dapat digunakan oleh dinas tetap satelit bumi ke angkasa) bagi ketentuan ketentuan hubungan pencatu bagi dinas siaran satelit. alokasi tambahan: pita frekuensi dialokasikan bagi dinas tetap satelit (angkasa ke bumi) pada kategori sekunder bagi transmisi transmisi rambu yang dimaksudkan untuk pengendalian daya arah atas. pada pita frekuensi hz, dinas satelit eksplorasi dibatasi bagi pemindahan data antara stasiun stasiun dan tidak digunakan untuk pengumpulan informasi melalui sensor sensor aktif atau pasif. jaringan jaringan penghubung pada non stasiun bumi dinas bergerak satelit dan jaringan jaringan stasiun bumi pada dinas tetap satelit yang beroperasi pada pita frekuensi ghz bumi ke angkasa) akan memakai kontrol daya atas (uplink yang dapat disesuaikan atau metode metode kompensasi pemutaran, seperti pada stasiun pemancar bumi akan dilakukan pada tingkat daya yang sesuai dengan kemampuan jalur yang akan mengurangi interferensi antar dua jaringan tersebut. metode metode ini akan diberlakukan pada jaringan jaringan yang memerlukan koordinasi informasi sesuai dengan appendix yang telah terima oleh biro setelah mei dan sampai metode metode tersebut diubah pada konferensi dunia komunikasi radio. administrasi administrasi yang mengajukan informasi appendix untuk koordinasi sebelum tanggal tersebut atas dianjurkan untuk menggunakan teknik teknik tersebut untuk memperluas aplikasi. wrc alokasi tambahan: aljazair, arab saudi, bahrain, brunei darussalam, kamerun, cina, republik kongo, mesir, uni emirat arab, eritrea, ethiopia, guinea, india, republik islam iran, irak, jepang, yordania, kuwait, libanon, malaysia, mali, morocco, mauritania, nepal, pakistan, filipina, @atar, republik arab suriah, republik demokratik rakyat korea, somalia, sudan, srilanka dan chad, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas dinas tetap dan bergerak pada kategori sekunder. batasan daya yang diatur dalam dan berlaku. wrc pita frekuensi dapat digunakan bagi hubungan angkasa ke angkasa pada dinas eksplorasi bumi satelit bagi telemetri, penjejakan, dan pengendalian, dengan kategori sekunder.dinas tetap pada pita frekuensi dapat juga digunakan oleh sistem sistem yang menggunakan stasiun stasiun wahana ketinggian tinggi caps) pada arah bumi kepada caps. penggunaan pita frekuensi oleh sistem sistem yang menggunakan caps dibatasi bagi teritori negara negara yang termasuk dalam daftar atas dan tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan bagi, atau tidak boleh meminta proteksi dari, jenis jenis lain dari sistem sistem dinas tetap, sistem sistem pada dinas bergerak dan sistem sistem yang beroperasi berdasarkan lebih jauh lagi, pengembangan dinas dinas ini tidak boleh dihambat oleh caps. sistem sistem yang menggunakan caps pada pita frekuensi tidak boleh menimbulkan gangguan yang membahayakan bagi dinas radio astronomi yang memiliki kategori primer pada pita hz, dengan memperhatikan kriteria proteksi sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi itu r ra. untuk menjamin proteksi dari dinas dinas pasif satelit, tingkat rapat daya yang tidak diinginkan terhadap antenna stasiun darat caps pada pita harus dibatasi pada b(w m hz) pada saat cuaca cerah, dan dapat dinaikkan sampai dengan b(w m hz) pada saat hujan untuk mengurangi redaman karena hujan, dengan syarat bahwa pengaruh efektif pada satelit pasif tidak melebihi dampak pada kondisi langit cerah. lihat resolusi rev. wrc (wrc pada pita frekuensi batasan batasan rapat fluks daya disebutkan pada tabel harus berlaku bagi dinas penelitian ruang angkasa. kategori berbeda dari dinas: armen. lihat wrc kategori berbeda dari dinas: saudi arabia, armenia, azerbaijan, belarusian, mesir, uni emirat arab, spanyol, estonia, federasi rusia, georgia, hungaria, republik islam iran, israel, yordania, libanon, moldova, mongolia, uzbekistan, polandia, republik arab suriah, kyrgyzstan, rumania, inggris, afrika selatan, tajikistan, turkmenistan dan turki, alokasi pita frekuensi bagi dinas tetap dan bergerak, kecuali bergerak penerbangan dengan kategori primer. lihat wrc pita pita frekuensi hz, hz, hz, hz, dan tersedia bagi aplikasi aplikasi rapatan tinggi pada dinas tetap (lihat resolusi wrc )). administrasi administrasi harus memperhatikan ini saat mempertimbangkan ketentuan ketentuan regulator yang berkaitan dengan pita pita ini. karena adanya pengembangan yang potensial dari aplikasi aplikasi kerapatan tinggi pada dinas tetap satelit pita frekuensi dan (lihat b), administrasi administrasi harus memperhatikan lebih jauh lagi hambatan hambatan potensial bagi aplikasi aplikasi kerapatan tinggi pada dinas tetap sebagaimana mestinya. (wrc .547a administrasi administrasi harus mengambil tindakan praktis untuk memperkecil gangguan potensial antara stasiun stasiun pada dinas tetap dan stasiun stasiun pesawat udara pada dinas radionavigasi pada pita frekuensi hz, dengan memperhatikan kebutuhan kebutuhan operasional dari sistim sistim radar pesawat udara. wrc .547b alokasi tambahanc alokasi alternatifd alokasi alternatif, amerika serikat, pita frekuensi dialokasikan bagi dinas antar satelit dan dinas radionavigasi dengan kategori primer. wrc .547e alokasi alternatif: amerika serikat, pita frekuensi dialokasikan bagi dinas radionavigasi dengan kategori primer. wrc dalam merancang sistem sistem bagi dinas antar satelit pada pita frekuensi hz, bagi dinas radionavigasi pita hz, dan bagi dinas penelitian ruang angkasa (angkasa luas) pada pita frekuensi hz, administrasi administrasi harus mengambil tindakan tindakan yang diperlukan untuk mencegah gangguan yang membahayakan antara dinas dinas ini, dengan memperhatikan aspek aspek keselamatan dari dinas radionavigasi (lihat rekomendasi wrc alokasi tambahan: arab saudi, bahrain, bangladesh, mesir, uni emirat arab, gabon, indonesia, republik islam iran, irak, israel, jamihiriya arab libya, yordania, kuwait, libanon, malaysia, mali, maltasingapura, somalia, sudan, sri lanka, togo, tunisiwrc .549a pita frekuensi hz, pertengahan rapat fluks daya atas permukaan bumi, yang dibangkitkan oleh setiap sensor spaceborne pada dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) atau dinas penelitian angkasa (aktif), bagi setiap sudut yang lebih besar dari dari pusat pusat sorotan tidak boleh melampaui b(w m ) pada pita frekuensi ini. (wrc kategori berbeda dari dinas: armenia, azerbaijan, belarusiangkasa dialokasikan dengan kategori primer (lihat wrc .550a untuk pemakaian bersama pita frekuensi antara dinas eksplorasi bumi satelit (pasif) dan dinas tetap dan bergerak, resolusi wrc berlaku. (wrc (sup wrc .551a (sup wrc .551aa (sup wrc .551b (sup wrc .551c (sup wrc .551d (sup wrc .551e (sup wrc .551f kategori berbeda dari dinas: jepang, pita frekuensi bagi dinas bergerak dialokasikan dengan kategori primer (lihat wrc .551g (sup wrc .551h rapat fluks daya ekivalen (efd) yang dihasilkan pada pita frekuensi oleh semua stasiun stasiun sistem satelit non geostasioner pada dinas tetap satelit (angkasa ke bumi), atau padalokasi stasiun radio astronomi selama lebih dari waktu: b(w mm) pada dan b(w m3) setiap dari pita pada lokasi setiap stasiun radio astronomi yang terdaftar sebagai teleskop single dish, dan b(w m ) setiap dari pita frekuensi pada lokasi setiap stasiun radio astronomi yang terdaftar sebagai stasiun interferometri baseline nilai nilai efd harus dievaluasi dengan menggunakan metodologi yang diberikan pada rekomendasi itu r dan pola antenna panduan dan penguatan maksimum suatu antenna dinas radio astronomi yang diberikan pada rekomendasi itu r ra. dan dapat diaplikasikan seluruh bagian langit (whole sky) dan bagi sudut elevasi yang lebih tinggi dari sudut minimum yang beroperasi @min dari radioteleskop (yang nilai tetapnya harus diadopsi pada saat tidak adanya informasi yang dikodifikasikan). nilai nilai ini dapat diterapkan pada setiap stasiun radio astronomi yang: sedang beroperasi sebelum juli dan telah dimodifikasidan notifikasi appendix sebagaimana mestinya bagi stasiun angkasa yang batasannya berlaku. stasiun stasiun radio astronomi lainnya yang dikodifikasikan setelah tanggal tanggal ini memerlukan persetujuan dengan administrasi administrasi yang telah mempunyai wewenang atas stasiun stasiun angkasa. wilayah berlaku resolusi wrc batasan batasan dalam catatan kaki ini dapat dilampaui lokasi stasiun radio astronomi dari setiap negara yang administrasinya menyetujuinya. wrc rapat fluks daya pada pita frekuensi yang dihasilkan oleh setiap stasiun angkasa geostasioner dinas tetap satelit (angkasa ke bumi), atausisi dari setiap stasiun radio astronomi: b(w m9 pada dan b(w m?) setiap dari pita frekuensi setiap radio astronomi yang terdaftar sebagai teleskop single dish, dan: b(w m?) setiap dari pita frekuensi setiap stasiun radio astronomi yang terdaftar sebagai stasiun interferometri yang panjang. nilai nilai ini diaplikasikan pada setiap stasiun radio astronomi yang: sedang beroperasi sebelum juli dan telah dikodifikasikanatau notifikasi appendix yang lengkap, sebagaimana mestinya, bagi stasiun ruang angkasa yang pembatasan tersebut berlaku. stasiun stasiun radio astronomi lainnya yang dikodifikasikan setelah tanggal tanggal ini dapat meminta persetujuan dari administrasi administrasi yang memiliki wewenang atas stasiun stasiun ruang angkasa. wilayah resolusi wrc akan berlaku. batas batas catatan kaki ini dapat dilampaui pada sisi stasiun radio astronomi setiap negara yang administrasinya menyetujuinya. wrc alokasi spektrum untuk dinas tetap satelit pada pita pita frekuensi dan bagi transmisi bumi ke angkasa lebih besar dari yang ada pada pita frekuensi bagi transmisi angkasa ke bumi agar dapat mengakomodir hubungan pencatu bagi dinas siaran satelit. administrasi administrasi didesak untuk mengambil langkah langkah praktis untuk mencadangkan pita frekuensi bagi hubungan pencatu bagi dinas siaran satelit yang beroperasi pita frekuensi hz. alokasi bagi dinas tetap pada pita pita frekuensi dan dirancang bagi penggunaan oleh stasiun stasiun wahana ketinggian tinggi caps). penggunaan pita pita frekuensi dan berdasarkan pada ketentuan ketentuan pada resolusi rev. wrc (wrc pada pita pita frekuensi dan hz, stasiun stasiun pada dinas bergerak darat dapat dioperasikan asalkan tidak menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi dinas komunikasi radio mana pita pita frekuensi ini dialokasikan. (lihat wrc pada pita pita frekuensi hz, hz, hz, hz, dan hz, hubungan hubungan satelit yang menghubungkan stasiun stasiun darat pada titik tetap tertentu juga diijinkan saat digunakan bersama dengan dinas bergerak satelit atau dinas radionavigasi satelit. wrc .554a penggunaan pita pita frekuensi hz, dan oleh dinas tetap satelit (angkasa ke bumi) dibatasi bagi satelit satelit geostasioner. wrc alokasi tambahan: pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas radio astronomi dengan kategori primer. wrc .555a (sup wrc .555b rapat fluks daya pada pita frekuensi yang dihasilkan oleh setiap stasiun angkasa geostasioner pada dinas tetap satelit (angkasa ke bumi) yang beroperasi pada pita frekuensi dan tidak boleh melampaui b(w m?) setiap pita pada setiap stasiun radio astronomi. wrc pengamatan radio astronomi pada pita frekuensi hz, dan hz, dapat dilakukan berdasarkan perjanjian nasional. wrc .556a penggunaan pita pita frekuensi hz, dan oleh dinas antar satelit dibatasi bagi satelit satelit orbit satelit geostasioner. masukan rapat fluks daya tunggal semua ketinggian dari atas permukaan bumi dihasilkan oleh suatu stasiun dinas antar satelit, bagi semua kondisi dan bagi semua metode modulasi, tidak boleh melampaui b(w (m? hz)) bagi semua sudut kedatangan. wrc .556b alokasi tambahan: jepang, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas bergerak dengan kategori primer bagi penggunaan kerapatan rendah. wrc alokasi tambahan: jepang, pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas radiolokasi dengan kategori primer. wrc .557a pada pita frekuensi hz, untuk melindungi stasiun eksplorasi bumi satelit (pasif), rapat daya daya maksimum yang disalurkan oleh pemancar antena stasiun dinas tetap dibatasi sampai (w m hz). wrc pada pita pita hz, hz, hz, hz, hz, dan hz, stasiun stasiun dinas bergerak penerbangan dapat dioperasikan asalkan tidak menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi dinas antar satelit. (lihat wrc .558a penggunaan pita frekuensi oleh sistem sistem antar satelit dibatasi bagi hubungan antar satelit orbit satelit geostasioner dan bagi transmisi dari satelit non geostasioner orbit tinggi bumi kepada satelit dengan orbit rendah bumi. bagi koneksi antara satelit orbit satelit geostasioner, masukan tunggal rapat fluks daya pada ketinggian mulai dari sampai atas permukaan bumi, pada semua kondisi dan metode modulasi, tidak boleh melampaui b(w (m? hz)) pada seluruh sudut kedatangan. wrc pada pita frekuensi hz, radar radar pesawat udara dinas radiolokasi dapat dioperasikan asalkan tidak menimbulkan gangguan yang membahayakan bagi dinas antar satelit (lihat wrc .559a (sup wrc pita radar radar yang dialokasikan pada stasiun stasiun ruang angkasa dapat dioperasikan dengan kategori primer pada dinas eksplorasi bumi satelit dan pada dinas penelitian ruang angkasa. pada pita pita frekuensi hz,stasiun dinas dinas bergerak dan siaran tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan bagi stasiun stasiun dinas tetap satelit atau stasiun dinas dinas siaran satelit yang beroperasi berdasarkan keputusan dari konferensi perencanaan penetapan frekuensi yang sesuai untuk dinas siaran satelit. wrc .561a pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas amatir dan amatir satelit dengan kategori sekunder. wrc .561b jepang, penggunaan pita frekuensi hz, oleh dinas tetap satelit bumi ke angkasa) dibatasi bagi hubungan pencatu dinas siaran satelit dengan menggunakan orbit satelit geostasioner. wrc penggunaan pita frekuensi oleh dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) dan dinas penelitian ruang angkasa dibatasi bagi radar radar awan pesawat ruang angkasa. wrc .562a pita pita frekuensi dan hz, transmisi dari stasiun ruang angkasa dari dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) yang diarahkan sorotan utama dari antena radio astronomi memiliki potensi merusak bagi penerima radio astronomi. badan ruang angkasa yang mengoperasikan pemancar dan stasiun radio astronomi yang bersangkutan harus merencanakan pengoperasiannya secara bersamaan agar kejadian kejadian semacam itu dapat dicegah semaksimal mungkin. wrc .562b pada pita pita frekuensi hz, hz, dan hz, penggunaan alokasi ini dibatasi hanya bagi radio astronomi berbasis ruang angkasa. wrc .562c penggunaan pita frekuensi oleh dinas antar satelit dibatasi bagi satelit orbit geostasioner. masukan tunggal rapat fluks daya yang dihasilkan oleh stasiun dinas antar satelit, untuk segala kondisi dan metode modulasi, serta ketinggian dari sampai atas permukaan bumi dan serta seluruh posisi orbit geostasioner diduduki oleh sensor sensor pasif, tidak boleh melebihi 148d b(w (m?.m hz)) untuk semua sudut kedatangan. wrc .562d alokasi tambahan: republik korea, pita pita frekuensi hz, hz, dan juga dialokasikan bagi dinas radio astronomi dengan kategori primer sampai tahun wrc .562e alokasi bagi dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) dibatasi pada pita frekuensi hz. wrc .562f pada pita frekuensi hz, alokasi dinas eksplorasi bumi satelit (pasif) dan dinas penelitian angkasa (pasif) harus dihentikan pada januari wrc .562g tanggal mulai berlakunya alokasi untuk dinas tetap dan bergerak pada pita frekuensi adalah januari wrc .562h penggunaan pita pita frekuensi dan oleh dinas antar satelit dibatasi untuk satelit satelit orbit geostasioner. masukan tunggal rapat daya oleh stasiun dinas antar satelit bagi seluruh kondisi dan metode modulasi, serta ketinggian dari sampai atas permukaan bumi dan pada seluruh posisi orbit geostasioner yang diduduki oleh sensor sensor pasif, tidak boleh melampaui b(w (m?.m hz)) untuk semua sudut kedatangan. wrc (sup wrc .563a pita pita frekuensi hz, hz, dan hz, penginderaan atmosfer berbasis tanah dilakukan untuk mengawasi lingkungan atmosfer. wrc .563b pita frekuensi juga dialokasikan bagi dinas eksplorasi bumi satelit (aktif) dan dinas penelitian ruang angkasa (aktif) hanya bagi radar radar awan pesawat ruang angkasa. wrc (sup wrc frekuensi pita frekuensi dapat digunakan oleh administrasi administrasi bagi experimental dengan, dan pengembangan dari berbagai dinas aktif dan pasif. pada pita ini suatu kebutuhan telah diidentifikasikan bagi pengukuran garis spektral berikut bagi dinas dinas pasif: dinas radio astronomi: hz, hz, hz, hz, hz, hz, dan hz: dinas eksplorasi bumi satelit (pasif) dan dinas penelitian ruang angkasa (pasif): hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, dan hz. penelitian mendatang wilayah belum memanfaatkan secara luas ini dapat melibatkan garis garis spektral tambahan dan pita pita selanjutnya yang diminati untuk dinas yang bersifat pasif. administrasi administrasi diminta segera untuk melakukan semua langkah mungkin untuk memproteksi dinas dinas pasif dari gangguan yang membahayakan sampai dengan tanggal saat tabel lokasi ditentukan pada pita pita frekuensi tersebut atas. wrc catatan kaki indonesia pita frekuensi hz, dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan radio siaran analog amplitudo modulation). pita pita frekuensi hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, dan hz, dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan radio siaran high frekuensi hf) short wave sw). pita frekuensi dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran analog very high frequency vhf). pita frekuensi dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan radio siaran analog frequency modulation fm). pita frekuensi dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran analog vhf. pita frekuensi ini direncanakan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran terestrial masa datang. pita pita frekuensi yang berpasangan dengan dan berpasangan dengan dialokasikan untuk keperluan akses radio warung telepon perintis dan kewajiban pelayanan universal universal service obligation uso). ins7 pitahz, dan dialokasikan untuk sistem komunikasi radio konvensional yaitu komunikasi dari titik titik (point point) dan komunikasi bergerak darat (land mobile) pita pita frekuensi berpasangan dengan hz, berpasangan dengan hz,alokasi pita frekuensi danhz, dan ditetapkan untuk keperluan khusus institusi pemerintah. hasil wrc pita frekuensi tersebut telah dialokasikan sebagai salah satu pita international mobile telecommunication imt). pita frekuensi (kanal dialokasikan untuk penyelenggaraan televisi siaran analog uhf. penggunaan pita frekuensi akan dikaji lebih lanjut untuk mendorong pemanfaatan spektrum frekuensi secara optimal bagi keperluan layanan penyiaran digital, layanan telekomunikasi dan layanan lainnya (konvergensi) masa mendatang. penyelenggaraan penyiaran digital direncanakan untuk penerimaan siaran tetap berbasis dvb t, penerimaan siaran bergerak, siaran digital dengan kualitas tinggi (ndtv).dengan mobilitas terbatas fixed wireless acces fwa)ins17dan hz, dialokasikan untuk penyelenggaraan komunikasi satelit bergerakfrekuensipita frekuensi hz, dan merupakan core band imt dan dialokasikan untuk penyelenggaraan telekomunikasi bergerak seluler. pita frekuensi dan dialokasikan untuk penyelenggaraan komunikasi satelit bergerak imtggunaan wireless lan, wifi, akses internet dengan pemberlakuan izin kelas. pada pita frekuensi dan dialokasikan untuk penyelenggaraan pita lebar nirkabel wireless broadband). sedangkan pita frekuensi dialokasikan untuk penyelenggaraan satelit siaran broadcasting satellite service bss). penggunaan pita frekuensi akan dikaji lebih lanjut dengan pertimbangan mendorong pemanfaatan spektrum frekuensi secara optimal bagi keperluan layanan telekomunikasi dan layanan lainnya (konvergensi) masa mendatang. ins27 pita frekuensiextended bandband. pita pita frekuensi hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, hz, dan dialokasikan untuk penggunaan frekuensi gelombang mikro (microwave link). pita frekuensi dialokasikan untuk penyelenggaraan pita lebar nirkabel wireless broadband). alokasi pita frekuensi dan (uplink), (downlink) dan (uplink), (downlink) dan (uplink), (downlink) dan (uplink) dialokasikan untuk penyelenggaraan komunikasi satelit tetap fixed satellite service fss) band. menteri komunikasi dan informatika ttd mohammad nuh
f0. fpiyesuaian terhadap&n jasa interkoneksi internet network acces poinispketentuan angka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut tugas dan fungsi kelompok pimpinan pelaksana koordinator id sirip adalah sebagai berikut: melakukan sosialisasi dengan pihak terkait baik dalam negeri maupun luar negeri.. berkoordinasi dengan pihak pihak terkait dalam maupun luar negeri didalam menjalankan tugas pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. melakukan penyusunan dan kajian berkaitan dengan pengembangan sistem dan organisasi id sirip. mengoperasikan, memelihara dan mengembangkan sistem database sistem id sirip. menyusun katalog katalog dan silabus yang berkaitan dengan proses pengamanan pemanfaatan jaringan.protokol internet.protokol internet.protokol internet. bertanggungjawab sebagai koordinator atas operasional lembaga id sirip. melaporkan hasil kegiatan kepada direktur jenderalenyelenggaraan pos dan informatika yang besarannya ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal sesuai: desempa salinan kesetiap pengoperasian teknologi yang menggunakan pita frekuensi radio untuk layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) berbasis netral teknologi wajib melakukan koordinasi antarpengguna pita frekuensi radio guna menjaga kualitas layanan dan mitigasi gangguan yang merugikan (harmful interferenguard band adalah rentang (range) pita frekuensi untuk keperluan mitigasi frekuensizona layanan pita lebar nirkabelpengguna pita frekuensi radio adalah penyelenggarawajib: memenuhi batasan emisi spektrum (spectrum emission mask) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, melakukan koordinasi dengan pengguna pita frekuensi radio lainnya. koordinasi dengan pengguna pita frekuensi radio lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan tujuan untuk: efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio, menjaga kualitas layanan, dan cc. mitigasi gangguan yang merugikan (harmful interference mitigation). bab pemberlakuan sinkronisasi layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) pada pita frekuensi radio diselenggarakan dengan menggunakan teknologi sesuai ketentuan teknis yang diatur dalam:nomadic, ataulainnya. bab iii mekanisme koordinasi mekanisme koordinasi dalam penggunaan pita frekuensi radio dilakukan untuk: kondisi2345sama, dan atau kondisi6berbedasinkronisasi transmisi data yaitu dalam bentuk pengaturanmekanisme pengaturan frekuensi tengah (center frequency) dari kanal kanal frekuensi radio yang digunakan, dalam rangka menyediakan guard band paling sedikit hz, dengan ketentuan:, dan. dalam hal terdapat teknologi filter yang memungkinkan penyediaan guard band lebih sedikit dari hz, maka penggunaan guard band dimaksud diperbolehkan sepanjang terdapat kesepakatan antara kedua pengguna pita frekuensi radio terkait. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan kepada direktur jenderal untuk mendapatkan persetujuanlakukan proses sinkronisasi transmisi data, paling sedikit dalam radius jarak sebagaimana dimaksud pada yang meliputi pengaturan:saling berkoordinasi untuk mencari teknik rekayasa jaringan (network engineering) yang dapat mengurangi potensi terjadinya gangguan yang merugikan (harmful interferencedalam rangka menyediakan guard band sebagaimana dimaksud dalamdapat menggunakan kanonisasi dengan frekuensi tengah (center frequency) selain yang telah dipersyaratkan dalam. hasil koordinasi dalam penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam dan wajib dilaporkan kepada direktur jenderal. pengguna pita frekuensi radio dapat mengajukan permohonan mediasi kepada direktur jenderal apabila mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam atau tidak dapat dilaksanakan karena tidak tercapainya kesepakatan antara para pengguna pita frekuensi radio terkait, atau telah dilaksanakan namun masih terjadi gangguan yang merugikan (harmful interference)me oran animasi dan informatika piala biro hukum, ku) $$ pan tok sik anta ekp anta t d silo hartono nan
salinan (umrepublik indonesia nomor tahun tentang organisasi dan tata kerjdirian sekolah tinggi multi media dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau vokasi bidang komunikasi dan informatika, perlu membentuk organisasi dan tata kerja sekolah tinggi multi meddirian sekolah tinggi multi media,tentang penataan organisasi dan tata kerja sekolah tinggi multi media yogyakarta, memutuskan: menetapkan peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia tentang organisasi dan tata kerja sekolah tinggi multi media. bab kedudukan, tugas, dan fungsi sekolah tinggi multi media yang selanjutnya disingkat stem merupakan perguruan tinggi lingkungan kementerian komunikasi dan informatika, yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri komunikasi dan informatika. stemmenteri komunikasi dan informatika melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada kepada kepala badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia. stem sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang ketua. stem mempunyai tugassarjana dan diplomcj . pelaksanaan kegiatan penunjang akademik. bab susunan organisasi bagian pertama umum susunan organisasi stem terdiri atas: ketua, pembantu ketua,, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pusat penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran, unit penunjang akademik, dan il. kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi stemgian kedua ketua dan pembantu ketua ketua sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memimpin stem. . ketua sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh (tiga) pembantu ketua yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada ketua. pembantu ketua yang selanjutnya disebut paket sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pembantu ketua bidang akademik yang selanjutnya disebut paket pembantu ketua bidang administrasi umum yang selanjutnya disebut paket ii, dan pembantu ketua bidang kemahasiswaan yang selanjutnya disebut paket iiiaketpembinaan dan pelayanan non akademik kemahasiswaandan pengelolaan alumn. ketentuan lebih lanjut mengenai senat stem sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam statuta stem. bagian . bagian keempat dewan penyantun dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam huruf menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta stem. ketentuan lebih lanjut mengenai dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam statuta stemstemlebih lanjut dalam statuta stemakademik dan kemahasiswaan sehari hari dibina oleh paket dalam hal pendidikan dan pengajaran, administrasi akademik, kerjasama dan humas, serta oleh paket iii dalam hal non dalampelaksanaan pelayanan non terdiri atas: subbagian pendidikan dan pengajaran, subbagian administrasi akademik, subbagian kemahasiswaan dan alumni, dan subbagian kerja sama dan hubungan masyarakat. subbagian pendidikanya pengajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi pendidikan dan pengajaran. subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasipemberian dukungan administrasi kemahasiswaan dan pengelolaan alumni. subbagian kerja samaran hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kerja sama dibidang pendidikan dan pelaksanaan hubungan masyarakatumum sehari hari dibina oleh paket ii. . bagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalamdan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan. bagian administrasi umum terdiri atas: subbagian program dan pelaporan, subbagian kepegawaian, subbagian keuangan, dan subbagian tata usaha dan perlengkapan. subbagian program dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran pendidikan sertapenyusunan pelaporkeuangan. subbagian tata usaha dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan perlengkapmenyelenggarakan pendidikan akademik sarjana dan atau pendidikan vokasi bidang komunikasi dan informatika. jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan yang bertanggung jawab kepada ketua stem. dalam . dalam melaksanakan tugas, ketua jurusan dibantu oleh sekretaris jurusan. jurusan pada stem terdiri atas: jurusan komunikasi dan informasi publik, jurusan penyiaran, dan jurusan animasi dan desain teknologi permainan. jurusan komunikasi dan informasi publik mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik bidang komunikasi dan informasi publik. jurusan komunikasi dan informasi publik sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan program studi sarjana manajemen informasi komunikasi. jurusan penyiaran mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi bidang penyiaran. jurusan penyiaran sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: program studi diploma manajemen produksi siaran, program studi diploma manajemen produksi pemberitaan,dan program studi diploma manajemen teknik studio produksi. (1l) jurusan animasi dan desain teknologi permainan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi bidang animasi dan desain teknologi permainan. jurusan animasi dan desain teknologi permainan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: program studi diploma animasi, dan program studi diploma desain teknologi permaitugas akademik stem yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehari hari dibina oleh paket pusat. egiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakatsebagaimana dimaksud dalam (l) huruf merupakan unsur penjaminan mutu stem yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. pusat penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran sehari hari dibina oleh paket dalam melaksanakan tugas, kepala pusat penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran dibantu oleh sekretaris pusat. pusat penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan pembelajaran. bagian kesebelas unit penunjang akademik unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unsur penunjang akademik yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan lingkungan stem yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala. unit penunjang akademiksehari hari dibina oleh paket unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam. . unit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memberikan serta mengembangkan sistem layanan data dan informasi serta sistem komunikasi untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. unit perpustakaan dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan dankegiatan dan fasilitas laboratorium. unit studio dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan pengelolaan kegiatan dan fasilitas studio dan pemancarserta pengelolaan radio dan televisi kampus. bab iii tata kerja dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompokjabatan fungsional lingkungan stemstem serta dengan instansi luar stemorganispenelitian dan pengembangan sumber daya kementerian komunikasi dan informatikaketeselonisasi ketua stem merupakan jabatan struktural eselon.a. kepala bagian pada stem merupakan jabatan struktural eselon iil.a. kepala subbagian pada stem merupakan jabatan struktural eselon iv.a. bab pengangkatan dan pemberhentianpaket diangkat dan diberhentikan oleh ketua stem. kepala pusat, ketua jurusan, kepala unit penunjang akademik diangkat dan diberhentikan oleh ketua stem. masa jabatan ketua dan paket adalah (empat) tahun. ketua dan pakebab . bab lokasi stem sebagaimana dimaksud dalam berlokasi yogyakarta. bab vii pendanaanlain sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab viii ketentuan peralihan semua aset dan sumber daya manusia stem yang selama ini diselenggarakan oleh pendidikan dan latihan ahli multi media menjadi aset dan sumber daya manusia stem. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkungan pendidikan dan latihan ahli multi media tetap melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan dan latihan ahli multi media sampai dengan diatur kembali berdasarkan peraturan menteri ini. bab . bab ketentuan penutup perubahan organisasi dan tata kerja stem menurutek animasi dan informatika ala biro hukum, 3n pes anang dy susilo hartono ali nolah tinggi multi media struktur organisasi sekolah tinggi multimedia paket paket paket iii penyantun bidang bidang bidang akademik administrasi kemahasiswaan umum satuan pengawas bagian bagian administrasi administrasi akademik umum kemahasiswaan subbagian subbagian pendidikan& program pengajaran pelaporan subbagian subbagian administrasi kepegawaian akademik subbagian subbagian kemahasiswaan keuangan alumni subbagian subbagian kerja sama tata usaha& humas perlengkapan pusat pusat penelitian penjaminan pengabdian jurusan mutu& kepada pengembangan masyarakat pembelajaran kelompok jabatan fungsional tte ttt itt trt unit penunjang akademik
vya weluatan perananuntuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun mekanisme partisipasimemutuskan:partisipasi publik adalah bentuk peran serta publik secara langsung, tidak langsung, maupun daring. kanal partisipasi publik adalah kegiatan dan atau sarana dan prasarana untuk mewadahi partisipasi publik. partisipan adalah publik yang berpartisipasi dalam partisipasi publik. program kerja kementerian komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut program kerja adalah rencana kegiatan dari kementerian komunikasi dan informatika yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan serta menjadi panduan dalam menjalankan rutinitas kementerian komunikasi dan informatikkomunikasi dan informatika yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program kerja. parti adalah sistem informasi manajemen yang disediakan sebagai sarana melakukan transparansi dan akuntabilitas secara daring terkait partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi program kerja. ruang lingkup dalam peraturan menteri ini meliputi: partisipan, kanal partisipasi publik, dan satuan kerja, mekanisme partisipasi publik, dan pembinaan. tujuan ditetapkannya peraturan menteri ini, antara lain: mewujudkan keterlibatan publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi program kerja, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan cc. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. bab iii partisipan, kanal partisipasi, satuan kerja partisipan dalam pelaksanaan partisipasi publik terdiri atas: perseorangan, pelaku usaha, cc. organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kelembagaan lain yang ada masyarakat, pemerintahan daerah, dan atau kementerian atau lembaga negara. partisipan sebagaimana dimaksud dalam dapat berpartisipasipartisipasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: memberikan masukan, memberikan usulan, cc. memberikan penilaian, melakukan pengaduan, memberikan informasi, dan atau memberikan rekomendasi. untuk dapat berpartisipasi, partisipan harus memenuhi persyaratan: menyebutkan dan atau menyertakan data diri, memberikan informasi secara benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, cc. menghormati hak pihak lain dalam memberikan partisipasi, dan mengikuti prosedur dan aturan dalam memberikan partisipasi. bagian kedua kanal partisipasi publik dalam memberikan partisipasi publik, partisipan menggunakan kanal partisipasi publik yang dapat dilakukan secara: langsung, tidak langsung, dan atau daring kanal partisipasi publik secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara tatap muka dengan satuan kerja berdasarkan undangan atau permintaan dari satuan kerja dalam bentuk kegiatan atau penyediaan sarana dan prasarana antara lain: rapat seminar konferensi diskusi kelompok terarah (focus group discussion), wawancara tanya jawab secara langsung, survei atau kuesioner secara langsung, panggilan suara atau panggilan video secara langsung, dan atau kanal partisipasi publik secara langsung lainnya. kanal partisipasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui perantara tidak melalui tatap muka dengan satuan kerja baik berdasarkan undangan atau permintaan atau terbuka untuk umum dalam bentuk kegiatan atau penyediaan sarana dan prasarana antara lain: penerimaan surat laporan nota dinas, penerimaan makalah artikel jurnal, penerimaan surat elektronik famili, penyebaran kuesioner, survei, atau jajak pendapat melalui pihak ketiga, dan atau kanal partisipasi publik secara tidak langsung lainnya. kanal partisipasi publik secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui parti. untuk dapat melakukan partisipasi publik secara daring sebagaimana dimaksud pada partisipan harus memberikan identitas antara lain: keanggotaan media sosial, dan atau nama dan akun surat elektronik yang dimiliki. sekretariat jenderal menyediakan parti untuk menduku. satuan kerja wajib menggunakan parti, parti memiliki fitur paling sedikit: daftar rencana program kerja tahun berikutnya, daftar program kerja tahun berjalan, deskripsi, target, person charge pic), dan pagu program kerja tahun berjalan, dokumentasi proses pelaksanaan partisipasi publik dalam perencanaan program dan anggaran tahun berikutnya, dokumentasi perkembangan (progress) kegiatan dan partisipasi publik dalam pelaksanaan program kerja tahun berjalan, hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja anggaran tahun berjalan, kanal partisipasi publik secara daring, dan pusat kontak atau pusat informasi. parti dikembangkan dan dipelihara oleh pusat data dan sarana informatika kementerian komunikasi dan informatika. parti dikelola oleh biro perencanaan. dalam mengembangkan dan memelihara parti, pusat data dan sarana informatika memiliki kewajiban untuk: memimpin perencanaan parti, melakukan pembangunan dan pengembangan parti, cc. membuat panduan penggunaan parti, melakukan pelatihan penggunaan parti, melakukan pendampingan atau asistensi penggunaan parti, melakukan pemeliharaan parti, melakukan pengamanan parti, dan meningkatkan performa parti. bagian ketiga satuan kerja satuan kerjdan, inspektorat jenderal, dan unit pelaksana teknis. satuan kerja berwenang menentukan program kerja yang akan dilakukan partisipasi publik. program kerja sebagaimana dimaksud pada yaitu program kerja yang memiliki kriteria sebagai berikut: memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat dan atau pelaku usaha, merupakan layanan publik, dan atau cc. merupakan program prioritas kementerian komunikasi dan informatika. satuan kerja berwenang menentukan partisipan atas partisipasi publik terhadap program kerja sebagaimana dimaksud dalam dalam menentukan partisipan sebagaimana dimaksud pada satuan kerja mengacu pada kriteria antara lain: tujuan dilaksanakannya partisipasi publik terhadap tiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi program kerja, antara lain: sasaran, manfaat, dan waktu, relevansi, substansi, dan karakteristik program kerja, pihak yang terkena dampak, pihak yang tidak terkena dampak namun berkepentingan, dan pihak yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan atau pemantauan dan evaluasi program kerja. berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada satuan kerja menentukan prioritas partisipan dan prioritas usulan dari partisipan. satuan kerja memiliki kewajiban sebagai berikut: melibatkan publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi program kerja, melakukan keterbukaan data dan informasi, memberikan layanan prima, melakukan analisa dan evaluasi terhadap hasil partisipasi, dan menaati prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan. kewajiban melibatkan publik sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui kanal partisipasi publik yang telah ditetapkan oleh biro perencanaan dan dikelola oleh satuan kerja kewajiban melakukan keterbukaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sepanjang data tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bab iii mekanisme partisipasi publik bagian kesatu perencanaan program kerja dalam melakukan perencanaan program kerja, biro perencanaan bersama dengan sekretariat direktorat jenderal badan inspektorat wajib melaksanakan partisipasi publik melalui kanal partisipasi publik secara langsung, tidak langsung, dan atau daring untuk menyusun rencana awal program kerja. dalam menyusun rencana awal program kerja sebagaimana dimaksud pada partisipan dapat memberikan usulan berupa program kerja baru. usulan program kerja baru sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan secara daring melalui parti. jangka waktu partisipasi publik dalam penyusunan rencana awal program kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh biro perencanaan. terhadap usulan usulan program kerja terpilih dalam rencana awal program kerja, pusat informasi dan hubungan masyarakat mengunggah rencana program kerja melalui parti. biro perencanaan membuka kanal partisipasi publik terhadap rencana program kerja terpilih sebagaimana dimaksud pada secara langsung, tidak langsung, dan atau daring. partisipan dapat memberikan masukan terhadap rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada dalam hal menggunakan kanal partisipasi publik secara langsung, biro perencanaan mengelola pelaksanaan partisipasi publik terhadap partisipan terpilih. dalam hal menggunakan kanal partisipasi publik secara tidak langsung dan daring, biro perencanaan merespon, menghimpun, dan mendokumentasikan masukan dari partisipan. jangka waktu partisipasi publik dalam penyusunan rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh biro perencanaan bagian kedua pelaksanaan program kerja terhadap program kerja yang telah disahkan secara definitif, biro perencanaan mempublikasikan program kerja terpilih melalui parti. publikasi program kerja terpilih sebagaimana dimaksud pada memuat data dan informasi sekurang kurangnya: deskripsi, target dalam satu tahun, person charge pic), pagu, dan dokumen rencana kerja. satuan kerja mengelola partisipasi publik secara langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan program kerja. partisipan dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan program kerja melalui kanal partisipasi publik secara daring. satuan kerja menunjuk administrator untuk mengumpulkan dan mengelola materi, data, dan informasi terkait dengan pelaksanaan program kerja termasuk masukan dari partisipasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada parti. administrator mengunggah setiap materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud pada atas persetujuan biro perencanaan. biro perencanaan merespon setiap masukan partisipasi publik melalui daring sebagaimana dimaksud pada setelah berkoordinasi dengan satuan kerja terkait untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. bagian ketiga pemantauan dan evaluasi program kerja biro perencanaan mempublikasikan capaian pelaksanaan program kerja melalui parti. partisipan dapat memberikan masukan terhadap capaian pelaksanaan program kerja melalui kanal partisipasi.pemantauan pelaksanaan program kerja setiap bulan. satuan kerja wajib menindaklanjuti hasil pemantauan sebagaimana dimaksud padaevaluasi program kerja setiap tiga bulan. satuan kerja wajib menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada bab pembinaan sekretariat jenderal melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan partisipasi publik. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan kepada satuan kerja berupa: pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, asistensi, evaluasi, dan atau bentuk pendampingan lainnya inspektorat jenderal melakukan pengawasan atas pelaksanaan partisipasi publikala biro hukum, kena lota bertiang sari eri wan
tree, ttl rmak menteri komunikasi dan informatika peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor:teri komunikasi dan informatika, menimbang bahwadibentuk kabinet indonesia bersatu:umum, bahwa sehubungan dengan huruf dan huruf perlu ditetapkan penyesuaian kata sebutan pada keputusan dan atau peraturan menteri perhubungan yang mengatur substansi khusus bidang pos dan telekomunikasi dengan peraturan menteri komunikasi dan informatika, mengingatperaturan presiden nomor tahun peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor pm. p m.kominfo tentang susunansuaian kata sebutan padyesuaikjadi sebagai berikut menteri perhubungan dibaca menjadi menteri komunikasi dan informatika, departemen perhubungan dibaca menjadi departemen komunikasi dan informatika hal hal yang memerlukan pengaturan teknis ditetapkan lebih lanjut oleh direktur jenderal pos dan telekomunikasi. dengan berlakunya peraturan ini, semua peraturan perundang undangan yang lebih rendahkomunikasi dan informatikahari tuan seit sofyan balikkepala bappenas: menteri negara pendayagunaan aparatur negara, menteri sekretaris negara: menteri dalam negeri: para menteri bidang perekonomian, menteri pertahanan: para pejabat eselon lingkungan departemen komunikasi dan informatika.
in isa swa jaringan, bahwa untuk menjamin kepastian dan transparansi dalam penyediaan layanan sewa jaringan, perlu menetapkan peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang sewa jaring. m. kominfo tentang interkoneksi, peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor per : peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor per kominfo tentang tata cara penetapan tarif perubahan jasa telepon dasar melalui jaringan bergerak selular. memutuskan menetapkan: peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang sewa jaringan. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: sewa jaringan adalah penyediaan jaringan transmisi terestrial untuk komunikasi elektronik yang menghubungkan (dua) titik terminasi antar point presence pop) secara permanen untuk digunakan secara eksklusif dengan kapasitas kanal transmisi yang simetris, titik terminasi adalah titik atau lokasi batas penyediaan kanal transmisi dalam penyediaan sewa jaringan: pop adalah point presence yaitu suatu titik pembebanan lokal dari penyediaan sirkuit sewa yang ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi penyedia sewa jaringan: layanan sewa jaringan adalah layanan sewa jaringan yang disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi berdasarkan kapasitas, jenis pengguna dan jarak tertentu, tarif sewa jaringan adalah sejumlah biaya yang dibebankan kepada pengguna akibat penggunaan layanan sewa jaringan yang disediakan oleh penyelenggara dan dipungut suatu periode sesuai dengan perjanjian yang disepakati, penyelenggara dominan adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyediakan layanan sewa jaringanlayanan sewa jaringan, penyelenggara adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyediakan layanan sewa jaringan: jarak adalah jarak udara antara (dua) titik pembebanan: jaringan akses pelanggan adalah jaringan yang menghubungkan pop dengan titik terminasi pelanggan atau terminal pelanggan. perangkat akses adalah sejumlah perangkat telekomunikasi yang berfungsi sebagai sarana untuk akses dari pelanggan titik terminasi shortest distance charging center sdcc) dari pop terdekat, gerbang internasional adalah titik batas layanan sewa jaringan domestik dan layanan sewa jaringan internasionalinterkoneksi, tarif diskriminatif adalah penyelenggara menawarkan tarif yang berbeda kepada calon pelanggan untuk penggunaan layanan sejenis dengan tingkat kualitas layanan, dan persyaratan yang sama:penyediaan layanan sewa jaringan bagian pertama bentuk penyediaan layanan sewa jaringan penyelenggara dapat menyediakan layanan sewa jaringan dalam bentuk point to point, atau endtoend. bentuk layanan sewa jaringan point to pointort atau interface penyelenggara. bentuk layanan sewa jaringan end enderangkat pelanggan. dalam hal penyelenggara menyediakan bentuk layanan sewa jaringan end end sebagaimana dimaksud pada maka penyelenggara harus menyediakan jaringan akses pelanggan. penyelenggara dapat menyediakan aplikasi tambahan. aplikasi tambahan sebagaimana dimaksud pada merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk optimalisasi kemampuan sewa jaringan. dalam hal aplikasi tambahan sebagaimana dimaksud pada diminta oleh pelanggan, maka harus disediakan secara adil dan transparan. bagian kedua non diskriminasi penyelenggara dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan jenis layanan dan atau besaran tarif sewa jaringan. diskriminasi dalam penyediaan jenis layanan dan atau besaran tarif sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada termasuk dan tidak terbatas pada antrian, prosedur dan waktu penyediaan layanan sewa jaringan, besaran tarif dan pola diskon layanan sewa jaringan, cc. kualitas layanan sewa jaringan, kontrak penyediaan layanan sewa jaringan, jenis pengguna layanan sewa jaringan, penyediaan aplikasi tambahan. bab iii jenis layanan sewa jaringan jenis layanan sewa jaringan terdiri dari: layanan sewa jaringan lokal, layanan sewa jaringan jarak jauh, dan atau layanan sewa jaringan internasional. layanan sewa jaringan lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penyediaan layanan sewa jaringan dalam bentuk layanan dengan radius bawah km. penyelenggara dapat membagi layanan sewa jaringan lokal sebagaimana dimaksud pada dalam beberapa satuan jarak dan kapasitas sewa jaringan lokal. layanan sewa jaringan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penyediaan layanan sewa jaringan dengan radius atas km. penyelenggara dapat membagi layanan sewa jaringan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada dalam beberapa satuan jarak dan kapasitas sewa jaringan jarak jauh. layanan sewa jaringan internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penyediaan layanan sewa jaringan dari gerbang internasional luar negeri. penyelenggara dapat membagi jarak layanan sewa jaringan internasional sebagaimana dimaksud pada dalam beberapa satuan jarak dan kapasitas sewa jaringan internasional. penyelenggara wajib menetapkan jenis layanan sewa jaringan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan jarak, kapasitas, dan jenis pengguna. bab struktur tarif sewa jaringan struktur tarif sewa jaringan terdiri atas biaya akses pelanggan: biaya aktivasi, dan atau cc. biaya pemakaian. biaya akses pelanggan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk penyediaan akses kepada pelanggan yang besarnya ditentukan oleh penyelenggara. biaya aktivasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk mengaktifkan akses sambungan layanan sewa jaringan yang besarnya ditentukan oleh penyelenggara. biaya pemakaian sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan biaya yang dibebankan kepada pelanggan atas pemakaian layanan sewa jaringan yang dihitung berdasarkan waktu pemakaian. bab formula tarif sewa jaringan penyelenggara menetapkan besaran tarif sewa jaringan dengan struktur tarif sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan formula perhitungan tarif sewa jaringan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. formula perhitungan tarif sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan long run increment cost plus ricpada huruf dalam menggunakan formula perhitungan tarif sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada setiap penyelenggara yang menyediakan layanan sewa jaringan wajib berpedoman pada panduan perhitungan tarif sewa jaringjaringan sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan menteri ini. penyelenggara dalam menghitung besaran biaya akses pelanggan dan besaran biaya aktivasi sebagaimana dimaksud dalam huruf danpenyelenggara dalam pembukaannya dan merupakan biaya maksimum. bab tatacara penetapan besaran tarif sewa jaringan setiap penyelenggara wajib menyampaikan usulan jenis layanan sewa jaringan, besaran tarif sewa jaringan dan seluruh data perhitungan yang digunakan dalam perhitungan besaran tarif sewa jaringan kepada arti paling lama dalam jangka waktu (enam puluh) hari kerja sebelum diimplementasikan. data perhitungan besaran tarif sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya terdiri dari: perhitungan perkiraan (forecast) data permintaan dan kapasitas: model jaringan, tabel (spreadsheet) perhitungan: dan biaya penyediaan akses pelanggan dan pengaktivasian yang disertai bukti yang sah. usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada disampaikan sesuai dengan ketentuan dalam danwajib dievaluasi arti.untuk penyelenggara dominan wajib mendapat persetujuan arti. dalam melakukan evaluasi usulan layanan sewa jaringan dan perhitungan tarif sewa jaringan arti dapat melakukan konsultansi publik, meminta pendapat ahli dan dibantu oleh tenaga ahli. arti wajib memberikan persetujuan atau penolakan terhadappada paling lama dalam jangka waktu (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan jenis layanan dan besaran tarifbesaran tarif sewa jaringan dianggap disetujui dan penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat mempublikasikannya. dalam hal usulan jenis layanan sewa jaringan dan atau perhitungan besaran tarif sewa jaringan ditolak oleh arti, penyelenggara wajib memperbaiki usulan jenis layanan sewa jaringan dan atau perhitungan besaran tarif sewa jaringan dan menyerahkan kembali kepada arti paling lama (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penolakan dari arti. persetujuan atau penolakan oleh arti terhadap usulan jenis layanan sewa jaringan dan atau perhitungan besaran tarif sewa jaringan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada diberikan paling lama (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan jenis layanan dan atau perhitungan besaran tarif sewa jaringan. dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada ditolak oleh arti, maka arti menetapkan data perhitungan besaran tarif sewa jaringan penyelenggara dimaksud paling lama (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan perhitungan besaran tarif sewa jaringan hasil perbaikanatau perhitungan besaran tarif sewa jaringan dianggap disetujui dan dapat dipublikasikan oleh penyelenggara. arti melakukan evaluasi dan menetapkan penyelenggara dominan setiap tahun. penetapan penyelenggara dominan oleh arti ditetapkan berdasarkan pendapatan usaha. tata cara penetapan penyelenggara dominan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan peraturan direktur jenderal. bab vii publikasi dan perubahan layanan sewa jaringan setiap penyelenggara wajib mempublikasikan jenis layanan sewa jaringan: besaran tarif sewa jaringan: cc. kapasitas tersedia layanan sewa jaringan: kualitas layanan sewa jaringan, dan prosedur penyediaan layanan sewa jaringan. publikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkan peraturan menteri ini. penyelenggara dominan wajib mempublikasikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya persetujuan usulan besaran tarif sewa jaringan dari arti. setiap penyelenggaraketentuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada situs internet oleh penyelenggara. apabila layanan sewa jaringan yang ditawarkan tidak termasuk jenis layanan sewa jaringan sebagaimana dimaksud dalam maka layanan sewa jaringan dimaksud wajib dicantumkan dalam usulan jenis layanan dan besaran tarif sewa jaringan. jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat disesuaikan setiap (dua) tahun. penyelenggara wajib menyampaikan usulan penyesuaian jenis layanan dan besaran tarif sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini. bab viii pelaporan setiap penyelenggara yang menyediakan layanan sewa jaringan wajib menyampaikan laporan kepada artijual: besaran tarif sewa jaringan: dan pendapatan usaha. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap (enam) bulan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran iii peraturan menteri ini. bab sanksi pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam peraturan menteri ini dikenakan sanksi denda. ketentuan denda sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan menteri tersendiri. bab ketentuan peralihan jenis layanan dan besaran tarif sewa jaringan yang berlaku saat ini, masih tetap berlaku sampai dengan (satu) bulan setelah usulan jenis layanan dan besaran tarif sewa jaringan penyelenggara dominan mendapatkan persetujuan arti. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan menteri ini maka: keputusan menteri pariwisata, pos dan telekomunikasi nomor km. pr. mpt tentang tarif jasa sirkuit langganan. keputusan menteri perhubungan nomor km. tahun tentang tarif jasa jaringan digital dpt) dalam negerikomunikasi dan informatika, tea nya dan djanuari panduan perhitungan tarif sewa jaringan daftar isi metodologi .voodoo### nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaa define si.ooooooo. woo mnannnannnennnnannanan biaya berorientasi kedepan (forward looking). jangka panjang long tum). biaya inkremental (increment cost) .oo inktemen.oo.ooooooooow wamena besarnya inker .i.ooooooooooobaaaaaaan increment jaringan tran sisi .ooo tipe biaya .ooooooo anna pengalokasian biaya umum dan overhead perusahaan . proses perhitungan tarif sewa jaringan. five l.oooooooooo oom kategori biaya.voodoo woomnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn model layanan. menanam layanan layanan berbasis trafik.oouop0 layanan sewa jaringan. layanan layanan lain.ooooccm00 peramalan permintaan dan pertumbuhannya. peramalan permintaan .oo0 margin untuk pertumbuhan. perancangan jaringan mmm asumsi schorched node .oo woo.oo woo halaman dari iii persyaratan jaringan yang optimal .ooo tahapan tahapan dalam pemodelan jaringan transmisi . menentukan geo types.cbooo www mengumpulkan input input yang diperlukan. memilih dan menentukan teknologi yang paling tepat. memodelkan arsitektur dan konfigurasi dasar jaringan. data data yang diperlukan untuk pemodelan . peramalan permintaan .oooooaa0019 teknologi jaringan tran sisi .ooo pendimensian jaringan .ooooooooc0 memodelkan infra str kutu .cbooo poomsae gala n.oooocoooooooom manek kabel.iioooooocooo voodoo woo# womnnnnnannannaannannnaa estimasi harga satuan perangkat. mengestimasikan biaya jaringan. oo. kategori biaya elemen jaringan. perhitungan biaya layanan woo roman isu su berkaitan dengan biaya oem biaya jaringan tidak langsung .ooo overhead.i.ooocoooo woman biaya tahunan (aktualisasi).ooo.o penyusutan ekonomi.ooa0 biaya modal .cbooo kita .ooooooooooonleekknnnnnnakanannnnaa penyusutan (depresiasi) dan aktualisasi. umur perangkat dan infrastr ut.ooooooo biaya non jaringan .ooommnnnn biaya modal non jaringan.tekak0 biaya operasi non jaringan.oeo perhitungan biaya investasi untuk membangun model jaringan. pengalokasian beban biaya umum dan overhead mark up). halaman dari iii melakukan perhitungan biaya setiap layanan sewajaringan. melakukan perhitungan biaya setiap layanan sewa jaringan k up nan. service loading factor .oo. ocean biaya layanan .ooooooomnnn faktor konvensi .oooooom mann anna dokumentasi model oo. perangkat lunak model perhitungan. halaman iii dari iii umum tujuan utama dari model ini adalah untuk menghitung biaya layanan sewa jaringan berdasarkan forward looking long run increment cost plus lyric#) dengan metoda bottom up. model ini menetapkan langkah langkah perhitungan biaya biaya jaringan transmisi dengan cara yang lebih terinci. metodologi metodologi perhitungan tarif yang diusulkan sebagai berikut sewa jaringan meliputi sewa jaringan yang berkapasitas kbps sampai dengan maps atas maps maps digital) struktur tarif terdiri dari biaya aktivasi (satu kali) dan biaya pemakaian (bulanan tahunan). cc. tarif hasil perhitungan merupakan tarif maksimum (ceiling price) dan besaran tarif merupakan fungsi kapasitas transmisi dan jarak tarif yang dihitung tidak termasuk pajak pajak yang berlaku ppn p ph). jaringan yang menjadi dasar perhitungan adalah jaringan yang dimiliki oleh operator. definisi dalam melakukan penyusunan model perhitungan tarif sewa jaringan dilakukan dengan menggunakan model forward looking long run increment cost plus: untuk membangun model harus berdasarkan pengertian dari komponen model dan komponen biaya yang tercantum dalam lampiran ini. biaya berorientasi kedepan (forward looking) biaya yang berorientasi depan merupakan biaya yang merepresentasikan biaya biaya yang akan diperlukan oleh operator jaringan yang sedang membangun jaringan saat ini dan yang akan datang. untuk memperoleh biaya yang berorientasi depan tersebut dilakukan dengan cara halaman dari biaya saat ini diubah sifatnya menjadi biaya yang berorientasi depan dengan melakukan pemutakhiran berdasarkan biaya ekonomi sesungguhnya dari biaya penyediaan layanan sewa jaringan, dalam pemodelan perhitungan dengan forward looking dilakukan dengan memodelkan jaringan terlebih dahulu kepada jaringan yang berorientasi depan, khususnya pertimbangan optimalisasi, biaya penyediaan suatu layanan sewa jaringan dihitung berdasarkan jumlah biaya increment yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan sewa jaringan tersebut. jangka panjang (long run) dengan menggunakan ukuran jangka panjang akan mengindikasikan pemikiran tentang waktu dimana semua input, termasuk perangkat modal, dapat berubah (bervariasi) akibat perubahan permintaan. model model biaya harus mengadaptasikan atau mengubah semua faktor input terhadap perubahan permintaan layanan layanan. definisi jangka panjang merupakan suatu periode waktu dimana semua input dapat berubah (bervariasi), tetapi teknologi produksi dasarnya tidak berubah. biaya inkremental (increment cost) biaya inkremental merupakan biaya yang timbul karena penyelenggaraan increment dari keluaran yang didefinisikan, atau kenaikan biaya penyelenggaraan layanan yang dapat dihindari bila tidak memberikan atau menghasilkan keluaran tambahan. untuk keperluan perhitungan biaya layanan sewa jaringan, increment increment ini harus didefinisikan sebagai kelompok layanan (trafik, sewa jaringan, lain lain) yang menggunakan jaringan transmisi. biaya jaringan untuk menyelenggarakan sekelompok layanan tersebut kemudian dibagi dengan total volume permintaan dalam increment (kapasitas transmisi dalam hal e1) untuk menghasilkan rata rata kenaikan biaya (ric per unit hal tersebut dijelaskan oleh gambar berikut ini halaman dari costs increment costs average increment costs fixed common costs increment volume gambar biaya increment jangka panjang increment besarnya increment biaya increment ini dapat dikelompokan dalam tiga kategori berbeda: perubahan kecil dalam volume layanan tertentu, penambahan dari keseluruhan layanan: penambahan dari keseluruhan kelompok layanan. definisi pertama dari increment ekuivalen dengan biaya marjinal (marginal cost), yaitu biaya yang berhubungan dengan perubahan satu satuan keluaran. increment jaringan transmisi biaya biaya ini merupakan keluaran yang paling penting dari model. model harus menghasilkan keluaran berupa biaya kenaikanplus bottom up. increment utama dalam increment jaringan transmisi yang didefinisikan adalah increment jaringan transmisi yang didefinisikan sebagai semua layanan (yang diregulasi dan tidak diregulasi) yang menggunakan jaringan transmisi. kenaikan biaya dari increment transmisi adalah biaya yang dihasilkan ketika menambahkan suatu jaringan transmisi ketika sudah ada jaringan akses. sama halnya, kenaikan biaya dari jaringan akses adalah biaya yang dihasilkan ketika menambahkan suatu jaringan akses ketika sudah ada jaringan transmisi dan switching (core). halaman dari increment increment potensial lainnya termasuk increment ritel untuk jaringan akses dan transmisi, increment internasional, increment untuk layanan layanan premium rate, increment untuk jaringan bergerak, dan increment untuk layanan layanan lain. tipe biaya biaya biaya ini merupakan keluaran yang paling penting dari model ini. oleh karenanya, model ini harus menghasilkan keluaran berupa biaya tambahan (increment)model lyric # . biaya dibedakan dalam tiga kategori biaya: biaya terkait langsung (directly attributable costs), biaya bersama (shared costs), dan biaya umum dan overhead (common costs). biaya terkait langsung adalah biaya yang dihasilkan sebagai akibat langsung dari penyelenggaraan suatu layanan tertentu dalam suatu increment tertentu. biaya biaya ini terbagi dalam tiga tipe. pertama, biaya biaya dari beberapa input bervariasi dengan tingkat keluaran. kedua, biaya asset aset dan operasional yang tetap (tidak berubah) berkaitan dengan tingkat keluaran. biaya bersama adalah biaya biaya dari input tersebut yang diperlukan untuk menghasilkan dua atau lebih layanan dalam increment increment yang sama, dimana tidak mungkin untuk mengidentifikasi sejauh mana suatu layanan tertentu menimbulkan biaya. contoh dari biaya bersama dalam jaringan transmisi termasuk fiber optik, perangkat transmisi dan overhead yang terkait, semua yang digunakan oleh stn, sewa jaringan dan layanan layanan lainnya. biaya umum dan overhead adalah biaya biaya dari input input tersebut yang diperlukan untuk satu atau lebih layanan dalam dua atau lebih increment, dimana tidak mungkin untuk mengidentifikasi sejauh mana suatu increment tertentu dapat menimbulkan biaya. biaya galian (teaching) merupakan contoh yang baik mengenai perbedaan antara biaya bersama dan biaya umum. biaya biaya galian khusus untuk jaringan akses umumnya merupakan biaya bersama sebab galian bisa halaman dari digunakan oleh dua atau lebih layanan. namun demikian, beberapa galian akan digunakan oleh kedua jaringan akses dan jaringan transmisi. dalam hal hal ini, biayanya merupakan biaya umum. contoh lain dari biaya umum adalah overhead perusahaan. biaya umum dapat merupakan baik biaya umum tetap atau biaya gabungan. gambar hubungan antara biaya langsung, biaya bersama dan biaya umum biaya biaya jaringan menghitung biaya dari input input yang diperlukan agar jaringan dapat beroperasi. biaya biaya ini dapat dibagi dalam biaya jaringan langsung dan biaya jaringan tidak langsung. biaya jaringan langsung didefinisikan sebagai biaya dimana level input, dan akibatnya biaya, bergantung pada faktor faktor luar dari jaringan, seperti tingkat permintaan. sebagai contoh, jumlah line cards, dan akibatnya total biaya, akan bergantung pada jumlah pelanggan. sebaliknya, biaya jaringan tidak langsung, adalah biaya dimana level input, dan akibatnya biaya tergantung pada pilihan yang dibuat yang menyangkut input input lainnya, dan oleh karena itu hanya bergantung pada secara tidak langsung faktor faktor eksternal seperti tingkat permintaan. sebagai contoh, rak, sebab jumlah dan ukuran dari rak yang diperlukan akan tergantung pada pilihan yang dibuat menyangkut ports dan line cards. tipe biaya jaringan yang termasuk dalam model ini akan tergantung pada teknologi dan konfigurasi yang dimodelkan. overhead juga disebut common business costs mencakup biaya biaya yang tidak diperlukan untuk menjalankan suatu jaringan, tapi harus dikeluarkan oleh perusahaan agar jaringan bisa berfungsi dengan efektif. overhead perusahaan seperti bagian personalia, kontribusi uso, dan biaya hak penyelenggaraan layanan. halaman dari pengalokasian biaya umum dan overhead perusahaan model harus memungkinkan pengalokasian biaya umum dan overhead perusahaan. biaya biaya ini harus ditampilkan secara terpisah. dalam perhitungan biaya overhead perusahaan harus memasukkan beban kontribusi kewajiban pelayanan umum uso) dan biaya hak penyelenggaraan (bhp) jasa yang ditetapkan oleh pemerintah. model harus mengidentifikasi biaya biaya yang umum antara increment increment lain dan jaringan jaringan transmisi dan akses. model bottom up juga harus memasukkan biaya overhead (seperti kendaraan bermotor, sumber daya manusia, dll). model bottom up harus memasukkan biaya umum dan overhead sebagai corporate margin (mark up) atas pengeluaran investasi yang berhubungan dengan kategori biaya lainnya agar bisa memperkirakan biaya biaya ini. cc. pengalokasian biaya umum dan overhead perusahaan dilakukan dengan melakukan penambahan (mark up) terhadap biaya tahunan jaringan. biaya umum harus dialokasikan dengan menggunakan dengan metode eui proportional mark emu). pendekatan lainnya yang mungkin adalah menggunakan benchmarking. bila digunakan benchmarking, maka perlu dilakukan koreksi terhadap perbedaan perbedaan yang relevan dibandingkan dengan kondisi yang dihadapi oleh operator yang efisien indonesia. proses perhitungan tarif layanan sewa jaringan proses perhitungan tarif layanan sewa jaringan melalui langkah langkah sebagai berikut halaman dari perancangan owice) jaringan unit gambar pendekatan umum metoda bottom up lyric model menentukan beban beban biaya yang mungkin muncul pada sebuah dalam melakukan berbagai jasa jaringan. tujuan utama model adalah untuk menghitung beban biaya yang mungkin timbul pada operator tersebut dalam menangani layanan berbasis trafik, sewa jaringan dan layanan lainnya yang diasumsikan. model ini mengalokasikan beban biaya total tersebut kepada setiap kategori layanan dan menghasilkan beban biaya untuk setiap satuan layanan. model dapat dijalankan menggunakan input data yang berdasar pada penggunaan sumber daya (level resource) dan beban beban biaya sebuah operator tertentu. beban beban biaya yang muncul dari sebuah operator tertentu diharapkan mencerminkan tingkat beban biaya. model konfigurasi jaringan yang dipergunakan dalam perhitungan dibangun dengan langkah langkah sebagai berikut mengadopsi elemen elemen jaringan transmisi dari jaringan eksisting kedalam model yaitu elemen jaringan yang sudah menunjukkan keterhubungan antar elemen jaringan yang dimiliki oleh satu penyelenggara melakukan pemodelan konfigurasi jaringan transmisi dengan pendekatan schorched node, yaitu dengan cara halaman dari mengambil lokasi dan jumlah node jaringan saat ini sebagai basis untuk topologi jaringan yang dimodelkan, mengasumsikan kapasitas dan layanan berbasis trafik (traffic conveyance) yang ada dan pengaturan rating, mengasumsikan bahwa fungsi setiap node adalah tetap seperti yang digunakan penyelenggara saat ini. selanjutnya berdasarkan model schorched node yang telah ditentukan, dilakukan pemodelan konfigurasi jaringan transmisi selama masa perencanaan dengan mempertimbangkan aspek peramalan permintaan, trafik, parameter desain jaringan, dan trend teknologi. cost driver model merupakan alat untuk menghasilkan perkiraan perkiraan biaya dari layanan layanan tertentu. model harus menghasilkan perkiraan untuk layanan sewa jaringan dengan asumsi scored node. model ini menggabungkan sejumlah asumsi umum, input input tertentu dan output output akhir dan intermediate yang saling berhubungan melalui penggunaan formula formula yang berdasarkan prinsip prinsip teknis, ekonomi dan akuntansi. beberapa agregasi biaya diinginkan untuk menjadikan model dapat dikelola, tapi agregasi ini harus dibatasi untuk menjamin agar mampu menguraikan rincian biaya dengan baik. model harus membedakan transmission layer dan infrastructure layer yaitu transmission layer memungkinkan untuk merancang jaringan transmisi dengan kapasitas tertentu seperti teknologi sdh infrastructure layer, merupakan elemen fisik jaringan yang mendukung link transmisi, seperti kabel, duct, bangunan, menara, catu daya. media transmisi yang memenuhi kategori teknologi forward looking pada perhitungan tarif ini adalah teknologi fiber optik dan radio gelombang mikro digital. halaman dari cost driver dari layanan sewa jaringan, antara lain jaringan berbasis fiber optik terminal fo, generator repeater, kabel fo, jasa instalasi, duct dan galian, bangunan, jaringan berbasis radio terminal radio, repeater, jasa instalasi, menara, bangunan: add drop multiplexing adm dengan kapasitas stm stm dan stm biaya pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk bhp frekuensi, retribusi: biaya perijinan. kategori biaya kategori biaya harus diuraikan secara memadai sehingga setiap kategori biaya hanya memiliki satu cost driver. kategori biaya diuraikan menjadi (empat kategori yaitu biaya tetap: biaya variabel, biaya semi variabel, biaya operasi. cc. model harus mengidentifikasi biaya operasional dan biaya aset secara terpisah. hanya biaya biaya operasional yang diperlukan agar aset berfungsi untuk penggunaan yang dimaksudkan, seperti kendaraan, instalasi dan pengoperasian, yang harus dikapitalisasikan. biaya operasional lainnya harus dimasukkan dalam kategori biaya terpisah. biaya yang berhubungan dengan aset dapat termasuk biaya operasional yang dikapitalisasi bila terdapat dasar untuk itu. biaya biaya ini harus ditampilkan secara terpisah dalam dokumentasi. cc. prosedur untuk membangun model dapat diringkas dalam lima langkah berikut: menghitung permintaan untuk increment yang sudah ditentukan: mengestimasi harga satuan peralatan, halaman dari membangun jaringan hipotetis, berkaitan dengan aset dan kegiatan kegiatan operasional, untuk menghitung increment memberikan kenaikan yang dihitung dengan biaya terendah, menentukan biaya jaringan: dan menentukan biaya layanan dengan pengamatan yang cermat, dalam hal ini biaya increment jangka panjang long run increment costs) dari jaringan transmisi. hasil dari tahap tahap ini akan menjadi penting untuk membangun biaya jaringan dan biaya layanan. model layanan penggunaan jaringan transmisi untuk layanan sewa jaringan ini biasanya merupakan layanan tambahan yang menggunakan kapasitas sisa jaringan yang tidak diutilisasi sepenuhnya. oleh karenanya perlu estimasi besar proporsi penggunaan jaringan transmisi digunakan untuk layanan berbasis trafik stn sts), sewa jaringan, dan layanan lainnya. model harus memasukkan dan mengelompokkan layanan layanan yang menggunakan jaringan transmisi berdasarkan hal hal berikut: layanan berbasis trafik stn sts): sewa jaringan: dan layanan lain. model harus dapat dengan jelas memperlihatkan proporsi penggunaan jaringan transmisi untuk menangani setiap layanan utama dan layanan tambahan yang ditawarkan oleh operator (trafik stn sts, sewa jaringan, dan layanan layanan lain). apabila penyelenggara jaringan tidak menyediakan layanan berbasis trafik dan khusus untuk layanan sewa jaringan maka model hanya menggunakan satu kelompok layanan. layanan layanan berbasis trafik model harus mencakup semua layanan layanan berbasis trafik stn sts) yang menggunakan jaringan transmisi. biaya harus dialokasikan terhadap total jumlah trafik yang menggunakan jaringan transmisi, dengan dilisensikan untuk membawa trafik halaman dari dalam "jam puncak menurut kualitas layanan quality service) yang dibutuhkan ditawarkan. perhitungan harus mengidentifikasi informasi jam puncak untuk layanan berbasis trafik. model harus cukup fleksibel terhadap kemungkinan perubahan informasi informasi ini. model ini harus memperlihatkan volume trafik dan jumlah panggilan untuk semua produk layanan trafik. layanan sewa jaringan model harus memperlihatkan total permintaan dari sewa jaringan sehubungan dengan jumlah sirkuit berdasarkan kapasitas transmisi. permintaan akan sewa jaringan juga dibedakan oleh panjang sirkuit. semakin panjang sakitnya, lebih banyak sistem transmisi dan generator yang mungkin akan dilewati, dan makin banyak fiber dan kabel yang digunakan. model harus mengklasifikasikan permintaan sejumlah sewa jaringan dari kapasitas transmisi (bandwidth) yang berbeda berdasarkan kategori panjangnya. ketika mendimensikan jaringan, volume sewa jaringan harus memasukkan sewa jaringan yang diberikan kepada semua kategori pengguna. layanan sewa jaringan yang digunakan oleh operator jaringan harus dihindari duplikasi dengan layanan lain . layanan sewa jaringan harus diklasifikasikan berdasarkan kategori penggunanya, yaitu pengguna akhir yang menggunakan layanan sewa jaringan untuk keperluan sendiri, operator lain yang menggunakan layanan sewa jaringan untuk penyelenggaraan layanan lainnya, pengguna lainnya (bila ada). layanan layanan lain layanan layanan lain yang menggunakan jaringan jaringan transmisi harus juga dimodelkan untuk menjamin bahwa increment dilisensikan dengan benar. memasukkan layanan layanan ini akan memungkinkan terjadinya distribusi yang seimbang dari biaya bersama dan biaya umum. kabel, virtual private halaman dari network vpn) dan teknologi teknologi packet switching seperti frame relay adalah contoh dari layanan layanan ini. bilamana memungkinkan, model harus mengelompokkan layanan layanan lain dalam dua kelompok utama: kategori layanan data (menurut tipe) yang menggunakan jaringan transmisi, kategori layanan kabel dan layanan lain yang menggunakan perangkat elektronik "non telekomunikasi . peramalan permintaan dan pertumbuhannya peramalan permintaan titik acuan pembuatan model bottom up adalah tingkat permintaan saat ini untuk semua layanan yang menggunakan jaringan transmisi dari operator dengan memasukkan proyeksi pertumbuhannya. increment dari jaringan transmisi termasuk semua layanan yang menggunakan jaringan transmisi. perhitungan yang relevan terhadap permintaan akan layanan layanan ini, yang didefinisikan sebagai end user demand (internal dan eksternal), merupakan tingkat permintaan saat ini serta proyeksi pertumbuhannya. dengan memasukkan tingkat permintaan saat ini, termasuk proyeksi pertumbuhannya, model bottom up perlu memasukan distribusi geografis trafik sewa jaringan dan layanan lain seluruh indonesia, termasuk kepadatan pelanggan berdasarkan geo type, dan jaringan transmisi akan termasuk gabungan panggilan dan panjang sewa jaringan seluruh indonesia. tingkat permintaan ini merupakan titik acuan pengembangan model jaringan transmisi bottom up dengan tidak mengubah lokasi (node), link, dan konfigurasi jaringan transmisi. cc. model harus menunjukkan antisipasi cumulative annual growth rate car) untuk setiap layanan untuk periode lima tahun setelah dasar tahun perhitungan. model harus menggunakan horison perencanaan tahun depan sebagai titik tolak. bila horison perencanaan berbeda, operator harus memberikan penjelasan sebagai justifikasinya. suatu angka halaman dari pertumbuhan yang diasumsikan terhadap periode perencanaan yang diasumsikan harus ditambahkan pada volume trafik saat ini agar dapat sampai pada permintaan pengguna akhir. untuk beberapa layanan, angka pertumbuhan bisa negatif (misalkan sirkuit berkapasitas rendah). model harus mengidentifikasi permintaan dari end user (trafik internal dan eksternal) berdasarkan product product dan permintaan berdimensi untuk bagian bagian yang berbeda dari jaringan. hal ini bermanfaat sebab permintaan end user tidak bergantung pada teknologi dan konfigurasi jaringan. ini hanya merupakan input model. namun demikian, permintaan berdimensi akan dipengaruhi oleh struktur, teknologi dan konfigurasi jaringan. margin untuk pertumbuhan model harus mengantisipasi perubahan pertumbuhan dengan perubahan margin untuk pertumbuhan jaringan yang dimodelkan harus dapat memenuhi permintaan tidak hanya dalam tahun awal saja akan tetapi juga dalam waktu yang direncanakan. oleh karena itu perlu untuk mengembangkan peramalan dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan. pendimensian jaringan harus sesuai dengan perencanaan yang dilakukan operator yang efisien dalam mengantisipasi perkiraan pertumbuhan ini. margin untuk pertumbuhan harus dijelaskan secara tegas dalam model perhitungan. model bisa menggunakan periode perencanaan yang berbeda untuk bagian bagian yang berbeda dari jaringan. peramalan untuk pertumbuhan harus ditentukan untuk setiap kelompok layanan. perancangan jaringan asumsi schorched node asumsi scored node dalam hal perancangan jaringan transmisi mengikuti konsep yang menunjukkan bahwa lokasi node node eksisting jaringan operator harus diambil sebagaimana apa halaman dari adanya. asumsi ini tidak berarti bahwa jumlah dan tipe perangkat yang sama harus ditempatkan pada lokasi lokasi node ini. model bottom up harus menunjukkan biaya biaya dari suatu jaringan dengan konfigurasi ideal yang dioperasikan oleh perusahaan yang ideal, berdasarkan solusi teknologi terbaru dan struktur organisasi yang optimal (efisien). namun demikian, arsitektur jaringan secara geografis eksisting harus menjadi acuan (asumsi scored node). cc. pendekatan perancangan adalah mengembangkan model jaringan transmisi berdasarkan struktur jaringan transmisi eksisting milik operator. ini berarti bahwa model bottom up harus memperkirakan biaya biaya jaringan transmisi dengan menggunakan gabungan dari data jaringan operator sebagai titik awal, tapi dengan beberapa optimasi perangkat dalam jaringan. model harus menunjukkan hal hal berikut: biaya biaya langsung untuk jaringan, biaya biaya tidak langsung untuk jaringan, yang dapat didefinisikan sebagai biaya untuk aset aset tersebut yang mendukung biaya langsung jaringan (seperti listrik, akomodasi, mantle dll), biaya overhead (seperti akuntansi, sdm, kontribusi uso, bhp penyelenggaraan). persyaratan jaringan yang optimal optimasi yang dilakukan dalam model bottom up harus memenuhi persyaratan persyaratan minimum tertentu, yaitu: jaringan harus dilisensikan dengan benar, model bottom up harus dapat menunjukkan bahwa jaringan yang dirancang mampu membawa layanan berbasis trafik, sewa jaringan, dan layanan lainnya yang dilisensikan dengan tingkat keandalan yang memadai: jaringan harus memberikan layanan layanan dengan kualitas layanan sesuai dengan kualitas layanan yang ditawarkan. kualitas termasuk antaranya, tingkat margin layanan (blocking), resilience, kualitas suara, dan waktu tunda transmisi, waktu yang digunakan untuk mengirim paket data melalui jaringan: jaringan harus memenuhi asumsi scored node, halaman dari jaringan harus layak secara teknis, model jaringan tidak terlalu bersifat teoritis dan eksperimental, tapi harus mencerminkan jaringan yang dapat dijalankan atau diimplementasikan oleh operator operator yang akan membangun jaringan pada saat ini, jaringan harus membawa produk yang relevan: dan jaringan harus efektif pembiayaannya. tahapan tahapan dalam pemodelan jaringan transmisi tahapan dalam pemodelan jaringan adalah: mendefinisikan geo types dan topografi jaringan, mengumpulkan informasi berdasarkan geo tipenya, memilih teknologi yang tepat, dan memperkirakan biaya biaya dari yang relevan. menentukan geo types model bottom up harus mengklasifikasikan jalur dan node yang berbeda, antara lain metro: daerah urban: daerah sub urban. mengumpulkan input input yang diperlukan terdapat dua jenis informasi dasar yang diperlukan yaitu: informasi mengenai permintaan dan informasi geografis. informasi mengenai permintaan termasuk permintaan akan setiap dari layanan layanan yang diberikan melalui jaringan akses (seperti stn, sewa jaringan dll,). informasi geografis termasuk data mengenai rata rata jarak dari pelanggan jaringan transmisi. informasi mengenai permintaan sebagai titik awal, model bottom up harus menggunakan angka dan gabungan pelanggan eksisting. ini berarti bahwa informasi akan diperlukan untuk setiap layanan, yaitu: pelanggan stn sts, sewa jaringan yang dibagi berdasarkan kapasitas kbit s, bit s, bit s, stm layanan layanan lain dalam jaringan transmisi. halaman dari setelah informasi mengenai permintaan telah diperoleh, asumsi harus dibuat mengenai angka pertumbuhan yang diperkirakan untuk setiap dari layanan layanan untuk setiap tahun ketika proses pendimensian. kemudian informasi diperlukan sehubungan dengan gabungan pelanggan. hal ini berarti bahwa harus mengumpulkan informasi mengenai bagaimana permintaan akan layanan, yang dikumpulkan pada level tersebut atas. pada tahap ini, operator dapat menggunakan data eksisting atau membuat asumsi yang wajar tentang karakteristik setiap geotype. tipe informasi yang diperlukan termasuk: tingkat pemanfaatan (tapi bergantung pada perangkat), dan kondisi topografi dan geografis lapangan (terrain). setelah ditentukan untuk setiap geotype, model kemudian memperkirakan solusi teknologi yang paling efektif untuk menghubungkan antara node dan jumlah perangkat yang dibutuhkan. memilih dan menentukan teknologi yang paling tepat tahap selanjutnya adalah memilih teknologi yang paling optimal atau gabungan teknologi yang paling optimal untuk menghubungkan semua pelanggan dalam setiap geotype. jenis teknologi yang mungkin untuk dipertimbangkan termasuk fibre dan radio. secara prinsip, model dapat memasukkan setiap teknologi dalam jaringan transmisi selama teknologi yang dimodelkan dapat menghasilkan layanan layanan dengan sedikitnya fungsionalitas dan kualitas yang sama bagi pelanggan dan operator operator. setelah dipilih teknologi dengan biaya yang paling efisien, model selanjutnya menghitung kebutuhan perangkat dan mengestimasikan perkiraan biaya untuk biaya biaya pada level hal hal berikut: biaya jaringan yang langsung, kategori kategori biaya ini termasuk: line cards (atau yang setara dalam jaringan packet switched): galian dan duct dalam jaringan akses, fiber optik: dan perangkat radio. halaman dari biaya operasional untuk setiap jenis atas harus ditampilkan secara terpisah. biaya jaringan yang tidak langsung dapat berupa aset aset berikut akomodasi: mantle: sumber listrik, rak, pendingin: biaya biaya lain: biaya overhead. memodelkan arsitektur dan konfigurasi dasar jaringan model harus menunjukkan biaya sebuah jaringan yang digelar dengan menggunakan teknologi moderen (forward looking technology). teknologi modern ini harus diinterpretasikan sebagai teknologi yang efektif secara biaya yang digelar dalam skala luas. teknologi transmisi diutamakan berbasis sdh. teknologi lain seperti ddm dapat dimasukkan bila tepat biaya (cost effective). radio gelombang mikro dapat dimasukkan juga bila jaringan fiber optik tidak cost effective. pemilihan teknologi untuk digunakan sebagai jaringan transmisi perlu dipertimbangkan teknologi dan konfigurasi sdh yang dianggap sebagai teknologi yang matang dan banyak diterapkan secara luas. sistem sdh merupakan sistem yang fleksibel dan mudah untuk digelar dalam struktur jaringan yang berbeda: radio gelombang mikro digital, yang dapat dipertimbangkan sebagai sistem yang efektif secara biaya pada saat biaya penggalian relatif tinggi. daerah pegunungan akan lebih murah bila menggunakan radio gelombang mikro: sistem jaringan transmisi wdm dan ddm. asumsi asumsi berikut harus digunakan dalam pemodelan bottom up. model bottom up akan sebagai titik acuan harus memodelkan hirarki transmisi yang sama dengan yang digunakan oleh operator, model bottom up akan sebagai titik acuan harus mengganti dalam arti yang luas, konfigurasi yang digunakan oleh operator. dimana, misalkan, operator operator menggunakan ring ring sdh, model halaman dari bottom up akan menggunakan ring ring sdh. dimana konfigurasi chain atau messed digunakan, model bottom up juga akan harus memodelkan konfigurasi chain atau messed, model bottom up akan sebagai titik acuan harus berdimensi kapasitas, yang harus ekuivalen dengan yang dibawa oleh jaringan milik operator dominan. data data yang diperlukan untuk pemodelan data data yang diperlukan untuk pemodelan dengan metoda bottom dengan asumsi schorched node' data jangkauan dan rute (node), data dan peramalan permintaan (demand), informasi rancangan jaringan: biaya satuan perangkat: umur ekonomis perangkat, biaya overhead non jaringan: parameter keuangan. peramalan permintaan ini menjadi acuan dalam melakukan perancangan jaringan transmisi yang akan digunakan sebagai jaringan sewa jaringan. peramalan permintaan menggunakan pendekatan historis dengan didasarkan pada pertumbuhan pengguna layanan saat ini yang diperkirakan akan tumbuh dari tahun tahun. peramalan permintaan ini menjadi suatu aktifitas kritis yang perlu mendapatkan perhatian dalam merumuskan formulasi tarif layanan sewa jaringan ini. peramalan permintaan dilakukan dengan cara melakukan peramalan jumlah pelanggan sampai dengan tahun yang akan datang, berdasarkan data historis pelanggan penyelenggara telekomunikasi dengan mempertimbangkan rencana rencana strategis dan realisasinya dalam menjalankan bisnis jasa telekomunikasi. menggunakan hasil peramalan atas sebagai bahan dalam menentukan volume jaringan, desain jaringan dan aspek lainnya yang terkait. halaman dari peramalan permintaan peramalan trafik dilakukan dengan cara sebagai berikut mengalokasikan setiap data trafik kepada setiap elemen jaringan transmisi yang terlibat dalam menyalurkan semua jasa berbasis trafik yang dilewatkan komponen jaringan transmisi: melakukan peramalan kebutuhan atas jaringan transmisi untuk setiap jenis layanan yang dimiliki (trafik, sewa jaringan dan lain lain) sampai dengan tahun yang akan datang dengan menggunakan metode peramalan yang diyakini oleh operator baik dan benar dengan mempertimbangkan hasil peramalan permintaan dan parameter parameter trafik, dengan menggunakan hasil peramalan dibuat model jaringan transmisi pada tahapan berikutnya beserta kapasitas transmisi yang harus dibangun dengan mempertimbangkan parameter perancangan jaringan. model harus memperlihatkan bagaimana perkiraan ini disesuaikan untuk memperkirakan permintaan berdimensi yang harus dipenuhi jaringan transmisi. penyesuaian ini termasuk: penerapan faktor faktor routing: penyesuaian penyesuaian untuk tingkat layanan: kemungkinan untuk resilience, pertimbangan tentang business layanan, dan penerapan perkiraan jam sibuk . cc. berdimensi jaringan yang dimodelkan harus menyatukan permintaan aktual dari end user. selain itu, angka pertumbuhan yang relevan harus digunakan. biaya elemen jaringan transmisi dapat diestimasikan dengan menghitung elemen elemen jaringan berikut kabel fiber optik, wireless: multiplayer sdh pdh), cross connects: generator network management system: duct, galian, dan pole, halaman dari menara: bangunan, overhead capital cost (langsung dan tidak langsung) dan open biaya instalasi, retail cost, rock (return capital employer). teknologi jaringan transmisi teknologi yang berbeda bisa lebih layak untuk bagian bagian jaringan transmisi yang berbeda tergantung pada distribusi trafik atau pada karakteristik geografis jaringan. misalkan, untuk menghubungkan dua pulau, microwave bisa lebih hemat biayanya daripada kabel bawah laut. struktur jaringan yang ada, karakteristik geografisnya dan distribusi trafik, pilihan teknologi yang digunakan akan memberikan informasi untuk pertimbangan biaya. model yang diterapkan harus memperlihatkan dan menjelaskan teknologi teknologi yang digunakan dalam setiap bagian jaringan transmisi yang ada. pendimensian jaringan model harus mendimensikan dengan optimal jaringan transmisi berdasarkan distribusi trafik dan biaya perangkat. distribusi trafik dalam bagian bagian jaringan yang berbeda akan memungkinkan pendimensian yang lebih akurat. pendimensian perangkat transmisi untuk setiap kelompok jalur merupakan masalah pengurangan biaya lainnya, jumlah kapasitas yang harus diberikan pada jalur itu. fungsi biaya yang akan dikurangi merupakan kombinasi linier dari biaya biaya perangkat transmisi (terutama sistem sambungan, multiplex dan generator) dan biaya biaya fiber dimana sinyal melaluinya. popularitas perangkat harus dipertimbangkan. memodelkan infrastruktur memodelkan infrastruktur merupakan bagian yang penting dari pemodelan jaringan transmisi sebab infrastruktur merupakan bagian yang memerlukan biaya mahal dari jaringan transmisi. karena halaman dari infrastruktur yang sama digunakan untuk memberikan sejumlah layanan yang berbeda, yang berdampak adanya biaya bersama (shared costs) dan biaya umum (common costs) yang signifikan dan harus dialokasikan. isu isu yang ada dalam pemodelan aset aset jaringan transmisi, seperti, kabel yang berisi fiber optik (dimensi kabel bervariasi dengan jumlah fiber pair yang berada dalamnya), duct yang berisi kabel (dimensi duct bervariasi dengan jumlah core yang ada dalamnya) dan galian yang berisi duct atau kabel seandainya kabel ini dikubur dalam galian tanpa menggunakan duct. sementara untuk jaringan transmisi yang menggunakan teknologi radio gelombang mikro yang memerlukan bangunan dan sarana penunjang seperti: menara, ruang perangkat dan catu daya perlu diidentifikasikan. model harus mengidentifikasi biaya biaya infrastruktur yang terkait dengan teknologi berbeda yang digunakan dalam bagian jaringan yang berbeda. untuk teknologi transmisi berbasis kabel serat optik , model ini harus mengidentifikasi biaya kabel, duct, galian, dan tiang pole. untuk teknologi transmisi gelombang mikro harus mengidentifikasikan biaya menara, bangunan. galian model harus mempertimbangkan dengan benar geotype dan terrain yang berbeda pada saat menghitung biaya galian dan duct. panjang galian yang akan dihitung biayanya merupakan fungsi dari: konfigurasi jaringan: dan jarak yang sebenarnya antara node node yang berbeda. bila informasi ini tidak tersedia atau terlalu sulit didapat, jarak rata rata antar node untuk untuk setiap bagian jaringan dapat digunakan. bila model mereplikasi konfigurasi jaringan eksisting, maka beralasan untuk memodelkan total panjang galian eksisting yang ada untuk tujuan rekonsiliasi. bila model memungkinkan konfigurasi konfigurasi jaringan yang berbeda dari yang sudah ada, maka jumlah galian yang diperlukan tergantung pada jarak sebenarnya antara node node dari layer yang sama, antara node node dari layer yang berbeda. banyaknya informasi yang diperlukan akan menjadi substansial dan seandainya nilai rata rata digunakan (bukan jumlah yang sebenarnya) hasilnya mungkin akan sangat sensitif terhadap informasi ini. perlu halaman dari diperhatikan banyak juga jalur menggunakan metoda galian tanam langsung. setelah ditentukan jumlah galian yang dibutuhkan oleh layer layer jaringan yang berbeda, total biayanya akan bergantung pada: jenis terrain: dan geotype (dengan galian harus digali area area perkotaan yang lebih mahal daripada galian area area rural dan urban). duct jumlah duct bergantung pada berapa banyak kabel yang diperlukan untuk dipasang pada duct dalam galian. pertimbangan biaya dan kualitas harus diperhatikan, dengan kabel yang terpasang pada duct lebih mahal tapi lebih andal daripada kabel yang ditanam langsung. pertimbangan kualitas memainkan peran yang lebih penting. keandalan yang tinggi mungkin merupakan prioritas dalam hirarki jaringan yang tinggi, sementara untuk layer layer yang lebih rendah, tingkat keandalan yang memadai sudah didapat dari routing yang berbeda. model harus memperlihatkan dan menjelaskan, untuk setiap layer jaringan, ukuran duct yang dimodelkan. setelah jumlah duct model ditentukan, biayanya terutama bergantung pada ukurannya, biasanya dihitung dalam jumlah lubang polongan. jumlah polongan bergantung pada jumlah kabel yang berada pada duct yang sama, sehingga banyak jalur berbagi galian duct yang sama. penggunaan duct bersama biasanya dapat berbeda sesuai dengan geotype dan layer layer jaringan. model harus memperlihatkan jumlah duct dan galian yang digunakan bersama untuk jaringan akses dan jaringan transmisi serta utilitas lainnya. galian dan duct merupakan sumber utama biaya biaya umum antara jaringan akses dan jaringan utama dan juga bisa merupakan sumber biaya biaya umum bagi utilitas utilitas lainnya. biaya penyewaan fasilitas berkaitan dengan penempatan kabel dalam galian duct dan antena harus termasuk dalam pemodelan dan harus didokumentasikan. halaman dari kabel jumlah sistem yang muncul dari proses optimasi akan memperlihatkan titik acuan untuk memperkirakan kebutuhan kabel, sedangkan tiap tiap sistem transmisi biasanya membutuhkan sepasang fiber, satu untuk masing masing arah sinyal. perlu diperhatikan, bahwa teknologi yang berbeda mungkin mempunyai implikasi yang berbeda terhadap kebutuhan kabel, dengan teknologi transmisi optik yang lebih baru yang menggunakan fiber dengan lebih efisien daripada teknologi yang lebih dulu. panjang rata rata jalur dan sharing jalur sistem harus disesuaikan dengan total jumlah galian yang dimodelkan agar bisa mempertimbangkan route galian sharing. informasi ini akan diperlukan paling tidak untuk menentukan ukuran kabel yang dibutuhkan. pendekatan yang lebih baik akan mempertimbangkan, untuk setiap layer jaringan distribusi jarak jalur, tidak hanya rata rata. ukuran kabel yang dibutuhkan bisa dipenuhi dengan kombinasi kabel yang berbeda dengan ukuran yang berbeda. kebutuhan ukuran kabel yang berbeda harus ditentukan dengan mempertimbangkan permintaan untuk waktu yang akan datang. kebutuhan akan penambahan kapasitas harus berdasarkan pertimbangan ekonomi dengan mempertimbangkan popularitas dan margin untuk pertumbuhan. panjang galian, untuk setiap layer jaringan, harus diaplikasikan terhadap kombinasi kabel optimal dari ukuran ukuran yang berbeda agar dapat mendapatkan estimasi panjang kabel total. estimasi harga satuan perangkat dalam model diperlukan pengestimasian harga satuan dari perangkat dan biaya operasional, serta biaya tidak langsung yang berhubungan dengan berbagai teknologi jaringan. data harga perangkat dan biaya lainnya yang digunakan pada penyusunan model harus merefleksikan operator indonesia yang efisien dengan posisi tawar yang tinggi. cc. harus ditunjukan bahwa harga harga perangkat dan jasa tersebut dikumpulkan secara tepat. harga perangkat bisa juga harga untuk halaman dari produk yang digabungkan (bundling) selama gabungan produk tersebut masih berkaitan dengan jaringan transmisi yang dimodelkan. waktu pengoperasian dan pembayaran seringkali berbeda. oleh karenanya, memasukkan bunga atas harga perangkat jasa dapat dilakukan. bilamana harga perangkat tidak dapat diperoleh dari operator indonesia, maka dapat menggunakan harga perangkat dari negara lain, dengan catatan negara tersebut dipastikan mempunyai lingkungan bisnis yang setara dengan lingkungan bisnis indonesia. mengestimasikan biaya jaringan model harus memperkirakan total biaya investasi untuk jaringan. model harus menghitung biaya tahunan, sehingga biaya investasi harus dianualisasikan untuk menghasilkan biaya per tahun dari pengeluaran modal yang terkait dengan penggunaan setiap aset. biaya operasional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total biaya tahunan dalam suatu jaringan. model ini dapat menggunakan mark up atas pengeluaran modal untuk mendapatkan suatu perkiraan biaya operasi. bila memungkinkan, operator dapat membuat model model biaya operasional yang lebih jelas dan menggambarkan biaya operasi yang efisien. kategori biaya elemen jaringan inventarisasi semua jenis elemen jaringan dilakukan dengan cara mendefinisikan elemen jaringan yang akan dipakai dalam proses perhitungan dengan merujuk kepada model konfigurasi jaringan yang dibangun pada proses sebelumnya dan dibuat kategori biaya elemen jaringan, dimana sekurang kurangnya kategori elemen jaringan yang digunakan sebagai berikut: fiber optik biaya tetap perangkat stm terminal yang dilengkapi tributary hingga level bps): multipleks kanal level kbps, halaman darivariabel kabel fo: kucing system (tanam langsung, duct sub duct), joining box material, spacing: fiber distribution frame: terminal and pig tail, license fee dan biaya ijin galian, penarikan kabel dan manajemen proyek. biaya semi variabel repeater station generator radio gelombang mikro digital biaya tetap perangkat pemancar dan penerima, antena system: perangkat stm (terminal yang dilengkapi tributary hingga level bps): multipleks kanal level kbps,semi variabel repeater station beserta bangunan penumpangnya perhitungan biaya layanan tahap akhir dalam proses pemodelan dengan pendekatan bottom adalah menghitung biaya layanan. berdasarkan jaringan yang dirancang, model ini harus menghitung biaya increment yang halaman dari berhubungan layanan tersebut. kategori biaya yang berbeda biaya langsung jaringan, biaya tak langsung jaringan, dan overhead akan dijumlahkan dalam elemen elemen jaringan yang akan membentuk satu kesatuan (building blocks) ketika menghitung biaya dari layanan layanan yang menggunakan jaringan transmisi isu isu berkaitan dengan biaya biaya jaringan tidak langsung biaya jaringan tidak langsung merupakan biaya jaringan yang dibutuhkan agar jaringan dapat berfungsi biaya biaya ini seperti biaya catu daya dan rak perangkat. jenis biaya seperti ini sulit untuk dimodelkan secara langsung pada model bottom up, dan konsekuensinya biaya biaya ini sering kali dimasukkan dalam biaya tambahan. pada model yang diusulkan pendekatan yang tepat untuk pemodelan biaya jaringan tidak langsung harus ditentukan secara kasus per kasus. ketersediaan informasi dan materialis kategori biaya menjadi acuan dasar. overhead biaya overhead merupakan biaya yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan penyelenggara layanan akan tetapi tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan layanan sewa jaringan, seperti, biaya pengelolaan sdm, hukum, dan perencanaan perusahaan, kontribusi yang ditetapkan oleh regulator pemerintah. biaya tahunan (aktualisasi) biaya tahunan yang akurat harus mempunyai profil penyusutan yang mencerminkan perubahan perubahan dalam replacement costs, obsolescence, perubahan dalam biaya operasi, tingkat keluaran, perubahan produktivitas aset, biaya modal dan umur aset. biaya ini harus memungkinkan operator yang efisien untuk mendapatkan kembali biaya investasinya. beban biaya modal tahunan terdiri dari: penyusutan ekonomi economic appreciation): pengembalian modal return capital employer). halaman dari penyusutan ekonomi penyusutan ekonomi menghitung perubahan perubahan nilai aset. nilai aset merupakan baik nilai jual kembali (presale) maksimum aset atau nilai maksimum dari aset untuk bisnis yang dihitung menurut discount cash flow sehingga dapat dihasilkan aset waktu yang akan datang. penyusutan ekonomi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai perubahan nilai pasar dari sebuah aset dari waktu waktu. nilai pasar dari sebuah aset sama dengan nilai pendapatan saat ini yang diharapkan dihasilkan oleh aset tersebut terhadap sisa usia kegunaan aset tersebut. penyusutan ekonomi menghitung perubahan perubahan nilai aset. nilai aset merupakan baik nilai maksimum presale aset atau nilai maksimum dari aset untuk bisnis yang dihitung menurut (discount) cash flow sehingga dapat dihasilkan aset waktu yang akan datang. penyusutan ekonomi sangat berkaitan dengan nilai sekarang (present value) aset, sedangkan penyusutan akuntansi lebih berkaitan pengalokasian aset yang dievaluasi. jadi penyusutan ekonomi berkaitan erat dengan proses valuasi aset secara periodik tidak hanya berkaitan dengan pengalokasian beban biaya saja. bila memungkinkan untuk dipraktekkan, maka model harus menggunakan penyusutan ekonomi. dokumentasi yang mendukung harus memberikan penjelasan terinci mengenai asumsi penting yang dibuat untuk menilai aset pada periode tertentu. bila dikarenakan adanya kesulitan kesulitan dalam penghitungan penyusutan ekonomi pendekatan yang lebih sederhana dapat diterapkan. pendekatan pendekatan yang lebih sederhana ini secara tipikal memfokuskan pada pengembalian biaya penggantian (replacement costs), daripada nilai ekonomi dari aset. elemen elemen terpenting yang akan mendasari pengambilan keputusan dengan informasi mengenai pendekatan alternatif yang tepat bagi penyusutan ekonomi adalah: estimasi perubahan harga aset, estimasi perubahan pendapatan akan dihasilkan, dan estimasi biaya operasional dari aset aset tahunan. bila harga aset dan revenue yang dihasilkannya diperkirakan menurun, atau biaya operasional yang diperkirakan meningkat, jadwal penyusutan harus bersifat front loaded , dengan biaya aktualisasi yang lebih besar halaman dari pada tahun tahun awal. kelayakan beberapa dari pendekatan yang lebih standar terhadap penyusutan dibahas berikutnya. model ini bisa menggunakan pendekatan pendekatan ini atau lainnya bilamana penyusutan ekonomi tidak mungkin. penyusutan garis lurus (straight line appreciation) metoda penyusutan garis lurus membagi harga aset berdasarkan umur aset untuk menghasilkan biaya penyusutan per tahun. untuk menghitung biaya aktualisasi ditambahkan biaya modal. untuk aset aset tersebut yang biayanya diperkirakan meningkat atau menurun, penyusutan straight line yang dinaikan akan lebih layak. hal ini akan menghasilkan profil penyusutan yang lebih tajam baik daripada profil penyusutan straight line (yang mengasumsikan harga yang menurun) atau entitas yang dinaikan (yang mengasumsikan kenaikan yang sama). untuk model model bottom up, kekurangan yang utama dari penyusutan straight line (dinaikan atau tidak) adalah bahwa biaya yang dihasilkan tidak stabil. biaya aktualisasi ini bergantung pada umur aset yang diasumsikan. dalam suatu jaringan yang dibangun dari awal, semua aset akan benar benar baru. setahun kemudian, dengan menggunakan metode yang sama, aset sudah berumur satu tahun. sebaliknya bila suatu model bottom up digunakan, semua aset akan benar benar baru. akibatnya, kedua model akan menghasilkan biaya aktualisasi yang berbeda, semua yang lainnya yang sama. sum digits sum digits merupakan suatu metode sederhana untuk menghasilkan besaran penyusutan secara front loaded. metode ini bisa merupakan pendekatan yang berguna bila biaya operasional aset diperkirakan meningkat, atau harganya atau pendapatan yang dihasilkannya diperkirakan menurun. namun demikian, seperti penyusutan straight line, pendekatan ini tidak memenuhi kriteria konsistensi. misalkan sebuah aset diasumsikan memiliki umur aset lima tahun. sum digits nya adalah 5t4434241). tahun satu biaya penyusutan adalah sepertiga dari biaya aset bila pendekatan sum digits digunakan. tahun dua biaya halaman dari penyusutan adalah dari biaya aset, dan seterusnya. sementara untuk penyusutan straight line dan ekonomi, biaya modal harus ditambahkan untuk menghitung biaya aktualisasi tiap tahun. biaya modal biaya modal harus ditambahkan pada beban biaya penyusutan ekonomi untuk menghasilkan biaya tahunan (aktualisasi) dengan tepat. biaya modal adalah biaya dari modal (nilai yang dibutuhkan dari return capital) dikalikan nilai rata rata aset untuk tahun yang review. biaya modal suatu operator harus merefleksikan biaya peluang (opportunity cost) dari biaya investasi yang ditanamkan komponen jaringan dan aset lain yang terkait. dalam pasar yang kompetitif, sebuah perusahaan sulit meraih tingkat keuntungan jangka panjang yang melebihi biaya modalnya. bila tingkat keuntungan perusahaan sama dengan biaya modalnya, maka perusahaan tersebut secara ekonomi memiliki tingkat keuntungan "normal wajar cc. pengembalian modal dihitung dengan menerapkan weighted average cost capital acc) terhadap biaya investasi elemen jaringan. biaya modal adalah beban biaya gabungan dari hutang dan ekuitas yang ditanggung sebuah perusahaan. kedua sumber modal ini diberi bobot bersama untuk menghasilkan weighted average cost capital acc) perusahaan yang dimaksud. menghitung biaya pengembalian investasi pada setiap elemen jaringan dengan mengalikan biaya investasi elemen jaringan dengan acc, dengan formula sebagai berikut dimana rock xr biaya pengembalian investasi return investment dari elemen jaringan acc weighted average cost capital (acc), investasi nri biaya investasi dari elemen jaringan model ini menggunakan beban biaya sebelum pajak (pre tax) nominal dari modal untuk mendapatkan pengembalian modal, dengan menggunakan pendekatan caps standar. untuk tujuan regulasi biaya modal biasanya dinyatakan dalam acc peta karena biaya halaman dari modal ini diterapkan pada modal yang dihitung per tahun sebelum pajak. formula perhitungan acc adalah sebagai berikut rumus untuk acc pre tax nominal acc pre tax copot fruit post tax desa t.) dimana: tbebtposttax risk free rate debt risk premium) tc) kauityposttax risk free rate beta market risk premium marginal tax rate market value debt market value equity penjelasan dari penggunaan variabel formula perhitungan acc adalah sebagai berikut risk free rate mengacu kepada tingkat pengembalian obligasi pemerintah dengan masa jatuh tempo (sepuluh) tahun, yang besarannya diterbitkan oleh bank indonesia, debris premium premi atas semua resiko pinjaman yang berlaku yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman (institusi keuangan), beta ditetapkan sendiri oleh penyelenggara dengan melakukan benchmark kepada perusahaan sejenis dalam atau luar negeri, market risk premium selisih antara tingkat pengembalian saham gabungan pada pasar modal dengan risk free rate, marginal tax rate tingkat kewajiban pajak perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah c.g menteri keuangan, market value debt besaran pinjaman yang dijadikan sebagai modal perusahaan dalam menyediakan jaringan, market value equity: besaran ekuitas yang dijadikan sebagai modal perusahaan dalam menyediakan jaringan. besaran ekuitas ini dapat berupa setoran ekuitas baru dari pemegang saham dan atau laba yang ditahan (retained earning). model harus memasukkan tingkat pengembalian yang wajar atas investasi yang digunakan oleh operator dengan menggunakan ukuran weighted average cost capital acc). operator harus halaman dari menunjukkan secara spesifik resiko bisnis yang dihadapinya dalam penyelengaraan layanan sewa jaringan dibandingkan dengan penyelenggaran layanan lainnya. bila tidak memungkinkan untuk memasukkan penjelasan mengenai hal tersebut, maka analisa benchmarking acc bisa digunakan dengan memilih operator yang memiliki kondisi dan lingkungan bisnis yang setara dengan operator yang mengusulkan kajian tarif. entitas pendekatan entitas menghitung biaya penyusutan dan biaya modal. pendekatan menghasilkan biaya aktualisasi yang stabil, selama penyesuaian yang benar dibuat untuk mendapatkan kemungkinan perubahan perubahan harga. entitas standar menghitung biaya yang, setelah mendiskonto, recover harga beli aset dan financing costs dalam annual cost yang setara. mulanya, pembayaran akan terdiri dari capital payment dan lebih sedikit dari biaya penyusutan: proses ini berbalik atas waktu menghasilkan jadwal penyusutan bergerak atas (biaya penyusutan meningkat). bila harga aset diperkirakan berubah dari waktu waktu, annuitas yang dinaikan akan menjadi lebih layak lagi. entitas yang dinaikan menghitung biaya entitas yang berubah antar tahun pada angka yang sama dengan harga aset yang diperkirakan berubah. hal ini menghasilkan penurunan biaya entitas bila harga diperkirakan menurun atas waktu, untuk kenaikan yang cukup besar, perubahan profil penyusutan akan juga menjadi negatif. sama halnya dengan entitas standar, entitas yang dinaikan masih harus menghasilkan biaya biaya yang setelah didiksonto, recover harga beli aset dan financing costs. biaya biaya ini merupakan keluaran yang paling penting dari model ini. namun demikian, transparansi model merupakan hal yang penting. oleh karenanya, model ini harus menghasilkan keluaran berupa biayahalaman dari penyusutan (depresiasi) dan aktualisasi berbagai metode untuk menghitung faktor aktualisasi tahun pertama adalah sbb: straight line: faktor anualisasinya adalah: asset life) cost capital) asset value adjusted straight line: metode ini memasukkan perkiraan perubahan harga riil aset. faktor anualisasinya adalah: asset life) price trend cost capital) asset value annuities, yang terdiri dari pembayaran konstan yang meliputi penyusutan dan biaya modal dalam setiap tahun umur aset. keseimbangan antara penyusutan dan biaya modal dalam pembayaran konstan akan berbeda beda, beban penyusutan akan rendah pada awal umur aset, proporsi yang lebih tinggi digunakan untuk menutupi return capital employed: selanjutnya beban penyusutan akan semakin meningkat sampai akhir umur aset, proporsi yang lebih rendah digunakan untuk menutupi bunga pinjaman. faktor anualisasinya adalah, cost capital ( (1cost capital) j asset life) sum digits. rumusnya adalah sbb: (asset life cost capital untuk asset life tahun, sum digit nya adalah 1t2 . atau sama dengan faktor aktualisasi untuk biaya modal, sebagai prosentase dari biaya investasi, untuk tahun pertama adalah: cost capital. umur perangkat dan infrastruktur penyelenggara dapat memberikan data umur ekonomis perangkat dan infrastruktur dengan menyebutkan bahan kajian atau sumber data yang menjadi rujukannya atau dengan argumentasi argumentasi lain yang mendukung akurasi data tersebut. biaya non jaringan metodologi pengestimasian biaya biaya non jaringan yang terdiri dari dua jenis biaya modal non jaringan dan biaya operasi non jaringan. pendekatan untuk mengestimasi biaya biaya ini adalah dengan menggunakan rasio "best practice', seperti: halaman dari biaya modal non jaringan diestimasi sebagai prosentase dari biaya investasi jaringan, biaya operasi non jaringan diestimasi sebagai prosentase biaya operasi dan pemeliharaan jaringan. biaya modal non jaringan biaya modal non jaringan penting untuk keperluan beroperasinya jaringan dan investasi tersebut dimodelkan untuk setiap elemen jaringan. rasio yang digunakan untuk mengestimasi biaya non jaringan dalam model adalah sebuah angka tunggal yang menyertakan dalamnya jenis jenis biaya berikut ini: tanah: termasuk semua tanah selain tanah yang digunakan untuk menggelar kabel dan duct atau perangkat jaringan eksternal lainnya, bangunan non operasional: termasuk dalamnya perlengkapan tetap, mesin dan peralatan yang dipasang sebagai bagiannya, biaya yang timbul akibat pembangunan atau pembelian sebuah gedung dan untuk menjamin kepemilikan dan hak, kendaraan bermotor: termasuk kendaraan bermotor dari semua jenis yang dirancang untuk dioperasikan jalan umum dan highway, komputer: termasuk komputer dan peripheral yang digunakan untuk kegiatan pemrosesan informasi administrasi umum. pemrosesan informasi administratif meliputi, dan tidak terbatas kepada, kegiatan persiapan laporan finansial, statistical, dan analisis bisnis lainnya, persiapan penggajian, tagihan pelanggan, dan laporan manajemen kas, dan rekaman serta laporan lainnya yang tidak khusus dirancang untuk testing, diagnosis, pemeliharaan atau kontrol fasilitas jaringan telekomunikasi. termasuk juga dalamnya software sistem operasi komputer. tidak termasuk dalamnya komputer yang berhubungan dengan switching, jaringan signaling dan operasi jaringan lainnya: perangkat lainnya: termasuk dalamnya perangkat catu daya, alat alat serbaguna, perangkat kantor kantor, toko halaman dari dan bangunan lainnya, perabot kantor, ruang penyimpanan, toko, dan bangunan lainnya. investasi ini diperlukan untuk penyelenggaraan jasa secara utuh tapi tidak dapat dialokasikan secara mudah dalam elemen jaringan secara individual. sehingga model bottom up biasanya mengestimasi investasi non jaringan yang dibutuhkan, untuk setiap elemen jaringan, menggunakan rasio dari investasi non jaringan terhadap investasi jaringan. tidak semua biaya ini yang mungkin berhubungan dengan jaringan transmisi dan perlu dibuat penyesuaian untuk memperoleh biaya yang spesifik dengan jaringan transmisi. model untuk membuat penyesuaian terhadap benchmark dengan jalan menilai relevansi item biaya untuk sewa jaringan. besar prosentase operation maintenance om) direkomendasikan berkisar diantara dari nilai aset. regulator perlu mengevaluasi besaran prosentase yang diusulkan oleh penyelenggara dalam perhitungan besaran tarif layanan. biaya operasi non jaringan biaya operasi non jaringan untuk setiap elemen jaringan juga bisa diestimasi. biaya operasi non jaringan yang termasuk dalamnya adalah: pemasaran dan penjualan: termasuk dalamnya biaya yang timbul dalam penjualan produk dan jasa, termasuk penentuan kebutuhan individual konsumen, pengembangan dan presentasi proposal konsumen, order dan penanganan penjualan, biaya yang timbul dalam pengembangan dan implementasi strategi promosi untuk merangsang pembelian produk dan jasa. termasuk juga dalamnya biaya yang timbul dalam melaksanakan aktivitas administrasi yang berhubungan dengan marketing produk dan jasa, executive: termasuk biaya yang timbul dalam formulasi kebijakan perusahaan dan dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen secara keseluruhan: perencanaan: termasuk biaya pengembangan dan evaluasi tindakan jangka panjang untuk operasi perusahaan masa halaman dari depan, termasuk pelaksanaan organisasi perusahaan dan rencana jangka panjang yang terintegrasi (studi manajemen, rencana opsi dan kontingensi dan analisis ekonomis strategis), akunting dan keuangan: termasuk biaya penyelenggaraan jasa akunting dan finansial. jasa akunting termasuk dalamnya penggajian dan pembayaran, akunting properti, pengembalian modal, akunting regulator, tagihan non konsumen, audit internal dan eksternal, analisis dan kontrol capital budget dan operating budget. jasa finansial termasuk dalamnya operasi perbankan, manajemen kas, investasi benefit dan fund management, manajemen sekuritas, perencanaan dan analisis finansial korporat, jasa kasir internal: external relations (hubungan eksternal): termasuk biaya memelihara hubungan dengan pemerintah, regulator, perusahaan lainnya dan masyarakat umum. termasuk dalamnya adalah kegiatan review perundang undangan yang ada dan yang masih menunggu keputusan, persiapan dan presentasi informasi untuk tujuan yang berkaitan dengan perundangan, perolehan lisensi, hubungan publik dan iklan non produk yang berhubungan dengan citra perusahaan, hubungan administratif dengan operator lainnya dan hubungan investor, sumber daya manusia: termasuk biaya aktivitas administrasi personil, seperti program kesempatan kerja yang setara, data pekerja untuk peramalan, jasa general employment, jasa medis yang berhubungan dengan jabatan, analisis kerja dan program penggajian, aktivitas yang berhubungan dengan buruh, pengembangan personil dan jasa stating (perencanaan karir, konseling, dll), komunikasi pekerja, administrasi benefit, program aktivitas pekerja, program keselamatan pekerja dan pengembangan dan presentasi pelatihan non teknis: manajemen informasi: termasuk biaya yang timbul dalam perencanaan, pengembangan, pengujian, implementasi dan halaman dari pemeliharaan data base dan sistem aplikasi untuk komputer yang digunakan untuk tujuan umum. hukum: termasuk biaya penyelenggaraan layanan hukum seperti pelaksanaan dan koordinasi litigasi, panduan terhadap peraturan dan permasalahan buruh, persiapan, review permasalahan paten, kontrak dan interpretasi perundang undangan, pengadaan dan logistik termasuk biaya pengadaan material dan persediaan, termasuk persediaan kantor. aktivitas yang masuk dalamnya adalah: analisis dan evaluasi produk produk suplai, pemilihan suplai yang tepat, negosiasi kontrak suplai, membuat order pembelian: penelitian dan pengembangan: termasuk biaya membuat rencana penelitian atau investigasi kritis untuk memperoleh pengetahuan baru. termasuk juga dalamnya menterjemahkan temuan temuan penelitian dalam rencana atau rancangan produk atau proses baru atau untuk perbaikan produk atau proses yang sudah ada, lain lain: termasuk biaya pelaksanaan aktivitas administrasi umum yang tidak dibebankan secara langsung kepada pengguna. termasuk dalamnya penyelenggaraan perpustakaan referensi, layanan makanan, arsip, satpam, pengoperasian layanan sentral privat, telekomunikasi dan surat. juga termasuk dalamnya penyelesaian klaim kecelakaan dan kerusakan, premi asuransi. seperti juga penyesuaian yang dilakukan terhadap biaya modal non jaringan, biaya operasi yang relevan juga diperhitungkan dalam biaya operasi non jaringan. melakukan perhitungan biaya total elemen jaringan dengan formula sebagai berikut: dimana we: biaya total elemen jaringan selama satu tahun meit biaya operasi dan pemeliharaan dari elemen jaringan selama satu tahun halaman dari roc kiri biaya pengembalian atas modal yang investasi return investment dari elemen jaringan penyusutannei: biaya penyusutan dan amortisasi dari elemen jaringan perhitungan biaya investasi untuk membangun model jaringan menentukan besarnya biaya investasi yang diperlukan untuk membangun dan merealisasikan elemen jaringan yang telah ditetapkan. penentuan besarnya biaya investasi dilakukan dengan cara sebagai berikut melakukan perkalian antara jumlah elemen jaringan dengan harga satuan elemen jaringan sebagai dasar dalam menghitung biaya investasi model jaringan yang lengkap: investasi :, @'ty unit price ne, dimana investasi ne:, besarnya investasi elemen jaringan pada tahun ket @ty ne, jumlah elemen jaringan tiap tahun unit price ne: harga satuan elemen jaringan pada tahun ket menggunakan harga perubahan setiap tahun dari elemen jaringan sebagai dasar penentuan biaya investasi dimasa mendatang. menghitung biaya investasi tambahan dengan formula sebagai berikut investasi tambahan @'ty unit price ne: unit price ne: unit price ne, #a unit price) dimana investasi tambahan ne: besarnya investasi tambahan elemen jaringan pada tahun ket a@'ty tambahan jumlah elemen jaringan tiap tahun unit price harga satuan elemen jaringan pada tahun ket unit price eit harga satuan elemen jaringan pada tahun unit price perubahan harga satuan elemen jaringan tiap tahun cc. melakukan perhitungan biaya operasi dan pemeliharaan setiap elemen jaringan transmisi. menghitung besarnya biaya operasi halaman dari selama satu tahun untuk setiap elemen jaringan dihitung dengan formula sebagai berikut eit investasi o8&m eit: o8&m next o8m xri) dimana exit biaya operasi dan pemeliharaan dari elemen jaringan pada tahuninvest xxi besarnya investasi tambahan elemen jaringan pada tahun ketao8m xei perubahan biaya operasi dan pemeliharaan selama satu tahun untuk elemen jaringan pengalokasian beban biaya umum dan overhead mark up) secara keseluruhan, model bottom menghitung elemen jaringan transmisi yang dibutuhkan untuk menangani kebutuhan trafik sewa jaringan dan layanan lainnya pada setiap tahun yang dicakup oleh model. model kemudian mengalokasikan beban beban biaya setiap elemen jaringan kepada berbagai jenis kategori layanan yang didukung oleh jaringan transmisi. model ini melakukan hal tersebut menggunakan loading factor yang mencerminkan proporsi tertentu kepada setiap tipe kategori jasa (trafik, sewa jaringan, lain lain) yang menggunakan setiap tipe elemen jaringan. dengan cara ini beban beban biaya elemen jaringan dibagi bagi kepada setiap jasa yang menggunakan elemen jaringan tersebut. untuk dapat melakukan ini, ditentukan proporsi yang menjelaskan bagaimana setiap service type menggunakan elemen elemen jaringan harus diberi bobot dengan volume yang terkait dengan setiap jasa yang dimaksud. penentuan beban biaya jasa untuk tujuan penentuan biaya perlu mengikutsertakan tidak hanya ric untuk layanan dimaksud, tetapi juga bagian biaya umum (common cost) dan biaya overhead perusahaan yang dapat secara wajar dibebankan pada penyelenggaraan layanan yang dimaksud. halaman dari cara yang dikenal untuk melakukan hal ini adalah dengan menentukan jumlah beban biaya yang terlibat dan menampilkan beban beban biaya tersebut sebagai mark up pada semua operasional yang terlibat. perusahaan mungkin memiliki operasi bisnis lain yang berbeda dan terpisah dari operasi yang dimodelkan. maka biaya umum dan biaya overhead harus dibagi kepada seluruh bisnis tersebut atas. pada konteks ini, bisnis lain yang umum dapat dikategorikan dalamnya adalah: bisnis jasa tetap retail, bisnis jasa jaringan penyelenggara internet (wholesale dan retail): bisnis lainnya. pendekatan yang diadopsi dalam model ini adalah untuk mengecek margin perusahaan (mark up yang dinyatakan dalam prosentase) berdasarkan beban biaya aktual operator. kita lalu membandingkannya dengan benchmark dari operator jaringan lainnya. jika persentasenya berada dalam batasan benchmark, kita menggunakan prosentase tersebut. jika tidak, kita menyesuaikannya agar mencerminkan situasi yang ada dalam praktek yang berlaku terbaik (best practice market sebuah pendekatan alternatif adalah menerapkan mark up berdasarkan pada benchmark yang ada yang berlaku international. didalam penambahan margin perusahaan (mark up) ini direkomendasikan untuk memasukan komponen komponen berikut: kontribusi kewajiban pelayanan universal uso) yang besarnya ditentukan oleh postel regulator:, biaya hak penyelenggaraan layanan yang besarnya ditentukan oleh postel regulator. operator harus menyampaikan usulannya secara eksplisit dengan menjelaskan dasar pengambilan keputusan atas besaran biaya margin perusahaan (mark up). dengan mempertimbangkan kewajaran dan benchmark yang ada dan berlaku internasional. perhitungan biaya mark up dilakukan dengan cara sebagai berikut menghitung seluruh biaya yang dikategorikan sebagai biaya umum (common cost) dan biaya overhead cost: halaman dari membebankan biaya umum dan overhead perusahaan pada layanan sewa jaringan, retail dan lainnya. yang dimaksud dengan layanan lain lainnya antara lain: penyediaan jaringan dan atau jasa luar layanan sewa jaringan dan layanan retail, seperti penyediaan layanan pelanggan, sewa jaringan dan layanan lokasi:, penyediaan layanan untuk penyelenggara jasa internet. regulator akan melakukan evaluasi atas besaran mark up yang diajukan oleh penyelenggara layanan sewa jaringan dengan mempertimbangkan kewajaran dan benchmark yang ada dan berlaku internasional. melakukan perhitungan biaya setiap layanan sewa jaringan melakukan perhitungan biaya setiap layanan sewa jaringan dengan mempertimbangkan total biaya selama satu tahun dan total trafik dari layanan tersebut selama satu tahun dengan formula sebagai berikut: biasa biasa dimana biasa biaya layanan sewa jaringan biasa biaya total layanan setiap tahun total kapasitas transmisi yang digunakan untuk sewa jaringan setiap tahun melakukan perhitungan biaya setiap layanan sewa jaringan mark up melakukan perhitungan biaya layanan sewa jaringan mark up dengan formula sebagai berikut, tarif jasa biasa mark up) dimana tarifjasa besaran tarif layanan sewa jaringan biasa biaya total layanan sewa jaringan setiap tahun mark nilai besaran biaya mark up service loading factor melakukan perhitungan biaya total dari setiap jasa layanan setiap tahun yang menggunakan jaringan transmisi dihitung dengan mempertimbangkan proporsi beban setiap layanan terhadap jaringan transmisi dari setiap jasa layanan dan besar biaya total dari elemen jaringan secara menyeluruh, dengan formula sebagai berikut, i n jasa sly tni halaman dari dimana jasa biaya total layanan ke j setiap tahun (marked up) lji service loading factor dari layanan pada network elemen kei xei biaya total elemen jaringan selama satu tahun (marked up) layanan layanan yang menggunakan jaringan transmisi dibagi menjadi layanan berbasis trafik stn sts), layanan sewa jaringan, layanan lain lain isbn internet, dsb). biaya layanan setelah biaya diperkirakan pada level elemen jaringan dan dialokasikan layanan layanan yang berbeda, akan relatif mudah memperkirakan biaya biaya produk yang dipertimbangkan. elemen elemen jaringan ini digabungkan dengan cara yang berbeda untuk menciptakan produk produk yang berdasarkan ric yang relevan. gabungan gabungan ini akan ditentukan oleh service loading factor untuk produk tertentu. faktor konversi dasar perhitungan tarif layanan sewa jaringan adalah layanan dengan kapasitas maps e1) untuk mendapatkan tarif layanan dengan kapasitas transmisi yang berbeda dilakukan konversi dengan faktor konversi berikutdokumentasi model dokumentasi model harus menjelaskan hal hal berikut seluruh algoritma dan formula seperti bagaimana model menurunkan beban biaya tahunan dari biaya investasi aset dan biaya lain yang relevan. dokumentasi model yang diusulkan harus dengan jelas menunjukkan bagaimana biaya jaringan transmisi tidak langsung dan overhead perusahaan dimodelkan, serta metodologi yang digunakan untuk mengestimasikan biaya operasi jaringan: halaman dari pengalokasian biaya bersama dan biaya umum.metoda agregasi berbagai kategori biaya untuk mengestimasikan biaya elemen jaringan dan biaya layanan yang relevan. dokumentasi harus memberikan informasi yang lebih terinci berkaitan dengan informasi berikut informasi atas volume, seperti trafik tahunan dan jumlah panggilan, jumlah sirkuit menurut kapasitas (bandwidth), dan sebagainya. struktur dan konfigurasi jaringan. faktor routing, panjang rata rute transmisi, panjang galian, dan hal hal lain yang berkaitan dengan struktur dan konfigurasi jaringan transmisi. informasi biaya dan hal yang berkaitan dengan biaya seperti biaya aset, informasi harga satuan perangkat dan jasa instalasi, umur ekonomis perangkat, trend harga, dan lain lain. perangkat lunak model perhitungan penyelenggara dapat membangun model dengan perangkat lunak sendiri. penyelenggara dapat menggunakan model perhitungan dengan bentuk baku (template) perangkat lunak milik direktur jenderal. ditetapkan jakarta pada tanggal januari rai kasi dan informatika dan iya djanuari pedoman pengoperasian model perhitungan tarif sewa jaringan daftar isi daftar gambar. oom pendahuluan .oooooooco www gambaran umum pengoperasian model .oooooooooo gambaran umum perhitungan.ooo hasil akhir .oooooooomnnnnnaannnnnnannnnnnnaannnnnannnnn hasil perhitungan per tahun, kapasitas dan layanan. sa. sheet inp .ooooooo woman sheet peramalan permintaan .i.oooooooo sheet parameter jaringan.ooooooooooooo sheet parameter biaya .ooo woo sheet4. disain jaringan lokal. sheet4. disain jaringan long distance. sheet: perhitungan biaya jaringan .oclc. sheet: resume perhitungan .voodoo woo komodo sheet: corporate margin .voodoo woo sheet: proporsi layanan .ooo wan sheet: tarif ric .voodoo# aaaaaa sheet: konversi kapasitas .voodoo halaman dari iii sheet: tarif berdasarkan kapasitas. sheet: perbandingan tarif dengan benchmark. daftar singkatan.o.ooo woo0ommmmmennnnnnnnnnnnnnnnnnn halaman dari iii daftar gambar gambar tampilan pilihan simulasi .oooooooa gambar kotak pilihan kriteria yang diinginkan .ooa gambar contoh hasil .ooooooooo oom mannnnnnnnnnnnnan gambar proporsi kemungkinan penggunaan teknologi atau fo. gambar koreksi jarak .cbooo wo.ooo wo# womlnnnnnnnn gambar konfigurasi transmisi antar jaringan lokal.oo. gambar line diagram tran sisi .oeoennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn gambar transmisi microwave long distance .ooooooo gambar transmisi fiber optik terestrial long distance. gambar segmen transmisi fiber optik laut.ooo wo. halaman iii dari iii pedoman pengoperasian model perhitungan tarif sewa jaringan pendahuluan lampiran peraturan menteri ini menjelaskan bagaimana model dioperasikan dan digunakan serta memberikan deskripsi rinci tentang perhitungan yang dilakukan dalam setiap worksheet. model ini memiliki sejumlah ketentuan khusus untuk membantu pengguna: cell input menggunakan background cell berwarna merah, cell perhitungan menggunakan background cell berwarna putih: cell keterangan menggunakan background cell berwarna hijau, alur perhitungan dimulai dari bagian atas sheet bagian bawah dan dengan sedikit pengecualian dari kiri kanan antar sheet. gambaran umum pengoperasian model model bottom menggunakan berbagai macam parameter perencanaan jaringan untuk menghitung elemen elemen jaringan transmisi yang dibutuhkan dalam menangani kebutuhan kanal transmisi setiap tahun yang dicakup oleh model. model kemudian mendimensikan jumlah elemen jaringan yang dibutuhkan untuk menghitung besarnya investasi dalam membangun jaringan transmisi yang telah dibentuk. perhitungan costing dilakukan dengan menggunakan metoda ric untuk menghasilkan harga satuan e1 lokal dan long distance sebagai acuan perhitungan harga satuan jasa kapasitas transmisi yang lain. penentuan beban biaya jasa tarif sewa jaringan tidak hanya mengikutsertakan ric untuk jasa dimaksud, tetapi juga bagian corporate margin yang dapat secara wajar dikenakan pada pengadaan jasa yang dimaksud. halaman dari gambaran umum perhitungan tabel memberikan panduan untuk setiap input dan tahapan perhitungan model. tahap tahap ini menjadi acuan dengan menggunakan nomor tabel yang digunakan dalam model. tabel input dan tahapan perhitungan tabel input proporsi panjang transmisi fo, dan input peer peramalan kebutuhan long distance input pama nga peramalan kebutuhan lokal terpasang input kesana disain parameter transmisi kabel fiber input margin untuk meng cover pertumbuhan input asam daftar harga perangkat instalasi input oam halaman dari estimasi kenaikan penurunan nilai harga input perangkat instalasi transmisi long daftar harga perangkat dan instalasi input mana estimasi kenaikan penurunan nilai harga input perangkat instalasi jaringan transmisi (penbimatedatok \|potongan acc input perhitungan halaman dari tambahan aset pertahun jaringan lokal perhitungan lokal biaya variabel jaringan lokal biaya variabel biaya variabel jaringan lokal biaya variabel variabel variabel beban biaya cape open pertahun biaya perhitungan nesstbetsska mna tambahan aset pertahun jaringan lokal perhitungan tambahan biaya instalasi pertahun jaringan perhitungan biaya operasional dan maintenance perhitungan akumulasi penambahan aset jaringan lokal perhitungan "sessdalssaia iss akumulasi penambahan biaya instalasi perhitungan ian pengembalian atas aset pertahun biaya perhitungan psasbebeasslas mna halaman dari beban biaya cape open pertahun biaya perhitungan asedkassa pengelompokan biaya kedalam fix dan perhitungan beban biaya cape dan open untuk biaya perhitungan ing rsisdosbabadsnba iss beban biaya cape dan open untuk biaya perhitungan aan penggabungan beban biaya cape open perhitungan biaya tetap dengan nilai beban nms alabama jaringan transmisi lokal variabel perhitungan jaringan transmisi lokal fix corporate perhitungan jaringan transmisi fix dan variabel perhitungan edan 1211a biaya tahunan cape dan open lokal perhitungan lagi esassbabakad halaman dari tarif lokal variabel perhitungan .3b tarif lokal fix perhitungan beban biaya tahunan cape dan open perhitungan biaya tetap total terpakai dan jarak transmisi perhitungan beban biaya tahunan cape dan open perhitungan biaya variabel tarif e1 km biaya tetap long distance perhitungan tarif e1 km biaya variabel long distance perhitungan faktor konversi kapasitas terhadap tarif lokal perhitungan tarif long distance perhitungan tarif lokal berdasarkan kapasitas perhitungan tarif long distance berdasarkan kapasitas perhitungan tarif berdasarkan zona jarak terjauh perhitungan tarif input simulasi hasil akhir perhitungan komparasi dengan benchmark input perhitungan hasil akhir tampilan kotak simulasi gambar tampilan pilihan simulasi titik awal dari transmisi jarak transmisi backbone pilihan sampai elemen mana yang akan sdc sdc transmisi akan disewa disewa simulasi tahun zuu dari (ts jarak antar sdc sdc transmisi pilihan kota (ri pb lokal kapasitas maps kapasitas tarif sistem zona jarak antar soc per posisi kota kota long distance sistem zona an, long distance lam ntp, lokal dcc, n lokal ntp, halaman dari pada sheet hasil akhir ini terdapat bagian yang salah satunya adalah kolom simulasi. pada kolom simulasi user bisa memilih elemen jaringan asal tujuan dan elemen jaringan tujuan, sehingga harga yang dibebankan sesuai dengan elemen yang digunakan. pada kolom simulasi terdapat beberapa kolom pilihan, yaitu: dari pada bagian ini user bisa memilih titik awal penyewaan, contoh ntp dikota a), sdc sdcc dikota a), pada bagian ini user bisa memilih titik tujuan yang akan disewa user: jarak antar sdcc bagian ini merupakan input yang menyatakan jarak antar sdcc jika terjadi penyewaan transmisi jarak jauh (long distance backbone), kapasitas pada bagian ini user bisa memilih kapasitas yang akan disewa, sistem zona pada bagian ini user bisa menggunakan zona jarak antar sdcc dengan terjauh yang berada dalam zona tersebut atau jarak antar sdcc per km. hasil perhitungan per tahun, kapasitas dan layanan gambar kotak pilihan kriteria yang diinginkan pilihan apakah hanya lokal atau layanan lokal long distance ( ) long distance saja atau keduanya kapasitas semua kapasitas tahun semua tahun per zona arak antar soc per (xj pilihan kapasitas yang diinginkan pilihan tahun pilihan zona jarak terjauh atau jarak per halaman dari bagian ini merupakan hasil akhir dari model tarif sewa jaringan yang dapat ditampilkan sesuai dengan pilihan yang ada, layanan pada bagian ini user dapat memilih apakah yang akan ditampilkan hanya tarif lokal saja atau long distance saja ataupun keduanya: kapasitas pada bagian ini user dapat memilih kapasitas layanan yang diinginkan, tahun pada bagian ini user dapat memilih angka tahun yang akan ditampilkan: persona pada bagian ini user dapat memilih tipe pencarian untuk transmisi long distance baik berdasarkan zona dengan menggunakan jarak antar sdcc terjauh atau menggunakan jarak antar sdcc per km. gambar contoh hasil lokal 8solo\| 8ogoool 73800o\| 6ryool cesoool sesgooo\| long distance 51z000o\| 13e8000\| ti10000\| 1147o0o\| tot1room\| @t09000\| st1good\| ( 3okm m123000\| ams9000o\| st99000\| (sm ha4000o0\| aa7aoo\| ho38100o\| ( form aaatoooo\| masa0oo\| a80000\| loss0o0\| (asem 4603ooo\| mass00o\| ma73000\| a204000\| hoeerooo\| ag9c0o0\| (om masse000\| asasoooo\| teg000\| a219000\| loss1. 9s990o0\| (sm .saloon\| masa00o\| mass00o\| n208000\| hoserooo\| gesgooo\| (em a.67000o\| as05000\| asa7o0oo\| m222000\| a289000\| at.t31. h0. ( erm ws93ooo\| aassooo\| h0. ges9ooo\| ( owm amisooo\| asas000o\| as000oo\| h2s5000\| a270000o\| 4n481. sss90o0o\| pada gambar diatas dapat dilihat tampilan hasil dari model. untuk tabel longdistance tarif yang dihasilkan sudah termasuk tarif lokal beserta akses. detil dari tabel setiap sheet: sheet input tabel segmen transmisi tabel ini berisi hubungan antar node yang disebut segmen transmisi, dimana tiap segmen transmisi memiliki kapasitas transmisi. node yang halaman dari dimaksud dapat berupa sdcc yang merupakan sumber atau tujuan sebuah segmen transmisi. tabel proporsi panjang transmisi mw, fo, dan komposisi tabel ini berisi proporsi media transmisi yang digunakan, dalam hal ini terdapat dua jenis teknologi yaitu radio microwave digital dan fiber optik dimana jika sebuah segmen menggunakan media tersebut maka input persentase panjang transmisinya dinyatakan dalam yo. terdapat beberapa kemungkinan untuk persentase proporsi media transmisi ini, diantaranya gambar proporsi kemungkinan penggunaan teknologi atau radio microwave ) fiber optik ) h1) fiber optik radio microwave das radio microwave ce) (ata2) fiber optik gambar memiliki media fiber optic dan media radio sebuah segmen transmisi node node memiliki kemungkinan penggunaan media transmisi seperti pada gambar diatas: kemungkinan pertama, segmen ini hanya memiliki media transmisi radio microwave, sehingga proporsi panjang transmisi yang digunakan adalah untuk media transmisi radio microwave, kemungkinan kedua, segmen ini hanya memiliki media transmisi fiber optik, sehingga proporsi panjang transmisi yang digunakan adalah untuk media transmisi fiber optic: halaman dari kemungkinan ketiga, segmen ini memiliki kombinasi serial kedua media transmisi: kemungkinan keempat, segmen ini memiliki kedua media transmisi baik itu radio microwave atau fiber optic. untuk media transmisi fiber optic, komposisi pengeluarannya dibagi menjadi katagori, yaitu: kabel fiber optic duct: dimana penggelaran kabel sistem kucing menggunakan pipa pvc dan hype yang memiiki kedalaman tertentu: kabel fiber optik udara: dimana kabel digelar menggunakan tiang pole: kabel fiber optik tanam langsung: penggelaran kabel ditanam dengan kedalaman tertentu dengan menggunakan sudut hype, kabel fiber optik laut: dimana kabel digelar bawah laut. panjang penggunaan komposisi keempat media penyaluran kabel fiber optic tersebut dituliskan dalam yo. cc. tabel data lokal dan komposisi transmisi lokal tabel ini berisi kota kota yang memiliki transmisi lokal, serta kebutuhan transmisi tahun pertama. persentase komposisi antara teknologi dan menggambarkan besarnya kapasitas transmisi yang dimiliki jaringan atau fo. tabel periode tahun perhitungan tabel ini merupakan input yang menggambarkan periode tahun dari perhitungan model ini. sheet peramalan permintaan tabel peramalan permintaan long distance tabel ini berisi peramalan permintaan kapasitas jaringan transmisi (dalam e1) yang mengacu pada kapasitas tahun pertama yang diisi pada tabel .a. halaman dari tabel peramalan lokal terpakai tabel ini berisi peramalan lokal terpakai dari tahun cc. tabel peramalan permintaan lokal terpasang tabel ini berisi peramalan kebutuhan kapasitas transmisi lokal (dalam e1) yang mengacu pada kapasitas tahun pertama yang diisi pada tabel .c. sheet parameter jaringan tabel unit kapasitas transmisi tabel ini berisi satuan unit kapasitas transmisimaksimum stilisasi perangkat adalah dari kapasitas perangkat. jika stilisasi kapasitas melebihi yo, maka dilakukan penambahan kapasitas perangkat transmisi.tabel disain parameter radio microwave tabel ini berisi parameter parameter yang digunakan dalam pendimensian jaringan transmisi radio microwave backbone, diantaranya: faktor koreksi jarak faktor koreksi ini diperlukan karena terdapat perbedaan jarak antara jarak udara dan panjang transmisi aktual. dalammaka faktor koreksi dikalikan dengan jarak udara. dari hasil analisa konsultan, rata rata perbedaan antara panjang transmisi dengan jarak udara adalah visualisasi perbedaan antara panjang jarak udara dan jarak transmisi seperti pada gambar panjang transmisi jarak udara faktor koreksi jarak halaman dari gambar koreksi jarak jarak udara .l node node jarak transmisi jarak rata rata per hop: sebuah segmen transmisi yang panjang, terdiri dari beberapa buah hop transmisi dimana antara hop yang satu dengan hop yang lain memiliki perbedaan panjang sehingga digunakan antena microwave dengan penguatan atau diameter yang berbeda beda. hal ini agak menyulitkan proses pendimensian, untuk itu perlu ditetapkan sebuah harga rata rata panjang hop transmisi agar kebutuhan jumlah elemen jaringan sebuah segmen transmisi merupakan muttiplikasi jumlah elemen jaringan sebuah hop transmisi dengan banyaknya hop yang dimiliki oleh segmen transmisi tersebut. jumlah radio per hop dibutuhkan buah perangkat radio microwave untuk sebuah hop transmisi, dimana didalam sebuah perangkat radio microwave terdiri dari beberapa modul trx (receiver dan receiver),dimana setiap modul trx menempati sebuah kanal frekuensi pada sebuah band frekuensi yang dimiliki radio microwave. asumsi jumlah antena per radio sebuah radio membutuhkan buah antena microwave untuk konfigurasi antenna tunggal, sedangkan untuk sebuah radio yang menggunakan konfigurasi antenna main dan diversity, dibutuhkan buah antenna untuk setiap radio. rata rata diameter antena microwave diameter antena yang digunakan merupakan diameter antena yang telah memperkirakan kebutuhan panjang rata rata jarak per hop dan konfigurasi beberapa model trx yang terpasang. maximum kanal per hop kapasitas sebuah hop radio dibatasi oleh jumlah kanal yang disediakan pada sebuah band frekuensi radio, jumlah kanal yang tersedia tergantung jumlah band frekuensi radio yang digunakan.apabila maximum trx per hop adalah maka maksimum kapasitas radio microwave halaman dari tersebut adalah stm dan untuk kapasitas yang lebih dari stm diasumsikan radio microwave tidak mampu menangani kelebihan tersebut dan kelebihan kapasitasnya akan dialihkan menggunakan media transmisi fiber optic. max kapasitas per kanaltrx per kanal per hop dibutuhkan buah perangkat trx setiap hop untuk melewatkan kapasitas transmisi stm untuk stm dibutuhkan buah perangkat trx. jumlah adm per segmen per stm diasumsikan kebutuhan add and drop multiplayer untuk sebuah segmen transmisi adalah buah adm untuk kapasitas stm untuk kapasitas stm dibutuhkan buah adm. asumsi rata rata tinggi tower tinggi tower yang digunakan dalam transmisi radio sangat beragam tergantung kondisi lintasan radio. untuk mempermudah dalam perhitungan digunakan rata rata tinggi tower yang banyak digunakan. cc. tabel disain parameter transmisi kabel fiber optikcy6)) jumlah core per kabel pada model ini digunakan fiber optic core sebagai acuan perhitungan, andaikata jumlah core pada parameter ini akan diubah maka padhalaman dari penggunaan core per sy: tingkat stilisasi core untuk menjamin keamanan dari sistem transmisi maka diasumsikan tidak seluruh core pada sebuah kabel digunakan, perlu disediakan sejumlah core sebagai cadangan,sehingga diperlukan penggelaran kabel fiber optik baru andaikata tingkat stilisasi core yo) telah terlampaui: tingkat stilisasi core maksimum) adalah jumlah core maksimum yang dapat digunakan pada sebuah kabel fo, dimana jumlah core maksimum tergantung tingkat stilisasi core yang digunakan, panjang kabel cadangan kabel yang digelar harus menyertakan panjang gulungan kabel setiap mantle atau hand hole, sehingga total panjang kabel yang digunakan dapat diasumsikan panjang kabel panjang duct cadangan panjang kabel perangkat per segmen per stmsebagai acuan perhitungan peningkatan jumlah perangkat, dimana jika terdapat kapasitas stm maka total jumlah perangkat yang harus disediakan adalah sejumlah nx2: maksimum perangkat stm per site diasumsikan bahwa jumlah perangkat elektrik fiber optic yang terpasang dibatasi oleh luas ruangan dan daya listrik yang terpasang pada sebuah site, sehingga: jarak rata ratadalam hal ini jarak pemasangan generator diasumsikan menggunakan jarak rata rata. pada model halaman dari ini diasumsikan generator yang digunakan adalah generator aktif, sehingga setiap generator membutuhkan bangunan dan catu daya. tabel disain parameter terestrial fiber optic duct diasumsikan pada pembangunan duct digunakan komposisi sebagai berikut fiber optik suci jumlah pipa per duct jumlah sudut per pipa komposisi galian aspal lainlain komposisi atas digunakan untuk menghitung harga per kilometer pembangunan infrastruktur duct, dimana tabel ini hanya bersifat keterangan, sehingga jika terdapat perubahan pada tabel ini, maka unit harga per kilometer untuk duct harus disesuaikan. fiber optic kabel udara diasumsikan pada pembangunan aerial kabel udara fiber optic tanam langsung diasumsikan pada pembangunan galian untuk kabel tanam langsung digunakan komposisi sebagai berikut kabel tanam langsung komposisi galian komposisi atas digunakan untuk menghitung harga per kilometer pembangunan infrastruktur kabel tanam langsung, dimana tabel ini hanya bersifat keterangan, jika terdapat perubahan pada tabel ini, maka unit harga per kilometer untuk kabel tanam langsung harus disesuaikan. halaman dari tabel disain parameter kabel lautklanding point per segmen dibutuhkan buah landing point untuk menghubungkan kabel laut dengan media transmisi darat, jumlah core per kabel pada model ini digunakan fiber optik core sebagai acuan perhitungan, jika jumlah core pada parameter ini akan diubah makpenggunaan core per si, tingkat stilisasi core untuk menjamin keamanan dari sistem transmisi maka diasumsikan pada sebuah kabel tidak seluruh core dapat digunakan, perlu disediakan sejumlah core sebagai cadangan. karena itu jika tingkat stilisasi core yo) telah terlampaui, maka diperlukan penggelaran kabel fiber optik baru, stilisasi core maksimum) jumlah core maksimum yang dapat digunakan pada sebuah kabel fo, dimana jumlah core maksimum yang dapat digunakan tergantung tingkat stilisasi core yang digunakan, panjang kabel cadangan: panjang kabel yang digelar tidak sama dengan panjang transmisi, dimana kabel yang digelar harus menyertakan toleransi cadangan, sehingga total panjang kabel yang digunakan dapat dirumuskan halaman dari panjang kabel panjang transmisi panjang kabel cadangan rata rata jarakjarak pemasangan generator diasumsikan menggunakan jarak rata rata. pada model ini diasumsikan generator yang digunakan adalah generator pasif, yaitu menggunakan teknologi eda, kapasitas perangkat kabel laut adalah kapasitas perangkat elektrikal fiber optik yang digunakan pada landing point, perangkat per segmenn, max perangkat stm n per site diasumsikan bahwa jumlah perangkat elektrik fiber optik yang terpasang dibatasi oleh luas ruangan dan daya listrik yang terpasang pada sebuah site. karena itu. tabel proporsi dan pada jaringan transmisi long distance, jika sebuah segmen memiliki komposisi untuk dua buah media transmisi yaitu radio microwave dan fiber optik, maka diasumsikan kapasitas transmisi yang akan dilewatkan pada segmen transmisi tersebut dibagi secara proporsional antara radio microwave dan fiber optik. tabel parameter disain jaringan lokal margin untuk mencakup permintaan tahun berikutnya diasumsikan bahwa kebutuhan kapasitas transmisi yang direncanakan telah mengakomodasi kapasitas tahun berikutnya, range tipe kota pembagian tipe kota menjadi metro, urban dan sub urban, dimaksudkan untuk mengklasifikasikan pembangunan kapasitas halaman dari transmisi, dimana untuk jaringan transmisi lokal fiber optik daerah metro akan cenderung dibangun ring fiber optik dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan daerah urban atau sub urban. klasifikasi tipe kota ini tergantung dari besarnya kebutuhan kapasitas transmisi e1), unit kapasitas tabel ini berisi satuan unit kapasitas transmisi,tingkat stilisasi perangkat maksimum dari kapasitas perangkat, sehingga untuk kapasitas yang melebihi yo, maka kapasitas transmisi akan ditingkatkanjenis kapasitas ring fiber optik jaringan transmisi lokal akan membentuk berbagai topologi jaringan salah satunya berupa ring fiber optik yang terdiri dari main ring dan satelit ring. kapasitas main ring yang dibangun dapat berupa stm stm atau stm tabel main ring pada pembangunan main ring fiber optik digunakan parameter parameter sebagai berikut duct proporsi panjang duct yang digunakan pada sebuah main ring, aerial proporsi panjang jaringan kabel udara yang digunakan pada sebuah main ring: panjang kabel cadangan: panjang cadangan kabel untuk gulungan pada mantle atau hand hole: halaman dari jarak antar pole jarak antar pole tiang yang digunakan pada penggelaran kabel optik udara: drop insert jumlah kapasitas rata rata yang terdapat pada sebuah node main ring, jumlah perangkat ring jumlah perangkat yang terbentuk pada sebuah main ring fiber optik, yang tergantung rata rata kapasitas drop insert sebuah node: jarak antar perangkat dalam ring rata rata jarak antara dua buah node pada sebuah ring fiber optik: panjang ring panjang transmisi satu buah main ring fiber optik. tabel satelit ring pada setiap node main ring fiber optik, diasumsikan membentuk sebuah satelit ring fiber optik stm atau sebuah konfigurasi star radio microwave stm panjang transmisi satelit ring fiber optik atau star radio microwave dan banyaknya node yang terbentuk pada sebuah satelit ring atau star microwave tergantung pada parameter parameter berikut proporsi satelit menggambarkan banyaknya node pada sebuah satelit ring fiber optik yang akan dibentuk menjadi satelit ring fiber optik dan star radio microwave: banyaknya node star microwave yang terbentuk tergantung besarnya kapasitas main ring, dengan parameter sebagai berikut: (a) jumlah node star banyaknya node yang terbentuk pada sebuah star microwave: (b) jumlah perangkat per hop dibutuhkan buah perangkat radio microwave untuk sebuah hop transmisi, (c) jarak per hop rata rata panjang hop yang digunakan, (d) panjang transmisi star adalah panjang transmisi sebuah konfigurasi star radio microwave. banyaknya node satelit ring fiber optik yang terbentuk tergantung besarnya kapasitas main ring, dengan parameter sebagai berikut halaman dari (a) duct proporsi panjang duct yang digunakan pada sebuah satelit ring, (b) aerial proporsi panjang jaringan kabel udara yang digunakan pada sebuah satelit ring: (c) panjang cadangan kabel panjang cadangan kabel untuk gulungan pada mantle atau hand hole, (d) jarak antar pole jarak antara pole tiang yang digunakan pada penggelaran kabel optik udara: (e) drop insert adalah jumlah kapasitas rata rata yang terdapat pada sebuah node satelit ring, (?) jumlah perangkat ring adalah jumlah perangkat yang terbentuk pada sebuah satelit ring fiber optik, dimana jumlah perangkat yang terbentuk tergantung rata rata kapasitas drop insert disebuah node: jarak antar perangkat dalam ring adalah rata rata jarak antara dua buah node pada sebuah ring fiber optik: (h) panjang ring adalah panjang transmisi satu buah satelit ring fiber optik. sheet parameter biaya parameter biaya ini digunakan sebagai input untuk menghitung biaya jaringan dari semua perangkat yang terbangun berdasarkan demand e1. sheet ini terdiri dari tabel, dimana tabel untuk parameter biaya tipe transmisi lokal dan tabel untuk transmisi long distance. tabel .1a daftar harga perangkat instalasi transmisi long distance tabel ini menunjukkan harga per unit dari setiap elemen jaringan yang dibutuhkan dalam membentuk sebuah jaringan transmisi long distance backbone. harga yang ditampilkan dalam model ini merupakan harga yang wajar. hal yang sama juga terdapat pada tabel .2a yang menerangkan harga perangkat untuk transmisi lokal. halaman dari estimasi kenaikan penurunan nilai untuk biaya tabel ini berisi kecenderungan kenaikan atau penurunan dari harga perangkat dan juga instalasi beserta biaya operasional dan maintenance. kecenderungan kenaikan dan penurunan nilai dari biaya kapital, biaya instalasi dan biaya operasional dilakukan karena dengan menggunakan metode forward looking, harus bisa diramalkan beban biaya biaya atas untuk tahun tahun mendatang sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. hal yang sama juga terdapat pada tabel .2b yang menerangkan kecenderungan kenaikan dan penurunan untuk transmisi lokal. sheet disain jaringan transmisi lokal besarnya utilitas transmisi lokal yang dimiliki oleh sebuah operator sulit untuk diprediksi, baik itu jumlah perangkat, panjang transmisi, dan jumlah site, karena berhubungan dengan penyebaran permintaan suatu luas area dan konfigurasi jaringan transmisi yang dimiliki. dalam perhitungan ini jaringan transmisi lokal dapat dimodelkan sebagai berikut main main transmisi long distance tanam bom satelit ring main ring satelit ring gis satelit ring gg? main ring satelit ring gang km) soc et" dcc jaringan transmisi lokal dapat disederhanakan sebagai berikut halaman dari gambar line diagram transmisi mrt pbilokat kota kota long distance . d3. . .i nn. ta. ntp, lokal dcc, sec, lokal pp.a main ring dan satelit ring pada gambar bila ditunjukkan pada gambar merupakan transmisi pada sdcc, sedangkan. ntp dikenal juga dengan istilah end user. main ring untuk mengakomodasi kapasitas transmisi yang dibutuhkan akan dibangun sejumlah main ring fiber optik. besarnya kapasitas main ring fiber optik yang digunakan tergantung tipe kota. elemen jaringan yang terdapat dalam sebuah main ring, diantaranya bangunan fo, panjang duct, jumlah pole, panjang kabel duct, panjang kabel udara, jumlah perangkat stm satelit ring satelit ring fiber optik atau star microwave pada model transmisi lokal dibentuk dari tiap node main ring. jumlah node yang terbentuk tergantung besarnya kapasitas drop pada tiap satelit ring atau star microwave. elemen jaringan yang terdapat dalam sebuah satelit ring, diantaranya satelit ring fiber optic bangunan fo, panjang duct, halaman dari jumlah pole, panjang kabel duct, panjang kabel udara. star microwave bangunan mw, tower radio, radio: trx, add drop multiplex, perangkat stm tail link akses), dimana besarnya biaya pembangunan tail link tergantung pada panjang jarak antara sdcc dan end user, serta kapasitas transmisi yang dibutuhkan. pada model ini diasumsikan besarnya biaya pembangunan tail link menggunakan nilai rata rata. hasil model transmisi lokal ini mungkin dirasa tidak mewakili besarnya utilitas transmisi yang dimiliki oleh sebuah operator. jika model transmisi lokal ini dianggap tidak mewakili besarnya utilitas transmisi yang dimiliki oleh sebuah operator, maka dalam perhitungan pendimensian jaringan lokal operator bisa memasukkan data panjang transmisi dan jumlah perangkat elektrik secara manual. sheet disain jaringan transmisi long distance perhitungan kebutuhan jumlah elemen jaringan pada jaringan transmisi long distance dilakukan dengan memisahkan elemen jaringan menjadi komponen, diantaranya: komponen tetap jumlah elemen jaringan yang digunakan tidak terpengaruh terhadap perubahan jarak, komponen semi variabel jumlah elemen jaringan yang digunakan tergantung pada setiap perubahan jarak tertentu: cc. komponen variabel dimana jumlah elemen jaringan yang digunakan terpengaruh oleh setiap penambahan jarak, halaman dari dimensioning jaringan transmisi radio microwave jaringan radio microwave hanya memiliki dua komponen, yaitu komponen tetap yang terdapat pada kedua ujung sebuah segmen transmisi, dan komponen semi variabel berupa repeater yang terdapat pada selang jarak tertentu dan jumlah repeater radio microwave yang digunakan tergantung pada panjang segmen transmisi. gambar transmisi microwave long distance nan (tn sea an) ruang perangkat perangkat perangkat ruang perangkat tae node repeater repeater node momponentetap komponen semarubel "komponen tetap elemen jaringan komponen tetap pada jaringan transmisi terdiri dari bangunan microwave, tower, perangkat radio, perangkat rx: antenna microwave, add drop mux adm)elemen jaringan komponen semi variabel pada jaringan transmisi terdiri dari bangunan generator, tower, perangkat radio, perangkat rx: antenna microwave. halaman dari total jumlah elemen jaringan jumlah network elemen pada sebuah repeater jumlah repeater. dimensioning jaringan transmisi fiber optik fiber optik terestrial pada jaringan fiber optik terestrialseperti generator dan pole tiang aerialmedia penyaluran kabel fiber optic dan kabel fiber optik. gambar transmisi fiber optik terestrial long distance segmen transmisi fiber optic terestrial long distance (anna nan lana nan gunung pole komponen semi variabel) lana nana anna ruang ruang ruang ruang rangka perangkat ang perangkat some in! jun sal w, : generator node generator io. komponen variabel! komponen to. node variabel komponen tetap komponen semi variabel komponen semi variabel komponen tetap komponen tetap bangunan fiber optikbangunan generator, perangkat generator, tiang pole. jumlah elemen jaringan jumlah network elemen pada sebuah repeater jumlah repeater. halaman dari komponen variabel duct, panjang galian kabel tanam langsung, kabel fiber optik duct, kabel fiber optik udara: kabel fiber optik tanam langsung. besar penggunaan elemen jaringan atas tergantung pada panjang sebuah segmen transmisi. fiber optik kabel laut pada jaringan fiber optik kabel lautberupa generator eda,kabel fiber optik. gambar segmen transmisi fiber optik laut mn: komponen tetap landing point dan site kabel lautperangkat generator eda besarnya komponen semi variabel tergantung pada banyaknya generator eda yang digunakan. halaman dari komponen variabel kabel besar penggunaan elemen jaringan atas tergantung pada panjang sebuah segmen transmisi. sheet: perhitungan biaya jaringan proses perhitungan biaya jaringan untuk transmisi lokal dan long distance menggunakan metode dan tabel yang sama. sheet sheet perhitungan biaya jaringan ini adalah: sheet sheet perhitungan biaya var jarak' sheet per. biaya fix jarak, sheet per. biaya jar ld' yang membedakan masing masing sheet atas adalah jika pada transmisi lokal permintaan yang digunakan adalah permintaan kota tersebut, sedangkan untuk long distance digunakan permintaan per segmen. untuk meningkatnya akan diterangkan sheet per. biaya var jarak' sebagai contoh. tabel ini mengandung data tentang biaya biaya cape dan open, termasuk, untuk setiap kategori perangkat jaringan: umur ekonomis, harga beli unit (untuk tahun perkiraan perubahan tahunan dalam harga beli untuk periode yang dicakup model: beban biaya instalasi: perkiraan perubahan tahunan dalam beban biaya instalasi untuk periode yang dicakup model beban biaya operasional dan perawatan unit pada tahun perkiraan perubahan tahunan dalam beban biaya operasional dan perawatan untuk perioda yang dicakup model. dalam perhitungan tarif sewa jaringan ini diasumsikan tanggal dimulainya layanan untuk jaringan pertama adalah tanggal januari dan jaringan transmisi tersebut sudah berkembang sejak tanggal tersebut untuk memenuhi kebutuhan trafik. seperti dinyatakan sebelumnya, periode halaman dari perencanaan peralatan membutuhkan permintaan masa depan dalam wawasan periode perancangan untuk dipertimbangkan dan juga dalam menghitung peningkatan peralatan jaringan dan transmisi yang dibutuhkan untuk disediakan setiap tahunnya. dalam persoalan sheet sheet ini, perhitungan perhitungannya menyangkut tahun mulai dari kiri kanan sheet, nilai dan perhitungannya adalah kolom d,e,f menampilkan sentral, platform dan elemen jaringan transmisi. daftar awal yang berhubungan dengan peralatan yang telah instal pada pada tahap awal layanan yaitu tanggal januari pengulangan pertama dari list ini berhubungan dengan peralatan yang telah diinstal untuk memenuhi permintaan tahun dan kolom memperlihatkan tanggal dimulai layanan untuk setiap kelompok peralatan. untuk tahun setelah tahun rata rata tanggal mulai layanan diasumsikan pada pertengahan tahun, kolom menghitung jumlah bulan dimulai dari januari sampai tanggal dimulainya layanan. periode ini penting untuk tujuan perhitungan selanjutnya mengenai harga beli dan biaya lainnya yang selalu berbeda setiap waktunya: kolom menghitung umur dari aset dalam bulan. gambaran ini akan memungkinkan sisa umur aset secara ekonomis dapat dihitung dan digunakan dalam perhitungan penyusutan ekonomis, kolom menyatakan kembali umur ekonomis dari setiap elemen jaringan, kolom menghitung nilai dari penambahan aset dengan menilai pertambahan unit aset tahun sebelumnya dan mengalihkannya dengan nilai aset untuk tahun yang dibahas: kolom menghitung nilai penambahan aset dalam hal mea modern perhitungan ini menggunakan nilai aset tambahan kolom dan menerapkan trend harga mea dalam kolom yang disesuaikan untuk waktu yang telah lewat sejak ditetapkannya harga awal unit, kolom menyatakan kembali biaya instalasi unit untuk elemen jaringan dikalikan dengan volume pada kolom halaman dari kolom merubah biaya instalasi unit menjadi nilai yang terkini dengan menggunakan trend biaya untuk biaya instalasi pada kolom disesuaikan untuk waktu yang telah dilalui ditetapkannya biaya awal instalasi, kolom menyatakan kembali perubahan tahunan untuk harga perangkat dan biaya instalasi, kolom menyatakan jumlah bulan terhadap mana setiap elemen jaringan disebutkan. kolom dan menghitung jumlah bulan penyusutan yang akan masukan untuk setiap tipe dan kelompok dari elemen jaringan dan tahun yang dibicarakan, kolom menyatakan biaya cape dan instalasi diawal periode (awal tahun yang dihitung) yang telah tambahkan tren pada kolom dan kolom menyatakan biaya cape dan instalasi diakhir periode (akhir tahun yang dihitung) yang telah tambahkan tren pada kolom dan kolom menyatakan nilai sisa dari aset diawal periode yang berdasarkan jumlah bulan tersisa awal periode yang dihitung dibandingkan dengan total bulan yang dari umur perangkat, kolom menyatakan nilai sisa dari aset diakhir periode yang berdasarkan jumlah bulan tersisa akhir periode yang dihitung dibandingkan dengan total bulan yang dari umur perangkat, kolom merupakan penyusutan yang akan dibebankan selama tahun berdasarkan biaya cape dan instalasi yang telah rekan dibagi umur aset, kolom merupakan rata rata nilai sisa, kolom merupakan persentase biaya operasional dan maintenance terhadap biaya cape: kolom merupakan tren kenaikan biaya operasional: kolom merupakan biaya operasional. halaman dari sheet: resume perhitungan terdapat sheet yang merupakan resume perhitungan yaitu resume perhitungan lokal biaya variabel, resume perhitungan lokal biaya tetap dan long distance yaitu pada sheet biaya ekonomi jarak var, biaya ekonomi jarak fix dan sheet biaya ekonomi jar yang ketiga tiganya merupakan resume dari perhitungan biaya untuk jaringan transmisi baik lokal maupun long distance yang berisi perhitungan biaya secara ekonomi (economic costing). pada sheet ini terdiri dari beberapa tabel tabel yang sama kecuali pada long distance terdapat tambahan tabel konversi dari semi variabel menjadi variabel, yaitu: tabel penambahan aset pertahun, penambahan instalasi pertahun dan biaya operasional setiap tahun tabel ini menambahkan semua kelompok biaya untuk setiap elemen jaringan disetiap tahunnya yang dikaitkan dengan tren kenaikan penurunan yang terjadi, seperti yang telah dihitung dalam berbagai sheet yang secara kolektif membentuk perhitungan biaya jaringan adalah biaya berdasarkan elemen jaringan setiap tahun untuk tambahan aset: instalasi, open. tabel akumulasi tabel ini menyusun kembali data tabel penambahan aset pertahun, penambahan instalasi pertahun dan biaya operasional setiap tahun dalam kondisi kumulatif terhadap periode yang dicakup oleh model. tabel penyusutan tabel ini menambahkan seluruh kelompok beban penyusutan untuk setiap elemen jaringan (berdasar pada nilai mea dan beban biaya instalasi) untuk setiap tahun, seperti yang telah dihitung. hasilnya adalah beban penyusutan berdasarkan elemen jaringan untuk setiap tahun. halaman dari tabel nilai sisa produksi dari asset diawal periode tabel ini menambahkan semua kelompok nilai sisa produksi dari aset diawal tahun untuk setiap elemen jaringan disetiap tahunnya, seperti yang telah dihitung dalam berbagai sheet. tabel pengembalian investasi atas aset pertahun rock) tabel ini menghitung pengembalian aset untuk setiap tahunnya. hal ini dilakukan dengan mengalikan nilai sisa produksi aset diawal periode dengan weighted average cost capital acc) sheet acc. hasilnya mewakili pengembalian yang dibutuhkan dari kapital yang digunakan untuk menghasilkan level aset yang terlibat. tabel biaya cape per tahun tabel penyusutan tabel pengembalian atas investasi) tabel ini menghitung biaya jasa tahunan yang berhubungan dengan cape (atau biaya tahunan cape) dengan menambahkan penyusutan dan pengembalian aset. tabel beban biaya cape open tahunan tabel ini menghitung beban biaya tahunan total dari jaringan, seperti yang dimodelkan, dengan menambah cape tahunan dalam pengeluaran operasional (open) untuk setiap elemen jaringan untuk setiap tahun. tabel proses konversi semi variabel menjadi variabel khusus untuk jaringan long distance terdapat tambahan tabel yang digunakan untuk merubah semi variabel menjadi variabel dengan cara membagi semua biaya semi variabel dengan factor jarak yang menyebabkan terjadinya semi variabel. contohnya untuk generator akan terbentuk setiap kelipatan km. sheet: corporate margin tabel ini menyatakan kembali input corporate margin atau yang terdiri dari biaya umum, kontribusi uso dan biaya bhp penyelenggara. halaman dari sheet: proporsi layanan tabel ini menyatakan input berupa berapa besar dari seluruh transmisi yang digunakan untuk layanan sewa jaringan, layanan berbasis trafik dan layanan lainnya. sheet: tarif ric pada sheet ini terdiri dari beberapa tabel yang menerangkan proses perhitungan per baik untuk transmisi lokal maupun long distance pada transmisi lokal dan long distance dibagi bagian yaitu biaya tetap atau akses dan biaya variabel. pada prinsipnya perhitungan baik lokal maupun long distance ini sama dimana jika biaya tetap maka dibagi dengan kapasitas sedangkan biaya variabel dibagi dengan kapasitas dikali dengan jarak. dalam perhitungan ini dilakukan per kota untuk lokal dan per segmen untuk long distance dan pada akhirnya dilakukan perhitungan rata rata dari semua kota atau segmen yang dihitung. sheet: konversi kapasitas sheet ini berisi faktor konversi kapasitas lainnya terhadap e1. kapasitas lain tersebut adalah kapasitas dalam struktur yaitu kbps, maps, maps dan stm1. formula tarif yang pergunakan adalah: lokal (2x biaya tetap) (biaya variabel km) long distance (2x biaya tetap dan variabel lokal)) (biaya tetap long distance (biaya variabel long distance dengan jarak)) sheet: tarif berdasarkan kapasitas pada sheet ini terdiri dari beberapa tabel yang menerangkan proses perhitungan konversi dari kbps, maps dan stm dalam perhitungan ini berdasarkan klasifikasi jarak, yaitu berdasarkan per dan per zona dengan jarak terjauh. halaman dari untuk per zona klasifikasi kotanya adalah lokal zona zona zona zona zona zona zona sheet: perbandingan tarif dengan benchmark pada sheet ini berisi perbandingan tarif trai, smp indonesia dan tarif hasil perhitungan model. halaman dari daftar singkatan fei kbps killobits persecond maps megabitspersecond microwave ine network element ins ' network management system naa sena mea modern equivalent asset operation maintenance open operation expenditure ditetapkan jakarta term minunikasi dan informatika akan bln oto ana. dj: januari format laporan data layanan sewa jaringan segmen transmisi back bone long distance main link node asal node tujuan teknologi jarak media transmisi km) jarak kapasitas kapasitas besaran tarif yang koordinat kota peranan tom sistem komunikasi\| sistem komunikasi serat optik total tersedia terpakai! dikenakan lintang bujur lintang bujur lain radio terestrial laut udara km) gbpv stm) beban ipointto point endo end kana pelat pita feat kon kesan sitesbai dryas apa obatan adan hentnomb pinnnnanrn pokemon senna kan) bola insan pemanas kamen kaget pane kesan kesan oven year terner2 pesan mana ses medatoska (eu bon gan oem perekaman aan pesernnaan pangesnis ice niro mma: dra ansar one menara aan dna bls pemegang! bebas jasad naa itam enam dae senar semasa aas war doa ane nasa penanganan peron kanon esa deras peranan krs kena poanganpna dara polda pargsusa akan koe aaaa maen aaa naa ega engga manna ran senang senar dinsmkaaa meme fran pisan dera hes nri pan (den ssima jas pom ken sea min apa bol espa pre panen: ying center enjnnnnnnngns5jangka( map gmn wna desa manna aon pesanan wirbaiaa kasar bel dat akresi dosa karo peran mean reel (nan von ser oke isle mesgnngka katanya nana senar nba ega supreme ueesangrs merasa energi pemesanan kenanga) donna kena dara aaa lina mana kam snp dana dar stan men kar donna nani fen nne (panas pasta pesernss hewani mengenang kemanan reg pemasangan ono keane pesan aenea uob kar tor dara peron ars naa span kam baa nea dareneranana kurs pp) katakan pepe pen meja bagaikan warna aries dalaairaata ite esa pps laser ark pes npsn pita rama dansa rad sen: kepri lion pangan pakar roti san kena nbsp panenan aang mei kreasi kas: dolar ipo pondasi arh sae kista semena sni) orion esai maa iron ina dana, wap mma saat nangnnna asin min ennngnaman masa nrp: mea pen metesenn eaeaea hana tebal boa horan aaa nan pen maa bea won pane rencana pembangunan sampai dengan tahun kelima segmen transmisi back bone long distance! main link node asal node tujuan teknologi jarak media transmisi besaran tari yang dikenakan koordinat koordinat cam sistem komunikasi i . sistem komunikasi serat optik besaran tarif yang dikenakan\| rapatan lintang bujur \|tentang bujur ain radio terestrial laut udara sistem fpointtopoint jenatorna yana hae kangen eka masi maa mina disana kena per por naa semen ena angan peta kanan kesesaari (ajaran por sinema iss negara kanan rek aan ipar sda non noaapangn dan harbeaai saran kap kan geram ann yeon are kaa kemana ems maa hsesaeapa kedesoge masa raa banana der baris dul sun rena aaa peranan web aaa dra snr namai aras por nana heran solo big ina sana her para arena pola "stream area pes get oem roda amebarngetn mesra ana sngakael kain read uns hak ben isbn pama snanbpa fesaeayanan danau: york simulasi abe gea pama lsi beda \|is ni:" neon ea! menanam pens nada mrs kaos pena eee nampak ana sekalian dee mereka pera manga msn tana manan saa aaa ena rela ren ran panai mer intro penata) mempan: kenari peta den aan dns basa bagi are bas pia sabar mena diserbu eii vena marak mereka esa are era, bkk baa minnkammaai koresngpaka perkara nba ngaonnoaan oversee koran eta rol dreeeenaa rne desa men besa dar bata enak bek bean persen yan bean nona pee bea aan pesan maa eee kotoran men peran magang era maa masa nana pan pen lan nun nasa ditetapkan jakarta pagasememata januari nen nikahi dan informatika (aa) aa, tani yaa as, san yanataan dan pemberdayaan pedagang kaki limaogor, menimbang bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk ditingkatkan dan dikembangkan sebagai upaya dalam mendukung perekonomian rakyat, bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima wilayah kota bogor, maka perlu adanya pembinaan dan penataan pedagang kaki lima agar tercipta ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan kota, bahwa peraturan daerah kota bogor nomor tahun tentang penataan pedagang kaki lima sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi kota bogor pada saat ini dan tidak sesua wali kota adalah wali kota kota bogordinas adalah dinas yang mempunyai tugas dan fungsi bidang uruskotakota kota, baik bersifat permanen maupun sementara. tanda daftar usaha tdu) kotkotabagian kedua maksud, tujuan, dan ruang lingkup daerah kota. tujuan penataan dan pemberdayaan pkl: mewujudkan kota yang tertib, aman, indah, dan bersih dengan sarana dan prasarana perkotaanngaturan dalam peraturan daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan pkl. bab kewenangan wali kota memiliki kewenangan untuk dan pendaftaran pkl: pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnyalokasi tempat kegiatan pkl sebagaimana dimaksud pada harus berada pada lokasi yang strategis berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah kota, pelaku pkl, dan para pihak terkait pemangku kepentingan. penghapusan lokasi tempat kegiatan pkl dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah kota, pelaku pkl dan para pihak terkait pemangku kepentingan. wali kota melakukan penataan pkl dengan cara: pendataan pkl, pendaftaran pkl, penetapan lokasi pkl, pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah kotalokasi pkl tidak sesuai peruntukannya. lokasi pkl sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: lokasi pkl yang bersifat permanen, pelaku pkl yang menggunakan kendaraan bermotor harus memiliki izin dan spesifikasi teknis dari perangkat daerah terkai, komoditi lain. bagian ketiga pendaftaran pkl wali kotakota kotadan menempati area yang legal. 'ttd sebagaimana dimaksud diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada wali kotaelektronik ktp el) yang beralamat daerah kotaberada lokasi pkl, tidak memindahtangankan tdu kepada pihak lain, dan menyatak kotawali kota kota kota melalui dinas. wali kota kota menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatanrtrw) dan rencana detail tata ruang rdr) serta peraturan zonasi pz). lokasi sebagaimana dimaksud pada merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh walipkl dibagi dalam (tiga) zonaketentuan lebih lanjut mengenai zona sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kotfasilitas ibadahariwisata, kota. jadwal usaha pkl sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh wali kota. bagian kelima pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah pkl yang menempati lokasi dan zona pkl sebagaimana dimaksud dalam dapat dikenaknam pemindahan pkl dan penghapusan lokasi pkl pemerintah daerah kota dapat melakukan pemindahan lokasi pkl pada lokasi binaan atau lokasi yang ditentukan oleh wali kota. pkl yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan penertib kotwali kota. bagian ketujuh peremajaan lokasi pkl pemerintah daerwali kota melaksanakan dan memfasilitasi pemberdayaan pkl. pemberdayaan pkl sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui: penyuluhan, pelatihan dan atau bimbingan sosial, fasilitasi kerja sama antar daerah, cc.pada dilakukan dalam bentuk: inisiatif pemerintah daerah kota: kerja sama antar daerah instansi pemerintah, dan kemitraan dengan dunia usaha. wali kota memfasilitasi pemberdayaan pkl. pemberdayaan sebagaimana tersebut dalam melalui dinas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. wali kota memfasilitasi kerja sama pemberdayaan pkl dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota lainnya, dan atau instansi pemerintah. kerja sama antar daerah instansi pemerintah. wali kota dalam melakukan pemberdayaan pkl dalam bentuk kemitraan dengan dunia usahadan lingkungan perusahaan corporate social responsibility dan kewajiban bagian kesatu hak dan kewajiban pemerintah daerah kota pemerintah daerah kota berkewajiban: memberikan pelayanan pendaftaran bidang usaha pkl, memberikan informasi dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan terkait kegiatan usaha pkl, melakukan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pemberdayaan usaha pkl. pemerintah daerah kotaperaturan perundang undangan, melakukan tindakan kepada pkl yang melanggar ketentuan jam berpemerintah daerah kota, mencabut tdu pkl yang kegiatan usahanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keduawali ota: melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota, menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan, dan tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha pkl dilokasi untuk pkl yang bersifat sementaraditetapkan pemerintah daerah kotajalur hijau, badan jalanbadan dilarang menjadi koordinator kegiatan perdagangan ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi pkl. bab vii koordinasi pkl dalam rangka pelaksanaan koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl dibentuk tim penataan dan pemberdayaan pkl, yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada wali wali kotabogor. pelaksanaan tugas tim penataan dan pemberdayaan pkl dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penataan dan pemberdayaan pkl dengan tim penataan dan pemberdayaan pkl provinsi dan tim penataan dan pemberdayaan pkl pusat. tim penataan dan pemberdayaan pkl melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada wali kota dan tim penataan dan pemberdayaan pkl provinsi. bab viii monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian kesatu monitoring dan evaluasi wali kota melalui dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan pkl daerah kotpelaksanaan penataan dan pemberdayaan pkl kepada wali kota kota melalui dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan pkl kota bogor kota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan pkl yang dilaksanakan oleh dinaspencabutan tdub xiipidanaiv ketentuan peralihan lokasi penataan pkl yang telahsalinan aneatau dari pemerintah daerah sejumlah rp. dan dana alokasi desdandtor ttd drs: :dengan rahmat tuhan yang maha esa lampiran (satu). walikota jayapurasehingga aturan tentang lembaga ketahanan masyarakat desa dinyatakan tidak berlaku lagi: bahwa dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat kampung atau kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, perlu membentuk badan perencana pembangunan kampung kelurahan sebagai mitra kerja pemerintah kampung atau pemerintah kelurahan:badan perencana pembangunan kampung kelurahbadan perencana pembangunan kampung kelurahan adalah lembaga partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pendampingan pembangunan kampung atau kelurahan. bab kedudukan, tugas dan fungsi badan perencana pembangunan kampung kelurahan dibentuk oleh pemerintahan kampung kelurahan yang terdiri dari seluruh komponen masyarakat. badan perencana pembangunan kampung kelurahan berkedudukan kampung atau kelurahan yang berperan membantu pemerintah kampung atau pemerintah kelurahan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pendampingan pembangunan kampung atau kelurahan. badan perencana pembangunan kampung kelurahan mempunyai tugas menghimpun data potensi dan sumber daya, baik menyangkut sumber daya manusia maupun sumber daya alam kampung atau kelurahan, menghimpun, menyalurkan permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan, merumuskan prioritas rencana pembangunan kampung atau kelurahan, menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. badan perencana pembangunan kampung kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat mempunyai fungsi perencanaan pembangunan kampung atau kelurahan: pendampingan pelaksanaan pembangunan kampung atau kelurahan: pendayagunaan semua potensi yang ada, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat kampung atau kelurahan. bab iii organisasi dan tata kerja susunan organisasi badan perencana pembangunan kampung kelurahan terdiri dari ketua: wakil ketua, cc. sekretaris, bidang pemerintahan, bidang pembangunan: bidang pembinaan masyarakat. ketua mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi secara umum serta melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kampung atau pemerintah kelurahan. wakil ketua, mempunyai tugas membantu ketua serta mewakili ketua, jika ketua berhalangan. sekretaris, mempunyai tugas melayani kesekretariatan dan merangkap sebagai bendahara serta bertanggung jawab kepada ketua. bidang pemerintahan, mempunyai tugas merencanakan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban dan pertanahan serta bertanggung jawab kepada ketua. bidang pembangunan, mempunyai tugas merencanakan program pembangunan ekonomi, potensi sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup dan bertanggung jawab kepada ketua. bidang pembinaan masyarakat, mempunyai tugas merencanakan program pembangunan agama, kesehatan, pendidikan, perumahan, kebersihan, adat, seni dan budaya, pemuda dan perempuan serta bertanggung jawab kepada ketua. bab wewenang dan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada maka badan perencana pembangunan kampung kelurahan mempunyai wewenang membantu pemerintah kampung atau pemerintah kelurahan dalam merencanakan program kerja tahunan kampung atau kelurahan, memfasilitasi dan melaksanakan pendampingan terhadap program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kampung atau kelurahan: mendata, menggali dan mengolah potensi yang ada kampung atau kelurahan. dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada badan perencana pembangunan kampung kelurahan mempunyai kewajiban memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah kampung atau pemerintah kelurahan, baik diminta atau tidak diminta, secara lisan maupun tertulis: melaporkan pelaksanaan program kerja tahunan kepada pemerintah kampung atau pemerintah kelurahan: memelihara dan melindungi potensi potensi kampung atau kelurahan yang produktif dalam rangka peningkatan pendapatan kampung dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung atau pemerintahan kelurahumum.penyebutan desa diubah menjadi kampung. sedangkan kelurahan tetap diakui keberadaanya dalam pemerintahan distrik. dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan perlu adanya suatu wadah partisipasi masyarakat yang mempunyai fungsi ikut serta merencanakan pembangunan, mendampingi dalam pelaksanaan pembangunan dan mendayagunakan semua potensi yang terdapat masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat kampung atau kelurahan. oleh karena itu, perlu ditetapkan dalam peraturanjayapura nomor tahun tanggal agustus struktur organisasi badan perencana pembangunan kampung kelurahan kepala kelurahan kepala pemerintah kampung bidang bidang bidang pemerintahan pembangunan pembinaan masyarakat walikota jayapura, ttd drs. m.r. kamu,
3e\| \|3e ella pemerintah kota jayapura peraturan daerah kota jayapura nomor tahun tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota jayapura, menimbang aa. bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral daribertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kemandirian masyarakat, agar sejahtera, adil dan makmur, bahwa peran serta tenaga kerja dalam pembangunan semakin meningkat dari waktu waktu, maka perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan ditingkatkan kesejahteraannya agar mampu memaksimalkan produktivitas tenaga kerja: bahwa sesuai (delapan) dasar konvensi ilo yang telah diratifikasi dan berdasarkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka pemerintah daerah berwenang mengatur dan melindungi tenaga kerja dengan tujuan terciptanya angkatan kerja yang profesional, lingkungan kerja yang sejahtera dan berkeadilan: keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang wajib lapor lowongan pekerjpenyelenggaraan ketenagakerjaan. tata cara, persyaratan dan jangka waktu dimaksud dan diatur danperaturan daerah ini diancam pidana kurungan selama lamanya (enam) bulan danviii pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sebelum peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak berdentangsi.yelenggaraan ketenagakerjaan i.dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik materil maupun spritualmendasar bagi tenaga kerja buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha. pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan keterkaitanpembinaan hubungan industrial diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. il. demi cukup jelas untuk pembangunan ekonomi pada umumnya, industri pada khususnya diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian kejuruan, karena keterampilan tenaga kerja akan memungkinkan tercapainya efisiensi dan peningkatan produktivitas kerja. cukup jelas cukup jelas cukup jelas penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuaitimbangan hukum. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pembinaan hubungan industrial dan persyaratandan dari apapun untuk mewujudkan kesejahteraan dan keluarganya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksudkan independen adalah pegawai pengawas dalam mengambil keputusan tidak terpengaruh oleh pihak lain. perlunya wajib lapor dimaksudkan agar dapat diperolehguna menetapkan kebijaksanaan dibidang ketenagakerjaan. perlunya pemberian ijin dimaksudkan untuk melindungi dan mempertinggi derajat dan kecerdasan tenaga kerja. perlunya pemberian ijin dimaksudkan agar tenaga kerja wanita dapat terlindungi kesehatan dan kesusilaannya. cukup jelassendiri tidak berbahaya bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan bagi umum, kemudian perusahaan perusahaan yang memperlakukan untuk selanjutnya yaitu yang pengangkatannya, yang mengadakannya, memperdagangkannya memasangnya, memakainya atau mempergunakannya, memelihara. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ditujukan, agar tenaga kerja diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi tingggingy, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenagakerja lainnya dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja lainnya dapat terjamin. pemeriksaan kesehatan secara berkala dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya serta menilai kemungkinan adanya pengaruh pengaruh dari pekerja seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha usaha pencegahan. pemeriksaan kesehatan secara khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan golongan tenaga kerja tertentu. cukup jelas pelayanan kesehatan kerja adalah usaha kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam menyesuaikan diri baik fisik, mental, terutama dalam menyesuaikan pekerjaan dengan tenaga kerja, melindungi tenaga kerja terhadap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja serta memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit. pemberian rekomendasi ditujukan agar pengusaha katering yang melayani tenaga kerja harus memenuhi persyaratan kesehatan, hygiene dan sanitasi pemerintah adalah pemerintah pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani ketenagakerjaan kota jayapurnyadiluar meningkatkan dsesuai jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. pemasangan adalah merupakan sistem pemasangan sumber daya manusia dengan proses pematangan melalui pengalihan pengalaman kerja, sehingga dapat menjadi tenaga profesional: bagian dari sisti. lembaga latihan swasta yang selanjutnya disingka. akreditasi adalah suatu proses penilaian seluruh sub sisti, indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu.. lembaga pelayanan penempatan swasta yan selanjutnya disingkat apps adalah lembaga swasta dibidang jasa penempatan tenaga kerja khusus dalam negeri dan telah memiliki surat ijin usaha penempatan. antar kerja antar lokal yang selanjutnya disingkat akl adalah antara kerja antar kabupaten kota dalam wilayah propinsi. antar kerja antar daerah yang selanjutnya akad adalah antar kerja antar propantar kerja antar negara luar wilayah republik indonesia. penempatan tenaga kerja didalam negeri adalah kegiatan pengisian lowongan pekerjaan oleh pencari kerja didalam wilayah republik indonesia, baik penempatan langsung maupun melalui pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja. antar kerja adalah suatu proses kegiatan menempatk, atau melamar pekerjaan kepada pemberi kerje pengusaha, pekerja buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nila nilai pancasila dan undang undang dasar negara kesatuan republik indonesia. hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai ensureadalah perikatan antara pekerja dengan pengusaha mengenai suatu pekerjaan. pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan ijin panitia daerah atau panitia pusat. perselisihan perburuhan ad, berhubungan. serikat pekerja atausepakatan kerja waktu tertentu yang selanjutnya disingkat kkw adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. kesejahteraan pekerja atau buruhraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan pengesahan adalah suatu tanda bukti kelaikan setelah dilakukan perhitungan, penelitian pemeriksaan, pengujian dan evaluasi berdasarkan standar dan peraturan yang berlakutertentu antara pukul sampai dengan pukul witpada suatu perusahaan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan adalah kewajiban setiap perusahaan atau penguruspengantar kerja, pegawai perantara, pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis yang berkeahlian khusus dari departemen tenaga kerja yang ditunjuk dan diangkat oleh menteri tenaga kerja. bab pelatihan dan produktivitas pemerintah daerah mengatur dan mengarahkan pelaksanaan pelatihan untuk dapat menghasilkan kader ataudengan keputusan walikota.pelatihan ditempat kerja dan atau magang, wajib mendaftarkan dan mendapatkan ijin dari pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk. lembaga latihan kerja swasta yang telah memperoleh ijin sementara (dua) tahun,lebih lanjut diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iii penempatan dan pendayaguna. penyediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam yaitu pemerintah daerah melaksanakan tugas pencatatan, pendaftaran penyebaran dan atau penempatan melalui proses akl, akad dan akan. pengaturan penggunaan tenaga kerja disamping melalui proses akl, akad, akandiatur, agar tercipta kondisi saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. penempatan tenaga kerja dimaksud bisa dilakukan oleh perusahaan jasa tenaga kerja indonesia untuk pengiriman tenaga kerja keluar negeri, lembaga pelayanan penempatan swasta untuk pengiriman tenaga kerja akl, akad dan akan. ( ) dalam pelaksanaan akl, akad, akan harus mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan walikota. dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan dibidang perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja sebagai kebijaksanaan pokok,iatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku daerdaerah,enaga kerja warga negara asing pendatang dimaksud pengguna wajib mengajukan dan memiliki ijin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk ijin dimaksud dan paling lama (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tentang syarat syarat dan ketentuan ketentuan mengenai penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab hubungan industrial dan persyaratan setiap pekerja atau pengusaha yang akan meminta perantaraan penyelesaian perselisihan industrial,panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah untuk pemutusan hubungan kerja perorangan dan wanita penyelesaian perselisihan pusat untuk pemutusan hubungan masal, wajib mengajukan permohonan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. prosedur pengajuan pemutusan hubungan kerja diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan,aturan perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari pejabat pemerintah provinsi atau pejabat pemerintah pusat, dan wajib diperbaharuikw, wajib untuk didaftarkan pada walikota atau pejabat yang ditunjukjanjian kerja bersama pusat induk) yang berkedudukan diluar wilayah kota jayapurawajib diperbaharui dengan pendaftaran baru dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. setiap perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah kota jayapura, wajib menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan kerja ketentuan tentang penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja dimaksud dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama bab pengawasan ketenagakerjaan pemerintah daerah menyelenggarakan pengawasan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moral agama bagi setiap tenaga kerja. perlindungan tenaga kerja dimaksud meliputi pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja wanita dan anak serta perlindungan jaminan sosial tenaga kerja jamsostek) hal hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. pengusaha atau pengurus,nya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk perusahaan yang mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri dimaksud berlaku terhadap masing masing kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri itu tata cara pelaporan dimaksud diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari,, waktu istirahat serta ijin kerja malam wanita sebagaimana dimaksud dalam dan akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakualam dan mesin mesin dimaksudsesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengujian terhadap alat, pesawat mesin mesin dapat dilakukan oleh perusahaan jasa inspeksi tehdimaksud,dimaksuddimaksud danuntuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kondisi lingkungan kerja dimaksud dilakukan koordinasi dengan instansi terkait. setiap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan kerja perusahaan, wajib
ia, peraturan daerah kabupaten murung raya nomor tahun tentang pembentukan dan atau susunan organisasi perusahaan daerah air minum kabupaten murung raya dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati murung raya, menimbang bahwa kewenangan menyelenggarakan urusan urusan rumah tangga daerah sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kabupaten murung raya, perlu didukung sistem organisasi yang mandiri dan profesional bahwa pengadaan dan pengelolaan serta pelayanan air minum kepada masyarakat merupakan salah satu potensi strategis yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah menghasilkan dana yang diperlukan untuk pembangunan kabupaten murung raya, dipandang perlu dikelola secara profesional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam wadah perusahaan daerah, bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut huruf dan atas, dipandang perlu membentuk perusahaan daerah air minum kabupaten murung raembaran negara nomor . pembentukan perusahaan daerah air minum kab. murung rayair minum kabupaten murung rayambentukan perusahaan daerah air minum kab. murung rayaurung raya perusahaan daerah air minum disingkat dam adalah perusahaan daerah air minum kabupaten murung raya direksi, adalah direksi perusahaan daerah air minum kabupaten murung raya badan pengawas, adalah badan pengawas perusahaan daerah air minum kabupaten murung raya pengurus adalah pengurus perusahaan daerah air minum kabupaten murung raya pegawai atau disebut karyawan, adalah karyawan dan karyawati perusahaan daerah air minum kabupaten murung raya. bab pembentukan perusahaan (dl) dengan nama dam perusahaan daerah ini terbentuk untuk pertama kali pada saat pembentukan, perusahaan daerah air minum barito utara cabang buruk tahu dan kekayaan serta tenaga kerjanya dialihkan menjadi milik dam sebagaimana dimaksud pada pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada merupakan wujud pelaksanaan dan penyerahan asset perusahaan daerah air minum barito utara cabang buruk tahu menjadi dam kabupaten yang merupakan konsekuensi dari pembentukan kabupaten murung raya. dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan daerah ini, terhadap dam, berlaku segala macam peraturan hukum indonesia yang tidak bertentangan dengan pelaksanaan asas demokrasi ekonomi daerah yang merupakan ciri dan sistem ekonomi berdasarkan pancasila. bab iii tempat kedudukan dan lapangan usaha (d0) dam pusat berkedudukan ibukota kabupaten dam sebagaimana dimaksud pada dapat membuka kantor kantor cabang atau perwakilan dalam wilayah kabupaten berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah dam cabang dengan kriteria langganan diatas (lima ratus) sambungan pelanggan. pembentukan perusahaan daerah air minum kab. murung raya dam sebagaimana dimaksud pada bergerak bidang usaha pengadaan air minum dan usaha usaha lain yang terkait langsung dengan penyediaan air bersih sebagai lapangan usaha. bab modal dan neraca awal (dl) modal dasar perusahaan daerah air minum ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan dprd semua aktiva dan asia perusahaan daerah air minum barito utara cabang buruk tahu yang telah beralih kepada dam merupakan neraca permulaan dam, modal awal perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap modal dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan penambahan yang berasal dari anggaran keuangan daerah ketentuan penambahan dan perusahaan modal dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan bupati. (l) semua alat dan kekayaan milik perusahaan air minum cabang buruk tahu yang tersimpan dalam bank pembangunan kalimantan tengah atau bank bank pemerintah lainnya, menjadi bagian dari modal awal dam pelaksanaan pengalihan alat dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan bupati setelah bupati merundingkannya dengan pemerintah kabupaten barito utara bab kepengurusan dan struktur organisasi pengurusan dam adalah dipimpin oleh seorang direktur direktur dibantu oleh kepala bagian administrasi keuangan dan kepala bagian teknik masing masing kepala bagian dibantu oleh kepala bagian administrasi keuangan dibantu oleh kepala sub bagian pembelian kepala sub bagian keuangan kepala sub bagian akuntansi kepala sub bagian umum personalia. pembentukan perusahaan daerah air minum kab. murung raya kepala bagian teknik, dibantu oleh kepala sub bagian perawatan kepala sub bagian hubungan langganan kepala sub bagian perencanaan kepala sub bagian distribusi. masing masing kepala sub bagian dibantu oleh pelaksana sesuai kebutuhan menurut pimpinan perusahaan calon direktur sebelum ditetapkan sebagai calon direktur wajib mempresentasikan visi dan misi perusahaan hadapan dprd bagan organisasi perusahaan,(dl) pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk masa (empat) tahun oleh bupati masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang untuk (satu) kali masa jabatan, apabila kepemimpinan direksi yang bersangkutan setiap tahun menunjukkan peningkatan kinerja dan dipandang berhasil menguntungkan perusahaan. (dl) anggota direksi diangkat oleh bupati dan bukan dari pegawai negeri sipil, atas usul badan pengawas untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut pendidikan sarjana s1) pengalaman kerja minimal (lima) tahun mengelola dam yang dibuktikan dengan referensi membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi dam pernah mengikuti pelatihan teknis manajemen air minum dalam maupun luar negeri batas usia pada saat pertama kali diangkat maksimal (lima puluh dua) tahun pengangkatan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. (d0) anggota direksi sebagaimana dimaksud berhenti karena atas permintaan sendiri berakhir masa jabatan oi. pembentukan perusahaan daerah air minum kab. murung raya melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah daerah serta masyarakat kinerja tidak menunjukkan perbaikan setelah diperingatkan. alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf dan jika merupakan pelanggaran hukum, yang terbukti dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap, terhadap pelaku dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat anggota direksi yang disangka melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada diberi kesempatan untuk membela diri dengan fasilitas perusahaan bupati dapat memberhentikan anggota direksi dari jabatannya sebelum ada putusan pengadilan agar supaya dengan pemberhentian itu dirinya leluasa melakukan pembelaan diri apabila ternyata anggota direksi sebagaimana dimaksud pada tidak terbukti bersalah berdasarkan surat pemberhentian penyidikan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, anggota direksi yang bersangkutan dikembalikan pada harkat dan martabat serta menduduki kembali jabatannya semula. (dl) anggota direksi yang ada hubungan keluarga sampai dengan hubungan darah derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis samping, dengan anggota direksi lain dan atau dengan bupati, salah satunya wajib diberhentikan, kecuali jika sungguh sungguh untuk kepentingan perusahaan berdasarkan pertimbangan profesional, bupati dapat mengijinkan. jika sesudah pengangkatan direksi terbentuk hubungan perairan atau persemendaan antara satu sama lain, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin bupati masa jabatan anggota direksi yang memiliki hubungan perairan atau persemendaan yang diijinkan bupati sebagaimana dimaksud pada hanya berlangsung selama sisa periode jabatan berjalan anggota direksi dilarang: anggota direksi dilarang merangkap jabatan lain. (d0) direksi mewakili perusahaan luar dan dalam pengadilan dalam hal mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada direksi dapat mewakilkanorang atau badan lain oi. pembentukan perusahaan daerah air minum kab. murung raya (d0) direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijakan yang telah ditetapkan badan pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah kabupate(d0) direksi memerlukan surat persetujuan rapat umum dalam hal hal tersebut bawah ini meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang atau penghapusan hutang mengikat perusahaan sebagai pinjaman dan cc. memperoleh, mengasingkan atau membebankan benda benda tetap atau benda benda tidak bergerak. apabila direktur berhalangan, pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh kepala bagian yang senior dalam jabatannya. bab tanggung jawab tuntutan ganti rugi jl) semua pegawai perusahaan dan anggota direksi dalam kedudukan yang diberi tugas menyimpan uang, surat surat berharga dan barang barang persediaan, apabila melakukan tindakan melawan hukum atau karena dalam melakukan tindakan melawan hukum atau karena dalam melakukan kewajiban dan tugas telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kepada dam atau kepada pihak lain yang dirugikan ketentuan ketentuan tuntutan ganti rugi yang berlaku terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas menyimpan, membayar dan menyerahkpengawas ketentuan tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan berlaku bagi pegawai bendaharawan daerah semua surat bukti dan surat lainnya serta tata buku dan administrasi perusahaan untuk kepentingan pemeriksaan disimpan untuk sementara kantor badan pengawas pembentukan perusahaan daerah air minum kab. murung raya untuk keperluan pemeriksaan penetapan pajak, kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti, dan surat lainnya termasuk pada untuk sementara dapat dipindahkan kantor akuntan negara ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai perusahaan daerah dan pegawai diatur dengan keputusan bupati dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii badan pengawas (dl) badan pengawas dibentuk dan diketuai oleh bupati karena jabatannya keanggotaan badan pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tenaga profesional dari unsur dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, dinas pertambangan dan energi, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketua kadin dan lembaga konsumen badan pengawas menetapkan indikator dan mekanisme pengawasan dam badan pengawas melakukan rapat rapat untuk memutuskan temuan temuan dalam pengawasan sekurang kurangnya dua kali dalam satu tahun s5) direksi diwajibkan memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh badan pengawas untuk melancarkan penyelenggaraan tugas tugas ketua dan para anggota badan pengawas, dibentuk sekretariat dengan keputusan bupati (dl) dengan tidak mengurangi hak instansi dan badan lain yang dibentuk menurut ketentuan peraturan perundang undangan, badan pengawas berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan terhadap segala sesuatu mengenai pengurusan perusahaan untuk membantu pelaksanaan wewenang badan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada bupati dapat mempergunakan jasa akuntan publik untuk melakukan audit atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta penanggungjawabnya hasil pemeriksaan atau audit sebagaimana dimaksud dan disampaikan kepada bupati dalam waktu selambat lambatnya tujuh hari setelah proses pemeriksaan diselesaikan. bab viii tahun buku (d0) tahun buku perusahaan yang merupakan tahun tanwin, mengikuti tahun buku anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun buku sebagaimana dimaksud pada berlangsung selama dua belas bulan dari januari sampai dengan desember. pembentukan perusahaan daerah air minum kab. murung raya bab anggaran perusahaan (dl) selambat lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, direksi mengirimkan anggaran perusahaan kepada badan pengawas untuk mendapatkan persetujuan kecuali badaru, maka anggaran ituwajib mendapat persetujuan lebih dahulu dari badan pengawas. bab laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh direksi kepada badan pengawas secara berkala sekali tiap bulan dan sepanjang diperlukan jangka waktu penyampaian laporan itu ditingkatkan intensitasnya bab laporan perhitungan tahunan (d0) untuk setiap tahun buku, direktur wajib menyampaikan perhitungan laba rugi dam kepada badan pengawas selambat lambatnya (tiga) bulan sesudah tahun buku cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan ditentukan dengan keputusan bupati, jika dalam waktu satu bulan sebagaimana dimaksud pada telah lewat dan oleh badan pengawas tidak memperoleh tanggapan, perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada disahkan oleh badan pengawas pengesahan oleh badan pengawas sebagaimana dimaksud pada melepaskan direktur dari segala tanggung jawab yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. oi. pembentukan perusahaan daerah air minum kab. murung raya bab xii penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi (dl) cadangan diam dan atau rahasia dalam perusahaan dilarang diadakan penggunaan laba bersih dilakukan setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk dana pembangunan daerah (empat puluh persen) anggaran belanja daerah (dua puluh lima persen) cadangan umum (lima persen) cadangan umum sosial dan pendidikan (sepuluh persen) jasa produksi (sepuluh persen) sumbangan dan pensiun serta sokongan (sepuluh persen). pengunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah mencapai tujuan, dapat dialihkan untuk tujuan lain dengan keputusan bupati cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh badan pengawas. bab xiii kepegawaian kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun, golongan dan penghasilan lain dari direksi dan pegawai perusahaan diatur dengan keputusan bupati direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai dam dengan persetujuan bupati bagi direksi dan pegawai dam wajib diikut sertakan dalam program pensiun bersama melalui dana pensiun bersama dam seluruh indonesia dapenma pasi). bab xiv pembubaran (dl) pembubaran perusahaan ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum pembubaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada dibentuk panitia likuidasi perusahaan pembentukan panitia likuidasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pembentukan perusahaan daerah air minum kab. murung raya dalam hal modal perusahaan terdiri atas saham saham, setelah diadakan likuidasi, beban pertanggungjawaban atau pembagian deviden dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan likuidator disampaikan kepada pemerintah daerah dan atau pemegang saham dalam likuidasi, pemerintah daerah dan atau pemegang sahamdengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan dprdntukan perusahaan daerah air minum kab.dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota jayapura, menimbang bahwa dalam upaya, bahwa: cc. bahwa kebutuhan daging yang semakin meningkat dan kurangnya pengawasan dan pengendalian, sehingga menyebabkan adanya kecenderungan pemotongan hewan betina produktif dan pemotongan hewan luar rumah pemotongan hewan yang menghasilkan beredarnya daging yang tidak memenuhi standar kualitas pangan, bahwa peraturan daerah kota jayapura nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewan ditetapkan pada tanggal september:manan pangan: undang undang nomor tahun tentang pengawasan perlindungan konsumen:rumah pemotongan hewan dan penjualan daging.tanian adalah dinas pertanian kota jayapujagal adalah orang atau badan hukum sebagai pemilik dan melakukan pemotongan hewan potong sebagai matapencaharian. penjelasan atasi. umum. kebutuhan daging yang semakin meningkat tersebut, belum diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat tempat pemotongan hewan dan penjualan daging luar rumah pemotongan hewan dan tempat penjualan daging yang beri ijin oleh pemerintah kota jayapura, sehingga menyebabkan beredarnya daging yang tidak memenuhi standar kualitas pangan dan adanya kecenderungan pemotongan hewan betina produktif. salah satu upaya yang dilakukan untukserta, menekan pemotongan dan pengendalian pemindahan ternak sapi betina produktif, maka. sarana dan prasarana rumah pemotongan hewan yang dikelola bersama tersebut atas, telah diatur dalam peraturan daerah kota jayapura nomor tahun tentang retribusi rumah pemotongan hewan tanggal september namun. il. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas kios daging dapat terdiri dari tempat penjualan atau penjajahan daging pasar tradisional dan supermarket met shop, dan swalayan yang telah memenuhi syarat dalam dan untuk produk halal, harus mendapat sertifikasi halal sesuai fatwa majelis ulama indonesia. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pemindahan ternak adalah kegiatan mengangkut atau memindahkan ternak dari dan wilayah kota jayapura dan atau antar kelurahan kampung dalam suatu wilayah distrik pemeriksaan kepentingan ternak betina produktif, dilakukan oleh petugas kesehatan hewan, yaitu dokter hewan atau para medis veterineros daging adalah bangunan atau tempat dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat penjualan dagingternak termasuk pemeriksadaerah yang terjadi serta menemukan kerangkanya. bab jagal, kios daging dan pengangkutan daging bagian pertama jagal setiap jagal, wajib memiliki surat ijin pemotongan hewsetiap jagal harus memenuhi persyaratan mempunyai pengalaman kerja dalam hal pemotongan hewan paling sedikit (lima) tahun: dan memiliki rekomendasi dari lembaga keagamaan yang berkompeten. setiap jagal, wajib melakukan pemotongan hewan rumah pemotongan hewan. hewan sebagaimana dimaksud pada sebelum potong harus diperiksa kesehatannya oleh petugas kesehatan hewan yang memiliki kompetensi. petugas kesehatan hewan, harus melakukan pemeriksaan selambat lambatnya (satu) hari sebelum ternak dipotong. untuk memperoleh surat ijin sebagaimana dimaksud dalam setiap jagal harus mengajukan permohonan tertulis kepada walikota melalui dinas pertanian dengan melampirkan syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua kios daging setiap pemilik kios daging, wajib memiliki surat ijin tempat usaha dan surat ijin usaha perdagangpemilik kios daging, harus memenuhi persyaratan memiliki bangunan permanen berukuran minimal 2x3 meter yang khusus dan yang lantainya kedap air, berventilasi cukup, bertembok licin berwarna terang atau terbuat dari porselin putih, loket dilengkapi kawat kasa dan lampu penerangan yang cukup: dan memiliki fasilitas alat perlengkapan meja berlapis porselin putih, tempat dan alat penggantung daging tidak berkarat serta memiliki air bersih dan ruang tempat penjualan daging yang dalam keadaan bersih. rekomendasi mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh dinas pertanian. untuk memperoleh surat ijin sebagaimana dimaksud dalam setiap pemilik kios daging, harus mengajukan permohonan tertulis kepada walikota melalui dinas perindustrian dan perdagangan dengan melampirkan syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga pengangkutan daging pemerintah daerah dan atau swasta dapat menyediakan kendaraan angkutan daging. kendaraan angkutan daging sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: memiliki ruang penyimpanan daging yang tertutup, anti karat, berlantai licin, bersudut melengkung dan mudah dibersihkan: dan memiliki alat gantung dan lampu penerangan yang cukup dengan suhu setinggi tingginya sepuluh derajat celcius. bab iii pemindahan ternak setiap pemilik ternak dapat melakukan pemindahan ternak dari dan wilayah kota jayapura. pemindahan ternak sebagaimana dimaksud pada harus memiliki rekomendasi dari kepala dinas pertanian. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan hewan. untuk ternak betina produktif, wajib dilakukan pemeriksaan kepentingan. bab larangan, pengecualian sapi betina produktif setiap orang dilarang memotong atau menyuruh memotong ternak sapi betina produktif. pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam adalah ditimpa kecelakaan berat: karena penyakit, nyawanya terancam: mengakibatkan bahaya langsung bagi keamanan orang dan barang: berdasarkan peraturan tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular menurut petugas kesehatan hewan: atau untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat diberikan oleh kepala dinas pertanian. bab pengawasan dinas pertanian bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penjagal, pemilik ternak, pemindahan ternak, sapi betina produktif, kesehatan ternak dan kegiatan rumah potong hewan. bab retribusi bagian pertama nama, obyek dan subypenampungan, pemeriksaan hewan sebelum dipotong: pemakaian tempat pemotongan daging: pemakaian tempat pelayan daging: dan atau pelayanan pengangkutan daging dari rumah pemotongan hewan. tidak termasuk obyek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain, daging impor dan pelayanan rumah potong hewusaha yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan ternak, diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak. besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanantarif rp.) pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong sapi kerbau kuda ekor babi ekor kambing domba ekor pemeriksaan kesehatan daging setelah sapi kerbau kuda ekor dipotong babi ekor kambing domba ekor pemakaian kandang sapi kerbau kuda ekor hari babi ekor hari kambing domba ekor hari pemakaian tempat pemotongan sapi kerbau kuda ekor babi ekor kambing domba ekor pemakaian tempat pelepasan tulang sapi kerbau kuda ekor babi ekor kambing domba ekor pemakaian tempat pelayan sapi kerbau kuda ekor hari babi ekor hari kambing domba ekor hari pemakaian angkutan sapi kerbau kuda ekor babi ekor kambing domba ekor bagian keenam wilayah pemungutan retribusi rumah pemotongan hewan dan penjualan daging yang terutang dipungut wilayah kota jayapura tempat pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak. bagian ketujuh masa retribusi masa retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayan daging adalah jangka waktu paling lamjagal dan pemilik kios daging yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi berupa pencabutan ijin. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada didahului dengan peringatan lisan dan tertulisemotongan hew"aa (ik peraturan daerah kabupaten sukammaka dipandang perlu menetapkan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, bahwa sesuai dengan maksud tersebutnghapusan dan penggabungan desakabupaten sukamarabentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru diluar wilayah desa desa yang telah ada, pemecahan desa adalah tindakan mengadakan desa baru dalam wilayah desa,pembentukan tujuan pembentukan desa adalah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil gunabudaya masyarakat setempat. dalam pembentukan desa harus memenuhi syarat syarat dan memperhatikan faktor faktor sebagai berikut penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu desa baru minimalrakat, cc., potensi desa yaitu tersedianya sumber daya untuk mata pencaharian masyarakat: sarana dan prasarana pemerintahan yaitu tersedianya berbagai kemudahan dibidang prasarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan perangkat penunjang sarana pemerintahan desa. dalam pembentukan desa harus jelas batas wilayah dengan desa tetangga dan dilengkapi dengan peta wilayah desa: penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan keputusan bupati. desa dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat yang diusulkan oleh kepala desa kepada pemerintahan kabupaten setelah mendapat persetujuan badan permusyawaratan desa, penetapan tentang pembentukan desa adalah dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan pimpinan dprd. bab iii hak, wewenang dan kewajiban desa yang: menyelenggarakan urus provinsi dan pemerintah kabupaten, menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan, cc.desa yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah: melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten, tugas pembantuan disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia::cc. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban dan ketentraman warga desa,: bab pemecahan, penggabungan dan penghapusan desa dimungkinkan untuk dipecah, pemecahan desa sebagaimana dimaksud dalam harus dimusyawarahkan dimufakatkan terlebih dahulu dengan badan permusyawaratan desa bpd) serta memperhatikan syarat syarat terbentuknya suatu desa sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa sebagian diatur pada dan pemecahan desa dilakukan berdasarkan peraturan daerah atas usul kepala desa kepada bupati melalui camat yang bersangkutan. dimungkinkan untuk digabung atau dihapuskan: penggabungan dan penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam harus dimusyawarahkan dimufakatkan terlebih dahulu dengan bpd dari desa yang bersangkutan, penggabungan dan penghapusan desa sebagian diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah atas usul kepala desa kepada bupati melalui camat bersangkut: seri:
peraturan daerah kabupaten murung raya nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan kabupaten murung raya dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati murung raya, menimbang bahwa kesehatan merupakan hal yang menyentuh langsung bagi kehidupan warga masyarakat maka perlu peningkatan pelayanan kesehatan kabupaten murung raya bahwa sehubungan dengan huruf tersebut, perlu penetapan tarif jasa pelayanan yang merupakan pungutan retribusi daerah bahwa untuk melaksanakan huruf dan tersebutkesehatan kabupaten murung raya.tugas pemungut adalah pegawai negeri sipil yang memisingkat puskesmas adalah unit pelaksana pelayanan kesehatan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pembangunan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. puskesmas keliling yang selanjutnya disingkat pusalat transportasi lainnya lokasi yang jauh dari pelayanan yang ada. pusat kesehatan masyarakat pembantu yang selanjutnya disingkat pustu adalah bagian dari puskesmas yang membantu tugas operasional desa. poliklinik bersalin desa yang selanjutnya disingkat polindes adalah bagian dari puskesmas yang pengelolaannya dilaksanakan oleh bidan desa dengan mengkhususkan pada kegiatan kesehatan ibu dan anak dan pu, pustu, polindes dan pusing. (l) obyek retribusi meliputi pelayanan kesehatan puskesmas pelayanan kesehatan pustu pelayanan kesehatan polindes dan pelayanan kesehatan pada pusing. pengecualian dari obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan dan pusapat diukur setelah dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan. bab prinsip penetapan,prasarana dan sarana, biaya operasional sertaini, tercantum dalam daftar lampiran ini. jenis pelayanan tarif pelayanan rawat jalan dan rawat inap rawat jalan rawat jalan termasuk obat pelayanan kesehatan gigi (pemeriksaan, konsultasi gigi, tambal sementara, cabut gigi susu) pencabutan gigi (per elemen) apa tambalan gigi sinar (per elemen) buang karang gigi (per rahang) pencabutan gigi dengan komplikasi infeksi miring igi tet ambalan gigi tetap rawat inap persalinan persalinan fisiologis (normal) persalinan rishi (resiko tinggi) perawatan ibu dan anak obat obatan standar rawat inap tidak termasuk makan pemeriksaan laboratorium pemeriksaan laboratorium darah rutin hb, led. al, hil) pemeriksaan urine (protein, reduksi, sedimen) test spectrum bta golongan darah jamur malaria tindakan rawat darurat tindakan tindakan tindakan infus pasang kateter acting luka dalam penjahitan acting luka luar penjahitan tindik telinga debridemen luka pemasangan implan buka acting dressing luka ganti verbal insist abses repair daun telinga operasi kecil (exterpasi, pulpektomi, insist hordeolum) angkat butir resusitasi bayi anak resusitasi dewasa pemasangan iud mengobati luka exoriasi lecet melakukan vena seksi angkat benda asing penanganan keracunan secara umum cabut kuku sircumsisi (sunat) pemakaian oksigen jam pelayanan pemeriksaan kesehatan kir) umum pelajar pelayanan ambulans dan pengurusan jenazah ambulans dalam kota ambulans luar kota tarif dlm kota pengurusan jenazah pelayanan visum repertum visum orang hidup visum orang mati pemeriksaan kwalitas air mikologi fisika dan kimia pelayanan persalinan polindes dan puskesmas persalinan normal persalinan rishi (resiko tinggi) perawatan ibu dan anak akomodasi obat obatan standar perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ini, setelah mendapat persetujuan dprd,dokumen lain yang dipersamakan. bab tata cara penggunaan hasil retribusi hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut pada diatur penggunaannya sebagai berikut jima puluh persen) disetorkan kas daerah. (lima puluh persen) digunakan langsung untuk operasional pelayanan kesehatanikan: seri:
lembaran daerah kabupaten bogor non bering nomor tahun peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun tentang pengelolaan pasar daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bogor, menimbang :a. bahwa sejalan meningkatnya kebutuhan pelayanan dari pemerintah daerah khususnya dalam bidang pemenuhan barang dan jasa, perlu diselenggarakan kebijakan tata kelola pasar yang sehat dan bertanggungjawab: bahwa untuk melaksanakan tata kelola pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf telah didirikan perusahaan daerah pasar kabupaten bogor berdasarkan peraturan daerah nomor tahunasartuk mempertahankan kesinambungan atau memperluas pelayanan pasar, perusahaan daerah dapat melaksanakan pembangunan baru atau renovasi bangunan pasar yang kondisi fisiknya tidak atau kurang layak pakai. pembangunan atau renovasi dapat dilaksanakan oleh perusahaan daerah dengan investasi penuh atau melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemasaran tempat berdagang pada pasaraerah. tata cara pemasaran sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut pasar hasil pembangunan baru dinyatakan secara terbuka kepada masyarakat khususnya kalangan ekonomi lemah yang tidak atau belum memiliki tempat berdagang pasar manapun, sesuai dengan jumlah kapasitas tempat berdagang yang tersedia serta mampu membayar sewa: pasar. db. pasar hasil renovasi dipasarkan dengan prioritas kepada pedagang lama yang masih berminat berdagang dan mampu membayar sewa tempat berdagang yang telah dimusyawarahkan dan ditetapkan oleh perusahaan daerah: dan jika renovasi dilaksanakan sebelum habis masa sewa pedagang bangunan pasaryang baru. pemasaran tempat berdagang pada pasar hasil pembangunan baru atau renovasi hasil kerjasama perusahaan dengan pihak lain, dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama pembangunan renovasi pasar yang bersangkutan. pasar daerah dapat dihapus atau direlokasi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. . perusahaan daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pasar swasta, pusat perbelanjaan, dan pasar lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha, perusahaan daerah berwenang melaksanakan kegiatan lain luar kegiatan pokok perusahaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. perusahaan daerah berkewajiban membina pedagang kaki lima asongan dan mengupayakan tempat pengembangan usahanya sesuai dengan kemampuan pasar daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan. bab klasifikasi pasar daerah klasifikasi pasar daerah ditetapkan oleh direksi berdasarkan ruang lingkup pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut: pasar kelas yaitu pasar dengan cakupan pelayanan wilayah daerah dan sekitarnya: pasar. pasar kelas ii, yaitu pasar dengan cakupan wilayah terbatas pada wilayah tertentu sekitar pasar: dan pasar kelas iii, yaitu pasar dengan cakupan yang lebih terbatas pada lingkungan tertentu dan jam operasional tertentu pula. bab perizinan bagian kesatu izin pengunaan tempat dan izin berdagang izin penggunaan tempatpasar oleh direksi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pengunaan tempat dan izin berdagang, diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi. bagiandua puluh memberitahukan rencana peralihan izin kepada direksi melalui kepala unit pasar yang bersangkutan: dan pedagang.jasa pelayanan pasar jenis jasa pelayanan pasar, antara lain meliputi penyediaan fasilitas: perizinan, cc. keamanan: kebersihan: balik nama peralihan hak: parkir halaman pasar: bongkar . bongkar muat:dan penyewaan lahan tempat reklame. terhadap jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada direksi berwenang memungut tarif jasa pelayanan. ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati atas usulan direksi setelah mendapatkan persetujuan badan pengawas. bab vii kewajiban dan larangan pedagang setiap pedagang yang menggunakan tempat usaha pasar daerah berkewajiban untukin lintas orang dan barang: memenuhi pembayaran pungutan pelayanan pasar sesuai dengan tarif dan waktu yang telah ditetapkan: mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran: mematuhi. mematuhi waktu kegiatan pasar: dan melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh direksi. setiap pedagang yang menggunakan tempat usaha pasar daerahs fungsi pasar lokasi tersebut sebagai lokasi rumah toko: mengalihkan izin penggunaan tempat izin berdagang tanpa persetujuan tertulis dari direksi: menguasai memonopoli pemilikan izin penggunaan tempat dan atau izin berdagang: menggunakan tempat usaha diluar ketentuan yang telah ditetapkan tanpa izin:: mengadakan. mengadakan penyambungan listrik, air: membawa atau menyimpan kendaraan lorong lorong pasar: melakukan praktek rentenir dalam pasar: melakukan perbuatan asusila dalam pasar: dan ataualam pasar.ersamaan dan kebersihanasar lembaran daerah kabupaten bogor tahun nomor seri b): peratuhuruf dan serta huruf sampai dengan huruf dan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut pengenaan denda: penutupan sementara tempat usaha, dan ataux. bab sanksi kepercayaan setiap orang yang melanggar ketentuan huruf digugat secara perdata sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan pidana setiap orang yang mengakibatkan kebakaran pasar dan atau melanggar ketentuan huruf dan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii ketentuan peralihan pengelolaan pasar daerah yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku perjanjian kerjasama. terhadap pasar yang telah dikelola berdasarkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana. sebagaimana dimaksud pada perusahaan daerah melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tersebut. ketentuan mengenai retribusi pasar sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun tentang retribusipelayanan persamaan ddan kebersihankhusus parkir yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun tentang retribusi khusus parkir. izin penggunaan tempat atau yang dipersamakan dengan itu dan izin berdagang atau yang dipersamakan dengan itu, yang terbit sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masagelolaan pasar daerah umum kebijakan pemerintah daerah bidang penataan kelembagaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk bidang pengelolaan pasar daerah. kewenangan pengelolaan pasar daerah sebelum dilakukan penataan kelembagaan, merupakan lingkup tugas dan fungsi dinas perindustrian dan perdagangan selaku perangkat daerah yang ditunjuk untuk mengelola pasar daerah. namun setelah penataan kelembagaan, dinas perindustrian dan perdagangan, yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun kewenangan pengelolaan pasar didistribusikan kepada perusahaan daerah pasar pasar). untuk. untuk melaksanakan pengelolaan pasar sebagaimana diamanatkan oleh peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun tersebut, telah dibentuk perusahaan daerah pasar berdasarkan peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun hal ini secara normatif merupakan rangkaian sistem hukum yang saling mengisi dan melengkapi dalam pengelolaan pasar. urgensi pembentukan pasar, secara filosofis yaitu sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pasar, sehingga diharapkan terciptanya pengelolaan pasar yang baempat berdagang yang dimaksud meliputi kios dan los yang ada pasar daerah. cukup jelas. penetapan jangka waktu izin merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin, termasuk memberikan kesempatan kepada pedagang untuk dapat melakukan perubahan jenis barang dagangan atau pengalihan izin. cukup jelas. . cukup jelas. cukup jelas. huruf fasilitas dimaksud yaitu fasilitas bangunan pasar berupa penyediaan kios lokebakpasar daerah. bab tenaga kabupaten bogor. badan pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerah pasar tenaga kabupaten bogor. direksi adalah direksi perusahaan daerah pasar tenaga kabupaten bogor. pasar adalah suatu tempat transaksi jual beli umum atau tempat tempat pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan atau jasa. pasar daerah adalah pasar yang dikuasai dimiliki perusahaan daerah pasar kabupaten bogor. pengelolaan. pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan daerah pasar dengan tujuan memperoleh keuntungan dari jasa yang telah diberikan, maupun pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pasar. pengusaha adalah orang atau badan usahasecara tetap atau tidak tetap untuk memperdagangkan barang atau jasa atas izin dari pemilik. peralihan hak pakai adalah peralihan hak pakai tempat berjualan pasar dan fasilitas perasaan lainnya kepada orang atau badan usaha lain dengan cara apapun antara lain menyewakan, mengantar, serta pelayanan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan daeraherusahaan daerahperorangan maupun badan hukum untuk berdagang lokasi pasar. pengaturan pengelolaan pasar daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan laba dari hasil usaha perusahaan daerah serta terwujudnya pasar daerah yang tertib, bersih, indah, aman, dan nyaman. bab iii . bab iii wewenang dan kewajiban pengelolaan pasar perusahaan daerahpasar daerah, perusahaan daerahdaerah. wewenang pengaturan sebagaimana dimaksud pada antara lain meliputi. pengelolaan sampah, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan lokasi pasar: pengelolaan parkir halaman pasar: tata cara memperoleh izin berdagang lokasi pasar: 9g. pengenaan dan pengelolaan pendapatan dari pungutan terhadap para pedagang pasar: pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap para pedagang pasar: bongkar muat: penyewaan lahan tempat reklame: penentuan waktu kegiatan pasar: pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan daerah ini. pasar daerah yang dikelola oleh perusahaan daerah adalah pasar yang sebelumnya dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah, antara lain pasar cileungsi: pasar cibinong: pasar. pasar citeureup pasar citeureup ii: pasar parung: pasar jonggol: pasar cisarua: pasar parung panjang: pasar leuwiliang: pasar ciawi pasar cikampek: pasar cari: pasar diluar: pasar masing: oo. pasar gombong: pasar disangkal: pasar ditanam: pasar gudeg: pasar iseng: pasar parungpung: uu. pasar nanggung: pasar cikereteg: pasar mayang: dan xx. pasar aladin. .
yabupati sukamara menimbang bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sukamara tahusetelah mendapat evaluasi dari gubernur kalimantan tengah berdasarkan surat nomor keu tanggal juni perihal evaluasi perda tentang apbd kabupaten sukamara tahun anggaran dan setelah pelaksanaan berjalan satu semester, mengalami pergeseran dan perubahan sehingga perlu diadakan perubahan:, )bersikerja: lampiran daftar jumlah pegawai per golong lampiran viii: daftar dana cadangan:ukamara padatanggal agustus bupati sukamara ttd nawawi mahmud diundangkan sukamara pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten sukamara ttd mugen, s.h., m.h. pembina utama muda nip. lembaran daerah kabupaten sukamara tahun nomor viiuang legs dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati murung raya, menimbang bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berorientasi pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan penyelesaian administrasi, bahwa untuk menjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah, maka perlu memenuhi hak dan kewajibannya yaitu hak untuk dilayani dan kewajiban untuk membayar retribusi atas pelayanan sebagai langkah meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah maka perlu diatur lebih lanjang leguang legs bab ketentuan umum yang dimaksud dalam peraturan daerah ini dengan daerah adalah daer pensekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten murung raya dinas pekerjaan umum daerah adalah dinas pekerjaan umum kabupaten murung raya dinas kesehatan dan keluarga berencana daerah adalah dinas kesehatan dan keluarga berencana kabupaten murung raya dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial daerah adalah dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial kabupaten murung raya bappenammoda daerah adalah badan perencanaan pembangunan dan penanaman modal kabupaten murung raya dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah daerah adalah dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah daerah kabupaten murung raya dinas kehutanan dan perkebunan daerah adalah dinas kehutanan dan perkebunan daerah kabupaten murung raya dinas perhubungan pariwisata dan telekomunikasi daerah adalah dinas perhubungan pariwisata dan telekomunikasi daerah kabupaten murung rayakecamatan adalah kecamatan wilayah kabupaten murung raya kelurahan adalah kelurahan wilayah kabupaten murung raya kas daerah adalah kas daerah kabupaten murung rayaath untuk kepentingan orang pribadi atau badan. uang legs adalah jenis pungutan biaya administrasi atas penyediaan bangko, formulir, materai legsdaerah atau unit satuan kerja, badan, lembaga daerah lainnya lingkungan pemerintah daerah kabupaten murung raya. bab nama dan wilayah pungutan retribusi setiap pelayanan jasa administrasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dalam daerah dipungut retribusi uang legs. bab iii jenis dan besarnya tarif retribusi jenis dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut lingkungan sekretariat daerah untuk penyerahan kutipan keputusan bupati yang diminta oleh yang berkepentingan dikenakan pungutan sebesar rp. (lima belas ribu rupiah) untuk penyerahan kutipan instruksi bupati dikenakan pungutan sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) untuk penyerahan kutipan peraturan bupati dikenakan pungutan sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah) untuk sebuah peraturan daerah kabupaten murung raya sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sebuah buku himpunan lembaran daerah kabupaten murung raya sebesar rp. (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap pengesahan pendaftaran surat surat yang ditandatangani oleh bupati, sekretaris daerah atau pejabat lain yang ditunjuk bagi usaha usaha yang bersifat komersil dikenakan pungutan sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) untuk suatu tanda pembayaran sebagai ganti surat izin sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah) untuk suatu salinan surat izin sementara atau kutipan sebesar rp. (lima ribu rupiah) untuk mencari surat surat arsip mengenai pemberian persetujuan izin sebesar rp. (lima ribu rupiah) untuk menyerahkan kutipan peraturan bupati atau keputusan bupati yang diminta oleh yang bersangkutan berkaitan dengan undang undang gangguan ditetapkan sebagai berikut gangguan kecil rp. (lima ribu rupiah) gangguan sedang rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah) gangguan besar rp. (sepuluh ribu rupiah). untuk usage verklaring (pengesahan kwitansi), penetapan tarif dalam kwitansi dan lain lain dikenakan (dua keseratus) dari nominal yang ditetapkan paling sedikit selembar rp. (lima ratus rupiah) lingkungan dinas pekerjaan umum daerah untuk permintaan kutipan surat keputusan bupati yang diminta oleh yang berkepentingan dikenakan pungutan sebesar rp. (lima ribu rupiah) untuk pengesahan pendaftaran gambar selembar blaudrug cetak biru dikenakan pungutan sebesar rp. (lima ribu rupiah) untuk pengesahan pendaftaran gambar selembar light drug cetak putih dikenakan pungutan sebesar rp. (lima ribu rupiah) untuk mengerjakan tambahan pada gambar tersebut huruf dan menurut kehendak pemohon tiap tiap (perimeter persegi) tambahan ringan sebesar rp. (seribu liam ratus rupiah) tambahan sedang sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah) tambahan berat sebesar rp. (tiga ribu rupiah). untuk setiap peta atau turunan gambar tiap tiap (meter persegi) sebesar rp. (dua ribu rupiah) untuk melihat setiap peta atau arsip atau rencana garis sempadan sebesar rp. (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap pelayanan pengesahan pendaftaran gambar rencana rp. (dua ribu lima ratus rupiah) untuk pengadaan barang jasa dengan nilai rp. sampai dengan rp. pungut biaya sebesar rp. (lima belas ribu rupiah), dengan nilai rp. sampai dengan rp. dipungut biaya sebesar rp. (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan nilai rp. sampai dengan rp. dipungut biaya sebesar rp. (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan nilai rp. keatas dipungut biaya sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu rupiah), lingkungan dinas kesehatan dan keluarga berencana daerah untuk pengesahan pendaftaran surat surat keterangan bidan, kelahiran dan kematian dinas kesehatan dikenakan pungutan sebesar rp. (lima ratus rupiah) untuk blank blank permohonan rekomendasi dari dinas kesehatan dan sebesar rp. (lima ratus rupiah). lingkungan badan perencanaan pembangunan dan penanaman modal daerah untuk setiap pemberian rekomendasi izin prinsip dikenakan pungutan sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap pengesahan pendaftaran kutipan surat pemberian rekomendasi izin prinsip usaha dikenakan pungutan rp. (lima ribu rupiah) untuk rekomendasi izin penelitian data dan potensi daerah dikenakan pungutan sebesar rp. (lima ribu rupiah). lingkungan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah daerah untuk permintaan kutipan atau salinan surat izin usaha perdagangan sup) sebesar rp. (lima ribu rupiah), untuk permintaan kutipan atau salinan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol iubmb) sebesar rp. (lima belas ribu rupiah) untuk jenis surat surat rekomendasi keterangan yang dikeluarkan oleh dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten murung raya sebesar rp. (lima ribu rupiah), lingkungan dinas kehutanan dan perkebunan daerah untuk permintaan pengesahan kutipan atau salinan pemberian izin pengelolaan sarang burung walet, izin pengumpul jenis rotan, dan izin pengumpul jenis gubal gaharu sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), untuk permintaan berita acara penyerahan blank, surat keterangan sahnya hasil hutan susah), berita acara surat keterangan pemungutan dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu hbk) jenis sarang burung walet, gubal gaharu dan rotan sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), lingkungan dinas perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi daerah untuk permintaan penyerahan kutipan dan salinan surat izin trayek angkutan sungai dan angkutan darat sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), untuk setiap pengesahan kutipan atau salina surat surat perizinan selain huruf diatas,ribu rupiah), untuk pengesahan salina kontrak surat perjanjian dengan pihak ketiga sebesar rp. (lima ribu rupiah), untuk pengesahan berbagai jenis sertifikatbelas ribu rupiah), lingkungan kantor kependudukan dan catatan sipil daerah untuk pemberian surat keterangan kenal lahir sebagai pengganti atas permintaan sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah) untuk pengesahan salinan akte kelahiran dan surat keterangan kenal lahir sebesar rp. (seribu rupiah) untuk setiap pemberian surat keterangan tidak keberatan ganti nama sebesar rp. (seribu rupiah). lingkungan kecamatan dalam wilayah kabupaten murung raya untuk setiap pengesahan pendaftaran akta jual beli tanah melalui pejabat pembuat akte tanah sebesar rp. (seribu lima ratus rupiah) untuk setiap pengesahan pendaftaran sertifikat tanah yang akte jual beli nya dibuat oleh camat setempat dan telah dicatat pada register kecamatan sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah) untuk pengesahan pendaftaran surat surat permohonan dengan tanda tangan camat atau pejabat lainnya yang berhak atas nama camat dipungut bayaran sebesar rp. (seribu rupiah) untuk setiap pengesahan pendaftaran tentang pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar rp. (lima ribu rupiah) untuk setiap pembuatan aktivasi berita atau keterangan masih hidup bagi penyelesaian pensiun sebesar rp. (seribu rupiah) untuk setiap pengesahan pendaftaran atau rekomendasi pengajuan perizinan sebesar rp. (seribu rupiah). lingkungan kelurahan dalam wilayah kabupaten murung raya untuk setiap pengesahan pendaftaran surat keterangan ahli waris dikenakan pungutan sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap pengesahan pendaftaran izin mendirikan bangunan imb) dikenakan pungutan sebesar rp. (tiga ribu rupiah) untuk setiap pengesahan pendaftaran surat tanah garapan dikenakan pungutan sebesar rp. jima ribu rupiah) untuk setiap keterangan atau surat menyurat yang ditanda tangani oleh lurah pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah). bab tata cara pemungutan jl) pembayaran uang legs sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini harus dibayar lunas sebelum penyerahan surat surat, buku buku atau jasa yang diberikan kepada pihak pihak yang memerlukan. pembayaran uang legs dilakukan melalui petugas pemungut yang ditunjuk berdasarkan keputusan bupati. sebagai tanda bukti pembayaran uang legs sebagaimana dimaksud pada diberi tanda pembayaran dengan menggunakan materai yang berbentuk dan warnanya ditetapkan oleh bupati. (l) penjabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini wajib menyetorkan seluruh pungutan retribusi uang legs kas daerah melalui dinas pendapatan daerah. tata cara pemungutan, penyetoran dan pertanggungjawaban hasil pungutan retribusi uang legs diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab pengecualian pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini sebagai pengecualian tidak dipungut retribusi uang legs adalahsalinan atau duplikat surat perintah membayar uang semu) surat surat atau buku buku yang diberikan kepada anggota dprd surat surat keputusan pengangkatan, kenaikan pangkat atau pengangkatan dalam suatu jabatan dilingkungan pemerintah daerah bupati dapat menentukan surat surat yang dibebaskan dari pembayaran uang legs jika diberikan kepada penerbit redaksi surat surat kabar harian, majalah, bulletin dan lain lain, bab ketentuanggantian biaya cetak akta catatan sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bogor, menimbang bahwa dalam upaya mendorong penduduk usia wajib kartu tanda penduduk memiliki kartu tanda penduduk, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda pendudukapuskan: bahwa. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerbitan akte catatan sipil, tarif retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipilsesuaikan dengan perkembangan saat inakta catatan sipilgantian biaya cetak sebagaimana dimaksud dalamanak: pencatatan dan penerbitan akta pengesahan anak: pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan adopsi anak, dan pencatatan perubahan namapelayanan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut akta. akta kelahiran rp. akta perkawinan rp. akta perceraian rp. akta kematian rp. akta pengakuan anak rp. akta pengesahan anak rp. akta pengangkatan adopsi rp. anak perubahan nama rp. struktur dan besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada berlaku pula untuk pelayanan kutipan akta kedua dan seterusnya. bab vii wilayah pemungutan retribusi terutang dipungut wilayah daerah. bab viitasbab xipengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan alasan alasan yang dapat dipertanggungjawabkangor tahun nomor seriretribusi penggantian biaya akta catatan sipil umum data kependudukan memiliki peran yang strategis dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat. data kependudukan yang tersusun secara lengkap dan akurat akan memudahkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemerintahan dan pembangunan secara tepat. tersusunnya data kependudukan yang baik sangat dipengaruhi oleh rasa tanggungjawab masyarakat dalam memberikan informasi dan kepemilikan dokumen tanda identitas diri. salah satu sumber data kependudukan yang cukup mendasar adalah kartu tanda penduduk ktp), yang menjadi identitas diri setiap penduduk sebagai warga negara indonesia. kepemilikan ktp oleh setiap penduduk yang sudah memasuki usia wajib ktp disamping dijadikan sumber data perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan bermanfaat, pula. pula bagi pemiliknya dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, antara lain selain sebagai identitas diri, juga dalam hubungan hubungan kepercayaan dan kepentingan pribadi lainnya. mengingat fungsi ktp yang cukup strategis tersebut, pemerintah daerah memandang perlu untuk melakukan upaya upaya yang dapat mendorong setiap penduduk usia wajib ktp untuk memiliki ktp. salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membebaskan atau menghapus retribusi penggantian biaya cetak ktpnghapusan retribusi tersebut tentunya diiringi dengan tekad bahwa pelayanan administrasi kependudukan oleh aparatur daerah tetap dilakukan secara optimal prima. disamping bermaksud menghapus retribusi penggantian biaya cetak ktp, peraturan daerah ini juga melakukan penyesuaian pengaturan mengenai retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil yang selama ini diaturkni penghapusan retribusi atas pelayanan pencetakan akta kelahiran bagi anak yang belum berusia (delapan belas) tahun, dilakukannya penyesuaian tarif retribusi atas beberapa jenis pelayanan serta ditetapkannya retribusi atas penggantian biaya cetak akta pengangkatan adopsi anak. pertimbangan pertimbangan yang melatarbelakanginya, antara lain berdasarkan. berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, pembuatan akta kelahiran bagi anak tidak dikenakan biaya. dengan dihapusnya retribusi penggantian biaya cetak bagi anak yang belum berusia (delapan belas) tahun diharapkan seluruh anak kabupaten bogor memilki identitas diri sebagaimana diamanatkan undang undang nomor tahun biaya yang diperlukan dalam rangka pelayanan pencetakan akta catatan sipil cukup tinggi dan dipandang sudah tidak sebanding dengan penerimaan kas daerah berdasarkan tarif retribusi yang diatur dalam peraturan daerah nomor tahun berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi dearah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama (lima) tahun sekali, sedangkan tarif retribusi yang diatur dalam peraturan daerah nomor tahun sudah berlaku sekitar (delapan) tahun: selama ini pelayanan atas pengangkatan adopsi anak telah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun tidak dikenakan retribusi karena peraturan daerah nomor tahun tidak mengatur hal tersebut: dengan adanya penyesuaian tarif retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil diharapkan pelayanan akta catatan sipil oleh pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih optimal. berdasarkan. berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu membentuk peraturan daerah tentang retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil. dengan terbentuknya peraturan daerah tersebberlaku, yang berarti pula bahwa retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk ktp) dihapus. demi cukup jelas. dengan dihapuskannya retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, maka nama retribusi menjadi retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil. dengan dihapuskannya retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, maka yang menjadi obyek retribusi hanya pelayanan pencetakan akta catatan sipil. . pengecualian dalam peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan atas ketentuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak yang memerintahkan pembebasan biaya atas penerbitan akta kelahiran bagi anak serta berdasarkan ketentuan undang undang tersebut, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) tahun. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas huruf pencatatan dan penerbitan akta perkawinan yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah pencatatan dan penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama islam. huruf c. huruf pencatatan dan penerbitan akta perceraian yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah pencatatan dan penerbitan akta perceraian bagi penduduk yang bukan beragama islam. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan adopsi anak dilakukan setelah adanya putusan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. huruf cukup jelas. cukup jelas cukup jelas . cukup jelas. tarif retribusi yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini bukan penggantian biaya cetak dalam arti sempit mengenai penggantian biaya cetak blank blank akta catatan sipil semata, melainkan biaya atas penyediaan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, berupa pelayanan pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil serta kegiatan kegiatan yang menyertadengan dicabutnypelayanan pencetakan kartu tanda penduduk ktp) tidak dipungut retribusi biaya. namun, penghapusan retribusi tersebut tidak menghapus kewajiban pemerintah daerah dalam melayani pencetakan ktp dan administrasi pendaftaran penduduk lainnya sebagaimanaatau ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. . cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupatenyelenggaraan pendaftaran penduduk dan tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pelayanan catatan sipil. pejabat. pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah. retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil, selanjutnya dapat disebut retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berupa pencetakan akta erah dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangkutipan, atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh bupat, subyek dan wajib retribusi dengan nama retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil, dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak akta catatan sipil. obyek retribusi adalah pelayanan pencetakan akta catatan sipil oleh pemerintah daerah. dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan pencetakan akta kelahiran bagi penduduk yang belum berusia (delapan belas) tahun. subyek. wajib dan diwajibkan membayar retribusi. .
ra, peraturan daerah kabupaten sukamara nomor tahun tentang usaha pertambangan umumusahaannya perlu dikendalikan oleh pemerintah guna kesinambungan pembangunan dan kelestarian sumber daya alam yang ada, bahwa untuk pembinaan dan pengelolaan usaha dibidang pertambangan umum dapat lebih baik perlu pengaturannya dalam bentuk peraturan daerah: bahwa untuk maksud sebagaimana huruf dan atas, perlu membentuk peraturan daerah tentang usaha pertambangan umuminkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum: keputusan menteri pertambangan dan energi nomor m. , keputusan menteri esdm nomor mem tahunusaha pertambangan umumkabupaten sukamara yang selanjutnya disebut dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sukamara. diperindah adalah diperindah kabupaten sukamara. didenda adalah dinas pendapatan daerah kabupaten sukamara. pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang pertambangan umumyang menjadi kewenangan daerah. pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyelidikan, penggalian, pengolahan pemurnian dan pemanfaatan serta konservasi bahan galianyang menjadi kewenangan daerah. penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisikaserta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur unsur yang terdapat pada bahan galian tersebut.pertambangan umum. pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian pertambangan umum dari satu lokasi lokasi lainnyapencanangan potensi bahan galian tambang adalah wilaysurat izin usaha pertambangan iup) adalah dokumen yang menetapkan wewenang, kewajiban dan hak untuk melakukan semua atau sebagian tahap kegiatan usaha pertambangan umum yang terdiri dari kuasa pertambangan kp) terdiri dari kuasa pertambangan kp) penugasan pertambangan. surat izin pertambangan rakyat sir). keputusan pemberian kuasa pertambangan kp). kontrak karya kk). perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara pkp2b). surat izin pertambangan daerah sid). kuasa pertambangan kp) adalah dokumen yang berisikan wewenang yang diberikan kepada badan perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. keputusan penugasan pertambangan adalah kuasa pertambangan kp) yang diberikan oleh bupati kepada instansi pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan umum. surat izin pertambangan rakyat adalah kuasa pertambangan kp) yang diberikan oleh bupati kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam skala kecil dan dengan luas wilayah yang terbatas. keputusan pemberian kuasa pertambangan adalah kuasa pertambangan kp) yang diberikan oleh bupati kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. kontrak karya kk) adalah dokumen yang berisikan perjanjian antara pemerintah indonesia dengan perusahaan berbadan hukum (dalam rangka pma mdn) bara. perjanjian karya kuasa pertambangan batubara pkp2b) adalah suatu perjanjian karya antara pemerintah bara. surat izin pertambangan daerah sid) adalah dokumen yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum yang diberikan kepada badan usaha milik negara bumn), badan usaha milik daerah bumi), koperasi kud, badan hukum swasta, perorangan: dengan modal menengah dan kecil. pungutan daerah adalah pungutan yang wajib dibayar kepada daerah sebagai pembayaran atas hak usaha pertambangan yang diberikan, terdiri dari pajak daerah: pungutan lainnya: pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan orang pribadikabupaten dan pembangunan daerah. pungutan lainnya adalah pungutan yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dalam lurah tetap, lurah produksi, dan atau sumbangan yang tidak mengikabentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. umum. bab jenis bahan galian dan wewenang dibidang pertambangan umum jenis bahan galian yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah: minyak bumi, abituren cair, lilin bumi dan gas alam. uranium, radium, thorium dan bahan galian radioaktif lainnya. jenis bahan galian yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah bahan galian strategis golongan abituren padat, aspal, antrasit, batubara, batubara muda, gambut, nikel, kobalt,timah. bahan galian vital golongan besi, mangan, molibdenum, krom, wolfram, vanadium, titan: bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsip, antimon, bismut, kromit, fluorspar, barit: yttrium, rutenium, cerium, dan logam logam langka lainnya, berilium, korundum, zircon, kristal kuarsa: yodium, brom, kalor, belerang. bahan galian yang tidak termasuk golongan dan golongan nitrat nitrat, mospat mospat, garam batu (halte): asbes, talk, mika, grafit, magnetit, deposit, leuit, tawas (album), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, permit tanah diatom, tanah serap (fuller earth): marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit: granit, andesit, basal, terakhir, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsuremengenai bahan galian selain dari sebagaimana tersebut atas, menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. wewenang dan tanggungjawab penyelenggaraan urusan dibidang usaha pertambangan umum daerah seperti tersebut pada ini dilakukan oleh bupati. wewenang dan tanggungjawab penyelenggaraan urusan dibidang usaha pertambangan umum seperti tersebut pada ini untuk lintas kabupaten kota dilakukan oleh gubernur pada tahap eksplorasi dan eksploitasi. wewenang dan tanggungjawab dibidang pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini meliputi pengaturan: pemrosesan izin: pembinaan usaha pengawasan eksplorasi, eksploitasi produksi, konservasi, lingkungan: evaluasi dan pelaporan kegiatan. wewenang dan tanggungjawab bupati seperti tersebut dalam peraturan daerah ini meliputi mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan umum: melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan terhadap bahan galian golongan dan dengan skala peta pengembangan dan penetapan prosedur dan persyaratan pemberian izin usaha pertambangan iup): pengembangan dan penetapan prosedur dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan: penyelesaian masalah tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan iup) dengan usaha atau peruntukan lain, perencanaan dan pengembangan wilayah dan kawasan pertambangan, pencegahan dan penanggulangan pertambangan tanpa izin, penetapan dan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja k3) dan pengelolaan lingkungan dalam rangka usaha pertambangan umum: perencanaan, pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan program pengembangan masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan umum, pemberian izin usaha pertambangan iup): penetapan wilayah pertambangan rakyat wpr) melaksanakan pungutan daerah dan pungutan lainnya, menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan kemajuan usaha pertambangan umum daerahnya termasuk hasil produksinya kepada mentri energi dan sumber daya mineral cg. dirjen sumber daya mineral, mentri dalam negeri cg. dirjen prod dan gubernur cg. dinas pertambangan dan energi propinsi kalimantan tengah: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah propinsi bidang pertambangan dan energi berdasarkan azas tugas pembantuan. wewenang dan tanggungjawab pelaksanaan sesuai ini yang dilimpahkan dari bupati kepada dinas akan ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii perizinan setiap usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin usaha pertambangan iup). untuk setiap usaha pertambangan umum yang perizinannya masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi bupati. izin usaha pertambangan iup) sebagaimana dimaksud ini, berupa kuasa pertambangan kp): keputusan penugasan pertambangan surat izin pertambangan rakyat sir) keputusan pemberian kuasa pertambangan kontrak karya kk): perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b), surat izin pertambangan daerah sid). izin usaha pertambangan iup) dapat berupa izin untuk melaksanakan kegiatan kuasa pertambangan penyelidikan umum:, kuasa pertambangan penjualan. izin usaha pertambangan iup) sebagaimana dimaksud ini hanya untuk kegiatan pertambangan umum hingga lepas pantai sampai dengan mil laut. persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinan sebagaimana dimaksud ini diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan keputusan bupati. dalam hal pemberian dalam rangka penanaman modal asing dalam negeri, pemerintah daerah berkonsultasi dengan dprd, pemerintah pusat dan dewan perwakilan rakyat dpr). bentuk dan isi kontrak perjanjian kontrak karya kk) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b) mengacu kepada standar yang dibuat oleh pemerintah. ketentuayang ditetapkan diatur dengan keputusan bupati. pemberian izin usaha pertambangan@d. koperasi koperasi unit desa kud): badan atau perseroanorang pribadi yang berkewarganegaraan indonesia dan bertempat tinggal indonesia, perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara badan usaha dan orang pribadi sebagaimana tercantum pada huruf dan surat keputusan penugasan pertambangan. dalam penugasan dibupati dapat memberikan izilain yang ditetapkan dengan keputusan bupati. penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh bupati berdasarkan usulan dari camat kepala wilayah setempat mana bahan galian tersebut berada. bab ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha pertambangan permohonan izin pertambangan umum diajukan secara tertulis kepada bupati up. dinas yang menangandengan keputusmemenuhi persyaratan lengkap dan benar berdasarkan urutan pengajuan permohonan. izin usaha pertambangan iup) dapat dipindahkan kepada badan orang lain dengan izin bupati. izin bupati hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima izin usaha pertambangan iup) tersebut memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan daerah. apabila perorangan yang memegang izin usaha pertambangan iup) meninggal dunia dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat syarat yang termaksud pada ini maka dengan seizin bupati, izin usaha pertambangan iup) tersebut dapat dipindahkan kepada badan atau orang lain yang telah memenuhi syarat tersebut. bab masa berlakunya dan berakhirnya izin usaha pertambangan izin usaha pertambangan iup) penyelidikan umum diberikan oleh bupati untuk masa berlaku (satu) tahun dan dapat diperpanjang (satu) tahun. izin usaha pertambangan iup) usaha eksplorasi diberikan untuk masa berlaku paling lama (dua) tahun. izin usaha pertambangan iup) usaha pertambangan eksploitasi diberikan untuk masa berlaku paling lama (tiga puluh) tahun. izin usaha pertambangan iup) usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian diberikan untuk masa berlaku paling lama (tiga puluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan. izin usaha pertambangan iup) usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan diberikan untuk masa berlaku paling lama (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan. khusus untuk izin usaha pertambangan iup) bagi izin pertambangan rakyat daerah dprd) diberikan untuk masa berlaku paling lama (satu) tahun. bupati dapat memperpanjang masa berlaku termaksud dalam ini untuk masa berlaku (satu) tahun lagidan ini sebanyak (dua) kali, setiap kalinya berlaku (sepuluhini sebanyak (dua) kali, setiap kalinya untuk masa berlaku (limadalam hal pemegang izin usaha pertambangan iup)untuk masa berlaku paling lama (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas fasilitas eksploitasi penambangan, atas permintaan yang bersangkutan. pemegang izin usaha pertambangan iup) dapat diberikan wewenang untu. izin usaha pertambangan iup) berakhir karena dikembalikan: dibatalkan: habis masa berlakunya. pemegang izin usaha pertambangan iup) dapat menyerahkan kembali izin usaha pertambangan iup)nya dengan pernyataan tertulis disertai alasan alasannya kepada bupati. pengembalian izin usaha pertambangan iup) dinyatakan sah setelah ada keputusan bupati. izin usaha pertambangan iup) dapat dibatalkan dengan keputusan bupati apabila pemegang izin usaha pertambangan iup)surat izin: pemegang izin usaha pertambangan iup) ingkar menjalankan perintah, perintah dan petunjuk petunjuk pejabat pelaksana inspeksi tambang,apat diselesaikan, pemegang surat izin tidak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dalam masa berlaku (enam) bulan setelah diterbitkan surat izin atau selama tahun menghentikan kegiatan usaha pertambangan umum tanpa memberikan alas an alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, endapan bahan galian sudah habis atau sudah sulit didapat: terdapat hal yang dipandang perlu untuk kepentingan negara. apabila batas waktu yang ditentukan dalam suatu izin usaha pertambangan iup) berakhir dan tidak diajukan kepanjangannya, maka izin usaha pertambangan iup) tersebut berakhir menurut hukum. bab luas wilayah usaha pertambangan suatu wilayah izin usaha pertambangan iup) diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian izin usaha pertambangan iup). luas wilayah izin usaha pertambangan iup) dalam bentuk kuasa pertambangan kp) penyelidikan umum dan eksplorasi maksimal hektar. eksploitasi tidak melebihi point a . luas wilayah izin usaha pertambangan iup) untuk surat izin pertambangan rakyat sir) tahap eksploitasi maksimal hektar. luas wilayah: pada tahap penyelidikan umum maksimal hektar dan secara bertahap akan diciutkan sesuai ketentuan dalam kontrak perjanjian. pada tahap eksploitasi maksimal hektar. luas wilayah izin usaha pertambangan iup) dalam bentuk surat izin pertambangan daerah sid) pada tahap eksplorasi maksimal hektar. pada tahap eksploitasi maksimal hektar. bab vii pembatasan usaha pertambangan umum izin usaha pertambangan iup) tidak akan diberikan pada wilayah pertambangan umum yang sudah mendapat izin usaha pertambangan iup). izin usaha pertambangan iup) eksploitasi tidak akan diberikan wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan guna kepentingan umum. dalam daerah tidak boleh dilakukan kegiatan usaha pertambangan umum pada kawasan suaka alam, hutan wisata, dan hutan lindung, tempat ibadah, tempat tempat kuburan, tempat yang dianggap suci, tempat pekerjaan umum, misal jembatan, jalan umum, saluran air, listrik dan lain sebagainya, cc. kawasan, bangunan bangunan rumah tempat tinggal, sekolah sekolah, pabrik pabrik dan tanah disekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan. dengan tidak mengurangi yang dimaksud ini, jika dianggap sangat perlu untuk kepentingan daerah, maka pemindahan bangunan pekerjaan umum dapat dilakukan oleh bupati. pada suatu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan izin usaha pertambangan iup) untuk jenis bahan galian yang lain keterdapatannya berbeda setelah mendapat persetujuan dari. bab viii kewajiban dan hak pemegang surat izin pemohon izin usaha pertambangan iup) wajib memenuhi kewajiban keuanganusaha pertambangan iup) tidak diwajibkan untuk membayar pajak daerah, dan pungutan lainnya atas waste material buangan dan lapisan tanah penutup dalam kegiatan operasional penambangan selama tidak dimanfaatkan secara komersial. pemegang izin usaha pertambangan iup) wajib membayar pajak daerah, dan pungutan lainnya atas kegiatan usahanyapertambangan eksplorasi dan atauiuran tetap dan iuran eksplorasi eksploitasi. pemegang izin usaha pertambangan iup) wajib melaksanakan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknis daerah pita). pemegang izin usaha pertambangan iup) wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap (tiga) bulan kepada bupati cg. dinas, camat kepala wilayah yang bersangkutan dan tembusan kepada gubernur cg. dinas pertambangan dan energi propinsi, mentri dalam negeri dan otonomi daerah cg. dirjen prod, dan mentri energi dan sumberdaya mineral cg. dirjen pertambangan umum. pemegang izin usaha pertambangan iup) wajib membuat laporan hasil pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan ukl) dan upaya pemantauan lingkungan upl) setiap (tiga) bulan kepada bupati cg. dinas dengan tembusan bappeda kabupaten sukamara. guna kepentingan pengendalian dampak lingkungan, pada bekas penambangan, kepada pemegang izin usaha pertambangan iup) diwajibkan membayar menitipkan uang jaminan reklamasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. uang jaminan dimaksud ini menjadi hak pemerintah kabupaten bila tidak dilakukan reklamasi. pemegang izin usaha pertambangan iup) diwajibkan membayar ganti rugi kepada orang pribadi badan yang nyata nyata menderita kerugian akibat usahanya yang berada atas di sekitar tanah orang pribadi badan tersebut. kerugian yang disebabkan oleh usaha usaha pertambangan oleh (dua) pemegang izin usaha pertambangan iup) atau lebih dibebankan kepada mereka bersama. khusus untuk permohonan kuasa pertambangan kp) kecuali permohonan usaha pertambangan rakyat daerah dprd), kontrak karya kk), dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b) diwajibkan memberikan pembuktian kesanggupan dan kemampuan kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang jaminan kesungguhan. pemegangdiwajibkan membuat menyampaikan peta pencanangan lokasi beserta penjelasannya. besarnya uang jaminan kesungguhan seperti termaksud pada ini sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) perhektar dibayar muka. tata cara pencairan jaminan kesungguhan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. pemegang izin usaha pertambangan iup) berha: melaksanakan usulan pertambangan sesuai ketentuan dalam izin usaha pertambangan iup): cc. menerima pembinaan dari pemerintah daerah: mengajukan keberatan atau keringanan atas penetapan pungutan atau kewajiban lainnya disertai alasan: menerima penghargaan atas ketaatan kepada peraturan perundang undangan. bab obyek dan subyek pungutan pendataan, pencatatan, penetapan dan pemungutan pajak daerah dan atau pungutan lainnya dari kegiatan usaha pertambangan umum dilakukan oleh dinas. obyek pajak daerah dan pungutan lainnya adalah luas wilayah (dikenal dengan istilah laurent) kontrak karya kk), kuasa pertambangan kp), perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b), wilayah eksplorasi dan wilayah eksploitasi, hasil produksi (dikenal dengan istilah royalty) yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan galian, alat alat berat: pelayanan administrasi. biaya pengukuran dan pemetaan dibebankan kepada pemohon. subyek pajak daerah dan pungutan lainnya adalah setiap badan usaha milik negara bumn), badan usaha milik daerah bumi), koperasi kud koperasi unit desa), badan hukum, orang pribadi atau perusahaan kerjasama yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang pertambangan umum sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini. bab besarnya tarif pajak daerah dan pungutan lainnya pemegang izin usaha pertambangan iup) diwajibkan membayar iuran produksi yang besar tarif pajak daerah dan pungutan lainnya dari kegiatan usaha pertambangan umum, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan. pemegang izin usaha pertambangan dalam rangka kuasa pertambangan kp) kecuali izin usaha pertambangan daerah dprd), kontrak karya kk) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b) diwajibkan membayar iuran tetap setiap tahun sesuai luas dan tahapan kegiatan sebagaimana lampiran dan iii peraturan daerah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan. khusus bagi pemohon iup bagi kontrak karya kk) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b) diwajibkan untuk membayar biaya pencanangan wilayah sebesar rp. (sepuluh juta rupiah) untuk luas areal lebih dari (lima puluh) hektar atau rp. (dua ratus ribu rupiah) per hektar untuk luas kurang dari (lima puluh) hektar. pemegang izin pertambangan daerah sid) bahan galian golongan diwajibkan selain membayar iuran produksi, harus membayar juga iuran tetap yang besarnya mengacu pada ketentuan bagi kuasa pertambangan kp) pada lampiran peraturan daerah ini. kecuali untuk menghitung besarnya pungutan pengganti lurah produksi bagi usaha pertambangan wilayah pertambangan rakyat wpr) bahan galian emas dan sejenisnya ditetapkan menurut jumlah mesin untuk menambang dan kapasitasnya, serta penggunaan alat berat yang besarnya mesin sedot sejenisnya rp. (seratus ribu rupiah) unit bulan: mesin sedot l300 mesinmobil) rp. (lima ratus ribu rupiah) unit bulan: cc. mesin penumbuk batu rp. (seratus ribu rupiah) unit bulan: alat berat (excavator) rp. (tiga juta rupiah) unit bulan. pungutan lainnya bagi usaha pertambangan wilayah pertambangan rakyat bahan galian emas sebagai pengganti iuran tetap adalah sebesar rp. (seratus ribu rupiah) bagi setiap perizinan pertahun. bab tata cara perhitungan dan pembayaran cara pemungutan pajak daerah dan pungutan lainnya dari kegiatan usaha pertambangan umum ditetapkan dengan system cara sebagai berikut sistem laporan dari pemegang izin usaha pertambangan iup) dengan pengawasan dinas, melalui kontraktor atau pemakai lainnya selaku wajib pungut sapu): sistem tol pos dengan surat berharga. tata cara pemungutan pajak daerah dan pungutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ini diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. semua hasil penerimaan pajak daerah dan pungutan lainnnya sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini, disetor kas daerah kabupaten sukamara. biaya pengukuran dan pemetaan dibebankan kepada pemohon. penetapan besarnya pajak daerah dan pungutan lainnya atas kegiatan usaha pertambangan umum, tidak ada perbedaan untuk keperluan dalam negeri dan luar negeri. untuk menghitung besarnya pajak daerah dan pungutan lainnya atas hasil produksi usaha pertambangan umum adalah jumlah satuan (per kg, kwintal, ton) atau jumlah meter kubik (m3) yang keluar dari mulut tambang dikalikan dengan tariff sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini. untuk kegiatan usaha pertambangan umum yang dilakukan oleh kontrak karya kk), kuasa pertambangan kp) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b) perhitungan pungutannnya berdasarkan ketentuan dalam kontrak atau izin usaha pertambangan iup). pajak daerah dan pungutan lainnya atas usaha pertambangan umum harus dilunasi sekaligus setelah subyek pajak yang bersangkutan menerima surat ketetapan pajak daerah skpd) dan persyaratan lainnya. pembayaran pajak daerah dan pungutan lainnya yang terlambat dibayar (satu) bulan setelah ditetapkan skpd surat ketetapan pajak daerah) dan persyaratan lainnya dikenakan denda adminstrasi sebesar (dua keseratus) dari pokok pungutan setiap bulan dan paling lama (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terulangnya pajak daerah dan pungutan lainnya. penetapan pungutan menjadi kadaluwarsa apabila mencapai batas waktu sampai dengan (lima) tahun sejak terulangnya pajak daerah dan pungutan lainnya. apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ini tidak dipenuhi, maka subyek pajak daerah dan pungutan lainnya diberikan peringatan sebanyak (tiga) kali berturut turut dan apabila tidak juga dipenuhi maka surat izinnya dicabut. bupati dapat memberikan keringanan terhadap subyek pajak dan pungutan lainnya jika yang bersangkutan mengajukan bukti dan alasan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. bab xii pembagian hasil pungutan dari hasil pajak daerah dan pungutan lainnya ditetapkan (lima) untuk biaya insentif yang dikelola oleh dinas setelah mendapat persetujuan bupati sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. khusus untuk urusan eksplorasi dan eksploitasi bagi kontrak karya kk) dan perjanjian karya pengusahaan batubara pkp2b) hasil tuntutannya ditetapkan untuk pemerintah pusat, untuk pemerintah propinsi dan untuk pemerintah kabupaten sukamara. dari hasil pajak daerah dan pungutan lainnya untuk pemerintah kabupaten, bupati menetapkan pembagian untuk desa kelurahan mana asal bahan galian dimaksud. bab xiii tumpang tindih penggunaanbupati sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiv pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kabupaten mengupayakan berhasilnya penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan bidang lingkungan. pemerintah kabupaten membina dan mengawasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang surat izin sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. tugas pemerintah kabupaten sebagaimana maksud dalam ini meliputi juga pemberian persetujuan amdal kerangka acuan ka), analisa mengenai dampak lingkungan amdal), rencana pengelolaan lingkungan rkl) dan rencana pemantauan lingkungan rpl), dan pengawasan upaya pengelolaan lingkungan ukl) upaya pemantauan lingkungan upl) yang disusun oleh masing masing pemegang izin usaha pertambangan iup) selaku pemrakarsa. pemegang izin usaha pertambangan iup) pada tahap operpemerintah kabupaten. pemegang izin usaha pertambangan iup) sebelum memulai tahap operasi produksi wajib menempatkan dana jaminan reklamasi pada bank pemerintah dan bank devisa sebagaimana diatur dalam perundang undangan yang berlaku. bab pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat serta kewirausahaan pemerintah kabupaten mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan iup)dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ini. pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah tersebut ini direncanakan dan dilaksanakan pemegang izin usaha pertambangan iup) dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat. bupati mengupayakan terciptanya kewirausahaan. bab xvi pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten bertanggungusaha pertambangan terhadap pemegang izin usaha pertambangan iup) dilakukan oleh bupati sesuai kewenangannya. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam meliputi aspek eksplorasi: eksploitasi: produksi dan pemasaran, keselamatan dan kesehatan kerja: lingkungan hidup: konservasi: jasa pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian langsung lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, serta lingkungan dilakukan oleh pelaksanaan inspeksi tambang daerah pita) (satu) tahun sekali. pembinaan dan pengawasan dan lingkungan dilaksanakan oleh pelaksana inspeksi tambang daerah pita) pada dinas dan pengangkatan pejabat pelaksana ditetapkan lebih lanjut oleh bupati berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. persyaratan tugas pokok pada dinas dan fungsi pelaksana inspeksi tambang daerah pita) sebagaimana dimaksudkan pada berpedoman pada ketentuan yang berlaku. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan lingkungan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. pelaksanaan pengawasan jasa pertambanganserta uji petik lapangan. bab xvii pelaporan dan evaluasi bupati sesuai dengan kewenangannya mewajibkan masing masing pemegang izin usaha pertambangan iup)laporan khusus lainnya. bupati sesuai kewenangannya melakukan evaluasi atas laporan kegiatan pemegang izin usaha pertambangan iup) sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini. bab xviii ketentuan pidana barang siapa yang melakukan kegiatan pertambangan umum daerah tanpa izin dan melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi hukuman berupa hukuman kurungan selama lamanya (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya rp. (lima juta rupiah). selain dari sanksi tersebut ini, dapat juga dikenakan sanksi dituntut dengan peraturan perundang undangan lain yang berlaku. tindak pidana sebagaimana dimaksud ini adalah pelanggaranpenyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga, ii. melakueriksaan rumah: penyitaan bendaeralihan izin usaha pertambangan iup) yang telah diterbitkan atau disetujui sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya izin usaha pertambangan iup) dimaksud. surat izin usaha pertambangan daerah sid) dan surat izin pertambangan rakyat sir) yang telah diterbitkan atau disetujui dan masih berlaku sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin dimaksud. bab xxiso:.a.maka untuk pembiayaan pembangunan wilayah kota tegal perlu meningkatkan sumber pendapatan daerah antara lain melalui pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum bahwa ketentuan retribusi parkir tepi jalan umum sebagaimana diatur'sesuai dengan perkembangan keadaan yang ada maka perlu diadakan perubahan bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf makajenis kendaraan tarif sekali parkir kendaraan bermotor roda dua rp. kendaraan bermotor roda empat sedan, jeep, minibus, rp. dan sejenisnya) kendaraan bermotor roda empat enam truk, bus dan rp. sejenisnya) kendaraan bermotor atas roda atau lebih truk rp. gandeng dan sejenisnya)sinaro diundangkan tegal pada tanggal november sekretaris daerah kota tegal, akanpenjelasan umum bahwa dengan berlakunya otonomi daerah yang didasarkan pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah maka untuk pembiayaan pembangunan segala bidang, pemerintah kota tegal perlu untuk menggali sumber pendapatan daerah antara lain melalui pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum. bahwa ketentuan mengenai besaran dan struktur tarif retribusi parkir tepi jalan umum sebagaimana ditetapkansesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat sekarang ini maka perlu diadakanangka cukup jelas. cukup jelas.
sya wan pemerintah kabupaten sintang law www www f.#.fatempur. peraturan daerah kabupaten sintang nomor tahun tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata 3tempurankecamatan adalah kecamatan tempuekaran desa dengan peraturan daerah ini dilakukan pemekaran desa desa kecamatan tempuran yang meliputi: desa nanga tempuran dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa nanga tempuran desa asal induk) dan desa tempuran kapuas desa pemekaran): desa benua kencana dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa benua kencana desa asal induk) dan desa riam batu desa pemekaran): desa benua baru dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa benua baru desa asal induk) dan desa pulau bersatu desa pemekaran): desa pulau jaya dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa pulau jaya desa asal induk) dan desa kapan jaya desa pemekaran): desa gurung mali dimekarkan menjadi (tiga) desa, yaitu: desa gurung mali desa asal i induk), desa sungai buluh desa pemekaran) dan desa jaya mentaritempuran menjadi: benua kencana, merti jaya: gurung mali, kuala tiga: pulau jaya: pangkal baru, 9g. minum baru, benua baru, penyalur baru: gagal baru, sepak sari: mangkurat baru, periang baru, suka jaya, balai harapan: nanga tempuran, ga. tanjung berada, menetap baru: tempuran kapuas, riam batu: pulau bersatu, kapan jaya, sungai buluh, jaya mentari. bab iii. bab iii batas wilayah batas wilayah desa tempuran kapuas kecamatan sintang: sebelah timur dengan desa nanga tempuran, sebelah selatan dengan desa balai harapan: sebelah barat dengan desa tanjung berada. batas wilayah desa riam batu sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa benua kencana, sebelah timur dengan kecamatan belimbing kabupaten melawi: sebelah selatan dengan desa bernama kecamatan sepauk,: sebelah barat dengan desa gurung mali. batas wilayah desa pulau bersatu sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa penyalur baru, sebelah timur dengan desa lebak ubah kecamatan sungai pembelian, sebelah selatan dengan desa pulau jaya: sebelah barat dengan desa benua baru. batas wilayah desa kapan jaya sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa pulau jaya: sebelah timur dengan desa lebak ubah kecamatan sungai pembelian: sebelah selatan dengan desa merti jaya: sebelah barat dengan desa kuala tiga' batas wilayah desa sungai buluh sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan kuala tiga: sebelah timur dengan desa gurung mali, sebelah selatan dengan kecamatan sepauk: sebelah barat dengan kecamatan sepauk. batas wilayah desa jaya mentari sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa kuala tiga dan desa merti jaya, sebelah timur dengan desa benua kencana, sebelah selatan dengan desa nanga pari kecamatan sepauk: sebelah barat dengan desa bernama kecamatan sepauk. batas batas wilayah sebagaimana dimaksud pada dan peraturan ini, dan peta wilayah desa pemekar. aepalabagian hukum, ta: mie kpetariat dae person, sh., tan pembina nip. lampiran\|tempuran kapuas kecamatan tempuran menetap baru kecamatan sintang langen amp. panik yo. tanjung berada tempuran kapuas nanga tempuran surya kecamatan batan garapan sei pembelian keterangan batas kehormatan des batas desa dusun kuat wili desi induk (sungai wilayah desa pernekarar skala pemerintah kabupaten sintang neriam batu kecamatan tempuran murti jaya gurung mali kecamatan sei belia jaya mencari ayagagae ogpansing sana ta) balai temanggung cangkang sam benua kencana fe) lebur lantang han mais mulas kecamatan seraya kabupaten melawi ke) nx. keterangan batas kabupaten desa ken batas kecamatan cs) dusun misi ia) (ass batas dosa wilayah desa induk jalan wili desa pemutaran songopulau bersatu kecamatan tempuran relaksasi aga l. binom baru ot! fe) gagal oa: seat aa, kecamatan apaan sei pembelian berupa bam tri penyalur baru ara kim kecamatan pemakai luang bagai. sepauk. pati baru alang fans pulau bersatu ag, tapis pulau saya aa, sta layan kuala tua sei buluh je" tol keterangan mayan batas kogaomatan ( ) dena sesi batas desa dusun man wayan esa indukkapan jaya kecamatan tempuran e berdua baru penyalur pangkal baru pan pulau bersatu fifa intan tung jarang beranjak pintas baru bintang. pulau jaya tiga kecamatan. sepauk jp" kuala tiga ta) jengkal kecamatan sei bit sei pembelian aer batu limau merti jaya gurung mal ke) ta. "il keterangan aaa batas kacamntani dasa tt) patas desa dusun i jalan hi!narsungai buluh kecamatan tempuran yel kecamatan sepauk sei bukan, ". meri) jaya gurung mali au. team bersih sel pelatuk ten nning senasananga0an keterangan batas kecamatan man desa batas desa musim get, jalan wilayah dasa induk sungaijaya mentari kecamatan tempuran rat kecamatan sepauk sei buku. ken waris.nya gurung mali. ya, ria bersih aa sei buaya sei pelatuk ta, aya mentari pat keterangan batas kecamatan desa batas dia origin san ruler wilayah desa induk sung wilayah desa pemekaran skala pemerintah kabupaten sintang san penjelasan atasi.'jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten sintang tahun nomor
lennnanaa bidang pencegahan penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, terdiri dari: seksi pencegahan penyakit dan imunisasi: seksi pemberantasan dan penanggulangan penyakit, seksi penyehatan lingkungan, bidang pelayanan kesehatan, terdiri dari: seksi pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus: seksi farmasi dan perizinan. bidang promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat, terdiri dari: seksi promosi kesehatan, seksi upaya kesehatan berbasis masyarakat: seksi pemeliharaan jalan dan jembatan, seksi penerangan jalan umum. bidang cipta karya, terdiri dari: seksi tata bangunan dan gedung: seksi penataan dan pengembangan lingkungan. bidang pengairan, terdiri dari: seksi pembangunan pengairan, seksi pemeliharaan pengairdaerah ini. bagian keempat dinas permukiman dan tata ruang susunan organisasi dinas permukiman dan tata ruang, terdiri darierumahan dan permukiman, terdiri dari: seksi perumahan: seksi permukiman. bidang penataan ruang, terdiri dari: seksi perencanaan tata ruang, seksi pengendalian tata ruang. bidang pertamanan dan persamaan, terdiri dari seksi pertamanan dan pemakaman, seksi persamlima dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangoperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, terdiri dari: seksi pemberdayaan koperasi: seksi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. bidang perindustrian, terdiri dari: seksi industri logam, mesin, elektronik dan aneka: seksi industri agro dan kimia. bidang perdagangan dan pengembangan produksi, terdiri dari seksi perdagangan, seksi pengembangan produksi. bidang pasar, terdiri dari: seksi pengelolaan pasar, seksi pemeliharaan, kebersihan dan ketertiban pasar, usaha mikro,enam dinas kelautan dan pertanian susunan organisasi dinas kelautan dan pertani: seksi pengawasan dan pengendalian: seksi pengolahan dan pemasaran. bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, terdiri dari: seksi tanaman pangan dan usaha tani, seksi hortikultura dan perlindungan tanaman. bidang peternakan, terdiri dari: seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, seksi budidaya ternaklp. annnnnnnnnnaandaftaran penduduk, terdiri dari: seksi pendataan penduduk: seksi perpindahan dan perkembangan penduduk. bidang administrasi kependudukan, terdiri dari: seksi pengelolaan sistem informasi administrasi, seksi evaluasi dan pelaporan. bidang catatan sipil, terdiri dari: seksi pelayanan, seksi dokumentasi dan informdaerah ini. bagian kedelapandan pengembangan kesejahteraan sosial, terdiri dari: seksi pemberdayaan sosial, seksi pengembangan sosial. bidang rehabilitasi dan bantuan sosial, terdiri dari: seksi rehabilitasi sosial: seksi bantuan sosial. bidang tenaga kerja dan transmigrasi, terdiri dari: seksi pengawasan dan perlindungan tenaga kerja,tenaga kerja dan transmigrasidaerah ini. bagian. bagian kesembilanlalu lintas jalan dan kelaikan kendaraan, terdiri dari: seksi manajemen dan rekayasa, seksi kelaikan kendaraan. bidang angkutan jalan dan keselamatan jalan, terdiri dari: seksi angkutan jalan dan fasilitasi angkutan: seksi keselamatan jalan dan pengamanan jalan. bidang komunikasi dan informatika, terdiri dari: seksi pos dan telekomunikasi, seksi pengembangan komunikasi, informasi dan telematika. bagian kesepuluhkepemudaan dan keolahragaan, terdiri dari: seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda, seksi pemberdayaan olah raga prestasi, seksi pemberdayaan olah raga pendidikan dan masyarakat. bidang kebudayaan, terdiri dari: seksi kesejarahan dan kepurbakalaan: seksi nilai budaya, seni dan film. bidang kepariwisataan, terdiri dari: seksi pengembangan produk dan usaha pariwisata: seksi promosi wisa, olah raga, kebudayaan dan pariwisatsebelas: nan nenkan nan kepala dinas: sekretariat, terdiri dariencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, terdiri dari: seksi perencanaan dan pembinaan teknis pungutan, seksi penggalian dan peningkatan pendapatan. bidang pendataan, penetapan dan penagihan, terdiri dari: seksi pendataan: seksi penetapan, seksi penagihan. bidang anggaran, terdiri dari: seksi penyiapan anggaran daerah: seksi belanja daerah: seksi pendapatan dan pembiayaan daerah. bidang perbendaharaan, terdiri dari: seksi pengelolaan gaji, seksi pengelolaan non gaji, seksi kas daerah. bidang akuntansi dan pelaporan, terdiri dari: seksi akuntansi: seksi analisa dan evaluasi, seksi pelaporan. bidang aset, terdiri dari: seksi inventarisasi dan penilaian aset, seksi analisa kebutuhan dan pendayagunaan asesnennttaananaautdketentuan lain lain penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas daerah diatur dengan peraturan walikotaendinas daerah.dinas daerah kota tegal penjelasan umum bahwa dalam rangka optimalisasi dinaanannnnnanggal november bagan organisasi dinas pendidikan kepala dinas sekretaris kelompok jabatan fungsional "tliileii subbagian subbagian subbagian nnnnnnn program keuangan kepegawaian bidang bidang bidang bidang pendidikan pendidikan non pengembangan pendidikan dasar menengah formal dan pendidik dan tenaga informal kependidikan seksi seksi seksi seksi pendidik dan tenaga taman kanak kanak sekolah menengah dan smp seksi seksi seksi seksi sekolah menengah sekolah menengah pendidikan anak usia pendidik dan tenaga, pertama kejuruan dini smk seksi seksi seksi seksi pengembangan sarana dan prasarana sarana dan prasarana kekasaran dan pendidik dan tenaga pendidikan dasar pendidikan menengah kesetaraan kependidiksehatan kepala dinas sekretaris kelompok jabatan fungsional program keuangan kepegawaian bidang bidang bidang pencegahan penang bidang promosi kesehatan kesehatan keluarga gulungan penyakit pelayanan dan upaya dan penyehatan kesehatan kesehatan berbasis lingkungan masyarakat seksi seksi seksi pelayanan kesehatan seksi anak dan imunisasi khusus seksi seksi seksi pemberantasan dan seksi gizi dan kesehatan upaya kesehatan penyakit seksi penyehatan lingkungdinas pekerjaan umum kepala dinas kelompok jabatan fungsional subbagian "program. keuangan umum dan tirto kepegawaian bidang bidang bidang bina marga cipta karya pengairan seksi seksi seksi pembangunan jalan tata bangunan dan pembangunan dan jembatan gedung pengairan seksi seksi seksi pemeliharaan jalan bea pemeliharaan dan jembatan lingkungan pengairan seksi penerangan jalan umummukiman dan tata ruang kepala dinas kelompok jabatan fungsional subbagian titip kepegawaian bidang bidang perumahan dan pen adang) ang pertamanan dan permukiman persamaan seksi perencanaan tata pertamanan dan perumahan ruang permakaman seksi seksi seksi pengendalian tatoperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan kepala dinas kelompok jabatan fungsional ata been ato "error kepegawaian bidang bidang koperasi dan usaha bidang perdagangan dan bidang mikro, kecil dan perindustrian pengembangan pasar menengah produksi seksi seksi seksi seksi pemberdayaan industri logam, mesin, seksi seksi seksi seksi pemberdayaan usaha pemeliharaan industri agro dan pengembangan mikro, kecil dan kebersihan dlautan dan pertanian kepala dinas kelompok jabatan fungsional subbagian dame) cara "oto kepegawaian bidang kel dang pertanian tanaman bidang perikanan pangan dan peternakan hortikultura seksi seksi seksi kesehatan hewan dan tanaman pangan dan perikanan kesehatan masyarakat pengawasan dan hort. kultura dan seksi pengendalian perlindungan tanaman budidaya ternak seksi pengolahan dan pemasar. dinas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: dinas pendidikan: dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum: dinas permukiman dan tata ruang: dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, dinas kelautan dan pertanian: dinas kependudukan dan pencatatan sipil: dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi: i. dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi bagian pertama dinas pendidikan dinas pendidikidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahanua. lampiran vii peraturan daerah kota tegal nomor tahun tanggal novembersubbagian umum dan aan bidang bidang bidang pendaftaran administrasi seksi seksi pengelolaan seksi pendataan penduduk sistem informasi pelayanan mon seksi seksi seksi berpindah han dan evaluasi dan dokumentasi dan penduduk pelaporan informasisubbagian subbagian subbagian umum dan benar bidang bidang bidang perayaan pan rehabilitasi dan tenaga kerja dan jahteraan sosial bantuan sosial transmigrasi seksi seksi seksi pengawasan dan kerja seksi seksi seksi hubungan industrial pengembangan sosial bantuan sosial dan kesejahteraan mon sea seksi pelatihan, penempatan tenaga kerjahubungan, komunikasi dan informatika kepala dinas kelompok jabatan fungsional subbagian nba san senen dan "ptt kepegawaian bidang bidang bidang lalu lintas jalan angkutan jalan dan komunikasi dan kendaraan keselamatan jalan informatika seksi seksi seksi manajemen dan angkutan jalan dan pos dan rekayasa fasilitasi angkutan telekomunikasi seksi seksi seksi pengembangan keselamatan jalan dan kelaikan kendaraan komunikasi, informasimuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata kepala dinas kelompok jabatan fungsional subbagian aen span bgm dan kepegawaian bidang bidang bidang kepemudaan dan seksi seksi seksi pemberdayaan dan kesejarahan dan pengembangan produk pemberdayaan nilai budaya. sem dan seksi olahraga prestasi film promosi wisata seksi pemberdayaan olahraga pendidikan dan masyarakatndapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kepala dinas sekretaris kelompok jabatan fungsional subbagian subbagian t.a. bidang bidang bidang perencanaan dan bidang bidang bidang pengendalian opera pena penetapan anggaran perbendaharaan akuntansi dan aset signal pendapatan seksi seksi seksi seksi seksi seksi perencanaan dan pem penyiapan anggaran inventarisasi dan seksi seksi seksi seksi seksi seksi penggalian dan analisa kebutuhan dan seksi seksi seksi seksi pendapatan dansehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangkerjaan umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahandinas permukiman dan tata ruang dinas permukiman dan tata ruang dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang perumahan, permukimanmukiman dan penataan ruang menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang perumahan, permukiman dan penataan ruang: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan, permukiman dan penataan ruang, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan, permukiman dan penataan ruangoperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangmikro, kecil dandinas kelautan dan pertanian dinas kelautan dan pertanin dinas kelautan dan pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternalautan dan pertanian menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakpendudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenang pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipilsosial, tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi. nanaketenagakerjaan dan transmigrasi, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasirhubungan, komunikasi dan informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang perhubungan, komunikasi dan informsi:, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informasipuluhmuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan: perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisataapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahandinas pendidikan susunan organisasi dinas pendidikan, terdiri dari:pendidikan dasar, terdiri dari: seksi taman kanak kanak dan sekolah dasar, seksi sekolah menengah pertama, seksi sarana dan prasarana pendidikan dasar. bidang pendidikan menengah, terdiri dari: seksi sekolah menengah atas, seksi sekolah menengah kejuruan, seksi sarana dan prasarana pendidikan menengah. bidang pendidikan non formal dan informal, terdiri dari: seksi pendidikan masyarakat, seksi pendidikan anak usia dini: seksi kekasaran dan kesetaraan. bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, terdiri dari seksi pendidik dan tenaga kependidikan tk, dan smp: seksi pendidik dan tenaga kependidikan sma dan smk, seksi pengembangkesehatan keluarga, terdiri dari: seksi kesehatan ibu dan anak, seksi gizi dan kesehatan lansia.
lampiran peraturan daerah kota jayapura nomor tahun bagan struktur tanggal juni badan pengelola keuangan dan aset daerah kota jayapura ahm yua a yk yaw us'$k aaw ntanpa mega walikota jayapura, penyusunan sub bidang analisa kebutuhan penerimaan apbd pembukuan inventarisasi pengeluaran ttd drs. m.r. kamu, sub bidang pengadaan belanja pegawai pengendalian bidang distribusi sub bidang pemeliharaan dang, penghapusan tata usaha lampiran ii: peraturan daerah kota jayapura nomor tahun bagan struktur organisasi tanggal juni badan kepegawaian daerah kota jayapuramutasi kepangkatan pengembangan informasi pengkajian pensiun karier kepegawaian walikota jayapura sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang formasi pengadaan data elektronik ttd mutasi kepangkatan pegawai pegawai drs. m.r. kamu, sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pengembangan data manual pengkajian pensiun pendidikan pegawai lampiran peraturan daerah kota jayapura bagan struktur organisasi nomor tahun inspektorat kota jayapura tanggal juni umum keuangan pelaporan kepegawaian perencanaan inspektur inspektur pembantu membantu pembantu nur walikota jayapura, kesejahteraan pemerintahan pendapatan perekonomian sosial aparatur kekayaan ttd drs. m.r. kamu, lampiran iii: peraturan daerah kota jayapura nomor tahun bagan struktur organisasi tanggal juni badan lingkungan hidup kota jayapura kepala badan sekretariat kel. jabatan fungsional. sub bagan sub bagian pernyataan, umum kepegawaian keuangan brncanaan bidang bidang bidang pengawasan pengelolaan lingkungan amdal laboratorium pengendalian sub bidang sub bidang pengendalian lingkungan pemulihan lingkungan amdal ttd drs. m.r. kamu, sub bidang sub bidang sub bidang analisis peran serta bina laboratorium pengkajian pembinaan teknis amdal masyarakatndidikan dan latihan kota jayapura kel. jabatan fungsional. umum keuangan perencanaan kepegawaian pelaporan teknis fungsional kepemimpinan evaluasi kurikulum tehnis kepemimpinan sub bidang tinggi evaluasi ttd sub bidang kepemimpinan kurikulum, fungsional rendah modul,sarana prasarana lampiran peraturan daerah kota jayapura nomor tahun tanggal juni bagan struktur organisasi tangga ( cun badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kota jayapura kepala badansatuan bangsa ideologi penyelamatan peningkatan sdm politik penanggulangan kesiagaan bidan sub bidang deo loi sub bidang sub bidang bina hubungan sosbud penyelamatan peningkatan sdm antar lembaga walikota jayapura, ttd sub bidang sub bidang sub bidang ekonomi sub bidang kesiagaan dan drs. m.r. kamu, bina kesatuan pemberdayaan penanggulangan pengerahan sumber bangsa aparatur dayamberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota jayapura kel. jabatan fungsional. sub bagian sub bagian sub bagian kepegawaian keuangan pelaporan data analisis pemberdayaan keluarga berencana perempuan sub bidang sub bidang sub bidang pengolahan organisasi kesehatan walikota jayapura, sub bidang sus bidang keluarga ttd analisa pelaporan sejahtera drs. m.r. kamu, bagan struktur organisasi badan pemberdayaan masyarakat lampiran vii peraturan daerah kota jayapura dan pemerintahan kampung kota jayapura pama nomor tahuntahanan pengembangan pemberdayaan pemberdayaan ekonomi pemerintahan masyarakat masyarakat kampung kelurahan sub bidang sub bidang sub bidang pembinaan ketahanan perekonomian penyelenggaraan masyarakat masyarakat pemerintahan kampung kelurahan sub bidang sub bidang sub bidang pemberdayaan peningkatan pengembangan walikota jayapura kampung kelurahan ttd drs. m.r. kamu, lampiran viii peraturan daerah kota jayapura nomor tahun bagan organisasi tanggal juni kantor perpustakaan, arsip j e dan dokumentasi kota jayapura tata usaha pemeliharaan pemeliharaan arsip publikasi bahan pustaka ttd drs. m.r. kamu, lampiran ix : peraturan daerah kota jayapura bagan struktur organisasi nomor tahun kantor ketahanan pangan angga jun dan penyuluhan kota jayapura tata usaha seksi seksi seksi pangan ttd drs. m.r. kamu, lampiran peraturan daerah kota jayapura bagan struktur organisasi nomor tahun bappeda kota jayapurabidang bidang bidang bidang pengendalian bidang ekonomi sosial budaya sarana prasarana program pendataan litbang sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pertanian, industri, pemerintahan umum pengairan dan tata ruang penyusunan pendataan perdagangan kependudukan program statistik sdm sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang koperasi,pkm pendidikan dan perhubungan, pengendalian dan penelitian walikota jayapura, penanaman modal kesejahteraan pariwisata, sda pelaporan pengembangan rakyat lingkungan hidup ttd drs. m.r. kamu,
lembaran daerah kabupaten bogor yan sayaka pp, gambaran nomor tahun peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun tentang pembentukan dinas daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bogor, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, perlu dilakukan penataan terhadap susunan dan tugas dina, perlu dibentuk dinas daerah:inasmbinaan dan pelaksanaan tugas lalu lintas dan angkutan jalan dinas lalu lintas dan angkutan jallalu lintas dan angkutan jalan serta tugas pembantuan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dinas lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalakomodasi mempunyai tugas membantu kepala bidang sarana wisata dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan akomodasi pariwisata. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi akomodasi mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengembangan akomodasi pariwisata: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan akomodasi pariwisata: pengelolaan pembinaan usaha akomodasi pariwisata: pembinaan peningkatan mutu pelayanan dan profesionalisme usaha akomodasi pariwisata: dan pelayanan usaha akomodasi pariwisata. seksi restoran dan rumah makan mempunyai tugas membantu kepala bidang sarana wisata dalam melaksanakan pengelolaan restoran dan rumah makan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi restoran dan rumah makan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pembinaan restoran dan rumah makan, penyusunan . penyusunan petunjuk teknis pengelolaan usaha restoran dan rumah makan: cc. pembinaan pengelolaan restoran dan rumah makan: inventarisasi dan identifikasi usaha rumah makan dan restoran: dan pelayanan usaha restoran dan rumah makan. seksi aneka sarana wisata mempunyai tugas membantu kepala bidang sarana wisata dalam melaksanakan pengelolaan usaha aneka sarana wisata. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi aneka sarana wisata mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pembinaan aneka sarana wisata: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pembinaan aneka sarana wisata: pengelolaan usaha aneka sarana wisata: inventarisasi dan identifikasi usaha aneka sarana wisata: dan pelayanan usaha aneka sarana wisata. bidang promosi dan pemasaran mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan promosi dan pemasaran. untuk . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang promosi dan pemasaran mempunyai fungsi pengelolaan bahan promosi pariwisata: pengelolaan pembinaan even peristiwa pariwisata: dan cc. pengelolaan promosi pariwisata dan hubungan antar lembaga. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang promosi dan pemasaran dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi bahan promosi: seksi pameran, even, dan peristiwa pariwisata: dan seksi kemitraan dan hubungan antar lembpemasaran. seksi bahan promosi mempunyai tugas membantu kepala bidang promosi dan pemasaran dalam melaksanakan pengelolaan bahan promosi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bahan promosi mempunyai fungsi: pengumpulan . pengumpulan, pengolahan, dan analisis data bahan promosi: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan bahan promosi: pembinaan pengelolaan bahan promosi: pembinaan potensi pariwisata yang akan dipromosikan: dan penataan dan pengembangan bahan bahan promosi. seksi pameran, even, dan peristiwa pariwisata mempunyai tugas membantu kepala bidang promosi dan pemasaran dalam melaksanakan tugas pengelolaan promosi dan pemasaran kebudayaan, seni dan pariwisata. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pameran, even, dan peristiwa pariwisata mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data promosi dan pemasaran kebudayaan, seni, dan pariwisata: penyusunan petunjuk teknis promosi dan pemasaran kebudayaan, seni dan pariwisata: pembinaan dibidang pameran, even, dan peristiwa pariwisata, pembinaan kerjasama kebudayaan dan pariwisata dalam dan luar negeri: dan pengelolaan pameran, even, dan peristiwa pariwisata. . seksi kemitraan dan hubungan antar lembaga mempunyai tugas membantu kepala bidang promosi dan pemasaran dalam melaksanakan pengelolaan kemitraan dan hubungan antar lembaga kebudayaan dan pariwisata. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kemitraan dan hubungan antar lembaga mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data kemitraan dan hubungan antar lembaga kebudayaan dan pariwisata: penyusunan petunjuk teknis kemitraan dan hubungan antar lembaga: cc. pembinaan kemitraan dan hubungan antar lembaga: pengelolaan kemitraan dan hubungan antar lembaga: dan penataan serta pengembangan kemitraan dan hubungan antar lembaga. bagian kesembilan dinas bina marga dan pengairan paragraf susunan organisasi susunan organisasi dinas bina marga dan pengairan, terdiri atas kepala dinas: sekretariat .engendalian dan pengawasan, membawakan seksi pengendalian jalan dan jembatan: seksi pengendalian irigasi dan sumber daya air sda): dan seksi pengawasan: bidang perencanaan teknik dan jasa konstruksi, membawakan: bidang pembangunan dan rehabilitasi, membawakan: bidang pengelolaan dan pemeliharaan, membawakan seksi pengelolaan: seksi pemeliharaan jalan dan jembatan: dan seksi pemeliharaan irigasi dan sda: upt. upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf tugas unsur organisasi bidang pengendalian dan pengawasan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan kewenangan pengaturan, pengawasan dan pengendalian kebinamargaan dan pengairan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengendalian dan pengawasan mempunyai fungsi pengelolaan pengendalian jalan dan jembatan: pengelolaan pengendalian irigasi dan sumber daya air sda): dan pengelolaan pengawasndalian dan pengawasan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi pengendalian jalan dan jembatan: seksi pengendalian irigasi dan sda: dan seksi pengawasndalian dan pengawasan. seksi pengendalianngendalian jalan dan jembatan mempunyai fungsi pengelolaan pengendalian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan: pelayanan dan pengendalian administrasidan cc. pengelolaan pengendalian kegiatan fisik penanganan jalan dan jembatan akibat bencana alam. seksi pengendalianngendalian irigasi dan sda mempunyai fungsi pengelolaan pengendalian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan sda: pelayanan dan pengendalian administrasi penyediaan, peruntukan, penggunaan sda pada wilayah sungai: cc. pelayanan dan pengendalian administrasi pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi: dan pengelolaan pengendalian kegiatan fisik penanganan irigasi dan sda akibat bencana alam. seksi pengawasan mempunyai tugas membantu kepala bidang pengendalian dan pengawasan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kebinamargaan dan pengairan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengawasan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pembinaan dan pengawasan kebinamargaan dan pengairan: penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan kebinamargaan dan pengairan: dan cc. pelaksanaan . cc. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kebinamargaan dan pengairan. bidang perencanaan teknik dan jasa konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perencanaan teknis kebinamargaan dan pengairan serta jasa konstruksi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan teknik dan jasa konstruksi mempunyai fungsi pengelolaan perencanaan teknik jalan dan jembatan: pengelolaan perencanaan teknik irigasi dan sda: dan pengelolaan pembinaan jasa konstruksi. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang perencanaan teknik dan jasa konstruksi dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu olehteknik dan jasa konstruksi. . bagian keenam dinas komunikasi dan informasi dinas komunikasi dan informmunikasi dan informasi serta tugas pembantuan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dinas komunikasi dan informasi mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan komunikasi dan informasi: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informasi: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informpendudukan dan catatan sipil serta tugas pembantuan. dalam . seksi perencanaan teknikrencanaan teknik jalan dan jembatan mempunyai fungsi: pengumpulan, pengolahan, serta analisis data survei pengukuran jalan dan jembatan: pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis jalan dan jembatan: penyusunan petunjuk teknis survei jalan dan jembatan: dan penyusunan perencanaan teknis jalan dan jembatan. seksi perencanaan teknik irigasi dan sdairigasi dan sda. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perencanaan teknik irigasi dan sda mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data survei pengukuran irigasi dan sda: pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis irigasi dan sda: cc. penyusunan . penyusunan petunjuk teknis survei irigasi dan sda: dan penyusunan perencanaan teknis irigasi dan sda. seksi jasa konstruksingelolaan jasa konstruksi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi jasa konstruksi mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan dan penyusunan standar jasa konstruksi: pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan dokumen jasa konstruksi: dan cc. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan inventarisasi jalan, jembatan, irigasi dan sda. bidang pembangunan dan rehabilitasi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi kebinamargaan dan pengairan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pembangunan dan rehabilitasi mempunyai fungsi pengelolaan pembangunan dan rehabilitasi jalan: pengelolaan . pengelolaan pembangunan dan rehabilitasi jembatan: dan pengelolaan pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan sda. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pembangunan dan rehabilitasi dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh:angunan dan rehabilitasi. seksi pembangunan dan rehabilitasi jalalan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembangunan dan rehabilitasi jalan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pembangunan dan rehabilitasi jalan: penyusunan . penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan rehabilitasi jalan: cc. pengelolaan administrasi teknis kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jalan: dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan. seksi pembangunan dan rehabilitasi jembatembatan dan bangunan pelengkap jalan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembangunan dan rehabilitasi jembatan mempunyai fungsi: pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pembangunan dan rehabilitasi jembatan dan bangunan pelengkap jalan: penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan rehabilitasi jembatan dan bangunan pelengkap jalan: dan cc. pengelolaan administrasi teknis kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jembatan dan bangunan pelengkap jalan. seksi pembangunan dan rehabilitasimbangunan dan rehabilitasi irigasi dan sda mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan sda: penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan sda: dan pengelolaan administrasi teknis kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan sda. bidang pengelolaan dan pemeliharaan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengelolaan dan pemeliharaan mempunyai fungsi pengelolaan kebinamargaan dan pengairan: dan pemeliharalolaan dan pemeliharaan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi pengelolaan: seksi pemeliharaan jalan dan jembatan: dan seksi pemeliharaan irigasi dan sdadan pemeliharaan. seksi pengelolaan mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelolaan dan pemeliharaan dalam melaksanakan pengelolaan kebinarmargaan dan pengairan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengelolaan jalan, jembatan dan pengairan: dan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan jalan, jembatan dan pengairan. seksi pemeliharaan jalan dan jembatanjalan dan jembatan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pemeliharaan jalan dan jembatan: dan penyiapan . penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan jalan dan jembatan. seksi pemeliharaan irigasi dan sdairigasi dan sda. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemeliharaan irigasi dan sda mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pemeliharaan irigasi dan sda: dan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan irigasi dan sda. bagian kesepuluh dinas tata bangunan dan pemukiman paragraf susunan organisasi susunan organisasi dinas tata bangunan dan pemukiman, terdiri atas: kepala dinas: sekretariat, membawakan kepala sub bagian program dan pelaporan: kepala sub bagian umum dan kepegawaian: dan kepala . kepala sub bagian keuangan: bidang perumahan dan pemukiman, membawakan: seksi sarana dan prasarana: dan seksi pembangunan: bidang tata bangunan, membawakan seksi pengendalian bangunan non perumahan: dan seksi pengawasan bangunan non perumahan: bidang jasa kontruksi, membawakan seksi kemitraan dan sumber daya manusia sdm): dan seksi teknik jasa konstruksi: upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf tugas unsur organisasi bidang perumahan dan pemukiman mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan perumahan dan pemukiman. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perumahan dan pemukiman mempunyai fungsi pengelolaan. pengelolaan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman: dan pengelolaan pembangunan perumahan dan pemukiman. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang perumahan dan pemukiman dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh: seksi sarana dan prasina: dan seksi pembangunumahan dan pemukiman. seksi sarana dan prasina mempunyai tugas membantu kepala bidang perumahan dan pemukiman dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi sarana dan prasina mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman: dan cc. pengelolaan sarana dan prasina perumahan dan pemukiman. . seksi pembangunan mempunyai tugas membantu kepala bidang perumahan dan pemukiman dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan perumahan dan pemukiman. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembangunan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pembangunan perumahan dan pemukiman: pengelolaan pembangunan perumahan dan pemukiman: penyusunan petunjuk teknis pembangunan perumahan dan pemukiman: pelayanan dan pengendalian administrasi pendirian bangunan perumahan dan pemukiman: dan pelayanan dan pengendalian administrasi rekomendasi lokasi kawasan siap bangun kasih) dan lingkungan siap bangun fisika). bidang tata bangunan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan tata bangunan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang tata bangunan mempunyai fungsi pengelolaanudayaan dan pariwisata serta tugas pembantuan. dalam melaksanakan tugas. pengelolaan pengendalian bangunan non perumahan: dan pengelolaan pengawasan bangunan non perumahan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang tata bagunan dan dibantu oleh seksi pengendalian bangunan non perumahan: dan seksi pengawasan bangunan non perumta bangunan. seksi pengendalindalian bangunan non perumahan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian bangunan non perumahan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengendalian bangunan non perumahan: penyusunan petunjuk teknis pembangunan non perumahan: pembangunan gedung negara, gedung milik pemerintah, rumah dinas dan bangunan umum lainnya: pelayanan . pelayanan dan pengendalian administrasi pendirian bangunan gedung: dan pengendalian bangunan non perumahan. seksi pengawaslolaan pengawasan bangunan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengawasan bangunan non perumahan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengawasan bangunan non perumahan: pelaksanaan petunjuk teknis pengawasan bangunan non perumahan: dan pengawasan bangunan non perumahan. bidang jasa kontruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknik jasa kontruksi bangunan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang jasa konstruksi mempunyai fungsi pengelolaan pembinaan kemitraan dan sumber daya manusia sdm) usaha jasa konstruksi: dan pengelolaan pembinaan teknik jasa konstruksi. dalam . dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang jasa konstruksi dipimpin oleh seorang kepala bidang dibantu oleh seksi kemitraan dan sumber daya manusia sdm): dan seksi teknikjasa kontruksi. seksi kemitraan dan sumber daya manusia sdm) mempunyai tugas membantu kepala bidang jasa kontruksi dalam melaksanakan kemitraan dan sumber daya manusia sdm). untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kemitraan dan sumber daya manusia sdm) mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data kemitraan dan sumber daya manusia sdm): pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kemitraan dan sumber daya manusia usaha jasa konstruksi: dan cc. pembinaan kemitraan dan sumber daya manusia sdm) pelaku usaha jasa konstruksi. seksi teknik jasa konstruksi mempunyai tugas membantu kepala bidang jasa kontruksi dalam melaksanakan pembinaan teknik jasa konstruksi. untuk . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi teknik jasa konstruksi mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pelaksanaan pembinaan teknik jasa konstruksi: penyusunan petunjuk teknis pembinaan teknik jasa konstruksi: cc. pelayanan dan pengendalian administrasi usaha jasa konstruksi: dan pembinaan teknik jasa konstruksi bangunan. bagian kesebelas dinas kebersihan dan pertamanan paragraf susunan organisasi susunan organisasi dinas kebersihan dan pertamsanitasi lingkungan, membawakan seksi sanitasi air limbah: dan seksi sanitasi air bersih: bidang . bidang kebersihan lingkungan, membawakan seksi pelayanan kebersihan: dan seksi pengelolaan sampah: bidang reklame, membawakan seksi pengendalian reklame: dan seksi pendataan reklame: bidang pertamanan dan pemakaman, membawakan seksi pengelolaan pertamanan: dan seksi pengelolaan pemakaman: upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf tugas unsur organisasi bidang sanitasi lingkungan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan sanitasi lingkungsanitasi air limbah: dan pengelolaan sanitasi air bersih. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang sanitasi lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi . seksi sanitasi air limbah: dan seksi sanitasi air bersinitasi lingkungan. seksi sanitasi air limbalimbah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi sanitasi air limbah mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan sanitasi air limbah: penyusunan petunjuk pengelolaan sanitasi air limbah: cc. pelayanan dan pengendalian administrasi penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah: dan pengelolaan dan pemanfaatan sanitasi air limbah. seksi sanitasi air bersibersih. untuk . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi sanitasi air bersih mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan sanitasi air bersih: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sanitasi air bersih: cc. pelayanan dan pengendalian administrasi penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum spam): dan pengelolaan pemanfaatan sanitasi air bersih. bidang kebersihan lingkungan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan kebersihan lingkungan dan persamapelayanan kebersihan: dan pengelolaan persamaan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang kebersihan lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi pelayanan kebersihan: dan seksi pengelolaan sampahersihan lingkungan. seksi pelayanan kebersihan mempunyai tugas membantu kepala bidang kebersihan lingkungan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan kebersihan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanan kebersihan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan pelayanan kebersihan: penyusunan petunjuk teknis pelayanan kebersihan: dan pengelolaan pelayanan kebersihan. seksi pengelolaan sampah mempunyai tugas membantu kepala bidang kebersihan lingkungan dalam melaksanakan pengelolaan sampah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan sampah mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan sampah: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan tempat pembuangan akhir tpa) sampah dan instalasi pengolahan lumpur tinja plt): cc. pengelolaan . pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana tempat pembuangan akhir tpa) sampah: pelayanan dan pengendalian administrasi pengelolaan persamaan: dan pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pemeliharaan instalasi pengolahan lumpur tinja plt). bidang reklame mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolagelolaan pengendalian reklame: dan pengelolaan pendataan reklame. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang reklame dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi pengendalian reklame: dan seksi pendataan reklamereklame. . seksi pengendalian reklame mempunyai tugas membantu kepala bidang reklame dalam pengelolaan dan pengendalian reklame. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian reklame mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengelolaan dan pengendalian reklame penyusunan petunjuk teknis pengendalian reklame: dan pengawasan dan pengendalian pemasangan reklame. seksi pendataan reklame mempunyai tugas membantu kepala bidang reklame dalam melaksanngumpulan, pengolahan, dan analisis data pendataan reklame: penyusunan petunjuk teknis pendataan reklame: dan cc. pembinaan dan pengelolaan pendataan reklame. . cc. pembinaan ddinas bina marga dan pengairan dinas dinas marga dan pengairbina marga dan pengairan serta tugas pembantuan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dinas dinas marga dan pengairan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang bina marga dan pengairan: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina marga dan pengairan: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina marga dan pengaipuluh . bidang pertamanan dan pemakaman mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan pertamanan dan pemakaman. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pertamanan dan pemakaman mempunyai fungsi pengelolaan pertamanan: dan pengelolaan pemakaman. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pertamanan dan pemakaman dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi pengelolaan pertamanan: dan seksi pengelolaan pemakamanan dan pemakaman. seksi pengelolaan pertamanrtamanan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan pertamanan mempunyai fungsi pengumpulan . pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan pertamanan: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penataan taman, pelaksanaan pembangunan taman hutan kota dan ruang terbuka hijau: dan pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan penebangan pohon. seksi pengelolaan pemakammakaman. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan pemakaman mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan pemakaman: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pemakaman: dan cc. pengelolaan pemakaman dan pelayanan pemakaman. bagian . bagian keduabelas dinas tata ruang dan pertanahan paragraf susunan organisasi susunan organisasi dinas tata ruang dan pertanahruang, membawakan seksi survei dan pemetaan, seksi perencanaan ruang: dan seksi pengkajian dan pengembangan: bidang pemanfaatan ruang, membawakan seksi teknik pemanfaatan ruang: seksi pengelolaan ruang: dan seksi pendayagunaan tanah: bidang pertanahan, membawakan: bidang . bidang pengawasan dan pengendalian, membawakan: upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf tugas unsur organisasi bidang perencanaan ruang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan tata ruang detail dan teknis. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan ruang mempunyai fungsi pengelolaan survey dan pemetaan ruang: pengelolaan perencanaan ruang: dan cc. pengelolaan pengkajian dan pengembangan ruang: dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang perencanaan ruang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh: seksi survei dan pemetaan: seksi perencanaan ruang: dan seksi . seksi pengkajian dan pengembangan ruangruang. seksi survei dan pemetaan mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan ruang dalam melaksanakan survei dan pemetaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi survei dan pemetaan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengelolaan survei dan pemetaan ruang: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan survei dan pemetaan: pelaksanaan survei dan pemetaan untuk mendukung penataan ruang: pengukuran lapangan untuk mendukung penataan ruang: dan pelaksanaan kegiatan pemetaan lahan baik rencana maupun eksisting yang bersumber dari foto udara dan peta peta lainnya. seksi perencanaan ruang mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan ruang dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan ruang. untuk . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perencanaan ruang mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data perencanaan ruang: penyusunan petunjuk teknis perencanaan tata ruang: penyusunan petunjuk teknis perencanaan detail dan teknik ruang: pembinaan rencana tata ruang kawasan perkotaan, pedesaan, kawasan strategis, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta sarana dan prasarana, dan pengelolaan rencana tata ruang. seksi pengkajian dan pengembangan ruang mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan ruang dalam melaksanakan pengelolaan pengkajian dan pengembangan ruang. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengkajian dan pengembangan ruang mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengkajian dan pengembangan ruang: penyusunan petunjuk teknis pengkajian dan pengembangan ruang: cc. pengelolaan pengkajian dan pengembangan ruang: penyusunan . penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual spm) rencana tata ruang: pengkajian daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan: dan pelaksanaan evaluasi dampak kegiatan pembangunan terhadap rencana tata ruang. bidang pemanfaatan ruang mempunyai tugas membantu kepala dinasbidang pemanfaatan ruang mempunyai fungsi pengelolaan pembinaan teknis pemanfaatan ruang: pengelolaan pemanfaatan ruang: dan pengelolaan pendayagunaan tanah. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pemanfaatan ruang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi teknik pemanfaatan ruang: seksi pengelolaan ruang: dan seksi pendayagunaanfaatan ruang. . seksi teknis pemanfaatan ruang mempunyai tugas membantu kepala bidang pemanfaatan ruang dalam melaksanakan pembinaan teknik pemanfaatan ruang. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemanfaatan ruang mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data teknis pemanfaatan ruang: penyusunan petunjuk teknik pemanfaatan ruang: pembinaan teknik pemanfaatan ruang: pengelolaan teknik pemanfaatan ruang: pengelolaan pelayanan rencana tapak (site plan): dan penelitian rencana tapak. seksi pengelolaan ruang mempunyai tugas membantu kepala bidang pemanfaatan ruangseksi pengelolaan ruang mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan pemanfaatan ruang: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pemanfaatan ruang: pembinaan . pembinaan pengelolaan pemanfaatan ruang: pengelolaan pemanfaatan ruang: dan pelayanan dan pengendalian administrasi pengelolaan pemanfaatan ruang. seksi pendayagunaan tanah mempunyai tugas membantu kepala bidang pemanfaatan ruang dalam melaksanakan pengelolaan pendayagunaan tanah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pendayagunaan tanah mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan pendayagunaan tanah: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pendayagunaan tanah, pembinaan pengelolaan pendayagunaan tanah: dan pengelolaan pendayagunaan tanah. bidang pertanahangelolaan administrasi pertanahan: pengelolaan . pengelolaan pendataan dan pengukuran tanah: dan cc. pengelolaan pendayagunaan pemanfaatan tanah. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pertanahan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu olehnahan. seksi administrasi pertanahan mempunyai tugas membantu kepala bidang pertanahan: penyusunan petunjuk teknis administrasi pertanahan: pengelolaan administrasi pertanahan: inventarisasi . bagian kesepuluh dinas tata bangunan dan pemukiman dinas tata bangunan dan pemukimbangunan, perumahan, pemukiman, dan pemadam kebakaran dan tugas pembantuan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dinas tata bangunan dan pemukiman mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang tata bangunan, perumahan, pemukiman, dan pemadam kebakaran: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tata bangunan, perumahan, pemukiman, dan pemadam kebakaran: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata bangunan, perumahan, pemukiman,inventarisdan fasilitasi pendaftaran hak atas tanah milik dikuasai pemerintah daerah. seksi pendayagunaan pemanfaatan tanah mempunyai tugas membantu kepala bidang pertanahan: penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan pemanfaatan tanah: cc. pengelolaan pendayagunaan pemanfaatan tanah: penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absence: penerbitan keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian: dan penyusunan bahan penerbitan rekomendasi permohonan hak atas tanah. . seksi pendataan dan pengukuran tanah mempunyai tugas membantu kepala bidang pertanahandata pendataan dan pengukuran tanah::n tanah: dbidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian ruang dan pertanahgelolaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang: pengelolaan . pengelolaan pengawasan dan pengendalian ruang: dan cc. pengelolaan pengawasan dan pengendalian pertanahan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pengawasan dan pengendalian dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu olehdan pengendalian. seksi monitoring dan evaluasi mempunyai tugas membantu kepala bidang pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengelolaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang: penyusunan . penyusunan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang: cc. monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang: monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana sesuai rencana tata ruang: dan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi izin dibidang pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan. seksi pengawasan dan pengendalian ruangruang. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengawasan dan pengendalian ruang mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengawasan dan pengendalian ruang: penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian ruang: dan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. seksi pengawasan dan pengendalian pertanahanpertanahan. untuk . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengawasan dan pengendalian pertanahan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengawasan dan pengendalian pertanahan: penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pertanahan: dan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pertanahan. bagian ketigabelas dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdaganganoperasi, membawakan seksi organisasi dan tatalaksana, seksi . seksi pengembangan sumber daya manusia koperasi: dan seksi fasilitasi permodalan koperasi: bidang usaha kecil menengah, membawakan: bidang perindustrian, membawakan seksi industri kimia: seksi industri aneka: dan seksi industri logam, mesin, dan elektronika: bidang perdagangan, membawakan seksi perdagangan dalam negeri: seksi perdagangan luar negeri: dan seksi perlindungan konsumen: upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf tugas unsur organisasi bidang koperasi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan koperasi. untuk . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang koperasi mempunyai fungsi pengelolaan organisasi dan tatalaksana koperasi: pengelolaan pengembangan sumber daya manusia koperasi: dan cc. pengelolaan fasilitasi permodalan koperasi. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang koperasi dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi organisasi dan tatalaksana: seksi pengembangan sumber daya manusia koperasi: dan seksi fasilitasi permodalan kopeperasi. seksi organisasi dan tata laksana mempunyai tugas membantu kepala bidang koperasi dalam melaksanakan pengelolaan organisasi dan tata laksana untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi organisasi dan tata laksana mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data organisasi dan tatalaksana pengoperasian: penyusunan . penyusunan petunjuk teknis pembinaan organisasi dan tatalaksana pengoperasian: dan cc. pengelolaan pembinaan organisasi dan tatalaksana pengoperasian. seksi pengembangan sumber daya manusia koperasi mempunyai tugas membantu kepala bidang koperasi dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan sumber daya manusia koperasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan sumber daya manusia koperasi mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengembangan sumber daya manusia koperasi: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengembangan sumber daya manusia koperasi: dan cc. pembinaan pengembangan sumber daya manusia koperasi. seksi fasilitasi permodalan koperasi mempunyai tugas membantu kepala bidang koperasi dalam melaksanakan pengelolaan fasilitasi permodalan koperasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi fasilitasi permodalan koperasi mempunyai fungsi pengumpulan . pengumpulan, pengolahan, dan analisis data fasilitasi permodalan koperasi: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan fasilitasi permodalan koperasi: dan pembinaan fasilitasi permodalan koperasi. bidang usaha kecil menengah mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan usaha kecil menengah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang usaha kecil menengah mempunyai fungsi pengelolaan manajemen usaha dan pengembangan sumber daya manusia usaha kecil menengah: pengelolaan pembinaan pemasaran dan kemitraan usaha kecil menengah: dan cc. pengelolaan pembinaan fasilitasi permodalan usaha kecil menengah. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang usaha kecil menengah dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu olehusaha kecil menengah. seksi manajemen usaha dan pengembangan sumber daya manusia usaha kecil menengah mempunyai tugas membantu kepala bidang usaha kecil menengah dalam melaksanakan pengelolaan manajemen usaha dan pengembangan sumber daya manusia usaha kecil menengah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi manajemen usaha dan pengembangan sumber daya manusia usaha kecil menengah mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data manajemen usaha dan pengembangan sumber daya manusia usaha kecil menengah: penyusunan petunjuk teknis bidang manajemen usaha dan pengembangan sumber daya manusia usaha kecil menengah: dan cc. pembinaan manajemen usaha dan pengembangan sumber daya manusia usaha kecil menengah. seksi pemasaran dan kemitraan mempunyai tugas membantu kepala bidang usaha kecil menengah dalam melaksanakan pemasaran dan kemitraan usaha kecil menengah. untuk . bagian kesebelas dinas kebersihan dan pertamanan dinas kebersihan dan pertamersihan, pertamanan, dan pemakaman sertabidang kebersihan, pertamanan, dan pemakaman: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebersihan, pertamanan, dan pemakaman: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebersihan, pertamanan, dan pemakambelas dinas tata ruang dan pertanahan dinas tata ruang dan pertanahruang dan pertanahan serta tugas pembantuan. dalam . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemasaran dan kemitraan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pemasaran dan kemitraan usaha kecil menengah: penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemasaran dan kemitraan usaha kecil menengah: dan pembinaan pemasaran dan kemitraan usaha kecil menengah. seksi fasilitasi permodalan mempunyai tugas membantu kepala bidang usaha kecil menengah dalam melaksanakan fasilitasi permodalan usaha kecil menengah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi fasilitasi permodalan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data fasilitasi permodalan usaha kecil menengah: penyusunan petunjuk teknis pembinaan fasilitasi permodalan usaha kecil menengah: dan pembinaan fasilitasi permodalan usaha kecil menengah. . bidang perindustrian mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolapengelolaan pembinaan industri kimia: pengelolaan pembinaan industri aneka: dan cc. pengelolaan pembinaan industri logam, mesin, dan elektronika. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang perindustrian dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh: seksi industri kimia: seksi industri aneka: dan seksi industri logam, mesin, dan elektronikindustrian. seksi industri kimia mempunyai tugas membantu kepala bidang perindustrian dalam melaksanakan pengelolaan industri kimia. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi industri kimia mempunyai fungsi pengumpulan . pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan industri kimia: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan industri kimia: cc. pelayanan dan pengendalian administrasi usaha industri kimia dan tanda daftar industri kimia: dan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri kimia. seksi industri aneka mempunyai tugas membantu kepala bidang perindustrian dalam melaksanakan pengelolaan industri aneka. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi industri aneka mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri aneka: penyusunan petunjuk teknis pembinaan industri aneka: cc. pelayanan dan pengendalian administrasi usaha industri aneka dan tanda daftar industri aneka: dan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri aneka. . seksi industri logam, mesin dan elektronika mempunyai tugas membantu kepala bidang perindustrian dalam melaksanakan pengelolaan industri logam, mesin dan elektronika. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi industri logam, mesin dan elektronika mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data industri logam, mesin, dan elektronika: penyusunan petunjuk teknis pembinaan industri logam, mesin, dan elektronika: cc. pelayanan dan pengendalian administrasi usaha industri logam, mesin, dan elektronika: dan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri logam, mesin, dan elektronika. bidang perdagangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelola pengelolaan perdagangan dalam negeri: pengelolaan perdagangan luar negeri: dan pengelolaan perlindungan konsumen. dalam . dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh: seksi perdagangan dalam negeri: seksi perdagangan luar negeri: dan seksi perlindungan konsumendalam negeri. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perdagangan dalam negeri mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan perdagangan dalam negeri: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perdagangan dalam negeri: cc. pelayanan pendaftaran perusahaan: pelayanan dan pengendalian administrasi usaha perdagangan: pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi wilayah daerah: pelayanan . pelayanan dan pengendalian administrasi perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala daerah: pelayanan dan pengendalian administrasi dan rekomendasi skala tertentu untuk sarana perdagangan (pasar toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan: pelayanan dan pengendalian administrasi finder ordonansi undang undang gangguan): dan pengelolaan pembinaan usaha perdagangan dan metrologi. seksi perdagangan luarluar negeri. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perdagangan luar negeri mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data perdagangan luar negeri: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perdagangan luar negeri: penataan dan pengembangan perdagangan luar negeri: pelayanan dan pengendalian administrasi usaha perdagangan luar negeri: dan pengelolaan, pembinaan perdagangan impor dan kerjasama internasional. . seksi perlindungan konsumen mempunyai tugas membantu kepala bidang perdagangan dalam melaksanakan pengelolaan perlindungan konsumen. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perlindungan konsumen mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data perlindungan konsumen: penyusunan petunjuk teknis perlindungan konsumen: cc. pelayanan dan pengendalian administrasi pendaftaran lembaga perlindungan konsumen: dan pembinaan dan pengembangan perlindungan konsumen. bagian keempatbelas dinas pertanian dan kehutanan paragraf susunan organisasi susunan organisasi dinas pertanian dan kehut. sub bagian umum dan kepegawaian: dan sub bagian keuangan: bidang tanaman panghortikulturaperkebunkehutantanaman pangangan, pelayanan usaha, perlindungan tanaman, serta pengelolaan hasil dan pemasaran. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang tanaman pangan mempunyai fungsi pengelolaan produksi pertanian tanaman pangan: pengelolaan pelayanan usaha dan perlindungan tanamtanaman pangnaman pangan. . seksi produksi mempunyai tugas membantu kepala bidang tanaman pangan dalam melaksanakan pengelolaan dibidang pengembangan teknologi serta produksi padi dan palawijserta analisis data produksi padi dan palawija: pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perbenihan tanaman pangan: cc. pembinaan dan pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan: pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan perbenihan tanaman pangan: pelayanan dan pengendalian administrasi produksi benih: pengelolaan asinan pra panen tanaman pangan: dan g.pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya tanaman pangan. seksi pelayanan usaha dan perlindungan tanaman mempunyai tugas membantu kepala bidang tanaman pangan dalam melaksanakan pengelolaan dibidang pelayanan usaha dan perlindungan tanaman. untuk . dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dinas tata ruang dan pertanahan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang dan pertanahan: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tata ruang dan pertanahan: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata ruang danperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan serta tugas pembantuan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan mempunyai fungsi perumusan: penyusunan petunjuk teknis pelayanan usaha pertanian tanaman pangan: pelayanan usaha pertanian tanaman pangan: pelaksanaan administrasi pelayanan usaha pertanian tanaman pangan: pengolahan data dan informasi usaha pertanian tanaman pangan: pengawasan usaha pertanian tanaman pangan: identifikasi pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, penyusunan petunjuk teknis permodalan tanaman pangan, pembinaan permodalan pertanian tanaman pangan: pengumpulan dan pengolahan data serta analisis permodalan pertanian tanaman pangan: pembinaan dan pelaksanaan pengamatan organisme pengganggu tanaman opt) tanaman pertanian tanaman pangan: pembinaan dan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman opt) tanaman pertanian tanaman pangan: pembinaan . m.pembinaan dan pelaksanaan pengembangan agensi dan pestisida botani:angan: dan penyusunan petunjuk teknis perlindungan tanaman pangan. seksi pengelolaan hasil dan pemasaran mempunyai tugas membantu kepala bidang tanaman pangan dalam melaksanakan pengelolaan hasil dan pemasaran tanaman panganganpangan: pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan: dan pelaksanaan promosi produk pertanian tanaman pangan. . bidang hortikulturabuah buahan, sayuran, tanaman hias dan aneka tanaman serta perlindungan tanaman tanaman perkebunan, pelayanan usaha, pengelolaan hasil dan pemasaran. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang hortikultura mempunyai fungsi pengelolaan produksi hortikultura: pengelolaan pelayanan usaha dan perlindungan tanaman hortikulturahortikulturahortikultura. . seksi produksi mempunyai tugas membantu kepala bidang hortikultura dalam melaksanakan pengelolaan dibidang pengembangan teknologi dan produksi hortikulturtanaman hortikultura: pembenihan dan pengawasan pelaksanaan prevention tanaman hortikultura: cc. pembinaan dan pelaksanaan peningkatan produksi tanaman hortikultura: pengelolaan pupuk dan perbenihan tanaman hortikultura: pengelolaan asinan pra panen tanaman hortikultura: dan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya tanaman hortikultura. seksi pelayanan usaha dan perlindungan tanaman mempunyai tugas membantu kepala bidang hortikultura dalam melaksanakan pengelolaan dibidang pelayanan usaha dan perlindungan tanaman. untuk hortikultura: penyusunan petunjuk teknis pelayanan usaha pertanian tanaman hortikultura: cc. pelayanan usaha pertanian tanaman hortikultura: administrasi pelayanan usaha pertanian tanaman hortikultura: dan pengolahan data dan informasi usaha pertanian tanaman hortikultura: pengawasan usaha pertanian tanaman hortikultura: identifikasi pengembangan usaha pertanian tanaman hortikultura: pengelolaan asinan pasca panen tanaman perkebunan hortikultura: penyusunan petunjuk teknis permodalan tanaman hortikultura: pembinaan permodalan pertanian tanaman hortikultura: pengumpulan dan pengolahan data serta analisis permodalan pertanian tanaman hortikultura: pembinaan . pembinaan dan pelaksanaan pengamatan organisme pengganggu tanaman opt) tanaman hortikultura: m.pembinaan dan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman opt) tanaman hortikultura, dan penggunaan pestisida: pengumpulan, pengolahan, dan analisis data perlindungan tanaman hortikultura: dan penyusunan petunjuk teknis perlindungan tanaman hortikultura. seksi pengelolaan hasil dan pemasaran mempunyai tugas membantu kepala bidang hortikultura dalam melaksanakan pengelolaan hasil dan pemasaran tanaman hortikulturahortikulturahortikultura: pengelolaan . pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura: dan promosi produk pertanian tanaman hortikultura. bidang perkebunerkebunan, pelayanan usaha, perlindungan tanaman dan pengelolaan hasil pengelolaan produksi perkebunan: pengelolaan pelayanan usaha dan perlindungan tanaman perkebuperkebunpemasarrkebunan. seksi produksi mempunyai tugas membantu kepala bidang perkebunan dalam melaksanakan pengelolaan bidang pengembangan teknologi dan produksi perkebunanperkebunan: pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perbenihan tanaman perkebunan: pembinaan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan: pengelolaan pupuk dan perbenihan tanaman perkebunan: pengelolaan asinan pra panen tanaman perkebunan: dan pembinaan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman perkebunan. . seksi pelayanan usaha dan perlindungan tanaman mempunyai tugas membantu kepala bidang perkebunan dalam melaksanakan pengelolaan bidang pelayanan usaha dan perlindungan tanamanerkebunan: penyusunan petunjuk teknis pelayanan usaha pertanian tanaman perkebunan: cc. pelayanan usaha pertanian tanaman perkebunan: pelaksanaan administrasi pelayanan usaha pertanian tanaman perkebunan: pengolahan data dan informasi usaha pertanian tanaman perkebunan: pengawasan usaha pertanian tanaman perkebunan: identifikasi pengembangan usaha pertanian tanaman perkebunan: pengelolaan asinan pasca panen tanaman perkebunan: penyusunan petunjuk teknis permodalan tanaman perkebunan: pembinaan permodalan pertanian tanaman perkebunan: pengumpulan . pengumpulan dan pengolahan data serta analisis permodalan pertanian tanaman perkebunan: pembinaan dan pelaksanaan pengamatan organisme pengganggu tanaman opt) tanaman perkebunan: m.pembinaan dan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman opt) tanaman perkebunanerkebunan: dan penyusunan petunjuk teknis perlindungan tanaman perkebunan. seksi pengelolaan hasil dan pemasaran mempunyai tugas membantu kepala bidang perkebunan dalam melaksanakan pengelolaan hasil dan pemasaran tanaman perkebunerkebunan: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan hasil dan pemasaran: pembinaan . perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian,menengah, perindustrian, dan perdagangan: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagbelas dinas pertanian dan kehutanan dinas pertanian dan kehutrtanian tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan serta tugas pembantuan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dinas pertanian dan kehutanan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan: pembinaan . cc. pembinaan pemasaran usaha pertanian tanaman perkebunan: pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman perkebunan: dan promosi produk pertanian tanaman perkebunan. bidang kehutanan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan kebijakan teknis dan pembinaan operasional dibidang konservasi dan rehabilitasi lahan, pelayanan usaha, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kehutanan mempunyai fungsi pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lahan: pengelolaan pelayanan usaha kehutakehutanan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu olehhutanan. . seksi konservasi dan rehabilitasi mempunyai tugas membantu kepala bidang kehutanan dalam menyusun pedoman teknis dan melaksanakan konservasi dan rehabilitasi lahan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi konservasi dan rehabilitasi mempunyai fungsi perumusan dan pedoman teknis konservasi dan rehabilitasi lahan: pengumpulan, pengolahan dan analisis data produksi kehutanan: pembinaan dan pengawasan pengadaan benih tanaman kehutanan: pembinaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi: dan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya kehutanan. seksi pelayanan usaha mempunyai tugas membantu kepala bidang kehutanan dalam melaksanakan pengelolaan dibidang pengembangan teknologi dan produksi kehut, pengolahan dan analisis data pelayanan usaha kehutanan: penyusunan . penyusunan petunjuk teknis pelayanan usaha komoditas kehutanan: pelayanan usaha kehutanan: pelaksanaan administrasi pelayanan usaha kehutanan: pengolahan data dan informasi usaha kehutanan: pengawasan usaha kehutanan: pelaksanaan identifikasi pengembangan usaha kehutanan: penyusunan petunjuk teknis permodalan tanaman kehutanan: pembinaan permodalan usaha kehutanan: pelayanan dan pengendalian administrasi usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan: pelayanan dan pengendalian administrasi usaha: dan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis permodalan usaha kehutanan. seksi pengelolaan hasil dan pemasaran mempunyai tugas membantu kepala bidang kehutanan dalam melaksanakan pengelolaan hasil dan pemasaran hasil hut . pengumpulan, pengolahan, dan analisis data informasi pemasaran hasil hutan: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pemasaran hasil hutan: pembinaan pemasaran usaha hasil hutan: pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil hutan: dan promosi hasil hutan. bagian kelimabina usaha, membawakan seksi pelayanan usaha: seksi pemasaran dan fasilitasi permodalan: dan seksi pengembangan usaha: bidang. bidang produksi peternakan, membawakan seksi pembibitan dan budidaya ternak: seksi sarana dan prasarana peternakan: dan seksi pengembangan produksi peternakan: bidang produksi perikanan, membawakan: bidang kesehatan hewan dan ikan, membawakan: upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf tugas unsur organisasi bidang bina usaha mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan bina usaha peternakan dan perikanan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang bina usaha mempunyai fungsi pengelolaan pelayanan usaha peternakan dan perikanan: pengelolaan pemasaran dan fasilitasi permodalan usaha peternakan dan perikanan: dan cc. pengelolaan data, pengembangan usaha dan pengolahan hasil perternakan dan perikanan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang bina usaha dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi pelayanan usaha: seksi pemasaran dan fasilitasi permodalan: dan seksi pengembangan usahbina usaha. seksi pelayanan usaha mempunyai tugas membantu kepala bidang bina usaha dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan usaha peternakan dan perik . pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pelayanan usaha dan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan: penyusunan petunjuk teknis pelayanan dan pembinaan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan: cc. pelayanan pembinaan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan: pembinaan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan bimbingan usaha peternakan dan perikanan: dan evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan usaha dan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan. seksi pemasaran dan fasilitasi permodalan mempunyai tugas membantu kepala bidang bina usaha dalam melaksanakan pengelolaan pemasaran dan fasilitasi permodalan usaha peternakan dan perikanan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemasaran dan fasilitas permodalan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pemasaran dan fasilitasi permodalan: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pemasaran dan fasilitasi permodalan: cc. fasilitasi permodalan dan kemitraan kerjasama usaha peternakan dan perikanan: promosi . promosi usaha peternakan dan perikanan: dan pembinaan sarana dan prasarana pemasaran usaha peternakan dan perikanan. seksi pengembangan usaha mempunyai tugas membantu kepala bidang bina usaha dalam melaksanakan pengelolaan data, pengembangan usaha, dan pengolahan hasil usaha peternakan dan perikanan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan usaha mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengembangan usaha, investasi, lahan, tenaga kerja dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan: penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan: penyusunan rencana kegiatan program pengembangan dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan: dan pengkajian penerapan dan penyebaran informasi teknologi pasca panen pengolahan hasil peternakan dan perikanan. bidang produksi peternakan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan produksi peternakan. untuk. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang produksi peternakan mempunyai fungsi pengelolaan pembibitan dan budidaya peternakan: pengelolaan sarana dan prasarana peternakan: dan cc. pengelolaan pengembangan produksi peternakan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang produksi peternakan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh: seksi pembibitan dan budidaya ternak: seksi sarana dan prasarana peternakan: seksi pengembangan produksi peternaduksi peternakan. seksi pembibitan dan budidaya ternak mempunyai tugas membantu kepala bidang produksi peternakan dalam melaksanakan pengelolaan pembibitan dan budidaya ternak. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembibitan dan budidaya ternak mempunyai fungsi pengumpulan . pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengkajian penerapan teknologi pembibitan dan budidaya ternak: penyusunan petunjuk teknis pengembangan teknologi produksi pembibitan dan budidaya ternak: identifikasi pengembangan teknologi pembibitan dan budidaya ternak: pembinaan pengembangan teknologi tepat guna pembibitan dan budidaya ternak: dan pengawasan mutu pakan dan sertifikasi bibit ternak. seksi sarana dan prasaranasarana dan prasarana peternakan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data kebutuhan sarana dan prasarana peternakan: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana peternakan: cc. identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana peternakan: pembinaan serta pengkajian pengelolaan sarana dan prasarana peternakan: dan pengadaan serta pendistribusian kebutuhan sarana dan prasarana peternakan. . cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan, perkebubelas dinas peternakan dan perikanan dinas peternakan dan perikternakan dan perikanan serta tugas pembantuan. dalam melaksancc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan perikpengembangan produksidata dan pengembangan produksi peternakan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan produksi peternakan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik peternakan: penyusunan petunjuk teknis data statistik dan pengembangan produksi peternakan: penyusunan rencana kegiatan program dan pengembangan peternakan: penyebaran informasi data statistik dan teknologi peternakan: dan pelaksanaan kegiatan pergiliran hasil produksi peternakan. bidang produksi perikanan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan perikanan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang produksi perikanan mempunyai fungsi pengelolaan perbenihan dan budidaya perikanan: pengelolaan sarana dan prasarana perikanan: dan cc. pengelolaan . cc. pengelolaan pengembangan produksi perikanan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang produksi perikanan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu olehroduksi perikanan. seksi perbenihan dan budidaya ikan mempunyai tugas membantu kepala bidang produksi perikanan dalam melaksanakan pengelolaan perbenihan dan budidaya ikan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perbenihan dan budidaya ikan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengkajian penerapan teknologi perbenihan dan budidaya ikan: penyusunan petunjuk teknis pengembangan teknologi produksi perbenihan dan budidaya perikanan: cc. identifikasi dan pengembangan teknologi perbenihan dan budidaya perikanan: pembinaan. pembinaan pengembangan teknologi tepat guna perbenihan dan budidaya perikanan: dan pengawasan mutu pakan dan sertifikasi benih dan induk ikan. seksi sarana dan prasaranasarana dan prasarana perikanan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi sarana dan prasarana perikanan mempunyai fungsi: pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kebutuhan sarana prasarana produksi perikanan: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana prasarana perikanan: cc. identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana produksi perikanan: pembinaan dan pengkajian pengelolaan sarana dan prasarana produksi perikanan: dan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan sarana dan prasarana produksi perikanan. seksi pengembangan produksipengembangan produksi perikanan. untuk . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan produksi perikanan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik perikanan: penyusunan petunjuk teknis data statistik dan pengembangan produksi perikanan: penyusunan rencana kegiatan, program dan pengembangan perikanan: penyebaran informasi data statistik dan teknologi perikanan: dan pelaksanaan kegiatan pergiliran hasil produksi perikanan. bidang kesehatan hewan dan ikan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan bidang kesehatan hewan dan ikan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kesehatan hewan dan ikan mempunyai fungsi pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner: pengelolaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan: dan cc. pengelolaan pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan. dalam . dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang kesehatan hewan dan ikan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu olehhatan hewan dan ikan. seksi kesehatan masyarakat veteriner mempunyai tugas membantu kepala bidang kesehatan hewan dan ikan dalam melaksanakan pengelola pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner: penyusunan petunjuk teknis kesehatan masyarakat veteriner: dan cc. pembinaan penerapan norma standar kesehatan masyarakat veteriner. . seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewlayanan kesehatan hewan, pencegahan, pengamatan dan pemberantasan penyakit hewngumpulan, pengolahan, serta analisis data pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan: pemantauan, pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit ternak: dan pembinaan pemantauan dan pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan. seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit ikncegahan, pengamatan dan pemberantasan penyakit ikikan mempunyai fungsi pengumpulan. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan: penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan: bimbingan dan pemantauan alat mesin kesehatan ikan: pemantauan, pengamatan, penyidikan, dan pemetaan penyakit ikan: dan pembinaan bimbingan pemantauan dan pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit ikan. bagian keenamtambangan umum, membawakan seksi teknik pertambangan umum: seksi . seksi pengembangan usaha pertambangan umum: dan seksi konservasi dan reklamasi: bidang air tanah dan mitigasi bencana geologi, membawakan seksi teknik air tanah: seksi pengembangan usaha air tanah: dan seksi konservasi dan mitigasi bencana geologi bidang minyak, gas dan panas bumi, membawakan seksi teknik minyak, gas dan panas bumi: seksi pengembangan usaha minyak, gas dan panas bumi: dan seksi distribusi minyak, gas dan panas bumi: bidang ketenagalistrikpertambangan umum mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan pertambangan umum.elolaan teknik pertambangan umum: pengelolaan pengembangan usaha pertambangan umum: dan pengelolaan konservasi dan reklamasi. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pertambangan umum. dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh: seksi teknik pertambangan umum: seksi pengembangan usaha pertambangan umum: dan seksi konservasi dan reklambangan umum. . seksi tekniklolaan teknik pertambangan umum. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi teknik pertambangan umum mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan teknik pertambangan umum: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan teknik pertambangan umum: dan pembinaan teknik pertambangan umum. seksi pengembangan usahambangan usaha pertambangan umum. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan usaha pertambangan umum mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengembangan usaha pertambangan umum: penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha pertambangan umum: cc. pembinaan serta pengawasan usaha pertambangan dan jasa pertambangan umum: pelayanan. bagian keenambelas dinas energi dan sumber daya mineral dinasenergi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padacc. pembinaan dan pelaksanaan tugasbelas dinas pendapatan, keuangan, dan barang daerah dinas pendapatan, keuangan dan barang daerahapatan daerah, keuangan, dan barang daerah serta tugas pembantuan. dalam . pelayanan dan pengendalian administrasi usaha pertambangan mineral dan batu bara: pelayanan dan pengendalian administrasidaerah: dan pelayanan usaha pertambangan umum. seksi konservasi dan reklamasi mempunyai tugas membantu kepala bidang pertambangan umum dalam melaksanakan konservasi dan reklamasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi konservasi dan reklamasi mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data konservasi dan reklamasi pertambangan umum: penyusunan petunjuk teknis reklamasi dan konservasi pertambangan umum: dan pembinaan dan pengawasan eksplorasi sumber daya mineral. bidang air tanah dan mitigasi bencana geologi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan air tanah dan mitigasi bencana geologi. untuk . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang air tanah dan mitigasi bencana geologi mempunyai fungsi pengelolaan teknik air tanah: pengelolaan pengembangan usaha air tanah: dan cc. pengelolaan konservasi air bawah tanah dan mitigasi bencana geologi. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang air tanah dan mitigasi bencana geologi dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi teknik air tanah: seksi pengembangan usaha air tanah, dan seksi konservasi dan mitigasi bencana geologair tanah dan mitigasi bencana geologi. seksi teknikteknik air tanah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi teknik air tanah mempunyai fungsi pengumpulan. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan teknik air tanah: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan teknik air tanah:dan pembinaan teknik air tanah. seksi pengembangan usahapengembangan usaha air tanah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan usaha air tanah mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan pengembangan usaha air tanah: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengembangan usaha air tanah: cc. pelayanan dan pengendalian administrasi penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air bawah tanah: dan pembinaan pengembangan usaha air tanah. . seksi konservasi dan mitigasi bencana geologikonservasi dan mitigasi bencana geologi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi konservasi dan mitigasi bencana geologi mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data konservasi air tanah: pengumpulan dan pengolahan serta analisis data bencana geologi: dan penyusunan petunjuk teknis mitigasi bencana geologi dan konservasi air tanah. bidang minyak, gas dan panas bumi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan minyak, gas dan panas bumi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang minyak, gas dan panas bumi mempunyai fungsi pengelolaan minyak, gas dan panas bumi: pengelolaan pengembangan minyak, gas dan panas: dan cc. pengelolaan teknik minyak, gas dan panas bumi. dalam. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang minyak, gas dan panas bumi dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi teknik minyak, gas dan panas bumi: seksi pengembangan usaha minyak, gas dan panas bumi, dan seksi distribusi minyak, gas dan panas buminyak, gas dan panas bumi. seksi teknikteknik minyak, gas dan panas bumi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi teknikteknik minyak, gas dan panas bumi: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan teknik minyak, gas dan panas bumi: dan cc. pembinaan teknik minyak, gas dan panas bumi. . seksi pengembangan usahapengembangan minyak, gas dan panas bumi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan usahapengembangan usaha minyak, gas dan panas bumi: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengembangan usaha minyak, gas dan panas bumi: cc. pelayanan administrasi dan pengendalian pembukaan kantor perwakilan perusahaan sub sektor migas: pelayanan dan pengendalian administrasi usaha pertambangan panas bumi: dan pembinaan pengembangan usaha minyak, gas dan panas bumi. seksi distribusidistribusi. untuk. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi distribusi minyak, gas, dan panas bumi mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data distribusi minyak, gas, dan panas bumi: penyusunan petunjuk teknis distribusi minyak, gas, dan panas bumi: dan cc. pengawasan dan pengendalian distribusi minyak, gas, dan panas bumi. bidang ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu kepala dinasbidang ketenagalistrikan mempunyai fungsi pengelolaan teknik ketenagalistrikan: pengelolaan pengembangan usaha ketenagalistrikan: dan cc. pengelolaan distribusi ketenagalistrikan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh. masing masing ketenagalistrikan. seksi teknikseksi teknik ketenagalistrikan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data ketenagalistrikan: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketenagalistrikan: pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan yang tidak tersambung dalam jaringan transmisi nasional atau lintas daerah: penyelenggaraan sarana ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil: pengawasan dan pengendalian jasa penunjang ketenagalistrikan: pengelolaan kelistrikan penerangan jalan umum: dan pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan. . seksi pengembangan usahapengembangan usaha ketenagalistrikan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan usaha ketenagalistrikan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan pengembangan usaha ketenagalistrikan: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan usaha ketenagalistrikan: cc. pelayanan dan pengendalian administrasi usaha jasa penunjang ketenagalistrikan: pelayanan dan pengendalian administrasi izin usaha untuk kepentingan sendiri ius) yang sarana instalasinya dalam daerah: persatuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang ius kepada pemegang izin usaha kepentingan umum buku) yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah: dan pelayanan usaha ketenagalistrikan. seksi distribusidistribusi ketenagalistrikan. untuk . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi distribusi ketenagalistrikan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan distribusi ketenagalistrikan: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengelolaan distribusi ketenagalistrikan: cc. pengelolaan penerangan jalan umum pju): dan pengawasan dan pengendalian pengelolaan distribusi ketenagalistrikan. bagian ketujuhbelas dinas pendapatan, keuangan dan barang daerah paragraf susunan organisasi susunan organisasi dinas pendapatan, keuangan, dan barang daerahmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dinas pendapatan, keuangan, dan barang daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, keuangan, dan barang daerah: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, keuangan, dan barang daerah: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, keuangan, dan barangdinas daerah terdiri dari: pimpinan adalah kepala dinas: pembantu pimpinan adalah sekretariat: dan cc. pelaksana adalah bidang, seksi dan kelompok jabatan fungsional. bab v. bidang pendapatan asli daerah pad), membawakan seksi pendataan dan penetapan pajak daerah: seksi penagihan pajak daerah: dan seksi perencanaan dan pengendalian pad: bidang dana perimbangan, membawakan seksi pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt): seksi bagi hasil: dan seksi dana alokasi umum dau) dan pendapatan lain: bidang keuangan, membawakan seksi anggaran: seksi perbendaharaan dan seksi verifikasi dan pelaporan bidang pengelolaan barang daerah, membawakan seksi analisis kebutuhan: seksi inventarisasi dan administrasi dan seksi penataan dan pendayagunaan: upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf . paragraf tugas unsur organisasi bidang pad mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan asli daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pad mempunyai fungsi pengelolaan pendataan dan penetapan pajak daerah: pengelolaan penagihan pajak daerah: dan cc. pengelolaan perencanaan dan pengendalian pendapatan asli daerah. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pad dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi pendataan dan penetapan pajak daerah: dan seksi penagihan pajak daerah: dan seksi perencanaan dan pengendalian padad. . seksi pendataan dan penetapan pajak daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang pad dalam melaksanakan pendataan dan penetapan pajak daerahfungsi pengadministrasian pendaftaran wajib pajak daerah: pendataan dan penetapan subyek dan obyek pajak daerah: penelitian data dan perhitungan pajak daerah: pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah: penerbitan dokumen dokumen ketetapan pajak daerah, dan pengisian dan pemeliharaan kartu data sebagai dasar perhitungan pajak daerah. seksi penagihan pajak daerahnagihan pajak daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penagihan pajak daerah. pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah: dan cc.seksi perencanaan dan pengendalian padrencanaan dan pengendalian pad. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perencanaan dan pengendalian pad mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perencanaan dan pengendalian pad: penyiapan bahan mengkoordinasikan penyusunan target penerimaan pad dan pendapatan lainnya: penyusunan bahan kebijakan pembinaan dan pengembangan pad: d.penyusunan bahan pengendalian benda berharga dan pemungutan pad: pemeriksaan pajak daerah: pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah, dan penyiapan bahan sosialisasi pad. . bidang dana perimbangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan dana perimbangan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang dana perimbangan mempunyai fungsi pengelolaan pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt): pengelolaan bagi hasil pendapatan daerah: dan cc. pengelolaan dana alokasi umum dau), dan pendapatan lain. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang dana perimbangan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi pbb dan bpt, seksi bagi hasil: dan seksi dau dan pendapatan laiana perimbangan. . seksi pbb dan bptpbb dan bpt sesuai kewenangan daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pbb dan bpt mempunyai fungsi pengolahan data potensi pbb dan bpt: pemungutan pbb sesuai kewenangan daerah: cc. pendistribusian dan monitoring surat pemberitahuan pajak berhutang spot): dan monitoring, evaluasi, dan pengadminitrasian penerimaan pbb dan bpt. seksi bagi hasilbagi hasil. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bagi hasil mempunyai fungsi pengkordinasian dan penagihan bagi hasil pajak dan bukan pajak pemerintah maupun pemerintah provinsi jawa barat: pengadministrasian penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak pemerintah maupun pemerintah provinsi jawa barat: dan cc. perhitungan . perhitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah. seksi dau dan pendapatan laindau dan pendapatan lain. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi dau dan pendapatan lain mempunyai fungsi penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan dau, dana alokasi khusus dak), dan pendapatan lain: penyiapan bahan perencanaan, koordinasi dan penagihan dau, dak, dan pendapatan lain: pengadministrasian penerimaan dau, dak, dan pendapatan lain: dan monitoring dan evaluasi pengelolaan dau, dak, dan pendapatan lain. bidang keuangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis keuangan daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang keuangan mempunyai fungsi pengelolaan anggaran: pengelolaan perbendaharaan: dan cc. pengelolaan . cc. pengelolaan verifikasi dan pelaporan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi anggaran: seksi perbendaharaan: dan seksi verifikasi dan pelapouangan. seksi anggaanggaran daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi anggaran mempunyai fungsi penyiapan bahan kebijakan teknis analisis pembiayaan dan sumber sumber keuangan: dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). . seksi perbendaharaperbendaharaan dan pengelolaan gaji pegawai. untuk menyelenggarakan tugasperbendaharaan keuangan daerah dan pengelolaan kas daerah:dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan gaji pegawai. seksi verifikasi dan pelapoverifikasi dan pelaporan keuangan daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi verifikasi dan pelaporan mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengujian kelengkapan dan keabsahan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran: dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah: pembukuan keuangan daerah secara kronologis dan sistematis: penyusunan . penyusunan pelaporan keuangan daerah.pada bidang pengelolaan barang daerah mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis kebutuhan barang daerah: penyiapan bahan perumusan kebijakdalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pengelolaan barang daerah dibantu oleh: seksi analisis kebutuhan: seksi inventarisasi dan administrasi: dan seksi penataan dan pendayagunbarang daerah. . bab susunan dan tugas unsur organisasi bagian kesatu dinas kesehatan paragraf susunan organisasi susunan organisasi dinas kesehatromosi dan sumber daya kesehatan, membawakan: bidang pelayanan kesehatan, membawakan seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan: seksi farmasi dan pengawasan obat dan makanan pom): dan seksi pelayanan upaya kesehatan: bidang . seksi analisiskebutuhan barang daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi analisis kebutuhan mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis analisis kebutuhan barang daerah: dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis standardisasi barang dan harga. seksi inventarisasiinventarisasi dan adminstrasi barang daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi inventarisasi dan administrasi mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan, penyimpanan, inventarisasi dan pemeliharaan: dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi barang daerah dan penyusunan neraca barang daerah. tugas kepala dinas dan sekretariat bagian kesatutatausahangelolaan administrasi umum dan kepegawaian: pengelolaan administrasi keuanganta dan programlaksanaan pembinaan hubungan masyarakat: pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan: cc. penyiapan . penyiapan materi hukum dan penatalaksanaan: dan pengelolaan administrasi kepegawaian dinas. sub bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dandinas: pengelolaan administrasi penyusunan anggaran dinas: dan pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan dinas. bab vii unit pelaksana teknis pada dinas daerahi . bab viiidinas daerahdinas daerah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. pelaksanaan fungsi dinas daerah, diselenggarakan oleh sekretariat, bidang, sub bagian, seksi dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugas masing masing. . setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan dinas daerahdinatata hubungan kerja dinadinas daerahii. bab xiiaerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab xiv . bab xividikan lembaran daerah kabupaten bogor tahun nomor peraturan . bidang pembinaan kesehatan masyarakat, membawakan: seksi gizi: seksi kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana: dan seksi kesehatan remaja dan lanjut usia: bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan, membawakan: upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf tugas unsur organisasi bidang promosi dan sumber daya kesehatan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan, sumber daya kesehatan, dan informasi kesehatan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang promosi dan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi pengelolaan pengembangan sumber daya kesehatan, pengelolaan promosi kesehatan: dan cc. pelaksanaan . peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja dinas cipta karybina marga dan pengairtata ruang dan lingkungan hiduphububudayaan dan pariwisatmbangan dan energidinas kesehatindustrian dan perdagaoperasi dan usaha kecil menengah lembaran daerah kabupaten bogocc. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang promosi dan sumber daya kesehatan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu olehsumber daya kesehatan. seksi pengembangan sumber dayambangan sumber daya kesehatan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi penyusunan petunjuk teknis pengembangan sumber daya kesehatan: pengelolaan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan: cc. pembinaan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan: pengkajian . pengkajian kelembagaan organisasi bidang kesehatan: dan pengkajian sarana dan prasarana kesehatan. seksi promoromosi program penyusunan petunjuk teknis pengelolaan promosi program kesehatan: pembinaan dan pengembangan peran serta generasi muda dan wanita: cc. pengembangan kemitraan lintas sektoral, swasta, lembaga swadaya masyarakat lsm) dan kelompok masyarakat potensial kesehatan: dan pembinaan dan advokasi serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. seksi data dan informalolaan data dan informasi kesehatan. untuk . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi data dan informasi kesehatan mempunyai fungsi penyusunan petunjuk teknis pengelolaan, penyediaan data dan informasi kesehatan: pengembangan sistem informasi kesehatan: dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan. bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakanlolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan: pengelolaan pelayanan kefarmasian dan pom: dan pengelolaan pelayanan upaya kesehatan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi . seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan: seksi farmasi dan pom: dan seksi pelayanan upayapelayanan kesehatan dalam melaksanakan etunjuk teknis pengelolaan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitasi dasar: pengelolaan dan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa, mata, matra, gigi, dan mulut: cc. pengelolaan pelayanan medik dasar dan penunjang medik: pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar: pembinaan kesehatan rujukan: pengendalian rujukan rumah sakit pemerintah dan swasta: dan pengendalian . pengendalian, pelayanan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. seksi farmasi dan pom mempunyai tugas membantu kepala bidang pelayanan kesehatan dalam melaksanakan pelayanan farmasi serta pengawasan obat dan makanan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi farmasi dan pom mempunyai fungsi penyusunan petunjuk teknis kefarmasian dan pengawasan obat dan makanan: perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan: cc. pengelolaan dan pembinaan obat pelayanan kesehatan dasar: pembinaan dan pengendalian distribusi obat: pelayanan dan pengendalian administrasi apotik dan toko obat: pengelolaan perbekalan farmasi: pelayanan dan pengendalian administrasi rekomendasi izin pedagang besar farmasi pbf), pedagang besar alat kesehatan bak) dan industri kecil obat tradisional ikut): dan pengawasan . pengawasan dan pembinaan obat esensial, industri makanan rumah tangga, dan perbekalan farmasi. seksi pelayanan upaya kesehatan mempunyai tugas membantu kepala bidang pelayanan kesehatan dalam melaksanakan pelayanan upaya kesehatan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanan upaya kesehatan mempunyai fungsi penyusunan petunjuk teknis pelayanan upaya kesehatan, pelayanan dan pengendalian administrasi, registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatan dan praktik tenaga kesehatan: pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan: pelayanan dan pengendalian administrasi sarana kesehatan, praktik berkelompok, klinik umum spesialis, klinik dokter keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional: dan pengelolaan pelayanan administrasi dan rekomendasi sarana upaya pelayanan kesehatan. . bidang pembinaan kesehatan masyarakat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pembinaan kesehatan masyarakat, mempunyai fungsi pengelolaan gizi masyarakat dan institusi: pengelolaan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana: dan pengelolaan kesehatan remaja dan lanjut usia. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pembinaan kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi gizi: seksi kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana: dan seksi kesehatan remaja dan lanjut usiinaan kesehatan masyarakat. seksi gizigizi. untukeksi gizi mempunyai fungsi penyusunan petunjuk teknis pengelolaan gizi masyarakat dan institusi: pengelolaan pembinaan dan pengembangan gizi masyarakat, dan pengelolaan usaha perbaikan gizi keluarga dan usaha perbaikan gizi institusi. seksi kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencanibu, anak, dan keluarga berencana. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana mempunyai fungsi penyusunan petunjuk teknis kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana: pengumpulan dan pengolahan data serta analisis kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana: dan pengelolaan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. . seksi kesehatan remaja dan lanjut usiremaja dan lanjut usia. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kesehatan remaja dan lanjut usia mempunyai fungsi penyusunan petunjuk teknis kesehatan remaja dan lanjut usia: pengumpulan dan pengolahan data serta analisis kesehatan remaja dan lanjut usia: dan pelayanan kesehatan remaja dan lanjut usia. bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan mempunyai fungsi pengelolaan kesehatan lingkungan: pengelolaan pemberantasan penyakit: dan cc. pengelolaan surveilans, epidemiologi, dan imunisasi. dalam . dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu olehegahan dan pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan. seksi penyehatan lingkungankesehatan lingkungan, penyehatan institusi tempat tempat umum dan tempat pengolahan makan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kesehatan lingkungan: penyusunan petunjuk teknis kesehatan lingkungan: cc. pengawasan . pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan pemukiman pedesaan, perkotaan kumuh dan pemukiman baru: pengawasan, pengendalian dan penanggulangan sanitasi lingkungan pasca kejadian luar biasa, dampak negatif sampah tempat pembuangan akhir, dampak pestisida kawasan pertanian dan perkebunan: dan pengawasan dan pengendalian upaya sanitasi institusi tempat umum dan tempat pengolahan makanan. seksi pemberantasan penyakitemberantasan penyakit. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemberantasan penyakit mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemberantasan penyakit: penyusunan petunjuk teknis penanggulangan dan pemberantasan penyakit: dan penanggulangan dan pemberantasan penyakit. . seksi surveilans epidemiologi dan imunisasirogram surveilans epidemiologi dan imunisasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi surveilans epidemiologi dan imunisasi mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data surveilans epidemiologi dan imunisasi: penyusunan petunjuk teknis surveilans epidemiologi dan imunisasi: dan cc. pelaksanaan pengamatan penyakit potensi kejadian luar biasa, penyakit menular, penyakit lintas batas, dan penyakit tidak menular. bagian kedua dinas pendidikan paragraf susunan organisasi susunan organisasi dinas pendidikan, terdiri atas: kepala dinas: sekretariat, membawakan sub bagian program dan dan pelaporan: sub bagian . sub bagian umum dan kepegawaian: dan sub bagian keuangan: cc. bidang pendidikan dasar, membawakantenaga pendidik tk sd smp: bidang pendidikan menengah, membawakan seksi pendidikan sekolah menengah atas sma): seksi pendidikan sekolah menengah kejuruan smk): dan seksi bina tenaga pendidik sma smk: bidang pendidikan non formal, membawakan: bidang sarana dan prasarana, membawakan seksi sarana prasarana tk sd: seksi sarana prasarana smp: dan seksi sarana prasarana sma smk: upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf . paragraf tugas unsur organisasi bidang pendidikan dasar mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pendidikan dasar. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pendidikan dasar mempunyai fungsi pengelolaan pendidikan taman kanak kanak tk) dan sekolah dasar sd): pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama smp): dan cc. pengelolaan pembinaan tenaga pendidik tk sd smp. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pendidikan dasar dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu olehpendidik tk sd smpdasar. . seksi pendidikan dan mempunyai tugas membantu kepala bidang pendidikan dasar dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan dan sd. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pendidikan dan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data program, kelembagaan dan kurikulum taman kanak kanak tk) dan sekolah dasar sd): penyusunan petunjuk teknis kelembagaan dan kurikulum taman kanak kanak tk) dan sekolah dasar sd): dan cc. pelayanan dan pengendalian administrasi pendirian satuan pendidikan taman kanak kanak tk) dan sekolah dasar sd) berbasis keunggulan lokal. seksi pendidikan smp mempunyai tugas membantu kepala bidang pendidikan dasar dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan smp. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pendidikan smp mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data program, kelembagaan dan kurikulum sekolah menengah pertama smp): penyusunan . penyusunan petunjuk teknis kelembagaan dan kurikulum pendidikan sekolah menengah pertama smp): dan cc. pelayanan dan pengendalian administrasi pendirian satuan pendidikan sekolah menengah pertama smp) berbasis keunggulan lokal. seksi bina pendidik tk sd smp mempunyai tugas membantu kepala bidang pendidikan dasar dalam melaksanakan pengelolaan pembinaan tenaga pendidik tk sd smp. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bina pendidik tk sd smp mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pembinaan tenaga pendidik tk sd smp: penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan tenaga pendidik tk sd smp: dan pembinaan registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pembinaan tenaga pendidik tk sd smp. bidang pendidikan menengah mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan menengah pengelolaan . pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas sma): pengelolaan pendidikan sekolah menengah kejuruan smk): dan cc. pengelolaan pembinaan tenaga pendidik sma smk. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pada dan bidang pendidikan menengah dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi pendidikan sma: seksi pendidikan smk: dan seksi bina pendidikmenengah. seksi pendidikan smaa. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pendidikan smaa: penyusunan petunjuk teknis kelembagaan dan kurikulum pendidikan sma: dan cc. pelayancc. pelayanan dan pengendalian administrasi pendirian satuan pendidikan sma berbasis keunggulan lokal. seksi pendidikan smkk. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pendidikan smkk: penyusunan petunjuk teknis kelembagaan dan kurikulum pendidikan smk: dan cc. pelayanan dan pengendalian administrasi pendirian satuan pendidikan smk berbasis keunggulan lokal. seksi bina pendidik sma smk mempunyai tugas membantu kepala bidang pendidikan menengah dalam melaksanakan pengelolaan pembinaan tenaga pendidik sma smk. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bina pendidik sma smk mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pembinaan tenaga pendidik sma smk: penyiapan . penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan tenaga pendidik sma smk: dan pelaksanaan pembinaan registrasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga pendidik sma smk. bidang pendidikan non formal mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan non formalgelolaan kegiatan pendidikan masyarakat: pengelolaan kegiatan pendidikan kesetaraan: dan pengelolaan kegiatan pendidikan anak usia dini paud). dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pendidikan non formal dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh:non formal. . seksi pendidikan masyarakatmasyarakat. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pendidikan masyarakat mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data program pendidikan masyarakat: penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendidikan masyarakat dan cc. pelayanan dan pengendalian administrasi pendirian satuan pendidikan masyarakat. seksi pendidikan kesetaraankesetaraan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pendidikan kesetaraan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data program pendidikan kesetaraan: penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendidikan kesetaraan: dan cc. pelayanan dan pengendalian administrasi pendirian satuan pendidikan kesetaraan. . seksi pendidikan anak usia dini paud)anak usia dini. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pendidikan anak usia dini mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data program paud: penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendidikan paud: dan cc. pelayanan dan pengendalian administrasi pendirian satuan paud. bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaangelolaan sarana dan prasarana pendidikan tk sd: pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan smp: dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sma smk dan pendidikan non formal. dalam . dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang sarana dan prasarana dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi sarana dan prasarana tk sd, seksi sarana dan prasarana smp: dan seksi sarana dan prasaranadan prasarana. seksi sarana dan prasarana tk sdtk sd. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi sarana dan prasarana tk sd mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengelolaan sarana dan prasarana tk sd: penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana tk sdtk sd. . seksi sarana dan prasarana smpp. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi sarana dan prasarana smp mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengelolaan sarana dan prasarana smp: penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana smpp. seksi sarana dan prasarana sma smka smk dan pendidikan non formal. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi sarana dan prasarana sma smk mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengelolaan sarana dan prasarana sma smk dan pendidikan non formal: penyiapan . penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana sma smk dan pendidikan non formala smk dan pendidikan non formal. bagian ketiga dinas pemuda dan olah raga paragraf susunan organisasi susunan organisasi dinas pemuda dan olah ragapemuda, membawakan seksi pengembangan sumber daya pemuda: dan seksi pembinaan lembaga kepemudaan: bidang industri, sarana dan prasarana olah raga, membawakan seksi pengembangan industri olah raga: dan seksi sarana dan prasarana olah raga: bidang . bidang pemberdayaan dan peningkatan prestasi olah raga, membawakan seksi pemberdayaan olah raga: dan seksi peningkatan prestasi olah raga: upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf tugas unsur organisasi bidang pemberdayaan pemuda mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pemberdayaan pemuda. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pemberdayaan pemuda mempunyai fungsi pengelolaan pengembangan sumber daya pemuda: dan pengelolaan pembinaan lembaga kepemudaan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pemberdayaan pemuda, dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi pengembangan sumber daya pemuda: dan seksi pembinaan lembaga kepemudapemuda. seksi pengembangan sumber daya pemuda mempunyai tugas membantu kepala bidang pemberdayaan pemuda dalam melaksanakan pengembangan sumber daya pemuda dan sarana prasarana kepemudaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan sumber daya pemuda mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengembangan sumber daya pemuda dan sarana prasarana kepemudaan: penyusunan petunjuk teknis pengembangan sumber daya pemuda dan sarana prasarana kepemudaan: dan cc. pembinaan dan pengembangan sumberdaya pemuda dan sarana prasarana kepemudaan. seksi pembinaan lembaga kepemudaan mempunyai tugas membantu kepala bidang pemberdayaan pemuda dalam melaksanakan pembinaan lembaga kepemudaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembinaan lembaga kepemudaan mempunyai fungsi pengumpulan . pengumpulan, pengolahan, dan analisis data lembaga kepemudaan: penyusunan petunjuk teknis pembinaan lembaga kepemudaan: dan cc. pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan. bidang pengembangan industri, sarana, dan prasarana olah raga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan industri, sarana, dan prasarana olah raga. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan industri, sarana, dan prasarana olah raga mempunyai fungsi pengelolaan pembinaan manajemen industri olah raga: dan pengelolaan pembinaan sarana dan prasarana olah raga. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pengembangan industri, sarana, dan prasarana olah raga dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi pengembangan industri olah raga: dan seksi sarana dan prasarana olah raga. masing masingunit industri, sarana, dan prasarana olah raga. seksi pengembangan industri olah raga mempunyai tugas membantu kepala bidang pengembangan industri, sarana dan prasarana olah raga dalam melaksanakan pembinaan pengembangan industri olah raga. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan industri olah raga mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pembinaan pengembangan industri olah raga: penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan industri olah raga: dan cc. pembinaan dan pengembangan pengembangan industri olah raga. seksi sarana dan prasarana olah raga mempunyai tugas membantu kepala bidang pengembangan industri, sarana, dan prasarana olah raga dalam melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana olah raga. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi sarana dan prasarana olah raga mempunyai fungsi pengumpulan . pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pembinaan sarana dan prasarana olah raga: penyusunan petunjuk teknis pembinaan sarana dan prasarana olah raga: dan cc. pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga. bidang pemberdayaan dan peningkatan prestasi olah raga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan prestasi olah raga. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pemberdayaan dan peningkatan prestasi olah raga mempunyai fungsi pengelolaan pemberdayaan olah raga pendidikan dan masyarakat: dan pengelolaan peningkatan prestasi olah raga. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pemberdayaan dan peningkatan prestasi olah raga dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi pemberdayaan olah raga: dan seksi peningkatan prestasi olah rpeningkatan prestasi olah raga. . seksi pemberdayaanmberdayaan olah raga. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemberdayaan olah raga mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pemberdayaan olah raga: penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan olah raga: dan cc. pembinaan dan pemberdayaan olah raga pendidikan dan masyarakat. seksi peningkatan prestasiningkatan prestasi olah raga. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi peningkatan prestasi olah raga mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data peningkatan prestasi olah raga: penyusunan petunjuk teknis peningkatan prestasi olah raga: dan cc. pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga, bagian . bagian keempat dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi paragraf susunan organisasi struktur organisasi dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasikesejahteraan sosial, membawakan seksi bina sosial: seksi pemulihan sosial: dan seksi bantuan perlindungan sosial: bidang penempatan, pelatihan kerja, dan transmigrasi, membawakan seksi penempatan tenaga kerja: seksi pelatihan kerja: dan seksi transmigrasi: bidang hubungan industrial dan syarat kerja, membawakan: seksi bina penyelesaian perselisihan hubungan industrial: seksi . seksi bina syarat kerja: dan seksi bina organisasi tenaga kerja: bidang pengawasan ketenagakerjaan, membawakan:inan sosial tenaga kerja jamsostek), perempuan dan anak: upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf tugas unsur organisasi bidang kesejahteraan sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesejahteraan sosial.ngelolaan pembinaan sosial: pengelolaan pemulihan sosial: dan cc. pengelolaan pembinaan bantuan perlindungansosial dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi bina sosial: seksi pemulihan sosial: dan seksi bantuan perlindungan sosijahteraan sosial. seksi bina sosial mempunyai tugas membantu kepala bidang kesejahteraan sosial dalam melaksanakan pembinaan sosial. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bina sosial mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pembinaan sosial: penyusunan petunjuk teknis pembinaan sosial: cc. pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan sosial pbs): pembinaan sosial swadaya masyarakat: pembinaan penyandang masalah sosial: pelayanan dan pengendalian administrasi pengumpulan uang atau barang untuk kepentingan sosial: pelayanan . pelayanan dan pengendalian administrasi undian dan rekomendasi izin undian: dan pembinaan dan bimbingan perintis kemerdekaan dan pahlawan. seksi pemulihan sosial mempunyai tugas membantu kepala bidang kesejahteraan sosial dalam melaksanakan pemulihan sosial. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemulihan sosial mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pemulihan sosial: penyusunan petunjuk teknis pemulihan sosial: cc. pembinaan bantuan sosial korban bencana: dan pembinaan bantuan dan pemulihan pasca bencana. seksi bantuan perlindungan sosial mempunyai tugas membantu kepala bidang kesejahteraan sosial dalam melaksanakan bantuan perlindungan sosial. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bantuan perlindungan sosial mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data bantuan perlindungan sosial: penyusunan . penyusunan petunjuk teknis pemberian bantuan perlindungan sosial: pembinaan bantuan dan perlindungan sosial kepada tuna sosial: dan pelaksanaan bimbingan rehabilitasi sosial. bidang penempatan, pelatihan kerja, dan transmigrasi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penempatan, pelatihan kerja dan transmigrasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penempatan, pelatihan kerja, dan transmigrasi mempunyai fungsi pengelolaan penempatan tenaga kerja: penempatan pelatihan kerja: dan pengelolaan transmigrasi. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang penempatan, pelatihan kerja, dan transmigrasi dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi penempatan tenaga kerja: seksi pelatihan kerja: dan seksi transmigempatan, pelatihan kerja dan transmigrasi. . seksi penempatan tenaganempatan tenaga kerja. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penempatan tenaga kerja mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penempatan tenaga kerja: penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan bimbingan penempatan tenaga kerja: cc. pelayanan dan pengendalian administrasi pendirian lembaga bursa kerja, lembaga penempatan tenaga kerja swasta links), lembaga penyuluhan, dan bimbingan jabatan: pelayanan dan pengendalian administrasi operasional perusahaan penyedia jasa pekerja: pembinaan pemasaran program, fasilitas penempatan dan hasil penempatan tenaga kerja: dan penempatan tenaga kerja. seksi pelatihanlatihan kerja. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelatihan kerja mempunyai fungsi pengumpulan . pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pembinaan pelatihan kerja dan lembaga pelatihan kerja: penyusunan petunjuk teknis pembinaan pelatihan kerja: cc. pengelolaan kurikulum pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja: pelayanan dan pengendalian administrasi lembaga pelatihan kerja: penyuluhan dan sosialisasi pelatihan kerja: dan pelaksanaan pelatihan kerja. seksi transmigrasimbinaan transmigrasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi transmigrasi mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data transmigrasi: penyusunan petunjuk teknis pembinaan transmigrasi: pengelolaan identifikasi potensi transmigrasi: penyiapan, penempatan, dan kerjasama transmigrasi: pengelolaan sarana dan prasarana asrama transit serta transmigrasi: dan pengelolaan daerah, yang terdiri dari: dinas kesehatan: dinas pendidikan: dinas pemuda dan olah raga: dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi: dinas lalu lintas dan angkutan jalan: dinas komunikasi dan informasi: dinas kependudukan dan pencatatan sipil: dinas kebudayaan dan pariwisata: dinas bina marga dan pengairan: dinas tata bangunan dan pemukiman: dinas kebersihan dan pertamanan: dinas tata ruang dan pertanahan: dinas. pengelolaan administrasi dokumen kerjasama antar daerah dan wilayah potensi transmigrasi. bidang hubungan industrial dan syarat kerja mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan dan syarat kerja. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang hubungan industrial dan syarat kerja mempunyai fungsi pengelolaan pembinaan perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja: pengelolaan pembinaan syarat kerja: dan cc. pengelolaan pembinaan organisasi tenaga kerja. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang hubungan industrial dan syarat kerja dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi bina penyelesaian perselisihan hubungan industrial: seksi bina syarat kerja: dan seksi bina organisasi tenaga kerjhubungan industrial dan syarat kerja. . seksi bina penyelesaian perselisihan hubungan industrialseksi bina penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai fungsi pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial phi): penyusunan petunjuk teknis penanganan perselisihan hubungan industrial phi): dan cc. pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial phi). seksi bina syaratsyarat kerja. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bina syarat kerja mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pembinaan syarat kerja: penyusunan petunjuk teknis pembinaan syarat kerja: penataan . penataan dan pengembangan upah dan kesejahteraan pekerja: dan pembinaan pembuatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama pkb). seksi bina organisasi tenagangelolaan pembinaan organisasi tenaga kerja. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bina organisasi tenaga kerja mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pembinaan organisasi tenaga kerja dan hubungan industrial: penyusunan petunjuk teknis pembinaan organisasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial: dan pengelolaan pembinaan organisasi tenaga kerja dan hubungan industrial. bidang pengawasan ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengawasan ketenagakerjaan mempunyai fungsi pengelolaan . pengelolaan pengawasan norma kerja: pengelolaan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja: dan cc. pengelolaan pengawasan norma jamsostek, perempuan, dan anak. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pengawasan ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu olehsostek, perempuan, drja. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengawasan norma kerja mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengawasan norma kerja: penyusunan . penyusunan petunjuk teknis pengawasan norma kerja: dan pembinaan pengawasan norma kerja. seksi pengawasan norma keselamatan dan kesehatanselamatan dan kesehatan kerja. untuk menyelenggar pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja k3): penyusunan petunjuk teknis pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja: cc. pembinaan dan pengendalian peralatan k3: dan pembinaan dan pemantauan efektivitas panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja p2k3). seksi pengawasan norma jamsostek, perempuan, dan anakjamsostek, perempuan, dan anak. untuk . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengawasan norma jamsostek, perempuan, dan anak mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja, perempuan, dan anak: penyusunan petunjuk teknis pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja, perempuan, dan anak, dan pembinaan dan pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja, perempuan, dan anak. bagian kelima dinas lalu lintas dan angkutan jalan paragraf susunan organisasi susunan organisasi dinas lalu lintas dan angkutan jalteknik lalu lintas dan jaringan, membawakan seksi lalu lintas: dan seksi . seksi jaringan lalu lintas angkutan jalan: bidang teknik angkutan dan terminal, membawakan seksi angkutan: dan seksi terminal: bidang teknik kendaraan dan perbengkelan, membawakan seksi pengujian kendaraan bermotor: dan seksi perbengkelan: bidang penyuluhan dan pengendalian operasional, membawakan seksi penyuluhan dan bimbingan keselamatan: dan seksi pengendalian operasional: upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf tugas unsur organisasi bidang teknik lalu lintas dan jaringan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknik lalu lintas dan jaringan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang teknik lalu lintas dan jaringan mempunyai fungsi pengelolaan . pengelolaan manajemen rekayasa lalu lintas: dan pengelolaan jaringan lalu lintas angkutan jalan: dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang teknik lalu lintas dan jaringan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh: seksi lalu lintas: dan seksi jaringan lalu lintas angkutan jalan:lalu lintas dan jaringan. seksi lalu lintasdan pengendalian lalu lintas. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi lalu lintas mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data manajemen dan rekayasa lalu lintas: penyusunan petunjuk teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas: penentuan lokasi, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat: pengawasan . pengawasan dan pengendalian pengelolaan perparkiran: dan pelayanan dan pengendalian administrasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. seksi jaringan lalu lintas angkutan jalanjaringan lalu lintas angkutan jalan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi jaringan lalu lintas angkutan jalan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan jaringan lalu lintas angkutan jalan: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan jaringan lalu lintas angkutan jalan: penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan daerah: pelayanan dan pengendalian administrasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan: dan penyusunan jaringan trayek, penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan dan penetapan wilayah operasi dalam wilayah daerah. . bidang teknik angkutan dan terminal mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknik angkutan dan terminal. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang teknik angkutan dan terminal mempunyai fungsi pengelolaan teknik usaha angkutan: dan pengelolaan terminal penumpang orang dan barang. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang teknik angkutan dan terminal dan dibantu oleh seksi angkutan: dan seksi terminangkutan dan terminal. seksi angkutanknikngumpulan . dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan: dinas pertanian dan kehutanan: dinas peternakan dan perikanan: dinas energi dan sumber daya mineral: dan dinas pendapatan, keuangan, dan barang daerah. bab iii tugas pokok dan fungsi bagian kesatusehatan dan tugas pembantuan. dalam. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan angkutan: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan angkutan jalan: cc. pengelolaan jumlah alokasi angkutan umum pada trayek: pelayanan usaha angkutan orang, barang dan khusus: pelayanan dan pengendalian administrasi trayek angkutan perdesaan angkutan kota dan angkutan umum: pelayanan dan pengendalian administrasi operasi angkutan taksi yang melayani wilayah daerah: dan g.pengembangan jenis mode pelayanan angkutan umum. seksi terminalrminal. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi terminal mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan terminal: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan terminal: penataan dan pengembangan kawasan terminal: pengendalian. pengendalian operasional terminal: pengelolaan terminal orang, barang, dan peti kemas: pengelolaan retribusi pelayanan terminal: dan pembinaan dan pengendalian pengelolaan terminal. bidang teknik kendaraan dan perbengkelan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknik kendaraan dan perbengkelan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang teknik kendaraan dan perbengkelan mempunyai fungsi pengelolaan pengujian kendaraan bermotor: dan pengelolaan perbengkelan kendaraan bermotor. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang teknik kendaraan dan perbengkelan dipimpin oleh seorang kepala bidang dibantu oleh seksi pengujian kendaraan bermotor: dan seksi perbengkelan. masing masing seksi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi bertanggungjawab kepada kepala bidang teknik kendaraan dan perbengkelan. . seksi pengujian kendaraan bermotorngujian kendaraan bermotor. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengujian kendaraan bermotor mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengujian kendaraan bermotor: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengujian kendaraan bermotor: cc. pengawasan dan pengendalian pemasangan reklame pada kendaraan: pengelolaan pengujian berkala kendaraan bermotor: pelayanan usaha pengujian kendaraan bermotor: dan pembinaan keselamatan teknik sarana kendaraan bermotor. seksi perbengkelanrbengkelan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perbengkelan mempunyai fungsi pengumpulan. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data perbengkelan kendaraan bermotor: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perbengkelan kendaraan bermotor: cc. pelayanan usaha perbengkelan umum kendaraan bermotor: pelayanan dan pengendalian administrasi usaha bengkel umum kendaraan bermotor: dan pembinaan pengelolaan perbengkelan. bidang penyuluhan dan pengendalian operasional mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan penyuluhan sertabidang penyuluhan dan pengendalian operasional mempunyai fungsi pengelolaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas: dan pengelolaan pengendalian operasional lalulintas. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang penyuluhan dan pengendalian operasional dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh: seksi . seksi penyuluhan dan bimbingan keselamatan: dan seksi pengendalian operasional. masing masing seksi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi bertanggung jawab kepada kepala bidang penyuluhan dan pengendalian operasional. seksi penyuluhan dan bimbingan keselamatanyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penyuluhan dan bimbingan keselamatan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas: penyusunan petunjuk teknis penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas: cc. pembinaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat: pelayanan usaha pendidikan dan latihan mengemudi dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan mengemudi: dan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan daerah. . seksi pengendalian operasional pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan: penyusunan petunjuk teknis pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan: dan pengawasan dan penertiban atas pelaksanaan peraturan perundang undangan lalu lintas dan angkutan jalan. bagian keenam dinas komunikasi dan informasi paragraf susunan organisasi susunan organisasi dinas komunikasi dan informasi. sub bagian keuangan: cc. bidang telematika, membawakan: bidang teknologi informasi, membawakan: bidang komunikasi dan informasi publik, membawakan seksi pelayanan informasi: seksi pemberdayaan media masa: dan seksi hubungan kelembagaan, upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf tugas unsur organisasi bidang telematika mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan telematika. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang telematika mempunyai fungsi pengelolaan . pengelolaan pembinaan pos dan telekomunikasi: pengelolaan jaringan komunikasi data: dan cc. pengelolaan standardisasi dan audit. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang telematika dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu olehlematika. seksi pos dan telekomunikasi mempunyai tugas membantu kepala bidang telematika dalam melaksanakan pengelolaan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyelenggaraan dan pelayanan pos dan telekomunikasi: penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pelayanan pos dan telekomunikasi: cc. pelayanan . cc. pelayanan dan pengendalian administrasi rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan: pelayanan dan pengendalian administrasi jasa titipan untuk kantor agen: pelayanan dan pengendalian administr: pelayanan dan pengendalian administrasi: pelayanan dan pengendalian administrasi sarana telekomunikasi instalatur kabel rumah gedung ikr g):izin penyelenggaraan radio: dan penyelenggaraan pelayanan pos dan telekomunikasi. seksi pengelolaan jaringan komunikasi data mempunyai tugas membantu kepala bidang telematika dalam melaksanakan pengelolaan jaringan komunikasi data. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan jaringan komunikasi data mempunyai fungsi pengumpulan . pengumpulan, pengolahan, dan analisis data jaringan komunikasi data: : dan perancangan, instalasi, pemeliharaan, dan pengawasan jaringan komunikasi data tingkat daerah. seksi standardisasi dan audit mempunyai tugas membantu kepala bidang telematika dalam melaksanakan pengelolaan standardisasi dan audit. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi standardisasi dan audit mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data standardisasi dan audit penyelenggaraan pos dan telekomunikasi penyusunan petunjuk teknis standar pos dan telekomunikasi serta jaringan telekomunikasi: dan pengendalian pos dan telekomunikasi. bidang teknologi informasi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknologi informasi. untuk . bagian kedua dinas pendidikan dinas pendidikidikan dan tugas pembantuan. dalamcc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikdinas pemuda dan olah raga dinas pemuda dan olah ragmuda dan olah raga serta tugas pembantuan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dinas pemuda dan olah raga mempunyai fungsi perumusan . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang teknologi informasi mempunyai fungsi pengelolaan merasionalisasi sistem informasi: pengelolaan pengembangan perangkat lunak: dan cc. pengelolaan situs web pemerintah daerah. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang teknologi informasi dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu olehteknologi informasi. seksi merasionalisasi sistem informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang teknologi informasi dalam melaksanakan pengelolaan operasional sistem informasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi merasionalisasi sistem informasi mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan akses terhadap informasi: penyusunan . penyusunan petunjuk teknis pengelolaan akses terhadap informasi: pengelolaan aplikasi sistem informasi: dan pengelolaan keamanan sistem informasi. seksi pengembangan perangkat lunak mempunyai tugas membantu kepala bidang teknologi informasi dalam melaksanakan pengembangan perangkat lunak. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan perangkat lunak mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data perancangan sistem: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perancangan otorisasi untuk pengguna aplikasi: dan pembinaan integrasi data. seksi pengelolaan situs web pemerintah daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang teknologi informasi dalam melaksanakan pengelolaan situs web pemerintah daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan situs web pemerintah daerah mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengembangan desain: penyusunan . penyusunan petunjuk teknis pengelolaan situs web pemerintah daerah: pengelolaan situs web pemerintah daerah: dan pemutakhiran informasi situs web pemerintah daerah. bidang komunikasi dan informasi publikuntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang komunikasi dan informasi publik mempunyai fungsi pengelolaan pelayanan informasi: pengelolaan pemberdayaan media masa: dan cc. pengelolaan hubungan kelembagaan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang komunikasi dan informasi publik dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh: seksi pelayanan informasi: seksi pemberdayaan media masa: dan seksi hubungan kelembagmunikasi dan informasi publik. . seksi pelayanan informasilayanan informasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanan informasi mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pelayanan informasi: penyusunan petunjuk teknis pelayanan informasi: dan pembinaan pelayanan informasi. seksi pemberdayaan media masaa. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemberdayaan media masa mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pemberdayaan media masa: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pemberdayaan media masa: dan pembinaan, pengelolaan, dan pemberdayaan media masa. . seksi hubungan kelembagaanhubungan kelembagaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi hubungan kelembagaan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan hubungan kelembagaan: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan hubungan kelembagaan: dan cc. pembinaan pengelolaan hubungan kelembagaanbidang kependudukan membawakan seksi sistem informasi kependudukan: dan seksi administrasi penduduk: bidang pencatatan sipil, membawakan: bidang dokumentasi dan penyuluhan, membawakan seksi dokumentasi: dan seksi penyuluhan: upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf tugas unsur organisasi bidang kependudukan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan administrasi pengelolaan sistem informasi kependudukan: dan penyelenggaraan . penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang kependudukan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi sistem informasi kependudukan: dan seksi administrasi pendudupendudukan. seksi sistem informasi kependudukan mempunyai tugas membantu kepala bidang kependudukan dalam melaksanakan pengelolaan sistem informasi kependudukan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi sistem informasi kependudukan mempunyai fungsi pengelolaan pembangunan jaringan komunikasi data kependudukan: pengelolaan tempat pengumpulan data kependudukan tdk) kecamatan serta bank data tingkat daerah: penetapan nomor induk kependudukan nik) berdasarkan database kependudukan: pengelolaan . pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan siak) secara bertahap sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah: dan pelaksanaan jaminan perlindungan data dan dokumen kependudukan yang terekam dalam bank data. seksi administrasi penduduk mempunyai tugas membantu kepala bidang kependudukan dalam melaksanakan pengelolaan administrasigumpulan, pengolahan, dan analisis data penyelenggaraan administrasi penduduk: pengendalian pendaftaran dan pencatatan nomor induk, kartu keluarga kk) nasional, dan kartu tanda penduduk ktp): pengendalian pendaftaran penduduk tidak tetap atau sementara dan kartu tanda penduduk ktp) warga negara asing wna): dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian pendaftaran penduduk. bidang pencatatan sipil mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan pencatatan sipil. untukgelolaan administrasi kelahiran dan kematian penduduk: dan pengelolaan administrasi perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pencatatan sipil dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu olehatatan sipil. seksi administrasi kelahiran dan kematian mempunyai tugas membantu kepala bidang pencatatan sipil dalam melaksanakan administrasi kelahiran dan kematian penduduk. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi administrasi kelahiran dan kematian mempunyai fungsi pengumpulan . pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyelenggaraan administrasi kelahiran dan kematian penduduk: penyelenggaraan administrasi pendaftaran kelahiran dan kematian penduduk: dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendaftaran kelahiran dan kematian penduduk. seksi perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak mempunyai tugas membantu kepala bidang pencatatan sipil dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyelenggaraan administrasi perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak: pelaksanaan administrasi pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak, dan penyusunan petunjuk teknis operasional administrasi pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak. . perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olah raga: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemuda dan olah raga, cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidangsosial, tenaga kerja, dan transmigrasi dinas sosial, tenaga kerja,sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi serta tugas pembantuan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dinas sosial, tenaga kerja,pembinaan . bidang dokumentasi dan penyuluhan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk menjadi bahan dokumentasi dan penyuluhan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang dokumentasi dan penyuluhan mempunyai fungsi pengelolaan dokumentasi kependudukan: dan pengelolaan penyuluhan kependudukan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang dokumentasi dan penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi dokumentasi: dan seksi penyuluhokumentasi dan penyuluhan. seksi dokumentasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dokumentasi dan penyuluhan dalam melaksanakan penyelenggaraan penyimpanan dokumen arsip kependudukan dan catatan sipil. untuk . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi dokumentasi mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyelenggaraan penyimpanan dokumen arsip kependudukan dan catatan sipil: penyelenggaraan penyimpanan dokumen arsip kependudukan dan catatan sipil: cc. penyelenggaraan penataan dokumen arsip kependudukan dan catatan sipil: penyusunan petunjuk teknis penyimpanan dokumen arsip kependudukan dan catatan sipil: dan penyelenggaraan legalisasi akta catatan sipil. seksi penyuluhan mempunyai tugas membantu kepala bidang dokumentasi dan penyuluhan dalam melaksanakan penyuluhan program program penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penyuluhan mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyuluhan program program penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil: penyusunan petunjuk teknis penyuluhan program program penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat: dan cc. penyuluhan . penyuluhan program program penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil. bagian kedelapan dinas kebudayaan dan pariwisataebudayaan, membawakan seksi kesenian: seksi budaya: dan seksi komunitas budaya: bidang jasa, obyek dan daya tarik wisata, membawakan seksi jasa wisata: seksi obyek dan daya tarik wisata: dan seksi rekreasi dan hiburan umum: bidang . bidang sarana wisata, membawakan seksi akomodasi: seksi restoran dan rumah makan: dan seksi aneka sarana wisata: bidang promosi dan pemasaran, membawakan seksi bahan promosi: seksi pameran, even dan peristiwa pariwisata: dan seksi kemitraan dan hubungan antar lembaga: upt: dan kelompok jabatan fungsional. paragraf tugas unsur organisasi bidang kebudayaan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan kesenian daerah: pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan budaya: dan pengelolaan pembinaan komunitas budaya. dalam. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi kesenian: seksi kebudayaan: dan seksi komunitas budayudayaan. seksi kesenian mempunyai tugas membantu kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan pengelol pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengelolaan kesenian daerah: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kesenian: cc. pembinaan pengembangan mutu dan keunggulan kesenian daerah: pembinaan pelestarian dan nilai nilai kesenian daerah: pelayanan dan pengendalian administrasi usaha perfilman dan pelaksanaan kegiatan kegiatan festival film dan pekan film: dan pembinaan pengembangan usaha kesenian. . seksi budaya mempunyai tugas membantu kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan pengelolaan kebudayaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi budaya mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan kebudayaan: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kebudayaan: pembinaan umum dan teknis dibidang garapan sejarah, nilai tradisi masyarakat, museum dan kepurbakalaan: pembinaan sejarah lokal dan nilai nilai tradisi masyarakat: pembinaan pengembangan usaha berkaitan dengan kebudayaan: pembinaan pengembangan kemitraan kepurbakalaan: pelayanan dan pengendalian administrasi membawa benda cagar budaya (bcb) luar daerah: dan pembinaan kesejarahan, nilai tradisi, dan benda cagar budaya. seksi komunitas budaya mempunyai tugas membantu kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan pengelolaan komunitas budaya. untuk. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi komunitas budaya mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengelolaan komunitas budaya: penyusunan petunjuk teknis komunitas budaya dan kelembagaannya: pembinaan, pengembangan mutu, dan pemasyarakatan komunitas budaya: penggalian potensi, pengkajian dan penelitian komunitas budaya: dan pembinaan dan pengembangan kelompok usaha komunitas budaya. bidang jasa, obyek, dan daya tarik wisata mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan jasa, obyek dan daya tarik wisata. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang jasa, obyek, dan daya tarik wisata pengelolaan jasa wisata: pengelolaan rekreasi dan hiburan umum: dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang jasa, obyek dan daya tarik wisata dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi . seksi jasa wisata: seksi obyek dan daya tarik wisata: dan seksi rekreasi dan hiburan umumjasa, obyek dan daya tarik wisata. seksi jasa wisata mempunyai tugas membantu kepala bidang jasa, obyek dan daya tarik wisata dalam melaksanakan pengelolaan jasa wisata. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi jasa wisata mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan jasa wisata: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan jasa wisata: pembinaan pengembangan usaha jasa wisata: pembinaan, pengembangan mutu pelayanan, dan profesionalisme dibidang usaha jasa wisata: pelayanan dan pengendalian administrasi usaha pariwisata: pembinaan analisis produk paket wisata: dan pembinaan pelayanan usaha jasa wisata. . seksi obyek dan daya tarik wisata membantu kepala bidang jasa, obyek, dan daya tarik wisata dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi obyek dan daya tarik wisata mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata: penyusunan petunjuk teknis pengelolaan obyek dan daya tarik wisata: pembinaan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata: pembinaan inventarisasi dan identifikasi obyek dan daya tarik wisata: dan pelayanan usaha obyek dan daya tarik wisata. seksi rekreasi dan hiburan umum membantu kepala bidang jasa, obyek dan daya tarik wisata dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan rekreasi dan hiburan umum. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi rekreasi dan hiburan umum mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, serta analisis data rekreasi dan hiburan umum: penyusunan . penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha rekreasi dan hiburan umum: dan pelayanan usaha rekreasi dan hiburan umum. bidang sarana wisata mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan sarana wisata. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang sarana wisata mempunyai fungsi: pengelolaan akomodasi pariwisata: pengelolaan pembinaan restoran dan rumah makan: dan pengelolaan aneka sarana wisata. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang sarana wisata dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh seksi akomodasi: seksi restoran dan rumah makan: dan seksi aneka sarana wisatwisata. .
peraturan daerah kabupaten sukamara nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja kelurahlurahorganisasi kelurah kabupaten sukamara peraturan daerah adalah peraturan daerah kabupaten sukamara. peraturan kepala daerah adalah peraturan: @d., tugas, dan fungsi bagian kesatu kedudukanbagian kedua tugasbagian ketiga fungsidan pelayanan umum, dan, pembinaan lembaga kemasyarakatan. bab organisasi dan tata kerja bagian kesatugian kedua bagan susunan organisasi bagan susunan organisasi kelurahan sebagaimana tercantumdalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah inpegawaian lurah eselon iv.a, sekretaris lurah dan kepala eselon iv.b, kelompok jabatan fungsional lingkungan kelurah:, pembinaan kepegawaian dilingkungan kelurahan dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah sesuai peraturan perundang undangan bab ketentuan peralihan pelaksanaan penataan organisasi kelurahlurahan umum pengaturan kembali tentang organisasi dan tata kerja kelurahan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kelurahan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman organisasi kelurahan. pengaturan wilayah kelurahan yang ada dan telah diberlakukan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini masih tetap dinyatakan sebagai wilayah kelurahan yang dibentuk berdasarkan peraturan daerahorganisasi dan tata kerja kelurahan lurah kelompok pelan sekretaris lurah fungsional ordo seksi pemerintahan seksi ketentraman seksi pembangunan dan ketertiban dan kesejahteraan seksi umum rakyat lingkungan bupati sukamara ttd ahmad firman
peraturan bupati sampang nomor:m2?bagai berikut bangunan gedung negara bangunan gedung dan rumah dinas) gedung tidak klas klas tidak klas klas tidak pedoman harga satuan per tertinggi bangunan pagar gedung negara bangunan gedung dan rumah dinas) dalam rupiah pagar per m' klas klas tidak depan stupa 4e7t10o\| tattoo\| #a91000\| #assoc\| 43s5000\| uraian rinciamuju, kepala badan adalah kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten mamuju, sekretaris badan adalah sekretaris badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten mamuju, kepala bidang adalah kepala bidang badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten mamuju, kepala sub bagian adalah kepala sub bagian badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten mamuju, kepala sub bidang adalah kepala sub bidang badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten mamuju, tenaga fungsional adalah tenaga fungsional badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten mamuju. bab kedudukan, tugas, fungsi,keuangandibidang keuangan, badan pengelola keuangan dan aset daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: pengumpulan bahan serta data untuk penyusunan, perubahan, dan perhitungan apbd, pengumpulan bahan serta data untuk penyusunan, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara apbd dan perubahan apbd, cc.n aset daerah, pelaksanaan administrasi dan teknologi informasi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan sosialisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, ketatausahaan dan akuntansi pelaporan apbd pencatatan dan penginventarisasian serta pelaksanaan evaluasi terhadap pembelanjaan, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung serta aset daerah, pengumpulan bahan dari setiap unit kerja untuk kepentingan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dibidang keuangan daerah:manfaatan teknologi informasi bidang anggaran, terdiri dari: sub bidang perencanaan anggaran, sub bidang pelaksana pengelolaan anggaran, sub bidang verifikasi dan evaluasi anggaran. bidang akuntansi, terdiri dari: sub bidang pelaporan penerimaan, sub bidang pelaporan belanja, sub bidang penyusunan laporan keuangan. bidang perbendaharaan, terdiri dari: sub bidang belanja langsung, sub bidang belanja tidak langsung, sub bidang pengelola kas daerah. bidang aset, terdiri dari: sub bidang perencanaan dan analisis aset, sub bidang inventarisasi, sub bidang penghapusan.,truktur organisasi badan pengelola keuangan dan aset daerahuangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepala badan menyelenggarakan fungsi pengelolaan anggaran daerah, pengelolaan akuntansi keuangan daerah, cc. penyusunan kebijakan pengelolaan bmd, penetapan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan bmd, pengamanan dan pemeliharaan bmd, penilaian barang milik daerah, perbendahara keuangan dan aset daerahumum dan kepegawaian. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:keuangcc., dan pemanfaatan teknologi informasi sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasiperencanaan, evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi menyelenggarakan fungsi: perencanaan program kerja sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi, penyelenggaraan pelayanan administrasi sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi, cc. pengevaluasian tugas administrasi sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi, pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informanggaran. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam bidang anggaran menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis bidang anggaran, penyelenggaraan program dan kegiatan bidang anggaran, cc. pembinaan,nggarnggaran, perumusan perencanaan, evaluasi, dan pengelolaan anggaran daerah, mengkoordinasikan kepada semua skpd tentang prosesanggaran sub bidang perencanaan anggaran mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkrencanaan anggaran. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam sub bidang perencanaan anggaran menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang perencanaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang perencanaananggaran, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidangksana pengelolaan anggaran sub bidang pelaksana pengelolaanlaksana pengelolaan anggaran. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam sub bidang pelaksana pengelolaan anggaran menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang pelaksanaan pengelola anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang pelaksanaan pengelola anggarksanaan pengelola anggaran, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang pelaksanaan pengelolaverifikasi dan evaluasi anggaran sub bidang verifikasi dan evaluasiverifikasi dan evaluasi anggaran. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam sub bidang verifikasi dan evaluasi anggaran menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang verifikasi dan evaluasi anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang verifikasi dan evaluasiverifikasi dan evaluasi anggaran, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang verifikasi dan evaluasikuntansi bidang akuntansikuntansiakuntansi, penyelenggaraan program dan kegiatan bidang akuntansikuntansikuntansipenerimaan sub bidang pelaporan penerimapenerimaan. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam sub bidang pelaporan penerimaan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang pelaporan penerimaan, pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang pelaporan penerimpenerimaan, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang pelaporan penerimaanbelanja sub bidang pelaporan belanjabelanja. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam sub bidang pelaporan belanja menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang pelaporan belanja, pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang pelaporan belanjabelanja, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang pelaporan belanjyusunan laporan keuangan sub bidang penyusunan laporan keuangyusunan laporan keuangan. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam sub bidang penyusunan laporan keuangan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang pelaporan penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang penyusunan laporan keuyusunan laporan keuangan, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang penyusunan laporperbendaharaanperbendaharaan, penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perbendaharaanperbendaharaperbendaharaanlangsung sub bidang belanjalangsung. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam sub bidang belanja langsung menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang belanja langsung, pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang belanjalangsung, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang belanjatidak langsung sub bidang belanja tidaktidak langsung. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam sub bidang belanja tidak langsung menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang belanja tidak langsung, pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang belanja tidaktidak langsung, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang belanja tidakelola kas daerah sub bidang pengelola kas daerahelola kas daerah. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam sub bidang pengelola kas daerah menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang pengelola kas daerah, pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang pengelola kas daerahelola kas daerah, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang pengelola kasset. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam bidang aset menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis bidang aset, penyelenggaraan program dan kegiatan bidang asetsetset, mengkoordinasikan kepada semua skpd tentang ketatausahaan barang milikdan analisis aset sub bidang perencanaan dan analisis asetrencanaan dan analisis aset. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam sub bidang perencanaan dan analisis aset menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang perencanaan dan analisis aset, pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang perencanaan dan analisis asedan analisis aset: pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang perencanaan dan analisis asetinventarisasi sub bidang inventarisasiinventarisasi. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam sub bidang inventarisasi menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang inventarisasi, pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang inventarisainventarisasi, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang inventarishapusan sub bidang penghapushapusan. untuk melaksanakan tugas tersebut dalam sub bidang penghapusan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang penghapusan, pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang penghapushapusan, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang penghapusbadan pengelola keuangan dan asetbadan pengelolagelola keuangan dan aset daerah kabupaten mamuju kepala badan sekretariat jabatan fungsional sub bagian \|sub bagian sub bagian tania umum dan keuangan perencanaan, tete elegan teknologi bidang bidang bidang bidang anggaran akuntansi perbendaharaan aset sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang perencanaan pelaporan belanja perencanaan anggaran penerimaan langsung dan analisis aset sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pelaksana pelaporan belanja tidak inventarisasi pengelolaan belanja langsung anggaran sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang verifikasi dan penyusunan pengelola kas penghapusan evaluasi laporan daerah anggaran keuanganperlu dibentuk unit pelaksana teknis peralatan dan perbekalan padalam teknisterdiri dari: utd akal sadu berkedudukan sungai lokan dengan wilayah kerja kecamatan sadu dan kecamatan berhak, utd akal rantau rasa berkedudukan rantau rasa dengan wilayah kerja meliputi kecamatan rantau rasa dan kecamatan nipah panjang, dan utd akal sebagai berkedudukan sebagai see wilayah kerja meliputi kecamatan sebagai, kecaman bendahara dan kecamatan bendahara ulubagian yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawa kepada kepala utd. bagan susunan organisasi utd akal tercantum dal: lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan:pt tugasnya, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidanpengenmengelompokkannya diatur lebih lanjut dengan keputusan kepalyerap prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalesemek kopi tanjung jabung timur, saga haryanto mask diundangkan muara sabak ada tanggal peserta2016 sea telah diteliti besarannya gebueraris daerah b8ag kawan asisten paten png abung timur, (pl tan pai momo: kana sammmmaaat donna semena berita daerah kabupaten tanjung jabung timur tahun nomor . noref peraturan bupati tanjung jabung timur, provinsi jambi elah diteliti kebenarannya kabar hukum: #x: u an afrizal, s1. pembina 1d) nep, lookstruktur organisasipt sub bagian tata usaha telah diteliti kebenarannya ton jabatan fungsional aiiitii lah diteliti were.sahnya kabar diukur: u an pagi tanjung jabung timur, tampil ata s5. bel pembagian dah) mai ii ver i9o01119 t9y602 teainaas o jzguko bumi haryantouru selatan; kepala badan adalah kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiaadalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di,; sekretariat membawahi: sub bagian perencanaan dan keuangan; dan sub bagian kepegawaian status dan kedudukan hukum. bidang pengembangan dan sumber daya manusia membawahi: sub bidang diklat struktural; sub bidang fungsional dan teknis; dan sub bidang kopi dan kesejahteraan; bidang mutasi dan informasi kepegawaian) terdiri dari sub bidang mutasi dan pensiun; sub bidang formasi dan pengangkatan; dan sub bidang data dan informasi; unit pelaksana teknidalam melakukan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuandalam kepala; pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; pelaksanaan administrasi dinas bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. bagian kedua sekretariat sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan penyusunan rencana kegi badrumusan kebijakan umum badan; melaksanakan monitoring dan tugas masing masing bidang; penyiapan bahan dan ketatausahaan bidang pengelolaan keuangnyusunan rencana strategis badan; penyusunan rencana kerja dan kinerja tahunan badan; penyusunan rencana kegiatan dan anggaran badan; penyusunan penetapan kinerja badan; penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan; penyusunan rencana kerja sambadan; penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariatpelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan; melaksanakan manajemen layanan urusan perencanaan dan keuangan menyusun rencana kerja dan anggaran badan; menyusun laporan berkala, tahunan dengan cara menghimpun data, mempelajariyusunan laki;, status dan kedudukan hukum sub bagian kepegawaian, status dan kedudukan hukum huruf angka mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, status dan kedudukan hukum. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bagian kepegawaian, status dan kedudukan hukum menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana kegiatan sub bagian kepegawaian, status dan kedudukan hukumnyediakan sarana dan bahan rekomendasi penyelesaian dan kedudukan hukum fasilitasi masalah peningkatan disiplin pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; menghimpun dan mengumpulkan bahan bahan terkait peningkatan disiplin pegawai; melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait dalam rangka kasus kasus aparatur sipil negara; penyiapan bahan dan pengelolaan data penjatuhan hukuman disiplin pegawai; menyelesaikan administrasi penanganan masalah pelanggaran disiplin aparatur sipil negarangelola perjalanan badan; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian kepegawaian status dan kedudukan hukum. jabatan administrator bidang pengembangan dan sumber daya manusia). bagian ketiga bidang pengembangan dan sumber daya manusia bidang pengembangan dan sumber daya manusiaengembangan dan sumber daya manusia. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan dan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana kegiatan bidang pengembangan dan sumber daya manusia; penyusunan bahan kebijakan bidang pengembangan dan sumber daya manusia; menyusun data potensi pengembangan dan sumber daya manusia; menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan dan sumber daya manusia; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan dan sumber daya manusia; memantau pelaksanaan tugas kepegawaian masing masing sub bidang; membina kepala sub bidang dan staf dengan melakukan penertiban dan pembinaan pegawai; mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengembangan dan sumber daya manusiapengembangan dan sumber daya manusiastruktural sub bidan diklat strukturalstruktural. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidan diklat strukturalpendidikan dan latihan struktural menyusun rencana operasional program pembinaan sub bidang pendidikan dan latihan strukturalstrukturalstruktural sesuai ketentuan yang berlaku; mengatur dan mengolah penyediaan informasi dan dokumentasi terkait pendidikan dan latihan struktural; menghimpun dan mengumpulkan bahan bahan terkait pendidikan dan latihan struktural; mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang diklat fungsional dan teknisfungsional dan teknisfungsional dan teknis sub bidang diklat fungsional dan teknisfungsional teknis. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang diklat fungsional dan teknis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut penelaahan data sebagai bahan penyusun rencana kegiatan dan program kerja sub bidang pendidikan dan latihan fungsional dan teknis; penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; pelaksanaan inventarisasi jenis kebutuhan diklat teknis dan fungsional menyelenggarakan pengiriman pns mengikuti diklat fungsional dan teknis; pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat; menyusun rencana operasional program pembinaan sub bidang pendidikan dan latihan fungsional dan teknisfungsional dan teknisfungsional dan teknis; mengatur dan mengolah penyediaan informasi dan dokumentasi terkait pendidikan dan latihan fungsional dan teknis; menghimpun dan mengumpulkan bahan bahan terkait pendidikan dan latihan fungsional dan teknis; mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang diklat strukturalstrukturalkopi dan kesejahteraan sub bidang kopi dan kesejahteraanmelaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan urusan sub bidang kopi dan kesejahteraan aparatur sipil negara. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub bidang kopi dan kesejahterakopi dan kesejahteraan pegawai; menyusun rencana operasional program pembinaan sub bidang kopi dan kesejahteraan pegawai; mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja sub bidang kopi dan kesejahteraan pegawai; mengusulkan program kegiatan sub bidang kopi dan kesejahteraan dewan pengurus kopi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dprd;sub bidang kopi dan kesejahteraan; mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas instansi terkait dalam bidang sub bidang kopi dan kesejahteraan; mempelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan sub bidang kopi dan kesejahteraan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas instansi terkait dalam sub bidang kopi dan kesejahteraan menyediakan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah kopi dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; mengatur dan mengolah penyediaan informasi dan dokumentasi terkait dengan kopi dan kesejahteraan pegawai; menghimpun dan mengumpulkan bahan bahan terkait kopi dan kesejahteraan pegawai; mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang kopi dan kesejahterakopi dan kesejahteragian keempat bidang mutasi dan informasi kepegawaian bidang mutasi dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan pengangkatan, pengusulan kepangkatan, dan pemberhentian pegawai, serta pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan. bidang mutasi dan informasinyelenggarakan fungsi sebagai berikut penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang mutasi dan informasi kepegawaian; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang mutasi dan informasi kepegawaian; penyiapan bahan pertimbangan pengangkatan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah; penyiapan bahan pertimbangan pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil daerah bidang mutasi dan informasi kepegawaian; pelaksanaan pelayanan administrasi kepangkatan, penggajian dan pemberhentian pegawai bidang mutasi dan informasi kepegawaian; penyiapan bahan pertimbangan pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan; mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang mutasi dan informasi kepegawaimutasi dan informasi kepegawai; paragraf sub bidang mutasi dan pensiun sub bidang mutasi dan pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas, pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian pegawai. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang mutasi dan pensiun penyelenggaran fungsi sebagai berikut penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; penelaahan data sebagai bahan perumusan teknis operasional pemindahan pegawai serta pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian pegawai; penyiapan data sebagai bahan penataan jabatan dan data pensiun pegawai; penyiapan data sebagai bahan pertimbangan mutasi pegawai pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku; melakukan pengolahan data terkait pengangkatan pengangkatan kembali dalam jabatan karena sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku; penyiapan data sebagai bahan pertimbangan pemberhentian dari jabatan karena tugas belajar pemberhentian sementara, penyiapan data sebagai bahan pertimbangan penempatan kembali pegawai yang telah selesai menjadi tugas belajar dan cucu diluar tanggungan negara; penyiapan data sebagai bahan pertimbangan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku; pelaksanaan pelayanan administrasi pemindahan, pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian pegawai, serta penyelesaian administrasi hak hak pegawai atas pemberhentian pensiun pegawai dan pemberhentian pegawai mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang mutasi dan pensiun pegawai negeri sipilmutasi dan pensiuformasi dan pengangkatan sub bidang formasi dan pengangkatan formasi dan pengangkatan aparatur sipil negara. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang formasi dan pengangkatformasi dan pengangkatan aparatur sipil negara; menyiapkan perencanaan formasi pengadaan dan seleksi aparatur negeri sipil sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mempersiapkan perencanaan formasi bidang kepegawaian; menyusun rencana kebutuhan pegawai yang meliputi fungsi jabatan struktural fungsional dan formasi jabatan fungsional aparatur sipil negara; menyiapkan bahan petunjuk teknis sub bidang formasi dan pengangkatan aparatur sipil negara; menyusun rencana operasional program pembinaan sub bidang formasi dan pengangkatan aparatur sipil negara; mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja sub bidang formasi dan pengangkatan aparatur sipil negara; menyediakan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah formasi dan pengangkatan aparatur sipil negara sesuai ketentuan yang berlaku; mengatur dan mengolah penyediaan informasi dan dokumentasi serta formasi dan pengangkatan, aparatur sipil negara; mencari, mengumpulkan, menghimpun formasi dan pengangkatan aparatur sipil negara menghimpun dan mengumpulkan bahan bahan terkait formasi dan pengangkatan pegawai dan aparatur sipil negara; mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang formasi dan pengangkatformasi dan pengangkatdata dan informasi; menyusun rencana operasional program pembinaan sub bidang data dan informasi; mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja sub bidang data dan informasi; menyediakan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah data dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku; mengatur dan mengolah data dan pensiun informasi kepegawaian atau system manajemen kepegawaian simpeg) dan melaporkan; melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan meneliti data dan informasi kepegawaian serta menyusun daftar susunan pegawai bezzeting) kepegawaian daerah; membuat daftar urut kepangkatan (duk) perangkat daerah kabupaten buru selatan mengatur dan mengolah penyediaan informasi dan dokumentasi teknis data dan informasi pegawai; menghimpun dan mengumpulkan bahan bahan terkait data dan informasi pegawai; mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang data dan informasiata dan informasib unit pelaksana teknis pembentukan upt badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusin pengembangan sumber daya manusi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan dilaksanakan oleh kepala badanatu kepala bidang sesuai bidang tugas dan kemampuantd kepala badan sekretariat sub bagian kepegawaian, status dan kedudukan hukum sub bagian perencanaan dan keuangan bagan struktur organisasi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiamutasi dan informasi kepegawaian sub bidang mutasi dan pensiun sub bidang formasi dan pengangkatan bidang pengembangan sumber daya manusia sub bidang diklat struktural sub bidang fungsional dan teknis sub bidang kopi dan kesejahteraan sub bidang data dan informasutarutartitik koordinat batas nagari segmen batas nagari gurun panjang utara koto berapa nama titik tempat) nama titik rumah tek bagian jaa perairan sosiolog: pancuran lurah batu kartik bukik rimba panjang segmen batas nagari gurun panjang utara sungai serial limpo nama titik tempat) nama titik batu banyak bukik sibuk batang limpo segmen batas nagari gurun panjang utara bukik kaca limpo nama titik tempat) nama titik batang limpo batas timur parak bachtiar am4 bukik karang segmen batas nagari gurun panjang utara gurun panjang selatan nama titik tempat) nama titik dana dnkannn bagan kan nan dgn beda bukik karang naga pertemuan batang limpo banda lurah magasin segmen batas nagari gurun panjang utara gurun panjang nama titik tempat) nama titik dana dengan dana dan dagangan dang monika masa pertemuan batang limpo banda lurah magasin tk055 batang limpo banda tabel bungo jalan baru kampung tengah abu pintu air tabel bungo abu sawah putik sias) lys segmen batas nagari gurun panjang utara talak nama titik tempat) nama titik sawah putik sias) lys banda panjang kambing tk026 abu kaki bukit bendera abu rumah tek bagian segmen batas nagari gurun panjang utara nama titik tempat) nama titik dang dengan gan tangan dengan eng debian melani abu abu doang pintu air tabel bungo kena abu kaki bukit bendera abu rumah tek bagian roos pancuran lurah batu kartik perairan201rosanieti ass dosen torionsra pomaestoso perang0201000221s oma da7 \|oase ferooaoan ponsrresoo bupati pesisir selatan hendrajonirun panjang utarautarutara kecamatan bayang. bab iii batas nagari gurun panjang utara batas nagari gurun panjang utaraditetapkan dengan koordinat batas nagari sebagai berikut batas dengan nagari koto berapa: dimulai disebelah barat rumah tek baianyang merupakan titik pertemuan tiga nagari yaitu nagari koto berapa, nagari talak, dan nagari gurun panjang utaraditandai dengan dengan koordinat dan selanjutnya menuju kearah timur mengikuti batas parak sampai parak ibu rini, lalu mengikuti batas parak ibu rini dan rumah ibu liar sampai batas parak ibu alinimenuju dengan koordinat dan selanjutnya kearah utara mengikuti irigasi samping bukik bendera sampai pancuran lurah batu kartik ditandai dengan dengan koordinat dan kemudian mengikuti lembaran sampai bukik rimba panjang ditandai dengan dan dengan koordinat dan lalu mengikuti punggungan bukit sampai batu basaokditandai dengan dengan koordinat dan bt. batas dengan nagari sungai serial limpo dimulai dari batu babak yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu nagari sungai serial limpo, nagari koto berapa, dan nagari gurun panjang utaraditandai dengan dengan koordinat dan menyusuri punggungan batu babak sampai punggungan bukik sibuk ditandai dengan dengan koordinat dan lalu turun banda air mati sebelah rumah redorli,menyusuri banda air mati sampai gapura jurai kemudian dari gapura jurai melewati jalan limpo mengikuti banda air mati sampai sungai batang limpo ditandai dengan dengan koordinat dan bt. batas dengan nagari bukik kaca limpo dimulai dari sungai limpo selanjutnya menyusuri sungai batang limpo sampai 139dengan koordinat dan sampai batas timur parak bachtiar ditandai dengan dengan koordinat dan menyusuri pematang sawah pik ijo sampai batu gadang, mengikuti punggungan bukit sampai dan dengan koordinat dan kemudian menyusuri punggungan bukit sampai bukik salak banyak, selanjutnya menyusuri punggungan bukik salak banyak sampai bukik karang ditandai dengan dengan koordinat dan bt. batas dengan nagari gurun panjang selatan mulai dari bukik karang yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu nagari gurun panjang utara, nagari gurun panjang selatan, dan nagari bukik kaca limpo ditandai dengan dengan koordinat dan menyusuri punggungan bukit sampai lurah bukik karang, lalu menyusuri punggung bukit sampai dengan koordinat dan lalu menyusuri punggungan bukit sampai banda lurah magasin, lalu mengikuti banda sampai pertemuan batang limpo dan banda lurah magasin ditandai dengan dengan koordinat dan bt. batas dengan nagari gurun panjang dimulai dari pertemuan batang limpo dan banda lurah magasin yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu nagari gurun panjang, nagari gurun panjang utara, dan nagari gurun panjang selatan ditandai dengan 055dengan koordinat dan kemudian menyusuri batang limpo sampai dengan koordinat dan lalu menuju tugu batas guru panjang gurun panjang utara, lalu menyusuri sebelah utara rumah mardi, lalu menyusuri pematang sawah mardi utah, pematang sawah fikih utah, pematang sawah fikih silek, pematang sawah buyung yusmaniar, pematang sawah win yusmaniar, pematang sawah win time, pematang sawah anas pik roti, pematang sawah sri oktavita pik roti, pematang sawah sirop siren, pematang sawah edison yuni, pematang sawah sana yuni, pematang sawah sana finalis, pematang sawah intl udang finalis, pematang intl udang fetmadarni, pematang sawah intl udang jafri tanjung, pematang sawah intl udang murni, pematang sawah dari murni, pematang sawah dari zaman, lalu menyusuri banda cacing sampai pematang sawah yeni nusrulita, pematang sawah bachtiar nusrulita sampai banda tabel bungo ditandai dengan dengan koordinat dan kemudian menyusuri banda sampai jalan baru kampung tengah ditandai dengan dengan koordinat dan kemudian menyusuri banda tabel bungo kampung simpang sampai pintu air tabel bungo ditandai sebagai abu yang terletak nagari gurun panjang utara, dan abu dengan koordinat dan "bt kemudian menyusuri banda sampai pematang sawah putik sias) ius ditandai dengan dengan koordinat dan bt. batas dengan nagari talak dimulai dari sawah putik sias) ius ditandai dengan dengan koordinat dan100 bt, kemudian mengikuti banda sampai pematang sawah bustami yung kabung, kemudian mengikuti banda sampai banda panjang kambing ditandai dengan dengan koordinat dan kemudian menyusuri pematang sawah sampai ujung batas parak pak anasir syahril, lalu mengikuti batas parak pak jamal, batas parak tini, batas parak eli murni, batas parak anak sana, batas parak animal, batas parak minor, batas parak asli batas parak pak anasir, batas parak jarang, batas parak days sampai kaki bukit bendera ditandai sebagai abu yang terletak nagari gurun panjang utara, dan abu dengan koordinat dan100 "bt menuju batas parak span, batas parak imam muka sampai dengan sebelah timur rumah tek bagian ditandai dengan koordinat dan bt. peta batas nagari gurun panjantr pei bus peta batas nagari sii kecamatan bayang aam lembar aam nagari gurun panjang dari korootmapak wu! "al parte uta skala sada petunjuk letak peta diagram lokasi ben :. . des tamu pajang kane sampel, akar, ea. proyeksi tramavarsa marcador patas esai pentana mean iravuvarse mertstor "an dibuat dan dicetak oleh: vaksin i. provinsi sumatera barat" bini nge kabupaten pesisir selatan keterangan women doa: kami bae kecamatan bayang betina utan tan munsamamenma asia morrimppkpmuljnya talk umma mas pama sasa masa ear naa te san maa agro panas der tan! maa nae naa kom pee inna anna . ann kp. mena poni sita elswaaasa rama tra rip sea tni datar tok katomotik batas naga kara della sea yeah all juswarssmsrsasanan son bom was (enam lan sen tea siiberbil ten pesat peta peta abi skala big, tahun ngga tu pembaruan jangan lan dan surya hasi ita partai cia sele tegak pede tan enam bagan mag resolusi tinggi dekade). tahan kantor done p0na pan amma ear aan aa, pembaruan penutupan akan hasil interpretasi citra satelit tegak resolusi aka renda team tinggi pleiades). tahun akuisisi maa sak fee ttg mana enda pen erg gambaran eme em! maa neon tahun ta. ditetapkan oleh surat setan
tang nak bupati sampang provinsi jawa timusampang, menimbangmbangunan menuju wbk bbm tingkat kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya perangkat daerah berpredikat menuju wbk bbm. inspektur daerah kabupaten melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan dan kinerja menuju wbk bbm yang telah ditetapkan. inspektur kabupaten melaporkan pelaksanaan pencanangan pembangunan menuju terwujudnya menujuur adalah adalah inspektur daerah kabupaten sampang, perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sampangc,ilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, wajar tanpa pengecualian yang selanjutnya dising, komponen pengungkit adalahmenuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, komponen hasil adalah penentu pencapaian program reformasi birokrasi dan penyelenggaraan good governance. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: tahapan pembangunan zi, syarat dan mekanisme penetapan perangkat daerah berpredikat menuju wbk bbm,bersedia membangun zi. pencanangan pembangunan dilakukan oleh perangkat daerah yang pimpinan dan seluruh pegawai asnasn, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.menujumenujumenujuhuru menuju wbk bbm tingkat kabupaten. timmproses pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju wbk. pengajuan perangkat daerahperangkat daerah yang diajukan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut,pembentukan tpiyangilayah bebas dari korupsi wilayah birokrasi bersih dan melayaniew menuju wbk atau evaluasi wilayah menujuew wilayah bebas dari korupsi atau evaluasi wilayah birokrasi bersih dan melayani dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, selanjutnya menetapkan predikat menuju wbk bbm dan atau melakukan pembinaan kembali. bupati dapat mencabut penetapan menuju wbk bbm apabila ternyata setelah penetapan terdapat kejadian peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya indikator yang mendukung. tim penilai nasional melakukan evaluasi penetapan menuju wbk bbm secara berkala. bab pembinaan dan pengawasan
mug ilyas bupati wakatobi provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati wakatobiwakatobi, menimbang: bahwa kejadian stunting pada balita masih terjadi kabupaten wakatobi, sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, bahwa pencegahan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui konvergensi stunting, termasuk mendorong pem hkmsetdawktb memberikan imunisasi dasar lengkap, melakukan pencegahan dan pengobatan diare, j . pemantauan pertumbuhan setiap bulan posyandu, dan kmeliputi: memberikan suplementasi vitamin pemantauan pertumbuhan setiap bulan posyandu, dan remaja putri dan wus sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemberian tablet tambah darah, penyuluhan kesehatan dan reproduksi, dan cc. posyandu remaja. kegiatan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam meliputpraktek pengasuhan dan gizi ibu dan anak, dan peningkatan akses pangan dan gizi. kegiatan intervensi gizi sensitif berupakegiatan intervensi gizi sensitif berupakegiatan intervensi gizi sensitif berupahkmsetdawktb penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, cc. penyediaan konseling pengasuhan interaksi orang tua dan anak (kelas parenting): penyediaan akses paud, posyandu dan bkb terintegrasi, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak terintegrasi:(s5) kegiatan intervensi gizi sensitif berupakegiatan krl. bab tanggung jawab pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurundan penurunan stunting tingkat desa.dan penurunan stunting, b.: pemberian hadiah atau insentif bagi kpm: penyediaan operasional, pelatihan dan penguatan kapasitas bagi kpm, dan berbagai bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kpmdan penurunan stunting dikelompokkan dalam (lima) paket layanan intervensi, terdiri atas: hkmsetdawktbform pemantauan hpk, edw dan score card formulir penilaian konvergensi desa. s5)dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua peran pemerintah kecamatanreview atas usulan apb desa (anggaran untuk stunting) dan operasional kader, advokasi atas rancangan peraturan desa,dan penurundan penurunan stunting: dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting. hkmsetdawktb bagian ketiga lembaga memasyarakat desa lembaga kemasyarakatan desadan penurun. penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada meliputi posyandu, paud, dan bkb.d. posyandu setiap bulan, membantu tenaga kesehatan dalam mendampingi ibu hamil dan penanganan balita gizi kurang, h.ikut mempromosikan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat lingkungannya, dan memfasilitasi kegiatan paud, bkb dan posyandu. bab koordinasi, sosialisasi dan pengorganisasian bagian kesatu koordinasi perangkat daerah teknis merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. dalam proses mengoordinasikan sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah teknis berkoordinasi dengan badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten wakatobi. hkmsetdawktb perangkat daerah. koordinasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada bertuju. perangkat daerah teknis wajib melakukan pembinaan kepada kader pembangunan manusia kpm), kader posyandu, kader bkb, yang ada desa. pembinaan kader sebagaimana dimaksud pada dapat berupa, pemberian hadiah atau insentif: pelatihan dan penguatan kapasitas kader: dan berbagai bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kader. dalam rangka perencanaan pencegahan dan penurunesa juga wajib saling berkoordinasi dengan pendamping desa fasilitator yang ada desa sehingga terjadi sinergitas untuk pencegahan stunting.:pk dan kondisi pelayanan sosial dasar desa. hkmsetdawktburunan stunting dan kesehatansesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganb.hkmsetdawktb ewe ,. .:,, ,.,.,.esasaran intervensi sebagaimana dimaksud dalamsosialisasi konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam difasilitasi oleh pendamping desa atau pendamping lokal desa bersama pemerintah desa dibantu oleh kpm. hkmsetdawktb mae ama dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada pendamping desa berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang undangan: dan cc.berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang undangandilakukan dengan cara sebagai berikut: hkmsetdawktb penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga (seribu) hpk, b.pk:d.. babhkmsetdawktb:hkmsetdawktbkmsetdawktbh laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada dapat dijadikan sebagai: a.:viii. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada berupa: menjaga pola hidup sehat, hkmsetdawktb. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. mgtddina ditetapkan wangi wangi ng! satuan kerja pasar pada tanggal selorekoaris nam bupati wakatobi, as5. pemerintahan kesra kadis kesehatan makmnkabupaten wakatobi tahun nomor hkmsetdawktbpendek atau sangat pendek untuk usianya tinggi badan yang berada bawah minus dua standar deviasi ( sd) dari tabel status who child growth standard (who,. air susu ibu, yang selanjutnya disingkat asi adalah cairanonvergensikawasan rumah pangan lestari,. hkmsetdawktb pendidikan anak usia dini, yangdan penurunan stunting desa. aplikasi elektronik human development worker, yang selanjutnya disebut hdw adalah aplikasi yang dikembangkan oleh kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk memperoleh data real time, cepat dan tepat terkait konvergensi penanganan stunting desa. elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, yang selanjutnya disingkat ppm merupakan bagian dari gizi terpadu yang dapat digunakan untuk mencatat data sasaran individu dan penimbangan atau pengukuran yang dapat memberikan feedback secara langsung status gizi sasaran. sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat, yang selanjutnya disingka, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun dalam laporannya. aplikasi sistem keuangan desa, yang selanjutnya disebut siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. terintegrasi adalah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman: pemerintah desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa) untuk pencegahan dan penurunan stunting, pemerintah desa dalam melaksanakan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting, dan pemerintah desa dalam membina dan memfasilitasi masyarakat dalam pencegahan dan penurunan stunting. hkmsetdawktb tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: a., b.untuk mewujudkan konvergensi tingkat desa dalam pencegahan dan penurunan stunting, dan untuk mewujudkan generasi muda desabab iii kewenangan desa dalam intervensi pencegahan dan penurunmelalui pencegahan dan penurunan stunting tingkat desa. kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan serta penurunan stunting sebagaimana dimaksud padaosyandu dan kader pembangunan manusia kpm)elatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi asi, pemberian makanan bayi dan anak (mba), stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk hari pertama kehidupan, praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (mba), stimulasi tumbuh kembang, dan perilaku hidup bersih dan sehat pubs) layanan kesehatan dan sosial dasar desa posyandu, bina keluarga balita bkb), dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk): pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan, hkmsetdawktbn keluarga dalam pengasuhan, oo. sosialisasi dan kampanye imunisasi, kampanye dan promosi pubs, gangguan jiwa dan covid sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi tingkat des dan rembuk stunting desa. dalam menyusun perencanaan pencegahan dan penurunan stunting diperlukan keterpaduan data konvergensi meliputi: data primer, data sekunder, data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting desa, dan data terintegrasi. hkmsetdawktb data primer: dan data prioritas masalah. data primer sebagaimana dimaksud pada menggunakan sumber data form pemantauan hpk, elektronik human development worker hdw) dan atau elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e ppm): b.sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat snpbm): dan siskeudes. data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan dan penurunemangku kepentingan dalam konvergensi pencegahan dan penurundan penurunan stunting.dan penurunan stunting tingkat daerah. kpm sebagaimana dimaksud dalam hurufaud atau kader kesehatan lainnya, dan berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau memiliki latar belakang pendidikan kesehatan. kpm sebagaimana dimaksud pada minimal berjumlah satu orang. kpm sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. hkmsetdawktb cwhurufanak bawah (dua) tahun untuk mendeteksi dini stunting dengan alat antropometri dengan menggunakan aplikasi hdw dan atau form pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan melaporkan hasil pemantauan kepada kepala desa setiap bulan. bagian ketiga sasaran intervensi sasaran kegiatan pencegahan dan penurunan stuntingnifas, ibu menyusui dan anak usia bawah bulan, ibu menyusui dan anak usia bulan sampai usia bulan, anak usia bulan, dan remaja putri dan wanita usia subur wus)hkmsetdawktb bagian keempat kegiatan intervensimakanan tambahan pada ibu hamil yang kurang energi kronik, pemberian suplemen tablet tambah darah: memotivasi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan minimal kali selama kehamilan: melindungi ibu hamil resiko tinggi seperti diabetes melitus, hipertensi, hepatitis, post operasi, dan malaria: menanggulangi kecabangan pada ibu hamil: dan mendorong pemberian imunisasi tetanus tiroid tt) pada ibu hamil. kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu nifas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mendorong inisiasi menyusui dini: mendorong untuk mendapatkan pelayanan minimal kali, dan cc. pemberian kapsul vitamin kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia dibawah bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: konseling menyusui: mendorong pemberian asi eksklusif: pemantauan pertumbuhan setiap bulan posyandu, dan ddengan pemberian makanan pendamping asi (mp asi), b.promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak mba), cc. pemberian suplemen kapsul vitamin pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus, menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zink, memberikan perlindungan terhadap malaria, hkmsetdawktb pee www eee3. ." f efisiensi dan efektifitas kelembagaan daerah sebagai syarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance and government) sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, bahwa kelembagaan organisasi pemerintah daerah diarahkan untuk menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai pelayanan masyarakat melalui wadah dan tata kerja bagi pelaksanaan fungsi fungsi kebijakan pemerintah sesuai visi dan misi pemerintah daerah kabupaten torajabupati kabupaten toraja utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasartoraja utara yang selanjutnya disebut setw. bab iii sekretariat daerah kabupaten toraja utara bagian pertamamenyusun kebijakan dansebagaimana dimaksud dalam sekretaris daerah kabupaten mempunyai fungsi:cc. asisten ekonomi pembangunan dan kesra, dan asisten administrasi umum. masing masing susunan organisasi asisten sebagaimana dimaksud pada ini terdiri dari: asisten pemerintahan bagian administrasi pemerintahan umum, membawahi: sub bagian pemerintahan umum: sub bagian otonomi daerah dan kerjasama, sub bagian pertanahan. bagian hubungan masyarakat, membawahi: sub bagian protokol, sub bagian pemberitaan: sub bagian dokumentasi dan pengelolaan data elektronik. bagian administrasi kemasyarakatan, membawahi: sub bagian koordinasi kesatuan bangsa dan politik: sub bagian koordinasi pemuda dan olah raga: sub bagian koordinasi pemberdayaan masyarakat. asisten perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat bagian koordinasi perekonomian, membawahi: sub bagian koordinasi sarana perekonomian: sub bagian pengembangan perekonomian daerah, sub bagian pengembangan sumber daya alam. bagian pembangunan, membawahi: sub bagian administrasi pelaksanaan pembangunan: sub bagian pengendalian pembangunan: sub bagian evaluasi dan pelaporan. bagian kesejahteraan rakyat, membawahi: sub bagian koordinasi sosial budaya: sub bagian fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana, dan sub bagian kesejahteraan sosial. asisten administrasi umum bagian umum, membawahi: sub bagian rumah tangga, sub bagian tata usaha dan sandi telekomunikasi: sub bagian perlengkapan. bagian hukum, membawahi:organisasi, membawahi: sub bagian penatalaksanaan: sub bagian kelembagaan, sub bagian analisa formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur. bagian administrasi keuangan, membawahi: sub bagian administrasi pengendalian keuangan, sub bagian analisa dan pengembangan keuangan daerah, sub bagian keuangan sekretari, fungsi masing masing bagian dan sub bagian diatur dengan peraturan bupati setelah mendapat pertimbangan dari dprd. babi staf ahli bagian pertama staf ahli bidang hukum, pemerintahan dan politik staf ahi bidang hukum, pemerintahanhukum, pemerintahan dan politik. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini staf ahli bidang hukum, pemerintahanhukum pemerintahanhukum, pemerintahan dan politik. bagian kedua,, dan sumber daya manusia., dan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi: penyusunan telaahan kebijakan bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia. penganalisaan dan pengkajian permasalahan kebijakan bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia. cc. identifikasi permasalahan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia.banguntelaahan bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud inidipimpin oleh seorang sekretaris dprd:sekretariat dprd susunan organisasi sekretariat dprd kabupaten terdiri atas: sekretaris dprd: bagian umum, membawahi: sub bagian tata usaha, sub bagian perlengkapan dan rumah tangga: sub bagian humas dan protokol. bagian keuangan, membawahi: sub bagian penyusunan program dan anggaran, sub bagian pembukuan dan verifikasi: dan sub bagian perbendaharaan. bagian persidangan dan risalah, membawahi: sub bagian program dan pelaporan: sub bagian rapat dan risalah: dan sub bagian alat kelengkapan dprd. bagian perundang undangan, membawahi: sub bagian pengolahan data, dokumentasi dan perpustakaan, sub bagian pengkajian dan pengembangan hukum: dan sub bagian produk dprd dan perundang undangan. kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi sekretariat dprd kabupaten toraja utarjabatan sekretariat dprdpengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah kabupaten diangkat dan diberhentikanprd kabupaten diangkat oleh bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat diusulkan oleh sekretaris daerah atas persetujuan dprd. kepala bagian dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah kabupaten atas pelimpahan kewenangan bupati. bab vii tata kerja bagian pertama umum hal hal yang menjadi tugas pokok sekretariat daerah dan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh asisten, bagian dan jabatan fungsional menurut bidang tugas masing masing. pelaksanaan fungsi sekretariat dprd sebagai unsur staf pelayanan dprd kegiatan taktis operasional dan teknis administratif diselenggarakan oleh bagian dan jabatan fungsional menurut bidang tugas masing masing. sekretariat daerahsertan sekretariat dpr dmangkatannya atau sesuai dengan pemandangan tugasnya. bab viii kepegawaian pejabat struktural eselon perangkat daerah kabupaten toraja utara diangkat dan diberhentikan oleh bupati. pejabat struktural eselon dan perangkat daerah kabupaten toraja utarungai penuh, menimbang bahwamineral bukan logam dan batumineral bukan logam batubatbatubatuajak mineral bukan logam batpajak mineral bukan logam batuspar garam batu grafit granit andesit gips klasik oo. kaolin leuit ag. magnetit mika marmer nitrat obsidian oker pasir dan kerikil pasir kuarsa permit prostat aa. talk bb. tanah serap pajak mineral bukan logam batuan tanah diatom dd. tanah liat ee. tawas ff. tras gg. korosif hh. zeolit ii. gasal ji. transit kk. mineral bukan logam dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kecuali dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam dbatuan bab iii dasar pengenaan tarihttpspajak mineral bukan logam batuanpajak mineral bukan logam batupajak mineral bukan logam batuanbatumineral bukan logam batuanmineral bukan logam batuan bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajakjak mineral bukan logam batuanmineral bukan logam batujak mineral bukan logam batujak mineral bukan logam batuanajak mineral bukan logam batuajak mineral bukan logam batuajak mineral bukan logam batajak mineral bukan logam batumineral bukan logam batusalam lembaran daerah kota sungai penuh tahun nomor pajak mineral bukan logam batuan pajak mineral bukan logam batuan
tan peraturan daerah kabupaten serang nomor tahun tentang pengelolaan pertambangan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati serang menimbang bahwa pertambangan merupakan salah satu sumber yang dapat memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerahbahwa sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan amanat huruferang nomor tahun tentang ijin penguasaan pertambangan umum dipandang perlu dicabut serta dilakukan penyesuaian dpertambangan kabupaten seranggelolaan pertambangerahebut adalah wilayah yang memiliki potensi mineral tidak terikatjupasas dan tujuan asas pengelolaan pertambangan mineral: dan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. tujuan pengelolaan pertambangan mineral adalah menjamin bab iii izin usaha pertambangan bagian kesatu umum jl) kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan tiup atau wir setelah mempunyai ttup diberikan melalui tahapan pemberian tiup dan pemberian iup, jaminan : : uu.xx. pengelolaan data mineral, penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi dan memperoleh pengesahantup tidak dapat digunakan untuk kegiatyang menjadi kewenangan daerah,(,dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun. jl) pemegang iup eksplorasi mineral logam diberi tiup dengan luas paling sedikit (lima ratus hektar) dan paling banyak (sepuluh paling sedikit (lima ratus hektar) dan paling banyak (epuluh hektar) dan paling banyak (lima ribu hektar)jl) pemegang iup operasi produksi mineral logam diberi tiup dengan luas paling banyak (dua ratus hektar). pemegang iup operasi produksi mineral bukan logam diberi tiup dengan luas paling banyak (seratus hektar). pemegang iup operasi produksi batuan diberi tiup dengan luas paling banyak (seratus hektar) sedangkan untuk iup operasi produksi pasir laut diberi tiup dengan luas paling banyak (seribu hektar) (l)yang beradadan tanah. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dan harus mendapatkan rekomendasi bupati. bagian kelima larangan, hak dan kewajiban pemegang izin paragraf larangan (l) pemegang iup tidak boleh memindahkan iup nya kepada pihak lain. untuk daerah yang diatur dengan peraturan daerah tersendiridan dilaporkan kepada dinas. (l)ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. (l) untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalamproduksil) diberikan (satu) kali penjualan. badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral termasuk menyimpan batubara wajib terlebih dahulu memiliki iup operasi produksi untuk penjualan. badan usaha sebagaimana dimaksud pada dan wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineralsekitar tiupiv. bab izin pertambangan rakyat bagian kesatu umum wpr ditetapkan berdasarkan meter) hektar)bupati melalui dinasjl) bupati menetapkan wpr setelah berkoordinasi dengan gubernur terkait dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi, dansudah mendapat kajian teknisdan pertambangan batuan. jl)dan tempat wilayah usaha pertambangan mineral. dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan rakyat, meter): dapat (l). (dl) ipr diberikan untuk (satu) jenis mineralbayar pajak daerah yang diatur dengan peraturan daerah tersendirengan peraturan bupati. (l)penyelidikan dan penelitian bagian kesatu penyelidikan bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan (l), paling sedikit meliputi peta geologi yang antara lain memuat formasi batuan pembawa mineralisasi logam, evaluasi.: dan interpretasi penginderaan jauh,iatur dengan peraturan bupati. bab pengembangan dan pemberdayaan masyarakat j, diatur dengan peraturan bupati. bab vil. bab vii reklamasi dan pascaterbang bagian kesatu umum jketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan reklamasi dan pascaterbang sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab viii penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan (l) penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang tiziiziizi. apabila penghentian sementara kegiatan iziiziatau ipr berakhir karena: dikembalikan: dicabut, atau habis masa berlakunya. jmbinaan olahan data mineral, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat csr)dinas melalui dinasmelalui dinas, inspektur tambang diangkat berdasarkan persyaratan jabatanjl) pemegang iup yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (l)bab xiv ketentuan penutup jbupati sebagaimana dimaksud padaijin pengusahperaturan daerah kabupaten serang nomor tahun tentang pengelolaan pertambangselain dari pada itu. kabupaten serang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar, oleh karenanya perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan daeraholeh karena itupengaturan pengelolaan pertambangan kabupaten serang sebelumnya telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten serang nomor tahun tentang ijin penguasaan pertambangan umum, namun perlu diatur kembali dengan peraturan daerah yang barusebsungai penuh peraturan daerah kota sungai penuh nomor tahun tentang izin gangguan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota sungai penuh, menimbang .a.pengaruhi dampak lingkungan perlu diberikan izin gangguan,izin ganggdalam propinsi jambdoman pemberian izin ganggurupa. retribusi izin gangguan ho) yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian atau penerbitan izisurat pendaftar,ab ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini mencakup: kriteria gangguan, persyaratan izin: kewenangan pemberian izin: penyelenggaraan perizinan: retribusi izin: peran masyarakat: 9g.syaratan izin gangguan meliputi: mengisi formulir permohonan izin:,retribusi, indeks gangguan dan index lokasgangguan sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan jenis klasifikasi usaha sebagai berikut: klasifikasi pertama industri kerajinan rumah tangga usaha jamu sanggar senam dan olahraga penjahit pakaian toko elektronik play station dan sejenisnya servis alat alat elektronik percetakan photo copy jasa komputer klasifikasi kedua toko kaset vcd toko emas permata toko bahan bangunan service dinamo dan kabel pergudangan usaha kopi bubuk kafe rumah makan salon kecantikan kerajinan batik milyar usaha penggilingan terigu usaha pengolahan gula merah usaha makanan toko suku cadang motor klasifikasi ketiga usaha cucian mobil motor toko prodi pertanian dan perternakan perdagangan barang bekas kios gas elpiji pangkalan minyak tanah gudang kayu kiosk pupuk bengkel kendaraan bermotor bengkel las dan bubut usaha penggilingan batu usaha pembuatan bata merah penggilingan padi rice miring) usaha pembuatan tahu peternakan pembibitan ayam unggas ekor peternakan ternak besar ekor usaha perabot membelai depot air minum dealer kendaraan bermotor berdasarkan klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ditetapkan indeks gangguan sebagai berikut: klasifikasi pertama indeks. klasifikasi kedua indeks. klasifikasi ketiga indeks. indeks lokasi usaha ditetapkan sesuai klasifikasi jalan sebagai berikut: jalan setapak indeks. jalan lingkungan indeks. jalan kolektor indeks. jalan arteri indeks. jalan utama indeks d. luas s d. , luas s d. , luas lebih dari bagian keenam penetapan retribusi retribusi terutang dihitung dengan mengalikan tarif retribusi sesuai luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada dengan indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam dan indeks lokasiselama (satu) tahun. bagian kedelapangian kesembilan surat pendaftaran retribusi setiap wajib retribusi wajib mengisi surat pendaftaran objek retribusi daerah sportadalah sebagai dasar menetapkan surat ketetapan retribusi daerah skr). bagian kesepulubelasdutigabelas pengurangan, kekeriempatbelasteknitelah dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku daa nsa salam lembaran daerah kota sungai penuh tahun nomor
rayek menurut undang undang nomor pemerintah kabupaten toraja utara tahun tentang pajak daerah peraturan daerah kabupaten toraja utara dan retribusi daerah, merupakan nomor tahun kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mewujudkan tentang kemandirian daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada huruf dengan rahmat tuhan yang maha esa dan perlu menetapkan peraturan daerah tentang retribusi bupati toraja utara, izin trayek. menimbang bahwa dalam rangka mengingat undang undang nomor tahun penyelenggaraan otonomi daerah, tentang hukum acara pidana kebijakan pemungutan retribusi lembaran negara republik daerah sebagai salah satu sumber indonesia tahun nomor pendapatan asli daerah yang tambahan lembaran negara penting guna membiayai republik indonesia nomor penyelenggaraan pemerintahan, undang undang nomor tahun pelaksanaan pembangunan dan tentang penyelenggara negara pembinaan kemasyarakatan serta yang bersih dan bebas dari peningkatan pelayanan kepada korupsi, kolusi dan nepotisme masyarakat, lembaran negara republik bahwa upaya peningkatan indonesia tahun nomor pelayanan kepada masyarakat tambahan lembaran negara dengan cara penyediaan atau republik indonesia nomor perbaikan fasilitas, sarana dan sebagaimana telah diubah dengan prasarana khususnya undang undang nomor tahun penyelenggaraan izin trayek tentang komisi membutuhkan pembiayaan pemberantasan tindak pidana sehingga dapat dipungut retribusikabupaten toraja utara propinsi undang undang nomor tahun sulawesi selatan lembaran negara tentang kepolisian negara republik indonesia tahun republik indonesiaundang undang nomor tahun angkutan jalanrakhir tentang pajak daerah dan dengan undang undang nomor retribusi daerah lembaran negaratahun tentang negarapusat republik indonesia nomor dan pemerintahan daerah peraturan pemerintah nomor lembaran negara republik tahun tentang penyerahan indonesia tahun nomor sebagian urusan pemerintahan tambahan lembaran negara dalam bidang lalu lintas dan republik indonesia nomor angkutan jalan kepada daerah tingkat dan daerah tingkat lembaran negara republik peraturan daerah kabupaten toraja indonesia tahun nomor utara nomor tahun tentang tambahan lembaran negara pembentukan organisasi dan tata republik indonesia nomor kerja dinas daerah kabupaten peraturan pemerintah nomor toraja utara lembaran daerah tahun tentang angkutan kabupaten toraja utara tahun jalan lembaran negara republik nomorperaturan pemerintah nomor dewan perwakilan rakyat daerah tahun tentang pembagian kabupaten toraja utara urusan pemerintahan antara dan pemerintah, pemerintahan daerah bupati toraja utara provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota lembaran negara memutuskan republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran menetapkan peraturan daerah tentang negara republik indonesia nomor retribusi izin trayek peraturan pemerintah nomor babi ketentuan umum tahun tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu dalam peraturan daerah ini yang lintas, dimaksud dengan peraturan pemerintah nomor daerah adalah kabupaten toraja tahun tentang forum lalu utara. lintas dan angkutan jalan, pemerintah daerah adalah peraturan daerah kabupaten toraja bupati beserta perangkat daerah utara nomor tahun tentang otonom sebagai unsur urusan pemerintahan yang menjadi penyelenggara pemerintahan kewenangan pemerintah daerah daerah. kabupaten toraja utara lembaran bupati adalah bupati kabupaten daerah kabupaten toraja utara toraja utara. tahun nomor dewan perwakilan rakyat daerah bermotor yang digunakan untuk yang selanjutnya disebut dprd mengangkat barang tanpa adalah lembaga perwakilan adanya trayek tertentu. rakyat daerah sebagai unsur trayek adalah lintasan penyelenggara pemerintahan kendaraan umum untuk daerah. pelayanan jasa angkutan dengan sekretaris daerah adalah mobil bus, mobil penumpang, sekretaris daerah kabupaten dan angkutan khusus yang toraja utara yang selanjutnya mempunyai asal dan tujuan disebut sekadaukab. perjalanan tetap, lintasan tetap pejabat adalah pegawai yang dan jadwal tetap maupun tidak diberi tugas tertentu dibidang tetap dalam wilayah retribusi daerah sesuai dengan kabupaten kota. peraturan perundang undangan mobil penumpang adalah setiap yang berlaku. kendaraan bermotor yang badan adalah suatu bentuk dilengkapi sebanyak banyaknya badan usaha yang meliputi (delapan) tempat duduk, tidak perseroan terbatas, perseroan termasuk tempat duduk komanditer, perseroan lainnya, pengemudi, baik dengan maupun badan usaha milik negara atau tanpa perlengkapan daerah dengan nama dan dalam pengangkutan bagasi. bentuk apapun, persekutuan, mobil bus adalah setiap perkumpulan, firma, kongsi, kendaraan bermotor yang koperasi, yayasan atau dilengkapi lebih dari (delapan) organisasi yang sejenis, lembaga tempat duduk tidak termasuk dana pensiun, bentuk usaha tempat duduk pengemudi, baik tetap serta bentuk badan usaha dengan maupun tanpa lainnya. perlengkapan bagasi. kendaraan umum adalah angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut oleh umum mengangkut orang biaya. untuk keperluan khusus atau kendaraan angkutan barang untuk mengangkut barang adalah setiap kendaraan khusus. retribusi perizinan tertentu penumpang umum tidak dalam adalah retribusi atas kegiatan trayek yang ditentukan dalam tertentu pemerintah daerah wilayah daerah. dalam rangka pemberian izin angkutan kota adalah angkutan kepada orang pribadi atau badan dari satu tempat tempat yang dimaksudkan untuk tempat lain dalam wilayah kota pemberian, pengaturan, dengan mempergunakan mobil pengendalian dan pengawasan penumpang umum yang terikat atas kegiatan pemanfaatan dalam trayek tetap dan teratur. ruang, penggunaan daya alam, retribusi izin insidentil adalah barang, prasarana, sarana atau pembayaran atas pemberian izin fasilitas tertentu guna melindungi istimewa kepada pengemudi kepentingan umum dan menjaga angkutan umum atau barang kelestarian lingkungan. pada suatu atau beberapa trayek retribusi izin trayek adalah tertentu dalam wilayah daerah. pembayaran atas pemberian izin wajib retribusi adalah orang kepada orang pribadi atau badan pribadi atau badan yang menurut usaha untuk menyediakan peraturan perundang undangan pelayanan angkutan penumpang diwajibkan untuk melaksanakan umum pada suatu trayek pembayaran retribusi. tertentu dalam wilayah masa retribusi adalah suatu kabupaten kota. jangka waktu tertentu yang izin trayek adalah izin yang merupakan batas waktu bagi diberikan kepada orang pribadi wajib retribusi untuk atau badan usaha untuk memanfaatkan izin usaha melakukan usaha angkutan yang angkutan, izin trayek, izin melayani jasa angkutan operasi. penumpang pada trayek yang surat pendaftaran objek ditentukan dalam wilayah retribusi daerah yang kabupaten kota. selanjutnya dapat disingkat izin operasi angkutan barang sport, adalah surat yang adalah izin yang diberikan digunakan oleh wajib retribusi kepada orang pribadi atau badan untuk melaporkan data obyek usaha untuk melayani retribusi daerah dan wajib kebutuhan jasa angkutan retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi daerah berdasarkan retribusi yang terutang menurut peraturan yang berlaku. peraturan yang berlaku. penyidikan tindak pidana surat ketetapan retribusi daerah bidang retribusi daerah adalah yang selanjutnya disebut skr, serangkaian tindakan yang adalah surat keputusan yang dilakukan oleh penyidik pegawai menentukan besarnya jumlah negeri sipil yang selanjutnya retribusi yang terutang. disebut penyidik untuk mencari surat ketetapan retribusi daerah serta mengumpulkan bukti yang lebih bayar yang selanjutnya dengan bukti itu membuat terang dapat disingkat skrdlb adalah tindak pidana bidang retribusi surat keputusan yang daerah yang terjadi serta menentukan jumlah kelebihan menemukan kerangkanya. retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada bab retribusi yang terutang atau tidak nama, objek dan subjek retribusi seharusnya terutang. surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat std dengan nama retribusi izin trayek adalah surat untuk melakukan dipungut retribusi atas pemberian izin tagihan retribusi atau sanksi trayek. administrasi berupa bunga dan atau denda. surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas objek retribusi izin trayek adalah keberatan terhadap skr atau pemberian izin kepada orang pribadi atau dokumen lain yang dipersamakan badan untuk menyediakan pelayanan dan skrdlb yang diajukan oleh angkutan penumpang umum pada suatu wajib retribusi. atau beberapa trayek tertentsubjek retribusi adalah orang pribadi atau dalam rangka pengawasan, badan yang memperoleh izin trayek dari kepatuhan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah. bab iii bab golongan retribusi struktur dan besarnya tarif retribusi trayek angkutan penumpang umum dan izin retribusi izin trayek digolongkan sebagai operasi angkutan barang retribusi perizinan tertentu. bab struktur dan besarnya tarif digolongkan cara mengukur tingkat berdasarkan jenis angkutan penumpang umum penggunaan jasa dan daya angkut berdasarkan jumlah izin yang diberikan mobil orang bawah rp. dan jenis angkutan penumpang umum. penumpang s d orang rp. mobil bus rp. bab mobil taxi prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif izin insidentil istimewa) jenis meta angkutan prinsip dan sasaran dalam penetapan mobil bus tempatduduk r5. tarif retribusi izin trayek didasarkan keatas pada tujuan untuk menutup sebagian mobil s d tempat rp. , mobil atau seluruh biaya penyelenggaraan pp. ta. pemberian izin yang bersangkutan. penumpang duduk biaya penyelenggaraan pemberian izin umum sebagaimana dimaksud pada bab vii meliputi penerbitan dokumen izin, wilayah pemungutan pengawasan lapangan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat izin trayek diberikan. bab viii ditandatangani oleh wajib retribusi masa retribusi dan saat retribusi atau kuasanya. terutang bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian sport sebagaimana dimaksud pada masa retribusi adalah jangka waktu ditetapkan oleh bupati. yang lamanya (satu) tahun dan dapat diperpanjang. bab masa retribusi izin insidentil penetapan retribusi disesuaikan waktu kepentingan penggunaan antara lain: maksimum (tujuh) hari untuk berdasarkan sport sebagaimana mobil bus mobil penumpang dimaksud dalam umum tidak umum, ditetapkan retribusi terutang dengan maksimum (tujuh) hari untuk menerbitkan skr atau dokumen mobil barang: lainnya yang dipersamakan. maksimum (sepuluh) hari untuk apabila berdasarkan hasil mobil angkutan khusus, pemeriksaan ditemukan data baru maksimum (tujuh) hari untuk dan atau data yang semula belum mobil bus pariwisata. terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang bertambah, maka langsung ditagih dengan std. saat retribusi terutang adalah pada saat bentuk, isi dan tata cara penerbitan diterbitkannya skr atau dokumen dan penyampaian skr atau lainnya yang dipersamakan. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada bab dan std sebagaimana dimaksud surat pendaftaran pada ditetapkan oleh bupati. bab wajib retribusi wajib mengisi pemungutan retribusi sport. bagian kesatu sport sebagaimana dimaksud pada tata cara pemungutan harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta retribusi dipungut dengan daerah atau pejabat yang ditunjuk menggunakan skr atau dokumen atas skr atau dokumen lain yang lain yang dipersamakan. dipersamakan. dokumen lain yang dipersamakan keberatan diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada dalam bahasa indonesia dengan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu disertai alasan alasan yang jelas. langganan. keberatan harus diajukan dalam tata cara pelaksanaan pemungutan jangka waktu paling lama (tiga) dan penagihan retribusi diatur bulan sejak tanggal skr diterbitkan, dengan peraturan bupati. kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu bagian kedua tidak dapat dipenuhi karena keadaan tata cara pembayaran luar kekuasaannya. keadaan luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada retribusi yang terutang harus dilunasi adalah suatu keadaan yang terjadi sekaligus untuk (satu) bulan. luar kehendak atau kekuasaan wajib tata cara pembayaran, penyetoran, retribusi. tempat pembayaran retribusi diatur pengajuan keberatan tidak menunda dengan peraturan bupati. kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. bagian ketiga pemanfaatan pemanfaatan dari retribusi izin trayek bupati dalam jangka waktu paling diutamakan untuk mendanai kegiatan lama (enam) bulan sejak tanggal yang berkaitan langsung dengan surat keberatan diterima harus penyelenggaraan izin trayek. memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan bagian keempat dapat mengajukan wajib retribusi, bahwa keberatan keberatan hanya kepada kepala yang diajukan harus diberi keputusan bupati dalam jangka waktu paling oleh bupati. lama (dua belas) bulan, sejak keputusan bupati atas keberatan diterimanya permohonan dapat berupa menerima seluruhnya pengembalian kelebihan pembayaran atau sebagian, menolak, atau retribusi sebagaimana dimaksud pada menambah besarnya retribusi yang harus memberikan terutang. keputusan. apabila jangka waktu sebagaimana bupati dalam jangka waktu paling dimaksud pada telah lewat lama (enam) bulan, sejak dan bupati tidak memberi suatu diterimanya permohonan keputusan, keberatan yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dianggap dikabulklama (satu) bulan. dimaksud pada dihitung sejak apabila wajib retribusi mempunyai bulanatas kelebihan pembayaran retribusi, sebagaimana dimaksud pada wajib retribusi dapat mengajukan dilakukan dalam jangka waktu paling permohonan pengembalian kepada lama (dua) bulan sejak bupati. diterbitkannya skrdlb. jika pengembalian kelebihan pengakuan utang retribusi secara pembayaran retribusi dilakukan langsung sebagaimana dimaksud pada setelah lewat (dua) bulan, bupati huruf adalah wajib retribusi memberikan imbalan bunga sebesar dengan kesadaran menyatakan masih (dua persen) sebulan atas mempunyai utang retribusi dan keterlambatan pembayaran kelebihan belum meluasnya kepada pembayaran retribusi. pemerintah daerah. tata cara pengembalian pembayaran pengakuan utang retribusi secara retribusi sebagaimana dimaksud pada tidak langsung sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pada huruf dapat diketahui bupati. dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan bab xiii permohonan keberatan oleh wajib kedaluwarsa penagihan retribusi. hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah piutang retribusi yang tidak mungkin melampaui waktu (tiga) tahun ditagih lagi karena hak untuk terhitung sejak saat terulangnya melakukan penagihan sudah retribusi, kecuali jika wajib retribusi kedaluwarsa dapat dihapuskan. melakukan tindak pidana bidang bupati menetapkan keputusan retribusi. penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa penagihan retribusi sudah kedaluwarsa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada terganggu jika tata cara penghapusan piutang diterbitkan surat teguran, atau retribusi yang sudah kedaluwarsa ada pengakuan utang retribusi diatur dengan peraturan bupati. dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. bab xiv dalam hal diterbitkan surat teguran pembukuan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf kedaluwarsa penagihan bupati berwenang melakukan dihitung sejak tanggal diterimanya pemeriksaan untuk menguji surat teguran tersebut. kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan insentif atas dasar pencapaian kinerja peraturan perundang undangan tertentu. retribusi. pemberian insentif sebagaimana wajib retribusi yang diperiksa wajib dimaksud pada ditetapkan memperlihatkan dan atau melalui anggaran pendapatan dan meminjamkan buku atau catatan, belanja daerah. dokumen yang menjadi dasarnya tata cara pemberian dan pemanfaatan dan dokumen lain yang insentif sebagaimana dimaksud pada berhubungan dengan objek diatur dengan peraturan retribusi yang terutang, bupati sesuai dengan peraturan memberikan kesempatan untuk perundang undangan. memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan bab xvi memberikan bantuan guna penyidikan kelancaran pemeriksaan,diberi ketentuan lebih lanjut mengenai tata wewenang khusus sebagai penyidik cara pemeriksaan retribusi diatur untuk melakukan penyidikan tindak dengan peraturan bupati.pemerintah keuangan atas permintaan bupati.keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang memotret seseorang yang retribusi agar keterangan atau berkaitan dengan tindak pidana laporan tersebut menjadi lebih retribusi, lengkap dan jelas, memanggil orang untuk didengar meneliti, mencari dan keterangannya dan diperiksa mengumpulkan keterangan sebagai tersangka atau saksi, mengenai orang pribadi atau j . menghentikan penyidikan, badan tentang kebenaran dan atau perbuatan yang dilakukan melakukan tindakan lain yang sehubungan dengan tindak pidana perlu untuk kelancaran dibidang retribusi, penyidikan tindak pidana cc. meminta keterangan dan bahan bidang peretribusian daerah bukti dari orang pribadi atau sesuai ketentuan peraturan badan sehubungan dengan tindak perundang undangan. pidana dibidang retribusi, penyidik sebagaimana dimaksud pada memeriksa buku, catatan, dan memberitahukan dimulainya dokumen lain berkenaan dengan penyidikan dan menyampaikan hasildidikannya kepada penuntut mendapatkan bahan bukti umum melalui penyidik pejabat polisi pembukuan, pencatatan, dan negara republik indonesia sesuai dokumen lain, serta melakukan ketentuan yang diatur dalam undang penyitaan terhadap bahan bukti undang hukum acara pidana. tersebut: meminta bantuan tenaga ahli bab xvii dalam rangka pelaksanaan tugas ketentuan pidana penyidikan tindak pidana dibidang retribusi: menyuruh berhenti dan atau wajib retribusi yang tidak melarang seseorang meninggalkan melaksanakan kewajibannya sehingga ruangan atau tempat pada saat merugikan keuangan daerah diancam pemeriksaan sedang berlangsung pidana kurungan paling lama (tiga) dan memeriksa identitas orang, bulan atau denda paling banyak benda, dan atau dokumen yang (tiga) kali jumlah retribusi terutang dibawa, yang tidak atau kurang bayarindak pidana sebagaimana dimaksud tanggal diundangkan. pada adalah pelanggaran. agar setiap orang mengetahuinya, bab xviii memerintahkan pengundangan peraturan sanksi administratif daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten toraja utara. dalam hal wajib retribusi tidak ditetapkan rantepao membayar tepat pada waktunya atau pada tanggal desember kurang membayar dikenakan sanksi bupati toraja utara administratif berupa bunga sebesar 2y6frederik bakti sorting sebagaimana dimaksud pada didahului dengan surat teguran. diundangkan rantepao bab xix pada tanggal desember ketentuan penutup sekretaris daerah kabupaten toraja utara pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai izin trayek dinyatakan tidak berlaku. hal hal yang belum cukup diatur lebaran antena'bbi dalam peraturan daerah ini sepanjang lembaran daerah kabupaten toraja utara mengenai teknis pelaksanaannya tahun nomor diatur dengan peraturan bupati. penjelasan kebijakan pemungutan retribusi daerah atas dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, peraturan daerah kabupaten toraja utara pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan nomor tahun akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada tentang kabupaten toraja utara. kebijakan pemungutan retribusi izin trayek dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan atau umumbahwa dengan diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan ii. demicukup jelas.tidak termasuk objek retribusi izin trayek adalah pembinaan kemasyarakatan. mobil angkutan khusus dan mobil barangcukup jelas.cukup jelas.cukup jelas. utara. retribusi yang dapat dipungut wilayah kabupaten toraja utara adalah retribusi rumah cukup jelas.cukup jelas.cukup jelas.mengajarkan kota sungai penuh, bank jambi adalah perseroan terbatas bank pembangunan daerah jamb,tiga puluh lima milyar rupiah). penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara bertahap mulai tahun sebanyak rp. (sepuluh milyar rupiah) dan untuk penganggaran tahun berikutnya sampai tahun dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerahampai tahun sebesar rp. (lima puluh milyarsama, makaperlu ditinjau dan disempurnakanbeberapa ketentuan dalam(lembaran daerah kota sungai penuh tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan dan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam sebesar , , (tiga puluh puluh milyarwalikota sungai penuh, asasi jaya bakri
peraturan daerah kota palopo nomor tahun tentang pengelolaan barang walikota adalah walikota palopopo, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota paloptive dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya,ngelolaan barang milik daerahppkaddalamtanditetapkan dengan keputusan walikota. kepala satuan kerja pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam sesuai tugasdengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengelola barang meneliti usulan penggunaan barang sebagaimana dimaksud huruf (a)ya dan dapat dialihkan kepada instansi lainnya. bab viiiengantentang pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam peraturan walikot kerjasama pemanfaatkurangnya memuat. pihak pihak yang terkait dengan perjanjian. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu. cc. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan. harga sewa disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku. persyaratan lain yang dianggap perlu. hasil penerimaan sewa disetor. pihak pihak yang terkait dengan perjanjian, jenis, luas atau jumlah barang,dan lautbaku dan waduk bendungan, infrastruktur air minum meliputi pengambilan air baku, jaringan transmisi,alinegara daerah untuk menyediakan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada paling lama (lima puluh) tahun sejak perjanjian tanda jek bangun guna serah terlebih dahulu diauditmenyelenggarakdisetor kas daerah. bab xi, penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali barang barang yang nilainya kurang dari (lima) juta sesuai harga pasar. tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut oleh peraturan walikota. paragraf penjualan kendaraan dinas operasionaltujuh.walikota ,milyar, tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaananwalikota menyetujui atau menolak usul,yarat sebagaimana dimaksud dalam cperangkat daerah dilaksanakan oleh kuasaseptember walikota palopo, tenriadjeng diundangkan palopo pada tanggal sekretaris daerah kota palopo, jaya penjelasan atas peraturan daerah kota palopoesiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai. il. penjelasan demi s d cukup jelas cukup jelas yang dimaksud kartu inventaris barang adalah tanah adalah peralatan dan mesin adalah gedung dan bangunan adalah jalan, irigasi dan jaringan adalah aset tetap lainnya dan adalah konstruksi dalam pengerjaan. cukup jelas s d cukupjelas cukup jelas yang dimaksud dengan pengamanan administrasi adalah pengamanan yang dilakukan terhadap barang inventarispengamanan yang dilakukan terhadap barang inventaris pengamanan fisik terhadap barang bergerak dilakukan dengan carafisik pengamanan fisik(musyawarah) untuk mencari penyelesaian. penerapan hukum. s d cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan rumah dinasinas daerah golongan perumahan pegawai) adalah rumah milik daerah lainnya yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri yang tidak termasuk rumah dinas daerah golongan dan golongan tersebut atas. s d cukup jelas tambahan lembaran daerah kota palopo nomor
tm.sehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi selatan, menimbang bahwa memperhatikan ketentuantara lain menegaskan pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat yang mengarah pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan dan terus mendorong peran serta swasta dalam peningkatan keunggulan lokal untuk mewujudkan sulawesi selatan sebagai entitas sosial, ekonomi yang berkeadilan dengan memperhatikan nilai, sosial budaya dan moral serta kearifan lokal,lam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah,dilakukan secara terpadu dan bertanggungjawab dalam penyelenggaryelenggaraan kesehpublik indonesia nomor juncto tilintwafkan penyebarluasan peraturan perundang undangan, keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk viiivelenggaraan kesehatan babidinas adalah dinas kesehatanmbangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang mengintegrasikan potensi bangsa tanpa kecualinyelenggaraan kesehatan adalah suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terpadu dan bersifatsistem kesehatan provinsi selanjutnya disingkat skp adalah suatu tatanan yang menghimpun seluruh upaya pemerintah daerah bersama kabupaten kota serta masyarakat yangpada individu, kelompok dan masyarakat wilayahnya. sistem rujukan adalah suatu sypelayanan kesehatan primer adalah bentuk pelayanan kesehatan perorangan maupun masyarakat yang dilakukan puskesmas dan jaringannya. pelayanan kesehatan sekunder adalah bentuk pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang setara kelas pada rumah sakit pemerintah dan swasta, maupun bentuk pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten kota. pelayanan kesehatan tersier adalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan setara kelas dan kelas rumah sakit umum pemerintah dan swasta maupun rumah sakit khusus pemerintah dan swasta, serta kondisi khususdan keadilan gender, kemitraan, pemberdayaan dan kemandirian, kearifan lokal, dan norma norma agama. bab iii maksud, tujuan dan sasaran bagian kesatu maksudenyelenggaraan kesehatan adalah:dilakukan secara bertanggungjawab dan terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, swastlaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat daerah,dan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya kesehatanluar biasa skala provinsi, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi, penyelenggaraan pencegahan, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi, penyelenggaraan surveilans gizi buruk skala provinsi, pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi, bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi,il. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah,, pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi, pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi,y, bb. pengelolaan survei kesehatan daerah skala provinsi, cc. pemantauan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi skala provinsi, dd. penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi,, gg. pengelolaan survei kesehatan daerah skala provinsi, dan hh.: sistem kesehatan provinsi, terdiri atas: upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdan pengaturan kesehatan. strategi penyelenggaraan kesehatan, terdiri atas: hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat dan swasta, dan koordinasi penyelenggaraan kesehatan. bab vii sistem kesehatan provinsi bagian kesatu umum pemantapan dan upaya akselerasi pembangunan kesehatan dilakukan secara terpadu oleh daerah melalui skp, yang merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik, kondisi, situasi, masalah dan potensi daerah. skp sebagaimana dimaksud pada disusun dan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan gubernur dengan memperhatikan keselamatannya pada sistem kesehatan nasional. bagian kedua upaya kesehatan paragraf optimalisasi penyelenggaraanswasta: promosi, preventif, kuratif,primer, pelayanan kesehatan sekunder, dan pelayanan kesehatan tersier. sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan fasilitas yang memberikan kemudahan kepada yang berkebutuhan khususrimer, merupakan upaya kesehatan dasar yang terdiri atas, upaya kesehatan sekunder, merupakan upaya kesehatan rujukan spesialistik, terdiri atas, dan cc. upaya kesehatan tersier, merupakan upaya kesehatan rujukan sub spesialistik, yang terdiri atasteman lah area atau unit kerja lain diberbagai tingkatan pemerintahan. paragraf jenis kegiatan pemerintah daerah bertanggung , peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, j . kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, il. kesehatan matra, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan darah, oo.dan ss. pengamanan zat adiktif.alamalamyang berkebutuhan khususmendorongtatacara pengembangan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. bagian ketiga pembiayaan kesehatan paragraf umum pemerintah daerah mendorong serta sesuai kewenangan dan kedudukan masing masingrta sesuai kemampuan keuangan daerahalam.
ani htmdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota palopountuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha pt. bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan barat, serta untuk menggali sumber sumber potensi penerimaan daerah diperlukan kemitraan usaha dalam bentuk penyertaan modal pemerintah kota palopo dalam bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan barat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf makantu ota palopokota adalah pemerintanggaran pendapatadalah pt. bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan barat. penyertaan modal daerah adalah pemasukan dan atau keikutsertaan modal dalam modal bank hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitung kan sebagai modal saham daerah pada banklawesi selatan dan barat cabang palopo adalah perseroan terbatas yang mayoritas sahamnya milik pemerintah daerah sulawesi selatan dan barat yang berkantor kota palopo capital adeguacy ratio yang selanjutnya disingkat car adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bankkota yang membidangi penanaman modalsebagai salah satu mitra kerja pemerintah kota, sehingga bank dapat menjaga stabilitas permodalan agar tetap sehat dengan car atas yo, meningkatkan kualitas pelayanan bidang perbankan kepada masyarakat, danmeningkatnya pendapatan asli daerah kota palopo yang berasal dari deviden bank dan sesuai kelayakan usaha untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainya. bab iii besaran dan sumber dana penyertaan modal daerah penyertaan modal pada bank dari tahun sampai dengan tahun sebesar rp. delapan milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikutuntuk tahun sampai dengan tahun sebesar dua belas milyar rupiah) atau dapat ditambah sesuai kemampuan keuangan daerah.(sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan lain) penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada merupakan penambahan nilai penyertaan modal pemerintah kota pada bank yang telah disertakan sebagaimana dimaksud pada penyertaan modal pada bank sebagaimana dimaksud pada merupakan jenis saham seri (l) penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari apbd dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal pemerintah kota. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam apbd setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah nilai penyertaan sebagaimana dimaksud dalam merupakan dasar penyusunan neraca bank tahun berjalan. bab pelaksanaan tata cara mengenai penyertaan modal pada bank sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. bab keuntungan bagian keuntungan usaha yang menjadi hak pemerintah kota berupa bagian keuntungan untuk pemerintah kota. seluruh keuntungan yang menjadi hak pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada disetorkan kas daerah sebagai komponen pendapatan pemerintah kota.keuntungan sebagaimana maksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bab pembinaan dan pengawasan walikota melakukan pembinaan atas pelaksanaan penyertaan modal pada bank. dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana di pada bank. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana di maksud pada walikota dibantu oleh skpd yang melaksanakan fungsi pengawas lampiran peraturan daerah kota palopo nomor tahun tanggal agustus besaran penyertaan modal pemerintah kota palopo dalam bank sulawesi selatan nama tahun tahun tahun tahun tahun jumlah perusahaan rp) daerah rp) rp) rp) rp) rp) bank sulawesi palopo walikota, ttd judas amir
kam nam peraturan daerah kabupaten ogan komering uluogan komering ulu selatan, menimbang bahwa kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang ada kabupaten ogan komering ulu selatan terutama pertambangan mineral dan batubara mempunyai peran penting dan nyata dalam memberikan nilai tambah pertumbuhan ekonomi baik skala nasional maupun skala kabupaten dalam peningkatan pembangunan secara berkelanjutankan kewenangan untuk membuat peraturan bidang mineral dan batubara, yang disesuaikan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa peraturan mengenai pertambangan kabupaten ogan komering ulu selatan diatur dengan peraturan daerah nomor tahun tentang pengusahaan pertambangan umum dianggap perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku, seiring dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten ogan komering ulu selatan,daerah kabupaten ogan komering ulu selataadalah dinas pertambangan dan energi kabupaten ogan komering ulu selatan, kepala dinas adalah kepala dinas pertambangan dan energi kabupaten ogan komering ulu selat, batubara adalah endapan senyawa organik karbon,konstruksi dyang selanjutnya disingkat ukl adalah upaya pengelolabidang pertambangan mineral dan batubara,jaminan kesungguhan adalah sebagai bukti kesungguhan dan kemampuan dari pemohon izin usaha pertambangan guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum,yang tidak dapat diperbaharui,surat rekomendasi keterangan asal barang adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas yang menjelaskan tentang asal komoditas mineral atau batubara, sebagai bukti kontrol terhadap jumlah produksi pemegang iup yang wajib dikenakan royaltybaik tingkat kehidupannya, secara optimal demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutu maupun konservasi bahan galian, inspektur tambang it) pelaksana inspeksi tambang pit) adalah pegawai dinas yang ditunjuk diangkat sebagai pelaksana inspeksi tambang daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup pada usaha pertambangan umum. bab organisasi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya. pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud, penyusunan neraca sumber daya mineral dan batub, penyampaian informasi hasil produksi penjualan dalam negeri serta ekspoiii wilayah pertambangan bagian kesatu umum sebagai bagian dari tata ruang nasional dan tata ruang daerah merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. pemerintah kabupaten berwenang menerbitkan rekomendasi kepada pemerintah dalamjawab, secara terpadu dengan mempertimbangkan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan. pemerintah kabupaten dan mekanisme penetapanterdiri atas wup dan wpr. bagian kedua wilayah usaha pertambangan wup ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten. wup sebagaimana dimaksud dalamuntuk menetapkan tiup dan wup sebagaimana dimaksudogan komering ulukriteria dan mekanisme penetapan wprusaha pertambangan usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral, pertambangan batubara. pertambangan mineral sebagaimana dimaksud huruf digolongkan atas pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. penetapan suatu komoditas tambang dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk iup dan ipr. bab izin usaha pertambangan bagian kesatu umum iup terdiri atas (dua) mineral bukan logam, dan atau batuan. bagian kedua pemberian iup iup diberikan oleh bupati yang tiup nya berada satu wilayah kepadaumitiga persyaratuas wilayah, lokasi penambangan, lokasi pengolah dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara. lokasi dan luas wilayah sebagaimana dimaksud huruf dan huruf dan huruf dibuktikan dengan peta dan koordinat. pembuatan peta dan koordinat dikenakan biaya cetak sesuai dengan skala dan ukuran petiup tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian iup. persyaratan iup eksplorasi dan iup operasi produksi meliputi persyaratan administratif, teknis: lingkungan, dan finansial. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian iup dansesuai kewenangannya. mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksudlimaenamujuhelapanketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh tiupbab izi yang berlakumelalui kepala dinaskabupaten serta berhak mendapatkan bantuan modal sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakudan pemantauan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku, mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah kabupatenkepala dinas. selain kewajiban sebagaimana dimaksudrsyaratan teknis ipr diatur denganketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuvditugaskan oleh menteri yang membidangi mineral dan batubara serta gubernur sumatera selatan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan disertai personil, perlengkapan dan pendanaan. data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya. data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah kabupatenkabupaten sesuai kewenangannya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan atas penelitian sebagaimana dimaksud dalam dan pengelolabayar iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktifberupa studi kelayak, b.dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang iup dan ipk dan pemegang hak atas tanah. setiap pemegang iup wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang. bupati sesuai kewenangannyaberpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuberpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuyang ditetapkan oleh bupati sesuai kewenangannya. pemegang iup operasi produksi khususkankepala dinaskabupatenberpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakukepalasetiap pemegang iup eksplorasi dan iup operasi produksi bahan galian mineral bukan logam dan batuan wajib membayar pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pembayaran pendapatan daerahdapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atas tanah oleh pemegang iupsebagian atau keseluruhkepala dinas. penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan oleh it pitling lama (tiga puluh) hari sejak menerima laporkepalahuruf kewajiban pemegang iup terhadap pemerintah kabupatenondisi daya dukung lingkungan wilayah dimaksud huruf dan huruf kewajiban pemegang iup terhadap pemerintah kabupaten tetap berlaku. bab berakhirnya izin usaha pertambangan iup berakhir karenakepala dinasemuatersebut berakhir dan gugur dengan sendirinya. (1l)bupati sesuaikepala dinasberpedoman pada ketentuan perundang umendinas sesuai dengan kewenangannya. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemberian pedoman dan standar pelaksanaan, pengelolaan usaha pertambangan, cc. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan. bupati dapat melimpahkan kepada kepala dinasbupati beserta instansi terkaitkepala dinas. bupati beserta instansi terkaitlaksana pengawasan langsung lapangan sebagaimana dimaksud oleh dinas sesuai lingkup kewenangan masing masing dilakukan sekurang kurangnya (enam) bulan sekali. ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan dan pengawasan dibidang usaha pertambangv sanksi administratif bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang iup dan iprketentuan pidana setiap orang atau badankanataulain lain setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan iup, ipr dan izin usaha pertambanga dan selanjutnya wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. ketentuan yang tercantum dalam pemberian izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikanpengusahaan pertambangan umumwa.. sekretaris dprd adalah sekretaris dprd. pembentukan produk hukum daerah adalah proses pembuatan peratur, dan keputusan bupati. keputusan bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individualyang bersifat tetap, menjalan kan tugas dan fungsi legislasi dprd pengaturanbupati, dan peraturan bersama bupati. jenis produk hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah keputusan bupati. peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam hurufditetapkan dan ditandatangani oleh bupati. keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dan ditandatangani oleh bupatipenyusunan peraturan daerah lingkungan pemerintah kabupatenbupatabupaten menindaklanjuti hasil klarifikasi dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam bupati menyampaikan hasil tindak lanjut klarifikasi terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati sebagaimana dimaksud padaabupatenabupaten setiapneliti dan tenaga ahli.yang berlaku. ketentuan mengenai: bentuk dan tata cara pengisian proliga sebagaimana pada lampiran teknik penyusunan naskah akademik peraturan daerah sebagaimana pada lampiran ii, dan bentuk produk hukum daerah sebagaimana padarancangan peraturan daerah kabupatenperaturan kepala daerah peraturan bupati peraturan bupati. nama kabupaten.) nomor . tahun . tentang judul peraturan bupati.) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati. ., nama kabupaten.) menimbang bahwa.i jie jbupati.., nama kabupaten.. nama kabupaten) tahun . nomor . ii. peraturan bersama kepala daerahsekretaris daerah nama kab.) nama kab.ii. keputusan kepala daeraheeeeeedi. pada tanggal bupati.,( nama kab) nama tanpa gelar dan pangkat) bupati ogan komering ulu, cap dto yulius nawawi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lahat, menimbang bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannyamaka pengelolaan barang milik daerah terintegrasi dengan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang diwadahi dalam dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, bahwaperlu diubah karena terdapat ketidaksinkronan unit kerjiubah sebagai berikut ketentuan angka diubah, antara angka dan angka disisipkan (satu) angka yaitu angka 17lahat. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten lahadalah sekretaris daerah kabupaten lahatlahat milik.a. pembantu pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk membantu kelancaran tugas pengurus barang mengurus barang milik daerah pada satuan kerja perangkat daerah unit kerj, oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut dantentuan dan diubah, setelah ditambah (satu) yaitu sa) sehingga berbunyi sebagai berikut kepala dppkad selaku pembantu pengelola barang, kepala skpd selaku pengguna barang kepala unit kerja selaku kuasa pengguna barang, pengurus barang, pembantu pengurus barang penyimpandppkadengajukan permohonan penetapan status untuk pengusahaelakukan dan pencatat kepala unit kerja mengamankan dan memelihara barang sa) pembantu pengurus barang bertugas membantu kelancaran tugas pengurus barangnovember bup h.s asyari rica'i diundangkan lahat pada tanggal novemdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati toraja utara, menimbang: bahwa desa atau lembang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan melakukan penataan lembang berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormatdesa atau lembang dan mengatur penataan lembang dan kewenangan lembang berdasarkan hak asal usulataan lembang dan kewenangan lembanglembang dan perubahan status lembang menjadi kelurahetapan lembang, penataan lembang dan kewenang kabupaten toraja utara. desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan lembang, selanjutnya disebut lembtau yang disebut dengan nama lainusun atau yang disebut dengan kampung, selanjutnya disebut kampung adalah bagian wilayah dalam lembang yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahanpembentukan lembang adalah penggabungan beberapa lembang, atau bagian lembang yang pertandingan, atau pemekaran dari satu lembang menjadi dua lembang atau lebih, atau pembentukan lembang luar lembang yang telah ada. penggabungan lembang adalah penyatuan dua lembang atau lebih menjadi lembang baru. penghapusan lembang adalah tindakan meniadakan lembang yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan. penataan lembang adalah tindakan menata (satu) wilayah lembang sehingga mengakibatkan terjadinya wilayah lembanglembalembang. anggaran pendapatan dan belanja lembang, selanjutnya disebut apb lembang adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan lembang. menteri adalah menteri yang menangani desa atau lembang. bab ruang lingkup penataan lembang pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dapat melakukan penataan lembang. penataan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan lembanglembang. bab iii penetapan lembang dengan peraturan daerah ini ditetapkan lembang daerah. lembataan lembang bagian kesatu pembentukan lembang paragraf umum pembentukan lembang diprakarsai oleh: pemerintah, atau pemerintah daerah. paragraf pembentukan lembang oleh pemerintah pemerintah dapat memprakarsai pembentukan lembang kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. prakarsa pembentukan lembang sebagaimana dimaksud pada dapat diusulkan oleh kementerian lembaga pemerintah non kementerian terkait. usul prakarsa pembentukan lembang sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada menteri. pembentukan lembang oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalamusul prakarsa pembentukan lemba kementerian pemrakarsa serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah lembang, menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan lembang. keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan menetapkannya dalam peraturan daerah tentang pembentukan lembang. peraturan daerahlembang oleh pemerintah daerah pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan lembalembang wilayahnya. pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan lembang wajiboleh pemerintah daerahpembentukan lembang sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan tindakan mengadakan lembang baru luar lembang yang ada. pembentukan lembangsebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat: batas usia lembanglembalembang yang dinyatakan dalam bentuk peta lembang yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati, sarana dan prasarana bagi pemerintahan lembanglembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam wilayah lembang dibentuk kampung yang jumlahnya diatur dengan peraturan bupati. pembentukan lembang sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui lembang persiapan. lembang persiapan merupakan bagian dari wilayah lembang induk. lembang persiapan sebagaimana dimaksud pada dapat ditingkatkan statusnya menjadi lembalakukan pembentukan lembang melalui pemekaran lembang sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib mensosialisasikan rencana pemekaran lembang kepada pemerintah lembang induk dan masyarakat lembang yang bersangkutan. rencana pemekaran lembang sebagaimana dimaksud dalam dibahas oleh badan permusyawaratan lembang induk dalam musyawarah lembang untuk mendapatkan kesepakatan. hasil kesepakatan musyawarah lembalembang. hasil kesepakatan musyawarah lembalembang sebagaimana dimaksud dalam membentuk tim pembentukan lembang persiapan. tim pembentukan lembalembang, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan perancanglembang persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan lembalembalembang persiapan. dalam hal rekomendasi lembang persiapan dinyatakan layak, bupati menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan lembang persiapan. lembang persiapan sebagaimana dimaksud dalam dapat ditingkatkan statusnya menjadi lembang dalam jangka waktu paling lama (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai lembalembang persiapan. kode register lembang persiapan sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari kode lembalembang persiapan. penjabat kepala lembangembang persiapan sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala lembang induknya. penjabat kepala lembang sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan pembentukan lembang persiapan meliputi: penetapan batas wilayah lembang sesuai dengan kaidah kartografi, pengelolaan anggaran operasional lembang persiapan yang bersumber dari apb lembang induk, cc. pembentukan struktur organisasi, pengangkatan perangkat lembang, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk lembang, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan lembalembang. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada penjabat kepala lembang mengikutsertakan partisipasi masyarakat lembang. penjabat kepala lembang persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan lembang persiapan sebagaimana dimaksud dalam kepada: kepala lembanglembang persiapan tersebut layak menjadi lembang, bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan lembang persiapan menjadi lembanglembang diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode lembang dari menteri. peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada disertai lampiran peta batas wilayah lembang. apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam menyatakan lembang persiapan tersebut tidak layak menjadi lembang, lembang persiapan dihapus dan wilayahnya kembali lembang induk. penghapusan dan pengembalian lembang persiapan lembang induk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. paragraf penggabungan lembang oleh pemerintah daerah ketentuan mengenai pembentukan lembaembang melalui penggabungan bagian lembang dari (dua) lembang atau lebih yang bersanding menjadi (satu) lembang baru. pembentukan lembang melalui penggabungan beberapa lembang menjadi (satu) lembang baru sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan kesepakatan lembang yang bersangkutan. kesepakatan lembang sebagaimana dimaksud pada dihasilkan melalui mekanisme: bpl yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah lembang, hasil musyawarah lembang dari setiap lembang menjadi bahan kesepakatan penggabungan lembang, hasil kesepakatan musyawarah lembang ditetapkan dalam keputusan bersama bpl, keputusan bersama bpl ditandatangani oleh para kepala lembang yang bersangkutan, dan para kepala lembang secara bersama sama mengusulkan penggabungan lembang kepada bupati dalam (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama. penggabungan lembang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerah. bagian kedua penghapusan lembang penghapusan lembmbang sebagaimana dimaksud pada menjadi wewenang pemerintah. bagian ketiga perubahan status lembang paragraf umum perubahan status lembang meliputi: lembang menjadi kelurahan, kelurahan menjadi lembang, dan lembang adat menjadi lembang. paragraf perubahan status lembang menjadi kelurahan perubahan status lembang menjadi kelurahanlembang menjadi kelurahan. kesepakatan hasil musyawarah lembangkepada bupati sebagai usulan perubahan status lembang menjadi kelurahan. bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala lembamenjadi kelurahan. dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status lembang menjadi kelurahan, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status lembanglembang menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala lembang, perangkat lembang, dan anggota bpl dari lembang yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. kepala lembang, perangkat lembang, dan anggota bpllembang perubahan status kelurahan menjadi lembanglembang sebagaimana dimaksud pada dapat seluruhnya menjadi lembang atau sebagian menjadi lembang dan sebagian menjadi kelurahan. paragraf perubahan status lembang adat menjadi lembang perubahan status lembang adat menjadi lembangtiga ribu) jiwa atau (lembalembang adat menjadi lembang adat. kesepakatan hasil musyawarah lembangadat kepada bupati sebagai usulan perubahan status lembang adat menjadi lembang. bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala lembangadat menjadi lembang. dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status lembang adat menjadi lembang, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status lembang adat menjadi lembaaragraf perubahan status lembang menjadi lembang adat pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dapat mengubah status lembang menjadi lembang adat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengubahan status lembang menjadi lembang adat diatur dengan peraturan daerah. bagian keempat penetapan lembang adat lembang adat ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat kode lembang. penetapan lembang adat dilakukan dengan mekanisme: pengidentifikasian lembang yang ada, dan pengkajian terhadap lembang yang ada yang dapat ditetapkan menjadi lembang adat. pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada dilakukan pemerintlembalembalembang. rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode lembalembang sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. bab kewenangan lembang kewenangan lembang merupakan kewenangan bidangkewenangan lembang meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala lembangembalembang,paling sedikit terdiri atas kewenangan: pengelolaan pasar lembang, pengelolaan tempat pemandian umum, cc. pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat lemba, pengelolaan air minum berskala lembang, dan pembuatan jalan lembalembalembalembang adat, pengelolaan tanah ul, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat lembang adat: pengisian jabatan kepala lembang adat dan perangkat lembang adat, dan masa jabatan kepala lembanglembang adat, pelaksanaan pembangunan lembang adat, pembinaan kemasyarakatan lembang adat, dan pemberdayaan masyarakat lembalembalembang adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat lembanglembang sebagaimana dimaksud dalam dengan melibatkan lembalembalembang dengan menetapkan peraturan lembang tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala lembanglembang sebagaimana dimaksud dalampembentukan, penghapusan dan penggabungan lembang dalamoleh karena desa atau lembang telah diakui, maka kewajiban pemerintah daerah menetapkan lembang yang telah ada kabupaten toraja utara. penetapan lembang merupakan bagian dari penataan lembang. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang desa, pemerintah daerah dapat melakukan penataan lembang yang meliputi pembentukan, penghapusan, cc. penggabungan, perubahan status, dan penetapan lembang. penataan lembang bertujuan untukdengan diundangkannya peraturan daerah ini, pemerintah daerah mengakui keberadaan lembang sesuai kewenangan lembang yang meliputi kewenangan bidang penyelenggaraan pemerintahii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud kawasan yang bersifat khusus dan strategis seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antar negara, program transmigrasi dan program lain yang dianggap strategis. yang dimaksud dengan kementerian lembaga pemerintah non kementerian terkait misalnya kementerian lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertahanan, keamanan, kelautan, kehutanan dan transmigrasiuatu wilayah kabupatendan prasarana lembang, asset lembang, penetapan, dan penegasan batas lembangatu wilayah kabupaten. pembentukan lembang dapat berupa pemekaran dari (satu) lembang menjadi (dua) lembang atau lebih, penggabungan bagian lembang dari lembang yang bersanding menjadi (satu) lembang, atau penggabungan beberapa lembang menjadi (satu) lemblembang yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemeliharaan peta dasar,lembang antara lain sarana dan prasarana antar lembang serta transportasi antardinadinas dinas daerah kabupaten karo. dinas komunikasi, informatika dan pdomunikasi, informatika dan pengelolaan penyediaan data secara elektronik serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi, informatika dan pengelolaan penyediaan data secara elektronik dinas komunikasi, informatika dan pde dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas komunikasi, informatika dan pdemunikasi, informatika dan pde terdiri dari:omunikasi dan publikasi membawahi: seksi penerbitan dokumentasi dan perpustakaan. seksi kehumasan dan pers. bidang informasi membawahi seksi radio, film, dan media cetak. seksi pameran, tatap muka dan media luar ruang. bidang pengolahan data elektronik membawahi seksi pengumpulan dan pengolahan data. seksi pelayanan dan penyajian informasi data bidang teknologi informasi membawahi seksi teknik informasi seksi sistem informasi bidang perencanaan membawahi seksi perencanaan program dan pengendalian. seksi evaluasi dan pelaporan. pada . pada dinas komunikasi, informatika dan pdemunikasi, informatika dan pdedinas kependudukan dan catatan sipil bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas kependudukan dan catatan sipil adalah merupakan unsur pelaksana otonomidata dan dokumen kependudukan sertadata dan dokumen kependudukan serta catatan sipidata dan dokumen kependudukan serta catatan sipindudukan dan catatan sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas kependudukan dan catatan sipildinas kependudukan dan catatan sipilndudukan membawahi seksi identitas penduduk. seksi mutasi penduduk. bidang pencatatan sipil membawahi seksi kelahiran dan kematian. seksi perkawinan, perceraian dan pengakuan anak. bidang pengelolaan informasi, administrasi kependudukan membawahi seksi sistim dan teknologi informasi. seksi kie dan dokumentasndudukan dan catatan sipilix. bab dinas kebudayaan dan pariwisata bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan asas udayaan, seni dan kepariwisataankebutan aan, seni dan kepariwisatudayaan dan pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas kebudayaan dan pariwisatudayaan dan pariwisata terdiri dari:bina obyek dan daya tarik wisata membawahi seksi pengembangan obyek dan daya tarik wisata. seksi penyuluhan, pembinaan dan pengembangan pariwisata. bidang . bidang pembinaan seni dan kebudayaan membawahi seksi kebudayaan dan peninggalan sejarah. seksi kesenian dan atraksi wisata. bidang pemasaran dan promosi usaha pariwisata membawahi seksi informasi dan promosi pariwisata. seksi pengawasan dan perijinan usaha pariwisatudayaan dan pariwisataudayaan dan pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran vii merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan peraturan daerah ini. bab dinas pekerjaan umum bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum adalah merupakan unsur pelaksana otonomidan pengendalian tata ruangrta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. pembinaan dan pelaksanaan tugassuai dengan lingkup tugasnya. pelaksanaan kerjaan umum terdiri dari: kepala dinas sekretariat bidang subbina marga membawahi seksi pembangunan jalan dan jembatan. seksi peningkatan jalan dan jembatan. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan. bidang cipta karya membawahi seksi pembangunan sarana dan prasina keciptakaryaan. seksi peningkatan sarana dan prasarana keciptakaryaan. seksi pemeliharaan sarana dan prasarana keciptakaryaan. bidang sumber daya air membawahi seksi pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air. seksi peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air. seksi pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air. bidang perencanaan membawahi: seksi program dan perencanaan. seksi pengendalian, evaluasi dan pelaporan. seksi tata ruang pemanfaatan ruang. pada dinas pekerjaan umum dibentuk unit pelaksana teknis dinas sebanyak (enam)kerjaan umum adalahdinas koperasi, perindustrian, perdagangan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan adalah merupakan unsur pelaksana otonomidibidang koperasi, perindustrian dan perdaganganmbangan usaha pengoperasian, perindustrian dan perdagangmbangan usaha pengoperasian, perindustrian dan perdagoperasi, perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas koperasi, perindustrian dan perdagperasi, perindustrian dan perdagangan. bidang kelembagaan koperasi membawahi seksi pengoperasian. seksi pembinaan dan penatalaksanaan badan hukum. bidang usaha kecil menengah ukm) membawahi seksi bina fasilitas ukm. seksi lembaga dan kerjasama ukm. bidang perindustrian membawahi seksi industri kimia agro dan hasil hutan. seksi industri logam, mesin, elektronika dan aneka. bidang perdagangan membawahi seksi perdagangan dalam negeri. seksi perdagangan luar negeroperasi, perindustrian dan perdagadinas pertanian dan perkebunan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas pertanian dan perkebunan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. dinas pertanian dan perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. dinas . dinas pertanian dan perkebtanian seperti pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkeburtanian seperti pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunian dan perkebunan dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas pertanian dan perkebunian dan perkeburoduksi membawahi seksi budidaya dan pengembangan usaha seksi pengendalian hama, penyakit dan lingkungan bidang sarana dan prasarana membawahi seksi prodi seksi asinan dan pengelolaan lahan dan air. bidang agribisnis membawahi: seksi pemasaran hasil pertanian seksi pengolahan hasil pertaninian dan perkebunian dan perkebdinas peternakan dan perikanan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas peternakan dan perikanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. dinas peternakan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang peternakan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. dinas peternakan dan perikternakan dan perikternakan dan perikternakan dan perikanan dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas peternakan dan perikternakan dan perikbab isekretariat membawahi sub. bagian keuangan. sub. bagian umum dan kepegawaian. bidang agribisnis peternakan dan perikanan membawahi seksi pembibitan dan budidaya. seksi pengolahan dan pemasaran. bidang kesehatan hewan dan ikan membawahi seksi perlindungan hewan dan ikan. seksi pelayanan medik veteriner ikan. bidang sarana dan prasarana membawahi: seksi alat, mesin produksi peternakan dan perikanan. seksi pengolahan lahan dan airternakan dan perikternakan dan perikdinas kehutanan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. dinas kehutanan mempunyai tugasini menyelenggarakan fungsi perumusan.hutkehuthutanan dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinashutrehabilitasi hutan dan lahan membawahi seksi reboisasi. seksi penghijauan dan perhutanan sosial. bidang pembinaan dan pelestarian hutan membawahi seksi pengamanan dan perlindungan hutan. seksi pelestarian dan pembinaan kawasan hutan. bidang pengembangan produksi hutan dan aneka usaha kehutanan membawahi: seksi pengendalian produksi hasil hutan. seksi pengembangan aneka usaha kehutanhuthutanan adalahdiadalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. dinas pertambangan dan energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaanrtambangan dan energipertambangan dan energmbangan dan energi. bidang pertambangan membawahi seksi pertambangan umum seksi hidro geologi bidang energi membawahi seksi energi tak terbarukan seksi energi terbarukmbangan dan energimbangan dan energi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran xiii merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan peraturan daerah ini. bab xvi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomiapatan daerah, keuangan daerah dan pengelolaan asset daerahpengelolaan pendapatan daerah, keuangan daerah, dan pengelolaan assetsamping tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ini, kepala dinas jugakepala dinas dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ini,selaku bud sebagaimana dimaksud pada ini, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas.t daerahpajak dan retribusi daerah membawahi seksi pajak dan pendapatan lain lain. seksi retribusi dan pendapatan lain lain. seksi pendataan dan verifikasi. bidang pasar membawahi seksi sarana dan prasarana pasar. seksi pemberdayaan dan pembinaan pedagang. bidang anggaran dan perbendaharaan membawahi seksi anggaran dan belanja. seksi ketatausahaan keuangan. bidang akuntansi dan pengelolaan asset daerah membawahi: seksi akuntansi keuangan. seksi pengelolaan asset daerahapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dapatndapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran xiv merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan peraturan daerah ini. bab xvii. bab xvii dinas kebersihan dan pertamanan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas kebersihan dan pertamanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. dinas kebersihan dan pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. dinas kebersihan dan pertamersihan dan pertamanan sesuai dengan lingkup tugasnya. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan kebersihan dan pertamersihan dan pertamanan dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas kebersihan dan pertamersihan dan pertambersihan membawahi seksi kebersihan seksi pembinaan kebersihan bidang pertamanan dan penerangan jalan membawahi seksi pertamanan seksi penerangan jalan dan taman kota. bidang . bidang teknisi peralatan membawahi seksi peralatan seksi perawatan dan pemeliharaersihan dan pertamviii dinas kepemudaan dan olah raga bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas kepemudaan dan olah raga adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. dinas kepemudaan dan salah raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan kepemudaan dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. dinas kepemudaan dan salah ragmberdayaan kepemudaan dan olah raga sesuai dengan lingkup tugasnya. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan kepemudaan dan olah ragmudaan dan salah raga dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala . kepala dinas kepemudaan dan olah rapemudaan dan salah ragamudaan membawahi: seksi pemberdayaan kepemudaan. seksi pembinaan dan pengawasan kepemudaan. bidang olahraga membawahi: seksi pemberdayaan dan pembinaan olahraga. seksi sarana dan prasarana olahragamudaan dan olah mudaan dan salah raga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran xvi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan peraturan daerah ini. bab xix. bab xix tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas keberadaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional pada utd dimaksud adalah bertugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok masing masing dinas dimaksud. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan bupati dan atau kepala dinas yang bersangkutan. bab kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian, kepala sub. bagian, kepala seksi dan kepala utd adalah jabatan eselon iv.a. kepala bagian tata usaha sekolah kejuruan dan kepala sub. bagian tata usaha pada upt adalah jabatan eselon iv.b dan kepala bagian tata usaha smp dan smu adalah jabatan eselon v.a. kepala dinassekretaris, kepala bidang,kepala unit pelaksana teknis dinas utd), kelompok jabatan fungsional pada utd dimaksud dan kepala bagian tata usaha sekolah diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya atas usul kepala dinas oleh sekretaris daerah setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari bupati. bab xxi. bab ii. bab pembentukan dinas daerah dengan peraturan daerah ini dibentuk dinas daerah adalah sebagai berikut dinas pendidikan dinas kesehatan dinas sosial dan tenaga kerja dinas perhubungan dinas komunikasi, informasi dan pde dinas kependudukan dan catatan sipil dinas kebudayaan dan pariwisata dinas pekerjaan umum dinas koperasi dinas pertambangan dan energi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dinas kebersihan dan pertamanan dinas kepemudaan dan olah raga bab iii dinas pendidikan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas pendidikan adalah merupakan unsur pelaksana otonominasional, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. dinas pendidikidikan nasionapendidikan nasionandidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas pendidikan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. bagikaro makmur ginting lembaran daerah kabupaten karo tahun nomor bagian kedua organisasi organisasi dinas pendidikendidikan dan membawahi seksi kurikulum dan sd. seksi pembinaan kesiswaan dan tenaga teknis dan sd. seksi sarana pendidikan dan bidang pendidikan menengah membawahi seksi kurikulum pendidikan menengah. seksi pembinaan kesiswaan dan tenaga teknis pendidikan menengah. seksi sarana pendidikan menengah. bidang pendidikan luar sekolah membawahi seksi fasilitasi, pls dan pemberdayaan masyarakat. seksi pembinaan generasi muda dan olah raga. seksi pembinaan kesenian dan kebudayaidikan dibentuk unit pelaksana teknis dinas sebanyak upt, ktu sekolah menengah kejuruan, ktu sekolah menengah tingkat pertama dan ktu sekolah menengah umum. bagan organisasi dinas pendidikkesehatan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana otonomiesehatan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatsehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas kesehatsehat2lp membawahi seksi imunisasi dan surveilans. seksi pengendalian penyakit. seksi kesehatan lingkungan. bidang . bidang kesehatan keluarga membawahi: seksi kesehatan keluarga kesia). seksi gizi dan usia. seksi usaha kesehatan sekolah uks). bidang pelayanan kesehatan yankee) membawahi seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan seksi pengawasan farmasi dan makanan. seksi perbekalan kesehatan. bidang pengendalian dan peran serta masyarakat membawahi seksi perencanaan dan pengendalian. seksi data dan informasi kesehatan. seksi peran serta masyarakat dan promosi kesehatan. pada dinas kesehatsosial dan tenaga kerja bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas sosial dan tenaga kerja adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. dinas sosial dan tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial dan tenaga kerjasosial dan tenaga kerjaansosial dan tenaga kerjsosial dan tenaga kerja dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas sosialsosial dan tenaga kerjaberdayaan sosial membawahi seksi kepahlawanan, perintis kemerdekaan dan pemakaman umum. seksi kesejahteraan anak dan bimbingan keluarga. bidang rehabilitasi, pembinaan dan bantuan sosial membawahi seksi perilaku bermasalah, korban bencana dan bantuan sosial. seksi pembinaan, perawatan lansia dan penyandang cacat. bidang tenaga kerjaan membawahi seksi pembinaan, perlindungan dan penempatan tenaga kerja. seksi hubungan industrial dan syarat kerjsosial dan tenaga kerjdinas perhubungan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas perhubungan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. dinas perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan darat dan danauhubungan darat dan danau serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat dan danauhubungan dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepalahubungan terdiri dari: kepala dinas. sekretariat. bidang. sub. bagian. seksi. upt dinas.angkutan membawahi seksi perijinan angkutan darat dan danau. seksi terminal. bidang lalu lintas membawahi seksi pengendalian dan operasional lalu lintas. seksi manajemen rekayasa lalu lintas. bidang teknik keselamatan membawahi seksi kelaikan kendaraan bermotor. seksi perbengkelhubunghubudinas komunikasi, informatika dan pde bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas komunikasi, informatika dan pde adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. dinas komunikasi, informatika dan pde mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika dan pengolahan data elektronik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. dinas .
lembaga tehnibagan adalah merupakan unsur pendukung tugas kepalagelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kepegawaian yang bersifat spesifik. badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihpegawaian, pendidikan dan pelatihan kepegawaipegawaian, pendidikan dan pelatihan dipimpin oleh kepala badan. kepala badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihpegawaian, pendidikan dan pelatihan terdiri dari: kepala badan. sekretariat. bidang. sub. bagian. sub. bidang. upt badan. jabatan fungsional pada upt. sekretariat membawahi sub. bagian keuangan. sub bagian program data dan pelaporan sub. bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan bidang. bidang mutasi membawahi sub. bidang kepangkatan dan berkala. sub. bidang pemindahan. bidang pengembangan karier membawahi sub. bidang kompetensi dan penempatan jabatan. sub. bidang perencanaan dan penempatan pns. bidang pendidikan dan pelatihan membawahi sub. bidang perencanaan, evaluasi, pendidikan dan pelatihan. sub. bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. bidang kesra, disiplin dan pensiun membawahi: sub. bidang kesra dan disiplin sub. bidang pensiun dan pemberhentian pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihpegawaian, pendidikan pelatihbadan pelaksana penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan bagian kesatu kedudukan, tugas,. badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mempunyai tugas menyusun. menyusun kebijakan dan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan propinsi dan nasional. melaksanakan penyuluhan dan mengasarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.ini menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan penyuluhan. penyusunan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan propinsi dan nasional. pelaksanaan penyuluhpns) yang bertugas kabupaten karo. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhanpelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, serta kemitraan penyuluhan. pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana. pengelolaan pembiayaan penyuluhan. menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.. kepala badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan. bidang. sub bidang. sub. bagian. sub. bidang. balai merupakan upt. jabatan fungsional pada balai. sekretariat membawahi sub. bagian keuangan. sub. bagian umum dan kepegawaian. bidang pengembangan sdm dan kelembagaan membawahi sub. bidang pengembangan kelembagaan. sub. bidang pengembangan sdm dan ketenagaan. bidang pelayanan dan informasi membawahi sub. bidang mitra usahakan dan pelayanan informasi. sub. bidang dokumentasi, publikasi dan perpustakaan. bidang pengembangan tata penyuluhan membawahi sub. bidang sistim dan metode penyuluhan. sub. bidang pendidikan, pelatihan dan pelayanan teknis penyuluhlaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dibentuk balai penyuluhan tingkat kecamatan merupakan unit pelaksana teknis sebanyak tujuh belasbagian ketiga balai pelaksana penyuluhan tingkat kecamatan balai penyuluhan tingkat kecamatan ber. melaksanak. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ini balai penyuluhan tingkat kecamat penyuluhan kabupaten. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar. fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha. pengelolaan pembiayaan penyuluhan. pelaksanaan supervisi, pemantauan, evaluasi penyuluhan dan pelaporan.laksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat kecamatan dipimpin oleh seorang kepala balai. kepala balai berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. bagian keempat organisasi balai pelaksana penyuluhan tingkat kecamatan organisasi balai pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat kecamatan terdiri dari kepala balai. sub. bagian tata usaha. jabatan fungsional. kepala balai membawahi sub. bagian tata usaha. jabatan fungsional. kelompok jabatan fungsional pada balai penyuluhan tingkat kecamatan bagan. bagan organisasi badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan tidak terpisah dengan peraturan daerah ini bab inspektorat kabupaten bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi inspektorat kabupaten adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahanini menyelenggarakan fungsi perencanaan program pengawasan. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. ccinspektorat kabupaten dipimpin oleh kepala dengan sebutanorganisasi organisasi inspektorat kabupaten terdiri dari kepala dengan sebutan inspektur. sekretariat. cc. inspektur pembantu. sub bagian. jabatan fungsional. sekretariat membawakan sub. bagian keuangan, umum dan kepegawaian sub. bagian evaluasi dan pelaporan. inspektur pembantu dibidang pengawasan reguler. inspektur pembantu dibidang pengawasan khusus. . uraian tugas jabatan inspektur, sekretaris, inspektur pembantu dan sub. bagian akan ditetapkan kemudian dengan peraturan bupati. bagan organisasi inspektorat kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran vii merupakan satu kesatuan tidak terpisah dengan peraturan daerah ini. bab kantor kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi kantor kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. kantor kearsipan, perpustakaanngelolaan kearsipan daerah, perpustakaan dan dokumentasi yang bersifat spesifik. kantor kearsipan, perpustakaan dan dokumentasarsipan daerah, perpustakaan dan dokumentasarsipan, perpustakaan dan dokumentasi dipimpin oleh seorang kepala kantor. kepala kantor kearsipan, perpustakaan dan dokumentasarsipan, perpustakaan dan dokumentasi terdiri dari kepala kantor. bagian tata usaha. seksi seksi. kepala kantor membawahi bagian tata usaha. seksi kearsipan. cc. seksi. seksi dokumentasi. seksi perpustakaanorganisasi kantor kearsipan, perpustakaan dan dokumentasikantor ketahanan pangan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi kantor ketahanan pangan adalah merupakan unsur pendukung tugas kepalatahanan ptahanan pangan dipimpin oleh seorang kepala kantor. kepala kantortahanan pangan terdiri dari kepala kantor. bagian tata usaha. seksi seksi. kepala. kepala kantor membawakan bagian tata usaha. seksi perencanaan, kewaspadaan, evaluasi dan pelaporan pangan seksi penyediaan, aneka ragam konsumsi dan informasi pangan seksi sarana dan prasarana, kelembagaan distribusi dan stabilitas hargastruktur organisasi kantor ketahanan pangankantor satuan polisi pamong praja bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi kantor satuan polisi pamong praja adalah merupakanpenyelenggaraan satuan polisi pamong praja yang bersifat spesifik. kantor satuan polisi pamong pranyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan pelaksanaan peraturansatuan polisi pamong praja dipimpin oleh kepala kantor. kepala kantor satuan polisi pamong prasatuan polisi pamong praja terdiri dari kepala kantor. bagian tata usaha. seksi seksi. kepala. kepala kantor membawahi bagian tata usaha. seksi perlengkapan dan logistik. seksi pemeriksaan dan penyidikan kasus. seksi pengendalian dan operasionalsatuan polisi pamong prajakantor lingkungan hidup bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi kantor lingkungan hidup adalah merupakan unsur pendukung tugas kepalayelenggaraan lingkungan hidup. kantor lingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidup dipimpin oleh kepala kantor. kepala kantorlingkungan hidup terdiri dari kepala kantor. bagian tata usaha. seksi seksi. kepala. memutuskan. memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang organisasi dan tatakerja lembaga teknisil. kepala kantor membawahi bagian tata usaha. seksi bina teknologi lingkungan dan pengembangan kapasitas. seksi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. seksi data, perencanaan dan pelaporanlingkungan hiduprumah sakit umum kabanjahe bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi rumah sakit umum kabanjahe adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. rumah sakit umum kabanjahe mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan rumah sakit umum daerah yang bersifat spesifik. rumah sakit umumrumah sakit umumrumah sakit umum kabanjahe dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan direktur. direktur rumah sakit umum kabanjaheorganisasi organisasi rumah sakit umum kabanjahe terdiri dari kepala kantor dengan sebutan direktur. bagian tata usaha. bidang. sub. bagian. seksi. kelompok jabatan fungsional. bagian tata usaha membawahi sub. bagian keuangan. sub. bagian kepegawaian. sub. bagian umum dan perlengkapan. bidang penunjang pelayanan medik membawahi seksi sarana dan prasarana. seksi rekam medik. bidang pelayanan medik membawahi seksi perawatan. seksi pelayanan dan humas. bidang bina program membawahi seksi perencanaan. seksi diklat. uraian tugas jabatan direktur, bagian tata usaha, bidang, sub. bagian dan seksi seksi akan ditetapkan kemudian dengan peraturan bupati. bagan organisasi rumah sakit umum kabanjahetugas dan fungsi unit pelaksana teknis tugas dan fungsi unit pelaksana teknis upt) pada badan dan kelompok jabatan fungsional pada upt adalah bertugas melaksanakan sebagian tugas badan yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok masing masing. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan bupati dan atau kepala badan masing masing. bab xvi. bab xvi kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian kepala badan adalah jabatan struktural eselon ii.b, sekretaris adalah jabatan struktural eselon iii.a, kepala bidang adalah jabatan struktural eselon iii.b, kepala sub. bagian, sub. bidang dan kepala upt adalah jabatan struktural eselon iv.a. inspektur adalah jabatan struktural eselon ii.b, sekretaris dan inspektur pembantu adalah jabatan struktural eselon iii.a, kepala sub. bagian adalah jabatan struktural eselon iv.a. kepala kantor adalah jabatan struktural eselon iii.a, kepala bagian tata usaha dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon iv.a. direktur rumah sakit umum kabanjahe adalah jabatan struktural eselon iii.a, kepala bagian tata usaha dan kepala bidang adalah jabatan struktural eselon iii.b, kepala sub. bagian dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon iv.a. pada rumah sakit umum kabanjahe dapat diangkat jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan. kepala balai adalah jabatan struktural eselon iv.a, kepala sub. bagian tata usaha dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon iv.b. kepala badan, kepala kantor, direktur rumah sakit umum kabanjahesekretaris, kepala bidang, kepala bagian tata usaha, kepala sub. bagian, sub. bidang,unit pelaksana teknis upt) dan kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya atas usul atasan langsungnya oleh sekretaris daerah setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari bupatdan tahun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. hal hal , daulat daniel sinulingga diundangkan kabanjahe, pada tanggal sekretaris daerah kabupaten karo: makmur ginting lembaran daerah kabupaten karo tahun nomor bab pembentukan lembaga teknis daerah dengan peraturan daerah ini dibentuk lembaga teknis daerah adalah sebagai berikut badan perencanaan pembangunan, pendidikan dan pelatihan. badan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. inspektorat kabupaten. kantor kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. kantor ketahanan pangan. kantor satuan polisi pamong praja. kantor lingkungan hidup. rumah sakit umum. bab iii badan perencanaan pembangunan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi badan perencanaan pembangunan adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerahdalam bidang perencanaan pembangunan daerah. badan perencanaan pembangperencanaan. mengrencanaan pembangunan dipimpin oleh kepala badan. kepala badan perencanaan pembangunanrencanaan pembangunan terdiri dari: bagian data dan pelaporan. sub. bagian umum dan kepegawaian. bidang fisik dan prasarana membawahi sub. bidang sarana dan prasarana sub. bidang tata ruang bidang ekonomi membawahi sub. bidang ekonomi dan pertanian. sub. bidang jasa, tenaga kerja dan pemanfaatan sda. bidang sosial budaya membawahi sub. bidang kesehatan, pendidikan dan kesra. sub. bidang pemerintahan umum. bidang penanaman modal membawahi sub. bidang promosi, kerjasama dan pengawasan investasi. sub. bidang peningkatan potensi investasi. bidang bina program, litbang dan statistik membawahi: sub bidang penelitian dan pengembangan. sub bidang bina program dan statistik. pada badan perencanaan pembangun. bagan organisasi badan perencanaan pembangdan fungsi badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat adalah merupakan unsur pendukung tugas kepalakat yang bersifat spesifikkesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. kepala badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyaraksatuan bangsa membawahi sub. bidang kajian strategis daerah sub. bidang ideologi, kesatuan bangsa dan ham bidang. bidang politik membawahi sub. bidang hubungan antar lembaga. sub. bidang demokratisasi. bidang lintas, penanggulangan bencana dan pengungsi membawahi: sub. bidang potensi dan pelatihan sub. bidang penanggulangan bencana dan pengungsi pada badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dibentuk unit pelaksana teknis sebanyak upt untuk menangani sebagian kegiatan teknis operasional yaitu urusan pemadam kebakaran bp2k)merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan peraturan daerah ini. bab badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsiyang bersifat spesifik. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan des. kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah bagian kedua organisasi.erintahan desa dan kelembagaan membawahi sub. bidang pemerintahan desa. sub. bidang kelembagaan masyarakat. bidang sosial budaya dan ketahanan masyarakat membawahi sub. bidang sosial budaya masyarakat. sub. bidang ketahanan masyarakat. bidang perekonomian dan sda membawahi sub. bidang peningkatan perekonomian desa. sub. bidang sumber daya alam dan tehnologi tepat guna. bidang perencanaan membawahi:masyarakat dan pemerintahan des yang bersifat spesifikmberdayaan perempuan dan keluarga berencan. kepala badan pemberdayaan perempuaneluarga berencana dan keluarga sejahtera membawahi: sub. bidang keluarga berencana sub. bidang keluarga sejahtera sub bidang advokasi kie bidang pemberdayaan perempuan membawahi sub. bidang pemberdayaan perempuan. sub. bidang pengembangan partisipasi peranan perempuperempuan dan keluarga berencan.
mor drt tahun tentang pembentukan daerah otonom kabupaten kabupaten dalam lingkungan daerah opinter njelasan atas peraturan daerah kabupaten karo nomor tahun tentang pembentukan badan permusyawaratan desa umumngan diberlakukannya undang undang nomor tahunbadan perwakilan desa pandang sudah tidak sesuai lagi dan oleh sebab itu perlu dibentuk kembali peraturan daerah kabupaten karo yang mengatur tentang pembentukan badan permusyawaratan rakyat sebagai badan yang mengayomi adat istiadat dan penampung aspirasi rakyat untuk disalurkan dalam koridor demokratis dan aspirasi. il. penjelasan demi sampai dengan cukup jelas.penyaluran aspirasi masyarakat. bagian. bagian ketiga tugas dan wewenang bpdkewajiban, larangan dan jumlah anggota bpd bagian pertama hak anggota bpd, memilih dan dipilih: memperoleh tunjangan. bagian kedua kewajiban anggota bpddengan membentuk panitia pemilihacc. melakukan.gian keempathitungan jumlah anggota bpd sebagaimana dimaksud pada ini sebagai berikut jumlah penduduk sampai dengan jiwa jumlah anggota orang jumlah penduduk sampai dengan jiwa jumlah anggota orang cc. jumlah penduduk sampai dengan jiwa jumlah anggota orang jumlah penduduk atas jiwa jumlah anggota orangpenduduk desa wilayah yang bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat: calon anggota bpd hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada diusulkan sebagai calon anggota bpd pada musyawarah mufakat desa yang bersangkutan,ud dan kepada pemerintah: satu) tahun atau sudah menikah.: i.: musyawarah dan mufakat dipimpin oleh kepala desa dan pimpinan bpd. kepala desa dan pimpinan bpd bertanggungjawab atas kelancaran jalannya musyawarah dan mufakat. musyawarah dan mufakat dinyatakan syah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya (dua per tiga) dari jumlah undangan peserta musyawarah dan mufakat. jumlah undangan dan daftar undangan diusulkan oleh kepala desa kepada bpd. undangan peserta musyawarah mufakat dan ditanda tangani oleh kepala desa dan diketahui oleh bpd.. musyawarah dan mufakat menetapkan anggota bpd. nobulan dan berita acara hasil musyawarah dan mufakat ditanda .usulkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat untuk diresmikan.danvdesa bab vii tunjangan dan pembiayaviii sekretariat dan alat kelengkapan bpd dalam melaksanakan tugasnya bpd dibantu oleh sekretariat bpd. sekretariat bpd dipimpintentuan bpd. bab ixpemberhentian dan pergantian antar waktu keanggotaan bpd diberhentikan karena: meninggal dunia permintaan sendiriyang baru, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau halangan tetapnji anggota bpd: tidak melaksanakan kewajiban anggota bpd: dan atau melanggar larangan bagi anggota bpd. anggota bpd yang berhenti karena meninggal dunia atau permintaan sendiri diusulkan oleh anggota bpd dan ditetapkan dengan keputusan bpd usulan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui camat untuk mendapat pengesahan. anggota bpd berhenti bersama sama pada saat anggota bpd yang baru disahkan. kepala desa memberitahukan kepada pimpinan bpd, (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan bpd. sebelum berakhir masa jabatan bpd pimpinan bpd membuat laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat dan forum rapat desa. dalam laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada kepala desa,dariri unsur anggota bpd yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya tersebut. paling lambathubungan kerja bpd dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatani. bab xii ketentuan lain lain ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini menjadi pedomanbab xorganisasi dan tata kerja kecamatan pada pemerintah daerah kabupaten karoemerintahan daerah, kecamatan dibentuk wilayah kabupaten dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah: bahwa untuk melaksanakan peraturan pemerintah nomor tahun bahwa kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten, maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja kecamatan pada pemerintah daerah kabupaten karo. cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf dab huruf diatas, perlu melakukan penyesalannya dengan penempatannya padakecamatan pada pemerintah kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupatekecamatan pada pemerintah daerah kabupaten karo: kecamatan kabanjahe kecamatan berantai cc. kecamatan tiga panah kecamatan merdeka kecamatan dolar kecamatan naman teran kecamatan tiga bidang kecamatan payung kecamatan simpang empat kecamatan tiga deret kecamatan kuta buluh kecamatan merek kecamatan munte kecamatan berdinding oo. kecamatan lau baling kecamatan ular kecamatan barus jahe bab iii kedudukan, tugas dan fungsi kecamatan adalah merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten, yang dipimpin oleh seorang camat, berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretarisini juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi mengkoordinir. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umumaerah yang penetapannya dengan peraturan bupati. kecamatan dipimpin oleh camat. bab organisasi organisasi kecamatan terdiri dari camat. sekretariat terdiri dari: sub bagian umum sub bagian keuangan seksi pemerintahan seksi ketenteraman dan ketertiban umum seksi kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup seksi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan kelompok jabatan fungsional uraian tugas masing masing jabatan struktural pada kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagan organisasi kecamatannya, camat, sekretaris, kepala seksi, kepala sub. bagiancamat. camat dalam menjalankan tugas tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan yang penetapannya sesuaicamat adalah jabatan struktural eselon iii.a: sekretaris camat adalah jabatan struktural eselon iii.b: kepala seksi adalah jabatan struktural eselon iv.a: kepala sub bagian adalah jabatan eselon camat diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh bupati melalui baperjakat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: sekretaris camat, kepala seksi dan sub. bagian diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh bupati atas usul sekretaris daerah melalui baperjakat danberlakukannya peraturan daerah ini maka peraturan daerah kabupaten karo nomor. tahun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi serta segala ketentuan peraturan yang mengatur organisasi dan tata kerja kecamatan dilingkungan pemerintah kabupaten karo. pengembangan wilayah kecamatan baru organisasi dan tata kerja kecamatan pada pemerintah daerah kabupaten tetap berpedoman kepada peraturan daerah ini dan atau ketentu bupati karo: daulat daniel sinulingga diundangkan kabanjahe. pada tanggal sekretaris daerah kabupaten makmur ginting lembaran daerah kabupaten karo tahun nomor bab tata kerja dalam melaksanakan tugas, kepala kantor, sub.kepala kantor perizinbab vi. kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian kepala kantor adalah jabatan struktural eselon iii.a kepala bagian tata usaha dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon iv.a kepala kantor bagian tata usaha dan kepala seksibupati. bab vii ketentuan penutup hal hal yang belum diatur dalam peraturan da, bupati karo daulat daniel sinulingga. diundangkan kabanjahe. pada tanggal, sekretaris daerah kabupaten sumbul sembiring depart lembaran daerah kabupaten karo tahun nomor.
peraturan daerah kabupaten karo nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja akademi kebidanan kabanjahe dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karo menimbang bahwa dengan peraturan daerah kabupaten karo nomor tahun telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja akademi kebidanan kabanjahe dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman struktur organisasi perangkat daerah: bahwa berpedoman kepada peraturan menteri kesehatan nomor menkes pra tahun2004 tentang pendirian pendidikan diploma bidang kesehatan dan surat keputusan menteri kesehatan nomor hk. tahun tentang petunjuk teknis penyelenggaraan jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan tenaga kesehatan, maka keberadaan peraturan daerah nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja akademi kebidanan kabanjahe sebagaimana tersebut pada butir.a diatas dipandang sudah tidak sesuai lagi maka perlu disesuaikan dan disempurnakan kembali: bahwa untuk menindak lanjuti maksud peraturan menteri kesehatan nomor menkes pra tahun tersebut pada butir diatas, dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah nomor tahun dipandang perlu menetapkan kembali susunan organisasi dan tata kerja akademi kebidanan kabanjahe: menetapkan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja akademi kebidanan kabanjahekademi. akademi kebidanan kabanjahe adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan diploma d iii bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang direktur, milik pemerintah kabupaten karo dan berkedudukan kabanjahe yang selanjutnya kabid kabanjahe. program pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan diploma d iii bidang kesehatan mengacu kepada ketentuan perundang undang yang berlaku. direktur adalah direktur akademi kebidanan kabanjahe yang mempunyai latar belakang pendidikan bidang kebidanan dengan kualifikasi pendidikan minimal setingkat lebih tinggi dari lulusan. dosen adalah tenaga pendidik pada akademi kebidanan kabanjahe. senat akademi adalah merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi lingkungan akademi kebidanan, non struktural dan fungsional. tenaga administratif adalah tenaga non pendidik pada akademi kebidanan kabanjahe dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya bukan merupakan jabatan fungsional. tenaga honorer adalah tenaga non pendidik pada akademi kebidanan kabanjahe. biaya pendidikan adalah biaya yang diwajibkan dan dibebankan kepada mahasiswa. mahasiswa adalah peserta didik pada akademi kebidanan kabanjahe bab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja akademi kebidanan kabanjahe bab iil. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi akademi kebidanan kabanjahe merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. akademi kebidanan kabanjahe mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. akademi kebidananmbinaan dan pelaksanaan tugasakademi kebidanan kabanjahe dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan direktur. direktur akademi kebidanan kabanjahe berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. bab organisasi organisasi akademi kebidanan kabanjahe terdiri dari direktur. sub. bagian tata usaha. seksi seksi direktur membawakan: sub bagian tata usaha seksi akademik dan kurikulum cc. seksi administrasi pendidikan seksi kemahasiswaandan jenis jabatan fungsional, sesuai dengan bidang keahliannya, yang penamaannya akan diatur dengan peraturan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku uraian tugas direktur, sub. bagian tata usaha dan seksi seksi akan ditetapkan kemudian dengan peraturan bupati. bagan. bagan organisasi akademi kebidanan kabanjahe, direktur, subpimpinan organisasi akademi kebidanan kabanjahesetiap pimpinan didalam satuan organisasi akademi kebidanan kabanjahe bertanggung jawab kepada atasan masing masing dan menyampaikan laporan tepat waktu. bab keberadaan senat akademik senat akademik adalah merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan akademi kebidanan kabanjahe, non struktural dan fungsional. senat akademik terdiri dari ketua senat. wakil ketua senat. perwakilan dosen direkomendasikan direktur berjumlah (tiga) orang. unsur masyarakat direkomendasikan direktur terdiri dari perwakilan dari orang tua mahasiswa tingkat dan tingkat masing masing (satu) orang. organisasi profesi ikatan bidan indonesia cabang kabupaten karo berjumlah (satu) orang. cc. sekretaris daerah kabupaten karo dari unsur pemerintah daerah. senat akademik dipilih dari dan oleh anggota senat akademik dan dibantu oleh seorang sekretaris (bukan anggota senat) yang ditunjuk dari dosen. senat akademik diangkat dengan surat keputusan direktur dengan masa waktu selama (empat) tahun. senat akademik mempunyai tugas pokok adalah sebagai berikut merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan akademik. merumuskan. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademik. merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan akademik. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja akademik yang ajukan oleh direktur yang berasal dari masyarakat dan atau orang tua mahasiswa. melakukan penilaian pertanggung jawaban direktur atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan minimal (satu) tahun sekali. merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan. memilih dan merekomendasikan calon direktur untuk dipilih dan diangkat oleh bupati. menegakkan norma norma yang berlaku bagi civitas akademik. memberitahukan kepada bupati tentang akan berakhirnya masa jabatan direktur (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. bab vii keberadaan dewan penyantun dewan penyantun akademi kebidanan kabanjahe merupakan kelompok pengarah dan penasehat, non struktural dan fungsional yang keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat dan orang tua mahasiswa. dewan penyantun akademi kebidanan kabanjahe sebagai mana tersebut pada peraturan daerah ini mempunyai tugas mengasuh dan membantu merumuskan dan menyelesaikan permasalahan instansi dalam pendanaan. anggota dewan penyantun akademi kebidanan kabanjahe diangkat dengan surat keputusan direktur. pengurus dewan penyantun sebagai mana dimaksud pda ini pilih oleh dan diantara para anggota dewan penyantun. masa waktu dewan penyantun sebagai mana dimaksud pada ini adalah selama (empat) tahun. bab viii kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian direktur kabid disetarakan dengan jabatan struktural eselon iii kepala sub. bagian dan kepala seksi adalah eselon direktur. direktur diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh bupati, setelah melalui baperjakat dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.atas usul sekretaris daerah setelah melalui baperjakat d dan diundangkannya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah kabupaten karo nomor tahun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kabid kabupaten karosetempat yang berdasarkanyang berhak dipilih adalah calon kepala desa yang telah mendapat persetujuan dariiniiniempatb pemberhentian kepala desa bagian pertama pemberhentian kepala desainidinyatakan melanggar sumpah' janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala desaini, diusulkan oleh pimpinan bpd sesuai dengan hasil rapat bpd. usul. usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf iniini, ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama (tiga puluh) hari sejak keputusan bpd diterima. setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ini, bupati mengangkat penjabat kepala desa. pejabat sementara kepala desa berasal dari sekretaris desa atau perangkat desa lainnya atau tokoh masyarakatminimalinitersebut pada dan peraturan daerah iniiniperaturan daerah ini. apabila kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah ininjabat kepala desa penjabat kepala desa diangkat dengan keputusan bupati dari perangkat desa atas usul bpd. penjabat kepala desa dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk masa jabatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud ini, paling lama (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan. bab kedudukan keuangan kepala desa kepalasebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan setiap tahun, dalam anggaran pendapatan dan belanja desaini, diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati. bab xiii mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah masyarakat dapat melaporkan pelanggaran peraturan perundang undangan atas pemilihan kepala desa kepada panitia pengawas pemilihan kepala desa panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ini, wajib menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa: apabila sengketa sebagaimana dimaksud pada ini,tidak dapat diselesaikan maka panitia meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. bab xiv. bab xiv ketentuan lain lain bpd dapat membatalkan hasil pemilihan kepala desa jika: terdapat kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan dan dapat dibuktikan. pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ini dilakukan sebelum pelantikan kepala desa. dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ini, dalam ini, dapat dibuktikan setelah pelantikan, bupati atas usul bpd memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat penjabat kepala desa. masa jabatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ini, paling lama (satu) tahun dan kemudian dilaksanakan pemilihan kepala misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan vis: pemilih adalah warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya: hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan sikap pilihannya::, kampanye adalah berupa penyampaian dan atau penawaran program yang akan dilakukan oleh calon kepala desa untuk menarik simpati pemilih, jika yang bersangkutan terpilih menjadi kepala desa. pemilihan kepala desa yang selanjutnya disebut pemilihan, adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk menentukan kepala desa tps adalah tempat pemungutan surat. bab pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan panitia pengawangadakan rapat bersama perangkat desa dengan tokoh masyarakat dapat dihadiri camat, untuk membentuk panitia pelaksana pemilihan kepala desa dan panitia pengawas pemilihan kepala desa yang hasilnya dilaporkan kepada bupati melalui camat. panitia pelaksana pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ini,kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. ( ) panitia tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan dengan keputusan bpd berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ini. dalam hal bpd tidak bersedia membentuk panitia pelaksana pemilihan kepala desa dan panitia pengawastetapkan dengan keputusan bupati. . untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, bpd membentuk panitia pemilihan kepala desa dan panitia pengawas pemilihan kepala desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. panitiaesa dan tokoh masyarakat tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada initingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini mempunyai tugas membantu pelaksanaan pemilihan kepala desa. melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh bupati. panitia tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah iniperintahkan oleh bupati. pembentukan panitia sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini ditetapkan dengan keputusan bpd dan dilaporkan kepada bupati melalui camat. panitia sebagaimana dimaksud pada ini, tidak diperkenankan menjadi bakal calon kepala desa. panitia tingkat desa menyusun daftar pemilihan sementara dan mengumumkan di tanggapan dari masyarakat. bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilihandaftarkan dalam daftar pemilih tetap. daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ini, selambat lambatnya (sembilan) hari sejak pengumuman daftar pemilih tetaptetap yang diajukan lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ini dinyatakan tidak diterima atau tidak ditanggapi. bagi seorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud padaini, panitia tingkat desa memperbolehkan menggunakan hak pilihnya. bab ii. bab iii tugas dan wewenang bpd dan panitia bagian pertama tugas dan wewenang bpd tugas dan wewenang bpd dalam pemilihan kepala desa adalah: mengusulkan pemberhentian kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya dan menetapkan pengangkatan kepala desa terpilih: melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan: membentuk panitia pemilihan dan panitia pengawas, meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas panitia pemilihan dan panitia pengawasesa. bagian kedua tugas panitia pemilihan tugas dan wewenang panitia pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa adalah: pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa: menerima pendaftaran bakal calon kepala desa: melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih: menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa: menjaring dan menyaring bakal calon kepala desa: menentukan tanda gambar calon kepala desa, 9g. mengumumkan nama calon dan daftar pemilih: menetapkan tata cara kampanye: i. menyiapkan kartu suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya: menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa: menyampaikan surat panggilan kepada pemilih: melaksanakan pemungutan dan menghitung hasil pemungutan suara: membuat berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa: melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada bpd. bagian ketiga tugas wanita pengawasmeneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang, dan. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang undangan: panitia pemilihan kepala desa dan panitia pengawas pemilihan kepala desa dalam menjalankan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada bpd. bab iv. bab hak memilih dan dipilih. belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama (dua) kali masa jabatan. j . memenuhi syarat lain yang diatur dalam peraturan desa:, juga harus mendapat izb pelaksanaan pemilihan kepala desa bagian pertama penjaringan dan penyaringan bakal calon penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan melalui pengumuman secara tertulis ditempat tempat umum. pengumuman sebagaimana dimaksud pada ini antara lain memuat waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon, persyaratan administrasi bakal calon: rencana. rencana waktu tahapan pemungutan suara. penyaringan bakal calon kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan antara lain atas dasar kelengkapan administrasi dan kebenaran formil persyaratan administrasi. hasil penyaringan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ini dituangkan dalam berita acara rapat panitia pemilihan. bagian kedua kampanye kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan pemilihan kepala desarapat umum dan atau dan adat istiadat. calon kepala desadesa sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempaesa, i.. mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye diatur oleh panitia pemilihan kepala desa difasilitasi panitia kecamatan dan panitia kabupaten bagian ketiga pemungutan suarayang ditetapkan. pemungutan suara, pemilihan calon kepala desa diselenggarnghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan segera setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon, saksi yang ditetapkan dan masyarakat. mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara diatur lebih lanjut oleh panitia pemilihan. bagian keempatdalam hal terdapat (dua) atau lebih calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang. pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ini hanya dilakukan terhadap para calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama. mekanisme dan tata cara pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan dalam keputusan bpd. calon terpilih sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini, dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh panitia pemilihanab vi. bab penetapan dan pelantikan kepala desa bagian pertama penetapan dan pengesahkepala desa terpilih disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada camat. calon kepala desa terpilih berdasarkan keputusan bpd sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini disahkan oleh bupati dengan menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan kepala desa terpilih. keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ini diterbitkan paling lambat (lima belas) hari setelah diterimanya surat keputusan bpd sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini. bagian kedua pelantikan kepala desa pelantikan kepala desa dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah' bab viii tugas, wewenang, kewajiban, hak dan larangan bagibagian. bagian kedua wewenang kepala desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada peraturan daerahtersebut pada peraturan daerah iniiniiniini disampaikan (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah bpd. mendirikan.
peraturan daerah kabupaten karo nomor tahun tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentigangkatan dan pemberhentiilihan,karo: peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh bpd bersama kepala desa. bab ruang lingkup pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan bpdsekretaris desa sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini,.ini, diangkat oleh sekretaris daerah atas nama bupati. perangkat desa lainnya sebagaimana tersebut pada peraturan daerah iniini, ditetapkan dengan keputusan kepala desa. usia perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ini, paling rendah (dua puluh) tahun dan paling tinggi (enam puluh) tahun. perangkat desa sebagaimana tersebut pada peraturan daerah iniini, bertanggung jawab kepada kepala desa. tugas dan fungsi perangkat desa ditetapkan dalam peraturan desa. bab iii persyaratan persyaratan calon perangkat desa sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini antara lain: terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap desa bersangkutan sekurang kurangnya (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus putus: sehat jasmani dan rohani: berpendidikan serendah rendahnya sekolah dasar atau yang sederajat: bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa: mengenal dan dikenal desa yang bersangkutan. bab pengangkatan dan masa jabatan perangkat desa bagian pertama pengangkatan dan pemilihan perangkat desa dapat dipilih atau diangkat tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. mekanisme pemilihan dan atau pengangkatan tanpa pemilihan calon perangkat desa ditetapkan dengan peraturan desa. pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan bpd. bab v. bab larangan perangkat desa dilarang: merangkap jabatan sebagai anggota dan atau pimpinan badan permusyawaratan desa. menjadi anggota partai politik tertentu atau terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan partai politik. menerima hadiah atau pemberian dari seseorang dengan maksud tertentu atau imbalan yang mengikat yang dapat merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, seperti melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. melanggar norma norma yang berkembang dalam masyarakat. bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. bab pemberhentian perangkat desa bagian pertama pemberhentian perangkat desa diberhentikan antara lain karena: meninggal dunia mengajukan pengunduran diri tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan telah berakhir masa baktinya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hidup yang berkembang dalam masyarakat. bagian kedua pemberhentian sementara dengan pertimbangan pertimbangan tertentu, perangkat desa yang dituduh terlibat dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara oleh kepala desa. pengaturan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam peraturan desa. bab vii kedudukan keuangan perangkat desa perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan atau tunjangan lainnya paling sedikit atau setara dengan upah minimum regional kabupaten karo dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa. bab viii. bab vdan pengangkatan perangkat
peraturan daerah kabupaten karpemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil gun sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun dan peraturan pelaksanaannysebagaimana dimaksud pada huruf perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan..persyaratan.pedoman pada ketentuan peraturan perundang undanganmana dimaksud dalamiksa atau kelurahan dalam satu kecamatan: cc. antarkecamatan dalam satu kabupaten kota: antarkabupaten atau kota dalam satu provinsi, atau antar: surat pengantar rt rw, kk: ktp untuk mendapatkan surat keterangan pindah. surat.erbitan dan ktp sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah yang bersangkutan berdomisili pada alamat baru sekurang kurangnya enam bulan secara terus menerus terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada, termasuk tenaga kerja indonesia yang akan bekerja luar negerilaporan pada kantor perwakilan republik indonesia sebagaimana dimaksud pada diperlukan sebagai bahan pendataan wni luar negeridatang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud dalam: paspor,.hnis daerah kabupaten karokarpadtempat terjadinya peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada adalah wilayah terjadinya kelahiran. waktu. waktu pelaporan kelahiran paling lambat (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada adalah kepala keluargsebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa. pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud dalam:alam pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada kedudukan anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunyacc.pencatatan kelahiran warga negara indonesia dilakukan pada perwakilan republik indonesia dengan memenuhi syaratdalamdalampencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam yang melampaui batas waktu (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negerinstansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada menerbitkan surat keterangan lahir mati. dalam penerbitan surat keterangan lahir mati sebagaimana dimaksud pada tidak diterbitkan akta pencatatan sipil. pendataan lahir mati sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan bidang kesehatan. bagihari adalah hari kerja. bab hak dan kewajiban penduduk bagian kesatu harkawinan sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada bagi penduduk yang beragama islam dilakukan oleh departemen agamakni.: dan atau ktp suami dan isteri bagi penduduk indonesia. pelaporan. pelaporkawinan negara setempat, pas photo suami dan isteri:rcerai sebagaimana dimaksud dalamcc. kutipan akta perkawinankematian sebagaimana dimaksud padapihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: kepala rumah sakit: dokter, paramedis, kepala desa, lurah: dan:sebagaimana dimaksud pada adalah keterangan dari pejabat yang berwenyang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam pada dilaporkan kepada perwakilan republik indonesia dengan memenuhi syarat.gangkatanmerintah kabupate. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud padacatatan pinggir sebagaimana dimaksud padencatatan pelaporan pengangkat. pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan kepada perwakilan republik indonesia dilakukan dengan syarat: kutipan akta kelahiran:. pencatatan pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalamnamauatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud padasyaratcc..syarat.: nik ibu kandung: oo. nama ibu kandung, nik ayah:cacat fisik dan atau mental sebagaimana dimaksud pada huruf adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang menetapkan tentang hal tersebutkuantitatif sebagaimana dimaksud pada adalah data yang berupa angka angka. data kualitatif sebagaimana dimaksud pada adalah data yang berupa penjelasan. bagian kedua dokumen kependudukan. surat keterangan pembatalan perkawinan, i., surat keterangan pindah datang penduduk warga negara indonesia antarkecamataling sedikit sebagaimana dimaksudkan padaalamat sebagaimana dimaksudkan pada adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya. jati diri lainnya sebagaimana dimaksudkan padpala. kepala keluarga sebagaimana dimaksud padsebagaimana dimaksud padrubahan susunan keluarga dalam sebagaimana dimaksud padadalam rangka menciptakan kepemilikan (satu) ktp untuk (satu) penduduk sebagaimana dimaksud padapejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf.kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud pada misalnya kesalahan penulisan huruf dan atau angka sebagaimana dimaksud pada wajib diberitahukan kepadayang berlakuberpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. data penduduk yang,dan beberapa isianupati sebagai penanggungdaerah. daerahdaerahwajibtetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku ktp. bab ketentuan lain lain hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur dengan peraturan bupati karo. peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ditetapkan kabanjahe pada tanggal juli bupati karo, dr. (hc) kena ukur karo jambi berbakti diundangkan kabanjahe pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten karo makmur ginting lembaran daerah kabupaten karo tahun nomor seri pemberian nik kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam menggunakan sistem informasi administrasi kependudukantap: dan buku pengawasan orang asing. . penduduk warga negara indonesia.
bupati karo peraturan daerah kabupaten karo nomor tahun tentang pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karo, menimbang: keagamaan, panti jompo, panti asuhan. cara perhitungan pajak dan wilayah pemungutkaropenyediaan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada diperuntukkan bagi penerangan jalan umum. ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pengelolaan lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati penyediaan penerangan jalan untuk jalan khusus dilaksanakan oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. biaya penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada disebabkan kepada instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat. bagian keenam pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan paragraf, gas,rumah adat yang dibangun oleh pemerintahparagraf.paragrafobjek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada adalah objek pajak yang berada wilayah tertentu yang perkembangan pembangunannya cukup besar. penetapan besarnya nop sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam(nol koma dua persen) untuk nilai jual objek pajak nop) rp. (satu miliar rupiah) atau lebih, (nol koma satu persen) untuk nilai jual objek pajak nop) kurangpajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dipungut wilayah daerah. paragrafgian ketujuh pajak parkir paragraf nama objek dan subjlebih lanjut mengenai penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupat, cara perhitungan pajak dan untuk pajak hotel, pelayanan restoran untuk pajak restoran,milikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan penyelenggaraan tempat parkir untuk pajak parkirberdasarkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. jenis pajak dibayardan pajak parkir.bagaimana aknmenrisebhgpirailalasarnbagian.bab.viii ketentuan khususdhagaitukbajak penerangan jalan, peraturan daerah kabupaten karo nomor tahun tentang pajak hiburan, peraturan daerah kabupaten karo nomor tahun tentang pajak hotel, restoran, rumah makan dan kedai kopi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak januari peraturan daerah ini mulai berlaku sejakpajak daerah umumpagar.ngkemenetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah. bab ketentuan umum bab penegakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan daajakugatab. pajak daerah bagian kesatupenerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak parkir. bagian kedua pajak hotel paragraftermasuk, danengecualian jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada huruf didasarkan atas izin usahanypajak ararat. dan wilayah pemungutdasar pengenaan pajakomzet penjualan sampai dengan rp. (dua dari dasar pengenaan pajakbagian keempat pajak hiburan paragraftema ras ane! termasuk potongan harga dan tiket cuma cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. pameran (sepuluh persen), karaoke sebesar (tiga puluh persen),ji.
peraturan daerah kabupaten karoo, menimbang bahwa dalamitegaskan bahwa mengenai tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa dan badan perwakilan desatata caradaerah kabupaten karo pemerintahan daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah bupati adalah bupati karo dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karipokokkegiatan. laporan.peraturan daerahalam iniperaturan daerah ini,peraturan daerah ini, badan permusyawaratan desa:ixaro daulat daniel sinulingga lampiran iiilaporan pertanggungjawaban bagian kesatuadan permusyawaratan desa. bagian kedua laporan kepala desa laporan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan daerah ini, meliputi ppd kepala desa kpj kepala desa cc. menginformasikan ppd kepada masyarakat ppd kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf ini, meliputi: ppd akhir tahun anggaran: ppd akhir masa jabatan kpj kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf ini, meliputi: kpj akhir tahun anggaran kpj akhir masa jabatan bagian ketigperaturan daerah ini,ini,.voodoo. kecamatan oo. belanja belanja langsung belanja pegawai belanja barang jasa belanja modal jumlah.: dana cadangan penyertaan modal desa pembayaran utang jumlah desa. tahun. kepala desa. bupati karo daulat daniel sinulinggaperaturan daerah ini, meliputi bidang urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten. paragraf ketiga tugas pembantuan muatan laporanbagi: tingkat pencapaian: satuan pelaksana kegiatan desa: alokasi dan realisasi anggaran: sarana dan prasarana yang digunakan, permasalahan dan penyelesaian:.: bag: laporan kepala desa berupa ppd akhir masa jabatperaturan daerah iniperaturan daerah ini: ppd sisa masa jabatan yang belum dilaporkan: cc.:: dan kpj sisa masa jabatan yang belum dilaporkan: cc.peraturan daerah ini, adalah sesuai dengan bidang urusan yang diserahkan paragraf ketiga tugas pembantuan muatan kpj,:cc: cc..: kpj kepala desa sebagaimana dimaksud pada ini, kpj kepala desa::ini, dilakukan selambat lambatnya (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. bagi: laporan sebagaimana dimaksud dalam ini,: cc.pada bpd menetapkan keputusan bpd,( ).
ng. san bupati karo peraturan daerah kabupaten karo nomor tahun tentang retribusi jasa umum dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karo, menimbang: wa.. tarif unit rawat inap per hari bahan habis pakai termasuk obat jasa dokter jasa perawat paramedis jasa puskesmas oxygen per liter per menit tarif unit rawat jalan puskesmas pembantu poskesdes polindes per kunjungan bahan habis pakai termasuk obat jasa dokter (jika ada) jasa perawat bidan jasa puskesmas tarif pelayanan kehamilan, tarif persalinan dan bayi puskesmas per jasa pan api total jenis tindakan pus trans temasuk jasa pelayanan rp) obat dokter bidan persalinan normal persalinan abnormal komplikasi kehamilan pemeriksaan anc tarif pelayanan kehamilan, persalinan dan bayi puskesmas pembantu poskesdes polindes per tindakan barang habis jasa bidan jasa pakai rp) total jenis tindakan puskesmas temasuk rp) rp) obat persalinan normal pemeriksaan anc tarif pelayanan imunisasi per tindakan barang habis jasa jenis tindakan puskesmas perak jasa pelayanan rp) obat paramedis dokter juru rp) imunisasi imunisasi dasar rutin vaksinasi rabies per paket tarif ugd per tindakan barang jasa habis jenis tindakan puskesmas pakai jasa pelayanan total rp) termasuk rp) obat rp) dokter perawat dir tindakan ringan jahitan) tindakan sedang jahitan (ditambah (ditambah penjahitan) per jahitan tarif pelayanan medik ringandokter perawat insist abses) insist hordiulum , sirkumsisi tindik daun telinga pemasangan iud pencabutan iud pemasangan. pemasangan implant pencabutan implant suling segmen tarif pelayanan medik gigirp) dokter perawat pembersihan karang gigi radang gusi dan mulut penambahan amalgam penambahan komposit pencabutan gigi dewasa pencabutan gigi anak pencabutan gigi tertanam pengobatan abses tanpa isis1 insist dan drainage tarif pemeriksaan diagnostik per tindakan jenis pemeriksaan jasa jasa jasa total sarana dokter perawat ekg usg tarif pemeriksaan laboratorium per tindakan bahan habis jenis pemeriksaan pakai pasa total tugas rp) pemeriksaan darah menghitung jumlah eritrosit menghitung jumlah locid menghitung sel trombosit laju endap darah kadar gula darah golongan darah kidal malaria pemeriksaan urine rutin protein urea tes kehamilan pemeriksaan penyakit kelamin pap smear iva pemeriksaan putus dahak pemeriksaan feces tinja tarif pelayanan gizi jasa petugas bahan habis pakai total jenis pelayanan konsultasi rawat inap per hari untuk gizi buruk tarif pemeriksaan kesehatan puskesmas ptp tarif. jasa jasa hgunaana jenis tindakan puskesmas dokter penang te! rp) rp) pemeriksaan kesehatan anak sekolah mahasiswa pemeriksaan kesehatan umum pemeriksaan kesehatan karyawan tarif visum repertum per tindakan jasa jasa pes total jenis tindakan puskesmas dokter benda asing rp) rp) rp) orang hidup orang mati tarif penyuntikan formalin per tindakan jasa bahan jasa total jenis tindakan puskesmas habis petugas rp) pakai tarif puskesmas keliling rujukan pasien dalam kota luar kota km membawa jenazah dalam kota luar kota km km rumah. rumah sakit umum daerah poli mata jenis pelayanan besar tarif biaya habis jasa r.s jasa pakai total total dokter dokter dokter spesialis perawat adm spesialis umum pasien rawat jalan aaaa pool srs00\| tus. pettrigium aaa ondol soooolrsoool as00nl2so0o\| secolo\| katarak mol sol stool soo! s00o\| so00ol bagian umum jenis pelayanan ruangan pemakaian ambulans rp. jasa supir oksigen o2) untuk pasien rawat inap jalan rp. menit liter ken rawat inap jenis pelayanan ruangan besar tarif rp) jasa rs jasa kunjungan hari jasa hari posisi umum perawat perawataizi aam makanan spesialis perawat perawat gizi aan amami dane anam\| son aan inomemw das mason\| ho0m\| (s0n\| no inecoravaoon ion\| seol oo. asml iso\| mason tromol mol sol mom). iso instalasi gawat darurat instalasi. jenis pelayanan besar tarif biaya habis jasa jasa pakai total spobisis umum perawat specials umum spesialis perawat spesialis tindakan luka jahit jahitan jahit jahitan jahit jahitan jahit jahitan ngt inf solo\| tool verb t.0oo\| tombol t000\| kubah lamb s1. chart pasang chatter hid sutton insist kecil la. insist kecil insist sed insist sedang insist insist besar tan baik e0. tan busuk perawatan busuk visum baik visum busuk visum busuk amputasi jari jari mutasi jari jari) hukum sisi anak inkuisisi sirkumsisi dewasa reposisi tend spark posisi sang spark (1posisi) gol cuci luk: formalin pol atraksi kuk solo\| to000\| balai kesehatan ibu dan anak jenis pelayanan besar tarif dokter spesialis perawat adm jumlah periksa hamil control post parfum lo. control post control post operasi tumor buka implant pasang implant visum repertum lo. pasang spiral buka spiral ganti perban periksa dalam meja ginekologi endoskopi kolonoskopi endoskopi. jenis pelayanan besar tarif loo or. spesialis jumlah hemodialisa jenis pelayanan besar tarif loo. or. spesialis jumlah digali poli bedah jenis pelayanan besar tarif rp) spesialis perawat spesialis umum lama sol some como #ram mol so0ol alam some some mol mol tool sol alm some some mol templ cool momo! elemsumu mol some ancol nomor botol soal olemumaimasmu some some mem templ s000l s0mol letusan some some wool mol to00l seo! usg ekg eeg jenis pelayanan besar tarif dr. dr. dr. spesialis perawat adm spesialis umum eeg t00000\| fisioterapi fisioterapi. jenis pelayanan besar arit basa jasa jasa jumlah ho isoteerapi adm total frasa sono anon ruangan vip ringan kelas pavilion \|menginap rataan traction electric diathermi ultra sonik tens infra red pajimakea s5000\| s5000 menggunakan alat rawat inap ruangan vip aaa aaa electrical stimulation ultra sonik tens infra red prima rea s5000 menggunakan alat rawat inap ruangan kelas paviliun traction electric diathermi tens infra red pajak e000\| s5000 interpential therapy poli umum jenis pelayanan besar tarif \|\| asas jasa jasa perawat adm berobat jalan s0oo\| 90o\| solo\| telinga hidung tenggorokan (th telinga. no\| jenis pelayanan besar tarif dea .spesies umum spesialis perawat adm spesialis paitinik sol sa0ool (emoceaman aon. son s2000l soon #ogr0 eno spamatauma soon anglo soon besar0 a\|oomacanraai solo\| soon er000l soon soon \|pamatansmnan soon sa0ool moon logo s1000 tampon after s00oo\| soo\| tas00\| e2. \|inoseopy mt t00000\| s0000\| sooko\| audi arogan ss00\| 00o\| z0o00o\| tonsilekt \|ronsiekmy sn0oo\| swooool 4s000lesson\| poli patppecomy \| secolo\| as000las000\| sono\| hot jan somehotoy sebotol as000las000\| s0o00oo\| kak kakspoingsins s000o\| 3rs00o\| z0000oo\| mastoidect mastidectomy 39tool ersoool as000\| so000\| poli paru jenis pelayanan besar tarif dr. dr. spesialis perawat adm spesialis umu berobat jalan tindakan spirometri tindakan nebulezer ts000\| aspirasi pleura prof fungsi thorax drain wsd) bronchoscopy poli penyakit dalam \|dasar jasa jasa jasa total total dr. dr. dr. spesialis perawat adm spesialis umum poli penyakit dalam laboratorium.ipe kendaraan bermotor menteri perhubunganmum. bab ketentuan umum laboratorium \|ino\| jenispelayanan besar tarif( rp) biaya habis pakai jasa jasa jasa jasa total nan spesialis analis adm jasa darah rutin automatic golongandarah (side) \|urimruin fesesruin solo\| kimiaklinik glukosa ehoresteroitoi \| i5000\| iso soo ooo tani trigliserida bitirubinttal ebitrubindrek i skor i sep gamma urea bun creatine samurai poli gigi pakai dokter perawat adm biaya gigi permanent depuis s.o00\| costa kecil costa besar e5. pinisi abses oo ) \| t0. silika composite pemberian resep kontrol gan soo a00 mulut secara topikal ffiitifiacam love soo sol soo\| d2 pemberian obat dena pocket smf penyakit kulit dan kelamin smf. jenis pelayanan besar tarif rp) biaya jasa jasa total total habis jasa dokter dokter jasa jasa dokter dokter perawat adm pakai spesialis umum spesialis umum kunjungan poliklinik man dana ( kecil i sedang pol besar biopsi pol injeksi. triamcinolone yaa ytkomores nan terbang kompres aff heating \|. tutul tca pol dermabrasi kecil darmabrasi sedang 7s00o\| t00000\| 4s00000\| mini liposucti pol unit transfusi darah jenis pelayanan besar tarif rp) jasa jasa jasa jasa jasa jasa total r.s pelayanan dokter perawat analis adm ser .hcv test game) anal iso son soon versus kamar (vk) versus. jenis pelayanan besar tarif pasa masa jasa spesialis parts spontan #perawatan bayi barulah parts dengan penyulut #perawatan bayi baru lahir paus spontan kembar membeli)tanpahecting radiologi (ma asa adm io. dokter perawat mastid t0000\| t0000\| tmj gigi permanen t0000\| (maria t0000\| t0000\| mandibula t0000\| t0000\| sinus t0000\| t0000\| ori t0000\| t0000\| serial t0000\| t0000\| thorax t0000\| t0000\| abdomen t0000\| t0000\| eno t0000\| t0000\| abdomen lld s0000f too0o\| abdomen rld s0000f too0o\| humerus too0o\| elbowjoint too0o\| anthem brah too0o\| iwrstjoint non to00o\| manus ono too0o\| t0000\| pedis too0o\| ancejoint tokoh\| t0000\| \|rejoint too0o\| hipjont non to000o\| coeyocus jarum t0000o\| thoracic apl t000o\| t0000\| lumbal ap l crucis t0000\| non a75000\| appendix sooko\| apotik apotik. no\| jenispelayananruangan bertarif( rp)) yaa jan total p.m proti adm jumlah pasien umum rawatjalan orang resep pasien umum rawatinaporang hai \| medical record jenis pelayanan ruangan besar tarif biaya habis pakai jasa jasa jasa jumlah spesialis adm spesialis umum poli anak jane men dokter dokter dokter spesialis perawat adm spesialis umum bedah sentral \|no\| jenis pelayanan besar tarif biayaffabis pakai jasa jasa jasa jasa anestesi spesialis perawat dokter penata bedahsentral debridement amputasidai e75. amputasi lengan instalasi gizi besar tarif makanan jasa jasa jasa total iri tindakan adm makanan formula bagian. bagian ketig(1 dan sosial serta tempat umum lainnya. tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada adalah tempat yang digunakan oleh masyarakat umum yang dikelola oleh pemerintah daerngangkutan sampahjasa persamaan dbangunan, usaha dan frekuensiparagraf. berikut: persamaan kebersihan eta. dangan rumah tinggal permanen rp. bulan rumah tinggal non permanen rp. bulan toko toko, kantor, rumah makan restoran rp. hari bengkel industri oo rp. hari pedagang eceran '' ) '\|( rp. hari oo pedagang musiman rp. hari pedagang eceran pada loss terbuka ' ) rp. hari losmen rp. hari hotel berbintang hotel bintang1 rp. hari hotel bintang2 rp. hari hotel bintang3 ' ) \| rp. hari hotel bintang4 rp. hari hotel bintang5 rp. hari hotel non bintang rp. hari bungalow rp. hari vila rp. bulan komplek rumah sakit umum swasta rp. hari klinik balai pengobatan umum swasta rp. hari praktek dokter rp. hari gudang panggung rp. hari jamur loss ' rp. kegiatan \|a7\| bioskop rp. hari kedai kopi ' rp. hari warung rp. hari kilang padian kilang papan ' rp. hari tukang pangkalan salon ' rp. hari doorsmer rp. hari galon minyak rp. hari apotik depot obat rp. hari industri air mineral skala besar rp. bulan industri air mineral skala kecil rp. bulan unta abon lena rp, phan terbuka untuk show kontraktor) dan dibuang tempat pembuangan akhir milik pemerintah daerah sebesar rp. pedagang sayur buah buahan pasar ' ' ' rp. hari hidup, pembongkaran bangunan lainnya, akta pengakuan anak, dan il. akta pengesahpelayanan dokumen, batas waktu pendaftaran, status kewarganegaraan penerbitan dokumen penduduk dan penail paragraf berikut: jenis pelayanan pendaftaran penduduk tanam jenis pelayanan pencatatan sipil jenis pelayanan pencatatan sipil ' ' \| retribusi rp) wni wna akta pengesahan anak surat keterangan lahir mati ' ) nol\| nol surat keterangan kematian paragraf denda administrasi besaran batas waktu pelaporan (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan melampaui batas waktu masa berlakunya telah berakhir pelaporan (enam puluh) hari sampai dengan satu) tahun sejak tanggal kelahiran pelaporan (satu) tahun sejak kelahiran kelahiran warga negara indonesia atas kapal laut atau eee batas wilayah negara kesatuan republik indonesia pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu. pelaporan perkawinan yang melampaui batas waktu pelaporan (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan pelaporan pemerintahan. menurut asas otonomi dan tugas pembantukabanjahe yang dimiliki pemerintah daerah. pelayanan kesehatan adalah kegiatan kegiatan yang dilakukan rsud, puskesmas, puskesmas pembantu, pos pelayanan kesehatan desa dan puskesmas kelilingat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan yang secara langsung diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh dan terintegrasi wilayah kerja tertentu. puskesmas pembantu adalah puskesmas pembantu yang langsung memberikan pelayanan kesehatan tentang kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat desa wilayah kerja tertentu. puskesmas keliling yang selanjutnya disingkat pusing adalah pelayanan kesehatan menggunakan mobil ambulans yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah kabupaten yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit dan jenazah. pos kesehatan desa adalah pelayanan kesehatan yang langsung diberikan kepada ibu dan anak kepada masyarakat desa wilayah kerja tertentuporan perkawinindonesia pelaporan pembatalan perkawinan yang melampaui batas waktu pelaporperceraian yang melampaui batas waktu pelaporanmbatalan perceraian bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporanlaporan (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian pelaporan kematujuh) hari setelah kematian. pelaporan pengangkatan anak yang melampaui batas waktu pelaporan (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan pelaporan pengangkatan anak warga negara asingngakuan anak yang melampaui batas waktu pelaporanlaporan pengesahan anak yang melampaui batas waktu pelaporan pelaporan perubahan namnegeri oleh penduduk.pelaporan (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat pelaporan peristiwa penting lainnybagian. bagian kelimaatas jasa pelayanan penyedia(1l) objek retribusi pelayanan pemakaman adalah pemakaian tempat dikecualikan dari retribusi pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada adalah bagi orang terlantar, gelandangan dan atau tidak dikenal dengan ketentuan ada surat keterangan dari polisi dan surat keterangan kematian visum repertum dari rumah sakit pemerintah) subjek retribusi pelayanan pemakamwajib retribusi pelayanan pemakaman adalah orang pribadi atau badan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman. ketentuan pemakaian persil kuburan umum persil kuburan umum dewasa ukuran lobang ditentukan sebagai berikut aa. jang.ocoooococooooo nana lebat .omocennnnnannnnnnann dalam .ooo wmelnnnnn3 jarak antara (dua) kuburan yang bersebelahan kiri dan kanan . week jarak tiap tiap deretan. weoeennn persil kuburan umum anak anak ukuran lubangnya ditentukan sebagai berikut aa. jang.oocooococoooo aan lebat .ooc.ceneeannnnnllnnnn dalam .ooo wnanlnnn jarak antara (dua) kuburan yang bersebelahan kiri dan kanan. j.s jarak tiap tiap deretan. weoeennnluas persil pemakaman wilayah lokasi pemakaman. paragraf prinsip dan sasaran dalam penetapan paragraf(l) struktur dan besarnya tarif retribusi untuk pemakaman umum kota kabanjahe dan berantai ditetapkan sebagai berikut a.dewa . jooeenetetenatnanaaa. rp. . persil pemakaman pemakaman anak anak struktur dan besarnya tarif retribusi untuk diluar kota kabanjahe dan berantai ditetapkan sebagai berikut: aa. dewasa .iioococeeeatenaae. rp. . persil pemakaman anak anak . jeeeeeeeeanabagian keenamsebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama (dua puluh empat) jam. diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanantepi jalan umum lola. rp. parkir bis mum non umum .o.ceeeeeaae. rp. parkir mobil penumpang umum . jeeseeeeeeeee rp. parkir truck mobil barang .ieeeeaa. rp. parkir sedan jip pick up.ooeeeeenaeaaan. rp. parkir kendaraan roda dua.eeeeeeaan rp. parkir retribusi tempat parkir untuk setiap kendaraan yang lebih dari (enam) jam tepi jalan umum termasuk malam hari si.ooooooo wmllanlnllanann rp. parkir bis umu m non umum .obeeeeeaeee. rp. parkir mobil penumpang umum . jeseeeeeeeee rp. parkir truck mobil barang .ieeeeeeeah. rp. parkir sedan jip pick up.eeeneneeaaan. rp. parkir kendaraan roda (dua) .eeekeaana. rp. parkir bagian ketujuhs, bale bale, kios dan bentuk lainnya yang merupakjenis tempat, luas dan waktu. paragrafi: berikut: loss dan bale bale kabanjahe, berantai dan rp. m? hari tigapanah loss dan bale bale diluar kabanjahe, rp. m? hari berantai dan tigapanah kios kota kabanjahe, berantai dan rp. m ? bulan tigapanah kios diluar kabanjahe, berantai dan rp. m? bulan tigapanah bagian. bagian kedelapann kendaraan bermotor air umum: mobil barang umum non umum, dan kendaraan bermotor air. dikecualikan dari objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah mobil dinas tni dan polri: mobil dinas pemerintah dan pemerintah daerah: dan mobil mini bus milik pribad, fasilitas, formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan pengujian baru dan berkala. denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor dan denda atas kehilangan buku uji tidak termasuk menghapus kewajiban odiatur dalambiaya.: retribusi pengujian kendaraan bermotor mobil bus mobil barang rp. mobil penumpang umum rp. buku uji rp. sanksi keterlambatan pengujian kendaraan bermotor kenakan denda administrasi (satu) hari s.d (satu) bulan rp. lebih dari (satu) bulan s.d (enam) rp. bulan lebih dari (enam) bulan s.d (dua rp. belas) bulan atas (satu) tahun rpparagraf. tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, sumber, volume tinja dan jarak tempat peyedotan tinjpenyediaan dan atau penyediaan kakus adalah sebagai berikut: rumah tangga . jeeeeennnaaa rp. liter tempat usaha.ooeeelenna. rp. soo liter penyediaan kakus luar kota kabanjahe dan berantai ditambah ongkos angkut sebesar rp. , sekali angkut. bagian kesepuluh retribusi pelayanan tera tera ulang paragrafgraf paragraf. cara mengukur tingkat pengunaanketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan tera tera ulangbesaran tarif retribusi besarnya tarif retribusi pelayanan tera tera ulang adalah sebagai berikut: uraian satu tera tera ulang pengujian penjustira penjustira pengesahan pengujian pembatalan pengusaha tari tari rp) tarif rp) tarif rp) sampai dengan basatkemsindanm pop biasa kelas iii dan sampai dengan lebih dari sampai buah dengan . lebih dari buah sampai dengan lebih dari sampai dengan buah lebih dari sampai dengan buah sampaierapi. pelayanan asuhan keperawatan adalah proses pelayanan. pada pelaksanaan kegiatan keperawatan yang land doctor (kunjungan dokter) adalah pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dokter pada jam jam tertentu maupun puskesmas. rawat inap adalah, pengobatan atau perawatan dengan menginap rumah sakit umum daerah maupun puskesmalebih dari sampai dengan lebih dari buah sampai dengan lebih dari sampai dengan buah lebih dari sampai dengan buah "titian khusus kelas lebih dari keteleti ketelitian sedang dan ketelitian. jasa setiap ton halus setiap ton timbangan banberjalan dengan lebih dari ton h sampai dengan buah ton h lebih besar dari alat ukur tekanan darah sampai dengan buah kg cm untuk biji bijian tidak mengandung minyak buah setiap komoditi. untuk biji bijian mengandung minyak, kapas buah dan tekstil setiap komoditi untuk kayu dan komoditi sah lain,too bagian dari jam dihitung jam bab iii golongan retribusi retribusi sebagaimana dimaksud dalam tergolong retribusi jasa umum. bab wilayah pemungutan retribusibab. s haa hasan sejak tanggal skr diterbitkan, kecuali jika wajib keberatan. menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapar upeuunmetric''si istimewa iralahihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud apabila. diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 1cuiwmemberikan.bab peraturan daerah kabupaten karo nomor tahun tentang retribusi pemeriksaan kesehatan, vaksinasi dan observasi hewan lembaran daerah kabupaten karo tahunasamakaman dan pengakursamaan dan kebersihmpat parkikesehatan lembaran daerah kabupaten karo tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak januariretribusi jasa umum umumvang berkenaan dengan tindakan kebidanan kandungan. tindakan. penunjang diagnosis adalah pelayanan untuk serwerurayurig kku kanobat dan bahan habis pakai adalahpa mad kunjungansambilan pengumpulan sampah dari sumbernya lokasi pembuangan sementara tpa) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah. tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusiintai menetap karena perpindahan dari tempat yang lam pindah. pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum veviurg japananda baik, berupa lempengan plat aluminium at:uburan umum adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat memakamkan jenazah dengan tidak membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah kabupatenpenawaran atau penimbangan. alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran. tempat usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan kegiatan perdagangan, surat. skrdlb, adalah surat ketetapan retribusi yang 1eneuukau juabagian keduapos kesehatan desa dan rumah sakit umum, jasa pelayanan kesehatan, jasa tindakan medik penunjang medik, jenis lama pelayanan, berikut puskesmas tarif unit rawat jalan puskesmas dan puskesmas perawatan per kunjungan bahan habis pakai termasuk obat jasa dokter jasa perawat paramedis
peraturan daerah kabupaten kardudukan keuangan kepala desa d karii. bab kedudukan keuangan kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil pegawai negeri yang dipilih dan ditetapkan menjadi kepala desa memperoleh gaji dari instansi induknya. biaya perjalanan dinas dan biaya kelancaran tugas lainnya dapat dibayarkan yang dananya bersumber dari apbd desa. bab ini ditetapkan setiap tahun dalam apb desa penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ini, paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten. bab kompensasi dan penghargaan tn) sehinggbesar dua, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian empat kali penghasilan sebulan yang diberikan kepada ahli warisnya yang berhak. apabila kepala desa, perangkat desa dan staf sekretariat desa telah mengakhiri masa jabatannya dan atau masa pengabdiannya tanpa cacaticela, maka kepadanya dapat diberikan uang penghargaan dan atau uang kompensasi berdasarkan masa pengabdiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desakedudukan keuangan kepada desa dan perangkat desa kabupaten karobupati karo peraturan daerah kabupaten karo nomor tahun tentang retribusi jasa usaha dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karoperaturan berikut: biaya tempat pemotongan hewan ternak lembu, kerbau, kuda .eaaahk rp. , ekor kambing, atau domba.akan rp. , ekor babi. rp. , ekor anjing .ooooooo wonenkanannaaaa rp. , ekor unggas.o.ooo ine anna rp. , ekor biaya pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang dipotong: lembu, kerbau, kuda .bahak rp. , ekor kambing, atau domba.akan rp. , ekor babi. rp. , ekor anjing .ooooooo wonenkanannaannaa rp. , ekor unggas.o.ooo ine anna rp. , ekor hewan yang dipotong diluar rumah potong hewan wajib diperiksa kesehatannya sebelum dan sesudah dipotong dengan besaran tarif sesuai dengan poinrumah potong hewan diatur dalam peraturan bupati.empat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud pada adalah objek wisata keindahan alam terdiri dari bukit bundling berantai, lintas alam tahuna jarangguda, air terjun sipil piso tungging, gunung sebanyak lintas alam gunung sebanyak), gunung sipil piso pendakian gunung): perkemahan danau lau kabar, sg. gunung sinabung pendakian gunung), air terjun sikulikap, gua liang dasar lau buluh, taman sebuah juah berantai, uruk tuhan berkerah semacam,, il. celeng kutu guru singa, danau lau kabar, dan lau debuk debuk. objek wisata desa budaya desa lingga, dan desa dekantempat rekreasi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekrea, penyediaan fasilit berikut: besarnya retribusi untuk objek wisata keindahan alam sebagai berikut untuk dewasa. jeeeetennnnnnnnnana rp. untuk anak anak. jee.een rp. besarnya retribusi untuk objek wisata desa budaya sebagai berikut: untuk dewasa . jeoieeeelennennnnann rp. untuk anak anak. j. jeeeeann bagian keenamhasil penjualan produksi usaha pemerintah daerah sepertanfaatkan jasawaitijuml berikut: ikan mas ukuran s d cm. rp. , ekor ukuran s d .o.moooenennnanlnn rp. , ekor ukuran s d .ooo wonbenannnnlannnaa rp. , ekor ukuran s d cm. rp. , ekor ukuran s d .oocococenennanaaananln rp. , ekor ikan nila ukuran s d .ooooceneallannnlnnlikan lele ukuran s d oceanbagian ketujsebagaimana dimaksud pada adalah: tempat pelelangan hasil bumi gang merek berantai, tempat pelelangan hasil bumi desa dolar tempat pelelangan hasil bumi tiga singa kabanjahe, tempat pelelangan hasil bumi tigapanah, tempat pelelangan hasil bumi tiga bidang, tempat pelelangan hasil bumi berdinding, tempat pelelangan hasil bumi laubaleng, tempat pelelangan hasil bumi tiganderket, tempat pelelangan hasil bumi merek, ji. tempat pelelangan hewan suka, tempat pelelangan hewan suka rame, dan il. tempat pelelangan yang barulelangan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan akhirjenis dan jumlah hasil bumi danpelelangan sebagai berikut: kacang kacangan per goni ' kg) cabai merah ) per goni keranjang tomat per keranjang okg bunga bungaansegar tertutup gula arn pisang pertanian bambu berbatang keranjangbesar berbuah lembu, kerbau dan kuda dewasa berekor ' ' tebu, kerbau dan kuda anak berekor kambingdanbabi ' berekor jenis unggas dangkal perk kolangkaling pertanian buah kelapasawit ) person bagian kedelapan retribusi tempat khusus parkir bagian.sebagai berikut: dilokasi objek wisata di: bundling, sipil piso tungging, perkemahan danau lau kabar, taman sebuah juah, dan lau debuk debuk. dilokasi tempat pelelangan di: gang merek berantai, dolar tiga singa kabanjahe, tigapanah, tiga bidang, berdinding, laubaleng, tiganderket, merek, suka: dan suka rame. dikhusus parkir sebagai berikut: lokasi objek wisata si.oooocenetetannannannnnn rp. parkir bis umum non umum. rp. parkir mobil penumpang umum . jeeeeake rp. parkir sedan jip .ooooooomomeaeea rp. parkir kendaraan roda dua.eeeeee rp. parkir dilokasi tempat pelelangan mobil barangjenis truck. jj. wu. rp. parkir mobil jenis pick up, bus umum . rp. parkir becak barang kereta dorong, gerobak dorong dan kendaraan roda (dua).ecc rp, , parkir bab iii golongan retribusi retribusi sebagaimana dimaksud dalam tergolong retribusi jasa usaha. bab wilayah pemungutansebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalammetric4 y8i, suratnka #jasaha. bab ketentuan umumperlihatktunalgderkamretribusielaksanaan dan retribusi pengujian kenderaan bermotomemasuki objek wisata dan perizinan hiburrumah potong hewmakaian kekayajualan produksi usaharminal lembaran daerah kabupaten karo tahun peraturan. nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak januarijasa usaha umum. ii.kabupaten karo meliputi tanah, bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor dan atau alat berat. tanah adalah tanah yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten karo. bangunan adalah gedung termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan dalamnya yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah kabupaten karo. ruangan adalah suatu tempat dalam bangunan beserta perlengkapannya yang miliki dan atau kuasai oleh pemerintah kabupatenberat adalah mesin gila, bolder, back lauder, road reader, excavator, truck trade, yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten karous akan adalah angkutan penumpang umum antar provinsi. kendaraan bus akbp adalah angkutan penumpang umum antar kota dalam provinsi. angkutan kota adalah angkutan penumpang umum dalam kota. angkutan pedesaan adalah angkutan penumpang umum3@dfsgkutan. retribusi terminal adalah dapat pembayaran atas penyediaan dan penggunaan fasilitas terminal yang dikelola oleh pemerintah kabupaten sebagai tempat pemberhentian kenderaan bermotor angkutan penumpang umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang dan atau barang, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaanhewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada darat, air, dan atau udara baikjek dan daya tarik wisata adalah sesuatu yang menjadi sasaran wisata. retribusi objek wisata adalah retribusi yang dikenakan kepada setiap pengunjung dalam upaya menikmati keindahan alam dan atau budaya lokasi objek wisata yang dimiliki pemerintah daerah.kriteria peng8fn susantbagian kedupemakaian tanah, bangunan, alat berat, kendaraan bermotor dan fasilitas, penanaman pipa airparagraf., waktu pemakaian, peruntukan pemakaian, nilai strategis ekonomis pemakaian, jumlah dan lu: pemadatan rana art kegiatan komersil kegiatan sosial pem merek untuk usaha pertanian dan peternakan kabanjahe lapangan terbuka komplek gedung serbaguna rp. hari pemakaian tanah untuk usaha objek wisata rp. m? bln kolam balai benih ikan desa singgamanik rp. petak thn \|bangunan kamar mandi lokasi pasar dan terminal kabanjahe '') ? \| \| buangairkecil ' ' rp. \| buangairbesar rp. i mandi ' rp. kamar mandi dilokasi pasar dan terminal berantai \| buangairkecil ' ' rp. \| buangairbesar ' rp. i mandi ' rp. kamar mandi lokasi pasar diluar kabanjahe dan berantai '' \| buangairkeeil ' rp. \| buangairbesar '' rp. i mandi ' rp. kamarmandi diobjekwisata buangairkeeil rp. \| buangairbesar ' rp. i mandi rp. gedungrestoran objek wisata sipil piso rp. tahun gedung dilokasi parkir taman mejuahjuah rp. unit thn gedungkesenian taman menjual juah rp. hari onstage taman sebuah juah rp. hari gedung serbaguna rp. hari gedung nasional ''' rp. hari itar kepekaan pasar pia (r3, pool ran lain luar kepentingan pasar dikuasai oleh pemerintah daerah bangunan kantin milik pemerintah daerah p90, tahun bangunan kantin belakang kantor bupati rp. tahun bangunan kantin dprd karo '?e rp. tahun kantin rsu kabanjahe '' rp. tahun ana fasilitas ruangangedungplazakabanjahe rp. tahun ruangan aula skb rp. hari rumahsinggah skb ' rp. hari bed \|alatberat ema jaa excavator minimum (dua) hari dengan ketentuan (tujuh) jam kerja seharirp. hari road grader rp. hari excavata rp. hari truk trade rp. hari' ' rp. hari road grader ' rp. hari excavata rp. hari truk trade rp. hari kendaraan bermotor (dump truck) \|i1 pemakaian minimum (satuyhari dump truck3,5ton ' rp. dump truck ston rp.dump truck3,5ton rp. dump true ston ' rp. \|fasilitaslainnya tatak rp. ptk hari kursi plastik rp. kursi harikekayaan daerah diatursetiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang memasuki dan atau melintasi kota kabanjahe, maupun ibu kota kecamatan yang telah tersedia fasilitas terminal wajib memasuki terminal dimaksud untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau barang. dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pakaian terminal. dengajenis kendaraan dan frekuensi pemakaimemasuki terminal ditetapkan sebagai berikut kendaraan bis antar kota antar provinsi akan) kendaraan roda (enam). weeelnnaa rp. kendaraan roda (empat) .oxeata rp. kendaraan bis antar kota dalam provinsi akbp) . rp. kendaraan angkutan kota dan pedesaan. jjj. rpternak rumah potong hewan yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. hewan ternak sebagaimana dimaksud pada adalah lembu, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, anjing dan unggas ternak, jenis pemeriksaan hewan ternak, jumlah hewan ternak dan fasilitas yang tersedia. paragraf prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
peraturan daerah kabupaten karostuktur organisasi pemerintah desa terdiri dari: kepala desa perangkat desa. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ini, terdiri dari sekretaris desa: cc. unsur kewilayahan. . jumlah perangkat desa lainnya sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, serta mempertimbangkdudukan, tugas dan fungsi perangkat desa lainnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan desa. peraturan desa sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini disampaikan oleh kepala desa kepada bupati dengan tembusan kepada camat: penyampaian peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ini sudah disampaikan kepada bupati selambat lambatnya dalam waktu (lima belas) hari sejak ditetapkan. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa: kepala desa mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada butir diatas, kepala desa mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama bpd: pengajuan rancangan peraturan desa: penetapan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama bpd, penyusunapembinaan kehidupan masyarakat desa: pembinaan perekonomian desa, mengkoordiniri. pelaksanaan wewenang lain sesuai deng: sekretaris desa mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa serta memberi pelayanan administratif kepada kepala desa: untuk melaksanakan tugasnya sekretaris desa mempunyai fungsi: pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan: pelaksanaan urusan keuangan, cc. pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan: pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan: pemberian pelayanan administratif kepada kepala desa: pemberian pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. . pelaksana tehnis lapangan berkedudukan sebagai unsur teknis bidangnya masing masing: pelaksana tehnis lapangan mempunyai tugas membantu kepala desa untuk melaksanakan kegiatan yang ditugaskan kepadanya: untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diatas, pelaksana tehnis lapangan mempunyai fungsi sebagai berikut: pelaksana kegiatan kegiatan teknis yang dibebankan kepadanya, pemberian pelayanan administratif kepada sekretaris desa, cc. pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai bidangnya. kepala dusun berkedudukan sebagai unsur wilayah yaitu unsur pembantu kepala desa wilayah kerjanya: kepala dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas kepala desa wilayah kerjanya: untuk melaksanakan tugasnya kepala dusun mempunyai fungsi: pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban wilayah kerjanya, pelaksanaan peraturan desa wilayahnya: pelaksanaan kebijakan kepala desa wilayahnya. hubungan kerja dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui bpd dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada bupati, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sekretaris desa bertanggung jawab kepada kepala desa: dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, ketua pelaksana tehnis lapangan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa: dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala dusun bertanggung jawab kepada kepala desapemerintahil. bab pembentukan dan tujuan desa bagian pertama tujuan pembentukan pembentukan desatersebut pada peraturan daerah ini harus memenuhi syarat sebagai berikut jumlah penduduk paling sedikit jiwa atau kepala keluarga sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintah, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada inisebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini,dengan. penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf ini, dapat melibatkan pemerintahan desa dan unsur masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas batas wilayah desa kepada dprd dan bpd, dan unsur masyarakat desa: intang pembentukan desa disetujui bersama, dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desaiii kewajiban, wewenang dan hak bagian pertama kewajiban kewajiban desa yang dibentuk sebagai berikut: menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa yang bersangkutan. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa melakukan tugas tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga desanya. memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi memiliki desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna. bagian kedua wewenang wewenang desa yang dibentuk sebagai berikut: menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa menetap. bagian ketiga hak hak desa yang dibentuk sebagai berikut: menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri melaksanakan peraturan ketentuan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah bab iv. bab tatatersebut pada peraturan daerah ini, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ini,ini, ditetapkan dalam keputusan bersama kepala desa dan bpd keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ini,ini, ditetapkan dengan peraturan daerah. bab pembagian wilayah desa wilayah desa dapat dibagi dalam beberapa wilayah dusun, yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala dusun. dusun dibentuk dengan syarat syarat jumlah penduduk paling sedikit jiwa atau kepala keluargacc. sosial budaya memberi kemungkinpemerintahan desa bagian pertama badan permusyawaratan desa bpd dibentuk melalui musyawarah dan mufakatsebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini penjabat kepala desa diangkat oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, dari perangkat desa induk dengan masa jabatan (satu) tahun. bupati dapat memperpanjang masa jabatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ini, (satu) tahun untuk masa jabatan berikutnya. peresmian desa yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ini, dan pelantikan penjabat kepala desa dilakukan bupati paling lambat (enam) bulan setelah peraturan daerah tentang pembentukan desa diundangkan dalam lembaran daerah. penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ini, berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, camat. ( ) camat danpd serta pemilihan kepala desa. untuk kelengkapan perangkat pemerintahan desa yang baru terbentuk, dibentuk struktur organisasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii perubahan status desa menjadi kelurahan bagian pertama persyaratan desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintahan desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat: aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada inipada ini, harus memenuhi: luas wilayah tidak berubah. jumlah penduduk paling sedikit jiwa atau kepala keluarga cc.gian kedua akibatgian ketiga tatacara pengajuan dan penetapan tata cara pembentukan kelurahan sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini,denganperubahan status desa menjadi kelurahan dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintahan desa dan unsur masyarakat desatetapviii peralihan kekayaan berubahnya status desa menjadi kelurahanini, dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. bab ketentuan penutup nama dan batas desa yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini ditetapkan sebagai nama dan batas desa, penghapusan, dan penggabungan dan penggabunganadacara pembentukan kelurahan dibentuk kawasan perkotaan dan atau wilayah ibukota kabupaten maupun di. bagian ketiga syarat syarat pembentukan pembentukan kelurahan sekurang kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut: jumlah penduduk paling sedikit jiwa atau kepala keluarga luas wilayah paling sedikitmeliputi yaitu: memiliki kantor pemerintahan: memiliki jaringan perhubungan yang lancar sarana komunikasi yang memadaimekanisme pembentukan kelurahan dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat syarat sebagaimana tersebut pada dan peraturan daerah ini, kelurahan dapat dibentuk dan ditata dalam rangka memperlancar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. usulan pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ini, diajukan kepada bupati melalui camat, setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan, tokoh masyarakat kelurahan, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam keputusan kepala kelurahan: untuk melaksanakan pembentukan, kelurahan, bupati membentuk panitia, yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat: pembentukan kelurahan dituangkan dalam peraturan daerah. bab mekanismetersebut pada peraturan daerah ini,untuk melaksanakan penghapusan dan atau penggabungan, kelurahan, bupati membentuk panitia, yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat. penghapusan dan atau penggabungan kelurahan dituangkan dalam peraturan daerah. bab v. bab batas wilayah kelurahan batas wilayah kelurahan, ditetapkan dengan keputusan kepala kelurahan berdasarkan kesepakatan dengan kelurahan yang berbatasan. keputusan kepala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ini, disampaikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan. batas sebagaimana dimaksud pada ini, dapat berupa batas alam maupun batas buatan. gambaran umum mengenai kondisi geografis wilayah kelurahan secara lengkap disajikan dalam bentuk peta kelurahan. peta kelurahan sebagaimana dimaksud pada ini, ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah kelurahan, pemerintah daerah dapat membentuk tim pembina batas wilayah kelurahan babvii ketentuan penutup nama dan batas kelurahan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini ditetapkan sebagai nama dan batas kelurahanretribusi pasar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karo menimbang bahwa ketentuan tentang pemungutan retribusi pasar kabupaten karo telah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten karo nomor tahun dengan mempedomandiberlakukankeberadaan peraturan daerah kabupaten karo nomor tahun tersebut pada butir atas dirasa tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu disempurnakan. cc. bahwa untuk keperluan hal tersebut pada butir atas dipandang perlu menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pasar dengan mempedomani undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahuasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman dan atau pelataran, bangunan berbentuk loss dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan khusus sediakan untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang barang maupun jasa: pasar. bab xvi pengawasandan penyidikan barang siapa melanggar terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada danjuta rupiah). denda sebagaimana dimaksud pada ini disetor kas daerah. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ini adalah pelanggarantribusi pasar kabupaten karo dan keputusan sebagai pelaksanaan peraturan daerah dimaksud. pasar swasta adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang barang maupun jasa yang disediakan oleh swasta: pasar penampungan sementara adalah pasar yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten karo sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang barang maupun jasa, akibat adanya rencana pemerintah pembangunan dan atau peremajaan pasar yang telah ada. pos pengawasan hasil bumi dan ternak adalah tempat pemeriksaan dan atau mengering surat tanda membayar retribusi dari lokasi pasar kabupaten dan sekaligus tempat pembayaran retribusi pasar bagi setiap pengusaha atau perorangan, badan usaha yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi pasar dan atau kekurangan pembayaran retribusi pasar atas barang yang dibawa: lostempat pemberhentian kenderaan adalah suatu tempat yang disediakan dan atau ditempatkan khusus untuk tempat pemberhentian kenderaan bermotor lingkungan pasarperhitungan retribusi daerah adalah g telah ditetapkntukan oleh bupati. badan usaha milik negara atau daerah adalah bentukketentuan pasar pasar disediakan untuk kepentingan umum sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli hasil pertanian, hasil non pertanian, ternak dan barang dagangan lainnya serta tempat mengadakan usaha lain yang diizinkan oleh bupati. bagi setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan pasar sebagaimana dimaksud pada ini dikenakan retribusi pasar. pasar terdiri daro loss, kios stand atau lapangan terbuka seperti loss: loss kelas dipergunakan sebagai tempat pemasaran vanili, coklat, kapulaga, asparagus, tembakau iris, kacang kacangan yang telah dikupas, kemiri kupas dan sejenisnya. loss kelas dipergunakan sebagai tempat pemasaran kacang kacangan yang belum dikupas, cengkeh, kopi, kemiri yang belum dikupas, tembakau daun, gula aren, bawang dan sejenisnya. cc. loss kelas iii dipergunakan sebagai tempat pemasaran kain, barang kelontong dan sejenisnya. loss kelas dipergunakan sebagai tempat pemasaran padi, sayur mayur, buah buahan dan bunga bungaan secara eceran. lapangan . lapangan terbuka dipergunakan sebagai tempat pemasaran sayur mayur buah buahan, ternak, hasil kerajinan rakyat, kayu api, keranjang, kulit hewan kering, ijuk dan hasil hutan dan atau hasil pertanian lainnya. kios dan atau stan dipergunakan sebagai tempat pemasaran daging, ternak ayam, barang kelontong, buah buahan, bunga bungaan, kain dan atau pakaian jadi, barang kerajinan tangan, kebutuhan (sembilan bahan pokok lainnya serta berjualan makanan minuman. bab iii nama, obyek dan subyek retribusi dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi atas penyediaan dan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola pemerintah kabupaten dan atau pasar yang dibangun oleh swasta. obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa loss, kios dan atau stan maupun lapangan terbuka yang disediakan untuk pedagang. setiap pengusaha atau perorangan atau badan hukum yang mendirikan pasar swasta harus mendapat izin dari bupati. besar tarif retribusi pada pasar swasta adalah sama dengan tarif retribusi yang berlaku pada pasar yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. pembagian hasil atas pungutan retribusi pasar swasta dengan pemerintah kabupaten ditetapkan setinggi tingginya untuk pemerintah dan untuk pihak pengelola. penetapan atas prosentase sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan melalui peraturan dan atau keputusan bupati. subyek retribusi adalah orang pribadiatau badan hukum yang menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas pasar. setiap orang pribadi atau badan hukum diharuskan memperkuat belikan barang barang hasil dagangannya sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini pada lokasi pasar yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten. dalam hal terjadi jual beli diluar lokasi pasar, serta tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi, maka oleh petugas pos pengawasan hasil bumi dan ternak berhak untuk memungut retribusi atas barang yang dibawa keluar daerah kabupaten karo. bab. bab golongan retribusi retribusi pasar sebagaimana tersebut pada peraturan daerah inbesarnya tarif retribusi pasar pasarkan kepada tujuan untuk biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan, penyediaan fasilitas pasar, biaya operasional, pengawasan dan biaya penyusuttarif retribusi ukur berdasarkan jenis fasilitas, luas dan lama pemakaian fasilitas pasar. besarnya tarif retribusi sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini ditetapkan sebagai berikut loss kela it. oo. rp. m? bulan loss kelas ii. rp. m? bulan loss kelas iii .ooooooooooooo.o rp. m? bulan loss kelas .oo rp. m2 bulan lapangan terbuka yang batu . rp. m? bulan lapangan terbuka lantai tanah . rp. m? bulan kios dan stan kota kabanjahe dan berantai.ooo. woo rp. m2? bulan kios dan stan diluar kota kabanjahe dan berantai.ooo. woo rp. m? bulan tempat. tempat pemberhentian kenderaan (parkir) pada lokasi pasar mobil barang jenis truk. rp. . sekali parkir mobil barang jenis pick up, bus umum, mobil penumpang umum, jeep, sedan taxi rp. . sekali parkir kereta lembu kerbau dan sado. rp. . sekali parkir baca barang kereta sorong dan kenderaan roda ua) woo anna nenas rp. . sekali parkir masing masing untuk (satu) kali parkir atau setiap kali memasuki lokasi pasar. pengoperasian timbangan dilokasi pasar sayur mayur dan buah pasar berantai, kabanjahe dan tigapanah rp. hari buah diluar pasar kabanjahe, berantai dan tigapanah .cbooo.o. com rp. hari buah untuk hasil bumi seperti air mineral dalam kemasan yang tidak diperjual belikan pasar dan dibawa keluar daerah dikenakan retribusi sebesar .o. woo. momo rp. liter air besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini untuk pemakaian tempat terhadap barang kentang rp. goni keranjang kg. kol bulat, gepeng rp. keranjang kg. bunga kol rp. keranjang kg. sayur sayuran rp. keranjang kg. wortel rp. goni keranjang kg. kacang kacangan rp. goni kg. bawang merah, putih rp. goni kg. cabai merah rp. goni keranjang kg. tomat rp. keranjang kg. peran artis rp. goni kg. bunga bungaan segar rp. tutup daun tembakau basah rp. bal kg. daun tembakau kering rp. bal kg. tembakau iris rp. bal kg. jagung rp. goni kg. jeruk rp. keranjang buah buahan rp. keranjang kg. kelapa rp. goni kg. kemiri kupas rp. goni kg. kemiri bij rp. goni kg. padi rp. goni kg. cengkeh kering rp. goni kg. vanili basah rp. goni kg. vanili kering rp. goni kg. kopi biji rp. goni kg. coklat rp. goni kg. kapulaga rp. goni kg. asparagus . asparagus rp. goni kg. gula aren rp. kg. nenas rp. keranjang kg. pisang rp. tandan bambu rp. batang keranjang besar rp. buah jahe rp. goni kg. kayu manis rp. goni kg. tebu rp. ikat kg. kerbau dewasa rp. ekor kerbau anak rp. ekor lembu dewasa rp. ekor lembu anak rp. ekor kambing rp. ekor babi dewasa rp. ekor babi anak rp. ekor ikan mas, nila, lele rp. kg. ubi taiwan rp. goni kg. kolang kaling rp. tandan labu rp. biji daun bunga lidah buaya rp. kg. buah kelapa sawit rp. ton durian rp. goni keranjang kg. bab viyang diberikan dan atau pada pos pengawasan hasil bumi dan ternak. bab ixtersebut pada peraturan daerah ini setoran kas daerah. bab sanksi administrasi dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya,. ciparsetiap bulan. tata cara pembayaran tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh bupati. bab xii tata cara penagihan retribusi yang terutang berdasarkan skr dan std terhadap wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. pengeluaran surat teguran dan atau surat peringatan yang sejenis sebagai awal tindakanlain yang ditunjukilarang berjualan jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung dalam pasar. berjualan dengan menggunakan tempat pemberhentian kenderaan bermotor kecuali pada tempat yang telah disediakan untuk itu. melakukan permainan bentuk judi dalam pasar. melakukan suatu perbuatan dalam pasar yang sifatnya mengganggu ketertiban umum. memperdagangkan barang barang dalam pasar yang dapat menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang atau barang tanpa seiring bupati. menyalakan atau mempergunakan api dalam pasar yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran. memakai tempat dalam pasar melebihi daribatas areal yang telah ditetapkan. menolak petunjuk pejabat dan atau petugas pasar demi ketertiban, keselamatan dan kerapian dalam pasar. bab. v1ilv
peraturan daerah kabupaten karoab kedudukan dan azas bagian pertama kedudukan peraturan desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi desa dan mengikat bagi seluruh warga desa serta pihak pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap desa tersebut. peraturan.ini,ini,gian kedua azas peraturan desa dibentuk berdasarkan pada aztap: kesesuaian antara jenis dan muatan materi, dapat dilaksanakan: pendayagunaan dan keberhasilangunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan bab iii kerangka dan bentuk peraturan desa kerangka peraturan desa, terdiri dari atas judul dan atau penamaan pembukaan, terdiri dari jabatan pembentuk peraturan desa: konsiderans (menimbang), dasar hukum (mengingat), memutuskan: menetapkan: nama peraturan desa sama dengan judul) cc. batang tubuh, dikelompokan dalam ketentuan umum, materi pokok yang diatur terdiri dari dan pemutaran (huruf atau angka). ketentuan peralihan (jika diperlukan), ketentuan penutup. penutup: penjelasan (jika diperlukan) lampiran (jika diperlukan). jenis dan bentuk produk hukum desa diatur dalam keputusan bupati. bab muatan materi peraturan desa peraturan desa dibentuk untuk menetapkan materi materi, antara lain ketentuan ketentuan yang bersifat mengatur, segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa, cc. segala. cc. segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan desa: segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi masyarakat dan atau keuangan desa. bab persiapan dan pembahasan rancangan peraturan desa yang diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif bpd khusus rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa diprakarsai dan dibuat oleh pemerintah desa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupunibahas dalam rapat paripurna secara bersama oleh pemerintah desa dan bpd. rancangan peraturan desa yang berasalini,ini. bab mekanisme penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan desadalam ini,sosial yang ada desasetelah. setelah menerima rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ini, maka bpd menyelenggarakan rapat paripurna tersebut. setelah mendengarkan penjelasan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ini, maka bpd membahas rancangan peraturan desa tersebut bersama sama pemerintah desa. jikadalam melakukan pembahasan, bpd dapat membentuk panitia khusus yang terdiri dari anggota bpd. rapat pembahasan rancangan peraturan desa dapat mengundang pejabat mustika). pejabat sebagaimana dimaksud dalam ini, dapat memberikan pertimbangan saran atas izin pimpinan rapat. setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam dan ini, maka bpd menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota bpd dan pemerintah desa dalam acara penetapan persetujuan bersama atas rancangan peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan bpd. bab vii mekanisme pengambilan keputusan bpd wajib mengembangkan nilai nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. pengambilan keputusan oleh bpd dinyatakan sah jika dilakukan dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang kurangnya (dua per tiga) dari jumlah anggota bpd dan putusan diambil dengan persetujuan sekurangkurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota bpd yang hadir. dalam hal jumlah anggota bpd sebagaimana dimaksud dalam ini, tidak terpenuhi, maka rapat paripurna diundur paling lama (dua) jam. dalam hal jumlah anggota bpd tetap tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ini, maka rapat paripurna diundur pada hari lain. pengaturan lebih lanjut mengenai rapat pengambilan keputusan dituangkan dalam peraturan tata tertib bpd. bab viajdi peraturan desa. penyampaian rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ini,ix. bab peraturini, dilarang bertentangan dengan muatan materi peraturan desa yang bersangkutan dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. bab pengundangan peraturan desa dan peraturan kepala desa peraturan desa dan peraturan kepala desa dimuat dalam berita daerah kabupaten karo. pemuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud ini dilakukan oleh sekretaris daerah. peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud ini disebarluaskan oleh pemerintah desa. bab pembatalanlain yang lebih tinggi derajatnya. keputusan pembatalan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ini diberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan dengan alasan alasannya. selambat lambatnya (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan peraturan desa dan peraturan kepala desa, sebagaimana dimaksud dalam ini, peraturan desa dan peraturan kepala desa tersebut dibatalkan pelaksanaannya. kepalaini dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah dan atau pemerintah propinsi setelah mengajukannya terlebih dahulu kepada pemerintah kabupaten tersebut. bab xii. bab xii pembinaan dalam rangka pembinaan, pemerintah kabupaten wajib memfasilitasi pemerintah desa dan bpd berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihperaturmag pemerintah kabupaten kediri peraturan daerah kabupaten kedidiri, menimbang aa. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan pendaftaran penduduk, administrasi penduduk dan proses pencatatan sipil, diperlukan biaya yang rasional dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan untuk menunjang kepentingan pelayandiri.lampiran peraturan daerah kabupaten kediri nomor tahun tanggal retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil amuspetavaman remmsusi jamonamemarmomaa (kamu tanda penduduk ktp) tp orangasing yang memikizin inggaltetap rp. (kamu karya wojew orang asing yang memiiki tanggai tetap sooko saat keterangan bertempatinggal: keju orangasing jaktapencatatansimt aka petasan aonmensna ono seniman ata peranan? aka pemeran kutipan aka pemeran guardian min saman ata perbedaan seamakamatan kapan ata kematian data pengatuanpnak ta. kutipan aka pengaturan anak ommersna note jenis pelayanan retribusi salinan akta pengakuan anak apn rp. orang asing rp. ematanmama d0. orang asing rp. orang asing rp.gantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipikependudukan dan catatan sipil perlu diubah dan disesuaikan. sehubungan dengan hal tersebut untuk menghindari kevakuman hukum perlu menetapkan peraturan daerah baru. dengan berlakunya peraturan daerah ini, peraturan daerah kabupaten kediri nomor tahun tentang retribusi kependudukan dan catatan sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagidirretribusi sebagai pembayaran atas pencetakan kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipatassebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pensemua pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal: kartu identitas kerja, od.manfaat jasa pencetakdaerah tentang retribusi pergantian kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diwajibkan untuk membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. bab iii golongan retribusi retribusi dalam peraturan daerah inipenyediaan biaya pencetakan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut. bab struktur dan besarnya tarif retribusi strukturwilayah pemungutan wilayah pemungutan retribusi adalahterutang sekaligus dibayar dimukempat pembayaran dilakukan ditempat wajib retribusi menerima pelayanan dan atau ditempat lain yang diberikan oleh pemberi pelayanan. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan menggunakan ssd kas daerah. bab masa retribusincetakan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.akuntandalamtempat rekreasi dan olahraga, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi masyarakat dan dinamika hukum,, kawasan pariwisata sri aji joyoboyo masuk kawasan pariwisata masuk petilasansendang tirto kamandanu:fasilitas tempat usaha kios permanen sebesar rp. (dua ribu rupiah) per setiap bulan: kios semi permanen sebesar rp. (seribu lima ratus rupiah) per setiap bulan. kawasan pariwisata simpang lima gumuk masuk monumen:penggunaan fasilitas tempat usaha dalam monumen lahan usaha sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) per setiap bulan: penggunaan gedung pertemuan sebesar rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari. penggunaan fasilitas tempat usaha luar monumen kios permanen sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah) per setiap bulan, kios semi permanen sebesar rp. (sepuluh ribudua puluh ribu rupiah) per per hari. kawasan pariwisata sukowono masuk kawasan candi sukowonokawasan kolam renang sumber derajat masuk kawasan kolam renang:ban alat pelampung sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah) per orang perper bulan, kios semi permanen sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah) per per bulan. kawasan pariwisata candi tegowangi masuk kawasan pariwisata dewasa sebesar rp. (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk: anak anak sebesar rp. (dua ribu lima ratus, tanah usaha sebesar rp. (seribu rupiah) per setiap bulan. kawasan pariwisata bendung gerak waru turi masuk kawasan pariwisata hari senin sampai dengan hari jum'atsepuluh ribu rupiah) per sekali masuk, bus truk sebesar rp. dua puluh ribu rupiah) per sekali masuk. penggunaan fasilitas tempat usahakawasan pariwisata rafting sungai koto setiap pengguna dikenakan tarif sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) per paket per orang per sekali pakai. (l) tarif retribusi bagi wisatawan mancanegara yang masuk kawasan wisata pada semua obyek sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per sekali masuk. tarif retribusi masuk gedung theatre masuk. tarif retribusi menggunakan permainan flying fox diluncuran. tarif pengguna rafting bagi wisatawan asing sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket per orang per sekali pakai. besarnya retribusi penggunaan fasilitas parkir ditetapkan sebagai berikut kawasan pariwisata sumber balan, kawasan pariwisata curahbasukigunung kelud: parkir sepeda sebesar rp. (seribu rupiah) per sekali parkir, parkir sepeda motor sebesar rp. (dua mini bus dan sejenisnya sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir. kawasan pariwisata sri aji joyoboyosimpang lima gumuk sepeda sebesar rp. (lima ratus rupiah) per sekali parkir,dua ribu rupiah) per sekali parkir, bus truk sebesar rp. (lima ribu rupiah) per sekali parkir. kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam dapat digunakan untuk menyelenggarakan hiburan kecuali kawasan pariwisata candi sukowono dan kawasan pariwisata candi tegowangi. tarif masuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam dan sudah termasuk asuransi jiwa. bab vii wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah. bab viii pemungutan retribusi (dmasa dan saat retribusi terutang masa retribusi ter dan tempat pembayaran (l) pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka. hasil pemungutan retribusi secara bruto disetor kas daerah. babdrlb. bab xivkedaluwarsa diatur dengan peraturan kepala daerah. babaxxi ketentuan pembinaan dan pengawasan (dl)i ketentuan peralihan jdana pensiun, persekutuan,perkumpulan, adalah orang yang melakukan wisata. wisatawan domestik adalah warga negara indonesia yang melakukan wisata. wisatawan mancanegara adalah warga negara asing yang melakukan wisatampat rekreasi dan olahragarekreasi dan olahraga kabupaten kediri. sehubungan dengan hal tersebut atas terkait dengan terbitnya undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah perlu mengatur retribusi tempat rekreasi dan olahraganak adalah usia dibawah (tigaketentuan pembinaan dan pengawasan ketentuan peralihan (hari besar adalah hari yang dirayakan untuk memperingati suatu peristiwa penting yang meliputi hari besar agama dan hari besar nasional yang ditetapkan pemerintah. obye, dan olahraga, yang meliputi kawasan pariwisata sumber balan yang terletak desa jarak, kecamatan plosoklaten, kawasan pariwisata curah yang terletak kelurahan pare kecamatan pare, kawasan pariwisata puh sarang yang terletak desa puh sarang kecamatan semen, kawasan pariwisata sumber padang yang terletak desa joho kecamatan semen, kawasan pariwisata basuki yang terletak desa juga kecamatan mojo, kawasan pariwisata gunung kelud yang terletak desa sugihwaras kecamatan nascar: kawasan pariwisata sri aji joyoboyo yang terletak desa menang kecamatan pagu, kawasan pariwisata simpang lima gumuk desa sumberejo kecamatan ngasem, kawasan pariwisata sukowono, kecamatan batas: kawasan pariwisata candi tegowangi desa tegowangi kecamatan pelemahan: kawasan pariwisata bendung gerak waru turi gebrak kecamatan gampengrejo, kawasan pariwisata rafting sungai koto desa siman kecamatan kepungusahajumlah dan jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi, fasilitas, usaha pariwisata dan olahragbesarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut kawasan pariwisata sumber balan.. anak anak: anak anak sebesarsarana wisata tirta penggunaan sepeda air sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah) untuk (satu) kali putaran, penggunaan perahu motor sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah) per orang untuk sekali putarancurah: anak anak sebesar sebesar rp. (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk. hari sabtu, minggu dan hari libur dewasa sebesar rp. (lima ribu rupiah) per orang per sekali masuk: anak anak sebesar anak anak cc. penggunaan pakaian renang pria sebesar rp. (dua ribu rupiah) per orang sekali pakaisetiap bulan: kos semi permanen sebesar rp. (dua ribu lima ratuskawasan pariwisata puh sar(lima ribu rupiah) per sekali masuk: bus truk sebesar rp. sepuluh ribu rupiah) per sekali masuk. kawasan pariwisata sumber padbasuki masuk kawasan pariwisatagunung kelud masuk kawasan pariwisata hari senin sampai dengan hari jum'at: dewasa sebesar rp. (delapan ribu rupiah) per orang per sekali masuk: anak anak sebesar rp. (enam ribu rupiah) per orang per sekali masuk. hari sabtu, minggu dan hari libur:enin sampai dengan hari jum'atabtu, minggu dan hari libur dewasa sebesar rp. (lima belas ribu rupiah) per orang per sekali masuk: anak anak sebesar rp. (sepuluhsarana permainan flying fox) penggunaan sarana permainan flying fox sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah) per sekali luncuranasar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kediri, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam penggunaan fasilitas pelayanan pasar maka diperlukan biaya untuk menunjang kepentingseri nomor d)asar i.asar yang ditetapkan dalam peraturan daerah.dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ii. demi cukup jelas yang dimaksud dengan penjual yang menetap adalah penjual yang tempat penjualannya tidak berpindah pindah. yang dimaksud dengan izin adalah dalam bentuk surat izin yang memuat antara lain kewajiban dan lartempat usaha jenis pelayanan tere meter persegi per hari: sasa obatan lb. bahanpracangan 2so\| lc. emas \|d. padi, gabah, polowijo, danpolopendem 2so\| \|e. alat alatrumah tangga, arak, gantikan bunga \|g. perkakasrumah tangga (pintu dan lainnya) 30oo\| 2so\| slot li. barang barangrongsokan sombong 1s0\| li: usahapertukangan makanan 300o\| 2so\| 3oo\| lo. pedagangsepeda j275\| 3so\| 3oo\| jeenyasaunturtiap:hapus hap usaha besar (termasuk kain, pakaian, obat eeebermotor buah buahan, sayuran dan sejenisnya) yang diangkut dengan kendaraan bermotor hammer ooo orang) per hari jeppamtempatpeniualan daging aoa diluartempatpenjualandaging fjapgetewsas poo pasaran: ja. ternak besar: eat (oa satu) meter \|b. ternak besar: goo satu) meter \|c. ternak kecil: \|i. kambingdan domba 5oo\| ayam, itik, angsadansejenisnya: oa) tekorsampaidengan5ekor \| . 5oo\| 5oo\| 6ekorsampaidengan1 ekor o0\| 8oo\| soo\| 8o0\| ce) itekorsampaidengan15ekor tbekorkeatas wtu hassreseme kendaraan: amdal isl asal per setiap tempat penitipan sepeda motor dalam amp pemnansepeamotr didalam bini door teng feng massa barang dagangan: la. sepedamasukpasar lb. sepedamotormasukpasar \| 5oo\| 5oo\| \|c. pick upmasukpasar \|d. trukmasukpasar ends mandi buangan b.tempat penyimpanan jenis pelayanan menyimpan barang dagangan dan peralatan usahanya per meter persegi per hari basa obatan lb. bahanpracangan ) \| too\| \|d. padi, gabah, polowijo, danpolopendem \|e. alat alatrumah tangga, arak, gantikan bunga \|g. perkakasrumah tangga (pintu danlainnya) slot li. barang barang rongsokan sombong t00\| usahapertukangan t25\| makanan a75\| a50\| lo. pedagangsepeda ' ' ) \| j150\| t25\| 10o\| ipenuasauntuktiap: pusa hap o\|ooo\|o oo\| o\|oo\|o0 obatan dan sejenisnya) yang diangkut dengan kendaraan bermotor besidiangkut dengan kendaraan bermotor sesak orang) per hari daamtemparpenualangaging aon \|b. diluartempatpenjualandaging t2so\| www teldaerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten kediri yang selanjutnya disebut didenda kabupaten kediri bango, warung, kios, mck dan atau tempat tempat lain pasar yang dipergunakan pedagang. pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas bentuk bangunan lainnya yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. tempat pemberhentian adalah tempat berhentinya kendaraan dalam diluar halaman pasar daerah ataurizinan pemakaian kios, warung, atau los dalam lingkungan pasar daerahdalam diwajibkan mendapat izin terlebih dahulu dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. permohonan izikenakan biaya sebesar (tiga puluh) kali jumlah retribusi yang telah ditetapkan untuk setiap hari. tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan kepala daerah. setiap pedagang yang belum mendapatkdaridinas pendapatan daerah. bab iiinyediaan fasilitas pasar. obywarung, kios dan mcktradisional sederhana berupa pelataran, los, warung, kios dan mck yang dikelola pemerintah daerah. bab golongan retribusi retribusi pelayanan pasaromoditas yang dijual, luas tempat usaha, jenis dan jumlah fasilitas, kelas pasar dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar tradisional sederhana yang diselenggarakanjasa pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan fasilitas pasar tradisional sederhana. biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaanasar daerah pasar daerah pasar sayur pare pasar kandangan pasar gringsing dan pasar wates. pasar kelas meliputi pasar gurah pasar ngadiluwih pasar kras pasar pare dan pasar banyakan. cc. pasar kelas iii meliputi pasar bendo pasar mojo dan pasar papar. fasilitas bangunan sebagaimana dimaksud dalam yang merupakan mck dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketigpelayanan pasar dipungut wilayah daerah.kepala daerahtata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran lebih lanjut diatur dalam peraturan kepala daerah. bagian kedukepala daerah atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis,surat tagihan retribusi daerah std). std sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. hasil penagihan retribusi yang terutang disetor secara bruto kas umum daerah dalam jangka waktu jam pada setiap hari kerja. bab masa retribusi terutang retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan skr berupa karcisbab xv
salinan di pemerintah kabupaten kediri peraturan daerah kabupaten kedirjualan produksi usaha daerahmeningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu mengatur ketentuan ketentuan tentang pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerahproduksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi benih padi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas dokumen lainnya antara lain faktur penjualaapat diberikan dalam hal terjadi force majeure dan fluktuasi harga yang sangat tajatani, dan bupati kediri memutuskan menetapkan peraturan daerah kabupaten kedirretribusi penjualan produksi usaha daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usahayek retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah adalah penjualan hasil yang meliputi benih padi: dan benih ikan. tidak termasuk obyek retribusinih padi kelas benih dasar sebesar dari biaya produksi, kelas benih pokok sebesar dari biaya produksi, kelas benih sebar sebesar dari biaya produksi. benih ikan konsumsi sebesar dari hasil produksi yang dijual. penjualan benih padi utd yang membidangi dikelola oleh dinas yang membidangi. penjualan benih ikan konsumsi utd yang membidangi dikelola oleh dinas yang membidangi. bab vii wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah bab viii saat retribusi terutang (l) saat retribusi terutang adalahdokumen lainnykepalasebagaimana dimaksud pada dengan menggunakan std. bab xi(dl) instansi yang melakukan pemungutan retribusi
pemerintah kabupaten kediri peraturan daerah kabupaten kediri nomor tahun tentang retribusi izin trayek dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kediri, menimbang bahwa dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat pemakai jasa angkutan umum perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap angkutan dengan kendaraan umum melalui pemberibab xviizin trayek tetap berlaku sepanjang izin trayekizin trayek umum bahwayeberangan atas air yang ditetapkan dalamtrayek adalahumpang adalah orang yang berada kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. retribusi izin trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalahatu atau beberapa trayek tertentu, meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, angkutan yang menyimpang dari proyeknya izin insidentil)dokumen penerbitan izin, pengawasan, penegakan hukum, ketatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izikapasitas tempat duduk. struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut pelayanan tempat duduk per tahun angkutan dalam sampai dengan orang rp. trayek sampai dengan orang rp. sampai dengan orang rp. lebih dari orang rp. angkutan tidak dalam sampai dengan orang rp. trayek sampai dengan orang rp. lebih dari orang rp. angkutan yang sampai dengan orang rp. menyimpang dari sampai dengan orang rp. proyeknya izin lebih dari orang rp. insidentil) bab vii wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah daerah. bab viii penentuan pembayaran, angsuran pembayaran dan tempat pembayaran (l) penentuan pembayaran retribusi terutang sekaligus dibayar secara tunai. pembayaran retribusi yang terutang untuk angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam dapat diangkut sebanyak (sepuluh) kali yang dibayarkan setiap (enam) bulan sekalmasa retribusi adalah suatu jangka waktu yang lamanya (enam) bulan. retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan skr. bab tata cara pemungutan (l) retribusi dipungut dengan menggunakan skrsalinan saman pemerintah kabupaten kediri peraturan daerah kabupaten kediri nomor tahun tentang retribusi penyeberangan air dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kediri, perlu digantipembinaan dan pengawasan (l) pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha angkutan penyeberangan air yang dilakukan oleh swasta. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerahyeberangan airnyeberangan air yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten(l)yeberangan diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan pelayanan penyeberangan dl) struktur dan besarnya tarif untuk sekali penyeberangan ditetapkan sebagai berikut untuk orang dewasa sebesar rp. (seribu rupiah) per orang, untuk anak anak, sebesar rp. (lima ratus rupiah) per orang, untuk sepeda, sebesar rp. (lima ratus rupiah) per kendaraan, untuk sepeda motor, sebesar rp. (seribu rupiah) per kendaraan, untuk becak, sebesar rp. (seribu rupiah) per kendaraan, untuk ternak kambing dan sejenisnya, sebesar rp. (lima ratus rupiah) per ekor, untuk ternak sapi dan sejenisnya, sebesar rp. (seribu rupiah) per ekor: untuk mobil roda empat tanpa muatan sebesar rp. (lima ribu rupiah) per kendaraan, untuk mobil barang sebesar rp orang dewasa sebesar rp. (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan, anak anak sebesar rpsantunan (dl) pemerintah daerah memberikan santunan kepada korban meninggal akibat kecelakaan penyeberangan dipenyeberangan a
pemerintah kabupaten kediri peraturan daerah kabupaten keddiri, menimbang: bahwa dalam upaya untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor jalan,serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan dalam rangka memberikan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu mengatur tentang pengujian kendaraan bermotorgujian kendaraan bermotor,perhubungan nomor km. tahun tentang pengujian tipe kendaraan bermotor, bab viii struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut biaya pendaftaran uji sebesar rp. (tiga ribu rupiah), biaya pengujian kendaraan bermotor kendaraan dengan jbb sampai dengan sebesar rp. (tiga puluh dua ribu rupiah), kendaraan dengan jbb lebih dari sebesar rp. (empat puluh ribu rupiah), kereta gandengan atau kereta tempelan sebesar rp. (tiga puluh tujuh ribu rupiah), biaya bukti lulus uji buku uji baru penuh rusak sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), tanda uji sebesar rp. lima ribu rupiah), pelayanan persetujuan terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan pengujian berkala untuk pertama kali sebesar rp. (lima belas ribu rupiah), mutasi masuk keluar daerah dikenakan biaya sebesar rp. (lima belas ribu rupiah), numpang uji masuk keluar daerah sebesar rp. jima belas ribu rupiah), perubahan fungsi kendaraan sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah), perubahan bentuk modifikasi sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah). bab wilayah pemungutan retribusi retribusi dipungut wilayahxiii penagihan (l) bab xivmberian keringanan, pengurangilik kendaraan bermotor wajib uji yang lalai merawat buku uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud dalam sehingga hilang atau rusak dikenakan denda administratif untuk penggantian buku uji sebesar rp. (seratus ribu rupiah), dan untuk penggantian tanda uji sebesar rp. jima puluh ribu rupiah). kendaraan bermotor yang habis masa berlakunya uji dan tidak diuji berkala tepat waktu dikenakan tambahan biaya sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan. bab xxipengujian kendaraan bermotor tetap berlaku sepanjang tanda uji kendaraanamping itugujian kendaraan yang ditetapkan dalamkabupaten kedirutd pengujian kendaraan bermotor adalah unit pelaksana teknis dinas perhubungan yang mempunyai wewenang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor wilayah kabupaten kedirpenumpang umum, mobil bus, kereta gandeng, kereta tempelan dan mobil barang: serta kendaraan khusus penyandang cacatjumlah berat yang diperbolehkan untukanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk platatau cat pada bagian samping kanan, kiri kendaraan bermotoruji pertamapertama kali wilayah uji yang bersangkutrekomendasi rubah sifat adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas, bagi kendaraan yang mengalami perubahan sifat kendaraan. rekomendasi rubah bentuk adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas, bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk fisik kendaraketentuan pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengujian kendaraan bermotor. bab iii ketentuan pengujian (l)kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada meliputi mobil bus: mobil barang: kereta gandengan, kereta tempelan, mobil penumpang umum, kendaraan khusus wajib uji, mobil pmk, ambulance, mobil jenazah. s5) penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada adalakepala daerahkepala daerah. (l)5)jl)habis masa berlaku ujian.(l)luar wilayah pengujian yang bersangkutan. pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada wajib dilengkapi dengan rekomendasi numpang uji. setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang sudah mendapat buku uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud dalam wajib merawat agar tidak hilang atau rusak yang disediakangolongan berat kendaraan yang diuji, dan frekuensi pengujian. bab vii prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tari retribusi pengujian (dl) prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengujiankomponen kendaraan secara keseluruhan, biaya peralatan, biaya pengetikan nomor uji, biaya pembuatan, pemasangan tanda uji, pengecatan plat samping, dan stikrikanan dan kelautan kab. boalemo nomor tahun tanggal februari kepala dinas bagian tata usaha sub bagian lan umum perencanaan keuangan kepegawaian bidang bidang bidang dan sarana dan usaha dan kelautan prasarana pengelolaan seksi seksi seksi pengelolaan kawan,. penangkapan ikan perizinan, retribusi pesisir pulau pulau perikanan dan seksi seksi pengawasan seksi pembinaan mutu perlindungan laut budidaya hasil perikanan dan konservasi penyuluhan bupati boalemo utd iwan bookings kepala dinas topik pembahasan alternatif bagian tata usaha sub bagian sub bagian keuangan dan bidang bidang bidang kelautan sarana dan usaha dan prasarana pengelolaan seksi seksi seksi pengelolaan kawan,, penangkapan akan perizinan, retribusi pesisir pulau pulau perikanan dan seksi sesi seksi pengawasan budidaya pembinaan mutu perlindungan laut hasil perikanan utd kepala dinas topik pembahasan bagian tata usaha ( sub bagian sub bagian anannanunun ana anna nana keuangan bidan sarana dan usa ban kelautan prasarana pengelolaan nce kawan seksi berteman retribusi penangkapan ikan pesisir pulau pulau perikanan dan pengawasan seksi pembinaan mutu budidaya perlindungan laut hasil perikanan
ino rain anggaran2017 realisasi2017 realisasi2016 api pendapatan yoo koo pendapatanaslidaerah p0) le\| lain lain pendapatan asli daerahyang sah some37ass047a\| solex690048g1\| 9g07\| jumlah pendapatan asli daerah (3s.d6) pendapatantransfer poo transfer pemerintah pusat danaperimbangan mmnunpngeenoa duma gowaaswa (ae) manganin lain lain pendapatan yang sah po) pendapatan ubah o,oo\| pendapatan dana darurat ' ' 00o0of lain lain pendapatan daerahyang sah 000o\| 9o000000\| o.oo\| nan namun deranyana yan semsoosmmoo\| somsoosmnoo gn) jas, ket ":eim belanjaoperasi pool jumlah belanja operasi (35s. ' '\| ja. mmm \|a1\| belanjamodal ooh belanjatanah gae7\| belanjatakterduga \|s1\| jumlah belanja tak terduga ' a3a33 . (sa(transfer poo transferbagi hasil pendapatan pooh ,s,. vii iii dalam rupiah) ino rain anggaran2017 realisasi2017 realisasi2016 kentang aaa . \|6o\| bantuan keuangan kepada propinsi ooo\| o00\| bantuan keuangan kepada kabupaten kota ' ) ) \| ' 0o00\| 0o0o\| ooo\| oo0o\| \|6e6\| jumlahbelanjadan transfer es. les\| surplus (defisit)( mmm.m pembiayaan penerimaanpembiayaan aa. mmj pengeluaranpembiayaan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri ooo\| ooo\| asas." sisa lebih pembiayaan anggaran (68t79) ' 00o\|\| sie le) pa) o\|o pejoprojarja2jasjnajas jae jar jas \|a10\| j2o dinas sosial rp0 rp0 kep) kep) ps) ps) ps) ps) ps) ps) ps) bea banget sekretariat daerah rp0 rp0 kabupaten o0\| kep) koe) kecamatan rp0 rp0 blambangan umpu ewe kecamatan rp0 rp0 beradat oo) oo) ps) iii iii kecamatan kasui rp0 rp0.\|' belanja barang dan jasa rapat koordinasi unsur musicakepala pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya belanja barang dan jasaan undangan belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitasi sosialisasi peraturan perundangan undangan belanja barang dan jasa publikasi peraturan perundangan undangan belanja barang dan jasabelanja barang dan jasa bintik rancangan peraturan perundang undangan bagi aparatur pemda belanja barang dan jasa advokasi bantuan hukum belanja barang dan jasa penyuluhan hukum terpadu belanja barang dan jasa sistem jaringan dokumentasi dan informasi belanja barang dan jasa penyuluhan kepada aparatur dan masyarakat ham) belanja barang dan jasa monitoring evaluasi dan pelaporan belanja barang dan jasa unit khusus penanganan pengaduan masyarakat belanja barang dan jasa program penataan daerah otonomi baruisisfasilitasi pemantapan sook pemerintah daerah otonomi baru belanja barang dan jasa penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah belanja barang dan jasa rapat rapat koordinasi skpd dan rapat koordinasi kabupaten belanja barang dan jasa penyelesaian izin lokasi belanja barang dan jasa penguatan kelembagaan dan kerjasama antar daerah belanja barang dan jasa program penataan kelembagaan pemerintah daerah penyusunan laki skpd pemkab way kanan belanja barang dan jasa penyusunan rencana kerja tahunan rkt instansi pemkab way kanan belanja barang dan jasa penyusunan pemetaan jabatan pemerintah kabupaten way kanan belanja barang dan jasa penyusunan evaluasi tupoksi perangkat daerah belanja barang dan jasa peringatan hari hari besar daerah dan nasional belanja barang dan jasa survey index kepuasan masyarakat pemerintah kabupaten way kanan belanja barang dan jasa penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja pemerintah kabupaten way kanan belanja barang dan jasa penyusunan perjanjian kinerja instansi pemerintah kabupaten way kanan belanja barang dan jasa monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah belanja barang dan jasa monitoring dan evaluasi pencapaian spm skpd pemkab way kanan belanja barang dan jasa pembinaan pelayanan publikdosooemeema pakan does adik pon asa yo. titi$iij .t3bhb belanja barang dan jasa kodifikasi tata perbuatan dinas dan arsipbelanja barang dan jasa pendistribusian barang daerah hasil pengadaan belanja barang dan jasa penyusunan dan pelaporan administrasi pengadaan barang pemerintah daerah belanja barang dan jasa program penataan administrasi perekonomian penyusunan profil ekonomi dan pembangunan daerah belanja barang dan jasa tim pengendalian inflasi daerah pid) belanja barang dan jasa sosialisasi dan informasi terhadap program rumah pangan kita rpk barang dan jasa koordinasi pengelolaan beras sejahtera sastra) belanja barang dan jasa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan pertumbuhan ekonomi dan pangan belanja barang dan jasabelanja barang dan jasa program penataan administrasi sumber daya alam koordinasi dan fasilitasi kelistrikan belanja barang dan jasa belanja modal koordinasi dan fasilitasi data informasi kehutanan kabupaten belanja barang dan jasa belanja modal koordinasi dan fasilitasi pertambanganprogram peningkatan keprotokolan pimpinan protokoler pelayanan pimpinan belanja barang dan jasa kegiatan media luar ruangan belanja barang dan jasa penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah belanja barang dan jasa peningkatan kerjasama informasi dengan media massa belanja barang dan jasa peningkatan dokumentasi pembangunngembangan perumahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana wilayah belanja barang dan jasa program lingkungan sehat perumahan monitoring dan evaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian sanitasi belanja pegawai belanja barang dan jasa program perencanaan tata ruang koordinasi tentang rencana tata ruang belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan revisi rtrw kab way kanan belanja barang dan jasa program pengembangan data informasi penyusunan, updating dan analisapenyusunan sid belanja barang dan jasa penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi belanja barang dan jasa penyusunan profile daerah belanja barang dan jasa penyusunan dan pengumpulan data informasi keb penis. dok perencanaan senja, rka, dpa)dosooemeema pakan does adik pon asa nas. . nusa penyusunan, updating, dan analisa data informasi rencana pembangunan bidang sosial dan budaya belanja barang dan jasa program kerjasama pembangunan koordinasi dalam pemecahan masalah masalah daerabarang dan jasa penyelenggaraan musrenbang rkdmonitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah belanja barang dan jasa review rencana pembangunan investasi jangka menengah kabupaten way kanan belanja barang dan jasa penyusunan kua dan pas belanja barang dan jasa pelaksanaan forum gabungan skpd belanja barang dan jasa pembangunan dan pengembangan sistem perencanaan online e playing sippa) belanja barang dan jasa koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dak belanja barang dan jasanyusunan capaian prioritas pembangunan ekonomi belanja barang dan jasa penyusunan prioritas dan arah kebijakan pembangunan ekonomi belanja barang dan jasa penyusunan perencanaan potensi ekonomi kreatifas. program perencanaan sosial dan budaya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya belanja barang dan jas
lampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal juli perihal perubahan kedua atas peraturan daerah nomor tahunpagu perda pagu perda ii uraian kegiatan kontrak induk kontrak induk realisasi tahun realisasi tahun tahun tahun keterangan . pembangunan jalan hampangen mendanai multi years) pembangunan jalan hampangen mendanai multi years) \|. pembangunan jalan hampangen mendanai iii multi years) . pembangunan jalan hampangen mendanai multi years) pembangunan jalan hampangen mendanai \|. perencanaan detail final engineering design fed) diwajibkan \|. konsultan supervisi jalan hampangen mendanai multi years) untuk mengembalikan konsultan supervisi jalan hampangen mendanai multi years) yang pay konsultan supervisi iii jalan hampangen mendanai multi years) konsultan supervisi jalan hampangen mendanai multi years) penyesuaian harga jumlah bupati katingan, ttd sakariyas jdih.katingankab.go.id
daerah kabupaten tulang bawang barat bupati wakil bupati staf ahli bupati staf ahli bupati bidang pemerintahan staf ahli bupati hukum dan politik staf ahli bupati bidang pembangunan sekretaris staf ahli bupati bidang ekonomi dan daerah keuangan staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia sdm) asisten asisten asisten bidang pemerintahan bidang perekonomian bidang administrasi umum dan kesejahteraan rakyat dan pembangunadministrasi perlengkapan umum dan tata usaha organisasi pemerintahan sosial pembangunan sekretariat protokol keuangan sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag pemerintah umum penyusunan sosial perekonomian penataan analisa umum anggaran kelembagaan dan pemerintahan produk hukum rakyat administrasi kebutuhan tiyuh kelurahan pembangunan sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag pertanahan bantuan pemberdayaan kerjasama pengendalian unit layanan rumah tangga perbendaharaan penatalaksanaan hukum dan ham masyarakat promosi dan pengadaan dan gaji investasi sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag sub bag otonomi dan dokumentasi pendidikan dan pengembangan evaluasi dan penyimpanan dan protokol pembukuan dan analis jabatan pengembangan hukum agama perusahaan dan pelaporan pendistribusian verifikasi dan daerah perbankan pembangunan kepegawaian kelompok jabataperhubunganlalu lintas angkutan teknik sarana dan prasarana seksi seksi seksi bina fasilitas bina fasilitas sarana dan lalu lintas angkutan prasarana seksi seksi seksi pengendalian perizinan terminal operasional angkutan lalu lintas seksi seksi seksi penyuluhan jaringan parkir lalu lintas angkutan kelompok jabatan fungsional utd bupati tulang bawang barat, dato. umar ahmad lampiran komunikasi dan informatikaos, sarana komunikasi informasi publik telekomunikasi dan diseminasi dan telematika informasi seksi seksi usaha dan seksi pos dan standarisasi dokumentasi telekomunikasi penyiaran media seksi penyerapan informasi publik seksi pelayanan dan seksi play anan media center pengembangan informasi dan lembaga informasi kemitraan media masyarakat seksi seksi seksi penerbitan pengembangan sarana teknologi dan pengolahan telematika dan komunikasi informasi multimedia kelompok jabatan pid fungsionasosiallayanan dan bantuan dan pemberdayaan rehabilitasi sosial jaminan sosial dan pengembangan sosial seksi seksi jaminan seksi orang dengan perlindungan pemberdayaan kecacatan, anak sosial, korban keluarga, dan nakal dan napa tindak kekerasan pendayagunaan dan pekerja sumber dana migrant sosial seksi seksi seksi pembinaan anak terlantar penanggulangan sosial, dan lanjut usia bencana kepahlawanan, penyuluhan sosial dan asks kelompok jabatan pitenaga kerja dan transmigrasinorma seksi pelatihan dan syarat syarat kerja ketenagakerjaan, pendaftaran, penempatan dan jamsostek keselamatan seleksi, tenaga kerja dan kesehatan pemindahan dan kerja k3) penempatan transmigrasi seksi seksi seksi seksi informasi dan hubungan dan tatalaksana dan pemukiman dan perluasan kerja penyelesaian pengembangan pembinaan perselisihan pengawasan transmigrasi hubungan ketenagakerjaan industrial kelompok jabatan utbadan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan tiyuh kelurahanpemberdayaan bidang bidang aparatur kelembagaan sosial pengembangan pemerintahan budaya masyarakat perekonomian dan tiyuh kelurahan tiyuh kelurahan teknologi tiyuh kelurahan sub bidang sub bidang sub bidang pengembangan pengembangan pemberdayaan kapasitas potensi masyarakat usaha ekonomi sumberdaya tiyuh kelurahan masyarakat aparatur tiyuh kelurahan pemerintahan tiyuh kelurahan sub bidang sub bidang sub bidang pengelolaan pengembangan sdm dan pengembangan administrasi dan partisipasi masyarakat tekhnologi dan keuangan tiyuh kelurahan informasi tiyuh kelurahan tiyuh kelurahan sub bidang pengelolaan sub bidang sub bidang kekayaan dan aset pengembangan pengembangan tiyuh kelurahan masyarakat dan adat tiyuh dan kawasan tertinggal kelompok jabatan fungsional upt bupati tulang bawang barat, dto. umar ahmad lampiran vrumah sakit umum daerah tulang bawang barat direktur satuan komite kelompok sub bagian pengendalian medik jabatan internal fungsional tata usahalampiran vkorps profesi pegawai asnkerjasama budaya, mental hukum dan sosial dan rohani kelompok jabatan fungsional bupati tulang bawang barat, lito. umar ahmad
lampiran nomor tanggal ten tang peraturan daerah kota bontang tahun agustus organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja struktur organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kepala satuan sekretariat jabatan fungsional sub. bagian sub. bagian umum dan kepegawaian perencanaanprogram dan keuangan bidang bidang bidang penegakan perundang ketertiban umum dan sumber daya aparatur undangan daerah ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat seksi seksi seksi pembinaan, pengawasan operasikan pelatihan dasar dan dan penyuluhan pengendalian teknis fungsional seksi seksi seksi penyelidikan dan satuan lintas dan bina penyidikan kerjasama potensimasyarakat walikota bontang, _ adi darma
nya tarif serta tatacara penghitungan retribusi izin mendirikan bangunantkx retribusi prasarana bangunan gedung vx1x1,00x retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung spp keterangan luas lantai bangunan gedung volume besaran (dalam satuan m', unit) indeks indeks berintegritas tingkat kerusakan untuk tingkat kerusakan sedang untuk tingkat kerusakan berat spg harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya tarif setiap kabupaten kota) spg harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung indeks pembangunan baru created with nitro " professional download the free trial online nitropdf.com professionalrusak sedang luas indeks terintegrasi retribusi meliputi: perbaikan perawatan, perubahan, rusak berat luas indeks terintegrasi retribusi perluasan pengurangan pelestarian pemugaran pratama luas indeks terintegrasi retribusi ce) utara luas indeks terintegrasi retribusi prasarana bangunan gedung luas indeks terintegrasi retribusi pembangunan baru rehabilitasi rusak sedang volume indeks )x retribusi rusak berat volume indeks retribusi volume indeks retribusi bangunan gedung formulir per set hurufcreated with nitro " professional download the free trial online nitropdf.com professional daftar kode dan indeks penghitungan retribusi imb ole soo bangunan gedung \| prasarana bangunan (lingkup pembangunan gedung pembangunanbaru lingkup pembangunan rehabilitasi renovasi pembangunanbaru pelestarian rehabilitasberat ' pelestarianpratama jenisprasarana ' ' pelestarianutama penahan pengaman fungsi ' ) pagar hunian tanggul retainingwall keagamaan turapbataskavling persil usaha sosialdan budaya konstruksi penanda masuk khusus gapura ganda campuran gerbang klasifikasi ' ' kompleksitas konstruksiperkerasan sederhana jalan tidaksederhana lapanganparker khusus lapanganupacara permanen lapanganolahragaterbuka darurat semipermanen konstruksi penghubung permanen jembatan resikokebakaran boxcuvert net sedang konstruksi kolam reservoir tinggi \|bawahtaah zonasigempa ' kolamrenang zona minor kolampengolahanair zona minor reservoirair bawahtanah zonalll sedang zona v sedang konstruksimenara zona v kuat menaraantemna zona vi kuat menarareservoir lokasi (kepadatan bangunan cerobong gedung) sedang tugu padat patung ketinggian bangunangedung rendah konstruksiinstalasi sedang instalasilistrik tinggi instalasi telepon komunikasi ' \| kepemilikan instalasipenglahan negara daerah yayasan perorangan konstruksi reklame papan badan usaha (nama waktu penggunaan billboard bangunan gedung ' ' e papaniklan sementarajangkapendek papannama sementarajangka menengah (ss nn. ma) indeks untuk bangunan gedung kantor milik negara daerah, kecuali bangunan gedung milik negara daerah untuk pelayanan umum, dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus. created with nitro " professional download the free trial online nitropdf.com professionalharga satuan (tarif) retribusi izin mendirikan bangunan gedung harga slam tama bangunan bangunan gedung (m2 ll. ko. ho.\| (prasarawabangunan gedung \|semserasarana maan konstruksi pembatas penahan pengaman 221i pagar ema \|mansguretammgwat 000m (urap batas kavling pers ll. ko. ho.\| ronstruksipenandamasuk \|.\| gapura . (m2 .\| gerbang. (m2 lo. ko. ho.\| ronstriksiperkerasan 22si alan dapanganpar iapanganupacra 000m (tapanganolahragaterbuka ll. ko. ho.\| ronstriksipenghubung 22a1 jembatan boru 000ml duke goronggorong saluran dramas maan konstruksikolam reservoirbawahtanah .\| kolamrenang (kolam pengolahan resewoirair bawahtanah esa fwastewatertreatmentplant (saluranair konstruksimenara \|o.\| menaraantemna menarareservoir \|m3 eos (cerobong konstruksi monumen lo.\| 207m tugu. patung. ol. ho. kol ronstraksitmstalasi esi instalasi listrik danjarmgan stok bawah tanah kana komunikasi dan jaringan telkom bawah jmd tanah dinstatasipengolahan instalasi bahan bakar ta \|baringangasbawahtanah \|a konstruksi pondasi mesin ditnarbangunan jlembatanatanlit konstruksireklame papannama esi pia s00 je prapaniian papannama lo. kol created with nitro " professional download the free trial online nitropdf.com professional retribusi penyediaan administrasi imb, antara lain meliputi pemecahan dokumen imb, pembuatan duplikat atau foto kopi pee ana pendataan nani soo termasuk biaya pendaftaran imb created with nitro " professional download the free trial online nitropdf.com professionalusia ala tawa lokasi bangunan kp. widodo, kelurahan sragen wetanpembangunanbaru fungsi konstruksipembatas rumahtangga penahan pengaman klasifikasi pagar konstruksikolam plant permenensi bo b besikokebakaran pep zonasigempa bangunan ketinggianbangunan kepemilikan jumlah \| waktu penggunaan loo tetap naa,3125x1dua ratus ribu limdak mardaani lokasi bangunan kp. kauman, kelurahan ngoroen bangunan ketinggianbangunan40x0,38x ,00x rp. rp. prasarana bangunan gedung pagar x1,empat ratus enam puluh tujuh ribu tigganda campuran jenis bangunan gedung rumah tinggal dan toko ruko) nama pemilik bangunan gedung dwi kari listiyanto lokasi bangunan kp. mantel wetan, kelurahan sragen tengah160x ,04x :dua juta delapan belas ribu setoko nama pemilik bangunan gedung karyawan lokasi bangunan dk. bungkuk desa letak kec. sidoharjo70x x1,00x rp. rp. prasarana bangunan gedung pagar x1, rp. rp. waste water treatment plant x1, rp. rp. retribusi penyediaan formulir rp. jumlah rp. (terbilang :dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilanmenara nama pemilik bangunan gedung heru tjahjono lokasi bangunan desa mojopuro, kecamatan sumberlawan data umum bangunan luas bangunan gedung tunggal m2?m2?menara telekomunikasi rp. instalasi telekomunikasi rp. m2?menensi besikokebakaran pep j zonasigempa bangunan j ketinggianbangunan kepemilikan . h b b lo jumlah waktu penggunaan loox1, rp. rp. , prasarana bangunan gedung pagar x1,00x rp. rp. menara telekomunikasi x1,00x rp. rp. instalasi telekomunikasi rp. rp. retribusi penyediaan formulir rp. jumlah rp. (terbilang :delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bupati sragen, ttd agus, dan besarnya tarif retribusi izin gangguan indeks bidang kegiatan (ibk) industri uru peternakan pertanian perdagangan jasa campuran ii. indeks tingkat gangguan (itg bahaya kecil menimbulkan limbah, limbah yang ada dapat didaur ulang atau limbah yang ada tidak membahayakan lingkungan sekitar tempat usaha. sedang proses produksi menimbulkan limbah cair maupun padat, limbah tidak dapat didaur ulang dan menimbulkan bau tidak enak. sedang menimbulkan suara bising dan getaran akibat suara mesin produksi dan peralatan lain atau bahkan menimbulkan debu akibat proses pembakaran dan proses produksi lain. besar menimbulkan limbah yang dapat merusak lingkungan, menggunakan bahan, perlengkapan dan peralatan produksi yang mudah meledak, mudah terbakar dan atau termasuk limbah sehingga menyebabkan korosi infeksi beracun dan reaktif. iii. tarif penggunaan tempat usaha (ttu) \|1001s ' , m2 , m? created with nitro " professional download the free trial online nitropdf.com professional indeks sebagai faktor pengali harga satuan retribusi izin mendirikan bangunan indeks kegiatan,awan created wit nitro " professional download the free trial online nitropdf.com professional keterangan tarif retribusi dipungut dengan menghitung berdasarkan rumus retribusi, sebagai berikut tarif retribusi izin gangguan ibk dikalikan itg dikalikan ttu contoh penghitungan: satuan usaha perdagangan jasa luas dengan tingkat gangguan kecil ,50x1,25x rp120. suatu kegiatan usaha industri luas m?, dengan tingkat gangguan sedang ,75x1,50x rp150. suatu kegiatan usaha perdangangan luas m?, dengan tingkat gangguan kecil ,50x1,25x suatu kegiatan usaha industri luas m?, dengan tingkat gangguan sedang ,75x1,50x510x rp500, suatu kegiatan usaha industri luas m?, dengan tingkat gangguan besar ,75x2,00x10.000x rp575, suatu kegiatan usaha industri luas m?, dengan tingkat gangguan sedang ,75x2,00x .000x rp575,mobil bus mobil penumpang maksimum orang) per kendaraan mobil berkartu pengawasan dan kartu jam perjalanan kjp) sebagai dokumen perjalanan per kendaraan salinan sk. izin trayek) setiap tahun izin operasi taksi angkutan khusus wisata mobil penumpang maksimum 8orang) per kendaraan mobil bus izin insidentil satu kali perjalanterintegrasi penghitungan besarnya retribusi imb untuk bangunan gedung menengah usaha je. khusus tetap \|i, sea jet aaaa khusus \|p. semipermanen 0o, ganda campuran je. permanen \|a00 risikokebakaran ) \|a. rendah (oo nb. sedang ooo ye. tinggi \|a00 zonasigempa ') ja. zona minor loo nb. zona minor ve. zona! sedang oo) (oo va. zona sedang ' ) \| (oo ve. zona v kuat o )o \|0o, z0umat kuat 'oo ) \| lokasi (kepadatan oo) \|a. renggang bangunangedung) \|b. sedang \|o70 ve. padat loo \|a00 gedung sedang tinggi $sm$pp anang created with nitro " professional download the free trial online nitropdf.com professional ja m. kepemilikan \|a. negara daerah yayasan jj a ab perorangan oo) 9o70 a lle badanusahaswasta ' ) ) \| looreated with nitro " professional download the free trial online nitropdf.com professioni, .b) lokasi sedang. ,10x0, .a) ketinggian bangunan rendah. ,05x .b) kepemilikan perorangan. 5n555nnnagama ,15x0, .a) risiko kebakaran: rendah. ,15x0, m4.d) zonasi gempa zona iv sedang. ,10x0, o0, .c) lokasi padat. ,10x0, .a) ketinggian bangunan rendah. ,05x .a) kepemilikan yayasan. . homo . fungsi usaha mall ,25x1, .c) kompleksitas khusus. waktu penggunaan indeks terintegrasi ,20x .c) permanen permanen. tetap0, .b) ketinggian bangunan sedang. ,05x .c) kepemilikan badan usaha swasta. . homo created with nitro " professional download the free trial online nitropdf.com professional fungsi sosial dan budaya kantor kecamatan .b) risiko kebakaran sedang. dan ,15x0, .c) zonasi gempa zona v kuat. budaya ,10x .a) lokasi sedang. ,10x .a) ketinggian bangunan rendah. ,05x .a) kepemilikan negara. a22 sekolah sta)0, .a) risiko kebakaran: rendah. dan ,15x0, .d) zonasi gempa zona iv sedang budaya ,10x .b) lokasi sedang. ,10x .a) ketinggian bangunan rendah. ,05x .a) kepemilikan negara. dan rumah sakit ,25x (1cial ,15x .b) risiko kebakaran sedang. dan ,15x0, .b) zonasi gempa zona v kuat. budaya ,10x0, .b) lokasi sedang. ,10x .b) ketinggian bangunan rendah. ,05x .c) kepemilikan yayasan. puskesmas ,20x .c) permanen permanen. waktu penggunaan indeks terintegrasi fungsi ,25x (l.a) kompleksitas sederhana tetap sosial ,15x0, .a) risiko kebakaran: rendah. dan ,15x0, .c) zonasi gempa zona iii sedang. budaya ,10x .c) lokasi padat. ,10x .a) ketinggian bangunan rendah. ,05x .a) kepemilikan negara. dan n nn created with nitro " professional download the free trial online nitropdf.com professional fungsi khusus bangunan gedung ,25x (l.c) kompleksitas: .c) risiko kebakaran tinggi. ,15x0, .b) zonasi gempa zona ii minor. ,15x0, (s5.a) lokasi renggang ,10x .a) ketinggian bangunan rendah. .c) kepemilikan badan usaha swasta. . hoo hh. fungsi ganda campuran hotel, apartemen .c) kompleksitas khusus. waktu penggunaan indeks terintegrasi mall, shopping center, fungsi .c) permanen permanen. tetap sport hall dil gandac) ketinggian bangunan tinggi. .c) kepemilikan badan usaha swasta. . oom hoo hkonstruksipembatas penahan pengaman ' \|a. pagar uuu jd. tanggul retaining wall ' )) leo trap batas kavling persil o' ) o \| konstruksipenandamasuklokasi '' \|ja. gapura gerbang ooh konstruksiperkrasan jaan ujj bo. lapanganupacara ')o) leo lapangan olahragaterbuka konstruksipenghubung ' \|a. jembatan bea . konstruksi kolam reservoir bawahtanah '' \|a. kolamrenang u u kolam pengolahanair ' ')o)o leo leo reservoirdibawahtanah )o\|oo loo konstruksimenara \|a. menaraantena uu u " bb. menarareservoir oo) leo leo cerobong koo konstruksimonument tugu a00 o\| as. . konstruksiinstalasi gardu ' j\|a. instalasilisttik uuu instalasi telepon komunikasi instalasi pengolahan '))o ooo\| loo konstruksireklame papan nama ' ) \|a. billboard uu bb. papaniklan airontokdaerah kabupaten jepara nomor tahun tanggal agustus tarif retribusi pelayanan tera tera ulang jenis sat pakai pakai http ukuran panjang sampai dengan buah lebih sampai dengan buah cc. lebih sampai dengan buah lebih sampai dengan buah lebih sampai dengan buah lebih sampai dengan buah 9g. lebih sampai dengan buah lebih dari 50m buah ukuran panjang, jenis alat ukur tinggi orang buah counter metetangki ukur bentuk silinder tegabola dan speroidsilinder datatangki ukur gerak tangki ukur mobil buahtangki ukur wagoncc. tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kappipet, mikropipet skala tunggal buah gelas ukur, buret, pipet, mikropipet skala majemuk buah bejmeter taksi buah meter ukur cairan minyak meter bahan bakar minyak meter induk untuk setiap jenis media ujibuah meter kerja untuk setiap jenis media ujicc. pompa ukur bbm untuk setiap badan ukur buah alat ukur gas meter induk. pompa ukur bahan bakar gas bbg) dan elpiji untuk buah setiap badan ukur metersampai dengan m? h buah lebih dari m h buah meter cairan minum selainm? h buah lebih dari m? h sampai dengan m? h buah lebih dari m? h buah alat kompensasi suhu (atc) tekanan atau kompensasi lainnya buah meter proper kapasitasbuah alat ukur pengisi (filling machine) untuk setiap media uji buah meter listrik meter wh) kelas atau kurang 3tiga) phase buah (satu) phase buah kelas atau kelas 3tiga) phase buah (satu) phase buah cc. kelas 3tiga) phase buah (satu) phase buah pembatas arus listrik buah anak timbangan ketelitineraca buah decin logam kapasitas sampai dengan buah lebih besar dari buah cc. sentisimal kapasitas sampai dengan buah lebih besar dari sampai dengan buah lebih besar dari buah desimal milisimal buah bobot ingsun kapasitas sampai dengan buah lebih besar dari sampai dengan buah lebih besar dari buah meja(kelas iii dan iii) kapasitasji. elektronik (kelas ii) kapasitas sampai dengan buah lebih besar dari buah elektronik (kelas kapasitas sampai dengan buah lebih besar dari buah i. timbangan jembatan kapasitas sampai dengan ton buah lebih besar dari ton buah timbangan ban berjalanalat ukur tekanan dead weight testing machinebuah tekstil, setiap komoditi bupati jepara, ttd ahmad marzuki
d!ra tome sub bagian.i"t sub 8asia.i" sub bagian sub pertanian. peter peraturan per kelembagaan gian akan. berkebun undang dan tat:i usaha kehutanan ndan gun penatalaksanaan pimpinan dan rumah tangga sumba sun bagi~'\j" su(l br\ pertambangan bantuan energi hukum dun kinerja sub lingkungan hj\.1vl aparatur bagi.an hidup tata usaha umum& bag ian sub bagian keuangan sl. br\ gian pengolahan kelima data elik,kronik penekanan sub bagi.an perlengkapan sandi vakum bagi.an' gian org1 \n1last bagi\n nist!\si ffi al4.t'vl sten div un1stars umu1vl staf ahli staf ahli staf ahli bidang bidang 91da:sig hli ku). ekonomi. mas . \ra politik& keuangan kata ?e~ ler);t.\h.\:s: etv bangunan dtl bagan struktur organisasi sekret aria daerah sub bagi.an badan usaha alilik daerah sub produksi perdagangan perekonomian subbagian bagian hu1vl.as& protokol sub bagi.aj'\i persian kajian pendapat umum sub bagi \n pelayanan kemasyarakatan hub. kelembagaan sub glr\.,'\l protokol bagian a.dmjnjstrasi perekonomian pembangunan sub bagian bantuan sosial pengungsi bencana alam sub bagian pendidikan pemuda dan olahraga subbagian pelayanan unum dan pertanahan otonomi dae rah subbagian sumba sumba penanganan pemerintahan umum masalah sosial kemasyarakatan gian administrasi kesejahteraan rakyat bagian ~ ~~ . ; ten perekono!vila.t\f elit bangunan asisten pemerintah ai ian kesejahteraan rakyat gian admin1stasi pemerintahan umum kelompok jabatan fungsional sekretarjsdaerah peraturan daerah kabupaten sabu raijua nomor tahun tanggal agustus bupati wakilbupati aif peran
sub bagian keuangan perlengkapan sub tu& penyusunan program sekret utd seksi jaminan kesehatan sek pengembangan som kesehatan seksi pengendalian pemberantasan penyakit seksi pengendalian wabah dan bencana seksi pengendalian penyehatan lingkungan ili1~ ~ sek ' ~ ' '" nan dan kesehatan seksi pelayanan kesehatan census seksi pelayanan kesehatan rujukan seksi l pelayanan kesehatan dasar dang dang bid.jami pela kanan pengendalian masalah sarana kesehatan kesehatan kelompok jabatan fungsional kepala dinas bupati akil rupa sekretaris daerah lampiran peraturan daerah kabupaten sabu raijua nomor tahun tanggal agustus bagan struktur organisasi dinas kesehatan sabu jua, sub bagian keuangan dan perlengkapan sub bagian tata usaha dan penyusunan program sekretariat utd seksi kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan seksi paud dan taman kanak kanak pls, pemuda dan olahraga dang sarana dan prasarana pendidikan seksi sarana dan prasarana pendidikan seksi bina perpustakaan sekolah kepala dinas ' m .===== ' i bidang bupati wakil bupati sekret aris dae rah bagan struktur organisasi dinas pendidikan, pemuda olahraga bid ang pendidikan dataran menengah seksi pendidikan dasar seksi pendidikan menengah dan kejuruan seksi kurikulum dan pengendalian mutudira tome utd seksi pemberdayaan masyarakat sub bagian keuangan perlengkapan seksi seksi seksi rehabilitasi jaringan pemenuhan pelatihan clan penempatan sosial kebutuhan dasar .___ __, i.___ __. tenaga seksi ~ se_k_s_l ~ s e_k_s_i ~ penyuluhan, advokasi hubungan industrial, data informasi dan keselamatan kesehatan penanganan bantuan hukum kerja kemiskinan sub bagian tu& penyusunan program kerja sekretariat ang bidang transmigrasi penanganan kemiskinan seksi rensen grasi bidang bidang rela lit asi perlindungan bid pembeda aan &jaminan sosial ten kelompok jabatan fungsional r if , kepala dinas sekret aris daerah lampiran peraturan daerah kabupaten sabu raijua tahun tanggal agustus bupati wakil bupati bagan struktur organisasi dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dira tome abu raijua, sekretariat sub bagian tata usaha penyusunan program sub bagian keuangan dan perlengkapan utd ii . seksi seksi geologi prasarana pengairan seksi seksi prasarana air pertambangan, bersih dan minyak dan drainase gas seksi perumahan rakyat seksi seksi peningkatan kualitas pemukiman penyehatan lingkungan seksi survey evaluasi teknik tata kota pemukiman . survey evaluasi teknik cipta karya bina marga seksi pembangunan. pemeliharaan jalan jembatan seksi perijinan dan pengawasan bangunan seksi , ' ang ngan pergi dang bidang bidang bid prasarana jalan perumahan per &jembatan rakyat peng iran dane kelompok jabatan fungsional ==t kepala dinas sekretaris daerah wakil bupati lampu ran bagan struktur organisasi dinas pekerjaan umum,perumahan rakyat dan pertambangan energi pera turun daerah kabupaten sabu raijua nomor tahun . ~ tanggal agustus bupati ati sabu raijua, sub bagian keuangan dan pcrlengka pan sub bag ian tata usaha dan penyusunan program l__ __, ! ~ sekretariat , seksi bina program produksi dan pemasaran dang ketahanan pangan dan penyuluhan utd seksi pengusahaan pengelolaan tan kehutanan bidang seksi seksi rehabilitasi dan i konservasi dan perlindungan tan rehabilitasi seksi seksi pengembangan usaha bulan seksi pemerataan pengembangan ternak bidang pete akan seksi produksi dan usaha peternakan seksi kesehatan hewan seksi pemasaran tanaman pangan perkebunan seksi bina program produksi dan perkebunan seksi bina program produksi pertanian tanaman pangan dang pertanian dan perkebunan bagan struktur organisasi dinas pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan kepala dinas sekretaris daerah wak.bupati bupati pera turun daerah kabur ten sabu raijua nomor tahun tanggal agustus kelompok jabatan fungsional lampiran hen dira tome sabu raijua, sub bagian keuangan dan perlengkapan sub bagian tata usaha dan pen) usu nan program r :~ , sekretaris utd seksi jenis akan pulau pulau kecil seksi sumber daya i. da.n pelabuhan ika.n seksi pengawasan sumber daya perikanan dan kelas tan seksi peta.taman sdk dan pcngcrnbangan infrastruktur pengawasan ~ ~~~~ ' ~~ ~~~~, ~~~~~~ ~~~~~ . dang bidang perikanan tangkap kelautan, bud ida peng hasan dan peri pengendalian sumber day dan kelautan perikanan pulau pulau kecil l ~~ ~~~ ~ ~ ' '~ seksi tata ruang laut. pesisir dan ~====se=k=s=l====~ konservasi kawasan dan '~======================~ pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengolahan.n hasil seksi pemasaran seksi usaha dan investasi seksi penyuluhan bidang pengolahan dan pemasaran sil perikanan kelompok jabatan fungsional kepala dinas sekret aris dae rah wakilbupati bupati bagan struktur organisasi dinas kelautan dan perikanan lampiran peraturan daerah kabupaten sabu raijua mor tahun tanggal agustus ~' ' ' then dira tome utd ~ sub bagian seksi tata usaha dan promosi dan ___. re_n_y_us_u_n_an_ p_ro_g_ra_m __, informasi wisata ________ sekret aria pembinaan pengembangan kesenian daerah seksi peninggalan sejarah kupu bakalan seksi kepala dinas ;== ~ .j. . bio~ng bid~ng d:ng pengelolaan bisa promos!, informasi wisata kebudayaan dan kerjasama wisata l , ' ___ ____i seksi pembinaan bahasa dan buda _________ sekret daerah wakil bupati bupati bagan struktur organisasi dinas pariwisata dan kebudayaan . s e_k_s_i __,, pengelolaan objek wisata seksi penyediaan sarana dan usaha jasa wisata kelompok jabatan fungsional peraturan daerah kabupaten sabu raijua ahun tanggal agustus lampu ran utd !~~~~~~~~~~~~ seksi perijinan. penunjang keselamatan da.n penanggulangan kecelakaan kelompok jabatan fungsional sekretariat sub bagian tata usaha dan penyusunan program sub bagian keuangan da.n perlengkapan seksi transportasi udara .~~~~~~~~~~~~r ~~~~~~~~~~~~ seksi sek latu lintas dan kepelabuhanan dan angkutan darat keselamatan pelayaran.n !~~~~~~~~~~~~ !. ~~~~~~~~~~ . sek sarana. prasarana dan penguji ian peraturan daerah kabupaten sabu raijua tahun tanggal agustus lamp iran bagan struktur organisasi dinas perhubungan, gramatika. bupati komunikasi dan inf wakilbupati sekretaris daerah kepala dinas dang dang perhubungan laut komunikasi dan dan udara informa tika __j sek bina multimedia dan pameran sek pelayanan komunikasi dan informasi kebijakan pemda bidang perhubungan darat i nl. dira tome sj\bu raja, sub bagian keuangan dan perlengkapan sekret rja utd pencatatan perkawinan, perceraian adopsi adopsi seksi seksi pengelolaan data dasar dan mutasi penduduk seksi pendaftaran ktp dan kartu keluarga penduduk.an dang bid.pen gola han informasi dan kependudukan _____ , kepala dinas sekretaris daerah wakilbupati bupati kelompok jabatan fungsional i ~= = = = = := + !;, bidang pencatatan sipil l , , ____j: fj= . ~ , ,. == :: _ _1 ~ sub bagian seksi seksi tata usaha dan data dan teknologi pencatatan kelahiran dan penyusunan program informasi kematian __,! i' ~ seksi perencanaan pcnycrasian kebijakan kependudukan bagan struktur organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil lampiran peraturan daerah kabupaten sabu raijua tahun tanggal agustus sub bagian keuangan dan perlu.ungkapan subbagian tata usaha dan penyusunan program sekretariat seksi seksi pendaftaran.n perusahaan dan bina usaha kecil. mikro usaha perdagangan dan menengah seksi seksi bina pengembangan eksport fasilitas pembiayaan dan import simpan penjara utd sek ~ pcrkopcrasian ; seksi informasi. promosi. pembinaan perlindungan konsumen perdagangan seksi perijinan, registrasi dan pengendalian seksi bina industri dan kerajinan l ~~~~~~~~~ ir ~~~ ~~ , lr ~~~~~~~~~ seksi bina pengembangan produksi dan usaha !. ~~~~~~~ , . _j r bidang dang koperasi dan ukm perindustrian bidang kepala dinas sekitar:is daerah bupati wakil bupati bagan struktur organisasi dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukmsabu raijua, seks pengendalian.n dan penghapusan bid ang sekretariat pengelolaan aset r sub bagian tata usa.ha dan seksi analisa kebutuhan, penyusunan pengadaan sarana program bagan struktur organisasi dinaspendapatan,pengelolaan keuangan dan aset daerah utd perbendaharaan seksi anggaran seksi dang anggaran dan perbendaharaan ~ ~ r l. ~ prasarana apa.ratu . , l. ~ sub bagian keuangan perlengkapan kelompok jabatan fungsional bidang bidang pendapatan akuntansi ~ _.j ir seksi seksi pendaftaran dan pen data.an akuntan.nsi seksi seksi penetapan dan penagihan pembukuan ~ kepala dinas sekretaris daerah wakil bupati bupati peraturan daerah kabupaten sabu raijua nomor tahun tanggal agustus lampu ran
sabu raja, sekretaris sub bagian tata usaha dan penyusunan program sub bagian keuangan dan perlengkapan __j seksi sek pengawas pemerintah bidang pengawas pemerintah bidang pembangunan pembangunan seksi seksi pengawas pemerintah bidang pengawas pemerintah bidang pemerintahan dan pcrncrintahan dan kemasyarakatan inspekturpembantu inspektur pembantu wilayah wilayah iii sek pengawas pemerintah bidang pemerintahan dan kemasyarakatan sek pengawas pemerintah bidang pembangunan ~"' __. inspektur pembantu wilayah ~ kelompok jabatan fungsional , ! ~ '' ~ inspektorat sekret aris daerah wakilbupati bupati bagan struktur organisasi inspektorat pera turun daerah kabupaten sabu raijua mor tahun tanggal agustus lampiran nl. tome . bid ang sekretariat legenda lian pemda ________ agunan sub bag ian li~u: bidang tata usaha penyusunan program pengendalian pembangunan sub bagian sub bawang keuangan dan perlengkapan kelompok jabatan bidang bidang bid ang bid ang fungsional sik penelitian ekonom sosial prasarana peng em pen buda tataruang bang promosi dan sub bidang perijinan penanaman modal !,. ~ ~!j::a~,~~g pengembangan investasi aman modal ang bagan struktur organisasi badanperencanaanpembangunandaerah subbidang penelitian statistik, dokumentasi pela ran sub bidang pengkajian aspirasi masy. potensi daerah pengembangan stem perencanaan subbidang fisik prasarana sub bidang tata ruang dan tata guna tanah kepala badan sekret aris dae rah wakilbupati bupati subbidang sub pengembangan bidang sistem sosial ekonomi subbidang sub potensi desa dang ekonomi masyarakat buda peraturan daerah kabupaten sabu raijua nomor tahun tanggal agustus lamp iran dira tome sabu raijua, sub bagian keuangan perlengkapan subbagian tu& penyusunan program sub bidang pemerintahan peraturan l ~ ~ , sub bidang perangkat dan institusi desa sub bidang administrasi keuangan kekayaan desa sekretariat bid ang pemerintahan desa kelompok dang bida jabatan pembeda aan fungsional sosial masyarakat teks peraturan daerah kabupaten sabu raijua tahun tanggal agustus sub bidang rehabilitasi pemanfaatan sumber daya sub dang teknologi tepat guna pemanfaatan mber day dan ologie tepat cuna kepal~ badan j . ! bagan struktur organisasi bad pembeda aan masy arak dan pemerintah ahan desa sekret aris dae rah wakil bupati bupati sub bidang . kelembagaan desa, tradisi dan budaya masyarakat sub bidang motivasi dan swadaya masyarakat sub usaha ekonomi keluarga masyarakat lampu ran ' . sabu raijua, sub bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat sub bidang pemberdayaan percrnpuan dan perlindungan anak sub bidang keluarga berencana tata usaha r:': + ~~~ > ~~~~~ kelompok jabatan fungsional kepala kantor , ! sub bagian . sekretaris daerah wakil bupati bupati bagan struktur organisasi kantor keluarga berencana dan pembeda aan perempuan lampiran pera turun daerah kabupaten sabu raijua ahun tanggal agustus nl. tome sabu raijua, sub bagian tata usaha dan penyusunan program i._____ sub bag ian keuangan dan perlengkapan sekretariat kepala badan bid ang pembinaan kepada akan pera turun daerah kabupaten sabu raijua tahun tanggal agustus sub dang sub bidang mutasi, pemberhentian, pensiun dan penghargaan l' ~~ k_c_p_cg_a_,,_,a_ia_n~~ l pengangkatan dan penggajian kepegawaian sub bidang bidang pengadaan dan mutasi kepada akan i bagan struktur organisasi bad kepada wajan daerah subbidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian sub bidang . pcrnbinaan hukum dan masalah kepegawaian sekretaris daerah wakil bupati bupati subbidang pendidikan dan pelatihan sub bidang formasi dan pengembangan karier bid ang perencanaan dan pengembangan kepada kelompok jabatan fungsional lamp iran !en dira tome c~ sub bidang pengawasan dan penanggulangan pencemaran subbidang pengendalian dampak lingkungan sub bidang pengelolaan kualitas lingkungan sub bagian kelompok jabatan fung onal tata usaha kepala kantor ~~~~~.~ ~~ ~ + sekret aris daerah wakil bupati bupati bagan struktur organisasi kantor lingkungan hidup daerah lampiran peraturan daerah kabupaten sabu raijua mor tahun tanggal agustus sabu raijua,bina ideologi dan wawasan kebangsaan sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional sekretaris daerah kepala kantor ~ ______________ . , , wak.bupati bupati bagan struktur organisasi kantor desa tuan ban gsa dan politik lampiran peraturan daerah kabupaten sabu raijua mor tahun tanggal agustus tome sabu r.aij ua, sub bagian tata usaha hubungan antar kelembagaan perlindungan masyarakat seksi seksi bagan jalur organisasi satuan polis! pamong praja pengembangan kapasitas seksi kepal\ satuan sekretaris o:\merah wakil bupati bupati seksi pembinaan ketcntr aman dan ketertiban umum seksi penegakan peraturan dae rah kelompok jabatan csi.onal lampu ran peraturan daerah kabupaten satu raijua mor tahun tanggal agustus dira tome sabu raijua, sub bidang teknologi informasi dan komunikasi tik) sub tata usaha bagan struktur organisasi kantor kearsipan dan perpustakaan sub bidang pembinaan pengolahan arsip stat dan inaktif sub bidang pengelolaan deposit, pelestarian koleksi dan layanan pembaca bupati wakilbupati sekret aris daerah kepala kantor kelompok jabatan fungsional lampiran peraturan daerah kabupaten sabu raijua tahun tanggal agustus tome seksi pengendalian dan pengembangan seksi pelayanan dan penunjang kelompok jabatan fungsional sub bagian tata usaha . ~ fr f~= = =i direktur sekretaris daerah wakjlbupatj bupati bagan struktur organisasi rumah sakit umum daerah sabu raijua kelas lampiran pera turun daerah kabur ten sabu raijua tahun tanggal agustus ,,.
tome sub bagian keuangan dan perlengkapan sub bagian tata usaha dan penyusunan program sekretariat seksi pemerintahan dan pertanahan seksi perekonomian dan kesejahteraan sosial seksi sek transit umum dan pemberdayaan masyarakat perlindungan dan koordinasi masyarakat pelaksanaan program kelompok jabatan fung onal r . camat sekretaris daerah \wakil bupati bupati bagan struktur organisasi kecamatan lampiran peraturan daerah kabupaten sabu raijua tahun tanggal agustus jib, nl. dira tom sabu raijua, sekretaris rah lampiran pera turun daerah kabur ten sabu raijua ahun tanggal agustus seksi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bagan struktur organisasi kelurahan pembangunan seksi rah camat sekretaris daerah akil rupa bupati sek pemerintahan dan trantjbmas kelompok jabatan fungsional
salinan prepemerintah kabupaten sigi tahun salinan ro bahwa peraturan daerah tentang retribusi daerah sesuai kewenangan daerah dibentuk untuk memaksimalkan sumber sumber pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, bahwa keberadaan beberapa obyek wisata kabupaten sigi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan dapat dikelola guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu penyesuaian tarif dan penambahan obyek tempat rekreasi dan olahraga, bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penambahan obyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan penyesuaian besaran tarif tempat rekreasi dan olahraga, perlu mehapus, sehingga berbunyi sebagai berikut hapus diantara' dan disisipkan (satu) yakni ts! seri opa bern nyi sebagai berikut tg set ce) (k) tarif retribusi ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekali. peninjauan arif retribusi sebagaimana dimaksud pada dia kukar dengan memperhatikan indeks harga dan perkertrisdaerah kabupaten sigi tg set ra pembina yip.'ngelolaan dan keberadaan obyek wisata menjadi salah satu urat nadi perekonomian, meningkatkan pad, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarat indonesia khususnya daerah termasuk kabupaten sigi provinsi sulawesi tengah. keberadaan obyek wisata kabupaten sigi sangat butuhkan oleh semua lapisan masyarakat. penambahan obyek retribusi baru yaitu playing fox, kolam air panas khusus rendaman kaki dan menara pandang teropong dimaksudkan untuk menambahmasyarakat. ii. demi. retribusi pengunjung masuk org parkir kebersihan asuransi kendaraan rp ) tempat rekreasi dan olahraga tarif retribusi gelanggang latihan per kuda is, maa resepsi lainnya pacuan kuda latihan per kuda pertandingan sewa tempat komersil non komersil outbond anak anak per paket dewasa per paket family per paket komersil non komersil permandian sauna mandi sauna umum anak dewasa mandi sauna kecil mandi sauna besar kolam renang anak dewasa playing fox anak dewasa kolam air panas umum per orang untuk rendaman kaki eee bnitnsd bnn dsn teropongkan kus dm, x. pembina
line bupati blitar provinsi jawa timurdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati blitarjaminan pemenuhan dan penghormatan atas hak haknya dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi secara wajar dan layak sesuai usia dan kedatangannya, bahwa setiap anak daerah, berhak mendapatkan perlindungan, agar terhindar dan terbebas dari pengabaian, penelantaran, perlakuan salah, kekerasan dan atau ancaman kekerasan, eksploitasi, dan penempatan situasi yang tidak memenuhi syarat bagi harkat dan martabat kemanusiaan, serta sebagai bentuk komitmen mewujudkan kabupaten blitar layak anak diperlukan perangkat hukum berupa peraturan daerah guna memperkuat perlindungan anak yang lebih bersistem, terencana, terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan, bahwa guna mewujudkan landasan hukum terhadap pelaksanaan sistem perlindungan anak yang sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalammakayelenggaraansasi untuk anak yang selanjutnya disebut hak anak adalah pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya. pemenuhan hak adalah upaya pemerintah daerah menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi melalui hak bidang kesehatan, hak bidang pendidikan, hak atas kesejahteraan anak termasuk pengaspendekatan yang berbasis sistem memperkuat lingkungan yang protektif (protective environment) dengan menitikberatkan pada tindakan tindakan terpadu dengan tujuan melindungi anak, yang memiliki cirikeluarga dan pengasuhan alternatif adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan alternatif luar pengasuhan orang tua yang terdiri dari keluarga lain selain orang tua dan pengasuhan oleh lembaga pengasuh alternatif seperti panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak atau nama lain sejenisetiap orang adalah orang perseorangan, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum atau peraturan perundang undangan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalammelalui upaya penyelesaian konflik meningkatkan toleransi dan rasa saling percaya, penguatan kembali nilai nilai kearifan lokal serta menjaga kelangsungan situasi damai. pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnyarkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut napa adalah zat zat kimiawi yang apabila dimasukkan dalam tubuh baik secara oral atau diminum, dihisap dan dihirup maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang yangadvokasi adalah bantuan hukum dan dukungan psikososial bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban. bab asas, prinsip dan tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak pancasila dan berlandaskan undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta bhinneka tunggal ika dan negara kesatuan republik indonesia. prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak meliputi: non diskriminasi, kepentingan terbaidan pemenuhan hak anak daerah bertujuan untuk: mempercepat dan memperkuat terwujudnya lingkungan protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam kerangka besar kla, mendorong segala upaya penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak anak secara maksimal, dan cc. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air. dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah menyusun langkah kebijakan untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang meliputi: menggalang komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak, mengoordinasikan kebijakan program, anggaran dan layanan, cc. merumuskan pedoman pelaksanaan, menyelenggarakan layanan, melaksanakan pemantauan, pengawasan,anak demi terwujudnya daerah, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak termasuk pencegahan pengurangan risiko dan penanganannya. bab iii hak anak bagian kesatu umum setiap anak tanpa mempertimbangkan suku agama, perbedaan jenis kelamin dan pandangan politik, berhak: mendapatkan pemenuhan hak hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam lingkungan yang layak, wajar dan melindungi, mendapatkan perlindungan dari perlakuan salah, penelantaran dan pengabaian dalam pengasuhan keluarga dan atau perorangan atau lembaga pengganti keluarga, cc. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, kekerasan mental, dan kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainya, termasuk hukuman fisik, perbuatan merendahkan derajat dengan sengaja, luka fisik, kekerasan verbal (bentukan dan umpatan), penelantaran atau eksploitasi, mendapatkan jaminan pemulihan fisik, psikis, konseling serta reintegrasi sosial bagi anak yang menjadi korban berbagai bentuk penelantaran, eksploitasi atau perlakuan salah, mendapatkan jaminan pemulihan fisik, psikis, konseling serta reintegrasi sosial bagi anak sebagai pelaku tindak pidana maupun bagi anak dalam situasi darurat, dan mendapatkan edukasi tentang pendidikan, ideologi, nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya radikalisme dan terorisme, rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikososial dan atau rehabilitasi psikologis, dan pendampingan bagi anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku, dan anak saksi dalam tindak pidana terorisme dan radikalisme. jaminan pemulihan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan dalam suatu lingkungan yang mendukung kesehatan, harga diri dan martabatsipil dan kebebasan anak paragraf pencatatan kelahiran setiap anak berhak dicatatkan dalam akta catatan sipil negara sejak kelahirannya. pemerintah menerbitkan kutipan akte kelahiran yang diberikan kepada anak melalui orang tua dan keluarganya. pemerintah daerah mengupayakan agar pencatatan kelahiran dapat terpenuhi dengan prosedur yang mudah, cepat dan tepat. paragraf hak identitas setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. identitas diri seperti dimaksud pada termasuk mendapatkan informasi asal usul, orang tua dan keluarganya. pemerintah daerah dapat menerbitkan kartu identitas bagi anak untuk membuka akses anak pada layanan kesejahteraan anak lainya. paragraf hak atas privasi setiap anak mempunyai kehidupan privasi yang tidak boleh dicampuri secara tidak sah. dalam melaksanakan kehidupan privasi sebagaimana dimaksud pada tidak melanggar kehormatan dan martabat siapapun baik pribadi maupun lembaga. pemerintah daerah menjamin privasi anak atas serangan yang merendahkan martabat dan kehidupan pribadi anak. paragraf hak atas informasi setiap anak berhak mencari dan mendapat informasi yang bermanfaat sebagai sumber pembelajaran dan pembentukan karakter atau jati dirinya. pemerintah daerah menyediakan bahan dan wahana yang memungkinkan anak sesuai dengan periodisasi perkembangan anak untuk mendapatkan informasi layak anak seluruh wilayah. bahan dan wahana sebagaimana dimaksud pada termasuk wahana berbahasa dan budaya lokal, nilai nilai kearifan budaya, adat istiadat, wahana dan bahan materi untuk anak penyandang disabilitas, tidak terjangkau layanan, anak asrama dan panti serta anak yang berada pelosok terpencil. pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi gerakan masyarakat dan anak untuk sadar literasi dengan penyediaan dan pengawasan buku dan media yang layak anak. sadar literasi sebagaimana dimaksud pada termasuk literasi buku, media, internet, literasi keuangan, dan literasi lain yang berkembang dan mempengaruhi kehidupan anak. pemerintah daerah mendorong media massa secara aktif memberi dan menyediakan informasi yang layak pada anak sesuai batas usia kedatangannya, dan bertanggung jawab pada proses pembentukan karakter dan kebudayaan. pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada membentuk tim untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan prosedur layanan, pengawasan dan penindakan dalam melindungi anak dari informasi yang berbahaya dan menyesatkan. tim sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan bupati. paragraf hak kebebasan berpendapat setiap anak dalam proses berlatih dan belajar demi pengembangan dirinya, berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, tentang dirinya dan situasi yang mempengaruhi dirinya, sesuai dengan usia tingkat kecerdasan serta selaras dengan nilai nilai dalam masyarakat, kesusilaan dan kepatutan. pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mendengar menghargai, mempertimbangkan pendapat dan pandangan anak dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan anak. pemerintah daerah membuka ruang bagi anak dalam rapat perencanaan pembangunan atau rapat lainya yang menyangkut keputusan tentang anak. paragraf hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan berkeyakinan setiap anak dalam proses berlatih dan belajar demi pengembangan dirinya berhak untuk beribadah menurut agamanya kepercayaan dan keyakinannya, berpikir menggunakan hati nuraniorang tua dan keluarga memberikan bimbingan pada anak dalam pengembangan proses berpikir sesuai hati nurani, beragama menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. pemerintah daerah membangun ruang dialog agar anak dapat memperkuat proses berpikir dan berkeyakinannya secara hati nurani yang baik. paragraf hak atas kebebasan berkumpul secara damai setiap anak dalam proses belajar dan mengembangkan dirinya bebas berserikat dan berkumpul membentuk asosiasi perkumpulan dengan peminatan yang sama dan berkreasi untuk ide inovasi yang damai. dalam hal tujuan, cara dan prinsip dasar berserikat dan berkumpul sebagaimana dimaksud pada tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dan asas yang berlaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap asosiasi dan serikat anak yang melanggar aturan, vandal, radikal dan merusak tatanan serta sendi kehidupan bermasyarakat. bagian ketiga hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif paragraf hak atas bimbingan orang tuaorang tua bertanggung jawab untuk memenuhi hak pengasuhan, kasih sayang, bimbingan jasmani dan rohani pengembangan karakter dalam keluarga kepada anakoleh keluarga lain atau wali yang sah, dan atauparagraf tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak pemerintah daerah mengakui bahwa kedua orang tua memikul tanggung jawab bersama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. orang tua sebagaimana dimaksud pada atau dalam hal tertentu, walinya yang sah, memikul tanggung jawab utama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, pemerintah daerah dapat memberi bantuan yang layak kepada orang tua dan wali yang sah dalam pelaksanaan tanggungjawab mereka untuk membesarkan anak, dan harus menjamin pengembangan lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk memelihara anak. pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjamin anak yang kedua orang tuanya bekerja dalam maupun luar daerah dan atau luar negeri, berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan perawatan anak yang berhak diperolehnya. paragraf hak untuk tidak dipisahkan dari orang tudan atauparagraf penyatuan kembali dengan orang tua dalam hal seorang anak mempunyai orang tua yang terpisah salah satu dan atau keduanya luar negeri, permohonan yang diajukan oleh seorang anak atau orang tuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu negara dengan tujuan untuk menyatukan kembali suatu keluarga, pemerintah daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi dengan cara yang positif, manusiawi dan segera. pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan anggota keluarga mereka. pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjamin seorang anak yang orang tuanya bertempat tinggal negara yang berbeda, menggunakan haknya untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orang tuanya secara teratur. ketentuan terkait penyatuan kembali anak dengan orang tuanya dari luar negeri diberikan pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, atau hak dan kebebasan orang lain dan yang sesuai dengan hak lainnya yang diakui dalam konvensi internasional. paragraf hak bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarganya pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya jika itu bertentangan dengan keinginan anak, kecuali apabila pejabat yang berwenang yang tunduk pada peninjauan oleh pengadilan menetapkan bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang undangan. penetapan sebagaimana dimaksud pada diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran seorang anak oleh orang tuanya, atau kasus mana kedua orang tuanya hidup terpisah, dan keputusan harus dibuat untuk menetapkan tempat tinggal anak tersebut. pemerintah daerah menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orang tuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orang tuanya, kecuali jika hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan. dalam hal pemisahan yang merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu negara seperti penahanan, pemenjaraan, pengucilan, deportasi atau kematian salah satu atau kedua orang tuanya atau kematian anak itu sendiri termasuk kematian karena sebab apapun ketika orang yang bersangkutan berada dalam tahanan pemerintah daerah berdasarkan permintaan, akan memberikan kepada orang tua, anak, atau jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai keberadaan anggota keluarga yang absen itu, kecuali jika pemberian informasi semacam itu akan mengganggu kehidupan anak yang bersangkutan. pemerintah daerah sesuai kewenangannya harus menjamin bahwa pemenuhan permintaan sebagaimana dimaksud pada tidak akan membawa akibat yang merugikan kepentingan orang yang bersangkutan. paragraf hak untuk diadopsi pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa dalam hal pengangkatan anak adopsi, kepentingan terbaik anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama. untuk maksud sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak memastikan bahwa pengangkatan anak hanya disahkan oleh pejabat yang berwenang yang memberikan keputusan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. prosedur seperti yang dimaksudkan pada didasarkan pada semua informasi yang terkait dan layak dipercaya bahwa pengangkatan anak diperkenankan dengan mengingat status anak sehubungan dengan orang tua, keluarga dan walinya yang sah, dan jika disyaratkan, dengan orang orang yang berkepentingan, telah memberi persetujuan atas pengangkatan anak tersebut atas dasar nasehat yang mungkin diperlukan. pemerintah daerah mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam pengangkatan anak, penempatan anak tersebut tidak mengakibatkan perolehan keuntungan keuangan yang tidak patut bagi mereka yang terlibat dalam pengangkatan anak tersebut. paragraf hak ditinjau atas penempatan anak pada institusi pemerintah daerah memastikan hak anak yang ditempatkan oleh pejabat yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jamannya, akan melakukan peninjauan berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak yang bersangkutan, dan semua keadaan lain yang berkait dengan penempatannya tersebut. dalam peninjauan berkala pemerintah daerah akan menetapkan prosedur khusus peninjauan anak atas penempatan institusi yang sesuai dengan prinsip kebijakan perlindungan anak dan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk menjalankan prosedur pemerintah daerah menunjuk orang atau sekelompok orang menjadi tim pelaksana peninjauan berkala penempatan anak institusi pengasuhan. bagian keempat kesehatan dan kesejahteraan dasar anak paragraf hak anak disabilitas pemerintah daerah menjamin bahwa anak penyandang disabilitas menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif anak tersebut dalam masyarakat. pemerintah daerah mengakui hak anak penyandang disabilitas atas pemeliharaan khusus, dan sesuai dengan sumber yang tersedia. untuk maksud sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah mendorong dan memastikan pemberian bantuan kepada anak yang berhak dan kepada mereka yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, yang telah diajukan dan sesuai dengan kondisi anak serta keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara anak tersebut. pemerintah daerah mengakui kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas, bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada akan diberikan secara cuma cuma dengan memperhatikan sumber keuangan orang tua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan. pemerintah daerah memastikan bantuan sosial kepada anak dan keluarga penyandang disabilitas. bantuan sebagaimana dimaksud pada dirancang untuk menjamin bahwa anak penyandang disabilitas: mempunyai akses yang efektif dan untuk menerima pendidikan dan pelatihan, mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna, cc. mendapatkan akses layanan sarana prasina transportasi dan pelayanan publik lain seperti trotoar, taman, jalan umum, akses rekreasi dan pariwisata, mendapatkan pelayanan rehabilitasi, mendapatkan jaminan untuk bekerja, dan kesempatan untuk rekreasi, dan mendukung anak untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi sentuh mungkin, termasuk pengembangan budaya dan spiritualnya. paragraf perlindungan anak penyandang disabilitas perlindungan bagi anak penyandang disabilitas anakpenyandang disabilitas dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi. paragraf hak kesehatan dan layanan kesehatan pemerintah daerah mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan. pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa tidak seorang anak pun bisa dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah mengupayakan pelaksanaan hak anak bidang kesehatan dan secara khusus harus mengambil langkah yang tepat untuk: menurunkan kematian bayi dan anak sampai kurang dari kelahiran hidup, mengembangkan pelayanan kesehatan dasar dengan penekanan pada upaya promosi dan preventif, menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi semua anak, memberantas penyakit menular dan kekurangan gizi, dan penyakit lainnya termasuk dalam kerangka pelayanan kesehatan dasar melalui penerapan teknologi yang tersedia dan pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, serta mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan, menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan, menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya para orang tua dan anak, mendapat informasi, pendidikan, dan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan anak dan gizi, manfaat pemberian air susu ibu, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan, dan mengembangkan kesehatan kesehatan promosi, dan preventif untuk orang tua, dan pelayanan keluarga berencana. pemerintah daerah berkewajiban mengambil semua langkah yang efektif dan tepat untuk menghapuskan praktik pelayanan kesehatan ilegal dan atau dapat merugikan kesehatan anak. paragraf jaminan sosial, layanan dan fasilitas perawatemerintah daerah sesuai kewenangannya menjamin anak memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah langkah yang diperlukan guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. manfaat layanan sebagaimana dimaksud pada diberikan, bila dipandang layak, dengan memperhitungkan sumber sumber dan keadaan anak dan orang yang bertanggung jawab untuk memelihara anak tersebut, dan juga memperhitungkan hal lain yang relevan dengan permohonan bantuan yang diajukan guna kepentingan, atau atas nama anak. pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjamin dan memastikan bahwa anak yang kedua orang hanya bekerja baik dalam maupun luar negeri, berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan perawatan anak yang menjadi haknya. paragraf hak anak atas sandar kesejahteraan dan hidup layak pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjamin hak setiap anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya. pemerintah daerah mengakui dan menghormati orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas anak, mempunyai tanggung jawab utama untuk mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk pengembangan anak, sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan mereka. pemerintah daerah mengambil langkah langkah yang layak guna membantu orang tua danbagian kelima pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya paragraf hak anak atas pendidikan setiap anak berhak:danaragraf wajib belajar pendidikan dasar pemerintah daerah menjamin hak anak atas pendidikan dasar (dua belas) tahun bagi seluruh anak tanpa ada diskriminasi, dilaksanakan secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama bagi semua anak. dalam mewujudkan hak atas pendidikan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah menetapkan pendidikan dasar menjadi (dua belas) tahun dan tersedia secara gratis untuk semua anak. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak secara gratis, serta menjadikan informasi dan bimbingan pendidikan kejuruan tersedia dapat diperoleh semua anak dan orang tua. paragraf sekolah ramah anak pemerintah daerah mengambil langkah langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur sekolah dan menurunkan tingkat putus sekolah. untuk menurunkan tingkat putus sekolah sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui gerakan sekolah ramah anak dengan prinsip dasar pemenuhan hak anak termasuk perlindungan anak lokasi pendidikan. kebijakan dan strategi pencapaian sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. pemerintah daerah mengambil langkah yang layak untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat anak dan hukum sekolah ramah anak. paragraf arah dan tujuan pendidikan pemerintah daerah menetapkan arah dan tujuan pendidikan anak diarahkan untuk: pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya, pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan atas prinsip prinsip yang diabadikan dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pengembangan rasa hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai nilai budaya daerah, budaya nasional, dan penghormatan kepada kebiasaan adat istiadat yang berbeda dari peradabannya sendiri, penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, menjadi generasi emas yang meneruskan perjuangan bangsa indonesia, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, dan agama, dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alamiah. paragraf kontribusi dalam pendidikan pemerintah daerah menggalang dukungan partisipasi perorangan dan lembaga untuk mendirikan dan menjalankan lembaga pendidikan, dan tetap mengacu pada arah dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam dan pada persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan standar minimal yang mungkin ditetapkan negara. paragraf kegiatan rekreasi dan kegiatan seni budaya setiap anak berhak untuk beristirahat,pemerintah daerah mengakui dan menjamin hak setiap anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni. pemerintah daerah menyediakan secara bertahap ruang ruang terbuka ramah anak bagi anak dan keluarga seluruh wilayah termasuk kecamatan, desa dan atau kelurahan, mendorong pengaturan yang layak dan fasilitas yang memadai dan partisipasi aktif komponen masyarakat dan anak. bagian kelima perlindungan anak paragraf hak atas perlindungan dalam asuhan orang tua, wali atau orang tua yang memelihara pemerintah daerah mengambil langkah langkah hukum, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual sementara mereka ada dalam pemeliharaan orang tua, walinya yang sah, atau setiap orang lain yang memelihara anak tersebut. upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada mencakup prosedur yang efektif dalam menetapkan program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan anak dan orang lain yang memelihara anak. pemerintah daerah menetapkan berbagai bentuk pencegahan, identifikasi, pelaporan, rujukan, penyelidikan, pembinaan, dan tindak lanjut dari kasus penganiayaan anak sebagaimana dimaksud pada dan dapat melibatkan institusi peradilan apabila diperlukan. paragraf hak perlindungan dari pemindahan ilegal anak pemerintah daerah sesuai kewenangannya mengambil kebijakan dan langkah langkah untuk memberantas terjadinya penyerahan anak luar negeri secara gelap dan yang tidak dapat kembali. untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten kota lain, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat dan lembaga swasta dan atau organisasi kemasyarakat sama daerah. paragraf hak anak atas perlindungan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melindungrlindungan sebagaimana dimaksud pada meliputi perlindungan anak dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada merupakan jenis perlindungan anak dalam situasi: pengasuhan orang tua atau keluarga, pengasuhan alternatif' cc. orang tua angkat wali, panti atau lembaga kesejahteraan sosial, asrama anak termasuk pesantren, tahanan polisi atau lembaga penempatan anak sementara, tahanan imigrasi, lembaga pembinaan khusus anak lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bangsal anak rumah sakit, klinik khusus disabilitas perawatan khusus, dan lembaga pendidikan, pengungsian, situasi konflik. paragraf hak anak atas perlindungan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan anak dari penyiksaan, kekerasan, pengabaian, perlakuan salah perlakuan lain maupun hukuman yang kejam merendahkan martabat hukuman tidak manusiawi hukuman mati dan hukuman seumur hidup. pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga berkewajibanembaga swadaya masyarakatharusadaaragraf anak dalam pengasuhan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak laidikenakan tindakan dan atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tindakan sebagaimana dimaksud pada meliputi konseling, bimbingan dan penguatan kapasitas pengasuhan dan pemenuhan hak anak. dalam rangka pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah berkewajiban menyediakan program dan kelembagaan koreksi perilaku anak dan keluarga. paragraf pelibatan anak dalam tindakan jahatanak dalam persekongkolan jahat pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual. pemerintah daerah melakukan upaya koordinasi, pencegahan, penanganan dan pemulihan bagi korban dan pelaku anak yang dilibatkan dalam kejahatan berkelompok. paragraf perlindungan anak bagi anak dalam kandungan pemerintah daerahobat obatan yang membahayakan anak dalam kandungan, perlindungan terhadap riparagraf perlindungan anak bagi anak usia dini pemerintah daerahsebagaimana dimaksud pada meliputi:eparagraf perlindungan anak bagi anak usia sekolah pemerintah daerahanak usia sekolah sebagaimana dimaksud padaparagraf perlindungan anak bagi anak terlantar pemerintah daerah berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar baik yang mempuyai orang tua atau yang tidak mempunyai orang tuamemelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan panti dan non panti. paragraf pekerja anakpartisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi:paragraf. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi anak yang telah berumur antara (tiga belas) tahun sampai dengan (lima belas) tahun dengan persyaratan yang ditentukan dan jenis pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan ringan dan tidak mengganggu perkembangan serta kesehatan fisik, mental dan sosial. persyaratan sebagaimana dimaksud pada terdiri atascc. waktu kerja paling lama (tiga) jam dalam (satu) hari, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja terjamintidak berlakuparagraf bentuk pekerjaan terburuk bagi anak setiap orang tua atau wali berkewajibanperlindungan khusus paragraf anak dalam situasi membutuhkan perlindungan khusus pemerintah daerah berkewajiban mengambil langkah langkah cepat dan segera untuk memberikan perlindungan pada anak dalam situasi khusus yang membutuhkan perlindungan. situasi khusus sebagaimana dimaksud pada meliputi: anak dalam situasi darurat, anak dalam konflik hukum: cc. anak dalam situasi tereksploitasi, dan atau anak dari suku terasing kelompok minoritas atau adat. paragraf hak anak dalam situasi darurat pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban melindungi anak dalam situasi darurat. pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud padamenjamin perlindungan atas hak anak yang menjadi korban situasi bencana alam dan bencana lainnya. pemerintah daerah menyusun standar prosedur pengurangan risiko bencana, penanggulangan dan pemulihan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik pada anak, sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana alam dan atau bencana lainya. setiap anak sebagaimana dimaksud pada yang tengah berada tempat pengungsian baik yang didampingi maupun tidak didampingi oleh orang tuanya, atau oleh orang lain, akan memperoleh perlindungan atau bantuan kemanusiaan yang layak untuk menikmati hak hak yang berlaku yang dinyatakan dalam hukum nasional. pemerintah daerah sesuai kewenangannya melindungi dan membantu anak korban bencana dalam pengungsian dan luar pengungsian, melacak orang tuanya atau anggota keluarga lain dari pengungsi anak tersebut, untuk memperoleh informasi yang diperlukan bagi menyatukannya kembali dengan keluarganya. apabila orang tua atau anggota keluarga lainnya tidak dapat diketemukan, anak yang bersangkutan harus diberi perlindungan yang sama seperti halnya anak anak lain yang untuk sementara atau selama lamanya kehilangan lingkungan keluarganya karena alasan apa pun. paragraf anak yang berkonflikmerintah daerah menjamin hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan anak akan martabat dan harga dirinya, tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperkuat penghargaan anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan yang mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat. untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan peran konstruktif sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin bahwa: tak seorang anak pun dapat disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang tidak atau bukan merupakan bentuk pelanggaran hukum oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan, setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai sekurang kurangnya jaminan sebagai berikut: untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum, untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan terhadapnya, dan jika dipandang layak, melalui orang tua atau wali anak yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya. untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan terbaik anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orang tua dan wali hukumnya yang sah, untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi yang meringankan anak dalam kondisi kesetaraan, jika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak agar keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk memperoleh bantuan cuma cuma dari seorang penerjemah apabila anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan, untuk dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan. paragraf advokasi pemerintah daerah melakukan advokasi sesuai prosedur dan kewenangan yang secara khusus berlaku untuk anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana, dan secara khusus: bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah langkah untuk menangani anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati, dan atau melakukan berbagai cara guna penyelesaian perkara seperti pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasihat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan alternatif lain luar memasukkan anak dalam lembaga perawatan harus disediakan guna menjamin anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka, dan sebanding baik dengan keadaan mereka, maupun dengan pelanggaran yang dilakukan. paragraf tanggung jawab pemerintah daerah pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mencegah dan melindungi: setiap anak dari sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang wenang, cc. setiap anak yang dirampas kemerdekaannya untuk diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan manusia seusianya, dan setiap anak yang dirampas kemerdekaannya untuk dipisahkan dari orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, serta anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan kunjungan kecuali dalam keadaan khususparagraf anak dalam situasi eksploitasi ekonomi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melindungi setiap anak dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan langkah hukum, administratif dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada setiap orangyang menjadi korban penyalahgunaan napamerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengambil langkah langkah yang layak melalui upaya hukum, administratif, sosial dan pendidikan, guna melindungi anak dari penyalahgunaan napa sebagaimana ditetapkan dalam norma hukum nasional yang relevan, dan guna mencegah penggunaan anak dalam produksi dan pengedaran gelap napa. paragraf anak korban eksploitasi seksual, kekerasan seksual pornografi anak pemerintah daerah menjamin perlindungan anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual. untuk tujuan ini, pemerintah daerah khususnya akan mengambil langkah langkah bilateral dan multilateral yang layak, untuk mencegah: penipuan atau pemaksaan anak agar terlibat dalam kegiatan seksual apapun yang tidak sah, penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik seksual lain yang tidak sah, dan penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan bahan yang bersifat pornografi. paragraf penculikan dan perdagangan anak pemerintah daerah mengambil langkah dan atau tindakan yang layaksesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial lainnyaerdagangan anak, dan atau cc. melaksanakan kerja sama antar pemerintah daerah maupun dengan pemerintah daerah provlangkah dan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada meliputi koordinasi, pencegahan, penanganan dan pemulihan serta penyatuan kembali. pemerintah daerah mengoordinasikan langkah sebagaimana dimaksud pada dengan perangkat daerah lintas daerah kabupaten kota, provinsi dan pemerintah. pemerintah daerah meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat terutama keluarga dengan bantuan yang memampukan orang tua dan keluarga menjalankan fungsi keluarga dan pengasuhan bagianak dari kelompok minoritas dan terasing perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasiujuh pemulihan dan rehabilitasi anak paragraf umum pemerintah daerah menjadi hak atas pemulihan, fisik, psikologis, dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi dan penyiksaan dan hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat serta konflik bersenjata. pemulihan terhadap anak sebagaimana dimaksudkan pada juga meliputi anak dalam kondisi: anak korban salah asuh, pengabaian anak oleh orang tua atau keluarga, anak terdampak konflik keluarga perceraian orang tua, cc. anak menjadi korban eksploitasi, perbudakan modern dan perdagangan orang, anak yang dieksploitasi sebagai pengguna dan pengedar napa, anak korban eksploitasi seksual dan kekerasan seksual, anak korban pornografi dan pedofilia, anak korban penjualan, penculikan dan perdagangan anak, anak korban eksploitasi bentuk lain, iklan, selebritas, penelitian, penelusuran bakat dan lain lain: anak korban penyiksaan bentuk kekejaman lain, tidak manusiawi perlakuan merendahkan martabat, hukuman (badan): anak korban bencana dan situasi darurat pengungsian, dan atau anak korban konflik bersenjata. pemerintah daerah mengambil langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali dalam masyarakat. langkah sebagaimana dimaksud pada meliputi usaha yang terintegrasi dan komprehensif serta berkelanjutan berupa layanan: kesehatan dan akses layanan kesehatan, pendidikan, pengasuhan alternatif yang diatur dalam peraturan perundang undangan tentang pengasuhan anak, dan standar hidup yang layak baik fisik, spiritual, mental, moral dan sosial. pemulihan dan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak yang bersangkutan. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengambil langkah yang layak untuk menjamin pemulihan pemeliharaan anak dari orang tua atau orang lain yang memikul tanggung jawab keuangan atas anak tidak mampu dan atau tinggal negara yang berbeda dari negara anak yang bersangkutan:pengawasanb kewajiban pemerintah daerah dan orang tua bagian kesatu kewajiban pemerintah daerah pemerintah daerah berkomitmen menjamin terpenuhinya melindunginya hak anak serta berkomitmen mewujudkan daerahnya menjadi kla. dalam rangka mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah berkewajiban menghormati, melindungi: memenuhi, dan memajukan hak anak. kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalamla, sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerahcc.lakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi, menyediakan sarana dan prasarana publik untuk tumbuh kembang anak secara non diskriminatif dan aksesibilitas termasuk dengan anak berkebutuhan khusus:menyelenggarakan pendidikan wajib belajar (sembilan) tahun dan menyelenggarakan pembebasan biaya pendidikan, menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial, dan menyediakan tenaga sumber daya manusia pelayanan publik terlatih dan tenaga sosial profesional yang bersertifikasi. bagian kedua kewajiban orang tua paragraf umum orang dalam hal anak terpapar menjadi korban ketidakterpenuhinya pengasuhan dan hak hak lainya, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membantu memberikan penyelesaian dengan membuka diri, bersedia menjalani konseling pengasuhan hak anak, dan atau pelatihan pengasuhan anak dan atau peningkatan kapasitas keluarga dengan usaha pemberdayaan ekonomi produktif yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. paragrafpemerintah daerah berkewajiban membantuharuspengangkatan anak pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjaminsetiap orang yang melakukanrwalian dan pengangkatan anaksistem perlindungan anak bagian kesatu umum paragraf sistem perlindungan anak pemerintah daerah menyelenggarakan perlindungan anak dengan menggunakan pendekatan komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan secara sistemik. pendekatan sistem sebagaimana dimaksud pada bertujuan mempromosikan suatu perlindungan yang mampu menangani faktor risiko yang diketahui, meminimalisasikan kerentanan anak, mengoptimalkan fungsi pencegahan dan penanganan anak dari semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada anak. penanganan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap isu masalah yang fenomenologis, memperkuat dan melengkapi pendekatan penanganan perlindungan anak yang sudah ada berbasiskan isu dan lingkungan yang protektif. paragraf penyelenggaraan penyelenggaraan perlindungan anak meliputi langkah pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lengkap sebagai berikut: pencegahan, pengurangan risiko kerentanan, penanganan korban, dan pengembangan sistem data dan informasi anak. pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penguatan pemahaman kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau orang tua angkat, lembaga pengasuhan, cc. lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perangkat daerah terkait dan atau lembaga layanan tentang pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, penguatan lembaga pendidikan tentang perlindungan anak, dan atau penghargaan terhadap pandangan anak.bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam keluarga atau pengasuhan alternatif: kerentanan anak yang berada dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga, anak dengan orang tua dalam proses perceraian, anak dalam pusaran konflik perselisihan orang tua yang menyangkut pengasuhan anak, anak yang disangka atau didakwa melakukan perbuatan kriminal, atau bentuk kerentanan lain dalam kehidupan rumah tangga, anak yang berkebutuhan khusus. pengurangan risiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada meliputi memberikan pendidikan bagi orang tua yang telah teridentifikasi mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak, menganalisa laporan yang diterima dan mengambil tindakan segera pada penghormatan terhadap martabat dan harga diri anak, pengasuhan anak tanpa kekerasan, melakukan mediasi bagi suami istri yang mengalami masalah atau antar anggota keluarga yang berselisih, menyediakan dan memberikan layanan konseling bagi anak dan keluarga dengan masalah ketergantungan obat dan ketergantungan alkohol, kebiasaan berjudi, dan ketidakmampuan mengendalikan amarah, memberikan dukungan keuangan atau jaminan sosial atau rujukan bagi keluarga yang rentan secara ekonomi, dan fasilitasi penyelenggaraan keadilan restoratif yang dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan masalah anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum. penguatan kemampuan masyarakat dalam melakukan advokasi kepada aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui diverse dan keadilan restoratif melalui upaya: menyusun kebijakan layanan kesehatan ramah anak bagi semua anak termasuk anak dengan perlindungan khusus, dan mengembangkan kebijakan tentang penyediaan pelayanan psikososial dan reintegrasi sosial anak yang termasuk kategori perlindungan khusus. penanganan korban sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui pembentukan norma, perangkat daerah terkait lembaga layanan, dan prosedur layanan dalam menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, dengan menjalankan langkah: koordinasi perangkat daerah lembaga layanan wajib, lembaga layanan wajib melakukan penilaian dancc. memastikan korban tidak kehilangan hak pendidikan, memastikan korban mendapatkan akta kelahiran. memastik dan atau merujuk rumah perlindungan sementara atau rumah aman serta, memberikan layanan medis psikologis konseling,melakukan pelaporan yang terpusat atas semua kasus dan menentukan bentuk pengasuhan sementara terhadap korban, penguatan pemulihan dan layanan reintegrasi sosial, menyediakan, il. memberikan layanan konseling dan dukungan keluarga, menyediakan penampungan untuk menyiapkan atau sebelum reunifikasi keluarga, melakukan pemantauan dan layanan dukungan keluarga untuk anak, oo. melakukan pengawasan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang, dan melakukan pelaporan yang terpusat atas semua kasus anak. pemerintah daerah mengembangkan sistem data dan informasi anak sebagaimana dimaksud pada hurufdan melakukan publikasi data dan informasi. pengembangan sistem data sebagaimana dimaksud pada meliputi: membuat kebijakan dan memfasilitasi pengembangan data, dan mendokumentasikkewarganegaraan. data sebagaimana dimaksud pada adalah data tentang anak: korban kekerasan dan atau eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran termasuk anak berhadapan hukum, anak dalam situasi darurat, atau anak yang termasuk kelompok perlindungan khusus. pemerintah daerah mengembangkan mekanisme untuk mempermudah akses bagi anak dan keluarga dalam mendapatkan akta kelahiran. pemerintah daerah memfasilitasi layanan untuk kemudahan mendapatkan akta kelahiran untuk anak dari kelompok rentan. paragraf karakteristik sistem perlindungan anak pemerintah daerah melakukan pendekatan berbasis sistem sebagaimana dimaksud dalam menitikberatkan pada tindakan terpadu dengan tujuan melindungi anak, dengan karakteristikdan cc.bagian kedua elemen dan komponen sistem perlindungan anak paragraf elemen sistem perlindungan anak penyelenggaran sistem perlindungan anak mendasarkan pada kinerja lintas dari elemen: sistem hukum dan kebijakan, sistem peradilan anak, cc. sistem kesejahteraan sosial anak dan keluarga, sistem perubahan perilaku sosial, dan sistem data dan informasi perlindungan anak. paragraf komponen sistem perlindungan anak penyelenggaraan sistem perlindungan anak bertumpu pada (tiga) komponen yang saling terhubung dan merupakan sebuah kesatuan kerja meliputi: norma, struktur, dan proses. norma sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kebijakan dan atau peraturan perundang undangan yang menggarisbawahi apa yang harus dilakukan oleh berbagai pihak dalam perlindungan anak. struktur sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan lembaga yang diberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan layanan yang komprehensif, termasuk kapasitas dan fasilitas pendukung. proses sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan standar dan mekanisme dalam melaksanakan menjalankan norma dan bersifat teknis. bagian ketiga penanganan pengaduan pemerintah daerah melakukan penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan anak. penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud meliputi tindakan sebagai berikut: menyusun norma penyelenggaraan pengaduan, menyusun mekanisme prosedur penanganan pengaduan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengaduan khusus untuk anak,dan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut hasil pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan dalam batas waktu tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana dan mekanisme penanganan pengaduan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian keempat penanganan kasus paragraf identifikasi dan laporan pemerintah daerah memberikan layanan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. penanganan korban sebagaimana dimaksud pada dengan mencatatkan identitas, kronologi kasus dan telaah kebutuhan dukungan bagi korban dalam bentuk laporan identifikasi kasus, penilaian dan rujukan. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada sebagai bahan untuk merancang sebuah tindakan intervensi dalam rangka menjunjung tinggi hak korban yang dilanggar. pemerintah daerah melalui tim penanganan masalah akan mengoordinasikan rancangan tindakan dengan manajer kasus dan jaringan pendukung korban. pemerintah daerah berkewajiban menjalankan mekanisme penanganan hingga pengawasan secara berkala terhadap perkembangan situasi anak dan keluarga. penanganan sebagaimana dimaksud pada diwujudkan dengan memastikan bahwa hak korban terpenuhi meliputi hak pengasuhan, akta kelahiran, dan hak pendidikan. paragraf layanan darurat, medis dan hukum pemerintah daerah berkewajibjiwa dan dirinya, dan atau merujuk rumah perlindungan sementara atau rumah aman, serta memberikan layanan medis dan atau psikologis konseling. pemerintah daerah melakukan langkah penilaian terhadap kondisi fisik dan psikis korban, rencana penanganan termasuk dukungan bantuan hukum. pemerintah daerah. paragraf asesmen, pembuatan keputusan dan manajemen kasus pemerintah daerah berkewajiban untuk: melakukan penilaian dan rencanadan cc. memberikan mandat kepada perangkat daerah penyedia layanan untuk melakukan pelaporan yang terpusat atas semua kasus kekerasan dan eksploitasi dan menentukan bentuk pengasuhan sementara terhadap korban. paragraf penguatan pemulihan dan layanan reintegrasi sosial pemerintah daerah memberikan layanan konseling dan dukungan keluarga. pemerintah daerah untuk kebutuhan layanan sebagaimana dimaksud dalam merekrut tenaga relawan terlatih dari unsur masyarakat atau. pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan supervisi layanan dukungan keluarga untuk anak. pemerintah daerah dibantu masyarakat menyediakan rumah perlindungan sosial rumah aman rumah singgah untuk menyiapkan atau sebelum reunifikasi keluarga. petugas relawan melakukan kunjungan pengawasan sekali dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui kondisi dan keselamatan anak. paragraf pelaporan akhir pemerintah daerah berkewajiban membuat sistem data bermanfaat dalam melakukan langkah perbaikan agar dapat mencegah menangani dan memulihkan anak korban kekerasan dan eksploitasi. pemerintah daerah menyusun pelaporan yang terpusat atas semua kasus pemenuhan hak anak dan kekerasan kekerasan dan eksploitasi. paragraf pengawasan berkelanjutan perangkat daerah terkait pelayanan maupun perumus kebijakan melakukan pengawasan terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjangalam peraturan bupati. paragraf sistem data dan informasi anak pemerintah daerah membuat kebijakan dan memfasilitasi pengembangdaerah perkotaan pedesaan, kewarganegaraan. data sebagaimana dimaksud pada merupakan data tentang anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran termasuk anak berhadapan hukum dan anak dalam situasi darurat atau anak yang termasuk kelompok perlindungan khusus. pemerintah daerah menyelenggarakan sistem data dan informasi anak. penyelenggaraan sistem data dan informasi anak sebagaimana dimaksud pada meliputimelakukan publikasibagian kelima kesejahteraan sosial dan intervensi layanan anak dan keluargamerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarganyelenggaraan kesejahteraan sosial anak dan keluarga dilaksanakan pemerintah daerah dalam sistem perlindungan anak mempunyai tingkatan intervensi layanan pada anak, terdiri dari intervensi primer, intervensi sekunder, dan intervensi tersier. tata cara, mekanisme dan standar layanan primer, sekunder tersier sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. intervensi primer sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan kepada seluruh masyarakat. intervensi primer sebagaimana dimaksud terdiri dari upaya sebagai berikuthingga dapat merubah sikap dan perilaku sosial masyarakat, peningkatan kesadaran media pers, pendidik, tokoh masyarakat tentang kewajiban melindungi identitas anak yang menjadi korbanfl. pembuatan kebijakan dan standar operasional prosedur tentang pencegahan dan penangananj . peningkatan pemahaman bagi pendidik tentang penegakan disiplin pendidik kan anak dengan memperhatikan martabat dan harga diri anak, danpemerintah daerah melaksanakan perlindungan intervensi sekunder sebagaimana dimaksudkan pada huruf yang ditujukan kepada anak dan keluarga yang rentan atau berisiko, dilaksanakan untuk menjaga agar anak tetap berada dalam asuhan orang tua yang meliputi: identifikasi deteksi dini terhadap anak yang rentan terhadap dan perlindungan terhadap anak ketika terjadi situasi darurat. intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan langkah penanganan kasus ditujukan kepada anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran,abupaten layak anak bagian kesatu kebijakan klakan kebijakan kla mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak,cc.enyelenggaraan kla paragraf prinsip dasar klahencana pembangunan jangka menengah daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainya. paragraf strategi kla,klasebagai berikut: perencanaan, penilaian mandiri (pra kla), penyusunan rencana aksi daerah, pelaksanaan implementasi kla,, pembentukan gugus tugas kla, dan penyusunan profil kla.yesuaikanklaster kla. gugus tugas kla mempunyai tugas: mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan rencana aksi daerah kla:.ra kla) penilaian mandiri pra kla) klencana aksi daerah pemerintah daerah membuat rumusan rencana aksi daerah kla yang memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi anak kabupaten yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan. rencana aksi daerahencana aksi daerahpemerintah daerah mengoordinasikan institusi lintas sektorencana aksi daerah sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya. paragraf implementasi klaencana aksi daerah evaluasi dan pelaporan kladesa dan atau kelurahan, kecamatan, dan daerah. bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan kla secara berkala setiap tahun tingkat daerahetapan peringkat kla, akan diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang mencapai salah satu peringkat kla. penetapan peringkat dan apresiasi kla daerah dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang diatur dengan peraturan bupatiesa kelurahan layak anak paragraf indikator klaterdiri dari (enam) klaster dan (dua puluh empat) indikator. kla terdiri dari klaster indikator: klaster penguatan kelembagaan, dan klaster indikator kla. paragraf klaster,,pemerintah daerah melalui gugus tugas.,pemerintah daerah melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan asosiasi perusahaan sahabat indonesipemerintah daerah mendengar, mempertimbangkan suara anak dan forum anak dalam sejumlah penyusunan peraturan perundang undangan, kebijakan, program dan kegiatan. pemerintah daerah membangkitkan komitmen kewilayahan dengan kecamatan layak anak yang terukur setiap tahun, desa kelurahan berkomitmen menuju layak anak, dan membentuk unit pengaduan dan penanganan terpadu perlindungan anak. pemerintah daerah mengembangkan komunikasi informasi edukatifindikator kla klaster indikator kla sebagaimana dimaksud dalam huruf dikategorikan padaketentuan lebih lanjut mengenai perkembangan kriteria dan indikator kla berdasarkan isu aktual dan kearifan lokal diatur dalam peraturan bupatikecamat,, kecamatan memastikan setiap anak wilayah kerjanya tercatat kelahirannya, kecamatan dalam menyelenggarakan kla membentuk unit perlindungan anak berbasis masyarakat atau sejenisnya. kecamatkla sebagaimana dimaksud pada huruf dikategorikan dalam (lima) klaster indikatodandesa kelurahan mempunyai rencana aksi daerahdesa kelurahdan kelurahan,desa kelurah, kecamatan dengan desa kelurahan berkomitmen menuju layak anak, membentuk unit pengaduan dan penanganan terpadu perlindungan anak atau sejenisnya, desa kelurahdesa kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud pada huruf dikategorikan dalam, gerakan mobilisasi literasi informasi layak anak, dan cc. gerakan berserikat dalam, ruang konsultasi bagi orang tua keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan cc. gerakan pengasuhan keluarga untuk, gerakan sadar gizi, cc. gerakan sadar asi eksklusif dan laktasi, gerakan imunisasi dasar lengkap, gerakan perilaku sehat remaja reproduksi dan mental, gerakan sanitasi total berbasis masyarakat,, pengembangan pendidikan anak usia dini,, gerakan keselamatan berkendara, cc. gerakan stop pekerja anak, gerakan anti pornografi dan hoaks, gerakan anti narkoba, rokok dan miras, gerakan aksesibilitas pada peduli disabilitas, gerakan restoratif justice, dan gerakan kewaspadaandapat berperan serta dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, termasukahami hak anak dan memberikan dukungan sepenuhnya bagi keluarga dalam mengasuhembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha,viii pembiayaan semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan kla dan penyelenggaraan sistem perlindungan anaklaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan perlindungan anak dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikatsistem perlindungan anak daerahseksual dan atau perdagangan: bab sanksi administratiflindungan anakpelanggaran atas ketentuan dalam dan atau dikenakankejahatan. bab xiv ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, yang mengatur ketentuan mengenai perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten blitar nomor tahun tentang perlindungan perempuan dan anak lembaran daerah kabupaten blitar tahun nomor seri eseptlmemenuhi hak hak anak dan perlindungan anak merupakan amanah konstitusi uud dan menjadi mandat penting mengupayakan keberlangsungan masa depan bangsa. kebijakan nasional dan daerah, pelayanan pelayanan publik pada anak, praktek perilaku sosial, dan kapasitas anak menempatkan anak pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pengabaian hak hak, kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. penyelenggaraan kla dblitar tentang penyelenggaran sistemyang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan lembaga penempatan anak sementara adalah tempat atau lembaga yang diberikan wewenang untuk menjadi tempat sementara anak saat menjalani proses peradilan tindak pidana anak. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan lembaga pembinaan khusus anak adalah lembaga penempatan anak anak berkonflik dengan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. yang dimaksud dengansosial bagi(nol)nomor
sin rela layan bupati nganjuk provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten nganjuk nomor tahun tentang pengarusutamaan gender dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nganjuk, menimbang aa. bahwa setiap warga negara indonesia sebagai makhluk tuhan yang maha es dan kualitas serta menjamin hak dan kewajiban yang sama antara perempuan dan laki laki maka perlu diwujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam prosesatau lembaga yang berada pada pemerintahan daerah kabupaten nganjuk dan bertanggung jawab kepada bupati nganjuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannon diskriminatif adalah sikap dan perlakuan dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama, antar golongan, dan status sosialpendekatan dan strategi yang dirancang dalam rangka dan perolehan manfaat,penggerak tim drivertim teknis adalah tim yang mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis anggaran yang responsif genderpartisipasi masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat kabupaten nganjuk secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah melalui implementasi pug. norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakatasas, maksud dan tujuan bagian kesatu asas pengarusutamaan gender berasaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, partisipatif, kesetaraan, non diskriminatif, dan norma dan adat istiadat. bagian kedua maksud peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan bagi pemerintah daerah dalam upaya percepatan pelembagaan pug dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pembangunan yang responsif gender daerah. bagian ketiga tujuan penyelenggaraan pug bertujuan untukupayamewujudkan koordinasi lintas sektor pada penyelenggaraan pemerintah daerah, desa dan kelurahan dalam rangka menunjang kebijakan pembangunan yang responsif gender, mewujudkan upaya perlindungan atas ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, menguatkan peran pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan serta masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang response gender, dan mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik, pemerintahan, pengambil keputusan, sosial, dan ekonomi. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pug meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi, dan pendanaan. bagian kesatu perencanaan pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan melakukan penyusunarencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan rencana aksi daerah pengarusutamaan gendernggunakan analisis gender. dalam melaksanaanggaran perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah desa, sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh masing masing perangkat daerah dan desaanggaran perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah desemampuan bidangnya. bagian kedua pelaksanaan bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan pug. pelaksanaan pug sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pelaksanaan terhadap (tujuh) prasyarat pug, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaranintegrasikan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang terpadu. pelaksanaan pug sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pokja pug, tim penggerak, tim teknis dan focal point. komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf diwujudkan dengan adanya peraturan yang dalamnya terdapat komitmen dalam menjalankan pug sekaligus memastikan perlindungan atas ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dapat tertangani dengan baik. kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dituangkan dalam bentuk kebijakan, strategi, program, kegiatan pembangunan, kerangka kerja, kerangka pemantauan dan indikator kinerja yang bertujuan untuk pelaksanaan pug. kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pokja pug, tim penggerak, tim teknis: dan focal point: pembentukan pokja pug sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk dengan keputusan bupati. pembentukan tim penggerak sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk dengan keputusan bupati. pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk dengan keputusan bupati. pembentukan focal point sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk dengan keputusan kepala perangkat daerah. selain pembentukan focal point pug setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam focal point pug juga dibentuk setiap desa. focal point pug sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala desa. focal point pug sebagaimana dimaksud pada dikoordinir oleh kepala seksi yang beranggotakan dari lembaga kemasyarakatan desa. anggota focal point pug sebagaimana dimaksud pada paling banyak (lima belas) orang dengan memperhatikan jumlah keterwakilan perempuan lebih banyak. focal point pug sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: mempromosikan pug pada desa, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran desa yang responsif gender, melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, pug kepada seluruh pejabat, staf, dan atau anggota lingkungan desa, melaporkan pelaksanaan pug kepada kepala desa, mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada desa, dan memfasilitasi penyusunan data gender pada masing masing desa. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada focal point pug menyelenggarakan esagender yang dibuat desa. sumber daya manusia dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf diwujudkan yang mencukupi untuk pelaksanaan puglakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis serta advokasi. untuk mendukung pelaksanaan pug dibutuhkan sistem informasi data terpilih. sistem informasi data terpilih sebagaimana dimaksud dalam memuat data terpilih antara laki laki dan perempuan. data terpilih antara laki laki dan perempuan sebagaimana wajib disediakan oleh perangkat daerah dan desa. sistem informasi sebagaimana dimaksud pada paling lama dibuat (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini dan. data terpilih sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk analisis gender. alat analisis gender sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi isu isu gender yang dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi. partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pug. masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku usaha daerah. bagian ketiga pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pug daerah, pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa penghargaan kepada perangkat daerah, lembaga pemerintah daerah, desa kelurahan dan atau masyarakat yang melaksanakan pug. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati. bagian keempat pelaporan pelaksanaan pug dilaporkan oleh pokja pug kepada bupati. bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pug kepada gubernur jawa timur, laporan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan secara berkala setiap (enam) bulan sekali. bagian kelima pendanaan pendanaan pelaksanaan pucc. organisasi masyarakat, badan usaha, lembaga atau pemerintah daerah luar negeri, ataumberdayaan perempuan. pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan peraturan pelaksanaan pu, ttd. drs. mohamad yasin, si.ngarusutamaan gender umum setiap manusia, baik laki laki maupun perempuan pada dasarnya mempunyai hak asasi yang sama dan merupakan anugerah dari tuhan yang maha esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi demi mengangkat harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi. pemerintah daerah wajib bertanggungjawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia untuk kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, yang berdasarkan pancasillindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana tertuang dalammerintah daerah membentuk peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender. peraturan daerah tentang pengarusutamaan gendergender analysis pathway adalah salah satu metode analisis gender yang mendasari implementasi penganggaran yang responsif gender atau gender budget statement dan tor atau term reference pada tiap perencanaan program dan kegiatannganjuk nomorbarang milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kudus, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah secara tertib, efisien, efektif, dan akuntabel, serta gungelolaan badan usaha milikdaerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota lain, dari pemerintah daerah kepada pemerintah desadan,pejabat pengelola barang milik daerah terdiri dari: bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah,tugas, wewenang dan tanggung jawab masing masing pejabat pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pejabat ketatausahaan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kepala skpd yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan barang milik daerah. pejabat ketatausahaan barang sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud hurufyaitu adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada pengguna barang. pengurus barang pengelola sebagaimana dimaksud hurufadalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolahurufsebagaimana dimaksud hurufmeliputi: badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha milik desa: atauketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati,lima puluh) tahun sejak perjanjian kerja sama pemanfaatan ditandatangani dan dapat diperpanjangangun guna serah atau bangun serah guna meliputi: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah: badan usaha milik desaobjek bangun guna serah ataumitra bangun guna serah atau bangun serah guna wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran rekening kas umum daerah. besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud padaangun guna serah atau bangun serah gunasampai dengan paling banyak (dua belaserja sama penyediaan infrastrukturbadan usaha milik desa, koperasi, dan atau persekutuan komanditer.pemeliharaan atas barang milik daerah bertujuan untuk menjaga agar kondisi barang milik daerah tetappada apbd dalam jumlah yang cukup. dalam hal pemanfaatan barang milik daerah dilakuk atau pertimbangan obyektif lainnya sesuai peraturan perundang undangdantata cara pelaksanaan hibah barang milik daerbarangbab xiv pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pembinaan, pengendalian, dan pengawasdiatur oleh bupatiketentuan lebih lanjut mengenai barang milik daerah berupa rumah negara diatur lebih lanjutbupati mengembangkan sistem informasi manajemen pengelolaan barang milik daerah. ketentuan mengenai sistem informasi manajemexxi ketentuan peralihan : bupati kudus wakil bupati, opo diundangkan kudus pada tanggal desember sekretaris jan kabupaten kudus, into un
rokan hulu, menimbangupaya pencegahan dimasa wabah untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran wabah penyakit menular yang membahayakan kesehatan masyarakat, bahwadinamika sosiologis akibat wabah penyakit menularsekretaris daerah kepala bagian hukum, kabupaten rokan hulu, (#(s rinaldi, abdul haris nip lembaran daerah kabupaten.rokan hulu tahun nomorberdasarkan undang undang nomor tahun tentang desa, maka pemilihan kepala desa ditetapkan secara serentak dan bergelombang, hal ini dituangkan juga dalampelaksanaan pemilihan kepala desa serentak merupakan amanah dari undang undang nomor tahun yang telah dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang kabupaten rokan hulu, mana pemilihan kepala desa gelombang pertama telah dilakukan pada bulan desember pemilihan kepala desa gelombang kedua telah dilakukan pada bulan desember sedangkan pemilihan kepala desa gelombang ketiga yang akan dilakukan pada tahun ini, yang sebelumnya direncanakan pelaksanaannya pada bulan desember namun dikarenakan adanya kondisi bencana non alam corona virus disease yang melanda negara kita, dan juga pada bulan desember kabupaten rokan hulu merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak, maka pemilihan kepala desa gelombang ketiga ditunda pelaksanaannya pada tahun ini.dengan telah terbitnya ddianggap penting untuk diadakan revisi atau perubahan kedua atas peraturan daerah nomor tahun tentang pemilihan kepala desa, yang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentakdengan melakukan penerapan protokol kesehatbab iiitambahan lembaran daerah kabupaten rokan hulurokdiubah sebagai berikut ketentuan dalamokan hulu, bupati adalah bupati rokan hulu,. desa atau disebut kepenghuluan atau bathpenghulu atau bathmimpin dkelompok penyelenggara pemungutan suara selanjutnya disebut kpps adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara tps yang dibentuk oleh panitia pemilihan kepala desa, bakal calon kepala desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa kepadadilingkungan pemerintah kabupaten yang memenuhi syarsehingga berbunyi sebagai berikut pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan diseluruh wilayah kabupaten rokan hulu. pemilihan kepala desa secara serentak danpada tahun tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, maka akanwabah penyakit menular kabupaten, dan unsur terkait lainnywabah penyakit menulardididiantara bab iii dan bab disisipkan (satu) bab yaitu bab iii, sehingga berbunyi sebagai berikut bab iii pemilihan kepala desa dalam kondisi wabah penyakit menularwabah penyakit menular dilakukan upaya pencegahan dimasa wabah.dimasa wabahupaya pencegahan dimasa wabah. penerapan upaya pencegahan di)dimasa wabah1ldiupaya pencegahan dimasa wabah tidak dapat dikendalikan. bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada gubernur riau
lembaran daerah kota sukabumi ing aan tahun nomor peraturan daerah kota sukabumi tanggal mei nomor tahun tentang inovasidaerah kota sukabumi nomor tahun tentang inovasi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota sukabumi, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sukabumi, perlu inovasi daerah berupa pembaharuan antara lain dalam bentuk penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi serta temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada hurufrta peningkatan daya saing daerahsukabumiinovasi daerah. babi sukabum, prinsip, dan ruang lingkup inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalamruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi: bentuk dan kriteria inovasi daerah, pengusulan, penilaian,pendanaan, sistem infomasi inovasi daerah: pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan peran serta masyarakat. bab iii bentuk dan kriteria inovasi daerah bagian kesatu bentuk inovasi daerah bentuk inovasi daerah, meliputi: inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi. inovasi pelayanan publik, dan atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf yaituyaitupada huruf yaituvataudalam . dalaminisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksudkepalaperangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan: verifikasi.evaluasi terhadap proposal inovasi daerah usulan perangkat daerah, asn, dan anggota masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif inovasi daerah serta mekanisme verifikasi kesesuaian dan evaluasi proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan wali kota. bagian kedua penetapan inisiatif inovasi daerah wali kota menetapkan inovasi daerah dengan keputusan wali kota.,(jika diperlukan)laksanaan uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturanyang telah dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud dalam dapat kota kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat (enam) bulan sejak peraturan daerah atau peraturan wali :sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian. bagian kedua penilaian wali kota melakukan penilaian terhadap perangkat daerah yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari perangkatrangkat daerah. dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam wali kota membentuk tim independen. tim sebagaimana dimaksud dalam dapat berasal dari unsur perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan, unsur instansi vertikal yag terkait dengan inovasi daerah, unsur perguruan tinggi akademisi dan atau lembaga organisasi pemerhati ilmu pengetahuan dan teknologi, dan unsur perangkat daerah lainnya yang terkait dengan inovasi daerah. tim independen, mempunyai tugas dan fungsi: melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif inovasi daerah yang berasal dari wali kota setelah dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan . melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota dprd setelah dinyatakan layak oleh rapat paripurna dprd dan setelah diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan, dan melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif inovasi daerah yang berasal dari asn, perangkat daerah, dan anggota masyarakatbagian ketiga penghargaan pemerintah daerah memberikan penghargaan dan atau insentif kepada asn, perangkat daerah, atau anggota masyarakat yang mengusulkan inovasi daerah yang berhasil diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatinovasi daerah yang sudah ditetapkan oleh wali kota dituangkan dalam rkd dan dianggarkan dalam apbd atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. apabila . apabila inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada belum terakomodir dalam rkd dan belum dianggarkan dalam apbd tahun berjalan, makabab viii informasi inovasi daerah pemerintah daerah mengelola informasi inovasi daerah. informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada (l)wali kota melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan inovasi daerah. pelaksanaansero big sengoku yuliasari nip. penjelasan atas peraturan daerah kota sukabumian daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan peran serta masyarakat. selain itu, inovasi daerah juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah. dengan demikian, usulan inovasi daerah tidak dibatasi dari pemerintah daerah wali kota, perangkat daerah, dan asn), tetapi juga dapat diusulkan oleh anggota dprd dan anggota masyarakat. inovasi daerah diterjemahkan sebagaiterhadap . terhadap penerapan inovasi daerah dilakukan penilaian dan pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan atas penerapan inovasi daerah yang dianggap bermanfaat bagi penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, baik yang berasal dari inisiatif anggota dprd, perangkat daerah, asn, atau anggota masyarakat. inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk lebih kreatif guna mendukung pencapaian visi pemerintah daerah kota sukabumi, yaitu terwujudnya kota sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera, yang misinya antara lain: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif .olahragaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati temanggung, menimbang bahwa dalam rangka pembangunan olahraga guna meningkatkan kualitas dan daya saing serta semangat juang yang memiliki kompetensi sekaligus untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat,abupaten temanggutemanggukabupaten temanggung:olahrag, intelektual, mental dan atau sensorisbadan olahraga profesional adalaholahraga unggulan strategis adalah cabang olahraga yang memenuhi syarat sebagai berikut,memenuhi syarat sebagai berikut,masyarakat yang bermartabat dan berdaya saing., dan kehormatan masyarakatn standardisasi keolahragaan nasional daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintbijakan nasional keolahragaan yang ditetapkan oleh pemerintah. koordinasicc. rapat konsulta daerahpenyelenggara kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, masyarakat, dan atau pelaku usaha. pemerintah daerah dapat melaksanakan sebagian kewenangan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan nasional dari pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah,nasional daerah. tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional daerah dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan daerah. tanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaancc.tiap kegiatan keolahragaan, menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan daerah. bab iii ruang lingkup olahraga ruang lingkup olahraga meliputi: olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi,dilakukan untuk meningkatan kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan serta membangun hubungan sosialuntuk olahragalembaga pemerintah atau swasta dapat melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga lingkungan kerjanya melalui: penyediaan alokasi waktu yang cukup bagi para pegawai ataudaerah. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan daerahaerahdaerahberjenjang mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat bupati atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wajibpendidikan daerah. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan bersama secara koordinatif dengan pejabat yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah bidang keolahragaanaerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan daerah daeraherahmengajardanaerahaerahdaerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah bidang keolahragaanrekreasi daerahpejabat yang menyelenggarakan urusangelanggangtingkat nasional dan tingkat internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangandaerah. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi daerahdaerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan induk organisasi cabang olahraga tingkat daerah. pemerintah daerah dan indukrmasalahaerahdan nasional,,. pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas daerah menjadi tanggung jawab bersama pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang keolahragaan, pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, dan pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan dan pariwisata. bab pengelolaan keolahragaan bagian kesatu umum pengelolaan sistem keolahragaan daerah merupakan tanggung jawab bupati. dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem keolahragaan daerah, bupatidaerah dibuatlam kaitannya dengan pemenuhan standar pelayanan minimal keolahragaan dalam skor standar nkabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten. induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada meliputi: komite olahraga rekreasi dan masyarakat indonesia kabupaten, komite olahraga kabupaten, dan national paralympic committee kabupatepersyaratankabupatenoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kabupaten, menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerahorganisasi olahraga fungsional provinsimempunyai tugas:goordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga untuk ind, pendanaan sebagaimana dimaksud padabab vii pembinaan dan pengawasan keolahragambinaan dan pengawasan penyelenggaraan keolahragaannugaskan kepalasecara periodik setiap (enam) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukaerah dilakukan oleh bupatibupatidapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan daerahdaerah. pembentukan, susunan, kedudukan, tugas, dan tata kerja serta keanggotaan badan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati bab vidan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga daerah siswa, uang pembinaan, cc. uang transport, pendidikan dan pelatihan, jaminan masa depan, dan ataukejuaraan, festival dan pekan olahraga daerahfestival dan pekankabupaten berkoordinasi dengan perangkat daerah sesuai kemampuan pemerintah daerahkabupatenbab sarana dan prasarana olahraga pemerintah daerah membina dan mengembangkan industri sarana olahraga produk dalam negeri yang potensial dikembangkan daerah. pembinaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bupati melalui penetapan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi sarana olahraga daerah berstandar nasional daerah.internasional. produksi sarana olahraga dalam negeri yang potensial dikembangkanerjualbelikanmerintah daerah wajib menyediakan dan membangun prasarana untuk menjamin terselenggaranya olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah. setiap pengusaha yang melaksanakan pembangunan perumahan, pusat perniagaan dan jasa wajib menyediakan fasilitas prasarana keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembangunan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi standar prasarana olahraga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam bab standarisasi keolahragaan standardisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan daerah menujujuaraan keolahragaan, dan standar pelayanan minimal keolahragaan. penyelenggaraan sistem keolahragaan standar nasional daerah mengacu pada pedoman standardisasi nasional keolahragaan yang ditetapkan oleh menteri yang berlaku secara nasionaldalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf harus sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada huruf harus sesuai standar sistem pengamanan. bab xii olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional:ngembangan dan penetapan olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama diatur dalam peraturan bupati. bab xiii penghargaan keolahraerah. penghargaan olahraga yangberbentuk: kemudahan: beasiswa, cc. asuransi, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, danketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan diatur dalam peraturan bupati. bab xiv penetapan tugas perangkat daerah dan koordinasi lintas sektor guna kelancaran pelaksanaan tugas koordinasi lintas sektor bupatibupati. susunan keanggotaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari perangkat daerah terkait yang membidangi urusan keolahragaan tingkatnasional indonesia, national paralympic commit, komite olahraga rekreasi masyarakat indonesia, dan unsur lain yanghis sara sesuai dengan aslinya kepak lengan hukum setda kab temanggung, . set entry wars, s.h api tingkat 96kiy2 angg penjelasan atas peraturan daerah kabupaten temanggu dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan olahraganamun, peraturan perundang undangan tersebut perlu ditindaklanjuti pulaalam bentuk peraturan daerah. samping untuk mengimplementasikan undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional secara lebih operasional sesuai dengan kondisi dan ciri kekhasan daerah, pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan ini adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya dengan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan inikabupaten temanggungtikal adalah dalam melaksanakan pengembangan kegiatan keolahragaan pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dan yang dimaksud horizontal adalah dalam melaksanakan pengembangan kegiatan keolahragaan pemerintah daerah selalu melakukan koordinasi terhadap organisasi organisasi olahraga dan pelakusekar bupati pamekasan provinsi jawa timurdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pamekasan, menimbang bahwa usaha mikro dan ekonomi kreatif dan pengentasan kemiskinan, bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian, kemitraan serta produktivitas usaha bagi pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatifketentuandiantaranya adalah:embangan usaha mikro dan ekonomi kreatifperangkat daerah adalah perangkat daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja, kepemudaan, olahraga dan pariwisata, ketahanan pangan dan pertanian, serta perikanan.usaha mikroakukan kegiatan usahausaha mikro dan ekonomi kreatifdan ekonomi kreatif melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, kemitraan dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian usaha mikro dan dan ekonomi kreatif. perlindungan usaha mikro dan ekonomi kreatif adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjamin adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada usaha mikro dan ekonomi kreatif untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha serta menjaga keberlangsungan usaha mikro dan ekonomi kreatif. pembinaan usaha mikro dan ekonomi kreatif adalah jaminan dan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif. orang adalah orang perseorangan, kelompok dan atau badan hukumuntuk menyelenggarakan usaha mikro dan atau ekonomi kreatif dalam berbagai bidang ekonombaik melalui lembaga keuangan perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya dalam rangka mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro dan ekonomi kreatif. penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro dan ekonomi kreatifan ekonomi kreatifdan ekonomi kreatif sebagai mitrarang yang digunakan dalam proses produksi tetapi bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan dalam rangka melengkapi fungsi, meningkatkan efisiensi atau keamanan produksi dari produk jadi. inkubasi bisnis adalah proses pembinaan bagi usaha kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh inkubator bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. pengembangan dan perlindungan usaha mikro dan ekonomi kreatif berdasarkan asas: keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa, partisipasi, mandiri, kewirausahaan: transparansi, usaha bersama, kekeluargaan, manfaat: keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa. pengembangan dan perlindungan usaha mikro dan ekonomi kreatif bertujuan untuk: meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan ekonomi kreatif:usaha mikro dan ekonomi kreatif, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro dan ekonomi kreatif menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan, e. meningkatkan peran usaha mikro dan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinanusaha mikro dan ekonomi kreatif: dan mewujudkan ekonomi rakyat yang berdikari, maju, sejahtera, adil, dan makmur. ruang lingkup pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif meliputi: jenis usaha, perencanaan dan pendataan, cc. pengembangan, perlindungan dan iklim usaha, inkubasi bisnis, kemitraan dan jaringan usaha, kewirausahaan ekonomi kreatif, pemasaran, sumber daya manusia, j . desain dan teknologi, pembiayaan dan penjaminan, il. larangan, dan sanksi administratif. bab jenis usaha bagian kesatu usaha mikro usaha mikro meliputi: aneka usaha: perdagangan, ekonomi pertanian, dan ekonomi nonpertanian. bagian kedua ekonomi kreatif ekonomi kreatif merupakan kegiatan usaha yang bergerak sektor kreasi dan pengelolaan kekayaan intelektualatau televisi dan radio. sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan adalahbab iii tugas pemerintah daerah dalam hal pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif, pemerintah daerah bertugas melakukan: perencanaan dan pendataan, pengembangan, dan pembinaan dan pengawasan. babusaha mikro drangkat daerah menyusun statistik pelaku usaha mikro dan koperasi. dinas perdagangan dan perindustrian menyusun statistik ekonomi kreatif. selain perangkat daerah dan dinas perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan oleh perangkat daerah lain yang membidangi. bab pengembangan bagian kesatu umum pemerintah daerah melaksanakan pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif:fasilitasi teknologi informasi, dan atau fasilitasi perizinan dan standarisasi. bagian kedua pelaksanaan pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif pelaksanaan pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif dilakukan oleh pemerintah daerah dan dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat. pemerintah daerah dalam melaksanakan pengembang, dan pihak swasta yang dikoordinasikan oleh dinas koperasi, usaha kecil dan menengah:si bisnis, penciptaan dan penumbuhan wirausahawan baru, dan pemasangan bagi pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatifusaha mikro dan ekonomi kreatif dengan lembaga pembiayaan, dan penyediaan dana pinjaman dari pemerintah daerah dengan tingkat bunga yang rasional. ketentuan lebih lanjut fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatipeningkatan budidaya pertanian, kehutanan, dan peternakan, dan melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerahkemudahan dalam memperoleh peralatan produksi dan pengolahan, kemudahancc.penjualan secara: kemudahan memperoleh pelayanan dari pusat layanan usaha terpadu, cc.dan bantuan usaha dalam bentuk pendampingan dan permodalan, mengikutsertakan pameran produk usaha mikro dan ekonomi kreatif, dan penyediaan informasi pasar. penyediaan fasilitas umum bagi usaha mikro sebesar (tiga puluh persen)cc.: dan atauiklim usaha bagi usaha mikro dan ekonomi kreatif bagian kesatu perlindungan usaha pemerintah daerah memberikan pelindungan usaha kepada usaha mikro dan ekonomi kreatif. bentuk pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: iklim usaha yang kondusifdan atau melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif yang berupa kekayaan intelektual. bentukklim usaha pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro dan ekonomi kreatifusaha mikro dan ekonomi kreatif yang meliputi aspek: pendampingan manajemen dan pengembangan usaha: membantu terbentuknya kemitraan usaha: yang bersumber dari apbd, dan atau cc.: pendampingan dan fasilitasi, dan atau dapat diberi insentif berupa keringanan retribusiusaha mikro dan ekonomi kreatif berupa inkubasiusaha mikro dan ekonomi kreatifdapat diberikan dalam bentuksertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam: pendaftaran, pelatihan, dan atau pendampingan hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikat produksi pangan industri rumah tanggab vii kemitraan dan jaringan usaha usaha mikro dan ekonomi kreatif dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besarusaha mikro dan ekonomi kreatif dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar mencakup: a.penerapan teknologi untuk pengembangan usaha: inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, d.penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan: daninti plasma, subkontrak, cc.kemitraan sebagaimana dimaksud dalam dan berfungsi untuk: mewujudkan hubungan yang setara antara usaha mikro dan ekonomi kreatif dengan usaha besar, mencegah terjadinya hal hal yang merugikan usaha mikro dan ekonomi kreatif pamekasan seperti praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan cc. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro dan ekonomi kreatif. setiap usaha besar wajib memiliki program kemitraan dan bina lingkungan dengan usaha mikro dan ekonomi kreatif. program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: pemasaran produk usaha mikro dan ekonomi kreatif: dan atau bantuan sosial. pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada dengan mengikutkan usaha mikro dan atau ekonomi kreatif. setiap usaha besar wajib menyediakan fasilitas pemasaran untuk usaha mikro dan ekonomi kreatif paling banyak (dua puluh lima persen) dari etalase pemasaran yang disiapkan. ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas pemasaran untuk usaha mikro dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. untuk mewadahi kemitraan usaha mikro dan ekonomi kreatif dibentuk suatu forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan program kemitraan dengan usaha mikro dan ekonomi kreatif. ketentuan mengenai tata cara mengenai suatu forum sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab viii kewirausahaan ekonomi kreatif pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi: kerjaakses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya, serta pelaku ekonomi berkualitas dan kompetitif: cc. pengembangan standar usaha sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional, dan usaha mikro dan ekonomi kreatif dalam melakukan produksi dan pengolahan bentuk fasilitasi dalam melakukan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen usaha mikro dan ekonomi kreatif:ekonomi kreatif, dan mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan. bab pemasaran pemerintah daerah memfasilitasi pemasaran produk usaha mikro dan ekonomi kreatif yanguntuk memperkuat kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, memekonomi kreatif baik secara langsung maupun daring, dan atau memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi. bab sumber daya manusia pengembangan sumber daya manusia dalam bidang usaha mikro dan ekonomi kreatif perlu dilakukan dalam bentuk: memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial,, dan pembimbingan dan pendampingan. pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha. bab desain dan teknologi pengembangan desain dan teknologi dalam bidang usaha mikro dan ekonomi kreatif dilakukan dengan cara: meningkatkan kemampuan bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu dengan cara membangun kemitraan bersama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian daerah baik dalam maupun luar daerah, dan atau sekolah menegah kejuruan smk) kabupaten pamekasan, meningkatkan kerjasama dan fasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk usaha mikro dan ekonomi kreatif yang berbasis potensi dan kearifan lokal, memberikan penghargaan dan insentif kepada usaha mikro dan ekonomi kreatif yang mengembangkan teknologi, inovasi dan melestarikan lingkungan hidup, dan memfasilitasi usaha mikro dan ekonomi kreatif untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual. bab xii pembiayaan dan penjaminan bagian kesatu umum pembiayaan dan penjaminan usaha mikro dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam meliputi: kredit perbankan, penjaminan lembaga keuangan non bank, cc. modal ventura:: hibah, dana bergulir, dan jenis pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua pembiayaan usaha mikro (l) usaha mikro(l) untuk meningkatkan usaha mikro(l) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga pembiayaan ekonomi kreatif ekonomi kreatifuntuk meningkatkan ekonomi kreatifil) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiii larangan usaha mikro dan ekonomi kreatif dilarang melakukan: praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, memproduksi dan mengedarkan barang terlarang, atau melakukan kegiatan yang bertentangan prinsip prinsip pengoperasian. bab xiv sanksi administratif setiap usaha mikro dan ekonomi kreatif yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi berupa: teguran tertulis, pembekuan izin, cc. pencabutan izin, dan atau penutupan usahaumum usaha mikro dan ekonomi kreatif merupakan bagian yang terintegrasi dalam perekonomian nasional serta perekonomian daerah yang mempunyai peran strategis dalam rangka meningkatkan dan memperkuat perekonomian baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. selain itu juga, usaha mikro dan ekonomi kreatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran daerah dengan terciptanya lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan penurunan angka kemiskinan.kabupaten kota diantaranya adalah usaha mikro serta termasuk juga didalamnya adalah pengembangan ekonomi kreatif. untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian serta kemitraan, produktivitas usaha bagi usaha mikro dan ekonomi kreatif agar menjadi tangguh dan mandiri perlu peran pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah kabupaten pamekasan. dalam rangka pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif, pemerintah daerah kabupaten pamekasan memiliki kebijakan untuk memperkuat usaha mikro dan ekonomi kreatif agar menjadi tangguh serta mandiri melalui instrumen pengaturan dalam bentuk peraturan daerah kabupaten pamekasan tentang pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif dengan ruang lingkup pengaturan adalah: jenis usaha, pengembangan, perlindungan dan iklim usaha bagi usaha mikro dan ekonomi kreatif, kemitraan dan jaringan usaha, produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, pembiayaan dan penjaminan. ii. demi cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif dalam pelaksanaannyausaha mikro dan ekonomi kreatif. huruf yang dimaksud dengan asas mandirpotensi, kemampuan, dan kemandirian usaha mikro dan ekonomi kreatif. huruf yang dimaksud dengan asas kewirausahaan. huruf yang dimaksud dengan asas transparansusaha mikro dan ekonomi kreatif. huruf yang dimaksud dengan asas usaha bersama adalah pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan dalam berusaha diantara para pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif serta pemangku kepentingan lainnya. huruf yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif dilakukan dengan mengarahkan partisipasi dari semua pihak secara bersama dengan dilandasi semangat kekeluargaan dan saling tolong menoloekonomekonomi nonundekonomi dengan nilai ekonomi untuk keberlanjutan ekosistemnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelasekonomi kreatifkemitraan dalam bentukekonomi kreatifekonomi kreatifusaha mikro dan ekonomi kreatif bekerja ekonomi kreatif. huruf yang dimaksud dengan perdagangan umum adalahredit perbankan adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bungamodal ventura adalah kegiatan usaha pembiayaan penyertaan modal kecukup jelas huruf yang dimaksud dengan hibah adalah dana pemberian dari orang atau lembaga lain, termasuk dari pemerintah yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemberi hibah dengan penerima hibdengan rahmat tuhan yang esa bupati rokan hulu, menimbang bahwa perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi dalam menjalankan kehidupan sehari hari, bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangundanbab penyelenggaraan perumahan bagian kesatu umum penyelenggaraan perumahan dilakukanserta peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan didukung dengan oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai: dan pengendalian perumahan. penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada mencakup prasarana, sarana dan utilitas umum. penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan rtrw. penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada wajib mendapatkan izin dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rumah dibedakan menurut jenis dan bentuknya. rumah menurut jenis sebagaimana dimaksud pada meliputi: rumah komersial, rumah umum, rumah khusus, rumah swadaya, dan rumah negara. rumah menurut bentuk sebagaimana dimaksud pada meliputi: rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun. rumah susun sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan jenis meliputi: rumah susun komersial: rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. bagian kedua perencanaan hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi standar. standar sebagaimana maksud pada merupakan standar rumahperancangan rumaherumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum. perencanaan perumahan terdiri atas: perencanaan dan perancangan rumah, perencanaan dan perancangan prasarana, sarana dan utilitas umum, dan studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi: status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mengacu pada rtrw dan rdr luasan minimal perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling rendah seluas m0? (lima ribu meter persegi) perencanaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh perangkat daerah yang berwenang dibidang perumahan dan kawasan permukiman. perencana(setelan). dokumen perencanaan perumahan (setelan) sebagaimana dimaksud pada meliputi: rencana jalan, rencana drainase:tapak, desain rumah: spesifikasi teknis rumah, rencana kerjasama, nama perumahan, dan il. rencana prasarana, sarana dan utilitas umum. dokumen perencanaan perumahan (setelan) sebagaimana dimaksud pada disahkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. setiap orang dan atau badan hukum yang mengubah dokumen perencanaan perumahan (setelan)dokumen perencanaan perumahan (setelan) dari bupati atau pejabat yang ditunjukkebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah daer. setiap orang atau badan hukum perencanaan dan perancangan rumah wajiblingkungan perumahan harus memiliki prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan, prasarana lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada meliputi:, dan sumur resapan komunal. sarana lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada meliputiedan sarana parkir utilitas umum lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada meliputi: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan internet, pemadam kebakaran, sarana penerangan jalan umum, jaringan gas, dan jaringan transportasiperencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan wajib memenuhi persyaratan: administratif: teknis: dan ekologis persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: status penguasaan hak alas atas dan utilitas umum sebagaimana dimaksud padabagian ketiga pembangunan perumahan pembangunan perumahan dilakukan oleh orang perorangan dan badan hukum, pembangunan perumahangunakan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengutamakan bahan bangunan hasil industri dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan, serta memenuhi standar nasional indonesiarserta prasarana, saranketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan perumahan yang memuat unsur kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatenuhtentuan lebih lanjut mengenai hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati daerdan atausebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tidak melebihi batas kepemilikan lahan termasuk bangunan pagaryang telah disetujui olehdibidang pertanahan. dalam hal. perizinan pembangunan perumahan dan rumah susun sebagaimana dimaksudmbangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan atau setiap orang. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan. rumah khusus dan rumah negara menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui serta pengalihan status rumah khusus dan rumah negara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. peningkatan kualitas perumahan dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten, bumn d, pengembang swasta, lembaga sosial, komunitas masyarakat dan atau setiap orang. peningkatan kualitas perumahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan tehadap rumah yang mengalami penurunan kualitas serta terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum. rumah tunggal, rumah deret, dan atau rumah susun untuk jenis rumah komersil dan rumah umum yang masih dalam tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalampadapendahulu, uang tersebut wajib diperhitungkan sebagai uang muka. perjanjian jual beli pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: inrapkan sebesar (satu per mil) dari harga jual rumah umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerahrumahan kegiatan pemanfaatan perumahan dilaksanakan setelah pembangunan selesai dan pihakperumahan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kelima pengendalian perumahan pengendalian perumahan mulai dilakukan pada tahap, perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk: perizinan, penertiban: dan atau penataan. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. penyerahan prahara, sarana dan utilitas umum dilaksanakan oleh orang perorangan atau badan hukum kepada pemerintah daerah. penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umumg.apat dilakukan oleh perseorangan, komunitas masyarakat, lembaga sosial, pemerintah daerah provinsi, bumn d, dan pengembang swasta penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman barucc., perencanaan permukiman harus mencakup peningkatan sumber daya, mitigasi bencana, dan cc. penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum. ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati pembangunan kawasan permukiman dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau badan hukum sesuai dengan kewenangannya masing masing. pelaksanaan pembangunan kawasan permukimcc.kawasan permukiman baru sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian keempat pemanfaatan kawasan permukiman pemanfaatan kawasan permukiman dilakukan untuk: a. kabupaten. mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan kawasan permukiman.rumahan dan kawasan permukimanulukabupaten rokan hulurokan hulupemanfaatan lingkungan hunian perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perdesaan. bagian kelima pengendalian kawasan permukiman pemerintah daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya dalam pengendalian penyelenggaraan kawasan permukimanpemanfaat, menjaga kesesuaian proses pembangunan kawasan permukiman dengan rencana kawasan permukimankabupaten. bab pemeliharaan dan perbaikan bagian kesatu umum pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan agar perumahan dan kawasan permukimanprovinsi, pemerintah daerah kabupaten, badan hukum dan atau setiap orang. bagian kedua pemeliharaan pemeliharameliharaan diatur lebih lanjut didalam peraturan bupati. bagian ketiga perbaikan perbaikrbaikan diatur lebih lanjut didalam peraturan bupati. bab vii lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lokasi penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus sesuai dengan rtrw dan rdr yang berlakumbang sung atau tidak lan dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik tiprasarana dan sarana utilitas lingkungan, dan kriteria lingkungan berhati diri, dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan kearifan lokal,nyelenggaraan pembangunan perumahan dan penyelenggaraan kawasan permukiman harus berada pada lahan yang jelas status kepemilikannya, memenuhi persyaratan administrative, teknis dan ekologis. bab v. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman.idalam peraturhak dan kewajiban dan teratur, melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. partisipasiberkewajiban: memelihara kelestarian fungsi serta mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, menjaga aset infrastruktur, mewujudkan perlindungan fungsi ruang sesuai kearifan lokal. bab pendanaan pendanaan untuk memenuhi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimsesuai standar pelayanan minimal. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.masyarakat korban bencana, masyarakat korban relokasi akibat program pemerintah daerah. pengelolaan pendanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada merupakan tanggung jawab skpd yang membidangi perumahan dan permukiman. bab xiiperumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk, mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru: dan menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui,sesuai denganingkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. pemerintah daerah kabupaten menetapkan kebijakan, strategi, dan pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis terhadap perumahan dan permukiman kumuh. pola kebijakan penanganan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan memindahkan masyarakat, dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali, karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan atau rawan bencana. penetapan lokasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh ditentukan berdasarkan kriterianetapan lokasi perumahan dan kawaskabupaten dengan melibatkan peran serta masyarakat. pemerintah daerah kabupaten rokan hulu wajib mensosialisasikan dan menginformasikan kasih dan fisika kepada pengembang perumahan dan permukiman. bab xiii larangan setiap orang atau badan hukum dilarang: menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukimsetiap orang perseorangan atau badan hukum, setiap orang perseorangan atau badan hukumsetiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang tidak memenuhi standar, dan utilitas umum,, badan hukum, kesatuan lingkungan perumahan atau fisika, il. menjual satuan lingkungan perumahan atau fisika yang belum menyelesaikan status atas tanahnya,oomenolak atau menghalang halangi kegiatan pemukimabupaten, setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat:alir fungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukimanbadan hukum yang membangun silisida dilarang menjual kavling tanah matang tanpa rumah, danhuruf (n) dikecualikan. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi adminstrasi berupa: pembatalan kegiatan pembangunan,perizinan berusaha: pencabutan perizinan berusaha: pengawasan, oo. pembatalan izin: kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu, pencabutan insentif': pengenaan denda administrative, dan atau penutupan lokasi. ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam peraturan bupati. bab xivpelaksanaan sebagaimana dimaksud pada disusun oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten rokan huekretaris daerah kabupaten rokan hulu, salinan sesuai aslinya, pala. bagian hukum, na) (pa muhammad zaki eni sh, norretaya kai nomor: .c penjelasan atasumum setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh perumahan dan pemukiman yang layak, hal ini seiring dengan amanat undang undang dasar uud) negara republik indonesia tahun yang termaktub pada yang menyatakan bahwa yang sama juga diamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang termaktub pada yang berbunyi setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak . dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman, amanat undang undang dasar uud) tahun itu dijelaskan bahwa dalam negara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan pemenuhan terhadap hak setiap warga negara atas tempat tinggal yang layak untuk dihuni dalam lingkungan yang aman, nyaman, sehat, serta teratur. merujuk pada data empirik, ditemukan beberapa hal yang menjadi persoalan dalam merealisasikan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman diantaranya adalah tingginya harga lahan terkhusus diwilayah perkotaan yang sulit untuk dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah mbr), sehingga karena hal tersebut menyebabkan maraknya perumahan dan kawasan permukiman yang kumuh diakibatkan keterbatasan biaya serta lahan yang menjadi masyarakat tersebut melakukan pembangunan perumahan dengan mengabaikan tata cara yang baik dan benar dalam pembangunan serta mengabaikan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam menunjang kegiatan sehari hari, sehingga hal tersebut menciptakan disintegritas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang bisa menimbulkan persoalan baru pada masyarakat dikemudian hari. oleh karena itu, dalam melakukan tindakan untuk mencegah maraknya pembangunan perumahan kumuh, serta menanggulangi permasalahan yang telah ada, maka sangat diperlukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. dengan adanya peraturan daerah ini kedepannya bisa dijadikan sebagai instrumen hukum bagi semua pihak khususnya pemerintah kabupaten rokan hulu didalam penyelenggaran rumah layak huni bagi masyarakat.nasionalismetanah. huruf yang dimaksud dengan asas keefepermukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakatkomersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakatkhusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus:, rumah mewah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar (satu) sampai (enam) kali harga jual rumah sederhana,:,, rumah tunggal adalah rumah tinggal terpisah dari rumah lainnya atau berdiri sendiri, rumah deret adalah beberapa rumah yang bergandengan antara (satu) unit dengan unit lainnya,,, sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak hunidesaan9m? batas yang jelas dari setiap persatuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama uraian nilai perbanding: zoo sali sesuai aslinya, kepala bagian hukum, apsis seth: an. norr bra. pperumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat huniawasan siap bangun yang selanjutnya disebut kasih adalah sebidang tanah yang fisiknyan tata ruang,,,,,persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut sebagai, pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggara pendapatan dan belanja negara, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau sumber,,, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum,,ah rumah, korban bencana adalah keluarga yang menjadi korban musibah bencana alam dan bencana sosial seperti banjir, angin, gempa bumi, kebakaran, huru hara, pemutusan hubungan kerja, penggusuran, pembebasan lahan yang mengakibatkan tidak memiliki rumah untuk ditempati, rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat rtrw adalah hasil perencanaan tata ruang sesuai dengan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten rokan hulu yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang,umahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan: kesejahteraan keadilan dan pemerataan cc. nasionalisme efisiensi: mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. mewujudkan rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terjangkau, teratur, terencana, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, sosial dan budayameliharaan dan perbaikan, lokasi pembangunan kawasan perumahan dan permukiman, peran serta masyarakat, sistem informasi: hak dan kewajiban, pendanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan kumuh, il. larangan dan sanksi, bab pembinaan bagian kesatu umum bupati melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. pembinaan pada meliputi: perencanaan pengaturan pengendalian pengawasan dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dan bupatibagian kedua perencanaan pembinaan dalam bidang perencanaan: bupati menetapkan perencanaan sebagaimana dimaksud paddengan peraturan perundang undangan,ngaturan pembinaan dalam bidangdalam bidang pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: rumah, perumahan, cc. permukiman, lingkungan hunian,ngawasan pembinaan dalam bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemantauan evaluasi koreksiiiidi.ber.memberikan pendampingan bagi orang perber
haa balai.udus, menimbang bahwa cagar budaya kabupaten kudusabupaten kudustruktur, situs dan kawasandan undang undang nomor tahun tentang cagar budaya, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan dan pelestarian cagar budagubernur adalah gubernurdan mengomunikasikannya kepada masyarakat. pengelolaan dan pelestarian cagar budaya daerah diselenggardaerahruang lingkup pengelolaan dan pelestarian cagar budaya daerah meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya darat dan airwakilbagian kesatu tugas pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. tugas pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah daerahsesuai ketentuan peraturan perundang undangakademisi, dunia usaha, pemerintah desa, dan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai badan pengelola sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. bab pelindungan bagian kesatu umum pelindungan cagar budaya meliputi: cagar buda,ikut bertugasbupati. bagian ketigapelanggaran untuk diserahkan kepada kepolisian negara republik indonesidan atau memindahkan dan atau memisahkan cagar budaya peringkat daerah, baik seluruh maupun bagian bagiannya, kecuali dengan izin pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan bupati. cagar budayapemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat zonasi zonasi sebagaimana dimaksud dalam hurufsistem zonasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menetapkan luas, tata letak, dan fungsi zonabagian keenam pemugaran pemugaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pada bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak untuk mengembalikan kondisi fisiknya. pemugarankemungkinpusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerahpemugaran cagar budaya diatur dalam peraturan bupatipusat, pemerintah provinsi atausertai dengan pendokumentasian. pengembangan cagar budayberpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat adaptasi adaptasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap bangunan cagar budaya atau struktur cagar budayaberpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan dapat dilakukan setelah didahului dengan kajian, penelitian, dan atau analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang unda izin pejabat yang berwenangmemperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan cagar budaya diatur dalam peraturan bupatiuntuk keperluan dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah membentuk tim ahli bangunan gedung cagar budaya. tim ahli bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatb viii registrasipendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan setiap oranggkajian pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam diserahkan kepada tim ahli cagar budaya untuk diuatau unit pelaksana teknishasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada berupa rekomendasi hasil kajian cagar budaya. tim ahli cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatipusat. bagian kelimangusulkan cagar budaya dalam peringkat provinsi dengan syarat sebagai berikudaerah pusatdengandicatat ulang dalam register nasional cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab peran masyarakat bagian kesatu umum masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya meliputi: melaporkan temu yang membawahi wilayah kerja daerah, dan atau instansi terkait paling lama (tiga puluh) hari sejak ditemukannya, melaporkanberpartisipasi dalam melakukan pelestaribekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pelestarian cagar budamelakukan pelindungan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, melakukan pengamanan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, melakukan pengembangan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan melakukan pemanfaatsuai dengan peraturan perundang undangan. bagian keduurusan pemerintahan bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuaragraf pencariann atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannyagian ketiga kepemilikan dan penguasaan setiap orangmengenai pengalihan kepemilikan cagar budaywenangannya. ketentuan mengenai sebagai koleksi. koleksi museum sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: benda utuh:ketentuan lebih lanjut mengenai museumurusan pemerintahan bidangbab kompensasi dan insentif kompensasi diberikan kepadasebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai cagar budayainsentif diberikan kepada setiap orang yang memiliki dan atau menguasai cagar budaya apabila telah melakukan pelindungan cagar budaya yang dimiliki dan atau dikuasainya. insentif sebagaimana dimaksud pada berupa: pengurangan pajak bumi dan bangunan, kemudahan prosedur perizinan, dan atau cc., pemerintah des. pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan daerah. bab xii pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan atas pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, meliputi: memberikan pedoman dan menyusun prosedur operasional tetap, menyelenggarakan sosialisasi, perencanaan, bimbingan, asistensi,. pembinabudayaan. pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya.dugaan pelanggaran terhadapurusan pemerintahan bidang kebudayaan. dalam hal menghormati kegiatan keagamaan daerah, bupati dapat memberikan izin pemanfaatan cagar budaya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xvizilag ng, bupati kudus, yaya hartono diundangkan kudus pada tanggal mei sekretaris:daerah kabupaten kudus, yani intakoris let targelolaan dan pelestarian cagar budayaehubungan dengan maksud tersebut atas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dengan berpedoman pada (misalnya makam tokoh desa, objek peninggalan bersejarah)tim ahli bangunan gedung cagar budaya adalah tim yang terdiri atas tag tim ahli bangunan gedung)pbg persetujuan bangunan gedung), perubahan pbg persetujuan bangunan gedung), slf sertifikat laik fungsidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati temanggungdilakukan secara berkelanjutan, bahwa pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten temanggungndalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu urusan pemerintahan konsumen yang menjadi kewenangan daerah, sehingga perlu untuk membentuk peraturan daerah mengenai, pembangunan keluargangendalian penduduk, pembangunan keluarga dan keluarga beradalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan. mobilitas penduduk internal adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daertata ruang wilayangka kematian adalah banyaknya kematian setiap penduduk per tahun. pengendalian penduduk, pembangunan keluarga dan keluarga berencana berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, keberlanjutan, dan manfaat. tujuan yang diharapkan dengan adanya peraturan daerah ini yaitu: pengendalian penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasansosial, ekonomi dan budaya,: dan keluarga berencana bertujuanendalian penduduk, pembangunan keluarga dan keluarga berencanruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah: hak dan kewajiban penduduk, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, cc. pengendalian penduduk, keluarga berencana, pembangunan keluarga, peran serta masyarakat, pencatatan dan pelaporan, kelembagaan, pendanaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. bab hak dan kewajiban penduduk bagian kesatu hak penduduk dalam pengendalian penduduk, pembangunan keluarga dngendalian pendudukngendalian pendudukngendalian pendudukberkewajiban untukngendalian penduduk,administrasi dokumen kependudukanaragraf umum(l) diwujudkan dalam bentuk gdp. dalam melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait me, penyelenggaraanngendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dan cc. pengendalian dampak pembangunan terhadap pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana, penyelenggaraanngendalian penduduk, penyelenggaraan bagi keluarga miskin dibiayai oleh pemerintah daerah. paragraf gdpb. programbb bahagia sejahtera. penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada hurufpendudukparagraf pelaksanaan gdp pelaksanaan gdp diselenggarak sertakan peran masyarak. ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tahapan gdp diatur dalam peraturan bupatimbangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat meliputi: fasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria, mengenai, pendidikan, nilai agama, perekonomian, dan nilai sosial budaya. ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab bagian kesatu umum untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, bupati menetapkan kebijakan pengendalian kelahiran melalui penyelenggaraan program kb. kebijakan sebagaimana dimaksud padmelaluisebagaimana dimaksud pada bertujuandan kesehatan reproduksi, meningkatkan partisipasi dan kesehatan pria dalam praktek kb,sebagaimana dimaksud pada dilakukan melaluipelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi. bagian kedua, penyelenggaraan pelayanan kepesertaan kepada peserta jaminan kesehatan tanpa dipungut biaya,,cc. perlindungan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, pemasangan alat dan obat kontrasepsi, dan peningkatan peran serta priarsebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, dengan memperhatikanrsebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada meliputi mobilitas penduduk internal dan mobilitas penduduk internasional yang dilaksanakan dan ditetapkan secara berkelanjutan. pengarahan mobilitas penduduk internal sebagaimana dimaksud pada meliputi:penataan persrsmbangunan keluargmbangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatidiselenggarakan melalui: advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, cc. penyediaan prasarana dan jasa, dan pemberdayaan masyarakat. babmerintah daerah memfasilitasi pembangunan keluarga, meliputi: penerapan dan peningkatan nilai agama, restrukturisasi dan legalitas keluarga, ketahanan fisik keluarga, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial psikologi. fasilitasi pembanguluarga sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui: peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas keluarg, sesuai usia, fisik, dan psikis anak. ketentuan secara mutasi mutans pernah,engendalian program pendudukorganisasi keagamaan, lembaga sosial, swasta dan pemangku kepentingan lainnya tenaga, dana, barang, jasa, dan atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembanguluargaluarga. penyelenggaraan pembanguluarga. dunia usahadikoordinasikan dengan pemerintah daerah.apati pencatatan dan pelaporan pemerintah daerah melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan program pengendalian pendudukpusat pelayanan keluarga sejahtera, institusi masyarakat pedesaan, bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia, usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor, dan pusat informasi konseling remaja. bab kelembagaan untuk menunjang keberhasilan pengendalian pendudukkewenangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab pendanaan pendanaan pengendalian penduduk, pembangunan keluarga dan keluarga berencancc. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikatbagaimana dimaksud pada, dilaksanakan oleh perangkat daerah. perangkat daerahluarga yang dilaksanakan perangkat daerah, instansi terkait, dan masyarakat. bupati membentuk tim pembina dalam menyelenggarakan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. tim pembinangendalian penduduk pembangunan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. susunan keanggotaan tim pembinasebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. pemerintah daerah dapat membentuk motivator pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. motivator pengendalian penduduk dan pembangubab xiion. (as were ian hukum setda kabur temanggung, stays) iyarso, s.h biri tingkat la, angg penjelasan atasmeli, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan asas norma agama adalahyang dimaksud dengan asas perikemanusiaan adalahkeberlanjutan adalahyang dimaksud dengan asas manfaat adalahperi husus atas biaya negara bagi penduduk rentan adalah memberikan bantuan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi tanparomosi adalah peningkatan agar status kesehatan menjadi semakin meningkat. yang dimaksud dengan upaya preventif adalah upaya mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga orang yang sehat agar tetap sehat. yang dimaksud dengan upayaseorang yang sudah sembuh kembali bugar seperti semularapan dan peningkatan nilai agama dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama. huruf restrukturisasi dan legalitas keluarga dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian. huruf ketahanan fisik keluarga. huruf ketahanan ekonomi dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga. huruf ketahanan sosial psikologimerintah kota magelangdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota magelangmagelgelang tentang rencana pembangunan jangka panjang ipjp)nasional tahun maka pemerintah kota magelangmagelang adalah dokumen perencanaan pembangunan kota magelang yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan kota magelangmagelang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rpm daerah kota magelang pada masing masing tahapan dan periode rpm daerah kota magelangmagelang:: peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor tahun tentang rencana strategis provinsi jawa tengah tahunprencana pembangunan jangka panjang (ipjp)wa tengpro
esp gubernur kalimantan barat peraturan gubernur kalimantan barat nomor ''telah ditetapdipindai dengan cam scann pare eyepindai dengan cam scannepan jose lat dipindai dengan cam scannerhapus sehingga berbunyi sebagai berikutdengan ketentuan peraturan perundang undangan. dihapus. kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.lana daan eceran snow dipindai dengan cam scanner ketentuan lampirnyelenggaraan ptsp meliputiketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut penyelenggaraan ptsp secara teknis dilaksanakan oleh tim teknis yang ditugaskan dpmptsp. anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada terdiri dari petugas teknis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan bidangnya, yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. kompetensi personil dari sebagaimana dimaksud pada mencakup kompetensi dalam kecakapan, sikap dan perilaku. unsur petugas teknis dan kepala teknis sebagaimana dimaksud pada dipilih dan ditunjuk oleh kepala dan terkait sebagai anggota tim teknis sesuai bidang tugasnya. tim teknis bertugas memproses perizinan dan nondinas dan kepala terkait selaku penanggung jawab. dipindai dengan cam scanner kepala dinas dan kepal, pengertian, dasar hukum, persyaratananketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pada dpmptsp, gubernurketentuan diubah menjadi dan diubah menjadi sehingga berbunyi sebagai berikut. ta2al dipindai dengan cam scanner pengaduan terhadap layanan administratif disampaikan kepada kepala dinas serta terkait. dpmptsp bersama terkait wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat sesuailoizin pembukaan kantor cabang nonperizinan il. bidang perindustrian perizinan izin usaha industri iui), izin usaha kawasan industri uki), izin perluasan industri ipi). nonperizinan persetujuan pindah lokasi iii. bidang perdagangan perizinan izin usaha perdagangan minuman beralkohol iup mb) toko bebas bea, izin usaha perdagangan bahan berbahaya iup b2) pengecer terdaftar. nonperizinan rekomendasi persetujuan izin usaha perdagangan minuman beralkohol jup mb) bagi distributor. iv. bidang, surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia sip3mi), izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran indonesia sip3mi), perpanjangan izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran indonesia sip3mi), izin operasional perusahaan penyedia jasa tenaga kerja: pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. nonperizinan peak jasmani sexo dipindai dengan cam scanner bidang energi dan sumber daya mineral sub bidang mineral dan batubara perizinan izin usaha pertambangan eksplorasi: komoditas bukan logam dan batuan, komoditas logam, cc. komoditas batubara. izin usaha pertambangan eksplorasi perubahan, izin usaha pertambangan operasi produksi: komoditas bukan logam dan batuan, komoditas logam: komoditas batubara.: pengolahan dan pemurnian mineral: pengolahan batubara: pengolahan mineral bukan logam dan batuan, pengangkutan dan penjualan batubara, pengangkutan dan penjualan mineral logam, pengangkutan dan penjualan mineral bukan logam dan batuan, penjualan non tambang. izin sementara pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara, surat izin pertambangan rakyat ipr sir), oo. izin usaha jasa pertambangan ipjp) untuk usaha jasa pertambangan inti, usaha jasa pertambangan non inti, pencabutan izin usaha pertambangan. nonperizinan penghentian sementara izin usaha pertambangan: eksplorasi, operasi produksi. pengakhiran terminasi izin usaha pertambangan, penetapan wilayah izin usaha pertambangan tiup) komoditas bukan logam dan batuan, rekomendasi persetujuan perubahan susunan pemegang saham:total kapasitas lebih dari dalam sistem instalasi tenaga listrik), izin usaha jasa penunjang tenaga listrik iujptl) bagi badan usaha dalam negerera lan dipindai dengan cam scanner nonperizin: sertifikat laik operasi slo)izin usaha penyediaan tenaga listrik yang dimohonkan oleh lembaga inspeksi teknik tenaga listrik penunjukan provinsi kalimantan barat, penunjukan lembaga inspeksi teknik lit) tenaga listrik provinsi kalimantan barat: penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan provinsi kalimantan barat: penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi sensor ketenagalistrikan provinsi kalimantan barat: sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang dimohonkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan penunjukan provinsi kalimantan barat: sertifikat kompetensi sensor ketenagalistrikan yang dimohonkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi sensor ketenagalistrikan penunjukan provinsi kalimantan barat. sub bidang energi baru terbarukan perizinan izin usaha niaga, bahan bakar nabati biofuel) kapasitas penyediaan sampai dengan ton per nonperizinan sub bidang geologi perizinan izin pengeboran air tanah: izin penggalian air tanah, izin pemakaian air tanah: izin pengusahaan air tanah. nonperizinan vi. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub bidang izin usaha simpan pinjam perizinan: izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam. nonperizinan vii. bidang pertanian sub bidang sarana pertanian perizinan izin usaha perkebunan: izin usaha produksi benih ipb), dipindai dengan cam scannersurat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit sp2bks), rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi, rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan,, rekomendasi pemasukan hewan ternak dan produk hewan ternak, rekomendasi pengeluaran hewan ternak dan produk hewan ternak. viii. bidang sosial perizinan izin operasional yayasan lembaga kesejahteraan sosial lks). nonperizinan ix. bidang lingkungan hidup perizinan izin lingkungan, izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3) skala provinsi. nonperizinan ira surat keputusan kelayakan lingkungan, rekomendasi kelayakan lingkungan, rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup ukl upl), rekomendasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3) skala nasional. bidang kelautan dan perikanandaftar kapal perikanan untuk nelayan, persetujuan pengadaan kapal, surat izin pengelolaan perairan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sippa3k). surat izin lokasi perairan diwilayah pesisir dan pulau pulau kecil. nonperizinan xi. bidang kehutanan sub bidang pengelolaan hutan perizinan izin usaha industri primer hasil hutan kayu iuiphhk) dengan kapasitas produksi sampai dengan kurang dari (enam ribu meter kubik) pertahun: 12z dipindai dengan cam scanner izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan negara, izin pengumpulan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan negara, izin tempat penampungan terdaftar hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan negara,, izin pinjam pakai kawasan hutan luas dibawah non komersial: pengesahan usulan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam urktphhk ha bkuphhk ha), pengesahan usulan rencana kerja tahunan usaha hasil hutan tanaman industri urktphhk bkuphhk hti)), pengesahan usulan rencana kerja tahunan usaha hasil hutan kayu pada restorasi ekosistem urktphhk re bkuphhk re), surat keputusan penetapan tempat penampungan terdaftar hasil hutan kayu bulat olahan tpk kb ko), surat keputusan penetapan tempat penimbunan kayu antara dalam hutan negara,: rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan. xii. bidangsertifikat produksi usaha kecil obat tradisional, sertifikat distribusi cabang farmasi: sertifikat distribusi cabang penyalur alat kesehatan: izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas izin unit transfusi darah tingkat provinsi, izin operasional laboratorium klinik umum madya,png jasa dipindai dengan cam scannerd5.distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga part): rekomendasi sertifikat distribusi farmasi, rekomendasi sertifikat produksi kosmetika: rekomendasi izin penyelenggaraan pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara ilmiah, rekomendasi izin operasional laboratorium khusus. xiv. bidang perhubungan sub urusan perkeretaapian perizinan,nonperizinan sub urusan lalu lintas angkutan jalan perizinan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam travel: angkutan antar kota dalam provinsi akbp): angkutan pemadu moda, cc. angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, angkutan perbatasan. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek: angkutan taksi, angkutan tujuan tertentu angkutan antar jemput, angkutan sewa khusus online: angkutan permukiman, angkutan karyawan. nonperizinub urusan pelayaran izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional:pet dipindai dengan cam scanner,, izin pembangunan pengoperasian pemeliharaan alur pelayaran sungai dan danau kelas ii,erangan yang melayani trayek antar daerah dalam wilayah provinsi. nonperizinan rekomendasi penerbitan izin trayek angkutan penyeberangan yang melayani trayek antar provinsi, rekomendasi rencana induk pelabuhan. sub urusan penerbangan perizinan: nonperizinan rekomendasi penetapan lokasi bandar udara dan rencana induk bandar udara. xv. bidang pendidikan sub urusan perizinan pendidikan perizinan: izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat: izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. nonperizinan rekomendasi usulan kerja industri seni, budaya untuk dipatenkan: xvi. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan perizinan: surat izin pemanfaatan penggunaan bagian bagian jalan: nonperizinan sub urusan sumber daya air perizinan: surat izin pengusahaan dan penggunaan sumber daya air. tema ata dipindai dengan cam scanner nonperizinan sub urusan penataan ruang perizinan: nonperizinan pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang provinsi. xvii. bidang urusan pemerintah umum perizinan nonperizinan penerbitan surat keterangan penelitian, rekomendasi penelitian pendataan. gubernur kalimantan barat, sutarmidji dipindai dengan cam scanner
rima lana gubernur gorontalo peraturan gubernur gorontalo nomor 78tahunyang selanjutnya disingkat dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah provinsigubernuryang selanjutnya disingkat badan diklat adalah badan pendidikan dan pelatihangajinya dibebankan pada apbd provinsi. alarovinsiovinsiompetensi pegawai negeri sisi!. pendidikan dan pelatihan penentangan yang selanjutnya disebut diklat penentangan adalah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai jenjang jabatannya. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang pelanjut disebut diklat teknis dansesuai jenis dan jenjang jabatan teknis dsebagai persyaratan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. pendidikan dan pelatihan kader yang selanjutnya disebut diklat kader adalah diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang diberikan kepada pegawai potensial (jabatan administrasi) dalam rangka mewujudkan agen perubahan satuan kerja perangkat daerah provinsi. widyaiswara yang selanjutnya disingkat adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentuaparatur sipil negara pada lembaga diklat pemerintah provinsi. widyaiswara luar biasa yang selanjutnya disingkat will adalah seseorang bukan widyaiswara, yang kompeten, ahli bidangnya dan memiliki integritas selanjutnya ditugaskan sebagai pengajar narasumber instruktur dalam penyelenggaraan kedaulatan pada badan diklat provinsi. vu, tenaga pendidikan dan pelatihan lainnya adalah pejabat atau seseorang yang bukan widyaiswara, yang kompeten atau karena kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan diklat. peserta diklat adalah calon pegawai aparatur sipil negara dan pegawai aparatur sipil negara yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menjadi perserta diklat.bab iiielanabi tugas dan fungsi bagian kesatugearoyuron\| kapan autoren sexta eaenyialsraroyuron\| kasam asisten setara aas, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. bidang diklat struktural terdiri darisub bidang diklat kepemimpinan tingkat dasardalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang kepemimpinan tingkat dasar, pelayanan teknis, pembinaan dan pengembangan dibidang diklat kepemimpinan tingkat dasarkepemimpinan tingkat menengahaia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang diklat kepemimpinan tingkat menengah menyelenggarakan fungsi: perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan bidang: penyelengaraan, pengorganisasian dan mengkoordinasikan tugasempatpelayanan teknis, pembinaan dan pengembangan dibidang diklat teknis dan fungsional: pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan tugas, dan pengevaluasian, sub bidang diklat teknisteknis. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang diklat teknis menyelenggarakan fungsi: perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan bidang, (aronucon\| kanan pangeran sexta ale pil penyelengaraan, pengorganisasian dan mengkoordinasikan tugas diklat teknis, pelayanan teknis, pembinaan dan pengembangan dibidang diklat teknisfungsional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang diklatfungsional, pelayanan teknis, pembinaan dan pengembangan dibidang diklat fungsionalpengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kedaulatan, cc.kena pad: dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. bidang pengembangan kedaulatan terdiri dari sub bidang kerjasama dan pengembangan mutu, sub bidang pembinaan kewidyaiswaraan, dan sub bidang analisis dan informasi kedaulatan. sub bidang kerjasama dan pengembangan mutukerjasama dan pengembangan mutu. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang kerjasama dan pengembangan mutu menyelenggarakan fungsi: penyusunan program kerja sub bidang kerjasama dan penjaminan mutu, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama dan penjaminan mutu, cc. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf sub bidang kerjasama dan penjaminan mutu, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bidang kerjasama dan penjaminan mutu, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub bidang kerjasama dan penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, pembinaan dan pengawasan sub bidang kerjasama dan penjaminan mutu, pelaksanaan pengendalian kedaulatan, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. manis sub bidang pembinaan kewidyaiswaraan mempunyai tugas menyusun, mengumpulkan dan mengolah serta perumusan kebijakan kewidyaiswaraan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang sub bidang pembinaan kewidyaiswaraan menyelenggarakan fungsi: penyusunan program kerja sub bidang pembinaan kewidyaiswaraan, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kewidyaiswaraan, cc. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf sub bidang pembinaan kewidyaiswaraan, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bidang pembinaan kewidyaiswaraan, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub bidang pembinaan kewidyaiswaraan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, pembinaan dan pengawasan sub bidang pembinaan kewidyaiswarinaan kewidyaiswaraan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan sub bidang pembinaan kewidyaiswaraan, menyelenggarakan administrasi kegiatan widyaiswara yang meliputi: bahan ajar, rancang bangun pembelajaran mata diklat rpm), rencana pembelajaran rp), penyusunan kurikulum, dan jadwal pelaksanaan pembelajaran, serta kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. sub bidang analisis dan informasi kedaulatpengembangan kedaulatan dan pembinaan kewidyaisawaraan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang analisis dan informasi kedaulatan menyelenggarakan fungsi: penyusunan program kerja sub bidang analisis dan informasi kedaulatan, aha aia pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis analisis dan informasi kedaulatan, cc. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf sub bidang analisis dan informasi kedaulatan, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bidang analisis dan informasi kedaulatan: pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub bidang analisis dan informasi kedaulatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, pembinaan dan pengawasan sub bidang analisis dan informasi kedaulanalisis dan informasianalisis dan informasi kedaulatan, dan penyusunan rencana kebutuhan diklat kepemimpinan, penyusunan rencana kebutuhan diklat teknis, penyusunan rencana kebutuhan diklat fungsional, il. pengelolaan sistem informasi kedaulatndidikan dan pelatihan serta dengan instansi lain luar lingkungan badan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas masing masing. setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas dilingkungan badan pendidikan dan pelatihata ha,ndidikan dan pelatihxzker sekretarisbesciiher tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, badan pendidikan dan pelatihan provinsi gorontalo kepala badan nan sekretaris ill sub bagian sub bagian perencanaan dan umum dan keuangan kepegawaian bidang diklat struktural pungsiomai, kedaulatan sub bidang sub bidang kerjasama dan diklat sub bidang pengembangan kepemimpinan tkt diklat teknis mutu dasar maan sub bidang pedang sub bidang pembinaan kepemimpinan tkt diklat fungsional kewidyaiswaraan pit. gubernur gorontalo, menengah sub bidang analisis dan arahan informasi sudan arif fakrulloh kedaulatansekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dipandang perlu menambahkan fungsi dimaksud pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kalimantan barat, bahwa untkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd provin yang diserahkan oleh pimpinan dprdmengkoordinasikan kegiatan sekretariat dprd sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat rapat dprd sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd, pemberian saran dan pertimbangan kepada gubernur berkenaan dengan kebijakan kesekretariatan dprdlaporan terhadap tugas dan fungsi kesekretariatan dprd, dan pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan dprd yang diserahkan oleh gubernur, pelaksanaan urusan bidang program dan keuangan, cc. pelaksanaan urusan bidang tata usaha dan kepegawaian, pelaksanaan urusan bidang rumah tangga,,serta penyusunan laporan kinerja dan anggardan keuangan, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi bidang umum dan keuil. pelaksanaan fungsi lain bidang umum dan keuangan yang diserahkan oleh sekretarisaap peraturan gubernur kalimantan barat aan nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi. lingkungan pemerintahdalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola bana pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu. melakukan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap (tai pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat, perlu diatur dalam suatu peraturan gubernur: gubernur tentang pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah provinsi kalimantan mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun naaanankang. perangkat kat keren sekroad map reformasi birokrasi kasau peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan san reformasi birokrasi nomor tahun tentang . pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi: dan peraturan daerah nomor tahun tentang perangkat daerah provinsi kalimantan barat lembaran daerah banaanana memutuskan gea menetapkan peraturan gubernur tentang. pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat. min ern babi. sipil lingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat. mena kepala perangkat daerah adalah kepala perangkat daerah lingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat. bea agen perubahan adalah individu atau seseorang yang bertugas mempengaruhi. target sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan nan arah yang dikehendakinya. mainan dan role model adalah panutan atau teladan yang patut ditiru atau baik untuk di. contoh. dunia and quick win adalah kemenangan atau keberhasilan yang cepat. ualan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan tahapan selanjutnya. selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. asasi public campaign adalah pengendalian gratifikasi dilaksanakan dalam rangka" ten uan mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi. sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat spe adalah penyelenggartandar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat: sop adalah: serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaran aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. serta kolusi, korupsi dan nepotisme selanjutnya disingkat kkn adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara hanya menguntungkan suatu pihak tertentu. nan sistem pengendalian intern pemerintah selanjutnya disingkat spip. adalah suatu sistem pengendalian pemerintah yang dilaksanakan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan dan inspektorat . kato perangkat oneway asisten beri snn hukum perkara pen laporan harta kekayaan penyelenggara negaralaporan harta kekayaan aparatur sipil negara selanjutnya disingkat lokasi adalah daftaraparat pengawasan intern pemerintahanwilayah bebas korupsiaian besar program. wilayah birokrasi bersih dan melayanidiatas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik. zona integritas selanjutnya disingkat adalah predikat yang. diberikan kepada instansi pemerintahan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen. naa penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi selanjutnya disingkat pmp adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagaian. "ame bahan pal standar kompetensi jabatan selanjutnya disingkat skj adalah persyaratan.kanan ket pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan (delapan) area perubahan reformasi birokrasi lingkungan . pemerintah daerah. tan diana pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik: dan ken cc. mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan kapal. tea ruang lingkup pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup (delapan) area perubahan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah daerah, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan: ala wara remaworar partai (keren sekda hukum pemrakarsa, bean penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan ken peningkatan kualitas pelayanan publik. bab manajemen perubahan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir (mindset) dan cara kerja (culturessebagaimana dimaksud pada terdiri dari mei konsistensi keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi: gea b.perubahan pola pikir dan budaya kerja yang semakin meningkat, ana khususnya dalam merespon perkembangan zaman: kepada dena cc. menurunnya resistensi terhadap perubahan, dan keane budaya perubahan yang semakin melekat (embedded) pada setiap asn. bagian kesatu aan aspek pemenuhan kain pelaksanaan aspek pemenuhan area manajemen perubahan dilakukan melalui pembentukan tim reformasi birokrasi. ana tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari. tim pengarah: ber tim pelaksana, dan bnn (delapan) kelompok kerja: kan bara tim reformasi birokrasi penanggung jawab reformasi birokrasi melaksanakan tugas sesuai rencana kerja. tim reformasi birokrasi penanggung jawab reformasi birokrasi melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti. oli ann ane tanpa penenteneyan jaan meme mantan lmmemlalpl nan . han road map reformasi birokrasi, terdiri dari penyusunan road map rencana kerja reformasi pemerintah daerah dan diformalkan yang mencakup area perubahan yang terintegrasi dan quick win. penyusunan road map sebagaimana dimaksud pada melibatkan seluruh perangkat daerah. penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi perangkat daerah yang selaras dengan road map. sosialisasi internalisasi road map rencana kerja reformasi birokrasi kepada asn. perubahan pola pikir dan budaya kerja meliputi keterlibatan pimpinan secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi: menyediakan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan: dan men pes membentuk agent change ataupun role model untuk melakukan perubahan. bagian kedua aspek reform kanan pelaksanaan aspek reform area manajemen perubahan yaitu komitmen dalam perubahan, terdiri dari una agen perubahan membuat perubahan yang konkret tingkat provinsi dan. perangkat daerah: bani: .perubahan yang dibuat agen perubahan terintegrasi dalam sistem manajemen, dan perangkat daerah melakukan perubahan. komitmen pimpinan, terdiri dari kan l.gubernur dan kepala perangkat daerah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan menyusun target capaian reformasi yang jelas pada dokumen perencanaan: .gubernur dan kepala perangkat daerah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, berupa perhatian khusus kepada perangkat daerah yang berhasil melaksanakan reformasi: membangun budaya kerja: dan kepala perangkat daerahkano perangkat daerah ten serta hukum pemrakarsa asis nana ben bab iii deregulasi kebijakan naa snn deregulasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi kebijakan yang sifatnya menghambat sertasebagaimana dimaksud pada adalah menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang undangan, meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang undangan: menurunnya kebijakan yang menghambat investasi perizinan kemudahan berusaha. bagian kesatu nak aspek pemenuhan nan sena pelaksanaan aspek pemenuhan area deregulasi kebijakan dilaksanakan sebagai berikut tenang dana harmonisasi, terdiri dari. pai tenis melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan . perundang undangan yang tidak harmonis sinkron bersifat menghambat. yang akan direvisi dihapus: melakukan revisi peraturan perundang undangan yang tidak: harmonis tidak sinkron bersifat menghambat: dan bra melakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis tidak sinkron bersifat tah sial menghambat. inn tersedia sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang ana undangan, terdiri dari membangun sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang terdiri atas: abs rapat koordinasi: naskah akademis kajian policy paper, dan dana cc. para koordinasi. pen melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan. kanan nona ben gnnnnn ben naa kaki eemanorar daerah asisten sera belum pemrakarsa pan pen genus bagian kedua aspek reform mah pelaksanaan aspek reform area deregulasi kebijakan dilaksanakan: sebagai berikut peran kebijakan, terdiri dari ara penyusunan peta keterkaitan kebijakan yang diterbitkan dengan kebijakan penyusunan kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama: dan penyusunanperangkat daerah. penyelesaian kebijakan, pada area deregulasi kebijakan, penyelesaian kebijakan sesuai dengan program legislasi. penataan dan penguatan organisasi hah penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf dalam rangkasehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud pada diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah antara lain ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi. dean kondisi yang ingin dicapai sebagaimana dimaksud pada (l) yaitu: menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi: ong meningkatnya kapasitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, cc. terciptanya desain organisasi yang mendukung kinerja: dan ina berkurangnya jenjang organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. nba lan asisten sekda bagian kesatu nan aspek pemenuhan aspek pemenuhan area penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan berdasarkan hal hal sebagai berikut penataan organisasi, mencakup hai hal sebagai berikut: penyusunan desain organisasi sesuai dengan rencana strategis: penyederhanaan struktur organisasi: penyusunan rumusan mekanisme hubungan dan koordinasi antara jabatan pimpinan tinggi dengan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan oleh gubernur, nan pengalihan jabatan struktural jabatan fungsional sesuai kriteria jabatan yang berpotensi dialihkan: dan penyusunan kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi. nan penguatan organisasi berupa evaluasi kelembagaan, terdiri dari eng melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, hap evaluasi pengukuran jenjang organisasi: nan evaluasi analisis kemungkinan duplikasi fungsi, .evaluasi analisis perangkat daerah yang berbeda tujuan namun sha ditempatkan dalam satu kelompok: sang evaluasi analisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan: ser evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja jabatan level. kanan atasnya, ann kei evaluasi analisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada akan dibawahnya, dong evaluasi analisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan nan dihasilkan, dan tan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kewenangan lembaga: aga evaluasi kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain, dan ll.evaluasi kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. ane tee tindak lanjut evaluasi, dilakukan berdasarkan: tan pengusulan perubahan organisasi: dan melakukan penyederhanaan birokrasi. haa karo perangkat daerah sara serta hukum pemrakarsa men ann nga haa bagian kedua aspek reform aspek reform area penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan berdasarkan penyederhanaan organisasi dan jumlah peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi, dan evaluasi kelembagaan. bab penataan tatalaksana penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja. dengan menerapkan spe sebagatingkat daerah dan nasional. kondisi yang ingin dicapai melalui program sebagaimana dimaksud pada yaitu: meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan,: meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan: dan meningkatnya kinerja pemerintah daerah. bagian kesatu nang aspek pemenuhan pasat aspek pemenuhan area penataan tatalaksana, dilaksanakan berdasarkan proses bisnis dan prosedur operasional tetap penyusunan peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta proses bisnis, peta proses bisnis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi, peta proses bisnis sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi, peta proses bisnisdijabarkan dalam prosedur operasional tetap sop: melakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level dalam sop: penerapan sop: pom bara asisten senin evaluasi peta proses bisnis dan sop disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi: dan evaluasi peta proses bisnis: spe: penyusunan arsitektur space: penyusunan peta rencana spe, pembentukan tim koordinasi spe dan melaksanakan tugas serta program kerjanya, penerapan manajemen layanan spe: pembangunan layanan kepegawaian berbasis elektronik: pembangunan layanan kearsipan berbasis elektronik: pembangunan layanan perencanaan, penganggaran, dan kinerja berbasis elektronik, dan pembangunan layanan publik berbasis elektronik. keterbukaan informasi publik, melalui ane tersedianya kebijakan gubernur tentang keterbukaan informasi publik: dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. bagian kedua aspek reform ben aspek reform area penataan tatalaksana, dilaksanakan berdasarkan (ni penyusunan peta proses bisnis setelah penyederhanaan jabatan. nan pembangunan spe yang terintegrasi, terdiri dari ban implementasi spe yang terintegrasi dan mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, eri implementasi spe yang terintegrasi dan mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien: dan predikat indeks spe. transformasi digital, terdiri dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama dan berdan berdan bernilai manfaat bagi organisasi secara optimal. prakarsa nan bab sdm aparatur penataan sistem manajemen sdm aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka meningkatkan profesionalisme sdm aparatursebagaimana dimaksud pada yaitu aparatur. bagian kesatu aspek pemenuhan minta aspek pemenuhan area penataan sistem manajemen sdm aparatur, dilaksanakan melalui perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, terdiri dari penyusunan rencana redistribusi pegawai: pen ene melakukan perhitungan kebutuhan pegawai: bean penyusunan proyeksi kebutuhan (lima) tahun, peng ben penyusunan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama pemerintah daerah, ken nana penyusunan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan perangkat. daerah: penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja: dan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan perangkat daerah dan selaras dengan kinerja utama. ana proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas kkn, terdiri dari tea: persyaratan jelas, tidak diskriminatif: pel proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas kolusi kkn: dan pan pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka. pasi dmnomoeng mempan maka sama sepak men munanena kan perangkat merak sper berda doa hukum pem mesti anu benommssomeuen masa mmr mana nen pengembangan pegawai berbasis kompetensi, terdiri dari penyusunan standar kompetensi jabatan: pelaksanaan assessment pegawai: penyusunan rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi: penyusunan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi:dan pelaksana, terdiri atas kebijakan promosi terbuka: promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggidan hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka. penetapan kinerja individu, terdiri dari capaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja, penerapan penetapan kinerja individu, tersedia penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi: ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya: pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik: monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu, dan tan hasil penilaian kinerja individu, terdiri dari monaco penetapan aturan disiplin kode etik kode perilaku, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin kode etik kode perilaku, dan tana pemberian punishment dan reward. pelaksanaan evaluasi jabatan, terdiri dari kan penyusunan informasi faktor jabatan: penetapan peta jabatan, kan penetapan kelas jabatan: implementasi skj: dan pelaksanaan evaluasi jabatan berdasarkan skj. sistem informasi kepegawaian, terdiri atas pembangunan sistem informasi kepegawaian sesuai kebutuhan: pemutakhiran sistem informasi kepegawaian secara berkala: sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen sdm: dan sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh seluruh asn. bagian kedua aspek reform aspek reform area penataan sistem manajemen sdm aparatur, dilaksanakan berdasarkan kanan kinerja individu, terdiri dari penyusunan ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome) sesuai levelnya, dan pencapaian kinerja individu menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja penghasilan: evaluasi jabatan, hasil evaluasi jabatan disampaikan kementerian yang menangani sumber daya manusia aparatur: cc. assessment pegawai, dalam pelaksanaan mutasi dan pengembangan karir pegawai mempertimbangkan hasil assessment: pelanggaran disiplin pegawai, pelaksanaan upaya peningkatan disiplin asn dan penurunan jumlah pelanggaran disiplin pegawai: bea, kebutuhan pegawai, penyusunan perhitungan kebutuhan pegawai dijadikan dasar dalam pembuatan formasi dan penerimaan pegawai baru: penyetaraan jabatan, melaksanakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dan pena non manajemen talenta, terdiri dari ken melakukan pemetaan talenta yang hasilnya digunakan untuk proses: penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan: dan kan melakukan penerapan manajemen talenta dalam pengisian jabatan asah pimpinan tinggi. peka bab vii aan penguatan akuntabilitas ana penguatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka menciptakan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi. kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan sebagaimana dimaksud pada yaitu: meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kinerja organisasi: meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi: dan ina meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah. pss karo perangkat daerah laggrem ema pemrakarsa mean bagian kesatu aspek pemenuhan mia aspek pemenuhan area penguatan akuntabilitas, berdasarkan keterlibatan pimpinan, terdiri dari kepala perangkat daerah terlibat secara langsung pada penyusunan rencana strategis, kepala perangkat daerah terlibat secara langsung pada penyusunan penetapan kinerja, kepala perangkat daerah memantau pencapaian kinerja secara berkala: kepala perangkat daerah kerja memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah, kepala perangkat daerah memahami kinerja yang diperjanjikan setiap tahun: dan kepala perangkat daerah memantau pencapaian kinerja secara berkala. pengelolaan akuntabilitas kinerja, terdiri dari. naa peningkatan kapasitas sdm yang menangani akuntabilitas kinerja, penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja: dan pemutakhiran data kinerja secara berkala: tali bagian kedua ban aspek reform masa aspek reform area penguatan akuntabilitas, dilaksanakan berdasarkan: asn efektifitas dan efisiensi anggaran, terdiri atas baar ala penggunaan anggaran yang efektif dan efisien: perhitungan jumlah program kegiatan yang dilaksanakan, das penetapan jumlah program kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: anna capaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan (seratus) atau lebih: dan aan presentase anggaran yang berhasi direfocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi. nanga pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja, tersedianya aplikasi yang terintegrasi dan dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran. ( karo ter ano kat daerah goreng sekda suk pemrakarsa ape. (ea pernah ban pemberian reward and punishment, penyusunan perjanjian kinerja dan dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi perangkat daerah: dan kerangka logis kinerja, terdapat peta strategis yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai. bab vii penguatan pengawasan area penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangkasebagaimana dimaksud pada yaitu meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan sistem integritas dalam upaya pencegahan kkn. bagian kesatu aspek pemenuhan ben aspek pemenuhan area penguatan pengawasan, dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai, berikut olga gratifikasi, terdiri dari: tan kan penyusunan kebijakan penanganan gratifikasi: ban melakukan public campaign. implementasi penanganan gratifikasi, pelaksanaan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi: dan tindaklanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi. nana penerapan spip, terdiri dari penyusunan kebijakan tentang spip, pembangunan lingkungan pengendalian: identifikasi lingkungan pengendalian: penilaian risiko atas organisasi perangkat daerah: melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi: spip diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait: pemantauan pengendalian intern: dan perangkat daerah melakukan evaluasi atas penerapan spip. (karo perangkat aman kan hukum pemrakarsa kla peta man mea sea baba pengaduan masyarakat, terdiri dari penyusunan kebijakan pengaduan masyarakat, implementasi penanganan pengaduan masyarakat: menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat: melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat: dan tindaklanjut evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. whistle blowing system, terdiri dari tersedia whistle blowing system, whistle blowing system disosialisasikan, whistle blowing system diimplementasikan, evaluasi terhadap whistle blowing system, dan tindaklanjut evaluasi atas whistle blowing system. penanganan benturan kepentingan, terdiri atas tersedia penanganan benturan kepentingan, implementasi penanganan benturan kepentingan, evaluasi atas penanganan benturan kepentingan, dan tindaklanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan. pembangunan zi, terdiri dari pencanangan zi, penetapan unit yang akan dikembangkan menjadi. zi, pembangunan zi, evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan: dan terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai wbk bbm. api terdiri dari: dan api berfokus pada client dan audit berbasis risiko, nan bagian kedua aspek reform san pelaksanaan aspek reform area penguatan pengawasan, dilaksanakan berdasarkan indikator sebagai berikut lakon terdiri dari naa penyampaian lakon sesuai penetapan jabatan yang wajib melapor, jumlah yang harus melaporkan, dan jumlah yang sudah melaporkan. penyampaian lokasi, terdiri atas penyampaian lokasi sesuai penetapan bagi asn yang wajib melapor: jumlah yang harus melaporkan: dan jumlah yang sudah melaporkan. tersedia mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang. tersedia dan terpantau persentase penanganan pengaduan masyarakat. sen karo perangkat daerah asisten sera hukum pererakaria memohon man pena sea pena pembangunan komitmen pembangunan akumulatif): pemetaan perangkat daerah untuk membangun zi: jumlah wbk dalam tahun, dan jumlah bbm dalam tahun: peran api: api menjalankan fungsi konsultatif: dan api memberikan saran masukan terkait peningkatan kinerja perangkat daerah. bab peningkatan kualitas pelayanan publik peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangkasebagaimana dimaksud padadisasi pelayanan internasional: dan cc. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. tee bagian kesatu aspek pemenuhan inn han aspek pemenuhan area peningkatan kualitas pelayanan publik, dilaksanakan melalui nan standar pelayanan tan penyusunan kebijakan standar pelayanan: standar pelayanan dimaklumkan: dan revi dan perbaikan atas standar pelayanan. budaya pelayanan prima melaksanakanrdapat system pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan, lema lara two, ba. aan ala terdapat system pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, terdapat sarana layanan terpadu terintegrasi: dan terdapat inovasi pelayanan. pengelolaan pengaduan: dan konsultasi. penilaian kepuasan terhadap pelayanan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan: hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka: dona melakukan perbaikan secara terus menerus. tana bagian kedua aspek reform han badan wap aspek reform area peningkatan kualitas pelayanan publik, dilaksanakan bana melalui upaya dan atau inovasi mendorong perbaikan pelayanan publik, terdiri dari: kesesuaian persyaratan:: kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, kualitas sarana dan prasarana: dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. ana upaya dan atau inovasi pada perijinan pelayanan, terdiri dari waktu lebih cepat, alur lebih pendek singkat, dan terintegrasi dengan aplikasi.bab pelaporan (l) kepala perangkat daerah melaporkan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan unit kerjanya setiap (enam) bulan sekali kepada gubernur melalui sekretaris daerah. laporan sebagaimana dimaksud pada sebagai salah satu indikator penilaian perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan: pemerintah daerah. pen bab nan pembinaan, pengendalian dan penilaian ben benda gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian lingkungan pemerintah pai daerah. pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui ben bahasan memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam pelaksanaan ang reformasi birokrasi, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. toe: bnn gubernur dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dibantu oleh perangkat daerah yang membidangi organisasi dan api. eat penilaian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui mekanisme penilaian secara internal oleh pemerintah daerah. sh) dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan penilaian pemerintah daerah dapat membangun sistem, mekanisme dan prosedur secara internal dengan memanfaatkan teknologi. pmp merujuk pada pedoman pmp yang diterbitkan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi tingkat nasional, mengisi lembar kerja evaluasi pmp secara daring dengan memanfaatkan teknologi aplikasi web based yang disediakan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. ( karo reranowar pasan asisten sekda hukum pemrakarsa pen men ttan. bab xii gare ditetapkan pontianak tan pada tanggal mei ara gubernur kalimantan barat, diundangkan pontianak kanan shi pada tanggal mei sekretaris daerah bara provinsi kalimantan barat, ban a . a.l. leysandri berita daerah provinsi kalimantan barat tahun nomor
rilidengan rahmat tuhan yang maha esa,perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah provinsi gorontalo. garonukon 1gea tasgrek ini olah kepala badan adalah kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangrumuskan kebijakan teknis perencanaan, tata ruang, data layanan informasi, penelitian dan pengembangan, melalui lintas sektor untuk peningkatan pembangunan daerah, mengarahkan perencanaan, tata ruang, data layanan informasi: dan garonukon rspas taste sep nip isp melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan, tata ruang, data layanan informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. bab iiis, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang prasarana wilayah, bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, bidang penelitian dan pengembanganngorganisasian peny, pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan badan, garomocon kapan agen lakon sbi a17been kpagaronocon kapan asing sama mlmbirohukum kapan astray sekda aia .n.tiga bidang ekonomi bidang ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, esdm dan keuangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang ekonomi menyelenggarakansecara inovatif, mengkoordinasikan program kegiatan pembangunan bidang ekonomi yang diusulkan oleh skpd provinsi, lintas kab kota dan instansi vertikal, melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan ekonomi daerah, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. bidang ekonomi dan industri terdiri dari sub bidang pertanian dan pangan, sub bidang kelautan, perikanan dan pariwisata, dan sub bidang dunia usaha, industri dan esdm, sub bidang pertanian dan pangan melaksanakan tugas mempersiapkan rumusan, melaksanakan kebijakan, mengolah, menganalisa, mengevaluasi data dan bahan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pada urusan pertanian dan pangan peternakan, perkebunan, ketahanan pangan). dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang pertanian dan pangtanian dan pangtanian dan pangan, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan pertanian dan pangansub bidang kelautan, perikanan dan pariwisatakanan dan kelautan serta pariwisata. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang kelautan, perikanan dan pariwisata menyelenggarakan fungsi melaksanakan inventarisasi dan mengkoordinasikan permasalahan pembangunan pada urusan kelautan, perikanan dan pariwisatakelautan, perikanan dan pariwisata, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan pada urusan kelautan, perikanan dan pariwisatagaronucon kapan agung sea l t a17 sub bidang dunia usaha, industri dan esdm. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang dunia usaha, industri dan esdm, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunancara vertikal dan horisontal, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. bagian keempat bidang sosial budaya, bidang sosial budaya mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan padabidang sosial budaya menyelenggarakan fungsi melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah langkah pemecahannya, menyusun program kegiatan pembangunan bidang sosial budaya secara inovatif, mengkoordinasikan program kegiatan pembangunan bidang sosial budaya yang diusulkan oleh skpd provinsi, lintas kabupaten kota dan instansi vertikal, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. sako muram pagan avgnem sera mini bidang sosial budaya terdiri dari sub bidang pendidikan, pemuda, agama dan kebudayaan, sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan sub bidang pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental. sub bidang pendidikan, pemuda, agama dan kebudayaan melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan pada urusan pendidikan, pemuda, agama dan kebudayaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang pendidikan, pemuda, agama dan kebudayaan menyelenggarakan fungsi melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan pada urusan pendidikan, pemuda, agama dan kebudayaanndidikan, pemuda, agama dan kebudayaan, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pada urusan pendidikan, pemuda, agama dan kebudayaansub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan pada urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan pada urusan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial serta merumuskan langkah langkah pemecahannya, mengkoordinasikan permasalahan pada dibidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan pada urusan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosialdentonoron kapan asep koa tan. sub bidang pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan pada urusansub bidang pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental menyelenggarakan fungsi melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan pada urusan pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental, kependudukan dan revolusi mental, cc. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pada urusan pemerintahan, kependudukan dan revolusi mentalbagian kelima bidang prasarana wilayah bidang prasarana wilayah mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pada urusan tata ruang, prasarana perhubungan, prasarana keciptakaryaan, perumahan, kawasan pemukiman, sumber daya air, lingkungan hidup dan kehutanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang prasarana wilayah menyelenggarakan fungsi: melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang prasarana wilayah serta merumuskan langkah langkah pemecahannya, mengkoordinir penyusunan prasarana wilayah, melaksanakan koordinasi, evaluasi pengendalian dan konsultasi kegiatan perencanaan bidang prasarana wilayah, memberikan masukan tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi prasarana wilayah sebagai bahan pertimbangan perencanaan kepada atasan, membuat laporan kegiatan, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. bidang prasarana wilayah terdiri dari sub bidang tata ruang dan prasarana perhubungan, sub bidang prasarana keciptakaryaan, perumahan dan kawasan pemukiman, dan sub bidang sumber daya air, lingkungan hidup dan kehutanan. garomukon kapan agen serta ari sub bidang tata ruang dan prasarana perhubungan melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang tata ruang dan prasarana perhubungan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang tata ruang dan prasarana perhubungan menyelenggarakan fungsi melaksanakan inventarisasi dan mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang tata ruang dan prasarana perhubungan serta infrastruktur, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang tata ruang, prasarana perhubungan serta infrastruktur, melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan dibidang tata ruang dan prasarana perhubungan serta infrastruktur, membuat laporan kegiatan, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. sub bidang prasarana keciptakaryaan, perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang prasarana keciptakaryaan, pengembangan wilayah, penataan ruang perumahan dan permukiman. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang prasarana keciptakaryaan, perumahan dan kawasan permukimprasarana keciptakaryaan, perumahan, dan kawasan pemukiman, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang prasarana keciptakaryaan, perumahan dan kawasan pemukiman, melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan dibidang prasarana keciptakaryaan, perumahan dan kawasan pemukiman, membuat laporan kegiatan, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. sub bidang sumber daya air, lingkungan hidup dan kehutanan melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan bidang sumber daya air, lingkungan hidup dan kehutanan. ewan\| sgp dasar sep dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang sumber daya air, lingkungan hidup dan kehutanir, lingkungan hidup dan kehutanan, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang sumber daya air, lingkungan hidup dan kehutanan, melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan dibidang sumber daya air, lingkungan hidup dan kehutanan, membuat laporan kegiatan, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. bagian keenam bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporanevaluasi dan pelaporan menyelenggarakancc., dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan terdiri dari: sub bidang perencanaan pembangunan, sub bidang pengendalian pembangunan, dan sub bidang evaluasi dan pelaporan. sub bidang perencanaan pembangunanlan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang perencanaan pembangunan menyelenggarakanmbuat laporan kegiatan, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. sub bidang pengendalian pembangunan melaksanakan tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi, dan pelaporansub bidang pengendalian pembangunan menyelenggarakan fungsi: menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan, melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan tahun berjalan, baik yang dibiaybiayai oleh apbd, apbnlain sesuaibirohukum kapan asigrem sekda milikilakukan evaluasi pasca pelaksanaan rencana pembangunan daerah: membuat laporan kegiatan, dan pelaksanaan fungsi laitugas menyusun, merumuskan, mengkoordinasi dan mengevaluasi kebijakan perencanaan serta pengorganisasian penelitian dan program pengembangan dibidang ekonomi, sosbud dan prasarana wilayahmelaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pembinaan fasilitas perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil hasil kebimbangan, dan mal pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. bidang data dan analisa program terdiri dari: sub bidang litbang ekonomi, sub bidang litbang sosial budaya, dan sub bidang litbang prasarana wilayah. sub bidang litbang ekonomiekonomi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang litbang ekonomiekonomiekonomi, melaksanakan layanan data pembangunan daerah lingkup litbang ekonomiekonomiekonomi, melakukan penyusunan rekomendasi izin penelitian lingkup litbang ekonomiekonomi:sosial budayasosial budaya. dretonoron kapan astron setia dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang litbang sosial budayasosial budayasosial budaya, melaksanakan layanan data pembangunan daerah lingkup litbang sosial budayasosial budayasosial budaya, melakukan penyusunan rekomendasi izin penelitian lingkup litbang sosial budayasosial budayaprasarana wilayahprasarana wilayah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang litbang prasarana wilayah menyelenggarakan fungsi melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, verifikasi validasi dan pemeliharaan data lingkup litbang prasarana wilayahprasarana wilayah, birohukum kaban asisten sekda atp melaksanakan layanan data pembangunan daerah lingkup litbang prasarana wilayahprasarana wilayahprasarana wilayah, melakukan penyusunan rekomendasi izin penelitian lingkup litbang prasarana wilayahprasarana wilayahj .il. melaksanak'rntomoron kapan dang seop ale prencanaan, penelitian dan pengembangan daerah serta dengan instansi lain diluar lingkungan badan perencanaan, penelitian dan pengembangnilai kepala subh ketentuan lain lain pasa!dbgn astron sekop allebsorber plt. gubernur gorontalo, pasamanken tanggal dewamher 26k6kepala badan banana sekretaris sub bagian perencanaan sub bagian sub bagian umum dan evaluasi keuangan dan kepegawaian bidang bidang bidang perencanaan, bidang sosial budaya prasarana wilayah evaluasi dan penelitian dan pelaporan pengembangan pertanian dan pendidikan, pemuda, tata ruang dan bidang sub bidang pangan agama dan prasarana litbang ekonomi kebudayaan perhubungan pembangunan sub bidang sub bidang prasarana sub bidang sub bidang kelautan, perikanan sub bidang keciptakaryaan, pengendalian litbang sosial dan kesehatan dan perumahan dan pembangunan sial pariwisata kesejahteraan sosial kawasan permukiman una budaya bidang dunia usaha pemerintahan, sayaka pantai sub bidang evaluasi sub bidang industri dan esdm kependudukan dan lingkungan hidup dan pelaporan litbang prasarana revolusi mental dan kehutanan plt. gubernur gorontalo, sudan arif fakrulloh
ankngbbn yang melakukan bbn kb. perhitungan penerimaan bagi hasil bbn bbn tujuh koma sembilan puluh satu keseratus), bengkulu utara sebesar (sebelas koma enam puluh tujuh keseratus), bengkulu selatan sebesar (delapan koma enam puluh delapan keseratus), bengkulu tengah sebesar (enam koma empat puluh keseratus): rejang lebong sebesar (delapan koma sembilan puluh lima keseratus lebong sebesar (lima koma empat puluh dua keseratus), kepahiang sebesar (enam koma tujuh puluh sembilan keseratus), seluma sebesar (delapan koma enam puluh tiga keseratus), kaur sebesar (enam koma dua puluh keseratus),dan muko muko sebesar (sembilan koma tiga puluh limatk. nip. o11 es,bea balik nama kendaraan bermotor masing masing kabupaten kota kabupaten kota kota bengkulu unit: unit 70x bengkulu utara unit: unit 70x y60 bengkulu selatan .00y6 unit: unit bengkulu tengah unit: unit 70x .40y6 rejang lebong unit: unit 70x .95y6 lebong unit: unit 70x .42y6 kepahiang unit: unit yo seluma unit: unit 70x kaur .00y6 unit: unit muko muko unit: unit o o11
per en sni berdasarkan beban kerja untuk pegawai lingkungan pemerintah provinsi bengkuluatas, perlu dibentuk peraturan gubernurprovinsi bengkulu. cons adalah calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah provinsi bengkulu. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut tppsesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai. hari kerja adalah hari kerja efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur. nilai jabatan adalah bobot dari suatu jabatan struktural jabatan fungsional yang diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang dilaksanakan oleh biro organisasi dan tatalaksana sekretariat daerah provinsi bengkulu. indeks harga nilai jabatan inj) merupakan nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan yang ditetapkan dari upah minimum provinsi dibagi nilai pada kelas jabatan terendah. hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja efektif dalam menjalan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan. pejabat penanggung jawab adalah kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran. bab tujuan tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah sebagai berikut: memotivasi untuk meningkatkan kinerja pns cons dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lingkungan pemerintah daerah provinsi bengkulu. meningkatkan kesejahteraan pns dan cons. bab iii pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja bagian pertama kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja (l) tpp diberikan secara lumpur setiap bulan kepada pegawai yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berkenaan dan melaksanakan tugas secara nyata satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi bengkulu. besaran tpp untuk setiap bulan diperoleh dari hasil pengalihan antara nilai jabatan dengan indeks harga nilai jabatan dengan rumus sebagai berikut tpp nilai jabatan indeks harga nilai jabatan besaran tpp sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh gubernur bengkulu dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah. tpp tidak diberikan kepada pegawai yang tidak masuk kerja selama satu bulan penuh, pegawaimenjalani cuti melebihi (dua belas) hari kerja dalam bulan berjalan, sedang menjalani tugas belajar, pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tpp selama tahun, terhadap calon pegawai negeri sipil cons) hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar dari besaran tarif dasar menurut golongan. bagian kedua pemotongan tambahan penghasilan pegawai pemotongan tpp bagi pegawai lingkungan pemerintah provinsi bengkulu dilaksanakan dengan ketentuan tidak melaksanakan apel pagi tanpa ada pemberitahuan baik lisan maupun tulisan kepada atasan, dikenakan pemotongan perhari yang didasarkan pada daftar kehadiran apel. meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan, diadakan pemotongan perhari yang didasarkan pada surat teguran peringatan dari atasan. tidak masuk kerja tanpa surat izin keterangan, kurang dari (lima) hari berturut turut atau kurang dari (enam) hari tidak berturut turut dalam (satu) bulan, dipotong sebesar perhari yang didasarkan pada daftar kehadiran kerja. tidak hadir kerja dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan dokter melebihi (tiga) hari kerja dalam (satu) bulan, dikenakan pemotongan sebesar perhari.ringan dikenakan pemotongan sebesar perbulan yang berlaku selama (satu) bulan. hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan sebesar perbulan yang berlaku selama (satu) bulan. tidak masuk kerja karena cuti melahirkan dan atau cuti dengan alasan penting dikenakan pemotongan sebesar perhari. bab penganggaran tpp dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) provinsi bengkulu dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan mendapatkan persetujuan dprd provinsi bengkulubesaran tpp dibayarkan berdasarkan perhitungan dengan rumus pada dan persentase penganggaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada bab tata cara pembayaran permintaan pembayaran uang tpp diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirksurat pernyataan tanggung jawab mutlak. daftar perhitungan uang tpprhitungan uang tpp untuk badan, dinas, biro, sekretariat dprd kpu kopi) dan kantor disahkan oleh kepala badan dinas biro, sekretaris dan kepala kantor terkait. bentuk daftar perhitungan uang tpp adalah sebagaimana contoh pada lampiran peraturan gubernurdaftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja lingkungan pemerintah provinsi bengkulu bulan ne12i2p sep sinomaanakanans potongan nama besaran tidak meninggalkan jumlah jumlah jumlah jumlah tanda no\| nip \|sol\|eselon\| ape, gas lpa sakit hukuman cuti potongan but ppm ter ima ngai disiplinkop skpd surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan bawah ini nama man nan jabatan nan aaa menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perhitungan yang didapat pada daftar perhitungan uang tpp bulan. pada skpd . telah dihitung dengan benar berdasarkan penilaian kondisi kerja dan pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil pada skpd. apabila kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang tpp tersebut, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut kas daerah. big pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran nama pangkat nip gubernur bengkulu, ttd. junaidi hamzah salinan sesuai dengan aslinya kepala hukum, ikhwan, sh., pembina tk. nip. ol1
ag) hug gubernur maluku peraturan gubernur malukrlubantuan hukum untuk masyarakat miskin lembaran daerah provinsi maluku tahun nomor tambahan lembaran daerahberita daerah provinsi maluku nomor memutuskangubernurprovinsi maluku nomor tahun tentang bantuan hukum untukkepala badan pengelolaan keuangan, kekayaan dan aset daerah provinsi maluku yang selanjutnya disingkat kepala bpkka, kekayaan dan aset daerah. kepala biro hukum adalah kepala biro hukum dan hak asasi manusia sekretariat daerah provinsi malukperaturan daerah provinsi maluku nomor tahun tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskingubernur melalui biro hukum sebagai koordinator hukum dan hak asasi manusia republik indonesiadaerah mengalokasikan apbd dalam apbd tiap tahu atau apb atau apbn. tata cara penganggaran dan pelaksanaan apbd dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala biro hukum mengusulkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi kepada kepala bpkkad. standar biaya yang telah disetujui oleh kepala bpkkad menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan abh. dalam mengajukan apbd, kepala biro hukumbh kepada gubernur melalui kepala biro hukum pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan hukum. pengajuan rencana abhbhpala biro hukum melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana abh. dalam hal pengajuan rencana abh belum memenuhi persyaratan, kepala birobh telah memenuhi persyaratan, kepala biro hukum memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan. kepala biro hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana abhbh dinyatakan memenuhi persyaratan, gubernur menetapkan anggaran bantuan hukum yang dialokasikan untuk pemberi bantuan hukum. gubernur menetapkan abhbh per kabupaten kota, data historis penyelesaian pemberian bantuan hukum oleh masing masing pemberi bantuan hukum, cc.iro hukum untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan bantuan hukum. kepala biro hukum dan pemberi bantuan hukum menindaklanjuti penetapan abh dengan membuat perjanjian pelaksanaan bantuan hukum. nilai abh yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada mengikuti penetapan gubernur mengenai alokasi abh. abh yang ditetapkan oleh gubernur merupakan batasan tertinggi penyaluran dana bantuan hukum. gubernur berwenang menetapkan perubahan alokasi abhgubernur menunjuk kepala biro hukum untukjawaban pemberi bantuan hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan abh kepada gubernur melalui kepala biro hukum secara triwulangubernur melalui kepala birobhbh diatur dengan peraturan gubernur tersendikepala biro hukum menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan bantuan hukum kepada gubernur dan dprd pada setiap akhir tahun anggaran. bab pengawasankepala biro hukum. kepala birogubernur dalam melakukan pengawasan daerah membentuk panitia tim pengawas daerah. panitia tim pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas wakil dari unsur: biro hukum: dan kantor wilayah kementerian. panitia timgubernur melalui kepala biro hukum, dan cc.kepala biro hukum. panitia timgubernurgubernur dapat: membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum, menghentikan pemberian abh, dan atau tidak memberikan abh pada tahun anggaran berikutnya
gubernur bengkulurvei kepuasan masyarakat skm).provinsi bengkulbengkuluturan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyusunan standar pelayanan publik,:,dan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.nyelenggara adalah skpd lingkup pemerintah provinsi bengkulu dan bumi. skpd dan bumi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuaistandar pelayanan, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. penyelenggaraannyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerterkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah. (l) penyelenggara wajib membentuk unit penanganan pengaduan masyarakat tata cara pembentukan unit penanganan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernur, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan publik pada skpd lingkup pemerintah provinsi bengkulu dan bumi dilaksanakan oleh gubernur. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara pelayanan publik. pembinaorganisasi dan tatalaksana. hasil pembinaan oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada gubernur dan dihembuskan kepada dprd serta menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia. pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh: pengawas internal dan, pengawas eksternal pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh: penyelenggara, dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengawasan. pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh: masyarakat, dprd, dan ombudsman. penyelenggara yang melakukan tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dapatlayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara harus dis o11 lampiranpedoman standar pelayanan pendahuluan latar belakang.sebagai pedoman secara teknis kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi telah memberlakbagai upaya untukpedomantujuan, dan sasaran standar pelayanan: ruang lingkup standar pelayanan, pengertian dan prinsip dan penyusunan rancangan standar pelayanan, penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan: s5. penyusunan rancangan standar pelayanan: partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan: penetapan, penerapan dan maklumat pelayanan: pengelolaan unit pengaduan,dan pemantauan dan evaluasiii. pengertian dan prinsip penyusunan standar pelayanan pengertian dalam peraturan gubernurs5)ipenerima layan\|. diisi nama jenis pelayanan dasar hukum t.diisi hasil identifikasi persyaratan .diisi hasil identifikasi prosedur .diisi hasil identifikasi waktu pelayanan \|. diisi hasilidentifikasi biaya tarif \|. diisi hasil identifikasi produk pmena( ) standar pelayanan (diisi sesuai jenis pelayanan). dasar hukum . . dst persyaratan .dst ann .dst waktu pelayanan ol. .dst biaya tari . dst produk .dst pengelolaan pengaduan kenngelolaan unit pengaduan kewajiban penyelenggara mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan. mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan. menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan. menyalurkan pengaduan yang bukan wewenangnya kepada penyelenggara lain yang berwenang. melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan. pengelola pengaduan setiap penyelenggara pelayanan publikpengaduan dimaksud berasal dari instansi penyelenggara yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengelola pengaduan ini merupakan pejabat fungsional struktural yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal penyelenggara pengelola pengaduan merupakan korporasi atau badan hukum tain, jabatan pengelola pengaduan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. penyelenggara pengelola pengaduan wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola pengaduan. mekanisme pengelola pengaduan penerimaan, pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan pencatatan serta pemberian tanggapan kepada pengadu. penelaahan dan pengklasifikasian, identifikasi masalah, pemeriksaan substansi pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti, dan seleksi penyaluran pengaduan, dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangannya. penyelesaian pengaduan, penyediaan sarana pengaduan ini memperhatikan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. jangka waktu penyelesaian pengaduaniv.atuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan organisasi dan tatalaksana sebagai penanggungjawabgubernur bengkulu, ttd. salinan sesuai dengan aslinya ridwan mukti kepala hukum, ikhwan, s.h. m.h. pembina tk. nip. oligadaan barang jasavitas penyelenggara pemerintahgadaan barang jasa untuk meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang jasa secara profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan independenlakukan evaluasi terhadap biro administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang jasa sekretariat daeraheberapa ketentuan dalamubah sebagai berikut ketentuan disisipkan (tiga) angka pada angka dan (dua) angka pada angka dan pada angka angka dan angka dihapus serta angka17a. bagian adalah17b. unit kerja pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah provinsi yang selanjutnya disebut ukpga pemerintah provinsi adalah unit kerja pada pemerintah provinsi yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa. 17c. kepala unit kerja pengadaan barang jasa atau yang selanjutnya disebut kepala ukpga adalah kepaladihapus. dihapus. dihapupengadaan barang jasa, dan biro pengelola perbatasan negara. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: a.penyusunan program bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang jasa sesuai dengan rpm rencana strategis daerah, b.pengadaan barang jasa,pengadaan barang jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang jasapengadaan barang jasketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutpengadaan barang jasa, terdiri atas sub bagian pengelolaan pengadaan barang jasa,) penyusunan strategi pengadaan barang jasa, penyiapan dan pengelolaan, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengelolaanpengadaan. sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa,el ukpga, pengembangan system intensdesa, d jasa pemerintah, antara lan sirup, sse, e katalog, e money, sikap, dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui medi, menimbang bahwa denganagu dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut provinbagi hasil cukai hasil tembakau pemerintah provinsi adalah gubernur dan daerah sebagai perangkat unsur penyelenggara pemerintah daerah. gubernur adalah gubernur jamb: dan (tiga puluh persen) untuk kabupaten kota non penghasil. kabupaten kota penghasil sebagaimana dimaksud dalamdalam huruf adalah kota jambi: kabupaten sarolangun, kabupaten bungo: kabupaten tebo: kabupaten batanghari:produksi tembakauempat) triwulan yaitu: triwulan paling lambat bulan maret, triwulan paling lambat bulan juni, cc. triwulan iii paling lambat bulan september, dan triwulan paling lambat bulan desemberriwulan sebesar (dua puluh lima persen) dari pagu perkiraan alokasi penyaluran triwulan sebesar (dua puluh lima persen) dari pagu perkiraan alokasi cc. penyaluran triwulan iii sebesar (tiga puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi: dan penyaluran triwulanriwulan sampai dengan triwulan iiijd) dbh cht dialokasikan dalam peraturan daerah tentang apbddigunakan untuk mendanai program kegiatan: peningkatan kualitas bahan baku: pembinaan industri: cc. pembinaan lingkungan sosial:rencana program kegiatan dan penganggaran dbh cht disusun bersamaanab pemantauan dan evaluasibupati walikota menyusun laporan realisasi penggunaan dbh cht untuk program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dan menyampaikannya kepada gubernur, dengan ketentuan laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan dan laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan januari tahun anggaran berikutnya. (l)pemantauan realisasi penggunaan dbh cht sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk kesesuaian penggunaan dbh cht dengan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalamhuruf dan cc.maka gubernur dapat meminta penjelasan kepada bupati walikotakota. dalam hal gubernur bupati kabupatenyang digunakan untuk mendukung program jamingubernur bupati walipemantauan dan evaluasi penggunaan dbh cht dapat dilakukan oleh tim koordinasi dan sekretariat penggunaan dbh cht provinsi maupun masing masing kabupaten. tim koordinasi dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur bupati walikotperaturan perundang undangan. bab ketentuan peralihan sepanjang peraturan menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalamjumlah keterangan kabupaten batanghari kabupaten bungo kabupaten kerinci penghasilkota sungai penuh penghasil jumlah gubernur jambi, ttd factor umar salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum, ttd ali zaini, sh,ketentuan lampiran bab iiiaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani covid dibayarkan dengan memperhatikan prinsip t, lg, akuntabilitas, efektif, efisiennggaran pendapatan dan belanja daerahalinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum, sekretaris daerah provinsi jambi, ttd sudirman ali zaini, sh, nip. berita daerah provinsi jambi tahun nomor
rms aangnomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan daerah provinsi gorontalo maka perlu menetapkan peraturan gubernur tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun tentangpa pln peraturan daerah nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunprovinsi gorontalo yang selanjutnya disebu tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan desa kelurahan. giakepada ipjp nasional dan memperhatikan rtrw nasional dan rtrw provinsitrw provinsi dan rpm nasional. rencana kerja pemerintah daerah, yang selanjutnya disebut dengankepada rencana kerja pemerintah rkp)ngacu pada rkd serta berpedoman pada renstra skpddan atau kabupaten kotadaerah, .abupaten kota provinsiadat pet forum konsultasi publik adalah wadah bersama untuk masyarakat umum dalam hal membicarakan atau mendiskusikan secara langsung tentang suatu isu permasalahan pembangunan, yang dipandu oleh pihak pemangku kepentingan perencanaan pembangunan bappeda atau skpd) dan dilengkapi oleh pendapat ahli pakar dibidangnya, untuk menghasilkan suatu kesimpulan pendapat umum, rekomendasi kebijakan atau berita acara kesepakatan. bab maksud dan tujuan (l) peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan perencanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah provinsi dan kabupaten kota se provinsi gorontalo. tujuan peraturan gubernur ini adalahmilikiaturan gubernur ini adalah penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan tatacara penyusunan dan musrembang, ipjp daerah, yang ditetapkan dengan peraturan daerah, rpm daerah, yang ditetapkan dengan peraturan daerah, renstra skpd, yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, rkd, yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, senja skpd, yang ditetapkan dengan keputusan masing masing skpd, pengendalian dan evaluasi. pltu bappeda menyusun ipjp daerah, rpm daerah dan rkd, berkoordinasi dengan skpd sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. skpd menyusun renstra skpd dan senja skpd, berkoordinasi dengan bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab tahapan tatacara penyusunan dan musrenbang bagian kesatu ipjp tahapan dan tatacara penyusunan ipjpipjp diatur sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. bagian kedua rpm tahapan dan tatacara penyusunan rpmrpm diatur sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. . bagian ketiga renstra skpd tahapan dan tatacara penyusunan renstra skpd sebagaimana tercantum pada lampiran iii peraturan ini. bagian keempat rkd tahapan dan tatacara penyusunan rkd diatur sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. pedoman tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan tahunan daerah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. ann layan bagian kelima senja skpd tahapan dan tatacara penyusunan senja skpd diatur sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. bab pengendalian dan evaluasi gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi,dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan tercantum pada lampiran viii peraturan innya, ditetapkan oleh kepala bappeda provinsi gorontalofebruari habibie diundangkan gorontalo pada tanggal18 februari sekretaris daerah provinsi gorontalo, bala onoarfa berita daerah provinsi gorontalo tahun nomor
unengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sumatera barat, menimbang bahwa dengan diundangkannyamum, maka untuk kelancaran pemungutan retribusi pelayanan kesehatan yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutannya bahwa dengan adanya perubahan pola tarif dan penambahan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor tahun makaprovinsi sumatera barat badan keuangan daerah yang selanjutnya disingkat badan keuangan daerah adalah badan keuangan daerah provinsilai kesehatan adalah balai laboratorium kesehatan, balai kesehatan indra masyarakat, dan balai pengobatan penyakit paru paru milik pemerintah provinsi sumatera baratadalah pembayaran atas penyediaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerahbalai kesehatan. pelayanan medis pasien berupa asuhan keperawatan yang berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopik sosio spe dalam rangka pengobatan penunjang lebih lanjutclaboratorium kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam pemeriksaan kimia air, toksikologi napa dan lingkungan lainnya. obat dan bahan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien. jasa sarana adalah imbalan yang diterima balai kesehatan atas pemakaian akomodasi, fasilitasi diagnosemedis keperawatan, penunjang medis, umum dan administrasi kepada pasien atau pelanggan dalam rangka observasi, diagnose pengobatan dan rehabilitasi. pihak ketiga adalah pihak yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan balai kesehatan. jaminan kesehatan nasional adalah merupakan bagian dari sisti berdasarkan undang undangpemerintah. peserta program jaminan kesehatan nasional adalah penduduk indonesia yang membayar iuran jaminan kesehatan termasuk orang asing yang bekerja paling singkat (enam) bulan indonesia maupun penduduk indonesia yang iuran jaminobjek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang disediakan diberikan oleh balai kesehatan. pelayanan kesehatan yang termasuk objek retribusi pada balaisubjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada balai kesehatan. wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab untuk melunasi utang retribusi, baik yang sedang berjalan maupun yang tertinggal. bab iii tata cara pemungutan bagian kesatu pendaftaran wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam wajib mendaftar dengan mengisi status identitas lainnya pada spji. sport sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada balai kesehatan pada saat pendaftaran, dan dicatat dalam daftar induk wajib retribusi, nomor urut dimaksud digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak retribusi. wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada harus melampirkan menyerahkan bukti kepesertaan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bentuk format dan pengadaan sport ditetapkan pelaksanaannya lebih lanjut oleh balai kesehatan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian kedua tata cara penetapan, besarnya tarif dan masa retribusi penetapan tarif retribusi dihitung berdasarkan biaya satuan unit cost)terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan. besarnya retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut a.untuk pelayanan kesehatan pada balai kesehatan indra masyarakat dan balai laboratoriumlayanan kesehatan pada balai pengobatan penyakit paru paru lubuk agpelayanan kesehatan dengan jaminan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tarif retribusi pada balai laboratorium dan kesehatan, sebagaimana dimaksud pada huruf belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi petugas labor jika pelaksanaan pengujian dilakukan luar kantor. penetapan besarnya biaya akomodasi dan transportasi petugas laboratorium sebagaimana dimaksud sesuai dengan standar anggaran biaya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pelaksanaan kegiatan pengujian pemeriksaan dilakukan untuk beberapa perusahaan dalam suatu wilayah daerah, maka biaya transportasi dibagi rata berdasarkan jumlah objek pengujian pemeriksaan. biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada merupakan pendapatan daerah dan disetorkan secara bruto kas daerah dan pengeluaran belanja untuk keperluan petugas dalam rangka operasional program dan kegiatan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun yang berkenaan pada dokumen pelaksanaan anggaran balai kesehatan yang bersangkutan. belanja pengeluaran sebagaimana dimaksud pada digunakan sesuai dengan pelaksanaan dan jumlah hari kegiatan pengujian pemeriksaan yang dilengkapi dengan bukti order dari pihak ketiga. pelaksanaan kegiatan pengujian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan membuat jadwal pelaksanaan untuk masing masing perusahaan yang ditetapkan dengan surat tugas dan perjalanan dinas. dalam surat perjalanan dinas masing masing pegawai yang ditugaskan diketahui oleh masing masing perusahaan tentang kedatangan dari keberangkatan. dalam hal terdapat tindakan lain luar pemeriksaan medis, dikenakan tarif pelayanan sesuai tindakan yang dilakukan tarif pelayanan kesehatan pada balai kesehatan ditetapkan sebagai berikut pasien bpjs kesehatan dihitung berdasarkan paket diagnosa ina cb sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pasien non bpjs kesehatan dengan penjaminan berpedoman pada mou antara balai kesehatan dengan pihak ketiga. pasien non bpjs kesehatan tidak dengan penjaminan, maka tarif layanan kesehatan berpedoman pada tarif jenis jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam peraturan gubernur ini. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam lebih dari (satu) tahun anggaran secara berkelanjutan diatur dalam naskah perjanjian antara balai kesehatan dengan pihak ketiga. naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat hak dan kewajiban antara balai kesehatan dan pihak ketiga. masa retribusi adalah setiap kali mendapatkan tindakan pelayanan kesehatan. bab tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan sanksi administratif retribusi yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan skr atau dokumen lain yang dipersamakan. dalam hal pelayanan kesehatan dilakukan dengan perjanjian, maka jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan jangka waktu yang diatur dalam naskah perjanjian antara kepala balai kesehatan dengan pihak ketiga. blank skr sebagaimana dimaksud pada diadakan dan dianggarkan biaya percetakannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran balai kesehatan atau dapat dicetak dengan aplikasi komputer. bentuk formatayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai pada saat skr diterbitkan, kecuali pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan naskah perjanjian, jangka waktu pembayaran ditetapkan dalam naskah perjanjian. pembayaran retribusi terutang dilakukan wajib retribusi melalui bendahara penerima sebesar nilai nominal yang tercantum dalam skr sebagaimana dimaksud dalam skr sebagaimana dimaksud pada dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi ditanda tangani dan dicap lunas kas register oleh bendahara penerima. penunjukan bendahara penerima ditetapkan dengan keputusan gubernur atas usul kepala balai kesehatan. pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi bendahara penerima diutamakan bagendahara penerima harus menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam rekening penerimaan pendapatan asli daerah pada bank yang ditunjuk selaku kas daerah paling lambat (satu) kali (dua puluh empat) jam dengan menggunakan surat tanda setor pengecualian dari ketentuan penyetoran sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan berdasarkan alasan alasan teknis yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. blank surat tanda setor yang digunakan adalah blank yang disiapkan dan dicetak oleh balai kesehatan atau dibuat dengan aplikasi komputer sesuai dengan bentuk format sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. tempat pembayaran retribusi yang terutang dilakukan pada balai kesehatan indra masyarakat balai laboratorium kesehatan dan balai pengobatan penyakit paru paru. wajib retribusi yang karena kelalaiannya, sehingga tidak membayar atau kurang bayar retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa bunga (dua persen) dari retribusi terutang setiap bulan. dalam hal pemanfaatan pelayanan kesehatan terkait dengan penjaminan, maka penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diatur dalam naskah perjanjian. bab tata cara penagihan dan kedaluwarsa penagihan bagian kesatu tata cara penagihan retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ditagih dengan std. dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar retribusi yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam maka balai kesehatan harus memberi teguran dengan menerbitkan surat teguran surat teguran sebagaimana dimaksud pada diterbitkan setelah (lima belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran diterbitksecara langsung maupun secarapertanggungjawaban dan pelaporan bagian kesatu pertanggungjawaban bendahara penerima dan petugasdan petugaspembukuan. buku buku yang digunakan oleh bendahara penerima untuk pencatatan membukukan kegiatan pembayaran penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh balai kesehatan sesuai dengan format bentuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pelaporansepuluh bulan berikutnyadiverifikasilaporan secara fungsional dilengkapi bukti penerimaan dan penyetoran serta slip buku kas umum, sedangkan laporan secara administrasi dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan berharga seperti skr dan karcis. laporan secara fungsional disiapkan oleh balai kesehatan sesuai dengan bentuk format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, sedangkan laporan secara administrasi sesuailank laporan realisasi penerimaan penyetoran dan laporan pengadaan pendistribusian barang cetakan sebagaimana dimaksud dan disiapkan dan diadakan oleh balai kesehatan. bentuk format laporan petugas yang terkait dengan kegiatan pemungutan dan tata cara pembuatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam disiapkan dan diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh balai kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. bab vii tata caradengan alasan yang jelas. permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada gubernur melalui balai kesehatan paling lambat (lima belas) hari setelah diterbitkan skr. keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan keputusan gubernur setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan oleh balai kesehatan. proses penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada paling lambat dilakukan dalam jangka waktu (tiga puluh hari setelah permohonan diterima. pengembalian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran balai kesehatan atau dapat diperhitungkan untuk pengurangan beban kewajiban retribusi terutang yang akan datang atau retribusi daerah lainnya atas nama wajib retribusi bab viii keberatan wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada gubernur dan disampaikan langsung balaiidakbenaranrosepermohonan keberatan diterima, gubernurmaka diterbitkan skrdlb. skrdlb disampaikan kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, untuk diproses sesuai dengdan disampaikan langsung balai kesehatan. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada diproses oleh balai kesehatan dalam jangka waktu (enam) bulgubernur harus memberioleh gubernurmelewati jangka waktu paling lama (dua) bulan, gubernur dan terhadap pejabat yang diberi tugas memproses pengembalian pembayaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undanganmelalui kepala balai kesehatan, paling sedikit memuat nama dan alamat wajib retribusi besarnya kelebihan pembayaran alasan yang singkat dan jelas dan nomor rekening wajib retribusi atas nama wajib retribusi sendiri atau melalui kuasanya dengan persyaratan sebagai berikut fotokopi kartu tanda penduduk wajib retribusi fotokopi skr yang berfungsi sebagai bukti pembayaran permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diterima oleh pejabat atau staf yang ditunjuk balai kesehatan dengan memberikan bukti penerimaan dan bukti penerimaan dimaksud adalahfungsi dan berlaku sebagai bukti pembayaran. pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh balai kesehatan dan ditetapkan dengan keputusan gubernur serta disampaikan badan keuangan daerah. dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara kas tunai sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas daerah rekening wajib retribusi sendiri, baik kelebihan pembayaran yang terjadi pada tahun berjalan berkenaan atau pada tahun tahun sebelumnya atau setelah tutup buku. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai bukti pembayaran oleh daerah dan bukti penerimaan bagi wajib retribusi. skrdlb dan keputusan gubernur tentang pemindahbukuan sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana. kelebihan pembayaran setoran retribusi yang terjadi pada tahun berjalan berkenaan dapat dibayar langsung dengan memindahbukukan dari rekening penerimaan retribusi balai kesehatan rekening wajib retribusi. kelebihan pembayaran retribusi yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya sementara disatu sisi tahun anggaran telah berakhir tutup buku, dapat dibayar dengan memakai dibebankan pada rekening dana tak terduga yang tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan. bab kerja sama balai kesehatan dapat mengadakan kerja sama dengan tenaga ahli dari luarundang undangan yang berlaku. kerja sama sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam naskah perjanjian bab tata cara pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan badan keuangan daerah dan atau instansi terkait dengan pemungutan wajib melakukan pembinaan dan memonitor pelaksanaan teknis administrasi keuangan dan teknis administrasi pemungutan paling sedikit (satu) kali dalam setahun. kepala balai kesehatan atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan dan kegiatan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan retribusi. pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan serta diikuti dengan melakukan penutupan kas kas register dan hasil pengawasan pemeriksaan dimaksud ditetapkan dalam suatu berita acara pemeriksaan kasmungutan pelayanan kesehiikr pemerintah provinsi sumatera barat surat ketetapan retribusi daerah dinas kesehatan (skr) lembar pelayanan kesehatan wajib retribusi data identitas wajib retribusi pasien nama jenis kelamin umur tanggal lahir alamat tanggal masuk tanggal keluar nota perhitungan jenis frekuensi tarif tarif jasa jumlah rp) layanan pemeriksaan jasa sarana rp) pelayanan rp) perawatan legalisasi pembayaran yang menerima, bendahara peneriaftar realisasi penerimaan retribusi daerah jenis penerimaan s d bulan bulan ini s d bulan prosentase keterangan lalu rp) rp) ini rp) boo soo yeo tan meet,tanggal.iii.c. provinsi sumatera barat nama jelas dan tanda tangan dan stempel gubernur sumatera barat, ttd irwan prayitno(: peraturan presiden nomor tahun tentang kebijakan pengelolaan hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologicekungan air tanah:salinan tata pengairsalinan: memutusbarat. salinan gubernur adalah gubernur kalimantan barat. lembaga pemerintah adalah institusi atau lembaga yang berada bawah kewenangan pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. lembaga non pemerintah adaltujuan memperoleh keuntungan dari kegiatannya. perangkat daerah selanjutnya disingkat adalah: dewan sumber daya air provinsi kalimantan barat yang selanjutnya disebut dewan sda provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerordinasi sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi adalah wahana koordinasi antara instansi antara lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pengelolaan salinan data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologsumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. informasi adalah data yang telah diproses atausistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi yang selanjutnya disingkasistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang merupakan kombinasi dari orang orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang penting. pengelolaan data adalah kegiatan yang meliputi pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran data. hidrologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan atau salinanan interaksinya dengan air permukaanaksud ditetapkannya peraturan gubernur ini sebagai acuanrumusan kebijakan yang mengatur pelaksanaan pengelolaan sih3 pada tingkat daerah. tujuan peraturan gubernur ini adalah untuk menghasilkan informasi mengenai hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang benar dan akurat. salinan bab arah kebijakan pengelolaan sih3 arah pengelolaan sih3 mencakup: pengelolaan sih3 dilaksanakan oleh perwakilan pemerintah pusat daerah dan pemerintah daerah melalui unit unit pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan bersama pihak lain yang berkepentingan: informasi kondisi hidrologi meliputi informasi curah hujan, kandungan air pada sumber air meliputi kandungan sedimen, tinggi muka air, dan informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada sumber air: informasi kondisi hidrometeorologi meliputi informasi prakiraan curah hujan,: informas, kebijakan pengelolaan sih3 menjadi arahan strategisngelolaan data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi sampai salinan dengan tahun bab iii kebijakan pengelolaan sih3 kebijakan pengelolaan sih3 terdiri atas: kebijakan pembiayaan: dan kebijakan peran masyarakat dan dunia usaha.laksanaan kebijakan pengelolaan sih3 sebagaimana dimaksud dalam disusun matrik sih3 provinsi kalimantan barat oleh ketua umum dewan sumber daya air provinsi. kebijakan pengelolaan sih3 sebagaimana dimaksud dalam berfungsi sebagai acuan bagi unit kerja pemerintah daerah, lingkup pemerintah daerah dan salinan pemerintah kabupaten kota sesuai bidang tugas dan kewenangannya menetapkan kebijakan pengelolaan data dan informasi terhadap kondisi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi dalam wilayah kerjanya. kebijakan pengelolaan sih3 sebagaimana dimaksud dalam dapat ditinjau dan dievaluasi kembali oleh dewan sumber daya air provinsi setiap (lima) tahun. bab koordinasi dan kerjasama gubernur menunjuk sebagai penyelenggara koordinasi sih3. penunjukansebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. pelaksanaan koordinasi sih3 dilakukan melalui kerjasama pengelolaan informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi dengan unit kerja pemerintah pusat terkait dan pemerintah salinan daerahyang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan sih3 yang handal dan terpadu. bab pengendalian, pemantauan dan evaluasi pengendalian atas pengelolaan sih3 dilakukan oleh masing masing perangkat daerah dan unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya masing masing. dewan sumber daya air provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sih3 daerah. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada sebagai bahan pembinaan pada tahun yang akan datang. bab pembiayaan pembiayaan dalam pelaksanaan pengelolaan sih3salinsalinan berita daerah provinsi kalimantan baratdidikan dan kebudayamengk bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuanmbinaan dan mengarahkan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,ndidikan dan kebudayaan, ndidikan dan kebudayapendidikan dan kebudayandidikan dan kebudayaanbupati kebumen provinsi jawa tengah peraturan bupati kebumen nomor tahun tentang pemberhentian kepalig, diberiankepalamberian sanksi kepalacamat, bpd atau masyarakat desa kepada bupati atau apiapi sebagai tindaklanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada bupati atau pejabat yang ditunjuk bertindak atas nama bupatibupati atau pejabat yang ditunjuk dan kepala desa yang bersangkutan. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk berupa teguran tertulis pertama dan kedua. apabila kepala desa yang telah diberi sanksi teguran pertama masih melakukan pelanggaran terhadap larangan atau tidak melaksanakan kewajiban maka diberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua. kas ara big teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada diberikan jangka waktu masing masing l(satu) bulan, disampaikan kepada kepalapertimbangan dampak atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud yakni pelanggaran terhadap kewajiban dan atau larangan yang berdampak negatif pada diri sendiri atau keluarga, pemerintah desa, pemerintah daerah dan atau negara. bab ketentuan lain lain dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa, bpd mengusulkan kepada bupati melalui camat untuk mengangkat penjabat kepala desa sampai ditetapkannya kepala desaihentian kepala desa adalah pemberhentian kedudukannya sebagaiana bagian kedua pemberhentian karena meninggal dunia pemberhentian kepalafotokopi surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dan atau fotokopi kutipan akta kematiagian ketiga pemberhentian karena permintaan sendiri pemberhentian kepala desa karena permintaan sendiribupati melalui bpd. bpd melakukan klarifikasi paling lama (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri kepala desa, dalam musyawarah bpd yang dituangkan dalam berita acara bpd mengusulkan pengunduran dirilaksanakan klarifikassurat permohonan pengunduran diri kepala desa, camat melakukan klarifikasi dan pembinaan kepada kepala desa yang mengundurkan diri paling lama (tujuh) hari sejak diterima berkas laporan bpd. hasil klarifikasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara. dalam hal kepala desa yang mengundurkan diri tidak hadir pada saat klarifikasi, maka dianggap tetap pada pendiriannya untuk mengundurkan diri. bro camat melaporkan kepada bupati hasil klarifikasi dan pembinaan sebagaimana pada disertai berkas laporan dari bpd. berdasarkan laporan camatupati dapat menolak permohonan pengunduran diri kepala desa dalam hal sedang dalam pemeriksaan apibupati dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. dalam hal permohonan pengunduran diri ditolak oleh bupati, maka bupati menyampaikan alasan penolakan secara tertulis. sebelum adanya keputusan bupati tentang pemberhentian kepala desa, maka kepala desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala desa. bagian keempat pemberhentian karena diberhentikan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalamdan atauberakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam huruf terhitung (enam) tahun sejak tanggal pelantikan sebagai kepala desakepala desa yang akan berakhir masa jabatannya mengajukan surat permohonan berhenti sebagai kepala desa kepada bupati melalui bpd paling lama (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatannypermohonan dar:dan fotokopi berita acara pelantikan kepala desa,laporpemberhentian kepala desa karena tidak dapat melaksanakan tugas dan atau karena tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana dimaksud dalam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian negara republik indonesia. surat keterangan sakit sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit milik pemerintah daerah. dalam hal kepala desa sakit, bpd mengusulkan pemeriksaan kesehatan rumah sakit milik pemerintah daerah. dalam hal jangka waktu (tiga puluh) hari kepala desa tidak diketahui keberadaannya, maka bpd melaporkan kepada kepolisian negara republik indonesiro surat dari camat. apabila dalam jangka waktu (tiga puluh) sejak adyang diakibatkan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuktikan dengan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa kepala desa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepalapernah sebagai kepala desa selama (tiga) kali masa jabatan dan disertai berkas persyaratan berita acara musyawarah bpd, daftar hadir musyawarah bpd, danadanya dokumen yang sah kepala desa dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi sebagai kepala desmelanggar larangan sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan hasil pemeriksaan oleh api. bisaditerimanya laporan apiberdasarkantidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh apidari api pemberhentian kepala desa karenaberdasarkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapmempunyai kekuatan hukum tetapsalinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapbab iiikepala desa ditahan lebih dari (tiga puluh) hari karena melakukan tindak pidana selain sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf 4d, maka kepala desa dapat diberhentikan sementara karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dibuktikan dengan hasil pemeriksaan api. kepala desabpd mengusulkan pemberhentian sementarabukti administrasi sebagaimana dimaksud pada danfotokopi hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan api, dan fotokopi salinan register perkara dari pengadilsementara kepala desa sebagaimana dimaksud pada bupati memberhentikan sementaraapi atau adanya fotokopi register perkara pengadilan, bpd tidak mengusulkan pemberhentian sementara kepala desa, maka bupati dapat memberhentikan sementara kepala desa tanpa usulan dari bpdnataan pedagang kaki lima pada sebagian ruas jalan cihideung kota tasikmalaya dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tasikmalayserta mengembangkan usahanya, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan presiden nomor tahun tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, walikota berwenang melakukan penataan pkl wilayahnya, bahwa pedagang kaki lima pada ruas jalan cihideung kecamatan cihideung berpotensi mengganggu lalu lintas, keindahan dan estetika serta ketentraman dan ketertiban umum sehingga perlu dilakukan penataan, bahwatentang penataan pedagang kali lima pada sebagian ruas jalan cihideuataan pedagang kaki lima pada sebagian ruas jalan cihidepelaksanaan penghentian sementaraghentian tetap kegiatan. penghentian tetap kegiatan dilakukan setelah camat mencabut sku: penghentian tetaptetappada dapat dilakukan secara serta merta tanpa melalui tahapan dengan mempertimbangkan dampaknya yang sangat besar terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyaradenganpenempatannyabersifat sementara dan ditetapkan pada ruas jalan cihideung. surat keterangan usaha yang selanjutnya disingkat sku adalah surat keterangan usaha yang dimiliki oleh pkl dan diterbitkan oleh camat. bab maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan penataan pkl pada ruas jalan cihideung. tujuan dibentuknyaperencanaan, pendataan dan pendaftaran pkl, bentuk dan model penataan, penetapan lokasi pkl, penempatan pkl, waktu kegiatan usaha, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan sanksi administratif. bab perencanaan penataan pkl diatur dan ditetapkan berdasarkan rencana yang disusun oleh skpd yang membidangi urusan perdagangan. rencana sebagaimana dimaksud pada mengatur hal hal sebagai berikut pendataan dan pendaftaran pkl, penetapan lokasi pkl, bentuk dan model penataan pkl, penempatan pkl, pembiayaan. dalam menyusun rencana sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan skpd terkait. bab pendataan dan pendaftaran pkl bagian kesatu pendataan pendataan pkl dilaksanakan oleh skpd yang membidangi urusan perdagangan. pendataan pkl mencakup lokasi: jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha, dan volume penjualan. hasil pendataan pkl ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian kedua pendaftaran pkl pendaftaran pkl dilaksanakan oleh camat. pendaftaran pkl sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dengan menerbitkan sku. bab bentuk dan model penataan dalam rangka penataan pkl ditetapkan bentuk dan model pkl. bentuk dan model sebagaimana dimaksud pada memperhatikan hal hal sebagai berikut kondisi eksisting pkl yang meliputi jumlah, jenis usaha,bentuk tempat usaha, daya tampung dan karakteristik lokasi penataan, pengaruh terhadap lingkungan sekitar, seperti arus lalu lintas, aksesibilitas jalan, keamanan dan ketertiban umum. bab vii penetapan lokasi pkl penetapan lokasi pkl dilaksanakan dengan menggunakan sebagian ruas jalan cihideung dengan rincian sebagai berikut panjang jalan (tiga ratus tujuh puluh empat) meter, dan lebar (empat koma lima) meter. penetapan lokasi pkl sebagaimana dimaksud bersifat sementara. dalam hal tersedia lokasi lain yang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai lokasi penataan pkl atau ketentuan peraturan perundang undangan menentukan lain, maka pemerintah daerah berwenang memindahkan lokasi penataan pkl sebagaimana dimaksud pada kepala skpd yang membidangi perhubungan melakukan pengaturan arus lalu lintas secara teknis untuk mendukung kelancaran melaksanakan penataan pkl. pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada diatur didukung dengan sarana prasarana sesuai dengan pengaturan teknis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penataan pkl dengan mekanisme sebagai berikut pemberlakuan sistem satu arah ssa) untuk jalan cihideung,dan penataan parkir dengan sudut (tiga puluh) derajat sebelah kiribab viii penempatan pkl pkl ditempatkan pada ruas jalan sebelah kanantata letak penempatan pkl diatur dengan memperhatikan kalsifikasi bidang usaha, aksesibilitas, estetika dan keindahan dan kemudahan dalm pengendalian dan pengawasan. bab waktu kegiatan usaha waktu kegiatan usaha ditetapkan dari jam sampai dengan jam wib, ketentuan mengenai waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada dapat ditambah atau dikurangi baik sementara maupun tetap dengan pertimbangan, antara lain efektifitas kegiatan usaha, ketentraman dan ketertiban umum, momentum atau peristiwa tertentu yang secara riil mengakibatkan perlunya penambahan atau pengurangan waktu kegiatan usaha, ketentuan peraturan perundang undangan menentukan lain. penambahan atau pengurangan waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala skpd yang membidangi perdagangan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari tim koordinasi pkl, bab kewajiban dan larangan bagian kesatu kewajiban kewajiban pkl sebagaimana dimaksud pada peraturan walikota ini adalah, dan mematuhi ketentuan perundang undangan. bagian kedua larangan larangan pkl sebagaimana dimaksud pada peraturan walikota ini adalahedagang lainnya, dan dilarangbab pembinaan dan pengawasan skpd melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan sesuai tugas dan fungsinya. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pkl, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada pkl, pemberian bantuan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan melalui koperasi atau badan usaha lainnya, tertib pelaksanaan usaha, mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat, dan monitoring dan evaluasi. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan dikoordinasikanoleh tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. bab xii pembinaan biaya pelaksanaan penatlain yang sah dan tidak mengikat. bab xiii sanksi administratif setiap pkl yang tidak: dan mematuhipkl yangmemperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha pkl kepada pedagang lainnya, dan j .: peringatan,orang yang berada bawah tanggung jawabny atau pejabat yang diperintahkan olehnya, dan atau orang yang berada bawah tanggung jawabnya. penghentian sementara, penghentian sementara kegiatan dilakukan setelah pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pembekuan sementara izin teknis, penghentian sementarasementara
daerah;:jangan transportasi bagi4);transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada anggota dprd dan pimpinan dprd dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dprd. bab tujuan pemberian tunjangan transportasi t\juan pemberian tunjangan transportasi untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dantransportasi pasai t\jangan transportasitransportasi sebagaimana dimaksud pada didasarkan padabab besaran tunjangan transportasi besaran tunjangan transportasi ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut: tunjangan transportasi bagi ketua paling tinggi rpl1. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah); tunjangan tranportasi bagi wakil ketua paling tinggi rp9. o0, (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah); dan tunjangan transportasi bagi anggota paling tinggi rp8. (delapan juta lima ratus ribu rupiah). besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. bab tata cara pemberian\:jangan transportasi bagi pimpinan dprd dapat diberikan dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dprd. t\jangan sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan melalui sekretariat dprd. dalam hal pemerintah daerah telah menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dprd, maka tidak diberikan tunjangan transportasit\jangan transportasi'2ol bupati sragen, kusdinar untung yuni sukawati diundangkan sragen pada tanggal b'to'2o\lingkungan hidup dan kebersihmengingat undang undang nomor tahun tentang penataan ruang, undang undang nomor tahun tentang pengelolaan persamlam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang penataan dan penataan plh mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan program operasional bidang penataan dan penataan plh: penyelenggaraan penataan dan penataan plh yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, cc. pengendalian pelaksanaan penataan dan penataan pltaan dan penataan plh mempunyai uraian tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup bidang penataan dan penataan plh, menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup bidang penataan dan penataan plh, cc. menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam, menyusun dokumen apple, menyiapkan bahan koordinasiuntuk menentukxxzz. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, aa. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan, bb. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan, cc. penyelesaian sengketa lingkungan baik luar pengadilan maupun melalui pengadilan, dd. sosialisasi tata cara pengaduan, eeffhhi. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah, ji: pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan, kk. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukumpelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, dan nn. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu. dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, uraian tugas sebagaimana pada dan kepala bidang penataan dan penataan plh membawakan, seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, dan,kajian dampak lingkungan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan program operasional seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelenggaraan perencanaan dan kajian dampak lingkungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, cc. pengendalian pelaksanaan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, mengkoordinasikan antar bidang dan seksi seksi pada bidangencanaan dan kajian dampak lingkungan mempunyai uraian tugasginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam, menyiapkan bahan penyusunan dokumen apple, mengkoordinasikandalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, j .il. menyusun nada lh, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup, mensosialisasikan plh kepada pemangku kepentingan, menyiapkan bahan, menyusun, mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten, oo. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan, pembinaan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi lhsegakan hukumegakan hukum lingkungan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan, mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan program operasional seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan, penyelenggaraan layanan, otomasi dan kerja sama lingkungan hidup dan kebersihan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, cc. pengendalian pelaksanaan layanan, otomasi dan kerja sama lingkungan hidup dan kebersihaduan dan penegakan hukum lingkungan mempunyai uraian tugas:hidup baik luar pengadilan maupun melalui pengadilan, mensosialisasikan tata cara pengaduan, ilsampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pertamanan dan pemakaman. dalam menyelenggar: perencanaan dan penyusunan program operasional bidang pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penyelenggaraan pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pengendalian pelaksanaan pengelolaan sampah,bidang penataan dan penataan plh, mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan lingkup bidang penataan dan penataan plaabb. pelaksanaan komunikasi dialog dengan mha, cc. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat, ddffggdan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, seksi pertamanan dan pemakaman. seksi pengelolaan sampampah. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan sampah, mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan program operasional seksi pengelolaan sampahsampah'j .imbah dan peningkatan kapasitimbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan program operasional seksi limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penyelenggaraan penanganan limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, cc. pengendalian pelaksanaan penangananpembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat, il.lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten pangandarbersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk antaranya, debu, sampah, dan bau. zaman modern, setelah louis pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteria patogen, dan bahan kimia berbahaymelaksanoo, mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan program operasional seksi pertamanan dan pemakaman, penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, cc. pengendalian pelaksanaan pertamanan dan pemakamtamanan dan pemakaman mempunyai uraian tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemeliharaan pertamanan dan pemakaman:pemakrtamanan derah, menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan taman dil.laksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup seksi pemeliharaan pertamanan dan pemakamndalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan program operasional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pengendalian pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakanuraian tugas: merumuskan program kerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan rencana strategis dinas lingkungan hidupdan kerusakan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hi, melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan dan (pemberian informasi, pengisolasian) dan penghentian kerusakan lingkungan, merencdan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hi, melaksanakrencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan) dan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hi, j . melaksanakan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan, merumusserta pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam serta pencanangan sumber daya alam, menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca grk) dan penyusunan profil emisi grbidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup membawakan, seksi pencemaran lingkungan, dan seksi kerusakan dan pemeliharaan lingkungan. seksi pencemarmaran lingkungan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pencemaran lingkungan, mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan program operasional seksi pencemaran lingkungan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pencemarpencemarcemarmenyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup plh) kecuali limbah bahan berbahaya dan beracun b3), menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar, menyiapnyiapknyiapkan bahnyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan\|laboratorium lingkungaseksi kerusakan dan pemeliharusakan dan pemeliharaan lingkungan. seksi kerusakan dan pemeliharaan lingkungan dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kerusakan dan pemeliharaan lingkungan arsip, mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan program operasional seksi kerusakan dan pemeliharaan lingkungan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kerusakan dan pemelihararusakan dan pemelihararusakan dan pemelihara pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim d dan mengawasigendalian lingkungan hidupara koordinasi wakil bupati sekda asda kabar pelaksanaan evaluasi dan pelaporan padangkoordinasikan perumusan dan penetapan rencana kerjakebijakan umum dinas dan standar pelayanan minimalmverifikasi rencana dan kebersihlingkungan hidup dan kebersihan,lingkungan hidup dan kebersdinas lingkungan hidup dan kebersihan, membawakan: sekretariat: bidang penataan dan penataan plh, bidang pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hiduprencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan penatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanan administrasi lingkungan dinas serta mengkoordinasikan program dan kegiatan, perencanaan operasional sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian program dan keuangan pada dinas lingkungan hidup dan kebersihan, penyelenggaran sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian program dan keuangan pada dinas lingkungan dan kebersihan, pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan sub bagian umum, sub bagian keuangan, sub bagian program dan keuangan pada dinas lingkungan dan kebersihan, mengkoordinasikan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian program dan keuangan, dan dengan bidang bidang lingkup dinas lingkungan dan kebersihan,lingkungan hidup dan kebersihan dalam rangka kelancaran tugas, menyiapkan bahan bahan ipjp, rpm, dan rkd dinas lingkungan hidup dan kebersihan sebagai bahan penyusunan ipjp, rpm, dan rkd, menyiapkan bahan bahan ppd tahunan dan ppd akhir masa jabatan bupati bidang lingkungan hidup dan kebersihan sebagai bahan penyusunan ppd tahunan dan ppd akhir masa jabatan bupati pada bidang lingkungan hidup dan kebersihan, menyiapkan bahan bahan kpj akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati pada bidang lingkungan hidup dan kebersihan, j . menyiapkan rencana kegiatan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) lingkup dinas lingkungan hidup dan kebersihan, menyelenggarakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas lingkungan hidup dan kebersihlingkungan hidup dan kebersihan, mengoordinasikan laporan laporan kegiatan, keuangan, aset daerah lingkup dinas lingkungan hidup dan kebersihan secara periodik, mengoordinasikan bidang bidang lingkup dinas lingkungan hidup dan kebersihlingkungan hidup dan kebersih dan uraian tugas sebagaimana pada dan sekretaris dinas lingkungan hidup dan kebersihanataan dan penataan plh bidang penataan dan penataan pl, bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah daerah rkd) sebagaimana dimaksud pada hurufrencana kerja pemerintah daerah (rkd) kabupaten pangandarperangkat daerah, yang selanjutnya disebut dengan jdih.pangandarankab.go.idbpangandaranperangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah senja pd), dan pedoman bagijdih.pangandaranngkungan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan:badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan: mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan laporan kinerja lingkungan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan: mengkbadan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan: melaksanakan penilaian kinerja pegawai lingkungan sekretariat badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dperencanaan dan tugas sekretaris badan mengkoordinasikan, pembinaan dan kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub keuangan dalam menyiapkan bahan pengendalian teknis perencanaan bagian perencanaan dan keuangan setiap tahun koordinasi, pembinaan dan perencanaan dan keuangan: mengacu kepada perencanaan strategis sekretariat pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan, untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas: tugas dan melaksanakan luas lak kan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi perencanaan membina, melaksanakan dan mengawasi program dan dan keuangan: anggaran, administrasi penyusunan program dan pengelolaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan menyusun anggaran: keuangan oleh atasan sesuai dengan tugas dan menyusun rencana anggaran bulanan triwulan satuan fungsinya: dan kerja: pelaksanaan urusan ketatausahaanlaksanaan pengelolaan keuangamelakukan penyusunan laporan keuangan:umum dan tugas sekretaris dinas mengkoordinasikan, pembinaan dan kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub kepegawaian dalam menyiapkan bahan pengendalian teknis bagian umum, bagian umum dan kepegawaian setiap tahun mengacu koordinat, pembinaan, perlengkapan dan kepegawaian: kepada perencanaan strategis sekretariat untuk pengendalian pelaksanaan penyusunan, pengolahan dan mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, tugas dan melaksanakan kebijakan teknis pelaporan pertanggungjawaban melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan surat nitrasi penyelenggaraan administrasi umum, menyurat dan kearsipan: penyelenggaran rumah perlengkapan dan kepegawaian, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan tangga, perlengkapan dan pembinaan dan pemberian bimbingan barang unit dan rencana tahunan barang unit ribu dan kepegawaian bagian umum, perlengkapan dan ribu): kepegawaian, dan melaksanakan urusan perlengkapan dan urusan rumah pelaksanaan tugas lain yang diberikan tangga yang berkenaan dengan penyediaan sarana alat oleh atasan sesuai dengan tugas dan kantor dan keperluan kantor: fungsinya, perlengkapadaan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana pengadaan, pengelolaan data, pemberhentian dan informasi: kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) pemberhentian dan informasi kepegawaian, penyusunan rencana kebutuhan, jenis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi setiap informasi disiplin pns, tahun mengacu kepada perencanaan strategis badan dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengangkatan, pengadaan: kepegawaian, pendidikan dan pelatihan target dan pemberhentian dan peng sasaran pelaksanaan tugas: pensiun pegawai dan penyelenggaraan pengadaan pns dan merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan fasilitasi profesi asn. ppp: informasi: mengkoordinasikan pelaksanaan menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan administrasi pemberhentian: untuk pelaksanaan pengadaan: verifikasi dokumen administrasi menyelenggarakan pengadaan pns dan ppp: pemberhentian: verifikasi database informasi mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian: pemberhentian: mengkoordinasikan penyusunan memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian: informasi kepegawaian, memverifikasi database informasi kepegawaian: fasilitasi lembaga profesi asn, mengkoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian: evaluasi dan pelaporan kegiatan memfasilitasi lembaga profesi asn: pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informdaan, pemberhentian dan informasidaan, pemberhentian dan informasi pegawai sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai: melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai guna terwujudnya tata kelola bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawadata, perumusan program, pedoman dan\| merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana data, informasi informasi dan pengadaan petunjuk teknis penyelenggaraan data, kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub dan pengadaan pegawai. informasi dan pengadaan pegawai: bidang data, informasi dan pengadaan pegawai setiap pegawai tahun mengacu kepada perencanaan strategis bidang perencanaan dan melaksanakan pengadaan: pengadaan, pemberhentian dan informasi untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, penyusunan konsep pelaporan merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan, penyelenggaraan data, informasi dan pengadaan pembinaan, pelaksanaan dan pegawai: pengawasan data, informasi dan merencanakan dan melaksanakan pengadaan: pengadaan pegawai: penghimpunan data pegawai, menyusun konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan: pengelolaan sistem informasi pegawai: membina, melaksanakan dan mengawasi data, informasi dan dan pengadaan pegawai: penyampaian informasi kepegawaian menghimpun data pegawai dan mengelola sistem daerah kepada badan kepegawaian informasi pegawai: negara serta pemberian pelayanan menyampaikan informasi kepegawaian daerah kepada peg badan kepegawaian negara serta pemberian pelayanan data kepegawaian daerah: memasukan, mengelola menganalisa dan menyimpan data dan informasi kepegawaian secara kuantitatif dan kualitatif dalam simpeg untuk, informasi dan pengadaan pegawa, informasi dan pengadaan pegawaiata, informasi dan pengadaan pegawai disiplin merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana disiplin, disiplin, pemberhentian dan penyelesaian pelanggaran disiplin kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub pemberhentian dan dan pensiun. pegawai negeri sipil, pemberhentian bidang disiplin, pemberhentian dan pensiun setiap tahun pensiun dan pensiun: mengacu kepada perencanaan strategis bidang pelaksanaan seleksi pengadaan pengadaan, pemberhentian dan informasi untuk pena mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, pegawai, pengelolaan administrasi pengangkatan pegawai, pemberhentian menyiapkan bahan pembinaan disiplin dan penyelesaian dan pensiun: pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, pemberhentian verifikasi tingkat kehadiran aparatur: dan pensiun, pengkajian penjatuhan hukuman memverifikasi tingkat kehadiran aparatur: disiplin aparatur: mengkaji penjatuhan hukuman disiplin aparatur: pelaksanaan proses dokumen melaksanakan pengelolaan administrasi pemberhentian pemberhentian: dan dan pensiun: pelaksanaan urusan ketatausahaan. memproses dokumen pemberhentian: memproses mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan pns sebagai bahan pertimbangan atasan tim majelis disiplin pns kabupaten hulu sungai utara dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada pns yang bersangkutan, mengundang pns yang akan memasuki usia pensiun untuk acara sosialisasi proses pengajuan manfaat tht dan pensiun pertama bagi calon pensiunan yang yang diselenggarakan oleh pt. aspen (persero) cabang amuntai: memproses usul permohonan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun mencapai batas usia pensiun bup) lingkungan pemerintah kabupaten hulu sungai utara bkn regional vii bkd propinsi kalimantan selatan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan disiplin, pemberhentian dan pensiuhulu sungai utara. sekretariat adalah sekretariat pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kabupaten hulu sungai utara. bidang adalah bidang pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kabupaten hulu sungai utara. seksi dan sub bagian adalah seksi dan sub bagian pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatikabupaten hulu sungai utara. bab kedudukan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihanisiplin, pemberhentian dan pensiuisiplin, pemberhentian dan pensiunrencanaan dan pelaksanaan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana fasilitasi profesi fasilitasi profesi asn fasilitasi kelembagaan profesi asn kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub asn (kopi dan lembaga profesi asn bidang fasilitasi profesi asn setiap tahun mengacu lainnya): kepada perencanaan strategis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi untuk mencapai target dan pengelola administrasi umum, sasaran pelaksanaan tugas: kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan tugas dan fungsi lembaga profesi asn: profesi asn (kopi dan lembaga profesi asn lainnya): mengkoordinasikan tata hubungan kerja mengelola administrasi umum, kepegawaian dan setiap jenjang kepengurusan: kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fasilitasi kegiatan keolahragaan dan fungsi lembaga profesi asn, kebugaran: mengkoordinasikan tata hubungan kerja setiap jenjang fasilitasi kegiatan kesenian: kepengurusan, papan menyelenggarakan program dewan pengurus kopi fasilitasi mani meliputi kegiatan olahraga, seni budaya, mental dan peng gan rohani dalam menumbuh kembangkan jiwa korea, fasilitasi pembinaan mental spritual: meningkatkan kejujuran, keadilan, disiplin serta profesionalisme untuk mewujudkan organisasi kopi pelaksanaan inventarisasi dan yang kuat, netral, demokratis, membangun jiwa korea pendataan permasalahan hukum pegawai republik indonesia serta mensejahterakan anggota kopi: anggota dan keluarganya: fasilitasi dan advokasi serta pendampingan permasalahan hukum menyelenggarakan program hewan pengurus kopi anggota kopi: meliputi usaha dan bantuan sosial serta adv asi bidang hukum sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, fasilitasi pengembangan usaha: memberikan penghargaan bagi anggota, mengayomi, i.sanitasi pengembangan dan\|. memberikan perlindungan dan bantuan hukum bag penyelenggaraan lembaga pendidikan: dan melaksanakan dan mempersiapkan bahan dalam rangka fasilitasi bantuan sosial dan membina anggota kopi yang berminat dalam keolahragaan: kesejahteraan melaksanakan dan mempersiapkan bahan dalam rangka pembinaan pengurus vapor kopi: melaksanakan dan mempersiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan porda kopi: melaksanakan dan: .melaksanakan penyusunan bahan pengembangan olahraga lingkungan pegawai negeri sipil: melaksanakan kompetisi seleksi olahraga tingkat kabupaten dalam rangka mempersiapkan untuk mengikuti porkorpri kompetisi olahraga tingkat provinsi dan nasional: mengadakan sto kopi tingkat kabupaten: melaksanakan pembinaan dan pendampingan kontingen (kafilah) dalam rangka seleksi tilawatil quran sto) kopi tingkat provinsi dan nasional: melaksanakan lomba paduan suara mars kopi tingkat kabupaten: mengadakan lomba pengucapan panca prasetya kopi tingkat kabupaten, melaksanakan pendampingan peserta lomba paduan suara mars kopi dan peserta lomba pengucapan panca prasetya kopi tingkat provinsi: menganalisa dan pendataan permasalahan hukum kepada anggota kopi kabupaten hulu sungai utara, .merumuskan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota yang mengalami musibah sakit name, kematian, kebakaran, pensiun dan pindah tugas keluar daerah kabupaten hulu sungai utara: .melaksanakan proses bantuan hukum kepada anggota kopi terkait dengan permasalahan kedinasan yang berproses pengadilan: memfasilitasi pengembangan usaha untuk kesejahteraan anggota kopi: memfasilitasi pengembangan dan penyelenggaraan lembaga pendidikan: .melaksanakan pengelolaan iuran anggota kopi dan menyiapkan bahan pelayanan administrasi terhadap penerima bantuan iuran kopi serta fasilitasi bantuan sosial dan kesejahteraprofesi asfasilitasi profesi asfasilitasi profesi asn guna terwujudnya tata kelola bidang pengadaan, pemberhentian dan informasibahan untuk proses mutasi merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana mutasi, promosi dan dibidang mutasi, promosi, kepangkatan, mutasi status alih jenis, kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) pengembangan kenaikan pangkat, penempatan dan pengkajian formasi bidang mutasi, promosi dan pengembangan karier setiap karier kenaikan gaji berkala, penempatan: tahun mengacu kepada perencanaan strategis badan pengembangan karier dan mini kepegawaian, pendidikan dan pelatihan target dan kesejahteraan pegawai penyelenggaraan urusan administrasi sasaran pelaksanaan tugas: kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala: menyiapkan bahan untuk proses mutasi kepangkatan, mutasi status alih jenis, penempatan dan pengkajian pengembangan karier pegawai yang kana formasi penempatan: disiplin dan berprestasi kerja: endapan penetapan gaji, tunjangan menyelenggarakan urusan administrasi kenaikan penyiapan pan gaji, tunjangan, pangkat, kenaikan gaji berkala, pindah tugas, mutasi kesejahteraan pegawai dan kari kesenian layanan administrasi pegawai: promosi, pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai guna kelancaran pelaksanaan tugas: pelayanan peningkatan kesejahteraan menyusun konsep standar kompetensi jabatan struktural pns: sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku: merencanakan dan melaksanakan mengembangkan karier pegawai yang disiplin dan mutasi berprestasi kerja: . memverifikasi dokumen mutasi: menyiapkan penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan melaksanakan administrasi pegawai dan pelayanan administrasi pegawai: penempatan dari dan dalam jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi melayani peningkatan kesejahteraan pns: jabmbuat daftar penjagaan pensiun: mutasi, promosi dan pengembangan karier sebagai memverifikasi dokumen usulan acuan pelaksanaan tugas: pensiun, membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan mengevaluasi dan pelaporan kegiatan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas: mutasi, dan melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja pelaksanaan urusan ketatausahaan, promosi dan pengembangan karier, promosi dan pengembangan karierdan informasi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana mutasi dan promosi mutasi dan promosi. proses mutasi jabatan, staf, antar kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub instansi dan antar daerah, bidang mutasi dan promosi setiap tahun mengacu kepada menghimpun: perencanaan strategis bidang mutasi, promosi dan penyiapan proses administrasi pengembangan" karier untuk mencapai target dan kenaikan pangkat, kenaikan gaji gas, berkala: menyiapkan bahan dan informasi untuk proses mutasi jabatan, staf, antar instansi dan antar daerah, penyiapan informasi jabatan menghimpun: struktural dan fungsional: pun, perencanaan dan pelaksanaan menyiapkan informasi jabatan struktural dan fungsional: mutasi: menghimpun, meneliti, memproses dan menyampaikan verifikasi dokumen mutasi: informasi administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berjalan pns: pelaksanaan administrasi mengumpulkan dan menghimpun bahan penyusunan penempatan dari dan dalam jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi standar kompetensi jabatan struktural sesuai dengan peg ketentuan peraturan yang berlaku: jabatan: pembuatan daftar penjagaan merencanakan dan melaksanakan mutasi: pensiun: memverifikasi dokumen mutasi: verifikasi dokumen usulan pensiunevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi: dan membuat daftar penjagaan pensiun: pelaksanaan urusan ketatausahaan. memverifikasi dokumen usulan pensiun: mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutdan promodan promos dan promosngangkatan dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana pengembangan pengembangan karir dan pemberhentian jabatan fungsional, kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub karier dan kesejahteraan pegawai. memproses invading jagung, bidang pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai kesejahteraan penambahan masa kerja pmk), setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis pegawai penyusunan duk, melaksanakan bidang mutasi dan pengembangan pegawai untuk ujian dinas dan penyesuaian ijazah: mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, pelayanan peningkatan kesejahteraan menghimpun, meneliti dan membuat daftar urut pns yang meliputi pemberian kepangkatan duk) pns: penghargaan, pengusulan memberikan pelayanan administrasi dana perumahan, peningkatan tunjangan kesejahteraan . aspen, asuransi, akses, pemberian ijin pegawai, bapertarum, perum, ijin perkawinan perceraian, pembuatan baris kartu, karpet perkawinan, perceraian, karpet, pns: baris kartu, asuransi, akses dan aspen: dan menyiapkan informasi jabatan fungsional, memproses pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional, pelaksanaan urusan ketatausahaan. invading jabatan fungsional serta penyiapan pelaksanaan dan melaksanakan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pns: memproses permintaan dan memberikan cuti, permohonan penambahan masa kerja dan penghargaan bagi pns yang berprestasi serta permohonan untuk menjadi tks tenaga honorearier dan kesejahteraanarier dan kesejahteraan pegawaarier dan kesejahteraan pegawaembangan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana pengembangan pengembangan kompetensi: kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) kompetensi kompetensi. bidang pengembangan kompetensi aparatur setiap tahun aparatur penyelenggaraan pengembangan mengacu kepada perencanaan strategis badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan target dan mengkoordinasikan dan kerjasama sasaran pelaksanaan tugas: pelaksanaan seleksi jabatan, menyiapkan bahan perumusan pendidikan dan pelatihan: perencanaan kebutuhan diklat mengolah pendidikan dan pelatihan: penentangan dan sertifikasi: fasilitasi pelaksanaan diklat teknis menyusun rencana pendidikan dan pelatihan: fungsional: dan merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsional, tugas belajar dan ijin belajar bagi pns peng sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku: kompetensi. merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi: menyelenggarakan pengembangan kompetensi: mengk: mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetenompetensi aparatu dan informasi, terdiri dari: sub bidang data, informasi dan pengadaan pegawai, sub bidang disiplin, pemberhentian dan pensiun, dan sub bidang fasilitasi profesi asn. bidang mutasi, promosi dan pengembangan karier, terdiri dari: sub bidang mutasi dan promosi, dan sub bidang pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai. bidang pengembangan kompetensi aparatur, terdiri dari: sub bidang diklaim dan tugas belajar, dan sub bidang diklat teknis dan fungsional. kelompok jabatan fungsional bagan susunankepegawaian, pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalamkabupaten untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mempunyaiompetensi aparatur sesuai ketentuan peraturan guna kelancaranmpetensi aparatu, analisa, merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana pendidikan pendidikan pelatihan evaluasi pendidikan pelatihan kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub pelatihan kepemimpinan dan tugas kepemimpinan dan tugas belajar: bidang pendidikan pelatihan kepemimpinan dan tugas kepemimpinan dan belajar. belajar setiap tahun mengacu kepada perencanaan tugas belajar pelaksanaan diklat kepemimpinan, strategis bidang pengembangan kompetensi aparatur prajabatan, penyelenggaraan ujian untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, dinas dan pelaksanaan izin dan tugas belajar: dan menyiapkan bahan pembinaan, analisa, evaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan. pendidikan pelatihan kepemimpinan dan tugas belajar: merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan diklaim, tugas belajar dan izin belajar guna meningkatkatkan kualitas pns: mengoreksi dan meneliti kelengkapan berkas permohonan untuk mengikuti seleksi dan diklaim, tugas belajar dan ijin belajar serta pencantuman gelar akademik guna kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan diklat kepemimpinan, prajabatan dan pelaksanaan izin dan tugas belajar: melaksanakan penerimaan ipdn: menyusun daftar kebutuhan diklat kepemimpinan dan tugas belajar: menginventaris data calon peserta diklat kepemimpinan dan tugas belajar: mengusulkan peserta diklat kepemimpinan dan tugas belajarkepemimpinan dan tugas belajkepemimpinan dan tugas belajarkepemimpinan dan tugas belajanyiapkan bahan penyiapan bahan pembinaan, analisa, merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana pendidikan pembinaan analisa, evaluasi pendidikan dan pelatihan kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub pelatihan teknis evaluasi dan pelaksanaan teknis dan fungsional: bidang pendidikan pelatihan teknis dan fungsional setiap dan fungsional diklat tenaga fungsional pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tahun mengacu kepada perencanaan strategis bidang dan profesi, pelatihan pengembangan kompetensi aparatur untuk mencapai teknis dan fungsional: dan administrasi, target dan sasaran pelaksanaan tugas, pembangunan, keuangan pelaksanaan urusan ketatausahaan. menyiapkan bahan pembinaan, analisa, evaluasi praja. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional: melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional: merencanakan, mengkoordinasikan dan memproses usul pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagai acuan pelaksanaan tugas, membuat dan menyimpan serta memelihara rekapitulasi data pns yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta pendidikan dan pelatihan prajabatan guna kelancaran pelaksanaan tugas, menyusun daftar kebutuhan diklat teknis dan fungsional: menginventaris data calon peserta diklat teknis dan fungsional: mengusulkan peserta diklat teknis dan fungsionalteknis dan fungsionteknis dan fungsionalteknis dan fungsionaltugas pokok, fungsi dan uraian tugas badan kepegawaian, pendidikan dan pelatikepegawaian, pendidikan dan pelatihan merupakan jabatan struktural eselon atau jabatan pimpinan tinggi pratama. sekretaris pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan merupakan jabatan struktural eselon illa atau jabatan administrator. kepala bidang pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihbadan kepegawaian, pendidikan dan pelatigawaian, pendidikan dan pelatigawaian, pendidikan dan pelatigawaian, pendidikan dan pelatikepegawaianperencanaan perencanaan dan kepegawaian bidang bidang bidang pengadaan, pemberhentian mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi aparatur dan informasi pengembangan kariepit.hawaii dan pensiun kesejahteraan pegawai sub bidang fasilitasi profesi asn tugas pokok, fungsi dan uraian tugas padakepala dinas membantu bupati dalam\| perumusan kebijakan bidang membantu bupati dalam melaksanakan urusan melaksanakan penyusunan kepegawaian, pendidikan dan pemerintahan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelaksanaan kebijakan pelatihan: dan pelatihan: daerah bidang pelaksanaan kebijakan bidang merumuskan dan mewujudkan visi dan misi dinas yang kepegawaian, pendidikan didik kan dal dan pelatihan. kepegawaian, pendidikan akan dicapai dalam perencanaan strategis dinas sesuai pelatihan: dengan bidang tugasnya: pelaksanaan evaluasi dan pelaporan merumuskan kebijakan bidang kepegawaian, pendidikan bidang kepegawaian, pendidikan dan dan pelatihan: pelatihan, melaksanakan kebijakan bidang kepegawaian, pelaksanaan administrasi badan pendidikan dan pelatihan: kepegawaian, pendidikan dan melaksanak. diberikan oleh bupati terkait dengan melaksanakan administrasi badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan: tugas dan fungsinya. mengkoordinasikan kegiatan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatipegawaian, pendidikan dan pelatigawaian, pendidikan dan pelatihgawaian, pendidikan dan pelatihanpelaksanaan tugas dan anggaran, pengumpulan dan kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) pemberian dukungan pengolahan data serta pemantauan sekretariat setiap tahun mengacu kepada perencanaan administrasi badan evaluasi dan pelaporan: strategis badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kepegawaian, pendidikan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, dan pelatihan penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi urusan rumah menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penataan tangga, kepegawaian dan organisasi organisasi dan tatalaksana, urusan hukum dan hubungan badan kepegawaian, pendidikan dan masyarakat lingkungan badan kepegawaian, pelatihan: pendidikan dan pelatihan: penyelenggaran urusan keuangan dan melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan meliputi urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tatausaha lingkungan badan kepegawaian, pendidikan ganti rugi dan tindak lanjut lhp dan pelatihan: beserta kelengkapannya, dan mengkoordinasikan pelaksanaan program, pengumpulan, pelaksanaan urusan ketatausahaan. pengolahan dan penyajian data serta informasi lingkungan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan: mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknisdemak nomor tahun tentang indikator kinerja utama pemerintah kabupaten demak, bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen perjanjian kinerja pk) dan laporan kinerja instansi pemerintah ip) yang dilakukan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, format indikator kinerja utama iku) pemerintah kabupaten demak belum sesuai dengan regulasiiku) perhitungan penanggung jawab uan meningkatkan angka kemiskinan meningkatnya persentase pks penanganan pks difokuskan pada fakir merujuk pada jumlah pks kumulatif dinsosp2pa dinsosp2pa jaminan dan penanganan pks yang mendapatkan (miskin, penyandang disabilitas dan anak peningkatan yang mendapat perlindungan sosial dan penanggulangan \|perlindungan terlantar, program keluarga harapan serta penanganan pks serta perlindungan dan penurunan kemiskinan secara sosial penguatan kelembagaan penanganan pks yang mendapat sosial jumlah angka kemiskinan terpadu pks perlindungan sosial seluruh pks meningkatkan angka kriminalitas menurunnya angka angka kriminalitas peningkatan ketertiban, keamanan dan keamanan, ketertiban jumlah tindak kumulatif satpol satpol keamanan, yang ditangani kriminalitas yang ditangani perlindungan masyarakat difokuskan dan penanggulangan kriminal yang ketenteraman dan pada peningkatan patroli pada daerah kriminalitas merupakan tertangani selama ketertiban umum rawan. salah satu prioritas tahun jumlah serta perlindungan untuk mewujudkan penduduk masyarakat stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama daerah. meningkatnya presentase peningkatan ketertiban, keamanan dan keamanan, ketertiban jumlah peraturan kumulatif satpol satpol penegakan peraturan penegakan perlindungan masyarakat difokuskan dan penanggulangan daerah yang daerah peraturan daerah \|pada peningkatan patroli pada daerah kriminalitas merupakan ditegaskan jumlah rawan. salah satu prioritas seluruh peraturan untuk mewujudkan daerah stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama daerah. meningkatnya jumlah desa peningkatan ketertiban, keamanan dan merujuk pada jumlah jumlah desa kumulatif bpbd bpbd kesadaran tangguh bencana \|perlindungan masyarakat difokuskan yang desa rawan tangguh bencana masyarakat dalam pada pembentukan desa tangguh bencana \|bencana yang dibentuk yang terbentuk tiap penanggulangan pada desa yang rawan bencana. menjadi desa tangguh tahunnya bencana bencana mengembangkan prestasi pemuda meningkatnya jumlah medali indikator ini dipilih sebagai upaya hasil perolehan medali iy ( emastperaktper kumulatif dispora dispora potensi pemuda lingkup provinsi prestasi pemuda dan olahraga yang peningkatan prestasi pemuda dan emas, perak, perunggu) tunggu) dalam olahraga dan maupun nasional olahraga diterima olahraga difokuskan pada jumlah medali dari atlet atlet kab. pembangunan. olahraga yang diterima demak dalam kejuaraan olahraga tingkat karesidenan, propinsi, nasional, regional dan internasional presentase indikator ini dipilih sebagai upaya menunjuk pada jumlah organisasi kumulatif dispora dispora organisasi peningkatan prestasi pemuda dan perbandingan jumlah pramuka yang pramuka aktif olahraga difokuskan pada jumlah medali organisasi pramuka aktif) (jumlah olahraga yang diterima aktif dengan seluruh organisasi yang ada) organisasi pramuka x1004, yang ada iku) perhitungan penanggung jawab uan mengembangkan jumlah kesenian lokal\| meningkatnya jumlah event peningkatan pelestarian kesenian lokal menunjuk pada jumlah event kumulatif mendikbud mendikbud potensi kesenian yang diwujudkan pelestarian kesenian \|kesenian dilakukan dengan peningkatan jumlah banyaknya event kesenian dalam lokal dalam event budaya lokal event kesenian. kesenian lokal yang tahun diselenggarakan dalam tahun mengendalikan pertumbuhan terkenalnya total fertility rate pengendalian pertumbuhan penduduk merujuk pada jumlah kumulatif dinpermasdes dinpermasdes pertumbuhan penduduk pertumbuhan tfr) difokuskan pengurangan unmetneed dan (perbandingan jumlah ana jumlah keluarga tanduk tanduk penduduk penduduk pengendalian jumlah anggota keluarga anak dengan jumlah x10045 keluarga meningkatkan ipg meningkatnya tingkat swadaya peningkatan partisipasi dan keswadayaan menunjukkan jumlah swadaya kumulatif dinpermasdes dinpermasdes kebudayaan partisipasi dan masyarakat masyarakat dalam pembangunan persentase jumlah masyarakat yang tanduk tanduk masyarakat, keswadayaan terhadap program \|difokuskan pada peningkatan peran swadaya masyarakat mendukung program perlindungan masyarakat dalam pemberdayaan lembaga desa kelurahan terhadap total program pemberdayaan perempuan dan pembangunan masyarakat pemberdayaan masyarakat total anak masyarakat pemberdayaan masyarakat 100y6 idg meningkatnya menurunnya kasus\|kesetaraan dan kekerasan gender serta perlindungan anak kasus kekerasan kekerasan terhadap keadilan gender dan \|terhadap anak difokuskan pada menurunnya kasus terhadap anak yang anak yang perlindungan anak kekerasan terhadap anak dilaporkan dan dilaporkan dan tertangani tertangani kasus kekerasanterhadap gender serta perlindungan anak kasus kekerasan kekerasan terhadap perempuan yang difokuskan pada penanganan kekerasan terhadap perempuan perempuan yang ditangani perempuan yang dilaporkan dan dilaporkan dan tertangani tertangani meningkatkan nilai nilai realisasi meningkatnya jumlah nilai investasi pma peningkatan investasi difokuskan pada menunjuk pada jumlah jumlah nilai kumulatif din ptsp din ptsp dan jumlah investasi investasi baik pma peningkatan pelayanan perijinan dan non nilai investasi investasi investasi serta maupun mdn perijinan pada ptsp penanaman modal asing\| penanaman modal kualitas pelayanan asing publik kabupaten camat nilai investasi menunjuk pada jumlah iy jumlah nilai kumulatif din ptsp din ptsp mdn nilai investasi investasi penanaman modal penanaman modal dalam negeri dalam negeri meningkatnya jumlah jumlah ijin yang peningkatan investasi difokuskan pada menunjuk pada jumlah jumlah jin yang kumulatif din ptsp din ptsp perijinan dan non dilayani ptsp peningkatan jumlah ijin yang dilayani oleh lilin yang dikeluarkan dikeluarkan oleh perijinan yang pelayanan ptsp oleh ptsp dalam ptsp dalam tahun dilayani oleh ptsp terpadu satu tahun pelayanan terpadu pintu) satu pintu) iku) perhitungan penanggung jawab uan meningkatnya rata rata indeks peningkatan pelayanan public difokuskan indeks kepuasan total dari nilai kumulatif bagian orang setda bagian orang kualitas pelayanan kepuasan pada peningkatan kepuasan masyarakat (masyarakat bertujuan persepsi per setda publik berdasarkan masyarakat nilai atas pemberian pelayanan yang untuk mengukur unsure total unsur standar pelayanan survei kepuasan \|memberikan pelayanan publik kepuasan masyarakat yang terisi nilai masyarakat) sebagai penguna penambang layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. semakin tingginya nilai ikm berbanding dengan tingginya nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik yang ada lingkungan pemerintah kabupaten demak. mencegah indeks kualitas meningkatnya penghargaan kota peningkatan kualitas sumberdaya menunjuk pada perolehan adipura kumulatif dlh dlh penurunan kualitas lingkungan hidup perbaikan kualitas terbersih lingkungan difokuskan pada pencegahan penilaian kementrian lingkungan hidup, lingkungan terjadinya pencemaran, penanaman lingkungan hidup atas udara, tanah dan mangrove wilayah pesisir dan kebersihan kota dan badan air yang kebersihan kota perbaikan kualitas kualitas lingkungan diakibatkan oleh lingkungan aktivitas pembangunan dan kegiatan industrientang penetapan indikator kinerja utama pemerintah kabupaten demak. ketentuan dalamtujuan indikator sasaran alasan pemilihan indikator definisi operasional formulasi tipe perhitungan perangkat daerah sumber data iku) perhitungan penanggung jawab tahun meningkatkan kasus konflik antar meningkatnya kasus konflik indikator ini dipilih sebagai upaya untuk menunjuk pada jumlah \|y jumlah kasus kumulatif kantor kesbangpol kantor kerukunan umat beragama kerukunan antar umat meningkatkan kerukunan antar umat kasus konflik antar konflik antar umat lintas kesbangpol antar intra umat antar intra umat beragama beragama melalui penguatan peran kub jumat beragama beragama lintas beragama beragama dalam kerukunan antar umat beragama mewujudkan skor pmp meningkatnya persentase asn indikator ini dipilih untuk meningkatkan menunjuk pada jumlah jumlah asn yang kumulatif bpp bpp reformasi birokrasi penilaian mandiri kapasitas sumber yang memiliki akuntabilitas kinerja aparatur melalui asn yang berpendidikan pasca pelaksanaan daya aparatur pendidikan pasca \|peningkatan jenjang pendidikan formal berpendidikan pasca sarjana) (jumlah reformasi birokrasi) sarjana sarjana dibagijumlah seluruh asn) x1004 seluruh asn dikali seratus persen meningkatnya meningkatnya nilai indikator ini dipilih untuk meningkatkan menunjuk pada nilai penilaian dari kumulatif bappeda litbang, bappeda akuntabilitas kinerja klip akuntabilitas kinerja aparatur melalui dari menpan atas menpan atas inspektorat, bagian litbang, aparatur peningkatan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja orang setda, inspektorat, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bakpao bagian orang instansi pemerintah setda, bakpao meningkatnya nilai nilai opini bpk indikator ini dipilih untuk meningkatkan menunjuk pada opini kumulatif bakpao, bappeda bakpao, laporan keuangan akuntabilitas kinerja aparatur melalui bpk atas hasil nilai opini bpk litbang, inspektorat bappeda daerah nilai opini bpk atas laporan keuangan pemeriksaan laporan atas laporan litbang, keuangan dan aset inspektorat keuangan tahun (n daerah terwujudnya smart jumlah sistem indikator ini dipilih sebagai upaya untuk menunjuk pada jumlah perangkat kumulatif diskominfo diskominfo city informasi mempercepat perwujudan smart city perangkat daerah yang daerah yang pelayanan publik melalui pembuatan sistem informasi pada \|menggunakan sistem menggunakan berbasis pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, informasi pelayanan sistem informasi penanaman modal, kependudukan publik berbasis pelayanan publik catatan sipil, pengelolaan sda dan berbasisproduktivitas dan produktivitas dan meningkatkan produksi tanaman padi dari produksi pertanian tanaman padi (ton) pangan produksi pertanian, produksi pertanian tahun sebelumnya tanaman padi (ton) yang \|dalam tahun perkebunan, tanaman pangan dan dihasilkan selama peternakan dan hortikultura, tahun perikanan kelautan perkebunan dan menuju kedaulatan peternakan produksi pertanian pangan tanaman pangan utama padi iku) perhitungan penanggung jawab uanjagung produksi pertanian tanaman jagung (ton) pangan dari tahun sebelumnya tanaman jagung (ton) dalam tahun yang dihasilkan selama tahun produksi pertanian tanaman pangan utama jagungkacang produksi pertanian tanaman kacang pangan hijau dari tahun sebelumnya tanaman kacang hijau hijau (ton) dalam (ton) yang dihasilkan tahun produksi pertanian selama tahun tanaman pangan utama kacang hijau meningkatnya jumlah produksi indikator ini dipilih dalam rangka menunjukan jumlah jumlah produksi kumulatif dinas kelautan dinas produksi perikanan \|perikanan tangkap peningkatan produksi perikanan dan produksi perikanan perikanan tangkap perikanan kelautan dan kelautan kelautan melalui pertumbuhan produksi tangkap perikanan perikanan tangkap meningkatnya ketersediaan indikator ini dipilih sebagai upaya ketersediaan pangan konversi dari kumulatif dinas pertanian dan dinas ketersediaan, pangan utama peningkatan ketersediaan pangan utama adalah tersedianya jumlah produksi padi pangan pertanian dan distribusi, pangan dari hasil (ton) gkg beras pangan keanekaragaman dan produksi dalam negeri (ton) keamanan pangan. dan atau sumber lain meningkatkan pertumbuhan meningkatnya persentase pengembangan industri kecil menengah jumlah industri jumlah industri kumulatif dinnakerind dinnakerind kinerja peran ekonomi perkembangan pertumbuhan dan besar difokuskan pada pembinaan menunjukkan jumlah kecil dan austrian dan industri kecil dan industri kecil dan industri kecil menjadi industri menengah \|perusahaan industri menengah jumlah perdagangan serta menengah menengah serta daya saing produk produk unggulan \|kecil dan menengah total industri kapasitas koperasi dan umkm meningkatnya nilai persentase lokasi peningkatan daya saing sektor persentase lokasi pkl jumlah lokasi pkl kumulatif dindagkop umkm dindagkop ekspor, kualitas pkl yang ditata perdagangan difokuskan pada penataan yang tertata merupakan \|yang tertata jumlah umkm pasar dan penataan pasar tradisional yang memenuhi perbandingan antara lokasi pkl pkl persyaratan dan penataan pkl jumlah lokasi pkl yang telah tertata dengan jumlah seluruh lokasi pkl persentase pasar peningkatan daya saing sektor jumlah pasar kumulatif dindagkop umkm dindagkop yang memenuhi perdagangan difokuskan pada penataan persentase pasar yang tradisional yang umkm persyaratan pasar tradisional yang memenuhi memenuhi persyaratan sehat, bersih, persyaratan menunjukkan nyaman jumlah perbandingan antara pasar tradisional pasar tradisional yang memenuhi syarat kesehatan, bersih dan nyaman dengan jumlah pasar tradisional. (iku) perhitungan penanggung jawab uan nilai bersih ekspor peningkatan nilai ekspor bisa dilihat dari ekspor bersih nilai ekspor nilai kumulatif dindagkop umkm dindagkop perdagangan nilai bersih ekspor perdagangan perdagangan impor umkm merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. meningkatnya persentase usaha peningkatan usaha mikro kecil usaha mikro dan kecil jumlah usaha kumulatif dindagkop umkm dindagkop kapasitas umkm dan \|mikro menjadi difokuskan pada pertumbuhan usaha adalah perbandingan mikro dan umkm koperasi usaha kecil kecil, dan pengembangan usaha mikro antara jumlah usaha kecil jumlah seluruh menjadi usaha kecil mikro dan kecil dengan ir, saha jumlah seluruh ukm persentase peningkatan kualitas koperasi difokuskan jumlah pasar kumulatif dindagkop umkm dindagkop koperasi aktif pada pengembangan koperasi tidak aktif koperasi aktif adalah koperasi umkm menjadi koperasi aktif koperasi yang dalam visit jumlah seluruh dua tahun terakhir koperasiingkatkan pdrb per kapita menurunnya angka tpt (tingkat pengurangan pengangguran terbuka menunjukkan jumlah kumulatif dinakerind dinakerind kompetensi dan pengangguran pengangguran difokuskan pada peningkatan kapasitas persentase angkatan penganggur terbuka daya saing tenaga terbuka) calon tenaga kerja dan penempatan kerja yang usia kerja tenaga kerja menganggur mencari angkatan kerja pekerjaan jumlah penduduk angkatan kerja meningkatkan daya persentase meningkatnya jumlah peningkatan daya saing sektor pariwisata menunjukan jumlah jumlah kumulatif dinas pariwisata dinas saing pariwisata pendapatan sektor kontribusi pendapatan pendapatan dari difokuskan pada peningkatan kontribusi pendapatan dari sektor pendapatan dari pariwisata dan pelestarian pariwisata terhadap pariwisata dalam sektor pariwisata pariwisata pada pendapatan asli daerah \|pariwisata sektor pariwisata kebudayaan pad pad meningkatnya persentase benda, peningkatan daya saing sektor pariwisata menunjukan pada jumlah benda, kumulatif dinas kebudayaan dinas pelestarian situs dan kawasan \|difokuskan pada pelestarian keragaman perbandingan benda, situs dan kawasan kebudayaan keragaman dan cagar budaya dan kekayaan budaya daerah situs dan kawasan cagar budaya yang kekayaan budaya yang dilestarikan cagar budaya yang dilestarikan jumlah daerah dilestarikan dengan benda, situs dan benda, situs dan kawasan cagar kawasan cagar budaya budaya yang ada yang ada meningkatkan persentase panjang meningkatnya proporsi panjang peningkatan kualitas infrastruktur dasar proporsi panjang panjang jalan kota kumulatif dinas pekerjaan dinas infrastruktur dasar jalan dalam kondisi \|kualitas kondisi jalan \|jaringan jalan difokuskan pada perbaikan jalan kondisi \|jaringan jalan dalam dalam kondisi umum dan penataan pekerjaan perdesaan dan baik dan jembatan dalam kondisi baik buruk, pembangunan jaringan irigasi kondisi baik adalah baik panjang ruang umum dan perkotaan pada wilayah selatan kabupaten demak panjang jalan kota seluruh jalan kota penataan dan drainase dalam kondisi baik yang ada ruang dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. iku) perhitungan penanggung jawab uan meningkatnya drainase dalam peningkatan kualitas infrastruktur dasar menunjukan persentase luas irigasi kumulatif dinas pekerjaan dinas kualitas drainase kondisi baik difokuskan pada perbaikan jalan kondisi panjang drainase kabupaten dalam umum dan penataan pekerjaan pembuangan aliran\|buruk, pembangunan jaringan irigasi dalam kondisi baik kondisi baik luas ruang umum dan air tidak tersumbat \|pada wilayah selatan kabupaten demak pembuangan aliran air irigasi kabupaten penataan dan drainase tidak tersumbat ruang meningkatkan persentase luas terpeliharanya persentase luas peningkatan kualitas infrastruktur dasar menunjukkan x panjang drainase kumulatif dinas pekerjaan dinas kualitas jaringan daerah irigasi jaringan irigasi yang \|daerah irigasi difokuskan pada perbaikan jalan kondisi persentase luas irigasi \|yang tidak umum dan penataan pekerjaan irigasi dan kabupaten dalam berkelanjutan kabupaten dalam buruk, pembangunan jaringan irigasi kabupaten dalam tersumbat (km) ruang umum dan pengairan dalam kondisi baik kondisi baik pada wilayah selatan kabupaten demak (kondisi baik panjang saluran penataan rangka mendukung dan drainase drainasepemenuhan sarana dan prasarana menunjuk pada jumlah rumah kumulatif dinas perumahan dinas kualitas layak huni dan prasarana tidak layak huni pemukiman sehat fokuskan pada semakin berkurangnya tidak layak huni dan pemukiman perumahan lingkungan permukiman yang penyediaan air bersih pada semua jumlah rumah tidak dan permukiman yang sehat, teratur dan penduduk, penataan kawasan kumuh dan layak huni pemukiman layak dan berkelanjutan peningkatan akses sanitasi dasar. kabupaten demak mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan perkotaan dan perdesaan meningkatkan persentase meningkatnya persentase peningkatan kualitas perencanaan tata menunjuk pada jumlah rtr yang kumulatif dinas pekerjaan dinas kualitas penataan \|tersedianya luasan kualitas perencanaan \|tersedianya ruang difokuskan pada tersedianya perbandingan tersedia jumlah umum dan penataan pekerjaan ruang dan ruang rth publik dari luas \|tata ruang informasi informasi mengenai rencana tata ruang tersedianya informasi rtr yang ruang umum dan terbuka hijau wilayah kawasan mengenai rencana rtr) wilayah kabupaten beserta rencana \|mengenai rencana tata seharusnya penataan perkotaan tata ruang rtr) rincinya melalui peta analog dan peta ruang (rtr) dengan rtr ruang wilayah kabupaten \|digital yang seharusnya beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital iku) perhitungan penanggung jawab uan meningkatnya persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan penyediaan ruang jumlah akhir kumulatif dinas pekerjaan dinas pengendalian tersedianya luasan \|ruang difokuskan pada tersedianya terbuka hijau rth) tahun pencapaian umum dan penataan pekerjaan pemanfaatan ruang rth publik luasan rth publik sebesar dari luas publik adalah spm luasan rth ruang umum dan sebesar dari wilayah kawasan perkotaan penyediaan rth yang publik yang penataan luas wilayah dimiliki dan dikelola tersedia jumlah ruang kawasan oleh pemerintah daerah wilayah kota atau perkotaan kota kabupaten yang kawasan perkotaan digunakan untuk luasan rth yan kepentingan masyarakat yang seharusnyaakhir tahun rencana (rtr masing masing kabupaten kota). meningkatkan tersedianya angkutan meningkatnya persentase sarana peningkatan pelayanan perhubungan menunjuk jumlah jumlah sarana kumulatif dinas perhubungan dinas pelayanan umum yang melayani \|pelayanan perlengkapan jalan \|darat difokuskan pada penyediaan sarana perlengkapan perlengkapan jalan perhubungan transportasi dan wilayah yang telah perhubungan darat dalam kondisi baik angkutan pada akses ataujaringan jalan jalan yang berfungsi yang berfungsi perhubungan tersedia jaringan jalan dan penyediaan rambu rambu lalu lintas. \|dengan baik dengan baik sarana untuk jaringan jalan dibandingkan dengan perlengkapan jalan yang tersedia jalan sarana perlengkapan yang ada prov, kabupaten dan jalan yang ada nasional) meningkatkan angka harapan lama meningkatnya angka harapan peningkatan kualitas pendidikan menunjuk pada hls hls kumulatif dinas pendidikan dinas ketersediaan, sekolah partisipasi lama sekolah difokuskan pada peningkatan kualitas perbandingan rentang minimal hls dan kebudayaan pendidikan kualitas, pendidikan pada sarana dan prasarana pendidikan dan harapan lama sekolah maksimal hls dan kesetaraan, jenjang pendidikan pengurangan penduduk usia sekolah yang \|(( hls) dengan hls minimal kebudayaan keterjangkauan dan dasar, paud dan tidak sekolah minimal dengan hls kepastian dalam pendidikan non maksimal dengan hls memperoleh formal. minimal pelayanan pendidikan meningkatnya akses jack smp mts peningkatan kualitas pendidikan apk smp mts adalah \|y ( jumlah siswa kumulatif dinas pendidikan dinas dan mutu pendidikan difokuskan pada peningkatan akses dan perbandingan jumlah pada tingkat dan kebudayaan pendidikan dasar, paud dan mutu pendidikan dasar, paud dan siswa pada tingkat pendidikan dan diknas diknas pendidikan smp mts paket kebudayaan smp mts paket jumlah penduduk dibagi dengan jumlah berusia hingga penduduk berusia tahun hingga tahun (iku) perhitungan penanggung jawab uan meningkatkan pertumbuhan meningkatnya jumlah pertumbuhan peningkatan minat baca difokuskan pada pertumbuhan pemakai \|y5 jumlah kumulatif dinas perpustakaan dinas minat baca kunjungan kunjungan kunjungan peningkatan kunjungan pustaka perpustakaan yang pengunjung dan kearsipan perpustakaan masyarakat perpustakaan perpustakaan perpustakaan berkunjung perpustakaan tahun dan kearsipan perpustakaan untuk ini jumlah mencari bahan pustaka pengunjung dalam satu tahun, perpustakaan tahun pengunjung lalu jumlah perpustakaan dihitung pengunjung berdasar pengunjung perpustakaan tahun yang mengisi daftar lalu kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. meningkatkan angka usia harapan meningkatnya aki angka peningkatan derajat kesehatan angka kematian ibu jumlah kematian kumulatif dinas kesehatan dinas kualitas derajat hidup kualitas kesehatan kematian ibu) masyarakat difokuskan pada penurunan atau aki adalah ibu berkaitan kesehatan kesehatan masyarakat dan aki, akb, kaba, gizi buruk, banyaknya wanita yang dengan kehamilan, masyarakat pelayanan kesehatan peningkatan kualitas ftp, pembangunan \|meninggal dari suatu persalinan, dan rumah sakit tipe daerah penyebab kematian masa nifas pada karangan dan peningkatan perilaku terkait dengan tahun tertentu hidup bersih dan sehat gangguan kehamilan jumlah kelahiran atau penanganannya hidup pada tahun (tidak termasuk yang samakb angka peningkatan derajat kesehatan angka kematian bayi jumlah bayi yang kumulatif dinas kesehatan dinas kematian bayi) masyarakat difokuskan pada penurunan atau akb adalah meninggal sebelum kesehatan akb banyaknya bayi yang usia tahun meninggal sebelum jumlah kelahiran mencapai usia tahun hidup pada tahun per kelahiran yang sama hidup pada tahun yang sama. rasio rumah sakit peningkatan derajat kesehatan program promosi dan jumlah rumah kumulatif dinas kesehatan dinas per satuan masyarakat difokuskan pada pemberdayaan sakit per kesehatan penduduk pembangunan rumah sakit tipe masyarakat penduduk
pemerintah kota tidore kepulauanatur kewenangan urusan pemerintahan kota tidore kepulautidore kepulauan tentang urusan pemerintahankewenangan urusan pemerintahmerintah kota tidore kepulauan. pemerintahan daerah adalahhimpunan lembaran daerah kota tidore kepulauan tahun urusan wajib daerah urusan pemerintahan terdiri dari, perpustakaan: komunikasi dan informatika, www himpunan lembaran daerah kota tidore kepulauan tahuurusan pemerintahan daerahgg. komunikasi dan informatika, pertanahan, himpunan lembaran daerah kota tidore kepulauan tahuvv. sosial: kebudayaan, xx. statistik, kearsipan:b ketentuan penutup ketentuan mengenai pelimpahan kewenangantidore kepulauan nomor tahun tentang kewenangan daerah kota tidore kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. wwwttd achmad mahir diundangkan tidore pada tanggal okto daerah menjalankan otonomiyang bersifat wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenpengembangan potensi unggulan yang menjadi kemasan daerah. urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusharus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. himpunan lembaran daerah kota tidore kepulauan tahunemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pemerintaperaturan daerah tentang urusan pemerintahan daerah kota tidore kepulaudelapan) buah rancangan peraturan daerah kota tidore kepulauan, tanggal juli untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.vibrant al kabupaten tebo tahun2001 retribusi pasar grosir dan atau pertokoan tent ang nomor tahun peraturan der al f kabupaten tebo undang~undang nomor tahun tentang pemerintah daerah (t.lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor3839.).)~keputusan menteri dalam negeri nomor tahun1998tingkat ii; bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf perlu menetapkan peraturan daerah tentang retribusi pasar grosir dan atau pertokoan;. bupatiasar grosir dan atau pertokoanbabi ketentuan umum menetapkan peraturan daerah kabupaten tebo tentang retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. memutuskan: dengan persetujuan dew per wakilan rakyat daerah kabur aten teb; pat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelasar grosir dan atau pertokoan dan, tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan pertokoanbjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar dan atau pertokoan.; pertokoan; supermarket; pasar hewan;d. pasar.bab nama, objek dan subjekyang berlaku diwilayah verse but. dalam hat atau berdasarkan pelayanan persatuan jenis ternak (ekor). babi cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan atau pertokoan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. bab ill golongan retribusi saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannyabab viii masa retribusi dan saa retribusi rut angi wilayah pemungutan jenis pelayanan jenis ternak tarif pasar hewan sapi kerbau rp. , ekor kambing domba rp. , eko;penetapan retribusi babi surat pendaft;keberatan pengeluaran surat teguran peringatan surat lain yang seemi tata cara pembayaran;epengembalian kelebihan pembayaranberikan;adaluwarsa penagihapabila ternaknya mati atau tidak terjadi transakpengurangan, keringanan dan pembebasinta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan xix penyidikan lembaran daerah kabupaten tebo tahun nomor daerah kabupaten tebo diundangkan muara tebo pada tanggal november ditetapkan my_ar_a_ j>g'._ian jut oleh kepala daerahbabi ketentuanidana uraian har umur penyusutan rp) ekonomi rp) tanah dan bangunan pompa dan instalasi pera ikatan mobil ternak jumlah biasa investasi dan penyusutan.asar dan atau pertokoasar grosir dan atau pertokosar grosir dan atau pertokoan kabupaten tebo dengan peraturan daerah. penjelasan umum retribusi pasar grosir dan atau pertokoan peraturan daerah kabupaten tebo nomor 'is tahun tent ang penjelasan atas dasar perhitungan pelayanan jasa usaha profit margin untuk sapi kerbau sebesar dari biaya tetap. untuk kambing domba sebesar dari biaya tetap uraian jumlah proporsi totalbiaya (ekor) (%) rp. sapi kerbau rp. kambing domba rp. pela kanan pasar hewan muara tebo uraian jumlah keterangan rp) biasa penyusutan biasa perawatan biasa operasional jumlah total biasa uraian jumlah keterangan rp) pembelian bahan bahan biaya administrasi biaya listrik jumlah biasa operasional tahun) uraian jumlah rp) keterangan ~ bangunan pompa dan instalasi pera ikatan mobil daging jumlah biasa perawatan pemeliharaan tahun) s d cukup jelas. rp. , ekor hari rp. , ekor hari kambing domba pasar hewan muara tebo tarif jenis ternak sapi kerbau jenis pelayanan dari perhitungan diatas, struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut dibulatkan rp. jumlah benih akan nila yang dijual retribusi kambing domba total biaya profit total biaya) dibulatkan rp. total biasa profit total biasa} jumlah ternak yang dilayani retribusi sapi kerbau perhitungan (tanpa inflasi)
provinsi jawa timur peraturan walikota batu nomor tahun tentang perubahan thalaman dari hlm.itambahkan (dua) angka yaitu angka dan angka sehingga berbunyi sebagai berikut: daerah adal, dalam hal ini adalah kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan sekretariat daerah kota batbantuan hibah dan bantuan sosial pada bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan sekretariat daerah kota batu adalah tim yang dibentuk dengan keputusan walikotadan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi atas verifikasi hibah dan bantuan sosial yang diajukan oleh bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan sebagai dasar persetujuan walikota untuk pencairanbantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang barang darialaman dari hlanggung resiko social. tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah orang orang yang memiliki pengaruh masyarakat, baik bersifat formal maupun informal dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, lembaga, dan institusi. veteran adalah warga negara indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui. antara dan disisipkan (satu) yaitudan bertempat tinggal atau berdomisili wilayah kota batu. besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah. halaman dari hlm. antara dan disisipkan (satu) yaitusurat permohonan dari ahli waris yang ditujukan kepada walikota batu melalui bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan sosial sekretariat daerah, dan fotokopi kartu keluarga ahli waris dan atau yang meningdinas tata ruang dan permukimanubah, yaitu sebagai berikut ketentuan bagian ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian ketiga bidang pemanfaatan ruang bidang pemanfaatan ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pemanfaatan dan penataan ruang berupa bangunan gedung dan lingkungan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pemanfaatan ruang mempunyai fungsi perumusan bahan kebijakan dibidang pemanfaatan ruang, penyusunan rencana kerja bidang pemanfaatan ruang mengacu pada rencana strategi dinas, cc. penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum dibidang pemanfaatan ruang, pembinaan, pengawasan pelaksanaan pengaturan dan pembangunan dibidang pemanfaatanmanfaatan ruang, mengkoordinasikan dan penyelenggaraan pemanfaatan ruang, penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang pemanfaatan ruang,dan pelaksanaan tugaspemanfaatan ruang terdiri dari seksi pengukuran dan survey, dan seksi pemetaan. ketentuan paragraf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut paragraf seksi pengukuran dan survey seksi pengukuran dan survey mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pemanfaatan ruang, pengukuran dan survey. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, seksi pengukuran dan survey, mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi pengukuran dan survey mengacu pada rencana kerja bidang pemanfaatan ruang,kota: pelaksanaan pengukuran dan survey lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang, pelaksanaan pengukuran dan survey lapangan dalam rangka identifikasi dan verifikasi lahan yang termasuk dalam kekayaan daerah, pelaksanaan penghimpunan data spasial sebagai bahan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang: pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengembangan pengukuran dan survey, pengembangan sistem informasilaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengukuran dan survey, penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi pengukuran dan survey, eksi pemetaan seksi pemetaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pemetaan bangunan gedung dan lingkungan serta pemanfaatan ruang. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pemetaan mempunyai fungsi penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan seksi pemetaan mengacu pada rencana kerja bidang pemanfaatan ruang: perumusan bahan kebijakan teknis pemetaan penataan ruang dan lingkungan, pemanfaatan bangunan dan gedung, pelaksanaan pemetaan penataan ruang dan lingkungan, pemanfaatan bangunan dan gedung sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota, pelaksanaan kegiatan penghimpunan data spasial dan atribut data spasial bangunan, kawasan dan lingkungan sebagai bahan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang maupun untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang: pelaksanaan koordinasi standarisasi pemetaan dan atribut dataetaan:dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinnetapan besaran satuan biaya dana bantuan operasional sekolah anggaran pendapatan belanja daerah kota pagar alam tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pagar alam, ments, negeri dan swasta dalam kota pagar alam,bos), maka perlu besaran satuan biaya dan bantuan operasional sekolah bos);menteri pendidikan nasional tahun ten tang organisasi dan tata kerja direktorat jendral manajemen pendidikan dasar dan menengota pagar alam nomor tahun ten seri e); peraturan daerah kota pagar alam nomor tahun ten netapan besaran satuan biaya dana bantuan operasionalsekolahanggaranpendapatanbelan,]a daerahkota babi ketentuanumum dalam peraturan ini dimaksud dengan walikota adalah walikota pagar alam sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota pagar alam dirias pendidikan adalah dinas pendidikan kota pagar alam kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan kota pagar alamdengan tk ra sekolah dasar yang disingkat simi sekolah menengah pertama yang disingkat sipil biaya operasional sekolah selanjutnya disebut bos program wajib belajar dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap biaya operasional adalah biaya personalia dan biaya non personalia biaya personalia adalah gaji periodik dan tenaga kependidikan serta tunjangan tunjangan yang melekat pada gaji biaya nonperson iernbur, transportasi, konsumsi, pajak, dllbiaya penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat yang meliputi, penyelenggara pendidikan, peserta didik, orang tua, wali peserta didik dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. biaya pribadi peserta didikclan berkelanjutan babi tujuandanprinsip tujuan penetapan besaran satuan biaya transportasi dan uang lelah guru dan pegawai negeri sipil luar jam mengajar adalah untuk memberikan motivasi dan pemahaman yang warna dan sebagai pedoman bagi pengelola dana bantuan operasional sekolah bos), bagi sekolah dasar madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertarnay madrasah tsanawiyah, yang ada dalam daerah kota pagar alam; adapun besaran satuan biaya dana bantuan operasional sekolah bos) dan program sekolah gratis psg) yaitu melihat kondisi jumlah siswa disekolah tersebut. penggunaan dana bos berdasarkan prinsip prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas; objektivitas dimaksud pad i), harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan;; akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pihak pihak terkait. babi prosedur penetapanpenggunaandanabos penetapan penggunaan dana bos didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama tara tim manajemen sekolah, dewan guru dan komite sekolah;; dana bosi besaran satuanbiayakegiatan paragraf insentif kepanitiaan pasa15(a) penanggung jawab serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (b) ketua serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (e) wakil ketua serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (d) sekretaris serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. pasa16 (e) bendahara serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (f) anggota (maksimal orang) dan disesuaikan dengan kebutuh paragraf transportkegiatandiluarjam sekolah transport kegiatan luar jam sekolah, ditetapkan sebagai berikut (a) kegiatan guru dalam kota pagar a1am serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (b) kegiatan guru 1uar pagar alam serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (e) kegiatan siswa dalam kota pagar a1am serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (d) kegiatan siswa luar kota pagar alam per siswa serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. besaran transport diberikan dengan mempertimbangkan kewajaran jarak tempuh. paragraf operasionalkendaraandinas pasa17 bantuan operasional kendaraan dinas (bahan bakar) dalam mendukung kegiatan kinerja kepa1a sekolah, guru, dan peserta didik sehari hari, ditetapkan sebagai berikut: bantuan operasional mobil dinas per bulan serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. , . besaran bantuan operasional1 disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia. paragraf insentif kegiatan pasa18 insentif kegiatan ujian tengah semester, ujian semester, ujian perbaikan kelas dan ujian sekolah termasuk ujian praktik, ditetapkan sebagai berikut (a) insentif penulisan naskah soa1 mata pelajaran setingkat serendah rendahnya rp. clan setinggi tingginya rp. setingkat seko1ah menengah serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (b) insentif pengetikan naskah soal lembar serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (el insentif pengawas ruang orang kali setingkat serendah terendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. setingkat sekolah menengah serendah ren).hanya rp. dan setinggi tingginya rp. (d) insentif koreksi (per siswa) setingkat serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. setingkat sekolah menengah serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (e) insentif pengelolaan dan pengisian buku laporan hasil belajar siswa (per kelasjper kegiatan) serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. honor penulisan ijazah peserta didik serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. besaran insan tif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang t~sedia. pasa19 insentif kegiatan ekstrakulikuler pengembangan diri, ditetapkan sebagai berikut insentif penanggung jawab (per hadir] serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. insentif pelatih (per orang per hadirkeamanan, ketertiban, kebersihan, kerapian, perundangan dan kekeluargaan k),ditetapkan sebagai berikut insentif pelaksana per kehadirguru mata pelajaran mgm) kelompok kerja guru kkg)dan pelatihan, ditetapkan sebagai berikut (a) insentif mgm (per hadir) serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (b) insentif pelatihan guru serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (e) insentif narasumber (per season:: insentif kegiatan belajar tambahan dan pembelajaran remedial, ditetapkan sebagai berikut (a) insentif pengajar belajar tambahan per jam pelajaran serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (b) insentif remedial per mata pelajaran per kelas serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (c] insentif pengayaan per mata pelajaran per kelaskerja kepala sekolah maks), kelompok kerja kepala sekolah k3s) musyawarah kerja kepala madrasah mkm),dan kegiatan lomba ditetapkan sebagai berikut biaya kegiatan konsumsi pertemuan (perhari) orang serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. besaran kegiatan konsumsi disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia. paragraf bantuantransportsiswamiskin bantuan biaya transport untuk siswa miskin, ditetapkan sebagai berikut: bantuan transport per orang per bulan serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. , . bantuan diberikan hanya kepada siswa yang karena biaya transportasi sehingga tidak masuk sekolah. babi besaran satuanbiayapersonalia besaran satuan biaya personalia untuk guru honorer, pegawai honorer dan bendahara pengelola dana bos, ditetapkan sebagai berikut (a) honor guru tidak tetap gtt)per jam per bulan serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (b) honor pegawai tidak tetap pit) per bulan serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (e) honor bendahara pengelola bos per triwulan serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (d) tunjangan kepala sekolah perbulan serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (e) tunjangan wakil kepala sekolah perbulan serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. (f) tunjangan wali kelas perbulan serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. besaran satuan biaya personalia untuk pembina osis, guru piket ditetapkan sebagai berikut honor pembina osis per bulan serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. honor guru piket per bulan serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. besaran honor tunjangan disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia. babi biayaperawatan,pemeliharaangedung dankendaraandinasdan baranginventaris biaya pengecatan, perbaikan atap bogor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan membelai, perbaikan sanitasi, perawatan fasilitas sekolah lainnya dan lingkungan sekolah biaya pembelian bahan bahan suku cadang peralatan kantor biaya pemeliharaan dan pembelian suku cadang roda empat babi pelaporan laporan penggunaan dana bosrr atau petunjuk teknis (jenis) babviii hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai penetapan besaran biaya operasional sekolah bos) dan program sekolah gratis psg) tetap berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sepanjang mengenai pelaksanaanya. babi penutup dengan berlakunya peraturan walikota ini,maka peraturan walikota nomor tahun tidak berlaku lagi. peraturan walikota pagar alamdengan menempatkan dalam berita daerah kota pagar alam. ditetapkan pagar alam pad tanggal: d:i sai71 rtl ol7 kota pagar alam ~l {.ida trial bas.)uni diundangkan kota pagar alam pada tanggal sekretaris daerah kota pagar alam samsudin, berita daerah kota pagar alamtahun nomor
salinan menak provinsi jawa timur peraturan walikota batukomponen nilai strategis penyelenggaraan reklame terdiri atas: guna lahan, ukuran reklame: cc.100 (seratus keseratus). guna lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelompokkan menjadi: fasilitas umum komersial dan jasa, ruang terbuka hijau, cc. permukiman,itentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah, dan jalan satu arah. kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf dibedakan berdasarkan lebar jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval. kelompok kelas interval darihalaman dari hlmkomponen. besaran komponen nop reklame, komponen nilai strategis penyelenggaraan reklame dan nilai titik sebagaimana dimaksud dalam dan sertalokasi dan klasifikasi kelasateri rokok, besarnya nilai sewa reklame ditambah (dua puluh lima keseratuskeseratus). ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan atas dua digit belakang koma. nilai strategis pemasangan reklame untuk jenis reklame selain reklame megaton videotron dan reklame papan billboard, besarnya dihitung dan ditetapkan (tujuh puluh keseratus) dari skor tertinggi nilai strategis jenis reklame megaton videotron. masa pajak reklame tetap selama (satu) tahun. masa pajak reklame insidentil terdiri atas: detik, harian: mingguan, dan bulanan. halaman dari hlm. bab bentuk, isi, dan tata cara pengisian speed bentuk dan isi speepeed dibuat dalam rangkap (dua), satu untuk diserahkan bkd sedangkan yang lainnya untuk arsip wajib pajakkdketentuan peraturan perundangan undangan. apabila speed tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan padapajak yang dipungut disetorkan bendaharawan khusus penerimaan pada bkd dengan menggunakan ssd. halaman dari hlm. apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. wajib pajak atau penanggungaerah melalui kepala bkd dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk ktp). atas permohonan sebagaimana dimaksud pada bkd mengadakan penelitian untuk bahan rekomendasi persetujuan penolakan angsuran pajak atau penundaan pembayaran pajak oleh kepala daerah. kepala daerahdalam surat perjanjian angsuran. persetujuan penundaan pembayaran pajak ditetapkan dengan surat persetujuan penundaan pembayaran. bab tata cara penagihan bagi wajib pajak atau penanggung pajak dengan cara menghitung pajak sendiri mps), jatuh tempo pajak terutang adalah (tujuh) hari setelah diterimanya skpd oleh wajib pajak atau penanggung pajak. bentuk dan isiketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak dipenuhi paling lambat (tiga puluh) hari sejak diterima skpd oleh wajib pajak atau penanggung pajak, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga (dua keseratus) dari pokok pajak setiap bulan dengan menerbitkan std. halaman dari hlm. bagi wajib pajak atau penanggung pajak dengan cara penetapan jatuh tempo pajak terutang adalah (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir. apabilasurat teguran, atau surat lain yang sejenis oleh kepala bkd. apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan, wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak, maka diterbitkan surat teguran oleh kepala bkd yang sejenis, wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi pajak yang terutang, maka diterbitkan surat paksa oleh kepala bkd. jumlah pajak yang terutang berdasarkan std, skpd, skpd, atauharus memuat: nama wajib pajak atau namapajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan halaman dari hlm.bkd setelahpenagihan seketika dan sekaligus terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dilakukan oleh juru sitpun memindah tangantinggalkan tempat tinggal, tempat usaha,yang menyatakanhalaman dari hlm. pada dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama juru sitatau penanggungatau penanggung atau pemilik modal, baik tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di, sebagaimana dimaksud pada huruf bab vii tata cara pengajuan keberatan, keringanan, dan pembebasan pajak wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada walikota melalui kepala bkd atas skpd, skpd, skpdkbt, skpd skpd,skpd, atau std. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia kepada walikota melalui kepala bkdisertai alasan yang jelas. halaman dari hlm. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat (tiga) bulan sejak tanggal skpd, skpd, skpdkbt, skpd, skpd, skpd, atau std diterima wajib pajak. tanda terima surat keberatan dari kepala bkdwajib pajak dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembebasan pajak atas tarif pajak kepada walikota melalui kepala bkdktp) atau identitas pemohon, fotokopi nomor pokok wajib pajak daerah ppd),bidang penagihbidang penagihan, maka kepala bkd menyampaikan usulan keringanan atau pembebasan pajak kepada walikota. walikota dapat menerima atau menolak permohonan keringanan atau pembebasan pajak. apabila permohonan diterima, maka walikota mengeluarkan keputusan tentang keringanan atau pembebasan pajak. apabila permohonan ditolak, maka walikota mengeluarkan keputusan tentang penolakan keringanan atau pembebasan pajak. bab viii tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan, dan penghapusan, atau pengurangan sanksi administratif wajib pajak dapat mengajukan kepada walikota melalui kepala bkd halaman dari hlm. dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk. atas permohonan tersebut, bidang pendataan dan penetapanengan membuat laporan hasil penelitian. walikota dapat menolak atau menerima atas permohonan,olak, walikota mengeluarkan keputusan tentang penolakerima, walikota mengeluarkan keputusan tentangbab tata cara pengembalian kelebihan pembayaranbermeterai kepada kepala bkd dengan melampirkan tanda bukti pembayaran asli dan akuntansi lengkap bermeterai rangkap (empat): setelah wajib pajak atau penanggung pajak menerima skpd, kepala bkd menerbitkan skpdbab tata cara penghapusan pada setiap akhir tahun tanwin, bidang pembukuan dan pelaporanhalaman dari hlm. kepala badan keuangan daerah melalui bidang penagihbkdwalikota. dalam hal tertentu kepala bkd dapat memerintahkan ppn pajak daerahkepala bkd. hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada kepala bkdhalaman dari hlm.ota batu. bendahara khusus penerimaan adalah bendahara khusus penerimaan pada badan keuangan daerah kota batureklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. halaman dari hlm.bkbkd menyampaikan salinan keputusan walikota sebagaimana dimaksud dalam kepada kepala bagian keuangan dan bidang pembukuan dan pelaporan bkd. salinan keputusan walikota sebagaimana dimaksud pada oleh bidang pembukuan dan pelaporan bkdpiutang pajak yang dihapuskan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam std, kpk, skpkbt, yang meliputi pokok pajak, kenaikan bunga dan atau denda. syarat syarat piutang pajak yang dihapuskan adalah: piutang tersebut tercantum dalam stp, kpk, skpkbt: sudah dilakukan upaya tindakan penagihan sampai dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak halaman dari hlm. meninggalkan harta warisan: dan penagihan pajak telah kadaluwarsa. bab tata cara pembukuan dan pemeriksaan wajib pajak yang melakukan usaha jasa dan dagang dengan omset atas rp300. (tiga ratus juta rupiah) per tahun penyelenggaraan kegi. bagi wajib pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan,. pencatatan sebagaimana dimaksud padaemeriksaan kepada wajib pajak atau penanggung pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah. setiap berakhirnya masa pajak, diadakan pemeriksaan kepada wajib pajak atau penanggung pajak cara menghitung pajak sendiri mps) oleh tim pemeriksa, guna memeriksa dan meneliti kebenaran atas pembukuan dan pembayaran masa pajak bulan sebelumnya. halaman dari hlm. bagi wajib pajak atau penanggung pajak dengan cara menghitung pajak sendiri mps) paling sedikit (satu) tahun sekali, dilakukan pemeriksaan pembukuan atau audit oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh walikota. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang berhutang tidak atau kurang bayar diterbitkan skpd ditambah sanksi administratifsil pemeriksaan jumlah penyetoran pajak sama besarnya dengan hasil pemeriksaan, maka diterbitkan skpd. apabila berdasarkan hasil pemeriksaandata baru atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, makadengan menerbitkan skpdkbt. dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, kepala badan keuangan daerah dapat menunjuk kantor akuntan publik atau auditor untuk mendampingi tim pemeriksa. pada saat melakuksesuai standar akuntansi berterima umum, memperlihatkan dan atau meminjamkan pembukuan, yaitu rekap penjualan, buku besar kas, buku besar piutang, bukti setoran bank, atau dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak atau penanggung pajak kepada tim pemeriksa, memberiatau penanggung pajak guna halaman dari hlm. memperlancar pemeriksaan, dan menyampaikan data potensi penjualan dan keterangan yang diperlukan secara benar dan jelas. apabila pada saat dilakukan pemeriksaan,secara pajak, bkd dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii tata cara penyitaan apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu (dua kali dua puluh empat) jam setelah tanggal diterima surat paksa, maka kepala badan keuangan daerahjawabadalah pejabat struktural pemerintah daerah yang berwenang wilayah objek pajak, yaitu camat, sekretaris kecamatan, kepala seksi kecamatan, lurah atau sekretaris kelurahan, kepala desa atau sekretaris desan saksi saksi. halaman dari hlm, yang disita atau tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak berada dan atau tempat tempat umum. atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita yang memuat paling sedikit: kata disita ,yang bersangkutan, halaman dari hlm. tempat tinggalhutang pajak dan biaya penagihan pajak. bab xiii tata carkd melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelangingkat (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. proses pelelangan harus dilengkapi dengan: surat peringatan teguran, penentuan harga limit objek sita yang ditetapkan oleh juru sita atau dapat meminta bantuan jasa penilai, dan bukti kepemilikan objek sita apabila objek sita adalah barang tidak bergerak, tidak harus diumumkan melalui media massa. kepala bkd bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan jadwal waktu dan tempat lelang kepada kantor lelang, sebelum lelang dilaksanakan. kepala bkdhalaman dari hlm. asli risalah lelang. kepala bkd dan juru sita pajak tidak diperbolehkan pembeli barang sitaan yang dilelang. larangan terhadap kepala bkd dan juru sitbkdkeseratuskdkd kepada wajib pajak atau penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang. kepala bkdlaman dari hlm. hak wajib pajakkota batu tanggal: juni tar, tarif pajak reklame tarif pajak reklame tetap dengan masa pajak tahun komponen perhitungan dasar tarif pajak jenis klasifikasi nilai nilai reklame kelas jalan strategis nor pajak pajak megaton media utama berakar papan nama tiang a.a b apem ear utama bahan nama p o.ooo b bea sombong kendaraan utama template ii. tarif pajak reklame insidentil komponen perhitungan dasar tarif pajak jenis reklame masa pajak nilai strategis nor nilai sewa pajak spanduk bulan metersticker bulan lembar flak chain bulan lembar4 sebaran lembar \| balon udara bulan buah slide film menit walikota batu, ttd mewanti rampok halaman dari hlm. lampiran peraturan walikota batu nomor tanggal: juni klasifikasi jalan pajak reklame permanen soo jalan abdul gani lan agus salim mana yna dalan aruna ida p atas tata osn buku berbunga tama 52an deng tdaanbiponsges tama dsisnfiamboyan jalan gajah mada anatara ida a9 dalan imam benci nea diarak ina ita dina iga yua ian, gap aaaa e aa tiga tian anta ian daan songgon utama naa tai daan sutan agung daan surai utama jalan frunojoys sea wesupataan giant daa persis aaa halaman dari hltidak dapat dipindahkantidak dapat dipindahkan,halaman dari hlm. so obat jalan pandan rejo daan baya akun sean kaya kapuas bn ramen taa isenkayasekta tana aman kaya sidomulyo utama desa sumbergonde tana any jaan telinga ta danny sbr brantas jalan ry. sekar putih lisa tepung osn pengarang aan kya bai jalan raya hadapi ta daan maduro taa daan raya morio tama been kya hata utama ide suomobadapa i olin hasanuddin juna walikota batu, ttd mewanti rampok halaman dari hlm. halaman dari hlm. termasuk dalamnya adalah brosur, leaflet,penpenyelenggara reklame adalah peroranganyang selanjutnya disingkat nopmeriksaan pajak daerah yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk halaman dari hlm.,atau penanggungperaturan perundang undangan perpajakan daerah. halaman dari hlmatau penanggungtambahan yang selanjutnya disingkat skpd adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya tambahan pajhalaman dari hlmpajak daerah yang selanjutnya disingkat skpdatau penanggung pajak. surat perintah membayar kelebihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah surat pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang ditandatangani oleh kepala badan keuangan daerahdaerahalaman dari hlm. tim pemeriksa adalah timsecara khusus adalah pemeriksaan tempat usaha atau kantor wajib pajak atau penanggung pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk tahunlakukan dalam pemeriksaan pada umumnya. kas daerah adalah kas pemerintah kota baorporasi adalah tanda pengesahan dari pemerintah daerah atau benda berharga dan benda lainnya yang akan dijual atau akan diedarkan dib subjek dan objek pajak subjek pajak reklame adalah: orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atauhalaman dari hlmb iii tata cara penghitungan dan penetapan pajakkeseratus). dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada adalah nilai sewa reklame. terhadap nilai sewa reklame dalam ruangan indoor ditetapkan sebesar (lima puluh keseratus) dari nilai sewa reklame luar ruangan outdoor. penetapan nilai pajak reklame dibulatkan atas menjadi kelipatan rp100, (seratus rupiah). nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan penjumlahan nop reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame. komponen nop reklame terdiri dari: nilai perolehan harga biaya pembuatan reklame, biaya pemasangan reklame, dan biaya pemeliharaan reklame. halaman dari hlm.
dohkebumec. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja,, membandingkan capaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam iku dengan capaian kinerja indikator regional dan nasional, danh.amin rahmanurrasjid, s.h., m.h pembina tk. nip.:. tahun panah kebumen, lo. kepala perangkat daerah nlahmila penjelasan pengisian terhadap lampiran atas sebagai berikut: perangkat daerah ditulis nama perangkat daerah yang bersangkutan, tahun ditulis tahun rencana kinerja,ngah, pada kolom diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari perangkat daerah pada kolom diisi angka target masing masing indikator kinerja sasaran, format pernyataan perjanjian kinerja pemerintahnnananananananan anna anna jabatan bkanannanananaananaanabumen, ll. bupati kebumen (nama.) perangkat daerah kebumen pemerintah kabupaten kebumen perangkat daerah oo. snnanananannann telp. le. fcxi mile. kode pos. . e mailnananananaaaanaan jabatan bnkanaanannanaaaaan selanjutnya disebut pihak pertama nama ponnnnanatanaanaanan jabatan bnkanaanannanaaaabumen, . pihak kedua, pihak pertama, nama nama formulir perjanjian kinerja pemerintah daerah perjanjian kinerja tahun . pemerintah kabupaten kebumen strategi kiri target program anggaran kebumen, ll. bupati kebumenaerah. perangkat daerah . triwulan sasaran indikator strategi kiri target program anggaran keterangan kebumen, ll. bupati kebumen kepala perangkat daerah (he. nama.) (ena. , danrjanjian kinerja tahun . unit pelaksana teknis pada dinas badan . kevi target kegiatan anggaran kebumen, lo. atasan kepala kepala unit pelaksana teknis unit pelaksana teknis (ho. .nama.) (ho,. pejabat struktural pada perangkat daerah perjanjian kinerja tahun . nama jabatan . pada perangkat daerah . kevi biner' target kegiatan anggaran kebumen, jo. pejabat penilai pejabat struktural (yang bersangkutan) lean. nama.) lean. nama.) mengetahui, atasan pejabat penilai lean (sesuai tugas fungsi jabatan)perangkat daerah pada tahun tersebut,.. pemerintah kabupaten kebumen sasaran indikator capaian ooh tea program anggaran realisasi anggaran kebumen, omemutuskan menetapkan peraturan bupati kebumen tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintdaerah pengukuran kinerja tahun . perangkat daerah . ole ole program anggaran realisasi anggaran keterangan kebumen, lo. kepala perangkat daerah (enam. unit pelaksana teknis pada dinas badan . ole oli nan program anggaran realisasi anggaran keterangan kebumen, ktural pada perangkat daerah pengukuran kinerja tahun . nama jabatan . pada perangkat daerah . sasaran indikator capaian a1\| aan program anggaran realisasi anggaran keterangan kebumen, lo. pejabat penilai pejabat struktural (yang bersangkutan) (ena. nama.) (ee. nama.) mengetahui, atasan pejabat penilai (eformulir pengukuran kinerja triwulan .pemerintah daerah pengukuran kinerja triwulan . tahun . pemerintah kabupaten kebumen strategis kinerja s d malahan triwulan ini ole jaljmfnfl isjleltis\| lele let kebumen, l iv) target x100). tahun . perangkat daerah . ole jaljmfnfl isleltis\| etil meter kebumen, lo. kepala perangkat daerah fe. tahun . unit pelaksana teknis pada dinas badan . ole jaljmfnfl isleltis\| etil meter kebumen, lojabat struktural pada perangkat daerah pengukuran kinerja triwulan . tahun . nama jabatan . pada perangkat daerah . ole jaljmfnfl isleltis\| etil meter kebumen, . pejabat penilai pejabat struktural (yang bersangkutan) (em. nama.) (ee. nama.) mengetahui, atasan pejabat penilai (em (sesuai tugas fungsi jabatan) . perangkat daerah . pencapaian lal \|8z6j5r00on\| too kebumen, ll. kepala perangkat daerah (ena. nama.), pada kolom diisi dengan persentase pencapaian target dari masingmasing indikator kegiatan (realisasi target sampai dengan triwulan .: membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan triwulan . dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan sampai dengan triwulan .sampai dengan triwulan .sampai dengan triwulan . bab penutup pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi triwulan . permasalahan kendala strategi peningkatan kinerja lampiran perjanjian kinerja tahun . anggaran dan realisasi belanja triwulan dan efektifitascheck list revi laporan kinerja checkinstansi pemerintah penyusunannya.tidak telah terdapat penjelasan yang memadai iku dan indikator kinerja telah smartkebumen tahun anggaran . kami telah merevisi laporan kinerja instansi pemerintah kabupaten kebumekebumeperangkat daerah pernyataan telah direvisi perangkat daerah . tahun anggaran . kami telah merevisi laporan kinerja instansi perangkat daerah.bupati kebumen, ttd. mohammad yahya fuadrencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah yang selanjutnya disingkat bap3da adalah badan perencanaan dan, terwujudnya transparansi pemerintah daerahit sebagaimana dimaksud pada3daa.spesifik (specified), b.dapat terukur (measurable): c.dapat dicapai (attainable), d.n.,
sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf dan huruf maka perlu ditetapkan dengan peraturan walikota.indonesia, sehingga perlu ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai; bahwa dengan dilaksanakan otonomi daerah, beberapa kewenangan propinsi diserahkan kabupaten kota antara lain pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol; menimbang walikota surakarta,{sup mb) kota surakarta nomor: t2. tahun tent ang peraturan walikota surakarta walikota surakartajinan minuman beralkohol. keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang tata laksana kepabeanan bidang impor; peraturan menteri perdagangan nomor dag per tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat ijin usaha perdagangan; keputusan;;keuangan nomor kmk. t~nt jng .\s.m lm~x.h &mmg penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman pos dan kiriman melalui jasa titipan; memperhatipengawasan dan pengendalian minuman beralkohol; dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan daerah adalah kota surakartasurakarta; dinas adalah dinas perindustrian dan perdagangan kota surakarta; kantor pelayanan perijinan terpadu yang selanjutnya disingkat kept adalah kept kota surakarta; pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pemberian ijin usaha perdagangan minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; perijinan adalah kegiatan;; perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol; pengedaran man beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;;;;; babi ketentuan umum menetapkan peraturan walikota surakarta. memutuskanwalikota menetapkan jenis atau produk minuman beralkohol golongan a,berah, sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini. minuman beralkohol dikelompokkankeseratus) sampai dengan (lima puluh lima keseratus). bab klasifikasi, jenis dan standar mutu;;pernah pernpub dan diskotik adalah sebagaimana dalam peraturan perundang undangan yang berlaku bidang pariwisata; surat ll; surat permohonan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol disingkat sup mb adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan yang memuat data informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh sup minuman beralkohol;setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan a,b, dan produk dalam negeri dan atau produk impor untuk ; bab label minuman beralkohol pengecer minuman beralkohol golongan a,b dan hanya diijinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasanhotel berbintang dan restoran dengan tanda talam kencana dan talam selama; bar termasuk pub dan diskotikbab iii pengedaran dan penjualan minuman bera ll{ chol minuman beralkohol golongan a,bminuman beralkohol yang diperdagangkansup mb berlaku selama (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlaku surat menunjukkannya terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. sup mb berdasarkan peruntukannya diberikan kepada penjual langsung dan pengecerdiskotik.mb. bagian kedua surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol sup mb) penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut berbentuk usaha per; memiliki minimal surat izin usaha perdagangan sup) kecil dan sup sebagai f7"(mendapatkan rekomendasi dari distributor atau sub distributor)satu kelembagaan usaha babi perizinan kadar alkohol; daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol; tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; pencantuman tulisan minuman beralkohol ";dan tulisan peringatan "dibawah umur tahun atau wanita hamil dilarang minum". permohonan sup mb bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan dan pengecer minuman beralkohol golongan dan selain toko bebas bea tbb), dan penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan diajukan kepada walikota cq. pejabat yang ditunjuk dengan mengisi sup mb sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta foto copy masing masing (satu) eksemplar untuk hotel berbintang dan restoran bertanda talam kencana dan talam selama dan bar, pub atau diskotik dengan syarat sebagai berikut: foto copy ktp yang masih berlaku. surat izin usaha perdagangan sup), atau diskotik dari instansi yang berwenang; tanda daftar perusahaan tdp); nomor pokok wajib pajak npp); ipb, imb, ho. sup, izin usaha hotel, izin usaha rekreasi dan hiburan umum asli dan foto copy dilampirkan. rekomendasi dari portabel surakarta. ukl upl ho mb;sup mb bagi penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan sup mb penjual langsung minuman beralkohol dan atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan domisili) perusahaan yang bersangkutan. kewenangan penerbitan sup mb sebagaimana dimaksud dalam walikota c.q. pejabat yang ditunjuk untuk rnenernltkan sup mb bagi penjual langsung minuman beralkohol danuntuk tujuan kesehatan. apabila ada perubahan kepemilikan dan atau pindah lokasi wajib melaporkanberakhir masa berlakunya bagian ketiga tata cara permohonan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada dan wajib diperlihatkan kepada tugas pengawas yang melakukan pemeriksaan. kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat jumlah, merek,tanggal pemasukan barang gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barangbab penyimpanan minuman beralkoholsup mb ditolak dan perusahaan wajib mengajukan sup mb yang baru. selambat lambatnya (sepengisian sup mb sebagaimana dimaksud dalam belum dilakukan secara benar dan lengkap, walikota cq. pejabat yang ditunjuk,naskah asli dan sah dokumen sebagaimana dimaksud pada dikembalikan kepada yang bersangkutan bersamaan dengan penyerahan sup mb. pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadapdan bab viii pengawasan penjual langsung m;human beralkohol dan pengecer minuman beralkohol golongan a,b dan dilarang mempromosikan minuman beralkoholokasitempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh walikotaminuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan b,dan sebagaimana dimaksud dalam dan dilarang diedarkan atau dijual dalam negeri. bab vii kegiatan yang dilarang bagian kesatu pengendalianmenteri atau pejabat yang ditunjuk menteri atau pejabat yang berwenang menerbitkan siap mb. bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada dan sebagaimana tercantum pada lampiran iii peraturan walikota in. penjual langsung dangubernur cq. kepala dinas provinsi atau walikota cq. pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada gubernur cq. kepala dinas provinsi setempat. penjual langsung minuman beralkohol hotel berbintang dan restoran dengan talam kencana dan talam selama, bar termasuk pub dan diskotek, serta tempat tertentu lainnya) dan pengecer minuman beralkohol golongan a,b dan tempat lainnya,cq. kepala dinas dengan tembusan direktur jenderal perdagangan dalam negeri, departemen perdagangan; direktur jenderal pariwisata;bagian kedua pelaporan pengendalian dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk berkoordinasi dengan instansi terkait. . berita daerah kota surakarta tahun nomor diundangkan surakarta pada tanggal a9' !s"rc.t5' zoom kf{ et \ri d \er \h kota surai\rta ditetapkan surakarta pada tanggal a1as+u> walikota surakarta9? dodo agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam serta daerah kata surakarta peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. babi ketentuan penutup pelanggaran terhadap ketentuan yang dilarang dalam peraturan walikota ini dikenakan sanksi berupa: peringatan, dan atau pencabutan izin usaha, dan atau membongkar sarana usaha sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab sanksi administrasi walikota surakarta ai7fr brandy, brandy buah fruit brandy, gin never. likur queue, rum, vodka, wish dan arak samsul anggur wine, sparkl. bir, larger, ale, tout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi dan brem ~ t + ~ golongan golongan golongan jenis atau produk produk minuman beralkohol yang dapat dijual atau diperdagangkan kota surakarta lampiran peraturan walikota surakarta nomor tahun <:: tanggal ~as+u~ .zgcg _,__ fc. ktp yang masih berlaku. fc. akte pendirian pt oj. surat penunjukkan sebagai pengecer dari sub distributor. persyaratan meterai rp. hormat kami surakarta, demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan keterangan tersebut tidak benar, naka kami bersedia dicabut sup mb yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. iv. nilai modal dan kekayaan bersih status tempat usaha milik sendiri sewa kontrak lainnya golongan jenis minuman beralkohol yang diperdagangkan golongan pengecer minuman beralkohol npp kelembagaan penjual langsung minuman beralkohol iii. kegiatan perusahan rumah toko ruko) rumah kantor bukan) gedung pusat niaga perkantoran perumahan penduduk kota kab. telepon lokasi perusahaan pusat pertokoan perbelanjaan kecamatan kelurahan alami usaha nama lengkap ii. identit,\s perusahan kota kab. telepon kecamatan kelurahan amanat rumah nama lengkap identitas pemilik penanggung jawab surakarta melalui kepala kantor pelayanan perizinan terpadu kata surakarta mahkota surakarta kepada yth: penjual langsung minuman beralkohol pengecer minuman beralkohol permohonan ijin baru per: pohonan perubahan ijin permohonan perpanjangan ijin formulir permohonan sup minuman beralkohol peraturan mahkota surakarta nomor tanggal lampiran kota surakarta li,,~ widodo \__ ho mb. rekomendasi dari portabel surakarta. ukl upl. ipb, imb, ho, sup, tdp, izin usaha hotel, izin usaha rekreasi dan hiburan umum asli maupun dilampirkan. stok barang minuman beralkohol. daftar minuman beralkohol yang dijual. realisasi dan estimasi penjualan minuman beralkohol selama tahun. sup perusahaan besar sup perusahaan menengah sup perusahaan kecil klasifikasi perusahaan bidang usaha jenis minuman dalam negeri impor beralkohol jml lt) nilai ro) jml lt) nilai ro) asal negara gol gol ii. realisasi pengadaan ~ coret yang tidak perlu. penjualan langsungreta_ta_n __. nomor dan tgl. sup mb jenis perusahaan nama perusahaan alamat perusahaan telp fax l<keterangan umum surakarta triwulan triwulan perintah kota surakarta, . kepada yth. walikota surakarta cq. kepala dinas perindustrian dan perdagangan kota surakarta laporan triwulan realisasi pengadaan dan penyaluran nomor lampiran peri kop perusahaan lampiran iii peraturan walikota surakarta mor tanggal: tembusan: direktur jenderal perdagangan dalam negeri, departemen perdagangan; direktur jenderal pariwisata. tanda tangan penanggung jawab nama penanggung jawab jabatan cap perusahaannama barang isi kemasan (ml) merek negara asal ~ iii. realisasi penjualan kota sur al< arta oic widodo
salinan te,meningkatkan percepatan, pemerataan dan keadilan pembangunan dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai lingkungan kelurahan wilayah kota tegal perlu melaksanakan program akselerasi pembangunan infrastruktur kelurahan: bahwasudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhiii. bobot variabel dan kriteria bobot variabel dan kriteria dibedakan dengan mempertimbangkan tujuan program apik. agar upaya percepatan pembangunan infrastruktur dapat tercapai, maka variabel tidak tetap diberi bobot lebih besar dibanding variabel tetap. demikian juga, bobot tiap tiap kriteria sebagai faktor penambang didasari urgensi dan kebermaknaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. bobot variabel dan kriteria adalah sebagai berikut: variabel tetap jumlah penduduk cakupan layanan keluarga tiap variabel tidak tetap cakupan infrastruktur dalam kondisi baik realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan realisasi swadaya masyarakat iv. interval nilai masing masing kriteria variabel tetap jumlah penduduk jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa luas wilayah km? km? km2 jumlah c18rt cakupan . cakupan layanan keluarga tiap variabel tidak tetap cakupan kondisi infrastruktur baik infrastruktur infrastruktur baik antara infrastruktur baik antara infrastruktur baik antara infrastruktur baik realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan realisasi swadaya masyarakat 5111rt contoh penghitungan score untuk penentuan alokasi dana program apik kelurahan memiliki data terupdate untuk masing masing kriteria sebagai berikut: jumlah penduduk (judul) jiwa luas wilayah km2 jumlah cakupan layanan keluarga tiap (judul dibagi jumlah rt) cakupan kondisiinfrastruktur baik realisasi pembayaran pbb realisasi swadaya masyarakat berikan . berikan nilai untuk masing masing kriteria berdasarkan interval nilai yang sudah ditentukan, kemudian dikalikan dengan bobot kriteria dan dikalikan juga dengan bobot variabel sebagai berikut: kriteria kondisi interval nilai bobot bobot score kriteria variabel x5x6) lal judul jiwa km?\| km? jumlah 27rt cakupan 46kk 60kk kondisi infrastruktur infrastruktur baik baik total score alokasi dana program apik yang diperoleh kelurahan tersebut adalah: score kelurahan dibagi jumlah score seluruh kelurahan dikalikan total alokasi dana program apik. vi. ketentuan khusus alokasi anggaran kelurahan untuk program kegiatan rehab rumah tidak layak huni dan sarana prasarana pengelolaan persamaan tidak menggunakan bobot variabel sebagaimana dimaksud pada romawi iii, akan tetapi menggunakan kebijakan tersendiri dengan mempertimbangkan keuangan daerah dan kondisi masing masing kelurahanperangkat daerah yang menyelengarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. program akselerasi pembangunan infrastruktur kelurahan yang selanjutnya disebudasar untuk terwujudnya lingkungan permukiman yang bersih dan sehat. infrastruktur adalah sarana prasarana dasar lingkungan yang meliputi jalan, saluran drainase, sanitasi, pemakaman, pengelolaan sampah, rumah tidak layak huni keluarga miskin, dan sarana prasarana pendukung lingkungan kantor kelurahan. kecamatan . kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat. lembaga kemasyarakatan adalah rukun tetangga dan rukun warga, gerakan pkk, lpml, dan karang taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya. rukun tetangga dan rukun warga yang selanjutnya disebusebagaimana dimaksud pada meliputi: pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan lingkungan hidup dasar,lingkungan rt, lingkungan rw, lingkungan antar rt, lingkungan antar rw, dan lingkungan kantor kelurahan. bab ivalokasi dana program apik untuk tiap kelurahan berdasarkan kriteria: variabel tetap (fixed variable), dan variabel tidak tetap (non fixed variable). kriteria yang termasuk variabel tetap (fixed variable) sebagaimana dimaksud pada meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah rt, dan cakupan layanan keluarga tiap rt. kriteria yang termasuk variabel tidak tetap (non fixed variable) sebagaimana dimaksud pada meliputi: cakupan infrastruktur dalam kondisi baik, realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan realisasi swadaya masyarakat. data tiap variabel sebagai dasar alokasi dana program apik dilakukan pemutakhiran setiap tahun. pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh masing masing kelurahan. verifikasi data dilakukan oleh perangkat daerah terkait dan atau oleh tim verifikasi yangdata variabel tetap (fixed variable) yang digunakan adalah data yang dimutakhirkan pada tahun perencanaan atau satu tahun sebelum tahun pelaksanaan (n data variabel tidak tetap (non fixed variable) yang digunakan adalah data yang dimutakhirkan satu tahun sebelum tahun perencanaan atau dua tahun sebelum tahun pelaksanaan (n bab v. bab organisasi perangkat organisasi untuk pelaksanaan program apik terdiri dari: fasilitator, tim penyelenggara sosialisasi, kelompok kerja, dan tim monitoring dan evaluasi. fasilitator sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah orang (personil) yang memiliki kemampuan dan ketrampilan teknis membuat gambar dan rencana anggaran biaya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh perangkat daerah terkait. tugas fasilitator sebagaimana dimaksud pada adalah: melaksanakan koordinasi dengan lurah, melaksanakan survei lokas dengan didampingi lurah atau petugas yang ditunjuk oleh lurah dan atau pengurus lpml untuk memastikan lokasi pekerjaan yang diusulkan melalui program apik, membuat gambar rencana teknis berdasarkan hasil survei dan keputusan musyawarah lurah dan pengurus lpml, menyusun rencana anggaran biaya berdasarkan gambar yang telah dibuat dan mengacu standarisasi biaya yang telah ditetapkan, mengajukan pengesahan gambar rencana teknis dan rencana anggaran biaya pada perangkat daerah terkait, dan melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan serta menyusun laporan progres pelaksanaan kegiatyang berasal dari unsur kelurahan, serta (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur kecamatan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan perangkat daerahdan melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang program apik kepada masyarakat. . kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari ketua yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan, sekretaris yang berasal dari unsur kelurahan, dan (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur kelurahan, masyarakat dan perangkat daerah terkait. tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada adalah: merencanakan dan melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari program apik secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan dengan semua pihak yang terkait:dan melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada lurah. tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari ketua yang berasal dari unsur kecamatan, sekretaris yang berasal dari unsur kelurahan, dan (tiga) orang anggota berasal dari perangkat daerah terkait, bagian perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah kota tegal, bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kota tegal. tugas tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada adalah: melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja hasil monitoring dan evaluasi pekerjaan kepada lurahsarana prasarana dasar dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat: pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan untuk membangun database kondisi infrastruktur wilayah kelurahan, mengidentifikasi permasalahan infrastruktur dan merumuskan solusinya, bermusyawarah untuk menentukan prioritas infrastruktur yang akan ditangani lebih dulu, dan merencanakan prioritas berikutnya secara berkesinambungan. membentuk kelompok kerja pokja) untuk merencanakan teknis pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan. mensroyong dalam mengupayakan swadaya masyarakat. ii. program dan kegiatan pekerjaan urusan pemerintahan program yang dapat dilaksanakan melalui program apik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota tegal adalah sebagai berikut: pekerjaan umum dan penataan ruang pembangunan dan pemeliharaan jalan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase perumahan dan kawasan permukiman rehab rumah tidak layak huni pemeliharaan makam lingkungan pengelolaan sampah skala rw. pengelolaan unsur manajemen pembangunan sarana prasarana penyelenggaraan urusan pemerintahan pendukung gedung kantor non urusan kelurahan batasan. batasan kegiatan pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan program apik adalah sebagai berikut: program kegiatan rincian syarat pekerjaan pembangunan jalan dan pemeliharaan lebar gang maksimal meter jalan: pavingisasi gang hanya untuk pengadaan tiang, pavingisasi gang dengan gorong kabel, lampu, sedangkan daya gorong tengah bawah paving listrik dari swadaya masyarakat penerangan jalan gang pembangunan dan pemeliharaan lebar saluran gorong gorong saluran drainase maksimal centimeter rehab rumah tidak layak huni sasaran adalah plesterisasi, jambanisasi, jendelanisasimeliharaan makam pembangunan atau pemeliharaan pagar gapura makam pengadaan alat kebersihan makam pengelolaan sampah skala rukun pengadaan gerobak becak warga sampah pengadaan tempat sampah skala rumah tangga pembangunan sarana prasarana bangunan pendukung (tempat pendukung gedung kantor kelurahan parkir, mushola, gudang beras, dil) harus memperhatikan keselarasan dengan prototipe gedung utama kantor kelurahan. pavingisasi halaman kantor kelurahan il.
sspk) bidang sosial, bahwa untuk meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, perlu adanya standar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas oleh lembaga bidangukan advokasi sosial terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses rehabilitasi sosial yang dibutuhkan, membuat laporan penanganan kasus setiap terjadi kasus, dan membuat laporan pelaksanaan pendampingan per triwulan, dan akhir tahun kontrak kerja, selain laporan penanganan kasus. bab iii lembaga lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terdiri atas lembaga milik pemerintah yang berbentuk unit pelaksana teknis upt): lembaga milik pemerintah daerah yang berbentuk unit pelaksana teknis daerah utd): dan atau lembaga kesejahteraan sosial. lembaga sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok untuk mengelola kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. pengelolaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan data sasaran rehabilitasi sosial penyandang disabilitas secara lengkap dengan keterangan nama, alamat, jenis disabilitas, usia, jenis kelamin, riw disabilitas, dan kebutuhan alat mobilitas, melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan penanganan masalah, melakukan penjangkauan, pemberian bimbingan, bantuan, dan pendampingan sosial terhadap penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi sosial dengan melibatkan pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial, memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas dan keluarga yang menjadi penerima manfaat, menangani kasus dengan melibatkan para profesional yang terkait: melakukan rujukan dan bimbingan lanjut sesuai dengan kebutuhan, melakukan pembinaan, supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, menteri sosial republik indonesia melakukan advokasi sosial kepada lembaga mitra penyelenggaraan kesejahteraan sosial, membangun jaringan kemitraan dengan berbagai pihak, dan j . membuat laporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas harus memenuhi standar lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. standar lembaga sebagaimana dimaksud dalam yang dikelola oleh unit pelaksana teknis milik pemerintah dan unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah wajib memiliki visi dan misi unit pelaksana teknis upt) atau unit pelaksana teknis daerah utd), program rehabilitasi, cc. struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan ketersediaan dana dan pertanggungjawaban. standar lembaga sebagaimana dimaksud dalam yang dikelola oleh lembaga kesejahteraan sosial wajib memiliki status lembaga kesejahteraan sosial, visi dan misi lembaga kesejahteraan sosial, cc. program rehabilitasimenteri sosial republik indonesia lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan mitra pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada memiliki status: tidak berbadan hukum: atau berbadan hukum. lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada wajib terdaftar pada kementerian sosial, dinas instansi sosial provinsi kabupaten kota sesuai dengan cakupan wilayah kewenangannya. bab kewenangan bagian kesatu pemerintah menteri memiliki kewenangan: menetapkan kebijakan, program dan kegiatan penyandang disabilitas, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui lembaga bidang kesejahteraan sosial:nasional. menteri sosial republik indonesia bagian kedua pemerintah provinsi gubernur memiliki kewenangan mengoordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyandang disabilitas antar ,provinsi. bagian ketiga pemerintah kabupaten kota bupati atau walikota memiliki kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas: menerbitkan surat keputusan petugas pendamping program kesejahteraan sosial penyandang disabilitasnteri sosial republik indonesia melakukan kerja bimbingan, pemantapan, dan bimbingan motivasi. bab pendanaan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas program kesejahteraan sosial penyandang disabilitaskesejahteraan sosial penyandang disabilitas provinsi dan kabupaten kotarehabilitasi sosial penyandang disabilitaspenyandang disabilitas. menteri sosial republik indonesiarehabilitasi sosial penyandang disabilitasrehabilitasi sosial penyandang disabilitas pada setiap akhir tahun anggaran. hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitasgiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri sosial republik indonesia pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan untuk memberikan motivasi dan arahan teknis guna keberlanjutan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. bab viii pelaporan setiap lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitaspenyandang disabilitas oleh lembaga bidang kesejahteralsuf. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan standar adalah spesifikasi atau patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan pelayanan bagi penyelenggaraan pelayanan, pelaksana, dan sarana prasaranmenteri sosial republik indonesia standar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas adalah pelayanan minimal yang harus dilaksanakan dalam proses rehabilitasi sosial penyandang disabilitas oleh lembaga. lembaga bidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, yang selanjutnya disebut lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang dilakukan, baikrehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang dilakukan oleh lembaga dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi para pengurus dan petugas pemberi pelayanan rehabilitasi sosial dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. menteri sosial republik indonesia standar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas oleh lembaga bertujuan: menyediakan pedoman teknis bagi pengurus dan petugas lembaga dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, meningkatkan profesionalisme pengurus dan petugas lembaga dalam melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, cc. mewujudkan rehabilitasi sosial yang profesional, dan menciptakan mekanisme kerja yang efektif dan efesien untuk menjamin kualitas dan hasil rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. ruang lingkup peraturan ini meliputi rehabilitasi sosial, lembaga, kewenangan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan. bab rehabilitasi sosial bagian kesatu umum rehabilitasi sosial penyandang disabilitaspenyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk: bimbingan motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, bimbingan sosial dan konseling psikososial, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, pelayanan aksesibilitas, menteri sosial republik indonesia bimbingan sosialisasi, bimbingan lanjut, dan atau j . rujukan. rehabilitasi sosial penyandang disabilitas oleh lembaga dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan pendekatan pekerjaan sosial, dan pendekatan disiplin ilmu lainnya secara terpadu. sasaran rehabilitasi sosial penyandang disabilitas ditujukan kepada penyandang disabilitas fisik meliputi tubuh, netra, rungu wicara dan eks penderita penyakit kronis, penyandang disabilitas mental meliputi intelektual mental retardasi dan eks psikotik atau orang yang pernah mengalami gangguan kejiwaan psikososial, penyandang disabilitas fisik dan mental disabilitas ganda. pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh lembaga dimaksudkan agar kualitas rehabilitasi sosial dapat diberikan secara optimal dan efektif serta efisien, dan untuk membantu penyandang disabilitas meningkatkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam dan atau luar lembaga. bagian kedua pelaksanaan tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas oleh lembaga, meliputi: pendekatan awal, penerimaan, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, menteri sosial republik indonesia bimbingan sosial, mental, fisik, vokasional, dan kewirausahaan sosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut. pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan yang mengawali proses rehabilitasi sosial. kegiatan yang mengawali proses rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada melalui penyampaian informasi program rehabilitasi sosial kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi sosial. informasi program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan untuk mendapatkan data jumlah penyandang disabilitas yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. penerimaan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan untuk memperoleh data objektif dan menyeluruh tentang calon penerima pelayanan. kegiatan penerimaan mencakup proses registrasi dan pengecekan syarat syarat penerimaan untuk dapat direhabilitasi melalui lembaga. pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan untuk menelaah atau mengungkap masalah yang dialami penyandang disabilitas serta potensi dan sumber sumber yang dimiliki setelah diterima untuk dilakukan rehabilitasi. penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk penanganan masalah sesuai dengan hasil yang dapat dari pengungkapan dan pemahaman masalah. menteri sosial republik indonesia pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan nyata yang dilakukan berdasarkan penyusunan rencana pemecahan masalah dalam menangani masalah yang dialami oleh penyandang disabilitas. bimbingan sosial, mental, fisik, vokasional, dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung penyandang disabilitas agar mereka memiliki kesadaran, tanggung jawab, meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memiliki keterampilan kerja dan usaha untuk menjamin masa depannya. sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan suatu kegiatan untuk mempersiapkan penyandang disabilitas dan masyarakat agar dapat berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. terminasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan berakhirnya pemberian rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan pemantauan dan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas. kegiatan bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada dapat berupa mengembangkan kewirausahaan dengan memberikan keterampilan lanjutan, dan memberikan bantuan sosial atau menyalurkan dunia usaha. menteri sosial republik indonesia bagian ketiga pelaksana rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas oleh lembaga, dilakukan oleh para pelaksana yang terdiri atas pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan atau relawan sosial. pelaksana sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan untuk menjadi pelaksana rehabilitasi sosial, dan dengan memperhatikan rasio perbandingan kebutuhan setiap jenis sasaran penyandang disabilitas. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan rasio perbandingan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal rehabilitasi sosial. pelaksana rehabilitasi sosial penyandang disabilitas bertugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi sosial. tugas sebagaimana dimaksud pada meliputi pendampingan terhadap penyandang disabilitas, keluarga, dan komunitas yang menjadi sasaran yang berada dalam wilayah jangkauan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, layanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan gender, peningkatan akses terhadap rehabilitasi sosial, penguatan tanggung jawab orang tua keluarga dan penguatan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, melakukan kontrak rehabilitasi sosial yang mencakup komitmen penerima manfaat dan keluarga untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan lembaga, melaksanakan tugas profesional dalam mendampingi sasaran rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, yang terdiri atas asesmen, pembahasan kasus, penanganan kasus, pencatatan, motivasi, dan membangun jaringan kerja,

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.