text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
walikota ternate provinsi maluku utara peraturan walikota ternate nomor tahun tentang mal pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota ternate, menimbang aa. bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan kepada masyarakat pada satu tempainas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.ernatterpadu satu atap selanjutnya disebupemberiyang mendukung kelancaran penyelenggaraan mppmudah dan transparan: menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem pelayanan publik penetapan lokasi, penyelenggara, cc. sumber daya manusia, mekanisme pelayanan, pembiayaan, dan pembinaan dan pengawasan. bab penetapan lokasi lokasi terletak gedung kantor walikota ternate jalan yos sudarso nomor kelurahan kampung pisang kecamatan kota ternate tengah kota ternate. bab penyelenggara penyelenggara mpp yakni dpmptsp. dpmptsp sebagaimana dimaksud pada bertindak sebagai perangkat daerah pengendali manajemen dalam penyelenggaraan mpp secara operasional. dalam penyelenggaraan mpp kepala dpmptsp bertanggungjawab kepada walikota. kepala dpmptsp menyusun dan menetapkan tata tertib penyelenggara mpp sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. dalam rangka pengendalian manajemen mpp sebagaimana dimaksud dalam dibentuk tim koordinasi penyelenggara mpp. tim koordinasi dan uraian tugas penyelenggara mpp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. kelancaran penyelenggaraan pada tiap pelayanan mpp menjadi tanggungjawab masing masing pemberi layanan. pemberi layanan mpp meliputi perangkat daerah, kementerian lembaga pemerintah vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum swasta, dan atau unit layanan lainnya. kepala dpmptsp wajib menyampaikan, mengkomunikasikan dan menerima keikutsertadalam layanan mpp. keikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman dan atau perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan masing masing pemberi layanan. nota kesepahaman dan atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat ruang lingkup penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, penggunaan ruangan dalam lokasi mpp: dan sarana, prasarana dan fasilitas yang dikerjasamakan. perubahan, penambahan atau pengurangan jenis layanan dalam mpp dapat dilakukan atas usulan dari kepala dpmptsp atau pemberi layanan dan disepakati bersama. perubahan, penambahan atau pengurangan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pertimbangan efektifitas layanan, kebutuhan masyarakat, dan atau ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana pendukung. bab sumber daya manusia sumber daya manusia dalam penyelenggaraan mpp terdiri dari pegawai dpmptsp yang ditugaskan dan perwakilan pemberi layanan yang bergabung dalam mppugasan dari masing masing pimpinan pemberi layanan yang bergabung dalam mpp. pergantian, penambahan d jawab masing masing pemberi layanan. bab vii mekanisme pelayanan mekanisme pelayanan dalam mpp diselenggarakan berdasarkan prinsip keterpaduan, berdayaguna akuntabilitas: ekonomis: dan kenyamanan. mekanisme pelayanan dalam mpp dapat dilaksanakan dalam bentuk ptsp: pts, dan intensionalalam bentuk ptsp sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pemberian pelayanan mpp dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang disusun secara bersama antara tim koordinasi penyelenggara mpp dengan pemberi layanan dan selanjutnyaenyelenggaraan mpp. bab vii pembiayaan biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik air, jaringan internet, telepon dan sarana prasarana pendukung yang digunakan untuk penyelenggaraan mpp dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pos anggaranundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pembinaan atas penyelenggaraan mpp dilakukan oleh wali: melekat oleh atasan langsung yang dilakukan secara berjenjang, secara fungsional oleh aparat pengawasan internal pemerintah daerah, dan cc. pengawasan masyarakat. sebagai upayayelenggara pengelola mpp wajib melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengannyebaran corona virus disease covid dunia yang terus meningkat dari waktu waktu, sehinggamaka world health organization who) telah menyatakan covid sebagai pandemic pada tanggal maret, makabahwa menindaklanjuti keputusan presiden republik indonesia nomor tahun perlu membentuk gugus tugas percepatan penanganan daruratgugus tugas percepatan penanganan darurat corona virus disease covid dalam wilayah kota ternat)amutuskan menetapkan peraturan walikota. membentuk gugus tugas percepatan penanganan darurat corona virus disease covid untuk selanjutnya dalam peraturan walikota ini disebut gugus tugas percepatan penanganan darurat covid gugus tugas percepatan penanganan darurat covid berada bawah dan bertanggung jawab kepada walikota ternate. gugus tugas percepatan penanganan covid bertujuan meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan, mempercepat penanganan covid melalui sinergi antara lembaga instansi vertikal terkait dan organisasi perangkat daerah opd) dilingkupi pemerintah kota ternate, meningkatkan antisipasi perkembangan ekskavasi penyebaran covid meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap covid gugus tugas percepatan penanganan covid sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas pengarah, dan pelaksana. pengarah gugus tugas percepatan penanganan darurat covid sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki tugasdarurat covid sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki tugasmelakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan covid mengerahkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan percepatan penanganan covid dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan covid kepada walikota ternate. dalam melaksanakan tugas, gugus tugas percepatan penanganan darurat covid dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan badan penanggulangan bencana daerah kota ternatedarurat covid susunan keanggotaan gugus tugas percepatan penanganan darurat covid terdiri atas pengarah walikota wakil walikota sekretaris daerah forum komunikasi pimpinan daerah kota ternate pelaksana ketua kepala badan penanggulangan bencana daerah kota ternate wakil ketua kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kota ternate anggota kepala dinas kesehatan kota ternate kepala dinas perhubungan kota ternate kepala dinas pendidikan kota ternate kepala dinas kebudayaan kota ternate kepala dinas sosial kota ternate kepala dinas pariwisata kota ternate kepala satuan polisi pamong praja kota ternate kepala badan pengelolaan keuangan aset daerah kota ternate unsur kementerian agama unsur tni unsur polri unsur imigrasi kelas ternate unsur benda anggota pelaksana gugus tugas percepatan penanganan darurat covid diangkat dan diberhentikan oleh ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan daruratdarurat covid diatur dengan peraturan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan darurat covid sesuai dengan kebutuhan dan situasinya. ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan darurat covid menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada walikota ternate dan pengarah. ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan darurat covid menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada walikota dan pengarah sewaktu waktu bila diperlukan.darurat covid pelaksana gugus tugas percepatan penanganan darurat covid dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan atau berkoordinasi dengandarurat covidni unsur penyelenggara pemerintah daerah. kepala daerah adalah walikota ternate. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota ternateernatean adalah pimpinan dari sub bagian bagiantugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dprd. bab iii susunan organisasi susunan organisasi sekretariat dprd terdiri dari bagian umum dan perlengkapan, bagian risalah, persidangan dan perundang undangan, bagian keuangan, kelompok jabatan fungsional. bab tugas dan fungsi jabatan struktural bagian kesatu bagian umum dan perlengkapan bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana perjalanan dinas, urusan rumah tangga, rumah jabatan dan gedung, kendaraan dinas dan barang barang lainnya pelaksanaan penyiapan rencana perjalanan dinas pimpinan dprd dan anggota dprd, penyelenggaraan urusan rumah tangga, rumah jabatan dan gedung dprd, cc. pengelolaan kendaraan dinas dan barang barang lainnya, serta melaksanakan pengamanan, pelaksanaan penyiapan penerimaan tamu tamu pimpinan dprd, pelaksanaan urusan surat menyurat, pelaksanaan urusan kehumasan, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan atasan. bagian umum dan perlengkapan, membawahi sub bagian urusan dalam dan perlengkapan, sub bagian tata usaha dan kepegawaian, dan sub bagian humas dan protokoler. paragraf sub bagian urusan dalam dan perlengkapan sub bagian urusan dalam dan perlengkapan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan sekretariat dprd. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bagian urusan dalam dan perlengkapan mempunyai fungsi penyusunan perencanaan kebutuhan rumah tangga, perencanaan kebutuhan perlengkapan sekretariat dprd, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga dan sekretariat dprd, pelaksanaanlaksanaan penyiapan bahan dalam rangka perjalanan dinas pimpinan dan anggota dprd, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh, penyusunan administrasi, urusan surat menyurat, pengarsipan, pengadaan, serta ekspedisi pelaksanaan penyusunan administrasi kepegawaian, pelaksanaan penyusunan rencana kerja operasional kegiatan dan pelayanan administrasi kepegawaian, cc. pelaksanaan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, pelaksanaan , penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi surat menyurat, kearsipan, pengadaan serta ekspedisi, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bagian humas dan protokoler sub bagian humas dan protokoler mempunyai tugas menyusun, merancang dan merencanakan kunjungan kerja dprd. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bagian humas dan protokoler mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan komunikasi dan publikasi, pelaksanaan rancangan administrasi kunjungan kerja dprd, cc. penyusunan bahan keprotokolan pimpinan dprd, pelaksanaan perencanaan kegiatan dprd, pelaksanaan perencanaan protokoler pimpinan dprd, pelaksanaan penyiapan tata tempat, pelaksanaan penyiapan penerimaan tamu tamu pimpinan, penyiapan rencana peliputan acara acara kegiatan dprd, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh dprd bagian kedumempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rapat rapat pembuatan risalah dan mendukungdalam bagian risalah, persidangan dan perundang undangan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyelenggaraan pembuatan risalah rapat rapat dprd, penyiapan rapat rapat baik secara administrasi maupun tata tempat, cc. pelaksanaan penataan ruangan tempat terlaksananya rapat, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian risalah, persidangan dan perundang undangan, membawahi sub bagian risalah, sub bagian persidangan, dan sub bagian perundang undangan. paragraf sub bagian risalah sub bagian risalah mempunyai tugas mengumpulkan informasi, menyusun, merancang kegiatan dan mengkaji ulang rumusan rapat pada sub bagian risalahisalah, nobulan dan catatan rapat rapat, pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam rangka pembuatan risalah sidang, pengkajian ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan, pelaksanaan perencanaan kegiatan hearing dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan paragraf sub bagian persidangan sub bagian persidangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, serta merencanakan program pada sub bagian persidangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bagian persidangan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perencanaan program jadwal rapat dan sidang, perencanaan rapat rapat dprd, cc. pelaksanaan penyiapan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan persidangan dprd, pelaksanaan penataan ruangan persidangan, dan pelaksanaan tugaspembuatan konsep, penyusunan bahan, menganalisis, merancang dan menginventarisir masalah padambuatan konsep bahan penyusunan naskah akademik, pelaksanaan penyusunan bahan analisis produk penyusunan peraturan daerah, cc. pembuatan konsep bahan penyiapan draf peraturan daerah inisiatif, pelaksanaan rancangan bahan pembahasan peraturan daerah, pelaksanaan rancangan bahan daftar inventaris masalah dim), penganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik dprd, penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian ketiga bagian keuangan bagian keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan anggaran, pengawasan dan penganggaran dprd delenggaraan penyusunan anggaran belanja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, penyelenggaraan anggaran sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, cc. pelaksanaan pengurusan keuangan untuk keperluan dewan perwakilan rakyat daerah, dan pelaksanaan administrasi keuangan dewan perwakilan rakyat daerah. bagian keuangan, membawahi sub bagian perencanaan, sub bagian perbendaharaan, dan sub bagian verifikasi dan akuntansi. paragraf sub bagian perencanaan sub bagian perencanaan mempunyai tugas menyusun dan merencanakan kegiatan pada sub bagian perencanaan anggaranbahan perencanaan anggaran, penyusunan pokok pikiran dprd, cc. pelaksanaan perencanaan pembahasan kua pas, pelaksanaan penyusunan bahan pembahasan apbd apbd:, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bagian perbendaharaan sub bagian perbendaharaan mempunyai tugas mengurus keuangan dan melakukan pembayaran untuk keperluan dprd, serta penyusunan laporan keuangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bagian perbendaharaan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perencanaan ketatausahaan keuangan, pelaksanaan penyusunan administrasi pembukuan keuangan, cc. pelaksanaan analisis bahan perencanaan keuangan, pelaksanaan perencanaan dan pengurusan pembayaran untuk keperluan unsur pimpinan beserta anggota dprd dan sekretariat dprd, penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragrafkegiatan pada sub bagian verifikasi dan akuntansi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bagian verifikasi dan akuntansi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan verifikasi bukti bukti pertanggungjawaban keuangan, pelaksanaan perencanaan kebutuhan pembiayaan pengeluaran sekretariat dewan dan dprd, menganalisis laporan keuangan, pelaksanaan analisis bahan dukungan pengawasan penggunaan angg. organisasi ) |hrd teltenaga kerjtenaga kertenaga kerjatenaga kerja kota ternate. kepala dinas adalah kepala dinas tenaga kerj. pelaksanaanota, pelaksanaan pembinaan sdm dan lembaga penyelesaian perselisihan luar pengadilan skala kotaota, pelaksan, il. pelaksanaan bimbingan aplikasi pengupahan perusahaan skala kota, pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada gubernur, pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenagakerja wilayah kota, oo. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan fasilitas dan kesejahteraan perusahaan skala kota, pelaksanaan pembinaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota, pelaksanaan verifikasi keanggotaan sp sb skala kota, pelaksanaanpelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap hasil pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang hubungan industrial dan jaminan ketenagakerjaan terdiri dari seksi jaminan sosial ketenagakerjaan, seksi hubungan industrial. paragraf seksi jaminan sosial ketenagakerjaan seksi jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi jaminan sosial ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi jaminan sosial ketenagakerjaan, pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, cc. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian bidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerjubungan industrial seksi hubungan industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang hubungan industrial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi hubungan industrial menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi hubungan industrial, pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang hubungan industrial, pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang hubungan industrial, pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian bidang hubungan industrdarah asisten administrasi umum babak orgenasa buran ardurasam: pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dinasempatan dan perluasan kesempatan kerja, bidang pelatihan dan produktivitas, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dannyusunan rencana kegiatan sekretariat, pelaksanaan pemrosesan administrasi perizinan rekomendasi, pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas: pelaksanaan pembinaan organisasi dan penatalaksanaan, pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan, pelaksanaan administrasi perizinan pemberian rekomendasi, pelaksanaan sengketa hukum dan penyiapan perangkat hukum, pelaksanaan penyelenggaraanurusanpemerintahanbidang ketenagakerjaan skala kota, pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring, evaluasi pembinaan sumber daya manusia aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota, il. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pengembangan sumber daya manusia aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota, pelaksanaan pemrosesan administrasi pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan penyelenggara pendidikan non formal yang berorientasi pada penciptaan dan atau pencarian lapangan kerja sesuai norma standar kriteria spk), pelaksanaanpemrosesan administrasi penyelenggaraan perizinan pendaftaran lembaga pelatihan yang berorientasi pada penciptaan dan atau pencarian lapangan kerja sesuai norma standar prosedur kriteria spk), serta pengesahan kontrak perjanjian magang dalam negeri, oo. pelaksanaan analisis dan evaluasi,, pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian bidang umum dan kepegawamempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi dan laporan keuangkeuangan, pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang keuangan,, pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian bidangmenyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penempatan tenaga kerja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pelaksanaanpenyelenggaraan pengkajian program kerja bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi penempatan tenaga kerja, pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan pasar kerja, pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi perluasan kesempatan kerja, pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyaluran tenaga kerja, pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi penempatan tenaga kerja, pelaksanaan penyelenggaraempatan dan perluasan kesempatan kerja, membawahi seksi perluasan kesempatan kerja, dan seksi penempatan dan penyalurpenyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perluasan kesempatan pasar kerja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi perluasan kesempatan kerja menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi perluasan kesempatan kerja, pelaksanaan pembinaan dan pengaturan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja, bagi tenaga kerja mandiri profesional pedesaan dan perkotaan, pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap tenaga kerja mandiri, pelaksanaan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, instansi pemerintah atau lembaga swasta yang akan atau sedang melaksanakan usaha mandiri, pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman bimbingan panduan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja mandiri sta dan sarjana, pelaksanapelaksanaan penyiapan bahan penyusunan sistem dan perangkat lunak beserta bahan pembinaan terapan teknologi tepat guna, pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan sistem serta pembinaan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan, pelaksanapelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perizinan tenaga kerja sukarela luar negeri, tks indonesia yang akan beroperasi kabupaten kota, pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan tks dan lembaga sukarela skala provinsi, il. provinsi, pelaksanaan koordinasi dengan unitempatan dan penyaluran tenaga kerja seksi penempatan dan penyaluran tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penyaluran tenaga kerja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi penempatan dan penyaluran tenaga kerja menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyaluran tenaga kerja, cc. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyaluran tenaga kerja, pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan sistem dan bahan pedoman pembinaan tenaga kerja, pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan bahan pedoman rencana pembinaan tenaga kerja asing, pelaksanaan penyusunan bahan pedoman perizinan tenaga kerja warga negara asing pendatang tkwnap), pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan terhadap pelaksanaanlaksanaan penyusunan bahan pertimbangan teknis rekrutmen akl dan akad, pelaksanaan pengadaan penjagaan optimalisasi penempatan tenaga kerja melalui akl, akad dan akan, j . pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan penempatan tenaga kerja khusus (wanita, pemuda, lansia dan penyandang cacat), pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait, illatihan dan produktivitas bidang pelatihan dan produktivitas mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. dalam pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas: pelaksanaan penyelenggaraan pengkajianbahan kebijakan teknilatihan dan produktivitas kerja, pelaksanaan penyelenggaraan fasilitanyusunan pedoman dan supervisimbinaan latihan dan pemasangan, pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas standarisasi, sertifikasi dan kompetensi, pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas produktivitas, pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, j . pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi penyelenggara pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pelaksanaan penyelenggaraanlatihan dan produktivitas membawahi: seksi bina pelatihan pemasangan, dan seksi bina produktivitas. paragraf seksi bina pelatihan pemasangan seksi bina pelatihan pemasangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pembinaan pelatihan dan pemasangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi bina pelatihan pemasangan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi bina pelatihan pemasangan, pelaksanaan penyusunan serta pengolahan data dan informasi kegiatan pembinaan latihan dan pemasangan, cc. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pembinaan latihan dan pemasangan, pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan bagi instruktur, tenaga kerja, purna kerja dan lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan bagi pelaksanaan pemasangan lembaga pelatihan kerja dan perusahaan, 'pelaksanaanpenyusunanbahan kebijakan teknis dan fasilitas pengembangan pelatihan tenaga kerja dan purna kerja, pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkaitna produktivitas seksi bina produktivitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknisdan fasilitas bina produktivitas. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi bina produktivitas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi bina produktivitas, pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan bina produktivitas, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas bina produktivitas, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produktivitas tenaga kerja, pelaksanaan penyuluhan dan promosi peningkatan produktivitas tenaga kerja, pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas kepada lembaga masyarakat dan perusahaan, pelaksanaan pengukuran produktivitas sektoral dan regional perusahaan dan tenaga kerja, pelaksanketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan)penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang hubungan industrial dan jaminan ketenagakerjaan menyelenggarakanfunsgsi: pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang hubungan industrial dan jaminan ketenagakerjcc. pelaksanaanota, pelaksana, pelaksanaan pencatatan pwt pada perusahaan yang skala berlakunya pada (satu) wilayah kota, pelaksanaanburuh yang skala berlakunya dalam (satu) wilayah kota, |
sana bpk bupati gianyar peraturan bupati gianyar nomor tahun provinsi bali tentang pedoman pelaksanaan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gianyar.. perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender kabupaten gianyncana aksi daerahrom discrimination against women)convention concerning discrimination respectkabupatengiany, memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan rencana aksi daerah pengarusutamaan gendekonstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. pengarusutamaan gender adalah salah satujdihkabupatengianyar tabel penduduk kabupaten gianyar menurut kelompok umur, dan jenis kelamin, tahun laki laki perempuan sumber dinas kependudukan dan catatan sipil kab gianyar usia produktif seseorang adalah periode saat usia sampai dengan tahun. jumlah penduduk perempuan usia produktif hampir sama dengan jumlah penduduk laki laki usia produktif, jumlah penduduk laki laki dan perempuan yang cenderung bertambah setiap tahun dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban apabila kualitasnya rendah. ketersediaan data penduduk dengan berbagai ciri latar belakangnya seperti jenis kelamin, ciri ciri sosial budaya dan penyebaran penduduk sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. karena tujuan pembangunan bukan bertumpu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata namun upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. jdihkabupatengianyar |
yo. perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten lampung selatan lishubungan dokumen perencanaan dan penganggaran gambar kedudukan rkd kabupaten lampung selatan antara dokumen perencanaan lainnya . gambar garis kemiskinan kabupaten lampung selatan tahun . oom mma gambar jumlah penduduk miskin kabupaten lampung selatan tahun .o.ooo oom gambar perbandingan persentase penduduk miskin provinsi lampung tahun . gambar peta persebaran keluarga pra sejahtera kabupaten lampung selatan tahun . j.e gambar indeks pembangunan manusia ipm) kabupaten lampung selatan dan provinsi lampung tahun oom innennnnana gambar tingkat pengangguran terbuka kabupaten lampung selatan tahun .o.ooo woo woo woo penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pemeliharaan kendaraan dinas dpko ls pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan rrr prete lai ptp rpl ai il tai pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan pemeliharaan gedung kantor dpko ls bangunan lainnya menemani jul walk lkt wiki lae atsiri sema graham pengawasan penggunaan sarana pendukung kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan dpko ls pertanian sesuai dengan komoditas, teknologidan spesifik lokasi manesamen e ternak manesamenm ban ooo pengadaan benih bibit ternak yang sumbernya dari ekor ekor ekor ekor dpko ls daerah kabupaten kota lain pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari| kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan dpko ls daerah kabupaten kota lain kamera mana |o3 koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung penyusunan data statistik peternakan dokumen dokumen dokumen dpko ls pertanian lainnya nan pee w pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan dpko ls tugas usaha tani pipa ini tni iii pertanian pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dpko ls usaha tani pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dpko ls prasarana pertanian lainnya manecamena per hantancansan kinfapogantu jan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan jumlah pameran pembangunan dpko lsjumlah kelompok dan petugas yang dosis 3t04| dosis dosis dosis dosis dpkhls penyakit hewan dan zoonosis berkompeten enteng ente mea mnkcesnn dan man man men men man man pope ,na,ah aaa magma man men menangani pengelolaan pelayanan jasa laboratoriumdan jumlah kegiatan pasar murah yang dpko ls jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten kota dilaksanakan ana sosis denda nan hadi hadi nai moon kematangan (editor kali oo penerapan dan pengawasan persyaratan teknis dpko ls kesehatan masyarakat veteriner tee kanan tag diss mina kasi produk hewan kamaesameemte mann man man man man mana mana mana mana banana mana banana dansa man man nan man man mana men mana mamacemeaam ram swh s"s "s mma masa mana men menenun dengan menang mana penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan dpko ls usahanya dalam daerah kabupaten kota penilaian kelayakan dan pemberian perimbangan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan dpko ls teknis lin usaha pertanian remenomaamemkersena ter penerbitan izin usaha produksi benih bibit ternak dpko lskegiatan kegiatan kali kali dpko ls benih bibit ternak dan pakan anno makan man man mana mesin men mana men keamanan apa tan bisa denny dnn dnn denny mati tenun asli nai lis peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan jumlah dokumen programa dokumen dokumen dokumen dokumen saa7 dokumen dpkhls pertanian kecamatan dan desa |o7 pengembangan kapasitas kelembagaan petani jumlah kelompok rdk dan dkk: kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok dpkhls kecamatan dan desa kata eta n?a. .' ':. iii hi," maa . . . ran caps kinerja pegang) das2 san too por fom o maroko total katadata capaian kinerjadan anggaran dari seluruh program w pedia ada belut progam tee haa tile ter urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral ketatausahaan izin pemanfaatan langsung panas persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi dalam daerah kabupaten kota bumi yang memiliki jin kabupaten kota pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan perdananya perizinan perusahaan pemanfaatan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen disdagperin pemantauan langsung panas bumi dalam daerah panas butiran potensi energi baru terbarukan kabupaten kota recamtenari p www masal barat po ooo wes "peplliu antaran dano aang lee iso had tere teror) perencanaan, penganggaranrs iitonbbsssbsdbisns nenek mon son tennis cas nan ann ann nad nan iii" itl skpd ppp maks tangga misal koi senna huni kena ben kordinasidan penyusunan laporan capaian kinerja laporan ppd, kpj, klip, evaluasi senja) dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dan kaisar realisasi kinerja skpd kareena mail do0 administrasi keuangan perangkat daerah persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu mesin ann nan nad nan honor tibulanan triwulanan semesieran skpd bulanan triwulanan semesieran skpd nkentpan ketegangan t p amma, goo oo u t administrasi kepegawaian perangkat daerah persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah per bag ana jane naa ipl ai dan fungsi rutpantentaa w www kok o o o administrasi umum perangkat daerah persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan watalatlistik dan komponen listrik kantor jenis jenis bangunan kantor tissa ena jdi kadi kdi nip iii nita nas dna lensa nai penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang bahan bacaan dan peraturan perundang undangan undangan tag kai le. tamu per yai thn skpd sv capaian net kegiatan tol | lo to ,.,.,.,. eror xxx. bai ana (ed listrik keamanan reratesemnen . . . . . ? ? ? ? ? ? aaa men ben penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pemeliharaan ruinnvberkala, pembayaran pajak,e mai pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor bangunan lainnya pen mea mnc mta man mana uu w beaiarerjl lili viii rata rata capaian kinerja program o poo na mmmm cc. s. . pet massal tag dosa woo milisi moss dingin itl pelayanan pasar keenam rerata na ,n.nea,.ere. ' m mts g .,,ma pembinaan dan pengendalian pengelola sarana bimbingan dan penyuluhan 'tentang sistem resi kali kali distribusi perdagangan gudang srg) pemberdayaan pengelola sarana distribusi pembinaan pengelola pelayanan pasar pemda kali kali perdagangan ketaatan n?a. .' ':. iii hi," maa . . . rata rata capaian kinerja program t667 68t sie o to hmm predikat kerap) po arya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar pokok dan penting dan pasar murah kabupaten kota pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok pemantauanipengawasan harga dan barang kai kai dan barang pening pada pasar rakyatyang kebutuhan pokok dan penioperasi pasar murah kat kah yang berdampak dalam (satu) kabupaten kota wow wbwbwbwvwvw f fkfkihahohoh)o)j!3vohvhv$jhz$h$z$zhz$zhzgahzhzah$y$bhyvyifif ttssaaknek kel loo |nnn''''''' mah aro aaa titik ana 4st ala ooh ,'.g www rata capaian kera progam ore mm. mei penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran promosi dan pelatihan pengembangan dagang dan misi dagang bagi produk ekspor produk lokalpelatihan serta dan peserta pameran kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan 3a| kegiatan unggulan kabupaten kota rata rata capaian kinerja kegiatan t280 uuuuju jll ll. ll . hh. rata rata capaian kinerja program el) soo nah ,", pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera tertib ukur takar timbang dan ulang dan pengawasan perlengkapannya, pengawasan bkt dan penyuluhan uml arteri nilai nnnnnna meli msi dis pengawasan penyuluhan metrologi legal pengawasan bkt, utp dan penyuluhan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan undang undang metrologi legal rata rata capaian kinerja kegiatan()| o5333 o s00| ssl vo uu w brediatkeja s8) oo) oo a31 rata rata capaian kinerja program sesal oo |o soo oo predikat kerja) os) os2| |o to000000 pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan pameran dan promosi pembangunan penggunaan produk dalam negeri lampung selatan dan provinsi lampung zo1| pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam pameran dan promosi pembangunan kabupaten pameran pameran pameran pameran pameran pameran pameran negeri tingkat kabupaten kota lampung selatan zo1| pemasaran dan peningkatan penggunaan produk peserta pameran dan promosi pembangunan pameran pameran pameran pameran pameran pameran pameran dalam negeri tingkat kabupaten kota ingkatprovinsi kent dalam kmerategental brdiatkorjl pijat 1tttt # t titi oto vectootho wow wow wow www wow wow wow wow ovovooov www www woo keaktatapaian kinerja progamtol em0o too too arak mario penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan pertambahan jumlah ikm dan laporan evaluasi industri kabupaten kota pembangunan ikm kabupaten kota koordinasi, sinkronisasidan pelaksanaan laporan pelaksanaan pengembangan sentra ikm dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pembangunan sumber daya industri a1f o2| koordinasi, sinkronisasidan pelaksanaan dokumen hasil pemantauan dan pengawasan to| kali kal kali kai kali kali kali pemberdayaan industidan peran serta masyarakat ikm 31f o2| evaluasi terhadap pelaksanaan rencana laporan evaluasi pelaksanaan rencana dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pembangunan industri pembangunan industri total anggaran dari semua program ann dengan kasa nangka sii pena kasa nanti bnn deni kemana cos. itiak lalat rata rata capaian kinerja program gill 3gzg o manna nan nan man total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program tan predikat kinerja dari seluruh program wu d urusan pemerintah(pol dakar)2la al2 pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam kali kali kali kali kali kali sub kegiatan pencairan masih daerah kabupaten kota daerah walikota damkar yang satuan polisi dicairkan sat pamong praja naam. men hcn hemalabamcairan masih penanggulangan kebakaran melalui sosialisasikan pencegahan kebakaran damkar yang satuan polisi dicairkan sat pamong praja total anggaran dari seluruh program ann tangan tenunan tenang kun kena kendedes pop total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program nan maa bel lelo teo ter tree lil lho dgn lee perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dokumen perencanaan, penganggaran, dan bappeda lam sel perangkat daerah evaluasi kinerja perangkat daerah ter, ee dan bnn dan nan skpd tingkat capaian tingkat capaian target renstra pada tahun sid realisasi capaian kinerja renstra toer kinerjadan' realisasi capaian kinerja kinerja dan realisasi realisasi kinerja dan kanan urusan bidang urusan pemerintahan indikator kinerja program pee aan tahun lalu eget kinerja dan anggaran senja rea realisasi capaian kinerjadan kinerja dan realisasi kinerjadan anggaran ig. dicari anggaran unit kode ang aan gaia era progasztastoo o1|ikhtisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd rataratacapaiankinera kegiatan(e)| ot667 tanja| pediarrnera) sep tahun skpd keuangakta dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bulanan triwulanan semester skpd bulanan triwulanan semesieran skpd ramncpaankmertegameal pesitatwmerels ios t pengadaan pakaian dinas beserta atribut belanja pakaian pakaian dinas beserta atribut seed seed seed seed stel stel stel kelengkapannya kelengkapannya o1|an fungsi amanemaankmetegamea eos pesiar o1|osoba ttl lil lil le. monbessskb mas kan tmii ll. o1| penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang koran harian dan mingguan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan undangan ppi mean ban ana masa isl iai nan ann lol tamu ppp moana manan gan kian kas naa tennis skpd raanepaanmetegamea| aro ser pesikatmers roses peskawmeros t ouo listrik rata rata capaian kinerja kegiatan capaian kinerja kegiatan logo too sean tan pediarrnera) io se penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipeliharao1| pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan rehab gedung kantor unit unit unit unit unit unit unitpendukung gedung kanbratau bangunan lainnya gedung abbr rata rata capaian kinerja kegiatan lela pedikatknejal tatar oo rataratacapaiankinerja program (el) o'24as ot banjar pemadam| st analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu dokumen rancangan awal rkd: dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen strategis pembangunan daerah koordinasi penelaahan dokumen perencanaan dokumen rancangan rkd: dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya ter dgn gan ban gan bnn nan keane ang nai isl aan maa alan kan tni dna tni dan rpm dgn dgn dgn pan bnn koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen dokumen rancangan akhir rkd, rkd dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota perubahan rataratacapaiankinerja kegiatan (x)| osaka codi to sol o pedikatknejal ) o)r raja man san ini nai isi lini ng: daerah pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi tim koordinasi pemeliharaan dan pengembangan kali kali kali perencanaan pembangunan skpd aplikasi planning rataratacapaiankinerja kegiatan tangan| predikatkinegal koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan koordinasi pengendalian dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten kota monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala dokumen monitoring, evaluasi dan penyusunan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pelaksanaan pembangunan daerah laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah rataratacapaiankinerja kegiatan (x)| o6587 | to oo pedikatknejal tajir rataratacapaiankinerja program )os838 isolat? oo prdikatknejal 't tajir koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen kali kali kali pembangunan daerah bidang pemerintahan ipjp, perencanaan pembangunan daerah bidang rpm dan rkd) pemerintahan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen kali kali kali pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan 20f kali kaerintahan bidang pemerintahan os| koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi koordinasi pelaksaan sinergitas bidang t2| kegiatan to| kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan koordinasi pengelolaan dan pemerintahan add os| koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen kali 1s) kali kai kali kai kai kai pembangunan daerah bilang pembangunan manusia perencanaan pembangunan daerah bidang ipjp, rpm dan rkd) pembangunan manusia os| asistensi penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen kali kai kai kali kai kai kai pembangunan perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan perangkat daerah pembangunan manusia bidang pembangunan manusia o| kali kalbangunan manusia bidang pembangunan manusia o1f oso1 koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi koordinasi bidang pemerintahan sosial dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegitan kegiatan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang budaya, penanggulangan kemiskinan, pembangunan manusia pencapaian gs, pelaksanaan pug dan kla dan money stunning man esa dan mana ann mea men men hj, otf o3f2oe| koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen kali kali rai kai kai kali kai pembangunan daerah bidang perekonomian ipjp, perencanaan pembangunan daerah bidang rpm dan rkd) perekonomian o1fos|2o2| asistensi penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen kali kali akan kai kai kai kai pembangunan perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan perangkat daerah perekonomian bidang perekonomian otf zoe| pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen te) kai kali kai karekonomian bidang perekonomian o1f koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi koordinasi perencanaan bidang perekonomian t2|dan fasilitasi silaturahmi pemerintah dan dunia perekonomian usaha os| koordinasi penyusunan dokumen perencanaan koordinasi perencanaan bidang sda kali kali 1f ai kai kai kali kai pembangunan daerah bidang sda (ipjp, rpm dan rkd) o8| asistensi penyusunan dokumen perencanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan kali kali kai kai kai kali kai pembangunan perangkat daerah bidang sda pembangunan perangkat daerah bidang sda 2oef pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen kali kali rai kai kai kalsda bidang sda o1f koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi jumlah koordinasi perencanaan bidang ekonomi kegiatan 10f kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang sda |dan rad pangan gizi eee men ann men mean mean men men nawa fx. eee koordinasi penyusunan dokumen perencanaan koordinasi penanganan persim, lh, informatika dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pembangunan daerah bidang htastuktur ipjp, (dan sarpraswi rpm dan rkd) orfosf2olntastukur bidang ntastuktur 2osf pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan monitoring dan evaluasi dokumen perencanabidang infrastuktur daerah bidang hfastruktur o3| koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi koordinasi sinergitas dan harmonisasiperencanaan bidang infrastruktur dan fasilitasi infrastuktur panitia kemitraan program pamsimas kabupaten lampung selatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pembangunan daerah bidang kewilayahan ipjp, bidang kewilayahan rpm dan rkd)kewilayahan perangkat daerah bidang kewilayahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan money dokumen perencanaan pembangunperangkat daerah bidang kewilayahan daerah bidang kewilayahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi koordinasi perencanaan bidang kewilayahankewilayahan gee tete menelan ine dan men bec bca men na maa keaeasamenmek pesan ras eieiemmh $&h&h hahahaha hxhahaaxcxcg hz: total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program pop kadin dgn biasa (tt otf20fbalitbang lam sel per pena kai isl iis ann ana skpd (ppp eno teliti ana tni mamuepantekaka tp, pre iisssbalidda mkslibdsan lai ) mara sasa lesu ann mad lag pre nan sara man hen tag maa kana tni manga tan tni kamuepankenakana t awalan w w w w w, . j mm aan or|20of pengadaan pakaian dinas beserta atribut pakaian batik dan olahraga kelengkapannya o1|2odan fungsi memberatkan t bab pendahuluan dokumenperangkat daerah pdengan memperhatikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, melaluipenyediaan komponen instalasi listrik penerangan masalah listrik dan komponen listrik kantor bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bangunan kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan cetak dan fotokopi dokumen bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan undangan mei sip lis plat skpd pee baba deng sel lip lip lai lol keane listrik senam o1| penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan service dan bbm kendaraan dinaskendaraan dinas mobil2 motor unit unit unit unit unit unit unitralatan dan mesin kantor tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan gedung kantor tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun bangunan lainnya pee o uju uut www li. e air pena men bln ta, rpp ttnyelenggaraan otonomi daerahmerintahan umumlembagaan dan penatalaksanaanuangan dan aset daerah, reformasi birokrasibadan usaha milik desa pengelolaan data kebimbangan dan peraturan dokumen analisis kehilangan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen mean bad man penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kemasyarakatan ambang bora apa salmon tpl nsp atp atp ii lerhoooo sosial kby age pesanan berlogo kebudayaan matacsamtenemaa penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan |20f penelitan dan pengembangan perindustrian dan dokumen analisis kehilangan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perdagangan o2| penelitan dan pengembangan pertanian, perkebunan dokumen analisis kehilangan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dan pangan o2f2o| penelitan dan pengembangan penataan ruang dan dokumen analisis kehilangan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pertanahan matacsamtenemata pass kedai mni ngn kes o2|20f penelitan pengembangan, dan perekayasaan dokumen analisis kehilangan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bidang teknologi dan lokasi o2f2o| diseminasi jenis, prosedur, dan mede dokumen analisis kehilangan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif ena kaka emang ana kasi london tel tas lai" tan amanat 1tritt wlu owl nx. isn|laa| oo eeeeaeeeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaa3 xx. esa bee menanam men dengan ann man total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program prediationgua dan seluruh program los penyediaan gaji dan tunjangan asn ketatausahaan keuangan perangkat daerah bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bukan (pd). penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn ketatausahaan keuangan perangkat daerah bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 92l bukan (pd). rata rata capaian kinerja kegiatan 7egg o | isa mean banana kong jani lee are arr nan ho. pengadaan pakaian dinas beserta atribut pakaian batik dan olah raga bagi pegawai bukan jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis bukan kelengkapannya png ena tgn angga png mata nai medi lte itl aia ass mani mod mnnnnnnnn dan fungsi karet iwa, xc . mw," maa ppl mean ena ana |esimdnsssbskaks men ana jasa ann kasi ole ii, oren for f206 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan penerangan gedung kantor. bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan ge| bukan bangunan kantor tap pap eretan anta man sam "jam mam ama kan nana aon mess ll) kota haa tag maa non dai dai mas kan gesch nnn ppp keadaan pepe slam ena mona kasi maa tanam ll man daerah |ot penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bukan skpd daerah dan dalam daerah radiata apaan kera kejam(i| soo dodo ole oa magna man nan dgn nanang egg man ratan apaan kera kelamin (oo ta, apa lan nken area akan nai mena man oo. la kau listrik clavata apaan kera kelamin soo aa ,n .?.? ' . . |ot penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bukan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan ags massa |ot pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan pemeliharaan ruinberkala gedung kantor paket paket paket paket paket paket paket bukan bangunan lainnya ana ben nota men e 7u7j.a kiat taranknea pogamgn| mosonsadnsasi coca nan aaa koordinasi dan penyusunan perubahan kua dan dokumen perubahan kua dan pas dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bukan perubahan pas |o2 koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang dokumen perda tentang apbd dan perlu dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bukan apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran tentang penjabaran apbd apbd koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang dokumen perda tentang perubahan apbd dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bukan perubahan apbd dan peraturan kepala daerah tentang perlu tentang penjabaran perubahan apbd penjabaran perubahan apbd koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan dokumen perubahan pedoman penyusunan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bukan bidang anggaran apbd kemacetan rar, put ro. ggs ban penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan dana dalam rangka pelaksanaan program dan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bukan anggaran kasdam spd kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi sp2d belanja dan gaji pegawai bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bukanalakata apaan kera kelamin(i| door ter t rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban, ekuitas, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel buku buku buku buku buku buku buku bukan pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan dan dan transparan beban koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran perangkat daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bukan pelaksanaan apbd bulanan, triwulanan dan semesisran konsolidasi laporan keuangan skpd, blue dan laporan keuangan perangkat daerah dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bukan laporan keuangan pemerintah daerah laporan keuangan pemerintah daerah koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan dokumen ranperda tentang dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bukan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dab apbd provinsi dan rancangan peraturan kepala ranperbup tentang penjabaran daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pertanggungjawaban pelaksanaan apbd pelaksanaan apbd kabupaten kota pembinaan akuntansi, pelaporan dan pelatihan dan pembinaan skpd skpd skpd bukan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten kota katana all u i tipe pm. analisis perencanaan dan penyaluran bantuan hibah, bansos, bantuan keuangan dan belanja dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bukan keuangan tak terduga keatas area u i man man man mann men atnanammaramaao t ra, doi maa maa maa iii haa ttl daerah kabupaten pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang buku laporan evaluasi pengelolaan barang milk dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bukan milik daerah daerah penyusunan laporan barang milk daerah dokumen laporan barang milk daerah dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bukan laporan barang persediaan katataaneang gara ban man ratna ll. ll . w he e er terr totalrata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program ovw d w t predikat kerja dari seluruh program w banner pena pengalaman akan ann akan kena skpd ppp anang intai lelo ill ilir koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar dok dok dok dok dok dok dok dan kaisar realisasi kinerja skpd realisasi kinerja skpd rata rata capaian knerakadatanesil )o3gaa| oo to www aaa akan mia dgn naa tea tennis dia hai naa ipl lis sep tua lan mai ann tahun skpd |koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dokumen laporan keuangan ts) dok dok dok dok t2| dok bulanan triwulanan semesieran skpd bulanan triwulanan semesieran skpd mamak penyediaan komponen osilasi listrik penerangan komponen instalasi listrik penerangan bangunan bin bin bin din bin bin bin bangunan kantor kantor z06| penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang bahan bacaan dan peraturan perundang bin bin bin din bin bin bin undangan undangan skpd ena mnc mei man mnc: man man kis listrik katadata capaian kinerja kegiatan sopo lol tam ( mediator yaya (penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan unit unit unit unit unit unit unit dan pajak kendaraan perorangan dinas atau pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan z09| |penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, unit as) unit unit unit unit unit unimeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan gedung kanbrdan bangunan lainnya unit unit unit unit unit unit unt bangunan lainnya mambepankemaraa ser mamatmanmmamm kai pen ana ann eng asa ken isa kta nadi daerah retribusi daerah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak pemutakhiran sistem informasi pajak online unit unit unit unit unit unit unit daerah publikasi klan layanan masyarakattentang sadar pajak dan retribusi daerah sewa gedung upt penilaian pajak butiran bangunan perdesaan dan penilaian wajib pajak golongan dan lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar perkotaan pbb2) serta bea perolehan hak atas spot pbb p2 tanah dan bangunan bpt) berlokasi pbb dan bpt daerah pajak daerah kana lol daerah asa bnn ban dan nan bnn kaaeeameememan manna man man man man man mana mana mana man mana mania man man mana man men men pee mea mea bean nek man man man maa man maa man man mana maa man total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program pedia penetapan seluaunpeoga penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dokumen perencanaan penganggaran dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen tombol bkd aise laporan kinerja perangkat daerah skpd pera menag tag masa naa masal tpl nip lae aai onebkdlamsel dan kaisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd (kpj, ppd, laporan keuangan, dokumen klip) nee san mea man man men mn: man man penata penyediaan gaji dan tunjangan asn pembayaran gaji tunjangan asn pop mega mes men bonsae) bko lame pol jera penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn dokumen administrasi pelaksanaan tugas asn tp) sek miss bkd tamsel see mei nan man men mac man men bem sati mai bangunan kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan pembuatan spandukibaner, penyediaan bulan bulan t2| bulan bukan bumn bulan bulan ot67| t0204| brotamse cetakan blank kedinasan, penggandaan dan penjilidan bahan bahan kerja undangan fasilitasi kunjungan tamu makan dan minum rapatan tamu dari pusat bulan bulan bulan bun bumn bulan bulan ote7| so1of brotamse (bkn dan kanker) skpd pee mei men men snn sea ti mai tel listrik listrik pee mei men men penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pemeliharaan ruinvberkata dan pajak bulan bulan bulan bukan bumn bulan bulan ote7| saraf bko ams dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan perorangan dinas atau kendaraan kendaraan dinas jabatan dinas jabatan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan rehab gedung kantor bulan bulan bulan bun bumn bulan bulan oie7| bkotamse bangunan lainnya mne (ne mannen endang nea mane men rata rata capaian kinerja program oo joss penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah dokumen formasi kebutuhan pns dan ppp t2| dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen gre7| 8397organ bko lama jabatan untuk pelaksanaan pengadaan asn pere perumusan bahan kebijakan pemberhentian asn dokumen pensiun pegawai bkotamse penata fasilitasi lembaga profesi asn #makanan sang nenas maa perak) pai lola pop zoo msn remo bkd tamsel pol pee man akan msi kai pns ana ber men 11an aaaa ww& '' ,,, mh. dan fungsional dalam jabatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat pelaksanaan dan pengiriman peserta dad bkd tamsel prajabatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan penempatan dan pengembangan karir pns orang orang orang orang orang orang orang bkd tamsel fungsional dalamjabatan fungsional mea met men mera man penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja pemenuhan sistem e kinerja yang dalam kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan bkd tamsel aparatur mendukung penilaian kinerja asn pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai penerbitan piagam penghargaan satya lencana piagam piagam piagam piagam piagam piagam piagam beo lame karya satya pembinaan disiplin asn tertib administrasi dokumen perkawinan dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bkd tamsel perceraian sera dokumen pembinaan disiplin asn dan dan (ee even meniti kita mean mnc man men salah xxx. mxe.coco4 makna nota nan men eae ema mm. total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program oposatuan bangsa dan politik dokumen dokumen kesbangpol ls 'tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan terukur lis pnan tnn spo tag misi masal kan lis nik ato lao lil skpd sen dana panen panah masa kan lis oli) an. bulan bulan kesbangpol ls dan kaisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd l dokumen dokumen kesbangpol ls bulanan triwulanan semester skpd bulanan triwulanan semesieran skpd u ma administrasi kepegawaian perangkat daerah persentase penyelenggaraan administrasi kesbangpol ls kepegawaian perangkat daerah pengadaan pakaian dinas beserta atribut belanja pakaian pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya kelengkapannya dan fungsi naga administrasi umum perangkat daerah persentase penyelenggaraan administrasi kesbangpol ls umum perangkat daerah penyediaan komponen osilasi listrik penerangan alatalatlistik dan komponen stik kantor rr) ban l s bangunan kantor bentet pesawat maks mac mengenakan dance mea dna mnc anak team| undangan aan rai rsi ral mama, prp sae pet asi, manis nya skpd oo(k mama poo iis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan penyediaan kendaraan dinas penyelenggaran kesbangpol ls pemerintah daerah pemerintahan daerah pengadaan kendaraan dinas operasionalatu kendaraan dinas roda dua kesbangpol lis lapangan naga aaa penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan penyediaan jasa penunjang urusan kesbangpol ls daerah pemerintahan daerah listrik pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemeliharaan barang milik daerah penunjang kesbangpol ls urusan pemerintahan daerah urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pemeliharaan ruinhberkala dan pajak kendaraan kesbangpol lis dan pajak kendaraan perorangan dinas atau perorangan dinas alau kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan pre rai aaa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor essangpo lis bangunan lainnya pen nan ann st. w tie hati memasang eb perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan kebijakan bidang ideologi kali kali kali kali kesbangpol ls pelaksanaan bidang ideologi pancasiladan wawasan kebangsaan bela negara, karakter karakter kebangsaan bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika pelaksanaan kebijakan bidang ideologi wawasan ramah tamah pelaksanaan peringatan hart hari kai kai kesbangpol ls kebangsaan, bela negara, karakter besarnasional hut provinsi lampung dan bangsa pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ka. kabupaten lampung selatan kegiatan sosialisasi dan sejarah kebangsaan revolusi mental pelaksanaan koordinasi bidang ideologi wawasan kegiatan sosialisasi dan diskusi forum pembauran kai kai kesbangpol ls kebangsaan, bela negara, karakter antaretnis suku dan ras, kegiatan sosialisasikan bangsa pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal diskusi wawasan kebangsaan, kegiatan dan sejarah kebangsaan sosialisasi dan diskusi bahaya narkoba rata rata capaian kera kegitan| o tajam rata rata capaian kinerja program (&))o pagar perumusan kebijakan teknis dan pemantapan prosentase pemantauan pelaporan dan kali kali kali kali kesbangpol ls pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika evaluasi perkembangan politik (jumlah orangkegiatan koordinasi forum diskusi politik kali kali kesancpois ela budaya polisr pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi polis daerah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sosialisasi undang undang polis kali kali asa) kes ban gpo lis bidang pendidikan polis, es, pemilihan umum pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik daerah kamar rematmnpeemra, perumusan kebijakan teknis dan pemantapan jumlah organisasi kemasyarakatan yang kali kali kali kali kali kesbangpol ls pelaksanaan bidang pemberdayaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas organisasi pengawasan organisasi kemasyarakatan bagi jumlah seluruh organisasi 'kemasyarakatan kali pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, kegiatan bintik ormas kali kali bangkok ls pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing daerah membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang undang serta peraturan presiden nomor tahun namun seiring perubahan dampak covid yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah melalui relokasi dan focusing anggaran belanja apbn dan apbd tahun anggaran untuk penanganan pandemi dan dampak covid untuk itu, pemerintah daerah kabupaten lampung selatan perlu melakukan penyesuaian apbd tahun anggaran sesuai pedoman yang. perubahan rkd meliputi perubahan padamusan rancangan perubahan rkd mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan rkd sampai dengan triwulanasumsi kerangka pendanaan yang diproyeksikan dalam dokumen rkd tahun telah mengalami perubahan, yang meliputi perubahan pada pendapatan asli daerah, lain lain pendapatan daerah yang sah, dan penerimaan pembiayaan melalui lpa tahun anggaran sebelumnya yang kemudian disesuaikan dengan perubahan pada belanja daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan verifikasi administrasi dan faktual ormas. kali lia kali kesbangpol lsmeja a memanen pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan ekonomi, kegiatan kerukunan antar umat beragama dan kali kali kesbangpol ls sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan pembinaan forum komunikasi antar umat penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, kegiatan sosialisasi dan diskusi beragama dan penuh kepercayaan didaerah bahaya narkoba pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan monitoring dan pendataan seni budaya. kali kali kesbangpol ls bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi kabupaten lampung selatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghkepercayaan daerah kata oo uut www www iai bee ww pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan kali kali kesbangpol lsnegara, slitasikelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik daerah pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kegiatan forum komunikasi deteksi dini kali kali kesbangpol ls kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,tenaga masyarakatdan sosialisasi pembekalan anggota kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan fkm, kegiatan penanganan konflik sosial, perbatasan antarnegara, hsiliasikelembagaan bidang kegiatan pemantauan pemilihan kepala desa, kewaspadaan, serta penanganan konflik daerah kegiatan pemantauan orang asing pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan forum komunikasi deteksi dini kali kali kesbangpol ls dibidang kewaspadaan dini, kerjasama insiden, masyarakat dan sosialisasi pembekalan anggota pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan fkm, kegiatan penanganan kontak sosial, lembaga asing, kewaspadaan serta penanganan kontak kegiatan pemantauan pemilihan kepala desa, didaerah kegiatan pemantauan orang asing total anggaran dari semua program yaaa pasa jasa jasa ill kemas juta reatpamaeamamaga e wwe tw. te total ata cak angin sel pena energi selai frog perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja jumlah dokumen perencanaan yang bpbd perangkat daerah memiliki tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan terukur dokumen) f2ot00x dok dok dok t2| dok t0000| bpbdtol dok dok dok dok t2| dok aaraooooo| bpbd dankhtisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd rain opamteemakana| lu u tan bosan masala sinai lip fosil eng mal lia sen iii kdibpbd tahun skpd |2oz| koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dokumen laporan realisasi keuangan dok bin bin bin bin tor42toko| bpbd bulanan triwulanan semesieran skpd bulanan triwulanan semesieran skpd raman man tno gni kena bnn ben ken bani daerah f2o3f penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik pengawasan, dan pengendalian barang milk dok dok dok dok dok dok dok too0o| bpbd daerah daerah pada skpd f2og| rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik penyusunan laporan barang milk daerah dok dok dok dok dok dok dok too0o| bpbd daerah pada skpd ramnepantenakana| l u aa, "mm mma mana men men men ega gan (ppl nana bee ora musa pra tel tentu hinat00| ta8of unt bpbd kelengkapannya kelengkapannya dan fungsi mamak "dn more jhs s s mgr bmc mens mean mean men men o2| f2oef penyediaan komponen osilasi listrik penerangan alatalatlistik dan komponen stik kantor bin bin bin bin bin bin bpbd bangunan kantor sial kai iis iii f2oe| penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang bahan bacaan dan peraturan perundang bulan bin bin bln 9t67 bpbd undangan undangan skpd ena ane man man macan man ann apa gjj . mmk temon itl lip aki mon l00| mamuerantemakam| pp lu iiu mai listrik memeras f2oof penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pemeliharaan ruinhberkala dan pajak kendaraan bin bin bin din bin bin unit bpbdpbd bangunan lainnya macan aa mam corp epik #d#@6dcc $ w dddd " . mm. $yoa men mea menandai men men men men meninformasi rawancegahan dan kesiapsiagaan terhadapyelamatan dan evakuasi korban bencana jumlah lokasi dengan sistem peringatan dini persentase persentase persentase persentase persentase persentase persentase bpbd yang memanfaatkan (sistem kabupaten kota sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi kie) jumlah penduduk kawasan rawan bencana unit unit unit unit unit unit unit bpbd yang memperoleh informasi rawan bencana memeamemaramm t penyusunan rencana penanggulangan bencana jumlah dokumen rencana penanggulangan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen 100000000f bpbd kabupaten kota bencana rpb) pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana jumlah aparatur dan warga negara yang ikut orang orang orang orang orang orang orang bpbd kabupaten kota pelatihan pengendalian operasi dan penyediaan sarana jumlah warga negara yang mendapatlayanan orang orang orang orang orang orang orang bpbd prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten pusdalop penanggulangan bencana dan sarana kota prasarana penanggulangan bencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan jumlah warga negara yang mendapat peralatan t0o| jenis jenis denis jenis jenis jenis jenis bpbd terhadap bencana perlindungan penguatan kapasitas kawasan unuk pencegahan dan jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk desa tangguh desa desa bpbd kesiapsiagaan mereka manna hasi lip liat tan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat trc) jumlah tim reaksi cepat( trc) beralih peserta peserta peserta peserta peserta peserta peserta 4s80t000o| bpbd bencana kabupaten kota pen ben nan nan respon cepat darurat bencana kabupaten kota kecepatan respon kurang dari24 jam untuk 27o| orang orang orang orang orang orang sil orang gada) bpbd setiap status darurat bencana total anggaran dari sea ogan ann bnn dio kena bnn bnn dan bnn dna bnn maecammenemaa tttt e? pte see ear nan non man postal1t d total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program pedia endapan seluaunpeogai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dini ini menlsanbaslandamaia lil ter ter (ppp (iombondibbininbsis nni lis nan emo isl penganan kena man dad asa bazar, skm skpd kkg anang nanga dgn tof ordo1 koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan capaian kerja dan kaisar realisasi dok dok dok dok dok dok dok kaisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd see ane man men mn: man men bazar, skm lagi ll mana naa kan kasa akan (aa dai l0.| pp nan pen antena itl itl cpi tahun skpdrow www terdapat atau tes tof uzozm koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dokumen laporan realisasi dok dok dok dok dok dok dok bulanan triwulanan semester skpd keuangan bulanan triwulanan semesieran skpd matras predikat keras tr. tof frog rekonsilasidan penyusunan laporan barang milk penyusunan laporan barang milik daerah dok dok dok dok dok dok dok rsud bob daerah pada skpd bazar, skm peer mk. nan man man mei bagi marah t tof osf pengadaan pakaian dinas beserta atribut belanja pakaian pakaian dinas beserta atribut stel stel rsud dr. bob kelengkapannya kelengkapannya bazar, skm tof (2os| pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas pengiriman peserta diklat singkat org org org org dan fungsi predikat keras s8) too oo o1poef penyediaan komponen instalasi listrik penerangan alatalat listrik dan komponen listrik kantor bin bin bin bin bin bin bin rsud dr. bob bangunan kantor bazar, skm pan aan engan aan pong pekan penengah hao "v0 itl ii ita pasa (ppp ena nanah lan nan asa gad nai ll ann mai masi tof (2oel penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang bahan bacaan dan peraturan perundang bin bin bin bin bin bin bin undangan undangan tag dai tamu ppp ena ama maan kan ller skpd penataan tof orfzosf penyediaan jasa komunikasi, sumber daya aidan rekening telepon, inemetair dan listrik bin bin bin bin bin bin bin rsud dr. bob listrik bazar, skm denda mere gas mencoba bca panen dang mnc, merang| soo tof o1food penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pemeliharaan ruimberkala dan pajak kendaraan bin bin bin bin bin bin bin rsu bob dan pajak kendaraan perorangan dinas atau perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan azar, skm pada perorangan gai bazar, kendaraan dinas jabatan nan inisiasi isa naa masi tan tan toangunan lainnya tof orfzoatrerl too otp sau (in anu tam bazar, skm ' ' eri ti1 iia too eter nan man nan maan bae: mnc mana nan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan 'ukm dan ukp kewenangan daerah kabupaten kota ukp pengadaan alat kesehatan alat penunjang medik alat kesehatan rsud dr. bob fasilitas pelayanan kesehatan bazar, skm anak pitt soil lai sit ii tan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan alat pemeliharaan alat kesehatan penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan elegant) merek mnnktsan mana nan ink maret ann bnn penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp "un ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota rujukan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga sosialisasi rsud dr. bob tuberkulosis bazar, skm pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan sosialisasi hiv risiko terinfeksi (were rei hotel att t0' ann pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis pengendalian dan pencegahan infeksi kesehatan dan pasca krisis kesehatan m@maa penyelenggaraan sistem informasi kesehatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi secara terintegrasi iii iii iii bazar, skm o nan ne: nan in. mnc mana nan m#aa pemberian izin praktik tenaga kesehatan jumlah izin praktek tenaga kesehatan yang wilayah kabupaten kota diterbitkan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta pembinaan perawat rsud dr. bob tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan bazar, skm dang men men mnc mm## perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan rasio idealantara sdm kesehatan dan unit sumberdaya manusia kesehatan untuk ukp dan pelayanan kesehatan ukm diwilayah kabupaten kota pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia standar asuhan keperawatan rsud dr. bob kesehatan sesuai standar bazar, skm pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia bintik eika perawat kesehatan kesehatan tere tof osfzogf pengembangan muti dan peningkatan kompetensi training bts rsud bob teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah bazar, skm kabupaten kota total anggaran dari semua program kan meera tan kan nana ann kanan ncs tee doi bnn denny nnn denny skala tan genre agent non) mane aan maan menahan mesti mei www total katadata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program opo nan predikat mnerjadar seluruh rog barusanwapo pooh ter usa waj loop bnn denn ann dana penataan administrasi pemerintahan masukan dana bulan bulan bulan bun bulan bulan bukan bagian tata keluaran dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten) dampak diperolehnya laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten) ali pengelolaan administrasi kewilayahan masukan dana bulan bulan bukan bun bulan bulan bulan 9g| bagian tam keluaran dokumen laporan toponimi nama pemerintahan nama unsur buatan) dan batas wilayah dampak diperolehnya laporan toponimi nama nama unsur buatan) dan batas wilayah asasi pelaksanaan otonomi daerah masukan dana bulan rp bulan bulan bulan bulan bulan rp bulan bagian tata keluaran dokumen laporan kpj bupati, ppd pemerintahandampak tersusunnya laporan kpj bupati, ppdinti iit rr e total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program nan tdk bangsa ter poo ken fasilitas pengelolaanbina mental spritual pelaksanaan mto, pengiriman dan pembinaan nasi bagkesra ori olah torfozzf pelaksanaan kerusakan, evaluasi dan pelaksanaan safari ramadhan, ibadah bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan g2| bagkesra capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial haji umroh, perayaan hari hari besar keagamaan dan kerukunan umat beragama pelaksanaan kerusakan, evaluasi dan pelaksanaan syiar islamiyah bantuan rumah bagkesra capaian kinerja terkait kesejahteraan ibadah tpa. ponpes dan yayasan bernuansa masyarakat agama dan pengajian asn masyarakat ketaatan mmm p opsi tan tan nan tak hukum fasilitasi penyusunan produk hukum daerah tersusunnya produk hukum serta kebijakan produk hukum produk produk hukum bagian hukum daerah.terselesaikannya permasalahan hukum hukum dan terlaksananya penyebarluasan produk hukum daerah fasilitasi bantuan hukum terselenggaranya penyuluhan hukum,pembinaan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan bagian hukum kkadarkum dan terselesaikannya permasalahan hukum pemerintah daerah kabupaten lampung selatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan terciptanya inventarisasi produk hukum daerah produk hukum produk produk hukum bagian hukum informasi hukum serta penyebarluasan informasi hukum yang hukum terintegrasi secara nasional. maa rar jul. ll. ii nba dna dna bnn ben dan kena gelas mali laa tag mali nada kla maa ssi tn: kasa aan man merekam mai mika toni png koni akan maan nan benannnnnn bnn man mmm t d ordo3f toro koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi masukan: jumlah dana keluaran terlaksananya perekonomian kebijakan pengelolaan bumi dan blue koordinasi dan money bumi dan blue hasil terevaluasinya bumi dan blue ordo3f foro (pengendalian dan distribusi perekonomian masukan: jumlah dana keluaran terlaksananya keg keg keg keg keg keg kegiatan perekonomian pemantauan invasi kab. lam sel hasil: menjaga invasi yang rendah dan stabil torfogf foro perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil masukan: jumlah dana keluaran koordinasi dan keg keg keg keg keg keg kegiatan s688| perekonomian monitoring percepatan akses keuangan daerah hasil termonitoingnya akses keuangan daerah torfosf toro koordinasi, sinkronisasi,dan evaluasi kebijakan masukan: jumlah dana keluaran terlaksananya keg keg keg keg keg keg kegiatan perekonomian pembentukan blue koordinasi dan money blue hasil: terevaluasinya blue jojo3| oto koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan masukan: jumlah dana keluaran terlaksananya keg keg keg keg keg kegiatan perekonomian pendirian bumi bumi hasil terevaluasinya bumi kamen rdiatrmp) o oo ini1t total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program predikat kedua dari seluruh program d paforfogf (sub.keg evaluasi& pelaporan realisasi anggaran laporan persentase penyerapan tahun anggaran dok dok dok dok dok dok dok bag adm kembang per triwulan laporan) nan forfogf |sub.keg. monitoring pengendalian pelaksanaan tersedianya laporan pelaksanaan pembangunan dok dok dok dok dok dok dok pembangunan daerah isiklkonsiruksidi lampung selatan dalam lapitiwulan) taforfosf isubikeg penyusunan teks kepuasan masyarakat |'tersedianya laporan penyusunan indeks dok dok dok dok dok dok dok terhadap pembangunan fisik konstruksi daerah habis kepuasan masyarakatterhadap pembangunan isi konsiruksidaerah habis mamaemearama atp man maa maan man man mana mana man mana man man men man total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program pediationgua dan seluruh arogan ondutung utusan pemeran heli tos fosfor sub kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa tender paket pekerjaan pelaksanaan tender| bulan bulan bulan bulan bulan bulan sa| bulan bag layanan pengadaan operasional kantor pengadaan barang dan jasa tos osf sub kegiatan pengelolaan pengadaan secara tayangan rup, frasiltisi procurement| paket paket paket paket paket paket saat| paket ota2| 9p0 bag. pengadaan elektronik pengumuman pengadaan barang jasa pekerjaan pekerjaan pekerjaan pekerjaan pekerjaan pekerjaan pekerjaan barang dan jasa o3f |o3f sub kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan peningkatan sdm pokja dan perangkat lbj taa| orang orang orang orang orang orang orang bag. pengadaan barang dan jasa barang dan jasa jaa '' mm. nc. kena mea men men men totalratarata capaian dan anggaran dar seluruh program "lt kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam dokumen tentang penerapan kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan,dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup, energi dan air. tool koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan dokumen tentang penerapan kebijakan t2| dok t0f dok dok dok dok dok dok bag sumberdaya pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan pertanian kehutanan, kelautan,dan perikanan alam seti kab. taraf koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan dokumen tentang penerapan kebijakan t2| 00x t0| dok dok dok dok dok dok g2| 7t92 pertambangan dan lingkungan hidup pertambangan dan lingkungan hidup dan air dan air pee abelian nan mana men magna mea man man man dan dana dana men mana total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program fdi kaki sel green psi pull pakan anak dll nero opp penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor pensi ana mentok did eng asu aan hasan asi masi kai nda masi dad aan tni kantor komputer ijo belanja makan dan minum jamuan tamu biaya konsumsi kegiatan sekretariatdan instansi bulan bulan bukan bulan bulan bulan bulan lingkup pemkab lame, open house hari besar keagamaan, hut tamsel, jamuan konsumsi bersama pejabat eselon lilin pen mana mana men maks mnc mana men zrdatrorl oo latto untuk menjaga kesinambungan pembangunan,pula hasil evaluasi pelaksanaan rkd tahun berjalan dan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan apbd lampung selatanyang telah disusun dalam kebijakan umum apbd (kua) lampung selatan tahun anggaran diantaranya: perubahan asumsi makro ekonomi, perubahan proyeksi pendapatan daerah, cc. penyesuaian target kinerja yang harus dicapai, dan penyesuaian belanja daerah yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang. berdasarkan uraian atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatory peraturan perundangan tersebut, pemerintah kabupaten lampung selatan menyusun dokumen perubahan rkd ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunanngadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan jaranan kat kasa itu itu ii ) naa tpl err error err man gan man nggak gan bnn png gan dna dan trafo belanja ala' bahan untuk kegiatan kantor bahan belanja peralatan studio video dan film unit unit unit unit unit unit unit komputer dinas maa hana isl li tni a, ew rerata, ''' hfi hn. jie fee mena tati dai nan ll) lil listrik daratan . . ke'''m''h xx . arbatan o3| belanja pemeliharaan alatangkutan darat bermotor pemeliharaan kendaraan dinas unit unit unit unit unit unit unit kendaraan penumpang perorangan kendaraan dinas jabatan kepala penyediaan jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasionalatau lapangan ana oam pan ngan kas (aa naa lipi kan lolos operasional o3| belanja pemeliharaan alatangkutan darat bermotor pemeliharaan kendaraan dinas operasional unit unit unit unit unit unit unit kendaraan penumpang roda dua pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empat pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda enam error ar, $5u ia, senang generating o3| |o117 belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga | belanja sewa pemeliharaan sarana kantor unit unit unit unit unit unit unit nat kantor alat kantor3| |ooo1l belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan belanja pemeliharaan tempat pertemuan paket paket paket paket paket paket paket gedung tempat kerja bangunan gedung abbr pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya o3| belanja pemeliharaan alat besar alat bantu electric belanja pemeliharaan alat rumah tangga unit unit unit unit unit unit unit generating set o3| |o1 belanja pemeliharaan alatkantor dan rumah tangga belanja pemeliharaan alat kantor lainnya unit unit unit unit unit unit unit alat kantor alat kantor lainnya o3| |o121| belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga belanja pemeliharaan unit unit unit unit unit unit unit rumah tangga alat pendingin o3| |o12g belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga belanja pemeliharaan alatrumah tangga unit unit unit unit unit unit unit rumah tangga alat rumah tangga lainnya home use) o3| belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer belanja pemeliharaan laptop dan printer unit unit unit unit unit unit unit peralatan personal komputer o3| jooodl belanja pemeliharaan bangunan gedung pemeliharaan kamar mandi paket paket paket paket paket paket paket bangunan gedung tempat kerja bangunan gedung karan e w w w ewe keuangan belanja jasa pengelolaan bmd yang tidak belanja honorarium pengurus barang, bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan menghasilkan 1lol belanja pakaian dinas kdh wkd baik mto, pakaian dinas kdhawkdh, batik tradisional, baik mto, batik uks, pakaian olahraga pantat www www mer o$ e penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretaris daerah penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah kan aan anna nai mali lol) misi keuangan belanja jasa pengelolaan bmd yang tidak belanja honorarium pengurus barang bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan menghasilkan per nas anna aka masi mba jadi lai maan orf |oo1tof belanja ala'tno kai tpl ipl listrik 1lol belanja ala' bahan lainnya untuk kegiatan kantor belanja peralatan kebersihan dan bahan buah buah buah buah buah buah buah perlengkapan pendukung olahraga pembersih 1loj belanja ala'i bahan kantor lainnya 1lo2| o4l honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat honorarium asisten rumah tangga koordinator), orang orang orang orang orang orang orang tim pelaksana kegiatan ppt, pengurus rumah dinas bupatidan wakil bupati, petugas kebersihan rumah dinas bupati dan wakil bupati, surat menyurat o2| joong belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan belanja jasa laundry rumah dinas bupati bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan kebudayaan, serta alat rumah tangga daa tni o3| |o1 belanja pemeliharaan alatkantor dan rumah tangga belanja peralatan kebersihan dan bahan buah buah buah buah buah buah buah alat kantor alat kantor lainnya pembersih o3| |o120) belanja pemeliharaan alatkantor dan rumah tangga belanja peralatan kebersihan dan bahan botol botol botol botol alat kantor alat pembersih pembersih bla siaran ang ola year lipi iya aoabuah buah buah buah buah bahan pembersih penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah pep naa maa ipl ii ) por footlongd belanja aatlistrik longd belanja aat bahan lainnya untuk kegiatan kantor belanja peralatan kebersihan dan bahan buah gisaaoo| buah buah buah buah buah buah perlengkapan pendukung olahraga pembersih longd belanja aat bahan kantor lainnya o2| food honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat honorarium aise rumah tangga wiki bupati, orang orang orang orang orang orang as| to86| orang tim pelaksana kegiatan pengurus rumah dinas wakil bupati, pengurus o2| food belanja yasa pencucian pakaian, alat kesenian dan belanja jasa laundry rumah dinas bupati bulan bulan t2| bulan bulan bukan bulan bulan kebudayaan, serta alat rumah tangga jot17 belanja pemeliharaan alokator dan rumah tangga belanja peralatan kebersihan dan bahan buah buah buah buah buah buah buah nat kantor alat kantor lainnya pembersih fot2 belanja pemeliharaan alatkantor dan rumah tangga belanja peralatan kebersihan dan bahan 3ta| botol botol botol botol lat kantor alat pembersih pembersih foodt21| buah buah buah buah buah bahan pembersih ena ipl li ) lainnya daratan, ae po ' u ' " uu1ua aaa. ft pfe hfh saree to taro daratan, aeaeaeaeaeaeae ayy agagggg g g g g3g3as a39. . aaa total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program mena predikat kerja dak seluruh program w por staf pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan kebun kentang peta jabatan dan rekapitulasi bulan bulan t2| bulan 3l bin bin bulan bulan bagian organisasi hasil abk, dokumen hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, perlu nomenkelaturdan kelas jabatan dan nan aan tpl iii tel kana tafofot peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi dokumen road map reformasi birokrasi bulan bulan t2| bulan 3f bin bulan bulan s2| 3zeg| bagian organisasi pemerintah daerah kab. lampung selatan lofofor monitoring, evaluasi pengendalian kualitas pelayanan pembinaan penyelenggaraan saka bulan bulan t2| bulan 3f 3f bulan bulan bagian organisasi publik dan tata laksana pemerintah kab. lampung selatan jaja koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dokumen klip pemerintah daerah kabupaten bulan bulan t2| bulan bin bulan bulan a3g0| bagian organisasi karena ada pemerintah daerah lampung selatan focusing total ata rata caknan kerja dan angkatan dari seluruh program jaofot staf fantasi keprotokolan jumlah fasilitasi keprotokolan acara kai) kali kali kali kali kai kai cara kai bag. protokol dan komunikasi pimpinan taofotftaf fasilitasi komunikasi pimpinan jumlah fasilitasi komunikasi pimpinan kali kali 22s137toko| kali kan kai kai kai bag protokoldan acara kali) komunikasi pimpinan taoforftaf pendokumentasian tugas pimpinan jumlah pendokumentasian tugas pimpinan kali kali kali kali kai kai kai bag protokoldan s|e (@cara kal) komunikasi pimpinan canter ear nan anak: nan nan mana kane bnn bennnnn total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program nan (eu nana tpl ol (le san kau mai imt snn man itl iai itl skpd (le bnn akan honnnnnnnnan tel iii ill iai dna 2jodok dok dok dok dok dan kaisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd rea rata capaian kinerja kegiatan rata capaian kinerja kegiatan poo. tan kkk nani misal naa ozf pelaksanaan penata asahan dan pengujian verifikasi laporan pengusahaan dan pengujian verifikasi dok dok dok dok dok dok dok keuangan skpd keuangan skpd (lt non ti bni tahun skpd pengelola dan penyiapan bahan tanggapan bahan tanggapan pemeriksaan laporan dok dok dok dok dok dok dok pemeriksaan keuangan skpd |ozf orf tkoordinasidan penyusunan laporan keuangan dokumen laporan realisasi keuangan to2| dok dok dok box dok dok dok bulanan triwulan semester skpd bulanan triwulanan semesieran skpd |o2 penyusunan pelaporan dan analis prognosis realisasi dokumen laporan realisasi anggaran triwulan dok t0| dok dok dok dok dok t0f dok anggaran mea men mana mana jaw, ,.hih) .) www nik rekonsilasidan penyusunan laporan barang milik penyusunan laporan barang milik daerah dok dok dok dok dok dok dok daerah pada skpd pada skpd aatepsan tinoratogisanal "ss oo tanam oo aan amar tes aaa papan esa lsn pln pln lipi mva mal teknis pns rata rata capaian kinerja kegiatan )o1667 | ) dom tour o too efek ww mela penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan pembayaran gaji dan tunjangan kepala daerah bulan bulan bulan bulan bulan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah penyediaan dana penunjang operasional kepala dana penunjang operasional kepala daerah dan bulan bulan bulan bulan bulan daerah dan wakil kepala daerah wakil kepala daerah bulan) uu tisu angan www kw calo man nan men man maa men man men b see | www nan den pada tahun kabupaten lampung selatan yang terdiri dari perangkat daerah sampai dengan triwulan telah melaksanakan program dan kegiatan sub kegiatan yang telah terealisasi sebanyak,65y4, untuk predikat masuk kategori sangat rendah (sr). tabel hasil evaluasi rkd kabupaten lampung selatan triwulan tahunsatuan polisi pamong praja penataan ruang dinas perumahan dan pemukiman dinas tenaga kerja transmigrasi dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dinas pengendalian penduduk keluarga berencana dinas lingkungan hidup daerah doa desa dinas komunikasi informatika menengah dinas penanaman modal pelayanan perizinan terpadu satu pintu dinas kepemudaan dan olah raga dinas perpustakaan kearsipan ,59y6 dinas pariwisata dan kebudayaan dinas tanaman pangan, hortikultura perkebunan hewan perindustrian penyelamatan perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten lampung selatan tahun (rasbadan penelitian pengembangan badan pengelola keuangan aset daerah bukan) ,85y0 badan pengelola pajak retribusi daerah board) ,43y0 ,75y0 badan kepegawaian dan diklat |o. ,65y0 badan kesatuan bangsa politik kesbangpol) badan penanggulangan bencana daerah bpbd) ,00y6 rumah sakit umum daerah dr. bagian administrasi pembangunan bagian pengadaan barang dan jasa bagian protokol dan komunikasi pimpinan keuangan bamsonpawasesasanga aman asas dari organisasi perangkat daerah opd) telah mengumpulkan laporan dari organisasi perangkat daerah opd) belum mengumpulkan laporan rata rata tingkat capaian kinerja senja rata rata realisasi anggaran senja anggaran kegiatan bagian sda t.a tercantum dalam dpa bagian umum dan catatan perlengkapan belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan penggandaan dan belanja ' makanan dan minuman) dan pada dpa bagian perencanaan dan keuangan belanja honorarium pns ppt, uang lembur dan biaya belanja perjalanan dinas) pencapaian indikator sasaran tahun sangat terpengaruh dengan adanya pandemi covid terutama pada indikator sasaran sebagai berikut: perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten lampung selatan tahun (ras pertumbuhan ekonomi, sulit tercapai sesuai target karena adanya perlambatan pertumbuhan hampir semua sektor, bahkan ada yang tumbuh negatif. indeks gini, ketimpangan sulit diturunkan karena kelompok masyarakat berpendapatan menengah bawah sangat terdampak pada pembatasan aktivitas. tingkat pengangguran terbuka, jumlah pengangguran sulit ditekan bahkan cenderung naik karena perusahaan merumahkan atau melakukan phk terhadap karyawannya. lama tinggal dan kunjungan wisatawan sulit mencapai target karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat termasuk aktivitas destinasi wisata dan pembatasan penerbangan dari dan indonesia. persentase penduduk miskin, sulit diturunkan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang menurun dan meningkatnya pengangguran. kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil rkd triwulan tahun dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten lampung selatan untuk mendukung capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan kepala daerah dan wakil kepala daerah. jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah kabupaten lampung selatan berjumlah program dan kegiatan sub kegiatan terealisasi sebanyak danuntuk predikat masuk kategori sangat rendah sr). hal ini dapat dinilai belum ideal dan idealnya realisasi keuangan sampai dengan semester mendekati yo. sedangkan untuk realisasi kinerjanya juga masuk kedalam kategori sangat rendah yaitu mencapai realisasi kinerja ini relatif ideal karena sudah mendekati angka 50y0. hal ini terjadi dikarenakan adanya rasionalisasi kegiatan sehubungan adanya dampak wabah pandemi covid faktor pendorong keberhasilan antara lain: peraturan perundang undangan tersedia, komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana, penjadwalan kegiatan, personil mencukupi baik kualitas maupun kuantitas, koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal dan komitmen dari tim pelaksana, sarana dan prasarana sesuai standar minimal, tersedianya sop pelayanan dan tersedianya media komunikasi dan informasi. sedangkan faktor penghambatue bel anggaran dan perubahan rencana kegiatan. rekomendasi berdasarkan hasil dan kesimpulan evaluasi terhadap hasil rkd triwulan ii, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan rkd tahun berikutnya maupun perubahan rkd sebagai berikut: agar dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan karena realisasi keuangan belum ideal sehingga realisasi keuangan tidak menumpuk diakhir tahun anggaran. agar masing masing perangkat daerah dalam mengusulkan kegiatan menggunakan pertimbangan yang logis, rasional dan disesuaikan dengan kesiapan pelaksanaanya sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap sesuai target. perencanaan kegiatan yang bersifat antisipatif dilaksanakan dengan mempertimbangkan pelaksanaannya terutama selama kondisi pandemi covid ini. kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebagai akibat dampak pandemi covid seyogyanya diusulkan untuk dikembalikan kas daerah atau di refocussing dalam perubahan rkd perubahan apbd kabupaten lampung selatan tahun perlu tetap difokuskan pada pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti penguatan modal bagi pelaku umkm terdampak, padat karya, mengefektifkan jaring pengaman sosial (social safety net), dan upaya pemulihan lainnya. perlunya akselerasi belanja pemerintah daerah sehingga bisa menjadi pemicu pendorong pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi covid faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan kabupaten lampung selatan antara lain adalah: peraturan perundang undangan tersedia. komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan. penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. personil mencukupi, baik kualitas maupun kuantitas. koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal dan komitmen dari tim pelaksana. sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal. tersedianya sop pelayanan. tersedia media komunikasi dan informasi.lan faktor penghambat keberhasilanuble anggaran dan perubahan rencana kegiatan. terjadinya rasionalisasi kegiatan dikarenakan adanya dampak pandemi virus corona atau covid kerangka ekonomi dan keuangan daerah kondisi perekonomian kabupaten lampung selatan tahun berikut karakteristiknya dapat digambarkan melalui rancangan kerangka ekonomi daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.pertumbuhan ekonomi kabupaten lampung selatan pada tahun sebesar sedangkan pada tahun laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sangat tajam ) o. hal ini disebabkan adanya pandemi covid yang mengakibatkan hampir semua sektor mengalami penurunan. pada tahun diproyeksikan target pertumbuhan ekonomi sebesar maka perlu upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan sektor sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi kabupaten lampung selatan dengan tetap memperhatikan dampak dari pandemi covid yang sampai saat ini masih meningkat penyebarannya. program dan kegiatan juga difokuskan pada penanganan pandemi covid dan peningkatan peran dan sinergitas sector pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan terutama yang terkena dampak signifikan dari pandemi covid arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun adalah sebagai berikut: peningkatan nilai tambah ekonomi, melalui: penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah umkm), koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi sektor riil, dan industri pengolahan. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. pengembangan destinasi pariwisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. mendorong pertumbuhan dengan memperhatikan karakteristik masing masing wilayah yang ada kabupaten lampung selatan. mengentaskan kemiskinan, melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga. meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kerjasama industri. pertumbuhan ekonomi berdasarkan data dari badan pusat statistik, pertumbuhan ekonomi kabupaten lampung selatan selama masih atas angka pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi lampung. sedangkan tahun tumbuh dibawah provinsi lampung. laju pertumbuhan kabupaten lampung selatan mengalami penurunan secara signifikan pada tahun yang hanya tumbuh sebesar ) o. hal ini disebabkan dampak wabah pandemi covid yang terjadi sejak awal maret laju pertumbuhan ekonomi kabupaten lampung selatan tahun bawah pertumbuhan provinsi lampung sebesar ) o namun masih atas pertumbuhan nasional yang mencapai ) o. perbandingan pertumbuhan ekonomi kabupaten lampung selatan, provinsi lampung dan nasional dapat dilihat berikut. tabel laju pertumbuhan ekonomi kabupaten lampung selatan, provinsi lampung dan nasional tahun kabupaten lampung selatan provinsi lampung nasional sumber badan pusat statistiklngpdrb admencapai angka rp44. (empat puluh empat triliun dua ratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan pdrb atas dasar harga konstan adik) sebesar rp29. (tabel pdrb adb dan adik kabupaten lampung selatan tahun rupiah jiwa) juta rupiah) juta rupiah) sumber badan pusat statistikkonstan adik) kabupaten lampung selatisteinformasi dan komunikasi mi. jasa keuangan asuransi real,perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten lampung selatan tahun (rasngalami peningkatan hingga mencapai angka sebesar persen. dan tahun persentase inflasi kalinya penurunan angka persen. tabel laju inflasi kalinya tahun persentase inflasi tahun kalinya lampung indonesia sumber badan pusat statistik, dari tabel atas dapat dilihat bahwa meski laju inflasi kalinya cenderung mengalami peningkatan tetapi laju inflasi tersebut masih berada bawah laju inflasi provinsi lampung, namun atas laju inflasi nasional. laju inflasi kalinya dihitung berdasarkan pengamatan terhadap indeks harga konsumen ihk) (tujuh) kelompok pengeluaran penyebab inflasi. pengamatan terhadap ihk dilakukan rutin setiap bulannya. berikut adalah sumbangan masing masing kelompok pengeluaran terhadap inflasi kalinya. tabel sumbangan kelompok pengeluaran terhadap inflasi kalinya kelompok pengeluaran inflasi year year tahunrekreasi, olahraga badan pusat statistik kabupaten lampung selatan, dari tabel atas, dapat dilihat bahwa hampir seluruh kelompok pengeluaran berkontribusi atas inflasi kalinya. kelompok pengeluaran bahan makanan menjadi kontributor inflasi terbesar kalinya yang dapat diartikan bahwa permintaan masyarakat kalinya terhadap bahan makananpengeluaran bahan makanan yang bisa berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara umumtingkat. meningkat dari tahun sebesar rp. , . dan tahun mengalami peningkatan dibandingkan tahun yang hanya sebesar rp. , . gambar garis kemiskinan kabupaten lampung selatan tahun ppa 3e0.s9a sumber badan pusat statistikjunto dan kemendagri tahun tentangrkd), surat edaransurat edaran se) direktur jenderal perimbangan keuangan nomor se pk tentang penegasan atas surat edaran(peraturan daerah provinsi lampung nomor tahun tentang rpmgambar jumlah penduduk miskin kabupaten lampung selatan tahun sumber badan pusat statistik,provinsi lampung liesperubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten lampung selatan tahun gambar peta persebaran keluarga pra sejahtera kabupaten lampung selatan tahun san peta persebaran sora kabupaten lampung selatan saman tag kabupaten pesawaran k32 ranlapaoat memata also0 san0g sumber: data diolah, badan perencanaan pembangunan daerah kab. lampung selatan, indeks pembangunan manusiatingkat pengangguran terbuka. gambar tingkat pengangguran terbuka kabupaten lampung selatan tahun mana) tn! sumber badan pusat statistik kabupaten lampung selatan, tahun sampai dengan tahun tingkat pengangguran terbuka tpt) kabupaten lampung selatan selalu mengalami penurunan mencapai angka persen. hal ini menunjukkan bahwa penduduk lampung selatan semakin berkualitas sehingga mampu mendapatkan pekerjaan dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru. namun tahun tpt lampung selatan meningkat sebesar persen. hal ini merupakan dampak terjadinya pandemi covid yang menimpa seluruh dunia termasuk kabupaten lampung selatan. pada tahun ini, tpt kabupaten lampung selatan diproyeksikan tidak mengalami penurunan yang signifikan. dampak dari pandemi covid memaksa pengusaha untuk melakukan penyesuaian sebagai upaya menyelamatkan kegiatan usahanya yang salah satunya adalah perampingan dan memecat sebagian karyawannya. hal ini berdampak akan meningkatnya pengangguran. berdasarkan hal tersebut, dengan skenario optimis bahwa pandemi covid akan segera berakhir dan dapat dilakukan upaya upaya pemulihan ekonomi maka pada tahun diproyeksikan tpt kabupaten lampung selatan stagnan atau mengalami penurunan yang sangat kecil dari tahun lalu.andemi covid yang melanda indonesia sejak maret menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik tingkat pusat maupun daerah. hal ini menyebabkan kinerja perekonomian tingkat global, nasional, regional dan lokal menurun. dampak pandemi covid yang semakin meluas berbagai sektor memerlukan upaya penanganan dari pemerintah kabupaten lampung selatan melalui relokasi dan focusing anggaran belanja apbd tahun anggaran untuk penanganan pandemi, dampak pandemi covid maupun untuk pemulihan pasca pandemi covid dalamsumatera, kalimantan, sulawesi, nusa tenggara, dan papua, terdapat sebanyak kabupaten kota luar pulau jawa dan bali menerapkan ppkm level untuk provinsi lampung terdapat enam kabupaten kota yang menerapkan ppkm level enam kabupaten kota provinsi lampung yang menerapkan ppkm level yaitu kota bandar lampung, kabupaten pringsewu, kabupaten tulang bawang barat, kabupaten lampung timur, kabupaten lampung barat, termasuk kabupaten lampung selatan dikarenakan adanya peningkatan dalam kasus positif penderita covid membuat perekonomian yang sempat tumbuh diperkirakan kembali terhambat pada triwulan dan iii. turunnya aktivitas warga dan pembatasan yang ketat bagi pelaku perjalanan diperkirakan masih akan membuat kabupaten lampung selatan tertekan perekonomiannya berkaitan erat dengan pariwisata, pendidikan, dan industri pengolahan. dari sisi permintaan, ppkm juga kembali mendesak nilai konsumsi masyarakat (meskipun telah ada perbaikan umr dan tumbuhnya lapangan usaha) serta konsumsi pemerintah. berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian kabupaten lampung selatan serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal d: tantangan, antara lain: angka penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) akibat pandemi covid meningkat. tingkat pengangguran meningkat karena dampak dari pandemi covid kurangnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi oleh ikm umkm dalam melakukan aktifitas produksi, distribusi dan pemasarannya (e commerce). hal ini diperkuat lagi dengan adanya pandemi covid dimana banyak masyarakat yang kemudian beralih untuk melakukan transaksi pembelian dan pembayaran dengan marketplace dan platform pembayaran online. fakta lapangan ternyata masih banyak ikm umkm kabupaten lampung selatan yang belum familiar dan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja produksi, distribusi dan pemasarannya. permasalahan investasi, seperti keterbatasan lahan bagi investor, sering terjadi (terutama untuk pma dan mdn) dan belum optimalnya informasi proses perizinan investasi, prospek, antara lain: penguatan modal bagi pelaku umkm terdampak pandemi covid pelatihan untuk menghasilkan nilai tambah pendapatan. padat karya. menjaga ketersediaan pangan. memulihkan kunjungan wisatawan. membangun kembali jejaring pasar untuk produk pelaku usaha. mengefektifkan penyediaan social safety net atau jejaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak. upaya yang dilakukan kabupaten lampung selatan dalam menghadapi tantangan perekonomian akibat pandemi covid antara lain: mengoptimalkan peran kelurahan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan tk sk), pendamping pkh dan tenaga pendamping sosial desa tps) dalam proses perbaikan nik. baik data bantuan sosial, pks maupun dtk. bekerjasama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam proses perbaikan dan konsolidasi data, baik data penerima bantuan sosial, dtk dan bantuan lainnya. dilakukan prospek data dengan data bantuan lain sebelum dibagikan. sebagai filter terkahir sebelum bantuan diluncurkan, pemerintah desa atau kelurahan diminta untuk menahan bantuan kartu apabila dimungkinkan terjadi double bantuan. pandemi covid yang berlangsung sejak awal tahun telah berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis dan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat. pandemi covid menyebabkan pendapatan seluruh lapisan masyarakat turun sehingga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. dota atur orden menawan mena pertumbuhan ekonomi provinsi lampung pada tahun mengalami kontraksi hingga persen. kondisi tersebut juga terjadi kabupaten lampung selatan sebagai salah salah kabupaten dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. pertumbuhan ekonomi kabupaten lampung selatan pada tahun mengalami kontraksi hingga yo6. tabel capaian sasaran makro pembangunan kabupaten lampung selatan, provinsi lampung dan nasional tahun dan triwulan babu batan apung provinsi lampung nasional indikator selatan pertumbuhan ekonomi persen) pdrb adb mily: data diolah, badan perencanaan pembangunan daerah kab. lampung selatan, angka sangat sementara kerangka keuangan daerahbersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai contoh pengukuran ulang wajib pajak pbb terutama wajib pajak khusus (perusahaan besar), pengukuran terhadap seluruh perusahaan besar dan sedang terhadap objek imb, optimalisasi retribusi mineral bukan logam dan batuan, dan pendataan wajib pajak baru dalam rangkaseperti optimalisasi alat berat, sarana dan prasarana gedung olahraga serta gedung pertemuan, rehabilitasi sarana dan prasarana objek wisata serta sarana dan prasarana pemda lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pad, melakukan efektivitas dan peningkatan terhadap mekanisme pelayanan pembayaran pajak dan retribusi, melalui pelayanan desa seluruh kecamatan, melihat kembali (review) terhadap aturan yang terkait dengan regulasi pendapatan sertaantar penghasilhasil untuk meningkatkan pendapatan daerah, penguatan database tentang potensi pendapatan daerah sebagai data dasar penghitungan pad dan membangun serta merasionalisasi sistem informasi manajemen daerah sima) pendapatan berbasis elektronik, melaksanakan percepatan proses penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan penyusunan maupun revisi peraturan daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, peningkatan pendapatan daerah melalui pajak daerah dengan menerapkan alat tapping box khususnya pada pajak hotel dan restoran. tabel perubahan proyeksi pendapatan daerah kabupaten lampung selatan tahun anggaran penyusunan apbd perubahan apbd bertambah bae tahun tahun berkurang)ad yang sah il. dana perimbangan pendapatan transfer pemerintah pusat pendapatan transfer antar daerah insumber: data diolah, badan pengelola keuangan dan aset daerah kab. lampung selatan, pendapatan daerah pada perubahan tahun direncanakan sebesar atau meningkat sebesar dari proyeksi awal tahun yang sebesar rp. dengan perincian sebagai berikut: pendapatan asli daerah naik sebesar rp5. atau dari rp. menjadi rp. terdiri dari: pajak daerah naik sebesar rp. atau dari rp. menjadi rp. perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten lampung selatan tahun (aaapbd)tidak mengalami perubahan apbd. dana perimbangan turun sebesar atau sebesar dari rp. menjadi rp. terdiri dari: pendapatan transfer pemerintah pusat turun sebesar rp. atau sebesar dari rp. menjadi sebesar rp. pendapatan transfer antar daerah naik sebesar rp. atau sebesar dari rp. menjadi sebesar rp. lain lain pendapatan daerah yang sah tetap sebesar rp. terdiri dari: lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan naik sebesar rp. atau sebesar dari rp. menjadi rp. arah kebijakan belanja daerah perencanaan belanja daerah pada perubahan rkd tahun diproyeksikan naik sebesar dari rkd tahun kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam rkd dan perubahan rkd kabupaten lampung selatan tahun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. pendanaan jawabnya.kaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan atas dan dikaitkan dengan permasalahan isu yang dihadapi maka kebijakan umum belanja daerah adalah responsif terhadap arahan pemerintah untuk relokasi dan refocussing anggaran dalam rangka penanganan dampak pandemi covid sedangkan kebijakan belanja daerah secara lebih rinci diarahkan, non alam maupun sosial. belanja daerah berupa belanja operasi setiap diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerjauntukmemprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi covid tabel perubahan proyeksi belanja daerah kabupaten lampung selatan tahun anggaran penyusunan apbd perubahan apbd bertambah tahun aired al) tahun berkurang) belanja operasi 5aapol jumlah belanja daerah sumber: data diolah, badan pengelola keuangan dan aset daerah kab. lampung selatan, perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten lampung selatan tahun anggaran belanja daerah pada perubahan tahun diperkirakan mencapai rp. naik sebesar rp. atau dari rencana belanja murni tahun sebesar rp. anggaran tersebut digunakan untuk: belanja operasi naik sebesar rp. atau menjadi rp. dari belanja awal sebesar rp. belanja modal naik sebesar rp. atau menjadi dari belanja awal sebesar rp242. belanja tidak terduga naik sebesar rp. atau menjadi rp. dari belanja awal sebesar rp. belanja transfer juga naik sebesar rp. atau menjadi dari belanja awal sebesar rpmemperhatikan kondisi keuangan daerah maka diadakan rasionalisasi belanja, untuk mendukung program program prioritas nasional, provinsi dan kabupaten yaitu percepatan infrastruktur dan kedaulatan pangan. belanja daerahperubahan proyeksi belanja daerah meliputi kebijakan belanja daerah antara lain: siapa blue rsud: siapa blue puskesmas, siapa dak fisik, siapa dak non fisik, siapa dbh cht, siapa dana hibah rr, siapa bok tambahan kekurangan pbi jkn, kekurangan iuran beban pju, retensi penambahan belanja program dan kegiatan prioritas perangkat daerah, antara lain: insentif tenaga kesehatan tahun anggaran januari desember pengadaan oksigen generator sysadvance unit rp. m), penambahan anggaran santunan kematian akibat wabah covid honorarium petugas pendekatan ppkm, honorarium petugas pemakaman jenazah korban covid pembangunan pagar agrowisata, perpustakaan rumah dinas bupati untuk mendukung taman edukasi: penyertaan modal bumi, rehabilitasi rumah dinas, penambahan anggaran untuk inovasi taman edukasi, infrastruktur jalan kabupaten dan jalan poros, il. bantuan langsung tunai kepada masyarakat, hibah pendidikan, perbaikan rumah dinas swasembada wc: oo. santunan veteran november) kepada orang, bantuan masyarakat terdampak pandemi covid pembangunan gedung sekretariat swasembada gizi. arah kebijakan pembiayaan daerahpada perubahan anggaran adalah lpa pada perubahan anggaran sebesar rp. meningkat sebesar rp. dari rkd sebelum perubahan sebesar rp. adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal investasi pemerintah daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. pengeluaran pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun direncanakan sebesar rp. yang dipergunakan untuk penyertaan modal investasi pemerintah daerah. pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada perubahan apbd sebesar rp. pembiayaan netto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang. tabel perubahan proyeksi pembiayaan daerah kabupaten lampung selatan tahun anggaran penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran siapa) tahun sebelumnya jumlah penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan . penyertaan modal daerah . jumlah pengeluaran pembiayaan sumber: data diolah, badan pengelola keuangan dan aset daerah kab. lampung selatan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten lampung selatan tahun telah menggariskan bahwa visi pembangunan adalah terwujudnya kabupaten lampung selatan yang sejahtera, berdaya saing, mandiri, dan berakhlak mulia. untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yaitu: membangun infrastruktur untuk mempercepat kemajuan desa sesuai dengan tata ruang wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik, terjangkau dan proaktif, membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan perdesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan: mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, menjunjung tinggi hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan berlandaskan nilai agama dan budaya, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan profesional. untuk melaksanakan misi tersebut atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah kabupaten lampung selatan selama tahun mana tahun merupakan tahun ke dalam pelaksanaan rpm. penetapan target capaian indikator sasaran pembangunan pada tahun mengalami perubahan dari yang telah ditetapkan pada rkd tahun hal ini sebagai penyesuaian dari hasil evaluasi triwulan dan triwulan ii. tabel misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahun misi tujuan sasaran indikator sasaran margettahundhet sebelum sesudah infrastruktur untuk ketersediaan, jembatan dan irigasi konstruksi jalan mempercepat cakupan, kualitas, kabupaten dengan kemajuan desa serta kualitas permukaan sesuai dengan pelayanan sarana berpenutur aspal tata ruang wilayah dan prasarana (hotmix) beton wilayah untuk semen pada target tahun misi tujuan sasaran indikator sasaran sebelum sesudah mendukung aktivitas jaringan jalan masyarakat(persen) meningkatnya persentase desa aksesibilitas dan yang terhubung konektivitas antar dengan pusat wilayah kecamatan indeks angka kecelakaan lalu lintas persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi (persen) rasio elektrifikasi listrik kondisi lingkungan persentase desa pemukiman yang yang sudah terlayani layak dan sehat oleh akses penyediaan air minum (persen) persentase kawasan kumuh, padat dan miskin kabupaten lampung selatan (persen) persentase desa dengan akses sanitasi yang layak (persen) meningkatkan meningkatkan meningkatkan akses angka rata rata kualitas sumber kualitas hidup dan kualitas lama sekolah daya manusia masyarakat pelayanan (angka) melalui kabupaten pendidikan angka harapan pelayanan lampung selatan masyarakat lama sekolah pendidikan dan (angka) kesehatan yang baik, terjangkau meningkatnya usia harapan hidup dan proaktif kualitas derajat (tahun) kesehatan masyarakat meningkatnya pdrb per kapita pendapatan (dalam ribu) masyarakat menurunnya tingkat pengangguran pengangguran terbuka tpt (persen) target tahun misi tujuan sasaran indikator sasaran sebelum sesudah menurunnya laju persentase laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk penduduk (persen) meningkatnya peran jumlah pemuda pemuda dalam pelopor setiap pembangunan desa (orang) meningkatnya jumlah cabang prestasi olahraga olahraga yang berprestasi (jenis) membangun mewujudkan menurutnya angka persentase perekonomian pertumbuhan kemiskinan penduduk atas daerah dengan ekonomi yang garis kemiskinan memperkuat inklusif dan (persen) ekonomi berbasis berkelanjutan kerakyatan dan berlandaskan pada hak koe sen perdesaan yang struktur (indeks) berwawasan perekonomian yang meningkatnya indeks desa lingkungan dan kokoh pemberdayaan membangun berkelanjutan ekonomi masyarakat pedesaan tercapainya pdrb adb pertumbuhan (milyar rupiah) ekonomi yang tinggi dan berkualitas inflasi kota kalinya (angka) persentase pad terhadap penerimaan daerah (persen) terpenuhinya pola pangan kebutuhan konsumsi harapan konsumsi pangan perkapita (angka) masyarakat untuk memenuhi bera pangan kecukupan energi ketersediaan (angka) meningkatnyaperan kontribusi sektor sektor industri industri pengolahan terhadap pdrb terhadap pdrb (persen) peningkatan persentase kontribusi investasi peningkatan penanaman modal investasi mdn dalam (persen) perekonomian daerah persentase peningkatan investasi pma (persen) meningkatnyaperan kontribusi sektor pariwisata daerah pariwisata terhadap pdrb (persen) stabilitas persentase sektor pertumbuhan sektor pertanian terhadap pertanian terhadap pdrb (persen) pdrb nilai tukar petani lan target tahun misi tujuan sasaran indikator sasaran sebelum sesudah mewujudkan mewujudkan terwujudnya kondisi persentase konflik kehidupan kehidupan sosial masyarakat sara yang masyarakat yang masyarakat yang yang baik diselesaikan damai, nyaman, beradab berdasarkan nilai (persen) menjunjung dan bermartabat agama dan budaya tinggi hukum, berlandaskan nilai demokratis dan agama dan budaya meningkatnya indeks kesetaraan gender pembangunan memberdayakan gender ipc perempuan ender (ipg) berlandaskan persentase kasus nilai agama dan kekerasan terhadap budaya perempuan dan anak yang diselesaikan mewujudkan mewujudkan tata meningkatnya indeks reformasi tata kelola kelola pemerintahan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih, pelaksanaan yang bersih, akuntabel, efektif, kebijakan reformasi akuntabel, dan profesional birokrasi efektif, dan meningkatnya nilai sakit profesional akuntabilitas kinerja dan keuangan opini bpk wtp wtp instansi pemerintah skip) meningkatnya indeks kepuasan kualitas pelayanan masyarakat ikm) publik (indeks) pandemi covid masih menjadi salah satu faktor tantangan dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada rencana kerja pemerintah rkp) tahuntantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pascapandemi covid adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain perubahan bentuk rantai pasok global,l teknologi. tabel sasaran ekonomi makro nasional tahun sasaran tahun indikator rpm sasaran pertumbuhan ekonomi persen) laju inflasi persen)gambar hubungan dokumen perencanaan dan penganggaran renstra k l senja kil rka kil a01 tea ten apbn ren diacu diperhatikan dikeraskan melalu pasa daerah rapid apbd renstra mes als enja rka jua: sasaran tahun indikator www rpm sasaran sumber pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun pandemi covid juga berdampak pada target pencapaian sasaran makro provinsi lampung tahun hal ini dapat terlihat dari perekonomian lampung yang pada triwulan berkontraksi cukup dalam sebesar persen dan pada triwulan tumbuh persen. kondisi pandemi covid yang masih berlanjut provinsi lampung dengan kabupaten kota berada dalam zona merah dan harus melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm) level akan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. tabel sasaran ekonomi makro provinsi lampung tahun sasaran tahun indikator www rkd perubahan rkd sumber perubahan rencana kerja pemerintah daerah provinsi lampung tahun sasaran pembangunan kabupaten lampung selatan pada tahutabel sasaran ekonomi makro kabupaten lampung selatan tahun indikator pembuatan tampung selatan provinsi nasional rkd perubahan rkd lampung rupiah jiwa) sumber data diolah, badan perencanaan pembangunan daerah kab. lampung selatan,erubahan rkd tahun tidak merubah target, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada rkd tahun karena target, sasaran dan prioritas yang ditetapkan masih relevan dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan daerahleemempercepat pemulihan ekonomi meningkatkan kualitas sumber meningkatkan kualitas sdm, dan pefbumesi sesil daya manusia dan pembangunan pembangunan infrastruktur, infrastruktur dalam rangka umkm, ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi dan kepariwisataan daerah dalam kehidupan masyarakat menuju rangka pemulihan ekonomi dan lampung berjaya kehidupan masyarakatketahanan ekonomi untuk meningkatkan kualitas peningkatan kualitas sdm pertumbuhan berkualitas sumber daya manusia melalui pelayanan dan berkeadilan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah peningkatan investasi dan kesejahteraan sosial dan untuk mengurangi nilai tambah produk unggulan budaya serta kesenjangan reformasi birokrasi pemberdayaan perempuan sdm berkualitas dan kehidupan masyarakat yang pembangunan infrastruktur berdaya saing religius, aman dan berbudaya untuk mendukung revolusi mental dan pengelolaan lingkungan pariwisata, sentra produksi pembangunan kebudayaan dan industri serta infrastruktur untuk ekonomi agrowisata dan pelayanan dasar pemulihan perekonomian lingkungan hidup, daerah melalui pengolahan ketahanan bencana dan produk unggulan daerah, perubahan iklim pemanfaatan teknologi, stabilitas polhukhankam inovasi, penguatan dan transformasi pelayanan kelembagaan dan publik permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja peningkatan investasi daerah dan pelayanan publik melalui penyederhanaan birokrasi dan regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta kesiapsiagaan bencanakebijakan pembangunan pada tahun mengambil tema peningkatan infrastruktur daerah dan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas, serta berbagai terobosan pembangunan tersebut atas, maka untuk menghasilkan berbagai rencana programadalah sebagai berikut: tabel prioritas pembangunan daerah tahun urusan pemerintahan prioritas pembangunan daerah mendukung urusan pemerintahan peningkatan kualitas sdm melalui wajib pelayanan dasar pelayanan pendidikan, kesehatan, dan non pelayanan dasar kesejahteraan sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan urusan pemerintahan pembangunan infrastruktur untuk pp2 wajib pelayanan dasar mendukung pariwisata, sentra dan pilihan produksi dan industri serta agrowisata urusan pemerintahan pemulihan perekonomian daerah pp3 wajib non pelayanan melalui pengolahan produk unggulan dasar dan pilihurusan pemerintahan peningkatan investasi daerah dan wajib non pelayanan pelayanan publik melalui dasar dan urusan penyederhanaan birokrasi dan penunjang regulasi urusan pemerintahan pengelolaan sumber daya alam dan wajib non pelayanan lingkungan hidup yang berkelanjutan dasar dan pilihan serta kesiapsiagaan bencana urusan pemerintahan peningkatan tata kelola dan kapasitas wajib non pelayanan pemerintah daerah dan desa, serta dasar dan urusan ketentraman dan ketertiban umum penunjang perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten lampung selatan tahun (aa rencana kerja dan pendanaan daerah tahun merupakan tahun keduahun juga merupakan tahun ketiga:dengan asumsi optimis bahwa upaya penanggulangan pandemi covid berjalan dengan baik dan dapat menekan kasus pandemi covid maka tahun akan menjadi tahun awalmeningkatkan kualitas sdm, pembangunan infrastruktur, umkm, ketahanan pangan dan kepariwisataan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakatkonstruksi jalan kabupaten berpenutur aspal (hotmix) beton masih y6, persentase jaringan irigasi yang berfungsi yo, jalan desa lingkungan dengan kondisi mantap baru mencapai persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi masih y6: persentase kawasan kumuh, padat dan miskin masih masih banyaknya rumah tidak layak huni rumah). bidang ekonomipada tahun berkontraksi sebesar y6il.ktor umkm yang terdampak covid yang perlu dipulihkan. bidang sosial pemerintahan# )sebesar dan harapan lama sekolah sebesar: il.program dan kegiatan yang terangkum dalam perubahan rkd tahun ini meliputi bidang infrastruktur, ekonomi dan sosial pemerintahan melalui sumber pendanaan dari apbd kabupaten lampung selatan. seluruh rincian program, kegiatan dan sumber pendanaan perubahan rkd kabupaten lampung selatan tahun dapat dilihat bawah ini:ill jurusan pemerintahan bidang pendidikan program penunjang urusan indeks kepuasan pemerintahan pelayanan point point point point pointab dana tata kelola dan penyusunan lampung transfer kapasitas dokumen senja, perubahan selatan, umum pemerintah dinas dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen perencanaan senja, renstra kalinya, dana pendidikan perangkat daerah way alokasi serta urandinas dokumen rka skpd dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen dokumen rka kalinya, dana pendidikan skpd way alokasi serta urang umum ketentraman dan ketertiban umum peningkatan kab dana tata kelola dan koordinasi dan kapasitas lampung transfer penyusunan dokumen perubahan selatan umum pemerintah dinas dokumen rka skpd dokumen| dokumen kalinya dana daerah dan desa, dokumen pendidikan perubahan rka serta way alokasi skpd uran umum ketentraman dan ketertiban umum kab. dana lampung transfer koordinasi dan selat |o1 |oz penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen dokumen pan, dokumen anas skpd kalinya, dana pendidikan way alokasi urang umum peningkatan kab dana tata kelola dan koordinasi dan lampung transfer kapasitas lor lo1 penyusunan dokumen perubahan dok dok satan, umum daerah dok dinas perubahan dpa dpa skpd dokumen dokumen maan kalinya, dana gesa, dokumen han pendidikan skpd way alokasi serta urankegiatan rpm| tahun rkd apbd rkd daerah "ge seal jawab perubahan peningkatan koordinasi dan kab. dana kelola dan penyusunan lampung transfer atas laporan capaian klip dan profil selatan, umum pemerintah dinas dokumen dokumen daerah dan desa, dokumen kinerja dan ikhtisar pendidikan kalinya, dana pendidikan realisasi kinerja way alokasi sera skpd urang umum ketentraman dan ketertiban umumlo1 |ox |ox penyediaan gaji pnas dan tunjangan asn pendidikan peningkatan kab dana tata kelola dan penyediaan lampung transfer kapasitas administrasi dokumen administrasi selatan, umum pemerintah dinas |o1 bulan bulan daerah dan desa, bulan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn kalinya, dana pendidikan asn way alokasi sera urang umum ketentraman dan ketertiban umum administrasi penyelenggaraan lox lorkab dana tata kelola dan pembinaan, kapasitas pengawasan, dan lampung transfer pengawasan, dan pengendalian baran selatan umum pemerintah dinas pengendalian mia daerah pada bulan bulan kalinya dana daerah dan desa, bulan pendidikan barang milik serta skpd way alokasi daerah pada skpd uran umum ketentraman dan ketertiban umum administrasi persentase 1o1lo1| umum perangkat jaa daerah administrasi umumalat alat listrik dan selatan, umum pemerintah dinas bulan bulan daerah dan desa, bulan listrik penerangan komponen listrik kantor kalinya, dana pendidikan bangunan kantor way alokasi seri urang umum ketentraman dan ketertiban umumperubahpm kabupaten lampung selatan tahun selain ibersifat rpm umum rkd dome rtrw peraturan provinsi provinsi provinsi daerah lampung lampung pidlampung yang selatan bersifat rdr umum rdr kawasan rdr kawasan sumber undang undang nomorvas pengadaan peralatan pemerintah peralatan dan selatan, umum dinas (o1 dan perlengkapan bulan bulan daerah dan desa, bulan perlengkapan kalinya, dana pendidikan kantor serta kantor(o1 peralatan rumah bulan bulan daerah dan desa, bulan tangga kalinya, dana pendidikan tangga(o1 bahan logistik kantor bulan bulan daerah dan desa, bulan logistik kantor kalinya, dana pendidikpemerintah cetak dan selatan, umum dinas cetakan dan bulan bulan daerah dan desa, bulan penggandaan kalinya, dana pendidikan penggandaperaturan peraturan perundang bulan bulan nan daerah dan desa, bulan ag. kalinya, dana pendidikan perundang undangan serta way alokasii kunjungan selatan umum pemerintah dinas |o1 bulan bulan daerah dan desa, bulan tamu tamu kantor kalinya, dana pendidikan sertapenyelenggaraan lampung transfer rapat koordinasi rapat koordinasi dan selatan umum pemerintah dinas bulan bulan daerah dan desa, bulan dan konsultasi konsultasi skpd kalinya, dana pendidikan skpd way alokasi seri ketentraman dan urang umumualitas sdm kab. dana melalui meningkatkan |pelayanan lampung transfer selatan umum sumber daya pendidikan, dinas pengadaan mebel mebel kantor unit unit manusia yang |kesehatan, unit kalinya, dana pendidikan berkualitas dan |kesejahteraan way alokasi berdaya saing sosial dan urang umum budaya serta pemberdayaan perempuan penyediaan jasa penyediaan jasa tunjang ltu. dana sat kelola dan penyediaan jasa lampung transfer kapasitas rekening telepon, pemerintah komunikasi, selatan, umum dinas |o1 internet, air listrik bulan bulan daerah dan desa, bulan sumber daya air kalinya, dana pendidikan kantor serta dan listrik way alokasi ketentraman dan urang umum ketertiban umum pemeliharaan barang milik pemeliharaan barang 1lox lor lzo9| |( daerah penunjang milik daerah penunjang bulan bulan bulan bulano01 |o1 |o1 pajak kendaraan kendaraan perorangan unit unit daerah dan desa, unit kalinya, dana pendidikan perorangan dinas dinas atau kendaraan serta way alokasi atau kendaraan dinas jabatan dinas peralatan dan maa bulan bulan nan daerah dan desa, bulan ag. dan mesin lainnya kalinya, dana pendidikan mesin lainnya sertapemerintah dilintasi ged lih rehabilitasi selatan, fox fog hasi seung pemeliharaan rehabilitasi bulan bulan daan daerah dan desa, bulan kantor dan gedung kantor kalinya, dana pendidikan serta bangunan lainnya way alokasi ketentraman dan urang umum ketertiban umum paud paud angka partisipasi kasar program op, angka partisipasi |ox pengelolaan urn (apm), dan 1g1, angka partisipasi pendidikan sekolah aps) paud, )), sd, smp smp smp persentase rehabilitasi, pengelolaan pembangunan, sarana pendidikan dan prasarana sekolah dasar pendidikan sekolah dasar unit) ab, dana pmb sela transfer pembangunan selatan, pembangunan khusus dinas ruang guru kepala ruang guruasi ab, dana kampung transfer pembangunan selatan, khusus dinas ruang unit ruang uks sekolah sekolah semua dana sekolah pendidikan kesehatan sekolahselatan, khusus dinas perpustakaan perpustakaan sekolahsi ab, dana kampung transfer pembangunan pembangunan sarana, selatan, khusus dinas sarana, prasarana prasarana dan utilitas sekolah sekolah semua dana sekolah pendidikan dan utilitas sekolah sekolah kecamatan, alokasi semua fisik kelurahan usus psi peningkatan kualitas sdm kab. melalui lampung dana pelayanan trans rehabilitasi selatan, maan pendidikan, dinas sedang berat rkb sekolah sekolah semua dana kesehatan, sekolah pendidikan ruang kelas kecamatan alokasi kesejahteraan semua sosial dan umum kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm kab. melalui lampu dana layanan rehabilitasi rehabilitasi transfer sedang berat sedang berat sarana selatan, khusus pendidikan, dinas paket paket semua kesehatan, paket sarana, prasarana prasarana dan utilitas dana keseiaht pendidikan dan utilitas sekolah sekolah kecamatan alokasi seja ejaan semua sosial dan khusus fisik kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan ab, dana kampung transfer pengadaan mebel selatan, khusus dinas membelai sekolah sekolah semua sekolah ag. sekolah dana pendidikan kecamatan, alokasi semua fisik kelurahan usus psi ab, dana alat sela transfer pengadaan ala selatan, alat praktik dinas |ox lo2 praktik dan peraga akan pval sekolah sekolah semua usus sekolah dan peraga siswa dana pendidikan siswaurusan program indikator program akhir capaian target kelompok tahun perangkat kegiatan sub kegiatan sub kegiatan( periode rkd kep prioritas sera kegiatan rpm tahun tahun semua menjadiyelengaraan ujian akhir sd, lampung transfer pelayanan proses belajar dan peningkatan pendidikan, (oz |o2 jian bagi peserta pen karakter kegiatan kegiatan selatan, umum kesehatan, kegiatan didik dan kepramukaan way alokasi kesejahteraan pengiminat, lampung transfer mean fox |oz bakat dan lomba osn ksn kegiatan kegiatan selatan, umum: kesehatan, kegiatan 67y anas kreativitas siswa aliando, dana kesenian pendidikan way alokasi cja terapan urang umum sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm pengembangan kab. dana melalui loe end pamitan san endian (on |o2 pendidikan paa berprestasi dan kegiatan kegiatan peng. kesehatan, kegiatan dinas penilaian dupa aliando, dana pendidikan satuan pendidikan way alokasi kesejahteraan sekolah dasarlomba uks dan lampung transfer pelayanan |o1 |o2 kelembagaan dan monitoring kegiatan segi selatan, umum pendidikan, dinas manajemen niatan kegiatan kalinya. kesehatan, kegiatan sekolah perangkat daerah ang kesejahteraan pendidikan way alokasi urang umum sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm kab. melalui lampung pelayanan lor box iba pengelolaan dana pengelolaan dana bos a74 sekop selatan, dak non pendidikan, dinas bos sekolah dasar sekolah sekolah semua fisik bos kesehatan, sekolah kecamatan, reguler kesejahteraan pendidikanpembangunan selatan, khusus dinas laboratorium sekolah sekolah semua sekolah ag. laboratorium dana pendidikan sekolah dasar kecamatan, alokasi semua fisik kelurahan usus pasi pengelolaan persentase rehabilitasi, pendidikan pembangunan, sarana sekolah dan prasarana menengah pendidikan sekolah pertama menengah pertama kab. dana kampung transfer pembangunan pembangunan sarana selatan, khusus dinas sarana, prasarana dan prasarana sekolah sekolah sekolah semua dana sekolah pendidikan dan utilitas sekolah smp kecamatan, alokasi semua fisik kelurahan usus pasi ab, dana rehabilitasi sela transfer rehabilitasi lor lo2 sedang berat nab mutasi uang sekolah sekolah semua usus sekolah mag ruang kelas kelas smp dana pendidikan kecamatan, sekolah semua alokasi fisik kelurahan usus pasi semua dana rehabilitasi kab kota, transfer lox lo2 sedang berat rehabilitasi ruang sekolah sekolah semua khusus sekolah panas| ruang guru guru smp kecamatan, dana pendidikan sekolah semua alokasi kelurahan| khusus fisik ab, dana rehabilitasi sela transfer sed berat rehabilitasi |ox dang bera habis sekolah sekolah semua usus sekolah ma8 perpustakaan perpustakaan smp dana pendidikan kecamatan, sekolah semua alokasi fisik kelurahan usus pasi ab, dana apung transfer rehabilitasi rehabilitasi selatan, khusus dinas sedang berat sekolah sekolah semua sekolah laboratorium smp dana pendidikan laboratoriumk fisik haa rehabilitasi lampung 's1 pelayanan sedang berat selatan bidang pendidikan, dinas |o1 |o2 . pendidikan kesehatan, sarana, prasarana kalinya, pendidikan reguler kesejahteraan dan utilitas sekolah way smp sosial dan urang budaya serta pemberdayaan perempuan kab. dana alat sela transfer pengadaan ala selatan, alat praktik dinas |ox lo2 praktik dan peraga m9a akan pval taka sekolah sekolah semua usus sekolah dan peraga siswa dana pendidikan siswa kecamatan, alokasi semua fisik kelurahan usus pasi peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui penyelengaraan ujian akhir sekolah lampung transfer pendidikan belajar pertama, selatan, |'' pelajar tan dengan pertama kegiatan kegiatan tan, mum kesehatan, kegiatan ujian bagi peserta pendidikan karakter, kalinya, dana pendidikan kesejahteraan didik dan kepramukaan way alokasi sosial dan urang umum budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm kab. dana aturan trans pembinaan minat, sela maan pendidikan, dinas bakat dan lomba osn ksn smp kegiatan kegiatan nan kesehatan, kegiatan kalinya, dana pendidikan kreativitas siswa kesejahteraan way alokasi sosial dan urang umum budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm cab dana mera pembinaan lampung transfer pendidikan kelima dapodik dan bintik dinas |ox lo2 i2. |ay |e bagian gan apod dan pidie kegiatan kegiatan selatan, kesehatan, kegiatan manajemen guru bidang study dana pendidikan kalinya, kesejahteraan sekolah alokasilampung pelayanan pengelolaan dana selatan, dak non pendidikan, pengelolaan dana bos dinas |o1 bios sekolah smp sekolah sekolah semua fisik bos kesehatan, sekolah pendidikan menengah pertama kecamatan, reguler kesejahteraan semua sosial dan kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan jumlah rehabilitasi, pembangunan, sarana dan prasarana pendidikan sekolah pengelolaan dasar unit) pendidikan anak usia dini paud) persentase rehabilitasi, pembangunan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini paud) kab. lampu dana meningkatkan pembangunan pembangunan transfer gedung ruan gedung ruan selatan, khusus sumber daya dinas dinas |o1 io2 io1 "uang "uang paud paud semua manusia yang jpap kelas ruang guru kelas ruang guru dana berkualitas pendidikan pendidikan paud paud para alokasi luar las han semua berdaya saing khusus fisik kelurahan kab. dana lampung transfer meningkatkan pembangunan selatan, sumber daya pembangunan sarana khusus dinas dinas sarana, prasarana lembaga lembaga semua manusia yang lembaga dan prasarana paud dana pendidikan pendidikan dan utilitas paud kecamatan alokasi berkualitas dan semua khusus fisik berdaya saing kelurahan kab. dana rehabilitasi lampung transfer meningkatkan sedang berat selatan, sumber daya rehabilitasi ruang khusus dinas dinas gedung ruang paud paud semua manusia yang paud kelas guru paud dana pendidikan pendidikan kelas ruang guru kecamatan alokasi berkualitas dan paud semua berdaya saing khusus fisik kelurahan peningkatan kualitas sdm kab melalui rehabilitasi lam dak fisik meningkatkan pelayanan sedang berat sea bidang sumber daya pendidikan, dinas dinas pembangunan . pendidikan manusia yang (kesehatan, kalinya, pendidikan pendidikan sarana, prasarana reguler berkualitas dan kesejahteraan dan utilitas paud berdaya saimeningkatkan pengadaan alat pengadaan alat praktik selatan, khusus sumber daya dinas dinas praktik dan peraga lembaga lembaga semua manusia yang lembaga ag. dan peraga paud dana pendidikan pendidikan siswa paud kecamatan alokasi berkualitas dan semua khusus fisik berdaya saing kelurahan peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui meningkatkan |pelayanan lampung transfer penyelenggaraan selatan umum sumber daya pendidikan, dinas dinas proses belajar pencegahan stunting desa desa manusia yang kesehatan, desa kalinya, dana pendidikan pendidikanlampung transfer meningkatkan pelayanan pembinaan bintik tindik, dapodik sea umum sumber daya pendidikan, dinas dinas kelembagaan dan dan apresiasi bunda kegiatan kegiatan nan manusia yang kesehatan, kegiatan ag. kalinya, dana pendidikan pendidikan manajemen paudmelalui pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan ab, meningkatkan budaya sera pengelolaan pengelolaan dana bop selatan dak non sumber daya (bun. lo2 ngerolaan bana "engeroraan bana kecamatan47 kecamatan fisik bop manusia yang perempuan nas. kecamatan bop paud paud kalinya, peningkatan pendidikan pendidikan paud berkualitas dan way kualitas sdm berdaya saing urangrehabilitasi, pembangunan, sarana dan prasarana pengelolaan pendidikan pendidikan nonformal kesetaraan nonformal kereta persentase rehabilitasi, rain pembangunan, sarana dan prasarana pendidikan nonformal kesetaraan peningkatan kualitas sdm kab. melalui pembangunan lampu dak fisik pelayanan sarana, prasarana pembangunan sarana, sea bidang pendidikan, dinas dinas |dan utilitas sekolah prasarana dan utilitas skb skb . pendidikan kesehatan, skb ag. kalinya, pendidikan pendidikan nonformal kereta sekolah nonformal reguler kesejahteraan aan skb sosial dan urang budaya serta pemberdayaan perempuan ab, dana pengadaan mebel sela transfer pendidikan pengadaan membelai khusus dinas dinas nonformal kereta skb lembaga lembaga semua dana pendidikan lembaga pendidikan kecamatan, aan semua alokasi fisik kelurahan usus pasi kab. dana pengadaan alat lampung praktik dan selatan, after praktik dan peraga selatan, alat praktik dan dinas |ox lo2 (siswa tar praktik gan peraga lembaga lembaga semua usus nas lembaga siswa kesetaraan dana pendidikan pendidikan nonformal kereta kecamatan, alokasi aan mua khusus fisik kelurahan peningkatan kualitas sdm pengembangan kab. dana melalui karir pendidik dan pelayanan tenaga lampung transfer pendidikan bintik pkb aset selatan, dinas dinas |ox lo2 kependidikan pada kegiatan kegiatan dean, mum kesehatan, kegiatan kalinya, dana pendidikan pendidikan satuan pendidikan kesejahteraan way alokasi nonformal kereta sosial dan urang umum aan budaya serta pemberdayaan perempuanisusunnya perubahan rkd tahun adalah sebagai dasar penetapan perubahan senja perangkat daerah. sertuntuk:lampung selatan dengan bupati lampung selatanab. dana kesehatan, lampung answer kesejahteraan selatan, khusus sosial dan semua dana budaya serta kecamatan, pengelolaan dana pengelolaan dana bop alokasi pemberdayaan bop sekolah semua perempuan dinas dinas kesetaraan paket kecamatan7 kecamatan usus non kecamatan nonformal kereta kelurahan fisik peningkatan pendidikan pendidikan aan kab. kualitas sdm dak non melalui kampung fisik bop selatan, pendidik pelayanan kalinya, jikan pendidikan, way urang kesetaraan kesehatan, kesejahteraan sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan ab, dana kampung transfer pembangunan pembangunan selatan, khusus dinas dinas laboratorium laboratorium lembaga lembaga semua dana pendidikan lembaga pendidikan kecamatan, alokasi semua fisik kelurahan usus pasi program kai katana ular |o1 pengembangan aan luan kurikulum ngka kelulusan s8, smp penetapan log kurikulum muatan penyusunan kurikulum data kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan lokal pendidikan muatan lokal kai kia hani dasar peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui pelatihan pelayanan lampung transfer penyusunan penyusunan kurikulum selatan umum pendidikan, dinas kurikulum muatan kegiatan kegiatan nan kesehatan, kegiatan ag. mulo kalinya, dana pendidikan lokal pendidikan kesejahteraan way alokasi dasar sosial dan urang umum budaya serta pemberdayaan perempuan total ') | sessasas9099l terus pemerintahan bidang kesehatan pas2os2tesla| ).melalui jumlah dokumen pelayanan penyusunan lampung pendapatan dokumen perencanaan yang selatan transfer pendidikan, memiliki tujuan, sasaran dokumen| dokumen kesehatan, dokumen dinas kesehatan perencanaan maa kalinya, pemerintah dan indikator yang baik kesejahteraan perangkat daerah way pusat dan terukur dokumen) uran sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan kab. koordinasi dan lampung pendapatan lo1 i2. |o2 penyusunan dokumen rka skpd dokumen| dokumen selatan, transfer dokumen dinas kesehatan dokumen rka perubahan dokumen) kalinya, pemerintah skpd way pusat urang koordinasi dan kab. lampung pendapatan penyusunan dokumen rka skpd selatan transfer dokumen dokumen| dokumen dokumen dinas kesehatan perubahan dokumen) kalinya, pemerintah perubahan rka pusat skpd usa urang kab. koordinasi dan lampung pendapatan |o2 (penyusunan dpa dpa skpd dokumen) dokumen| dokumen peran range dokumen dinas kesehatan skpd kalinya, pemerintah way pusat urang kab. koordinasi dan koordinasi dan kampung pendapatan lo1 susunan penyusunan perubahan dokumen| dokumen atan, "range dokumen dinas kesehatan perubahan dpa kalinya, pemerintah dpa skpdyusunan dokumen laporan lampung pendapatan 1lo2 lor lzo1log (peran capaian capaian kinerja dan dokumen| dokumen selatan, transfer dokumen dinas kesehatan kinerja dan ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja kalinya, pemerintah realisasi kinerja skpd way pusat skpd urang kab. perencanaan, lampung pendapatan lox (valuasi kinerja penganggaran, dan dokumen| dokumen satan, transfer dokumen dinas kesehatan perangkat daerah evaluasi kinerja kalinya, pemerintah perangkat daerah way pusat urang administrasi keuangan perangkat daerah pendapatan transfer kab. pemerintah lampung pusat |ox .o2|ox penyediaan gaji pembayaran gaji dan bulan bulan ,34s,s00l s@lahan, dana bulan dinas kesehatan dan tunjangan asn tunjangan asn bulan) kalinya, transfer way khusus urang dana alokasi khusus fisik kab. dana penyediaan lampung transfer lo2 |oz administrasi jasa administrasi bulan bulan selatan, umum bulan dinas kesehatan pelaksanaan tugas keuangan kalinya, dana asn way alokasi urang umum dokumen pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada skpd dokumen penyusunan laporan dokumen| dokumen kab. dokumen koordinasi dan keuangan akhir tahun skpd lampung pendapatan |o2 fox (pelak dokumen dokumen ,soo| satan, transfer dokumen dinas kesfeh pelaksanaan dinas kesehatan dokumen penyusunan laporan dokumen dokumen kalinya, pemerintah dokumen akuntansi skpd keuangan way pusat bulanan triwulanan semksteran puskesmas27 puskesmas urang puskesmas skpd koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd kab. koordinasi dan lampung pendapatan lox penyusunan selatan, transfer dinas kesehatan laporan keuangan kalinya, pemerintah akhir tahunlampung pendapatan penyusunan selatan transfer laporan keuangan dinas kesehatan kalinya, pemerintah bulanan triwulanan pusat semester skpd usa urang administrasi lox parang milik daerah pada perangkat daerah kab. pembinaan, pengawasan, dan lampung pendapatan pengawasan, dan dalian selatan, transfer lo1 pengendalian pengendalian barang dokumen dokumen tan, 'range dokumen dinas kesehatan barang milik milik daerah pada kalinya, pemerintah daerah pada skpd skpd dokumen) way pusat urang rekonsiliasi dan kab. lampung pendapatan penyusunan dokumen laporan selatan transfer laporan barang barang milik daerah dokumen| dokumen an, ans dokumen dinas kesehatan kalinya, pemerintah milik daerah pada pada skpd way pusat skpd urang administrasi kepegawaian perangkat daerah kab. pengadaan pakaian lampung pendapatan dinas beserta pakaian khusus hari selatan, transfer |o1 stel stel stel dinas kesehatan atribut hari tertentu kalinya, pemerintah kelengkapannya way pusat urang kab. pendidikan dan lampung pendapatan io2 lo1 l20s pelatihan pegawai pendidikan dan orang orang selatan, transfer orang dinas kesehatan berdasarkan tugas pelatihan formal kalinya, pemerintah dan fungsi way pusat urang kab. sosialisasi jumlah pegawai yang lampung pendapatan io2 lo1 peraturan mendapatkan kali kali selatan, transfer kali dinas kesehatan perundang sosialisasi peraturan kalinya, pemerintah undangan perundang undangan way pusat urang bimbingan teknis kab. lampung pendapatan implementasi dokumen hasil selat trans lo1 peraturan implementasi peraturan kali kali int kali dinas kesehatan perundang perundang undangan ananda, femenina way pusat undangan uranglampung pendapatan lox komponen instalasi komponen instalasi buah buah selatan, transfer buah dinas kesehatan listrik penerangan listrik kalinya, pemerintah bangunan kantor way pusat urang kab. penyediaan lampung pendapatan lo1 peralatan dan perlengkapan gedung unit unit selatan, transfer unit dinas kesehatan perlengkapan kantor kalinya, pemerintah kantor way pusat urang kab. lampung pendapatan alat tulis kant penyediaan uns kantor 323rim rim selatan, transfer rim peralatan rumah peralatan rumah dinas kesehatan tangga buah buah kalinya, pemerintah buah angga way pusat urang kab. lampung pendapatan penyediaan bahan selatan, transfer |o1 dinas kesehatan logistik kantor kalinya, pemerintah way pusat urang kab. penyediaan barang akan apung pendapatan lo2 lo1 cetakan dan arang cetakan gan 298rim rim ? atan, "raster rim dinas kesehatan penggandaan penggandaan kalinya, pemerintah way pusat urang penyediaan bahan ab, pendapatan bacaan dan bahan bacaan dan tt. lo1 i2. peraturan peraturan perundang eksemplar240 eksemplar eksemplar dinas kesehatan perundang undangan ananda, femenina undangan way pusat urang kab. lampung pendapatan lo1 log fasilitasi kunjungan makanan dan minuman kali kali selatan, transfer kali dinas kesehatan tamu kalinya, pemerintah way pusat urang kab. penyelenggaraan rapat rapat koordinasi amp pendapatan lo1 awal gan konsultasi luar kali kali atan, "range kali dinas kesehatan dan konsultasi daerah kalinya, pemerintah skpd way pusat urangpengadaan mebel mebel unit unit unit dinas kesehatan kalinya, pemerintah way pusat urang kab. pengadaan gedung dng ana nang pendapatan lo1 kantor atau tung kantor atau paket paket ata, "range paket dinas kesehatan bangunan lainnya kalinya, pemerintah bangunan lainnya way pusat urang penyediaan jasa o2lox l20g| penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa kab. pendapatan komunikasi jasa komunikasi, lampung transfer sumber daya air dan bulan bulan selatan, bulan dinas kesehatan sumber daya air pemerintah listrik kalinya, dan listrik pusat kalinya pemeliharaan barang milik |o1 daerah penunjang pemerintahan daerah penyediaan jasa kab. pemeliharaan, biaya lampung pendapatan pemeliharaan dan kendaraan dinas selatan transfer pajak kendaraan operasional yang kali kali kalinya pemerintah kali dinas kesehatan perorangan dinas direhabilitasi way pusat atau kendaraan urang dinas jabatan penyediaan jasa kab. pemeliharaan, biaya lampung pendapatan pemeliharaan, jasa pemeliharaan dan selatan transfer pajak, dan perizinan perizinan kendaraan unit unit kalinya pemerintah unit dinas kesehatan kendaraan dinas dinas operasional way pusat operasional atau urang lapangan kab. pemeliharaan kendaraan apung pendapatan |o2 (o1 |o6 (peralatan dan dinas operasional yang 20unit unit peran, "transfer unit dinas kesehatan aap kalinya, pemerintah mesin lainnya direhabilitasi way pusat urang kab. pemeliharaan rela lampung pendapatan dilintasi gedung gedung kantor yang selatan, transfer |o1 tan paket paket paket dinas kesehatan kantor dan direhabilitasi kalinya, pemerintah bangunan lainnyalayanan blue kab. pelayanan dan laporan pelayanan dan lampung penunjang penunjang pelayanan puskesmas27 puskesmas puskesmas dinas kesehatan pelayanan blue blue ananda, way urngembangan jumlah fasilitas lampung pendapatan |o2 i2. fasilitas kesehatan kesehatan lainnya yang paket paket pautan dan perintah paket dinas kesehatan lai dikembang lainnya dikembangkan way pusat urang kab. rehabilitasi dan jumlah pus apung pendapatan |o2 pemeliharaan umah puskesmas unit unit arah, transfer unit dinas kesehatan yang direhabilitasi kalinya, pemerintah puskesmas way pusat urang kab. rehabilitasi dan rehabilitasi dan kampung pendapatan |o2 mernaraan pemeliharaan fasilitas paket paket alan, transfer paket dinas kesehatan fasilitas kesehatan kalinya, pemerintah kesehatan lainnya lainnya way pusat urang kab. rehabilitasi dan jumlah rumah dinas kampung pendapatan |o2 |a1 memakan tenaga kesehatan yang paket paket alan, transfer paket dinas kesehatan rumah dinas kalinya, pemerintah direhabilitasi tenaga kesehatan way pusat urang kab. |o2 fasilitas pelayanan van sarana fasilitas unit unit 21an, "range unit dinas kesehatan pelayanan kesehatan kalinya, pemerintah kesehatadaan pendapatan prasarana dan jumlah prasarana dan tt. |o2 lo2 pendukung fasilitas pendukung fasilitas paket paket paket dinas kesehatan pelayanan pelayanan kesehatan ananda, femenina way pusat kesehatan urang pengadaan alat jumlah alat una pendapatan kesehatan alat kesehatan alat sel tran penunjang medik penunjang medik 2paket paket annie sah paket dinas kesehatan fasilitas pelayanan fasilitas pelayanan ananda, "meminta way pusat kesehatan kesehatan urang kab. dana lampung transfer pengadaan dan pengadaan dan selatan, khusus pemeliharaan alat pemeliharaan alat paket paket semua dana paket dinas kesehatan kalibrasi kalibrasi kecamatan, alokasi semua khusus non kelurahan| fisik kab. dana lampung transfer lo2 lo2 l201l16 pengadaan obat, jumlah obat dan vaksin 3paket paket s lahan, umum paket dinas kesehatan vaksin yang tersedia kalinya, dana way alokasi urang umum kab. lampung pendapatan lo2 |o2 (20x |x7 pengadaan bahan jumlah bahan habis 2paket paket selatan, transfer paket dinas kesehatan habis pakai pakai yang tersedia kalinya, pemerintah way pusat urang kab. pemeliharaan lampung pendapatan sarana fasilitas jumlah sarana fasilitas selatan, transfer unit unit unit dinas kesehatan pelayanan pelayanan kesehatan kalinya, pemerintah kesehatan way pusat urang pemeliharaan ab, pendapatan prasarana dan jumlah prasarana dan tt. lo2 pendukung fasilitas pendukung fasilitas unit unit sant unit dinas kesehatan pelayanan pelayanan kesehatan ananda, "meminta way pusat kesehatan urang distribusi alat kesehatan, obat, pemeliharaan rutin dan kab. dana vaksin, bahan berkala alat lampung transfer medis habis pakai kesehatan alat selatan, khusus bhp), makanan penunjang medik puskesmas| puskesmas semua dana puskesmas dinas kesehatan dan minuman yang kecamatan, alokasi fasilitas pelayanan puskesmas serta kesehatan semua khusus non fasilitas kesehatan kelurahan| fisik lainnkab. pengelolaan jumlah ibu hamil yang kampung pendapatan lo2 i2. "layanan mendapatkan kali kali aan, "transfer kali dinas kesehatan kesehatan ibu layanan kesehatan kalinya, pemerintah hamil peran way pusat urang kab. pengelolaan lampung pendapatan lo2 l202lo2 pelayanan pengelolaan pelayanan kecamatan7 kecamatan s atan, transfer kecamatan dinas kesehatan kesehatan ibu kesehatan ibu bersalin kalinya, pemerintah bersalin way pusat urang kab. pengelolaan jumlah bayi baru lahir apung pendapatan lo2 "layanan yang mendapatkan puskesmas27 puskesmas atan, "transfer puskesmas dinas kesehatan kesehatan bayi layanan kesehatan kalinya, pemerintah baru lahir peran way pusat urang kab. pengelolaan jumlah balita yang apung pendapatan |o2 lo2 (pelayanan mendapatkan puskesmas37 puskesmas sant puskesmas dinas kesehatan kesehatan balita pelayanan kesehatan ananda, "meminta way pusat urang pengelolaan kab. dalan jumlah usia pendidikan lampung pendapatan dasar yang selatan, transfer kesehatan pada puskesmas27 puskesmas puskesmas dinas kesehatan usia pendidikan mendapatkan kalinya, pemerintah pelayanan kesehatan way pusat dasar urang kab. pengelolaan jumlah usia produktif apung pendapatan layanan yang mendapatkan puskesmas27 puskesmas atan, "range puskesmas dinas kesehatan kesehatan pada layanan kesehatan kalinya, pemerintah usia produktif peran way pusat urang kab. pengelolaan jumlah usia lanjut yang kampung pendapatan lo2 io2 kanan mendapatkan puskesmas27 puskesmas papan, 'transfer puskesmas dinas kesehatan kesehatan pada layanan kesehatan kalinya, pemerintah usia lanjut perpelayanan jumlah penderita lampung pendapatan lo2 kesehatan hipertensi yang puskesmas27 puskesmas selatan, transfer puskesmas dinas kesehatan penderita mendapatkan kalinya, pemerintah hipertensi pelayanan kesehatan way pusat urang pengelolaan kab. pelayanan jumlah penderita lampung pendapatan lo2 (kesehatan diabetes melitus yang puskesmas27 puskesmas selatan, transfer puskesmas dinas kesehatan penderita diabetes mendapatkan kalinya, pemerintah pelayanan kesehatan way pusat melitus urang pengelolaan kab. pelayanan jumlah orang dengan lampung pendapatan io2 kesehatan orang gangguan jiwa berat kecamatdii7 kecamatan selatan, transfer kecamatan dinas kesehatan dengan gangguan yang mendapatkan kalinya, pemerintah jiwa berat pelayanan kesehatan way pusat urang pengelolaan kab. pelayanan jumlah orang terduga lampung pendapatan lo2 kesehatan orang perkulosis yang kali kali s@lahan, transfer kali dinas kesehatan terduga mendapatkan kalinya, pemerintah tube loss pelayanan kesehatan way pusat urang pengelolaan kab. pelayanan jumlah orang dengan lampung pendapatan lo2 kesehatan orang "risiko terinfeksi hiv kali kali selatan, transfer kali dinas kesehatan dengan risiko yang mendapatkan kalinya, pemerintah terinfeksi hiv pelayanan kesehatan way pusat urang pendapatan hibah dari pengelolaan kab. pemerintah pelayanan jumlah penduduk pada lampung pusat lo2 kesehatan bagi kondisi klb yang kecamatdii7 kecamatan s@lahan, dana kecamatan dinas kesehatan penduduk pada mendapatkan kalinya, transfer kondisi kejadian pelayanan kesehatan way khusus luar biasa klb) urang dana alokasi khusus fisik pengelolaan jumlah penduduk pelayanan bana ang yang kab. kesehatan bagi lampung pendapatan penduduk pelayanan kesehatan selatan transfer lo2 nadu terdampak krisis kecamatan7 kecamatan an, sai kecamatan dinas kesehatan terdampak krisis kesehatan akibat kalinya, pemerintah kesehatan akibat bencana dan atau way pusat bencana dan atau berpotensi bencana urang berpotensi benc, menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini, memberikan dasar hukum penggunaan lpa untuk pendanaan kegiatan tahun dan memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target lokasi, dan pagu kegiatan serta refocussing anggaran untuk penanganan pandemi covid berdasarkan pertimbangan atas, maka perubahan rkd meliputi:, terdiri dari: perubahan realisasi dan proyeksi target pendapatan tahun perubahan realisasi dan proyeksi target belanja tahun dan cc. perubahan realisasi dan proyeksi target pembiayaan tahun perubahan matrik rencana program dan kegiatan tahun untuk semua lingkungan kabupaten lampung selatanperubahan rkd bab evaluasi hasil triwulan tahun berkentransfer kab. pemerintah pusat pengelolaan pengelolaan pelayanan apung lo2 lo2 j2o2lis kanan. kesehatan gizi kali kali tan, dana kali dinas kesehatan kesehatan gizi kalinya, transfer masyarakat masyarakat way khusus urang dana alokasi khusus fisikkerja kerja dan olah raga kalinya, pemerintah dan olahraga way pusat urangkali kali kali dinas kesehatan kesehatan lingkungan kalinya, pemerintah lingkungan kung way pusat urang dana transfer umum dana kab. alokasi lampung pengelolaan laporan pengelolaan selatan umum pelayanan promosi pelayanan promosi kali kali kalinya dak fisik kali dinas kesehatan kesehatan kesehatan way bidang urang kesehatan dan kb penugasan keluarga berencana pengelolaan kab. layanan laporan pengelolaan lampung pendapatan kesehatan pelayanan kesehatan selatan transfer tradisional, tradisional, akupuntur, puskesmas27 puskesmas kalinya pemerintah puskesmas dinas kesehatan akupuntur, asuhan asuhan mandiri dan way pusat mandiri, dan tradisional lainnya urang tradisional lainnya kab. pengelolaan lot apung pendapatan io2 (surveilans laporan pengelolaan kecamatdii7 kecamatan atan, "raster kecamatan dinas kesehatan surveilans kesehatan kalinya, pemerintah kesehatan way pusat urang pengelolaan jumlah orang dengan kab. pelayanan lampung pendapatan kesehatan masalah kesehatan jiwa selat trans lo2 io2 .02l21 selatan brang sdmk) yang kali kali ? atan, "raster kali dinas kesehatan dengan masalah kalinya, pemerintah mendapatkan kesehatan jiwa layanan kesehatan way pusat sdmk) peranjiwa dan kalinya, pemerintah jiwa dan napa napa way pusat urang kab. lol laporan pengelolaan apung pendapatan lo2 pengelolaan paya baya kesehatan kali kali ? atan, "range kali dinas kesehatan kesehatan khusus khusus kalinya, pemerintah way pusat urang pengelolaan upaya laporan pengelolaan kab. pay peng lampung pendapatan pengurangan risiko upaya pengurangan selatan transfer 1o2lo2 (krisis kesehatan risiko krisis kesehatan puskesmas27 puskesmas puskesmas dinas kesehatan dan pasca krisis dan pasca krisis ananda, femenina way pusat kesehatan kesehatan urang kab. pelayanan laporan pelayanan lampung pendapatan lo2 i2. kesehatan penyakit kesehatan penyakit kali kali s atan, transfer kali dinas kesehatan menular dan tidak menular dan tidak kalinya, pemerintah menular menular way pusat urang kab. pengelolaan laporan pengelolaan apung pendapatan |o2 (oz jaminan kesehatan jaminan kesehatan orang. orang pertanda indah orang dinas kesehatan kat kat masyarakat masyarakat way pucat urang deteksi dini kab. laporan deteksi dini lampung pendapatan penyalahgunaan lah selatan transfer lo2 ina enyarangunaan puskesmas27 puskesmas nan, (range puskesmas dinas kesehatan napa fasyankes kalinya, pemerintah fasyankes dan dan sekolah way pusat sekolah urang pengambilan dan kab. pengiriman jumlah penduduk pada lampung pendapatan lo2 |o2 iz.o2| spesimen penyakit kondisi klb yang kali kali selatan, transfer kali dinas kesehatan potensial klb mendapatkan kalinya, pemerintah laboratorium pelayanan kesehatan semua pusat rujukan nasional kelurahan kab. penyelenggaraan laporan lampung pendapatan kabupaten kota penyelenggaraan puskesmas27 puskesmas an, sai puskesmas dinas kesehatan kalinya, pemerintah sehat kabupaten kota sehatken sediaan laporan pelaksanaan apung pendapatan rem icing telemedicine fasilitas puskesmas27 puskesmas an, sai puskesmas dinas kesehatan fasilitas pelayanan layanan kesehatan kalinya, pemerintah kesehatan peran way pusat urang kab. opendoral jaan pesona nang pendapatan pelayanan laporan #operasional puskesmas27 puskesmas an, (range puskesmas dinas kesehatan pelayanan puskesmas kalinya, pemerintah puskesmas way pusat urang kab. operasional laporan operasional apung pendapatan |o2 (pelayanan fasilitas pelayanan fasilitas paket paket paket dinas kesehatan kesehatan lainnya kesehatan lainnya ananda, femenina way pusat urang kab. pelaksanaan jumlah fasilitas lampung pendapatan akreditasi fasilitas kesehatan selatan, transfer puskesmas27 puskesmas puskesmas dinas kesehatan kesehatan kabupaten kota yang kalinya, pemerintah kabupaten kota terakreditasi way pusat urang investigasi awal jumlah investigasi awal kab. kejadian tidak kejadian tidak lampung pendapatan diharapkan diharapkan kejadian selatan transfer kejadian ikutan puskesmas27 puskesmas puskesmas dinas kesehatan ikutan pasca imunisasi kalinya, pemerintah pasca imunisasi dan dan pemberian obat way pusat pemberian obat massal) urang massal) kab. pelaksanaan persentase sinyal apung pendapatan |o2 |o2 kewaspadaan dini kewaspadaan dini yang kali kali an, tang kali dinas kesehatan dan respon wabah direspon kalinya, pemerintah way pusat urang penyediaan dan penyediaan dan kab. lampung pendapatan pengelolaan sistem pengelolaan sistem selatan transfer |o2 lo2 |penanganan gawat penanganan gawat bulan bulan bulan dinas kesehatan darurat terpadu darurat terpadu anda, sport) (sport) usa urang penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi kab. pengelolaan data laporan pengelolaan apung dan informasi data dan informasi bulan bulan bulan dinas kesehatan kesehatan kesehatan anandsistem laporan pengelolaan apung pendapatan |o2 lo2 |informasi sistem informasi kali kali can, tarsier kali dinas kesehatan kalinya, pemerintah kesehatan kesehatan way pusat urang kab. pengadaan penyediaan lampung pendapatan ala perangkat kat list selatan, transfer sistem informasi perangkat sistem bulan bulan atan, "range bulan dinas kesehatan informasi kesehatan kalinya, pemerintah kesehatan dan dan jari way pusat jaringan internet uranglaporan mutu apung pendapatan |o2 lo2 (pelayanan fasilitas pelayanan fasilitas kali kali pan rans kali dinas kesehatan kalinya, pemerintah kesehatan kesehatan way pusat urang penyiapan dokumen penyiapan perumusan dan perumusan dan pelaksanaan kali kali kali dinas kesehatan pelaksanaan pelayanan pelayanan kesehatan rujukan kesehatan rujuklaporan pembinaan pengawasan dan pengawasan lo2 |o3 i2.01lo2 |"tenaga kesehatan tenaga kesehatan serta puskesmas27 puskesmas puskesmas dinas kesehatan serta tindak lanjut tindak lanjut perizinan perizinan praktik praktik tenaga tenaga kesehatingkatan kualitas sdm kab. melalui perencanaan dan dokumen perencanaan pelayanan nan maa lampung pendapatan distribusi serta dan distribusi serta selatan, transfer pendidikan, pemerataan pemerataan sumber puskesmas27 puskesmas kalinya, pemerintah kesehatan, puskesmas dinas kesehatan sumber daya daya manusia way pusat kesejahteraan manusia kesehatan kesehatan urang sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan pemenuhan dokumen pemenuhan kab. kebutuhan sumber kebutuhan sumber sang daya manusia daya manusia kali kali kali dinas kesehatan kalinya, pemerintah kesehatan sesuai kesehatan sesuai way pusat standar standar urang kab. pembinaan dan dokumen pembinaan lampung pendapatan lo2 lo3 pengawasan dan pengawasan kali kali selatan, transfer kali dinas kesehatan sumber daya sumber daya manusia kalinya, pemerintah manusia kesehatan kesehatan way pusat dokumen mutu dan pengembangan mutu kab. peningkatan dan peningkatan lampung pendapatan io3 kompetensi teknis kompetensi teknis puskesmas27 puskesmas selatan, transfer puskesmas dinas kesehatan sumber daya sumber daya manusia kalinya, pemerintah manusia kesehatan kesehatan tingkat way pusat tingkat daerah daerah urang kabupaten kota kabupaten kota program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minudokumen perizinan kab. pengawasan apotek, toko obat, lampung pendapatan io2 log l201|ox perizinan apotek, toko alat kesehatan, kali kali selatan, transfer kali dinas kesehatan toko obat, toko dan optikal, usaha kalinya, pemerintah alat kesehatan, dan mikro obat tradisional way pusat optikal, usaha umat) urang mikro obat tradisional umat) penyediaan dan pengelolaan data penyediaan dan perizinan dan kab. dana pengelolaan data tindak lanjut lampung transfer perizinan dan tindak pengawasan lin lanjut pengawasan lin selatan, khusus apotek, toko obat, apotik, toko obat puskesmas| puskesmas semua dana puskesmas dinas kesehatan toko alat kecamatan, alokasi toko alat kesehatan kesehatan, dan semua khusus non dan usaha mikro obat optikal, usaha tradisional umat kelurahan| fisik mikro obat tradisional umat) fasilitasi pemenuhan jumlah fasilitasi kab. komitmen izin pemenuhan komitmen lampung pendapatan apotek, toko obat, izin apotek, toko obat, selatan, transfer toko alat toko alat kesehatan, kali kali kalinya, pemerintah kali dinas kesehatan kesehatan, dan dan optikal, usaha way pusat optikal, usaha mikro obat tradisional urang mikro obat umat)pengendalian dan tindak lanjut pengawasan serta pengawasan tindak lanjut sertifikat produksi pengawasan sertifikat kab. dana pangan industri produksi pangan rumah tangga dan industri rumah tangga lampung transfer dan selatan, khusus nomor nomor angan puskesmas| puskesmas semua dana puskesmas dinas kesehatan sebagai izin industri rumah tangga kecamatan alokasi produksi, untuk sebagai izin produksi semua khusus non produk makanan untuk produk makanan kelurahan| fisik minuman tertentu dan minuman tertentu yang dapat yang dapat diproduksi diproduksi oleh oleh industri rumah industri rumah tangga irt)saat laporan pengendalian dan pengawasan serta pengawasan tindak lanjut penerbitan sertifikat laik pengawasan kab. eru ika penerbitan sertifikat lampung pendapatan higiene sanitasi laik higiene sanitasi selatan transfer tempat kecamatan7 kecamatan kecamatan dinas kesehatan lol tempat pengelolaan kalinya, pemerintah engeroraan makanan tpm) antara way pusat makanan tpm) lain jasa boga, rumah urang antara lain jasa makan restoran dan boga, rumah depot air minum makan restoran dam)riksaan post dokumen pemeriksaan market pada post market pada kab produk makanan produk makanan lampung pendapatan minuman industri minuman industri selatan transfer rumah tangga rumah tangga yang puskesmas27 puskesmas kalinya pemerintah puskesmas dinas kesehatan yang beredar dan beredar dan way pusat pengawasan serta pengawasan serta uran tindak lanjut tindak lanjut pengawasan pengawasan penyediaan dan dokumen penyediaan kab. pengelolaan data lampung pendapatan tindak lanjut dan pengelolaan data selatan transfer loa lo2 ("ak lanjut tindak lanjut kali kali ratan, "range kali dinas kesehatan pengawasan kalinya, pemerintah pengawasan perizinan perizinan industri way pusat industri rumah tangga rumah tangga uranglaporan peningkatan kab. promosi kesehatan, upaya lampung pendapatan lo2 |os advokasi, promosikesehatan, puskesmas27 puskesmas selatan, transfer puskesmas dinas kesehatan kemitraan dan advokasi, kemitraan kalinya, pemerintah pemberdayaan dan pemberdayaan way pusat masyarakat masyarakat urang pelaksanaan sehat dalam rangka promosi preventif tingkat daerah kabupaten kota kab. penyelenggaraan laporan pelaksanaan lampung pendapatan los promosi kesehatan promosi kesehatan dan kecamatdii7 kecamatan selatan, transfer kecamatan dinas kesehatan dan gerakan hidup gerakan hidup bersih kalinya, pemerintah bersih dan sehat dan sehat way pusat urbimbingan teknis bimbingan teknis dan kab dan supervisi supervisi lampung pendapatan pengembangan pengembangan dan selatan transfer dan pelaksanaan pelaksanaan upaya kali kali kalinya pemerintah kali dinas kesehatan upaya kesehatan kesehatan bersumber way pusat bersumber daya daya masyarakat urang masyarakat ukm) (uilo2| jurusan pemerintahan bidang kesehatan o0221682000penganggaroor daerah kab dana memperkuat penyusunan transfer ketahanan dokumen dokumen perencanaan lampung umum ekonomi untuk dokumen rsud. hi. bob dokumen| dokumen selatan, perencanaan dokumen nana perencanaan perangkat daerah kalinya dana pertumbuhan rsud bazar, skm perangkat daerah alokasi yang berkualitas kedatoniox dokumen rka skpd dokumen| dokumen selatan, perencanaan dokumen naa dokumen rk. dana memperkuat transfer ketahanan penyusunan lampung umum ekonomi untuk dokumen rsud. hi. bob dokumen dokumen rap skpd dokumen| dokumen selatan, perencanaan dokumen nana dana pertumbuhan bazar, skm perubahan rka kalinya, rsud alokasi yang berkualitas skpd kedaton umum dan berkeadilan kab. dana memperkuat transfer ketahanan koordinasi dan lampung untuk dokumen rsud. hi. bob lo1 penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen dokumen selatan, nomi perencanaan dokumen dana pertumbuhan bazar, skm skpd kalinya, rsud kedaton alokasi yang berkualitasdokumen dpp skpd dokumen| dokumen selatan, perencanaan dokumen nana perubahan dp dana memperkuat penyusunan transfer ketahanan capai laporan capaian lampung ekonomi untuk dokumen rsud. hi. bob io1 laporan apalah kerja dan ikhtisar dokumen dokumen selatan, ono perencanaan dokumen kinerja dan ikhtisar pena dana pertumbuhan bazar, skm mena realisasi kinerja skpd kalinya, rsud realisasi kinerja alokasi yang berkualitas kedaton skpd umum dan berkeadilandaerah bab rencana kerja dan pendanaan daerah bab penutjumlah dokumen keuanab, dana memperkuat sela transfer ketahanan selatan gaji pmb untuk rsud. hi. bob io2 fox wedana sai bayaran gaji dan bulan bulan semua ruangan bulan ntt dan tunjangan asn tunjangan pns dana pertumbuhan rsud bazar, skm kecamatan, alokasi yang berkualitas semua umum dan berkeadilan kelurahan kab dana memperkuat penyediaan lampung transfer ketahanan lo1 administrasi administrasi bulan bulan selatan, umum ekonomi untuk keuangan bulan rsud. hi. bob pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn kalinya dana pertumbuhan rsud bazar, skm asn alokasi yang berkualitas kedaton umum dan berkeadilan kab dana memperkuat koordinasi dan laporan ketatausahaan lampung transfer ketahanan umum io2 penyusunan dan pengujian dokumen| dokumen selatan, ekonomi untuk keuangan dokumen rsud. hi: bob laporan keuangan verifikasi keuangan kalinya dana pertumbuhan rsud bazar, skm akhir tahun skpd skpd alokasi yang berkualitas kedaton umum dan berkeadilan koordinasi dan oi. kab. dana memperkuat penyusunan dokumen laporan realisasi lampung transfer ketahanan lo2 lo1 laporan keuangan keuangan dokumen18 dokumen selatan, umum ekonomi untuk keuangan volume rsud: hi. bob bulanan triwulanan semksteran dana pertumbuhan rsud bazar, skm bulanan triwulanan kalinya, skpd alokasi yang berkualitas semester skpd kedaton umum dan berkeadilan administrasi jumlah dokumen desah administrasi barang dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen peran pada milik daerah perangkat daerah rekonsiliasi dan kab. dana memperkuat penyusunan lampung transfer ketahanan aset milik lo1 laporan barang penyusunan laporan dokumen dokumen selatan, umum ekonomi untuk daerah dokumen rsud. hi. bob bmd dana pertumbuhan bazar, skm milik daerah pada kalinya, rsud alokasi yang berkualitas skpd kedaton umum dan berkeadilan administrasi administrasi kepegawaian kepegawaian perangkat orang orang kali orang kali orang kali orang kali perangkat daerah daerah dana memperkuat kab. pengadaan pakaian transfer ketahanan dinas beserta. lampung ekonomi untuk aparatur rsud. hi. bob lo1 .05lo2 ( nas beserta belanja pakaian batik 60still still selatan, nomi sipil still atribut kalinya dana pertumbuhan negara bazar, skm kelengkapannyadidikan dan transfer ketahanan pelatihan pegawai pengiriman peserta lampung umum ekonomi untuk aparatur rsud. hi. bob io1 orang kali15 orang kali selatan, sipil orang kali berdasarkan tugas diklat singkat kalinya dana pertumbuhan negara bazar, skm dan fungsi alokasi yang berkualitas kedaton umum dan berkeadilankab dana memperkuat penyediaan transfer ketahanan komponen instalasi alat alat listrik dan lampung umum ekonomi untuk rsud rsud. hi. bob jo1 bulan bulan selatan, dr. bob bulan listrik penerangan komponen listrik kantor dana pertumbuhan bazar, skm kalinya, bazar, skm bangunan kantor alokasi yang berkualitas kedaton umum dan berkeadilan kab dana memperkuat penyediaan pengadaan transfer ketahanan peralatan dan perlengkapan dan lampung umum ekonomi untuk rsud rsud. hi. bob .06o2 gap unit unit selatan, dr. bob unit perlengkapan peralatan gedung dana pertumbuhan bazar, skm kalinya, bazar, skm kantor kantor alokasi yang berkualitas kedaton umum dan berkeadilan kab. dana memperkuat penyediaan lampung transfer ketahanan rsud lo2 |oz peralatan rumah peralatan rumah bulan bulan selatan, umum ekonomi untuk dr. bob bulan rsud. hi. bob tangga dana pertumbuhan bazar, skm tangga kalinya, bazar, skm kedaton alokasi yang berkualitas umum dan berkeadilan kab. dana memperkuat transfer ketahanan penyediaan bahan lampung umum ekonomi untuk rsud rsud. hi. bob alat tulis kantor bulan bulan selatan, dr. bob bulan nana logistik kantor dana pertumbuhan bazar, skm kalinya, bazar, skm kedaton alokasi yang berkualitas umum dan berkeadilan kab. dana memperkuat penyediaan barang lampung transfer ketahanan rsud |o2 lo1 (cetakan dan cetak dan bulan bulan selatan, umum ekonomi untuk dr. bob bulan rsud: hi. bob penggandaan dana pertumbuhan bazar, skm penggandaan kalinya, bazar, skm kedaton alokasi yang berkualitas umum dan berkeadilan penyediaan bahan kab. dana memperkuat bacaan dan lampung transfer ketahanan rsud |o2 lo1 |o6 (peraturan koran harian dan bulan bulan selatan, umum ekonomi untuk dr. bob bulan rsud. hi. bob mingguan dana pertumbuhan bazar, skm perundang kalinya, bazar, skm undangan kedaton alokasi yang berkualitas umum dan berkeadilan kab. dana memperkuat transfer ketahanan fasilitasi kunjungan makan minum rapat lampung umum ekonomi untuk rsud rsud. hi. bob io1 jung bulan bulan selatan, dr. bob bulan tamu dan pegawai dana pertumbuhan bazar, skm kalinya, bazar, skmyelenggaraan transfer ketahanan kan bandar lampung, luar lampung rsud lox zoolog rapat koordinasi provinsi lampung, orang kali15 orang kali selatan, yum ekonomi untuk dr. bob orang kali rsud: hi. bob dan konsultasi dana pertumbuhan bazar, skm lampung selatan kalinya, bazar, skm skpd alokasi yang berkualitas kedaton umum dan berkeadilan penyediaan jasa penyediaan jasa tunjang utusan menunjang pemerintah bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan daerah daerah kab dana memperkuat penyediaan jasa transfer ketahanan komunikasi rekening telepon, lampung umum ekonomi untuk rsud rsud. hi. bob internet, air listrik bulan bulan selatan, dr. bob bulan nan sumber daya air dana pertumbuhan bazar, skm kantor kalinya, bazar, skm dan listrik alokasi yang berkualitas kedaton umum dan berkeadilan kab. dana. memperkuat penyediaan jasa belanja jasa lampung adala untuk rsud rsud. hi. bob pelayanan umum outsourcing sampah bulan bulan selatan, ono dr. bob bulan nana dana pertumbuhan bazar, skm kantor medis kalinya, bazar, skm kedaton alokasi yang berkualitas umum dan berkeadilan pemeliharaan barang milik 1lo2logyediaan jasa dana memperkuat pemeliharaan, biaya pemeliharaan kab. lih in berkala ak transfer ketahanan me harian dan rutin berkala dan pada apung umum ekonomi untuk aset milik rsud. hi. bob pajak kendaraan kendaraan perorangan bulan bulan selatan, bulan dana pertumbuhan daerah bazar, skm perorangan dinas dinas atau kendaraan kalinya, alokasi yang berkualitas atau kendaraan dinas jabatan kedaton umum dan berkeadilan dinas jabatan kab. dana memperkuat pemeliharaan pemeliharaan lampung transfer ketahanan lo1 i2. peralatan dan perlengkapan dan unit unit selatan, umum ekonomi untuk aset milik unit rsud. hi. bob dana pertumbuhan daerah bazar, skm mesin lainnya peralatan kantor kalinya, kedaton alokasi yang berkualitas umum dan berkeadilan kab dana memperkuat pemeliharaan rela lampung transfer ketahanan log iritasi gedung rehab gedung kantor unit unit selatan, umum ekonomi untuk aset milik unit ,0oo| rsud: hi. bob kantor dan kalinya dana pertumbuhan daerah bazar, skm bangunan lainnya alokasi yang berkualitas kedaton umum dan berkeadilan pemeliharaan rela kab. dana memperkuat dilintasi sarana dan lampung transfer ketahanan lo1 prasarana gedung p peliharaan jaringan unit unit selatan, mum ekonomi untuk aset milik unit ,0oo| rsud: hi. bob air bersih dan limbah dana pertumbuhan daerah bazar, skm kantor atau kalinya, bangunan lainnya kedaton alokasi yang berkualitasningkatan pelayanan (lan bulan bulan bulan bulan pelayanan blue blue kab. polo pelayanan dan lampung pendapatan rsud lo1 penunjang pelayanan penunjang bulan bulan selatan, asti daerah kon omi untuk dr. bob bulan rsud: hi. bob blue pertumbuhan bazar, skm pelayanan blue kalinya, pad) bazar, skm yang berkualitas kedaton dan berkeadilan persentase angka penggunaan tempat program tidur (bor bat pemenuhan ang upaya rata lama perawat kesehatan rumah sakit los perorangan average length dan upaya say angka kematian kesehatan masyarakat death rate), angka kematian jam ndr net death rate) penyediaan fasilitas pelayanan pengadaan dan kesehatan untuk pemeliharaan sarana ukm dan ukp prasarana alat unit unit unit unit unit kewenangan kesehatan daerah kabupaten kota dana transfer umum dana pengadaan alat kab. memperkuat alokasi ketahanan kesehatan alat lampung sarana dan umum ekonomi untuk rsud. hi. bob penunjang medik alat kesehatan unit unit selatan, prasarana unit dana pertumbuhan bazar, skm fasilitas pelayanan kalinya, berkulit kesehatan kesehatan kedaton transfer ang ber uan khusus dan berkeadilan dana alokasi khusus fisik kab. dana memperkuat transfer ketahanan pengadaan dan lampung untuk sarana dan rsud. hi. bob |o2 i2. pemeliharaan alat kalibrasi alat kesehatan unit unit selatan, ono anu prasarana unit dana pertumbuhan bazar, skm kalibrasi kalinya, kesehatan kedaton alokasi yang berkualitas umum dan berkeadilan pemeliharaan rutin kab dana memperkuat dan berkala alat transfer ketahanan kesehatan alat pemilih lat lampung ekonomi untuk sarana dan rsud. hi. bob |o2 |o2 aesenaranyitat cmerinaraan 66unit unit selatan, mum nomi untu prasarana unit mil penunjang medik kesehatan dana pertumbuhan bazar, skm kalinya, kesehatan fasilitas pelayanan alokasi yang berkualitas kedaton kesehatakasus kasus infeksi ukm dan ukp rsud orang orang orang orang orang rujukan tingkat daerah kabupaten kota pengelolaan kab. dana memperkuat transfer ketahanan pelayanan lampung ekonomi untuk medis dan rsud. hi. bob |o2 kesehatan orang pelayanan pasien orang orang selatan, ono paramedis orang m1 dana pertumbuhan bazar, skm terduga kalinya, rsud tuberkulosis kedaton alokasi yang berkualitas umum dan berkeadilan pengelolaan kab. dana memperkuat transfer ketahanan pelayanan pel pasien hiv lampung ekonomi untuk medis dan rsud. hi. bob kesehatan orang layanan pasien 50orang orang selatan, mum ono paramedis orang aids dana pertumbuhan bazar, skm dengan risiko kalinya, rsud terinfeksi hiv kedaton alokasi yang berkualitas umum dan berkeadilan kab. dana memperkuat transfer ketahanan pengelolaan lampung ekonomi untuk medis dan rsud. hi. bob |o2 i2. pelayanan promosi promosi kesehatan kali kali selatan, ono paramedis kali m1 dana pertumbuhan bazar, skm kesehatan kalinya, rsud kedaton alokasi yang berkualitas umum dan berkeadilan pengelolaan upaya kab. dana memperkuat transfer ketahanan pengurangan risiko dalian lampung untuk medis dan rsud. hi. bob lo2 krisis kesehatan engengarian gan unit unit selatan, nomi paramedis unit h1 pencegahan infeksi dana pertumbuhan bazar, skm dan pasca krisis kalinya, rsud kesehatan kedaton alokasi yang berkualitas umum dan berkeadilan penyelenggaraan sistem informasi sistem informasi kesehatan secara dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kesehatan secara terintegrasi terintegrasi kab. para data pengelolaan data lampung kan daninforma rsud. hi. bob |o2 dan informasi profile kesehatan dokumen| dokumen selatan, sirusa dokumen m1 dana bazar, skm kesehatan kalinya, alokasi dr. bob kedaton lokasi bazar, skm umumdan dana kab. pengawasan transfer tenaga kesehatan lampung umum rsud. hi. bob pembinaan perawat orang orang selatan, orang nana serta tindak lanjut kalinya dana bazar, skm perizinan praktik alokasi kedaton tenaga kesehatan umumna kebutuhan sumber lampung transfer biaya manusia standar asuhan orang orang selatan, mum orang ,00o| rsud. hi. bob keperawatan dana bazar, skm kesehatan sesuai kalinya, alokasi standar kedaton umum dana kab. pembinaan dan transfer pengawasan lampung umum rsud. hi. bob bintik etika perawat orang orang selatan, orang nana sumber daya kalinya dana bazar, skm manusia kesehatan alokasi kedaton umumkab. dana peningkatan transfer kompetensi teknis lampung umum rsud. hi. bob training bts orang orang selatan, orang sumber daya kalinya dana bazar, skm manusia kesehatan alokasi kedaton tingkat daerahjumlah dokumen kab. dana layanan penyusunan transfer dinas pupr dokumen perencanaan yang lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan perencanaan memiliki tujuan, sasaran dokumen| dokumen selatan, dana kesehatan, lam dokumen umum dan dan indikator yang baik kalinya, kesejahteraan pung penataan ruang perangkat daerah alokasi selatan dan terukur dokumen) kalinya umum sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm koordinasi dan kab dana melalui penyusunan laporan capaian ab. transfer aya dinas pupr laporan capaian kinerja dan ikhtisar lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan dokumen dokumen selatan, kesehatan, dokumen umum dan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dana lampung da. kalinya, kesejahteraan penataan ruang realisasi kinerja dokumen) alokasi selatan kalinya sosial dan skpd umum budaya serta pemberdayaan perempuan administrasi gaji dan tunjangan keuangan ang ga, bulan bulan bulan bulan bulan perangkat daerah kab. miang dinas pupr dinas pekerjaan selatan dinas gaji pmb gaji pendapat kab. io3 fox keadaan sai bayaran saji can bulan bulan semua bulan umum dan dan tunjangan asn tunjangan asn bulan) transfer kampung kecamatan, penataan ruang selatan semua kelurahan kab. penyediaan pendapatan dinas pupr administrasi lampung transfer kab dinas pekerjaan honorarium bulan bulan selatan, bulan umum dan pelaksanaan tugas pemerintah kampung kalinya, penataan ruang asn pusat selatan kalinya administrasi dokumen laporan desah barang milik daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen peran paca dokumen)rekonsiliasi dan kab. dana layanan transfer dinas penyusunan penyusunan laporan lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan laporan barang barang milik daerah dokumen| dokumen selatan, dana kesehatan, lam dokumen umum dan milik daerah pada dokumen) kalinya, kesejahteraan pung penataan ruang alokasi selatan skpd kalinya sosial dan umum budaya serta pemberdayaan perempuan administrasi pendidikan dan kepegawaian pelatihan pegawai orang orang orang orang orang perangkat daerah peningkatan kualitas sdm cab dana mera pendidikan dan ab. transfer layanan dinas pupr pelatihan pegawai pengiriman peserta lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan 50orang orang selatan, kesehatan, orang umum dan berdasarkan tugas diklat singkat asn) dana lampung kalinya, kesejahteraan penataan ruang dan fungsi alokasi selatan kalinya sosial dan umum budaya serta pemberdayaan perempuan administrasi umum perangkat bulan bulan bulan bulan bulan bulan daerah peningkatan kualitas sdm cab dana mera penyediaan ad. transfer layanan dinas pupr komponen instalasi alat alat listrik dan lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan komponen listrik kantor bulan bulan selatan, kesehatan, bulan umum dan listrik penerangan dana lampung bulan) kalinya, kesejahteraan penataan ruang bangunan kantorcab dana mera penyediaan ab. transfer layanan dinas pupr peralatan dan pengadaan peralatan lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan dan perlengkapan bulan bulan selatan, kesehatan, bulan umum dan perlengkapan dana lampung kantor bulan) kalinya, kesejahteraan penataan ruang kantor alokasi selatankab. transfer pelayanan dinas pupr penyediaan peralatan rumah lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan peralatan rumah bulan bulan selatan, kesehatan, bulan umum dan tangga bulan) dana lampung tanggahan bahan logistik kantor lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan bulan bulan selatan, kesehatan, bulan umum dan logistikrang cetak dan lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan cetakan dan bulan bulan selatan, kesehatan, bulan umum dan penggandaan bulan) dana lampung penggandaanpenyediaan bahan kab. transfer pelayanan dinas pupr bacaan dan bahan bacaan dan lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan peraturan peraturan perundang bulan bulan selatan, dana kesehatan, lam bulan umum dan perundang undangan bulan) kalinya, kesejahteraan pung penataan ruang alokasi selatan undangfasilitasi kunjungan fasilitasi kunjungan lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan bulan bulan selatan, kesehatan, bulan umum dan tamu tamupenyelenggaraan kab. transfer pelayanan dinas pupr rapat koordinasi rapat koordinasi dan lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan bulan bulan selatan, kesehatan, bulan umum dan dan konsultasi konsultasi skpd bulan) dana lampung kalinya, kesejahteraan penataan ruang skpd alokasi selatan kalinya umum sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pengadaan barang unit unit unit unit unit pemerintah daerah peningkatan kualitas sdm dana melalui pengadaan kab. transfer pelayanan dinas pupr kendaraan kendaraan perorangan lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan perorangan dinas dinas atau kendaraan unit unit selatan, dana kesehatan, laki unit umum dan atau kendaraan dinas jabatan unit) kalinya, kesejahteraan pung penataan ruang alokasi selatan dinas jabatan kalinya umum sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm melalui kab. pelayanan dinas pupr lampung pendidikan, kab dinas pekerjaan pengadaan mebel mebel kantor unit) unit unit selatan, kesehatan, lam unit umum dan kalinya, kesejahteraan pung penataan ruang selatan kalinyagadaan pemeliharaan peralatan lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan peralatan dan dan mesin lainnya bulan bulan selatan, dana kesehatan, lam bulan umum dan mesin lainnya bulan) kalinya, kesejahteraan pung penataan ruang alokasi selatan kalinya umum sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan bab evaluasi hasil triwulan tahun berkenaan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan tahun berkenaansesuai hasil pelaksanaan rkd kabupaten lampung selatan tahun sampai dengan bulan juni yang diimplementasikan melalui apbd kabupaten lampung selatan tahun anggaran secara umum sampai dengan juni realisasi pendapatan daerah mencapai persen. capaian kinerja utama pemerintah daerah kabupaten lampung selatan tahun belum bisa disajikan karena pencapaiannya akan dihitung akhir tahun berikut adalah capaian indikator kinerja utama tahunpersentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi (persen) persentase rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum (persenkab. pendapatan pelayanan dinas pupr pengadaan gedung pemeliharaan rehabilitasi lampung transfer pendidikan, kab dinas pekerjaan kantor atau bulan bulan selatan, kesehatan, bulan umum dan gedung kantor bulan) pemerintah lampung bangunan lainnya kalinya, kesejahteraan penataan ruang pusat selatan kalinya sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan penyediaan jasa rekening telepon, |o1| tunjang utusan internet, air listrik bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan kantor bulan) daerah peningkatan kualitas sdm cab dana mera penyediaan jasa ab. transfer layanan komunikasi rekening telepon, lampung umum pendidikan, dinas pekerjaan sumber daya air internet, air listrik bulan bulan selatan, dana kesehatan, dinas pupr bulan umum dan naa kantor bulan) kalinya, kesejahteraan penataan ruang dan listrik alokasi kalinya sosial dan umum budaya serta pemberdayaan perempuan pemeliharaan barang milik |o1 daerah penunjang lan bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan daerah dan selatan, pendapat pendidikan, kab dinas pekerjaan pajak kendaraan semua asli daerah kesehatan, lam umum dan perorangan dinas kecamatan, pad) kesejahteraan gala penataan ruang, selatan, pendapat pendidikan, kab dinas pekerjaan pajak, dan perizinan semua asli daerah kesehatan, lam umum dan kendaraan dinas kecamatan, pad) kesejahteraan gala penataan ruang operasional atau semua sosial dancab dana mera pemeliharaan rela ad. transfer layanan dinas pupr dilintasi gedung pemeliharaan rehabilitasi lampung umum pendidikan, kab dinas pekerjaan bulan bulan selatan, kesehatan, bulan umum dan kantor dan gedung kantor bulan) dana lampung kalinya, kesejahteraan penataan ruang bangunan lainnyakab. melalui pemeliharaan rela lampung pelayanan dinas pupr dilintasi sarana dan selatan, pendapat pendidikan, kab dinas pekerjaan prasarana gedung semua asli daerah kesehatan, laki umum dan kantor atau kecamatan, pad) kesejahteraan gala penataan ruang bangunan lainnya semua sosial dan kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan program pengelolaan pengelolaan sumber saluran saluran saluran 14saluran saluran sumber daya daya air air (sda) pengelolaan sda dan bangunan pengaman pantai wilayah jumlah bangunan ws) pengaman pantai, saluran saluran saluran saluran saluran sungai dalam (satu) embung dan sungai daerah kabupaten kota pembangunan semua infrastruktur kembang saluran irigasi dapat kab kota, untuk masyarakat dinas pekerjaan mung gan berfungsi dengan meter meter mua mendukung kabupaten meter umum dan penampung air kecamatan pariwisata, lampung kondisi baik penataan ruang lainnya semuarehabilitasi pintu saluran irigasi dapat selatan, pendapatan untuk kun masyarakat dinas pekerjaan air bendung berfungsi dengan meter meter semua transfer mendukung kabupaten meter umum dan luas pemerintah pariwisata, lampung pengendali banjirpembangunan lampung infrastruktur peningkatan pintu saluran irigasi dapat selatan, pendapatan nun masyarakat dinas pekerjaan air bendung berfungsi dengan meter meter semua pemerintah pariwisata lampung meter umum dan pengendali banjirselatan, pendapatan untuk masyarakat dinas pekerjaan io2 lag normalisasi restoran| jumlah saluran yang saluran saluran semua transfer mendukung kabupaten lurah umum dan sungai normalisasi pemerintah pariwisata, lampunggembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada pembangunan dan daerah irigasi rehabilitasi jaringan yang luasnya irigasi dibawah dalam (satu) daerah kabupaten kota peningkatan kualitas sdm kab. melalui lampung dak fisik pelayanan masyarakat pembangunan selatan, bidang pendidikan, kab. dinas pekerjaan jaringan irigasi semua irigasi kesehatan, lampung umum dan permukaan kecamatan, kesejahteraan penataan ruang penugasan selatan semua sosial dan kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan kab. pendapatan pembangunan lampung retribusi infrastruktur pembangunan saluran irigasi dapat selatan, tadi dukung masyarakat dinas pekerjaan jaringan irigasi air berfungsi dengan titik titik semua titik umum dan tanah kondisi baik kecamatan pendapatan pariwisata, lampung penataan ruang semua transfer sentra produksi selatan kelurahan pemerintah dan industri pusat serta agrowisata kab. pembangunan lampung infrastruktur rehabilitasi saluran irigasi dapat selatan, pendapatan nun masyarakat dinas pekerjaan jaringan irigasi berfungsi dengan semua pemerintah pariwisata lampung umum dan permukaanlampung infrastruktur opera dan saluran irigasi dapat selatan, pendapatan untuk masyarakat dinas pekerjaan lo3 io2 ("mermaraan. berfungsi dengan meter meter semua transfer mendukung ad. meter umum dan jaringan irigasi mana pemerintah pariwisata, lampung kondisi baik kecamatan, penataan ruang permukaanoperasi dan saluran irigasi dapat selatan, pendapatan untuk kun masyarakat dinas pekerjaan pemeliharaan berfungsi dengan kali kali semua transfer mendukung kali umum dan nan luas pemerintah pariwisata, lampung bendungpengelolaan dan saluran irigasi dapat selatan, pendapatan untuk kun masyarakat dinas pekerjaan pengawasan berfungsi dengan paket paket semua transfer end kung paket umum dan nana luas pemerintah pariwisata, lampung alokasi airrogram persentase jumlah pengelolaan dan rumah tangga yang teri air pengembangan yan minum null null sistem melalui pembangunan spam bjp terlindungi penyediaan air individual komunal minum pengelolaan dan pengembangan sambungan rumah, sistem penyediaan sumur bor, pompa, unit unit unit unit unit air minum spam) jaringan perpipaan daerah reservoar kabupaten kota pendapatan kab. transfer penyusunan sambungan rumah, kampung pemerintah masyarakat ketidak selatan, pusat kab dinas pekerjaan (o3 sean kara pala alan unit unit semua unit umum dan materi dan teknis jaringan perpipaan kecamatan pak fisik sabang penataan ruang spam reservoar semua bidang air selatan kelurahan minum reguler kab pendapatan pembangunan persentase masyarakat lam transfer infrastruktur pembangunan pung pemerintah untuk masyarakat spam jari terlayani dengan selatan, pusat duk kab dinas pekerjaan |o3 fo3 |o3 waras adanya sambungan air jiwa jiwa semua menu jiwa umum dan perpipaan minum daerah kecamatan, pendapatan pariwisata, (kampung penataan ruang kawasan perkotaan transfer sentra produksi selatan perkotaan semua dan industri kelurahan antar ind daerahkab. trans kat lampu ane pembangunan persentase masyarakat pung pemerintah masyarakat spam jaringan terlayani dengan selatan, pusat kab dinas pekerjaan adanya sambungan air jiwa jiwa semua jiwa umum dan perpipaan dak fisik lampung perd minum daerah kecamatan, selat penataan ruang kawasan perdesaan perdesaan semua bidang air selatan kelurahan| minum reguler pendapatan kab. trans kat lampu ane perluasan spam persentase masyarakat pung pemerintah masyarakat jaringan perpipaan terlayani dengan selatan, pusat kab dinas pekerjaan pip adanya perluasan jiwa jiwa semua jiwa umum dan kawasan dak fisik lampung perdesaan sambungan air minum kecamatan bidang selatan penataan ruang daerah perdesaan semua ang air kelurahan| minum penugasan program persentase jumlah pengembangan kabupaten kota yang sistem dan memfasilitasi penguatan null nulldokumen baseline dan mkn dokumen dokumen dokumen dokumen persamaan updating data sampah daerah kabupaten kota penyusunan pendapatan rencana, kebijakan, kab. transfer memperkuat strategi, dan teknis indeks pencemaran lampung pemerintah infrastruktur masyarakat sistem pengelolaan lingkungan akan selatan, pusat untuk kab dinas pekerjaan persamaan tercapai jika dokumen| dokumen semua fisik mendukung lam dokumen umum dan tpa test spa tps persamaan dikelola kecamatan fisik pengembangan penataan ruang r tps dengan baik semua bidang: ekonomi dan kewenangan kelurahan paritas pelayanan dasar kabupaten kota penugasan program pengelolaan dan pelayanan air limbah pengembangan rumah tangga sistem air limbah pengelolaan dan pengembangan sosialisasi pengelolaan sistem air limbah alr limbah dan unit unit unit unit unit domestik dalam tangkiseptik skala daerah komunal dan pltsosialisasi dan infrastruktur pemberdayaan lampung untuk masyarakat kait masyarakat sadar akan selatan, duk kabinet dinas pekerjaan ios masyarakat terkait kesehatan dengan orang orang semua mendukung kabupaten orang umum dan penyediaan sistem pariwisata, lampung akses sanitasi layak kecamatan penataan ruang pengelolaan air semua sentra produksi selatan limbah domestik dan industri kelurahan serta agrowisata pendapatan kab. transfer mpu pemerintah pembangunan pen masyarakat sadar akan selatan, pusat masyarakat dinas pekerjaan los sediaan sarana dan kesehatan dengan unit unit semua unit umum dan prasarana plt akses sanitasi layak kecamatan pak fisik kampung penataan ruang bidang selatan semua kelurahan| sanitasi reguler program pesan sistem pengelolaan maa dan baik null null pengembangan golek sistem drainase 21an air tiga tersumbat (x6) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase terus jumlah desa yang yang cembung bersambung dengan desa desa desa desa desa langsung dengan saluran drainase sungai dalam daerah kabupaten kota pendapatan kab. transfer mpu pemerintah pembangunan dari dapat selatan, pusat masyarakat dinas pekerjaan loe sistem drainase baik 20meter meter semua meter 2umum dan perkotaan fungsi dengan bai kecamatan pak fisik penataan ruang semua bidang. ratan kelurahan| sanitasi reguler program dokumen harga penataan satuan, spk, buku dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dalam angka bangunan persen persen persen persen persen gedung indeks kepuasan pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung wilayah daerah dokumen harga kabupaten kota, satuan, spk, buku dalam angka dokumen dokumen| dokumen| dokumen dokumen pemberian izin mendirikan dokumen renstra, dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bangunan imb) senja dan perubahan dan sertifikat laik senja fungsi bangunan gedencanaan, kab. memperkuat pembangunan, lampung pendapatan infrastruktur pengawasan, dan bangunan gedung selatan, bap untuk kabupaten dinas pekerjaan pemanfaatan dapat tertata dengan dokumen| dokumen semua pemerintah mendukung lampung dokumen umum dan bangunan gedung baik kecamatan pusat pengembangan selatan penataan ruang daerah semua ekonomi dan kabupaten kota kelurahan pelayanan dasar program proporsi periang penyelenggara asam null null jalan kabupaten dengan kondisi baik penyelenggaraan jalan rekonstruksi jalan km| kabupaten kota penyusunan kab pembangunan rencana, kebijakan, infrastruktur dan strategi prosentase jalan lampung pendapat tuk kat dan naa mantap dapat diketahui selatan, dinas pekerjaan ixo (201fox "9kembangan dalam dokumen dokumen| dokumen semua ant mendukung an. dokumen umum dan jaringan jalan serta perencanaan jalan dan kecamatan pemerintah pariwisata, lampung penataan ruan perencanaan teknis jembatan semua pusat sentra produksi selatan penyelenggaraan kelurahan dan industri jalan dan jembatan serta agrowisata pendapatan ab, transfer selatan. pemerintah masyarakat dinas pekerjaan prosentase jalan selatan, pusat kab. pekerjaan rekonstruksi jalan semua umum dan mantap dak fisik lampung kecamatan, penataan ruang semua bidang selatan kelurahan| jalan reguler pendapatan kab. transfer selatan pemerintah masyarakat dinas pekerjaan pusat (o3 pemeliharaan rutin montase jalan 10m semua kab, umum dan alan antar kecamatan, pendapatan kampung penataan ruang semua transfer selatan kelurahan antar daerah kab pendapatan transfer amp antar prosentase jalan selatan, masyarakat dinas pekerjaan pemeliharaan rutin daerah kab. jemaat mantap dengan semua umum dan jembatan pemeliharaan jembatan kecamatan pak fisik kampung penataan ruang semua bidang selatan kelurahan| jalan reguler kab. lampung pendapatan masyarakat penanggulangan selatan, dinas pekerjaan penanganan tanggap transfer kab. bencana tanggap unit unit semua unit umum dan darurat pemerintah lampung darurat kecamatan, penataan ruang semua pusat selpengembangan jasa kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan jasa konstruksi konstruksi penyelenggaraan pelatihan tenaga pelatihan tenaga kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan terampil terampil konstruksi konstruksi kab. pembangunan infrastruktur lampung pendapatan untuk pelaksanaan pelatihan selatan, mendukung laku dinas pekerjaan i11 (pelatihan tenaga nan tenaga orang orang semua range end kung pelaku jasa orang umum dan trampil konstruksi pemerintah pariwisata, konstruksi terampil konstruksi kecamatan, penataan ruang semua pusat sentra produksi dan industri kelurahan serta agrowisata penerbitan izin izin usaha jasa usaha jasa konstruksi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen konstruksi kai nasional non pelatihan tenaga kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kecil dan kecil) terampil konstruksi kab. pembangunan penyusunan infrastruktur lampung peraturan daerah pendapatan untuk dan sop terkait peraturan dan sop selatan, trang duk pelaku dinas pekerjaan fog (an ser terkait peraturan dan dokumen dokumen semua transfer mendukung paku pasa dokumen umum dan penyelenggaraan terkait ijuk nasional pemerintah pariwisata, konstruksi kecamatan, penataan ruang ijuk nasional semua pusat sentra produksi kabupaten kota kelurahan dan industri serta agrowisata kab. pembangunan infrastruktur pembinaan dan lampung pendapatan untuk peningkatan itas badan usaha selatan, transfer mendukung pelaku jasa dinas pekerjaan i11 kapasitas badan atas kali kali semua nauru kali umum dan jasa konstruksi pemerintah pariwisata, konstruksi usaha jasa kecamatan, penataan ruang pusat sentra produksi konstruksi semua dan industri kelurahan serta agrowisata program penyelenggara presentase ketaatan terhadap rencana tata null null penataan ruang wilayah ruang tayan penetapan rencana tata ruang wilayah kegiatan koordinasi rtrw) dan dan sinkronisasi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan rencana rinci tata| penyusunan rrt ruang rrtkab pendapatan pela santan ab. transfer persetujuan persentase pemanfaatan lampung pemerintah substansi, evaluasi, ruang sesuai tata selatan, pusat kab. dinas pekerjaan konsultasi evaluasi ruang wilayah yang dokumen| dokumen semua lampung dokumen umum dan dan penetapan menghasikan dokumen kecamatan pak fisik selatan penataan ruang rtrw rtrw semua bidang kabupaten kota kelurahan| jalan reguler koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata dokumen rtrw dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen ruang daerah kabupaten kota kab. pembangunan infrastruktur persentase pemanfaatan lampung koordinasi dan pendapatan untuk keri sinkronisasi ruang sesuai tata selatan, transfer mendukung kabupaten dinas pekerjaan ruang wilayah yang dokumen| dokumen semua lampung dokumen umum dan penyusunan rrt pemerintah pariwisata, menghasikan dokumen kecamatan, selatan penataan ruang kabupaten kota pusat sentra produksi rtrw semuasen ani anlpareyel rkd prioritas omos pemerintahan was yang berkaitan dengan pelayanan dasar oo lokal jurusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman ) | j |oraranseaag dok dok dok dok kinerja perangkat evaluasi kinerja daerah dana transfer umum kab. dana penyusunan lampung alokasi dinas dokumen dokumen renstra dan selatan, umum perumahan dinas loa |ox orum dokumen news dokumen| dokumen semua dan dokumen perumahan dan perencanaan senja dana kecamatan, permukiman permukiman perangkat daerah semua transfer kelurahan umum dana alokasi umum kab. dana koordinasi dan lampung transfer dinas penyusunan selatan, umum perumahan dinas dokumen rka dokumen rka skpd dokumen| dokumen semua dana dan dokumen perumahan dan skpd kecamatan alokasi permukiman permukiman semua umum kelurahan dana transfer umum kab. dana koordinasi dan kampung alokasi dinas penyusunan selatan, perumahan dinas lo4 (oz dokumen dokumen rka skpd dokumen| dokumen semua dan dokumen perumahan dan perubahan rka kecamatan, ana permukiman permukiman skpd semua transfer kelurahan umum dana alokasi umum indikator kinerja utama bea realisasi capaian kabupaten lampung selatan (persen) sanitasi yang layak (persen) disetiap desa (orang) (jenis) (persen) (persen) terhadap pdrb (persen) (persen) (persen) (persen) perempuan dan anak yang diselesaikan sumber bappeda kabupaten lampung selatan, setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. evaluasi hasil rkd disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan permendagri nomor tahu:dana lampung alokasi dinas koordinasi dan selatan, umum perumahan dinas penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen semua dan dokumen perumahan dan skpd kecamatan ,pana permukiman permukiman semua transfer kelurahan umum dana alokasi umum semua kab kota, ana semua transfer umum kecamatan, semua dana dinas koordinasi dan alokasi kelurahan perumahan dinas penyusunan dokumen dpa skpd umum perubahan dpa perubahan dokumen| dokumen kab. dan dokumen perumahan dan ana permukiman permukiman skpd lampung transfer selatan, umum semua dana kecamatan, semua alokasi umum kelurahan semua kab kota, semua kecamatan, koordinasi dan semua dana. dinas penyusunan kelurahan| transfer laporan capaian umum perumahan dinas kinerja dan ikhtisar klip ppd dokumen| dokumen kab. dana dan dokumen perumahan dan realisasi kinerja lampung alokasi permukiman permukiman skpd selatan, umum semua kecamatan, semua kelurahan administrasi keuangan administrasi keuangan bulan bulan bulan bulan bulan perangkat daerah ab, dana selatan transfer perum han dinas penyediaan gaji tersedianya gaji asn ratan, umum romana dan tunjangan asn dispersi 1tahun tahun semua dana dan tahun perumahan dan yang kecamatan, permukiman permukiman alokasiana din penyediaan mpu alokasi administrasi administrasi selatan, umum perumahan dinas |oa lo1 ( @inisiasi mini rasi keuangan dokumen| dokumen semua dan dokumen perumahan dan pelaksanaan tugas asn dana kecamatan, permukiman permukiman asn semua transfer kelurahan| mum dana alokasi umum dana transfer umum kab. dana koordinasi dan amp alokasi dinas selatan, umum perumahan dinas |oa asuhan pora eua nga dokumen| dokumen semua dan dokumen perumahan dan laporan keuangan akhir tahun dana kecamatan, permukiman permukiman akhir tahun skpd semua transfer kelurahan| mum dana alokasi umum dana transfer umum kab. ana koordinasi dan lampung alokasi dinas penyusunan selatan, perumahan dinas laporan keuangan mum laporan keuangan dokumen| dokumen semua dan dokumen perumahan dan akhir triwulan dana bulanan triwulanan kecamatan, permukiman permukiman semester skpd semua transfer kelurahan| mum dana alokasi umum administrasi log lor |2o3| barang milik dokumen pengelolaan dok dok dok dok daerah pada bmd perangkat daerah kab. dana rekonsiliasi dan lampung transfer bmd dinas penyusunan dokumen pengelolaan selatan, umum perumahan dinas laporan barang bmd peng dokumen| dokumen semua dana dan dokumen perumahan dan milik daerah pada kecamatan alokasi permukiman permukiman skpd semua umum kelurahan administrasi pelaksanaan kepegawaian administrasi bulan bulan bulan bulan bulan perangkat daerah kepegawaigawai pendidikan dan kampung transfer dinas pelatihan pegawai terlaksananya kursus selatan, umum perumahan dinas orang orang semua orang perumahan dan berdasarkan tugas singkat pelatihan dana dan kecamatan, permukiman dan fungsi alokasi permukiman semua umum kelurahan administrasi pelaksanaan umum perangkat bulan bulan bulan bulan bulan administrasi umum daerah ab, dana penyediaan ampun transfer dinas komponen instalasi selatan, perumahan dinas komponen instalasi umum listrik penerangan listrik penerangan bulan bulan semua dana dan bulan perumahan dan bangunan kantor kecamatan, permukiman permukiman bangunan kantor alokasi semua umum kelurahan kab. dana penyediaan ampun transfer dinas peralatan dan peralatan dan selatan, umum perumahan dinas bulan bulan semua dan bulan perumahan dan perlengkapan perlengkapan kantor dana kecamatan, permukiman permukiman kantor alokasi semua umum kelurahan ab, dana kampung transfer dinas penyediaan selatan, perumahan dinas peralatan rumah umum peralatan rumah tangga bulan bulan semua dana dan bulan perumahan dan tangga kecamatan alokasi permukiman permukiman semua umum kelurahan kab. dana kampung transfer dinas penyediaan bahan tersedianya bahan selatan, umum perumahan dinas bulan bulan semua dan bulan perumahan dan logistik kantor logistik kantor dana kecamatan, permukiman permukiman alokasi semua umum kelurahan kab. dana lampung dinas transfer penyediaan barang selatan, perumahan dinas barang cetakan dan umum cetakan dan penggandaan bulan bulan semua dana dan bulan perumahan dan penggandaan kecamatan alokasi permukiman permukiman semua umum kelurahan kab. dana penyediaan bahan lampung transfer dinas bacaan dan bahan bacaan dan selatan, umum perumahan dinas peraturan peraturan perundang bulan bulan semua dana dan bulan perumahan dan perundang undangan kecamatan alokasi permukiman permukiman undangananchor dinas fasilitasi kunjungan jamuan makan minum selatan, umum perumahan dinas tamu jung tamu bulan bulan semua dana dan bulan perumahan dan kecamatan, permukiman permukiman alokasi semua umum kelurahan kab. dana lampung dinas penyelenggaraan transfer rapat koordinasi perjalanan dinas luar selatan, umum perumahan dinas dan konsultasi daerah dan dalam bulan bulan semua dana dan bulan perumahan dan skpd daerah kecamatan alokasi permukiman permukiman semua umum kelurahan pengadaan barang milik daerah jumlah bmd yan penunjang urusan bertambah yang unit unit unit unit unit pemerintah daerah ab, dana pegawai pengadaan kampung transfer dinas kendaraan dinas tersedianya motor selatan, umum perumahan dinas unit unit semua unit perumahan dan operasional atau roda dana dan kecamatan, permukiman lapangan alokasi permukiman semua umum kelurahan penyediaan jasa lolos l2og| penunjang urusan jasa penunjang urusan lan bulan bulan bulan bulan pemerintahan skpd daerah ab, dana penyediaan jasa kampung transfer dinas komunikasi tagihan listrik, air, selatan, umum perumahan dinas |o1 nan bulan bulan semua dan bulan perumahan dan sumber daya air telepon dan internet dana kecamatan, permukiman permukiman dan listrik alokasi semua umum kelurahan pemeliharaan barang milik log lor l2. daerah penunjang jumlah bmd yang unit unit unit unit unit urusan dipelihara pemerintahan daerah penyediaan jasa kab. dana pemeliharaan, biaya pajak kendaraan, bahan lampung transfer bmd dinas pemeliharaan dan bakar minyak dan selatan, umum perumahan dinas pajak kendaraan service ran bulan bulan semua dana dan bulan perumahan dan perorangan dinas kecamatan, permukiman permukiman dinas alokasi atau kendaraan semua umum dinas jabbmd dinas transfer pemeliharaan pemeliharaan peralatan selatan, umum perumahan dinas peralatan dan kantor bulan bulan semua dana dan bulan perumahan dan mesin lainnya kecamatan alokasi permukiman permukiman semua umum kelurahan kab. lampu dana bmd dinas pemeliharaan rela pung transfer dilintasi gedung selatan, umum perumahan dinas kantor dan rehab gedung unit unit semua dana dan unit perumahan dan kecamatan, permukiman permukiman bangunan lainnya alokasi semua umum kelurahan program persentase pengembangan pengurangan backlog perumahan kepemilikan pembangunan dan rehabilitasi jumlah rumah korban rumah korban bencana relokasi unit unit unit unit unit bencana atau program kab yang relokasi program tertangani kabupaten kota kab. terlaksananya rehab lampung rumah rehabilitasi rumah rumah korban selatan, masyarakat dinas bagi korban unit unit semua yang unit perumahan dan bencana sesuai dengan bencana kecamatan terdampak permukiman rencana semua bencana kelurahan pembinaan pengelolaan peraturan terkait rumah susun rusunawa dok dok dok dok dok umum dan atau rumah khusus fasilitasi ab, dana fasilitasi apung transfer masyarakat pengelolaan peraturan terkait selatan, umum kab dinas kelembagaan dan rusunawa dokumen| dokumen semua dana lam dokumen perumahan dan pemilik penghuni kecamatan, pung permukiman alokasi selatan rumah susun semua umum kelurahan program persentase penurunan kawasan luas kawasan kumuh permukiman penerbitan izin persentase penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan pembangunan gan pengembangan kawasan kawasan permukiman permukiman tepat waktu sesuai sinkronisasi penerbitan ab, dana engenaaian rekomendasi izin apung transfer masyarakat pembangunan dan selatan, dinas pembangunan dan umum kab. pengembangan persen persen semua persen perumahan dan pengembangan dana lampung kawasan kecamatan, permukiman kawasan permukiman alokasi selatan permukiman dan semua tepat waktu sesuai sop umum permukiman kelurahan kumuh peningkatan kualitas kawasan permukiman jumlah kawasan kumuh kasi lokasi lokasi lokasi lokasi kumuh dengan yang tertangani luas bawah (sepuluh) ab, dana apung transfer masyarakat perbaikan rumah perbaikan rumah tidak selatan, umum kab dinas |. unit unit semua unit perumahan dan tidak layak huni layak huni dana lampung kecamatan, permukiman alokasi selatan semua umum kelurahan pelaksanaan ab, dana pembangunan kampung transfer masyarakat pemugaran kawasan kumuh yan selatan, umum kab dinas yang lokasi lokasi semua lokasi perumahan dan peremajaan tertangani dana lampung kecamatan, permukiman permukiman alokasi selatan semua kumuh umum kelurahan program perumahan persentase penurunan dan kawasan jumlah rumah tidak permukiman layak huni rth) kumuh pencegahan perumahan dan kawasan permukiman jumlah rth tertangani unit unit unit unit unitkab. masyarakat dana dan lampung transfer berkembangnya selatan, umum permukiman dinas permukiman jumlah rth tertangani unit unit semua dana kumuh unit perumahan dan kumuh diluar kecamatan alokasi luar permukiman kawasan semua kawasan umum permukiman kelurahan kumuh kumuh dengan luas bawah (sepuluhingkatan prasarana persentase pelayanan drainase lingkungan sarana dan permukiman utilitas umum (psu) urusan jumlah rumah yan penyelenggaraan yang unit unit unit unit unit ditingkatkan psu nya psu perumahan ab, dana kampung transfer masyarakat perencanaan selatan, umum kab dinas penyediaan psu perencanaan psu dokumen| dokumen semua dana lam dokumen perumahan dan perumahan kecamatan, pung permukiman alokasi selatan semua umum kelurahan penyediaan ab, dana prasarana, sarana, kampung transfer masyarakat selatan, dinas dan utilitas umum umum kab. utilitas perumahan dokumen| dokumen semua dokumen perumahan dan perumahan dana lampung kecamatan, permukiman untuk menunjang alokasi selatan fungsi hunian semua umum kelurahan koordinasi dan sinkronisasi dalam kampung masyarakat rangka penyediaan dokumen perencanaan selatan, kab dinas dokumen| dokumen semua dokumen perumahan dan prasarana, sarana, psu lampung kecamatan permukiman dan utilitas umum selatan perumahan semua kelurahan lho urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar program penyelesaian sintase sengketa penyelesaian sengketa tanah gar pertanahan penyelesaian sengketa tanah persentase kasus garapan dalam sengketa pertanahan daerah yang terselesaikan kabupaten kota mediasi dana penyelesaian apung transfer masyarakat sengketa tanah sengketa pertanahan selatan, umum kab dinas persen persen semua persen perumahan dan garapan dalam yang terselesaikan dana lampung kecamatan, permukiman (satu) daerah alokasi selatan kabupaten kota semua umum kelurahan program penetapan tanah penetapan kabu dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen tantanah yang jumlah tanah lokasinya dalam yang ditetapkan sesuai dok dok dok dok dok daerah perundang undangan kabupaten kota koordinasi dan kab. dana sinkronisasi survei lampung transfer masyarakat dan pemetaan tanah yang selatan, umum hukum dinas batas tanah ditetapkan sesuai lokasi lokasi semua dana adat kab. lokasi perumahan dan dalam (satu) perundang undangan kecamatan alokasi lampung permukiman daerah semua selatan umum kabupaten kotlaporan kinerja daerah perangkat daerah penyusunan kab. pendapatan dokumen dokumen dokumen perencanaan lampung transfer perencanaan satuan polisi dokumen| dokumen selatan, satpol dokumen perencanaan perangkat daerah kalinya pemerintah dan pamong praja kat "ip perangkat daerah kalinya sat damkar koordinasi dan kab. pendapatan dokumen penyusunan lampung transfer perencanaan satuan polisi dokumen rka skpd dokumen| dokumen selatan, satpol dokumen dokumen rkalampung pendapatan perencanaan dok rka skpd sat polisi lox dokumen pamen dokumen| dokumen selatan, satpol dokumen pekan perubahan pemerintah pamong praja perubahan rka kalinya, dan pusat skpd kalinya damkar kab. dokumen pendapatan koordinasi dan lampung transfer perencanaan satuan polisi penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen selatan, satpol dokumen pemerintah pamong praja skpd kalinya, pusat dan kalinya damkar koordinasi dan young pendapatan dokumen dok dpa skpd sat polisi los lo1 susunan kuman dokumen| dokumen selatan, pane satpol dokumen yan post perubahan dpa perubahanpan pendapatan capai laporan capaian kinerja lampung trans perencanaan satuan polisi ios io1 laporan awalan jan ikhtisar realisasi dokumen dokumen selatan, ter satpol dokumen uan ots kinerja dan ikhtisar pemerintah pamong praja realisasi kinerja kinerja skpd kalinya, pusat dan kalinya damkar skpdasn dan transfer penyediaan gaji pembayaran gaji dan lampung umum this satuan polisi bulan bulan selatan, satpol bulan dan tunjangan asn tunjangan asn dana pamong praja kalinya, alokasi dan kalinya orasi damkar umum penyediaan kab. pendapatan asn dan administrasi dokumen administrasi lampung transfer thes satuan polisi bulan bulan selatan, satpol bulan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn pemerintah pamong praja asn kalinya, pusat dan kalinya damkar koordinasi dan laporan ketatausahaan kab. pendapatan asn dan penyusunan dan lampung transfer thes satuan polisi pan dokumen1 dokumen selatan, satpol dokumen laporan keuangan pengujian verifikasi kalian pemerintah pamong praja akhir tahun skpd keuangan skpd nanga, pusat kalinya damkar koordinasi dan dokumen laporan realisasi kab. pendapatan asn dan penyusunan lampung this keuangan transfer satuan polisi laporan keuangan dokumen4 dokumen selatan, satpol dokumen bulanan triwulanan semksteran pemerintah pamong praja bulanan triwulanan kalinya, dan skpd pusat semester skpd kalinya damkarg pengadaan pakaian kab. pendapatan dinas beserta belanja pakaian dinas lampung transfer satuan polisi |o1 beserta atribut stel stel selatan, stel atribut pemerintah pamong praja kelengkapannya kelengkapannya kalinya, pusat garapannya, kalinya kab. pendidikan dan lampung pendapatan pelatihan pegawai pengiriman peserta selatan, transfer satuan polisi orang orang semua orang berdasarkan tugas diklat singkat pemerintah pamong praja kecamatan, dan fungsi pusat semua kelurahan administrasi umum perangkat administrasi umum bulan bulan bulan bulan bulan daerah kab. sat. pol. penyediaan lampung pendapatan dan los |oz |oz komponen instalasi alat alat listrik dan bulan bulan selatan, transfer damkar bulan satuan polisi listrik penerangan komponen listrik kantor kalinya pemerintah kabupaten pamong praja bangunan kantor kalinya pusat lampung selatan kab. sat. pol. penyediaan dan peralatan dan peralatan dan lampung damkar satuan polisi unit unit selatan, unit perlengkapan perlengkapan kantor kalinya kabupaten pamong praja kantor kalinya lampung selatan menindaklanjuti amanat dalam dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa, selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai spm diatur dengan peraturan pemerintah, maka pemerintah menerbit. berikut ini adalah pencapaian spm sampai dengan tahun tabel pencapaian spm kabupaten lampung selatan tahun indikator satuan pendidikan anak usia dini pendidikan dasar pendidikan kesetaraan n a n a n a n a n a pelayanan kesehatan ibu hamil n a pelayanan kesehatan ibu bersalin n a pelayanan kesehatan bayi baru lahir n a pelayanan kesehatan balita n a pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar n a pelayanan kesehatan pada usia xx, n a produktif pelayanan kesehatan pada usia xx, n a lanjut pelayanan kesehatan penderita xx, n a hipertensi pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus n a pelayanan kesehatan orang dengan xx, n a gangguan jiwa berat pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis n a pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh n a manusia human immunodeficiency virus) pekerjaan umum dan penataan ruang penyediaan kebutuhan pokok air of, n a minum sehari hari penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik n a perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten lampung selatan tahuat. pol. transfer dan penyediaan bahan lampung umum damkar satuan polisi alat tulis kantor bulan bulan selatan, bulan logistik kantor kalinya dana kabupaten pamong praja . alokasi lampung kalinya umum selatan kab. sat. pol. pendapatan dan penyediaan barang cetak lampung trans dam satuan polisi |os lo1 (cetakan dan cak aan bulan bulan selatan, answer akar bulan aan opsi penggandaan pemerintah kabupaten pamong praja penggandaan kalinya, pusat lampung kalinya selatan penyediaan bahan kab. sat. pol. pendapatan dan bacaan dan harian lampung trans damkar satuan polisi |os io1 |o6 (peraturan oran harian gan bulan bulan selatan, answer ama bulan aan ots mingguan pemerintah kabupaten pamong praja perundang kalinya, pusat lampung undangan kalinya selatan kab. pendapat sat lpp fasilitasi kuni fasilitasi makan minum lampung dak satuan polisi ios io1 asasi kunjungan rapat kantor dan kali kali selatan, answer maka kali puan otis tamu pemerintah kabupaten pamong praja jamuan tamu kalinya, pusat lampung kalinya selatan kab. sat. pol. penyelenggaraan sela pendapatan dan rapat koordinasi terjal dinas trans dam satuan polisi ios fox oslo sepak koordinasi penahanan dinas uar kali kali semua onar kali 2akan ots! dan konsultasi dan dalam daerah pemerintah kabupaten pamong praja kecamatan, skpd pusat lampung semua selatan kelurahan penyediaan jasa 1los lor l2og| penunjang urusan jasa penunjang urusan bulan bulan bulan bulan pemerintahan kantor daerah kantor penyediaan jasa kab. pendapatan sat. pol. komunikasi rekening telpon lampung transfer dan satuan polisi bulan bulan selatan, damkar bulan sumber daya air internet, air dan listrik pemerintah pamong praja naa kalinya, kabupaten dan listrik pusat kalinya lampung selatan pemeliharaan milik penyediaan desah rutin berkala dan pajak una tunjang kendaraan perorangan bulan bulan bulan bulan bulan rusak dinas atau kendaraan pemerintahan mann dinas jabdaraan ional penyediaan jasa operasional dan pemeliharaan, biaya kab. pendapatan peralatan pemeliharaan dan jumlah kendaraan lampung transfer sat. pol. satuan polisi |os lo1 (pajak kendaraan dinas jabatan yang 12unit unit selatan, 'ans"e dagunya aan post pemerintah dan pamong praja perorangan dinas dipelihara kalinya, pusat damkar atau kendaraan kalinya kabupaten dinas jabatan lampung selatan kendaraan operasional kab. dan pendapatan peralatan pemeliharaan pemeliharaan perawat lampung rans sat. pol. satuan polisi |os lo1 |o6 peralatan dan mer invarian "peralatan bulan bulan selatan, after bulan akan ots kantor pemerintah dan pamong praja mesin lainnya kalinya, pusat damkar kalinya kabupaten lampung selatan program peningkatan persentase penegakan ketenteraman perda dan ketertiban umum penanganan jumlah pemberdayaan gangguan masyarakat ketenteraman dan untukmeniaga ketertiban umum kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan dalam (satu) ketertiban umum yang daerah terlaksana kabupaten kota pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum on. pendapatan melalui deteksi dini pengaman tritium, aja transfer anggota satuan polisi dan cegah dini, operasi lilin dan tahun kali kali kali pemerintah satpol pamong praja pembinaan dan baru pusat penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan peningkatan kapasitas sdm kegiatan pelatihan satuan polisi kab. anggota lintas untuk lambung amongpraja dan lombadesa, p3kss dan kampung pendapatan satuan kerak, serta pelatihan selatan, transfer anggota satuan polisi perlindungan kali kali semua kali anggota sat pol pemerintah satpol pamong praja masyarakat kecamatan, menggunakan borgol, pusat termasuk dalam semua tongkat, bela diri dan pelaksanaan tugas kelurahan simulasi huru hara yang bernuansa hak asasianganan perda, penegakan perkara, perlu dan peraturan daerah erupsi bupati kali kali kali kali kali kabupaten kota dan peraturan persentase pelanggaran point point point point point bupati wali kota perda yang terselesaikan kab. dana sosialisasi lampung transfer penegakan selatan, umum masyarakat satuan polisi peraturan daerah sosialisasi perda kali kali semua dana kali pamong pria dan peraturan kecamatan alokasi kab.tamsel bupati wali kota semua umum kelurahan pengawasan atas kab. kepatuhan lampung pendapatan terhadap pengawasan perda selatan, transfer masyarakat satuan polisi pelaksanaan gawa kali kali semua kali perlu, instruksi bupati pemerintah pamong praja peraturan daerah kecamatan pusat kab.tamsel dan peraturan semua bupati wali kota kelurahan kab. penanganan atas penanganan lampung pendapatan pelanggaran pelanggaran perda selatan, transfer masyarakat satuan polisi i2. peraturan daerah perang kali kali semua kali perkara, perlu, pemerintah pamong praja dan peraturan kecamatan, kab.tamsel instruksi bupati pusat bupati wali kota semua kelurahan pembinaan penyidik pegawai pengembangan negeri sipil kapasitas dan karier orang orang orang orang orang ppn) ppn kabupaten kota kab. anggota lampung pendapatan satpol pengembangan pengembangan selatan, transfer dan satuan polisi kapasitas dan kapasitas dan karier orang orang semua damkar orang pemerintah pamong praja karier ppn ppn kecamatan pusat serta semua pegawai kelurahan instansi program pencegahan, persentase pelayanan penanggalan peran penyelamatan dan evakuasi korban penyelamatan kebakaran dan non kebakaran dan kebakaran penyelamatan non kebaka, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemadaman dan |dam penanganan pengendalian kali kali kali kali kali bahan berbahaya kebakaran dalam dan beracun daerah kab kota kebakaran dalam daerah kabupaten kota kab. dana pemadaman dan lampung transfer pengendalian penanganan kejadian selatan, umum masyarakat satuan polisi kebakaran dalam kebakaran dalam kali kali semua dana kab. kali pamong pria daerah daerah kabupaten kota kecamatan alokasi tamsel kabupaten kotamasyarakat satuan polisi penanggulangan unit unit semua kab. unit penanggulangan dana pamong praja kebakaran dan alat kecamatan, tamsel kebakaran dan alat alokasi pelindung diri semua pelindung diri umum kelurahan pemberdayaan pengetahuan 20a| masyarakat dalam masyarakat akan kali kali kali kali kali pencegahan bahaya dan kebakaran pencegahan kebakaran pemberdayaan kab. masyarakat dalam sosialisasi dan edukasi lampung pendapatan pencegahan dan pencegahan dan selatan, transfer masyarakat satuan polisi |o1 penanggulangan kali kali semua kali penanggulangan pemerintah pamong praja kebakaran melalui kecamatan, kab.tamsel kanan kebakaran pusat sosialisasi dan semua edukasi masyarakat kelurahan penyelenggaraan operasi pencarian sarana dan prasarana dan pertolongan penanggulangan terhadap kondisi terhadap kinds ugu ugu ugu ugu ugu membahayakan membahayakan manusia pengadaan sarana peningkatan kab. tata kelola dan dan prasarana dana pencarian dan sarana dan prasarana kampung transfer kapasitas pertolongan pencarian dan selatan, umum pemerintah satuan polisi unit unit semua daerah dan desa, unit terhadap kondisi pertolongan terhadap dana pamong praja kecamatan, serta membahayakan kondisi membahayakan alokasi semua ketentraman dan manusia penyelam umum kelurahan ketertiban atan dan evakuasi umum total ) | 2121580s8o0o| 2rasa12299jurusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelyanandasar perlindungan masyarakat program penunjang urusan indeks kepuasan pemerintahan poin poin poin poin poin pelayanan daerah kabupaten kot perencanaan, jumlah dokumen penganggaran, perencanaan yang dan evaluasi memiliki tujuan, dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat sasaran, dan indikator daerah yang baik dan terukur peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui penyusunan lampung transfer pelayanan kantor dokumen dokumen perencanaanrencanaan yang baik dan terukur kalinya, dana perangkat daerahselatan, umum pendidikan, bpbd badan dokumen rka dokumen rkkantor penyusunan selatan, umum pendidikan, bpbd badan dokumen dokumen rka skpd dokumen| dokumen kalinya, dana kesehatan, kabupaten dokumen penanggulangan perubahan rkkoordinasi dan selatan, umum pendidikan, bpbd badan penyusunan dpa dokumen dpdokumen dpa skpd selatan, umum pendidikan, bpbd badan perubahan dpa perubahanoordinasi dan kab. dana melalui penyusunan lampung transfer pelayanan kantor laporan capaian pendidikan, bpbd badan laporan capaian nana selatan, umum kinerja dan ikhtisar kinerja dan ikhtisar dokumen| dokumen kalinya, dana kesehatan, kabupaten dokumen penanggulangan realisasi kinerja realisasi kinerja skpd)resentase dokumen administrasi administrasi perkantoran yang keuangan diselesaikan tepat dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perangkat daerah waktu persen tahun presentase kegiatan yang mencapai target peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui lampung transfer pelayanan kantor penyediaan gaji pembayaran gaji dan selatan, umum pendidikan, bpbd badan dan tunjangan asn tunjangan asnpelayanan kantor penyediaan lampung transfer administrasi dokumen administrasilaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn kalinya, dana asn way alokasi kesejahteraan lampung bencana daerah uranlayanan kantor koordinasi dan lampung transfer penyusunan dokumen laporan selatan, umum pendidikan, bpbd adan laporan keuangan keuangan skpd dokumen| dokumen kalinya, dana kesehatan, kabupaten dokumen penanggulangan tahunkantor dokumen laporan realisasi lampung transfer penyusunan pendidikan, bpbd badan keuangan selatan, umum laporan keuangan bulanan triwulanan semlsteran dokumen18 dokumen kalinya. dana kesehatan, kabupaten dokumen penanggulangan bulanan triwulanan skpd alokasi kesejahteraan lampung bencana daerah semester skpd umum sosial dan selatan budaya serta pemberdayaan perempuan administrasi tertib pengelolaan arang administrasi barang dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen daerah pada milik daerah perangkat daerah peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui penyusunan lampung transfer pelayanan kantor perencanaan pendidikan, bpbd badan perencanaan selatan, umum kebutuhan baran kebutuhan barang dokumen| dokumen kalinya. dana kesehatan, kabupaten dokumen penanggulangan milik daerah mba milik daerah skpdrekonsiliasi dan lampung transfer pelayanan kantor penyusunan penyusunan laporan selatan, umum pendidikan, bpbd badan laporan barang barang milik daerah dokumen| dokumen kalinya, dana kesehatan, kabupaten dokumen penanggulangan milik daerah padadministrasi dokumen administrasi kepegawaian kepegawaian dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perangkat daerah peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui pengadaan pakaian belanja pakaian batik lampung transfer mean kantor badan los lo1 dinas beserta desa buah buah kan umum, kesehatan, kabupaten buah penanggulangan kelengkapannya destin)didikan dan lampung transfer pelayanan kantor pelatihan pegawai pengiriman peserta selatan, umum pendidikan, bpbd badan orang orang kesehatan, kabupaten orang penanggulangan berdasarkan tugas diklat singkat kalinya, dana dan fungsiadministrasi terpenuhinya umum perangkat administrasi umum bulan bulan bulan bulan bulan daerah kantor peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui penyediaan lampung transfer pelayanan kantor komponen instalasi alat listrik dan selatan, umum pendidikan, bpbd badan listrik penerangan komponen listrik bulan bulan kalinya, dana kesehatan, kabupaten bulan penanggulangan bangunan kantor kantorpenyediaan lampung pelayanan kantor peralatan dan pengadaan peralatan selatan, pendidikan, bpbd badan perlengkapan dan perlengkapan bulan bulan kalinya, kesehatan, kabupaten bulan penanggulangan kantor kantor way kesejahteraan lampung bencana daerah urangpendidikan, bpbd badan peralatan rumah selatan, umum peralatan rumah tangga bulan bulan kalinya, dana kesehatan, kabupaten bulan penanggulangan tanggahan peralatan rumah selatan, umum pendidikan, bpbd badan logistik kantor tanggarang cetak dan selatan, umum pendidikan, bpbd badan cetakan dan penggandaan bulan bulan kalinya, dana kesehatan, kabupaten bulan penanggulangan penggandayediaan bahan lampung transfer pelayanan kantor bacaan dan bahan bacaan dan selatan, umum pendidikan, bpbd badan peraturan peraturan per undang bulan bulan kalinya, dana kesehatan, kabupaten bulan penanggulangan perundang undangan way alokasi kesejahteraan lampung bencana daerah undanganfasilitasi kunjungan fasilitasi kunjungan selatan, umum pendidikan, bpbd badan tamu tamu kantorsemua dana melalui penyelenggaraan kab kota, transfer pelayanan kantor rapat koordinasi rapat koordinasi dan semua umum pendidikan, bpbd badan dan konsultasi konsultasi skpd bulan bulan kecamatan dana kesehatan, kabupaten bulan penanggulangan skpd semua alokasi kesejahteraan lampung bencana daerah kelurahan! umum sosial dan selatan budaya serta pemberdayaan perempuan pengadaan barang milik daerah pengadaan mebel penunjang urusan kantor unit unit unit unit unit pemerintah daerah peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui lampung transfer pelayanan kantor selatan, umum pendidikan, bpbd badan pengadaan mebel mebel kantor unit unit kalinya, dana kesehatan, kabupaten unityediaan jasa lol2og| penunjang urusan pembiayaan rekening lan bulan bulan bulan bulan pemerintahan air, listrik, telefon daerah peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui penyediaan jasa lampung transfer pelayanan kantor komunikasi, rekening air, listrik, selatan, umum pendidikan, bpbd badan sumber daya air telpon dan internet bulan bulan kalinya, dana kesehatan, kabupaten bulan penanggulangan dan listrikindikator satuan perumahan rakyat penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana jumlah n a n a n a kabupatenjumlah n a n a n a n a n a daerah kabupaten ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat standar operasional prosedur satpol of, standar sarana prasarana satpol unit standar peningkatan kapasitas anggota satpol dan anggota perlindungan masyarakat standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat xx, penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkararehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar luar panti n a n a n a sosial rehabilitasi sosial dasar anak telantar luar panti sosial n a n a n a rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar luar panti sosial n a n a n a rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan n a n a n a pengemis luar panti sosial perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban n a n a n a bencana daerah kabupaten kota pada tahun ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rkd dilaksanakan per triwulan. hasil evaluasi terhadap hasil rkd akan menjadi feedback umpan balik bagi sub bidang data dan perencanaan pembangunan bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan perangkat daerah sampai dengan bulan juni selanjutnya, hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan perubahan rkd tahun berjalan dan atau rkd tahun berikutnya. secara garis besar, pengisian format tabel t c. per sasaran per perangkat daerah dimana program dan kegiatan perangkat daerah perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten lampung selatan tahun (tsliharaan barang milik los lox daerah penunjang terpeliharanya barang unit unit unit unit urusan milik daerahlampung transfer pelayanan kendaraan pemeliharaan dan kendaraan perorangan selatan, umum pendidikan, dinas badan pajak kendaraan dinas atau kendaraan unit unit kalinya, dana kesehatan, kantor unit penanggulangan perorangan dinas dinas jabatan way alokasi kesejahteraan bpbd bencana daerah atau kendaraan urang umum sosial dan dinas jabatan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm kab. dana mera layanan pemeliharaan lampung transfer pendidikan, kendaraan badan peralatan dan mesin selatan, umum dinas peralatan dan lainnya unit unit kalinya, dana kesehatan, kantor unit penanggulangan mesieliharaan rela lampung transfer pelayanan kendaraan dilintasi gedung selatan, umum pendidikan, dinas badan gedung kantor unit unit kesehatan, unit penanggulangan kantor dan kalinya, dana kantor bangunatime respon penanganan bencana, presentase desa kelurahan program tangguh bencana, penanggalan ""persentase bencana meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, presentase rehabilitasi dan rekonstruksi pelayanan tersampaikannya |informasi rawan informasi rawan orang orang orang orang orang bencana bencana kepada kabupaten kotasosialisasi, kab. sumber daya masyarakat komunikasi, meningkatkan dalam dan pemahaman lampung informasi dan masyarakat mengenai selatan pendapataikw sumber daya lingkungan kecamatan badan edukasi kie) rawan orang orang asli daerah manusia yang hidup yang orang penanggulangan pengurangan resiko raja kabupaten bencana pad) berkualitas dan (berkelanjutan bencana daerah bencana basa, lampung kabupaten kota berdaya saing serta rajasa selatan per jenis bencana) kesiapsiagaan bencana informasi dan pelayanan pelayanan serta pencegahan dan kesiapsiagaan pelaksanaan mitigasi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan using bencana lampung terhadap bencana selatan pengelolaan kab. dana sumber daya pelatih trans kat pelatihan sumber daya manusia kampung 'transfer lingkungan masyarakat badan pencegahan dan selatan, umum kabupaten . dibidang manajemen orang orang hidup yang orang penanggulangan mitigasi bencana kalinya, dana berkelanjutan lampung bencana daerah kabupaten kota rencana way alokasi cranjuta selatan rencana para urang umum kesiapsiagaan bencana pengelolaan pengendalian kab. dana sumber daya operasi dan lampung alam dan transfer masyarakat penyediaan sarana informasi lokasi titik selatan, umum lingkungan kabupaten badan prasarana lokasi lokasi semua hidup yang lokasi penanggulangan pantau rawan bencana dana lampung kesiapsiagaan kecamatan, berkelanjutan bencana daerah alokasi selatan terhadap bencana semua umum serta kabupaten kota kelurahan kesiapsiagaan bencana pendapatan transfer kab. pemerintah boom pemeliharaan plang lampung pusat masyarakat badan ios lo3 perlindungan dan rambu evakuasi unit unit ,sa9| s#tata, dana kabupaten unit penanggulangan tsunami dan sarana kalinya, transfer lampung kesiapsiagaan prasarana kebencanaan selatan bencana daerah terhadap bencana khusus urangahun rkd lokasi age agu jawab kegiatan rpm tahun rkd apbd dana daerah perubahan kab. lampung selatan, sidomulyo, talang baru kab. lampung selatan, sidomulyo, suka banjar kab. pengelolaan lampung sumber daya dana selatan, trans alam dan masyarakat penguatan raja basa, lingkungan kabupaten badan mum lo3 i2. kapasitas kawasan desa tangguh bencana desa desa banding dana hidup yang lampung desa penanggulangan untuk pencegahan kab berkelanjutan bencana daerah caps alokasi selatan kesiapsiagaan serta ampun umum selatan, kesiapsiagaan raja basa, bencana sukaraja kab. lampung selatan, raja basa, way muli kab. lampung selatan, raja basa, wai muli timur kab. sela pengelolaan sumber daya data kerusakan pasca semua dana alam dan bencana kecamatan, transfer lingkungan masyarakat data k badan penanganan semua data kecamatan |os |o3 pascabencana sdm yang terampil data kegakiamta kecamatan yeah umum hidup yang kabupaten penanggulangan oran oran curahan| dana berkelana lampung orang bencana daerah kot dalam menghitung berkelanjutan kabupaten kota kab alokasi selatan kerugian pasca serta bencana lampung umum kesiapsiagaan selatan, bencana kalinya, way urang pengelolaan data kerusakan pasca sumber daya bencana kab. dana pengembangan lampung transfer alam dan masyarakat meningkatnya lingkungan badan kapasitas tim data kedah bata kecamatan selatan, umum kabupaten data kecamatan (o3 |o8 reaksi cepat ro) pengetahuan dan aliando. dana hidup yang lampung penanggulangan keterampilan tim orang orang animanga, berkelanjutan rang bencana daerah bencana way alokasi selatan kabupaten kota reaksi cepat trc) serta dalam penanganan rang mum kesiapsiagaan bencanakep target target2oz1 prioritasdan respon cepat tim penyelamatan gan reaksi cepat trc)ke orang orang orang orang orang evakuasi korban lokasi bencana bencana dana transfer umum pengelolaan kesiapan trc dalam kab. dana sumber daya kat penanggulangan lampung alokasi alam dan pai respon cepat rencana orang orang selatan, umum lingkungan kecamatan orang badan darurat bencana pemenuhan bantuan semua hidup yang kabinet penanggulangan kabupaten kota buferstock bagi paket paket kecamatan dana, berkelanjutan pn. paket bencana daerah masyarakat korban semua ang serta selatan bencana kelurahan| khusus kesiapsiagaan dana bencdaerahdana penyusunan lampung transfer dinas pemadam lor lor dokumen dokumen renstra dan dokumen selatan, umum dokumen kebakaran dan perencanaan perubahan senja kalinya, dana penyelamatan perangkat daerah semua alokasi kelurahan umum kab. dana koordinasi dan lampung transfer dinas pemadam los lo1 penyusunan dokumen rka skpd dokumen selatan, umum dokumen kebakaran dan dokumen rka kalinya, dana penyelamatan skpd semua alokasi kelurahan umum kab. koordinasi dan ana lampung transfer dinas pemda penyusunan dokumen perubahan selatan umum dinas remaja los dokumen dokumen dokumen kebakaran dan rka skpd kalinya, dana perubahan rka penyelamatan skpd semua alokasi kelurahan umum kab. dana koordinasi dan tampung water dinas pemadam i05 penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen dokumen kebakaran dan kalinya, dana skpd penyelamatan semua alokasi kelurahan umum kab. dana koordinasi dan lampung transfer dinas pemadam penyusunan dokumen perubahan selatan, umum dok kelak. los io1 (os perubahan dpa dpa skpd dokumen kalinya, dana dokumen kebakaran dan skpd semua alokasi kelurahan umum koordinasi dan kab. dana penyusunan laporan capaian lampung transfer dinas pemadam capai kinerja dan ikhtisar dokumen dokumen kebakaran dan peran capaian isasi kinerja skpd selatan, umum kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kalinya, dana penyelamatrealisasi kinerja semua alokasi skpd kelurahan umum administrasi keuangan perangkat daerah kab. dana penyediaan gaji pembayaran gaji dan saung manager dinas pemadam celaan saj pembayaran bulan an, bulan kebakaran dan dan tunjangan asn tunjangan asn kalinya, dana penyelamatan semua alokasi kelurahan umum kab. dana penyediaan. tampung transfer dinas pemadam mini ira patah, kebakaran dan pelaksanaan tugas kalinya, dana penyelamatan asn semua alokasi kelurahan umum kab. dana koordinasi dan keuangan lampung transfer dinas pemadam susunan laporan keuangan dokumen ratan, dokumen kebakaran dan laporan keuangan skpd kalinya, dana penyelamatan akhir tahun skpd semua alokasi kelurahan umum kab. koordinasi dan mater penyusunan dokumen laporan umum dinas pemadam laporan keuangan realisasi anggaran bulan kalinya dana bulan kebakaran dan bulanan triwulanan triwulan ii, iii dan penyelamatan semua alokasi semester skpd kelurahan umum administrasi kepegawaian perangkat daerah kab. dana pengadaan pakaian belanja pakaian dinas tampung transfer dinas pemadam e'nas beserta beserta atribut stel an, stel kebakaran dan atribut kelengkapannya kalinya, dana penyelamatan kelengkapannya gkapanny semua alokasi kelurahan umum semua dana pendidikan dan kab kota, transfer pelatihan pegawai pengiriman peserta semua umum dinas pemadam sunan pegawai rengiin orang orang kebakaran dan berdasarkan tugas diklat singkat kecamatan| dana penyelamatan dan fungsi semua alokasi kelurahan umumenonyediaan usi alat alat listrik dan tampung water dinas pemadam mi. 'p) komponen listrik bulan bulan kebakaran dan listrik penerangan kantor kalinya, dana penyelamatan bangunan kantor anto semua alokasi kelurahan umum kab. dana penyediaan pengadaan peralatan tampung water dinas pemadam "dalan dan perlengkapan unit atan, unit kebakaran dan perlengkapan kantor kalinya, dana penyelamatan kantor semua alokasi kelurahan umum kab. dana trans penyediaan peralatan rumah saung umum dinas pemadam peralatan rumah bulan bulan kebakaran dan tangga kalinya, dana penyelamatan angga semua alokasi penyelamatan kelurahan umum kab. dana penyediaan bahan saung manager dinas pemadam keadaan bahan logistik kantor bulan aan, bulan kebakaran dan logistik kantor kalinya, dana penyelamatan semua alokasi kelurahan umum kab. dana penyediaan barang tampung water dinas pemadam cetakan dan cetak dan pengadaan bulan kalian bella bulan kebakaran dan penggandaan semua alokasi penyelamatan kelurahan umum kab. penyediaan bahan uni transfer bacaan dan bahan bacaan dan umum dinas pemadam peraturan peraturan perundang bulan kalinya dana bulan kebakaran dan perundang: undangan semua alokasi penyelamatan undangan kelurahan umum kab. dana fasilitasi kunjungan fasilitas kunjungan nata dinas pemadam masi kunjungan yung bulan pekan, bulan kebakaran dan tamu tamu kantor kalinya, dana penyelamatan semua alokasi kelurahan umum kab. dana penyelenggaraan 2anat koordinasi dan lampung transfer dinas pemadam (rapat koordinasi dapat koordinasi kali aan, kali kebakaran dan dan konsultasi konsultasi skpd kalinya, dana penyelamatan skpd semua alokasi kelurahkelpengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah kab. dana lampung transfer dinas pemadam pengadaan mebel mebel kantor unit selatan, umum unit kebakaran dan kalinya, dana penyelamatan semua alokasi kelurahan umum kab. dana pengadaan sarana transfer dinas pemda dan prasarana sarana dan prasarana tampung umum dinas pemadam unit selatan, unit kebakaran dan gedung kantor atau| gedung kantor dana natar, penyelamatan bangunan lainnya alokasi natar umum penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kab. dana penyediaan jasa rekening telepon, tampung water dinas pemadam | munas, internet, air dan listrik bulan aan, bulan kebakaran dan sumber daya air kantor kalinya, dana penyelamatan dan listrik semua alokasi kelurahan umum pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan: dinas pemadam pajak kendaraan kendaraan perorangan unit semua dana unit kebakaran dan perorangan dinas dinas atau kendaraan kecamatan penyelamatan alokasi atau kendaraan dinas jabatan semua umum dinas jabatan kelurahan penyediaan jasa kab. ana pemeliharaan, biaya pemeliharaan lampung transfer pemeliharaan, pajak, rutin berkala dan pajak selatan, umum dinas pemadam dan perizinan kendaraan dinas unit semua dana unit kebakaran dan kendaraan dinas operasional atau kecamatan alokasi penyelamatan operasional atau lapangan semua mum lapangmeliharaan rehabilitasi mataku dinas pemadam atasi seung menara unit 2th, unit kebakaran dan kantor dan gedung kantor kalinya, dana penyelamatan bangunan lainnya semua alokasi kelurahan umum jumlah warga negara program yang memperoleh penanggalan layanan pencegahan bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana pelayanan pencegahan dan terlaksananya unit unit unit unit kesiapsiagaan pembelian tabung agar terhadap bencana pengendalian kab. dana operasi dan operasi dan lampung transfer penyediaan sarana penyediaan sarana dan selatan, umum dinas pemadam prasarana prasarana kesiapsiagaan unit semua dana unit kebakaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana kecamatan penyelamatan alokasi terhadap bencana kabupaten kota semua umum kabupaten kota kelurahan kab. dana penyediaan lampung transfer peralatan peralatan perlindungan selatan, umum dinas pemadam perlindungan dan dan kesiapsiagaan unit semua dana unit kebakaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana kecamatan alokasi penyelamatan terhadap bencana semua umum kelurahan program pencegahan, penanggalan emberian informasi kab. dana dinas pemadam kebakarandalam publik pencegahan kali lampung transfer kali kebakaran d( otoritas kegiatan sub kegiatan sub kegiatan| periode rkd rkd lokasi sumber sasaran targetselatan, umum daerah semua dana kabupaten kota kebakaran kecamatan kasi penyelamatan semua umum kelurahan pemadaman dan uni danger pengendalian penanganan kejadian sel umum dinas pemadam kebakaran dalam kebakaran dalam kali fatah, kali kebakaran dan kalinya, dana daerah daerah kabupaten kota penyelamatan kabupaten kot semua alokasi kabupaten kota kelurahan umum kab. penanganan lampung dana penyelamatan dan transfer evakuasi korban penyelamatan dan selatan, umum: dinas pemadam kuasi korban evakuasi korban orang semua orang kebakaran dan kebakaran dan non dana kebakaran dan non kecamatan penyelamatan kebakaran alokasi kebakarandinas pemadam penanggulangan unit semua unit kebakaran dan penanggulangan dana kebakaran dan alat kecamatan penyelamatan kebakaran dan alat alokasi perlindungan diri semua pelindung diri umum kelurahan pung dana pembinaan pelatihan pemadam selatan, water dinas pemadam aparatur pemadam kali semua kali kebakaran dan kebakaran dana kebakaran kecamatan penyelamatan alokasi semua umum kelurahan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar pen daerah berbatasan, koordinasi pencegahan kab. dana antar lembaga, dan gerangan, lampung transfer kemitraan dalam penyelamatan selatan umum dinas pemadam |kemitraan cad kebakaran dan non kali aran, kali kebakaran dan pencegahan, kalinya, dana kebakaran antar daerah penyelamatan penanggulangan, semua alokasi perbatasan, lembaga penyelamatan kelurahan umum dan mitra kebakaran dan penyelamatan non kebakaran inspeksi peralatan pengawasan sarana dan proteksi prasarana proteksi berusaha perusahaan berusaha perusahaan kebakaran kebakaran dikelompokkan menurut perangkat daerahnya masing masing. pada format ini dapat diketahui berapa program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai prioritas masing masing. selain itu juga dapat diketahui target indikatornya secara detail. namun kelemahannya adalah untuk program kegiatan yang sama tidak dapat diketahui besaran anggaran, realisasi serapan dana, dan rata rata capaian kinerjanya karena program kegiatan yang sama dapat dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah yang berbeda. tabel disajikan pada tabel berikut:tampung transfer pendataan sarana pengawasan sarana selatan, umum dinas pemadam prasarana proteksi dan prasarana proteksi berusaha semua perusahaan kebakaran dan kebakaran kebakaran kecamatan| penyelamatan alokasi semua umum kelurahan investigasi penyelidikan investigasi kejadian penyebab kejadian laporan laporan laporan laporan kebakaran kebakaran kab. yana: dana investigasi kejadian lampung transfer kebakaran, meliputi penyelidikan investigasi selatan, umum: dinas pemadam penelitian dan penyebab kejadian laporan semua dana laporan kebakaran dan pengujian penyebab| kebakaran kecamatan penyelamatan nani alokasi kejadian kebakaran semua umum kelurahan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran pemberdayaan kab. masyarakat dalam lampung dana sosialisasi dan edukasi transfer pencegahan dan pencegahan dan selatan, umum dinas pemadam penanggulangan kali semua kali kebakaran dan penanggulangan dana kebakaran melalui kecamatan penyelamatan kebakaran alokasi sosialisasi dan semua umum edukasi masyarakat kelurahan pung dana pembentukan dan pembentukan dan selatan, transfer dinas pemadam daan awan pembinaan relawan tim kelompok semua tim kelompok kebakaran dan maca pemadam kebakaran kecamatan| penyelamatan kebakaran alokasi semua umum kelurahan dukungan kab. dana pemberdayaan lampung transfer masyarakat relawan sarana dan prasarana selatan, umum dinas pemadam pemadam untuk relawan unit semua unit kebakaran dan dana kebakaran melalui pemadam kebakaran kecamatan alokasi penyelamatan penyediaan sarana semua umum dan prasarana kelurahan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusicapaian kinerja dan kerangka pendanaan perangkat urusan program | indikator program akhir capaian ng. prioritas kelompok area pagu indikatif kegiatan sub kegiatan sub kegiatan| periode rkd age rkd lokasi sumber sasaran target pagu indikatif penanggung jawa kegiatan pmid tahun tahun semua mena rkd apbd dana pesona oleh pengadaan sarana kab. dan prasarana lampung dana pencarian dan sarana dan prasarana selatan, transfer dinas pemadam pertolongan pencarian dan unit semua umum unit kebakaran dan terhadap kondisi pertolongan terhadap kecamatan dana penyelamatan membahayakan kondisi membahayakan semua alokasi manusia penyelamat kelurahan umum tan dan evakuasi tor| assisi20| sa15asonijo san pemerintahan was yang berkaitan dengan pelayanan dasar jo lol jurusanpemeritamansiman sosa oo symeoez6eo0| stores39edana lampung transfer selatan, umum semua dana penyusunan kecamatan, alokasi log lo1 i2. |o1 dokumen dokumen rencana dokumen dokumen s0o0,oo| semua umum dokumen dinas sosial perencanaan kerja dinas sosial kelurahan| bana perangkat daerah kab. transfer lampung umum selatan, dana kalinya, alokasi way urang umum kab. dana peningkatan koordinasi dan lampung transfer investasi daerah penyusunan selatan, umum dan pelayanan dokumen rkdokumen rka dokumen| dokumen kalinya, dana publik melalui dokumen dinas sosial perubahan rka way alokasi penyederhanaan skpd urang umum birokrasi dan regulasi kab. dana peningkatan lampung transfer investasi daerah koordinasi dan selatan, umum dan pelayanan penyusunan dpperubahan dpa dpingkatan penyusunan dokumen ppd, kpj. lampung stasi daerah laporan capaian klip, dan laporan spm selatan dan pelayanan kan dokumen dokumen publik melalui dokumen dinas sosial kinerja dan ikhtisar dinas sosial tahun kalinya, nvederhanaan realisasi kinerja way pasi ban skpd rang regulasi administrasi keuangan perangkat daerah kab dana peningkatan lam ung transfer investasi daerah penyediaan gaji gaji dan tunjangan selatan umum dan pelayanan (os fox panen pen yang bulan bulan naga publik melalui bulan dinas sosial yang alokasi penyederhanaan umum birokrasi dan regulasi dana peningkatan penyediaan transfer investasi daerah administrasi administrasi umum dan pelayanan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn bulan bulan dana publik melalui bulan dinas sosial asn alokasi penyederhanaan umum birokrasi dan regulasi kab dana peningkatan koordinasi dan lampung transfer investasi daerah penyusunan laporan keuangan selatan umum dan pelayanan dokumen| dokumen nan publik melalui dokumen dinas sosial laporan keuangan akhir tahun skpd kalinya, dana der akhir tahun skpd way alokasi penyu angan urang umum birokrasi dan regulasi kab dana peningkatan koordinasi dan lam ung transfer investasi daerah penyusunan laporan keuangan per selatan umum dan pelayanan laporan keuangan pelan dokumen dokumen kalinya dana publik melalui dokumen dinas sosial bulanan triwulanan alokasi penyederhanaan semester skpd umum birokrasi dan regulasi administrasi umum perangkat daerah kab dana peningkatan penyediaan lampung transfer investasi daerah komponen instalasi komponen peralatan selatan umum dan pelayanan listrik penerangan listrik jenis jenis kalinya dana publik melalui jenis dinas sosial bangunan kantor way alokasi penyederhanaan urang umum birokrasi dan regulasi kab. dana penyediaan lampung transfer los |o1 |o2 peralatan dan peralatan dan unit unit selatan, umum unit dinas sosial perlengkapan perlengkapan kantor kalinya, dana kantor way alokasidana peningkatan lampung transfer investasi daerah penyediaan peralatan rumah selatan, umum dan pelayanan peralatan rumah tangga jenis jenis kalinya, dana publik melalui jenis dinas sosial tangga way alokasi penyederhanaan urang umum birokrasi dan regulasi kab. dana peningkatan lampung transfer investasi daerah penyediaan bahan selatan, umum dan pelayanan logistik kantor bahan logistik kantor paket paket kalinya, dana publik melalui paket dinas sosial way alokasi penyederhanaan urang umum birokrasi dan regulasi kab. dana peningkatan penyediaan barang lampung transfer dan kai loe lo1 |cetakan dan pan jenis jenis selatan, umum, publik melalui jenis dinas sosial penggandaan way alokasi penyederhanaan urang umum birokrasi dan regulasi kab. dana peningkatan penyediaan bahan lampung transfer investasi daerah bacaan dan bulan bulan selatan umum dan pelayanan bulan peraturan bahan bacaan surat surat kalinya, dana publik melalui surat dinas sosial perundang kabar kabar way alokasi penyederhanaan kabar undangan urang umum birokrasi dan regulasi kab. dana peningkatan lampung transfer investasi daerah fasilitasi kunjungan selatan, umum dan pelayanan tamu jamuan makan kali kali kalinya, dana publik melalui kali dinas sosial way alokasi penyederhanaan urang umum birokrasi dan regulasi penyelenggaraan koordinasi dan kali kali kab. dana peningkatan kali dinas sosial rapat koordinasi konsultasi kali kali lampung transfer investasi daerah kali dan konsultasi kecamatan selatan, umum dan pelayanan skpd koordinasi dan kali kali natar, dana publik melalui kali konsultasi provinsi merak bat n alokasi penyederhanaan kab. umum birokrasi dan koordinasi dan regulasi konsultasi pusatkab. dana lampung transfer los lo1 pengadaan mebel mebel unit unit selatan, umum unit dinas sosial kalinya, dana way alokasi urang umum penyediaan jasa los lox l2.0g| penunjang urusan pemerintahan daerah kab. dana peningkatan investasi daerah penyediaan jasa lampung transfer komunikasi jasa komunikasi, selatan umum dan pelayanan sumber daya air dan bulan bulan nan publik melalui bulan dinas sosial sumber daya air kalinya, dana listrik penyederhanaan dan listrik way alokasi birokrasi dan urang umum regulasi pemeliharaan barang milik loe |o1 daerah penunjang pemerintahan daerah dan lampung transfer pemeliharaan dan dan pelayanan pajak kendaraan selatan, umum pajak kendaraan unit unit publik melalui unit dinas sosial perorangan dinas atau kalinya, dana perorangan dinas penyederhanaan kendaraan dinas way alokasi atau kendaraan birokrasi dan jabatan urang umum dinas jabat, lampung transfer pemeliharaan, pajak, dan perizinan selatan umum dan pelayanan pajak, dan perizinan yak, unit unit publik melalui unit dinas sosial kendaraan dinas kalinya, dana kendaraan dinas penyederhanaan operasional atau way alokasi operasional atau birokrasi dan lapangan urang umum lapangan regulasi kab dana peningkatan lam ung transfer investasi daerah pemeliharaan peralatan kantor yan selatan umum dan pelayanan peralatan dan terpelihara yang unit unit kalinya dana publik melalui unit dinas sosial mesin lainnya alokasi penyederhanaan umum birokrasi dan regulasi kab. dana pemeliharaan rela lampung transfer dilintasi ged sarana dan prasarana selatan umum loe (o1 ung gedung kantor yang paket paket talian dam paket dinas sosial amor dan terpelihara bangunan lainnya way alokasi urang umum kab dana peningkatan pemeliharaan rela investasi daerah lampung transfer dilintasi sarana dan sarana dan prasarana selatan umum dan pelayanan prasarana gedung gedung kantor yang paket paket kalinya dana publik melalui paket dinas sosial kantor atau terpelihara alokasi penyederhanaan bangunan lainnya umum birokrasi dan regulasi pemeliharaan rela kab. dana dilintasi sarana dan lampung transfer sarana dan prasarana selatan umum: los fox fa1 "sarana pendukung gedung paket paket pan, paket dinas sosial pendukung gedung kantor vang terpelihara kalinya, dana kantor atau yang term way alokasi bangunan lainnya urangualitas sdm peningkatan kab. dana mera kemampuan pekerja sosial lampung transfer pendidikan potensi pekerja masyarakat psm) oran oran selatan, orang loe io2 ensi pekerja tan mum kesehatan, dinas sosial sosial masyarakat pembinaan pekerja bulan bulan kalinya, dana kesejahteraan bulan kewenangan sosial masyarakat way alokasi dan kabupaten kota urapeningkatan pembinaan tenaga kab. dana melalui kemampuan kesejahteraan sosial lampung transfer pelayanan potensi tenaga kecamatan bulan bulan selatan, umum pendidikan, bulan kesejahteraan kesehatan, dinas sosial tenaga kesejahteraan orang orang kalinya, dana orang sosial kecamatan kesejahteraan sosial kecamatan way alokasi kewenangan kek uran umum sosial dan kabupaten kota task) budaya serta pemberdayaan perempuan kab. lampung selatan, tanjung bintang, jati baru kab. peningkatan peningkatan lampung kualitas sdm selatan, melalui kemampuan dana katung, pelayanan potensi sumber transfer kesejahteraan pembinaan karang organisasi| organisasi pardasuka umum pendidikan, organisasi sosial kelembagaan taruna kt) desa desa kab. dana kesehatan desa dinas sosial masyarakat lampung alokasi ejaan kewenangan selatan, umum kabupaten kota palas, upaya serta rejo pemberdayaan mulyo perempuan kab. lampung selatan, jati agung, way hui peningkatan peningkatan kualitas sdm kemampuan kab. dana mera sumber daya penguatan lembaga lampung transfer ana manusia dan konsultasi selatan, umum pendidikan, lembaga lembaga kesehatan, lembaga dinas sosial penguatan kesejahteraan keluarga kalinya, dana keseiaht lembaga konsultasi lk3) way alokasi ejaan kesejahteraan urang umum sosial aan budaya serta keluarga lk3) pemberdayaan perempuan program penanganan warga negara migran korban tindakningkatan pemulangan warga kualitas sdm negara migran kab. dana melalui korban tindak perlindungan sosial lampung transfer pelayanan kekerasan dari titik bagi korban tindak selatan, umum pendidikan, bulan bulan kesehatan, bulan dinas sosial demarkasi daerah| kekerasan dan pekerja kalinya, dana kesejahteraan kabupaten kota migran bermasalah way alokasi iafd untuk dipulangkan urang umum sosial aan desa kelurahan budaya serta asal pemberdayaan perempupermakaman bahan makanansandang bahan sandangtriwulan april s d juni) skpd |ozf o1f2o1 koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja laporan capaian kerja dan kaisar realisasi t2| dok dok dok dok dok dok dok tog| setdprd dan kaisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd kan mar men men men w w w w w . xc.ii naa dok administrasi pelaksanaan tugas asn men ol setdprd karan dan fungsi performa essen akan panting inang sosialisasi peraturan perundang undangan lala los lokasi los elo setdprd kie man men panen ntn menenun mean bangunan kantor (oa to2| orf2oef penyediaan peralatan rumah tangga peralatan rumah tangga bun tisooogool bulan bulan 8f o66l bun 6assets00 setdprd fo2for2oe| penyediaan bahan logistik kantor bulan z3421900| bumn posts| o6| bun 2w2tso| so) mal oce| bum teteiroo| s2) sekop fo2| orf2oe| penyediaan barang cetakan dan penggandaan cetak dan pengadaan bulan bulan bulan o 8s| bulan setdprd undangan undangan to2| orf2oel fasitasikunjungan tamu fasilitasi kunjungan tamu kantor azas96000| 6o| guan as2925o00| uan o |o bun #01s280| bulan 1g0as2800| sol oil o60| bun sekop (app rentondnsisannsins rapat koordinasi dan konsultasi dprd los ala setdprd skpd pan aan nan man aan listriktanjung bintang, jati baru kab. lampung selatan, tanjung bintang, way galih kab. dana lampung transfer penyediaan alat selatan, umum bantu pengadaan kursi roda unit unit palas, dana unit dinas sosial bangunan bekasi kab. umum lampung selatan, merbau mataram, merbau mataram kab. lampung selatan, merbau mataram, talang jawa kab. lampung selatan, natar, banjar negeri kab. pemberian lampung peningkatan bimbingan sosial pen selatan, kualitas sdm kepada keluarga bimbingan sosial tanjung melalui kepada keluarga dana penyandang bintang, pelayanan penyandang disabilitas transfer disabilitas terlantar x.antar anak sabah umum: pendidikan, anak terlantar, kali kali balau kesehatan, kali dinas sosial lanjut usia terlantar, lanjut usia kab dana kesejahteraan terlantar, serta terlantar, serta lam alokasi sosial dan gelandangan gelandangan pengemis sea umum budaya serta dan masyarakat pengemis dan sidomulyo, pemberdayaan masyarakat bandar perempuan dalam kab. lampung selatan, palas, pulau tenglayanan kedaruratan kab melalui bagi penyandang tant pelayanan masalah kesejahteraan kampung 'transfer idi pemberian layanan bulan bulan selatan, umum pendidikan, bulan sosial pks) kesehatan, dinas sosial kedaruratan unit unit kalinya, dana unit rumah singgah way alokasi kesejahteraan jakarta bagi keluarga urang umum sosial dan pasien tidak mampu budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui layanan rujukan bagi lampung transfer pelayanan pemberian layanan pks selatan, umum pendidikan, rujukan panti lembaga kali kali kalinya, dana kesehatan, kali dinas sosial kesejahteraan pelayanan jawa barat way alokasi urang umum sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuingkatan kualitas sdm kerjasama antar kab. dana melalui kerjasama antar pelayanan lembaga dan lampung transfer lembaga dan pendidikan, kemitraan dalam selatan, umum pelaksanaan kemitraan dalam lembaga lembaga kalinya. dana kesehatan, lembaga dinas sosial aoa pelaksanaan kesejahteraan rehabilitasi sosial way alokasi rehabilitasi sosial sosial dan kabupaten kota urang umum budaya serta pemberdayaan perempuan program nan sosial pengelolaan data fakir miskin cakupge gn jawab perubahan peningkatan kualitas sdm data fakir miskin dana melalui pendataan fakir cakupan transfer mam miskin cak kabupaten kota dokumen| dokumen dokumen loe (mesin cakupan mum kesehatan, dinas sosial daerah pendataan fakir miskin bulan bulan dana kesejahteraan bulan kabupaten kota kabupaten lampung alokasi selatan umum sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan kab. dana pengelolaan data lampung transfer los los fakir miskin pengelolaan data fakir bulan bulan selatan, umum bulan dinas sosial cakupan daerah miskin kalinya, dana kabupaten kota way alokasi urang umum kab. lampung selatan, jati agung, jati mulyo pai kab. dana fasilitasi bantuan transfer monitoring dan evaluasi lampung pengembangan umum ekonomi pengembangan desa kel26@i desa kelurahan selatan, dana desa kelurahan dinas sosial masyarakat ekonomi masyarakat ketapang, alokasi sidoluhur umum kab. lampung selatan, candipuro cinta mulya program penanganan bencana perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten kota pengelolaan kab dana sumber daya lampung transfer alam dan penyediaan tempat tempat penampungan selatan umum lingkungan penampungan pung 4lokasi lokasi siang dana hidup yang lokasi dinas sosial pengungsi penguna way alokasi berkelanjutan urang umum sertadana sumber daya penanganan khusus lampung transfer aam penanganan khusus pagi kelompok rentan lokasi lokasi selatan, umum lingkungan lokasi (bagi kelompok hidup yang dinas sosial penanganan khusus desa seluruh260 desa kelurahan kalinya, dana desa kelurahan rentan berkelanjutan bagi kelompok rentan way alokasi serta urang umum kesiapsiagaan bencana pengelolaan kab. dana sumber daya alam dan lampung transfer pelayanan dukungan psikososial selatan umum lingkungan dukungan lokasi lokasi nan hidup yang lokasi dinas sosial bagi korban bencana kalinya, dana psikososial berkelanjutan way alokasi serta urang umum kesiapsiagaan bencana penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencarantai tri pengelolaan tunggal yana sumber daya koordinasi, alam dan kab. transfer sosialisasi dan koordinasi kampung lampung umum lingkungan pelaksanaan siaga bencana ksb) lokasi lokasi selatan dana hidup yang lokasi dinas sosial kampung siaga berkelanjutan bencana ketapang, alokasi serta sumur umum kesiapsiagaan kab. bencana lampung keladi pengelolaan kab. dana sumber daya koordinasi, lampung transfer alam dan sosialisasi dan koordinasi taruna selatan, umum lingkungan pelaksanaan taruna siaga bencana orang orang kalinya, dana hidup yang orang dinas sosial tagawa) berkelanjutan siaga bencana way alokasi urang umum serta kesiapsiagaan bencana program linen pahlawan pemeliharaan taman makam pahlawan nasionalang dana rehabilitasi sarana kab. transfer pelayanan dan prasarana lampung pendidikan, taman makam umum taman makam unit unit selatan, kesehatan, unit dinas sosial pahlawan yang nyaman dana pahlawan nasional kalinya, alokasi kesejahteraan kabupaten kota kedaton umum sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan dana tata kelola dan taman makam kab. kapasitas pemeliharaan pahlawan transfer indah taman makam unit unit lampung umum pemerintah unit taman makam selatan, daerah dan desa, dinas sosial pahlawan nasional bulan bulan kalinya dana serta bulan kabupaten kota pahlawan yang alokasi terpelihara kedaton ketentraman dan mum ketertiban umum peningkatan tata kelola dan dana kab. kapasitas pengamanan transfer taman makam taman makam lampung umum pemerintah bulan bulan selatan, daerah dan desa, bulan dinas sosial pahlawan nasional pahlawan yang aman dana kalinya, serta kabupaten kota alokasi kedaton7| jurusan pemerintahan bidang tenaga kerja as922e1a4a| program penunjang urusan |o1 pemerintahan daerah kabupaten kot perencanaan, penganggaran, i01 dan evaluasi kinerja perangkat daerah peningkatan kab. tata kelola dan penyusunan lampung pendapatan kapasitas dokumen penyusunan dokumen selatan transfer pemerintah dinas tenaga perencanaan perangkat dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen kerja dan perencanaan kalinya, pemerintah transmigrasi perangkat daerah sera way pusat seri ansmigras urang ketentraman dan ketertiban umum peningkatan kab. sat kelola dan koordinasi dan lampung pendapatan atas tas penyusunan penyusunan dokumen selatan transfer pemerintah dinas tenaga dokumen rka rlampung pendapatan penyusunan penyusunan dokumen selatan transfer pemerintah dinas tenaga dokumen dokumen| dokumen nan daerah dan desa, dokumen kerja dan perubahan rka skpd kalinya, pemerintah perubahan rka serta transmigrasi way pusat skpd ketentraman dan urang ketertiban umum peningkatan kab. tata kelola dan kapasitas lampung pendapatan koordinasi dan penyusunan dokumen selatan transfer pemerintah dinas tenaga penyusunan dpa dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen kerja dan dpa skpd kalinya, pemerintah skpd serta transmigrasi way pusatkoordinasi dan lampung pendapatan atas vas penyusunan penyusunan dokumen selatan transfer pemerintah dinas tenaga perubahan dpa perubahan doordinasi dan kan kab. tata kelola dan koordinasi dan kapasitas penyusunan lampung pendapatan penyusunan laporan pemerintah dinas tenaga laporan capaian selatan, transfer capaian kinerja dan dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen kerja dan kinerja dan ikhtisar kes ana kalinya, pemerintah yana ikhtisar realisasi kinerja serta transmigrasi realisasi kinerja way pusat skpd ketentraman dan skpd urang ketertiban umum administrasi i01 keuangan perangkat daerah peningkatan kab. sat kelola dan lampung pendapatan atas tas penyediaan gaji penyediaan gaji dan selatan transfer pemerintah dinas tenaga peran sg) bulan bulan 2th daerah dan desa, bulan kerja dan dan tunjangan asn tunjangan asn kalinya, pemerintah serta transmigrasi way pusat uran ketentraman dan ketertiban umum peningkatan lela dan pendapat ain daan penyediaan sela ban pemerintah dinas tenaga administrasi bulan bulan nan daerah dan desa, bulan kerja dan pelaksanaan tugas kalinya, pemerintah pelaksanaan tugas asn serta transmigrasi asn way pusat uran ketentraman dan ketertiban umum peningkatan kab. sat kelola dan koordinasi dan koordinasi dan lampung pendapatan atas tas penyusunan penyusunan laporan selatan transfer pemerintah dinas tenaga dokumen| dokumen nan daerah dan desa, dokumen kerja dan laporan keuangan keuangan akhir tahun kalinya, pemerintah akhir tahun skpdkoordinasi dan penyusunan lampung pendapatan penyusunan laporan keuangan selatan transfer pemerintah dinas tenaga laporan keuangan bulan bulan daerah dan desa, bulan kerja dan bulanan triwulanan semksteran kalinya, pemerintah bulanan triwulanan serta transmigrasi skpd way pusat semester skpd io1 umum perangkat daerah peningkatan kab kapas diana pendapat bulan bulan nan daerah dan desa, bulan kerja dan listrik penerangan listrik penerangan kalinya, pemerintah serta transmigrasi bangunan kantor bangunan kantor way pusat urankab. ketentraman dan penyediaan penyediaan peralatan apung pendapatan ketertiban dinas tenaga fox .06lo2 "matan gan dan perlengkapan bulan bulan man, transfer umum bulan kerja dan perlengkapan kalinya, pemerintah peningkatan kantor transmigrasi kantorpenyediaan peralatan selatan, transfer pemerintah dinas tenaga peralatan rumah bulan bulan daerah dan desa, bulan kerja dan rumah tangga kalinya, pemerintah tanggbahan penyediaan bahan selatan transfer pemerintah dinas tenaga bulan bulan nan daerah dan desa, bulan kerja dan logistik kantor logistik kantorkapasitas lampung pendapatan penyediaan barang penyediaan barang selatan transfer pemerintah dinas tenaga cetakan dan cetakan dan bulan bulan kalinya pemerintah daerah dan desa, bulan kerja dan penggandaan penggandaan serta transmigrasi way pusat urnyediaan bahan kapasitas lampung pendapatan bacaan dan penyediaan bahan selatan transfer pemerintah dinas tenaga peraturan bacaan dan peraturan bulan bulan kalinya pemerintah daerah dan desa, bulan kerja dan perundang perundang undangan pusat serta transmigrasi undangan ketentraman dan urang ketertiban umum peningkatan kab. sat kelola dan lampung pendapatan atas tas fasilitasi kunjungan fasilitasi kunjungan selatan transfer pemerintah dinas tenaga lo1 jung jung bulan bulan han, daerah dan desa, bulan kerja dan tamu tamupenyelenggaraan lampung pendapatan kapasitas rapat koordinasi penyelenggaraan selatan transfer pemerintah dinas tenaga rapat koordinasi dan bulan bulan daerah dan desa, bulan kerja dan dan konsultasi kalinya, pemerintah konsultasi skpd serta transmigrasi skpd way pusat uran ketentraman dankapasitas pemerintah daerah dan desa, serta kab. ketentraman dan opa pendapatan ketertiban dinas tenaga lo1 pengadaan mebel pengadaan meme unit unit tan, transfer umum unit kerja dan kalinya, pemerintah peningkatan naa transmigrasiyediaan jasa lo1|20g| penunjang urusan pemerintahan daerah kantor karan ann .?.?. .,?. . .' mm. keke be, "ia jo2lo1l21) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pemeliharaan rutin berkala pembayaran pajak unit unit unit unit unit unit unit setdprd focusing pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau |dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan lapangan jo2jor|2a pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor danbangunan lainnya gedung abbr jo2lord2gedung kantor atau bangunan lainnya gedung abbr jo2|lo1l2setdprd focusing pendukung gedung kanbratu bangunan lainnya gedung kantor rante dgn inbenlsnlanisbaa naa mean mas mai kesana dad men okxkxkawawawawaaaaaaaawawawawawawawawawawagagug3 x .u.i aaa men tan nan men men men ee, . . ore daerah naskah akademik raman aer rantang aa .?. . . mei .merintahan dan hukum pemerintahan dan hukum infrastukturkesejahteraan rakyat kesejahteraan rakyat jo2|rekonomian perekonomian jo2|o2| pembahasan laporan keterangan rapat pembahasan laporan keterangan kali kali kali kali kali kali kali setdprd pertanggungjawaban kepala daerah pertanggungjawaban kepala daerah men tan men men men men vo eaatrerja laldapat penyediaan asa penyediaan jasa maan pemerintah dinas tenaga komunikasi, sumber bulan bulan nan daerah dan desa, bulan kerja dan sumber daya air naa kalinya, pemerintah daya air dan listrik serta transmigrasi dan listrik way pusat uran ketentraman dan ketertiban umum pemeliharaan barang milik lox iz. daerah penunjang urusan pemerintahan daerah peningkatan penyediaan jasa penyediaan jasa kab. tata kelola dan pemeliharaan, biaya kapasitas pemeliharaan, biaya lampung pendapatan pemeliharaan dan pemeliharaan dan pajak selatan transfer pemerintah dinas tenaga pajak kendaraan bulan bulan daerah dan desa, bulan kerja dan kendaraan perorangan kalinya, pemerintah perorangan dinas serta transmigrasi dinas atau kendaraan way pusat atau kendaraan ketentraman dan dinas jabatan urang dinas jabatan ketertiban umum peningkatan kab. tata kelola dan kapasitas lampung pendapatan pemeliharaan pemeliharaan peralatan selatan transfer pemerintah dinas tenaga peralatan dan maa bulan bulan nan daerah dan desa, bulan kerja dan dan mesin lainnya kalinya, pemerintah mesin lainnypemeliharaan rela pemeliharaan dan lampung pendapatan atas tas dilintasi gedung operasional aplikasi selatan transfer pemerintah dinas tenaga loz operasional markas bulan bulan pma daerah dan desa, bulan kerja dan kantor dan informasi pasar kerja kalinya, pemerintah serta transmigrasi bangunan lainnya online way pusat urang ketentraman dan ketertiban umum program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja pelaksanaan |o3 pelatihan berdasarkan unit kompeses pelaksanaan proses pelaksanaan kab. dana pendidikan dan transfer pendidikan dan lampung pelatihan khusus dinas tenaga pelatihan keterampilan selatan, keterampilan bagi bagi pencari kerja orang orang kalinya dana orang kerja dan pencari kerja alokasi transmigrasi berdasarkan klaster way berdasarkan klaster khusus non kompetensi urang kompetensi fisik pembinaan o7lo3 (lembaga pelatihan kerja swasta peningkatan kab. sat kelola dan lampung pendapatan atas tas pembinaan pembinaan lembaga selatan, transfer pemerintah dinas tenaga lembaga pelatihan lembaga lembaga nan daerah dan desa, lembaga kerja dan pelatihan swasta kalinya, pemerintah kerja swasta serta transmigrasi way pusat urang ketentraman dan ketertiban umum program penempatan tenaga kerja pengelolaan informasi pasar kerja peningkatan kab. sat kelola dan pemeliharaan dan pemeliharaan dan lampung pendapatan atas tas operasional operasional aplikasi selatan transfer pemerintah dinas tenaga loa peras! operasional apikal unit unit pan, daerah dan desa, unit kerja dan aplikasi informasi informasi pasar kerja kalinya, pemerintah serta transmigrasi pasar kerja online online way pusat urang ketentraman dan ketertiban umum peningkatan lte pel pendapat pelayanan dan pelayanan dan sela ban pemerintah dinas tenaga yei, penyediaan informasi bulan bulan daerah dan desa, bulan kerja dan informasi pasar kalinya, pemerintah pasar kerja online serta transmigrasi kerja onlineselatan transfer pemerintah dinas tenaga job fair bursa kerja job fair bursa kerja kegiatan kegiatan kalinya pemerintah daerah dan desa, kegiatan kerja dan way pusat serta transmigrasiindungan pmi pra dan purna penempatan) daerah kabupaten kota peningkatan peningkatan tata kelola dan pelindungan dan peningkatan kab. kapasitas kompetensi calon pelindungan dan lampung pendapatan pekerja migran kompetensi calon selatan transfer pemerintah dinas tenaga kasus kasus nan daerah dan desa, kasus kerja dan indonesia pekerja migran kalinya, pemerintah transmigrasi pmi) pekerja indonesia pmi) pekerja way pusat seri ansmigras ketentraman dan migran indonesia migran indonesia pmi) urang ketertiban pmi) umum penerbitan perpanjangan lokal205| ita yang lokasi kerja dalam (satu) daerah kabupaten kota kab. lampung selatan, natar, natar kab. lampung selatan, tanjung bintang, peningkatan koordinasi dan naa lematang tata kelola dan koordinasi dan sinkronisasi naa kab. kapasitas sinkronisasi pendapatan perpanjangan ita perpanjangan ita lampung transfer pemerintah dinas tenaga yang lokasi kerja bal aan kerja perusahaan0 perusahaan selatan, pemerintah daerah dan desa, perusahaan kerja dan dalam (satu) yang kalinya, serta transmigrasi dalam (satu) daerah pusat daerah way urang ketentraman dan kabupaten kota kabupaten kota kab. ketertiban lampung umum selatan, sidomulyo, gampang tiga kab. lampung selatan, katung, arahan program hubungan industrikab. lampung selatan, natar, natar kab. lampung selatan, peningkatan tanjung tata kelola dan bintang, pendaftaran aan pendapatan kapasitas perjanjian pendaftaran perjanjian sabah transfer pemerintah dinas tenaga kerjasama bagi perusahaan5 perusahaan balau daerah dan desa, perusahaan kerja dan kerjasama bagi pemerintah perusahaan kab. serta transmigrasi perusahaan pusat lampung ketentraman dan selatan, ketertiban kalinya, umum way urang kab. lampung selatan, katung, tanjung penyelenggaraan pendataan dan cry kenegaraan kab. ana pendataan dan transfer informasi sarana lampung hub informasi sarana selat khusus dinas tenaga usungan hubungan industrial dokumen| dokumen peran, dana dokumen kerja dan industrial dan kalinya, dan jaminan sosial alokasi transmigrasi jaminan sosial way tenaga kerja serta khusus non tenaga kerja serta urang pengupahan fisik pengupahan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan los industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaperselisihan pencegahan peningkatan hubungan perselisihan hubungan tata kelola dan industrial, mogok kab. industrial, mogok kerja, kapasitas kerja, dan lampung pendapatan penuh dan penutupan selat trans pemerintah dinas tenaga ios urutan perusahaan yang perusahaan85 perusahaan an, rans bal daerah dan desa, perusahaan kerja dan perusahaan yang kalinya, pemerintah berakibat berdampak serta transmigrasi berakibat bersama way pusat pada kepentingan ketentraman dan pada urang (satu) daerah ketertiban kepentingan kabupaten kota umum (satu) daerah kabupaten kota jurusan pemerintahan pilihan 3l32| jurusan pemerintah transmigrasi r00500000|ningkatan pemindahan dan pemindahan dan kab. tata kelola dan kapasitas penempatan penempatan lampung pendapatan transmigran yan transmigran yan selatan transfer pemerintah dinas tenaga io3 |oa gran yang gran yang aan, daerah dan desa, kerja dan berasal dari (satu) berasal dari (satu) kalinya, pemerintah serta transmigrasi daerah daerah way pusat kabupaten kota kabupaten kota uran ketentraman dan ketertiban umum total ') | 4er2sss,7aa| a91a35os| jurusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4760s27400| 4s73467000| @asas80| ooyusunankegiatan dinas penyusunan lampung transfer ketertiban dinas pemberdayaan dokumen penyusunan dokumen dokumen| dokumen selatan, umum umum dan dokumen perempuan dan perencanaan renstra, senja dan iku kalinya, dana peningkatan kabupaten perlindungan perangkat daerah way alokasi tata kelola dan urang umum kapasitas lampung anak selatanrka rka skpd dokumen| dokumen kalinya, dana daerah dan desa, dan dokumen perempuan dan skpd way alokasi serta kabupaten perlindungan urang umum ketentraman dan lampung anak ketertiban selatperubahan rka skpd dokumen| dokumen kalinya, dana daerah dan desa, dan dokumen perempuan dan perubahan rka way alokasi serta kabupaten perlindungan skpd urang umum ketentraman dan lampung ana dana tata kelolaan sub lam ung transfer kapasitas kegiatan dinas koordinasi dan penyusunan dokumen saba umum pemerintah dinas pemberdayaan penyusunan dpa mah mpaa dokumen| dokumen kalinya dana daerah dan desa, dan dokumen perempuan dan skpd alokasi serta kabupaten perlindungan umum ketentraman dan lampung anak ketertiban selatan umum peningkatan kab dana tata kelolaan sub koordinasi dan lampung transfer kapasitas kegiatan penyusunan penyusunan dokumen selatan, umum pemerintah emberaayaa dokumen| dokumen daerah dan desa, dan dokumen perempuan dan perubahan dpa perubahan dpa skpd kalinya, dana skpd way alokasi serta kabupaten perlindungan uran umum ketentraman dan lampung anak ketertiban selatan umum peningkatan koordinasi dan kab. dana tata kelola dan sub penyusunan laporan kapasitas kegiatan dinas penyusunan lampung transfer laporan capaian capaian kinerja dan selatan umum pemerintah dinas pemberdayaan kinerja dan ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja dokumen| dokumen kalinya dana daerah dan desa, dan dokumen perempuan dan tan skpd (e sakit, serta kabupaten perlindungan realisasi kinerja way alokasi skpd ppd,lk jip, pj) uran umum ketentraman dan lampung anak ketertiban selatan umum pembayaran gaji, administrasi tangan jasa keuangan ruangan, gan penyusun bulan bulan bulan bulan bulan dokumen laporan perangkat daerah keuangan bulanan triwulan semester tahunan kab. dana dinas dinas lampung transfer dan pemberdayaan log lox i2o2lox penyediaan gaji pembayaran gaji dan bulan bulan matan, umum kabupaten bulan perempuan dan dan tunjangan asn tunjangan asn kalinya, dana alokasi lampung perlindungan urang umum selatan anak peningkatan kab dana tata kelola dan penyediaan lampung transfer kapasitas asn administrasi pembayaran jasa selatan, umum pemerintah emberaayaa pelaksanaan tugas keuangan bulan bulan kalinya. dana daerah dan desa, kabupaten bulan perempuan dan asn alokasi serta lampung perlindungan umum ketentraman dan selatan anakoordinasi dan| dokumen kalinya dana daerah dan desa, kabupaten dokumen perempuan dan akhir tahun skpd akhir tahun way alokasi serta lampung perlindungan ketentraman dan selatan anak urang umum ketertiban umum peningkatan kab. dana tata kelola dan koordinasi dan kapasitas dinas dinas17 dokumen kalinya dana daerah dan desa, kabupaten dokumen perempuan dan bulanan triwulanan bulanan triwulan semester alokasi serta lampung perlindungan semester skpd ketentraman dan selatan anak urang umum ketertiban umum administrasi pakaian olahraga kepegawaian kantor stel stel stel stel stel perangkat daerah peningkatan kab. dana kelola dan pegawai din pengadaan pakaian lampung transfer atas tas dinas dinas beserta pakaian seragam selatan umum pemerintah dan pemberdayaan stel stel daerah dan desa, stel perempuan dan atribut olahraga kalinya, dana kabupaten serta perlindungan kelengkapannya way alokasi lampung ketentraman dan anak urang umum selatan ketertiban umum administrasi penyediaan berada o1l2oe| umum perangkat sarana sedang bulan bulan bulan bulan bulan kantor dan perjalanan daerah dinas kegiatan kantor peningkatan tata kelola dan dana kapasitas dinas dinas penyediaan transfer peralatan dan peralatan dan umum pemerintah dan pemberdayaan perlengkapan perlengkapan gedung unit unit dana daerah dan desa, kabupaten unit perempuan dan gap kantor serta lampung perlindungan kantor alokasi ketentraman dan selatan anakalat dan bahan selatan umum pemerintah dan pemberdayaan peralatan rumah bulan bulan daerah dan desa, kabupaten bulan perempuan dan kebersihan kantor kalinya, dana tangglampung transfer penyediaan bahan selatan umum pemerintah dan pemberdayaan alat tulis kantor bulan bulan nan daerah dan desa, kabupaten bulan perempuan dan logistik kantor kalinya, danbarang bahan cetak dan selatan umum pemerintah dan pemberdayaan cetakan dan pengadaan bulan bulan kalinya dana daerah dan desa, kabupaten bulan perempuan dan penggandaanpenyediaan bahan kapasitas dinas dinas lampung transfer bacaan dan tersedianya bahan selatan umum pemerintah dan pemberdayaan peraturan bacaan koran dan bulan bulan kalinya dana daerah dan desa, kabupaten bulan perempuan dan perundang majalah alokasi serta lampung perlindungan undangan ketentraman dan selatan anak urang umum ketertiban umum peningkatan kab. tata kelola dan dana lampung kapasitas dinas dinas penyelenggaraan transfer rapat koordinasi perjalanan dinas luar selatan, umum pemerintah dan pemberdayaan dan konsultasi daerah dan perjalanan bulan bulan semua dana daerah dan desa, kabupaten bulan perempuan dan dinas dalam daerah kecamatan, serta lampung perlindungan skpd alokasi semua ketentraman dan selatan anak umum kelurahan ketertiban umum penyediaan jasa penunjang urusan rekening telepon, alr, bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan listrik dan internet daerah peningkatan kab. dana tata kelola dan meningkatkan |kapasitas dinas dinas penyediaan jasa lampung transfer komunikasi rekening telepon, air, selatan umum sumber daya pemerintah dan pemberdayaan rekening pon ai, bulan bulan ,.' manusia yang |daerah dan desa,| kabupaten bulan perempuan dan sumber daya air listrik dan internet kalinya, dana berkualitas dan |serta lampung perlindungan dan listrik way alokasi berdaya saing |biaya pemeliharaan pajak kendaraan dinas atau operasional, pemeliharaan pemeliharaan peralatan barang milik kantor dan pemeliharaan gedung bulan bulan bulan bulan bulan .o9| daerah penunjang urusan kantor dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pemerintahan penyusunan renstra, daerah senja, iku, rka skpd, rka skpd, dpa skpd, dpa skpd, esakii, ppd, dan peningkatan penyediaan jasa tata kelola dan kab. dana pemeliharaan, biaya meningkatkan |kapasitas dinas dinas biaya pajak dan lampung transfer pemeliharaan dan pemeliharaan selatan umum sumber daya pemerintah dan pemberdayaan pajak kendaraan kendaraan dinas bulan bulan kalinya dana manusia yang daerah dan desa, kabupaten bulan perempuan dan perorangan dinas berkualitas dan |serta lampung perlindungan operasional way alokasi atau kendaraan berdaya saing |ketentraman dan selatan anak urang umum dinas jabatan ketertiban umum peningkatan kab. dana tata kelola dan meningkatkan |kapasitas dinas dinas lampung transfer pemeliharaan pemeliharaan selatan umum sumber daya pemerintah dan pemberdayaan peralatan dan rutin berkala peralatan bulan bulan kalinya dana manusia yang daerah dan desa, kabupaten bulan perempuan dan mesin lainnya gedung kantor alokasi berkualitas dan serta lampung perlindungan berdaya saing |ketentraman dan selatan anak urang umum ketertiban umum peningkatan kab. dana tata kelola dan meningkatkan |kapasitas dinas dinas pemeliharaan rela lampung transfer dilintasi gedung pemeliharaan selatan umum sumber daya pemerintah dan pemberdayaan kantor dan rutin berkala gedung bulan bulan kalinya dana manusia yang daerah dan desa, kabupaten bulan perempuan dan kantor berkualitas dan |serta lampung perlindungan bangunan lainnya way alokasi berdaya saing |ketentraman dan selatan anak urang umum ketertiban umum program persentase cakupan pengarusutam pelaksanaan aan gender pengarustamaan dan gender pug) dan pemberdayaan pemberdayaan perempuan perempuan pelembagaan pengarusutamaan gender pug) pada lembaga dokumen evaluasi ape dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pemerintah kewenangan kabupaten kota tozfoel publikasi dan dokumentasi dewan majalah delegasi penayangan jasa media eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar 7o| 3og71 eksemplar gal setdprd elektronik dan advertorial media media media media media media media pee mendoan tanin mean test mean menenun mean ja m www xhmhmhmhjajajajaja&a dalam daerah tan tan macan men were, owl elo tali atom tan mana men aaa mmm . . to2f o2| koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dprd rapat koordinasi dan komputasi pimpinan dan kali kali kali kali kali kali kali g7| setdprd focusing anggota dprd luar daerah oo, ttg men dan bec mic ann mmmm iii . jjcjcg( cj x5o ratapan h $$, . jaa total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program pedia nad seluruh frog oo| jeemovusanwai loe tee tel otr por 2oispekrat kab. 'tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan tamsel terukur dokumen) massal isi tan massa laa kada ann massal mon tamsel eeu senang pnp skpd tamsel tamsel tamsel fotonspekbrat kab. dan kaisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd dokumen) tamsel ameokoh kab. perempuan lampu dana meningkatkan stake dinas advokasi kebijakan transfer dan pendampingan kelengkapan dokumen selatan, umum sumber daya holder, pemberdayaan pelaksanaan pug anugerah paramita dokumen1 dokumen semua dana manusia yang opd, dan dokumen perempuan dan ekapraya ape) kecamatan, berkualitas dan perlindungan termasuk ppg alokasi semua umum berdaya saing kabupaten anak kelurahan lampung selatan pemberdayaan perempuan pameran produk bidang politik, industri rumahan umum, sosial kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan dan ekonomi pada| pemetaan, pelatihan, mer bantuan peralatan bagi orang orang orang orang orang organisasi perempuan pelaku kemasyarakatan industri rumahan kewenangan kabupaten kota peningkatan tata kelola dan kapasitas kab. pemerintah lampung daerah dan desa, sosialisasi pelatihan selatan, pelaku peningkatan candipuro that industri dinas partisipasi uan siliwangi aya rumahan pemberdayaan los io2 i2. perempuan berupa peralatan orang orang kab. mum umum ir)dan orang perempuan dan rumah tangga untuk dana peningkatan bidang politik, lampung masyarakat perlindungan pelaku industri alokasi tata kelola dan hukum, sosial dan selatan lampung anak rumahan ir) umum kapasitas ekonomi candipuro selatan pemerintah kanya sari daerah dan desa, ula sari serta ketentraman dan ketertiban umum advokasi kebijakan kab. dana pelaku dan pendampingan lampung transfer industri dinas peningkatan pameran pembangunan selatan, umum rumahan pemberdayaan partisipasi produk industri kegiatan kegiatan semua dana ir) dan kegiatan perempuan dan perempuan dan rumahan kecamatan alokasi masyarakat perlindungan politik, hukum, semua umum lampung anak sosial dan ekonomiministrasi kantor dharma wanita persatuan dwp) penguatan dan memberikan bantuan pengembangan sosial kepada panti lembaga penyedia| asuhan dalam rangka bulan bulan bulan bulan bulan layanan memperingati hari ibu pegiat pegiat pegiat pegiat pemberdayaan dan ulang tahun kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan perempuan dharma wanita orang orang orang orang orang kewenangan persatuan kabupaten kota pelatihan kemandirian anggota dharma wanita persatuan dwp) peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa, dharma advokasi kebijakan serta wanita dan pendampingan kab. dana ketentraman dan kepada lembaga trans ketertiban persatuan dinas dia administrasi kantor sela penertiban dwp) dan pemberdayaan los lo2 i2.03lo1 ""kesia layanan sharma wanita bulan bulan tan, emu umum panti bulan perempuan dan pemberdayaan kalinya, dana peningkatan persatuan dwp) asuhan perlindungan perempuan way alokasi tata kelola dan kabupaten anak kewenangan urang umum kapasitas lampu kabupaten kota pemerintah gala daerah dan desa, serta ketentraman dan ketertiban umum peningkatan dharma kapasitas sumber kab. dana ana daya lembaga pelatihan kemandirian lampung transfer persatuan dinas penyedia layanan anggota dharma selatan umum dwp) dan pemberdayaan orang orang nan panti orang perempuan dan pemberdayaan wanita persatuan kalinya, dana asuhan perlindungan perempuan dwp) semua alokasi kabupaten anak kewenangan kelurahan| umum kabupaten kota kampung selatan dharma pengembangan wanita komunikasi, kab. dana memberikan bantuan persatuan dinas informasi dan lampung transfer edukasi kie) sosial kepada panti selatan umum dwp) dan pemberdayaan pemberdayaan asuhan dalam rangka kegiatan kegiatan kalinya dana panti kegiatan perempuan dan memperingati hari ibu asuhan perlindungan perempuan way alokasi dan ulang tahun dwp kabupaten anak kewenangan urang umum kabupaten kotaerempuan korban kekerasan dan program perempuan tenaga perlindungan kerja yang perempuan mendapatkan penanganan dan pelayanan oleh petugas terlatih pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan atau typo dan pencegahan sosialisasi pencegahan kekerasan atau typo orang orang orang orang orang terhadap perempuan pertemuan koordinasi orang orang orang orang orang lingkup daerah dan kerjasama lintas orang orang orang orang orang kabupaten kota sektor pencegahan pa typo dan sosialisasi pencegahan pa typo sosialisasi keluarga tki koordinasi dan sinkronisasi kab. dana pelaksanaan pertemuan koordinasi perempuan lampung transfer meningkatkan dinas kebijakan, program dan kerjasama lintas dan anak dan kegiatan sektor pen han selatan, khusus sumber daya pemberdayaan ja.ox fox an kegiatan aktor tencegana orang orang semua dana manusia yang orang perempuan dan pencegahan pa typo dan kabupaten ppn kecamatan, alokasi berkualitas dan perlindungan kekerasan terhadap sosialisasi pencegahan lampung semua khusus non berdaya saing anak perempuan lingkup pa typo selatan kelurahan| fisik daerah kabupaten kota advokasi kebijakan kab. dana perempuan dan pendampingan meningkatkan dinas lampung transfer dan anak layanan selatan umum sumber daya pemberdayaan perlindungan sosialisasi keluarga tki orang orang candi dana manusia yang kabupaten orang perempuan dan perempuan berkualitas dan perlindungan semua alokasi lampung kewenangan berdaya saing anak kelurahan| umum selatan kabupaten kota biaya mikologi, operasional tenaga ahli, rumah penyediaan perlindungan, layanan rujukan lani bagi pendampingan dan lanjutan bagi penjangkauan korban, perempuan dan pelayanan korban bulan bulan bulan bulan bulan korban kekerasan kek terhadap ang memerlukan asan eriamap kasus kasus kasus kasus kasus yang kadar perempuan termasuk koordinasi typo) kewenangan kabupaten kota pendampingan terhadap korban perempuan dan anak kasuskab. dana layanan pengaduan pendampingan lampung transfer perempuan dinas masyarakat bagi terhadap korban selatan, umum dan anak pemberdayaan perempuan korban prem dan anak) bulan bulan semua dana kabupaten bulan perempuan dan kekerasan kecamatan, lampung perlindungan kasus kekerasan alokasi kewenangan semua umum selatan anak kabupaten kota kelurahan koordinasi dan tersedianya biaya mikologi dan sinkronisasi pelaksanaan operasional tenaga kab. dana ahli, rumah lampung transfer perempuan dinas penyediaan layanan rujukan perlindungan, selatan, khusus dan anak pemberdayaan aan pendampingan dan bulan bulan semua dana kabupaten bulan perempuan dan penjangkauan korban, kecamatan, alokasi lampung perlindungan perempuan korban serta pelayanan korban semua khusus non selatan anak kekerasan kekerasan terhadap kelurahan| fisik kewenangan perempuan termasuk kabupaten kota typo penguatan dan pengembangan pelatihan manajemen lembaga penyedia kasus bagi sdm utd layanan ppa dan pelatihan orang orang orang orang orang perlindungan sistem pendataan perempuan kasus melalui tingkat daerah simfoni pipa kabupaten kota peningkatan kapasitas sumber pelatihan manajemen ab, dana perempuan din aya aga kasus bagi sdm utd kampung "transfer dan sdm penyedia layanan ppa dan pelatihan selatan, khusus utd ppa pemberdayaan penanganan bagi sistem pendataan orang orang semua dana kabupaten orang perempuan dan perempuan korban kecamatan, alokasi perlindungan kasus melalui lampung kekerasan semua khusus non anak simfoni pipa selatan kewenangan kelurahan| fisik kabupaten kota program peningkatan persentase peningkatan kualitas kualitas keluarga keluarga peningkatan kualitas keluarga dalam pendampingan dan mewujudkan pelatihan dalam kesetaraan gender rangka peningkatan kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kg) dan hak kualitas kelas anak tingkat daerah kabupaten kota kena kab. dana dinas pend ung transfer masyarakat untuk been sea umum masyarakat pemberdayaan peningkatan kelompok2 kelompok kecamatan kelompok perempuan dan rangka peningkatan candipuro| dana kualitas keluarga candipuro perlindungan kualitas keluarga semua alokasi kewenangan anak kelurahan|dan pengembangan lembaga penyedia layanan pelatihan kader peningkatan perlindungan anak kualitas keluarga terpadu berbasis dalam masyarakat atom) orang orang orang orang orang mewujudkan dan kader anak dan hak anak berkebutuhan khusus yang wilayah abk) kerjanya dalam daerah kabupaten kota kader peningkatan kab pelindung kapasitas sumber dana anak daya lembaga lampung transfer terpadu dinas dia pelatihan kader atom selatan, pemberdayaan los loa i2zo2lo2 gia layanan dan kader anak orang orang semua mum stasis orang perempuan dan peningkatan dana masyarakat berkebutuhan khusus kecamatan, perlindungan kualitas keluarga semua alokasi atom) anak tingkat daerah umum kabupaten kelurahan kabupaten kota lampung selatan penyediaan layanan bagi keluarga dalam administrasi mewujudkan operasional pusat dan hak anak bulan bulan bulan bulan bulan wilayah pembelajaran keluarga yang (raya pustaka) kerjanya dalam daerah kabupaten kota pelaksanaan peningkatan penyediaan kualitas sdm layanan kab. dana melalui komprehensif bagi administrasi lampung transfer pelayanan sekretariat dinas keluarga dalam operasional pusat selatan, umum pendidikan, pusat pemberdayaan mewujudkan balapan keluarga bulan bulan semua dana kesehatan, pembelajar bulan perempuan dan dan perlindungan pustaka) kecamatan alokasi kesejahteraan keluarga perlindungan anak yang wilayah semua umum sosial dan pustaka) anak kerjanya dalam kelurahan budaya serta daerah pemberdayaan kabupaten kota perempuan program pengelolaan persentase penggunaan sistem data program sistem data gender dan gender dan anak anak pengumpulan, pengolahan analisis dan pengumpulan, penyajian data pengolahan dan gender dan anak buku buku buku buku buku penyajian data gender dalam dan anak kelembagaan datarempuan penyediaan data pengumpulan, kampung transfer dan anak dinas gender dan anak pengolahan dan selatan, umum pemberdayaan buku buku semua buku perempuan dan kewenangan penyajian data gender dana kabupaten kecamatan, perlindungan kabupaten kota dan anak alokasi lampung semua anak umum selatan kelurahan program indeks perlindungan pemenuhan hak anak anak (pha) pendampingan pelembagaan pha pemenuhan hak anak pada lembaga oleh lembaga pemerintah, pemerintah, non nonpemerintah, pemerintah, media dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dan dunia usaha dunia usaha serta kewenangan penilaian kabupaten kota kabupaten kota layak anak kla) peningkatan tata kelola dan semua kapasitas kab kota pemerintah advokasi kebijakan semua daerah dan desa, dan pendampingan kecamatan, serta lembaga pemenuhan hak pendampingan dana ketentraman dan semua pemerintah dinas anak pada pemenuhan hak anak kelurahan transfer ketertiban lembaga oleh lembaga umum umum non pemberdayaan dokumen| dokumen kab. pemerintah dokumen perempuan dan pemerintah, non pemerintahan, non dana peningkatan media dan perlindungan pemerintah, media pemerintah, media dan mpu alokasi tata kelolaan selatan dunia anak dan dunia usaha dunia usaha umum kapasitas semua usaha kewenangan pemerintah kabupaten kota kecamatan, daerah dan desa, semua kelurahan serta ketentraman dan ketertiban umum penguatan dan pengembangan pelatihan dan lembaga penyedia penyeleksian anggota |layanan forum anak yang akan rang orang orang orang orang peningkatan mewakili lampung kualitas hidup selatan untuk tingkat anak kewenangan provinsi dan nasional kabupaten kota peningkatan penguatan jejaring terseleksi dan kab. dana tata kelola dan antar lembaga lampung kapasitas forum dinas pelatihnya forum anak transfer penyedia layanan ang akan mewakili selatan, umum pemerintah anak pemberdayaan peningkatan tag ung selatan untuk orang orang semua dana daerah dan desa, kabupaten orang perempuan dan kualitas hidup anak pung kecamatan, serta lampung perlindungan forum anak tingkat alokasi tingkat daerah semua ketentraman dan selatan anak provinsi dan nasional umum kabupaten kotarogram pencegahan dan perlindungan babad khusus anak perlindungan khusus anak oleh petugas terlatih pencegahan sosialisasi perlindungan kekerasan anak terpadu berbasis terhadap anak masyarakat atom) kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan yang melibatkan terciptanya sekolah s90 para pihak ramah anak sra) rang rang rang orang rang lingkup daerah kabupaten lampung kabupaten kota selatan alokasi kebijakan pkk, aparat pendampingan kab. dana desa, pelaksanaan dinas lampung transfer tenaga kebijakan, program sosialisasi perlindungan selatan umum pendidik pemberdayaan dan kegiatan anak terpadu berbasis kegiatan kegiatan natar dana murid wali kegiatan perempuan dan pencegahan masyarakat atom) merak alokasi murid, dan perlindungan kekerasan terhadap anak batin umum lingkungan anak kewenangan sekolah kabupaten kota kab. pkk, aparat koordinasi dan dana desa, lampung dinas sinkronisasi terciptanya sekolah transfer tenaga ramah anak sra) selatan, pendidik pemberdayaan los io7 i201|o2 selatan arah anak sra) orang orang semua mum gla ik, orang perempuan dan kekerasan terhadap kabupaten lampung dana murid, wali kecamatan, perlindungan anak kewenangan selatan semua alokasi murid, dan anak kabupaten kota umum lingkungan kelurahan sekolah penyediaan layanan bagi penyediaan layanan anak yang bagi anak yang memerlukan memerlukan o7| perlindungan perlindungan khusus khusus yang dan layanan memerlukan pemenuhan hak anak koordinasi pha) dalam tingkat daerah berpartisipasi kabupaten kota koordinasi dan tersedianya biaya sinkronisasi mikologi dan kab. dana pelaksanaan operasional tenaga tenaga lampung transfer dinas pendampingan ahli, rumah pendidik anak derlind selatan, khusus dan anak pemberdayaan los io7 i2.o2|o2 (mar yang kandungan, bulan bulan semua dana anak bulan perempuan dan memerlukan pendampingan dan kabupaten kecamatan, alokasi perlindungan perlindungan penjangkauan korban, lampung semua khusus non anak khusus serta pelayanan korban . selatan kelurahan| fisik kewenangan kekerasan terhadap kabupaten kota anak termasuk typjejaring antar lembaga kab. dana tenaga penyedia layanan kegiatan rangkaian lampung transfer pendidik dinas anak yang lomba anak tingkat selatan, umum dan anak pemberdayaan memerlukan paud tk, sd, dan smp kegiatan kegiatan semua dana kabupaten kegiatan perempuan dan perlindungan serta acara puncak kecamatan, perlindungan alokasi lampung khusus kebyar hari anak semua anak umum selatan kewenangan kelurahok jurusan pemerintahan bidang pang dan evaluasi dan pelaporan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat daerah peningkatan kab. dana tata kelola dan meningkatkan |kapasitas penyusunan dokumen perencanaan lampung transfer aparatur dokumen perangkat daerahperencanaan renstra, senja, dan kalinya, dana berkualitas ketahanan pangan perangkat daerah perubahan senja) way alokasi kuan serta pangan berdaya saing |ketentraman dan urang umum ketertiban umum peningkatan kab. dana meningkatkan ani koordinasi dan lampung transfer meningkatkan atas tas aparatur penyusunan selatan umum sumber daya pemerintah dinas dinas ketahanan dokumen rka skpd dokumen| dokumen nan manusia yang daerah dan desa, dokumen dokumen rka kalinya, dana ketahanan pangan berkualitas dan serta skpd way alokasi paparatur penyusunan sumber daya pemerintah selatan, umum dinas dinas ketahanan dokumen dokumen rka p skpd dokumen| dokumen manusia yang daerah dan desa, dokumen kalinya, dana ketahanan pangan perubahan rka berkualitas dan serta way alokasi pangan skpdkoordinasi dan sumber daya pemerintah selatan, umum dinas dinas ketahanan penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen manusia yang |daerah dan desa, dokumen kalinya, dana ketahanan pangan skpdperubahan peningkatan kab dana tata kelola dan koordinasi dan lampung transfer meningkatkan kapasitas aparatur penyusunan selatan umum sumber daya pemerintah dinas dinas ketahanan dokumen dpa p skpd dokumen| dokumen nan manusia yang daerah dan desa, dokumen perubahan dpa kalinya, dana ketahanan pangan skpd alokasi berkualitas dan |serta pangan umum berdaya saing ketentraman dan ketertiban umum peningkatan koordinasi dan kab. dana tata kelola dan meningkatkan (kapasitas penyusunan laporan capaian lampung transfer aparatur laporan capaian kinerja dan ikhtisarkinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd kalinya, dana berkualitas ketahanan pangan realisasi kinerja kpj, ppd, dan ip) way alokasi kuan serta pangan skpd uran umum berdaya saing ketentraman dan ketertiban umum laporan administrasi administrasi keuangan perangkat bulan bulan bulan bulan bulan keuangan daerah bul bul bul bul perangkat daerah laporan administrasi uan uan uan uan bulan pelaksanaan tugas asn peningkatan kab dana tata kelola dan lampung transfer kapasitas aparatur penyediaan gaji gaji dan tunjangan selatan, umum pemerintah dinas dinas ketahanan dan tunjangan asli asn bulan bulan kalinya. dana daerah dan desa, ketahanan bulan pangan yang sertaaparatur administrasi dokumen administrasi selatan, umum pemerintah dinas dinas ketahanan dokumen12 dokumen daerah dan desa, dokumen pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn kalinya, dana ketahanan pangan serta asnkoordinasi dan laporan ketatausahaan lampung transfer kapasitas aparatur penyusunan dan selatan, umum pemerintah dinas dinas ketahanan pan dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen laporan keuangan pengujian verifikasi kalinya, dana ketahanan pangan akhir tahun skpd keuangan skpd way alokasi serta pangan urang umum ketentraman dan ketertiban umumdaerah jangka menengah rpm) provinsi lampung tahunrow www terdapat tam tes por t20f penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn dokumen administrasi pelaksanaan tugas asn bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan inspektorat kab. dokumen) tamsel fo1f2of koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir dokumen laporan keuangan skpd dokumen) laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan inspektorat kab. tahun skpd tamsel fo1f2of koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dokumen laporan realisasi keuangan bulanan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan inspektorat kab. bulanan triwulanan semester skpd triwulanan semester skpd dokumen) tamsel merata for f2of pengadaan pakaian dinas beserta atribut belanja pakaian pakaian dinas beserta atribut sel sel sel sel stel stel stel inspektorat kab. kelengkapannya kelengkapannya ste uni tamsel for2o pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas pengiriman peserta diklat singkat asn) orang orang orang orang orang 700f orang orang inspektorat kab. dan fungsi tamsel ofofzof bimbingan teknis implementasi peraturan perundang bintik implementasi peraturan perundang: kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan inspektorat kab. undangan undangan acara) tamsel meararorl for penyediaan komponen situasi listrik penerangan alatalatlistik dan komponen stik kantor bulan) jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis inspektorat kab. bangunan kantor tamsel fo1f2of penyediaan peralatan dan perlengkapan kan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor unit as) unit unit unit unit unit unit nspekbrat kab. bulan) tamsel fo1f2of penyediaan peralatan rumah tangga. peralatan rumah tangga bulan) jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis nspekbrat kab. tamsel ppi isslnamasai ara aan mas man lan tam tamsel ppl kan aan ons aan daan masi maan tam tamsel oxfordnspekbrat kab. undangan undangan bulan) tamsel ppl menhan pan aan nasa nan isi mrs tamsel |o1f20 penyelenggaraan rapat koordinasidan konsultasi rapat koordinasi dan konsultasi skpd bulan) kali kali kali ati kali kali kali inspektorat kab. skpd tamsel merata oxford2of pengadaan mebel mebel kantor uni) unit unit unit unit unit unit unit inspektorat kab. tamsel fo1f2of penyediaan jasa komunikasi, sumber daya aidan rekening telepon, internet, air listrik kantor bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan inspektorat kab. listrik bulan) tamsel for2of penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pemeliharaan ruinhberkala dan pajak kendaraan unit unit unit unit unit unit unit inspektorat kab. dan pajak kendaraan perorangan dinas atau perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tamsel kendaraan dinas jabatan bulan) |o1f20 pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya unit unit unit unit unit unit unit inspektorat kab. bulan) tamsel fo1f20 pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor bulan) unit unit unit unit unit unit unit nspekbrat kab. bangunan lainnya tamsel forinspektorat kab. gedung kantor atau bangunan lainnya gedung kan bulan) tamsel fo1fnspekbrat kab. pendukung gedung kartu bangunan lainnya gedung abbr bulan)lampung transfer aparatur penyusunan laporan keuangan pemerintah selatan, umum dinas dinas ketahanan laporan keuangan bulanan dan dokumen13 dokumen daerah dan desa, dokumen kalinya, dana ketahanan pangan bulanan triwulanan semester serta way alokasi pangan semester skpd ketentraman dan urang umum ketertiban umum administrasi pendidikan dan kursus kepegawaian singkat orang orang orang orang orang perangkat daerah peningkatan kab. dana meningkatkan ani san pengadaan pakaian lampung transfer meningkatkan atas tas aparatur dinas beserta seragam batik selatan umum sumber daya pemerintah dinas dinas ketahanan lembar lembar nan manusia yang daerah dan desa, lembar atribut tradisional kalinya, dana ketahanan pangan berkualitas dan |serta kelengkapannyndidikan dan lampung transfer aparatur pelatihan pengiriman peserta selatan umum sumber daya din dinas ketahanan loo iox patna pegawai diklat singkat dan orang kali orang kali ? atan, manusia yang orang kali 1s petahana berdasarkan tugas kalinya, dana ketahanan pangan bintik berkualitas dan dan fungsi way alokasi pangan berdaya saing urangkab. dana meningkatkan penyediaan lampung transfer sumber daya aparatur loo lox i2. komponen instalasi alat alat listrik dan bulan bulan selatan, umum manusia yang dinas bulan dinas ketahanan listrik penerangan komponen listrik kantor kalinya, dana berkualitas dan ketahanan pangan bangunan kantor way alokasi pangan berdaya saing urang umum kab. dana meningkatkan penyediaan lampung transfer sumber daya aparatur log .elo2 peralatan dan peralatan dan 28unit unit selatan, umum manusia yang dinas unit dinas ketahanan perlengkapan perlengkapan kantor kalinya, dana berkualitas dan ketahanan pangan kantor way alokasi pangan berdaya saing urangperalatan rumah selatan umum sumber daya pemerintah dinas dinas ketahanan peralatan rumah bulan bulan manusia yang daerah dan desa, bulan tangga kalinya, dana ketahanan pangan tanggningkatkan lampung transfer aparatur bah selat umum sumber daya din dinas ketahanan loo lox i2.06loa siaan bahan bahan logistik kantor bulan bulan atan, manusia yang bulan petahana logistik kantor kalinya, dana ketahanan pangan berkualitas dan way alokasi pangan berdaya saing urang umum peningkatan dana tata kelola dan kab. meningkatkan (kapasitas transfer aparatur penyediaan barang lampung sumber daya pemerintah cetak dan umum dinas dinas ketahanan cetakan dan bulan bulan selatan, manusia yang daerah dan desa, bulan penggandaan dana ketahanan pangan penggandaan kalinya, berkualitas dan |serta alokasi pangan kalinya berdaya saing ketentraman dan umum ketertiban umum peningkatan kab. dana tata kelola dan penyediaan bahan meningkatkan (kapasitas lampung transfer aparatur bacaan dan bahan bacaan dan sumber daya pemerintah selatan, umum dinas dinas ketahanan peraturan peraturan perundang bulan bulan manusia yang |daerah dan desa, bulan kalinya, dana ketahanan pangan perundang undangan berkualitas dan serta way alokasi pangan undselatan umum sumber daya pemerintah dinas dinas ketahanan bahan materi pameran paket paket nan manusia yang daerah dan desa, paket bahan material kalinya, dana ketahanan panganlampung transfer sumber daya aparatur los lox i2. log fasilitasi kunjungan makan minum rapat bulan bulan selatan, umum manusia yang dinas bulan p'nas ketahanan tamu dan tamu kalinya, dana ketahanan pangan berkualitas dan way alokasi pangan berdaya saing urang umum lo1 penyelenggaraan perjalanan dinas luar orang kal68 orang kali kab. dana meningkatkan aparatur orang kali dinas ketahanan rapat koordinasi dan dalam daerah lampung transfer sumber daya dinas pangan dan konsultasi selatan, umum manusia yang ketahanan skpd natar, dana berkualitas dan pangan hajime alokasi berdaya saing kab. umum lampung selatan, kalinya, kalinya kab. lampung selatan, sidomulyo, sidorejogadaan membelai penunjang urusan pala unit unit unit unit unit pemerintah daerah kab. dana meningkatkan lampung transfer aparatur selatan umum sumber daya din dinas ketahanan loo lox i2. pengadaan mebel kursi direktur unit unit atan, manusia yang unit petahana kalinya, dana ketahanan pangan berkualitas dan way alokasi pangan berdaya saing urang umum penyediaan jasa rekening listrik, tunjang rusak internet telepondan bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan air daerah peningkatan kab. dana tata kelola dan rekening telepon, meningkatkan |kapasitas penyediaan jasa internet. air dan listrik lampung transfer sumber indah aparatur komunikasi, bulan bulan selatan, umum aya pemerintah dinas bulan dinas ketahanan kantor manusia yang daerah dan desa, sumber daya air paket paket kalinya, dana berkualitas ketahanan paket pangan dan listrik tambah daya listrik way alokasi benda pangan kwh urang umum berdaya saing ultraman ketertiban umum pemeliharaan jumlah barang milik barang mili dipilih daerah penunjang peran tang hiperinara unit tahun unit tahun| unit tahun| unit tahu unit tahu pemeliharaan urusan unit tahun unit tahun| unit tahun unit tahu unit tahu kendaraan dinas pemerintahan daerah jabat dan rutin berkala dan pajak selatan umum sumber daya pemerintah dinas dinas ketahanan pajak kendaraan paj unit unit manusia yang |daerah dan desa, unit kendaraan perorangan kalinya, dana ketahanan pangan perorangan dinas berkualitas dan serta dinas jabatan way alokasi pangan atau kendaraan berdaya saing |, rutin berkala dan pajak selatan umum sumber daya pemerintah dinas dinas ketahanan pajak, dan perizinan unit unit manusia yang |daerah dan desa, unit kendaraan perorangan kalinya, dana ketahanan pangan kendaraan dinas berkualitas dan serta dinas operasional way alokasi pangan operasional atau berdaya saing ketentraman dan urang umum lapanganmeliharaan jumlah peralatan dan selatan umum sumber daya pemerintah dinas dinas ketahanan peralatan dan . unit unit manusia yang |daerah dan desa, unit mesin yang dipelihara kalinya, dana ketahanan pangan mesin lainnymeliharaan rela lampung transfer sumber daya aparatur los io1 l209lo9 je'stasi gedung rehabilitasi gedung unit tahun unit tahu selatan, umum manusia yang dinas unit tahu dinas ketahanan kantor dan kantor kalinya, dana berkualitas dan ketahanan pangan bangunan lainnya way alokasi pangan berdaya saing urang umum program pengelolaan bae auk koefisien variasi cv) harga pangan beras) kedaulatan tingkat konsumen dan kemandirian pangan penyediaan infrastruktur dan seluruh jumlah infrastruktur pendukung sarana penyimpanan kemandirian penyiar unit unit unit unit unit dan pengolahan bahan pangan sesuai angan yang dibangun kewenangan daerah kabupaten kota pemulihan perekonomian daerah melalui dana pengolahan transfer produk umum kab. unggulan dana daerah, penyediaan jumlah lumbung lampung alokasi pemanfaatan dinas ketahanan infrastruktur pangan masyarakat unit unit selatan, umum teknologi unit pangan lumbung pangan yang dibangun sidomulyo, og, anga sidowaluyp dak fisik inovasi, bidang penguatan pertanian kelembagaan regulerunggulan penyediaan lampung dak fisik daerah, infrastruktur lantai lantai jemur yang meter meter selatan, bidang pemanfaatan meter dinas ketahanan jemur dibangun persegi persegi sidomulyo pertanian teknologi, persegi pangan sidowaluyb regulerjumlah rice killing unggulan penyediaan" unit rmu) yang young dak fisik daerah, log io2 pendukung disediakan unit unit selatan, p'dang pemanfaatan unit '"as ketahanan kemandirian jumlah rumah rice unit unit sidomulyo, pertanian teknologi, unit pangan pangan lainnya killing unit rmu) sidowaluyb reguler inovasi, yang dibangun penguatan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja program konsumsi energi, peningkatan konsumsi protein, koefisien rias harga kkal kapita hari kkal kapitaltssr60 kkal brits fiskal kapita ,1a7,a50| kkal kapita angan tingkat pangan konsumen masyarakat penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai jumlah dengan gapoktan oktan yang kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kebutuhan daerah dibina kabupaten kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pnyediaan data pph ketersediaan lampung transfer daerah, masyarakat los lo3 i2xbox |informasi harga angan dan neraca dokumen| dokumen selatan, umum pemanfaatan kabupaten dokumen 4s, dinas ketahanan pangan dan neraca bahan makanan kalinya, dana teknologi, lampung pangan bahan makananoordinasi, pertemuan teknis dan kab. dana sinkronisasi dan koordinasi permadi, lampung transfer masyarakat los lo3 |o3 pelaksanaan upt dan penyuluh kal kali selatan, umum kabupaten kali ,0oo| dinas ketahanan distribusi pangan kali kali kalinya, dana lampung kali pangan pokok dan pangan rapat koordinasi lintas way alokasi selatan lainnya sektoral urang umum pemantauan stok, laporan harga pangan dokumen13 dokumen kab. dana masyarakat dokumen dinas ketahanan pasokan dan harga strategis kali kali lampung transfer kabupaten kali pangan pangan partisipasi pada pasar selatan, umum lampung murah natar, nata dana selatan kab. alokasi lampung umum selatan,mbangan kab. dana lampung transfer masyarakat kelembagaan jumlah selatan umum kabupaten dinas ketahanan usaha pangan oktan gapoktan yang kelompok41 kelompok kelompok kalinya, dana lampung pangan masyarakat dan dibina toko tani indonesia way alokasi selatan urang umum pengelolaan dan kebutuhan pangan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen cadangan pangan menjelang bkn kabupaten kota koordinasi dan distribusi cadangan kali kali kab. dana pengelolaan masyarakat kali dinas ketahanan sinkronisasi pangan pemerintah lampung transfer sumber daya kabupaten pangan pengendalian selatan, umum alam dan lampung cadangan pangan natar, dana lingkungan selatan kabupaten kota merak batimalokasi hidup yang kab. umum berkelanjutan serta lampung kesiapsiagaan selatan, bencanadadinah aw. mea kelana makan men rar makan nanga maan denny bean pkn benang menengah pengawasan kinerja pemerintah daerah pelaksanaan monitoring kinerja pns sidak laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan inspektorat kab. lampung selatan, penilaian mandiri pelaksanaan tamsel reformasi birokrasi, leveling api, penilaian spip pengawasan keuangan pemerintah daerah pelaksanaan pengawasan internal desa, opd, lhp lhp lhp lhp lhp inspektorat kab. puskesmas, sekolah dan kecamatan tamsel revi laporan kinerja pelaksanaan review lppdlkjip,rpm dan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan inspektorat kab. dokumen sakit opd tamsel tamsel monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil laporan ndak lanjut temuan bpk perti wulan, laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan inspektorat kab. pemeriksaan bpk dan tindak lanjut hasil pemutakhiran data nasional hasil pemeriksaan tamsel pemeriksaan api api amal na? pala penanganan penyelesaian kerugian negara daerah pemberian bantuan hukum, perimbangan hukum laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan inspektorat kab. bidang ptun dalam hal pengembalian kerugian tamsel daerah mana mann aan naa nas lo) lol mina nas sea tamsel mill(e ill can men ann baca dan man a|lal yeol perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan laporan pelaksanaan program aplikasi sim aplikasi aplikasi aplikasi aplikasi aplikasi aplikasi inspektorat kab. dan fasilitasi pengawasan tamsel mms w"eiga|la| lili pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan laporan apbd desa, inventarisasi dan laporan laporan laporan laporan laporan laporan s2t| laporan nspekrat kab. pelaporan lakon tamsel koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi laporan saber pungli, mcp kpk laporan t1. laporan laporan laporan laporan laporan laporan nspekbrat kab. pencegahan dan pemberantasan korupsi tamsel pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan implementasi unit pengendalian gravitasi, laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan inspektorat kab. integritas laporan pemetaan zona nigerias tamsel total anggaran dari semua program heran maan man hewan tan pena tni '''''''#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#( ' '|(':v.::5f,a::c:: haa smamemememal '''''''''"'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#'#' ' 'c'c ana naa . dana unggulan penyusunan laporan prognosis lampung transfer daerah, masyarakat los lo3 kencana kebutuhan puluhan pangan hari dokumen| dokumen s 'atan, umum pemanfaatan kabupaten dokumen dinas ketahanan pangan lokal besar keagamaan kalinya, dana teknologi, lampung pangan nasional bkn)pengelolaan kab dana sumber daya pengadaan lampung transfer alam dan masyarakat cadangan pangan jumlah cadangan selatan umum lingkungan kabupaten dinas ketahanan pangan pemerintah kilogiik8180 kilogram nan hidup yang kilogram pemerintah disediakan kalinya, dana berkelanjutan lampung pangan kabupaten kota yang disediakan way alokasi lanjut selatan urang umum kesiapsiagaan bencana pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan penurunan tingkat perkapita tahun konsumsi beras kg kapitan kg kap thn| kg kap thn| kg kap thn kg kap thn sesuai dengan angka kecukupan gizi jumlah hibah kab. satuan iba lampung alat pengolahan selatan, pangan kalinya, jumlah kelompok semua penerima bantuan kelurahan dana sosial pekarangan kab. transfer angan lestari paket paket kampung umum paket jumlah kelompok selatan, dana kelompok pemberdayaan wanita tani yang kelompok kelompok sidomulyo, alokasi memperkuat wanita tani kelompok masyarakat dalam dibina kelompok kelompok gampang umum ketahanan dan kelompok untuk kat dinas ketat loo |o3 j2.kalo2 keanekaragaman disipasi pada lomba kali kali tiga dana omi anu caraka kali a3 anakan konsumsi pangan cipta menu b2sa pertumbuhan pangan berbasis sumber tan kali kali kab. transfer yang berkualitas kabupaten kali daya lokal ingkar provinsi kali kali kampung khusus dan berkeadilan lampung kali pelatihan pemanfaatan selatan, ana selatan pekarangan kali kali katung, alokasi kali pelatihan pengolahan tegalsari musuh non pangan lokal lokasi kab. fisi lomba lampung pelatihan pengolahan selatan, candipuro pangan lokal untuk kwt binaan rawa selatan koordinasi dan data pph konsumsi dokumen dokumen kab. dana memperkuat kelompok dokumen dinas ketahanan sinkronisasi penetapan perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) transfer ketahanan wanita tani pangan pemantauan dan umum ekonomi untuk dan evaluasi konsumsi kabupaten lampung selatan dana pertumbuhan masyarakat per kapita per tahun alokasi yang berkualitas tahun . prakiraan umum dan berkeadilan kabupaten prakiraan maju rencana urusan bidang target capaian capaian kinerja dan kerangka pendanaan lampung tahun perangkat keating kegiatan sub kejiwaan iperiadel rkd kep tarask2oz2 pagutndikatit prioritas seannatar, didasari kab. lampung selatan, natar, haduyang kab. lampung selatan, natar, sari kab. lampung selatan, tanjung bintang, kalian kab. lampung selatan, tanjung bintang, sukanegarka kab. lampung selatan, tanjung bintang, serdang kab. lampung selatan, kalinya, tajimalela kab. lampung selatan, kalinya, margacatur kab. lampung selatan, kalinya, taman agung kab. lampung selatan, katung, atung, trans tanjung kab. lampung selatan, katung, sidomeka kab. lampung selatan, palas, pajak aji kab. lampung selatan, palas, pula tengah kab. lampung selatan, palas, bunyi daya kab. lampung selatan, laki agung, marga agung kab. lampung selatan, laki agung, karang anyar kab. lampung selatan, laki agung, marga kaya kab. lampung selatan, ketapang, bangunrejp kab. lampung selatan, ketapang, taman sari kab. lampung selatan, ketapang, kemukusraja basa, banding kab. lampung selatan, raja basa, betung kab. lampung selatan, raja basa, way muli kab. lampung selatan, candipuro didasari kab. lampung selatan, candipuro way gelar kab. lampung selatan, candipuro karya mulya sari program penanganan ketersediaan energi kkal k kkal k kkal k4 wakil kapita ha8102, kkal kapita h44# kerawanan dan protein al kapita hari al kapital h2# kkal kap#@kkal kapita al kapita pangan penanganan kerawanan jumlah kawasan pangan mandiri pangan yang kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kewenangan dibikab. lampung selatan, kalinya, way bintik penyusunan rang database sumber daya kab. pangan lampung selatan, bintik penyusunan atan kalinya, skpd margacatur database sumber daya kali kali kab. kali ngeh kali kali lampung kali jumlah hibah barang selatan, masyarakat alat pengolahan dokumen| dokumen sidomulyo, dana kabupaten dokumen koordinasi dan pangan paket paket suak transfer lampung paket sinkronisasi selatan, jumlah kawasan kelompok kelompok kelompok ketat log loa penanganan mandiri pangan yang kab. kelompok daan anakan kerawanan pangan dibina kelompok kelompok lampung daerah kelompok kabupaten kota dokumen| dokumen belakang gani rentan dokumen jumlah kelompok pku kali kali alas, rawan kali yang dibina dai tanjung pangan kali laporan skpd kali jaya kali pelatihan kelompok kali kali kab. kali kmp baru lampung selatan, pelatihan kelompok ragi ragi, pku dan kmp lama sedang rapat koordinasi lintas kab sektoral kampung selatan, merbau mataram, puji rahayuar ogan kab. pelaksanaan masyarakat pengadaan, lampung kabupaten pengelolaan, dan selatan, bana lampung penyaluran jumlah gabah palas, transfer selatan kalirejo los loa i202lo2 cadangan pangan cadangan pangan yang kilogram4000 kilogram umum kelompok kilogram "nas ketahanan pada kerawanan dihibahkan kepada kab. dana daerah pangan pangan yang masyarakat lampung alokasi rentan mencakup dalam selatan, umum rawan (satu) daerah ragi, pangan kabupaten kota sumber agung kab. lampung selatan, candipuro way gelam program keamanan pangan pengawasan segar berdasarkan keamanan kandungan cemaran pangan biologis, kimia, dan fisik pelaksanaan sosialisasi mutu dan pengawasan keamanan pangan keamanan pangan segar yan kali kali kali kali kali segar daerah disalin aklampung selatan, kalinya, way urang kab. lampung selatan, penengahan, bahan promosi pasuruan pemangku keamanan pangan kab. dana memperkuat kepentingan penguatan lampung pelaku kelembagaan rapat jejaring jenis jenis selatan, transfer ketahanan usaha jenis keamanan pangan umum ekonomi untuk dinas ketahanan keamanan pangan kali kali palas, pangan kali segar daerah daerah skpd) bangunan dana pertumbuhan segar dan pangan kabupaten kota sosialisasi mutu dan kali kali kab lokasi yang berkutat konsumen hai keamanan pangan bagi lampung mum berkeadilan pangan kader desa selatan, segar candipuro way gelar kab. lampung selatan, merbau mataram, merbau mataram kab. lampung selatan, tanjung bintang, jati baru pemangku sosialisasi sertifikasi kab. dana memperkuat kepentingan sertifikasi jaminan keamanan lampung raster bsa pelaku keamanan pangan pangan bagi umkm kali kali selatan, umum ekonomi untuk usaha kali dinas ketahanan segar asal industri rumah tangga jati pangan tumbuhan daerah pangan kali kali agung dana pertumbuhan segar dan kali pangan alokasi yang berkualitas kabupaten kota sosialisasi sertifikasi marga umum dan berkeadilan konsumen keamanan pusat agung pangan kab. segar lampung selatan, candipuro way gelam registrasi pembinaan higienis kali kali kab. dana memperkuat pemangku kali dinas ketahanan keamanan pangan dan sanitasi sarana kali kali lampung transfer ketahanan kepentingan kali pangan segar asal pengolahan pusat selatan, umum ekonomi untuk pelaku tumbuhan daerah sosialisasi registrasi natar, dana pertumbuhan usaha kabupaten kota keamanan pusat merak batimalokasi yang berkualitas pangan kab. umum dan berkeadilan segar dan konsumen lampung selatan, pangan tanjung segnatar kab. lampung selatan, kalinya, wai lubuk kab. lampung selatan, sidomulyo jumlah sample yang sidorejo diuji kab. pemangku pengawasan keamanan lampung memperkuat kepentingan rekomendasi pusat menghadapi sample sample selatan, bsa pelaku sample bkn keamanan pangan kali kali jati agung ekonomi untuk usaha kali dinas ketahanan segar asal sosialisasi keamanan kali kali karang pertumbuhan pangan kali pangan tumbuhan daerah pangan segar asal anyar yang berkualitas segar dan kabupaten kota tumbuhan desa kali kali kab. dan berkeadilan konsumen kali sosialisasi keamanan lampung pangan pangan segar asal selatan, segar tumbuhan sekolah candipuro way gelam kab. lampung selatan, merbau mataram, merbau mataram kab. lampung selatan, bakauheni hatta total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat alamisatuan polisi pamong praja lam peran kadi lb dir tai ) pere daan pny anna peran dir tai skpd (pre anang kadi tan msi madi kai lte lil) kai (ppp engan tan ani masi tpl ifa lai) koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja laporan capaian kinerja dan kisah realisasi dok dok dok dok dok dok dok dan kaisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd rata rata capaian kinerja kegiatan el) 8early getol to xx. aaa 1t4l2 penyediaan gaji dan tunjangan asn pembayaran gaji dan tunjangan asn bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan satuan polisi pamong praja lam pep (aa misa dai 1h1l2 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir dokumen laporan keuangan skpd bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan tahun skpd 1hal2|a koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dokumen laporan realisasi anggaran il, bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulanan triwulan semesisran skpd rata rata capaian kinerja kegiatan ) )'so00| 3ga7| otot tsi| oo iki pengadaan pakaian dinas beserta atribut belanja pakaian dinas beserta atribut orang orang orang orang orang orang too| orang satuan polisi kelengkapannya kelengkapannya pamong praja lam sel dan fungsi ,s,s,w.". .coc0 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan natalatlistik dan komponen listrik kantor bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan satuan polisi bangunan kantor pamong praja lam sel dgn ceri, undangan tamu skpd rata rata capaian kinerja kegiatan (#)| )o ) ras| oo6seo| ser oul jurusan pemerintahan bidang lingkungan hidup a2354, yang dan evaluasi inap indikator yan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat yang baik dan terukur daerah peningkatan kab. dana tata kelola dan meningkatkan |kapasitas penyusunan lampung transfer dokumen dokumen renstra senja selatan umum sumber daya pemerintah dinas dinas perencanaan dan perubahan senja dokumen| dokumen kalinya dana manusia yang daerah dan desa, lingkungan dokumen lingkungan berkualitas dan serta hidup hidup perangkat daerah way alokasi berdaya saing |ketentraman dan urang umumdinas dinas |1x fox pny asuhan dokumen rka skpd dokumen| dokumen nan, tum manusia yang umum lingkungan dokumen lingkungan dokumen rka kalinya, dana peningkatan berkualitas dan hidup hidup skpd way alokasi tata kelola dan berdaya saing urang umum kapasitaspenyusunan dokumen rka selatan umum sumber daya pemerintah dinas dinas dokumen focusing dan rka dokumen| dokumen kalinya dana manusia yang daerah dan desa, lingkungan dokumen lingkungan perubahan rka perubahan skpdeningkatkan |kapasitas lampung transfer koordinasi dan selatan umum sumber daya pemerintah dinas dinas penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen kalinya dana manusia yang daerah dan desa, lingkungan| dokumen lingkungan skpd alokasi berkualitas dan serta hidup hidup(kapasitas koordinasi dan lampung transfer penyusunan dokumen dpa selatan umum sumber daya pemerintah dinas dinas dokumen| dokumen nan manusia yang daerah dan desa, lingkungan| dokumen lingkungan perubahan dpa perubahan skpd kalinya, dana berkualitas dan serta hidup hidup skpd way alokasi berdaya saing |ketentraman dan urang umum ketertiban umum peningkatan koordinasi dan kab. dana tata kelola dan lampung meningkatkan |kapasitas penyusunan transfer laporan capaian dokumen laporan selatan, umum sumber daya pemerintah dinas dinas kinerja dan ikhtisar skpd dokumen| dokumen semua dana manusia yang daerah dan desa, lingkungan dokumen lingkungan kecamatan, berkualitas dan serta hidup hidup realisasi kinerja alokasi semua berdaya saing ketentraman dan skpd umum kelurahra kelola dan lampung transfer atas tas aparatur penyediaan gaji pembayaran gaji dan selatan umum pemerintah dinas dinas bulan bulan nan daerah dan desa, bulan lingkungan dan tunjangan asn tunjangan asn kalinya, dana lingkungan serta hidupyediaan lampung transfer atas tas aparatur administrasi dokumen administrasi selatan umum pemerintah dinas dinas bulan bulan nan daerah dan desa, bulan lingkungan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn kalinya, dana lingkungan serta hidup asn way alokasi hidup ketentraman dan urang umum ketertiban umum peningkatan kab. dana sara kelola dan koordinasi dan lampung transfer atas tas aparatur penyusunan dokumen laporan selatan umum pemerintah dinas dinas dokumen| dokumen nan daerah dan desa, dokumen lingkungan laporan keuangan keuangan skpd kalinya, dana lingkungan hid akhir tahun skpd way alokasi seri hidupbarang barang milik milik daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen daerah pada tercapainya barang dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perangkat daerah milik daerah dlh peningkatan kab. dana tata kelola dan rekonsiliasi dan meningkatkan (kapasitas lampung transfer penyusunan penyusunan laporan selatan umum sumber daya pemerintah dinas dinas laporan barang waka milik gea dokumen| dokumen kalinya dana manusia yang |daerah dan desa, lingkungan dokumen lingkungan milik daerah padaadministrasi administrasi kepegawaian perangkat lan bulan bulan bulan bulan kepegawaian daerah maa bulan bulan bulan bulan bulan perangkat daerah peningkatan kinerja pegawai peningkatan kab. dana sat kelola dan pengadaan pakaian lampung transfer atas tas aparatur administrasi pemerintah dinas dinas beserta selatan, umum dinas kepegawaian stel stel daerah dan desa, stel lingkungan atribut kalinya, dana lingkungan perangkat daerah serta hidup kelengkapannyadidikan dan lampung transfer atas tas aparatur pelatihan pegawai administrasi selatan umum pemerintah dinas dinas kepegawaian bulan bulan daerah dan desa, bulan lingkungan berdasarkan tugas kalinya, dana lingkungan perangkat daerah serta hidup dan fungsi way alokasi hidup ketentraman dan urang umum ketertiban umumpeningkatan tata kelola dan penyediaan kab. pendapatan kapasitas komponen instalasi alat alat listrik dan lampung transfer pemerintah dinas dinas naa bulan bulan selatan, daerah dan desa, lingkungan bulan lingkungan listrik penerangan komponen listrik kantor pemerintah kalinya, serta hidup hidup bangunan kantor pusat kalinya ketentraman dan ketertiban umum penyediaan peralatan dinas dinas lxx to1 |o2 arakan gan prapatan gan unit unit lingkungan unit lingkungan perlengkapan perlengkapan kantor kant hidup hidupdinas peralatan rumah tangga bulan bulan kalinya dana daerah dan desa, lingkungan bulan lingkungan tangga way alokasi serta hidup hidupdinas bahan logistik bulan bulan daerah dan desa, lingkungan bulan lingkungan logistikcetak dan selatan umum pemerintah dinas dinas cetakan dan penggandaan bulan bulan kalinya dana daerah dan desa, lingkungan bulan lingkungan penggandaan pengdinas peraturan peraturan bulan bulan kalinya dana daerah dan desa, lingkungan bulan lingkungan perundang perundang2an alokasi serta hidup hidupnyediaan bahan selatan umum pemerintah dinas dinas kali kali nan daerah dan desa, lingkungan kali lingkungan bahan material material makan minum selatan umum pemerintah dinas dinas tamu jung rapat kantor dan kali kali kalinya dana daerah dan desa, lingkungan kali lingkungan jamuan tamu serta hidup hidupab dana tata kelola dan penyelenggaraan lampung transfer kapasitas rapat koordinasi koordinasi dan selatan, umum pemerintah "nas "nas dan konsultasi konsultasi skpd kali kali kalinya. dana daerah dan desa, lingkungan kali lingkungan skpd way alokasi serta hidup hidup uran umumdana tata kelola dan lampung transfer kapasitas selatan umum pemerintah dinas dinas pengadaan mebel mebel kantor unit unit kalinya dana daerah dan desa, lingkungan unit lingkungan alokasi serta hidup hidup umum ketentraman dan ketertiban umum penyediaan jasa penunjang urusan penyediaan jasa tah penunjang urusan bulan bulan bulan bulan bulan dana anan pemerintah daerah peningkatan kab dana tata kelola dan kapasitas penyediaan jasa lampung transfer komunikasi, penyediaan jasa selatan, umum pemerintah dinas dinas sumber daya air penunjang bulan bulan kalinya, dana daerah dan desa, lingkung bulan lingkungan dan listrik way alokasi serta hidup hidup urang umum ketentraman dan ketertiban umum pemeliharaan barang milik |o1 daerah penunjang pemeliharaan milik unit unit unit unit unit rusak pemerintahan daerah peningkatan penyediaan jasa kabdinas pajak kendaraan kendaraan perorangan unit unit kalinya dana daerah dan desa, lingkungan unit lingkungan perorangan dinas dinas atau kendaraan alokasi serta hidup hidup atau kendaraan dinas jabatan umum ketentraman danpemeliharaan, biaya kapasitas lampung pendapatan pemeliharaan, kendaraan dinas selatan transfer pemerintah dinas dinas pajak, dan perizinan operasional atau unit unit kalinya pemerintah daerah dan desa, lingkungan unit lingkungan kendaraan dinas lapangan pusat serta hidup hidup operasional atau ketentraman dan lapangan ketertiban umum peningkatan kab. dana tata kelola dan kapasitas lampung transfer pemeliharaan pemeliharaan baran selatan umum pemerintah dinas dinas peralatan dan daerah bulan bulan kalinya dana daerah dan desa, lingkungan bulan lingkungan mesin lainnya serta hidup hidupkapasitas dilintasi gedung pemeliharaan barang selatan umum pemerintah dinas dinas unit unit nan daerah dan desa, lingkungan unit lingkungan kantor dan milik daerah kalinya, dana serta hidup hidup bangunan lainnya way alokasi ketentraman dan urang umum ketertiban umumkap. jana penyusunan dan jumlah dokumen lampung dinas penetapan apple penyusunan apple dokumen| dokumen selatan, dana dokumen lingkungan kabupaten kota yang sudah tersusun kalinya, ana hidup alokasi kalinya umum penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis lhskab. dana sumber daya pembuatan dan lampung transfer dinas lan lo2 pelaksanaan lhs jumlah dokumen lhs dokumen| dokumen #atan, umum hidup yang dokumen lingkungan rencana tata tata ruang kalinya, dana ruang semua alokasi berkelanjutan hidup kelurahan| umum serta kesiapsiagaan bencana program laporan pengendalian pencemaran dan atau dan atau kerusakan lingkungan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kerusakan hidup lingkungan hidup pencegahan laporan kegiatan pencemaran pencegahan |o3 san) pencemaran dan atau dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen lingkungan hidup kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan kabupaten kota koordinasi, jumlah dokumen dokumen| dokumen kab. dana perusahaan dokumen dinas sinkronisasi, dan pencegahan lampung transfer dan atau lingkungan pelaksanaan pencemaran selatan, umum kegiatan hidup pencegahan lingkungan hidup natar, dana usaha pencemaran semua alokasi lingkungan hidup kelurahan| umum dilaksanakan kab. terhadap media lampung tanah, air, udara, selatan, dan lautoordinasi, pengelolaan sinkronisasi dan kab. dana sumber daya pelaksanaan jumlah dokumen lampung transfer alam dan perusahaan pengendalian emisi terkait mitigasi dan selatan, umum lingkungan dan atau dinas gas rumah kaca adaptasi perubahan dokumen| dokumen hidup yang segi dokumen lingkungan stasi perubahan ketapang,| dana kegiatan mitigasi dan iklim semua alokasi berkelanjutan usaha hidup adaptasi perubahan kelurahan| umum serta iklimelolaan kab dana sumber daya pengelolaan lampung transfer alam dan perusahaan laboratorium jumlah sampel yang selatan umum lingkungan dan atau dinas dianalisa tahun sampel sampel nan hidup yang sampel lingkungan lingkungan hidup berjalan kalinya, dana berkelanjutan kegiatan hidup kabupaten kota way alokasi usaha urang umum kesiapsiagaan bencana program pengelolaan laporan program keanekaragaman pengelolaan kehati dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen (kehati) pengelolaan mae keragaman laporan pengelolaan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kabupaten kota kab. lampung pengelolaan selatan, bana sumber daya hdi ketapang,| transfer ineikungan wilayah dinas bangunrejb i2. pengelolaan uang laporan pengelolaan donie dokumen ttg hidup yang kabupaten dokumen lingkungan terbuka hijau rth) kab. berkelanjutan lampung hidup lampung asi serta selatan selatan mum kesiapsiagaan any, bencana sidomakmlur program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) laporan pengendalian amen dokumen dokumen dokumen dokumen dan limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) penyimpanan laporan pengendalian sementara limbah maan naa dokumen dokumen dokumen dokumen dokuemua kelurahan kab. lampung verifikasi selatan, isl kasi pangan tanjung eng aan untuk memastikan bintang, dana sumber daya perusahaan pemenuhan alam dan dan atau laporan verifikasi semua transfer persyaratan seluruh lingkungan kegiatan dinas lapangan persyaratan eluranani umum administrasi dan dokumen dokumen hidup yang usaha dokumen lingkungan administrasi dan teknis kab. dana teknis berkelanjutan kabupaten hidup lb3 lampung alokasi penyimpanan umum serta lampung sementara limbah selatan, kesiapsiagaan selatan ketapang, bencana semua kelurahan kab. lampung selatan, tanjung sari, semua kelurahan program pembinaan dan pengawasan terhadap izin laporan pelaksanaan lingkungan pembinaan dan dan izin pengawasan terhadap perlindungan usaha dan atau dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup (plh) pembinaan dan pengawasan terhadap usaha laporan kegiatan dan atau kegiatan pengawasan usaha yang dan atau kegiatan yang lingkungan dan usahanya izin plh nana diterbitkan oleh diterbitkan oleh kabupaten pemerintah daerah kabupaten kota pengawasan usaha laporan kegiatan dokumen dokumen kab. pendapatan membangun perusahaan dokumen dinas dan atau kegiatan pengawasan usaha lampung asli daerah lingkungan dan atau lingkungan yang izin dan atau kegiatan yang selatan, pad) hidup, tempat hidup lingkungan hidup, izin usaha diterbitkan natar, meningkatkan usaha yang izin plh yang oleh kabupaten semua ketahanan ada diterbitkan oleh kelurahan bencana dan kab. lampu pemerintah daerah kab perubahan iklim selatan kabupaten kota lampung ' '|',',' ii penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah penyediaan jasa penunjang urusan daerah pemerintah daerah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya aidan rekening telpon, internet aidan bintik kantor bulan bulan bulan bulan bun bulan bulan satuan polisi listrik pamong praja lam sel rata rata capaian kinerja kegiatan (#)| o )so00| 3g6t| sisi| pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah urusan pemerintah daerah penyediaanjasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pemeliharaan ruinfberkala dan pajak kendaraan unit unit bulan bulan bun bulan bulan satuan polisi dan pajak kendaraan perorangan dinas atau perorangan dinas kendaraan dinas jabatan pamong praja lam kendaraan dinas jabatan sel rela capaamnemeteraental soo dan nan inc man man penanganan gangguan ketentraman dan jumlah pemberdayaan masyarakat untuk a00 ketertiban umum dalam (satu) daerah menjaga keamanan dan ketertiban umum kabupaten kota yang terlaksana 2l2l2fa pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban pengamanan talium, operasi lain dan tahun keg keg kegiatan keg keg kti keg keg satuan polisi umum melalui deteksi dinilai cegah dini, pembinaan baru pamong praja lam dan penyuluhan, pelaksanaan atol, pengamanan dan sel pengawalan peningkatan kapasitas sdm satuan polisi pamong praja kegiatan pelatihan kali unit kali kali kai kali kai dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang semuanya hak asasi manusia rata capaian kinerja kegiatan rata capaian kinerja kegiatan do. loss loo sal s2s7| jmh .,.,.,,o,,,,9j$j x1 gau nmj jmjjmj penegakan peraturan daerah kabupaten kota dan persentase perkara kejahatan yang peraturan bupati wali kota diselesaikan 2lokal2afa sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan sosialisasi perda kali kali kali kali kali kali kali satuan polisi bupati wali kota pamong praja lam sel 2l2l2f2 pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan pengawasan perda, perbupiniruksi bupati perda perda kti perda perda perda perda perda peraturan daerah dan peraturan bupati wali kota 2l2l2f3 penanganan atas pelanggaran peraturan daerahdan penanganan perda, perkara, perlu dan taksi kali kali kali kali kai kali kai peraturan bupati wali kota bupati y y predikat koa| otr pembinaan penyidik pegawai negeri sipil ppn) jumlah penyidik ppn yang dibina sesuai kabupaten kota rasio 2l2l3ia pengembangan kapasitas dan karier ppn jumlah ppn yang mengikut pelatihan kali kali bulan bulan bulan bulan logo kali satuan polisi pamong praja lam rentan capamnerterseneal soo| soe naa ntt yh, nnhntwnwnm:"m i i: i n annami2 pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam kali kali kti kali kali kali kali kali sub kegiatan daerah kabupaten kota daerah kab kota damkar yang dicairkan sat| pol. neta u t pria koj| oyitalaganggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan pencegahan kebakaran damkar yang edukasi masyarakat dicairkan sat| pol. daa bnn bcl dana mereka men bekprogram peningkatan laporan program pendidikan, pelatihan dan peningkatan diklat dan penyuluhan penyuluhan lingkungan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen hidup untuk lingkungan masyarakat hidup untuk masyarakat penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan laporan kegiatan penyuluhan penyelenggaraan diklat lingkungan hidup aan untuk dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen untuk lembaga lembaga masyarakat kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten kota pengelolaan kab. dana sumber daya lampung transfer alam dan pendampingan laporan pelaksanaan selatan, umum lingkungan masyarakat dinas gerakan peduli pendampingan gerakan dokumen dokumen semua dana hidup yang dan dokumen lingkungan lingkungan hidup peduli kecamatan alokasi berkelanjutan lembaga hidup semua serta umum kelurahan kesiapsiagaan bencana program laporan program penanganan paha pengaduan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pengaduan lingkungan lingkungan hidup hidup penyelesaian pengaduan laporan koordinasi dan masyarakat sinkronisasi penerapan bidang sanksi administrasi, perlindungan dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen penyelesaian sengketa, pengelolaan dan atau penyidikan lingkungan hidup lingkungan hidup plh) kung kabupaten kota koordinasi dan naa dokumen pelaporan sinkronisasi penerapan sanksi pengelolaan penerapan sanksi kab. sumber daya nag administratif sebagai dana administrasi, lampung alam dan tindak lanjut transfer penyelesaian pengaduan selatan, umum lingkungan masyarakat dinas sengketa, dan atau pangeran sengketa dokumen| dokumen semua dana hidup yang dan atau dokumen lingkungan penyidikan pen kecamatan, berkelanjutan lsm hidup dan atau penyidikan alokasi lingkungan hidup semua serta lingkungan hidup umum aan luar pengadilan kelurahan kesiapsiagaan luar pengadilan atau atau melalui bencana melalui pengadilan penggram laporan program pengelolaan pengelolaan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen persamaan persamaan pengelolaan laporan kegiatan sampah pengelolaan sampah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kabupaten kab. lampung pengelolaan selatan, sumber daya jumlah sosialisasi yang kalinya, alam dan tpa yang papua dilakukan kepada way pendapat lingkungan ada dinas dalam pengelolaan masyarakat terkait kali kali urang asli daerah hidup yang kabupaten kali lingkungan persamaan pengelolaan kab. pad) berkelanjutan lampung hidup persamaan lampung serta selatan selatan, kesiapsiagaan kalinya, bencana kedaton penyediaan sarana laporan pelaksanaan dokumen! dokumen semua pendapatan ayang dokumen dinas dan prasarana penyediaan sarana dan kab kota, transfer ada lingkungan pengelolaan prasarana pengelolaan semua pemerintah kabupaten hidup persamaan persamaan kecamatan, pusat lampung tpa test spa tpa test spa kabupaten semua selatan kabupaten kota kelurahan kab. lampung selatan, tanjung bintang, purwodadi simpang kab. lampung selatan, kalinya, wai lubuk kab. lampung selatan, kalinya, sumur kumbang kab. lampung selatan, sidomulyo, budidaya kab. lampung selatan, penengahan, keliliengahan, pasuruan kab. lampung selatan, penengahan, way kalpembinaan dan laporan kegiatan pengawasan pembinaan dan lan bo3| pengelolaan pengawasan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen sampah yang pengelolaan sampah diselenggarakan yang diselenggarakan oleh pihak swasta oleh pihak swasta lol penyusunan dan laporan pelaksanaan kab pengeboran lampung pendapatan sampah pelaksanaan kinerja pengelolaan selat trans dinas penilaian kinerja sampah yang dokumen| dokumen nan, transfer swasta dokumen lingkungan kalinya, pemerintah yang ada pengelolaan diselenggarakan oleh hidup semua pusat kab. lampu sampah swasta kelurahan selatan pengelolaan monitoring dan sumber daya semua pengelolaan evaluasi laporan monitoring dan alam dan kab kota, sampah pemenuhan target evaluasi pemenuhan semua pendapatan lingkungan swasta dinas dan standar target dan standar dokumen| dokumen kecamatan asli daerah hidup yang yang ada dokumen lingkungan pelayanan pelayanan pengelolaan semua pad) berkelanjutan kab. lampu hidup pengelolaan sampah serta kelurahan selatan sampah kesiapsiagaan bencana total ) | 2n141317000| r28885u2| jurusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan danpencatatansipil 79s8s71800| bss3ag20| oo ans25540, dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat evaluasi kinerja dinas daerah peningkatan kualitas sdm dokumen perencanaan kab. melalui dinas penyusunan perangkat daerah apung pendapatan mean "penduduk dinas |n2 .fox dokumen dokumen perencanaan dokumen| dokumen semua transfer kesehatan, pencatatan 206g,aa0| kependudukan perencanaan yang baik dan dokumen| dokumen pemerintah dokumen dan pencatatan perangkat daerah diselesaikan tepat kecamatan pusat kesejahteraan sipil kab. sipil semua sosial dan lampung waktulo1 (201lo2 penyusunan dokumen rka p skpd dokumen| dokumen semua transfer kesehatan, pencatatan dokumen kependudukan dokumen rka pemerintah nga dapenyusunan selatan, transfer pendidikan, kan dan kependudukan dokumen dokumen rka p skpd dokumen| dokumen semua pemerintah kesehatan, pencatatan dokumen dan pencatatan perubahan rka kecamatan pusat kesejahteraan sipil kab. sipil skpd semua sosial dan lampung kelurahan budaya serta selataninas lampung pendapatan pelayanan kependudu dinas koordinasi dan selatan, transfer pendidikan, kan dan kependudukan penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen semua pemerintah kesehatan, pencatatan dokumepenyusunan transfer kependudukan dokumen dpp skpd dokumen| dokumen semua kesehatan, pencatatan dokumen perubahan dpa pemerintah nan dan pencatatan kecamatan, kesejahteraan sipil kab. skpd pusat layanan kependudu penyusunan kampung pendapatan dinas laporan capaian selatan, pendidikan, kan dan laporan capaian nan transfer kependudukan kinerja dan ikhtisar dokumen dokumen semua kesehatan, pencatatan dokumen kinerja dan ikhtisar pemerintah nga dan pencatatan da. realisasi kinerja skpd kecamatan, kesejahteraan sipil kab. realisasi kinerja pusat sipil semua sosial dan lampung skpd kelurahan budaya serta selatan pemberdayaan perempuan dinas kependudu dinas evaluasi kinerja dokumen laporan dak non kan dan kependudukan dokumen dokumen fisik dana pencatatan dokumen perangkat daerah lintas sektor dukcapil nga dan pencatatan yanminduk sipil kab. sipil lampung selatan administrasi ketersediaan keuangan administrasi keuangan bulan bulan bulan bulan bulan perangkat daerah disdukcapil peningkatan kualitas sdm pegawai kab. melalui dinas lampung pendapatan meningkatkan pelayanan kependudu dinas penyediaan gaji pembayaran gaji dan selatan, transfer sumber daya pendidikan, kan dan kependudukan fox peran sg) "pay bulan bulan semua manusia yang (kesehatan, pencatatan bulan dan tunjangan asn tunjangan asn pemerintah nga dan pencatatan kecamatan pusat berkualitas dan |gawai kab. dinas penyediaan lampung pendapatan meningkatkan kependudu dinas administrasi dokumen administrasi selatan, transfer sumber daya kan dan kependudukan bulan bulan semua manusia yang pencatatan bulan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn pemerintah dan pencatatan asn kecamatan pusat berkualitas dan sipil sipil semua berdaya saing kabupaten kelurahan lampung selatan peningkatan kualitas sdm pegawai kab. melalui dinas koordinasi dan dokumen laporan realisasi lampung pendapatan meningkatkan pelayanan kependudu dinas penyusunan keuangan selatan, transfer sumber daya pendidikan, kan dan kependudukan dokumen| dokumen semua manusia yang kesehatan, pencatatan dokumen laporan keuangan bulanan triwulanan semksteran pemerintah dan pencatatan akhir tahun skp skp kecamatan pusat berkualitas dan ingkatan kualitas sdm pegawai kab. melalui dinas koordinasi dan lampung pendapatan meningkatkan pelayanan kependudu dinas penyusunan laporan capaian selatan, transfer sumber daya pendidikan, kan dan kependudukan laporan keuangan kinerja dan ikhtisar dokumen dokumen semua pemerintah manusia yang kesehatan, pencatatan dokumen dan pencatatan bulanan triwulanan realisasi kinerja skpd kecamatan pusat berkualitas dan |kesejahteraan sipil sipil semester skpdadministrasi keseragaman pegawai kepegawaian dan diklat bintik bulan bulan bulan bulan bulan perangkat daerah pegawai pegawai semua dinas pengadaan pakaian kab kota, pendapatan kependudu dinas lox .oslo2 dinas beserta pengadaan seragam orang orang semua transfer kanan orang kependudukan atribut khusus dan batik kecamatan, pemerintah pencatatan dan pencatatan kelengkapannya semua pusat sipil kab. sipil kelurahan lampung selatan pegawai semua dinas pendidikan dan kab kota, pendapatan kependudu dinas lb. pelatihan pegawai pengiriman peserta kali kali semua transfer kan dan kali kependudukan berdasarkan tugas diklat singkat kecamatan, pemerintah pencatatan dan pencatatan dan fungsi semua pusat sipil kab. sipil kelurahan lampung selatmemperkuat penyediaan kampung pendapatan stabilitas ependugu dinas komponen instalasi alat alat listrik dan selatan, transfer polhukhankam kan dan kependudukan man jenis jenis semua pencatatan jenis listrik penerangan komponen listrik kantor pemerintah dan dan pencatatan kecamatan, sipil kab. bangunan kantor pusat transformasi sipil semua pelayanan publik lampung kelurahan selatan kab. pendapatan dinas lampung transfer memperkuat kependudu penyediaan pung stabilitas dinas jumlah penerbitan selatan, pemerintah kan dan peralatan dan polhukhankam kependudukan perlengkapan dokumen pelayanan dokumen dokumen semua pusat dan pencatatan dokumen dan pencatatan gap pendaftaran penduduk kecamatan, dak non sipil kab. kantor transformasi sipil mua fisik dana pelayanan publik kampung kelurahan| yanminduk selatan ab, memperkuat kampung pendapatan stabilitas ependugu dinas penyediaan peralatan rumah selatan, transfer polhukhankam kan dan kependudukan peralatan rumah jenis jenis semua pencatatan jenis tangga pemerintah dan dan pencatatan tanggahan selatan, transfer polhukhankam kan dan kependudukan alat tulis kantor jenis jenis semua pencatatan jenis logistik kantor pemerintah dan dan pencatatanrang cetak dan selatan, transfer polhukhankam kan dan kependudukan cetakan dan jenis jenis semua pencatatan jenis penggandaan pemerintah dan dan pencatatan penggandaan kecamatan, sipil kab. pusat transformasi sipil semua pelayanan publik lampung kelurahan selatan penyediaan bah memperkuat kenang penyalaan bahan kampung pendapatan stabilitas ependugu dinas bacaan dan koran harian dan selatan, transfer polhukhankam kan dan kependudukan peraturan bulan bulan semua pencatatan bulan mingguan pemerintah dan dan pencatatan perundang kecamatan, sipil kab. pusat transformasi sipil undangan semua lampung pelayanan publik kelurahan selatan pendapatan semua memperkuat dinas transfer kependudu kab kota, stabilitas dinas fasilitasi kuno lak pemerintah ihukhank kan dan penduduk pendudukan f95 asi kunjungan pelaksanaan makan 12kali kali "mua pusat oak pencatatan kali tamu dan minum kecamatan, dan sipil kab dan pencatatan semua dak non transformasi ad. sipil kelurahan| fisik dana pelayanan publik kampung yanmindukdapatan dinas memperkuat lampung transfer kependudu penyelenggaraan stabilitas dinas rapat koordinasi perjalanan dinas luar selatan, pemerintah polhukhankam kan dan kependudukan per) kali kali semua pusat pencatatan kali dan konsultasi dan dalam daerah dan sipil kab dan pencatatan skpd sena dak non transformasi an. sipil mua fisik dana pelayanan publik kampung kelurahan| yanminduk selatan peningkatan kualitas sdm ab, memperkuat mera dinas kampung pendapatan stabilitas layanan epenaudu dinas ketatausahaan selatan, pendidikan, kan dan tan transfer polhukhankam kependudukan arsip dinamis pada penjilidan arsip buku buku semua kesehatan, pencatatan buku pemerintah dan dan pencatatan skpd kecamatan, kesejahteraan sipil kab. pusat transformasi sipil semua pelayanan publik sosial dan lampung kelurahan budaya serta selatan pemberdayaan perempuan pengadaan barang milik daerah ketersediaan meubeleir penunjang urusan unit unit unit unit unit pendukung pelayanan pemerintah daerah dinas kab. memperkuat kependudu sea pendapatan stabilitas kan dan dinas 1x2 lor pengadaan mebel pengadaan meubeleir 12unit unit ,600l semua transfer polhukhankam pencatatan unit kependudukan dinas kecamatan pemerintah dan sipil dan pencatatan semua pusat transformasi kabupaten sipil kelurahan pelayanan publik lampung selatan penyediaan jasa lo1 l2og| penunjang urusan jasa penunjang yang bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan terkelola dengan baik daerah dinas kependudu diana diana dak non san can duduk lo1 i2. |o1 glaad 'asa penyediaan jasa surat bulan bulan fisik dana pencatatan bulan pengurus surat menyurat menyurat sipil dan pencatatan yanminduk kabupaten sipil lampung selatan peningkatan kualitas sdm dinas kab. melalui layanan kependudu penyediaan jasa kampung pendapatan aya kan dan dinas komunikasi rekening telepon, selatan, transfer pendidikan, pencatatan kependudukan internet, air listrik bulan bulan semua kesehatan, bulan sumber daya air pemerintah sipil dan pencatatan naa kantor kecamatan, kesejahteraan dan listrik pusat kabupaten sipil semua sosial dan lampuinas kependudu kan dan dinas penyediaan jasa penyediaan jasa dak non tat kependudukan pelayanan umum pelayanan umum bulan bulan fisik dana enc alan bulan penduduk sipil dan pencatatan kantor kantor yanminduk kabupaten sipil lampung selatandinas pemerintahan daerah peningkatan kualitas sdm dinas penyediaan jasa kab. melalui kependudu pemeliharaan, biaya pemeliharaan lampung pelayanan pendapatan kan dan dinas pemeliharaan dan rutin berkala dan pajak selatan, transfer pendidikan, pencatatan kependudukan pajak kendaraan kendaraan perorangan unit unit semua pemerintah kesehatan, sipil unit pencatatan perorangan dinas dinas atau kendaraan kecamatan, kesejahteraan pusat kabupaten sipil atau kendaraan dinas jabatan semua sosial dan lampu dinas jabatan kelurahan budaya serta gala pemberdayaan perempuan kab. dinas pemeliharaan peralatan lampung kependudu pendapatan kan dan dinas pemeliharaan dan perlengkapan selatan, trans pencatatan kependudukan lox loe (peralatan dan kantor perorangan 12unit unit semua transfer pencatatan unit pengurus pemerintah sipil dan pencatatan mesin lainnya dinas atau kendaraan kecamatan, pusat kabupaten sipil dinas jabatan semua kelurahan kampung selatan dinas semua kependudu pemeliharaan rela pemeliharaan kab kota, pendapatan kan dan dinas l09 dilintasi gedung rutin berkala gedung gedung gedung semua transfer pencatatan gedung kependudukan kantor dan kantor dan bangunan kecamatan, pemerintah sipil dan pencatatan bangunan lainnya lainnya semua pusat kabupaten sipil kelurahan lampung selatan program indeks kepuasan pendaftaran pela poin poin poin poin poin penduduk pelayanan kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan buah buah buah bua buah penduduk uvu s1 ear nan mnc nan nan mnc mcc man total katadata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program opokaisar realisasi kinerja kinerja skpd skpd been man men ''''' aaa. pen non www h .r pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang pengawasan, dan pengendalian barang milik dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen milk daerah pada skpd daerah pada skpd mamecammepesam jec www jm . .aan era naa msi naa li ) nan naaundangan undangan skpd pena maca men macan men men man listrik maen ainas kualitas sdm kependudu kab. dana melalui kan dan pelayanan kk, lampung transfer pelayanan pencatatan peningkatan pelayanan perekaman nan dinas pelayanan ktp el, penerbitan ktp selatan, khusus pendidikan, sipil kab. kependudukan tan dokumen| dokumen semua dana kesehatan, lampung dokumen pendaftaran el, penerbitan kia, dan pencatatan kecamatan, alokasi kesejahteraan selatan, penduduk surat pindah datang sipil penduduk semua khusus non sosial dan dan kelurahan| fisik budaya serta kecamatan pemberdayaan kegiatan perempuan sosialisasi penataan pendaftaran penduduk peningkatan pengadaan kualitas sdm dokumen kab. dana melalui kependudukan lampung transfer pelayanan dinas selain bangko ktp jumlah selatan, khusus pendidikan, kependudukan el, formulir, dan formulir bangko buah| buah semua dana kesehatan, bua pencatatan buku terkait pendaftaran penduduk kecamatan, alokasi kesejahteraan sipil pendaftaran semua khusus non sosial dan penduduk sesuai kelurahan| fisik budaya serta dengan kebutuhan pemberdayaan perempuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk kab. lampung pendapatan dinas sosialisasi jumlah sosialisasi selatan, transfer kependudukan pendaftaran pelayanan pendaftaran kali kali semua kali pemerintah dan pencatatan penduduk penduduk kecamatan, pusat sipil semua kelurahan cakupan penerbitan program kartu tanda penduduk persen persen persen null persen null persen pencatatan (ktp) sipil indeks kepuasan poin poin poin poin poin pelayanan 12l03l2011 pelayanan penerbitan dokumen mbar lembar lembar |317701ember lembar pencatatan sipil pencatatan sipil dinas pelayanan akta kab. memperkuat peningkatan kependudu kelahiran, akta lampung investasi daerah |kan dan pendapatan stabilitas dinas peningkatan dalam kematian, akta selatan, dan pelayanan pencatatan transfer polhukhankam nga kependudukan pelayanan perkawinan, akta berkas berkas semua pemerintah iban publik melalui sipil, berkas dan pencatatan pencatatan sipil perceraian dan akta kecamatan, penyederhanaan kecamatan pusat transformasi sipil pengesahan semua birokrasi dan se pelayanan publik pengangkatan anak kelurahan regulasi kab. lampugadaan kualitas sdm dinas dokumen pengadaan dokumen kab. dana melalui kependudu memperkuat kependudukan kependudukan selain lampung transfer stabilitas pelayanan kan dan dinas selain bangko ktp bangko ktp ei, selatan, khusus polhukhankam pendidikan, pencatatan kependudukan ei, formulir, dan formulir, dan buku rim rim semua dana dan kesehatan, sipil, rim pencatatan buku terkait terkait pencatatan sipil kecamatan, alokasi transformasi kesejahteraan kecamatan sipil pencatatan sipil sesuai dengan semua khusus non pelayanan publik sosial dan se sesuai dengan kebutuhan kelurahan| fisik budaya serta kab. lampu kebutuhan pemberdayaan ing selatan perempuan penyelenggaraan pencatatan sipil kab. apung pendapatan dinas sosialisasi terkait jumlah sosialisasi trans duduk ino log joo2log ss'alias terkait jumlah sosialisasi kali kali semua after kali pendudukan pencatatan sipil terkait pencatatan sipil pemerintah dan pencatatan kecamatan, pusat sipil semua kelurahan program indeks kepuasan pengelolaan pelayanan poin poin poin poin poin informasi administrasi persentase pengelolaan kependudukan tak pengumpulan data kependudukan pnp update siak lokal2011 dan pemanfaatan gedung jangan bulan bulan bulan bulan bulan dinas dan kecamatan dan penyajian database kependudukan peningkatan dinas kualitas sdm kependudu semua para memperkuat melalui kan dan kab kota, panser stabilitas perayaan camara dinas kerjasama pemanfaatan data semua khusus polhukhankam pendidikan, sipil kab. kependudukan pemanfaatan data opd opd dana kesehatan, lampung opd kependudukan kecamatan, dan dan pencatatan kependudukan alokasi kesejahteraan selatan semua transformasi sipil khusus non sosial dan kecamatan kelurahan| pelayanan publik fisik budaya serta se kab. pemberdayaan lampung perempuan selatan penyelenggaraan pengelolaan fasilitasi kebutuhan informasi siak kec dan kali kali kali kali kali administrasi dinas kependudukan kab. memperkuat peningkatan fasilitasi terkait lampung investasi daerah dinas dan pengelolaan selatan pendapatan stabilitas dan pelayanan kecamatan dinas bolaan siak bagi trans polhukhank duduk loa informasi engeroraan kali kali semua omuknankam publik melalui ise kali gugusan dinas dan kecamatan pemerintah dan dan pencatatan administrasi kecamatan, penyederhanaan kab. lampu pusat transformasi sipil kependudukan semua birokrasi dan selatan pelayanan publik kelurahmunikasi, ab, memperkuat dinas informasi, dan kampung pendapatan stabilitas dinas gan dinas edukasi kepada jumlah kegiatan selatan, transfer polhukhankam kecamatan kependudukan promosi yang diikuti kali kali semua se kali pemangku pemerintah dan dan pencatatan dinas dukcapil kecamatan, kab. lampu kepentingan dan pusat transformasi sipil masyarakat semua pelayanan publik selatan kelurahan program pengelolaan indeks kepuasan poin poin poin poin poin profil pelayanan kependudukan los penyusunan profil profil perkembangan buku buku buku buku kependudukan penduduk penyusunan profil kab. dinas data penyusunan profil data lampung pendapatan kependudu dinas perkembangan dan perkembangan dan selatan, transfer kan dan kependudukan proyeksi proyeksi buku buku semua pemerintah pencatatan buku pencatatan kependudukan kependudukan serta kecamatan pusat sipil kab. sipil serta kebutuhan kebutuhan yang lain semua lampung yang lainh| urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa program penunjang jumlah dokumen urusan perencanaan yang pemerintahan memiliki tujuan, sasaran dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen daerah dan indikator yang baik kabupaten kot dan terukur perencanaan, dokumen penganggaran, perencanaan, penganggaran dan evaluasi dan evaluasi ontata kelola dan lampu dana kapasitas penyusunan transfer dinas dokumen dokumen renstra, selatan, umum pemerintah pemberdayaan senja dan senja dokumen| dokumen semua daerah dan desa, dokumen perencanaan dana masyarakat dan perubahan kecamatan, serta perangkat daerahkoordinasi dan transfer dinas penyusunan selatan, umum pemerintah pemberdayaan dokumen rka skpd dokumen| dokumen semua daerah dan desa, dokumen dokumen rkakoordinasi dan lampu dana kapasitas transfer dinas penyusunan dokumen perubahan selatan, umum pemerintah pemberdayaan dokumen dokumen| dokumen semua daerah dan desa, dokumen rka skpd dana masyarakat dan perubahan rka kecamatan, serta alokasi desa skpd semua ketentraman dan umum kelurahan ketertiban umum peningkatan semua dana sat kelola dan maa kab kota, transfer kapasitas dinas koordinasi dan pemerintah semua umum pemberdayaan penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen kecamatan, dana masyarakat dan skpd serta semua alokasi desa ketentraman dan kelurahan|koordinasi dan transfer dinas penyusunan dokumen perubahan selatan, umum pemerintah pemberdayaan perubahan dpa dpa skpd dokumen| dokumen semua dana daerah dan desa, dokumenoordinasi dan kab. dana tata kelola dan lampung kapasitas penyusunan transfer dinas laporan capaian laporan capaian selatan, umum pemerintah pemberdayaan kinerja dan ikhtisar dokumen| dokumen semua daerah dan desa, dokumen kinerja dan ikhtisar kena dana dana masyarakat dan naa realisasi kinerja skpd kecamatan, serta realisasi kinerja alokasi desa semua ketentraman dan skpd umum kelurahan ketertiban umum dokumen administrasi administrasi pelaksanaan tugas asn bulan bulan bulan bulan bulan keuangan perangkat daerah pembayaran gaji asn bulan bulan bulan bulan bulan dan tunjangan asn ab, dana apung transfer dinas penyediaan gaji pembayaran gaji selatan, umum pemberdayaan peran "pay bulan bulan semua bulan dan tunjangan asn tunjangan asn dana masyarakat dan kecamatan, alokasi desa semua umum kelurahan peningkatan kab. tata kelola dan lampu dana kapasitas penyediaan transfer dinas administrasi dokumen administrasi selatan, umum pemerintah pemberdayaan bulan bulan semua daerah dan desa, bulan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn dana masyarakat dan kecamatan, serta asn alokasi desa semua umum ketentraman dan kelurahan ketertiban umum administrasi meningkatnya kinerja kepegawaian mana bean buah buah buah buah buah perangkat daerah peningkatan tata kelola dan dana kapasitas pengadaan pakaian transfer dinas dinas beserta pakaian seragam batik umum pemerintah pemberdayaan buah buah daerah dan desa, buah atribut dan olahraga dana masyarakat dan serta kelengkapannya alokasi despendataan dan transfer atas dinas pengolahan umum pemerintah pemberdayaan daerah dan desa, administrasi dana masyarakat dan serta kepegawaianendidikan dan pung transfer dinas pelatihan pegawai pengiriman peserta selatan, umum pemerintah pemberdayaan orang orang semua daerah dan desa, orang berdasarkan tugas diklat singkat dana masyarakat dan kecamatan, serta dan fungsi alokasi desa semua umum ketentraman dan kelurahtata kelola dan lampu dana kapasitas penyediaan transfer dinas komponen instalasi alat alat listrik dan selatan, umum pemerintah pemberdayaan naa jenis jenis semua daerah dan desa, jenis listrik penerangan komponen listrik kantor dana masyarakat dan kecamatan, serta bangunan kantor alokasi desa semua umum ketentraman dan kelurahan ketertiban umum peningkatan tata kelola dan kab. dana kapasitas penyediaan lampung transfer pemerintah dinas peralatan peralatan kant pemberi lox loe lo2 "matan dan peralatan kantor unit unit selatan, daerah dan desa, unit pemberdayaan perlengkapan lainnya dana masyarakat dan kalinya, serta kantor alokasi desa kalinya ketentraman dan umumperalatan rumah selatan, umum pemerintah pemberdayaan peralatan rumah bulan bulan semua daerah dan desa, bulan tangga dana masyarakat dan tanggbahan selatan, umum pemerintah pemberdayaan alat tulis kantor jenis jenis semua daerah dan desa, jenis logistik kantortransfer dinas penyediaan barang cetak dan selatan, umum pemerintah pemberdayaan cetakan dan jenis jenis semua daerah dan desa, jenis penggandaan dana masyarakat dan penggandapenyediaan bahan lampu dana kapasitas transfer dinas bacaan dan koran harian dan selatan, umum pemerintah pemberdayaan i01 peraturan eks eks semua daerah dan desa, eks mingguan dana masyarakat dan perundang kecamatan, serta alokasi desa undangan semua ketentraman dan umumfasilitasi kunjungan makan dan minum selatan, umum pemerintah pemberdayaan i01 jung bulan bulan semua daerah dan desa, bulan tamu rapat tamunyelenggaraan transfer dinas rapat koordinasi perjalanan dinas luar selatan, umum pemerintah pemberdayaan lo1 kali kati semua daerah dan desa, kali dan konsultasi dan dalam daerahgadaan barang milik daerah lancarnya pelaksanaan penunjang urusan yap unit unit unit unit unit kegiatan kantor pemerintah daerah peningkatan tata kelola dan pengadaan kapasitas dinas kendaraan dinas kendaraan perorangan pemerintah pemberdayaan dinas atau kendaraan unit unit daerah dan desa, unit operasional atau masyarakat dan lapangan dinas jabatan serta desa ptransfer atas dinas umum pemerintah pemberdayaan pengadaan mebel mebel kantor unit unit daerah dan desa, unit dana masyarakat dan serta alokasi desa ketentraman dan umum ketertiban umum peningkatan kab. tata kelola dan pembelian laptop, lampung kapasitas dinas pengadaan scanner, printer, mesin selatan, pemerintah pemberdayaan peralatan dan unit unit semua daerah dan desa, unit mesin lainnya penghancur kertas, kecamatan serta masyarakat dan lcd, dil desa semua ketentraman dan kelurahan ketertiban umum penyediaan jasa penunjang urusan lancarnya air, internet dan penerangan bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan kantor dpmd daerah peningkatan kab. tata kelola dan penyediaan jasa lampung kapasitas dinas komunikasi rekening telepon selatan, pemerintah pemberdayaan bulan bulan semua daerah dan desa, bulan sumber daya air internet, air dan listrik masyarakat dan kecamatan serta dan listrik desa semua ketentraman dan kelurahan ketertiban umum pemeliharaan parang pemeliharaan una menunjang rutin berkala barang unit unit unit unit unit rusak milik daerah pemerintahan daerah peningkatan penyediaan jasa kab. tata kelola dan pemeliharaan, biaya pemeliharaan lampung kapasitas dinas pemeliharaan dan rutin berkala dan pajak selatan, pemerintah pemberdayaan pajak kendaraan kendaraan perorangan unit unit semua daerah dan desa, unit mas dan perorangan dinas dinas atau kendaraan kecamatan serta atau kendaraan dinas jabatan semua ketentraman dan dinas jabatan kelurahan ketertiban umum peningkatan kab. tata kelola dan lampung kapasitas dinas pemeliharaan pemeliharaan peralatan selatan, pemerintah pemberdayaan peralatan dan bulan bulan semua daerah dan desa, bulan nanga kantor masyarakat dan mesin lainnya kecamatan serta desaeliharaan rela lampung kapasitas dinas dilintasi gedung selatan, pemerintah pemberdayaan rehab gedung kantor bulan bulan semua daerah dan desa, bulan kantor dan masyarakat dan bangunan lainnya kecamatan serta desa semua ketentraman dan kelurahan ketertiban umum jumlah desa yang dibangun, program dikembangkan, dan penataan desa direhabilitasi sarana kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan prasarana ekonominya jumlah desa secara keseluruhan" jumlah desa mandiri pemberdayaan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan |o2 |2o1| penyelenggaraan masyarakat dalam penataan desa program kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pamsimas,p3kss dan stem dana transfer peningkatan mum kab. tata kelola dan ana pemberdayaan amp alokasi atas tas dinas fasilitasi kat dal selatan, umum pemerintah pemberi io2 aplikasi sarana dan masyarakat garam kegiatan kegiatan semua daerah dan desa, kegiatan bergaya prasarana desa kegiatan p3kss, dana masyarakat dan pamsimas dan stem kecamatan serta desa semua raster ketentraman dan kelurahan| mum ketertiban dana umum alokasi umum program meningkatkan sinergi peningkatan ninja fasilitasi desa desa desa desa desa kerjasama desa salam memfasilitasi pembangunan desa koordinasi dan fasilitasi |o3 fasilitasi kerja pendamping desa dan . desa desa desa desa sama antar desa pendamping lokal desa peningkatan kab. tata kelola dan lampung kapasitas dinas fasilitasi koordinasi dan fasilitasi selatan, pemerintah pemberdayaan pembangunan pendamping desa dan kecamatan kecamatan semua daerah dan desa, kecamatan mas dan kawasan perdesaan pendamping lokal desa kecamatan serta denaman desa yang tertib administrasi inisiasi pemerintahan pengelolaan aset desa desa desa desa desa desa jumlah desa secara desa keseluruhan" pembinaan dan pengawasan 13lokal2o1| penyelenggaraan terciptanya disayang . desa desa desa desa administrasi tertib administrasi pemerintahan desa peningkatan kab. tata kelola dan fasilitasi tertib administrasi desa lampung kapasitas dinas penyelenggaraan dan pemberian bpjs selatan, pemerintah pemberdayaan desa desa semua daerah dan desa, desa administrasi bagi kades dan masyarakat dan kecamatan serta pemerintahan desa perangkatselatan, pemerintah umum pemberdayaan penyusunan produk peraturan desa dokumenty3i dokumentasi semua dana daerah dan desa, dokumentasi masyarakat dan hukumfasilitasi lampung kapasitas dinas penyusunan dokumen perencanaan selatan, pemerintah pemberdayaan kecamatan7 kecamatan semua daerah dan desa, kecamatan perencanaan pembangunan daerah masyarakat dan kecamatan serta pembangunantertib administrasi selatan, umum pemerintah pemberdayaan pengelolaan desa desa semua daerah dan desa, desa keuangan desa dana masyarakat dan keuangng kapasitas dinas evaluasi dan pembinaan perangkat selatan, pemerintah pemberdayaan loa pengawasan perang 1desa desa semua daerah dan desa, desa desa masyarakat dan peraturan desa kecamatan serta desa semua ketentraman dan kelurahan ketertiban umum penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pemeliharaan ruin berkala dan pajak kendaraan unit unit unit unit unit unit unit dan pajak kendaraan perorangan dinas atau perorangan dinastahun unit tahun unit tahun a1) unit tahun unit tahun unit tahun unit tahun bangunan lainnya kemas memang uh, wh a aaa &a|$ pembangunan sarana, prasarana dan alias sekolah pembangunan sarana, prasarana dan miliar paket paket paket paket paket paket paket sekolah dak) dan dgn dgn bnn dan bnn bnn nan toro penyelengaraan proses belajar dan ujian bagi peserta ujian akhir sekolah dasar, peningkatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan didik pendidikan karakter dan kepramukaan naga masi misa lini pengembangan karir pendidik dan tenaga pemilihan guru, kepala sekolah berprestasi dsekolah dasar berdedikasi, dan penilaian dupa menjadi pak asn jaga bini can kasa asa mai pi| doi misi hr daerah keemmeeaema a be www imams p lu rehabilitasi sedang berat sarana, prasarana dan lintas rehabilitasi sedang berat sarana, prasarana dan unit unit unit unit unit unit unit sekolah alias paud (dak) jojo penyelengaraan proses pelajaran ujian bagi peserta ujian akhir sekolah tengah pertama, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan didik peningkatan pendidikan karakter dan permukaan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dapodik, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan bintik guru bidang study keaeemeaa ooo mma |o tu lu y jojo rehabilitasi sedang berat pembangunan sarana, rehabilitasi sedang berat pembangunan sarana, lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga prasarana dan lintas paud prasarana dan allies paud (dak) pembinaan kelembagaan dan manajemen paud kegiatan bintik tenaga pendidik paud dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan sosialisasi kurikulum paud, kegiatan dapodik tk, kegiatan money apresiasi bunda paud semen t pembangunan sarana, prasarana dan alias sekolah pembangunan sarana, prasarana dan miliar skb skb skb nonformal kesetaraan sekolah nonformal kesetaraan dak) too pengembangan karir pendidik dan tenaga bimbingan teknis pengelola, tutor pusat kegiatbelajar masyarakat pkb) paket abc nonformal kesetarbinaan dan lampu dana kapasitas transfer dinas pemberdayaan jumlah bumdes yan selatan, umum pemerintah pemberdayaan jia (zo1los isu desakan hut yang kecamatan7 kecamatan semua daerah dan desa, kecamatan ya, lembaga kerja kecamatan, serta alokasi desa sama antar desa semua ketentraman dan umum kelurahan ketertiban umum peningkatan kab. tata kelola dan penyelenggaraan lampung kapasitas dinas pemilihan, desa yang selatan, pemerintah pemberdayaan pengangkatan dan melaksanakan desa desa semua daerah dan desa, desa mas dan pemberhentian pemilihan kepala desa kecamatan serta kepalpelatihan aplikasi profil selatan, umum pemerintah pemberdayaan penyusunan profil orang kali50 orang mali semua daerah dan desa, orang $ali desa dana masyarakat dtata kelola dan dana itas pan transfer apsis dinas fasilitasi pembinaan administrasi umum pemerintah pemberdayaan manajemen kecamatan7 kecamatan daerah dan desa, kecamatan pemerintahan desa dana masyarakat dan pemerintahan desa sertaan pan transfer dinas fasilitasi sosialisasi dan bintik selatan, umum pemerintah pemberdayaan pengelolaan aset ketatausahaan aset desa desa semua dana daerah dan desa, desa masyarakat dan desambinaan transfer dinas peningkatan pembinaan lembaga selatan, umum pemerintah pemberdayaan |oa j2.o1 kecamathri7 kecamatan semua daerah dan desa, kecamatan kapasitas anggota bpd dana masyarakat dan kecamatan, serta bpdfasilitasi evaluasi pung transfer dinas perkembangan penyelenggaraan selatan, umum pemerintah pemberdayaan joa yeong kecamatan7 kecamatan semua daerah dan desa, kecamatan desa serta lomba lomba desa dana masyarakat dan kecamatan, serta desa dan kelurahan alokasi desa semua umum ketentraman dan kelurahan ketertiban umum jumlah aparatur program pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyara kemasyarakatan yang mengikuti lembaga pelatihan jumlah desa lembaga desa lembap2esa lembaga6 desa lembaga231, desa lembaga262, adat dan seluruh aparatur masyarakat pemeran aan esa dan hukum adat pengurus lembaga adat kemasyarakatan desdesa desa desa desa desa serta diberdayapeningkatan pembagian kab. tata kelola dan lembaga pembinaan dana lampung meningkatkan |kapasitas kemasyarakatan rt,rw,pkk, posyandu, lpm, transfer dinas desa kelurahan rt,| dan selatan, umum sumber daya pemerintah pemberi los i2zox lo2 desa kelurahan rt, dan karang taruna kegiatan kegiatan semua manusia yang |daerah dan desa, kegiatan moerdayaa rw, pkk, posyandu, lembaga adat desa dana masyarakat dan kecamatan, berkualitas dan serta lpm, dan karang kelurahan dan masyarakat alokasi desa semua berdaya saing ketentraman dan taruna), lembaga hukum adat umum kelurahan ketertiban adat umum desa kelurahan dan masyarakat hukum adpasitas kelembagaan peningkatan lembaga kab. dana tata kelola dan kemasyarakatan penyelenggaraan lampung transfer meningkatkan (kapasitas dinas desa kelurahan rt,| peningkatan kapasitas selatan, umum sumber daya pemerintah pemberdayaan irw, pkk, posyandu, rt, rw, pkk, posyandu, kegiatan kegiatan semua dana manusia yang daerah dan desa, kegiatan mas dan lpm, dan karang lpm, dan karang kecamatan alokasi berkualitas dan serta taruna), lembaga taruna) lembaga adat semua umum berdaya saing |ketentraman dan adat kelurahan ketertiban desa kelurahan umum dan masyarakat hukum adat peningkatan kab. tata kelola dan lampu dana meningkatkan (kapasitas transfer pasi" dinas fasilitasi bulan lomba dan selatan, umum sumber daya pemerintah pemberdayaan bhakti gotong desa desa semua manusia yang |daerah dan desa, desa pencanangan bbcom dana masyarakat dan royong masyarakat kecamatan, alokasi berkualitas dan |serta desa semua berdaya saing ketentraman dan umum kelurahan ketertiban umum fasilitasi tim peningkatan penggerak pkk kab. dana tata kelola dan dalam kegiatan pkk lampung transfer meningkatkan kapasitas dinas penyelenggaraan kabupaten vang terdiri selatan, umum sumber daya pemerintah pemberdayaan gerakan kegiatan kegiatan semua manusia yang daerah dan desa, kegiatan dari pokjanal dan dana masyarakat dan pemberdayaan kecamatan, berkualitas dan |serta sekretariat alokasi desa masyarakat dan semua umum berdaya saing ketentraman dan kesejahteraan kelurahan ketertiban keluarga umum total ') | r2s96846s2a| jurusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana oo) | program penunjang indeks kepuasan urusan pelayanan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen |o1 pemerintahan daerah indeks kepuasan poin poin poin null poin null poin kabupaten kot pelayanan indeks kepuasan pelayanan penyusunan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perencanaan, perencanaan dan penganggaran, penganggaran dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dan evaluasi persentase dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat perencanaan yang dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen daerah dengan kualitas dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen program penyusunan perencanaan dan penganggaran peningkatan kualitas sdm kab. melalui dokumen dana penyusunan lampung transfer pelayanan perencanaan dinas dokumen selatan, umum pendidikan, pengendalian perencanaan semua dana kesehatan, penyangga penduduk dan kecamatan, kesejahteraan ran dan keluarga perangkat daerahdanarka dokumen rka skpd dokumen| dokumen semua dana kesehatan, penyangga dokumen penduduk dan kecamatan, kesejahteraan ran dan keluarga skpddana melalui dokumendokumen rka skpd dokumen| dokumen semua dana kesehatan, penyangga dokumen penduduk dan perubahan rka kecamatan alokasi kesejahteraan ran dan keluarga skpd semua umum sosial dan evaluasi berencana kelurahan budaya serta kinerjokumen lampung dana pelayanan perencanaan dinas koordinasi dan selatan, transfer pendidikan, pengendalian penyusunan dpa dokumen dpalampung dana pelayanan perencanaan dinas penyusunan selatan, transfer pendidikan, pengendalian dan bahan dpa dokumen dppmaa penyusunan koordinasi dan lampung dana pelayanan perencanaan dinas pama capaian penyusunan laporan selatan, transfer pendidikan, pengendalian gea benar capaian kinerja dan dokumen| dokumen semua umum kesehatan, penyangga dokumen penduduk dan bebas kinerja ikhtisar realisasi kinerja kecamatan, dana bagi kesejahteraan ran dan keluarga skpd skpd semua hasil sosial dan evaluasi berencana kelurahan budaya serta kinerja pemberdayaan peremputerbayang lampung dana dinas penyediaan gaji pembayaran gaji dan selatan, transfer pembayaran pengendalian lia |o1 peran "pay bulan bulan semua umum para bulan penduduk dan dan tunjangan asn tunjangan asn gaji dan kecamatan, dana bagi tunjangan keluarga semua hasil jang berencana asn kelurahan peningkatan kualitas sdm kab. melalui terbayang lampung dana pelayanan dinas penyediaan administrasi dokumen administrasi selatan, transfer pendidikan, pembayaran pengendalian bulan bulan semua umum kesehatan, bulan penduduk dan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn gaji dan kecamatan, dana bagi kesejahteraan keluarga asn tunjangan semua hasil sosial dan asterbayang koordinasi dan laporan ketatausahaan kampung bana layanan dinas penyusunan dan selatan, transfer pendidikan, pembayaran pengendalian net bulan bulan semua umum kesehatan, bulan penduduk dan laporan keuangan pengujian verifikasi gaji dan kecamatan, dana bagi kesejahteraan keluarga akhir tahun skpd keuangan skpd tunjangan semua hasil sosial dan asn berencana kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm maa kab. dana melalui terbayang koordinasi dan lampung pelayanan dinas dokumen laporan realisasi transfer penyusunan keuangan selatan, umum pendidikan, pembayaran pengendalian laporan keuangan gan bulan bulan semua kesehatan, bulan penduduk dan bulanan triwulanan semksteran dana gaji dan bulanan triwulanan kecamatan, kesejahteraan keluarga skpd alokasi tunjangan semester skpd semua sosial dan berencana umum asn kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan administrasi persentase 1alo1| umum perangkat pny !anggaran jenis jenis jenis jenis jenis daerah administrasi umum perangkat daerah peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui dinas penyediaan lampung transfer meningkatkan pelayanan pengendali dinas selatan, sumber daya pendidikan, pengendalian peralatan dan pengadaan dan umum paket paket semua manusia yang kesehatan, penduduk paket penduduk dan perlengkapan perlengkapan kantor dana kantorterpenuhinya selatan, umum sumber daya pendidikan, pengendalian peralatan rumah penyediaan peralatan jenis jenis semua dana manusia yang kesehatan, penduduk jenis penduduk dan tangga rumah tanggahan tersedianya alat tulis selatan, umum sumber daya pendidikan, pengendalian logistik kantor kantor bulan bulan semua dana manusia yang kesehatan, penduduk bulan penduduk drang tersedianya barang selatan, umum sumber daya pendidikan, pengendalian cetakan dan cetakan dan jenis jenis semua dana manusia yang kesehatan, penduduk jenis penduduk dan penggandaan penggandadiaan bahan lampung transfer meningkatkan pelayanan pengendali dinas bacaan dan tersedianya bahan selatan, umum sumber daya pendidikan, pengendalian peraturan bacaan koran dan bulan bulan semua dana manusia yang kesehatan, penduduk bulan penduduk dan perundang majalah kecamatan alokasi berkualitas dan |kesejahteraan dan keluarga undanganlenggaraan terlaksananya rapat lampung transfer meningkatkan pelayanan pengendali dinas rapat koordinasi koordinasi dan selatan, umum sumber daya pendidikan, pengendalian kali kali semua manusia yang kesehatan, penduduk kali penduduk dan dan konsultasi konsultasi dalam dan dana skpd keluar daerah kecamatan alokasi berkualitas dan ketersediaan barang, jasa, peralatan, dan perlengkapan menunjang, pelayanan penyediaan jasa bulan bulan bulan bulan bulan penunjang urusan administrasi persen persen persen persen persen perkantoran pemerintahan bulan bulan bulan bulan bulan rekening telepon, daerah internet, air listrik persen persen persen persen persen kantor tersedianya jasa telepon,air dan listrik dan penambahan daya listrik peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui dinas penyediaan jasa terpenuhinya lampung transfer meningkatkan pelayanan pengendali dinas komunikasi kebutuhan jasa selatan, umum sumber daya pendidikan, pengendalian bulan bulan semua manusia yang |kesehatan, penduduk bulan penduduk dan sumber daya air komunikasi sumber dana naa kecamatan, berkualitas dan |kesejahteraan dan keluarga dan listrik daya air dan listrik alokasiketersediaan sarana dan prasarana aparatur pemeliharaan sesuai standar kualitas barang milik yang baik persen persen persen persen persen |2ooyediaan jasa penunjang urusanterlaksananya lampung transfer pelayanan terbayarkan dinas pemeliharaan, pemeliharaan selatan, umum pendidikan, pajak pengendalian pajak, dan perizinan pnvberkala kendaraan bulan bulan semua dana kesehatan, kendaraan bulan penduduk dan kendaraan dinas kecamatan, kesejahteraan roda dan keluarga dinas operasional alokasi operasional atau semua umum sosial dan roda berencanadana lampung transfer pelayanan terbayarkan dinas pemeliharaan terpeliharanya selatan, umum pendidikan, pajak pengendalian peralatan dan peralatan dan mesin bulan bulan semua dana kesehatan, kendaraan bulan penduduk dan mesin lainnya kantor kecamatan alokasi kesejahteraan roda dan keluarga semua umum sosial dan roda berencana kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan program pengendalian kuantitas pengendalian penduduk kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan penduduk pemajuan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pengendalian kuantitas pemerintah penduduk kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan daerah kabupaten kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk terlaksana peningkatan iya rapat kualitas sdm koordinasi terlaksananya rapat kab. dana melalui dan rapat koordinasi dan rapat lampung transfer pelayanan kerja dinas pelaksanaan rapat kerja daerah pengelola selatan, umum pendidikan, daerah pengendalian pengendalian program bulan bulan semua dana kesehatan, pengelola bulan penduduk dan program kubik kependudukan, dan kecamatan alokasi kesejahteraan program keluarga pembangunan keluarga semua umum sosial dan kependudu berencana kelurahan budaya serta kan, dan pemberdayaan pembantu perempuan nan keluarga pemetaan tian presentase laju penduduk pertumbuhan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan cakupan daerah penduduk kabupaten kota peningkatan membentuk rumah kualitas sdm kab. melalui data lampung dana pelayanan terlaksana dinas kependudukan transfer kampung untuk terlaksananya selatan, umum pendidikan, pelaksanaan pengendalian memperkuat pelaksanaan pendataan kecamatan7 kecamatan semua dana kesehatan, kecamatan penduduk dan keluarga kecamatan, kesejahteraan keluarga integrasi program alokasi pendataan kubik sektor semua umum sosial dan keluarga berencana laiterlaksana lampung transfer pelayanan dinas pencatatan dan terlaksananyapencatata selatan, umum pendidikan, pelaksanaan pengendalian pengumpulan data dan pengumpulan data kecamatan7 kecamatan semua dana kesehatan, kecamatan penduduk dan keluarga keluarga kecamatan alokasi kesejahteraan pendataan keluarga semua sosial dan berencana umum keluarga kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui terlaksana pembinaan dan lampung transfer pelayanan dinas pengawasan terlaksananya selatan, umum pendidikan, ptokeanaa pengendalian pencatatan dan pelaporan matur kegiatan kegiatan semua dana kesehatan, kegiatan penduduk dan pelaporan program kecamatan, kesejahteraan keluarga alokasi pendataan kubik semua sosial dan berencana umum keluarga kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan program pen aan aina peserta gatal kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan berencana (kb) pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan persentase peserta edukasi kie) aktif kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pengendalian penduduk dan sesuai kearifan budaya lokal peningkatan kualitas sdm terlaksana kab. dana melalui advokasi program terlaksananya lampung transfer pelayanan penggerak dinas kubik kepada menggerakan selatan, umum pendidikan, pengendalian gtakeholaata dan masyarakat ber kegiatan kegiatan semua dana kesehatan, masyarakat kegiatan penduduk dan melalui kerak pkk kb kecamatan, kesejahteraan ber keluarga mitra kerja alokasi kespeningkatan kualitas sdm terlaksana promosi dan kie ab, dana mera din program kubik terlaksananya kie kampung transfer layanan penggerak melalui media tentang program selatan, umum pendidikan, pengendalian kegiatan kegiatan semua kesehatan, masyarakat kegiatan penduduk dan massa cetak dan kubik melalui mugen dana mag kecamatan, kesejahteraan ber keluarga elektronik serta dan audio visual film) alokasi media luar ruan5wswissstvitti oki kan konan dan man men macan mesin man man spsaspksw ncu.mc . .hnhnhxw w poros pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal penyusunan kurikulum muatan lokal kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pendidikan dasar keameemeam 5isi ere ita okt bear non man mana maker makna man ann i 8x| oki total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program pedia kak belu been ps i o2dok dok dok tip dok 9te7 dinkes 'tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan terukur skpd o2f koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja laporan capaian kerja dan kaisar realisasi dok tol dok dok dok dok dok gts7| dinkes danlkhisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd nn" am. mc. kia kena kelas kena men men ann dosis mama ses meat lip kid nai tan medan ati kan lai ana po2| o1|dinkes tahun skpd o2f koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dokumen laporan realisasi keuangan bin bin bin bin bin dinkes bulanan triwulanan semesisran skpd bulanan triwulanan semesisran skpd p$pg'p ijg mmm xi8 maka nan menanam elang men men o2f o1| pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang pengawasan, dan pengendalian barang milik dok dok dok dok dok dok dok dinkes milik daerah pada skpd daerah pada skpd daerah pada skpd mnc men mea terlaksana kab. dana melalui pengelolaan terlaksananya lampung transfer pelayanan penggerak dinas operasional dan pengelolaan selatan, khusus pendidikan, pengendalian sarana balai operasional balai kegiatan kegiatan semua dana kesehatan, masyarakat kegiatan penduduk dan penyuluhan kubik penyuluhan kubik kecamatan, alokasi kesejahteraan ber keluarga semua khusus non sosial dan melalui berencana kelurahan| fisik budaya serta kerak pkk pemberdayaan |kb kes perempuan pendayagunaan tenaga penyuluh kb petugas tenaga penyuluh pkb kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan lapangan (pkb pkb) peningkatan kualitas sdm semua dana melalui pembinaan imp dan kab kota, transfer pelayanan dinas program kubik terlaksananya lomba semua umum pendidikan, tenaga pengendalian kegiatan kegiatan kesehatan, penyuluh kegiatan penduduk dan lini lapangan oleh imp pkb kecamatan, dana kesejahteraan pkb keluarga pkb pkb semua alokasi kelurahan! umum sosial dan berencana budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui penyediaan sarana lampung transfer pelayanan dinas pendukung tersedianya sarana selatan, khusus pendidikan, tenaga pengendalian operasional pendukung operasional kegiatan kegiatan semua dana kesehatan, penyuluh kegiatan penduduk dan kecamatan, alokasi kesejahteraan pkb keluarga pkb pkb semua khusus non sosial dan berencana kelurahan| fisik budaya serta pemberdayaan perempuan penguatan pelaksanaan peningkatan penyuluhan, kualitas sdm menggerakan, kab. dana melalui pelayanan dan lampung transfer pelayanan dinas pengembangan terlaksananya lomba selatan, umum pendidikan, tenaga pengendalian program kubik imp (pkb pkb, kbd kegiatan kegiatan semua dana kesehatan, penyuluh kegiatan penduduk dan untuk petugas dan sub kbd) kecamatan alokasi kesejahteraan pkb keluarga keluarga semua umum sosial dan berencana berencana penyuluh kelurahan budaya serta lapangan pemberdayaan keluarga berencana perempuan pkb pkblampung transfer pelayanan dinas menggerakan kader terlaksananya lomba selatan, umum pendidikan, tenaga pengendalian |institusi masyarakat imp (pkb pkb, kbd kegiatan kegiatan semua dana kesehatan, penyuluh kegiatan penduduk dan pedesaan imp) dan sub kbd) kecamatan alokasi kesejahteraan pkb keluarga semua sosial dan berencana umum kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat pelaksanaan pelayanan kontrasepsi serta daerah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pelaksanaan kabupaten kota pelayanan daerah kabupaten kota peningkatan pengendalian kualitas sdm pendistribusian alat kab. dana melalui dan obat terkenalnya lampung transfer pelayanan terlaksana dinas kontrasepsi dan pendistribusian obat selatan, umum pendidikan, layanan pengendalian sarana penunjang dan alat kontrasepsi kegiatan kegiatan semua dana kesehatan, kegiatan penduduk dan pelayanan dan sarana penunjang kecamatan alokasi kesejahteraan bergerak keluarga fasilitas kesehatan pelayanan semua umum sosial dan berencana termasuk jaringan kelurahan budaya serta dan jejaringnya pemberdayaan perempuan peningkatan promosi dan kualitas sdm konseling kab. melalui dana kesehatan lampung pelayanan dinas transfer terlaksana reproduksi, serta terlaksananya selatan, umum pendidikan, layanan pengendalian hak hak sosialisasi kesehatan 50orang orang semua dana kesehatan, orang penduduk dan reproduksi reproduksi pus luar kecamatan, kesejahteraan keluarga alokasi bergerak fasilitas kesehatan semua umum sosial dan berencana dan kelompok kelurahan budaya serta kegiatan pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm kab. melalui lampu dana layanan dinas dukungan pung transfer terlaksana operasional terlaksananya layanan selatan, umum pendidikan, layanan pengendalian lia p11 ( p ya'ay tahun tahun semua kesehatan, tahun penduduk dan pelayanan bergerak dana kecamatan, kesejahteraan keluarga bergerak alokasi bergerak semua umum sosial dadan peningkatan peran serta organisasi gua pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kabupaten kota kesetaraan ber dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesehatan ber terlaksana lomba bidan terlaksananya lomba peningkatan praktek penguatan peran bidan praktek kualitas sdm swasta, serta organisasi swasta, lomba kab. dana melalui lomba kemasyarakatan puskesmas rawat inap, lampung transfer pelayanan puskesmas dinas dan mitra kerja lomba perusahaan, selatan, umum pendidikan, rawat inap, pengendalian lainnya dalam lomba rumah sakit kegiatan kegiatan semua dana kesehatan, lomba kegiatan penduduk dan pelaksanaan dalam pelayanan kecamatan alokasi kesejahteraan perusahaan keluarga pelayanan dan metode kontrasepsi semua umum sosial dan lomba berencana pembinaan jangka panjang mkp) kelurahan budaya serta rumah kesehatan ber dan lomba pemberdayaan sakit dalam kelompok pria perempuan pelayanan metode kontrasepsi jangka terlaksana lomba bidan peningkatan praktek kualitas sdm swasta, kab. dana melalui lomba lampung transfer pelayanan puskesmas dinas pembinaan terpadu terlaksananya kegiatan selatan, umum pendidikan, rawat inap, pengendalian kegiatan kegiatan semua kesehatan, lomba kegiatan penduduk dan kampung kampung dana kecamatan alokasi kesejahteraan perusahaan keluarga semua umum sosial dan lomba berencana kelurahan budaya serta rumah pemberdayaan sakit dalam perempuan pelayanan metode kontrasepsi jangka program pemberdayaan span kelompok dan kegiatan melakukan pembinaan keluarga kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan peningkatan melalui fungsi keluarga keluarga sejahtera (mbangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan pembinaan dan kesejahteraan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan ketahanan dan keluarga kesejahteraan keluarga orientasi pelatihan peningkatan terlaksana kualitas sdm teknis kab. melalui sosialisasi pelaksana kader dana terlaksananya lampung pelayanan dan lomba dinas ketahanan dan manna transfer kesejahteraan sosialisasi dan lomba selatan, umum pendidikan, pik remaja pengendalian keluarga bkb, bkr, pik remaja mahasiswa kegiatan kegiatan semua dana kesehatan, kegiatan penduduk dan bkl, uppks, pik r tahap tumbuh, tegak, kecamatan alokasi kesejahteraan mahasiswa keluarga tegar semua sosial dan tahap berencana dan pemberdayaan umum kelurahan budaya serta tumbuh, ekonomi berd tegak keluarga uppks) pemberdayaan (tegak, perempuan tegar peningkatan terlaksana promosi dan kualitas sdm sosialisasi melalui sosialisasi kelompok kegiatan semua dana baru pelayanan dan lomba dinas ketahanan dan kab kota, transfer kesejahteraan meningkatkan semua umum pendidikan, pik remaja pengendalian kali kali kesehatan, kali penduduk dan keluarga bkb, bkr, pendapatan uppks kecamatan, dana keseiaht hasi kel bkl, uppks, pik r semua alokasi kesejahteraan mahasiswa suara sosial dan tahap berencana dan pemberdayaan kelurahan| umum budaya serta tumbuh, ekonomi berd tegak keluarga uppks) pemberdayaan (tegak, perempuan tegar pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah pelaksanaan dan kabupaten kota peningkatan peran dalam serta organisasi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pembangunan kemasyarakatan tk. keluarga melalui kab kota pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pelaksanaan peningkatan peningkatan terlaksana kapasitas mitra dan kualitas sdm kegiatan organisasi kab. melalui dana pembinaan kemasyarakatan terlaksananya kegiatan lampung transfer meningkatkan |pelayanan kelompok dinas dalam pengelolaan pembinaan kelompok selatan, umum sumber daya pendidikan, bkb pengendalian program ketahanan bkb, bkr,uppks, pks, kegiatan kegiatan semua dana manusia yang kesehatan, bkr uppks kegiatan penduduk dan dan kesejahteraan lestari dan keluarga kecamatan alokasi berkualitas dan |kesejahteraan keluarga keluarga bkb, bkr, harmonis semua berdaya saing sosial dan berencana umum lestari dan bkl, uppks, pik r kelurahan budaya serta keluarga dan pemberdayaan pemberdayaan harmonis ekonomi perempuan keluarga upperlaksana kualitas sdm kegiatan kab. melalui promosi dan dana pembinaan han lampung meningkatkan pelayanan dinas sosialisasi program transfer kelompok ketahanan dan terlaksananya kegiatan selatan, umum sumber daya pendidikan, bkb, pengendalian xeg kegiatan kegiatan semua manusia yang kesehatan, kegiatan penduduk dan kesejahteraan harganya dana bkr,uppks, la: kecamatan, berkualitas dan |kesejahteraan keluarga keluarga bagi mitra alokasi pks, semua berdaya saing sosial dan berencana kerja umum lestari dan kelurahan budaya serta berd keluarga pemberdayaan harmonisast jurusan pemerintahan bidang perhubunganana aparatus dinas penyusunan transfer dokumen dokumen perencanaan umum terhubung dinas dan penganggaran dokumen| dokumen dokumen perencanaan kat dana kabupaten perhubungan perangkat daerah perangkat bara alokasi kabupaten lampung umum selatan kab. dana aparatus koordinasi dan lampung transfer berhak penyusunan selatan, umum hubung dinas dokumen rka skpd dokumen| dokumen dokumen dokumen rka kalinya, dana kabinet perhubungan skpd wai alokasi paten lubuk umum kampung selatan maa kab. dana aparatus koordinasi dan dinas lampung transfer penyusunan dokumen perubahan selatan umum terhubung dinas dokumen dokumen| dokumen nan dokumen rka skpd kalinya, dana perhubungan perubahan rka kabupaten skpd wai alokasi lubuk umum kampung selatan kab. dana aparatus lampung transfer dinas koordinasi dan selatan umum terhubung dinas penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen dokumen skpd kalinya, dana kabinet perhubungan wai alokasi paten lubuk umum kampung selatan kab. dana aparatus koordinasi dan lampung transfer penyusunan dokumen perubahan selatan umum terhubung dinas perubahan dpa dpa skpd dokumen| dokumen kalinya, dana dokumen perhubungan skpd wai alokasi paten lubuk umum kampung selatan koordinasi dan kab. dana aparatus dinas penyusunan laporan capaian lampung transfer laporan capaian kinerja dan ikhtisar selatan umum terhubung dinas |o1 laporan avatar dan laporan laporan aan, laporan kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kalinya, dana perhubungan da. kabupaten realisasi kinerja kinerja wai alokasi skpd lubuk umummbayaran gaji asn keuangan dan jasa keuangan bulan bulan bulan bulan bulan perangkat daerah lainnya kab. aparatur lampung dinas penyediaan gaji pembayaran gaji dan selatan terhubung dinas las lox l202|ox perlahan pembayaran gay bulan bulan dena bulan dan tunjangan asn tunjangan asn kalinya, perhubungan wai kabupaten lubuk lampung selatan peningkatan kab. dana tata kelola dan aparatur kapasitas dinas penyediaan lampung transfer administrasi pembayaran jasa selatan umum pemerintah terhubung dinas pengelola administrasi bulan bulan daerah dan desa, lan bulan pelaksanaan tugas kalinya, dana kabinet perhubungan asn keuangan wai alokasi serta kabupaten ketentraman dan lampung lubuk umum ketertiban selatan umum kab. dana aparatur koordinasi dan lampung transfer dinas penyusunan laporan keuangan selatan umum terhubung dinas 'xs l2o2los laporan laporan aan, laporan laporan keuangan akhir tahun kalinya, dana kabut perhubungan akhir tahun skpd wai alokasi paten lubuk umum kampung selatan kab. dana aparatur koordinasi dan dinas lampung transfer penyusunan laporan keuangan selatan umum terhubung dinas laporan keuangan laporan laporan laporan semester kalinya, dana perhubungan bulanan triwulanan kabupaten skpd wai alokasi semester lubuk umum kampung selatanrangkat daerah kab. dana aparatur meningkatkan dinas pengadaan pakaian lampung transfer dinas beserta pakaian dinas dan selatan umum sumber daya terhubung dinas set set manusia yang set atribut kelengkapannya kalinya, dana perhubungan berkualitas dan kabupaten kelengkapannya wai alokasi berd sai lubuk umum berdaya saing kampung selatan kab. dana aparatur meningkatkan dinas pendidikan dan lampung transfer keikutsertaan asn sumber daya terhubung pelatihan pegawai selatan, umum dinas pada pendidikan dan orang orang manusia yang orang berdasarkan tugas kalinya, dana perhubungan pelatihan teknis berkualitas dan kabupaten dan fungsi wai alokasi berdaya sai lubuk umum berdaya saing kampung selatan administrasi penyediaan umum perangkat administrasi umum bulan bulan bulan bulan bulantalas penyediaan komponen apung transfer dinas lor i2.06lox komponen instalasi intrik penerangan jenis jenis "tan, jenis listrik penerangan kalinya, dana perhubungan bangunan kantor bangunan kantor wai alokasi lubuk umum kab. dana penyediaan lampung transfer pengadaan latto unit unit unit lox peralatan dan prop selatan, umum p"nas perlengkapan pengadaan printer unit unit kalinya, dana unit perhubungan kantor wai alokasi lubuk umum kab. dana penyediaan peralatan kebersihan apung transfer dinas i15 lox i2. (peralatan rumah dan alat pembersih 12jenis 24jenis tan, jenis tangga keperluan kantor kalinya, dana perhubungan wai alokasi lubuk umum kab. dana lampung transfer las lor ioogloa penyediaan bahan bahan logistik 12jenis jenis s@tata, umum jenis dinas logistik kantor keperluan kantor kalinya, dana perhubungan way alokasi urang umum kab. dana penyediaan barang bahan cetakan dan apung transfer din l15 lo1 i2. |cetakan dan penggandaan 12jenis 10jenis tan, umum jenis as penggandaan keperluan kantor kalinya, dana perhubungan left) wai alokasi lubuk umum peningkatan kab. dana tata kelola dan penyediaan bahan kapasitas lampung transfer bacaan dan selatan umum pemerintah dinas peraturan langganan koran eksemplar80 eksemplar daerah dan desa, eksemplar kalinya, dana perhubungan perundang serta wai alokasi undangan ketentraman dan lubuklampung selatan, katung, dana penyelenggaraan sinkronisasi program tanjung transfer las lor oorlog rapat koordinasi kegiatan daerah kali kali umum kali dias dan konsultasi dan pusat kab. dana perhubungan skpd lampung alokasi selatan, umummerbau mataram, merbau mataram penyediaan jasa penyediaan jasa listrik lor 2og| penunjang urusan kantor dishub, tahun tahun tahun tahun tahun pemerintahan penerangan jalanan daerah traffic lighbayaran rekening tata kelola dan nan kab. kapasitas penyediaan jasa listrik lampu masyarakat komunikasi penerangan jalan lampung pajak pemerintah kabupaten dinas bulan bulan selatan, penerangan daerah dan desa, bulan sumber daya air umum rekening listrik lampung perhubungan nan kalinya, jalan serta dan listrik kantor dan langganan selatan kalinya ketentraman dan internet kantor ketertiban umum pemeliharaan barang milik lol2 dan pembayaran pajak lampung umum pemerintah peralatan dinas pajak kendaraan unit unit selatan, daerah dan desa, unit kendaraan dinas dana kantor dan perhubungan perorangan dinas kalinya, serta jabatan alokasi gedung atau kendaraan kalinya ketentraman dan umum kantor dinas jabatan ketertiban umum, pembayaran pajak lampung umum pemerintah peralatan dinas pajak, dan perizinan unit unit selatan, daerah dan desa, unit kendaraan dinas dana kantor dan perhubungan kendaraan dinas kalinya, serta operasional lapangan alokasi gedung operasional atau kalinya ketentraman dan umum kantor lapangan ketertiban umum peningkatan kab. dana kelola dan kendaraan lampung transfer kapasitas dinas dan pemeliharaan pemeliharaan selatan umum pemerintah peralatan dinas peralatan dan unit unit daerah dan desa, unit nanga laptop dan printer kalinya, dana kantor dan perhubungan mesin lainnya serta wai alokasi gedung ketentraman dan lubuk umum kantor ketertiban umum peningkatan kab. dana kelola dan kendaraan pemeliharaan rela lampung transfer kapasitas dinas dan dilintasi gedung gedung kantor dan selatan umum pemerintah peralatan dinas unit unit daerah dan desa, unit kantor dan aula kalinya, dana kantor dan perhubungan bangunan lainnya wai alokasi sera gedung ketentraman dan lubuk umum kantor ketertiban umumtc" terdapat ata tes predikat kerja) too tatarunit dinkes kelengkapannya kelengkapannya o2f pendidikan dan perainkes dan fungsi ppp mena manga men paa mana maa li jne la man o2f o1f bimbingan teknis implementasi peraturan perundang bintik implementasi peraturan perundang kali 3t0| kali kali kali kali kali kali dinkes undangan undangan maen pegiat kera| '| raja o2f o1f penyediaan komponen stasi listrik penerangan alatalatlistik dan komponen mistik kantor bin bin bin bin bin bin bin dinkes bangunan kantor sanksi nan tpl lai tii kan maan mes ipl maa ani kan o2f penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang bahan bacaan dan peraturan perundang dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen t45| dokumen dokumen dinkes undangan undangan poef orf2ooj os| fasilitasi kunjungan tamu fasilitasi kunjungan tamu kantor kai kai kai kai kai looms skpd kmamanteneaa predikat kerja) too tawar menimpa ana less nai lis iis lil kai ant ina tai tee iii dan kan pemarah| opo kiai haa iii aus kan listrik gene ann egg macan men ann mama o2f o1f penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pemeliharaan ruinberkala dan pajak kendaraan bin bin bin din bin bin unit dinkeso2f zo9f penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pemeliharaan ruinberkala, pembayaran pajak, bin bin bin 3l bin bin unit dinkes pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atu |dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan lapangan o2dinkes bangunan lainnya paaatrag) pro inna man mana men men man predikat keras loo bala rorrela kab. dana kendaraan aga lampung transfer dinas dan dilintasi sarana dan musholla kant selatan umum peralatan dinas fox prasarana gedung ust ora manor unit unit pan, unit dishub kalinya, dana kantor dan perhubungan kantor atau bangunan lainnya wai alokasi gedung lubuk umum kantor program dsn cast penyelenggara cena jaan lalu lintas dan angkutan paten jalan (lla) sarana prasarana perhubungan lainnya penyediaan perlengkapan jalan |o2| yang memadai dan unit unit unit unit unit alan jalan lih kabupaten kota rper nara dokumen perencanaan kab. memperkuat penyediaan kegiatan pengadaan lampung tur perlengkapan jalan lampu penerangan dokumen1 dokumen selatan, ntu masyarakat dokumen dinas mendukung pengguna jalan jalan umum paket paket tanjung paket perhubungan kabupaten kota bintan pengembangan jalan retensi pengadaan cagar ekonomi dan perlengkapan jalan pelayanan dasar memperkuat kab. infrastruktur rehabilitasi dan pemeliharaan traffic lampung pajak untuk masyarakat dinas pemeliharaan light, warning light unit unit selatan, penerangan mendukung pengguna unit perhubungan perlengkapan jalan dan laju kalinya, jalan pengembangan jalan kalinya ekonomi dan pelayanan dasar pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu giat pengamanan lalu lint tuk lintas dan dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan lintas untu perparkiran jaringan jalhajime kab. lampung selatan, kalinya, kalinya peningkatan pengawasan dan ab, dana memperkuat sat kelola dan eigen aan kampung transfer stabilitas kapasitas masyarakat efektivitas giat pengaturan lalu selatan, umum polhukhankam pemerintah kabupaten dinas pelaksanaan kegiatan| kegiatan katung, daerah dan desa, kegiatan lintas dan perparkiran dana dan lampung perhubungan kebijakan untuk rantai tri serta alokasi transformasi selatan jalan tunggal ketentraman dan umum pelayanan publik kabupaten kota kab. ketertiban lampung umum selatan, jati agung, way hui kab. lampung selatan, bakauheni bakauheni kab dana memperkuat transfer stabilitas masyarakat forum lalu lintas per lal lampung polhukhank kabupaten din i15 io2 dan angkutan jalan "e mean forum 'alu kali kali selatan, mum mukhankam kabupaten kali lintas dana dan lampung perhubungan kabupaten kota kalinya, alokasi transformasi selatan kalinya umum pelayanan publik penyediaan angkutan umum kegiatan pengawasan untuk jasa dan penertiban angkutan orang angkutan umum dan yi kali kali kali kali dan atau barang barang wilayah antar kota dalam kabupaten lampung (satu) daerah selatnatar kab. lampung selatan, tanjung bintang, lematang kab. pengendalian dan lampung masyarakat pengawasan selatan, pemilik ketersediaan kalinya, memperkuat kendaraan angkutan umum kegiatan pengawasan semua stabilitas angkutan io2 izogfo2 (untuk jasa dan penertiban kali kali kelurahan| retribusi polhukhankam umum dan kaji dinas angkutan orang kendaraan angkutan kab. jasa umum dan barang perhubungan dan atau barang umum dan barang lampung transformasi wilayah antar kota dalam selatan, pelayanan publik kabupaten (satu) katung, lampung kabupaten kota rantai tri selatan tunggal kab. lampung selatan, ragi, bandar agung kab. lampung selatan, bakauheni bakauheni program persentase level pengelolaan keselamatan pelayaran transportasi pelayaran pembangunan, pelaksanaan penerbitan izin pembangunan dan operasional kapal pela bantuan kemenhub kali kali kali kali kali pengoperasian pelabuhan yang sesuai dengan ketentuan pengumpan lokal kab. lampung memperkuat masyarakat pasaran kegiatan monitoring retribusi pelbuktankam anggun dinas dan evaluasi kali kali kali pelabuhan basa, jasa umum dan operasional perhubungan operasional kapal pela pengumpan lokal terang transformasi kapal pulau pelayanan publik pela sebesar ooo ooel jurusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika poasarose9,tool program penunjang urusan indeks kepuasan |o1ningkatan kab. tata kelolaan dinas dana memperkuat jumlah dokumen lampung kapasitas komunikasi penyusunan transfer stabilitas perencanaan yang selatan, pemerintah dan dinas dokumen ana umum polhukhankam perencanaan memiliki tujuan, sasaran dokumen3 dokumen semua dana dan daerah dan desa, informatika dokumen komunikasi dan dan indikator yang baik kecamatan, serta kab. informatika perangkat daerah alokasi transformasi dan terukur dokumen) semua ketentraman dan lampung umum pelayanan publik kelurahan ketertiban selatan umum dana memperkuat peningkatan dinas pan kab. investasi daerah komunikasi koordinasi dan transfer stabilitas penyusunan jumlah dokumen rka lampung umum polhukhankam dan pelayanan |dan dinas beban rka dokumen1 dokumen selatan, dana dan publik melalui informatika dokumen komunikasi dan kalinya, penyederhanaan kab. informatika skpd alokasi transformasi kalinya birokrasi dan lampung umum pelayanan publik regulasi selatan peningkatan dana memperkuat tata kelola dan dinas koordinasi dan kab. kapasitas komunikasi transfer stabilitas penyusunan jumlah dokumen lampung umum polhukhankam pemerintah dan dinas dokumen perubahan rka dokumen1 dokumen selatan, dana dan daerah dan desa, informatika dokumen komunikasi dan perubahan rka kalinya, serta kab. informatika alokasi transformasi skpddinas kab. kapasitas komunikasi maa transfer stabilitas koordinasi dan jumlah dokumen dpa lampung umum polhukhankam pemerintah dan dinas penyusunan dpa dokumen1 dokumen selatan, dana dan daerah dan desa, informatika dokumen komunikasi dan skpd kalinya, serta kab.cab dana memperkuat sat kelola dan dias kasi koordinasi dan ab. transfer stabilitas kapasitas komunikasi penyusunan jumlah dokumen lampung umum polhukhankam pemerintah dan dinas dokumen1 dokumen selatan, daerah dan desa, informatika dokumen komunikasi dan perubahan dpa perubahan dpa dana dan kalinya, serta kab. informatika skpdkoordinasi dan dana memperkuat tata kelola dan dinas kab. kapasitas komunikasi penyusunan transfer stabilitas laporan capaian laporan capaian lampung umum polhukhankam pemerintah dan dinas gea benar kinerja dan ikhtisar dokumen| dokumen selatan, dana dan daerah dan desa, informatika dokumen komunikasi dan realisasi kinerja skpd kalinya, serta kab. informatika realisasi kinerja alokasi transformasi kalinya ketentraman dan lampung skpd umum pelayanan publik ketertiban selatan umum administrasi dokumen keuangan keuangan administrasi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perangkat daerah kab. aparatur lampung ana meningkatkan dinas transfer komunikasi penyediaan gaji pembayaran gaji dan selatan, umum sumber daya dan dinas i1e jox ye0lain pembayaran saji bulan bulan semua manusia yang bulan komunikasi dan dan tunjangan asn tunjangan asn dana informatika kecamatan, berkualitas dan informatika alokasi kab. semua berdaya saing umum lampung kelurahan selatan peningkatan aparatur tata kelola dan dana dinas kab. meningkatkan |kapasitas penyediaan transfer komunikasi administrasi dokumen administrasi lampung umum sumber daya pemerintah dan dinas bulan bulan selatan, manusia yang daerah dan desa, bulan komunikasi dan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn dana informatika kalinya, berkualitas dan serta informatika asn alokasi kab. kalinya berdaya saing ketentraman dan umum lampung ketertiban selatan umum aparatur maa kab. dana meningkatkan dinas koordinasi dan transfer komunikasi pen han dokumen laporan lampung umum sumber daya dan dinas ixe lox i2. |0s dusun dokumen laporan dokumen1 dokumen selatan, manusia yang dokumen komunikasi dan laporan keuangan keuangan skpd dana informatika kalinya, berkualitas dan informatika akhir tahun skpd alokasi kab. kalinya berdaya saing umum lampung selatan peningkatan aparatur dana tata kelola dan dinas koordinasi dan kab. meningkatkan (kapasitas dokumen laporan realisasi transfer komunikasi penyusunan keuangan lampung umum sumber daya pemerintah dan dinas laporan keuangan dokumen8 dokumen selatan, manusia yang |daerah dan desa, dokumen komunikasi dan bulanan triwulanan semksteran dana informatika bulanan triwulanan kalinya, berkualitas dan serta informatika skpd dokumen) alokasi kab. semester skpd kalinya berdaya saing |ketentraman danngiriman peserta kepegawaian orang orang orang orang orang diklat singkat asn) perangkat daerah peningkatan aparatur kab. tata kelola dan lampu dana meningkatkan (kapasitas dinas pendidikan dan pung transfer komunikasi pelatihan pegawai pengiriman peserta selatan, umum sumber daya pemerintah dan dinas orang orang semua manusia yang daerah dan desa, orang komunikasi dan berdasarkan tugas diklat singkat asn) dana informatika kecamatan, berkualitas dan serta informatika dan fungsi alokasi kab. semua berdaya saing ketentraman dan umum lampung kelurahan ketertiban selataparatur tata kelola dan dana memperkuat dinas kab. kapasitas penyediaan transfer stabilitas komunikasi pengadaan peralatan lampung pemerintah dinas peralatan dan umum polhukhankam dan dan perlengkapan unit unit selatan, daerah dan desa, unit komunikasi dan perlengkapan dana dan informatika kantor kalinya, serta informatika kantorperalatan rumah lampung umum polhukhankam pemerintah dan dinas peralatan rumah tangga bulan bulan selatan, dana dan daerah dan desa, informatika bulan komunikasi dan tanggab. transfer stabilitas kapasitas komunikasi penyediaan bahan lampung umum polhukhankam pemerintah dan dinas bahan logistik kantor bulan bulan selatan, daerah dan desa, bulan komunikasi dan logistikbarang cetak dan lampung umum polhukhankam pemerintah dan dinas cetakan dan bulan bulan selatan, daerah dan desa, bulan komunikasi dan penggandaan dana dan informatika penggandaanparatur tata kelola dan dana memperkuat dinas penyediaan bahan kab. kapasitas transfer stabilitas komunikasi bacaan dan bahan bacaan dan lampung umum polhukhankam pemerintah dan dinas peraturan peraturan perundang bulan bulan selatan, dana dan daerah dan desa, informatika bulan komunikasi dan perundang undangan kalinya, serta informatika alokasi transformasi kab. undangankampung pemerintah polhukhank lox iloilo7 penyediaan penyediaan bulan bulan selatan, mukhankam daerah dan desa" bulan komunikasi dan bahan material bahan materialaan aan kampung pemerintah hasil hasil polhukhank ine lox i2.og log |"2s'"stasi kunjungan fasilitasi kunjungan bulan bulan selatan, mukhankam daerah dan desa bulan komunikasi dan tamu tamusemua dana memperkuat dinas penyelenggaraan kab kota, transfer stabilitas atas tas komunikasi rapat koordinasi rapat koordinasi dan semua umum polhukhankam pemerintah dan dinas i01 bulan bulan daerah dan desa, bulan komunikasi dan dan konsultasi konsultasi skpd kecamatan, dana dan informatika inf tik skpd semua alokasi transformasi sera kab. mormatika ketentraman dan kelurahan| umum pelayanan publik lampung ketertiban selatan umum penyediaan jasa lol2og| penunjang urusan jasa penunjang urusan bulan bulan bulan bulan pemerintahan kantor daerah peningkatan tata kelolaan dinas dana kab. kapasitas komunikasi penyediaan jasa transfer komunikasi rekening telepon, lampung umum pemerintah dan dinas sumber daya air internet, air listrik bulan bulan selatan, dana daerah dan desa, informatika bulan komunikasi dan ag. kantor kalinya, serta kab. informatika dan listrik alokasi kalinya ketentraman dan lampung umum ketertiban selatan umum pemeliharaan barang milik pemeliharaan barang lo1 daerah penunjang dinas komunikasi dan lan bulan bulan bulan bulan urusan informatika kab. pemerintahan lampung seldana tata kelola dan dinas pemeliharaan, biaya pemeliharaan kab. transfer kapasitas komunikasi pemeliharaan dan rutin berkala dan pajak lampung umum pemerintah dan dinas pajak kendaraan kendaraan perorangan bulan bulan selatan, dana daerah dan desa, informatika bulan komunikasi dan perorangan dinas dinas atau kendaraan kalinya, alokasi serta kab. informatika atau kendaraan dinas jabatan kalinya umum ketentraman dan lampung dinas jabatan ketertiban selatan umum peningkatan tata kelola dan dinas dana pan kab. transfer kapasitas komunikasi pemeliharaan pemeliharaan peralatan lampung umum pemerintah dan dinas peralatan dan dan mesin lainnya unit unit selatan, dana daerah dan desa, informatika unit komunikasi dan mesin lainnya kalinya, alokasi serta kab. informatika kalinya ketentraman dan lampung umum ketertiban selatan umum peningkatan tata kelola dan dinas kab. dana kapasitas komunikasi pemeliharaan rela transfer dilintasi gedung pemeliharaan rehabilitasi lampung umum pemerintah dan dinas bulan bulan selatan, daerah dan desa, informatika bulan komunikasi dan kantor dan gedung kantor dana kalinya, serta kab. informatika bangunan lainnya alokasi kalinya ketentraman dan lampung umum ketertiban selatan umum persentase informasi publik yang disediakan program dan diumumkan oleh informasi dan provinsi dan kab kota komunikasi sesuai amanat publik tahun tentang keterbukaan informasi publik pengelolaan informasi dan |o2| komunikasi publik jumlah informasi publik kali kali kali kali pemerintah yang disebarluaskan daerah kabupaten kota peningkatan dana memperkuat tata kelola dan media, kab. kapasitas pemerintah transfer stabilitas monitoring opini dokumen monitoring lampung umum polhukhankam pemerintah dan dinas dokumen| dokumen selatan, daerah dan desa, masyarakat dokumen komunikasi dan dan aspirasi publik dan aspirasi publik danamonitoring dana memperkuat tata kelola dan media, dokumen monitoring kab. kapasitas pemerintah informasi dan transfer stabilitas penetapan agenda informasi dan lampung umum polhukhankam pemerintah dan dinas deni penetapan agenda dokumen| dokumen selatan, dana dan daerah dan desa, masyarakat dokumen komunikasi dan an. prioritas komunikasi kalinya, serta kabupaten informatika komunikasi alokasi transformasi pemerintah daerah kalinya ketentraman dan lampung pemerintah daerahpengelolaan konten transfer stabilitas dan perencanaan dokumen konten lampung umum polhukhankam pemerintah dan dinas maan dokumen| dokumen selatan, daerah dan desa, masyarakat dokumen komunikasi dan media komunikasi visualisasi dana danngelolaan media dokumen pengelolaan lampung umum polhukhankam pemerintah dan dinas cena: publik media komunikasi dokumen12 dokumen selatan, dana dan daerah dan desa, masyarakat dokumen komunikasi dan publiklayanan informasi dokumen pelayanan lampung umum polhukhankam pemerintah dan dinas bubuk informasi die dokumen| dokumen selatan, dana dan daerah dan desa, masyarakat dokumen komunikasidana memperkuat media, kab. pemerintah transfer stabilitas layanan hubungan dokumen layanan lampung umum polhukhankam dan dinas andi media dokumen461 dokumen selatan, dana dan masyarakat dokumen komunikasi dan kalinya, kabupaten informatika kalian alokasi transformasi ananda umum pelayanan publik kampung selatan peningkatan dana memperkuat tata kelola dan media, kab. kapasitas pemerintah penguatan transfer stabilitas kapasitas sumber penguatan kapasitas lampung umum polhukhankam pemerintah dan dinas dana komunikasi sumber daya bulan bulan selatan, dana dan daerah dan desa, masyarakat bulan komunikasi dan komunikasi publikmedia, dana memperkuat penyelenggaraan dokumen lampung transfer stabilitas kapasitas pemerintah hubungan penyelenggaraan selatan, umum polhukhankam pemerintah dan dinas masyarakat, media hubungan masyarakat, dokumen| dokumen semua dana dan daerah dan desa, masyarakat dokumen komunikasi dan dan kemitraan media dan kemitraan kecamatan, serta kabupaten informatika alokasi transformasi komunitas komunitas semua ketentraman dan lampung umum pelayanan publik kelurahan ketertiban selatan umum presentase perangkat daerah yang program mengimplementasikan ngereplika aplikasi inovasi dan aplikasi informatika informatika yang mendukung smart city semua dengan masterplan perangkat daerah yang pengelolaan mengimplementasikan mereplikasi government inovasi dan aplikasi informatika lingkup yang mendukung smart ditdeksuatn dokumen dokumen dokumen dokumen pemerintah engan masterplan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen daerah perangkat daerah yang saling kabupaten kota terkoneksi jaringan intra pemerintah daerah peningkatan tata kelola dan dana kab. transfer kapasitas pengelolaan pusat dokumen pengelolaan lampung umum pemerintah skpd kab. dinas data pemerintahan pusat data dokumen| dokumen selatan, dana daerah dan desa, lampung dokumen komunikasi dan daerah pemerintahan daerah kalinya, alokasi serta selatan informatika kalinya ketentraman dan umum ketertiban umum peningkatan tata kelola dan dana penyelenggaraan kab. transfer kapasitas garam hubung penyelenggaraan lampung umum pemerintah skpd kab. dinas layanan sistem penghubung bulan bulan selatan, dana daerah dan desa, lampung bulan komunikasi dan layanan pemerintah kalinya, serta selatan informatika pemerintah alokasi kalinya ketentraman dan umum ketertiban umum peningkatan dokumen tata kelola dan pengembangan dana pengembangan dan kab. kapasitas dan pengelolaan transfer sumber daya pengelolaan sumber lampung umum pemerintah skpd kab. dinas teknologi informasi daya teknologi dokumen12 dokumen selatan, dana daerah dan desa, lampung dokumen komunikasi dan informasi dan kalinya, serta selatan informatika dan komunikasi alokasi komunikasi pemerintah kalinya ketentraman dan pemerintah daerah umum daerah ketertiban umum semen angka keberhasilan pengobatan success persentase persentase persentase persentase persentase persentase persentase dinkes rate sr) tuberculosis tb) tee lis cakupan puskesmas yang melaksanakan persentase persentase persentase persentase persentase persentase persentase dinkes pelayanan kefarmasian sesuai standar cakupan puskesmas yang memiliki alat persentase persentase persentase persentase persentase persentase persentase dinkes kesehatan sesuai standar men anakan ptp lil lir tere tee free akan akan dang akn akan dad danger iii men lainnya lee kan ban nad kesehatan o2| pengadpengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pengadaan ipar unit unit unit unit unit unit unit dinkes pelayanan kesehatan o2| pengadaan alat kesehatan alat penunjang medik pengadaan alatkesehatan paket unit paket unit paket unit paket unit paket unit dinkes fasilitas pelayanan kesehatan lil man raat nana rana mana lil ll) deep ls) ann didi men o2| pemeliharo2| pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pemeliharaan ipar unit unit unit unit unit unit unit dinkes pelayanan kesehatan distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis pemeliharaan rutin dan berkala alat pkm pkm pkm pkm pkm pkm dinkes habis pakai bhp), makanan dan minuman kesehatan alat penunjang medik fasilitas puskesmas seri fasilitas lainnya dinas kesehatan) pelayanan kesehatan karate ja, ss aan kapan jati dai kei teng desa nnn csi manga kes man kesehatan o2| pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin cakupan ibu bersalin yang mendapao2| pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir cakupan bayi baru lahir yang mendapatmanan gan kei tennis kesehatan o2| o2| pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia cakupan usia pendidikan dasar yang puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas dinkes pendidikan dasar mendapakan pelayanmonitoring kab. dana kapasitas dokumen monitoring, transfer evaluasi dan evaluasi dan pelaporan lampung umum pemerintah skpd kab. dinas pelaporan pengembangan dokumen| dokumen selatan, dana daerah dan desa, lampung dokumen komunikasi dan pengembangan kalinya, serta selatan informatika ekosistem spe alokasi ekosistem spe kalinya ketentraman dan umum ketertiban umum 2l2o| jurusan meme tahan bidang statistik s7880. r80500000| program jumlah metadata penyelenggara sektoral statistik statistik sektoral yang dihimpun sektoral penyelenggara data statistik sektoral titik sektor daerah kabupaten buku buku buku buku buku lingkup daerah lampung selatan kabupaten kota pung peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa, koordinasi dan serta dana ketentraman dan sinkronisasi kab. transfer revolusi mental (ketertiban pengumpulan, dokumen statistik lampung umum dan umum skpd kab. dinas io2 (pengolahan, dokumen statis dokumen dokumen selatan, lampung dokumen komunikasi dan sektoral daerah dana pembangunan peningkatan analisis dan kalinya, selatan informatika maan alokasi kebudayaan tata kelola dan diseminasi data kalinya nan umum kapasitas statistik sektoral pemerintah daerah dan desa, sertapeningkat kab. ning atan peningkatan kapasitas dana ketentraman dan kapasitas sdm lampung sdm pemerintah transfer revolusi mental (ketertiban pemerintah daerah dal selatan, skpd kab. dinas io2 dalam peningkatan cam orang orang semua mum umum lampung orang komunikasi dan nan peningkatan mutu dana pembangunan peningkatan mutu statistik kecamatan, selatan informatika statistik daerah yang alokasi kebudayaan tata kelola dan daerah yang semua terintegrasi umum kapasitas terintegrasi kelurahanyelenggara persandian jumlah instansi pemerintah yang untuk terbentuk chart k l d pengamanan informasi penetapan pola hubungan |o2|2o2| komunikasi sandi pengamanan informasi mkn dokumen dokumen dokumen dokumen antar perangkat dan komunikasi daerah kabupaten kota peningkatan dana memperkuat tata kelola dan merasionalisasi kab. transfer stabilitas kapasitas jaring komunikasi dokumen pengamanan lampung umum polhukhankam pemerintah skpd kab. dinas sandi pemerintah informasi dan dokumen12 dokumen selatan, dana dan daerah dan desa, lampung dokumen komunikasi dan daerah komunikasi kalinya, serta selatan informatika alokasi transformasi kabupaten kota kalinya ketentraman dan umum pelayanan publir| jurusanpemerinta sidang kop rasi, usaha eci, dan menengah oo ) o?37esai1eoo| 33saa203nganggaran, perencanaan, penganggaran dan evaluasi dandana melalui penyusunan lampung transfer pelayanan asn dinas dokumen dokumen perencanaan selatan, umum pendidikan, koperasi dinas koperasi, perencanaan perangkat daerah dokumen| dokumen kalinya, dana kesehatan, dan ukm dokumen usaha kecil dan perangkat daerahselatan umum pemerintah koperasi dinas koperasi, dokumen rka dokumen rka skpd dokumen| dokumen kalinya, dana daerah dan desa, |dan ukm dokumen usaha kecil dan skpd bumi alokasi serta lampung menengah agung umum ketentraman dan selatan ketertiban umumdokumen perubahan selatan, umum pemerintah koperasi dinas koperasi, dokumen rka skpd dokumen| dokumen kalinya, dana daerah dan desa, |dan ukm dokumen usaha kecil dan perubahan rka bumi alokasi serta lampung menengah skpd agung umum ketentraman dan selatan ketertiban umum peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui lampung transfer pelayanan asn dinas koordinasi dan selatan, umum pendidikan, koperasi dinas koperasi, penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen kalinya, tahun rkd apbd rkd dana daerah angel agu indikasi jawab perubahan peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui koordinasi dan lampung transfer pelayanan dinas penyusunan dokumen perubahan selatan, umum pendidikan, operasi dinas koperasi, perubahan dpa dpa skpd dokumen| dokumen kalinya.gang budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm melalui pelayanan pendidikan, dana kesehatan, transfer kesejahteraan umum sosial dan koordinasi dan kab. dana budaya serta asn dinas penyusunan pen lampung alokasi pemberdayaan laporan capaian kinerja koperasi dinas koperasi, laporan capaian selatan umum perempuan naa dan ikhtisar realisasi dokumen| dokumen dan ukm dokumen usaha kecil dan kinerja dan ikhtisar kinerja kalinya, dana peningkatan lampu menengah realisasi kinerja bumi transfer kualitas sdm gala skpd agung umum melalui dana pelayanan alokasi pendidikan, umum kesehatan, kesejahteraan sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan administrasi administrasi keuangan keuangan perangkat daerah bulan bulan bulan bulan bulan perangkat daerah peningkatan kualitas sdm kab. dana mera asn dinas lampung transfer pendidikan koperasi dinas penyediaan gaji pembayaran gaji dan selatan, dan ukm dinas koperasi, fox f2o2|ox sediaan bayaran ga) bulan bulan .an mum kesehatan, bulan usaha kecil dan tunjangan asn tunjangan asn kalinya, dana kabupaten bumi kesejahteraan menengah umi alokasi lampung sosial dan agung umumasn dinas penyalaan pembayaran lampung transfer pendidikan, koperasi dinas koperasi, administrasi selatan, umum dan ukm |o01 pelaksanaan tugas administrasi bulan bulan kalinya. dana kesehatan, kabupaten bulan usaha kecil dan pelaksanaan tugas asn ani kesejahteraan menengah asn bumi alokasi lampung aguasn dinas koordinasi dan lampung transfer layanan koperasi penyusunan laporan ketatausahaan selatan umum pendidikan, dan ukm dinas koperasi, laporan keuangan dan pengujian verifikasi bulan bulan kalinya dana kesehatan, kabupaten bulan usaha kecil dan skpd akhir tahun skpd ruanganualitas sdm kab dana melalui asn dinas koordinasi dan |. pelayanan dokumen laporan realisasi lampung transfer koperasi penyusunan keuangan selatan umum pendidikan, dan ukm dinas koperasi, laporan keuangan dokumen dokumen kesehatan, dokumen usaha kecil dan bulanan triwulanan semksteran kalinya, dana kabupaten bulanan triwulanan skpd bumi alokasi kesejahteraan lampu menengah semester skpd agung umum sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan administrasi pengiriman peserta kepegawaian wiki singkat orang orang orang orang orang perangkat daerah peningkatan kualitas sdm kab dana melalui asn dinas pendidikan dan lampung transfer meningkatkan pelayanan koperasi pelatihan pegawai pengiriman peserta selatan umum sumber daya pendidikan, dan ukm dinas koperasi, orang orang nan manusia yang kesehatan, orang usaha kecil dan berdasarkan tugas diklat singkat kalinya, dana kabupaten dan fungsi bumi alokasi berkualitas dan |kesejahteraan lampu menengah berdaya saing sosial dan pung agung umum selatansn dinas penyediaan lampung transfer kapasitas koperasi komponen instalasi alat alat listrik dan selatan umum pemerintah dan ukm dinas koperasi, . naa bulan bulan nan daerah dan desa, bulan usaha kecil dan listrik penerangan komponen listrik kantor kalinya, dana kabupaten serta menengah bangunanpenyediaan lampung transfer koperasi pengadaan peralatan pemerintah dinas koperasi, peralatan dan selatan, umum dan ukm dan perlengkapan unit unit daerah dan desa, unit usaha kecil dan perlengkapan kalinya, dana kabupaten kantor serta menengahperalatan rumah selatan umum pemerintah dan ukm dinas koperasi, peralatan rumah bulan bulan nan daerah dan desa, bulan usaha kecil dan tangga kalinya, dana kabupaten tangga serta menengah bumi alokasi lampung agung umum ketentraman dan selatanhan selatan umum pemerintah dan ukm dinas koperasi, alat tulis kantor bulan bulan nan daerah dan desa, bulan usaha kecil dan logistik kantor kalinya, dana kabupaterang pemerintah dinas koperasi, cetak dan selatan, umum dan ukm cetakan dan bulan bulan daerah dan desa, bulan usaha kecil dan penggandaan kalinya, dana kabupaten penggandaapenyediaan bahan kapasitas lampung transfer koperasi bacaan dan koran harian dan selatan umum pemerintah dan ukm dinas koperasi, peraturan bulan bulan nan daerah dan desa, bulan usaha kecil dan mingguan kalinya, dana kabupaten perundang serta menengah bumi alokasi lampung undangan ketentraman dan agusn dinas kapasitas lampung transfer pemerintah koperasi dinas koperasi bahan material selatan, dan ukm lor l206lo7 pemain anan "arena kali kali pan, mum daerah dan desa, (an kali usaha kecil dan bahan material pameranfasilitasi kunjungan makan minum rapat selatan umum pemerintah dan ukm dinas koperasi, jung bulan bulan daerah dan desa, bulan usaha kecil dan tamu dan tamuyelenggaraan perjalanan dinas luar kali kali kab. dana peningkatan jasa dinas kali dinas koperasi, rapat koordinasi dan dalam daerah lampung transfer tata kelolaan koperasi usaha kecil dan dan konsultasi selatan, umum kapasitas dan ukm menengah skpd natar, dana pemerintah kabupaten merak batimalokasi daerah dan desa, lampung kab. umum serta selatan lampu ketentraman dan pung ketertiban selatan, umuml2ogl penunjang urusan jasa penunjang urusan lan bulan bulan bulan bulan pemerintahan kantor daerah peningkatan kab. dana tata kelola dan kapasitas dinas penyediaan jasa lampung transfer komunikasi rekening selatan umum pemerintah koperasi dinas koperasi, telepon,internet dan bulan bulan daerah dan desa, |dan ukm bulan usaha kecil dan sumber daya air trik kalinya, dana dan listrik isbn bumi alokasi seri kampung menengah agung umum ketentraman dan selatan gung ketertiban umum pemeliharaan barang milik lox daerah penunjang persentase barang milik pesan persen persen persen persen urusan daerah yang dipelihara pemerintahandinas lampung transfer pemeliharaan dan rutin berkala dan pajak selatan umum pemerintah koperasi dinas koperasi, pajak kendaraan kendaraan perorangan bulan bulan kalinya dana daerah dan desa, |dan ukm bulan usaha kecil dan perorangan dinas dinas atau kendaraan bumi alokasi serta lampung menengah atau kendaraan dinas jabatan ketentraman dan selatan agung umum dinas jabatan ketertiban umum peningkatan kab. dana tata kelola dan kapasitas dinas lampung transfer pemeliharaan pemeliharaan peralatan selatan umum pemerintah koperasi dinas koperasi, peralatan dan kantor bulan bulan kalinya dana daerah dan desa, |dan ukm bulan usaha kecil dan mesin lainnya serta lampung menengah bumi alokasi agung umum ketentraman dan selatan gung ketertiban umum peningkatan kab. dana tata kelola dan pemeliharaan rela kapasitas dinas naa lampung transfer dilintasi sarana dan rehabilitasi ruang rapat selatan umum pemerintah koperasi dinas koperasi, prasarana gedung rap bulan bulan daerah dan desa, |dan ukm bulan usaha kecil dan dan ruang bidang ukm kalinya, dana kantor atau bumi alokasi serta lampung menengah bangunan lainnya ketentraman dan selatan agung umum ketertiban umum program pengawasan persentase koperasi dan yang diawasi dan opera$ koperasi koperasi koperasi koperasi pemeriksaan diperiksala sub kegiatan sub kegiatan periode| rkd paten (riksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam unit jumlah koperasi yang simpan pinjam teratasi opera$ koperasi koperasi koperasi koperasi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten kota pengawasan pengawasan terhadap koperasi koperasi kab. dana pemulihan pengurus koperasi dinas koperasi, kekuatan, ksp usp uks dan lampung transfer perekonomian koperasi usaha kecil dan kesehatan, kopi selatan, umum daerah melalui kabupaten menengah kemandirian, natar, dana pengolahan lampung ketangguhan, serta merak yatim alokasi produk selatan akuntabilitas kab umum unggulan koperasi an. daerah, lampung kewenangan selatan, pemanfaatan kabupaten kotao2f pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif cakupan usia produkifyang mendapatkan kai kai eki kali kali kali kai kali dinkes pelayanan kesehatan o2f pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut cakupan usia lanjutan mendapakan puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas tat| puskesmas dinkes pelayanan kesehatan ozf pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas g8| teo| puskesmas dinkes pelayanan kesehatan o2f pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes cakupan diabetes bellus yang mendapatkan puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas dag) puskesmas sr2ta1200| 9ta9 dinkes melitus pelayanan kesehatan ozf o2z| t0f pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan cakupan gangguan jiwa berutang puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas ti) as1| puskesmas dinkes gangguan jiwa berat mendapakan pelayanan kesehatan o2f o2| pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga cakupan orang terduga tuberkulosis yang kai 1s0| kai kai kali kali kali ts3| kali a77 dinkes tuberkulosis mendapakan pelayanan kesehatan o2f oz| pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan cakupan orang dengan risiko terinfeksi yang kai tos| kah kali kali kali kali alm kali s8to| dinkes risiko terinfeksi mendapakan pelayanan kesehatan o2f oz| pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk sistem kewaspadaan dinikejadian var biasa puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas 2to| puskesmas dinkes pada kondisi kejadian luar biasa klb) (skdklb) pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk puskesmas yang melaksanakan pelayanan penduduk! penduduk! penduduk! penduduk penduduk! penduduk penduduk! dinkes terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis desa desa desa desa desa desa desa berpotensi bencana (indikator baru, idak ada senja) lte dan mesra tpl kesehatan gizi ana jan man kasasi re dang kes o2f pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan pengawasan bmpatusaha dan tempat kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan dinkes pengelolaan makanan pen kali nan pembangunan o2f pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, penyebaraninbrmasiobattadisional pembinaan orang orang orang orang ar) orang a7| yang a8| orang dinkes akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya tanaman obatkeluarga ena kei o2f o2z| pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan puskesmas mempunyai tenaga terlatih tata puskesmas, puskesmas, puskesmas, puskesmas, puskesmas, puskesmas, 1a2| puskesmas, dinkes masalah kesehatan jiwa sdmk) laksana kesehatan jiwa, odg yang dirujuk orang, keluarga orang, orang, keluarga orang, orang, orang, orang, rumah sakitnya, keluarga yang mampu. keluarga keluarga keluarga keluarga keluarga melakukan perawatan tindak lanjutpasca dari rsj ejaan anti dan kan kesehatan jiwa o2f o2f pengelolaan upaya kesehatan khusus pelayanan kesehatan daerah terpencil pelayanan kali 2o| kali sal kai kali kai kali kai dinkes kesehatan pada situasi khusus pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis pelatihan upaya pengurangan risiko krisis kali kali kali kali kali kali kali dinkes kesehatan dan pasca krisis kesehatan kesehatan dan pasca krisis kesehatan (indikator baru) o2| o2| pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak angka kesakitan positif malaria seribu penduduk, orange orange orange orang per orange orange orange dinkes menular persentase puskesmas yang melaksanakan seribu seribu seribu seribu seribu seribu seribu pengendalian penyakitidak menular, penguatan penduduk! penduduk! penduduk! penduduk! penduduk! penduduk) penduduk! aha laksana dbd, insiden rate per persentase persentase persentase persentase persentase persentase persentase penduduk puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas! puskesmas puskesmas! peserta penerima bantuan iuran d0) sem mia maa ssi alias mka mas asa mid o2f deteksi dini penyalahgunaan napa fasyankes dan pemeriksaan deteksi dini sekolah sekolah! sekolah! sekolah! sekolah! sekolah! sekolah! dinkes sekolah fasyankes fasyankes fasyankes fasyankes fasyankes fasyankes fasyankes o2f pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit pengiriman sampel penyakit sampel sampel sampel sampel sampai sampe cl sampel dinkes potensial klb laboratorium rujukan nasional o2f penyelenggaraan kabupaten kota sehat releasing forum kecamatan sehat, pembentukan orang orang! orang orang! te| orang t2| orang o7| orang dinkes kecamatan sehat kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kama keadaan dan kes dang kan kesehatan lil lil ali jaa (sis pen ana manakah manan nana ar lip ll akad gin kennynilaian persentase usp ksp kesehatan oleh koperasi yang opera$ koperasi koperasi koperasi koperasi ksp usp dinilai kesehatannylaian kesehatan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam jumlah koperasi yang koperasi yang opera$ koperasi koperasi koperasi koperasi dinilai kesehatannya wilayah keanggotaannya dalam (satu) daerah kabupaten kota pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi koperasi kab. dana pemulihan pengurus koperasi dinas koperasi, penilaian kesehatan terhadap ksp usp lampung transfer perekonomian (koperasi usaha kecil dan ksp usp koperasi koperasi selatan, umum daerah melalui simpan menengah kewenangan natar, dana pengolahan pinjam kabupaten kota merak yatim alokasi produk kabupaten kab. umum unggulan lampung daerah, selatanenam gu" pegiat sub kegiatan periode| rkd panutndirait petojrsentase sdm pendidikan dan koperasi yang latihan mengikuti pendidikan rang rang rang rang rang pengoperasian dan pelatihan pendidikan dan latihan pengoperasian jumlah sdm koperasi los ag! koperasi yang mengikuti orang orang orang orang orang yang wilayah pendidikan dan latihan keanggotaan dalam| tahun rkd apbd rkd dana daerah angel agu indikasi jawab perubahan pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan peningkatan produk pemahaman dan kab. dana unggulan pengurus peningkatan transfer daerah, pengetahuan pemahaman pengetahuan lampung faat koperasi dinas koperasi, |o1 pengoperasian serta aan koperasi98 koperasi selatan, daan san (kabupaten koperasi usaha kecil dan kapasitas dan bagi lurus rasi kalinya, alok lg, lampung menengah kompetensi sdm peng kalinya orasi inovasi, selatan koperasi umum penguatan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja program pemberdayaan persentase dan pemberdayaan dan opera$ koperasi koperasi koperasi koperasi perlindungan perlindungan koperasi koperasi pemberdayaan perlindungan jumlah koperasi yang kab kpd diberikan dukungan opera koperasi koperasi koperasi koperasi fasilitasi kemitraan dalam daerah kabupaten kota pemberdayaan pemulihan peningkatan perekonomian produktivitas, nilai daerah melaui tambah, akses kaban pasar, akses kemih produk pembiayaan, kemitraan koperasi kab. ana unggulan pengurus dengan pdb atau transfer daerah, penguatan lembaga lainnya dalam lampung faat koperasi dinas koperasi, los |kelembagaan, koperasi koperasi selatan, dana matan (kabupaten koperasi usaha kecil dan penataan kalinya, ana og), lampung menengah produktivitas akses alokasi inovasi, manajemen, kalinya selatan standarisasi, dan pembiayaan mum penguatan restrukturisasi pembagian usaha koperasi dan permodalan umkm serta kewenangan kabupaten kota perluasan lapangan kerja program pemberdayaan usaha case umkm menengah, lalui member dataran dokumen dokumen dokumen kuman usaha kecil, kuman dan usaha mikro (umusaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, jumlah dokumen lo7 kemudahan pendataan potensial mkn dokumen dokumen dokumen dokumen perizinan, dan pengembangan penguatan usaha mikro kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan pendataan potensi penyusunan dan dokumen dokumen kab. dana memperkuat pemulihan pelaku dokumen dinas koperasi, dan pemutakhiran data lampung transfer ketahanan perekonomian umkm usaha kecil dan pengembangan umkm dan kur selatan, umum ekonomi untuk |daerah melalui kabupaten menengah usaha mikro natar, dana pertumbuhan pengolahan lampung merak yatim alokasi yang berkualitas produk selatan kab. umum dan berkeadilan |unggulan daerah,wonosari kab. lampung selatan, way bulan, karang pucung kab. lampung selatan, way panji, sidoharjo program persentase umkm yang pengembangan dikembangkan umkm umkm umkm umkm umkusaha mikro yang pengembangan bertemu idi usia usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil melalui dengan orientasi peningkatan skala pengembangan produksi| umkm umkm umkm umkm umkm dan usaha menjadi pengolahan, pemasaran, sdm usaha kecil serta desain dan teknologi kab. lampung selatan, tanjung bintang, way galih kab. pemulihan lampung perekonomian selatan, daerah melalui kalinya, lah fasilitasi usaha maja pengorbanan produk mikro menjadi kab usaha kecil dalam peningkatan that pelaku pengembangan ketrampilan dan sela sera umkm dinas koperasi, los (produksi dan pengetahuan bagi umkm umkm nan, mum pemanfaatan kabupaten umkm usaha kecil dan raja basa,| dana teknologi, pengolahan, pelaku umkm melalui lampung menengah wai muli alokasi inovasi, pemasaran, sdm, pelatihan dan bintik selatan timur umum penguatan serta desain dan kelima teknologi kab. lembaga lampung dan permodalan selatan, umkm serta candipuro perluasan rawa lapangan kerja selatanis| jurusan pemerintahan bidang penanaman dal program penunjang indeks kepuasan urusan pelayanan per urusan pemerintahan poin poin poin poin poin penunjang administrasi daerah skpd kabupaten kot jumlah dokumen perencanaan, perencanaan, penganggaran dan penganggaran, evaluasi kinerja dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dan evaluasi kinerja perangkat jumlah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen daerah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja peningkatan tata kelola dan dinas kab. kapasitas penanaman dpmpptsp dokumen dokumen perencanaan selatan pendapat pemerintah kabupaten modal dan dokumen| dokumen . asli daerah daerah dan desa, dokumen pelayanan perencanaan perangkat daerah kalinya, lampung pad) serta perizinan perangkat daerahinvasi dpmpptsp koordinasi dan kampung pendapat pemerintah modal dan penyusunan selatan, kabupaten dokumen rka skpd dokumen| dokumen asli daerah daerah dan desa, dokumen pelayanan dokumen rklampung kapasitas dpmpptsp penanaman penyusunan dokumen rka selatan pendapat pemerintah kabupaten modal dan dokumen dokumen| dokumen . asli daerah daerah dan desa, dokumen pelayanan perubahan skpd kalinya, lampung perubahan rka wai pad) serta selatan perizinan skpd ketentraman dan terpadu satu lubuk ketertiban pintu umum peningkatan tata kelola dan dinas kab. lampung kapasitas dpmpptsp menanam koordinasi dan selatan pendapat pemerintah kabupaten modal dan penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen kalinya asli daerah daerah dan desa, lam dokumen pelayanan skpd (pap) serta pung perizinan wai selatan ketentraman dan terpadu satu lubukinas kab. kapasitas penanaman koordinasi dpmpptsp por dinasti gan kampung pendapat pemerintah modal dan penyusunan selatan, kabupaten dokumen dpp skpd dokumen| dokumen asli daerah daerah dan desa, dokumen pelayanan perubahan dpoordinasi dan kab. dan maa man dpmpptsp penyusunan laporan capaian kampung pendapat pemerintah modal dan laporan capaian nan selatan, kabupaten kinerja dan ikhtisar dokumen| dokumen asli daerah daerah dan desa, dokumen pelayanan kinerja dan ikhtisar menpan kalinya, lampung naa realisasi kinerja skpd (pad) serta perizinan realisasi kinerja wai event selatan sat skpd lubuk ultraman era satu ketertiban pintut kelola dan dinas lampung transfer kapasitas dpmpptsp menanam penyediaan gaji pembayaran gaji dan selatan umum pemerintah kabupaten modal dan ing lo1 jao2lox celaan day bulan bulan an, daerah dan desa, bulan pelayanan dan tunjangan asn tunjangan asn kalinya, dana lampung serta perizinan wai alokasi selatan ketentraman dan terpadu satu lubuk umum ketertiban pintu umum peningkatan tata kelola dan dinas kab. kapasitas penanaman penyedia dpmpptsp administrasi dokumen administrasi selatan pendapat pemerintah kabupaten modal dan bulan bulan . asli daerah daerah dan desa, bulan pelayanan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn kalinya, lampung pad) serta perizinan asnkoordinasi dan laporan ketatausahaan lampung pena ata pemerintah (dpmpptsp modal dan pan dokumen| dokumen . asli daerah daerah dan desa, dokumen pelayanan laporan keuangan pengujian verifikasi kalinya, pad lampung perigi akhir tahun skpd keuangan skpd wai pad) sera selatan endikapasitas penanaman dok realis dpmpptsp penyusunan mena laporan meaishsi sela pendapat pemerintah kabupaten modal dan laporan keuangan dokumen| dokumen . asli daerah daerah dan desa, dokumen pelayanan bulanan triwulan semester kalinya, lampung bulanan triwulanan pad) serta perizinan skpd wai selatan semester skpd lubuk ketentraman dan terpadu satutata kelola dan dinas kab. kapasitas penanaman pendidikan dpmpptsp pelatihan pawai pengiriman peserta selatan pendapat pemerintah kabupaten modal dan ing lo1 mengirim 20rang orang man, asli daerah daerah dan desa, 2up orang pelayanan berdasarkan tugas diklat singkat kalinya, lampung pad) serta perizinan dan fungsi wai selatan ketentraman dan terpadu satu lubuk ketertiban pintu umum administrasi administrasi umum bulan bulan bulan bulan bulan umum perangkat daerah jumlah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen peningkatan kab. memperkuat peramalan stability dpmpptsp men sana instalasi alat alat listrik dan sea pendapatan olbuikkankam pemerintah kabupaten modal dan komponen listrik bulan bulan . asli daerah daerah dan desa, bulan pelayanan listrik penerangan kalinya, dan lampung kantor pad) serta perizinan banguperamalan stability dpmpptsp han selatan pendapat bolhukhankam pemerintah kabupaten modal dan perlengkapan kantor unit unit . asli daerah daerah dan desa, unit pelayanan perlengkapan kalinya, dan lampung pad) serta periziperalatan rumah selatan pendapat polhukhankam pemerintah kabupaten modal dan peralatan rumah bulan bulan . asli daerah daerah dan desa, bulan pelayanan tangga kalinya, dan lampung tanggahan selatan pendapat polhukhankam pemerintah kabupaten modal dan alat tulis kantor bulan bulan . asli daerah daerah dan desa, bulan pelayanan logistik kantor kalinya, dan lampungraturan bupatiita daerah kabupaten lampung selat2| investigasi awal kejadian tidak diharapkan kejadian pelaksanaan imunisasi bulan imunisasi anak kalian desa kali dan desa kali dan desa kali dan desa kalian desa kalian desa kalian desa dinkes ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) sekolah, pelaksanaan imunisasi bayi dan wanita usia subur pelaksanaan kewaspadaan dinilai respon wabah sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas dinkes skdklb) penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan operasional public services center bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan dinkes gawat darurat terpadu sport) ine neko men macan maan men man (cl. teen mmm ii. pengadaan alat perangkat sistem informasi kesehatan alat perangkat sistem informasi kesehatan dan unit unit unit unit unit unit unit dinkes dan jaringan hemat jaringan theme dad manan dam kan dan kan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan sosialisasi jkn kali kali kali kali kali kali kali dinkes kesehatan rujukan ketam era w uu hm@#@ ae, a e o2| pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan sera pengawasan tenaga kesehatan serta tindak. dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dinkes tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan mumi atp plat o2| perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber dokumen rencana kebutuhan sdmk puskesmas dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dinkes daya manusia kesehatan o2| pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dokumen analisa jabatan sdmk dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dinkes kesehatan sesuai standar kesehatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sdmk yang diuji kompetensinya kali kali kali kali lomba lomba pin lomba dinkes teknis sumber daya manusia kesehatanrang cetak dan selatan pendapatan bolhukhankam pemerintah kabupaten modal dan cetakan dan bulan bulan . asli daerah daerah dan desa, bulan pelayanan penggandaan kalinya, dan lampung penggandaanningkatan bah kab. memperkuat kelola dan dia man penyalaan bahan lampung stabilitas kapasitas dpmpptsp menanam bacaan dan koran harian dan selatan pendapat polhukhankam pemerintah kabupaten modal dan peraturan bulan bulan . asli daerah daerah dan desa, bulan pelayanan mingguan kalinya, dan lampung perundang pad) serta perizinan wai transformasi selatan undangfasilitasi kunjungan makan dan minum selatan pendapat polhukhankam pemerintah kabupaten modal dan jung bulan bulan . asli daerah daerah dan desa, bulan pelayanan tamu rapat tamu kalinya, dan lampungpenyelenggaraan lampung stabilitas atas tas dpmpptsp menanam rapat koordinasi perjalanan dinas luar selatan pendapat polhukhankam pemerintah kabupaten modal dan bulan bulan . asli daerah daerah dan desa, bulan pelayanan dan konsultasi dan dalam daerah kalinya, dan lampung pad) serta perizinan skpdyediaan jasa lox l2ogl penunjang urusan jasa penunjang urusan lan bulan bulan bulan bulan pemerintahan pemerintahan daerah daerah peningkatan kab. memperkuat peramalan stability dpmpptsp rekening telepon selatan pendapat bolhukhankam pemerintah kabupaten modal dan pn, bulan bulan . asli daerah daerah dan desa, bulan pelayanan sumber daya air internet, air listrik kalinya, dan lampung pad) serta perizinan dan listrikdinas pemeliharaan, biaya pemeliharaan lampung kapasitas dpmpptsp penanaman pemeliharaan dan rutin berkala dan pajak selatan pendapat pemerintah kabupaten modal dan pajak kendaraan kendaraan perorangan bulan bulan kalinya asli daerah daerah dan desa, lam bulan pelayanan perorangan dinas dinas atau kendaraan (pap) serta gala perizinan atau kendaraan dinas jabatan ketentraman dan terpadu satu dinas jabatan ketertiban pintu umum peningkatan penyediaan jasa pemeliharaan kab. sat kelola dan dinas ememaraan, biaya rutin berkala, pajak lampung kapasitas dpmpptsp tanaman pemeliharaan, dan perizinan selatan pendapat pemerintah kabupaten modal dan pajak, dan perizinan bulan bulan . asli daerah daerah dan desa, bulan pelayanan kendaraan dinas kalinya, lampung kendaraan dinas pad) serta perizinan operasional atau way selatan operasional atau ketentraman dan terpadu satu lapangan urang lapangan ketertiban pintu umum peningkatan tata kelola dan dinas kab. lampung kapasitas dpmpptsp penanaman pemeliharaan pemeliharaan peralatan selatan pendapat pemerintah kabupaten modal dan peralatan dan kantor bulan bulan kalinya asli daerah daerah dan desa, lam bulan pelayanan mesin lainnya (pap) serta pung perizinan way selatan ketentraman dan terpadu satu urang ketertiban pintu umum peningkatan tata kelola dan dinas kab. pemeliharaan rela lampung kapasitas dpmpptsp penanaman aga pendapat pemerintah modal dan dilintasi gedung selatan, kabupaten rehab gedung kantor bulan bulan asli daerah daerah dan desa, bulan pelayanan kantor dan kalinya, lampung pad) serta perizinan bangunan lainnya wai selatan ketentraman dan terpadu satu lubuk ketertiban pintu umum program pengembangan persentase peningkatan iklim investasi berskala penanaman nasional modal penetapan pemberian fasilitas insentif kebijakan pemberian dibidang fasilitas insentif penanaman modal . dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen adi dibidang penanaman yang menjadi modal kewenangan daerah kabupaten kota evaluasi kab. memperkuat peningkatan dinas investasi daerah penanaman pelaksanaan lampung stabilitas pendapat dan pelayanan modal dan pemberian selatan, polhukhankam pelaku survey ikm dokumen| dokumen asli daerah publik melalui dokumen pelayanan fasilitas insentif kalinya, dan usaha pad) penyederhanaan perizinan dan kemudahan wai transformasi birokrasi sat penanaman modal lubuk pelayanan publik rasi sil era satu regulasiuatan peta peta potensi investasi potensi investasi peta peta peta peta peta kabupaten kota kabupaten kota kab. lampung selatan, kalinya, kalinya kab. lampung selatan, palas, bangunan peningkatan dinas penyediaan peta kab. investasi daerah penanaman potensi dan peta potensi investasi lampung pendapat dan pelayanan pelaku modal dan peta peta selatan, asli daerah publik melalui peta pelayanan peluang usaha lampung selatan usaha kabupaten kota ketapang, pad) penyederhanaan perizinan bangunrejp birokrasi dan terpadu satu kab. regulasi pintu lampung selatan, ragi, kuala sekampung kab. lampung selatan, bakauheni hatta program persentase peningkatan promosi jumlah investor penanaman kabupaten lampung modal selatan penyelenggaraan promosi penanaman modal penyelenggaraan yang menjadi promosi penanaman kali kali kali kali kali kewenangan modal daerah kabupaten kota peningkatan dinas pelaksanaan kab. investasi daerah penanaman kegiatan promosi lampung dan pelayanan pelaku modal dan penanaman modal pameran investasi kali kali selatan, publik melalui usaha ine kali pelayanan daerah kalinya, penyederhanaan jstor perizinan kabupaten kota kalinya birokrasi dan terpadu satu regulasi pintu persentase tingkat program kepuasan masyarakat pelayanan terhadap pelayanan penanaman perizinan mae indeks indeks indeks indeks indeks modal layanan kabupaten lperizinan dan non perizinan secara jumlah pelaku usaha terpadu satu yang mendapatkan isloaloo1| pintudibidang layanan penanaman paku pelaku pelaku pelaku pelaku penanaman modal modal usaha usaha usaha usaha usaha yang menjadi (orang perusahaan) kewenangan daerah kabupaten kota penyediaan pelayanan terpadu kab dinas perizinan dan lam penanaman nonperizinan pung pelaku modal dan sistem pelayanan selatan, (berbasis sistem bulan bulan usaha tak bulan pelayanan perizinan secara online kalinya, pelayanan perizinan wai holder perizinan berusaha lubuk terpadu satu terintegrasi secara pintu elektronik kab peningkatan dinas pemantauan lam investasi daerah penanaman pemenuhan koordinasi pelayanan saba pendapat dan pelayanan pelaku modal dan komitmen perizinan perizinan bulan bulan kalinya asli daerah publik melalui usaha tak bulan pelayanan dan non perizinan wai pad) penyederhanaan holder perizinan penanaman modal lubuk birokrasi dan terpadu satu regulasi pintu penyediaan peningkatan dinas layanan konsultasi kab. dan lot investasi daerah penanaman dan organ jumlah pengaduan sela pendapatan dan pelayanan pelaku modal dan jas joa "9aduan masyarakat yang dapat pengaduan5 pengaduan asli daerah publik melalui usaha tak pengaduan pelayanan masyarakat kalinya, diselesaikan pad) penyederhanaan holder perizinan terhadap pelayanan wai birokrasi dan terpadu satu terpadu perizinan lubuk regulasi pintu dan non perizinan program persentase dokumen pengendalian perizinan yang sesuai pelaksanaan dengan peraturan yang penanaman berlaku kabupaten modal lampung selatan pengendalian pelaksanaan jumlah koordinasi dan penanaman modal sinkronisasi yang menjadi pengendalian perusahaan perusahaan| perusahaan perusahaan perusahaan kewenangan pelaksanaan daerah penanaman modal kabupaten kota dana dinas koordinasi dan pemantauan kab. transfer perusahaan penanaman sinkronisasi pelaksanaan lampung khusus modal dan pemantauan penanaman modal kecamatan kecamatan selatan, dana kabupaten kecamatan pelayanan pelaksanaan kabupaten lampung kalinya, alokasi lampung perizinan penanaman modal selatan kalinya khusus non selatan terpadu satu fisikpeningkatan dinas koordinasi dan transfer investasi daerah perusahaan penanaman pertemuan antara lampung sinkronisasi bkpm, pemerintah selatan khusus dan pelayanan idi modal dan pembinaan daerah dan kali kali kalinya dana publik melalui kabupaten kali pelayanan pelaksanaan alokasi penyederhanaan lampung perizinan investor stake holder merak penanaman modal belatung khusus non birokrasi dan selatan terpadu satu fisik regulasi pintu pendapat asli daerah dinas koordinasi dan kab. pad) perusahaan penanaman sinkronisasi pengawasan perizinan lampung modal dan pengawasan kabupaten lampung perusafjah00 perusahaan selatan, dana transfer kabupaten perusahaan pelayanan pelaksanaan selatan kalinya, khusus lampung perizinan penanaman modal kalinya dana alokasi selatan terpadu satu khusus non pintu fisik program pengelolaan data dan persentase penyediaan sistem data dan informasi informasi perizinan yang akurat penanaman modal pengelolaan data dan informasi jumlah data perizinan perizinan dan non dan non perizinan perizinan yang dalam aplikasi perusahaan perusahaan| perusahaan perusahaan perusahaan terintegrasi pada penunjang pelayanan tingkat daerah yang terintegrasi kabupaten kota pengolahan, penyajian dan dinas pemanfaatan data dan inf kab. dpmpptsp penanaman kedua lampung pendapat kabinet modal dan las log i2. |o1 "nan dan kon laporan kegiatan dokumen| dokumen selatan, asli daerah kabupaten dokumen pelayanan perizinan berbasis penanaman modal lampung kalinya, pad) perizinan sistem pelayanan selatan kalinya terpadu satu perizinan berusaha pintu terintegrasi secara elektrono| jurusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga sas0regosol program penunjang urusan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen |o1 pemerintahan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumepelayanan semua pendidikan, kab kota, kesehatan, semua kesejahteraan kecamatan sosial dan semua budaya serta penyusunan kelurahan pemberdayaan dinas i19 lo1 | o kuman dokumen dokumen dokumen kab. ana perempuan dokumen kepemudaan perencanaan perimbangan peningkatan dan olahraga perangkat daerah lampung kualitas sdm selatan, melalui semua pelayanan kecamatan pendidikan, semua kesehatan, kelurahan kesejahteraan sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm melalui semua layanan koordinasi dan kab kota, penyusunan semua dana pendidikan, dinas dokumen dokumen| dokumen kesehatan, dokumen kepemudaan dokumen rka kecamatan, perimbangan kesejahteraan dan olahraga skpd dokumen| dokumen semua perimbangan kesehatan, dokumen kepemudaan perubahan rkamelalui semua pelayanan kab kota, koordinasi dan dana pendidikan, dinas penyusunan dpa dokumen dokumen| dokumen kecamatan perimbangan kesehatan, dokumen kepemudaan skpd semua kesejahteraan dan olahragbahan dpa dokumen dokumen| dokumen semua perimbangan kesehatan, dokumelayanan selatan, pendidikan, dinas laporan capaian dana dokumen dokumen dokumen semua kesehatan, dokumen kepemudaan kinerja dan ikhtisar perimbangan yana kecamatan, kesejahteraan dan olahraga realisasi kinerja semua sosial dan skpd kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan administrasi keuanggaji selatan, dana pendidikan, dinas kegiatan bulan bulan semua kesehatan, bulan kepemudaan dan tunjangan asnkegiatan bulan bulan semua kesehatan, bulan kepemudaan pelaksanaan tugas perimbangan as| dokumen semua kesehatan, dokumen kepemudaan laporan keuangan kecamatan perimbangan kesejahteraan dan olahraga akhir tahun skpdlaporan keuangan dokumen dokumen| dokumen semua perimbangan kesehatan, dokumen kepemudaan bulanan triwulanan kecamatan, kesejahteraan dan olahraga semester skpd semua sosial dan kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan administrasi kepegawaigadaan pakaian selatan, dana pendidikan, dinas atribut kegiatan stel stel semua perimbangan kesehatan, stel kepemudaan kelengkapaadministrasi umum perangkat jenis daerah peningkatan kualitas sdm kab. melalui lampung pelayanan instalasi selatan, dana pendidikan, dinas jenis jenis jenis semua kesehatan, jenis kepemudaan listrik penerangan perimbangan kecamatan, kesejahteraan dan olahraga bangunan kantorunit unit unit semua kesehatan, unit kepemudaan perlengkapan perimbangan kantorperalatan rumah kegiatan bulan bulan semua perimbangan kesehatan, bulan kepemudaan tanggbahan selatan, dana pendidikan, dinas kegiatan bulan bulan semua kesehatan, bulan kepemudaan logistik kantorbarang selatan, dana pendidikan, dinas cetakan dan kegiatan bulan bulan semua perimbangan kesehatan, bulan kepemudaan pengganpenyediaan bahan lampung pelayanan bacaan dan selatan, dana pendidikan, dinas peraturan kegiatan bulan bulan semua perimbangan kesehatan, bulan kepemudaan perundang kecamatan, kesejahteraan dan olahraga undanganfasilitasi kunjungan selatan, dana pendidikan, dinas tamukadang selatan, dana pendidikan, dinas dan konsultasimeemaeaea e pemberian izin apotek, toko obat, toko alat izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan kesehatan dan optikal, usaha mikro obat dan optikal, usaha mikro obat tradisional tradisional umat) (umat) yang diterbitkan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko: kali kali kali kali pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat nat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat. kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional tradisional umat) (umat) penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan a11. lanjut pengawasan izin apotek, toko obat toko alat tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko kesehatan dan topikal, usaha mikro obat tradisional obat toko alat kesehatan dan topikal, usaha umat) mikro obat tradisional umat) fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kali kali kali kia kali toko alat kesehatan, dan topikal, usaha mikro obat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional umat) tradisional umat) awal penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat sertifikat laik higiene sanitasi tempat kali kali kali kali kali pengelolaan makanan tpm) antara lain jasa boga, pengelolaan makanan tpm), dan depot air rumah makan restoran dan depot air minum dam) minum dam) yang diterbitkan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene kali kali pengawasan penerbitan serikat higiene sanitasi sanitasi tempat pengelolaan makanan tpm) tempat pengelolaan makanan tpm) antara lain jasa antara lain jasa boga, rumah makan restoran boga, rumah makan restoran dan depot air minum dan depot air minum dam) (dam semen w e am@me ae pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pemeriksaan post market pada produksi dan post marketpada produksi produk makanan produk makanan minuman industri rumah. minuman industri rumah tangga tangga pemeriksaan post marketpada produk makanan pengawasan post marketpada produk makanan kali kali kali kali minuman industri rumah tangga yang peredaran minuman industri rumah tangga yang beredar pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut data tindak lanjut pengawasan perizinan industri kali kali kali kali pengawasan perizinan industri rumah tangga rumah tangga memesan usus mma meemaemea a e t advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan cakupan posyandu aktifmbinaan posyandu aktif unit unit unit unit unit unit unit kemitraan dan pemberdayaan masyarakat keanadaan barang milik daerah penunjang urusan unit unit unit unit unit unit pemerintah daerah peningkatan kualitas sdm melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan kab. sosial dan budaya serta lampung selatan, pemberdayaan dinas i19 lox i2. pengadaan mebel unit unit unit semua dana perempuan unit kepemudaan kecamatan perimbangan peningkatan dan olahraga semua kualitas sdm kelurahanyediaan jasa lol2ogl penunjang urusan gan bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan daerah peningkatan kualitas sdm kab. melalui lampung pelayanan pencucian jasa selatan, dana pendidikan, dinas bulan bulan bulan semua kesehatan, bulan kepemudaan sumber daya air perimbangan dan listrikeliharaan barang milik |o1 daerah penunjang (ir unit unit unit unit unitpenyediaan jasa kab. melalui pemeliharaan, biaya lampung pelayanan pemeliharaan dan selatan, dana pendidikan, dinas pajak kendaraan unit unit unit semua perimbangan kesehatan, unit kepemudaan perorangan dinas kecamatan, kesejahteraan dan olahragameliharaan selatan, dana pendidikan, dinas peralatan dan unit unit unit semua perimbangan kesehatan, unit kepemudaan mesin laikab. dana pemeliharaan rela lampung perimbangan dilintasi sarana dan prasarana selatan, dana dinas pendukung gedung unit gedung unit unit semua transfer unit kepemudaan kantor atau kecamatan umum dang dan olahraga bangunan lainnya kelurahan! umum program pengembangan kapasitas daya kegiatan saing kepemudaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda kegiatanlampung penyelenggaraan selatan, dana dinas peningkatan kegiatan kegiatan kegiatan semua perimbangan kegiatan kepemudaan kapasitas daya kecamatan, dan olahraga saing pemuda semua peloporesehatan, kesejahteraan koordinasi, kab. sosial dan budaya serta sinkronisasi dan lampung pemberdayaan penyelenggaraan selatan, dan rembulan dinas i19 |o2 i2. peningkatan kegiatan kegiatan kegiatan semua ana perempuan kegiatan kepemudaan perimbangan peningkatan kapasitas daya kecamatan, dan olahraga kualitas sdm saing wira usaha semua melalui pemula kelurahan pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan koordinasi, kualitas sdm kab. melalui sinkronisasi dan penyelenggaraan lampung pelayanan buka selatan, dana pendidikan, dinas daya kegiatan kegiatan kegiatan semua perimbangan kesehatan, kegiatan kepemudaan kecamatan, kesejahteraan dan olahraga saing pemuda semua sosial dan kader kelurahan budaya serta kabupaten kota pemberdayaan perempuan pemberian kab. penghargaan lampung pemuda dan selatan, dana dinas organisasi pemuda kegiatan kegiatan kegiatan semua perimbangan kegiatan kepemudaan yang berjasa kecamatan, dan olahraga dan atau semua berprestasi kelurahan program pengembangan kapasitas daya kegiatan saing keolahragaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang kegiatan pendidikan yang menjadi kewenangoordinasi, kab. melalui sinkronisasi dan lampung pelayanan pelaksanaan selatan, dana pendidikan, dinas penyediaan sarana kegiatan kegiatan kegiatan semua perimbangan kesehatan, kegiatan kepemudaan dan prasarana kecamatan, kesejahteraan dan olahraga olahraga semua sosial dan kabupaten kota kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan tingkat daerah provinsi peningkatan kualitas sdm melalui pembinaan dan pelayanan pengembangan dana pendidikan, dinas kegiatan kegiatan kegiatan kesehatan, kegiatan kepemudaan atlet berprestasi perimbangan kesejahteraan dan olahraga kabupaten kota sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan pembinaan dan dea gan kegiatan olahraga peningkatan kualitas sdm kab. melalui lampung pelayanan pengembangan selatan, dana pendidikan, dinas organisasi kegiatan kegiatan kegiatan semua perimbangan kesehatan, kegiatan kepemudaan keolahragbinaan dan pengembangan kegiatan olahraga rekreasi peningkatan kualitas sdm kab. melalui penyelenggaraan, lampung pelayanan pengembangan selatan, pendidikan, dinas |dan pemasaran kegiatan kegiatan kegiatan semua kesehatan, kegiatan kepemudaan festival dan kecamatan kesejahteraan dan olahragpenyediaan, pengembangan lampung pelayanan dan pemeliharaan selatan, dana pendidikan, dinas sarana danprasarans| rus pemerintahan bidang perpustakaan assoasgsoo| oo ags9ar67o0| oo program penunjang urusan indeks kepuasan pemerintahan pelayanan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumemelalui penyusunan lampung pendapatan aya dokumen renstra, senja, perut selatan transfer pendidikan, dinas dokumen| dokumen nan kesehatan, dokumen perpustakaan perencanaan senja kalinya, pemerintah kesejahteraan dan kearsipan perangkat daerahrka dokumen| dokumen kesehatan, dokumen perpustakaan dokumen rka kalinya, pemerintah keseiaht dan years skpd way pusat kesejahteraan kearsipan sosial dan urang budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm kab. melalui koordinasi dan pelayanan lampung pendapatan penyusunan selatan transfer pendidikan, dinas dokumen perut rka dokumen| dokumen kalinya pemerintah kesehatan, dokumen perpustakaan perubahan rka kesejahteraan dan kearsipan way pusat skpd sosial dan urangaturan pendapat koordinasi dan sela ban pendidikan, dinas penyusunan dpa dokumen dpa dokumen| dokumen kalinya pemerintah kesehatan, dokumen perpustakaan skpddokumen perut dpa dokumen| dokumen kesehatan, dokumen perpustakaan perubahan dpa kalinya, pemerintah keseiaht dan years skpd way pusat seja ejaan kearsipan sosial dan urangndapatan aya laporan capaian dokumen kpj, ppd selatan transfer pendidikan, dinas dokumen| dokumen nan kesehatan, dokumen perpustakaan kinerja dan ikhtisar klip kalinya, pemerintah yana kesejahteraan dan kearsipan realisasi kinerja way pusat sosial dan skpd urang budaya serta pemberdayaan perempuanualitas sdm kab. melalui lampu dana layanan transfer penyediaan gaji gaji dan tunjangan selatan, umum pendidikan, dinas peran sg) yang tahun tahun semua kesehatan, tahun perpustakaan dan tunjangan asn asn dana kecamatan alokasi kesejahteraan dan kearsipan semua sosial dan umumra penyediaan lampung pendapatan layanan administrasi administrasi pelaksana selatan transfer pendidikan, dinas tahun tahun nan kesehatan, tahun perpustakaan pelaksanaan tugas tugas asn kalinya, pemerintah kesejahteraan dan kearsipan asn way pusat sosial dan urang budaya serta pemberdayaan perempuan administrasi meningkatkan kepegawaian bulan bulan bulan bulan bulan kompetensi aparatur perangkat daerah peningkatan kualitas sdm kab. melalui pendidikan dan lampung pendapatan perayaan pelatihan pegawai selatan transfer pendidikan, dinas pelatihan asn orang orang nan kesehatan, orang perpustakaan berdasarkan tugas kalinya, pemerintah kesejahteraan dan kearsipan dan fungsi way pusat sosial dan urangingkatan kualitas sdm kab. mera penyediaan lampung pendapatan layanan komponen instalasi selatan transfer pendidikan, dinas . penyediaan alat listrik tahun tahun kesehatan, tahun perpustakaan listrik penerangan kalinya, pemerintah kesejahteraan dan kearsipan bangunan kantor way pusat sosial dan urang budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm melalui kab. pelayanan penyediaan pendapatan peralatan dan peralatan dan lampung transfer pendidikan, dinas selatan, kesehatan, perpustakaan perlengkapan perlengkapan kantor pemerintah kalinya, kesejahteraan dan kearsipan kantor pusat kalinyalayanan penyediaan lampung pendapatan pendidikan, dinas peralatan rumah selatan, transfer peralatan rumah tangga tahun tahun kalinya, pemerintah kesehatan, tahun perpustakaan tanggapenyediaan bahan selatan, transfer pendidikan, dinas logistik kantor alat tulis kantorra pelayanan penyediaan barang barang cetakan dan apung pendapatan pendidikan, dinas cetakan dan penggandaan tahun tahun kalinya, pemerintah kesehatan, tahun perpustakaan penggandpenyediaan bahan pelayanan lampung pendapatan bacaan dan selatan, transfer pendidikan, dinas peraturan penyediaan surat kabar tahun tahun kalinya. pemerintah kesehatan, tahun perpustakaan perundang way pusat kesejahteraan dan kearsipan undangfasilitasi kunjungan mkn mnm rapat dan selatan, transfer pendidikan, dinas tamu tamu melalui penyelenggaraan lampung pendapatan pelayanan rapat koordinasi perjalanan dinas dalam selatan, transfer pendidikan, dinas tahun tahun kesehatan, tahun perpustakaan dan konsultasi dan luar daerah kalinya, pemerintah skpd way pusat kesejahteraan dan kearsipan uran sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan pengadaan barang barang milik daerah milik daerah tersedianya gedung unit unit unit unit unit penunjang urusan padi gedung gedung gedung gedung gedung pemerintah tersedianya merelai unit unit unit unit unit daerah kantor dinas perkusi peningkatan kualitas sdm kab melalui layanan pengadaan kampung pendapat pendidikan, dinas kendaraan dinas selatan, operasional atau kalinya asli daerah kesehatan, perpustakaan lapangan (ead) kesejahteraan dan kearsipan pang sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm kab melalui lampung pendapatan pelayanan pengadaan merelai selatan, transfer pendidikan, dinas pengadaan mebel kantor kalinya, pemerintah kesehatan, perpustakaanlampung pelayanan pengadaan gedung selatan pendapat pendidikan, dinas |o1 kantor atau bangunan padi gedung gedung kalinya asli daerah kesehatan, gedung perpustakaan bangunan lainnya pad) kesejahteraan dan kearsipan sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan jasa penunjang urusan penyediaan jasa kantor 2og| penunjang urusan bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan pembayaran jasa bulan bulan bulan bulan kanan nang kanan bulan daerah telepon, internet, air dan listrik pelaksanaan sehat dalam rangka promosi preventif cakupan kecamatan yang menerapkan tingkat daerah kabupaten kota kebijakan german gerakan masyarakat hidup sehat) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan pameran dalam rangka promosi kesehatan kali tof kali kali kai kali kali kti kali dinkes hidup bersih dan sehat pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan cakupan posyandu mandirimbinaan pengembangan dan pelaksanaan kali kali kali kali kali kali o1a7 kali dinkes pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya ukm masyarakat ukm) pangan dan sonya pro tan iis tenn tni asn man man men men man men sen net non man man men man men total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program pedia ane diri seluruh programerencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah fosfor2of penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah rencana kegiatan dan anggaran dinas dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bidang bina pekerjaan umum dan penataan ruang program fosfor2obidang bina dan kaisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd program . rata rata capaian kinerja kegiatan (el o00 saat doa ioo y y j j y , ? ? oo ooa aaaa ea. tsi masa jasa (ai mai miss moss tag mona masa msi msi msi ben pel iisssbaliddat (ea sess ssi nan lis mas keuangan fosfor2of penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn pengelolaan administrasi keuangan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 2tas| sub bidang perkantoran keuangan rata rata capaian kinerja kegiatan rata capaian kinerja kegiatan |oa6a3 |masa8 mete administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah jos for2o rekonsilasidan penyusunan laporan barang milik pengusahaan barang milik daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen sub. bidang aset daerah pada skpd ws uu katadata capaian kinerja kegiatan toll to n.,.,.? . te. banana tan haa lee asi denny (ppell aan batan tag paten angan ipl ii lali ) pendis man dan fungsi rentatapamknepkesntal perlu dana ali esa hocotadi monsta koto koo koi denn gii nnn kena men denda ben bualitas sdm kab melalui penyediaan jasa lampung pendapatan pelayanan din komunikasi, pembayaran tagihan selatan, transfer an, mana tahun tahun kesehatan, tahun perpustakaan sumber daya air listrik, air dan internet kalinya, pemerintah dan listrik way pusat kesejahteraan dan kearsipan uran sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan pemeliharaan barang milik daerah barang milik yang dipelihara unit unit unit unit unit o1|2o9| daerah penunjang pajak kendaraan dan urusan pemeliharaan unit unit unit unit unit pemerintahan komputer, ac, laptop, daerah kamera, printer penyediaan jasa kab. dana pemeliharaan, biaya lampung transfer pemeliharaan dan pembayaran bbm, selatan, umum dinas pajak kendaraan pajak kendaraan dan tahun tahun semua dana tahun perpustakaan perorangan dinas pemeliharaan grandis kecamatan alokasi dan kearsipan atau kendaraan semua umum dinas jabatan kelurahan peningkatan kualitas sdm kab melalui pelayanan pendapat pemeliharaan pemeliharaan peralatan selatan transfer pendidikan, dinas peralatan dan dan mesin lainnya tahun tahun kalinya pemerintah kesehatan, tahun perpustakaan mesin lainnyapelayanan lih reh pendapat diatasi saran ena pemeliharaan rehab sea maan pendidikan, dinas kantor dan gedung kalian pemerintah kesehatan, perpustakaan bangunan lainnya kantor perpustakaan pusat kesejahteraan dan kearsipan sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan program persentase jumlah pembinaan kan bin perpustakaan (ts, gan penilai yang memiliki sertifikat pengelolaan jumlah perpustakaan masa dah lara yang perpustakaan perpustakahrperpustakah00 perpustakaan perpustakaan kabupaten kotagembangan lampung transfer pelayanan dan pemeliharaan selatan, umum pendidikan, dinas layanan buku elektronik kalinya, dana kesehatan, perpustakaan perpustakaan way alokasi kesejahteraan dan kearsipan elektronikpengembangan lampung transfer pelayanan perpustakaan pembinaan selatan, umum pendidikan, dinas |. kesehatan, perpustakaan tingkat daerah perpustakaan desa kalinya, dana kabupaten kota way alokasi kesejahteraan dan kearsipan urang umum sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan kab. lampung selatan, natar, didasari kab. lampung selatan, peningkatan pembinaan kalinya, kualitas sdm perpustakaan pada way urang melalui satuan pendidikan kab. pendapatan pelayanan dasar seluruh lampung transfer pendidikan, dinas wilayah perpustakaan sekolah sekolah sekolah selatan, pemerintah kesehatan, sekolah perpustakaan kabupaten kota sidomulyo, pusat kesejahteraan dan kearsipan sesuai dengan sidomulyo sosial dan standar nasional kab. budaya serta perpustakaan lampung pemberdayaan selatan, perempuan palas, bangunan kab. lampung selatan, jati agung, way huingkatan lampung kualitas sdm selatan, melalui sidomulyo, pembinaan bandar pendapatan perpustakaan perpustakaan desa transfer pendidikan, dinas dalam kesehatan, perpustakaan usus tingkat smart village pemerintah kesenian dan years kabupaten kota kab. pusat seja terapan kearsipan lampung sosial dan selatan, budaya serta ragi, pemberdayaan kedung perempuan peningkatan kualitas sdm peningkatan kab. mera kapasitas tenaga lampung pendapatan ana perpustakaan dan pustakawan yang selatan, transfer pendidikan, dinas kesehatan, perpustakaan pustakawan tingkat handal kalinya, pemerintah kesenian dan years daerah way pusat kesejahteraan kearsipan kabupaten kota uran sosial gan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm kab. mera lampung pendapatan layanan pengembangan selatan, transfer pendidikan, dinas buku perpustakaan kesehatan, perpustakaan bahan pustaka kalinya, pemerintahpengelolaan dan pengelolaan apung pendapatan pendidikan, dinas pengembangan perpustakaan daerah kalinya pemerintah kesehatan, perpustakaan bahan pustaka kab. tamselpenyusunan data kualitas sdm dan informasi kab. alun perpustakaan, lampung pendapatan pelayanan tenaga laporan data sea bap pendidikan, dinas pustakawan dan tahun tahun kesehatan, tahun perpustakaan perpustakaan dan perpustakaan kalinya, pemerintah kesenian dan years pustakawan tingkat way pusat seja terapan kearsipan sosial dan area urang bud kabupaten kota udardayaan jumlah perpustakaan semar membaca tingkat daerah perlombaan kabupaten kota kab. lampung selatan, natar, nataringkatan penengahan, kualitas sdm sosialisasi budaya pasuruan melalui baca dan literasi kab. pendapatan pelayanan pada satuan layanan mobil lampung transfer pendidikan, dinas pendidikan dasar peran lokasi lokasi selatan, laki kesehatan, lokasi perpustakaan perpustakaan keliling pemerintah dan pendidikan agung, pusat kesejahteraan dan kearsipan khusus serta margodadi sosial dan masyarakat kab. budaya serta lampung pemberdayaan selatan, perempuan ragi, kedung kab. lampung selatan, raja basa, kuncir kab. lampung selatan, candipuro siliwangpelayanan aan berbagai perlombaan sang patah pendidikan, dinas gerakan budaya peningkatan minat perlombaan perlombaan kalinya, pemerintah kesehatan, perlombaan perpustakaan gemar membaca baca way pusat kesejahteraan dan kearsipan urang sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan kab. lampung selatan, kalinya, atom kab. lampung selatan, peningkatan penengahan, kualitas sdm kutipan melalui pelayanan pengembangan perpustakaan young pendapatan pendidikan, dinas literasi berbasis transformasi selatan, rdj pemerintah kesehatan, perpustakaan inklusi sosial basa kuno pusat kesejahteraan dan kearsipan sosial dan kab. budaya serta lampung pemberdayaan selatan, perempuan candipuro cinta mulya kab. lampung selatan, way panji, sidoharjo peningkatan kualitas sdm kab. melalui pemilihan duta lampung pendapatan pelayanan baca tingkat duta baca lampung selatan, transfer pendidikan, dinas daerah selatan tahun tahun kalinya, pemerintah kesehatan, tahun perpustakaan kabupaten kota way pusat kesejahteraan dan kearsipan urang sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan 2lzs| jurusanpemerintamanstpan gkearsma oo as9at6e00| ze6, oo se0000000| persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai program warisan budaya satker satker satker satker satker pengelolaan arsip prosentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan bumeningkatnya pemahaman dan pengelolaan arsip kesadaran para satker satker satker satker satker dinamis daerah kearsipan (desa op (desa opd (desa opd (desa opd (desa opd kabupaten kota satker satker satker satker satker terlaksananya penghimpunan arsip kab. lampung selatan kab. lampung peningkatan kualitas sdm selatan, lalui melalui tanjung jung pelayanan pengawasan arsip bintang, pendapatan pendidikan dinas sabah |2a lo2 dinamis pembinaan arsip gay transfer kesehatan, satker perpustakaan kewenangan perpustakaan desa balau pemerintah kesejahteraan dan kearsipan kabupaten kota kab. pusat sosial dan lampung budaya serta selatan, pemberdayaan palas, perempuan bangunan pengelolaan arsip terlaksananya statis daerah penghimpunan arsip satker satker satker satker satker kabupaten kota kab. lampung selatan kab. lampung selatan, katung, sukajaya kab. lampung selatan, jati agung, peningkatan sidodadi kualitas sdm asri melalui akuisisi, kab. pendapatan pendidikan dinas laa lo2 i2.02lo2 pengolahan, pengolahan arsip desa tahun tahun "kampung transfer kesehatan, tahun perpustakaan preservasi, dan dan opd selatan, pemerintah kesejahteraan dan kearsipan akses arsip statis ketapang, pusat ket sosial dan ketapang budaya serta kab. pemberdayaan lampung perempuan selatan, candipuro rawa selatan kab. lampung selatan, bakauheni toto hameningkatkan simpul jaringan pengetahuan kearsipan informasi pengelola arsip skpd peserta peserta peserta peserta peserta kearsipan peningkatan penataan satker satker satker satker satker nasional tingkat informasi arsip dan kabupaten kota arsip satker peningkatan kualitas sdm penyediaan melalui informasi, akses kab. pendapatan pelayanan dan layanan lampung pendidikan, dinas informasi arsip dan transfer kearsipan tingkat arsip tahun tahun selatan, pemerintah kesehatan, tahun perpustakaan daerah kalinya, pusat kesejahteraan dan kearsipan kabupaten kota kalinya sosial dan melalui jika budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm pemberdayaan kab. melalui kapasitas unit lampung pendapatan pelayanan kearsipan dan pelatihan pengetahuan selatan, transfer pendidikan, dinas peserta peserta kesehatan, peserta perpustakaan lembaga kearsipan kearsipan kalinya, pemerintah daerah way pusat kesejahteraan dan kearsipan kabupaten kota urang sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan program persentase perlindungan rekomendasi hasil dan pengawasan dan penyelamatan perlindungan kearsipan arsip yang ditindaklanjuti pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah retensi arsip bawah kabupaten kota tahun dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen yang memiliki retensi bawah (sepuluh) tahun pendapatan transfer penilaian pemerintah kab. penetapan dan pusat lampung pelaksanaan selatan, dana dinas pemusnahan arsip retensi arsip tahun tahun kalinya, transfer tahun perpustakaan yang memiliki way khusus dan kearsipan retensi bawah urang dana (sepuluh) tahun alokasi khusus nonutentikasi arsip 20a| statesman arsip enataanarsipstatis dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen hasil alih media kabupaten kota kab. lampung selatan, natar, negara ratu kab. lampung selatan, sidomulyo, talang kab. lampung selatan, pendapatan penengaharrransfer penilaian dan keliling pemerintah penetapan kab. pusat autentisitas arsip dok arsip yang tertata lampung dana dinas statis sesuai bidan pai tahun tahun selatan, transfer tahun perpustakaan persyaratan palas, khusus dan kearsipan penjaminan sukamulyd dana keabsahan arsip kab. alokasi lampung khusus non selatan, jakirisik agung, margo mulyo kab. lampung selatan, raja basa, cant) kab. lampung selatan, bakauheni hatta tora ansaorasoo| 426a266000| ag9gare7o3l2s| jurusan pemerintahan bidang kelautan dan perikandana tata kelola dan meningkatkan |kapasitas asn dinas penyusunan lampung transfer dokumen dokumen renstra, selatan umum sumber daya pemerintah perikanan perencanaan senja dasenja berkualitas dan serta lampung perangkat daeraheban rka dokumen rkkoordinasi dan meningkatkan |kapasitas asn dinas lampung transfer penyusunan dokumen rka skpd selatan umum sumber daya pemerintah perikanan dokumeperubahan rka alokasi berkualitas dan serta lampung skpdeningkatkan |kapasitas asn dinas lampung transfer koordinasi dan selatan umum sumber daya pemerintah perikanan penyusunan dpa dpskpd berkualitas dan serta lampung way alokasi berdaya saing |ketentraman dan selatahan dpa dpa skpdoordinasi dan kab. dana tata kelola dan meningkatkan |kapasitas asn dinas penyusunan dokumen laporan lampung transfer laporan capaian capaian kinerja dan selatan umum sumber daya pemerintah perikanan dokumen| dokumen nan manusia yang daerah dan desa, kabupaten dokumen dinas perikanan kinerja dan ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja kalinya, dana da. berkualitas dan serta lampung realisasi kinerja skpd way alokasi berdaya saing |ketentraman dan selatan skpd urang umum ketertiban umum administrasi administrasi keuangan lan bulan bulan bulan bulan keuangan perangkat daerah naa perangkat daerah administrasi keuangan peningkatan kab. dana tata kelola dan pegawai kapasitas lampung transfer dinas penyediaan gaji pembayaran gaji dan selatan umum pemerintah perikanan bulan bulan daerah dan desa, bulan dinas perikanan dan tunjangan asn tunjangan asn kalinya, dana kabupaten way alokasi serapenyediaan lampung transfer dinas administrasi penyediaan selatan umum pemerintah perikanan administrasi bulan bulan daerah dan desa, bulan dinas perikanan pelaksanaan tugas kalinya, dana kabupaten pelaksanaan tugas asn serta asnkoordinasi dan lampung transfer dinas penyusunan dokumen laporan selatan umum pemerintah perikanan keuangan akhir tahun dokumen| dokumen nan daerah dan desa, dokumen dinas perikanan laporan keuangan skpd kalinya, dana kabupaten akhir tahun skpd way alokasi sera lampung ketentraman dan urang umum selatan ketertiban umum jos for f2of penyediaan komponen instalasi listrik penerangan alat alatlistrik dan komponen listrik kantor bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan sub. bidang bangunan kantor keuangan keuangan to3for2o penyediaan bahan logistik kantor natalis abbr sebagai penunjang aktivitas bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan sub. bidang pekerjaan keuangan keuangan to3forsub. bidang undangan undangan bulan) keuangan keuangan to3for2o penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi rapat koordinasi dan konsultasi skpd bulan) bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan sub. bidang skpd keuangan rata rata capaian kinerja kegiatan toj| oso0o gagal o i cp naa lil ni" lapangan to3for2o pengadaan mebel mebel kantor unit unit unit unit unit unit unit sub. bidang keuangan keuangan keuangan ramdani tee wow a5. sejak listrik keuangan rata rata capaian kinerja kegiatan o tosofjf to3foto2of penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pemeliharaan ruinberkala dan pajak kendaraan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan sub. bidang aseto3forfzof penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pemeliharaan rutnvberkala, pembayaran pajak, bulan m6) bulan bulan bulan bulan bulan bulan gatal sub. bidang asebulan) to3for2o pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor bulan) bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan sub. bidang aset bangunan lainnya to3forfzof pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan sub. bidang aset gedung kantor atau bangunan lainnya gedung kantor bulan) kontra ooh lil www rr wuw rentan esensi pan. to3fo2f2of rehabilitasi pintu ar bendung pengendali banjir daerah rawa dan sungai dalam rangka unit saluran unit saluran t0| unit saluran unit saluran unit saluran unit saluran uni' saluran bilang pengairan pengendalian banjir keatas out na .,. ' j5 pes: mme'oordinasi dan kapasitas dokumen laporan realisasi lampung transfer dinas penyusunan keuangan selatan umum pemerintah perikanan laporan keuangan bulanan triwulanan semlsteran dokumen| dokumen kalinya dana daerah dan desa, kabupaten dokumen dinas perikanan bulanan triwulanan skpd alokasi serta ampun semester skpd ketentraman dan pung urang umum selatan ketertiban umum administrasi administrasi kepegawaian kepegawaian administrasi bul bul bul bul perangkat daerah kepegawaian ulan ulan ulan bulan bulan perangkat daerah peningkatan kab dana tata kelola dan pengadaan pakaian lampung transfer kapasitas asn dinas dinas beserta belanja pakaian pakaian selatan umum pemerintah perikanan atribut dinas beserta atribut still still kalinya dana daerah dan desa, kabupaten still dinas perikanan kelengkapannya kelengkapannya way alokasi serta lampung uran umum ketentraman dan selatan ketertiban umum peningkatan kab dana tata kelola dan pendidikan dan lampung transfer kapasitas dinas pelatihan pegawai pengiriman peserta selatan, umum pemerintah perikanan berdasarkan tugas diklat singkat orang orang kalinya. dana daerah dan desa, kabupaten orang dinas perikanan dan fungsi way alokasi serta lampung uran umum ketentraman dan selatan ketertiban umum administrasi administrasi umum ox, ox, or, umum perangkat administrasi umum bul bul bul bul bul daerah perangkat daerah ulan ulan ulan ulan peningkatan kab. dana kelola dan pegawai penyediaan lampung transfer kapasitas dinas komponen instalasi alat alat listrik dan selatan, umum pemerintah perikanan . naa bulan bulan daerah dan desa, bulan dinas perikanan listrik penerangan komponen listrik kantor kalinya, dana kabupaten bangunan kantor way alokasi serta lampung ketentraman dan urang umum selatan ketertiban umum peningkatan kab. dana kelola dan pegawai penyediaan lampung transfer kapasitas dinas peralatan dan pengadaan peralatan selatan umum pemerintah perikanan dan perlengkapan unit unit nan daerah dan desa, unit dinas perikanan perlengkapan kantor kalinya, dana kabupaten kantor way alokasi sera lampungpenyediaan peralatan rumah selatan umum pemerintah perikanan peralatan rumah bulan bulan nan daerah dan desa, bulan dinas perikanan tangga kalinya, dana kabupaten tanggaselatan umum pemerintah perikanan alat tulis kantor bulan bulan nan daerah dan desa, bulan dinas perikanan logistik kantorrang cetak dan selatan umum pemerintah perikanan cetakan dan bulan bulan nan daerah dan desa, bulan dinas perikanan penggandaan kalinya, dana kabupaten penggandaanyediaan bahan kapasitas lampung transfer dinas bacaan dan bahan bacaan dan selatan umum pemerintah perikanan peraturan peraturan perundang bulan bulan nan daerah dan desa, bulan dinas perikanan kalinya, dana kabupaten perundang undangan serta way alokasi lampung undangmaterial selatan umum pemerintah perikanan nan daerah dan desa, dinas perikanan bahan material pameranlampung transfer kapasitas dinas fasilitasi kunjungan fasilitasi makan minum selatan umum pemerintah perikanan jung rapat kantor dan kali kali nan daerah dan desa, kali dinas perikanan tamu kalinya, dana kabupaten jamuan tamu serta way alokasi lampung ketentraman dan urang umum selatan ketertiban umum penyelenggaraan perjalanan dinas luar kali kali kab. dana peningkatan pegawai kali dinas perikanan rapat koordinasi dan dalam daerah lampung transfer tata kelola dan dinas selatan, umum kapasitas perikanan dan konsultasi penetapan perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) dana pemerintah kabupaten skpd alokasi daerah dan desa, lampung kabupaten lampung selatan umum serta selatan tahun ketentraman dan . prakiraan ketertibbulan, karang pucung kab. lampung selatan, panji, sidoharjo pengadaan barang milik daerah barang milik daerah unit unit unit unit unit penunjang urusan pengadaan barang pemerintah milik daerah unit unit unit unit unit daerah peningkatan kab. dana tata kelola dan kapasitas asn dinas lampung transfer selatan, umum pemerintah perikanan pengadaan mebel mebel kantor unit unit kalinya, dana daerah dan desa, kabupaten unit dinas perikanan way alokasi serta lampung ketentraman dan selatan urang umum ketertiban umumpenyediaan jasa lampung transfer dinas rekening telepon, pemerintah komunikasi, naa selatan, umum perikanan internet, air dan listrik bulan bulan daerah dan desa, bulan dinas perikanan sumber daya air kalinya, dana kabupaten kantor serta dan listrik way alokasi lampung ketentraman dan urang umum selatan ketertiban umum pemeliharaan barang milik barang milik daerah ang dipelihara unit unit unit unit unit 2og| daerah penunjang yang cip urusan pemeliharaan barang unit unit unit unit unit pemerintahan milik daerah daerah peningkatan penyediaan jasa kab. dana tata kelola dan pemeliharaan, biaya kapasitas asn dinas lampung transfer pemeliharaan dan jumlah kendaraan selatan umum pemerintah perikanan pajak kendaraan dinas jabatan yang unit unit kalinya dana daerah dan desa, kabupaten unit dinas perikanan perorangan dinas dipelihara alokasi serta lampung atau kendaraan ketentraman dan selatan urang umum dinas jabatan ketertiban umum peningkatan penyediaan jasa kab. dana tata kelola dan pemeliharaan, biaya kapasitas asn dinas jumlah kendaraan lampung transfer pemeliharaan, dinas operasional atau selatan umum pemerintah perikanan pajak, dan perizinan lapan unit unit kalinya dana daerah dan desa, kabupaten unit dinas perikanan kendaraan dinas yang serta lampung dipelihara way alokasi operasional atau ketentraman dan selatan urang umum lapangan ketertiban umum peningkatan kab. dana tata kelola dan kapasitas asn dinas lampung transfer pemeliharaan pemeliharaan peralatan selatan umum pemerintah perikanan peralatan dan kantor unit unit kalinya dana daerah dan desa, kabupaten unit dinas perikanan mesin lainnya serta lampung way alokasi ketentraman dan selatan urang umum ketertiban umum peningkatan kab. dana tata kelola dan kapasitas asn dinas pemeliharaan rela lampung transfer dilintasi gedung pemeliharaan rehabilitasi selatan umum pemerintah perikanan 1gedung gedung daerah dan desa, kabupaten gedung dinas perikanan kantor dan gedung kantor kalinya, dana serta lampung bangunan lainnya way alokasi ketentraman dan selatan urang umum ketertiban umum program pengelolaan produksi perikanan ton ton ton tdn tin perikanan tangkap tangkapenangkapan ikan wilayah sungai, danau, waduk, jumlah produksi rawa, dan perikanan wilayah ton ton ton ton ton genangan air laut lainnya yan ton ton ton ton ton yang produksi perikanan dapat diusahakan wilayah laut dalam (satu)yediaan data jumlah dokumen data mang peer jabatan masyarakat dan informasi dokumen| dokumen dokumen dinas perikanan sdi kalinya, dana teknologi, nelayan sumber daya ikan way alokasi inovasi,selatan, produk kalinya, dak fisik unggulan jumlah kelompok merak bidang daerah, penyediaan belatung pelaut faat kat io3 i2. prasarana usaha terima prasarana kelompok| kelompok hutan pemanfaatan masyarakat kelompok dinas perikanan usaha perikanan kab. dan teknologi, nelayan perikanan tangkap tangkap lampung perikanan inovasi, selatan, reguler penguatan raja kelembagaan basa, dan permodalan way muli umkm serta perluasan lapangan kerja jumlah nelayan kecil pemberdayaan dalam daerah yang nelayan kecil diberdayakan orang orang orang orang orang dalam daerah jumlah nelayan kecil orang orang orang orang orang kabupaten kota dalam daerah yang diberdaytransfer daerah, pengembangan jumlah nelayan yang lampung umum pemanfaatan masyarakat kapasitas nelayan orang orang selatan, orang dinas perikanan kecil dibina kalinya, dana teknologi, nelayan kalinya alokasi inovasi,pelaksanaan kab. dana unggulan fasilitasi jumlah nelayan yang lampung transfer daerah, los |o3 i2.o2lo2 pembentukan dan mengikuti temu lapang orang orang selatan, umum pemanfaatan masyarakat orang dinas perikanan pengembangan pengembangan kalinya, dana teknologi, nelayan kelembagaan kelembagaan nelayan kalinya alokasi inovasi, nelayan kecil umum penguatan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja pengelolaan dan penyelenggaraan jumlah tempat tempat pelelangan ikan tpi lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi pelelangan ikan yang dikelola tpi) pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan produk penetapan kab. dana unggulan prosedur penetapan, lampung transfer daerah, los |o3 i2o3lox pengelolaandan pengembangan, lokasi lokasi s@lahan, umum pemanfaatan masyarkat kasi dinas perikanan penyelenggaraan pengelolaan dan raja dana teknologi, nelayan tempat pelelangan penyelenggaraan tpi basa, alokasi inovasi, ikan tpi) way muli umum penguatan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja program jumlah produksi pengelolaan perikanan budidaya ton ton tan84988, tan tgn perikanan produksi perikanan ton ton ton tdn tdn budidaya budierbitan izin usaha perikanan adang, jumlah izin usaha yang ayan pembudidayaan ikan perusahaan perusahaan| perusahaan perusahaan perusahaan diterbitkan usahanya dalam yang aed kan (satu) daerah kabupaten kota kab. lampung selatan, kalinya, way urang kab. lampung penetapan selatan persyaratan dan sidomulyo prosedur suak penerbitan izin pemulihan usaha perikanan kab. bidang lampung pere onornian daerah melalui pembudidayaan selatan, pengolahan ikan yang katung produk usahanya, lokasi arahan dana memperkuat unggulan dan atau manfaat kab. transfer ketahanan daerah, atau dampak jml perusahaan yang lampung umum ekonomi untuk pemanfaatan perusahaan negatifnya dalam memenuhi izin usaha perusahaan# perusahaan selatan, dana pertumbuhan han bidang perusahaan dinas perikanan (satu) daerah perikanan budidaya ketapang, alokasi yang berkualitas inovasi perikanan kabupaten kota beruntung umum dan berkeadilan (penguatan yang menggunakan kab. kelembagaan teknologi lampung dan permodalan sederhana, semi selatan, umkm serta intensif, dan ragi, kuala perluasan intensif, serta tidak sekampung lapangan kerja menggunakan kab modal asing lam dan atau tenaga pung kerja asing selatan, raja basa, way mullampung selatan, kalinya, way urang kab. lampung selatan, pelayanan penerbitan izin suak usaha perikanan bidang kab. pemulihan pembudidayaan lampung perekonomian ikan yang selatan, daerah melalui usahanya, lokasi katung, pengolahan dan atau manfaat arahan produk dana memperkuat unggulan atau dampak kab. transfer ketahanan daerah, negatifnya dalam jml sup yan lampung umum ekonomi untuk pemanfaatan perusahaan (2s loa |o2 (satu) daerah yang dokumen dokumen selatan, bidang dokumen dinas perikanan diterbitkan dana pertumbuhan teknologi, kabupaten kota ketapang, perikanan alokasi yang berkualitas inovasi, yang menggunakan beruntung teknologi umum dan berkeadilan (penguatan sederhana, semi kab. kelembagaan intensif dan lampung dan permodalan selatan, umkm intensif, serta tidak serta ragi, kuala perluasan ampar nga dan atau tenaga ab, kerja asing kampung selatan, raja basa, kuncir kab. lampung selatan, bakauheni bakauheni penerbitan tanda pembudidaya ikan kecil daftar bagi yang terdaftar dan pemudi daya memiliki topik orang orang orang orang orang ikan kecil topik) dalam (satu) pemudi daya ikan orang orang orang orang orang daerah kecil yang terdaftar dan kabupaten kota memiliki topsidomulyo, pengolahan pelayanan suak produk pembudidaya penerbitan tanda dana unggulan kab. ikan daftar bagi lampung transfer daerah, tradisional los loa lzo3lo2 pemudi dayan jumlah topik yang dokumen dokumen selatan, mum pemanfaatan dokumen dinas perikanan ikan kecil topik) diterbitkan dana teknologi, katung, kabupaten dalam (satu) alokasi inovasi, arahan lampung daerah umum penguatan kabupaten kota kab. kelembagaan selatansumber agung kab. lampung selatan, raja basa, way muli kab. lampung selatan, bakauheni bakauheni pengelolaan jumlah lokasi kawasan pembudidayaan pengelolaan lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi ikan pembudidayaan ikan tingkat capaian tingkat capaian kat capawww terdapat ata tes isbotibedbossliss manna msi misi ben dengan kedalam hal ida (peri isbeinnibekbaldis ietalbosnbsshnnnnnnnnn mika mesin misa nan nini enggan minat kan dengan nai ben bnn bnn moi ikat aan namun mena moti mangan most mito henggnnn nggak not tenggsnnikennnnnnnnnn bening kencan senna bnn nggak msi inna tofozf2of operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi daerah irigasi daerah irigasi daerah invasi daerah invasi daerah invasi daerah irigasi daerah ligase bidang pengairan tosfozf2o operasi dan pemeliharaan bendung tiga iigasidan water resources data center wrc) dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bidang pengairan kabupaten lampung selatan tosfozf2of pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi kegiatan pemberdayaan petani pemakai air kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan bidang pengairan p3a) kabupaten lampung selama pembinaan pembinaan pembinaan pembinaan pembinaan pembinaan pembinaan p3a) p3a) p3a) p3a) p3a) p3a) p3a) kontra na , ie. . atap sama ( ( w w wa a m .m.mdaan mas ann diss tenang tenang denan tenun menang menang kala penata spam (pep nan penanganan iemisksinstemi mecca milisi mis misi ncsssidasi nn: msi misncssini kena misi dengan msi nai denda msi mai pan perkotaan tosfosf2o pembangunan spam jaringan perpipaan kawasan spam pedesaan pamsimas) unit unit unit unit unit unit 16f unit bidang cipta karya perdesaan pep pan gan lassiosisindsid nnnnnna tk: nanga kasi mnc nona inn god kan bnn dnn para perdesaan rata rata capaian kinerja kegiatan oo. ym. lali lho ente sama jaw hah . program pengembangan sistem dan 76a5| pengelolaan persamaan regional pengembangan sistem dan pengelolaan a5| persamaan daerah kabupaten kota penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis workshop pengelolaan limbah cair kali kali kali kali kali kali kali bidang cipta karya sistem pengelolaan persamaan tpatpstispa tps 3ritus kewenangan kabupaten kota bee bee ate kontra e bas naa mm. mh$$$aa pee net ann tenang pon predikat kerja| too tri o uo yo00000to3osf2o sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait sambungan rumah aa) bidang cipta karya penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik rata rata capaian kinerja kegiatan o too lanskap igo ja, nid m"mh'"#hrer" mokx x a s s s s s s325mmr&rw aie rotacammeream xx: hh. program pengelolaan dan pengembangan 65a3| sistem drainaspalas, bumi restu kab. lampung selatan, ketapang, pematang pasir kab. lampung pemulihan selatan, perekonomian ragi, daerah melalui bandar pengolahan agung produk penyediaan kab. dak fisik unggulan pembudidaya prasarana bidang daerah, pembudidayaan jumlah prasarana lampung kelautan pemanfaatan ikan ikan dalam (satu) pembudidayaan ikan paket paket selatan, dan teknologi, kabupaten paket dinas perikanan daerah yang disediakan candipuro perikanan inovasi, lampung beringin selatan kabupaten kota reguler penguatan kencana kelembagaan kab. dan permodalan lampung umkm serta selatan, perluasan merbau lapangan kerja mataram, panca tunggal kab. lampung selatan, bakauheni toto hard kab. lampung selatan, bakauheni bakauheni penjaminan jumlah kelompok kelompok30 kelompok kab. dana pemulihan pembudidaya kelompok dinas perikanan ketersediaan penerima bantuan lampung transfer perekonomian iya ikan sarana sarana budidaya selatan, umum daerah melalui (kabupaten pembudidayaan natar, dana pengolahan lampung ikan dalam (satu) negara raw alokasi produk selatan daerah kab. umum unggulan kabupaten kota lampung dak fisik daerah, selatan, bidang pemanfaatan natar, kelautan teknologi, sulung sapi dan inovasi, kanan penguatan kab. peri kelembagaan lampung reguler dan permodalan selatan, umkm serta tanjung penetapan perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) perluasan . kabupaten lampung selatan pangganggu kab. lampung selatan, penengahan, ruang tengah kab. lampung selatan, palas, tanjung jaya kab. lampung selatan, laki agung, fajar baru kab. lampung selatan, ragi, baktirasa kab. lampung selatan, ragi, mandala sari kab. lampung selatan, raja basa, hargo pancuran kab. lampung selatan, raja basa, keranjang kab. lampung selatan, candipuro batuliman indah kab. lampung selatan, way bulan, meliar saribali naga kab. lampung selatan, natar, negara ratu kab. lampung selatan, tanjung bintang, trimulyo kab. pemulihan lampung perekonomian selatan, daerah melalui sidomulyo, pengolahan sidowaluyp produk pengelolaan kab. dana unggulan pembudidaya kesehatan ikan dan transfer daerah, jumlah kelompok yang lampung ikan lingkungan umum pemanfaatan budidaya dalam menerapkan pib dan kelompok kelompok selatan, dana teknologi, kabupaten kelompok dinas perikanan (satu) daerah bib penengah alokasi inovasi, jantung kabupaten kota umum penguatan kab. kelembagaan lampung dan permodalan selatan, umkm serta palas, mekar perluasan mulya lapangan kerja kab. lampung selatan, laki agung, purwodadi kab. lampung selatan, tanjung sari, purwodadi dalambudidaya pembinaan dan lampung transfer daerah, ikan loa lolos pemantauan jumlah pembudidaya orang orang selatan, umum pemanfaatan paten orang dinas perikanan pembudidayaan yang dibina kalinya, dana teknologi, lampung ikan daratab. lampung selatan, kalinya, pemulihan wai lubuk perekonomian kab. daerah melalui lampung pengolahan produk perencanaan, perencanaan selatan, dana unggulan pengembangan, ketapang, pembudidaya pengembangan, transfer daerah, pemanfaatan dan pemanfaatan dan beruntung umum pemanfaatan ikan perlindungan lahan lokasi lokasi kab. kabupaten lokasi dinas perikanan perlindungan lahan dana teknologi, untuk untuk pembudidayaan lampung alokasi inovasi, lampung pembudidayaan selatan, selatan ikan darat ikan ragi kuala umum penguatan kelembagaan sekampung dan permodalan kab. umkm serta lampung perluasan selatan, lapangan kerja ragi, bandar agkab. lampung selatan, natar, didasari kab. lampung selatan, natar, tanjung sari kab. lampung pemulihan selatan, perekonomian kalinya, daerah melalui tajimalela pengolahan kab. produk perencanaan, dan lampung dana unggulan pembudidaya pengembangan perencanaan, dan selatan, transfer daerah, ikan los lzoaloz pemanfaatan air pengembangan 7paket paket ketapang,| umum pemanfaatan paten paket dinas perikanan untuk pemanfaatan air untuk pematang| dana teknologi, lampung pembudidayaan pembudidayaan ikan pasir alokasi inovasi, selatan ikan darat kab. umum penguatan lampung kelembagaan selatan, dan permodalan ketapang, umkm serta beruntung perluasan kab. lapangan kerja lampung selatan, merbau mataram, raharjo kab. lampung selatan, tanjung sari, purwodadi dalam pengawasan program sumberdaya kelautan pengawasan dan perikanan lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi sumber daya kelautan dan pengawasan lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi perikanan sumberdaya kelautan danawasan sumber daya perikanan wilayah sungai, pengawasan izin usaha danau, waduk, perikanan lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi rawa, dan pengawasan izin usaha lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi kenangan air lai perikanan lainnya yang dapat diusahakan dalapengawasan usaha sidomulyo, pengolahan perikanan bidang suak produk pembudidayaan kab dana unggulan pelaku ikan wilayah transfer daerah, usaha sungai, danau, pengawasan izin usaha lampung umum pemanfaatan perikanan perusahaan# perusahaan selatan, perusahaan dinas perikanan waduk, rawa, dan perikanan katung dana teknologi, genangan air arahan alokasi inovasi, lampung lainnya yang dapat umum penguatan selatan diusahakan dalam kab. kelembagaan kabupaten kotabandar agung kab. lampung selatan, raja basa, way muli kab. lampung selatan, bakauheni bakauheni program pengolahan jumlah produksi hasil dan pemasaran ton ton tor pengolahan perikanan hasilmutu dan keamanan pembinaan mutu dan hasil perikanan keamanan hasil bagi usaha perikanan bagi usaha kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok pengolahan dan pengolahan dan pemasaran skala pemasaran mikro dan kecil pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan pelaksanaan produk bimbingan dan dana unggulan pembinaan pengolahan kab. penerapan transfer daerah, masyarakat persyaratan dan pemasaran serta lampung umum manfaatkan pengolah log i202l01 " daratan atau pemberian bantuan orang orang selatan, pemanfaatan england 0rang dinas perikanan standar pada usaha dana teknologi, hasil sarana dan prasarana bakauheni pengolahan dan alokasi inovasi, perikanan pengolahan keladi pemasaran skala umum penguatan mikro dan kecil kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja penyediaan dan penyaluran bahan jumlah kelompok yang baku industri menerima bantuan pengolahan ikan kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok bahan baku dan sarira dalam (satu) pengolahan ikan daerah peng kabupaten kota kab. lampung selatan, pemulihan kalinya, perekonomian blok daerah melalui kab. pengolahan lampu peningkatan sel pung produk selatan, dana unggulan ketersediaan ikan menengahi transfer daerah, masyarakat untuk konsumsi peningkatan padan umum manfaatkan pengolah l25 loe |o1 dan usaha ketersediaan ikan siswa siswa pemanyaara ngan siswa dinas perikanan kab. dana teknologi, hasil pengolahan dalam (pencegahan stunting) alokasi (satu) daerah lampung pai asi perikanan kabupaten kota selatan, mum penguatan palas, mekar kelembagaan mulya dan permodalan kab umkm serta lampung perluasan selatan lapangan kerja ketapang, sidoasina daerah melalui transfer pengolahan umum pemberian fasilitas produk bagi pelaku usaha kab. ana unggulan alokasi daerah, masyarakat perikanan skala jml kelompok yang lampung umum manfaatkan pengolah log mikro dan kecil memfasilitasi menerima kelompok kelompok selatan, pemanfaatan kian kelompok dinas perikanan dak fisik teknologi, hasil dalam (satu) bantuan kalinya, inovasi rekanan daerah kalinya bidang nag perikanan kabupaten kota kelautan penguasa dan kelembagaan perikanan dan permodalan reguler umkm serta perluasan lapangan kerja total ) | r2795322| jurusan pemerintahan bidang kebudayaan aa385ag900l program jumlah cagar budaya 6cc pengembangan yang dikelola secara kebudayaan terpadu pengelolaan kebudayaan yang masyarakat festival seni dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pelakunya dalam budaya kabupaten daerah kabupaten kota peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui pelindungan, pelayanan lampung transfer pengembangan, festival seni dan selatan umum pendidikan, pelaku seni dinas pariwisata pemanfaatan objek kegiatan| kegiatan nan kesehatan, kegiatan budaya kabupaten kalinya, dana dan budaya dan kebudayaan pemajuan kesejahteraan way alokasi kebudayaan sosial dan urang umum budaya serta pemberdayaan perempuan pelestarian kesenian tradisional yang festival seni dan masyarakat kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan budaya kabupaten pelakunya dalam daerah kabupaten kota peningkatan kualitas sdm dana melalui pelindungan, kab. transfer pelayanan pengembangan, lampung pendidikan, pelaku festival seni dan umum dinas pariwisata pemanfaatan objek kegiatan kegiatan selatan, kesehatan, kesenian kegiatan budaya kabupaten dana dan kebudayaan pemajuan tradisi kalinya, alokasi kesejahteraan tradisional budaya kalinya sosial dan umum budaya serta pemberdayaan perempuan pembinaan lembaga adat perekat adat bud (yang penganutnya sma celaan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan dalam daerah pung kabupaten kota peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui lembaga pembinaan sumber lampung transfer aya adat yang daya manusia perekat adat budaya selatan umum pendidikan, ada dinas pariwisata kegiatan kegiatan kesehatan, kegiatan lembaga, dan lampung selatan kalinya, dana kabupaten dan kebudayaan kesejahteraan pranata adat way alokasi lampung sosial dan urang umum selatan budaya serta pemberdayaan perempuata rata capaian kinerja kegiatan o raja? ratapin mendirikan bangunan standarisasi bangunan bulan sal bulan bulan bulan bulan bulan bulan bidang cipta karya imb), serikat laik fungsi slf), peran tenaga ahi bangunan gedung tag), pendataan bangunan gedung, serta implementasi simba jos perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan survey dan penyusunan harga satuan upah dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bidang bina pemantauan bangunan gedung daerah bahan program kabupaten kota ketaatan bak rata rata capaian kinerja program (dll |o iss o sea dan nan nan dengan dan gan dna (pe gossip ost ketat jasa ananda tenang doni kan being dengen tosftof2of penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi database bidang bina marga, pengairan dan bina dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bidang bina marga pengembangan jaringan jalan serta perencanaan bangunan sebagai acuan pengembangan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan pembangunan infrastuktur kabupaten lampung selatan ngamen kan kata kas nis kana (km) panjangjalan kabupaten dengan kondisimantap (km) jos tof2of pemeliharaan ruin jalan targetpanjangjaringanjalan kabupaten dengan bidang bina marga kondisi mantap pre snsd bag akan gagang lis ti" isl ii ) li ) lali kasa mai penata mantap mandi penanggulangan bencana tanggap darurat penanganan jalan dan jembatan darurat menjadi kas desi bidang bina marga. kondisi baik rata rata capaian kinerja kegiatan o |ams@f| our oo rata rata capaian kinerja program (ll || ) tana t|or| oo to tea, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi ppen manan lil iii selo program rentan capai rerterseneal penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional orang keg. orang keg. orang segi. non kecilan kecil) josfirf2of penyusunan peraturan daerah dan sop terkait jumlah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bidang bina penyelenggaraan ijuk nasional kabupaten kota program fosfor2of pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jumlah orang yang telah dibina orange. orangkkeg. orange. orang keg. orang keg. orang segi. orang keg. bidang bina jasa konstruksi program uu raahatacapaian kinerja kegiatan (mil o0o o| o0o lea lo ratacapmmepreem lembaga adat paksa barang perekat adat selatan umum. pendidikan, ada dinas pariwisata budaya lampung paket paket nan kesehatan, paket pembinaan kalinya, dana kabupaten dan kebudayaan selatan kesejahteraan lembaga adat way alokasi lampung sosial dan urang umum selatan budaya serta pemberdayaan perempuan program persentase penduduk pembinaan tahun kelas persen persen persen persen persen yang mengunjungi sejarah peninggalan sejarah pembinaan sejarah lokal pelestarian sejarah dalam (satu) budaya kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan daerah kabupaten kota peningkatan kualitas sdm kab. melalui dana lampung transfer pelayanan penduduk penyediaan sarana pelestarian sejarah selatan, umum pendidikan, yang dinas pariwisata dan prasarana kegiatan kegiatan semua kesehatan, usianya kegiatan budaya dana dan kebudayaan pembinaan sejarah kecamatan alokasi kesejahteraan tahun semua sosial dan keatas umum kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan program persentase benda, pelestarian bangunan, struktur, dan dan situs dan kawasan persen persen persen persen persen pengelolaan cagar budaya yang cagar budaya dilestarikan penetapan cagar sosialisasi dan budaya peringkat penetapan cagar kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kabupaten kota budaya peningkatan kualitas sdm kab. melalui benda, dana lampung transfer pelayanan bangunan, penetapan cagar sosialisasi dan selatan, umum pendidikan, struktur, dinas pariwisata penetapan cagar kegiatan kegiatan semua kesehatan, dan situs kegiatan budaya dana dan kebudayaan budaya kecamatan, alokasi kesejahteraan kawasan semua umum sosial dan cagar kelurahan budaya serta budaya pemberdayaan perempuan lol jurusan pemerintahan pilihan 3lze| jurusan pemerintah sidang rmw unjang urusan indeks kepuasan pemerintahan pela maa poin poin poin poin poin daerah kabupaten kot dokumen dpa,rka perencanaan, p,dpa penganggaran, perencanaan, rka, dan evaluasi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dan laporan capaian kinerja perangkat kinerja dan ikhtisar daerah nya realisasi kinerja bagian peningkatan perencanaan tata kelola dan dengan kab. ana kapasitas menganggap penyusunan transfer ran dan dok dok lampung pemerintah evaluasi dinas pariwisata lo1 fog kuman dokumen perencanaan dokumen| dokumen selatan, umum daerah dan desa, v#rasi dokumen "a5 pariwisata perencanaan perangkat daerah kalinya dana serta kinerja dan kebudayaan perangkat daerah alokasi dinas kalinya ketentraman dan nan umum pariwisata ketertiban umum dan kebudayaan bagian peningkatan perencanaan tata kelola dan kab. dana penyangga kapasitas koordinasi dan lampung transfer pemerintah ran dan loe fox |o2 penyusunan dokumen rka skpd dokumen| dokumen satan, umum daerah dan desa valuasi dokumen dinas pariwisata dokumen rkkab tata kelola dan ngan koordinasi dan ab. kapasitas menganggap lampung ran dan penyusunan selatan pemerintah evaluasi dinas pariwisata dokumen dokumen rka p skpd dokumen| dokumen daerah dan desa,| . dokumen kalinya, kinerja dan kebudayaan perubahan rka serta din skpd ketentraman dan urang pariwisata ketertiban umum dan kebudaygian peningkatan perencanaan tata kelolaan kab. dana penyangga kapasitas lampung transfer ran dan koordinasi dan selat pemerintah evaluasi dinas pariwisata i26 io1 penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen patah, daerah dan desa, uas dokumen ati wisata kalinya, dana kinerja dan kebudayaan skpd sertatata kelolaan kab. dana penyangga kapasitas koordinasi dan lampung transfer pemerintah ran dan i2e .lolos penyusunan dokumen dpp skpd dokumen| dokumen selatan, umum daerah dan desa (evaluasi dokumen dinas pariwisata perubahan dpinvasi tata kelola dan koordinasi dan kab. dana kapasitas penyangga penyusunan lampung transfer ran dan capai laporan capaian selat pemerintah evaluasi dinas pariwisata i26 |o1 laporan capaian kinerja dan ikhtisar dokumen dokumen tan, umum daerah dan desa, evaluasi dokumen as pariwisata kinerja dan ikhtisar kalinya, dana kinerja dan kebudayaan naa realisasi kinerja skpd serta realisasi kinerja way alokasi dinas ketentraman dan skpd urang umum pariwisata ketertiban umum dan kebudayaan gaji dan tunjangan, dokumen, dan administrasi penyusunan laporan bulan bulan bulan bulan bulan keuangan akhir tah perangkat daerah tahun bulan bulan bulan bulan bulan pembayaran gaji dan tunjangan asn peningkatan asn kab. dana ata pora pariwisata kapasitas lampung transfer pemerintah dan diana gaji pmb gaji selatan, kebun dinas pariwisata lox yeah saji bayaran saji gan bulan bulan a1000) aan tum daerah dan desa, ayah bulan asa dan tunjangan asn tunjangan asn kalinya, dana dan kebudayaan way alokasi seri kabupaten ketentraman dan urangasn kab. dana adan pariwisata penyediaan lampung transfer sat dan administrasi dokumen administrasi selatan, umum pemerintah dinas parigi l26 lo1 j2.o2|o2 inisiasi kuman administrasi bulan bulan pan, umum daerah dan desa, k pu saya bulan aas pariwisata pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn kalinya, dana dan kebudayaan asn way alokasi seri kabupaten ketentraman dan urang umum lampung ketertiban selatan umum asn dana pariwisata koordinasi dan transfer dan lo1 penyusunan penyusunan laporan bulan bulan umum kebudayaan bulan ,00o| ?'nas pariwisata laporan keuangan keuangan akhir tahun dana dan kebudayaan akhir tahun skpd alokasi kabupaten umum lampung selatan asn koordinasi dan paris penyusunan parigi io1 laporan keuangan budaya bulanan triwulanan kebudayaan semester skpd kabupaten lampung selatan administrasi pakaian batik dan kepegawaian olahraga serta peserta buah buah buah buah buah perangkat daerah diklat peningkatan kab dana tata kelola dan pegawai pengadaan pakaian lampung transfer kapasitas abu dinas beserta belanja pakaian batik selatan, umum pemerintah pariwisata dinas pariwisata i26 buah buah daerah dan desa, dan buah atribut dan olahraga kalinya, dana kebun dan kebudayaan kelengkapannya way alokasi seri epugayaa urang umum ketentraman dan lampung ketertiban selatan umum peningkatan kab dana tata kelola dan pegawai pendidikan dan lampung transfer kapasitas abu pelatihan pegawai pengiriman peserta selatan, umum pemerintah pariwisata dinas pariwisata orang orang daerah dan desa, |dan orang berdasarkan tugas diklat singkat kalinya, dana kebun dan kebudayaan dan fungsi way alokasi serta ebuaayaa urang umum ketentraman dan lampung ketertiban selatan umum administrasi pengadaan peralatan o1l| umum perangkat bulan bulan bulan bulan bulan daerah kebutuhan kantor lainnya pisang indi target capaian capaian tahun perangkat rusak program indikator program kegiatan sub kegiatan kafan tahun rkd lokasi sumber sasaran indikatif penanggung kegiatan tahun rkd apbd rkd dana daerah agu man jawab perubahan peningkatan kab dana tata kelolaan bagian penyediaan lampung transfer kapasitas umum komponen instalasi alat alat listrik dan selatan umum: pemerintah dinas jox |o1 jai bulan bulan patah, iwi dinas pariwisata listrik penerangan komponen listrik kantor kalinya, dana daerah dan desa, pariwisata bulan dan kebudayaan bangunpenyediaan kapasitas umum pengadaan peralatan lampung transfer indah peralatan dan selatan, umum pemerintah dinas dinas pariwisata perlengkapan dan perlengkapan bulan bulan kalian daerah dan desa, pariwisata bulan kantor aliando, dana dan kebudayakapasitas umum lampung transfer penyediaan pung peralatan rumah selat pemerintah dinas (o1 peralatan rumah yoga bulan bulan tanpa dana daerah dan desa, pariwisata bulan dinas pariwisata tanggapenyediaan bahan selatan pemerintah dinas ini j2e lo1 .06foa alat tulis kantor bulan bulan bosan uga iwi dinas pariwisata logistik kantor kalinya, dana daerah dan desa, pariwisata buli26 loz .06los aan cetak dan selatan, umum pemerintah dinas dinas pariwisata cetakan dan penggandaan bulan bulan kalian daerah dan desa, pariwisata bulan penggandaantata kelola dan bagian penyediaan bahan kab. dana kapasitas umum bacaan dan lampung transfer loe lgx koran harian dan selatan, umum pemerintah dinas dinas pariwisata peraturan mingguan bulan bulan kalian daerah dan desa, pariwisata bulan perundang alang, vana serta dan dan kebudayaan undangan way alokasidana tata kelolaan bagian kapasitas umum penyelenggaraan lampung transfer indah rapat koordinasi perjalanan dinas luar selatan, umum pemerintah nas dinas pariwisata bulan bulan daerah dan desa, pariwisata bulan dan konsultasi dan dalam daerah kalinya, dana dan kebudayaan skpd way alokasi seri uran umum ketentraman dan kebudayaan ketertiban umum penyediaan jasa o1|2og| penunjang urusan air, listrik dan jasa bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan komunikasi daerah peningkatan bagian kab dana tata kelolaan sekretariat kapasitas dan penyediaan jasa lampung transfer indah komunikasi, air, listrik dan jasa selatan, umum pemerintah ruangan dinas pariwisata bulan bulan daerah dan desa, dinas bulan sumber daya air komunikasi kalinya, dana pariwisata dan kebudayaan dan listrik way alokasi seri pariwisata uran umum ketentraman dan (dan ketertiban kebudayaan umum pemeliharaan rehab dan barang milik pemeliharaan daerah penunjang rutin berkala serta bulan bulan bulan bulan bulan urusan pajak kendaraan dinas pemerintahan jabatan dan dinas daerah operasional peningkatan bagian penyediaan jasa kab dana tata kelola dan dan pemeliharaan, biaya pemeliharaan kapasitas lampung transfer pemelihara pemeliharaan dan rutin berkala dan pajak pemerintah selatan, umum dinas dinas pariwisata pajak kendaraan kendaraan perorangan bulan bulan kalinya. dana daerah dan desa, pariwisata bulan dan kebudayaan perorangan dinas dinas atau kendaraan serta way alokasi dan atau kendaraan dinas jabatan uran umum ketentraman dan kebudayaan dinas jabatan ketertiban umum peningkatan bagian penyediaan jasa pemeliharaan kab. dana kelola dan rutin dan mei arahan, biaya rutin berkala dan pajak lampung transfer kapasitas pemelihara pemeliharaan, kendaraan perorangan selatan umum pemerintah dinas dinas pariwisata pajak, dan perizinan bulan bulan daerah dan desa, bulan end dinas atau kendaraan kalinya, dana pariwisata dan kebudayaan arahan dinas dinas operasional atau way alokasi sera dan operasional atau ketentraman dan lapangan urang umum kebudayaan lapangan ketertiban umum peningkatan bagian kab. dana adan tin dan pemeliharaan rela lampung transfer sat pemelihara dilintasi gedung selatan, umum pemerintah dinas dinas pariwisata rehab gedung kantor bulan bulan daerah dan desa, bulan kantor dan kalinya, dana pariwisata dan kebudayaan bangunan lainnya way alokasi seri danbagian kab. dana ata badan rutin dan pemeliharaan rela kapasitas aan lampung transfer pemelihara dilintasi sarana dan pemerintah selatan, umum dinas dinas pariwisata prasarana gedung rehab toilet kantor bulan bulan daerah dan desa, bulan kalinya, dana pariwisata dan kebudayaan kantor atau serta way alokasi dan bangunan lainnya ketentraman dan urang umum kebudayaan ketertiban umum peningkatan bagian pemeliharaan rela kab. dana adan rutin dan dilintasi sarana dan lampung transfer kapasitas pemelihara prasarana selatan umum pemerintah dinas dinas pariwisata rehab taman kantor bulan bulan nan daerah dan desa, bulan pendukung gedung kalinya, dana pariwisata dan kebudayaan kantor atau way alokasi seri dan bangunan lainnya uran umum ketentraman dan kebudayaan ketertiban umum program peningkatan persentase peningkatan daya tarik pengunjung destinasi persen persen persen persen persen destinasi pariwisata pariwisata pengelolaan daya pengembangan sarana tarik wisata dan prasarana paket paket paket paket paket kabupaten kota pariwisata pembangunan kab. dana infrastruktur lampung transfer untuk sarana dan pengembangan selat mendukung prasarana dinas pariwisata i26 |o2 biaya tarik wisata n9lapangan sarana paket paket tan, umum mendukung sarana paket nas pariwisata dan prahara pariwisata raja basa, dana pariwisata, daya tarik dan kebudayaan kabupaten kota semua alokasi sentra produksi wisata kelurahan| umum dan industri serta agrowisata pengelolaan masyarakat yang dapat destinasi mengelola destinasi pariwisata pariwisata dan objek paket paket paket paket paket wisata yang kab ten kot kabupaten kota dikembangan pengadaan pemilih pembangunan kab. dana infrastruktur arahan rehabilitasi pokdarwis lampung transfer untuk sarana dan objek wisata selat duk dan objek dinas pariwisata (o2 |o4 prasarana dalam wisata yang paket paket atan, mum mendukung wisata paket nas pariwisata dikembangkan raja basa,| dana pariwisata, dan kebudayaan pengelolaan lampung ana semua alokasi sentra produksi destinasi pariwisata selatan kelurahan| umum dan industri kabupaten kotapemberdayaan lampung transfer pelayanan pokdarwis masyarakat dalam jumlah masyarakat selatan, umum pendidikan, dan objek dinas pariwisata pengelolaan yang dapat mengelola orang orang semua dana kesehatan, wisata orang dan kebudayaan destinasi pariwisata destinasi pariwisata kecamatan, alokasi kesejahteraan lampung kabupaten kota semua umum sosial dan selatan kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan program persentase kontribusi pemasaran persen persen persen persen persen pad sektor pariwisata pariwisata pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri dokumen kegiatan paya tarik, pemasaran dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan destinasi dan penguatan promosi kawasan strategis pariwisata pariwisata kabupaten kota pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan kab. produk penguatan promosi dana unggulan lampung melalui media transfer daerah, cetak, elektronik selatan, manfaatkan wisatawan dinas pariwisata: i26 i2.01lox hak tektonik jenis media promosi media media semua mum pemanfaatan dalam dan media 9oo| pariwisata dan media lainnya dana teknologi, dan kebudayaan kecamatan, luar negeri baik dalam dan semua alokasi inovasi, luar negeri kelurahanfasilitasi kegiatan unggulan pemasaran daerah, pariwisata baik event promosi pemanfaatan wisatawan dinas pariwisata kegiatan kegiatan dalam dan kegiatan dalam dan luar pariwisata nusantara teknologi, luar negeri dan kebudayaan negeri pariwisata inovasi, kabupaten kota pengupenyediaan data kab. dana unggulan dan penyebaran lampung transfer daerah, wisatawan log |o3 log (informasi pariwisata data dan penyebaran dokumen| dokumen satan, umum pemanfaatan lam dan dokumen p'nas pariwisata kabupaten kota, informasi pariwisata kalinya, dana teknologi, luar negeri dan kebudayaan baik dalam dan way alokasi inovasi, luar negeripening kerja peningkatan kerja kampung transfer daerah, sama dan keri selatan, faat wisatawan dinas pariwisata kemitraan kerjasama "rom media media semua mum pemanfaatan nyaman media wisata pariwisata dana teknologi, dan kebudayaan pariwisata dalam kecamatan, luar negeri alokasi inovasi, dan luar negeri semuamonitoring dan lampung ana unggulan transfer daerah, evaluasi data monitoring selatan, umum manfaatkan wisatawan dinas pariwisata pengembangan pengembangan dokumen| dokumen semua peta dalam dan dokumen as" pariwisata dana teknologi, dan kebudayaan pemasaran pariwisata kecamatan, luar negeri alokasi inovasi, pariwisata semua umum penguatan kelurahan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja program pengembangan persentase peningkatan sumber daya kapasitas sumber daya pariwisata dan pariwisata dan ekonomi " persen persen persen persen ekonomi kreatif kreatifbimbingan dan tan pelatihan serta pening atan monitoring usaha kapasitas sumber ekonomi kreatif kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan daya manusia pariwisata dan bimbingan dan orang orang orang orang orang ekonomi kreatif pelatihan serta tingkat dasar monitoring usaha pelaku ekonomi kreatif peningkatan kualitas sdm kab. melalui pengembangan lampu dana pelayanan pokdarwis bimbingan dan pung transfer kompetensi sdm selatan, pendidikan, ekonomi pelatihan ekonomi umum dinas pariwisata pariwisata dan orang orang semua kesehatan, kreatif orang kreatif masyarakat dana dan kebudayaan ekonomi kreatif kecamatan, kesejahteraan lampung sekitar objek wisata alokasi tingkat dasar semua umum sosial dan selatan kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm peningkatan peran maa kab. dana melalui bimbingan dan lampung pelayanan pokdarwis serta masyarakat transfer dalam pelatihan ekonomi selatan, umum pendidikan, ekonomi dinas pariwisata kreatif masyarakat orang orang semua kesehatan, kreatif orang pengembangan dana dan kebudayaan kemitraan sekitar objek wisata kecamatan alokasi kesejahteraan lampung pelatihan ecoprinting) semua sosial dan selatan pariwisata umum kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan kab pembangunan monitoring dan dana infrastruktur lampung pokdarwis evaluasi transfer untuk pembinaan dan selatan, duk ekonomi dinas pariwisata los iz01lo7( "kembangan monitoring pelaku orang orang semua mum mendukung kreatif orang pariwisata sumber daya dana pariwisata, dan kebudayaan ekonomi kreatif kecamatan, lampung pariwisata dan alokasi sentra produksi semua selatan ekonomi kreatif umum dan industri kelurahan serta agrowisata total ') | sa31799200| 62s6851000| oo ar6e181200| ini men png dan penetapan rencana tata ruang wilayah rtrw) dan rencana rinci tata ruang rrt) kabupaten kota most2f2of pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bidang tata ruang konsultasi evaluasi dan penetapan rtrw konsultasi evaluasi dan penetapan rtrw kabupaten kota ttg ana ecc kena dan men koordinasidan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten kota most2f2of koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rrt jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kali kali kali kali kali kai kai bidang tata ruang kabupaten kota penyusunan rrt bee tan aan net mamacapaatereamga total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program pedia bread slr urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas persim perangkat daerah poef orfzotl penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan yang memiliki t2| dok tol dok dok dok dok dok galon dok dinas persim 'tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan sangkar skpd manan jaan dini tag mas maan aan iis ati lalu" aan dots poef orf2o1al dok al dok dok af dok dok dinas persim dan kaisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd men mega men be bmm aaaaaa vvr jd. h.a ppp lea mai men faf f2oz) koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir laporan catatan kinerja dan kaisar realisasi laporan laporan laporan peran laporan too| dinas persim tahun skpd kinerja skpd |oaf o1f2ozf koordinasi dan penyusunan laporan keuangan laporan keuangan bulanan! triwulan semesta. laporan laporan laporan laporan laporan ot) dinas persim bulanan triwulan semestsran skpd maa men el nata tan per tpl daerah poef f2ogi rekonsilasidan penyusunan laporan barang milik laporan aset rekonsiliasi laporan laporan t2| laporan laporan laporan 9t| dinas persim daerah pada skpd mana men mea p p pcp ee e e eeeppcppcpc p bsssatrer) ' | | l slaljurusan pemerintahan bidang pertanian 24se5s24oe2|jumlah dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi dengan aran dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat evaluasi senja daerah peningkatan kab. dana kelola dan pegawai penyusunan lampung transfer niat dinas dinas tanaman dokumen jumlah dokumen selatan, umum pemerintah tph bun pangan, dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen perencanaan perencanaan kalinya, dana kab. hortikultura, dan perangkat daerahpemerintah dinas dinas tanaman penyusunan jumlah dokumen rka selatan, umum tph bun pangan, dokumen rka skpd dokumen| dokumen kalinya, dana daerah dan desa, kab. dokumenoordinasi dan kapasitas penyusunan lampung transfer pemerintah dinas dinas tanaman jumlah dokumen selatan, umum tph bun pangan, dokumen dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen perubahan rka perubahan rka skpd kalinya, dana serta kab. hortikultura, dan way alokasi lampung perkebunan skpdlampung transfer sat dinas dinas tanaman koordinasi dan jumlah dokumen dpa selatan, umum pemerintah tph bun pangan, penyusunan dpa dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen skpd skpd kalinya, dana kab. hortikultura, danpegawai koordinasi dan lampung transfer sat dinas dinas tanaman lox jeoxlos penyusunan jumlah dokumen dok dok selatan, umum daerah desa pun dok pangan, perubahan dpa perubahan dpa skpd kuman dokumen ang wengi kalinya, dana sai kab. kuman nanaoordinasi dan kab. dana tata kelola dan pegawai kapasitas penyusunan lampung transfer dinas dinas tanaman laporan capaian jumlah dokumen selatan umum pemerintah tph bun pangan kinerja dan ikhtisar laporan skpd dokumen dokumen kalinya, dana daerah dan desa, kab. dokumen hortikultura, dan yan serta realisasi kinerja way alokasi lampung perkebunan ketentraman dan skpd urang umum selatpegawai lampung transfer ketertiban dinas dinas tanaman lox jzo2lox penyediaan gaji jumlah bulan layanan bulan bulan setan, umum umum tph bun bulan pangan, dan tunjangan asn gaji dan tunjangan asn kalinya, dana peningkatan kab. hortikultura, dan way alokasi tata kelolaan lampung perkebunan urang umum kapasitas selatanpegawai penyediaan lampung transfer atas tas dinas dinas tanaman . jumlah bulan layanan pemerintah administrasi selatan, umum tph bun pangan, administrasi bulan bulan daerah dan desa, bulan pelaksanaan tugas lak asn kalinya, dana kab. hortikultura, dan asn pelaksanaan tugasatas tas dinas dinas tanaman penyusunan jumlah dokumen selatan umum pemerintah tph bun pangan laporan keuangan dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen laporan keuangan akhir tahun skpd kalinya, dana serta kab. hortikultura, dan akhir tahun skpd way alokaslaporan realisasi kab dana tata kelola dan pegawai koordinasi dan bul kapasitas penyusunan anggaran bulanan dokumen dokumen lampung transfer pemerintah dinas dokumen dinas tanaman laporan realisasi selatan, umum tph bun pangan, laporan keuangan anggaran semester dokumen| dokumen kalinya. dana daerah dan desa, kab dokumen hortikultura. dan bulanan triwulanan dokumen dokumen serta dokumen semester laporan realisasi way lokasi ketentraman dan apung perkebunan anggaran triwulan ang ketertiban elata umumkualitas sdm kab. dana meningkat mera pegawai pengadaan pakaian lampung transfer iba (pe ana dinas dinas tanaman dinas beserta jumlah pakaian selatan, umum aya pendidikan, tph bun pangan, stel stel manusia yang kesehatan, stel atribut olahraga kalinya, dana kab. hortikultura, dan berkualitas dan |kesejahteraan kelengkapannya way alokasi lampung perkebunan berdaya saing sosial dan urang umum selatan budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kab. dana meningkat kelola dan pegawai pendidikan dan lampung transfer iba sat dinas dinas tanaman ib0s pelatihan pegawai jumlah pegawai yang selatan, umum pala tph bun pangan, berdasarkan tugas mengikuti diklat orang orang ang wangi kalinya, dana mual sai kab. orang hortikultura, dan dan fungsi way alokasi kua serta lampung perkebunan berdaya saing |ketentraman dan urang umum selatdana kelola dan pegawai penyediaan lampung transfer kapasitas dinas dinas tanaman komponen instalasi jumlah bulan layanan selatan umum pemerintah tph bun pangan komponen instalasi bulan bulan nan daerah dan desa, bulan listrik penerangan listrik kalinya, dana kab. hortikultura, dan bangunan kantorgawai penyediaan lampung transfer daerah, dinas dinas tanaman |o1 lo2 peralatan dan jumlah peralatan dan unit |unit s 'atan, umum pemanfaatan thb unit pangan, perlengkapan perlengkapan kantor kalinya, dana teknologi, kab. hortikultura, dan kantor way alokasi inovasi, lampung perkebunan urang umum penguatan selatan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja kab. dana pegawai penyediaan jumlah bulan layanan gabung dane tki bun pang kata peralatan rumah peralatan rumah bulan bulan bulan gan, tangga tangga kantor kalinya, dana kab. hortikultura, dan way alokasi lampung perkebunan urang umum selatan kab. dana pegawai lampung transfer dinas dinas tanaman lox joglo penyediaan bahan jumlah bulan layanan bulan bulan s#tata, umum tph bun bulan o3g( pangan, logistik kantor bahan logistik kantor kalinya, dana kab. hortikultura, dan way alokasi lampung perkebunan urang umum selatan semua kab kota, buku promosi semua dana pegawai kecamatan, komoditas unggulan semua transfer dinas dinas tanaman penyediaan barang pertanian buku buku umum tph bun buku pangan, cetakan dan kelurahan penggandaan jumlah bulan layanan bulan bulan dana kab. bulan hortikultura, dan lele) kab. barang cetakan dan lampu alokasi lampung perkebunan penggandaan pung umum selatan selatan, kalinya, way urang pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan produk penyediaan bahan kab. unggulan pegawai bacaan dan lampung pendapatan daerah, dinas dinas tanaman iox peraturan jumlah bulan layanan bulan bulan $ 'atan, transfer pemanfaatan thb bulan pangan, perundang bahan bacaan kalinya, pemerintah teknologi, kab. hortikultura, dan undangan way pusat inovasi, lampung perkebunan urang penguatan selukungan lomba pembangunan lomba kab. dana infrastruktur pegawai penyedia dukungan opal daan umum mendukung irepeun dog pang penyediaan paket paket nag paket bahan material jumlah pelaksanaan kalinya, dana pariwisata, kab. hortikultura, dan kegiatan pameran kali kali way alokasi sentra produksi lampung kali perkebunan lampung selatan fair urang umum dan industri selatan dan lomba lomba) serta agrowisata pembangunan kab. dana infrastruktur pegawai lampung transfer untuk dinas dinas tanaman fasilitasi kuno jumlah bulan layanan selatan umum mendukung tph bun pangan lox stilasi kunjungan penyediaan makanan bulan bulan tan, end kung bulan angan, tamu dan minuman kalinya, dana pariwisata, kab. hortikultura, dan way alokasi sentra produksi lampung perkebunan urang umum dan industri selatan serta agrowisata kab. dana pegawai penyelenggaraan lampung transfer dinas dinas tanaman |ox zoolog rapat koordinasi jumlah perjalanan kali kali selatan, umum tph bun kali pangan, dan konsultasi dinas kalinya, dana kab. hortikultura, dan skpd way alokasi lampung perkebunan urang umum selatan penyediaan jasa lorongawai penyediaan jasa jumlah bulan layanan lampung transfer dinas dinas tanaman 3lo7 lor logo2 komunikasi, jasa komunikasi, bulan bulan s'atan, umum tph bun bulan pangan, sumber daya air sumber daya air dan kalinya, dana kab. hortikultura, dan dan listrik listrik way alokasi lampung perkebunan urang umum selatan pemeliharaan barang milik lor l209| dan jumlah pajak selatan umum pemerintah tph bun pangan pajak kendaraan paj unit unit daerah dan desa, unit kendaraan dinas kalinya, dana kab. hortikultura, dan perorangan lintas way alokasi seri lampung perkebunan atau kendaraan ketentraman dan urang umum selatan dinas jabatan ketertiban umum, jumlah kendaraan roda selatan umum pemerintah tph bun pangan pajak, dan perizinan unit unit daerah dan desa, unit empat kalinya, dana kab. hortikultura, dan kendaraan dinas serta way alokasi lampung perkebunan operasional atau ketentraman dan urang umum selatan lapangdinas tanaman pemeliharaan jumlah pemeliharaan selatan umum pemerintah tph bun pangan peralatan dan unit unit daerah dan desa, unit nanga peralatan kantor kalinya, dana kab. hortikultura, dan mesin lainnya serta way alokasmeliharaan rela kapasitas lampung transfer dinas dinas tanaman dilintasi sarana dan jumlah pemeliharaan selatan umum pemerintah tph bun pangan prasarana gedung unit unit nan daerah dan desa, unit gedung kantor kalinya, dana kab. hortikultura, dan kantor atau serta way alokasi lampung perkebunan bangunan lainnya ketentraman dan urang umum selatan ketertiban umum program persentase sarana penyediaan dan pertanian van pengembangan meluanndnna persen persen persen persen persen sarana dikembangkan pertanian jumlah sarana pengawasan pertanian yan penggunaan dia kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan sarana pertanian akan gdang sari kab. lampung selatan, kalinya, pemulihan kalinya perekonomian kab. daerah melaui lampung pengolahan selatan produk pengawasan jumlah alat pasca pal bana unggulan alas, sarana panen padi pendukung paket paket rejo transfer daerah, kelompok paket dinas tanaman rmu umum pemanfaatan tani kab. pangan, pertanian sesuai unit unit mulyo unit ikut dengan komoditas jumlah alat kab dana teknologi, lampung hortikultura, dan gan pengelolaan lahan unit unit ab. alokasi inovasi, selatan unit perkebunan teknologi dan lampung umum penguatan spesifik lokasi sumur bor selatan, kelembagaan ketapang, dan permodalan legenda umkm serta kab. perluasan lampung lapangan kerja selatan, tanjung sari, pulosari kab. lampung selatan, way panji, sidorejo pendampingan bantuan semua dana pemulihan kelompok dinas tanaman penggunaan sarana pengembangan kab kota, transfer perekonomian tani kab. pangan, pendukung komoditas bawang semua umum daerah melalui lampung hortikultura, dan pertanian merah batang batang kecamatan'i, dana pengolahan selatan batang perkebunan bantuan gram gram semua alokasi produk gram pengembangan roll roll kelurahan| umum unggulan roll komoditas cabe merah kab. dbh cht pemanfaatan bantuan lampung teknologi, tan, pengembangan 1000kg nata inovasi, tanaman perkebunan atar, penguatan liter liter merak batin liter bantuan untuk kelembagaan peningkatan kualitas batang| batang kab. dan permodalan batang tembakau benih 3500kg lampung umkm serta tembakau 20orang orang selatan perluasan orang atar, bantuan untuk orang orang mandat lapangan kerja orang peningkatan kualitas oran oran oran tembakau plastik kab. cungkup orang orang lampung orang bantuan untuk orang orang selatan orang peningkatan kualitas kali kali jung kali kali tembakau pupuk sp36 kali penetapan perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kali bantuan untuk kali kali kabupaten lampung selatan peningkatan kualitas kecamatan kecamatan tahun kecamatan tuk realisasi capaian kinerja dan kerangka pendanaan urusan bidang bantuan untu target isasi capaian meter meter metemghun perangkat peningkatan kualitas capaian kelompok daerah kegiatan sub kegiatan sub kegiatan| periode tah rkd ter lokasi sumber sasaran 43rigged pagu indikatif menanggung kegiatan bantuan untuk rpm tahun jadi rkd apbd rkd dana daerah jawab peningkatan kualitas pem mspipdi perubahan paket danau bintang, jati pengatur tumbuh baru bibit tanaman buah kab. hibah benih untuk lampung gerakan percepatan selatan, tanam padi tanjung pelatihan budidaya dan bintang, pengolahan tembakau way galih pelatihan budidaya kab. tanaman perkebunan lampung selatan, pelatihan gula kelapa tanjung dan nata coco bintang, shi pelatihan pengolahan katon daun kelor kab pelatihan sekolah lampung lapang bawang merah selatan, rapat kalinya, koordinasi evaluasi kalinya usus pasal kab. rapat koordinasi tim lampung kp3 selatan, rapat tim verbal kalinya, verifikasi dan validasi wai lubuk penyaluran pupuk kab. bersubsidi lampung sarana dan prasarana selatan, operasional kegiatan kalinya, dan dukungan berulang kegiatan pasar murah kab. screen house taman lampung edukasi selatan, kalinya, screen house untuk merak agrowisata belatung stok kegiatan fasilitasi kab pupuk dan pestisida lampung fungisida selatan stok kegiatan fasilitasi sidomulyo, pupuk dan pestisida budidaya insektisida kab tool set lampung selatan, sidomulyo, sidorejokatung, karya tunggal kab. lampung selatan, penengahan, ruang tengah kab. lampung selatan, penengahan, pasuruan kab. lampung selatan, palas, sukaraja kab. lampung selatan, palas, bangunan kab. lampung selatan, palas, badan urip kab. lampung selatan, palas, pula jaya kab. lampung selatan, laki agung, marga agung kab. lampung selatan, laki agung, fajar barulaki agung, karang anyar kab. lampung selatan, laki agung, karang rel kab. lampung selatan, ketapang, bangunrejp kab. lampung selatan, ketapang, ketapang kab. lampung selatan, ketapang, legenda kab. lampung selatan, ketapang, rusuk kab. lampung selatan, ragi, kuala sekampung kab. lampung selatan, ragi, baktirasa kab. lampung selatan, ragi, sumber seri kab. lampung selatan, raja basa, banding kab. lampung selatan, raja basa, batu balak kab. lampung dan fungsi kaman gpamepkean owl aaa eat penyediaan komponen instalasi listrik penerangan artistik dan komponen listrik bin bin bin bin bin bin bin dinas persim bangunan kantor sean ii" dgn msi ann kantor undangan skpd apaan (ez mana menanam stel ttt t lan sen person kas kala feb kas lapangan men man man ppp''' em"n"" sss ij ljjhjho oo) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan tagihan listrik gedung kantor, tagihan telepon, bin bin bin bin bin bin bin dinas persim listrik inemetdan airgedung kantor depe meme make manan man men mere make ann ''' || inn penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan pemeliharaan kendaraan bin bin bin bin bin bin bin dinas persim dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan men ana ana ana nai tpl ia liat pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan jumlah gedung yang terpelihara unit unit unit unit unit unit unit dinas persim bangunan lainnya e tweet panen ann men inn pu mean kli lilit nai nai didi men man |1n awawwaa mmm""ec nn4nn44 pop poor y y wea eeo aaa rumah susun ine mnc men mnc mnc ann man m.h aacandipuro batuliman indahmerbau mataram, panca tunggal kab. lampung selatan, bakauheni hattatanjung sari, kertasari kab. lampung selatan, way bulan, talang way bulan kab. lampung selatan, way bulan, karang pucsidoharjo kab. lampung selatan, way panji, sidomakmlur kab. lampung selatan, way panji, sidorejo kab. lampung selatan, way panji, bali naga pengelolaan sumber daya genetik sdg) jumlah sumber daya hewan, genetik sdg) batang batang batang batang batang tumbuhan, dan tumbuhan unggulan mikro organisme yang dihasilkan kewenangan kabupaten kota pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan produk kab. dana unggulan penjaminan lampung transfer daerah, kelompok dinas tanaman |o2 i2.o2loz kemurnian dan kelapa puan kalinya botol botol selatan, umum pemanfaatan tani kab. botol pangan, kelestarian sdg kalinya, dana teknologi, lampung hortikultura, dan hewan tanaman way alokasi inovasi, selatan perkebunan urang umum penguatan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja persentase pengawasan program sarana pertanian yang penyediaan dan tersedia persen persen persen null persen null persen pengembangan prasarana persentase prasarana persen persen persen null persen null persen pertanian pertanian yang tersedia jumlah prasarana pengembangan pertanian yang prasarana nan buku buku buku buku buku pertanian disedingguna koordinasi dan kapasitas data lampung transfer dinas tanaman sinkronisasi buku statistik tanaman selatan umum pemerintah statistik pangan prasarana pangan, hortikultura, buku buku kalinya dana daerah dan desa, pertanian buku putra dan pendukung dan perkebunan serta kab. way alokasi perkebunan pertanian lainnya ketentraman dan lampung urang umum ketertiban selatan umum jumlah prasarana pembangunan pertani prasarana din daa kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pertanian pemulihan selatan, perekonomian sidomulyo, daerah melalui sidowaluyp pengolahan pegawai kab. produk dinas lampu unggulan tph bun pembangunan, selatan. dak fisik bantah, kab. dinas tanaman rehabilitasi dan pembangunan irigasi katung, bidang pemanfaatan lampung pangan pemeliharaan air tanah sedang paket paket paket jaringan irigasi (sumur bor) tanjung pertanian teknologi, selatan dan hortikultura, dan usaha tani ratu reguler inovasi, kelompok perkebunan kab. penguatan tani kab. lampung kelembagaan lampung selatan, dan permodalan selatan katung, umkm serta trans perluasan tanjung lapangan kerjapemulihan lampung perekonomian selatan, daerah melalui sidomulyo pengolahan pegawai sidowaluyp produk dinas kab. unggulan tph bun pembangunan, lampung dak fisik daerah, kab. dinas tanaman rehabilitasi dan jumlah pembangunan selatan, bidang pemanfaatan lampung pangan, unit unit unit pemeliharaan embung pertanian candipuro| pertanian teknologi, selatan dan hortikultura, dan embung pertanian rantau reguler inovasi, kelompok perkebunan minyak penguatan tani kab. kab. kelembagaan lampung lampung dan permodalan selatan selatan, umkm serta way sula perluasan purwodadi lapangan kerja pemulihan kab. perekonomian lampung daerah melalui selatan, pengolahan pegawai katung, produk dinas tanjung unggulan tph bun pembangunan, ratu dak fisik daerah, kab. dinas tanaman lo3 l2o2lo3 rehabilitasidan mah jalan produksi kilometer| kilometer kab. bidang pemanfaatan (lampung kilometer pangan, pemeliharaan jalan pertanian teknologi, selatan dan hortikultura, dan usaha tani lampung reguler inovasi, kelompok perkebunan selatan, penguatan tani kab. merbau kelembagaan lampu pung mataram, dan permodalan selatan merbau umkm serta mataram perluasan lapangan kerja|o3 izo2loa rehabilitasidan lah dam parit unit unit stan, bidang pemanfaatan (lampung unit pangan, pemeliharaan dam raja pertanian teknologi, selatan dan hortikultura, dan parit basa, reguler inovasi, kelompok perkebunan gununglo7lo3 i o2los rehabilitasidan lah long storage unit unit selatan, bidang pemanfaatan (lampung unit pangan, pemeliharaan long sidomulyo, pertanian teknologi, selatan dan hortikultura, dan storage sidodadi reguler inovasi, kelompok perkebunanpegawai selatan, produk dinas palas, unggulan tph bun pembangunan, mekar dak fisik daerah, kab. dinas tanaman l27 log lo2log renabilitasidan mah pintu air 15unit unit s15000000| bidang pemanfaatan (lampung unit pangan, pemeliharaan pintu kab. pertanian teknologi, selatan dan hortikultura, dan air lampung reguler inovasi, kelompok perkebunan selatan, penguatan tani kab. palas, kelembagaan lampung pulau dan permodalan selatan jaya umkm serta perluasan lapangan kerja pembangunan, rehabilitasi kantor bpp paket paket kab. dak fisik pemulihan pegawai paket dinas tanaman rehabilitasi dan kecamatan dan sarana lampung bidang perekonomian dinas pangan, pemeliharaan balai pendukung lainnya selatan, pertanian daerah melalui ith bun hortikultura, dan penyuluh tanjung reguler pengolahan kab. perkebunan kecamatan serta bintang, produk lampung sarana way galih unggulan selatan dan pendukungnya kab. daerah, kelompok lampung pemanfaatan tani kab. selatan, teknologi, lampung katung, inovasi, selatan pardasuka penguatan kelembagaan kab. dan permodalan lampung umkm serta selatan, perluasan jati lapangan kerja agung, fajar baru kab. lampung selatan, ketapang, ketaparagi, baktirasa kab. lampung selatan, raja basa, bandingway sula talang way sula kab. lampung selatan, way panji, bali naga program pengendalian persentase bencana dan pertanian yang berhasil null null penanggalan nagulangi bencana pertanian pengendalian dan pelatihan pengendalian 2loss2o1l penanggulangan (mna penyakit orang orang orang orang orang bencana pertanian tanaman perkebunkab. pengolahan lampung produk pengendalian selatan, dana unggulan pelatihan pengendalian kalinya, transfer daerah, kelompok dinas tanaman atom umum pemanfaatan tani kab. pangan, tumbuhan opt) hama penyakit 40orang orang orang kab. dana teknologi, lampung hortikultura, dan tanaman pangan, tanaman perkebunan hortikultura, dan lampung alokasi inovasi, selatan perkebunan perkebunan selatan, umum penguatan bakauheni kelembagaan hatta dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja program persentase penyuluhan penyuluhan pertanian yang persen persen persen null persen null persen pertanian dilaksanakan pelaksanaan jumlah kegiatan penyuluhan penyuluhan pertanian kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pertanian yang dilaksanakan peningkatan jumlah pendataan bpp bpp kab. dana pemulihan penyuluh bpp dinas tanaman kapasitas pertanian orang orang lampung transfer perekonomian pertanian orang pangan, kelembagaan temu teknis penyuluh selatan, umum daerah melalui kab. hortikultura, dan penyuluhan pertanian natar, dana pengolahan lampung perkebunan pertanian mandat alokasi produk selatan dan kecamatan dan kab. umum unggulan kelompok desa daerah, tani kab. lampung selatan, pemanfaatan lampung teknologi, selatan tanjung inovasi, bintang, way galihway urang kab. lampung selatan, kalinya, merak belatungpenengahan, pasuruan kab. lampung selatan, palas, badan urip kab. lampung selatan, laki agung, fajar baru kab. lampung selatan, ketapang, ketapang kab. lampung selatan, ragi, baktirasyuluh produk pertanian pengembangan kab. dana unggulan kab kapasitas penilaian kredit point lampung transfer daerah, lampung dinas tanaman penyuluh kali kali kali |o7 i.o1lo2 kelembagaan selatan, umum pemanfaatan lahan dan 4s,s92a1o pangan, petani sosialisasi kredit point kali kali kalinya, dana teknologi, kelompok kali hortikultura, dan kecamatan dan penyuluh way alokasi inovasi, tani dag perkebunan desauluh produk pertanian penyediaan dan kab. dana unggulan kab pemanfaatan jumlah dokumen lampung transfer daerah, lampung dinas tanaman |oz i.01log sarana dan programa penyuluhan buku buku selatan, umum pemanfaatan fatal dan| buku pangan, prasarana pertanian dan rdk kalinya, dana teknologi, kelompok hortikultura, dan penyuluhan dkk way alokasi inovasi, tani dag perkebunan pertanianfantancansan kimfarogamal oo. asal (oo loo doamloam loo ten, pa ema penerbitan izin pembangunan dan pengembangan a74. kawasan permukiman koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penerbitan rekomendasi izin sesuai peruntukan dinas persim pembangunan dan pengembangan kawasan nya permukiman dan permukiman kumuh remunerasi mediator ' ' lala peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas bawah (sepuluh kumuh pelaksanaan pembangunan pemugaran peremajaan pemugaran permukiman kumuh lokasi dinas persim permukiman kumuh keenan ann mana mana mana beneran mnc mana ben ggc g#''pi ewyrwtici xxi payau nan aksi menanam etc meuntuk pencegahan perbaikan rumah tidak layak huni luar kawasan dinas persim terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas bawah (sepuluh) men mnc ooo$$ sos dao tao nan nak. nan mana kane sls dgn dstoissondsini tennnnnnnnnnn nnl tennis bnn dan bnn bnn denda kena pena bnn dis kendi penyediaan prasarana, sarana, dan kualitas umum pembangunan psu lokasi dinas persim perumahan untuk menunjang fungsi harian koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan monitoring dan evaluasi psu dinas persim prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan remoeamtereeem ww w www kayu nan nanga dan nan mana beres ye, teri. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaa lidinas persim (satu) daerah kabupaten kota remoeantereeemi sel cool pee nak aki menanti nett aja jurusan pemeran tahan sidang pertanian 3se9a2005alaporan perencanaan dan evaluasi evaluasi bulan bulan bulan bulan bulan kinerja perangkat daerah peningkatan kab dana tata kelola dan penyusunan lampung transfer kapasitas dinas dinas dokumen dokumen senja dan selatan, umum pemerintah ternama peternakan dan dokumen dokumen daerah dan desa, |dan dokumen perencanaan renstra kalinya, dana kesehatan kesehatan perangkat daerah way alokasi serta senjataanas dinas penyusunan selatan, umum pemerintah ternama peternakan dan dokumen rka skpd dokumen| dokumen daerah dan desa, |dan dokumen dokumen rka kalinya, dana kesehatan kesehatan skpd way alokasi sera selatan ung transfer kapasitas asn dinas dinas penyusunan dokumen rka selatan umum pemerintah peternakan peternakan dan dokumen perubahan skpd dokumen| dokumen kalinya dana daerah dan desa, |dan dokumen kesehatan perubahan rka serta kesehatan way alokasi hewan skpd uran umum ketentraman dan hewan ketertiban umum peningkatan kab dana tata kelola dan lam ung transfer kapasitas asn dinas dinas koordinasi dan sea umum pemerintah peternakan peternakan dan penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen daerah dan desa, dan dokumen kalinya, dana kesehatan skpd serta kesehatan way alokasi hewan urantata kelola dan kapasitas semua pana pemerintah kab kota transfer daerah dan desa, semua ana ketentraman dan kecamatan, koordinasi dan semua #'lokasi ketertiban ken dinas dinas umum lo1 i2.01los penyusunan dokumen perubahan dokumen| dokumen kelurahan umum dan dokumen "anakan dan perubahan dpa dpa skpd kab dana peningkatan kesehatan kesehatan skpd ab. transfer tata kelola dan hewan lampung hewan selatan umum kapasitas dana pemerintah alokasi daerah dan desa, prang umum serta ketentraman dan ketertiban umum peningkatan koordinasi dan kab. dana kelola dan asn penyusunan lampung transfer kapasitas dinas laporan capaian dokumen kpj, klip, selatan, umum pemerintah peternakan peternakan dan dokumen| dokumen daerah dan desa, |dan dokumen kinerja dan ikhtisar dan ppd kalinya, dana kesfeh kesehatan realisasi kinerja way alokasi serta kesehatan hewan skpd urang umum ketentraman dan hewan ketertiban umum administrasi laporan administrasi keuangan keuangan perangkat dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perangkat daerah daerah dana kab. transfer asn dinas dinas lampung khusus peternakan penyediaan gaji pembayaran gaji dan lox .02lox sediaan sa) day bulan bulan selatan, dana dan bulan ,9ag peternakan dan dan tunjangan asn tunjangan asn kesehatan kalinya, alokasi kesehatan hewan kalinya khusus non hewan fisik peningkatan kab dana tata kelola dan penyediaan lampung transfer kapasitas hias dinas administrasi administrasi selatan, umum pemerintah peternakan peternakan dan bulan bulan daerah dan desa, |dan bulan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn kalinya, dana kesehatan serta kesehatan asn way alokasi hewan urangdias dinas penyusunan dokumen laporan selatan, umum pemerintah peternakan peternakan dan dokumen| dokumen daerah dan desa, |dan dokumen laporan keuangan keuangan skpd kalinya, dana kesfeh kesehatan akhir tahun skpdasn dinas lampung transfer dinas penyusunan dokumen laporan pemerintah peternakan nana selatan, umum peternakan dan laporan keuangan realisasi keuangan dokumen| dokumen kalinya. dana daerah dan desa, |dan dokumen kesehatan bulanan triwulanan semester serta kesehatan way alokasi hewan semester skpd ketentraman dan hewan urang umum ketertiban umum administrasi seragam batik kepegawaian tradisional dan baju buah buah buah buah buah perangkat daerah olahraga peningkatan tata kelola dan kab. dana meningkatkan (kapasitas asn dinas pengadaan pakaian transfer dinas dinas beserta jumlah pakaian dinas lampung umum sumber daya pemerintah peternakan peternakan dan stel stel selatan, manusia yang daerah dan desa, dan stel atribut yang tersedia dana kesehatan kalinya, berkualitas dan serta kesehatan kelengkapannya alokasi hewan kalinya berdaya saing |ketentraman dan hewan umum ketertibanpeningkatan dana kab. investasi daerah jasa dinas penyediaan transfer dinas pengadaan peralatan lampung dan pelayanan peternakan peralatan dan umum peternakan dan perlengkapan dan perlengkapan bulan bulan selatan, dana publik melalui (dan bulan kesehatan gap kantor kalinya, penyederhanaan kesehatan kantor alokasi hewan kalinya birokrasi dan hewan umum regulasi kab. dana peningkatan investasi daerah jasa dinas lampung transfer dinas penyediaan peralatan rumah selatan umum dan pelayanan peternakan peternakan dan peralatan rumah bulan bulan publik melalui dan bulan tangga kalinya, dana kesehatan tanggahan selatan umum dan pelayanan peternakan peternakan dan penyediaan atk bulan bulan publik melalui dan bulan logistik kantor kalinya, dana kesehatanrang barang cetak dan selatan umum dan pelayanan peternakan peternakan dan cetakan dan bulan bulan nan publik melalui (dan bulan penggandaan kalinya, dana kesehatan penggandaan penyederhanaan kesehatan way alokasi hewan birokrasi dan hewtusan bidang bodi target capaian capaian tahun perangkat rusak program indikator program akhir usar program indikator program akhir kop target target pagu indikasi entitas dompet daerah kegiatan sub kegiatan periode tahun rkd lokasi sumber sasaran pagu indikatif penanggung kegiatan rpm tahun rkd apbd rkd dana daerah "ge agu jawab perubahan peningkatan kab. dana penyediaan bahan trans investasi daerah jasa dinas bacaan dan bahan bacaan koran sea transfer dan pelayanan peternakan dinas selatan, umum io1 .06loe peraturan dan majalah bulan bulan pena publik melalui |dan bulan pemakan dan perundang aliando, dana der kesfeh kesehatan way alokasi penyederhanaan kesehatan hewan undangan urang umum birokrasi dan hewan regulasi pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan produk dana unggulan kab. transfer daerah, asn dinas dinas lo1 bagel penyediaan penyediaan lampung umum pemanfaatan peternakan pet kan peternakan dan bahan material bahan material bulan bulan selatan, dana teknologi dan bulan kesfeh kalinya kesehatan kesehatan alokasi inovasi hewan kalinya hewan umum penguatan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja peningkatan dana tata kelola dan kab. transfer kapasitas asn dinas dina fasilitasi kunjungan penyediaan makan lampung umum pemerintah peternakan fox eos los minum rapat bulan bulan selatan, daerah dan desa, dan bulan peternakan dan kalinya, alokasi serta kesehatan kalinya umum ketentraman dan hewan ewan ketertiban umum dana peningkatan penyelenggaraan kab. transfer investasi daerah jasa dinas dinas rapat koordinasi rapat koordinasi dan lampung umum dan pelayanan peternakan peternakan dan dan konsultasi konsultasi dalam bulan bulan selatan, dana publik melalui dan bulan kesehatan skpd dan luar daerah kalinya, alokasi penyederhanaan kesehatan ena kalinya umum birokrasi dan hewan ewan regulasi penyediaan jasa penunjang urusan penunjang urusan pemerintahan kantor bulan bulan bulan bulan bulan daerah peningkatan kab dana tata kelola dan punya jasa lampung transfer bata das dinas komunikasi, jasa komunikasi, air selatan, umum peternakan dan sumber daya air dan listrik bulan bulan kalinya, dana daerah dan desa, |da bulan kesehatan dan listrikr l2. dan jasa pemeliharaan dan lampung umum pemerintah peternakan peternakan dan pajak kendaraan perizinan kendaraan bulan bulan selatan, dana daerah dan desa, dan bulan kesehatan perorangan dinas dinas kalinya, serta kesehatan alokasi hewan atau kendaraan kalinya umum ketentraman dan hewan dinas jabatan ketertiban umum, jasa pemeliharaan dan lampung umum pemerintah peternakan peternakan dan pajak, dan perizinan perizinan kendaraan bulan bulan selatan, dana daerah dan desa, dan bulan kesehatan kendaraan dinas dinas kalinya, serta kesehatan alokasi hewan operasional atau kalinya umum ketentraman dan hewan lapangan ketertiban umum dana peningkatan kab. investasi daerah jasa dinas transfer dinas pemeliharaan pemeliharaan peralatan lampung umum dan pelayanan peternakan peternakan dan peralatan dan bulan bulan selatan, publik melalui (dan bulan manga gedung kantor dana kesehatan mesin lainnya kalinya, penyederhanaan kesehatan alokasi hewan kalinya birokrasi dan hewan umum regulasi peningkatan tata kelola dan kab dana kapasitas asn dinas pemeliharaan rela transfer dinas dilintasi gedung pemeliharaan gedung lampung umum pemerintah peternakan peternakan dan bulan bulan selatan, daerah dan desa, dan bulan kantor dan kantor dana kesehatan kalinya, serta kesehatan bangunan lainnya alokasi hewan kalinya ketentraman dan hewan umum ketertiban umum program penyediaan dan persentase pengawasan pengembangan sarana pertanian yang sarana tersedia pertanian pengawasan pengawasan penggunaan penggunaan sarana kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan sarana pertanian pertanigawasan produk dana unggulan penggunaan sarana kab. transfer daerah, dinas pendukung jumlah kegiatan lampung umum manfaatkan kelompok peternakan dan pertanian sesuai pengolahan pupuk kegiatan kegiatan selatan, peta jompo kegiatan peternakan dana teknologi, ternak kesehatan dengan komoditas, organik kalinya, alokasi inovasi, hewan teknologi dan kalinya umum penguatan spesifik lokasi kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja pengendalian dan pengawasan penyediaan dan pengawasan, peredaran benih bibit penyediaan dan pelek peredaran benih bibit pengawasan pengawasan pengawasan1 pengawasan pengawasan erna can ternak, dan hijauan hijauan pakan pakan ternak ternak dalamgawasan lampung transfer daerah, dinas |o2 ios log peredaran dan jumlah slb yang lembar| lembar selatan, umum pemanfaatan (x.enak lembar peternakan dan sertifikasi terbit tanjung dana teknologi, kesehatan benih bibit ternak sari, alokasi inovasi, hewan wonodadil| umum penguatan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja penyediaan benih bibit ternak dan hijauan pakan persentase pengadaan ternak yang benih bibit ternak dan sumbernya dalam sarana pengolahan (satu) daerah pakan kabupaten kota laijumlah embrio daerah melalui jumlah kambing yang pengolahan distribusikan produk pengadaan masyarakat dosis dosis kab dana memperkuat unggulan dosis benih bibit ternak jumlah sapi yang ekor ekor lampung transfer ketahanan daerah, ekor dinas tandan io2 iz06lo1 yang sumbernya distribusikan 20ekor ekor selatan, mum nomi mtu |pemanfaatan om ekor makan dari daerah masyarakat kalinya dana pertumbuhan teknologi, ternak kesehatan kabupaten kota dosis dosis kalinya alokasi yang berkualitas inovasi, dosis hewan lain jumlah straw ekor ekor umum dan berkeadilan penguatan ekor jumlah unggas yang kelembagaan distribusikan dan permodalan masyarakat umkm serta perluasan lapangan kerja pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan produk pengadaan hijauan kab dana memperkuat unggulan pakan ternak yang lampu transfer ketahanan daerah, dinas |o2 i2o6lo2 sumbernya dari jumlah kegiatan kegiatan kegiatan selatan, mum ekonomi untuk (pemanfaatan kelompok niatan termakan dan daerah pengolahan pakan kalinya dana pertumbuhan teknologi, ternak kesehatan kabupaten kota kalinya alokasi yang berkualitas inovasi, hewan lain umum dan berkeadilan (penguatan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja program penyediaan dan persentase prasarana pengembangan pertanian yang tersedia prasarana pertanian pengembangan penyusunan prasarana pengembangan buah buah buah buah buah pertanian prasarana pertanian peningkatan tata kelola dan dana koordinasi dan kab. kapasitas asn dinas transfer dinas sinkronisasi penyusunan data lampung umum pemerintah peternakan peternakan dan prasarana dokumen dokumen selatan, daerah dan desa, |dan dokumen statistik peternakan dana kesehatan pendukung kalinya, serta kesehatan alokasi hewan pertanian lainnya kalinya ketentraman dan hewan umum ketertiban umum jumlah prasarana pembangunan pertanian van prasarana unit unit unit unit unit pertanian angin rehabilitselatan, sidomulyo, sidowaluyp kab. pembangunan lampu infrastruktur pembangunan, selatan. dak fisik untuk dinas rehabilitasi dan katung, bidang mendukung kelompok peternakan dan pemeliharaan tanjung pertanian pariwisata, ternak kesehatan jaringan irigasi usaha tani ratu reguler sentra produksi hewan kab. dan industri lampung serta agrowisata selatan, katung, trans tanjungulung sari kab. lampung pembangunan selatan, infrastruktur pembangunan, katung, dak fisik untuk dinas iritasi tanjung 1o3 rehabilitasi dan jung bidang mendukung kelompok peternakan dan pemeliharaan ratu pertanian pariwisata, ternak kesehatan embung pertanian kab. reguler sentra produksi hewan lampung dan industri selatan, serta agrowisata katung, tegalsari kab. lampung selatan, ketapang, rusuk kab. lampung selatan, pmb katung, pembangunan infrastruktur tanjung pembangunan, ratu dak fisik untuk dinas rehabilitasi bidan mendukung kelompok peternakan dan log |o3 ( nabi hasi can kab. ngaku pemeliharaan jalan pertanian pariwisata, ternak kesehatan usaha tani lampung reguler sentra produksi hewan selatan, dan industri merbau serta agrowisata mataram, merbau mataram peningkatan kab. dana tata kelola dan pembangunan, kapasitas aah lampung transfer dinas rehabilitasi dan jumlah revitalisasi selatan umum pemerintah kelompok peternakan dan pemeliharaan unit unit . daerah dan desa, unit puskesmas sidomulyo, dana ternak kesehatan prasarana pertanian serta kota alokasi hewan lainnya ketentraman dan dalam umum ketertiban umum program pengendalian persentase peningkatan kesehatan kesehatan hewan dan hewan dan kesehatan masyarakat kesehatan veteriner masyarakat veterinejaminan kesehatan hewan, penutupan dan jumlah vaksinasi pembukaan rabies ekor ekor ekor ekor ekor daerah wabah persentase penanganan penyakit hewan penyakit hewan menular dalam menular daerah kabupaten kota pengelolaan dana sumber daya kab. alam dan pengendalian dan transfer dinas penanggulangan lampung umum lingkungan hewan peternakan dan jumlah vaksin rabies dosis dosis selatan, hidup yang dosis penyakit hewan kalinya dana berkelanjutan masyarakat kesehatan dan zoonosis alokasi hewan kalinya umum serta kesiapsiagaan bencana pengelolaan jumlah ternak yang pelayanan jasa diobati laboratorium dan jasa medik persentase peningkatan kor ekor ekor ekor ekor veteriner dalam penanggulangan daerah penyakit hewan dan kabupaten kota gangguan reproduksi peningkatan kab. investasi daerah dinas penyediaan jumlah ternak yang lampung dan pelayanan ternak peternakan dan pelayanan jasa diobati ekor ekor selatan, publik melalui masyarakat ekor kesehatan medik veteriner kalinya, penyederhanaan hewan kalinya birokrasi dan regulasi jumlah kegiatan penerapan dan produk hewan pengawasan jumlah unit usaha yang kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan) kegiatan |oa pensyaratan teknis nkv unit unit unit unit unit masyarakat peningkatan kesehatan bulan bulan bulan bulan bulan veteriner hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pengawasan jumlah pasar murah kegiatan kegiatan kab. dana memperkuat peningkatan masyarakat kegiatan dinas peredaran hewan jumlah petugas orang orang lampung transfer ketahanan tata kelola dan orang peternakan dan dan produk hewan pemotongan hewan selatan, umum ekonomi untuk |kapasitas kesehatan kurban natar, suku dana pertumbuhan pemerintah hewan damai alokasi yang berkualitas |daerah dan desa, kab. umum dan berkeadilan |serta lampung ketentraman dan selatan, ketertiban tanjung umum bintang, budi lestari kab. lampung selatan, kalinya, kalinya p.t fit ea t0f o7fzo1 koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemeran batas tok ts) 10k lok lok lok lok tanah dalam (satu) daerah kabupaten kota maan maa see. et george engan mana magnet mana mennnnnnn menanam pe. ri: pen min dan man mti mati man man tt total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program opo nan skpd koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dokumen laporan catatan kinerja dan kaisar dok dok 10x dok dok 0ox tool 6zet dok so138. toko0o| dan kaisar realisasi kinerja skpd realisasi kinerja skpd tae edan manisan nemann mana mennnnnn beban eco man men wwh,": ii'r penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn dokumen administrasi pelaksanaan tugas asn tpl sao (koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir dokumen laporan keuangan skpd dok dok dok dok dok dok bs5000| tahun skpd koordinat dan penyusunan laporan keuangan dokumen laporan realisasi keuangan bulanan 2a| 00k dok dok dok dok dok bulanan triwulan semester skpd triwulanan semesieran skpd tenan mesin mea nan mana mennnnnn eco mccann man men arah m esa penyediaan komponen osilasi listrik penerangan alatalatisrik dan komponen stik abbr jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis seer| bangunan kantor nai tpl itl lil lilit undangan undengahan, kutipan kab. lampung selatan, palas, sukamulya kab. lampung selatan, laki agung, jati mulyo kab. lampung selatan, ketapang, sripendowo kab. lampung selatan, ragi, sumber agung kab. lampung selatan, raja basa, cant) kab. lampung selatan, candipuro cinta mulya kab. lampung selatan, merbau mataram, merbau mataramakauheni hatta kab. lampung selatan, tanjung sari, wonosari kab. lampung selatan, way bulan, meliar sari kab. lampung selatan, way panji, sidomakmlur program persentase perizinan penerbitan tanda daftar usaha izin usaha pertanian pertanian yang sesuai dengan peruntukannya penerbitan izin usaha pertanian penerbitan tanda loss201| (yang kegiatan daftar izin usaha bulan bulan bulan bulan bulan usahanya dalam pertanian daerah kabupaten kota dana peningkatan penilaian kelayakan kab. investasi daerah transfer dinas dan pemberian lampung umum dan pelayanan peternakan dan pertimbangan jumlah sosialisasi auto kegiatan kegiatan selatan, dana publik melalui masyarakat kegiatan kesehatan teknis izin usaha kalinya, penyederhanaan alokasi hewan pertanian kalinya umum birokrasi dan regulasi penerbitan izin usaha produksi benih bibit ternak dan pakan, log l2021 fasilitas pengawasan pelaku kali kali kali kali kali pemeliharaan usaha peternakan hewan, rumah sakit hewan pasar hewan, rumah potong hewan dana peningkatan pengawasan kab. investasi daerah transfer dinas pelaksanaan izin jumlah pertemuan lampung umum dan pelayanan pelaku peternakan dan usaha produksi pelaku usaha kali kali selatan, dana publik melalui usaha kali kesehatan benih bibit ternak kalinya, penyederhanaan peternakan alokasi hewan dan pakan kalinya umum birokrasi dan regulasi program persentase penyuluhan penyuluhan pertanian yang pertanian dilaksanyuluhan penyuluhan pertanian bulan bulan bulan bulan bulan pertanian peningkatan kualitas sdm peningkatan dana melalui kapasitas jumlah dokumen kab. transfer pelayanan dinas programa idi kelembagaan dokumen dokumen lampung umum pendidikan, kelompok dokumen peternakan dan penyuluhan jumlah kelompok dan selatan, kesehatan, mann kegiatan kegiatan dana ternak kegiatan kesehatan pertanian petugas yang kalinya, alokasi kesejahteraan hewan kecamatan dan berkompeten kalinya umum sosial dan desa budaya serta pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas sdm pengembangan dana melalui kab. pelayanan kapasitas lampung transfer pendidikan dinas kelima. jumlah kel rdk kel peternakan lo7 ja.olo2 pagan umah promo kelompok10 kelompok selatan, kesehatan, compos kelompok aa akan gan petani dan dkk dana ternak kesehatan kalinya, kesejahteraan kecamatan dan alokasi hewan kalinya sosial dan desa umum budaya serta pemberdayaan perempuan total ') | sorrarsooo| 2nas6425000| oo ss8912005abresapememaramammamas 3l2s| jurusawpemerintaman span generciba sumber dalam oo o ) | oo as000000| program pengelolaan persentase pengelolaan energi baru energi baru terbarukan terbarukan ketatausahaan izin pemanfaatan persentase perusahaan langsung panas pemanfaatan panas bumi dan potensi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bumi dalam energi baru terbarukan daerah ebt) kabupaten kota pengendalian dan jumlah perusahaan dokumen dokumen kab. dana pelaku dokumen dinas pengawasan pemanfaatan panas lampung transfer usaha dan perdagangan pelaksanaan bumi dan perdananya selatan, umum masyarakat dan perizinan potensi energi baru natar, dana perindustrian pemanfaatan terbarukan ebt) merak batin alokasi langsung panas kabupaten kab. umum bumi dalam daerah lampung kabupaten kota selatan, tanjung bintang, jati baru3lao| jurusan pemerintahan bidang perdagangan sa96a7agookumen dokumen dokumen dokumen dokumen dan evaluasi evaluasi kinerja kinerja perangkat perangkat daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen daerah jumlah dokumen peningkatan dana tata kelola dan aparatur dokumen perencanaan kab. kapasitas penyusunan transfer dinas dinas dokumen skpd yang memiliki lampung umum pemerintah perdangan perdagangan lox tujuan, sasaran dan dokumen| dokumen selatan, daerah dan desa, iang dokumen gang perencanaan sindikat baik kalian dana dan dan perangkat daerah indikator yang baik gan alan alokasi sera perindustrian perindustrian terukurlampung umum pemerintah pedagang perdagangan dokumen rka skpd dokumen| dokumen selatan, daerah dan desa, dokumen dokumen rka kalian dana dan daingkatan tata kelola dan dana aparatur koordinasi dan kab. kapasitas transfer indah dinas dinas penyusunan kampung pemerintah dok rka skpd perd perd lox dokumen berubah dokumen| dokumen selatan, daan daerah dan desa, aa. gagang dokumen aan dagangan perubahan rka kalinya, serta alokasi perindustrian perindustrian skpdaparatur kab. kapasitas pendapatan dinas dinas koordinasi dan lampung pemerintah transfer pedagang perdagangan penyusunan dpa dpa skpd dokumen| dokumen selatan, pemerintah daerah dan desa, dan dokumen dan skpd kalinya, serta pusat perindustrian perindustrian kalinya ketentraman dan ketertiban umum kab aparatur koordinasi dan lampung pendapatan dinas dinas lox los penyusunan dpa skpd perubahan dokumen| dokumen selatan, transfer pedagang dokumen perdagangan perubahan dpa kalinya pemerintah dan dan skpd pusat perindustrian perindustrian kalinya koordinasi dan kab aparatur penyusunan pendapatan dinas dinas laporan capaian laporan capaian lampung transfer perdangan perdagangan ioz laporan apalah kinerja dan ikhtisar dokumen| dokumen selatan, ane dokumen "sarana kinerja dan ikhtisar pemerintah dan dan inna naa realisasi kinerja skpd kalinya, realisasi kinerja pusat perindustrian perindustrian kalinya skpdpeningkatan dana tata kelola dan aparatur kab. kapasitas transfer indah dinas dinas kampung pemerintah pmb gaji perd perd lox yeah sai bayaran saji gan bulan bulan selatan, daerah dan desa, "akan bulan "regangan dan tunjangan asn tunjangan asnadministrasi dok administrasi perd perd lox adminstrasi oku gemini tas! bulan bulan selatan, tam daerah dan desa, "biani bulan "regangan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn dana dan dan kalinya, serta asn alokasi perindustrian perindustriandokumen laporan lampung umum pemerintah pedagang perdagangan dokumen| dokumen selatan, daerah dan desa, dokumen laporan keuangan keuangan skpd kalian dana dan dan akhir tahuaparatur dokumen laporan realisasi transfer dinas dinas penyusunan keuangan lampung umum perdangan perdagangan iox laporan keuangan gan dokumen17 dokumen selatan, dokumen gang bulanan triwulanan semksteran dana dan dan bulanan triwulanan skpd kalinya, alokasi perindustrian perindustrian semester skpd kalinya lokasi industri perindustrian umum administrasi administrasi kepegawaian bulan bulan bulan bulan bulan kepegawaian perangkat daerah orang orang orang orang orang perangkat daerah pengiriman peserta diklat singkat peningkatan kab dana kelola dan aparatur pendidikan dan transfer niat dinas dinas kampung pemerintah pelatihan pegawai pengiriman peserta umum perdangan perdagangan io1 angin orang orang selatan, daerah dan desa, ang orang gang berdasarkan tugas diklat singkat asn) dana dan dan kalinya, serta dan fungsi alokasi perindustrian perindustrian kalinya ketentraman dan umum ketertiban umum administrasi persentase o1| umum perangkat pes !anggaran administrasi umum daerah perangkat daerahkomponen instalasi alat alat listrik dan umum perdangan perdagangan lox (206lo1 (mp bulan bulan selatan, daerah dan desa, biani bulan "ajang listrik penerangan komponen listrik kantor dana dan dan kalinya, serta bangunantransfer dinas dinas peralatan dan pengadaan peralatan lampung umum pemerintah pedagang perdagangan dan perlengkapan unit unit selatan, daerah dan desa, unit perlengkapan dana dan dan kantor kalinya, sertaperalatan rumah lampung umum pemerintah perdangan perdagangan iox (peralatan rumah jenis jenis selatan, daerah dan desa, aang jenis gang tangga dana dan dan tanggatransfer dinas dinas penyediaan bahan lampung umum pemerintah pedagang perdagangan bahan logistik kantor jenis jenis selatan, daerah dan desa, jenis logistik kantorbarang cetak dan lampung umum pemerintah perdangan perdagangan lox cetakan dan jenis jenis selatan, daerah dan desa, biani jenis gang penggandaan dana dan dan penggandapenyediaan bahan kab. kapasitas transfer dinas dinas bacaan dan bahan bacaan dan lampung pemerintah umum pedagang perdagangan peraturan peraturan perundang bulan bulan selatan, dana daerah dan desa, dan bulan dan perundang undangan kalinya, serta alokasi perindustrian perindustrian undangaga transfer dinas dinas fasilitasi kunjungan fasilitasi makan minum lampung umum pemerintah perdangan perdagangan io1 rapat kantor dan kali kali selatan, daerah dan desa, ian kali gang tamu dana dan dan jamuan tamulenggaraan transfer dinas dinas rapat koordinasi koordinasi dan lampung umum pemerintah pedagang perdagangan jo1 kali kali selatan, daerah dan desa, kali dan konsultasi konsultasi skpd kalian dana dan dan skpd jan alokasi seri perindustrian perindustrian kalinya ketentraman dan umum ketertiban umum jasa penunjang urusan penyediaan jasa pemerintahan daerah 2og| penunjang urusan diana bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan penyet jaan 'asa bulan bulan bulan bulan bulan daerahpenyediaan jasa transfer dinas dinas komunikasi rekening telepon, lampung umum pemerintah perdangan perdagangan lox internet, air listrik bulan bulan selatan, daerah dan desa, biani bulan gang sumber daya air dana dan dan naa kantor kalinya, serta dan listrik alokasi perindustrian perindustrian kalinya ketentraman dan umum ketertiban umum pemeliharaan pemeliharaan barang barang milik milik daerah unit unit unit unit unit .o9ingkatan penyediaan jasa tata kelola dan dana aparatur pemeliharaan, biaya pemeliharaan kab. transfer kapasitas dinas dinas pemeliharaan dan rutin berkala dan pajak lampung umum pemerintah perdangan perdagangan pajak kendaraan kendaraan perorangan unit tahum unit tahu selatan, dana daerah dan desa, ban unit tahu dan gang perorangan dinas dinas atau kendaraan kalinya, serta alokasi perindustrian perindustrian atau kendaraan dinas jabatan kalinya ketentraman dan umum dinas jabatan ketertiban umum penyediaan jasa pemeliharaan dana aparatur pemeliharaan, biaya kab. rutin berkala, transfer dinas dinas pemeliharaan, pembayaran pajak, dan lampung umum perdangan perdagangan io1 pajak, dan perizinan p way yak, unit unit selatan, gang unit gang perizinan kendaraan dana dan dan kendaraan dinas kalinya, dinas operasional atau alokasi perindustrian perindustrian operasional atau kalinya lapangan umum lapangan kab. dana aparatur transfer dinas dinas pemeliharaan lih perawat lampung perd perdagangan io1 |o6 peralatan dan cmerinaraan perakaran unit unit selatan, tayang unit tangga dan mesin lainnya dana dan dan mesin lainnya kalinya, alokasi perindustrian perindustrian kalinya umum kab dana aparatur pemeliharaan rela lampung transfer dinas dinas l2 o9 jeititasi gedung pemeliharaan rehab unit unit selatan, umum pedagang unit "dagangan kantor dan gedung kantor kalinya dana dan dan bangunan lainnya alokasi perindustrian perindustrian kalinya umum persentase jumlah program sarana distribusi peningkatan perdagangan yang sarana dikelola uni uni uni uni uni distribusi persentase sarana nit nit nit nit perdagangan distribusi perdagangan yang layakhab pasar dan pembangunan dan| pelayanan pasar pasar pasar pasar pasar pasar pengelolaan rehab pasar pemda sarana distribusi dan peningkatan laporan laporan laporan laporan laporan perdagangan pengelolaan pelayanan pasar peningkatan tata kelola dan kapasitas kab. pemerintah lampung daerah dan desa, selatan, serta candipuro dana. ketentraman dan penyediaan sarana beringin tang ketertiban pedagang dans aan |o3 |o1 (distribusi rehab pasar pemda 2unit unit kencana tum pada paca paser unit ""ganga perdagangan kab dana peningkatan pemda dan dan gang a0. alokasi tata kelola dan masyarakat perindustrian lampung umum kapasitas selatan, pemerintah bakauheni daerah dan desa, bakauheni serta ketentraman dan ketertiban umum bab rencana kerja pemerintah daerah perubahan rkd tahun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten lampung selatan tahun dan hasil evaluasi pelaksanaan rkd sampai dengan triwulan tahun berkenaan. perubahan rkd tahun sebagaimana dimaksud pada dijadikan: pedoman penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah. dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat daerah. cc. pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran perubahan apbd dan perubahan pas. landasan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd. bahan evaluasi perda tentang perubahan apbd. bab iii sistematika rencana kerja pemerintah daerah perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun disajikai inna sii tpl kena penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan kali kali skpd konsultasi skpd meme ooo u u enteng non nan man mnc mnc man men listrik meme mes sos penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pemeliharaan rutee berkala dan pajak kendaraan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau perorangan dinas atau kendaraan dinas lapangan operasional atau lapangan ti spi pemeliharaan rehabilitasi gedung kantoran pemeliharaan rehabilitasi gedung kantorgedung kantor atau bangunan lainnya gedung abbrbratau bangunan lainnya pendukung gedung kantor memesan u u u u merasa oo o maw oo peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial kemampuan pekerja sosial masyarakat psm) masyarakat kewenangan kabupaten kot: kabupaten lampung selatan peningkatan kemampuan potensi tenaga kemampuan tenaga kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kecamatan task) kabupaten lampung selatan kabupaten kota peningkatan kemampuan potensi sumber kemampuan kelembagaan masyarakat kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kabupaten lampung selatan kewenangan kabupaten kota peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kemampuantan lk3 kabupaten lampung selatan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3) been dan dan mnc mcc man men mma merata u lampung selatan, natar, natar kab. lampung selatan, kalinya, way urang fasilitasi young pendapatan pedagang dinas bolaan tingkat trans perd io3 j2.ox |o2 19f van sarana peningkatan pelayanan laporan laporan selatan, after pada pasar laporan craagangan distribusi retribusi pasar sid pemerintah pemda dan dan perdagangan sidorejo pusat masyarakat perindustrian kab. lampung selatan, katung,enyuluhan sistem resi pembinaan gudang srg) dan erna kat pemberdayaan upt pence sarana pelayanan pasar kali kali kali kali kali distribusi perdagangan penyuluhan sistem resi laporan laporan laporan laporan laporan masyarakat gudang srg) dan wilayah kerjanya pemberdayaan upt pelayanan pastata kelola dan kapasitas kab. pemerintah lampung daerah dan desa, selatan, serta pengelola jati ketentraman dan gudang pembinaan dan maa gung, pendapatan ketertiban srg, dinas pengendalian bimbingan dan jati mulyo| transfer umum pegawai perdagangan pengelola sarana penyuluhan sistem resi laporan laporan laporan distribusi gudang srg) kab. pemerintah peningkatan pada upt dan perdagangan lampung pusat tata kelola dan pelayanan perindustrian selatan, kapasitas pasar dan candipuro pemerintah masyarakat rawa daerah dan desa, selatan serta ketentraman dan ketertiban umum kab. lampung selatan, natar, natar kab. lampung selatan, kalinya, way urang kab. lampung selatan, pengelola sidomulyo, dana gudang pemberdayaan sidorejo transfer srg, dinas |o3 pengelola sarana banana pengemis laporan laporan kab. umum, laporan perdagangan perdagangan lampung alokasi pelayanan perindustrian selatan, umum pasar dan katung, masyarakatrogram stabilisasi persentase penurunan harga barang inflasi harga barang kebutuhan kebutuhan pokok dan pokok dan barang penting barang pentindalian harga, dan stok monitoring harga dan barang kebutuhan stok barang kebutuhan pokok dan barang pokok dan penting dan laporan laporan laporan laporan laporan penting tingkat pasar murah pasar kabupaten kota kab. lampung selatan, natar, natar kab. lampung selatan, kalinya, kalinya kab. lampung pemantauan harga selatan, dan stok barang sidomulyo, kebutuhan pokok pemantauan pengawasan sidomulyo pendapatan masyarakat dinas dan barang penting dan trans dan para perd io4 i2. pada pasar rakyat " " gan barang laporan laporan kab. transfer pedagang laporan dagangan yang terintegrasi kebutuhan pokok dan lampung pemerintah dan pelaku dan dalam sistem penting selatan, pusat usaha perindustrian informasi katung, perdagangan tanjung ratu kab. lampung selatan, jati agung, karang sari kab. lampung selatan, bakauheni bakauheni pelaksanaan kab. operasi pasar lampung pendapatan masyarakat dinas reguler dan pasar selatan, transfer dan para perdagangan khusus yang operasi pasar murah kali kali semua pemerintah pedagang kali dan berdampak dalam kecamatan, dan pelaku pusat perindustrian (satu) semua usaha kabupaten kota kelurahan program persentase peningkatan pengembangan ekspor ekspor komoditi lokyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dang dai promosi dan pelatihan pengembangan produk laporan laporan laporan laporan laporan produk ekspor lokal unggulan yang terdapat pada (satu) daerah kabupaten kota semua kab kota, semua kecamatan, pembinaan dan semua pendapatan dinas pengembangan latihan kelurahan transfer sentra ikm perdagangan ios usaha produk pelatihan gan 8laporan laporan annie dan laporan gang ekspor unggulan operasional dekranasda kab. pemerintah masyarakat dan kabupaten kota lampung pusat perindustrian selatan, kalinya, semua kelurahan semua kab kota, semua kecamatan pendapatan dinas pameran dagang peserta pameran dan semua transfer sentra ikm perdagangan 3laporan laporan kelurahan dan laporan nasional pelatihan pemerintah dan kab. pusat masyarakat perindustrian lampung selatan, kalinya, kalinya program standardisasi persentase tingkat dan perlindungan perlindungan konsumen konsumen tertib ukur takar timbang dan perlengkapannya, pelaksanaan pengawasan bkt dan metrologi legal, penyuluhan uml laporan laporan laporan laporan laporan berupa tera, tera ulang, dan tertib ukur takar laporan laporan laporan laporan laporan pengawasan timbang dan perlengkapannya, pengawasan bkt dan penyuluhan um tahun rkd apbd rkd dana daerah "ge gn jawab perubahan kab. lampung selatan, natar, merak batin kab. lampung selatan, sidomulyo, sidorejo kab. lampung selatan, katung, tanjung ratu kab. lampung peningkatan selatan dana tata kelolaan para pelaksanaan palas, transfer atah pang dinas bangunan los l201lox metrologi legal, tara tera ulan 8laporan laporan a19 umum daerah dan desa, usaha laporan "dagangan berupa tera, tera kab. dana serta pedagang dan ulang lampung mutasi ketentraman dan lan dan perindustrian selatan, laki mum ketertiban masyarakat gung, umum marga agung kab. lampung selatan, ragi, kuala sekampung kab. lampung selatan, way sula karang pucung kab. lampung selatan, way panji, sidoharjo para pedagang, dinas pengawasan penyu pengawasan bkt, pelaku perdagangan lahan metrologi http dan penyuluhan laporan laporan usaha laporan dan gang legal uum pedagang perindustrian dan masyarakat program penggunaan persentase peningkatan dan pemasaran penggunaan produk produk dalam dalam negeri negeromosi, pameran dan promosi pemasaran dan pembangunan peningkatan event event event event event lampung selatan dan penggunaan provinsi lampu produk dalam pung negeri pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan produk pelaksanaan semua unggulan sentra promosi kab kota, pendapatan daerah, ukm dinas 1o7 penggunaan promosi pembangunan event event semua transfer pemanfaatan laku event "dagangan produk dalam lampung selatan fair kecamatan, pemerintah teknologi, usaha dan dan negeri tingkat semua pusat inovasi, masyarakat perindustrian kabupaten kota kelurahan penguatan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja pemasaran dan semua sentra peningkatan kab kota, pendapatan ukm dinas 1o7 .01lo2 penggunaan promosi pembangunan event event semua transfer pelaku event perdagangan produk dalam lampung fair kecamatan, pemerintah usaha dan dan negeri tingkat semua pusat perindustrian masyarakat kabupaten kota kelurahan |3xl jurusan pemerintahan bidang perindustrian as0000000| program perencanaan persentase wilayah dan industri yang pembangunan dikembangkan industri penyusunan dan pertambahan jumlah evaluasi rencana ikm dan ranperda dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pembangunan epik dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen industri sentra ikm dan kabupaten kota ranperda epik pelaku industri koordinasi, semua kecil dan sinkronisasi, dan kab kota, menengah dinas lak laporan pelaksanaan sem ikm) perdagangan i2. (p'axsanaan pelatihan industri kecil laporan laporan mua laporan gang pembangunan kecamatan sentra dan menengah sumber daya semua industri perindustrian industri kelurahan kecil dan menengah idapatan pengolahan pelaku transfer produk industri koordinasi, kab pemerintah unggulan kecil dan sinkronisasi, dan pusat daerah, menengah dinas pelak pengawasan penyuluhan lampung manfaatkan ikm) perdagangan 1o2 i2.011os "axsanaan ikm dan revitalisasi laporan laporan selatan, dak fisik pemanfaatan laporan gang pemberdayaan sentra ikm kalinya bidang teknologi, sentra dan industri dan peran kalinya industri inovasi, industri perindustrian serta masyarakat kecil dan penguatan kecil dan menengah kelembagaan menengah reguler dan permodalan i(ikm) umkm serta perluasan lapangan kerja pelaku industri kecil dan evaluasi term valuasi terhadap pendapatan menengah dinas pelaksanaan epik transfer ikm) perdagangan i2. rencana aspera jan dokumen dokumen annie dokumen gang laporan evaluasi epik pemerintah sentra dan pembangunan pusat industri perindustrian industri kecil dan menengah ikm) tomat| ) s266717000| 8e332075s00| 2s93a19730| ma| (sekretariat baram see2205185| program penunjang urusan indeks kepuasan o1|o1 pemerintahan pelayanan persen persen persen persen persen daerah kabupaten kot perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat daerah jumlah dokumen penyusunan rencana kab. dana meningkatkan perencanaan penyusunan transfer dok strategis renstra), lampung sumber daya dengan sekretariat lo1 lo1 .ox fog komen evaluasi rencana kerja dokumen| dokumen selatan, mum manusia yang anita dokumen eretan perencanaan dana ran, dan daerah senja), dan rencana kalinya, berkualitas dan perangkat daerah alokasi evaluasi kerja senja) kalinya berdaya saing nasa umum kinerja perangkat daerahtransfer penyusunan rencana lampung umum sumber daya pemerintah dengan sekretariat lo1 |o1 |o2 susunan kerja anggaran dokumen| dokumen selatan, manusia yang daerah dan desa, menganga dokumen eretan dokumen rka dana ran, dan daerah sekretariat kalinya, berkualitas dan serta skpdan tata kelola dan da. koordinasi dan kab. lan meningkatkan (kapasitas rencana penyusunan penyusunan rencana lampung sumber daya pemerintah ngan sekretariat dokumen kerja anggaran dokumen| dokumen selatan, manusia yang |daerah dan desa, an99a dokumen prretania dana ran, dan daerah perubahan rka perubahan sekretariat kalinya, berkualitas dan serta alokasi evaluasi skpd kalinya berdaya saing ketentraman dan| umum kinerja ketertiban perangkat umum daerah jumlah dokumen kab. dana meningkatkan perencanaan koordinasi dan penyusunan dokumen lampung padang sumber daya ngan sekretariat 4lo1 |o1 penyusunan pedoman anggaran dokumen dokumen selatan, manusia yang menganga dokumen "rana dana ran, dan daerah skpd sekretariat daerah kalinya, berkualitas dan alokasi evaluasi kalinya berdaya saing naga umumpenyusunan dokumen transfer ped lampung sumber daya pemerintah dengan sekretariat lo1 lo1 los susunan zaman anggaran dokumen dokumen selatan, manusia yang daerah dan desa, dokumen "rana perubahan dpa perubahan sekretariat dana ran, dan daerah kalinya, berkualitas dan serta skpd daerahokumen invasi tata kelola dan koordinasi dan penyusunan dokumen dana perencanaan . kab. meningkatkan |kapasitas penyusunan perjanjian transfer capai kinerja aksi lampung umum sumber daya pemerintah dengan sekretariat lo1 lo1 laporan capaian inenjarencana pasi, dokumen| dokumen selatan, manusia yang daerah dan desa, dokumen "" tari kinerja dan ikhtisar laporan kinerja instansi dana ran, dan daerah kalinya, berkualitas dan serta realisasi kinerja pemerintah klip) alokasi evaluasi kalinya berdaya saing ketentraman dan| . skpd sekretariat umum kinerja ketertiban perangkat umum daerah administrasi bulan bulan bulan bulan bulan bulan o1 o1 keuangan dok dok perangkat daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen peningkatan tata kelola dan dana pembayaran gaji kab. transfer kapasitas penyediaan gaji pegawai sekretariat lampung umum pemerintah administrasi sekretariat dan tunjangan beban bulan bulan selatan, daerah dan desa, bulan dan tunjangan asn dana keuangan daerah kerja kinerja kalinya, alokasi serta sekretariat daerah kalinya ketentraman dan umum ketertiban umum peningkatan pembayaran dana tata kelola dan kab. kapasitas penyediaan honorarium penata transfer administrasi usahakan keuangan dan lampung umum pemerintah administrasi sekretariat bulan bulan selatan, daerah dan desa, bulan pelaksanaan tugas gaji this, supir staf dana keuangan daerah kalinya, serta asn ahli dan asisten alokasi kalinya ketentraman dan lingkup setkab umum ketertiban umum peningkatan tata kelola dan kab. dana kapasitas pelaksanaan ketatausahaan lampung transfer pemerintah penat haan belanja feminist sekretariat lo1 ketatausahaan dan keuangan (belanja bulan bulan selatan, daerah dan desa, tai bulan ana pengujian verifikasi gu.tu.ls) dan verifikasi dana keuangan daerah kalinya, serta keuangan skpd belanja (spj) alokasi kalinya ketentraman dan umum ketertiban umum kab. dana koordinasi pelaksanaan transfer koordinasi dan akuntansi kepada lampung feminist sekretariat lox lo1 (pelaksanaan instansi kepada dokumen1 dokumen selatan, paministasi dokumen etana bagian sekretariat dana keuangan daerah akuntansi skpd kalinya, daerah alokasi kalinyakab. koordinasi dan transfer penyusunan penyusunan laporan lampung umum administrasi sekretariat dokumen| dokumen selatan, dokumen laporan keuangan keuangan akhir tahun kalinya dana keuangan daerah akhir tahun skpd alokasi kalinya umum peningkatan dana tata kelola dan pengelolaan dan transfer bata penyu bah penyu berkas dat feminist sekretariat alex lor izo2loe (penyiapan bahan penyiapan berkas data dokumen dokumen selatan, daerah dan desa, ( ai nsisi dokumen rana tanggapan bahan pemeriksaan dana keuangan daerah kalinya, serta pemeriksaan alokasi kalinya umum ketentraman dan ketertiban umum koordinasi dan kab. dana penyusunan laporan transfer penyusunan keuangan lampung umum administrasi sekretariat laporan keuangan dokumen dokumen selatan, dokumen bulan.triwulan dan dana keuangan daerah bulanan triwulanan kalinya, alokasi semester skpd semester kalinya kab dana penyusunan transfer pelaporan dan penyusunan laporan lampung umum administrasi sekretariat dan alinasilis realisasi dokumen| dokumen selatan, dokumen analisis prognosis dana keuangan daerah anggaran kalinya, realisasi anggaran kali alokasi aliando umum administrasi penyelenggaraan loxdana tata kelola dan rekonsiliasi dan kab. transfer kapasitas penyusunan penyusunan laporan lampung umum pemerintah sekretariat laporan barang barang bulanan, dan dokumen| dokumen selatan, dana daerah dan desa, dokumen daerah milik daerah pada semester kalinya, alokasi serta skpd kalinya umum ketentraman dan ketertiban umum peningkatan dana tata kelola dan penerbitan buku kab. transfer kapasitas ketatausahaan inventaris, kartu lampung umum pemerintah sekretariat barang milik inventaris barang, kartu dokumen| dokumen selatan, dana daerah dan desa, dokumen daerah daerah pada skpd inventaris ruangan dan kalinya, alokasi serta label barang kalinya umum ketentraman dan ketertiban umum persentase administrasi penyelenggaraan kepegawaian administrasi pelatihan pelatihan pelatihan pelatihan pelatihan perangkat daerah kepegawaian perangkat daerah fasilitasi pemulangan warga negara migran korban fasilitasi pemulangan warga negara migran dan kali kali tindak kekerasan dari titik demarkasi daerah korban tindak kekerasan kabupaten kota untuk dipulangkan desa kelurahan asal meme mma seram w selo mina sana map bar adil lipi tee pemberian bimbingan sosial kepada keluarga bimbingan sosial kepada keluarga penyandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia. usia terlantar serta gelandangan, pengemis dan terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat masyarakat pemberian layanan kedaruratan rumah singgah jakarta dan bantuan transport pks terlantar meme mal kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam kemitraan dengan lembaga pelaksana rehabilitasi plan pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten kota. sosial meet o uju utt www li. a seri bener tet akg ann men akan macan man pendataan fakir miskin cakupan daerah data fakir miskin cakupan kabupaten lampung kabupaten kota selatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah validasi data fakir miskin kabupaten lampung kabupaten kota selatan meme julu juta www ae azeri batee tete kan akg ann men macan macan man men ak, tia aa , penyediaan tempat penampungan pengungsi penampungan pengungsibagi korban bencana alam dan sosial penanganan khusus bagi kelompok rentan kelompok rentan pada korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan sosial memsemua dana tata kelola dan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kab kota, transfer kapasitas pelatihan pegawai tupoksi berd pemerintah lox lo1 porsi berdasar pelatihan pelatihan mua mum daerah dan desa, pelatihan "retreat berdasarkan tugas kepada peraturan kecamatan, dana daerah dan fungsi peraturan terbaru semua alokasi serta kelurahan! umum ketentraman dan ketertiban umum administrasi index kepuasan umum perangkat pelayanan persen persen persen persen persen daerah penyediaan talas penyediaan alat alat lor pompa fnsiaasi listrik dan komponen jenis jenis jenis sekretariat listrik penerangan daerah listrik kantor bangunan kantor penyediaan pengadaan peralatan sek lo1 |o1 .06lo2 dan perlengkapan unit unit unit p "retreat perlengkapan kantor daerah kantor peningkatan kab dana tata kelola dan lampung transfer kapasitas penyediaan bahan indeks pemerintah lox (ox |oa celaan panah kepuasan bulan bulan selatan, umum daerah dan desa, bulan sekretariat logistik kantor pelayanan kalinya, dana daerahrang indeks kepuasan selatan umum pemerintah sekretariat cetakan dan pelayanan. bulan bulan kalinya dana daerah dan desa, bulan darah penggandaan serta semua alokasiindeks kepuasan selatan, pemerintah sek lox lo1 (2o6|os jung bulan bulan pan daerah dan desa, bulan "tara amu pelayanan kalinya, dana daerahrjalanan dinas kecamatan dan luar dalam propinsi lambung untuk peningkatan kepala wakil kepala kab. dana cat kelola dan penyelenggaraan daerah, sekretaris lampung transfer pemerintah alot lo1 rapat koordinasi daerah, para asisten kali kali selatan, umum daerah dan desa, kali sekretariat dan konsultasi dan staf ahli, berserta perjalanan perjalanan kalinya, dana serta perjalanan daerah skpd pendampingnya semua alokasi ketentraman dan ajudan, awal dan kelurahan) umum ketertiban supir) serta pejabat mum eselon milik dan staf dilingkupi sekretariat daerah kab lam sel pengadaan barang milik daerah indeks kekuasaan penunjang urusan pelayanan persen persen persen persen persen pemerintah daerah peningkatan kab dana tata kelola dan pengadaan kapasitas lampung transfer kendaraan indeks kepuasan selatan umum pemerintah sekretariat perorangan dinas pelayanan unit unit kalinya dana daerah dan desa, unit daerah atau kendaraan serta aer semua alokasi dinas jabatan kelurahan! umum ketentraman dan ketertiban umum peningkatan kab dana tata kelola dan pengadaan lampung transfer kapasitas alo1 kendaraan dinas indeks kepuasan uni uni selatan, umum lah sekretariat operasional atau pelayanan nit nit ena kalinya, dana peran gan gesa, unit daerah lapanganindeks kepuasan selatan, umum pemerintah sekretariat io1 pengadaan mebel unit unit daerah dan desa, unit layanan kalinya, danagadaan sarana kapasitas lampung transfer dan dana daerah dan desa, bulan dag kantor atau serta semua alokasi bangunan lainnyayediaan jasa penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan komunikasi sda dan bulan bulan bulan bulan bulan listrik daerah peningkatan kab dana tata kelola dan penyediaan jasa lampung transfer kapasitas lox lo2 komunikasi, indeks kepuasan bul bul se'atan, umum aah sekretariat sumber daya air pelayanan ulan ulan maan dea kalinya, dana arah aan gesa, bulan daerah dan listrikkapasitas lampung transfer penyediaan jasa indeks kepuasan selatan umum pemerintah sekretariat lo1 lox pelayanan umum bulan bulan an, daerah dan desa, bulan orrerana pelayanan kalinya, dana daerah kantor serta semua alokasi kelurahan! umum ketentraman dan ketertiban umum pemeliharaan parang indeks kepuasan persen persen per 80p sen persen persen daerah tenun pelayanan urusan rehab ged kant unit unit unit unit unit pemerintahan chad seung kantor daerah dan indeks kepuasan selatan umum pemerintah sekretariat pajak kendaraan pelayanan bulan bulan kalinya dana daerah dan desa, bulan daerah perorangan dinas serta semua alokasi atau kendaraan kelurahan! umum ketentraman dan dinas jabatan ketertiban umum, indeks kepuasan selatan umum pemerintah sekretariat lo1 lox (pajak, dan perizinan pelayanan. bulan bulan prana dana daerah dan desa, bulan kendaraan dinas serta semua alokasi operasional atau kelurahan! umum ketentraman dan lapangan ketertiban umum peningkatan kab dana tata kelola dan lampung transfer kapasitas pemeliharaan indeks kepuasan selatan umum pemerintah sekretariat peralatan dan pelayanan bulan bulan kalinya dana daerah dan desa, bulan daerah mesin lainnya serta semua alokasinduk: urusan program ndi lokasi target pagu indikatif kegiatan rpm| tahun rkd apbd rkd dana daerah jawab perubahan peningkatan kab dana tata kelola dan pemeliharaan rela lampung transfer kapasitas dilintasi gedung indeks kepuasan selatan umum pemerintah sekretariat (o1 kantor dan pelayanan bulan bulan kalinya, dana daerah dan desa, bulan daerah bangunan lainnymeliharaan rela kapasitas lampung transfer dilintasi sarana dan indeks kepuasan selat pemerintah sek selatan, mum (ox fox f.o9| prasarana gedung pelayanan bulan bulan perang dana daerah dan desa, bulan nat kantor atau serta area semua alokasi bangunan lainnya kelurahan! umum ketentraman dan ketertiban umum peningkatan pemeliharaan rela kab. dana tata kelola dan dilintasi sarana dan lampung transfer kapasitas, dana daerah dan desa, bulan daerah kantor atau semua alokasi bangunan lainnya kelurahan| umum ketentraman dan ketertiban umum administrasi keuangan dan administrasi keuangan ional l211| operasional dan operasional kepala bulan bulan bulan bulan kepala daerah dan| daerah dan wakil mieke wakil kepala kepala daerah daerah peningkatan tata kelola dan penyediaan gaji kapasitas dan tunjangan pemerintah kepala daerah dan |ox (kepala daerah dan wak kepala daerah bulan bulan daerah dan desa, bulan bercita nat wakil kepala serta area daerah ketentraman dan ketertiban umum peningkatan penyediaan pakaian dana tata kelola dan dinas dan atribut transfer kapasitas kelengkapan indeks kepuasan umum pemeran sekretariat kepala daerah dan pelayanan bulan bulan dana daerah dan desa, bulan daerah wakil kepala alokasi serta daerahpenyediaan dana kab. kapasitas transfer perintah menunjang kampung pem kepala umum sekretariat lo1 jox operasional kepala wakil kepala daan bulan bulan selatan, daerah dan desa, bulan daerah dan wakil kalinya, alokasi serta kepala daerah kalinya umum ketentraman dan ketertiban umum fasilitasi penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan rumah tangga wakil bulan bulan bulan bulan bulan sekretariat daerah kepala daerah peningkatan kab dana tata kelola dan penyediaan lampung transfer bata han rumah indeks selatan, sekretariat lor lor kebutuhan rumah indeks kepuasan bulan bulan dean, mum daerah dan desa, bulan para tangga kepala pelayanan kalinya, dana daerahbata kebutuhan indeks selatan, sekretariat fox (a12lo2 susunan human kepuasan bulan bulan .an mum daerah dan desa, bulan tangga wakil pelayanan kalinya, dana daerah kepala daerah semua alokasi seri kelurahan! umum ketentraman dan ketertiban umum peningkatan kab tata kelola dan penyediaan lampung bata kebutuhan indeks selatan, sekretariat lox fox aturan taman nova kepuasan bulan bulan aan daerah dan desa, bulan tangga sekretariat pelayanan kalinya, daerah daerah semua seri kelurahan ketentraman dan ketertiban umum dokumen kelembagaan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen koordinasi dan penataan penyusunan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen organisasi skpd dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pelaksanaan koordinasi opd opd opd opd opd dan monitoring dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kualitas pelayanan publik dan tata laksana peningkatan kinerja dan reformasi birokn tentang peta jabatan dan rekapitulasi hasil abk, dokumen hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, perlu kab. pengelolaan nomenklatur dan dokumen| dokumen lampung pendapatan dokumen kelas jabatan transfer sekretariat kelembagaan dan dokumen53 dokumen selatan, pemerintah dokumen daerah analisis jabatan perlu rincian tugas dokumen dokumen kalinya, pusat dokumen jabatan untuk seluruh kalinya perangkat daerah perda pembentukan dan susunan perangkat daerah dan perlu sook peningkatan dok sop kedai tata kelola dan kuman kegiatan dokumen| dokumen kab dokumen perangkat daerah ab. pendapatan kapasitas fasilitasi pelayanan perangkat12 perangkat lampung pemerintah perangkat fasilitasi pelayanan transfer sekretariat publik dan tata daerah daerah selatan, daerah dan desa, daerah publik dan tata laksana pemerintah daerah laksana iritasi pel perangkat53 perangkat kalinya, kat serta perangkat fasilitasi pelayanan daerah daerah kalinya ketentraman dan daerah publik dan tata laksana ketertiban umum dokumen road map reformasi birokrasi pemerintah daerah peningkatan kab. lampung selatan tata kelola dan laporan pelaksanaan dokumen dokumen kab. pendapatan kapasitas dokumen peningkatan kinerja quick wins reformasi lampung pemerintah dok dok trans dokumen sekretariat lox |ox jaan reformasi birokrasi pemerintah dokumen| kuman selatan, penata daerah dan desa, rap birokrasi daerah kab. lampung perangkat53 perangkat kalinya, pusat serta perangkat selatan daerah daerah kalinya ketentraman dan daerah pembinaan ketertiban penyelenggaraan sakit umum pemerintah kab. lampung selatan monitoring, kab. evaluasi dan pelaksanaan koordinasi lampung pendapatan alo1 lo1 i213 pengendalian dan monitoring perangkat12 perangkat selatan, transfer perangkat sekretariat kualitas pelayanan kualitas pelayanan daerah daerah kalinya pemerintah daerah daerah publik dan tata publik dan tata laksana pusat kalinya laksana peningkatan dokumen klip tata kelola dan pemerintah daerah koordinasi dan kabupaten lampung young pendapatan bata dokumen| dokumen transfer dokumen sekretariat 4lo1 fox (213los susunan selatan selatan, daerah dan desa, laporan kinerja dokumen dokumen kalian pemerintah dokumen daerah pemerintah daerah dokumen perjanjian pusat seri kinerja dan perjanjian kalinya ketentraman dan kinerja perublaksanaan kegiatan protokol dan keprotokolan dan o1 komunikasi komunikasi pimpinan kali kali kali kali kali pga pemerintah daerah pimpinan kab. lampung selatansemua umum polhukhankam pemerintah dan opd sekretariat keprotokolan kali kali daerah dan desa, kali keprotokolan kecamatan, dana dan se daerah acara kali) serta semua alokasi transformasi kabupaten ketentraman dan kelurahan| umum pelayanan publik lampung ketertiban selatan umumpemerintah pena semua umum polhukhankam dan opd sekretariat komunikasi komunikasi pimpinan kali kali daerah dan desa, kali pilot acara kali kecamatan, dana dan se daerah pimpinan acara kali) semua alokasi transformasi serta kabupaten ketentraman dan kelurahan| umum pelayanan publik lampung ketertiban selatan umum bupati, semua dana memperkuat wakil jumlah kab kota, transfer stabilitas bupati, asn lox laa lo3 pendokumentasian pendokumentasian kali kali semua umum polhukhankam dan opd kali wretariat tugas pimpinan tugas pimpinan kecamatan, dana dan se daerah acara kali) semua alokasi transformasi kabupaten kelurahan| umum pelayanan publik lampung selatan program pemerintahan indeks kepuasan dan layanan persen persen persen persen persen kesejahteraan rakyat administrasi tata penyusunan dokumen pemerintahan administrasi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pemerintahan ab, dana memperkuat bupati penyusunan dokumen apung transfer stabilitas bupati penataan laporan pelayanan selatan, umum polhukhankam wakil sekretariat administrasi dokumen dokumen semua bupati, dpr dokumen administrasi terpadu dana dan daerah pemerintahan kecamatan, d,opd,dan kecamatan (paten) alokasi transformasi semua kecamatan umum pelayanan publik kelurahan penyusunan dokumen batas desa, kecamatan kab. dana memperkuat dan kabupaten lampung transfer stabilitas bupati dan pengelolaan kabupaten lampung selatan, wakil umum polhukhankam sekretariat administrasi selatan dokumen dokumen dokumen semua dana dan bupati, dpr dokumen daerah kewilayahan inventarisasi dan kecamatan, d,opd,dan . alokasi transformasi pembakuan toponimi semua kecamatan umum pelayanan publik nama nama unsur rupa kelurahan bumnyusunan dokumen pemerintah ipad kabupaten, kpj daerah dan desa, bupati, spm kabupaten, kab serta penataan daerah, dana memperkuat ketentraman dan lampung bupati dan fasilitasi administrasi kepala selatan transfer stabilitas ketertiban wakil lo1 |o2 (pelaksanaan daerah wakil kepala dokumen dokumen semua um polhukhankam umum bupati, dpr dokumen sekretariat daerah dan dprd, dana dan peningkatan daerah otonomi daerah kan kecamatan, d,opd,dan koordinasi dengan alokasi transformasi tata kelola dan semua kecamatan pemerintah kelurahan umum pelayanan publik |(kapasitas pusat vertikal serta pemerintah pemerintah daerah daerah dan desa, lainnya serta ketentraman dan ketertiban umum pelaksanaan hari hari besar keagamaan dan kerukunan umat beragama pelaksanaan sto, pelaksanaan pengiriman dan bulan bulan bulan bulan bulan |o2| kebijakan pembinaan gori meriah arang orang orang 5s00rang ,6o00| orang kesejahteraan pelaksanaan syiar rakyat islamiyah, bantuan kecamatan kecamatan| kecamatan| kecamatan kecamatan rumah ibadah, tpa, pondok pesantren dan yayasan berkuasa agama dan pengajian asn dan masyarakat kab. dana masyarakat aga lampung transfer revolusi mental fasilitasi pelaksanaan sto, selatan umum dan se sekretariat |o2 pengelolaan bina pengiriman dan orang orang aan, kabupaten orang ana mental spiritual pembinaan ori meriah kalinya, dana pembangunan lampu daerah way alokasi kebudayaan pung selatan urang umum pelaksanaan ab, masyarakat kebijakan, evaluasi, pelaksanaan hari hari kampung revolusi mental asy dan capaian kinerja besar keagamaan dan selatan, pendapat dan sekretariat bulan bulan semua asli daerah kabupaten bulan terkait kerukunan umat pembangunan daerah kecamatan, pad) lampung kesejahteraan beragama kebudayaan semua selatan sosial kelurahan pelaksanaan syiar islamiyah, bantuan pelaksanaan rumah ibadah, tpa, masyarakat kebijakan, evaluasi, revolusi mental . pondok pesantren, pendapat se dan capaian kinerja dan sekretariat terkait yayasan berkuasa kecamatan7 kecamatan asli daerah pembangunan kabupaten kecamatan daerah agama dan organisasi pad) lampung kesejahteraan kebudayaan keagamaan, dan selatan masyarakat pengajian asnpenyusunan produk hukum serta kebijakan daerah, fasilitasi dan terselesaikannya koordinasi hukum permasalahan hukum dan terlaksananya penyebarluasan produk hukum daerah peningkatan kab. tata kelolaan masyarakat memperkuat lampung stabilitas kapasitas kabupaten fasilitasi terbentuknya produk selatan, pemerintah lampung produk produk polhukhank produk sekretariat lo1 |oz penyusunan produk hukum daerah yang road roda semua omuknankam daerah dan desa, selatan dan hukum hukum dan hukum daerah hukum daerah berkualitas kecamatan serta pemda transformasi semua pelayanan publik ketentraman dan lampung kelurahan ketertiban selatan umum terselenggaranya peningkatan penyuluhan hukum, kab. memperkuat tata kelola dan masyarakat kapasitas kabupaten pembinaan kadarkum lampung stabilitas fasilitasi bantuan dan terselesaikannya selatan polhukhankam pemerintah lampung sekretariat penyuluhan5 penyuluhan nan daerah dan desa, selatan dan| penyuluhan hukum permasalahan hukum kalinya, dan daerah serta pemda pemerintah daerah semua transformasi ketentraman dan lampung kabupaten lampung kelurahan pelayanan publik ketertiban selatan selatan umum peningkatan terciptanya kab. memperkuat tata kelola dan masyarakat inventarisasi produk lampung kapasitas kabupaten pendokumentasian stabilitas produk hukum dan hukum daerah serta selatan, polhukhankam pemerintah lampung sekretariat pengelolaan penyebarluasan doku dokumen semua dan daerah dan desa, selatan dan dokumen daerah informasi hukum yang kecamatan serta pemda informasi hukum transformasi terintegrasi secara semua ketentraman dan lampung pelayanan publik nasional kelurahan ketertiban selatan umum |oz l2oa| fasilitasi dokumen kerjasama kuman dokumen dokumen dokumen dokumen kerjasama daerah daerah dokumen kerjasama peningkatan organisasi kab. dana daerah dokumen dokumen lampung transfer meningkatkan investasi daerah perangkat dokumen aap sumber daya dan pelayanan daerah, kerjasama daerah dokumen dokumen dokumen lo1 lo2 i2.04lo1 fasilitasi kerja sama yasan selatan manusia yang publik melalui pihak sekretariat alam negeri pameran nasional paket paket landa, pai berkualitas dan penyederhanaan ketiga paket area lokasi kali kali orasi berdaya saing birokrasi dan stakeholder kali rapat lokasi rang mum regulasi organisasi kab. teater meningkatkan perangkat fasilitasi kerja sama dokumen kerjasama lampung umum sumber daya daerah, sekretariat dokumen| dokumen selatan, manusia yang pihak dokumen luar negeri luar negeri dana daerah kalinya, alokasi berkualitas dan ketiga kalinya berdaya saing stakeholderrganisasi kab. teater meningkatkan perangkat evaluasi lampung umum sumber daya daerah, sekretariat pelaksanaan kerja dokumen kerjasama dokumen dokumen selatan, dana manusia yang pihak dokumen daerah sama kalinya, alokasi berkualitas dan ketiga kalinya berdaya saing stakeholder umum mian persentase peningkatan dan perekonomian dan persen persen persen persen persen pembangunan pembangunan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi oo1 kebijakan dan evaluasi kebijakan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan perekonomian perekonomian pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan produk koordinasi, kab memperkuat unggulan sinkronisasi, pendapatan ketahanan daerah, monitoring dan terevaluasinya bumi lampung transfer ekonomi untuk pemanfaatan kecamatan, sekretariat dokumen| dokumen selatan, bumi dan dokumen evaluasi kebijakan dan blue kalinya pemerintah pertumbuhan teknologi, blue daerah pengelolaan bumi kalinya pusat yang berkualitas inovasi, dan blue dan berkeadilan (penguatan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja kab. dana memperkuat transfer ketahanan pengendalian dan meni inflasi lampung untuk kecamatan, sekretariat |o1 |o3 distribusi menjaga instansi yang kecamatan6 kecamatan selatan, ono bumi dan kecamatan ketan rendah dan stabil dana pertumbuhan daerah perekonomian kalinya, blue kalinya alokasi yang berkualitas umum dan berkeadilan kab dana memperkuat perencanaan dan transfer ketahanan pengawasan termonitoringnya akses lampung umum ekonomi untuk kecamatan, sekretariat gny kecamatan6 kecamatan selatan, bumi dan kecamatan ekonomi mikro keuangan daerah kalinya dana pertumbuhan blue daerah kecil alokasi yang berkualitas kalinya umum dan berkeadilan nah, , .mm . aaa koordinasi, sosialisasikan pelaksanaan kampung kampung siaga bencana ksb) kabupaten lok tok lok lok lok lok lok as7il siaga bencana lampung selatan koordinasi, sosialisasikan pelaksanaan taruna siaga koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan tof bencana kampung siaga bencana men man man orak kilo serasa jaw, hn , men aaa rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam taman makam pahlawan nasional kabupaten unit unit unit unit unt unit unit pahlawan nasional kabupaten kota lampung selatan yang layak pemeliharaan taman makam pahlawan nasional taman makam pahlawan nasional kabupaten bin bin bin bin bin bin bin kabupaten kota lampung selatan yang asri pengamanan taman makam pahlawan nasional taman makam pahlawan nasional kabupaten bin bin bin bin bin oke) kabupaten kota lampung selatan yang aman pandan nya pogba opo kain ann kanan doi nii tnnnten benny diri tenn bnn benn rm| ksh 31o ear ancam mana men man men is rx| kilo total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program pedia aka belu psi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat tof dok dok dok dok dok dok dok disnakertrans kti daerah yang memilki tujuan, sasaran, dan indikator yang baik dan teratur skpd skpd koordinasidan penyusunan laporan capaian kinerja laporan capaian kinerja dan kaisar realisasi dok 7s) dok ts) dok dok dok dok dok disnakertrans dan kaisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd kemasan u nah www see tahun skpd koordinasi dan penyusunan laporan keuangan laporan keuangan bulanan triwulan semester dok dok dok dok dok dok dok disnakertrans eei bulanan triwulan semestsran skpd skpd kenmemaantmerateaan ka| hero pile bangunan dana memperkuat unggulan koordinasi, transfer ketahanan daerah, sinkronisasi dan lampung umum ekonomi untuk pemanfaatan kecamatan, sekretariat terevaluasinya blue kecamatan8 kecamatan selatan, bumi dan kecamatan evaluasi kebijakan kalinya dana pertumbuhan teknologi, blue daerah pembentukan blue kalinya alokasi yang berkualitas inovasi, umum dan berkeadilan (penguatan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja kab dana memperkuat koordinasi, transfer ketahanan sinkronisasi dan lampung umum ekonomi untuk kecamatan, sekretariat terevaluasinya bumi dokumen| dokumen selatan, bumi dan dokumen evaluasi kebijakan kalinya dana pertumbuhan blue daerah pendirian bumi alokasi yang berkualitas kalinya umum dan berkeadilan dokumen pelaporan penyerapan pelaksanaan anggaran administrasi terpresentase dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pembangunan pelaporan penyerapan anggaran tepat waktu peningkatan kab. investasi daerah lampung mendapat dan pelayanan selatan, asli daerah publik melalui semua pad) meningkatkan penyederhanaan fasilitasi kecamatan, birokrasi dan penyusunan indeks kepuasan semua pendapatan sumber daya regulasi opd dan sekretariat laporan laporan seluruh pajak daerah| manusia yang laporan program masyarakat kelurahan peningkatan daerah dana transfer berkualitas dan kecamatan pembangunan kab. investasi daerah umum dana| berdaya saing lampung dan pelayanan selatan, alokasi publik melalui kalinya, umum penyederhanaan way urang birokrasi dan regulasi kab. dana peningkatan meningkatkan investasi daerah lampung transfer pengendalian dan progres pembangunan selatan umum sumber daya dan pelayanan opd dan sekretariat evaluasi program laporan laporan manusia yang publik melalui laporan fisik konstruksi kalinya, dana daerah pembangunan alokasi berkualitas dan |penyederhanaan kecamatan berdaya saing birokrasi dngelolaan prosentase pelaporan lampung transfer meningkatkan investasi daerah evaluasi dan penyerapan anggaran sea umum sumber daya dan pelayanan opd dan sekretariat pelaporan tep prosentase laporan laporan kalinya dana manusia yang publik melalui laporan daerah pelaksanaan pelaporan penyerapan way alokasi berkualitas dan |penyederhanaan kecamatan pembangunan anggaran tepat urang umum berdaya saing birokrasi dan regulasi jumlah penayangan pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang rendering dan point point point point point dan jasa pengadaan langsung, dan pelaksanaan kab. peningkatan investasi daerah pengelolaan pelaksanaan lampung dan pelayanan selatan, pendapat sekretariat |o3 pengadaan barang "9atasan parang gan pan publik melalui orrerana jasa kabupaten kalinya, transfer daerah dan jasa lampung selatan penyederhanaan pung birokrasi dan urang regulasi kab peningkatan jumlah penayangan lampung investasi daerah pengelolaan dan pelaksanaan selatan, pendapat dan pelayanan sekretariat layanan pengadaan rendering dan paket paket kalinya. transfer publik melalui paket daerah secara elektronik pengadaan langsung, penyederhanaan dan pelaksanaan birokrasi dan urang regulasi kab. peningkatan investasi daerah pembinaan dan lampung dan pelayanan advokasi peningkatan sdm pokja selatan, pendapat sekretariat pengadaan barang dan perangkat blp kalinya, transfer publik melalui daerah penyederhanaan dan jasa way birokrasi dan urang regulasi pemantauan penerapan kebijakan o1lo3| kebijakan sumber mpi gaya dam dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pertanian, kehutanan, daya alam kelautan dan perikanan pengelolaan koordinasi, diketahui data tentang kab. dana membangun sumber daya opd, dan sinkronisasi, dan lampung lingkungan alam dan penerapan kebijakan transfer masyarakat evaluasi kebijakan selatan, hidup, lingkungan pertanian, kehutanan, umum sekretariat pertanian, dokumen| dokumen semua meningkatkan |hidup yang dokumen kelautan dan perikanan dana kabupaten daerah kehutanan, kecamatan, ketahanan berkelanjutan kabupaten lampung alokasi lampung kelautan, dan selatan semua umum bencana dan serta selatan perikanan kelurahan perubahan iklim |kesiapsiagaan bencana pengelolaan maa diketahui data tentang kab. dana membangun sumber daya opd, dan koordinasi, lampung lingkungan alam dan kau penerapan kebijakan transfer masyarakat sinkronisasi, dan selatan, hidup, lingkungan pertambangan dan umum sekretariat evaluasi kebijakan dokumen| dokumen semua meningkatkan |hidup yang dokumen lingkungan hidup dana kabupaten daerah pertambangan dan kecamatan, ketahanan berkelanjutan kabupaten lampung alokasi lampung lingkungan hidup semua bencana dan serta selatan umum selatan kelurahan perubahan iklim |mbangun opd, dan diketahui data tentang lampung lingkungan koordinasi, transfer masyarakat . penerapan kebijakan selatan, hidup, sinkronisasi, dan naa umum sekretariat energi dan air dokumen| dokumen semua meningkatkan dokumen evaluasi kebijakan dana kabupaten daerah kabupaten lampung kecamatan, ketahanan energi dan air alokasi lampung selatan semua umum bencana dan selatan kelurahan perubahan iklio2| (sekrerartar pro ms3s1osg833| oo program penunjang urusan indeks kepuasan pemerintahan pelayanan dprdkab. dana meningkatkan penyusunan lampung transfer sumber daya pemerintah lo2 lox i2.01fox dokumen dokumen senja, senja dokumen| dokumen selatan, umum manusia yang kabupaten dokumen sekretariat dprd perencanaan perubahan dan renstra kalinya, dana berkualitas dan lampung perangkat daerah|ox penyusunan dokumen rka skpd dokumen dokumen selatan, umum manusia yang kabupaten dokumen sekretariat dprd dokumen rklampung transfer pemerintah penyusunan dok rka skpd selat sumber daya kabupaten |o2 lo1 dokumen kuman dokumen| dokumen tan, umum manusia yang paten dokumen sekretariat dprd perubahan kalinya, dana lampung perubahan rka berkualitas dan way alokasi selatan skpd berdaya saing urang umum kab. dana meningkatkan pan lampung transfer pemerintah koordinasi dan selat sumber daya kabinet |o2 lox penyusunan dpa dpa skp dokumen| dokumen pen, umum manusia yang paten dokumen sekretariat dprd kalinya, dana lampung skpd berkualitas danlox penyusunan dpa skpd perubahan dokumen| dokumen selatan, umum manusia yang kabupaten dokumen sekretariat dprd perubahan dppenyusunan lampung transfer pemerintah capai laporan capaian selat sumber daya kabinet 4lo2 lox | laporan capaian kerja dan ikhtisar dokumen| dokumen dean, umum manusia yang kabupaten dokumen sekretariat dprd kinerja dan ikhtisar yana kalinya, dana lampung mena realisasi kinerja skpd berkualitas dan realisasi kinerja way alokasi berdaya sain selatan skpd urangns dan alo2 lox iz02lox penyediaan gaji pembayaran gaji dan bulan bulan s atan, umum non pns bulan sekretariat dprd dan tunjangan asn tunjangan asn kalinya, dana sekretariat way alokasi dprd urang umum kab. dana penyediaan lampung transfer pns dan loz administrasi dokumen administrasi bulan bulan selatan, umum non pns bulan sekretariat dprd pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn kalinya, dana sekretariat asn way alokasi dprd urang umum administrasi penyelenggaraan kepegawaian administrasi kali kali kali kali kali perangkat daerah kepegawaian semua dana sekretariat pendidikan dan kab kota, transfer ded aan lo2 lox i2.05log pelatihan pegawai pengiriman peserta kali kali smua umum masyarakat kali sekretariat dprd berdasarkan tugas diklat singkat kecamatan, dana lampu dan fungsi semua alokasi pung selatan kelurahan| umum sosialisasi sosialisasi peraturan kali kali kab. dana sekretariat kali sekretariat dprd peraturan perundang undangan lampung transfer dprd dan perundang selatan, umum masyarakat undangan natar, dana lampung semua alokasi selatan kelurahan| umum kab.main dan kerangka aman hun perangkatadministrasi persentase umum perangkat penyelenggaraan daerah administrasi umum kab. dana sekretariat penyediaan lampung transfer dprd |o2 lox i2.0glo komponen instalasi alat alat listrik dan bulan bulan selatan, umum kabupaten bulan sekretariat dprd listrik penerangan komponen listrik kantor kalinya, dana lampu bangunan kantor way alokasi pung selatan urang umum penyediaan ab, dana sekretariat pengadaan peralatan sela dprd |o2 lo1 |o2 "ajaran gan dan perlengkapan jenis jenis peran, umum kabupaten jenis sekretariat dprd perlengkapan kalinya, dana kantor lampung kantor way alokasi selatan urang umum ab, para sekretariat penyediaan peralatan sela dprd lo2 |ox peralatan rumah hanna nama bulan bulan daan kabupaten bulan sekretariat dprd tangga angga aliando, dana lampung way alokasi selatan urang umum kab. dana sekretariat lampung transfer dprd alo2 lox l2below penyediaan bahan logistik kantor bulan bulan selatan, umum kabupaten bulan sekretariat dprd logistik kantor kalinya, dana lampung way alokasi selatan urang umum ab, para sekretariat penyediaan barang cetak sea kan dprd |o2 lo1 i2. cetakan dan "rak gan bulan bulan aan, emu kabupaten bulan sekretariat dprd penggandaan kalinya, dana penggandaan lampung way alokasi selatan urang umum penyediaan bahan ab, dana sekretariat bacaan dan bahan bacaan dan sela dprd |o2 lo1 i2.06lo6 (peraturan peraturan perundang bulan bulan daan kabupaten bulan sekretariat dprd perundang undangan ananda, hana lampung way alokasi undangan selatanekretariat lampung transfer dprd |o2 lox i2.0blog fasilitasi kunjungan fasilitasi kunjungan bulan bulan s 'atan, umum kabupaten bulan sekretariat dprd tamu tamu kantor kalinya, dana lampung way alokasi selatan urang umum semua dana sekretariat penyelenggaraan kab kota, transfer dprd alo2 lox zoolog rapat koordinasi rapat koordinasi dan kali kali semua umum kabupaten kali sekretariat dprd dan konsultasi konsultasi skpd kecamatan, dana lampu skpd semua alokasi pung selatan kelurahan| umum pengadaan barang milik daerah pengadaan meubel penunjang urusan kantor jenis jenis jenis jenis jenis pemerintah daerah kab. dana sekretariat lampung trans dprd lo2 |ox pengadaan mebel mebel kantor jenis jenis patin daan kabupaten jenis sekretariat dprd way alokasi kampung selatan urang umum penyediaan jasa penyediaan jasa tunjang utusan penunjang urusan bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan kantor daerah kab. dana sekretariat penyediaan jasa rekening telepon, transfer dan alo2 lor logo2 (f munisi, internet, air listrik bulan bulan atan, mum masyarakat bulan sekretariat dprd sumber daya air kantor kalinya, dana kabupaten dan listrik way alokasi lampung urang umum selatan kab. dana sekretariat penyediaan jasa lampung transfer dprd dan peralatan pembayaran jasa selat kat lo2 lo1 l2.olo3 "daratan gan peralatan dan bulan bulan 21an, umum masyarakat bulan sekretariat dprd perlengkapan kalinya, dana kabupaten perlengkapan kantor kantor way alokasi lampung urang umum selatan kab. dana sekretariat lampung transfer dprd dan penyediaan jasa jasa pelayanan umum selatan umum rakyat 4lo2 lo1 l2.08loa pelayanan umum layanan cmu bulan bulan 21an, masyarakat bulan sekretariat dprd kantor kantor kalinya, dana kabupaten way alokasi lampung urang umum selatan pemeliharaan barang milik l2o9| daerah penunjang pemeliharaan sarana urusan dan prasarana kantorjasa pemeliharaan kab. dana pemeliharaan, biaya sekretariat rutin berkala, lampung transfer pemeliharaan, pembayaran pajak, dan selatan umum dprd dan pajak, dan perizinan yak, unit unit nan rumah unit sekretariat dprd perizinan kendaraan kalinya, dana kendaraan dinas dinas ketua dinas operasional atau way alokasi operasional atau dprd lapangan urang umum lapangan ab, para sekretariat pemeliharaan peralatan dan mesi sela dprd dan lo2 |ox .09lo6 peralatan dan prasarana gan mesin bulan bulan matan, mum rumah bulan sekretariat dprd lainnya kalinya, dana mesin lainnya alokasi dinas ketua lokasi dprd urang umum lih reh ab, dana sekretariat bilas adu ena pemeliharaan rehabilitasi sea kan dprd dan lo2 |ox ita! segi sarana dan prasarana unit unit pan, umum rumah unit sekretariat dprd kantor dan kalinya, dana gedung kantor dinas ketua bangunan lainnya way alokasi dprd urang umum pemeliharaan rela ab, dana sekretariat dilintasi sarana dan pemeliharaan rehabilitasi sela dprd dan |o2 |ox prasarana gedung sarana dan prasarana unit unit daan rumah unit sekretariat dprd kantor atau gedung kantor ananda, ana dinas ketua way alokasi bangunan lainnya dprd urang umum pemeliharaan rela kab. dana aan sekretariat dilintasi sarana dan pemeliharaan sarana lampung transfer dprd dan |o2 |o1 prasarana dan prasarana unit unit selatan, umum rumah unit sekretariat dprd pendukung gedung pendukung gedung kalinya, dana dinas ketua kantor atau kantor way alokasi dprd bangunan lainnya urang umum layanan keuangan penyediaan layanan dan kesejahteraan keuangan dan dprd kesejahteraan dprd pimpinan kab. dana dan lampung transfer penyelenggaraan anggota ngn jasa administrasi selatan, umum administrasi keuangan dprd bulan bulan kalinya. dana dprd bulan sekretariat dprd keuangan dprd kabupaten way alokasi lampung urang umum selatan kab. dana pimpinan lampung transfer dan penyediaan pakaian anggota belanja pakaian dinas selatan, umum dinas dan atribut stel stel dprd stel sekretariat dprd dan atribut dprd kalinya, dana dprd kabupaten way alokasi lampung urang umum selatan layanan kebutuhan o1| administrasi nyecaan kebutuhan bulan bulan bulan bulan bulan dprd rumah tangga. ketua penyediaan kebutuhan sela dprd |o1 |o4 (kebutuhan rumah keadaan kebutuhan bulan bulan aan, mum kabupaten bulan sekretariat dprd rumah tangga dprd kalinya, dana tangga dprd lampung way alokasi selatan urang umum program dukungan persentase pelaksanaan terlaksananya tugas tugas dan dan fungsi dprd fungsi dprd pembentukan penyusunan peraturan peraturan daerah daerah dan peraturan dan peraturan dprd perda peraturan dprd dprd) kab. dana pembahasan rapat pembahasan transfer pemerintah rancangan rancangan peraturan ranperda ranperda an, mum kabupaten ranperdh sekretariat dprd kalinya, dana lampung peraturan daerah daerah way alokasi selatan urang umum aga kab. dana fasilitasi lampung transfer pemerintah penyusunan pembahasan ranperda selatan umum kabupaten penjelasan veteran ranperda| ranperda ranperda sekretariat dprd gan dan atau inisiatif kalinya, dana lampung naskah akademik way alokasi selatan urang umum pembahasan pembahasan kebijakan kebijakan anggaran kali kali kali kali kali anggaran kab. dana lampung transfer pemerintah alo2 lo2 i202l01 pembahasan kua rapat pembahasan kali kali selatan, umum kabupaten sekretariat dprd dan pas kua dan pas kalinya, dana lampung way alokasi selatan urang umum kab. dana pembahasan rapat pembahasan transfer pemerintah 1o2 perubahan kua dan| perubahan kua dan kali kali peta, umum kabupaten kali sekretariat dprd kalinya, dana lampung perubahan pas perubahan pas way alokasi selatan urang umum kab. dana lampung transfer pemerintah rapat pembahasan selatan, umum kabupaten pembahasan apbd kali kali kali sekretariat dprd apbd kalinya, dana lampung way alokasi selatan urang umummn bulan rp bulan bulan bulan disnakertrans undangan undangan fasilitasi kunjungan tamu fasilitasi makan minum rapatan jamuan tamu aan 2senar puan rp pap dsmwertrans skpd can ann men neo men men gene ann dan ann con (esa man listrik gene esc dan ann men beta men men mana ejejeweaeaewew6umieueueu in.wm i iy.:i:ii:e penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pemeliharaan ruun berkala dan pajak unit tahun unit tahun unit tahun unit tahun unit tahun unit tahun unt tahun dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas perorangan atau kendaraan kendaraan dinas jabatan dinas jabatan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan bangunan bangunan bangunan bangunan bangunan bangunan disnakertrans bangunan lainnya pendukung gedung abbr rata rata capaian kinerja kegiatan 0e)| sia o ratio o | oo taxi oo rata rata capaian kinerja program 0e)| )o ot7a7| ooo onto| oo proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok disnakertrans pki keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kompetensi klaster kompetensi rata rata capaian kinerja kegiatan 0e)| o jj . dibina gene men aca dan ann men met tan man juli jo ll. ella pee atu mua men men mea men mana men jcc cpppppp eee. . pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar persentase pemeliharaan dan operasional bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan disnakertrans eei kerja online aplikasi informasi pasar kerja pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja persentase pelayanan dan penyediaan hidrasi bulan bulan bulan bulan bulan rp bulan bulan disnakertrans eei online pasar kerja online rata rata capaian kinerja kegiatan (e)| tunjang| yoo w w w w w w w w , . . peningkatan perlindungan dan kompetensi calon persentase peningkatan perlindungan dan orang orang orang orang orang orang orang disnakertrans eei pekerja migran indonesia pmi) pekerja migran kompetensi calon pekerja migran indonesia pm) indonesia pmi) pekerja migran indonesia pmiemerintah lo2 l2o2loa pembahasan apbd rapat pembahasan kali kali selatan, umum kabupaten kaji sekretariat dprd perubahan apbd perubahan kalinya, dana lampung way alokasi selatan urang umum kab. dana pembahasan rapat pembahasan apung transfer pemerintah |o2 pertanggungjawaban pertanggungjawaban kali kali alan, kabupaten kali sekretariat dprd kalinya, dana lampung apbd apbd way alokasi selatan urang umum monitoring dan pengawasan pengawasan penyelenggaraan kali kali kali kali kali penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan kab. dana pemerintah pengawasan urusan pemerintahan rapat pengawasan lampung transfer dan lo2 lo2 bidang urusan pemerintahan kali kali selatan, umum masyarakat (ji sekretariat dprd bidang pemerintahan kalinya, dana kabupaten pemerintahan dan hukum dan hukum way alokasi lampung urang umum selatan kab. dana pemerintah pengawasan urusan| rapat pengawasan apung transfer dan kat |o2 lo2 pemerintahan urusan pemerintahan kali kali ata mum masyarakat kali sekretariat dprd kalinya, dana kabupaten bidang infrastruktur bidang infrastruktur way alokasi lampung urang umum selatan kab. dana pemerintah pengawasan urusan pemerintahan rapat pengawasan lampung transfer dan lo2 |o2 (sidang urusan pemerintahan kali kali selatan, umum masyarakat (ji sekretariat dprd kesejahteraan bidang kesejahteraan kalinya, dana kabupaten rakyat rakyat way alokasi lampung urang umum selatan kab. dana pemerintah |o2 |o2 loa cenrana urusan pemerintahan kali kali aan, masyarakat kali sekretariat dprd bidang kalinya, dana kabupaten bidang perekonomian perekonomian way alokasi lampung urang umum selatan kab. dana pemerintah pembahasan laporan rapat pembahasan lampung transfer dan |o2 (keterangan laporan keterangan kali kali selatan, umum masyarakat yi sekretariat dprd pertanggungjawaban kalinya, dana kabupaten pertanggungjawaban kepala daerah way alokasi lampung kepala daerah urang umum selatan 20a| peningkatan persentase peningkatan kapasitas dprd kapasitasmpinan kab kota, transfer bimbingan teknis bintik dan semua umum anggota |o2 pendalaman tugas kali kali dprd kali sekretariat dprd dprd kecamatan, dana lainnya kabupaten semua alokasi kelurahan| umum kampung selatan kab. dana pimpinan publikasi majalah delegasi lampung transfer anggota publikasi dan eksem4440 eksemplar selatan, eksemplar lo2 lo2 i2. dokumentasi penayangan jasa media pan, mum dprd fmipa" sekretariat dprd elektronik dan media media kalinya, dana media dewan kabupaten advertorial way alokasi kampung urang umum selatan kab. dana pimpinan dan lampung transfer penyediaan tenaga ahli pimpinan selatan umum anggota kelompok pakar dpr bulan bulan kalinya dana dprd bulan sekretariat dprd dan tim ahli kabupaten way alokasi lampung urang umum selatan kab. dana pimpinan dan lampung transfer penyediaan tenaga selatan umum anggota tenaga ahli fraksi bulan bulan nan dprd bulan sekretariat dprd ahli fraksi kalinya, dana kabupaten way alokasi lampung urang umum selatan penyerapan dan 20s| penghimpunan menyerap aspirasi aspirasi masyarakat masyarakat kunjungan kerja kunjungan kerja kali kali kab. dana pemerintah kali sekretariat dprd dalam daerah pimpinan dan anggota lampung transfer anggota dprd dalam daerah selatan, umum dprd dan natar, dana masyarakat semua alokasi kabupaten kelurahan|kab. dana pemerintah lampung transfer anggota penyusunan pokok selatan, umum dprd dan dokumen pikir dokumen50 dokumen masyarakat dokumen sekretariat dprd pokok pikiran dprd kalinya, dana kabupaten way alokasi urang umum lampu selatan pelaksanaan reses jumlah pelaksanaan kali kali kab. dana pemerintah kali sekretariat dprd reses lampung transfer anggota selatan, umum dprd dan natar, dana masyarakat semua alokasi kabupaten kelurahanpelaksanaan dan penyusunan kode etik pengawasan kode mat kali kali kali kali kali etik dprd kab. dana pimpinan dan lampung transfer penyusunan kode rapat penyusunan selatan umum anggota etik dprd kode etik dprd kali kali kalinya, dana dprd kali sekretariat dprd kabupaten way alokasi lampung urang umum selatan fasilitasi tugas fasilitasi rapat dan dprd koordinasi dprd pimpinan kab. dana dan koordinasi dan rapat koordinasi dan lampung transfer anggota stasi stasi mimpi selatan, lo2 |o2 |ox okupasi pinang kali kali 2am mum dprd kali sekretariat dprd pelaksanaan tugas dan anggota dprd kalinya, dana kabinet dprd keluar daerah way alokasi kabupaten lampung urang umum selatan kab. dana pimpinan dan lampung transfer fasilitasi rapat dan koordinasi selatan umum anggota pelaksanaan tugas kali kali nan dprd kali sekretariat dprd badan musyawarah kalinya, dana badan musyawarah kabupaten way alokasi lampung urang umum selatan kab. dana pimpinan dan lampung transfer anggota fasilitasi rapat dan koordinasi selatan, lo2 |oz (pos laa | s"rasi tugas agar gan koordinasi kali kali lan, dprd kali sekretariat dprd pimpinan dprd pimpinan dprd kalinya, dana kabupaten way alokasi lampung urang umum selatan tomat| ) e| 6issues200| es18737000| 692338ey6so| oo tiong833l perencanaan oasaassooooolsemua dana penyusunan kab kota, transfer badan lo1 lox fox fox dokumen dokumen perencanaan dokumen| dokumen semua umum dokumen "pendanaan perencanaan perangkat daerah kecamatan, dana pembangunan perangkat daerah semua alokasi daerah kelurahan) umum ab, dana koordinasi dan sela transfer badan selatan "pt umum lox |ox susunan dokumen rka skpd dokumen| dokumen semua dokumen en canaan dokumen rka dana pembangunan skpd sena alokasi daerah semua umum kelurahan semua dana coord koordinasi aan kab kota, transfer badan penyusunan io1 lo1 dokumen dokumen rka p skpd dokumen| dokumen daan dokumen aan perubahan rka kecamatan, dana pembangunan skpd semua alokasi daerah kelurahan) umum peningkatan semua dana tata kelola dan maa kab kota, transfer kapasitas badan koordinasi dan semua umum pemerintah perencanaan j01 penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen skpd kecamatan, dana pembangunan semua alokasi sera daerah kelurahan! umum ketentraman dan ketertiban umum peningkatan semua dana tata kelola dan koordinasi dan kab kota, transfer kapasitas badan penyusunan semua umum pemerintah perencanaan dokumen dpp skpd dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen perubahan dpa kecamatan, dana pembangunan skpd semua alokasi sera daerahemua dana penyusunan kab kota, transfer badan capai laporan capaian kinerja sem umum perencanaan lox iox laporan awalan jan ikhtisar realisasi dokumen dokumen mua dokumen kinerja dan ikhtisar kecamatan, dana pembangunan naa kinerja skpd realisasi kinerja semua alokasi daerah skpd kelurahan| umum administrasi o1 o1 keuangan administrasi keuangan perangkat daerah ab, dana kampung transfer badan penyediaan gaji selatan, umum perencanaan |o1 |o1 gaji asn bulan bulan semua bulan dan tunjangan asn dana pembangunan kecamatan, alokasi daerah semua umum kelurahan ab, dana penyediaan apung transfer badan administrasi dokumen administrasi selatan, umum perencanaan |o1 jo1 bulan bulan semua bulan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn dana pembangunan asn pama lokasi daerah semua umum kelurahan ab, dana koordinasi dan laporan ketatausahaan selatan. transfer badan lu perencanaan lo1 io1 susunan bulan bulan semua tum bulan laporan keuangan pengujian verifikasi dana pembangunan akhir tahun skpd keuangan skpd pama lokasi daerah semua umum kelurahan dana transfer umum koordinasi yaa dana por dinas gan dokumen laporan realisasi amp alokasi badan penyusunan selatan, umum perencanaan lox io1 laporan keuangan orangan. bulan bulan semua bulan " canada bulanan triwulanan semksteran dana pembangunan bulanan triwulanan skpd kecamatan, daerah semester skpd semua transfer area kelurahan| khusus dana alokasi khusus fisik administrasi administrasi |o1 kepegawaian kepegawaian perangkat daerah peg ab, dana pengadaan pakaian sela transfer badan dinas beserta belanja kanan batik lu perencanaan lo1 lor |o2 peserta hanya pakaian bali buah buah semua buah atribut dan olahraga dana pembangunan kecamatan, kelengkapannya alokasi daerahdataan dan lampung transfer kapasitas badan pengolahan dokumen administrasi selatan umum pemerintah perencanaan dokumen dokumen daerah dan desa, dokumen administrasi kepegawaian kalinya, dana pembangunan serta kepegawaian way alokasi daerah ketentraman dan urang umum ketertiban umum peningkatan kab. dana sat kelola dan monitoring, lampung transfer atas tas badan evaluasi, dan koordinasi dan selatan umum pemerintah perencanaan |o1 opa monitoring penilaian kali kali daerah dan desa, kali penilaian kinerja maa kalinya, dana pembangunan kinerja pegawai serta pegawai way alokasi daerah ketentraman dan urang umum ketertiban umum ab, dana pendidikan dan kampung transfer badan pelatihan pegawai pengiriman peserta selatan, umum perencanaan orang orang semua orang berdasarkan tugas diklat singkat dana pembangunan kecamatan, dan fungsi alokasi daerah semua umum kelurahan administrasi umum perangkat administrasi umum bulan bulan bulan bulan bulan daerah ab, dana memperkuat penyediaan kampung transfer stabilitas badan komponen instalasi alat alat listrik dan selatan, umum polhukhankam perencanaan |o1 jo1 pan bulan bulan semua bulan listrik penerangan komponen listrik kantor dana dan pembangunan kecamatan, bangunan kantor alokasi transformasi daerah semua umum pelayanan publik kelurahan kab. dana memperkuat penyediaan kampung transfer stabilitas badan peralatan dan pengadaan peralatan selatan, umum polhukhankam perencanaan dan perlengkapan unit unit semua unit perlengkapan kant keramat dana dan pembangunan kantor kantor pama peralatan rumah selatan, umum polhukhankam perencanaan peralatan rumah bulan bulan semua bulan tangga tangga kecamatan dana dan pembangunan alokasi transformasi daerah semua umum pelayanan publmperkuat kampung transfer stabilitas badan penyediaan bahan selatan, umum polhukhankam perencanaan alat tulis kantor bulan bulan semua bulan logistik kantorbarang cetak dan selatan, umum polhukhankam perencanaan |o1 cetakan dan bulan bulan semua bulan penggandaan penggandaan kecamatan dana dan pembangunan alokasi transformasi daerah semua umum pelayanan publik kelurahan bah ab, dana memperkuat penyalaan bahan kampung transfer stabilitas badan bacaan dan koran harian dan selatan, umum polhukhankam perencanaan i01 peraturan bulan bulan semua bulan mingguan dana dan pembangunan perundang kecamatan, alokasi transformasi daerah undangan semua umum pelayanan publik kelurahan ab, memperkuat sela stabilitas badan bah serial polhukhank lo1 lo1 oslo7 penyediaan anan karena 2event event semua mana event pendanaan bahan material pameran dan pembangunan kecamatan transformasi daerah semua pelayanan publik kelurahan ab, dana memperkuat kampung transfer stabilitas badan fasilitasi kunjungan makan minum rapat selatan, umum polhukhankam perencanaan (oz (oz jung kali kali semua kali tamu dan tamupenyelenggaraan kampung transfer stabilitas badan rapat koordinasi perjalanan dinas luar selatan, umum polhukhankam perencanaan i01 kali kali semua kali dan konsultasi dan dalam daerah dana dan pembangunan skpd kecamatan alokasi transformasi daerah semua umum pelayanan publik kelurahan pengadaan barang milik daerah o10112. penunjang urusan mebel kantor unit unit unit unit unit pemerintah daerah ab, dana kampung transfer badan kursi susun aula selatan, umum perencanaan |o1 pengadaan mebel unit unit semua unit bappeda dan sofa dana pembangunan kecamatan, alokasi daerah semua umum kelurahan rata rata capaian kinerja kegiatan 0e)| atas o ja w w m . penerbitan perpanjangan ita yang lokasi kerja penerbitan perpanjangan ita yang lokasi disnakertrans dalam daerah kabupaten kota kerja dalam daerah kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan ita yang persentase koordinasi dan sinkronisasi kali kali kali kali kai kali kali disnakertrans kki lokasi kerja dalam daerah kabupaten kota perpanjangan ita yang lokasi kerja dalam daerah kabupaten kota ll.n"in)" mm mse iii. kena cso man men men nona men man man pengesahan peraturan perusahaan dan jumlah pengesahan peraturan perusahaan disnakertrans pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk dan pendaftaran perjanjian kerja bersama pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan jumlah pendaftaran perjanjian kerjasama bagi kesan disnakertrans perusahaan penyelenggaraan pendaftaran dan formasi sarana persentase penyelenggaraan pendaftaran dan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan disnakertrans hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja informasi sarana hubungan industrial dan serta pengupahan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan meremas aa3a3a33 mm. &.4a mikel hen kena kelamaan men men pencegahan dan penyelesaian perselisihan persentase pencegahan dan penyelesaian disnakertrans hubungan industrial, mogok kerja,dan penutupan perselisihan hubungan industrial, mogok perusahaan kerja, dan penutupan perusahaan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok jumlah pencegahan perselisihan hubungan kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus disnakertrans kerja, dan penutupan perusahaan yang industrial, mogok kerja, dan penutupan berakibatberdampak pada kepentingan dalam perusahaan yang berakibatberdampak pada daerah kabupaten kota kepentingan dalam daerah kabupaten kota memanen dora pam penataan persebaran penduduk yang berasal dari penataan persebaran penduduk yang berasal disnakertrans daerah kabupaten kota dari daerah kabupaten kota pemindahan dan penempatan transmigrasi yang jumlah pemindahan dan penempatan disnakertrans berasal dari daerah kabupaten kota transmigrasi yang berasal dari daerah kabupaten kota memsemammentsang a men man mana man man mana mana man man mana mana mana man men pane me) man mal) ann man man man mana man man mana mana maa men man total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program pegiat mea seluruh pro urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dokumen perencanaan, penganggaran, danpipa 'tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan terukrekening telepon, |o1 menunjang tuan internet, air listrik bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan kantor daerah ab, dana penyediaan jasa kampung transfer badan rekening telepon, selatan, komunikasi, naa umum perencanaan internet, air listrik bulan bulan semua bulan sumber daya air kant dana pembangunan dan listrik kantor pama lokasi daerah semua umum kelurahan pemeliharaan barang milik dayediaan jasa kab. dana pemeliharaan, biaya pemeliharaan lampung transfer badan pemeliharaan dan rutin berkala dan pajak selatan, umum perencanaan pajak kendaraan kendaraan perorangan bulan bulan semua dana bulan pembangunan perorangan dinas dinas atau kendaraan kecamatan, alokasi daerah atau kendaraan dinas jabatan semua umum dinas jabatan kelurahan ab, dana kampung transfer badan pemeliharaan pemeliharaan peralatan selatan, umum perencanaan peralatan dan bulan bulan semua bulan nanga kantor dana pembangunan mesin lainnya kecamatan, alokasi daerah semua umum kelurahan ab, dana pemeliharaan rela kampung transfer badan dilintasi gedung selatan, umum perencanaan rehab gedung kantor gedung gedung semua gedung kantor dan dana pembangunan kecamatan, bangunan lainnya alokasi daerah semua umum kelurahan kab. pemeliharaan rela lampu dana transfer badan dilintasi sarana dan rehabilitasi ruang rapat selatan, umum perencanaan prasarana gedung rap unit unit semua unit bappeda dana pembangunan kantor atau kecamatan, alokasi daerah bangunan lainnya semua umum kelurahan pemeliharaan rela kab. dana ana lampung dilintasi sarana dan pemeliharaan sarana selatan transfer badan dan umum fox (ox fa1 saran sarang unit unit semua mam unit ana pendukung gedung pendukung gedung dana pembangunan kecamatan, kantor atau kantor alokasi daerah bangunan lainnyadokumen perencanaan, pengendalian pen canaan, pengendalian dan dan evaluasi evaluasi van pembangunan berkualitas daerah penyusunan perencanaan dan dokumen perencanaan dokumen kali dokumen kal dokumen $al2 dokumen kali dokumen kali pendanaan peningkatan analisis kondisi dokumen rancangan kab. dana tata kelola dan awal rkd kapasitas daerah, lampung transfer badan permasalahan, dan dokumen rancangan selatan umum pemerintah perencanaan awal rpm dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen isu strategis kalinya, dana pembangunan dokumen serta pembangunan way alokasi daerah rancangan awal rkd ketentraman dan daerah urang umum ketertiban umum koordinasi peningkatan kab. tata kelola dan penelaahan dana dokumen kampung transfer kapasitas badan perencanaan dokumen rancangan selatan, umum pemerintah perencanaan rkd dan rancangan dokumen| dokumen semua daerah dan desa, dokumen pembangunan dana pembangunan rpm kecamatan, serta daerah dengan alokasi daerah semua ketentraman dan dokumen kebijakan umum kelurahan ketertiban lainnya umum peningkatan kab. tata kelola dan lampu dana kapasitas konsultasi publik pung transfer badan pelaksanaan penyusunan rkd dan selatan, umum pemerintah perencanaan |o1 kali kali semua daerah dan desa, kali konsultasi publik konsultasi publik dana pembangunan penyusunan rpm pama alokasi sera daerah semua umum ketentraman dan kelurahan ketertiban umum peningkatan kab. tata kelola dan maa forum skpd lampung kapasitas badan koordinasi pelaksanaan selatan, pemerintah perencanaan pelaksanaan forum kali kali semua daerah dan desa, kali musrenbang rkd dan pembangunan skpd lintas skpd kecamatan serta rpm daerahatar, semua kapasitas badan pelaksanaan rkd kelurahan pemerintah perencanaan lox imusrenbang usrenbang kali kali daerah dan desa, kali "en canada musrenbang rpm kab. pembangunan kabupaten kota serta daerah lampung ketentraman dan area selatan, ketertiban kalinya, umum semua kelurahan peningkatan kab. tata kelola dan lampung dana kapasitas penyiapan bahan transfer badan la. persiapan pelaksanaan selatan, pemerintah koordinasi umum perencanaan musrenbang kecamatan17 kecamatan semua daerah dan desa, kecamatan musrenbang dana pembangunan kecamatan kecamatan, serta kecamatan alokasi daerah semua ketentraman dan umum kelurahan ketertiban umum koordinasi peningkatan kab. tata kelola dan penyusunan dan dokumen rancangan dana penetapan akhir rkd, rkd kampung transfer kapasitas badan dokumen perubahan peraturan selatan, umum pemerintah perencanaan dokumen| dokumen semua daerah dan desa, dokumen perencanaan bupati), dokumen dana pembangunan kecamatan, serta pembangunan rancangan akhir alokasi daerah semua ketentraman dan daerah rpm umum kelurahan ketertiban kabupaten kota umum analisis data dan informasi dokumen rancangan pemerintahan awal rkd daerah bidang dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen rancangan perencanaan awal rpm pembangunan daerah peningkatan kab. tata kelola dan analisis data dan lampu dana kapasitas pung transfer badan informasi dokumen perencanaan selatan, umum pemerintah perencanaan |o1 perencanaan dokumen| dokumen semua daerah dan desa, dokumen perangkat daerah dana pembangunan pembangunan kecamatan, serta alokasi daerah daerah semua ketentraman dan umum kelurahan ketertiban umum peningkatan pembinaan dan ab, dana tata kelola dan pemanfaatan data pembinaan dan kampung transfer kapasitas badan dan informasi pemanfaatan data dan selatan, umum pemerintah perencanaan |o1 dokumen| dokumen semua daerah dan desa, dokumen perencanaan informasi perencanaan dana pembangunan kecamatan, serta pembangunan pembangunan alokasi daerah semua ketentraman dan skpd umum, dokumen monitoring, evaluasi dan evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan laporan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perencanaan bidang perencanaan pembangunan pembangunan daerah daerah koordinasi kab. dana pengendalian pelaksanaan koordinasi lampung transfer badan perencanaan dan pengendalian selatan, umum perencanaan pelaksanaan perencanaan dan dokumen| dokumen semua dana dokumen pembangunan pembangunan pembangunan daerah kecamatan, alokasi daerah daerah kabupaten kota semua umum kabupaten kota kelurahan monitoring, kab. dana evaluasi dan dokumen monitoring, lampung transfer badan penyusunan evaluasi dan selatan, umum perencanaan laporan berkala penyusunan laporan dokumen| dokumen dokumen kalinya, dana pembangunan pelaksanaan berkala pelaksanaan semua alokasi daerah pembangunan pembangunan daerah kelurahan| umum daerah persentase renstra dan senja skpd yang program selaras dengan rpm koordinasi dan dan rkd skpd skpd skpd skpd skpd sinkronisasi persentase renstra dan perencanaan senja skpd yang selaras skpd skpd skpd skpd skpd pembangunan dengan rpm dan daerah rkd bidang pembangunan dan pemerintahan daerah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen koordinasi perencanaan perencanaan pembangunan daerah kali kali kali kali kali |o3 bidang persentase renstra dan pemerintahan dan senja skpd yang selaras skpd skpd skpd skpd skpd pembangunan dengan rpm dan manusia rkd bidang pemerintahan dan pembangunan sosial koordinasi penyusunan kab. dana dokumen pelaksanaan koordinasi lampung transfer badan perencanaan penyusunan dokumen selatan, umum perencanaan pembangunan perencanaan kali kali semua dana kali pembangunan daerah bidang pembangunan daerah kecamatan alokasi daerah pemerintahan bidang pemerintahan semua umum ipjp, rpm dan kelurahan rk|o3 |merintahan pelaksanaan monitoring dan kab. evaluasi monitoring dan lampung penyusunan evaluasi penyusunan selatan badan (ox (os |o3 dokumen dokumen perencanaan kali kali semua kali perencanaan perencanaan pembangunan kecamatan pembangunan pembangunan perangkat daerah semua daerah perangkat daerah bidang pemerintahan kelurahan bidang pemerintahan koordinasi peningkatan kab. tata kelola dan pelaksanaan maa dana koordinasi pelaksaan lampung kapasitas sinergitas dan transfer badan nag sinergitas bidang selatan, pemerintah harmonisasi umum perencanaan pemerintahan dan kegiatan kegiatan semua daerah dan desa, kegiatan perencanaan dana pembangunan koordinasi pengelolaan kecamatan, serta pembangunan alokasi daerah dan add semua ketentraman dan daerah bidang umum kelurahan ketertiban pemerintahan umum koordinasi peningkatan penyusunan pelaksanaan koordinasi kab. dana tata kelola dan dokumen lampung kapasitas penyusunan dokumen transfer badan perencanaan perencanaan selatan, umum pemerintah perencanaan pembangunan kali kali semua daerah dan desa, kali pembangunan daerah dana pembangunan daerah bidang kecamatan, serta bidang pembangunan alokasi daerah pembangunan semua ketentraman dan manusia umum manusia ipjp, kelurahan ketertiban rpm dan rkd) umum asistensi peningkatan penyusunan pelaksanaan asistensi kab. dana tata kelola dan dokumen penyusunan dokumen lampung kapasitas transfer badan perencanaan perencanaan selatan, umum pemerintah perencanaan pembangunan pembangunan kali kali semua dana daerah dan desa, kali pembangunan perangkat daerah perangkat daerah kecamatan alokasi serta daerah bidang bidang pembangunan semua umum ketentraman dan pembangunan manusia kelurahan ketertiban manusia umum pelaksanaan monitoring dan peningkatan evaluasi monitoring dan kab. dana tata kelola dan penyusunan evaluasi penyusunan lampung transfer kapasitas badan dokumen dokumen perencanaan selatan, umum pemerintah perencanaan perencanaan pembangunan kali kali semua dana daerah dan desa, kali pembangunan pembangunan perangkat daerah kecamatan alokasi serta daerah perangkat daerah bidang pembangunan semua umum ketentraman dan bidang manusia kelurahan ketertiban pembangunan umumkoordinasi bidang peningkatan pelaksanaan kab. tata kelola dan itas pemerintahan sosial dana energi dan budaya, kampung transfer kapasitas badan harmonisasi penanggulangan selatan, umum pemerintah perencanaan perencanaan kegiatan kegiatan semua daerah dan desa, kegiatan pmb kemiskinan, pencapaian dana pembangunan bangunan gs, pelaksanaan pug kecamatan alokasi seri daerah daerah bidang semua ketentraman dan dan kla dan money umum pembangunan kelurahan ketertiban stunting manusia umum pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan koordinasi pembangunan daerah perencanaan bidang man ara kal kali kal kali kali perekonomian dan| persentase renstradan spp skpd skpd skpd naa naa skpd sda sumber senja skpd yang selaras daya alam) dengan rpm dan rkd bidang perekonomian dan sda sumber daya alam) koordinasi peningkatan penyusunan kab. dana tata kelola dan dokumen pelaksanaan koordinasi lampung kapasitas transfer badan perencanaan penyusunan dokumen selatan, umum pemerintah perencanaan pembangunan perencanaan kali kali semua dana daerah dan desa, kali pembangunan daerah bidang pembangunan daerah kecamatan alokasi serta daerah perekonomian bidang perekonomian semua umum ketentraman dan ipjp, rpm dan kelurahan ketertiban rkd) umum(og .o2lrekonomian pelaksanaan monitoring dan kab. evaluasi monitoring dan dana lampung penyusunan evaluasi penyusunan selatan transfer badan dokumen dokumen perencanaan kali kali semua umum kali perencanaan perencanaan pembangunan kecamatan dana pembangunan pembangunan perangkat daerah semua alokasi daerah perangkat daerah bidang perekonomian umum kelurahan bidang perekonomian koordinasi peningkatan pan kab. tata kelola dan pelaksanaan koordinasi lambung dana sinergitas dan perencanaan bidang apung transfer atas vas badan harmonisasi perekonomian dan selatan, umum pemerintah perencanaan kegiatan kegiatan semua daerah dan desa, kegiatan perencanaan fasilitasi silaturahmi dana pembangunan kecamatan, serta pembangunan pemerintah dan dunia alokasi daerah semua ketentraman dan daerah bidang usaha umum kelurahan ketertiban perekonomikab. tata kelola dan penyusunan lampu dane kapasitas dokumen maa transfer badan perencanaan koordinasi selatan, umum pemerintah perencanaan perencanaan bidang document document semua daerah dan desa, document pembangunan sda dana pembangunan daerah bidang sda sena alokasi dan daerah ipjp, rpm dan patah umum rkd) kelurahan ketertiban umum dana transfer peningkatan mum asistensi kab. dana tata kelola dan penyusunan asistensi penyusunan lampung alokasi kapasitas badan dokumen dokumen perencanaan selatan, umum pemerintah perencanaan |o1 (o3 .02o6 perencanaan pembangunan kali kali semua daerah dan desa, kali canada dana pembangunan pembangunan perangkat daerah kecamatan, serta daerah perangkat daerah bidang sda semua transfer ketentraman dan sera bidang sda kelurahan| mum ketertiban dana umum alokasi umum pelaksanaan monitoring dan monitoring dan ab, dana valuasi evaluasi penyusunan apung transfer badan penyusunan dokumen perencanaan selatan, umum perencanaan dokumen kali kali semua kali pembangunan dana pembangunan perencanaan kecamatan, perangkat daerah alokasi daerah pembangunan semua bidang sda umum perangkat daerah kelurahan bidang sda koordinasi kab. pelaksanaan lampu dana koordinasi transfer badan sinergitas dan perencanaan bidan selatan, umum perencanaan harmonisasi kegiatan kegiatan semua kegiatan ekonomi dan rad dana pembangunan perencanaan kecamatan, pangan gizi alokasi daerah pembangunan semua umum daerah bidang sda kelurahan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur pelaksanaan koordinasi koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perencanaan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bidang pembangunan daerah kali kali kali kali kali infrastruktur dan persentase renstradan skpd skpd skpd skpd skpd kewilayahan senja skpd yang selaras dengan rpm dan rkd bidang infrastruktur dan kewilaypenyusunan tata kelola dan dok semua dana kuman kab kota, transfer kapasitas badan perencanaan dokumen perencanaan pemerintah semua umum perencanaan pembangunan pembangunan daerah dokumen| dokumen kecamatan dana daerah dan desa, dokumen pembangunan daerah bidang bidang infrastruktur serta semua alokasi daerah infrastrukturpenyusunan semua dana kapasitas kab kota, badan dokumen asistensi penyusunan semua transfer pemerintah perencanaan perencanaan dokumen perencanaan kegiatan kegiatan kecamatan umum daerah dan desa, kegiatan pembangunan pembangunan bidang infrastruktur semua dana bagi serta daerah perangkat daerah hasil ketentraman dan kelurahan bidang infrastruktur ketertiban umum pelaksanaan peningkatan monitoring dan tata kelola dan evaluasi semua dana kapasitas monitoring dan kab kota, badan penyusunan evaluasi dokumen semua transfer pemerintah perencanaan dokumen kegiatan kegiatan umum daerah dan desa, kegiatan perencanaan bidang kecamatan, pembangunan perencanaan dana bagi serta infrastruktur semua daerah pembangunan hasil ketentraman dan kelurahan perangkat daerah ketertiban bidang infrastruktur umum koordinasi koordinasi sinergitas peningkatan isasi tata kelola dan pelaksanaan dan harmonisasi semua dana sinergitas dan perencanaan bidang kab kota, transfer atas vas badan harmonisasi infrastruktur dan semua umum pemerintah perencanaan aan kegiatan kegiatan daerah dan desa, kegiatan perencanaan fasilitasi panitia kecamatan, dana pembangunan serta pembangunan kemitraan program semua alokasi daerah ketentraman dan daerah bidang pamsimas kabupaten kelurahan| umum ketertiban infrastruktur lampung selatan umum koordinasi peningkatan penyusunan tata kelola dan dok semua dana kuman maa kab kota, transfer atas tas badan perencanaan koordinasi penyusunan pemerintah semua umum perencanaan pembangunan dokumen perencanaan dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen kecamatan, dana pembangunan daerah bidang bidang kewilayahan serta semua alokasi daerah kewilayahansemua dana penyusunan asistensi penyusunan kab kota, transfer atas tas badan dokumen dokumen perencanaan semua umum pemerintah perencanaan perencanaan kegiatan kegiatan daerah dan desa, kegiatan perangkat daerah kecamatan, dana pembangunan pembangunan serta bidang kewilayahan semua alokasi daerah perangkat daerah ketentraman dan kelurahan) umum bidang kewilayingkatan monitoring dan tata kelola dan evaluasi dok semua dana valuasi one dokumen kab kota, transfer kapasitas badan penyusunan perencanaan pemerintah semua umum perencanaan dokumen pembangunan kegiatan kegiatan daerah dan desa, kegiatan kecamatan, dana pembangunan perencanaan perangkat daerah serta semua alokasi daerah pembangunan bidang kewilayahan ketentraman dan kelurahan| umum perangkat daerah ketertiban bidang kewilayahan umum koordinasi peningkatan tata kelola dan pelaksanaan semua dana sinergitas dan maa kab kota, transfer atas tas badan harmonisasi koordinasi semua umum pemerintah perencanaan perencanaan bidang kegiatan kegiatan daerah dan desa, kegiatan perencanaan kecamatan, dana pembangunan kewilayahan serta pembangunan semua alokasi daerah ketentraman dan daerah bidang kelurahan umum ketertiban kewilayahan umum total ') | a2a98ss5400| p8n465slo2| keuangan dapnsenaao7| asr00800penyusunan kab. investasi daerah dab dokumen perencanaan lampung pendapat dan pelayanan badan pengelola dokumen| dokumen selatan, asli daerah publik melalui dokumen pajak dan perencanaan perangkat daerah kalinya, pad) penyederhanaan retribusi daerah perangkatlampung pendapatan dan pelayanan badan pengelola beban rka dokumen rka skpd dokumen| dokumen selatan, pajak publik melalui dokumen pajak dankab. penyusunan lampung pendapatan badan pengelola dok perubah |o2 |oz dokumen sana dokumen| dokumen selatan, pajak dokumen pajak dan perubahan rka kalinya, daerah retribusi daerah skpd kalinya peningkatan kab. investasi daerah koordinasi dan lampung pendapatan dan pelayanan badan pengelola penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen selatan, pajak publik melalui dokumen pajak dan skpd kalinya, daerah penyederhanaan retribusidokumen dpa lampung pendapatan dan pelayanan badan pengelola dokumen| dokumen selatan, pajak publik melalui dokumen pajak dan perubahan dpa perubahan skpd angpeningkatan kab. investasi daerah penyusunan dokumen laporan lampung pendapatan dan pelayanan badan pengelola laporan capaian capaian kinerja dan dokumen| dokumen selatan, pajak publik melalui dokumen pajak dan kinerja dan ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja da. kalinya, daerah penyederhanaan retribusi daerah realisasi kinerja skpd kalian birokrasi skpd aliando birokrasi dan regulasi tingkat capaian tingkat capaian kat capa realisasi capaian kinerja renstra kinerja danurusan bidang urusan pemerintahan indikator kinerja program akhir periode renstra skpd) tahun anggaran senja tahun2021 anggaran senja renstra did akhir tahun2021 penanggung keterangan daerah dan program kegiatan outcome) kegiatan (output) tahun y6) ena jawab tahun y6) row www aaa tes koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka dokumen rka skpd perubahan dok dok doc doc doc si. doc pipa skpd kia lte yel dit iis last siap menaik lil liat dok doc doc doc doc pipa dan ikhtisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd pegiat kera| | yoo jugar yoo menang kang mai masa naa li iai koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir dokumen laporan keuangan skpd doc doc tahun skpd koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dokumen laporan realisasi keuangan doc doc doc tokoh| doc pipa bulanan triwulan semester skpd bulanan triwulanan semesieran skpd pediatkara| yo yss pengadaan pakaian dinas beserta atribut belanja pakaian pakaian dinas beserta atribut stel stel sel sel tokoh| pipa kelengkapan kelengkapannya karan gps kana pearl menang nan iii kan penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang bahan bacaan dan peraturan perundang bin bin bin bin bin bin pipa undangan undangan skpd pee ben men bola lan nan pegiat kera| pipa oo nnnnnonnnan nun listrik pee mon lon mana bca penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pemeliharaan ruiniberkala dan pajak kendaraan unit unit unit unit unit unit unit pipalil moana penanam dean pakan nan ana pon ann denga ata) aotoo| pipa bangunan lainnya predikat kerja) )7o tatar one man mea man men men men man men pemaerbakarnya gaji dan administrasi tunjangan asn, this o1| keuangan dan pengelola bulan bulan bulan bulan bulan keuangan dan perangkat daerah penyusunan laporan keuangan terbayang gaji dan tunjangan kab. asn, this penyediaan gaji gaji dan tunjangan lampung pendapatan dan badan pengelola bulan bulan selatan, pajak pengelola bulan pajak dan dan tunjangan asn asn maan kalinya, daerah keuangan retribusi daerah kalinya dan penyusunan laporan keuangan terbayang pendapatan gaji dan pajak tunjangan kab. daerah asn, this penyediaan lampung dana dan badan pengelola |o2 lo1 administrasi honorarium this dan bulan bulan selatan, transfer pengelola bulan pajak dan pelaksanaan tugas administrasi keuangan nan asn kalinya, khusus keuangan retribusi daerah kalinya dana dan alokasi penyusunan khusus fisik laporan keuangan terbayang gaji dan peningkatan tunjangan pan kab. investasi daerah jasa, this koordinasi dan penyusunan dokumen laporan lampung pendapatan dan pelayanan dan badan pengelola |o1 laporan keuangan keuangan akhir tahun dokumen| dokumen selatan, pajak publik melalui pengelola dokumen pajak dan skpd kalinya, daerah penyederhanaan keuangan retribusi daerah akhir tahun skpd kalinya birokrasi dan dan regulasi penyusunan laporan keuangan terbayang gaji dan peningkatan tunjangan koordinasi dan kab. investasi daerah jasa, this penyusunan dokumen laporan keuangan lampung pendapatan dan pelayanan dan badan pengelola laporan keuangan bulanan triwulanan semksteran dokumen| dokumen selatan, pajak publik melalui pengelola dokumen pajak dan bulanan triwulanan skpd kalinya, daerah penyederhanaan keuangan retribusi daerah semester skpd kalinya birokrasi dan dan regulasi penyusunan laporan keuangan jumlah sdm aparatur administrasi yang mengikuti diklat kepegawaian dan kursus singkat dan orang orang orang orang orang perangkat daerah pemenuhan kebutuhan sdm aparatsdm aparatur peningkatan |yang pendidikan dan kab. investasi daerah mengikuti lampung pendapatan dan pelayanan diklat dan badan pengelola pelatihan pegawai pengiriman peserta orang orang selatan, pajak publik melalui kursus orang pajak dan berdasarkan tugas diklat singkat manga kalinya, daerah penyederhanaan (singkat dan retribusi daerah dan fungsi kalinya birokrasi dan pemenuhan regulasi kebutuhan sdm aparatur barang, jasa, peralatan, administrasi dan perlengkapan umum perangkat penunjang pelayanan bulan bulan bulan bulan bulan daerah administrasi perkantoran barang, jasa, peningkatan peralatan, dan kab. investasi daerah lenga pai talas komponen instalasi lampung pendapatan dan pelayanan pelengkap badan pengelola |o2 iox i2.06lox (p m panen instalasi intrik penerangan bulan bulan selatan, pajak publik melalui bulan pajak dan listrik penerangan penunjang bangunan kantor kalinya, daerah penyederhanaan retribusi daerah bangunan kantor pelayanan kalinya birokrasi dan administrasi regulasi perkantoran barang, jasa, peralatan, kab. dan nak penyediaan peralatan rumah lampung pendapatan pelengkap badan pengelola io2 |o1 peralatan rumah tea uma bulan bulan selatan, pajak a12 bulan pajak dan tangga anggralatan, kab. dan nak bah lampung pendapatan pelengkap badan pengelola |o2 iox i2z06lo4 (pf sediaan bahan bahan logistik kantor bulan bulan selatan, pajak bulan pajak dan logistik kantor penunjang kalinya, daerah retribusi daerah kalinya pelayanan administrasi perkantorang, jasa, peralatan, kab. dan penyediaan barang cetakan lampung pendapatan pelengkap badan pengelola |o2 iox i2. cetakan dan bulan bulan selatan, pajak bulan pajak dan penggandaan engganaaningkatan peralatan, penyediaan bahan kab. investasi daerah bacaan dan bahan bacaan dan lampung pendapatan dan pelayanan tertangkap badan pengelola peraturan peraturan perundang bulan bulan selatan, pajak publik melalui bulan pajak dan penunjang perundang undangan kalinya, daerah penyederhanaan retribusi daerah pelayanan undangan kalinya birokrasi dan administrasi regulasi perkantoran barang, jasa, peningkatan peralatan, kab. investasi daerah fasilitasi kunjungan makan minum lampung pendapatan dan pelayanan pelengkap badan pengelola |o2 |o1 iritasi kunjungan makan minum rapa bulan bulan selatan, pajak publik melalui bulan pajak dan tamu dan tamu penunjang kalinya, daerah penyederhanaan retribusi daerah kalinya birokrasi dan layanan administrasi regulasi perkantoran barang, jasa, peningkatan peralatan, dan penyelenggaraan kab. investasi daerah lenga rapat koordinasi dan lampung pendapatan dan pelayanan pelengkap badan pengelola lo2 |o1 pat koordinasi bulan bulan selatan, pajak publik melalui bulan pajak dan dan konsultasi konsultasi skpd penunjang panai kalinya, daerah penyederhanaan retribusi daerah skpd pelayanan kalinya birokrasi dan administrasi regulasi perkantoraningkatan pengadaan peralatan kab. transfer investasi daerah pengadaan kantor lampung umum dan pelayanan badan pengelola peralatan dan unit unit selatan, publik melalui unit pajak dan (laptop,printer,pc dan ana aus mesin lainnya hadis) kalinya, alokasi penyederhanaan retribusi daerah kalinya umum birokrasi dan regulasi penyediaan jasa |2og| penunjang urusan pemerintahan daerah peningkatan penyediaan jasa kab. investasi daerah menilai jasa komunikasi, lampung pendapatan dan pelayanan badan pengelola sumber daya air sumber daya air dan bulan bulan selatan, pajak publik melalui bulan pajak dan naa listrik kalinya, daerah penyederhanaan retribusi daerah dan listrik kalinya birokrasi dan regulasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah dan pemeliharaan dan pajak kendaraan lampung pendapatan dan pelayanan badan pengelola pajak kendaraan buatan dinas atau bulan bulan selatan, pajak publik melalui bulan pajak dan perorangan dinas kalinya, daerah penyederhanaan retribusi daerah kendaraan dinas atau kendaraan kalinya birokrasi dan jabatan dinas jabatan regulasi, pemeliharaan, pajak dan perizinan lampung pendapatan dan pelayanan badan pengelola pajak, dan perizinan madan dinas bulan bulan selatan, pajak publik melalui bulan pajak dan kendaraan dinas kalinya, daerah penyederhanaan retribusi daerah operasional atau operasional atau kalinya birokrasi dan lapangan lapangan regulasi kab. pemeliharaan lampung pendapatan badan pengelola peralatan dan mesin peralatan dan lainnya bulan bulan selatan, pajak bulan pajak dan mesin lainnya kalinya, daerah retribusi daerah kalinya peningkatan pemeliharaan rela kab. investasi daerah dilintasi gedung gedung kantor dan lampung pendapatan dan pelayanan badan pengelola unit unit selatan, pajak publik melalui unit pajak dan kantor dan bangunan lainnya bangunan lainnya kalinya, daerah penyederhanaan retribusi daerah kalinya birokrasi dan regulasi program pengelolaan bulan bulan bulan bulan bulan pendapmentan sub kegiatan sub kegiatan periode bkd hata. target prioritas angiatan lol pendapatan katak asli daerah bulan bulan bulan bulan bulan daerah proporsi kab. penerimaan lampung pajak perencanaan dokumen perencanaan selatan, pendapat daerah badan pengelola (pengelolaan pajak pajak daerah dokumen| dokumen semua asli daerah terhadap dokumen pajak dan daerah kecamatan, pad) pendapat retribusi daerah semua asli kelurahan daerah pad) proporsi peningkatan penerimaan penyuluhan dan kab. investasi daerah pajak penyebarluasan pembinaan dan lampung pendapatan dan pelayanan daerah badan pengelola kebijakan pajak penyuluhan wajib pajak kali kali selatan, pajak publik melalui terhadap kali pajak dan daerah dan retribusi daerahpemutakhiran sistem penerimaan informasi pajak online kab pajak penyediaan sarana pakosmin publikasi iklan layanan paket paket lampung pendapatan daerah paket badan pengelola pengelolaan pajak masyarakat tentang kali kali selatan, pajak terhadap kali pajak dan daerah sadar pajak dan unit unit kalinya, daerah pendapat unit retribusi daerah retribusi daerah kalinya asli sewa gedung upt daerah pad) proporsi penerimaan kab. pajak pendataan dan lampung pendapatan daerah badan pengelola ana |o2 loa pendaftaran objek wajib pajak baru des mane selatan, pajak terhadap wajib pajak dan pajak daerah paj kalinya, daerah pendapat paj retribusi daerah kalinya asli daerah pad) penilaian pajak proporsi bumi dan peningkatan penerimaan bangunan penilaian wajib pajak kab. investasi daerah pajak perdesaan dan golongan dan objek pajak3 objek pajak lampung pendapatan dan pelayanan |daerah objek pajak badan pengelola perkotaan pbb2) spot pbb p2 lemah800000 lembar selatan, pajak publik melalui terhadap lembar pajak dan serta bea perolehan verifikasi pbb dan dokumen dokumen kalinya, daerah penyederhanaan pendapat dokumen retribusi daerah hak atas tanah dan bpt kalinya birokrasi dan asli bangunan bpt)porsi penerimaan kab. pajak lampung pendapatan daerah badan pengelola lo2 lo4 dsn wajib pajak baru selatan, pajak terhadap pajak dan kalinya, daerah pendapat retribusi daerah kalinya asli daerah pad) proporsi penerimaan penelitian dan kab. pajak verifikasi data lampung pendapatan daerah badan pengelola pelaporan pajak laporan pajak daerah dokumen| dokumen selatan, pajak terhadap dokumen pajak dan kalinya, daerah pendapat retribusi daerah daerah kalinya asli daerah pad) proporsi kab. peningkatan penerimaan lampung investasi daerah pajak penagihan pajak penerimaan pajak selatan, pendapatan dan pelayanan daerah badan pengelola daerah daerah jenis jenis semua pajak publik melalui terhadap jenis pajak danroporsi peningkatan penerimaan kab. investasi daerah pajak penyelesaian kasus keberatan dan lampung pendapatan dan pelayanan daerah badan pengelola keberatan pajak banding yang kali kali selatan, pajak publik melalui terhadap kali pajak dan daerah diselesaikankab. peningkatan penerimaan pengendalian, pengendalian, lampung investasi daerah pajak pemeriksaan dan pemeriksaan dan wajib wajib selatan, pendapatan dan pelayanan daerah wajib badan pengelola semua pajak publik melalui terhadap pajak dan pengawasan pajak pengawasan pajak pajak pajak pajak ang daerah daerahporsi produk kab. penerimaan lampung unggulan pajak pembinaan dan bek retribusi somatik wajib selatan, pendapat daerah, daerah wa'ib badan pengelola |o2 io4 sandi peni duri yang semua asli daerah matan terhadap pajak dan enge aan tertib kan pada pya kecamatan, pad) gl, pendapat paya retribusi daerah retribusi daerah inovasi, semua asli kelurahan penguatan daerah kelembagaan pad) dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja total ) | a8278es4a07| asr008ewe zaman urusan pemeammamaa u slo2| ikeuawan as235155417| oo agaoeag0841administrasi pembayaran gaji dan keuangan tunjangan asn bulan bulan bulan bulan bulan perangkat daerah kab. apung peningkatan semua tata kelola dan kapasitas pegawai diana gaji tersedia gaji kecamatan pendapatan pemerintah bukan badan pengelola |o2 iox celaan 5g! tersedia saji bulan bulan transfer daerah dan desa, kabupaten bulan keuangan dan dan tunjangan asn tunjangan kelurahan| pemerintahkab. lampung pendapatan selatan, transfer semua pemerintah penyediaan kecamatan pusat badan pengelola lo2 administrasi jasa administrasi bulan bulan mug dana kabupaten bulan keuangan dan pelaksanaan tugas keuangan skpd kelurahan| transfer asn kab. umum: lampung aset daerah selatan lampung dana selatan, alokasi kalinya, umum way urang administrasi pengadaan pakaian kepegawaian dinas,pendidikan dan perangkat daerah pelatihan pegawai kab. lampung selatan, semua meningkatkan pegawai pengadaan pakaian tersedianya pakaian kecamatan pendapatan sumber daya bukan badan pengelola dinas pada perangkat jenis jenis manusia yang kabupaten jenis keuangan dan atribut kelurahan| pemerintah kelengkapannya daerah kab pusat berkualitas dan lampung aset daerah berdaya saing selatan lampungmeningkatkan ikapasit pegawai pendidikan dan kecamatan, pendapatan meningkatkan (kapasitas gawa sumber daya pemerintah bukan badan pengelola pelatihan pegawai semua transfer manusia yang |daerah dan desa, kabupaten keuangan dan berdasarkan tugas kelurahan| pemerintah dan pusat berkualitas dan serta lampung aset daerah fungsi kab. usa berdaya saing |ketentraman dan selatan lampung ketertiban selatan, umum kalinya, way urang penyediaan komponen instalasi listrik,peralatan dan perlengkapan administrasi kantor,alat tulis umum perangkat kantor,makan minum bulan bulan bulan bulan bulan daerah kegiatan,rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah kab. lampung pendapatan selatan, transfer semua pemerintah kant kecamatan, pusat kantor penyediaan talas instalasi semua bukan badan pengelola |o2 lo1 komponen #narasi komponen instalasi bulan bulan dana kabupaten bulan keuangan dan listrik penerangan listrik kelurahan| transfer kant lampung aset daerah bangunan kantorecamatan, pusat kantor bahan tersedianya semua bukan badan pengelola |o2 iox "ratan aan perlengkapan dan unit unit dana kabupaten unit keuangan dan perlengkapan kelurahan| transfer kantor peralatan kantor kab lampung aset daerah ab. usus selatan lampung dana selatan, alokasi kalinya, khusus fisiksemua pemerintah kantor kecamatan, pusat penyediaan peralatan rumah semua bukan badan pengelola peralatan rumah tangga perangkat bulan bulan kelurahan dana kabupaten bulan keuangan dan tangga daerahpenyediaan bahan tersedianya bahan semua bukan badan pengelola io2 lo1 jz.below sekian bulan bulan dana kabupaten bulan keuangan dan logistik kantor logistik kantor kantor kecamatan, pusat penyediaan barang tersedianya bahan semua bukan badan pengelola io2 io1 |o5 cetakan dan cetakan gan bulan bulan yag rahang dana kabupaten bulan keuangan dan penggandaan pada kelurahan| transfer penggandaan perangkat daerah lampung aset daerah orangfasilitasi kunjungan terfasilitasinya tamu semua bukan badan pengelola |o2 iox asi jung bulan bulan dana kabupaten bulan keuangan dan tamu perangkat daerahpelembagaan pengarusutamaan gender pug) pelembagaan pengarusutamaan gender pipa pada lembaga pemerintah kewenangan pug) pada lembaga pemerintah lembaga) kabupaten kota advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan sosialisasi tentang perencanaan dan pipa refusing pug termasuk ppg penganggaran yang responsif gender ppg) dan dokumen hasil pemantauan tentang pelaksanaan gender memeras ooo u uuuuuu o uo soo pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, proporsi kualitas hidup perempuan dan pipa sosial, dan ekonomi pada organisasi kualitas keluarga kemasyarakatan kewenangan kabupaten kota sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang) pemetaan, pelatihan dan bantuan peralatan bagi pipa refusing politik, hukum, sosial dan ekonomi perempuan pelaku industri rumahan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam pameran lampung pipa partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan selatan dan provinsi ekonomi ginger dekan dan mana men men men men penguatan dan pengembangan lembaga penyedia jumlah lembaga penyedia layanan pipa layanan pemberdayaan perempuan kewenangan pemberdayaan perempuan yang kabupaten kota diberdayakan lembaga) advokasi kebijakan dan pendampingan kepada. administrasi operasional dan perjalanan dinas bulan bulan bulan bulan pipa refusing lembaga penyedia layanan pemberdayaan dwp perempuan kewenangan kabupaten kota peningkatan kapasitas sumber daya lembaga seminar eika kepribadian anggota dan pengurus pipa recolusing penyedia layanan pemberdayaan perempuan dwp kewenangan kabupaten kota pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi kemitraan antar pipa dengan organisasi pipa (kie) pemberdayaan perempuan kewenangan wanita kabupaten kota ina neon man non bela man men oo pencegahan kekerasan terhadap perempuan prevalensi jumlah kekerasan terhadap pipa lingkup daerah kabupaten kota perempuan (v6) koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas pipa perubahan dak terhadap anak kewenangan kabupaten kota sektor pencegahan kita typo dan sosialisasi dan apbd pencegahan kita typo pisah utd ppa advokasi kebijakan dan pendampingan layanan sosialisasi keluarga tki pipa perlindungan perempuan kewenangan kabupaten kota memamantemeema psr u u uuu u soo penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi penyediaan layanan pengaduan masyarakat pipa perempuan korban kekerasan yang memerlukan bagi anak dan perempuan korban kekerasan koordinasi kewenangan kabupaten kota penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi pendampingan terhadap korban kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus pipa perubahan dak perempuan korban kekerasan kewenangan kekerasan perempuan dan anak dan apbd kabupaten kota pisah utd ppsemua kecamatan pendapatan transfer semua pemerintah kelurahan pusat kantor bersel usa rapat koordinasi rapat koordinasi dan kah bukan badan pengelola jo1 bulan bulan lampung dana kabupaten bulan keuangan dan dan konsultasi konsultasi perangkat transfer selatan, lampung aset daerah skpd daerah khusus natar, selatan hajime dana alokasi kab. khusus fisik lampung selatan, kalinya, way urang pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pengadaan membelai unit unit unit unit unit pemerintah daerah kab. lampung pendapatan selatan, transfer semua pemerintah kantor kecamatan, pusat tersedianya kebutuhan semua bukan badan pengelola jo1 pengadaan mebel mebel perangkat unit unit kelurahan dana kabupaten unit keuangan dan daerah transfer lampung aset daerah kab. umum selatan lampung dana selatan, alokasi kalinya, umum way urang penyediaan jasa penyediaan jasa oxl2og| penunjang urusan komunikasimedia gan bulan bulan bulan bulan pemerintahan informasi dan koneksi daerah internet semua kab kota, peningkatan semua tata kelola dan kecamatan, kapasitas kantor pendapat penyediaan asa koneksi internet dan semua maan pemerintah bukan badan pengelola sumber daya air media informasi bulan bulan kelurahan pemerintah daerah dan desa, kabupaten bulan keuangan dan dan listrik kantorbayaran pajak daerah penunjang kendaraan, bbm,pemeliharaan ulan bulan bulan bulan bulan urusan kantor,pemeliharaan gedung pemerintahan kantor daerah kab. lampung selatan, peningkatan penyediaan jasa semua sara kelola dan pemeliharaan, biaya kecamatan,pendapatan kapasitas kantor pemeliharaan dan terpeliharanya semua trans pemerintah bukan badan pengelola lo2 io1 |o1 pajak kendaraan kendaraan dinas unit unit kelurahan daerah dan desa,| kabupaten unit keuangan dan perorangan dinas operasional bolon serta lampung aset daerah atau kendaraan kab. usa ketentraman dan selatan dinas jabatan lampung ketertiban selatan, umum kalinya, way urang semua kab kota, peningkatan semua tata kelola dan kecamatan, kapasitas kantor pendapatan pemeliharaan terveliharanya semua transfer pemerintah bukan badan pengelola |o1 peralatan dan matan jaka mesin unit unit kelurahan pemerintah daerah dan desa, kabupaten unit keuangan dan mesin lainnyapendapatan kab kota, transfer semua pemerintah kecamatan, kantor pemilih reh pusat gara terpeliharanya gedung semua bukan badan pengelola (o2 fox (pe gan bulan bulan kelurahan dana. kabupaten bulan keuangan dan kab. transfer lampung aset daerah bangunan lainnya umum lampung selatan dana selatan, alokasi kalinya, umum way urang program pena san opini bpk opini opini wtp opini wtp opini wtp opini daerah dokumen kua pas apbd dan apbd ranperda koordinasi dan apbd, ranperbup penyusunan penjabaran rea anggaran apbd, ranperda dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perubahan, ranperbup daerah penjabaran perubahan, perlu pedoman penyusunan apbapung peningkatan semua tata kelola dan kecamatan, pendapatan kapasitas seluruh koordinasi dan pemerintah skpd badan pengelola dokumen kua pas semua transfer penyusunan kua apbd dokumen| dokumen kelurahan! pemerintah daerah dan desa, kabupaten dokumen keuangan dan dan passemua kab kota, semua kecamatan, seluruh koordinasi dan pendapatan penyusunan dokumen kua pas semua transpor skpd badan pengelola dokumen| dokumen kelurahan kabupaten dokumen keuangan dan perubahan kua dan perubahan apbd pemerintah perubahan pas kab. pusat lampung aset daerah lampung selatan selatan, kalinya, way urang semua kab kota, koordinasi dan semua penyusunan dokumen perda kecamatan pendapatan seluruh peraturan daerah tentang apbd, perlu semua transfer skpd badan pengelola (tentang apbd dan tentang penjabaran dokumen| dokumen kelurahan pemerintah kabupaten dokumen keuangan dan peraturan kepala apbd kab. pusat lampung aset daerah daerah tentang lampung selatan penjabaran apbd selatan, kalinya, way urang semua koordinasi dan kab kota, penyusunan semua peraturan daerah dokumen perda kecamatan, seluruh pendapatan tentang perubahan tentang perubahan semua transfer skpd badan pengelola apbd dan apbd, perlu tentang dokumen| dokumen kelurahan pemerintah kabupaten dokumen keuangan dan peraturan kepala penjabaran perubahan kab. pusat lampung aset daerah daerah tentang apbd lampung selatan penjabaran selatan, perubahan apbdoordinasi dan kecamatan, seluruh pendapatan penyusunan dokumen perlu semua transfer skpd badan pengelola regulasi serta pedoman penyusunan dokumen| dokumen kelurahan pemerintah kabupaten dokumen keuangan dan kebijakan bidang apbd kab. pusat lampung aset daerah anggaran lampung selatan selatan, kalinya, way urang koordinasi dan laporan pengelolaan kasta, anggaran kas alan bulan bulan bulan bulan perbendaharaan dan spd, administrasi daerah keuangan dan sp2d semua kab kota, peningkatan semua tata kelola dan kecamatan, kapasitas seluruh pendapatan koordinasi dan administrasi semua transfer pemerintah skpd badan pengelola pengelolaan kas pengelolaan kas bulan bulan kelurahan pemerintah daerah dan desa, kabupaten bulan keuangan dan daerah daerah laporan kasta)kab kota, semua penyiapan kecamatan pendapat seluruh ban salin dan dana dalam rangka semua ban skpd badan pengelola den hutan pelaksanaan program bulan bulan kelurahan pemerintah kabupaten bulan keuangan dan anggaran kas dan dan kegiatan kab. pusat lampung aset daerah spd lampung selatan selatan, kalinya, way urang pendapatan transfer koordinasi dan pemerintah penyusunan semua pusat laporan realisasi kab kota, dana penerimaan dan semua transfer pengeluaran kas kecamatan seluruh daerah, laporan semua mum skpd badan pengelola administrasi keuangan curahan dana aliran kas, dan bulan bulan kelurahan kabupaten bulan keuangan dan skpd dan sp2d alokasi pelaksanaan kab. umum lampung aset daerah pemungutan demo lampung selatan tongan dan selatan, pana penyetoran kalinya, transfer perhitungan fihak way urang khusus ketiga pfk)tata kelola dan pembinaan kapasitas seluruh lampung pendapatan ketatausahaan pemerintah skpd badan pengelola pelatihan dan selatan, transfer keuangan pembinaan skpd skpd skpd kalinya. pemerintah daerah dan desa, kabupaten skpd keuangan dan pemerintah pusat serta lampung aset daerah kabupaten kota ketentraman dan selatan ketertiban umum koordinasi dan skpd,skpd,lra pelaksanaan triwulanan, semester, prognosis, ranperda akuntansi dan tentang bertanggungjawab aaolpeteksanaan dokumen dokumen dokumen dokumen pelaporan apbd, ranperbup tentang penjabaran keuangan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan| apbd semua kab kota, rekonsiliasi dan peningkatan semua tata kelola dan verifikasi aset, kecamatan, kapasitas seluruh kewajiban, ekuitas, pendapatan semua pemerintah skpd badan pengelola pendapatan, buku laporan transfer belanda keuangan skpd dokumen| dokumen kelurahan pemerintah daerah dan desa, kabupaten dokumen keuangan dan pembiayaan kab. pusat serta lampung aset daerah pendapatan dan lampung ketentraman dan selatan beban selatan, ketertiban kalinya, umum way urang semua dinasti kab kota, koordinasi semua penyusunan kecamatan, seluruh laporan oi. pendapatan pertanggungjawaban dokumen laporan realisasi semua transfer skpd badan pengelola pelaksanaan anggaran dokumen| dokumen kelurahan pemerintah kabupaten dokumen keuangan dan apbd bulanan bulanan, triwulanan,semester kab. pusat lampung aset daerah triwulanan dan lampung selatan semester selatan, kalinya, way urang semua kab kota, semua konsolidasi laporan kecamatan, seluruh pendapatan keuangan skpd, dokumen laporan semua transfer skpd badan pengelola ibu dan laporan keuangan pemerintah dokumen| dokumen kelurahan pemerintah kabupaten dokumen keuangan dan keuangan daerah skpd) kab. pusat lampung aset daerah pemerintah daerah lampung selatanpenyusunan rancangan semua peraturan daerah kab kota, kang iwan dokumen ranperda semua mantan tentang pertanggung kecamatan pendapat seluruh pen jawaban pelaksanaan semua skpd badan pengelola (oz |os provinsi dan dan ranperbup dokumen| dokumen kelurahan kabupaten dokumen keuangan dan rancangan tentang penjabaran kab. pemerintah lampung aset daerah peraturan kepala pusat pertanggungjawaban lampung selatan daerah tentang pelaksanaan apbd selatan, penjabaran kalinya, pertanggungjawaban way urang pelaksanaan apbd kabupaten kota peningkatan penyusunan tata kelola dan tanggapan tindak kab. penyusunan tanggapan kapasitas seluruh lanjut terhadap lampung pendapatan lhp bpk atas tindak lanjut terhadap selatan transfer pemerintah skpd badan pengelola laporan lhp bpk atas laporan dokumen dokumen kalinya pemerintah daerah dan desa, kabupaten dokumen keuangan dan pertanggungjawaban serta lampung aset daerah pertanggungjawaban way pusat pelaksanaan apbd ketentraman dan selatan pelaksanaan urang ketertiban apbd ketertiban umum peningkatan koordinasi, koordinasi,sinkronisasi kab. tata kelola dan sinkronisasi, dan pend kapasitas seluruh dan penyelesaian lampung pendapatan penyelesaian tuntutan selatan transfer pemerintah skpd badan pengelola tuntutan dokumen dokumen indah daerah dan desa, kabupaten dokumen keuangan dan perbendaharaan dan kalinya, pemerintah perbendaharaan serta lampung aset daerah tuntutan kerugian way pusat dan tuntutan ketentraman dan selatan daerah urang kerugian daerah ketertiban umum semua kab kota, semua engan kecamatan pendapat seluruh pendapatan ala dan tertib administrasi semua bap skpd badan pengelola bertanggungjawab pengelolaan keuangan skpd skpd kelurahan pemerintah kabupaten skpd keuangan dan pemerintah daerah kab. pusat lampung aset daerah kabupaten kota lampung selatan, kalinya, way urang laporan penunjang urusan pertanggungjawaban 20a| kewenangan penerima bulan bulan bulan bulan bulan pengelolaan hibah, bansos, bantuan keuangan daerah keuangan dan belanja tidak terdukapasitas badan lem lampung pendapatan analisis investasi analisis investasi selatan transfer pemerintah bagi orga badan pengelola dokumen dokumen daerah dan desa, ionisasi para dokumen keuangan dan pemerintah daerah pemerintah daerah kalinya, pemerintah serta ol pemerintah aset daerah way pusat ketentraman dan jah desa urang ketertiban umum peningkatan analisis kab. tata kelola dan kapasitas badan lem perencanaan dan analisis perencanaan lampung pendapatan pelaksanaan dan pelaksanaan selatan, transfer pemerintah bagi orga badan pengelola dokumen dokumen nan daerah dan desa, ionisasi para dokumen keuangan dan penerimaan penerimaan pinjaman kalinya, pemerintah serta ol pemerintah aset daerah pinjaman pemerintah daerah way pusat ketentraman dan |ah desa pemerintah daerah urang ketertiban umum peningkatan analisis tata kelola dan analisis perencanaan kab. perencanaan dan kapasitas badan lem dan pelaksanaan lampung pendapatan pelaksanaan pembayaran cicilan selatan. transfer pemerintah bagi orga badan pengelola pembayaran cicilan dokumen dokumen daerah dan desa, ionisasi para dokumen keuangan dan pokok dan bunga kalinya, pemerintah pokok dan bunga serta ol pemerintah aset daerah pinjaman pemerintah way pusat pinjaman ketentraman dan jah desa daerah urang pemerintah daerah ketertiban umum dana semua transfer kab kota, umum semua dana kecamatan, badan lem analisis alokasi analisis perencanaan semua umum bagi orga badan pengelola |o2 io2 perencanaan gan yan penyaluran tahun tahun kelurahan isasi para tahun keuangan dan penyaluran bantuan dana bantuan keuangan kab. ol pemerintah aset daerah keuangan transfer lampung desa khusus selatan, kalinya, ana wav uran alokasi khusus fisik inventarisasi dan pengelolaan data analisis data bidang dan implementasi keuangan daerah serta sistem informasi pemerintah implementasi dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen daerah lingkup pemeliharaan sistem informasi pemerintah keuangan daerah daerah peningkatan kab. tata kelola dan meningkatkan |kapasitas inventarisasi dan lampung pendapatan analisis data inventarisasi dan selatan transfer sumber daya pemerintah seluruh badan pengelola analisis data bidang dokumen dokumen manusia yang |daerah dan desa, dokumen keuangan dan bidang keuangan kalinya, pemerintah skpd keuangan daerah berkualitas dan serta aset daerah daerah way pusat berdaya saing |implementasi dan kab. tata kelola dan implementasi dan meningkatkan |kapasitas pemeliharaan lampung pendapatan pemeliharaan sistem sumber daya pemerintah badan pengelola sistem informasi selatan, transfer seluruh informasi pemerintah dokumen dokumen manusia yang |daerah dan desa, dokumen keuangan dan pemerintah daerah kalinya, pemerintah skpd daerah bidang berkualitas dan serta aset daerah bidang keuangan way pusat keuangan daerah berdaya saing |ketentraman dan daerah urang ketertiban umum program persentase aset tanah pengelolaan kabupaten lampung barang milik selatan yang daerah tersertifikasi buku ssh, buku inventaris pengelolaan kabupaten, laporan barang milik dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen daerah bmd, laporan barang persediaan milik daerah semua kab kota, peningkatan semua tata kelola dan kecamatan, meningkatkan (kapasitas seluruh pendapatan penyusunan buku standar satuan semua transfer sumber daya pemerintah skpd badan pengelola dokumen| dokumen kelurahan manusia yang daerah dan desa, kabupaten dokumen keuangan dan standar harga harga barang dan jasa pemerintah kab. pusat berkualitas dan |serta lampung aset daerah lampung berdaya saing |ketentraman dan selatan selatan, ketertiban kalinya, umum way urang semua kab kota, peningkatan semua tata kelola dan penyusunan kecamatan pendapatan meningkatkan (kapasitas seluruh perencanaan rencana kebutuhan semua transfer sumber daya pemerintah skpd badan pengelola skpd skpd kelurahan manusia yang daerah dan desa, kabupaten skpd keuangan dan kebutuhan barang barang milik daerah pemerintah kab. berkualitas dan serta lampung aset daerah milik daerah pusat lampung berdaya saing |katung, tanjung ratu kab. lampung selatan, ketapang, bangunrejb kab. meningkatkan seluruh ketatausahaan ketatausahaan barang apung pendapatan sumber daya skpd badan pengelola barang milik skpd skpd manusia yang kabupaten skpd keuangan dan daerah milik daerah candipuro pemerintah berkualitas dan lampung aset daerah siliwangi pusat berdaya saing selatanpengawasan dan katung, pendapatan meningkatkan seluruh pengendalian pembinaan monitoring tanjung transfer sumber daya skpd badan pengelola pengelolaan barang dan evaluasi skpd skpd ratu pemerintah manusia yang kabupaten skpd keuangan dan pengelolaan bmd kab. berkualitas dan lampung aset daerah milik daerah pusat lampung berdaya saing selatan selatan, jati agung, marga agung kab. lampung selatan, ketapang, bangunrejp kab. lampung selatan, candipuro siliwangiperempuan dan termasuk typo) peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia peraihan manajemen kasus bagi sdm utd ppa bakal pipa perubahan dak layanan penanganan bagi perempuan korban dan pelatihan sistem pendataan kasus dan apbd kekerasan kewenangan kab kot kekerasan terhadap perempuan dan anak pa) pisah utd ppa melalui simfoni pipa. meaeamemeema per smear lir pee men con man man an peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pendampingan dan pelatihan dalam rangka pipa kesetaraan gender kg) dan hak anak tingkat peningkatan kualitas keluarga daerah kabupaten kota pengembangan kegiatan masyarakatuntuk pendampingan dan pelatihan dalam rangka pipa peningkatan kualitas keluarga kewenangan peningkatan kualitas keluarga kabupaten kota keneamenaa ee $p@' ' ' . . hh. aca macan men penguatan dan pengembangan lembaga penyedia sumber daya manusia sdm) yang berkualitas pippeningkatan kapasitas sumber daya lembaga sdm yang berkualitas unuk pendampingan pipa penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga korban kdrt dan anak yang berkebutuhan tingkat daerah kabupaten kota khusus rata rata capaian kinerja kegitan(4i| raja cult www aet ngan atu conan mcc mana dan denannnnnnnnn beksan dekan mana jaga aaa nnn mms aaa pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian persentase penggunaaan program sistem pipa data gender dan anak dalam kelembagaan data data gender dan anak tingkat daerah kabupaten kota penyediaan gender dan anak kewenangan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pipa (recotusing kabupaten kota genderang anak raja rata capaian kerja kegiatan tajam xl. rrr pena mea man men mcc men man man 1jn gss'wawan. m"!"j mmsssss.wwbbbob5. kh(i rana pelembagaan pha pada lembaga pemerintah, pendampingan pemenuhan hak anak oleh pipa nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan lembaga pemerintah, non pemerintah, media kabupaten kota dan dunia usaha serta penilaian kabupaten kota layak anak kla) advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan pendampingan pemenuhan hak anak oleh pipa hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, lembaga pemerintah, non pemerintah, media. media dan dunia usaha kewenangan kabupaten kota dan dunia usaha serta penilaian kabupaten kota layak anak rata rata capaian kinerja kegiatan (d)| set || r0000 sita o seat tainatar, merak batin dokumen laporan kab pendapatan meningkatkan seluruh penyusunan barang milik daerah lampung transfer sumber daya skpd badan pengelola laporan barang bmd) dan laporan dokumen| dokumen manusia yang kabupaten dokumen keuangan dan milik daerah barang persediaan milik selatan, pemerintah berkualitas dan lampung aset daerah daerah kalinya, pusat berdaya saing selatan way urang kab. lampung selatan, katung, tanjung ratu kab. lampung selatan, ragi, kuala sekampung oo. asassnassan7| anss2812000| agen2season1| opo oo agaosag98a1ikerecawaran d0s0698020| program penunjang urusan indeks kepuasan pemerintahan pelayanan persen persen persen persen persen daerah kabupaten kot perencanaan, dokumen perencanaan penganggaran, pengantaran dan dan evaluasi laporandokumen perencanaan lampung transfer badan dokumen selatan, umum berupa senja dan dokumen| dokumen dokumen kepegawaian perencanaan kalinya, dana renstra dan diklat perangkat daerah semua alokasi kelurahan) umum ab, dana koordinasi dan kampung transfer selatan, badan penyusunan umum dokumen rka dokumen rka skpd dokumen| dokumen semua dana dokumen kepegawaian skpd kecamatan alokasi dan diklat semua umum kelurahan koordinasi dan ab, dana penyusunan sela badan io3 lo1 dokumen dokumen rka p skpd dokumen| dokumen peta, umum dokumen kepegawaian kalinya, dana perubahan rka alokasi dan diklat skpd semua lokasi kelurahan) umum kab. dana koordinasi dan apung transfer badan |o3 io1 (penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen pan, dokumen kepegawaian kalinya, dana skpd dan diklat semua alokasi kelurahan) umum kab. dana koordinasi dan kampung transfer badan (o3 io1 |os dokumen dpp skpd dokumen| dokumen pan, dokumen kepegawaian perubahan dpa kalinya, dana dan diklat skpd semua alokasi kelurahan) umum koordinasi dan kab. dana dokumen klip dokumen| dokumen dokumen penyusunan lampung transfer badan dokumen kpj dokumen| dokumen dokumen |o3 lox joe (peran capaian selatan, umum kepegawaian kinerja dan ikhtisar dokumen ppd dokumen dokumen kalinya, dana dokumen dan diklat realisasi kinerja laporan keuangan dokumen dokumen semua alokasi dokumen skpd kelurahan)keuangan administrasi keuangan persen persen persen persen persen perangkat daerah kab. dana kampung transfer penyediaan gaji pembayaran gaji selatan, umum badan 1o3 io1 j2.o2|ox celaan day bulan bulan semua bulan kepegawaian dan tunjangan asn tunjangan asn dana kecamatan, dan diklat alokasi semua umum kelurahan kab. dana penyediaan lampung transfer badan io3 |o1 administrasi pembayaran jasa bulan bulan s atan, umum bulan kepegawaian pelaksanaan tugas keuangan kalinya, dana dan diklat asn semua alokasi kelurahan| umum administrasi umum perangkat administrasi umum persen persen persen persen persen daerah kab. dana penyediaan. talas alat alat listrik dan apung transfer badan iox i2 06lox one instalasi komponen listrik bulan bulan atan, mum bulan kepegawaian listrik penerangan kalinya, dana kantor dan diklat bangunan kantor semua alokasi kelurahan| umum kab. dana peranan dan umum. badan io1 .06o2 komputer unit unit an, unit kepegawaian perlengkapan kalinya, dana dan diklat kantor semua alokasi kelurahan| umum kab. dana penyediaan alat dan bah apung transfer badan io1 .06o3 peralatan rumah aan bahan bulan bulan plan, mam bulan kepegawaian kebersihan kantor kalinya, dana tangga dan diklat semua alokasi kelurahan| umum kab. dana lampung transfer badan io3 l2.0efa penyediaan bahan alat tulis kantor, bulan bulan selatan, umum bulan kepegawaian logistik kantor materai, dan lainnya kalinya, dana dan diklat semua alokasi kelurahan| umum pembuatan kab. dana penyediaan barang spanduk biner, lampung transfer badan cetakan blank selatan, umum i01 cetakan dan bulan bulan bulan kepegawaian penggandaan kedinasan dan kalinya, dana dan diklat penggandaan bahan semua alokasi kerjabahan lampung transfer bacaan dan selatan, badan surat kabar harian dan umum peraturan mingguan bulan bulan semua dana bulan kepegawaian perundang kecamatan, dan diklat alokasi undangan semua umum kelurahan kab. dana lampung transfer fasilitasi kuno makan dan selatan, badan |o3 |oz itas kunjungan makan dan minuman bulan bulan tan, umum bulan kepegawaian tamu tamu kalinya, dana dan diklat semua alokasi kelurahan| umum ab, dana penyelenggaraan kampung transfer rapat koordinasi perjalanan dinas luar selatan, umum badan bulan bulan semua bulan kepegawaian dan konsultasi dan dalam daerah dana dan diklat skpd kecamatan alokasi lika semua umum kelurahan penyediaan jasa ox|2onyediaan jasa rekening lampung transfer badan lo3 joglo2 komunikasi, telepon faxmall, bulan bulan satan, umum bulan kepegawaian sumber daya air internet, dam kalinya, dana naa dan diklat dan listrik listrik semua alokasi kelurahan| umum pemeliharaan barang milik |2o9| daerah penunjang barang milik daerah unit unit unit unit urusan yang dipelihara pemerintahan daerah penyediaan jasa kir dan pajak pemeliharaan, biaya kendaraan dinas roda semua ana lih dan roda kab kota, transfer eme invarian dan bulan bulan semua umum bulan badan pajak kendaraan pemeliharaan kepegawaian perorangan dinas in berkas bulan bulan kecamatan, dana bulan dan diklat tau rutin ber! semua alokasi kendaraan kendaraan dinas kelurahan| umum dinas jabatan operasional kab. dana pemeliharaan pemilih perawat apung transfer badan iox i2.09log (peralatan dan me invarian kerajaan bulan bulan tan, umum bulan kepegawaian kantor kalinya, dana mesin lainnymeliharaan rela kampung transfer dilintasi gedung rehabilitasi gedung selatan, umum badan bulan bulan semua bulan kepegawaian kantor dan kantor dana kecamatan, dan diklat bangunan lainnya alokasi semua umum kelurahan program persentase peningkatan kepegawaian kualitas pelayanan persen persen persen persen persen daerah kepegawaian pengadaan, pemberhentian persentase formasi: persen persen persen persen persen dan informasi kebutuhan pegawai kepegawaian asn penyusunan dokumen formasi ab, dana meningkat rencana kebutuhan pns kampung transfer meningkatkan kebutuhan, jenis formasi cons dokumen| dokumen selatan, umum sumber daya dokumen badan dan jumlah jabatan semua dana manusia yang kepegawaian pelaksaan dokumen formasi dokumen| dokumen kecamatan taksi berkualitas dan dokumen dan diklat pengadaan asn kebutuhan pns semua umum berdaya saing formasi ppp kelurahan kab. lampu dana meningkatkan perumusan bahan dokumen pensiun sel transfer bad kebijakan penerbitan kartu dokumen| dokumen fatah, umum aya dokumen akan semua manusia yang kepegawaian pemberhentian indentitas pensiun dana kecamatan, berkualitas dan dan diklat asn (karir) alokasi semua berdaya saing umum kelurahan peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui sosialisasi anggota lampung transfer meningkatkan |pelayanan fasilitasi lembaga kopi dan selatan, umum sumber daya pendidikan, badan profesi asn pembentukan lembaga kegiatan kegiatan semua dana manusia yang kesehatan, kegiatan kepegawaian bantuan hukum bagi kecamatan alokasi berkualitas dan |kesejahteraan dan diklat anggota kopi semua umum berdaya saing sosial dan kelurahan budaya serta pemberdayaan perempuan pelaksanaan koordinasi kab. dana rekonsiliasi data lampung transfer meningkatkan pengelolaan sistem terciptanya aplikasi kali kali selatan, umum: sumber daya kali badan j02 informasi absensi berbasis bulan bulan semua dana manusia yang bulan kepegawaian kepegawaian android dokurhe500 dokumen kecamatan alokasi berkualitas dan dokumen dan diklat verifikasi dan validasi semua umum berdaya saing perubahan data kelurahan arsip data kab. dana kepegawaian elektronik lampung trans meningkatkan pengelolaan data dan manual bulan bulan selatan, maan sumber daya bulan badan kegiatan kegiatan semua manusia yang kegiatan kepegawaian kepegawaian pameran pembangunan dana buah buah kecamatan alokasi berkualitas dan buah dan diklat tanda pengenal semua umum berdaya saing cardmutasi dan jumlah asn yang promosi asn mutasi dan yang persen persen persen persen persen mendapat promosi kab. dana lampung transfer pengurusan mutasi alih pengelolaan mutasi selatan, umum badan tugas semua kepegawaian asn dana perpanjangan this kecamatan alokasi dan diklat semua umum kelurahan kab. dana penertiban kenaikan lampung transfer pengelolaan gaji berkala pns 4389sk selatan, umum badan kenaikan pangkat semua dana kepegawaian asn penetapan kenaikan kecamatan, dan diklat pangkat asn alokasi semua umum kelurahan ab, dana penyusunan standar kampung transfer pengelolaan kompetensi jabatan dokumen dokumen selatan, umum dokumen badan promosi asn semua dana kepegawaian versinya formasi orang orang kecamatan taksi orang dan diklat jabatan struktural semua umum kelurahan pengembangan jumlah asn yang persen persen persen persen persen kompetensi asn mengikuti diklat meningkatnya kompetensi pejabat administrator kab. dana trans peningkatan meningkatnya orang orang sela maan orang badan kapasitas kinerja kompetensi pejabat orang orang kalinya dana orang kepegawaian asn pimpinan tinggi orang orang semua alokasi orang dan diklat meningkatnya kelurahan| umum kompetensi teknis fungsional kab. dana lol versinya formasi apung transfer badan |o3 io2 nge'olahan jabatan pimpinan orang orang pan, umum orang kepegawaian assessment center |. kalinya, dana tinggi pratama dan diklat semua alokasi kelurahan| umum kab. dana pengelolaan versinya formasi apung transfer badan (o3 |o2 |o4 pendidikan jabatan struktural orang orang dana orang kepegawaian lanjutan asn sesuai kompetensi pns ananda, ankoordinasi dan meningkatnya apung transfer badan (o2 |os kerjasama kompetensi cons orang orang pan, umum orang kepegawaian kalinya, dana pelaksanaan diklat formasi umum dan diklat semua alokasi kelurahan| umum kab. dana presipitasi ngan penempatan pns apung transfer badan io2 1x4 lembaga dalam jabatan orang orang nan, mum orang kepegawaian karir dalam jabatan kalinya, dana fungsional dan diklat fungsional semua alokasi kelurahan| umum jumlah dokumen perencanaan penilaian pengantaran dan eni alan laporan kinerja dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen evaluasi kinerja kat aparatur perangkat daerah persen persen persen persen persen penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur kab. dana meningkatkan penyusunan lampung transfer kebijakan penilaian pemenuhan sistem selatan umum sumber daya badan i2.0al01 (fp! andalan reme 570pd 0pd alan, manusia yang opd kepegawaian dan evaluasi kinerja kinerja kalinya, dana berkualitas dan dan diklat aparatur semua alokasi berdaya sain kelurahan| umum kab. dana meningkatkan pengelolaan pemberian lampung transfer pemberian penghargaan seks dan selatan umum sumber daya badan |o3 io2 i2.04lo4 arg piagam piagam nan, manusia yang piagam kepegawaian penghargaan bagi kartu kartu kalinya, dana berkualitas dan dan diklat pegawai kepegawaian pns semua alokasi berdaya saing kelurahan| umum kab. dana meningkatkan dokumen pembinaan dokumen| dokumen lampung transfer sumber daya dokumen badan pembinaan disiplin disiplin asn selatan, umum dokumen| dokumen manusia yang dokumen kepegawaian asn dokumen perceraian kalinya, dana dokumen| dokumen semua alokasi berkualitas dan dokumen dan diklat dokumen perkawinan berdaya saing kelurahan| umum tomat| ) meosaroaoo| basosesoool bss2eessool o o jpeveutian dan pencemsancan sang0179an evaluasi dokumen perencanaan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat daerah pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan kab. produk bag jumlah dokumen lampung ana meningkatkan unggulan san penyusunan transfer daerah, penelitian dokumen perencanaan yang selatan, umum sumber daya manfaatkan dan badan penelitian los iox i2. to4 orum memiliki tujuan, sasaran dokumen| dokumen semua manusia yang peta dokumen |dan perencanaan dana teknologi, pengemban dan indikator yang baik kecamatan, berkualitas dan pengembangan perangkat daerah alokasi inovasi, ngan kab. dan terukurselatan, sumber daya faat badan penelitian los jo1 fsn susunan dokumen rka skpd dokumen| dokumen semua mum manusia yang pemain dokumen |dan dokumen rkkoordinasi dan lampung ana meningkatkan unggulan san transfer daerah, penelitian penyusunan dokumen rka skpd selatan, sumber daya faat badan penelitian los ioz dokumen orum dokumen| dokumen semua mum manusia yang manhattan dokumen |dan perubahan dana teknologi, pengemban perubahan rka kecamatan, berkualitas dan pengembangan alokasi inovasi, ngan kab. skpdthat meningkatkan koordinasi dan selatan, sumber daya sera pala lan badan penelitian (os (o1 |o4 penyusunan dpa dpa skpd dokumen| dokumen semua tum manusia yang pemantauan. (gan dokumen |dan dana teknologi, pengemban skpdpenyusunan selatan, sumber daya faat badan penelitian los iox dusun dpa skpd perubahan dokumen| dokumen semua mum manusia yang manhattan dokumen |dan perubahan dpembayaran gaji asn keuangan dan pelaksanaan tugas tahun tahun tahun tahun tahun perangkat daerah as waduk lampung meningkatkan unggulan san daerah, penelitian penyediaan gaji pembayaran gali dan selatan, sumber daya faat badan penelitian los iox keesaan pembayaran saji tahun tahun semua manusia yang manhattan tahun dan dan tunjangan asn tunjangan asn teknologi, pengemban kecamatan berkualitas dan pengembangan inovasi, ngan kab. semua berdaya saingadministrasi dokumen administrasi selatan, sumber daya faat badan penelitian los iox ras orum sira bulan bulan semua mum manusia yang manhattan bulan |dan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn dana teknologi, pengemban kecamatan, berkualitas dan pengembangan asakaian, pendidikan kepegawaian dan pelatihan asn tahun tahun tahun tahun tahun perangkatgadaan pakaian transfer daerah, penelitian beserta belanja pakaian pakaian selatan, sumber daya faat badan penelitian los |o1 l2.0s|o2 f'nas beserta dinas beserta atribut stel stel semua mum manusia yang pemanfaatan stel |dan atribut dana teknologi, pengemban kelengkapannya kecamatan, berkualitas dan pengembangan kelengkapauatan dan pengembangan lembaga penyedia pelatihan dan penyeleksian anggota forum pipa layanan peningkatan kualitas hidup anak anak yang akan mewakili lampung selatan kewenangan kabupaten kota untuk tingkat provinsial nasional penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan terseleksi dan pelatihnya forum anak yang akan pipa refusing peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah mewakili lampung selatan untuk forum anak kabupaten kota tingkat provinsi dan nasional kementan t5555555uj jj jju. te? rt. pee bca cun nan pencegahan kekerasan terhadap anak yang pencegahan kekerasan terhadap anak yang pipa melibatkan para pihak lingkup daerah melibatkan para pihak lingkup daerah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan sosialisasi perlindungan anak terpadu berbasis pipa refusing kebijakan, program dan kegiatan pencegahan masyarakat atom)ciptanya sekolah ramah anak sra) pipa terhadap anak kewenangan kabupaten kota kabupaten lampung selatan bingo ente kena mnc dan mana men bella men mana penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan penyediaan layanan pemenuhan hak anak pipa perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi pha) dalam berpartisipasi tingkat daerah kabupaten kotaanak dan termasuk typo) penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan rangkaian lomba anak tingkat paud tk, sd, kgt kgt pipa anak yang memerlukan perlindungan khusus smp, dan acara puncak kebyar hari anak kewenangan kabupaten kota keatncasanrerateseanta| www www www wow soo coco ee w w menata aka men men men p voodoo eaiawel total rrt rata catatan dan anggaran daa seluruh toga predikat kerja dari seluruh programerencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dokumen perencanaan, penganggaran, dan tanduktanduk tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan terukur ppp kendi masal lip tni masal denga esai tai baal tag mastan badan meningkat pendidikan dan kampung transfer meningkatkan daerah, penelitian pelatihan pegawai pengiriman peserta selatan, umum sumber daya faat badan penelitian los ioz mengirim orang orang semua manusia yang manhattan orang |dan berdasarkan tugas diklat singkat dana teknologi, pengemban kecamatan, berkualitas dan pengembangan dan fungsiadministrasi dan jasa umum perangkat tahun tahun tahun tahun tahun perangkat daerahkomponen instalasi alat alat listrik dan selatan, sumber daya faat badan penelitian los iox i2.06lox (pf? komponen instalasi alatrajat listrik bulan bulan semua mum manusia yang manhattan bulan |dan listrik penerangan komponen listrik kantor dana teknologi, pengemban kecamatan, berkualitas dan pengembangan bangunpenyediaan transfer daerah, penelitian peralatan pengadaan peralatan selatan, sumber daya faat badan penelitian los jo1 .06lo2 "d'atan gan dan perlengkapan bulan bulan semua mum manusia yang pemanfaatan bulan |dan perlengkapan dana teknologi, pengemban kantor kecamatan, berkualitas dan pengembangtransfer daerah, penelitian penyediaan peralatan selatan, sumber daya faat badan penelitian los i2. peralatan rumah satan kuma bulan bulan semua mum manusia yang manhattan bulan dan tangga dana teknologi, pengemban tanggnyediaan barang selatan, sumber daya badan penelitian cetak dan umum pemanfaatan dan |o5 i01 cetakan dan bulan bulan semua manusia yang bulan |dan penggandaan dana teknologi, pengemban penggandapenyediaan bahan lampung tant meningkatkan bacaan dan bahan bacaan dan selatan, sumber daya sera 'tian badan penelitian peraturan peraturan perundang bulan bulan semua mum manusia yang pemain bulan |dan dana teknologi, pengemban perundang undangan kecamatan, berkualitas dan pengembangan alokasi inovasi, ngan kab. undanganfasilitasi kunjungan fasilitasi kunjungan selatan, sumber daya faat badan penelitian los iox kunjungan fabrikasi kunjungan bulan bulan semua mum manusia yang manhattan bulan |dan tamu tamu kantorlenggaraan transfer daerah, penelitian rapat koordinasi rapat koordinasi dan selatan, sumber daya faat badan penelitian los iox apat koordinat apat koordinasi bulan bulan semua mum manusia yang manhattan bulan |dan dan konsultasi konsultasi skpdadaan barang milik daerah pengadaan lemari unit unit unit unit unit penunjang urusan arsip unit unit unit unit unit pemerintah pengadaan membelai daerah pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan waduk lampung ana meningkatkan unggulan transfer daerah, penelitian selatan, sumber daya faat badan penelitian los |o1 pengadaan mebel mebel kantor unit unit semua mum manusia yang manhattan unit |danyediaan jasa 2og| penunjang urusan rekening listrik dan tahun tahun tahun tahun tahun pemerintahan internet telephone. lampung ana meningkatkan unggulan san penyediaan jasa transfer daerah, penelitian komunikasi rekening telepon, selatan, umum: sumber daya pemanfaatan dan badan penelitian internet, air listrik bulan bulan semua manusia yang bulan |dan sumber daya air dana teknologi, pengemban kantor kecamatan, berkualitas dan pengembangan dan listrikeliharaan barang milik terpeliharanya daerah penunjang kendaraan dinas dan tahun tahun tahun tahun tahun rusak gedung kantor pemerintahan daerah pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan penyediaan jasa kab. produk dana unggulan badan pemeliharaan, biaya pemeliharaan lampung trans meningkatkan penelitian pemeliharaan dan rutin berkala dan pajak selatan, sumber daya sera badan penelitian los iox i2. pajak kendaraan kendaraan perorangan bulan bulan semua mum manusia yang manhattan bulan |dan dana teknologi, pengemban perorangan dinas dinas atau kendaraan kecamatan, berkualitas dan pengembangan alokasi inovasi, ngan kab. atau kendaraan dinas jabatan semua berdaya saing umum penguatan lam sel dinas jabediaan jasa kab. produk pemeliharaan dana unggulan badan pemeliharaan, biaya lampung meningkatkan rutin berkala, transfer daerah, penelitian pemeliharaan, pajak selatan, sumber daya manfaatkan dan badan penelitian los pajak, dan perizinan bayaran ajak, aan unit unit semua mum manusia yang pmanraata unit |dan perizinan kendaraan dana teknologi, pengemban kendaraan dinas kecamatan, berkualitas dan pengembangan dinas operasional atau alokasi inovasi, ngan kab. operasional atau semua berdaya saing lapangan umum penguatan lam sel lapangmeliharaan lih perawat selatan, sumber daya faat dan badan penelitian los iox i2.09log peralatan dan me'invarian kerajaan tahun tahun semua mum manusia yang manhattan tahun |dan dan mesin lainnya dana teknologi, pengemban mesin lainnymeliharaan rela transfer daerah, penelitian dilintasi ged lih rehabilit selatan, sumber daya manfaatkan dan badan penelitian los iox iritasi ung me harian medali'ita tahun tahun semua mum manusia yang pmanraata tahun |dan kantor dan gedung kantor dana teknologi, pengemban kecamatan, berkualitas dan pengembangan bangunan lairogram penelitian dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan daerah daerah penelitian dan data pendukung pengembangan penelitian dan bidang pengembangan tahun tahun tahun tahun tahun penyelenggaraan data pendukung dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pemerintahan dan penelitian dan pengkajian peraturan pengembfasilitasi, dan permodalan kab. pelaksanaan dan dana umkm serta lampung meningkatkan evaluasi penelitian transfer perluasan dan dokumen rekomendasi selatan, umum sumber daya keri kabupaten badan penelitian los io2 dokumen| dokumen semua manusia yang pangan kerja rampung dokumen dan pengembangan kebijakan dana pemulihan kecamatan, berkualitas dan selatan pengembangan bidang alokasi perekonomian semua berdaya saing penyelenggaraan umum daerah melalui kelurahan otonomi daerahumum sumber daya faat kabupaten badan penelitian los |o2 ang dokumen dokumen semua manusia yang pemanfaatan kampung dokumen |dan pengembangan sosial dan dana teknologi, kecamatan, berkualitas dan selatan pengembangan bidang pemerintahan alokasi inovasi, semua berdaya saing pemerintahan umum penguatan kelurahan umumtransfer daerah, dan dokumen laporan selatan, sumber daya faat kabupaten badan penelitian ios |o2 kebimbangan bidang dokumen| dokumen semua mum manusia yang pemanfaatan tampung dokumen |dan pengembangan dana teknologi, inovasi dan teknologi kecamatan, berkualitas dan selatan pengembangan bidang alokasi inovasi, semua berdaya saing kelembagaan dan umum penguatan kelurahan penatalaksanasumber daya faat kabupaten badan penelitian los |o2 i2. ang tahun tahun semua manusia yang pemanfaatan rampung tahun |dan pengembangan ekonomi dan dana teknologi, kecamatan, berkualitas dan selatan pengembangan bidang keuangan pembangunan alokasi inovasi, semua berdaya saing dan aset daerah, umum penguatan ld: kelurahan reformasi birokrasisosial dan dan pengembangan kependudukan pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan kab. danalos io2 i2.02l03 "gerbang dokumen penelitian dokumen| dokumen semua mum manusia yang pemanfaatan kampung dokumen dan pendidikan dan dana teknologi, kecamatan, berkualitas dan selatan pengembangan kebudayaekonomi dan pengembangan dan pembanguuanios lo2 dokumen penelitian dokumen| dokumen semua mum manusia yang pemanfaatan tampung dokumen |dan penataan ruang dana teknologi, kecamatan, berkualitas dan selatan pengembangan dan pertanahgembangan dokumen penelitian, inovasi dan tahun tahun tahun tahun tahun pameran dan lomba teknologi pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan produk penelitian, lampung that meningkatkan pengembangan, selatan, sumber daya sera kabupaten badan penelitian dan perekayasaan dokumen penelitian dokumen| dokumen semua daan manusia yang lampung dokumen |dan bidang teknologi kecamatan, ana berkualitas dan gl, selatan pengembangan alokasi inovasi, dan inovasilampung ana meningkatkan unggulan pameran transfer daerah, sosialisasi dan selatan, sumber daya faat kabupaten badan penelitian diseminasi hasil pem bangunan pameran pameran semua mum manusia yang pemain lampung pameran dan balitbang kabupaten dana teknologi, hasil kebimbangan kecamatan, berkualitas dan selatan pengembangan lampung selatlampung that meningkatkan fasilitasi hak lomba iptek tingkat selatan, sumber daya sera kabupaten badan penelitian kekayaan kabupaten lampung lomba lomba semua daan manusia yang lampung lomba |dan intelektual selatan kecamatan, ana berkualitas dan gl, selatan pengembangtotal ') | assooenaoo| 4s3soe1000| @sig93aso| vo sangat17oogawasan urusan pemerintahan elo lwsextorat para msg36enaab, dana penyusunan kampung transfer dokumen ppt, senja selatan, umum perencanaan perubahan senja dan dokumen| dokumen semua dana dokumen inspektorat perangkat daerah renstra kecamatan alokasi semua umum kelurahan ab, dana koordinasi dan apung transfer penyusunan selatan, umum rka skpd dokumen| dokumen semua dokumen inspektorat dokumen rka dana skpd kecamatan alokasi semua umum kelurahan kab. dana koordinasi dan lampung transfer penyusunan selatan, umum dokumen rka skpd perubahan dokumen| dokumen semua dana dokumen ,000l inspektorat perubahan rka kecamatan, alokasi skpd semua umum kelurahan ab, dana kampung transfer koordinasi dan selatan, umum penyusunan dpa dpa skpd dokumen| dokumen semua dana dokumen inspektorat skpd kecamatan, alokasi semua umum kelurahan ab, dana koordinasi dan sela transfer penyusunan dpa skpd "it umum perubahan dpa perubahan dokumen| dokumen semua dana dokumen inspektorat skpd kecamatan alokasi semua umum kelurahan skpd kau tag mes lip aan ipl nip ata lel list naa mini aan mpn lil skpd pia fzo1 koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja laporan capaian kerja dan kaisar realisasi 2a| dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bulan dokumen dan kaisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd nge men dan man bos not man mana aaa ee, tahun skpd iaf o1|lou bulanan triwulanan semesisran skpd bulanan triwulanan semesisran skpd sasis sss iii undangan skpd tea men ann mea men man man ppp'p i$''#'#'#@#@@snn m momoa sessssassaa aan ena ana dai iii listrik rambat capaian kerja kegiatan (ei| lolos poo tan bass na, xena aaf f2os penyediaan jasa pemeliharaan. baya pemeliharaan pemeliharaan ruinberkala dan pajak kendaraan unit unit unit unit munition unit munition t0000| gie7|af |zos penyediaan jasa pemeliharaan. biaya pemeliharaan, pemeliharaan ruiniberkala, pembayaran pajak, unit unit unit unit munition | munition munition tokoh| tanduko1|20o9 pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor unifying unifithn unifithn unifithn unitthn unitthn unitthn tanduk bangunan lainnya or| pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana unifithn unifithn unifithn unifithn unitthn unitthn unitthn tanduk gedung kantor atau bangunan lainnya gedung abbr eta men eka mana men bela man nan ine men men icon man pp$pp jpg$d d$d wm m m ms" marab, dana penyusunan apung transfer laporan capaian selatan, umum (o1 pj, lkj dan ppd dokumen| dokumen semua dokumen inspektoratperangkat daerah semua dana kab kota, transfer |ox |ox penyediaan gaji aji bulan bulan semua umum bulan ,000l inspektorat dan tunjangan asn kecamatan, dana semua alokasi kelurahan| umum kab. dana penyediaan lampung transfer |o1 administrasi honor pengelola bulan bulan selatan, umum bulan ,140l inspektorat pelaksanaan tugas keuangan dan this kalinya, dana asn way alokasi urang umum kab. koordinasi dan apung pendapatan susunan laporan keuangan laporan laporan semua tante laporan inspektorat laporan keuangan akhir tahun pemerintah akhir tahun skpd lama usat semua kelurahan kab. koordinasi dan lampung pendapatan penyusunan laporan keuangan selatan, transfer laporan keuangan laporan laporan semua laporan inspektorat bulanan triwulanan pemerintah bulanan triwulanan kecamatan pusat semester skpd semua kelurahan administrasi kepegawaian perangkat daerah kab. pengadaan pakaian apung pendapatan dinas beserta ratan, transfer batik orang orang semua orang inspektorat atribut pemerintah kelengkapannya kecamatan pusat semua kelurahan kab. pendidikan dan apung pendapatan pelatihan trans log denan pegawai semua after inspektorat berdasarkan tugas pemerintah kecamatan, dan fungsibimbingan teknis lampung pendapatan implementasi selatan, transfer peraturan semua pemerintah inspektorat perundang kecamatan pusat undangan semua kelurahan administrasi |o1 umum perangkat daerah kab. penyediaan apung pendapatan instalasi trans lo1 t206lo1 komponen osilasi semua tante inspektorat listrik penerangan pemerintah kecamatan, bangunan kantor pusat semua kelurahan kab. penyediaan apung pendapatan peralatan trans lo1 |o2 padan gan semua pans inspektorat perlengkapan pemerintah kecamatan, kantor pusat semua kelurahan kab. lampung pendapatan penyediaan selatan, transfer peralatan rumah semua pemerintah inspektorat tangga kecamatan pusat semua kelurahan kab. lampung pendapatan penyediaan bahan terlaksananya belanja selatan, transfer lo1 i2.06loa perang bulan bulan semua bulan inspektorat logistik kantor atk pemerintah kecamatan, pusat semua kelurahan kab. lampung pendapatan penyediaan barang selatan, transfer cetakan dan cetak dan fotokopi lembar lembar semua pemerintah lembar inspektorat penggandaan kecamatan, pusat semua kelurahan kab. penyediaan bahan lampung pendapatan bacaan dan selatan, transfer peraturan koran dan majalah exemplary example semua pemerintah example inspektorat perundang kecamatan pusat undanganng pendapatan kapasitas fasilitasi kunjungan terlaksananya makan selatan, transfer pemerintah jung bulan bulan semua daerah dan desa, bulan inspektorat tamu minum rapat pemerintah kecamatan, serta pusat semua ketentraman dan kelurahan ketertiban umum kab. lampung pend eneergaaan retasmano anna perjalanan dinas luar bulan bulan semua bulan inspektorat dan konsultasi kot pemerintah skpd ora lama usat semua kelurahan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah kab. lampung pendapatan selatan, transfer pengadaan mebel semua pemerintah inspektorat kecamatan, pusat semua kelurahan penyediaan jasa |2og| penunjang urusan pemerintahan daerah peningkatan kab. tata kelola dan penyediaan jasa lampung pendapatan kapasitas komunikasi pembayaran selatan, transfer pemerintah listrik, telephone, air dan bulan bulan semua daerah dan desa, bulan inspektorat sumber daya air pemerintah nan internet kecamatan, serta dan listrik pusat semua ketentraman dan kelurahan ketertiban umum pemeliharaan barang milik |o1 daerah penunjangpenyediaan jasa kab. transfer pemeliharaan, biaya lampung pemerintah pemeliharaan dan selatan, pusat pajak, bbm dan servis pajak kendaraan grandis tahun tahun semua dak fisik tahun ,000l inspektorat perorangan dinas kecamatan bidang atau kendaraan semua pendidikan dinas jabatan kelurahan| reguler kab. lampung pendapatan pemeliharaan selatan, transfer peralatan dan semua pemerintah inspektorat mesin lainnya kecamatan, pusat semua kelurahan kab. pemeliharaan rela lampung pendapatan dilintasi gedung selatan, transfer (o1 semua inspektorat kantor dan pemerintah bangunan lainnya kecamatan pusat semua kelurahan kab. pemeliharaan rela lampung pendapatan dilintasi sarana dan selatan, transfer prasarana gedung semua pemerintah inspektorat kantor atau kecamatan pusat bangunan lainnya semua kelurahan pemeliharaan rela kab. dilintasi sarana dan sela pendapatan lox sarana semua tante inspektorat pendukung gedung pemerintah kecamatan, kantor atau pusat bangunan lainnya semua kelurahan program penyelenggara pengawasan penyelenggaraan pengawasan internal kab. lampung pendapatan pengawasan kinerja terlaksananya selatan, transfer pengawasan internal laporan laporan semua laporan inspektorat pemerintah daerah pemerintah pemda kecamatan,terlaksananya lampung pendapatan kapasitas pengawasan pengawasan internal selatan, transfer pemerintah keuangan lhp lhp semua daerah dan desa, lhp inspektorat pemda lampung pemerintah pemerintah daerah kecamatan, serta selatan pusat semua ketentraman dan kelurahan ketertiban umum kab. dana transfer revi laporan terlaksananya revi lampung umum laporan laporan selatan, laporan inspektorat kinerja kinerja dana kalinya, alokasi kalinya umum kab. lampung pendapatan revi laporan terlaksananya revi selatan, transfer laporan laporan semua laporan inspektorat keuangan keuangan skpd pemerintah kecamatan, pusat semua kelurahan monitoring dan kab. evaluasi tindak lampung pendapatan lanjut hasil selatan, transfer pemeriksaan bpk semua pemerintah inspektorat dan tindak lanjut kecamatan pusat hasil pemeriksaan semua api kelurahan penyelenggaraan olo2| pengawasan dengan tujuan tertentu peningkatan kab. tata kelola dan lampu dana kapasitas penanganan pun transfer penyelesaian terlaksananya selatan, umum pemerintah ian pengembalian kerugian dokumen dokumen semua dana daerah dan desa, dokumen ,000l inspektorat daerah kecamatan, serta negara daerah alokasi semua umum ketentraman dan kelurahan ketertiban umum peningkatan kab. tata kelola dan lampung pendapatan kapasitas pengawasan terlaksananya selatan, transfer pemerintah dengan tujuan pengaduan masyarakat laporan laporan semua pemerintah daerah dan desa, laporan inspektorat tertentu selesai kecamatan, serta pusumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi perumusan kebijakan teknis o1lo3l2011 (di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan kab. perumusan lampung pendapatan kebijakan teknis selatan, transfer l2. aga semua inspektorat bidang fasilitasi pemerintah kecamatan, pengawasan pusat semua kelurahan o1lo3 pendampingan dan asistensi peningkatan kab. tata kelola dan pendampingan dan lampung pendapatan kapasitas asistensi urusan terkirim data selatan, transfer pemerintah elukan pejabat eselon laporan laporan semua daerah dan desa, laporan inspektorat pemerintahan pemerintah dan kecamatan, serta daerah pusat semua ketentraman dan kelurahan ketertiban umum peningkatan koordinasi, kab. dana tata kelola dan monitoring dan lampung transfer kapasitas evaluasi serta terlaksananya kegiatan selatan, umum pemerintah verifikasi sosialisasi ber kecamatan| kecamatan semua dana daerah dan desa, kecamatan inspektorat pencegahan dan pung kecamatan alokasi serta pemberantasan semua umum ketentraman dan korupsi kelurahan ketertiban umum pendapatan transfer kab. pemerintah pendampingan, lampung pusat asistensi dan ternak selatan, |o3 |oa (verifikasi terlaksananya kecamatan| kecamatan semua pana kecamatan inspektorat sosialisasi upg transfer penegakan kecamatan, integritas semua khusus kelurahan|assess20| oo7loxoxl2. jalampung transfer dokumen dokumen perencanaan selatan, umum kecamatan kecamatan dokumen| dokumen dokumen perencanaan perangkat daerah natar, dana natar natar perangkat daerah semua alokasi kelurahan| umum kab. dana koordinasi dan lampung transfer lox penyusunan dokumen rka skpd dokumen| dokumen ,5s00| selatan, umum kecamatan dokumen kecamatan dokumen rka natar, dana natar natar skpd semua alokasi kelurahan| umum koordinasi dan kab. dana lampung transfer penyusunan dokumen perubahan selatan umum kecamatan kecamatan dokumen dokumen| dokumen dokumen rkaskpd natar, dana natar natar perubahan rka skpd semua alokasi kelurahan| umum kab. dana lampung transfer koordinasi dan selatan umum kecamatan kecamatan |ox penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen pan, canaan dokumen natar, dana natar natar skpd semua alokasi kelurahan| umum kab. dana koordinasi dan lampung transfer penyusunan dokumen perubahan selatan, umum kecamatan kecamatan dokumen| dokumen dokumen perubahan dpa dpa skpd natar, dana natar natar skpd semua alokasi kelurahan| umum koordinasi dan kab. dana pama laporan capaian mang kecamatan kecamatan |o1 iox laporan apalah kinerja dan ikhtisar dokumen dokumen tan, catatan dokumen kinerja dan ikhtisar yana natar, dana natar natar yan realisasi kinerja skpddana lampung transfer asn lox lox iz02lox penyediaan gaji tersedianya gaji asn bulan bulan satan, umum kecamatan bulan kecamatan dan tunjangan asn natar, dana natar natar semua alokasi kelurahan| umum kab. dana penyediaan lampung transfer asn lox administrasi dokumen administrasi bulan bulan selatan, umum kecamatan bulan kecamatan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn natar, dana natar natar asn semua alokasi kelurahan| umum kab. dana koordinasi dan lampung transfer asn lox io1 i2. |os penyusunan laporan keuangan dokumen dokumen satan, umum kecamatan dokumen kecamatan laporan keuangan akhir tahun skpd natar, dana natar natar akhir tahun skpd semua alokasi kelurahan| umum koordinasi dan oi. kab. dana dokumen laporan realisasi lampung transfer penyusunan keuangan selatan umum asn kecamatan lox 1o1 laporan keuangan angan. dokumen dokumen kecamatan dokumen bulanan triwulan semester natar, dana natar bulanan triwulanan natar skpd semua alokasi semester skpd kelurahan|lampung transfer b 06lo1 komponen instalasi alat alat listrik dan jenis jenis selatan, umum kecamatan jenis kecamatan listrik penerangan komponen listrik natar, dana natar natar bangunan kantor semua alokasi kelurahan| umum kab. dana perlengkapan dan mang kecamatan kecamatan io1 fox "matan gan peralatan gedung unit unit aan, samaran unit perlengkapan natar, dana natar natar kantor kantor semua alokasi kelurahan| umum kab. dana penyediaan tersedianya alat dan lampung transfer kecamatan kecamatan lo1 |o1 peralatan rumah bahan kebersihan bulan bulan "aan, ramalan bulan tangga kantor natar, dana natar natalor l2.0elon penyediaan bahan tulis kantor jenis jenis selatan, umum kecamatan jenis kecamatan logistik kantor natar, dana natar natar semua alokasi kelurahan| umum kab. dana lampung transfer penyediaan barang akan selat tan kecamatan iox (cetakan dan arang cetakan gan bulan bulan ? atan, mum catatan bulan " camat penggandaan penggandaan natar, dana natar natar semua alokasi kelurahan| umum penyediaan bahan kab. dana lampung transfer bacaan dan surat kabar harian selatan umum kecamatan kecamatan lo1 |ox i2. |o6 (peraturan rar kamar hana bulan bulan bulan atau mingguan natar, dana natar natar perundang undangan semua alokasi kelurahan| umum kab. dana lampung transfer lox log fasilitasi kunjungan makan minum bulan bulan satan, umum kecamatan bulan kecamatan tamu pelaksanaan kegiatan natar, dana natar natar semua alokasi kelurahan| umum kab. dana penyelenggaraan lampung transfer lox i2pelog rapat koordinasi rapat koordinasi tahun tahun selatan, umum kecamatan tahun kecamatan dan konsultasi luar dan dalam daerah natar, dana natar natar skpd semua alokasi kelurahan|kab. dana lampung transfer |o1 lox pengadaan mebel mebel kantor unit unit selatan, umum kecamatan unit kecamatan natar, dana natar natar semua alokasi kelurahan| umum penyediaan jasa penyediaan jasa lo1 menunjang tuan menunjang urusan bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan pemerintah daerah daerah kab. dana penyediaan jasa lampung transfer lor lox joglo2 komunikasi, internet, air dan listrik bulan bulan selatan, umum kecamatan bulan kecamatan sumber daya air natar, dana natar natar dan listrik pemerintahan daerah kecamatan kecamatan pajak kendaraan kendaraan perorangan bulan bulan bulan natar, dana natar natar perorangan dinas dinas atau kendaraan semua alokasi atau kendaraan dinas jabatan kelurahan| umum dinas jabatan kab. dana lampung transfer pemeliharaan pemeliharaan perawat selatan, keramat keramat io1 (oz peralatan dan mer invarian "peralatan unit unit atan, mum samaran unit samaran mesin lainnya kantor natar, dana natar natar semua alokasi kelurahan| umum kab. dana pemeliharaan rela lampung transfer dilintasi gedung selatan, umum kecamatan kecamatan gedung kantor unit unit unit kantor dan natar, dana natar natar bangunan lainnya semua alokasi kelurahan|orang dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pemberdayaan pemberdayaan desa desa wilayah kecamatan peningkatan kab. dana partisipasi lampung transfer masyarakat dalam musrenbang tingkat selatan umum masyarakat kecamatan forum musyawarah "ng kali kali kecamatan kali kecamatan natar, dana natar perencanaan natar pmb semua alokasi pembangunan kelurahan| umum desa pemberdayaan jumlah lembaga lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan tingkat kecamatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan tingkat yang diberdayakan kecamatan lembaga) kab. dana fasilitasi pameran promosi lampung transfer pengembangan pembangunan tingkat selatan umum masyarakat kecamatan lox gan kali kali kecamatan kali usaha ekonomi kabupaten lampung natar, dana natar natar masyarakat selatan semua alokasi kelurahan| umumgustus bupati lampung selatan, nanang hermanto diundangkan kalinya pada tanggal agustuspas o2f membentuk rumah data kependudukan kampung terlaksananya pelaksanaan pendataan keluarga kec. kec. kec. kec. kec. kec. kec. untuk memperkuat integrasi program kubik sektor lain data keluarga tas o2| pembinaan dan pengawasan pencatatan dan terlaksananya pelaporan melalui keg keg keg keg keg keg keg tombol 89ts| lpu pelaporan program kubik j@j aon pas o2| pelaksanaan rapat pengendalian program kubik terlaksananya rapatkoordinasi dan rapat kerja bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan gre7| daerah pengelola program kependudukan, dan pembangunan keluarga pee men door semasamusaram aan pas advokasi program kubik kepada stakeholders dan terlaksananya menggerakan masyarakat ber keg keg keg keg keg keg keg s333| g333) datuk retocusing mitra kerja melalui kerak pkk kb kes pas promosi dan program kubik melalui media massa terlaksananya kie tentang program kkk melalui keg keg keg keg keg keg keg tanduk retocusing cetak dan elektronik serta media luar ruang mugen dan audio visual pas ogf pengelolaan operasional dan sarana balai terlaksananya pengelolaan operasional balai keg keg keg keg keg keg keg too0ol penyuluhan kubik penyuluhan kubik. men men non ana ssi m.m ega man oleh pkbiplkb o3| penguatan pelaksanaan penyuluhan, menggerakan, terlaksananya lomba imp (pkbiplkb, kbd keg keg keg keg keg keg keg tanduk focusing pelayanan dan pengembangan program akbp untuk |dan sub kbd) petugas keluarga berencana penyuluh lapangan keluarga berencana pkbiplkb) tas menggerakan kader situs masyarakat pedesaan terlaksananya lomba imp (pkbiplkb, kbd keg keg keg keg keg keg keg tombol tanduk retocusing mp) dan sub kbd) jne men man men non man pas ogf 2o3 pengendalian pendistribusian alasan obat kontrasepsi terkenalnya pendistribusian obatan alat keg keg keg keg keg keg keg tombol 8aa3| lou retocusing dan sarana penunjang pelayanan fasilitas kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya pas ogf 203f promosikan konseling kesehatan reproduksi,serta terlaksananya sosialisasi kesehatan reproduksi keg keg keg keg keg keg keg too0ol saa3l lou retocusing hak hak reproduksi fasilitas kesehatan dan pus luar kelompok kegiatan dee men non non man ppo xeatraman dan ketertiban umum kab. dana harmonisasi lampung transfer revolusi mental hub safari ramah selatan, masyarakat kecamatan joa |o2 pangan lengan bahari ramadhan, kegiatan kegiatan aan, umum kecamatan kegiatan camat tokoh agama dan pengajian akbar natar, dana pembangunan natar natar tokoh masyarakat semua alokasi kebudayaan kelurahan| umum tomat| ' sassoraaool 3xc9290000| boo1a8ssio0o| o 3185as82loo kecamatan 2as53e1soo| program penunjang urusan indeks kepuasan pemerintahan masyarakatingkatan dokumen kab. dana tata kelolaan perencanaan penyusunan lampung transfer meningkatkan kapasitas dokumen dokumen senja, senjaencanaan perubahan dan renstra tanjung dana berkualitas dan serta evaluasi tanjung bintang perangkat daerah pantang, lokasi berdaya saing |ketentraman dan kinerja ati baru ketertiban perangkat umummerintah daerah dan desa, dokumen serta perencanaanpenyangga kecamatan |ox fox pny asuhan dokumen rka skpd dokumen| dokumen pan, mur manusia yang umum ran, dan dokumen "ea marah dokumen rka tanjung dana peningkatan tanjung bintang berkualitas dan evaluasi skpd bintang, alokasi tata kelola dan berdaya saing kinerja jati baru umum kapasitas perangkat pemerintah daerah daerah dan desa, serta ketentraman dan ketertiban umum peningkatan dokumen tata kelolaan perencanaan kab. dana koordinasi dan meningkatkan |kapasitas dokumen| dokumen manusia yang |daerah dan desa, iran, dan dokumen rka skpd tanjung dana tanjung bintang perubahan rka bintan alokasi berkualitas dan serta evaluasi skpdlampung transfer koordinasi dan selatan umum sumber daya pemerintah penyangga kecamatan penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen manusia yang |daerah dan desa, iran, dan dokumen tanjung dana tanjung bintang skpd berkualitas dan serta evaluasikoordinasi danubahan dpa dpa skpd tanjung dana tanjung bintang berkualitas dan serta evaluasi skpdoordinasi dan kab. dana tata kelola dan perencanaan meningkatkan |kapasitas penyusunan lampung transfer sumber daya pemerintah penyangga capai dok kpj, klip, selatan, umum kecamatan laporan apaan kuman dokumen| dokumen manusia yang |daerah dan desa, iran, dan dokumen kinerja dan ikhtisar ppd tanjung dana tanjung bintang yan berkualitas dan serta evaluasi realisasi kinerja bintang, alokasi berd sai event dan kiri skpd jati baru umum berdaya saing ultraman kinerja ketertiban perangkat umumkab. dana aparatur lampung transfer pns dan lox penyediaan gaji jasa administrasi bulan bulan selatan, umum honorer bulan | catatan dan tunjangan asn keuangan tanjung dana kec. tanjung bintang bintang, alokasi tanjung jati baru umum bintangnyediaan lampung transfer ketertiban pns dan lox administrasi jasa administrasi bulan bulan selatan, umum umum honorer bulan kecamatan pelaksanaan tugas keuangan tanjung dana peningkatan kec. tanjung bintang asnaparatur koordinasi dan lampung transfer kapasitas pns dan penyusunan dokumen laporan selatan umum pemerintah honorer kecamatan |o1 dokumen| dokumen ani daerah dan desa, dokumen laporan keuangan keuangan akhir tahun tanjung dana kec. tanjung bintang akhir tahun skpd bintang, alokasi sera tanjung koordinasi dan kapasitas lampung transfer pns dan penyusunan dokumen laporan selatan umum pemerintah honorer kecamatan laporan keuangan dokumen| dokumen ani daerah dan desa, dokumen keuangan semester tanjung dana kec. tanjung bintang bulanan triwulanan serta bintang, alokasi tanjung semester skpd ketentraman dan jati baru umum bintang ketertiban umumpengadaan pakaian lampung transfer pns dan dinas beserta pakaian khusus hari selatan umum sumber daya pemerintah honorer kecamatan arti hari tertentu untuk stel stel manusia yang daerah dan desa, stel tribut tanjung dana kec. tanjung bintang keenam aparatur berkualitas dan serta kelengkapannya bintang, alokasi tanjung berdaya saing |ketentraman dan jati baru umum bintang ketertiban umum administrasi persentase 7lo1lo1|206l umum perangkat anggaran daerah administrasi umum perangkat daerah peningkatan kab. dana tata kelola dan aparatur meningkatkan (kapasitas penyediaan lampung transfer pns dan komponen instalasi alat alat listrik dan selatan umum sumber daya pemerintah honorer kecamatan . komponen listrik bulan bulan manusia yang daerah dan desa, bulan listrik penerangan tanjung dana kec. tanjung bintang kantor berkualitas dan serta bangunan kantormeningkat kelola dan aparatur penyediaan lampung transfer meningkatkan kapasitas pns dan peralatan dan peralatan dan selatan umum sumber daya pemerintah honorer kecamatan |o1 perlengkapan gedung unit unit ani manusia yang |daerah dan desa, unit perlengkapan tanjung dana kec. tanjung bintang kantor berkualitas dan serta kantoralat dan bahan selatan umum sumber daya pemerintah honorer kecamatan peralatan rumah bulan bulan manusia yang daerah dan desa, bulan kebersihan kantor tanjung dana kec. tanjung bintang tangga berkualitas dan |sertahan selatan umum sumber daya pemerintah honorer kecamatan logistik alat tulis kantor bulan bulan manusia yang daerah dan desa, bulan logistik kantor tanjung dana kec. tanjung bintang berkualitas dan rang cetakan dan selatan umum sumber daya pemerintah honorer kecamatan cetakan dan bulan bulan manusia yang daerah dan desa, bulan penggandaan tanjung dana kec. tanjung bintang penggandaan berkualitas dan |penyediaan bahan meningkatkan (kapasitas lampung transfer pns dan bacaan dan koran harian dan selatan umum sumber daya pemerintah honorer kecamatan peraturan bulan bulan manusia yang daerah dan desa, bulan mingguan tanjung dana kec. tanjung bintang perundang berkualitas dan serta bintang, alokasi tanjung undangan berdaya saing |ketentraman dan. jati baru umum bintang ketertiban umum kab. dana meningkatkan aparatur lampung transfer pns dan fasilitasi kuni fasilitasi makan minum selat sumber daya honorer kecamatan lo1 lox asasi kunjungan rapat kantor dan kali kali aan, umum manusia yang onore kali mata tamu tanjung dana kec. tanjung bintang jamuan tamu berkualitas dan bintang, alokasi tanjung berdaya saing jati baru umum bintang peningkatan kab. dana tata kelola dan aparatur meningkatkan |kapasitas penyelenggaraan lampung transfer pns dan rapat koordinasi perjalanan dinas luar selatan umum sumber daya pemerintah honorer kecamatan kali kali manusia yang daerah dan desa, kali dan konsultasi dan dalam daerah tanjung dana kec. tanjung bintang berkualitas dan |serta skpd bintang, alokasi tanjung berdaya saing |ketentraman dan jati baru umum bintang. dana kelola dan aparatur lampung transfer kapasitas pns dan pemerintah selatan, umum honorer kecamatan pengadaan mebel mebeulair kantor unit unit daerah dan desa, unit tanjung dana kec. tanjung bintang bintang, alokasi sera tanjung ketentraman dan jati baru umum bintang ketertiban umum penyediaan jasa penyediaan jasa lo1 tunjang utusanparatur penyediaan jasa lampung transfer atas vas pns dan komunikasi rekening telepon, selatan umum pemerintah honorer kecamatan internet, air listrik bulan bulan daerah dan desa, bulan sumber daya air tanjung dana kec. tanjung bintang kantor serta dan listrik bintang, alokasi tanjung ketentraman dan jati baru umum bintangajak kendaraan kab. dana tata kelola dan aparatur pemeliharaan, biaya kapasitas bermotor, lampung transfer pns dan pemeliharaan dan pemeliharaan selatan umum pemerintah honorer kecamatan pajak kendaraan unit unit daerah dan desa, unit rutin berkala tanjung dana kec. tanjung bintang perorangan dinas serta kendaraan bintang, alokasi tanjung atau kendaraan ketentraman dan dinas operasional jati baru umum bintang dinas jabatan ketertiban umum peningkatan kab. dana kelola dan aparatur pemeliharaan lampung transfer kapasitas pns dan pemeliharaan perlengkapan dan selatan umum pemerintah honorer kecamatan peralatan dan rap bulan bulan daerah dan desa, bulan nanga peralatan kantor tanjung dana kec. tanjung bintang mesin lainnya serta kecamatan bintang, alokasi tanjung ketentraman dan jati baru umum bintangmeliharaan rela lampung transfer ketertiban pns dan lox i2.09lo9 |e'stasi gedung rehab gedung kantor unit unit s 'atan, umum umum honorer unit kecamatan kantor dan tanjung dana peningkatan kec. tanjung bintang bangunan lainnyaeliharaan rela kab. dana kelola dan aparatur dilintasi sarana dan lampung transfer kapasitas pns dan prasarana pemeliharaan rehabilitasi selatan umum pemerintah honorer kecamatan sarana dan prasarana unit unit ani daerah dan desa, unit pendukung gedung tanjung dana kec. tanjung bintang gedung kantor serta kantor atau bintang, alokasi tanjung bangunan lainnya jati baru umum ketentraman dan bintang ketertibaneningkatan kab. dana tata kelola dan masyarakat partisipasi meningkatkan (kapasitas lampung transfer dan desa masyarakat dalam musrenbang rkd selatan umum sumber daya pemerintah kecamatan forum musyawarah orang orang manusia yang daerah dan desa, orang tingkat kecamatan tanjung dana kecamatan tanjung bintang perencanaan berkualitas dan |serta bintang, alokasi tanjung pembangunan berdaya saing |ketentraman dan jati baru umum bintang desa ketertiban umum peningkatan kab. dana tata kelola dan masyarakat peningkatan meningkatkan (kapasitas lampung transfer dan desa efektifitas kegiatan jumlah pemberdayaan selatan umum sumber daya pemerintah kecamatan pemberdayaan masyarakat wilayah kegiatan kegiatan manusia yang daerah dan desa, kegiatan tanjung dana kecamatan tanjung bintang masyarakat kecamatan berkualitas dan |serta bintang, alokasi tanjung wilayah kecamatan berdaya saing |ketentraman dan. jati baru umum bintang ketertiban umum pemberdayaan jumlah lembaga lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan tingkat kecamatan lembap lembaga lembaga lembaga lembaga tingkat yang diberdayakan kecamatan lembaga) peningkatan kab. dana tata kelola dan masyarakat aan meningkatkan (kapasitas fasilitasi lampung transfer dan desa usaha ekonomi sumber daya pemerintah pengembangan selatan, umum kecamatan masyarakat yang dibina umkm umkm manusia yang daerah dan desa, umkm usaha ekonomi ag. tanjung dana kecamatan tanjung bintang usaha kecil mikro) berkualitas dan serta masyarakatkegiatan koordinasi lo1 ketentraman berkas dan ketertiban tenan peningeraman dan ketertiban umum peningkatan sinergitas dengan kab. dana sat kelola dan masyarakat cpo 'sian cara lampung transfer revolusi mental kapasitas dan desa republik indonesia, koordinasi forum pemerintah pai selatan, umum dan kecamatan tentara nasional komunikasi pimpinan kali kali daerah dan desa, kali tanjung dana pembangunan kecamatan tanjung bintang indonesia dan kecamatan serta bintang, alokasi kebudayaan tanjung instansi vertikal ketentraman dan jati baru umum bintang wilayah kecamatan ketertiban umum peningkatan kab. dana kelola dan masyarakat harmonisasi lampung transfer revolusi mental pas tas dan desa hubungan dengan tokoh agama dan selatan umum dan pemerintah kecamatan tokoh masyarakat yang orang orang ani daerah dan desa, orang tokoh agama dan tanjung dana pembangunan kecamatan tanjung bintang dibina serta tokoh masyarakat bintang, alokasi kebudayaan tanjung mss1a92. ,s990penganggaran, dokumen renstra, dan evaluasi senja dan perubahan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat senja daerah kab. penyusunan lampung dokumen dokumen renstra, selatan, kecamatan kecamatan senja dan perubahan dokumen| dokumen dokumen perencanaan senja kalinya, kalinya kalinya perangkat daerah semua kelurahan kab. koordinasi dan lampung lox penyusunan dokumen rka skpd dokumen| dokumen selatan, kecamatan dokumen kecamatan dokumen rka kalinya, kalinya kalinya skpd semua kelurahan koordinasi dan kab. penyusunan lampung io1 (oz dokumen dokumen rka skpd dokumen| dokumen selatan, kecamatan kuman kecamatan perubahan kalinya, kalinya kalinya perubahan rka semua skpd kelurahan kab. lampung koordinasi dan selatan, kecamatan kecamatan penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen dokumen kalinya, kalinya kalinya skpd semua kelurahan kab. koordinasi dan lampung lox io1 fos penyusunan dokumen dpa skpd dokumen| dokumen selatan, kecamatan dokumen kecamatan perubahan dpa perubahan kalinya, kalinya kalinya skpd semua kelurahan koordinasi dan semua penyusunan kab kota, inert lox zoolog (laporan capaian laporan capaian kinerja dokumen| dokumen smua kecamatan dokumen kecamatan kinerja dan ikhtisar dan ikhtisar realisasi kecamatan kalinya kalinya realisasi kinerja semua skpd kelurahan administrasi pembayaran gaji dan keuangan aan bulan bulan bulan bulan bulan perangkat daerah yang penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan terlaksananya lomba bidan praktek uas, 3se| lou retocusing mira kera lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan lomba puskesmas rawatinap, lomba pembinaan keseruan ber perusahaan, lomba rumah sakitdalam pelayanan metode kontasepsijangka panjang mkp) dan lomba kelompok pria were lipi pip rip las nag senja rata rata capaian kinerja kegiatan soo con sar denny nee men dos man pp6'"poi mn, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan tanduk pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga keluarga orientasi' pelatihan teknis pelaksana kader ketahanan terlaksananya sosialisasi dan lomba pik remaja retocusing dan kesejahteraan keluarga bkb, bkr, bkl, uppks, mahasiswa tahap tumbuh, gak, tegar pik.r dan pemberdayaan ekonomi keluarga uppks) promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan meningkatkan pendapatan uppks daro retocusing dan kesejahteraan keluarga bkb, bkr, bkl, uppks, pik.r dan pemberdayaan ekonomi keluarga uppks) daa rata rat capaian kinerja kegiatan |)so0o tar am) pelaksanaan dan peningkatan peran serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta tanduk organisasi kemasyarakatan tk. kab kota dalam organisasi kemasyarakatan tk. kali kota pembangunan keluarga melalui pembangunan ketahanan dalam kesejahteraan keluarga pelaksanaan peningkatan kapasitas mira dan terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok case| datuk retocusing organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan bkb, bkr.uppks, pks, esiaridan keluarga program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bkb, (harmonisterlaksananya kegiatan harganya tsanatooo| lou retocusing kesejahteraan keluarga bagi mira kerja aaa aa, bener dana men ben man man c i wl jul www www eee rata rata capaian kinerja program(e)| a24 dos lam c uii uut uut u uvu lt urat . urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yoo pop perencanaan, penganggaran,penyediaan gaji selatan, transfer kecamatan kecamatan |o1 bulan bulan bulan bulan dan tunjangan asn kalinya, pemerintah kalinya kalinya semua pusat kelurahan kab. penyediaan lampung lox administrasi dokumenalinya, kalinya kalinya asn semua kelurahan kab. koordinasi dan lampung lox io1 i2. |os penyusunan dokumen laporan dokumen| dokumen $ 'atan, kecamatan dokumen kecamatan laporan keuangan keuangan skpd kalinya, kalinya kalinya akhir tahun skpd semua kelurahan koordinasi dan kab. dokumen laporan realisasi lampung penyusunan keuangan selatan kecamatan kecamatan laporan keuangan dokumen| dokumen dokumen bulanan triwulan semestkran kalinya, kalinya kalinya bulanan triwulanan skpd semua semester skpd kelurahan administrasi belanja cekatan 7lo1lo1| kepegawaian nas pesan stel stel stel stel stel perangkat daerah tidur kelengkapannya kab. pengadaan pakaian lampung (ox |o2 panas beserta pakaian dinas beserta 38stel stel selatan, stel kecamatan atribut atribut kelengkapannya kalinya, kalinya kelengkapannya semua kelurahan administrasi alat alat listrik dan umum perangkat komponen listrik jenis jenis jenis jenis jenis daerah kantor kab. penyediaan lampung |o1 lox komponen instalasi alat alat listrik dan 12jenis jenis selatan, jenis kecamatan listrik penerangan komponen listrik kantor kalinya, kalinya bangunan kantor semua kelurahan kab. penyediaan pengadaan peralatan apung kecamatan io1 fox "matan gan dan perlengkapan 12unit 3unit aan, unit perlengkapan kalinya, kalinya kantor kantor penyediaan peralatan rumah selatan kecamatan lo1 peralatan rumah jenis jenis jenis tangga kalinya, kalinya tangga semua kelurahan kab. lampung lox .06loa penyediaan bahan han logistik kantor 12jenis jenis selatan, jenis kecamatan logistik kantor kalinya, kalinya semua kelurahan kab. penyediaan barang cetak miang kecamatan io1 (oz cetakan dan cak aan 12jenis jenis pan, jenis penggandaan kalinya, kalinya penggandaan semua kelurahan kab. penyediaan bahan kab bacaan dan bahan bacaan dan sea kecamatan peraturan peraturan perundang bulan bulan kalinya bulan kalinya perundang undangan undangan semua kelurahan kab. fasilitasi kuni fasilitasi makan minum apung kecamatan |o1 lox asimilasi kunjungan rapat dan jamuan kegiatan| kegiatan tan, kegiatan "camat tamu kalinya, kalinya tamu semua kelurahan semua penyelenggaraan kab kota, lo1 iz06log rapat koordinasi koordinasi dan kali kali smua kali kecamatan dan konsultasi konsultasi skpd kecamatan kalinya skpd semua kelurahan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan mebel kantor jenis jenis jenis jenis jenis pemerintah daerah kab. lampung . (oz pengadaan mebel mebel kantor 19jenis jenis selatan, jenis tamatan kalinya, kalinya semua kelurahan kab. pengadaan gedung pemeliharaan rehabilitasi mama kecamatan kantor atau gedung kantor dan unit unit kali nd: unit kalinya bangunan lainnya rumah dinas alang7lox lox(zog| penunjang urusan rekening internet air alan bulan bulan bulan bulan pemerintahan dan listrik kantor daerah semua penyediaan jasa kab kota, komunikasi, rekening internet, air semua kecamatan lo1 naa bulan bulan bulan sumber daya air dan listrik kantor kecamatan kalinya dan listrik semua kelurahan pemeliharaan milik pemeliharaan daan rutin berkala dan pajak lo1 una tunjang kendaraan perorangan jenis jenis jenis jenis jenis rusak dinas atau kendaraan pemerintahan dinas jabatan daerah penyediaan jasa semua pemeliharaan, biaya pemeliharaan kab kota, pemeliharaan dan rutin berkala dan pajak semua kecamatan pajak kendaraan kendaraan perorangan jenis jenis kecamatan jenis kalinya perorangan dinas dinas atau kendaraan semua atau kendaraan dinas jabatan kelurahan dinas jabatan kab. pemeliharaan lih lat lampung kecamatan iox loe (peralatan dan me harian peralatan 12jenis 4jenis ? atan, jenis camat dan mesin lainnya kalinya, kalinya mesin lainnya semua kelurahan program pemberdayaan persentase masyarakat masyarakat desa yang desa dan diberdayakan kelurahan koordinasi kegiatan musrenbang tingkat kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pemberdayaan kecamatan desacamatan kalinya, kalinya perencanaan pembangunan semua kelurahan desa kegiatan pemberdayaan musrenbang kelurahan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kelurahanlurahan kalinya, kalinya perencanaan semua pembangunan kelurahpeningkatan jalan apung kecamatan (og |o2 parana gan lingkungan dan jenis jenis an, jenis camat prasarana kalinya, kalinya jembatan kelurahan semua kelurahan kab. pemberdayaan pkk kecamatan |o1 |o3 i2. masyarakat "penanganan covid kegiatan kegiatan nan, kegiatan kalinya, kalinya kelurahan semua kelurahan pemberdayaan pameran pembangunan lembaga kabupaten, kemasyarakatan pembinaan umkm dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan tingkat promosi unggulan kecamatan kelurahan kab. fasilitasi lampung pendapatan 7lo1lo3 izo3loa pengembangan pameran pembangunan kegiatan kegiatan selatan, transfer kegiatan kecamatan usaha ekonomi tingkat kabupaten kalinya, pemerintah kalinya masyarakat semua pusat kelurahan program kegiatan koordinasi koordinasi nasa pina lo1 ketentraman upaya dan ketertiban atan umum ketentraman dan ketertiban umum mto, safari ramadhan, koordinasi upaya pengajian akbar penyelenggaraan kecamatan, lomba qasidah tk. kecamatan, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan ketenteraman dan ikan akb ketertiban umum gan kelurahan dan tpa kelurahan sinergitas dengan kab. epo isian negara lampung pendapatan republik indonesia, keamanan dan selatan, transfer kecamatan tentara nasional ketertiban masyarakat kegiatan kegiatan kegiatan kalinya, pemerintah kalinya indonesia dan kelurahan semua pusat instansi vertikal kelurahan wilayah kecamatan kab. harmonisasi lampung pendapatan noa iloilo2 hubungan dengan lomba qasidah tingkat kegiatan kegiatan ,00o| selatan, transfer kegiatan kecamatan tokoh agama dan kecamatan kalinya, pemerintah kalinya tokoh masyarakaturusan penyelenggara pemerintahan umum urusan yang diselenggarakan pemerintahan umum penyelenggaraan urusan pemerintahan aparatur kelurahan dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan umum sesuai siap siaga bencana penugasan kepala daerah fasilitasi, koordinasi kab. dan pembinaan naa lampung bintik, sosialisasi, aparatur kelurahan dan selatan kecamatan konsultasi) kegiatan kegiatan nan kegiatan siap siaga bencana kalinya, kalinya wawasan semua kebangsaan dan kelurahan ketahanan nasional kab. ios i2. persatuan dan sosialisasi bahaya kali kali papan, "transfer kali camat narkoba kalinya, pemerintah kalinya kesatuan bangsa semua pusat kelurahan tomat| ) e| 8a7rs990oo| b07as22700| means23oooom dab jumlah dokumen lampung kecamatan |ox jox fox rumen perencanaan perangkat dokumen| dokumen selatan, dokumen perencanaan dana sidomulyo daerah yang tersusun sidomulyo, perangkat daerah alokasi sidorejo umum peningkatan tata kelola dan kab. dana kapasitas koordinasi dan lampung transfer pemerintah jumlah dok rka penyusunan jump'an kuman dokumen| dokumen selatan, daerah dan desa, dokumen nama dokumen rka skp yang tersusun dana sidomulyo sidomulyo, serta skpd alokasidokumen perubahan rka skp dokumen| dokumen selatan, dana daerah dan desa, dokumen sidomulyo perubahan rka yang tersusun sidomulyo, alokasi serta skpdkoordinasi dan jumlah dokumen lampung umum pemerintah kecamatan penyusunan dpa penyusunan dpa skpd dokumen| dokumen selatan, dana daerah dan desa, dokumen sidomulyo skpd yang tersusukoordinasi dan jumlah dokumen transfer penyusunan penyusunan lampung umum pemerintah kecamatan perubahan dpa perubahan dpa skpd dokumen| dokumen selatan, dana daerah dan desa, dokumen sidomulyo sidomulyo, serta skpd yang tersusun alokasioordinasi dan dana tata kelola dan kab. kapasitas penyusunan transfer laporan capaian jumlah laporan kinerja lampung umum pemerintah kecamatan dokumen| dokumen selatan, daerah dan desa, dokumen . kinerja dan ikhtisar yang tersusun dana sidomulyo da. sidomulyo, serta realisasi kinerja alokasi sidorejo ketentraman dan skpd umum ketertiban umum administrasi keuangan perangkat daerah peningkatan tata kelola dan dana kab. transfer kapasitas penyediaan gaji jumlah bulan gaji dan lampung umum pemerintah kecamatan kunjungan asn yang bulan bulan selatan, daerah dan desa, bulan dan tunjangan asn dana sidomulyo terbayarkan sidomulyodiaan transfer jumlah dokumen lampung pemerintah administrasi umum kecamatan |o1 penyedia administrasi dokumen| dokumen selatan, daerah dan desa, dokumen . pelaksanaan tugas dana sidomulyo pelaksanaan tugas asn sidomulyo, serta asn alokasi sidorejo ketentraman dan umum ketertiban umum peningkatan tata kelola dan dana jumlah dokumen kab. kapasitas koordinasi dan transfer koordinasi dan lampung pemerintah penyusunan umum kecamatan |o1 penyusunan dokumen| dokumen selatan, daerah dan desa, dokumen . laporan keuangan dana sidomulyo laporan keuangan sidomulyo, serta akhir tahun skpd alokasi akhir tahun skpdlaporan keuangan penyusunan laporan dokumen| dokumen selatan, dana daerah dan desa, dokumen sidomulyo bulanan triwulanan keuangan sidomulyo, alokasi serta semester skpd sidorejo ketentraman dan umum ketertiban umum administrasiokumen dana tata kelola dan pengadaan pakaian pengadaan pakaian kab. transfer kapasitas dinas beserta atribut lampung pemerintah dinas beserta umum kecamatan atribut kelengkapannyaber dokumen| dokumen selatan, dana daerah dan desa, dokumen sidomulyo kelengkapannya daya air dan sidomulyo invasi serta gkapanny listrik pengadaan sidorejo umum ketentraman dan mebel ketertiban umum administrasi umum perangkat daerah peningkatan tata kelola dan dana jumlah dokumen kab. kapasitas penyediaan transfer komponen instalasi penyediaan komponen lampung umum pemerintah kecamatan instalasi listrik dokumen| dokumen selatan, daerah dan desa, dokumen . listrik penerangan dana sidomulyo listrik pengadaan sidomulyo, serta bangunan kantor alokasi mebel sidorejo ketentraman dan umum ketertiban umum peningkatan tata kelola dan kab. dana kapasitas penyediaan transfer peralatan dan jumlah peralatan lampung umum pemerintah kecamatan unit unit selatan, daerah dan desa, unit |. perlengkapan kantor yang diadakan dana sidomulyo sidomulyo, serta kantor alokasijumlah dokumen lampung umum pemerintah kecamatan peralatan rumah penyedia peralatan dokumen| dokumen selatan, dana daerah dan desa, dokumen sidomulyo tangga rumah tanggatransfer indah kampung pemerintah bah lah bahan logistik io1 io1 zoe log celaan panas jumlah bahan gisa 34jenis 34jenis selatan, daerah dan desa, jenis maan logistik kantor kantor yang tersedia dana sidomulyo sidomulyo, lokasi sertabarang jumlah barang lampung umum pemerintah kecamatan cetakan dan penyewaan yang jenis jenis selatan, dana daerah dan desa, jenis sidomulyo penggandaan disediakan sidomi uly invasi sertapenyediaan bahan kab. transfer kapasitas bacaan dan jumlah belahan lampung umum pemerintah kecamatan peraturan berlangganan bahan bulan bulan selatan, dana daerah dan desa, bulan sidomulyo perundang bacaan sidomi uly invasi serta undanganfasilitasi kunjungan jumlah sajian fasilitasi lampung umum pemerintah kecamatan tamu jung kunjungan tamu yang kotak kotak selatan, dana daerah dan desa, kotak sidomulyo disediakan sidomi ulylenggaraan transfer rapat koordinasi jumlah perjalanan dinas lampung umum pemerintah kecamatan kabupaten yang kali kali selatan, daerah dan desa, kali |. dan konsultasi dana sidomulyo dilaksanakan sidomulyo, serta skpd alokasi sidorejo ketentraman dan umumdana kab. kapasitas transfer jumlah dokumen lampung umum pemerintah kecamatan pengadaan mebel pengadaan mebel dokumen| dokumen selatan, dana daerah dan desa, dokumen sidomulyo sidomulyo, serta alokasi sidorejo ketentraman dan umum ketertiban umum penyediaan jasa 7lox (zog| penunjang urusan pemerintahan daerah peningkatan jumlah dokumen dana tata kelola dan . kab. kapasitas penyediaan jasa penyedia jasa dan transfer komunikasi komunikasi sumber lampung umum pemerintah kecamatan dokumen| dokumen selatan, daerah dan desa, dokumen sumber daya air daya air dan sid dana sidomulyo dan listrik listrik pengadaan omu alokasi seri sidorejo ketentraman dan mebellx |o1 daerah penunjang pemerintahan daerah peningkatan penyediaan jasa dana tata kelola dan pemeliharaan, biaya kab. kapasitas jumlah bulan transfer pemeliharaan dan pemeliharaan lampung umum pemerintah kecamatan pajak kendaraan bulan bulan selatan, daerah dan desa, bulan . kendaraan dinas yang dana sidomulyo perorangan dinas sidomulyo, serta dilaksanakan alokasi atau kendaraan sidorejo umum ketentraman dan dinas jabatan ketertiban umum peningkatan tata kelola dan dana kab. transfer kapasitas pemeliharaan jumlah pemeliharaan lampung umum pemerintah kecamatan peralatan dan peralatan dan mesin unit unit selatan, dana daerah dan desa, unit sidomulyo mesin lainnya yang dilaksanakapemeliharaan rela transfer dilintasi gedung jumlah gedung lampung umum pemerintah kecamatan bangunan kantor yang unit unit selatan, daerah dan desa, unit |. kantor dan nama dana sidomulyo dipelihara sidomulyo, serta bangunan lainnya alokasi sidorejo ketentraman dan umum ketertiban umum program penyelenggara lox pemerintahan dan pelayanan publik koordinasi penyelenggaraan lo2 kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan koordinasi sinergi peningkatan tata kelola dan perencanaan dan dana kab. kapasitas pelaksanaan jumlah kegiatan transfer kegiatan koordinasi sinergi dan lampung umum pemerintah kecamatan kegiatan kegiatan selatan, daerah dan desa, kegiatan . pemerintahan kegiatan yang dana sidomulyo sidomulyo, serta dengan perangkat dilaksanakan alokasi sidorejo ketentraman dan daerah dan instansi umum ketertiban vertikal terkait ketertiban umumdea rotor aia ter kesan danny menata penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dokumen perencanaan perangkat daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen toooof dkplamsel (renstra, senja, dan perubahan senja) pip pare apa isi hki mnnnnnnnnni anni menanam mana dki skpd dia nanang dis mana msi denny dan dan ncs mentokoh| dkplamsel dan kaisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd (kpj, ppd, dan lopp) predikat kerja) too patraokoh| tokoh| dkplamsel tahun skpd keuangan skpd koordinasi dan penyusunan laporan keuangan laporan keuangan bulanan dan semester dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dpl use bulanan triwulanan semester skpd keameemam predikat kerja) tatar voodoo0 pengadaan pakaian dinas beserta arut seragam baik tradisional heli helai lembar lembar lembar lembar lembar dkptause kelengkapannya pip lip lip tap, dan fungsi pen non man predikat kerja) twa prop penyediaan komponen isolasi listrik penerangan atalatlstik dan komponen stik abbr bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 9ts7| 7osa| dkplamsel bangunan kantor pena per iii daa maa lis maa maan apr9ts7| 8asa| dkplamsel undangan undangan (op jae awan aaondnaian kapuas perjalanan dinas luar dan dalam daerah orang kali orang kali orang) kali kas orang kali sada orang kali gross aise po) skpd predikat kerja) pala yoo0 kemammmkemeram malah dpp giesen maka samara rekening telepon, internet air dan listrik kantor dkp tamsel po) listrik predikat kera) pata penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pemeliharaan ruinberkala dan pajak kendaraan unit unit unit pun unit unit unit tokoh| dkplamsel dan pajak kendaraan perorangan dinas atau perorangan dinas jabatan kendaraan dinas jabeningkatan tata kelola dan dana partisipasi kab. transfer kapasitas masyarakat dalam jumlah peserta pada lampung umum pemerintah kecamatan forum musyawarah kegiatan musrembang kegiatan kegiatan selatan, dana daerah dan desa, kegiatan sidomulyo perencanaan kecamatan sidomulyo invasi serta pembangunan sidorejo ketentraman dan umum desa ketertiban umum peningkatan tata kelola dan peningkatan kab. dana kapasitas jumlah kegiatan transfer efektifitas kegiatan peningkatan efektifitas lampung umum pemerintah kecamatan pemberdayaan kegiatan kegiatan selatan, dana daerah dan desa, kegiatan sidomulyo masyarakat sidomulyo, serta dikecamatan alokasi wilayah kecamatan sidorejo ketentraman dan umum ketertiban umum pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan peningkatan tata kelola dan dana aan kab. kapasitas fasilitasi transfer pengembangan jumlah kegiatan lampung umum pemerintah kecamatan io3 t2o3 log kegiatan kegiatan selatan, daerah dan desa, kegiatan usaha ekonomi pengembangan umkm dana sidomulyo sidomulyo, serta masyarakat alokasi sidorejo ketentraman dan umum ketertiban umum program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum koordinasi upaya loxloal201| penyelenggaraan ketentesinergitas dengan dana tata kelola dan kepolisian negara jumlah kegiatan kab. transfer kapasitas republik indonesia, sosialisasi sinergitas lampung umum pemerintah kecamatan tentara nasional dengan polri, tni dan kegiatan kegiatan selatan, dana daerah dan desa, kegiatan sidomulyo indonesia dan instansi vertikal diwilayah sidomulyo, alokasi serta instansi vertikal kecamatan sidorejo umum ketentraman dan wilayah kecamatan ketertiban umum peningkatan tata kelola dan kab dana kapasitas harmonisasi jumlah kegiatan transfer hubungan dengan pengajian yan lampung umum pemerintah kecamatan io1 loa gan pengajian yang kegiatan kegiatan selatan, daerah dan desa, kegiatan tokoh agama dan dilaksanakan wilayah dana sidomulyo sidomulyo, serta tokoh masyarakat kecamatan alokasi sidorejo ketentraman dan umum ketertiban umum total ') | 23ease0o0unsur layanan foil (kecamatan zes17s7a0yusunan lox dokumen kecamatan perencanaan katung perangkat daerah koordinasi dan lox iox penyusunan kecamatan dokumen rka katung skpd koordinasi dan penyusunan kecamatan |o1 io1 dokumen katung perubahan rka skpd koordinasi dan kecamatan penyusunan dpa katung skpd koordinasi dan penyusunan kecamatan |ox jo1 perubahan dpa katung skpd koordinasi dan penyusunan |ox log laporan capaian kecamatan kinerja dan ikhtisar katung realisasi kinerja skpd administrasi keuangan perangkat daerah lox fox penyediaan gaji kecamatan dan tunjangan asn katung penyediaan ini lox administrasi tamatan pelaksanaan tugas katung asn koordinasi dan lox io1 i2. |os penyusunan kecamatan laporan keuangan katung akhir tahun skppegiat rpm tahun tahun rkd lokasi target pagu indikatif jawab kegiatan rkd apbd dana daerah perubahan koordinasi dan penyusunan kecamatan |o1 io1 laporan keuangan katung bulanan triwulanan semester skpd administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan pakaian (ox |o2 panas beserta | catatan atribut katung kelengkapannya administrasi umum perangkat daerah penyediaan lox lox komponen instalasi " catatan listrik penerangan katung bangunan kantor penyediaan lox peralatan dan kecamatan perlengkapan katung kantor penyediaan kecamatan lo1 io1 peralatan rumah katung tangga lox .06loa penyediaan bahan | tamatan logistik kantor katung penyediaan barang penyediaan barang kecamatan cetakan dan cetakan dan tahun tahun tahun katung penggandaan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan kecamatan |o1 io1 peraturan katung perundang undangan iritasi lox log fasilitasi kunjungan catatan tamu katung penyelenggaraan invasi lox rapat koordinasi kecamatan dan konsultasi katung skpd pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah penyediaan jasa 7lox (zog|x komunikasi, kecamatan sumber daya air katung dan listrik pemeliharaan barang milik 7lox lox pasrah penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan kecamatan pajak kendaraan kation perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pemeliharaan kecamatan peralatan dan kation mesin lainnya dana pemeliharaan rela pemeliharaan transfer lox i2.09lo9 |e'stasi gedung rehabilitasi gedung tahun tahun umum tahun kecamatan kantor dan kantor dan rumah dana katung bangunan lainnya dinas alokasi umumdana partisipasi transfer masyarakat dalam musrenbang rkd umum kecamatan forum musyawarah kegiatan kegiatan kegiatan tingkat kecamatan dana katung perencanaan alokasi pembangunan umum desa peningkatan efektifitas kegiatan kecamatan pemberdayaan kation masyarakat wilayah kecamatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkatfasilitasi transfer iox lo3 pengembangan umum kecamatan usaha ekonomi dana katung masyarakat alokasi umum program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum koordinasi upaya 7loxloal201 penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dana harmonisasi transfer hubungan dengan dokumen senja, umum kecamatan perubahan senja dan kegiatan kegiatan kegiatan tokoh agama dan dana katung renstra tokoh masyarakatoo re098133poin poin poin poin poin kinerja perangkat perangkat daerah daerah peningkatan kab tata kelola dan penyusunan lampung kapasitas kecamatan dokumen dokumen perencanaan selatan, pemerintah camara kecamatan dokumen| dokumen daerah dan desa, penengah dokumen perencanaan perangkat daerah penengahan, penengahan perangkat daerah semua sera kelurahan ketentraman dan ketertiban umum kab. dana koordinasi dan lampung transfer kecamatan |ox fo2 penyusunan dokumen rka skpd dokumen dokumen selatan, umum penengah dokumen kecamatan dokumen rka penengahagiana penengahan skpd semua alokasi kelurahan| umum koordinasi dan kab. lampung penyusunan dokumen perubahan selatan kecamatan kecamatan dokumen skpd dokumen dokumen penengah dokumen penengahan perubahan rka lerenga an, menengah skpd kelurahan kab. koordinasi dan dok apung kecamatan kecamatan |ox (oz penyusunan oxu penyusunan dokumen dokumen stan, penengah dokumen skpd dpa penengahan, penengahan semua kelurahan kab. koordinasi dan lampung kecamatan lox io1 fos penyusunan dokumen perubahan dokumen dokumen s tata, penengah dokumen " catatan perubahan dpa dpa skpd penengahan, penengahan skpd semua kelurahan koordinasi dan kab. dana penyusunan lampung transfer kecamatan lor lo1 izo1log (laporan capaian dokumen lkp), lagi, dokumen dokumen s 'atan, umum penengah dokumen kecamatan kinerja dan ikhtisar ppd penengahagiana penengahandana transfer penyediaan gaji khusus kecamatan kecamatan penengah dan tunjangan asn dana penengahan alokasi khusus fisik kab. dana fox ( administrasi kuman administrasi bulan bulan "an, umum penengah bulan samara pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn penengahagiana penengahan asn semua alokasi kelurahan| umum kab. koordinasi dan dokumen penyusunan apung kecamatan kecamatan lox iox susunan laporan keuangan dokumen dokumen aan, penengah dokumen "ca mata laporan keuangan penengahan, penengahan akhir tahun akhir tahun skpd semua kelurahan koordinasi dan kab. dana lampung transfer penyusunan dokumen penyusunan laporan selatan umum kecamatan kecamatan laporan keuangan keuangan dokumen dokumen ratan, penengah dokumen penengahagiana penengahan bulanan triwulanan bulanan triwulanan semksteran semua alokasi semester skpd kelurahan| umum pakaian khusus hari hari tertentu pan persentase stel stel stel stel stel kepegawaian peg penyelenggaraan perangkat daerah administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan pakai kab. para meningkatkan batan akalan pakaian khusus hari sela sumber daya kecamatan kecamatan jox |o2 ("nas beserta hari tertentu untuk stel stel tan, umum manusia yang penengah stel " camat atribut penengahan hana penengahan aparatur berkualitas dan kelengkapannya semua alokasi berdaya sain kelurahan| umum administrasi persentase 7lo1lo1|206l umum perangkat anggaran poin poin poin poin poin administrasi umum daerah perangkat daerah kab. dana meningkatkan penyediaan lampung transfer instalasi alat alat listrik selatan, umum sumber daya kecamatan kecamatan iox i2. |o1 (p2 komponen instalasi lalat listrik gan jenis jenis aan, manusia yang penengah jenis mata listrik penerangan komponen listrik penengahagiana penengahan berkualitas dan bangunan kantor semua alokasi berdaya sainningkatkan bahan pengadaan peralatan sela sumber daya kecamatan kecamatan lox i2. |o2 "data dan dan perlengkapan jenis jenis 21an, manusia yang penengah jenis "camat perlengkapan penengahagiana penengahan kantor berkualitas dan kantor semua alokasi berdaya sain kelurahan| umum ab, dana meningkatkan penyediaan sela sumber daya kecamatan kecamatan peralatan rumah peralatan rumah tangga jenis jenis pata, manusia yang penengah jenis kecamatan penengahagiana penengahan tangga berkualitas dan semua alokasi berdaya sain kelurahan| umum kab. dana meningkatkan lampung transfer bah selat sumber daya kecamatan kecamatan lox lor i2z.06loa asalkan bahan alat tulis kantor bulan bulan aan, umum manusia yang penengah bulan " camat logistik kantor penengahagiana penengahan berkualitas dan semua alokasi berdaya sain kelurahan| umum ab, dana meningkatkan penyediaan barang cetakan sela sumber daya kecamatan kecamatan iox (cetakan dan pakan gan jenis jenis aan, manusia yang penengah jenis mata penggandaan penengahan hana penengahan penggandaan berkualitas dan semua alokasi berdaya sain kelurahan| umum penyediaan bahan kab. dana meningkatkan lampung transfer bacaan dan hari selat sumber daya kecamatan |o1 lo1 i2. peraturan bacaan koran harian bulan bulan atan, umum manusia yang penengah bulan matan dan mingguan penengahagiana penengahan perundang berkualitas dan undangan semua alokasi berdaya sain kelurahan| umum kab. dana meningkatkan lampung transfer fasilitasi kuni makan selat sumber daya kecamatan kecamatan lo1 lox stilasi kuno makan minum bulan bulan aan, mum manusia yang penengah bulan camat tamu pelaksanaan kegiatan penengahagiana penengahan berkualitas dan semua alokasi berdaya sain kelurahan| umum peningkatan kab. tata kelola dan penyelenggaraan lampu meningkatkan (kapasitas rapat koordinasi sea sumber daya pemerintah kecamatan kecamatan luar daerah dan dalam kali kali manusia yang |daerah dan desa, penengah kali dan konsultasi penengahan, penengahan daerah berkualitas dan serta skpd semua berdaya saing |ketentraman dan kelurahan ketertiban umum pengadaan barang mebeuler kantor milik daerah unit unit unit unit unit 7lo1lo112071 penunjang urusan pengadaan peralatan dan perlengkapan unit unit unit unit unit pemerintah kantordaan umum kecamatan kecamatan |o1 |ox i2. pengadaan mebel mebeulair kantor unit unit arah, penengah unit camat penengahagiana penengahan semua alokasi kelurahan| umum penyediaan jasa internet dan listrik penunjang urusan penyediaan jasa bulan bulan bulan bulan bulan pemerintahan penunjang urusan bulan bulan bulan bulan bulan daerah pemerintahan daerah kab. dana penyediaan jasa apung transfer kecamatan kecamatan lor j2olo2 komunikasi, internet dan listrik bulan bulan an, umum penengah bulan mata sumber daya air penengahagiana penengahan dan listrik semua alokasi kelurahan| umum pemeliharaan barang milik pemeliharaan barang daerah penunjang milik daerah penunjang poin poin poin poin poin urusan urusan pemerintahan pemerintahan daerah daerah penyediaan jasa pemeliharaan kab. dana pemeliharaan, biaya meningkatkan rutin berkala, lampung transfer pemeliharaan dan bayaran pajak dan selatan umum sumber daya kecamatan kecamatan pajak kendaraan yak, unit unit manusia yang penengah unit perizinan kendaraan penengahan hana penengahan perorangan dinas berkualitas dan dinas operasional atau semua alokasi atau kendaraan berdaya saing lapangan kelurahan| umum dinas jabatan kab. para meningkatkan pemeliharaan lih perawat sela sumber daya kecamatan kecamatan iox loe (peralatan dan me'invarian kerajaan jenis jenis ? atan, manusia yang penengah jenis camat png dan mesin lainnya penengahagiana penengahan mesin lainnya berkualitas dan semua alokasi berdaya sain kelurahan| umum kab. dana meningkatkan pemeliharaan rela lampung transfer dilintasi ged pemeliharaan rehabilit. selatan, umum sumber daya kecamatan kecamatan lo1 lox iritasi ung me harian medali'ita unit unit arah, manusia yang penengah unit camat kantor dan gedung kantor penengahagiana penengahan berkualitas dan bangunan lainnya semua alokasi berdaya sain kelurahan| umum pemeliharaan rela dilintasi sarana dan kecamatan kecamatan prasarana gedung penengah penengahan kantor atau bangunan lainnya pemeliharaan rela kab. dana meningkatkan dilintasi sarana dan pemeliharaan sarana lampung transfer dan selat sumber daya kecamatan |o1 lo1 i2. "sarana sarana unit unit patah, umum manusia yang penengah unit | amalan pendukung gedung pendukung gedung penengahan hana penengahan berkualitas dan kantor atau kantor semua alokasi berdaya saing bangunan lainnya kelurahan| umum penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pemeliharaan ruinberkala dan pajak kendaraan dkp tamsel pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau perorangan dinas operasional lapangan psi siti tia pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan rehabilitasi gedung kantor dkp tamsel bangunan lainnya pee ben iri rt, isl erat neon men nan con acid ann www men. nia men men dengan england men penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung jumlah infrastruktur sarana penyimpanan dan kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah pengolahan bahan pangan yang dibangun kabupaten kota dibangun enteng ente mnc make mana man man mean ann hh" citra keamanan ,nnn,,n ,h,h,h.h, lli:"xc" .,o,. aaa aaa persentase publikasi data situasi konsumsi diukur diakhir tahun pangan yang terbit tepat waktu persentase publikasi data harga pangan yang diukur diakhir tahun terbit tepat waktu www lil iii konsumsi protein gram kap! gram kap! diukur diakhir tahun hari hari penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau jumlah oktan gapoktan yang dibina kelompokdata pph ketersediaan pangan dan neraca dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dkp tamsel makanan bahan makanan koordinasi, sinkronisasidan pelaksanaan distribusi pertemuan teknis dan koordinasi permadi, upt kali kali tai) parsel pangan pokok dan pangan lainnya dan penyuluh pengembangan kelembagaan usaha pangan jumlah oktan gapoktan yang dibina kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok dkp tamsel masyarakatdan toko tanilndonesia ken ten matednn man ben men nasa aer fee. aaa pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan laporan prognosis kebutuhan pangan hari kabupaten kota besar keagamaan nasional bkn) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan distribusi cadangan pangan pemerintah kali kali pangan kabupaten kota penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal laporan prognosis kebutuhan pangan hari besar dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen keagamaan nasional bkn) pengadaan cadangan pangan pemerintah jumlah cadangan pangan pemerintah yang kabupaten kota disediakan keane ntu mea neon man ann non bean man men pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan penurunan tingkat konsumsi beras setahun #tahun 9tahun #tahun #tahun diukur diakhir tahun perkapita tahun sesuaidengan angka kecukupan gizi pemberdayaan masyarakatdalam penganekaragaman jumlah kelompok wanita tani yang dibina kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal ppl lipersentase masyarakat masyarakat desa kelurahan yang desa dan diberdayakan kelurahan koordinasi jumlah desa yang 7lolo3 kegiatan dilakukan pemberdayaan pemberdayaan desa wilayah kecamatan pas kab. dana trans masyarakat dalam musrenbang rkd selatan, umum. kecamatan kecamatan forum musyawarah kegiatan kegiatan dan kegiatan tingkat kecamatan penengahan hana penengahan perencanaan masyarakat pmb semua alokasi pembangunan kelurahan| umum desa peningkatan efektifitas kegiatan kecamatan kecamatan pemberdayaan pembinaan umkm kegiatan kegiatan dan kegiatan penengahan masyarakat masyarakat wilayah kecamatan pemberdayaan terlaksananya lembaga pemberdayaan kemasyarakatan lembaga kali kali kali kali kali tingkat kemasyarakatan kecamatan tingkat kecamatan kab. dana fasilitasi lampung transfer pengembangan pameran kabupaten selatan umum kecamatan kecamatan kegiatan kegiatan dan kegiatan usaha ekonomi dan kecamatan penengahan hana masyarakat penengahan masyarakat semua alokasi kelurahan| umum3| penyelenggaraan dalam upaya kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan ketentraman dan peningkatan ketertiban umum ketentraman dan ketertiban umum peningkatan tata kelola dan harmonisasi meningkatkan kapasitas kecamatan mto, pengajian akbar sumber daya pemerintah hubungan dengan penengah kecamatan tingkat kecamatan dan kegiatan kegiatan manusia yang daerah dan desa, kegiatan tokoh agama dan dan penengahan safari ramadhan berkualitas dan serta tokoh masyarakat masyarakat berdaya saing |ketentraman dan ketertiban umum total ) | 1s7n61, 1s48019000| re098133lol kecamatan jangang7o0okumen perencanaan penyusunan pendapatan dokumen dokumen renstra, transfer penyangga senja dan senja dokumen| dokumen ran, dan dokumen kecamatan palas perencanaan pemerintah perubahan evaluasi perangkat daerah pusat naga kinerja perangkat daerah dokumen kab. perencana koordinasi dan lampung pendapatan dokumen rencana penyangga penyusunan selatan, transfer |o1 kerja dan anggaran dokumen| dokumen ran, dan dokumen kecamatan palas dokumen rka rkaab. perencanaan koordinasi dan dokumen rencana lampung pendapatan penyusunan kerja dan anggaran selatan transfer penyangga dokumen dokumen| dokumen ran, dan dokumen kecamatan palas perubahan rka p) palas, pemerintah perubahan rka evaluasi skpd semua pusat skpd kinerja kelurahan perangkat daerah dokumen kab. perencana pendapat koordinasi dan dokumen pelaksanaan selatan transfer penyangga penyusunan dpa dokumen| dokumen ran, dan dokumen kecamatan palas anggaran dpa) skpd palas, pemerintah skpd evaluasi semua pusat kinerja kelurahokumen kab. perencana koordinasi pendapat korea can ogtumen perban lanang pendapatan menganggap pelaksanaan anggaran dokumen| dokumen ran, dan dokumen kecamatan palas perubahan dpa dppoordinasi dan kab. perencanaan penyusunan laporan capaian lampung pendapatan kinerja dan ikhtisar pung penyangga laporan capaian menpan selatan, transfer realisasi kinerja ip, dokumen| dokumen ran, dan dokumen kecamatan palas kinerja dan ikhtisar palas, pemerintah da. kpj, ppd dan evaluasi evaluasi realisasi kinerja reni semua pusat kiri skpd enja) kelurahan ninja perangkat daerahyang tepat waktu kab. lampung pendapatan asn pada lox i202lox penyediaan gaji pembayaran gaji dan bulan bulan s tata, transfer kantor bulan kecamatan palas dan tunjangan asn tunjangan asn palas, pemerintah kecamatan semua pusat palas kelurahan kab. penyediaan lampung pendapatan asn pada lox administrasi dokumen administrasi bulan bulan selatan, transfer kantor bulan kecamatan palas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas asn palas, pemerintah kecamatan asn semua pusat palas kelurahan kab. invasi asn koordinasi dan laporan ketatausahaan kampung pendapatan .da lox iox susunan dan pengujian dokumen dokumen padan, "range dokumen kecamatan palas laporan keuangan verifikasi keuangan palas, pemerintah kecamatan akhir tahun skpd semua pusat palas kelurahan kab. koordinasi penyusunan dokumen laporan lampung pendapatan asn pada laporan keuangan realisasi keuangan dokumen2 dokumen selatan, transfer kantor dokumen kecamatan palas bulanan triwulanan palas, pemerintah kecamatan bulanan triwulanan semester semua pusat palas semester skpd kelurahan administrasi persentase 7lo1lo1 i206| umum perangkat my. anggaran administrasi umumtalas penyediaan alat alat apung pendapatan kantor komponen kelas listrik dan komponen bulan bulan patah, rans kecamatan bulan kecamatan palas listrik penerangan |. palas, pemerintah listrik kantor palas bangunan kantor semua pusat kelurahan kab. penyediaan lampung pendapatan kantor lox peralatan dan peralatan dan unit unit selatan, transfer kecamatan unit kecamatan palas perlengkapan perlengkapan kantor palas, pemerintah palas kantor semua pusat kelurahan kab. penyediaan perawat apung pendapatan kantor iox (peralatan rumah gaan peralatan bulan bulan pan, (transfer kecamatan bulan kecamatan palas rumah tangga palas, pemerintah tangga palas semua pusat kelurahan peningkatan kab. sat kelola dan lampung pendapatan kapasitas penyediaan bahan penyediaan bahan selatan transfer pemerintah kantor bulan bulan daerah dan desa, kecamatan bulan kecamatan palas logistik kantor logistik kantor palas, pemerintah serta palas semua pusat ketentraman dan kelurahan ketertiban umum kab. penyediaan barang cetak lampung pendapatan kantor iox (cetakan dan penyalaan tak dan bulan bulan ran, "transfer kecamatan bulan kecamatan palas penggandaan palas, pemerintah penggandaan palas semua pusat kelurahan penyediaan bahan kab. lampung pendapatan bacaan dan selat trans kantor (oz .06lo6 peraturan penyertaan peran bulan bulan pan, tarsier kecamatan bulan kecamatan palas harian mingguan palas, pemerintah perundang palas undangan semua pusat kelurahan kab. fasilitasi kuni fasilitasi makan minum apung pendapatan kantor lo1 lox asasi kunjungan rapat kantor dan kali kali aan, "raster kecamatan kali kecamatan palas tamu palas, pemerintah jamuan tamu palas semua pusat kelurahan kab. penyelenggaraan lampung pendapatan kantor lox iz06lo9 rapat koordinasi perjalanan dinas luar kali kali selatan, transfer kecamatan kali kecamatan palas dan konsultasi dan dalam daerah palas, pemerintah palas skpdkab. barang milik lampung pendapatan daerah selatan, trans io1 pengadaan mebel mebeulair kantor unit unit patas indah pada unit kecamatan palas kantor semua pusat kecamatan kelurahan palas penyediaan jasa 7lolos 2og| penunjang urusan jasa penunjang urusan ian bulan bulan bulan bulan pemerintahan kantor daerah kab. penyediaan jasa rekening telepon, lampu pendapatan kantor 7lox lo1 l2ogo2 pf? komunikasi, internet, air listrik bulan bulan an, "transfer kecamatan bulan kecamatan palas sumber daya air palas, pemerintah kantor palas dan listrik semua pusat kelurahan pemeliharaan barang milik lox pasrah penunjang barang milik daerah unit unit unit unit unit urusan yang dipelihara pemerintahan daerah penyediaan jasa kab barang pemeliharaan, biaya milik lampung pendapatan pemeliharaan dan jumlah kendaraan selatan transfer daerah pajak kendaraan dinas jabatan yang unit unit palas pemerintah pada unit kecamatan palas perorangan dinas dipelihara kantor semua pusat atau kendaraan kecamatan kelurahan dinas jabatan palas kab. barang milik lampung pendapatan pemeliharaan pemeliharaan peralatan selatan transfer daerah i01 peralatan dan bulan bulan pada bulan kecamatan palas dan mesin lainnya palas, pemerintah mesin lainnya kantor semua pusat kecamatan kelurahan palas kab. barang pemeliharaan rela lampung pendapatan pemeliharaan daerah dilintasi gedung kana selatan, transfer rehabilitasi gedung unit unit pada unit kecamatan palas kantor dan palas, pemerintah kantor kantor bangunan lainnya semua pusat kecamatan kelurahan palas program pemberdayaan persentase masyarakat masyarakat kelurahan yang desa dan diberdayakartisipasi kab. meningkatkan masyarakat masyarakat tokoh lampung pendapatan masyarakat dalam desa yang hadir pada selatan, transfer sumber daya dan desa forum musyawarah orang orang manusia yang se orang kecamatan palas musrenbang palas, pemerintah perencanaan berkualitas dan kecamatan pmb kecamatan semua pusat berd sai pal pembangunan kelurahan berdaya saing alas desa pemberdayaan jumlah lembaga lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan tin kecamatan lembap lembaga lembaga lembaga lembaga tingkat yam diberdayakan kecamatan pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan produk kab. unggulan masyarakat fasilitasi lampung pendapatan daerah, usaha ekonomi selat trans manfaatkan dan desa 7lo1 lo3 i2o3loa "9kembangan masyarakat yang dibina umkm umkm ran, "transfer pemanfaatan se umkm kecamatan palas usaha ekonomi palas, pemerintah teknologi, umkm) kecamatan masyarakat semua pusat inovasi, palas kelurahan penguatan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja program persentase koordinasi koordinasi hak teka lo1 ketentraman sam wang dan ketertiban perang atan umum ketenteraman ketertiban umum jumlah koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya koordinasi upaya anak penyelenggaraan peningkatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan ketenteraman dan ketenteraman ketertiban umum orang orang orang orang orang ketertiban umum tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dibitan harmonisasi lampung pendapatan revolusi mental atas tas masyarakat tokoh agama dan pemerintah dan desa hubungan dengan selatan, transfer dan tokoh masyarakat yang orang orang daerah dan desa, se orang kecamatan palas tokoh agama dan palas, pemerintah pembangunan dibina serta kecamatan tokoh masyarakat semua pusat kebudayaan ketentraman dan palaspeningkatan dana lampung investasi daerah penyusunan transfer dokumen dokumen selatan, umum dan pelayanan kecamatan jati tahun tahun jati publik melalui tahun perencanaan perencanaan skpd dana agung agung, penyederhanaan perangkat daerah alokasipun transfer penyusunan dokumen selatan, umum dan pelayanan kecamatan jati tahun tahun jati publik melalui tahun dokumen rka perencanaan rka skpd dana agung agung, penyederhanaan skpd alokasi marga birokrasi dan umum agungselatan, dan pelayanan umum kecamatan jati dokumen perencanaan tahun tahun jati dana publik melalui tahun agung perubahan rka perubahan rka skpd agung, alokasi penyederhanaan gung skpd marga birokrasi dan umum agung regulasi kab. peningkatan dana lampung transfer investasi daerah koordinasi dan dokumen selatan, umum dan pelayanan kecamatan jati penyusunan dpa perencanaan tahun tahun jati dana publik melalui tahun agung skpd penyusunan dpa skpd agung, alokasi penyederhanaan gungdokumen transfer penyusunan perencanaan selatan, umum dan pelayanan kecamatan jati tahun tahun jati publik melalui tahun perubahan dpa penyusunan perubahan dana der agung skpd dpa skpd jung, alokasi penyederhanaan marga birokrasi dan umumingkatan lampung investasi daerah penyusunan transfer laporan capaian dokumen penyusunan selatan, umum dan pelayanan kecamatan jati gea benar laporan pencapaian tahun tahun jati dana publik melalui tahun agung kinerja skpd agung, penyederhanaan gung realisasi kinerja alokasi semua birokrasi dan skpd umum kelurahan regulasi administrasi keuangan perangkat daerah ab, dana sela transfer selatan gaji jasa admin tan jat |zo2lox penyediaan gaji jasa administrasi bulan bulan jati mam bulan maan han dan tunjangan asn keuangan dana agung agung, alokasi semua umum kelurahan kab. peningkatan dana lampung investasi daerah penyediaan transfer administrasi gaji dan honorarium selatan, umum dan pelayanan kecamatan jati lo1 bulan bulan jati publik melalui bulan pelaksanaan tugas aparatur dana agung agung, penyederhanaan asn alokasi marga birokrasi dan umum agung regulasi kab. peningkatan dana lampung investasi daerah koordinasi dan transfer penyusunan dokumen laporan selatan, umum dan pelayanan kecamatan jati keuangan ahir tahun tahun tahun jati publik melalui tahun laporan keuangan skpd dana der agung akhir tahun skpd gung, alokasi penyu angan semua birokrasi dan umum kelurahlaporan keuangan selatan, umum dan pelayanan kecamatan jati laporan keuangan bulanan triwulan semester bulan bulan jati dana publik melalui bulan agung bulanan triwulanan skpd agung, alokasi penyederhanaan gung semester skpd semua umum birokrasi dan kelurahan regulasi administrasi pengadaan pakaian kepegawaian dinas beserta atribut still still still still still perangkat daerah kelengkapannya kab. dana peningkatan persentase dokumen lampung meningkatkan investasi daerah pengadaan pakaian transfer administrasi selatan, sumber daya dan pelayanan dinas beserta umum pegawai kecamatan jati atribut perkantoran yang bulan bulan jati dana manusia yang publik melalui kecamatan bulan agung diselesaikan tepat agung, berkualitas dan |penyederhanaan gung kelengkapannya alokasi waktu (persen tahun) marga umum berdaya saing |birokrasi dan agung regulasitahun rkd lokasi target agu indikasi jawab kegiatan rpm tahun rkd apbd dana daerah perubahan kab. peningkatan dana lampung transfer investasi daerah penyediaan selatan, dan pelayanan komponen instalasi alat alat listrik dan umum kecamatan jati man bulan bulan jati dan publik melalui bulan agung listrik penerangan komponen listrik kantor agung ana penyederhanaan kasi bangunan kantor marga lokasi birokrasi dan agung regulasi kab. lampung kaca selatan, kecamatan jati lox iox .06fo2 padan gan jati dung perlengkapan agung, kantor marga agung kab. peningkatan dana lampung investasi daerah transfer penyediaan alat dan bahan selatan, umum layanan kecamatan jati peralatan rumah bulan bulan jati publik melalui bulan agung kebersihan kantor agung ana penyederhanaan tanggahan selatan, umum layanan kecamatan jati alat tulis kantor bulan bulan jati dana publik melalui bulan agung logistik kantor agung, penyederhanaanrang foto copy dan selatan, umum layanan kecamatan jati |ox (ox cetakan dan bulan bulan jati dana publik melalui bulan una penjilidan penggandaan agung, alokasi penyederhanaan marga umum birokrasi dan agung regulasi kab. peningkatan dana penyediaan bahan lampung transfer investasi daerah bacaan dan selatan, umum dan pelayanan kecamatan jati peraturan surat kabar harian bulan bulan jati dana publik melalui bulan agung perundang agung, alokasi penyederhanaan undangan marga umum birokrasi dan agung regulasi kab. peningkatan dana lampung investasi daerah transfer fasilitasi kuni makan dan minum selatan, umum dan layanan kecamatan jati lo1 lox log |"2s'stasi kunjungan hat dan kegiatan bulan bulan jati dana publik melalui bulan aung tamu kantor agung, alokasi penyederhanaan marga umum birokrasi dan agung regulasi pelatihan pengolahan pangan lokal lokasi kali kali lomba koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi data pph konsumsi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen konsumsi per kapita per tahun katana man mana man maan mana nan mana mana mana mana mantan mana mantan mana mana maan mana man beam gee ketersediaan protein gram kap! hari koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan jumlah kawasan mandiri pangan yang dibina desa desa desa desa desa desa desa pangan kabupaten kota ro iii pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran jumlah gabah cadangan pangan yang cadangan pangan pada kerawanan pangan yang |dihibahkan kepada masyarakat mencakup dalam (satu) daerah kabupaten kota merek ljk wali ai. einer seram wl penguatan kelembagaan keamanan pangan segar rapat jejaring keamanan pangan daerah skpd) kali kali daerah kabupaten kota sosialisasi mutu dan keamanan pangan bagi kali kali kader desa sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan sosialisasi sertifikasi jaminan keamanan pangan kali kali daerah kabupaten koti bagi umkm industri rumah tangga pangan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan pembinaan higienis dan sanitasi sarana kali kali daerah kabupaten kota pengolahan pusat rekomendasi keamanan pangan segar asal jumlah sample yang diuji sampel sampel sampel sampel sampel sampel sampel tumbuhan daerah kabupaten kota sosialisasi keamanan pangan segar asal kali kali tumbuhan sekolah pee blingkungan hidlampung investasi daerah penyelenggaraan transfer rapat koordinasi perjalanan dinas selatan, umum dan pelayanan kecamatan jati jaan kali kali jati publik melalui kali dan konsultasi pegawai dana agung agung, penyederhanaan skpd alokasi marga umum birokrasi dan agung regulasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan mebeulair kantor unit unit unit unit unit pemerintah daerah kab. dana peningkatan lampung transfer investasi daerah pengadaan meja dan selatan, umum dan pelayanan kecamatan jati pengadaan mebel kantor bulan bulan jati dana publik melalui bulan agung agung, alokasi penyederhanaan gang marga umum birokrasi dan agung regulasi penyediaan jasa 7lox (zog| penunjang urusan pemerintahan daerah kab. dana peningkatan lampung investasi daerah penyediaan jasa transfer komunikasi internet dan listrik selatan, umum dan pelayanan kecamatan jati lo1 bulan bulan jati publik melalui bulan sumber daya air kantor dana agung naa agung, penyederhanaan dan listrik alokasi marga umum birokrasi dan agung regulasi pemeliharaan barang milik lox iox daerah penunjang rusak pemerintahan daerah penyediaan jasa kab. dana peningkatan pemeliharaan, biaya lampung transfer investasi daerah pemeliharaan dan pajak dan pemeliharaan selatan, umum dan pelayanan kecamatan jati pajak kendaraan rutin berkala bulan bulan jati dana publik melalui bulan agung perorangan dinas kendaraan dinas agung, alokasi penyederhanaan gung atau kendaraan marga umum birokrasi dan dinas jabatan agung regulasi kab. peningkatan lampung investasi daerah pemeliharaan pemeliharaan rutin selatan, dan pelayanan kecamatan jati peralatan dan berkala peralatan bulan bulan jati publik melalui bulan agung mesin lainnya kantor agung, penyederhanaan gung marga birokrasi danmeliharaan rela pemeliharaan lampung transfer investasi daerah dilintasi sarana dan perlengkapan gedung selatan, umum dan pelayanan kecamatan jati prasarana gedung kantor toilet dan bulan bulan jati dana publik melalui bulan agung kantor atau mushola tempat agung, alokasi penyederhanaan gung bangunan lainnya wudhu) marga umum birokrasi dan agung regulasi program persentase masyarakat pemberdayaan kelurahan yang persen persen persen null persen null persen masyarakat diberdayakan segi desa dan persentase masyarakat kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kelurahan yang diberdayakan koordinasi kegiatan musrenbang rkd kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pemberdayaan tingkat kecamatan desa peningkatan seluruh peningkatan kab. memperkuat tata kelola dan guru kan persentase kegiatan dana masyarakat partisipasi lampung infrastruktur kapasitas perencanaan transfer dan masyarakat dalam pembangunan daerah selatan, umum untuk pemerintah membantu kecamatan jati |ox (o3 forum musyawarah empang bulan bulan jati mendukung (daerah dan desa, pemandu bulan yang melibatkan dana wilayah agung perencanaan agar agung, pengembangan (serta partisipasi aktif alokasi keramat pembangunan marga ekonomi dan ketentraman dan masyarakat umum jati desa agung pelayanan dasar |ketertiban agung umum pemberdayaan lembaga kemasyarakatan pembinaan umkm kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan tingkat kecamatan pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan kab. produk lampu dana memperkuat unggulan fasilitasi fasilitasi saba transfer ketahanan daerah, umkm 7lo1lo3 izo3loa pengembangan kembangan usaha bulan bulan jati umum ekonomi untuk pemanfaatan swkecamat ban kecamatan jati usaha ekonomi dana pertumbuhan teknologi, jati agung ekonomi masyarakat agung, masyarakat marga alokasi yang berkualitas inovasi, agung umum dan berkeadilan (penguatan agung kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja program koordinasi bimbingan keagamaan ketentraman mas nai kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan dan ketertiban umum koordinasi upaya zloxloal2o1| penyelenggaraan bimbingan keagamaan iata kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan ketenteraman dan masyarakatb, dana kelola dan masyarakat harmonisasi og. kampung transfer revolusi mental kapasitas dan tokoh hubungan dengan partisipasi masyarakat selatan, umum dan pemerintah agama kecamatan jati desa dalam ketertiban bulan bulan jati daerah dan desa, bulan tokoh agama dan dana pembangunan keramat agung dan keamanan agung, serta tokoh masyarakat alokasi kebudayaan jati marga ketentraman dan umum agung agu7lo1lo1dana tata kelola dan kab. kapasitas penyusunan transfer dokumen dokumen perencanaan lampung umum pemerintah kecamatan kecamatan dokumen| dokumen selatan, daerah dan desa, dokumen perencanaan perangkat daerah ketapang dana ketapang ketapang perangkat daerah tapa alokasi seri bangunrejp ketentraman dan ketertiban umum kab. koordinasi dan lampung |ox fo2 penyusunan dokumen rka skpd dokumen| dokumen s40,s00| selatan, kecamatan dokumen kecamatan dokumen rka ketapang, ketapang ketapang skpd semua kelurahan peningkatan kab tata kelola dan koordinasi dan lampung kapasitas penyusunan pemerintah dok selatan, lox io1 dokumen dokumen perubahan dokumen| dokumen daerah dan desa, amalan dokumen aan perubahan rka rka skpd ketapang, serta ketapang ketapang semua skpd kelurahan ketentraman dan ketertiban umum peningkatan kab dana tata kelola dan lampung transfer kapasitas koordinasi dan selatan umum pemerintah kecamatan kecamatan penyusunan dpa dokumen dpa skpd dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen skpd ketapang, dana ketapang ketapangkecamatan kecamatan dokumen dpa skpd dokumen| dokumen daerah dan desa, dokumen perubahan dpa ketapang, dana ketapang ketapang skpdyusunan dokumen perencanaan lampung transfer lox iz0blog (laporan capaian penganggaran dan dokumen| dokumen satan, umum kecamatan dokumen kecamatan kinerja dan ikhtisar laporan perangkat ketapang, dana ketapang ketapang realisasi kinerja daerah semua alokasi skpd kelurahan| umum alat alat listrik dan komponen listrik administrasi kantor bulan bulan bulan bulan bulan keuangan persentase jenis jenis jenis jenis jenis perangkat daerah penyelenggaraan bulan bulan bulan bulan bulan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu penyediaan gaji kecamatan kecamatan dan tunjangan asn ketapang ketapang kab. penyediaan lampung lox administrasietapang, ketapang ketapang asn semua kelurahan peningkatan kab. dana sat kelola dan koordinasi dan lampung transfer atas tas penyusunan dokumen laporan selatan umum pemerintah kecamatan kecamatan dokumen1 dokumen daerah dan desa, dokumen laporan keuangan akhir tahun ketapang, dana ketapang ketapang akhir tahun skpd semua alokasi seri ketentraman dan kelurahan| umum ketertiban umum peningkatan tata kelola dan dana koordinasi dan kapasitas transfer penyusunan dokumen laporan umum pemerintah kecamatan kecamatan laporan keuangan dokumen1 dokumen daerah dan desa, dokumen keuangan semester dana ketapang ketapang bulanan triwulanan alokasi serta semester skpd ketentraman dan umum ketertibantalas alat alat listrik dan apung transfer kecamatan kecamatan iox i2. |o1 (po komponen instalasi komponen listrik jenis jenis peran, umum lamaran jenis camat listrik penerangan kantor ketapang, dana ketapang ketapang bangunan kantotas peralatan dan pengadaan peralatan selatan umum pemerintah kecamatan kecamatan lo1 dan perlengkapan unit unit daerah dan desa, unit perlengkapan ketapang, dana ketapang ketapang kantor serta kantor semua alokasi ketentraman dan kelurahan|kecamatan kecamatan peralatan rumah jenis jenis daerah dan desa, jenis tangga ketapang, dana ketapang ketapang tangga serta semua alokasi ketentraman dan kelurahan| umum ketertiban umum peningkatan kab. tata kelola dan kapasitas lampung penyediaan bahan selatan pemerintah kecamatan kecamatan bahan logistik kantor jenis jenis daerah dan desa, jenis logistik kantor ketapang, ketapang ketapang semua sera ketentraman dan kelurahan ketertiban umum peningkatan kab. tata kelola dan kapasitas lampung penyediaan barang pemerintah selatan, kecamatan kecamatan cetakan dan cetak dan pengadaan jenis jenis daerah dan desa, jenis ketapang, ketapang ketapang penggandaan semua serta ketentraman dan kelurahanpemerintah selatan, umum kecamatan kecamatan peraturan peraturan perundang bulan bulan daerah dan desa, bulan ketapang, dana ketapang ketapang perundang undangan serta semua alokasi undangan ketentraman dan kelurahan| umum ketertiban umum kab. fasilitasi kuni fasilitasi makan minum apung lo1 lo1 animasi kunjungan rapat kantor dan kegiatan kegiatan atan, catatan kegiatan catatan tamu ketapang, ketapang ketapang jamuan tamuag jawab perubahan peningkatan kab tata kelola dan penyelenggaraan lampung kapasitas rapat koordinasi perjalanan dinas dalam selatan, pemerintah kecamatan kecamatan kali kali daerah dan desa, kali dan konsultasi daerah ketapang, ketapang ketapang skpd semua seri kelurahantata kelola dan lam kapasitas selatan pemerintah kecamatan kecamatan pengadaan mebel mebeulair kantor unit unit daerah dan desa, unit ketapang, ketapang ketapang semua sera kelurahan ketentraman dan ketertiban umum penyediaan jasa penyediaan jasa |o1 |o1 dea tuan dana tata kelola dan penyediaan jasa lampung transfer kapasitas komunikasi, selatan, umum pemerintah kecamatan kecamatan listrik dan internet bulan bulan daerah dan desa, bulan sumber daya air ketapang, dana ketapang ketapang dan listrik semua alokasi seri kelurahan! umum ketentraman danemeliharaan kab. tata kelola dan pemeliharaan, biaya kapasitas rutin berkala, lampung pemeliharaan dan pembayaran pajak, dan selatan pemerintah kecamatan kecamatan pajak kendaraan yak, unit unit daerah dan desa, unit perizinan kendaraan ketapang, ketapang ketapang perorangan lintas dinas operasional atau semua seri atau kendaraan lapangan kelurahan ketentraman dan dinas jabatan pkecamatan kecamatan peralatan dan maa jenis jenis daerah dan desa, jenis dan mesin lainnya ketapang,| dana ketapang ketapang mesin lainnyapeliharaan sarana lampung transfer atas tas dilintasi gedung dan prasarana selatan umum pemerintah kecamatan kecamatan pendukung gedung unit unit daerah dan desa, unit kantor dan ketapang,| dana ketapang ketapang kantor dan rumah serta bangunan lainnya semua alokasi dinas ketentraman dan kelurahan| umum ketertiban umum jumlah orang dan program pemberdayaan kegiatan pemberdayaan desa kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan masyarakat wilayah kecamatan desa dan kelurahan persentase masyarakat yang diberdayakan jumlah orang dan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan 7lolo3 kegiatan kan pemberdayaan wilayah kecamatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan desa musrenbang rkd tingkat kecamatan peningkatan peningkatan kab memperkuat tata kelola dan partisipasi lam infrastruktur kapasitas masyarakat dalam musrenbang rkd selatan untuk pemerintah kecamatan kecamatan forum musyawarah kegiatan kegiatan mendukung daerah dan desa, kegiatan tingkat kecamatan ketapang, ketapang ketapang perencanaan semua pengembangan serta pembangunan kelurahan ekonomi dan ketentraman dan desa pelayanan dasar |ketertiban umum pemberdayaan lembaga pembangunan desa kemasyarakatan melalui pembinaan dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan tingkat lomba desa kecamatan peningkatan kab. tata kelola dan aan kapasitas fasilitasi lampung pengembangan pembangunan desa selatan pemerintah kecamatan lox io3 (203foa "9kembangan melalui pembinaan dan daerah dan desa, usaha ekonomi ketapang, ketapang lomba desa serta masyarakjumlah koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan program ketenteraman dan koordinasi ketertiban umum dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen ketentraman dan ketertiban persentase kegiatan umum koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum koordinasi upaya 7loxloal2o3l penyelenggaraan bimbingan keagamaan ista kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan ketentraman dan masyarakat ketertiban umum kab. meningkatkan harmonisasi lampung sumber daya |ox loe hubungan dengan bimbingan keagamaan kegiatan kegiatan s 'atan, manusia yang kecamatan kegiatan kecamatan tokoh agama dan masyarakat ketapang, berkualitas dan ketapang ketapang tokoh masyarakat semua berdaya sain kelurahan tomat| ) '| x675, 20a20527a1e39490. 18as6gso0| oo program penunjang urusan nilai indeks kepuasan pemerintahan poin poin poin poin poin masyarakat daerah kabupaten kot perencanaan, penganggaran, dokumen dan evaluasi perencanaan, penanggalan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat dan evaluasi kinerja daerah peningkatan tata kelola dan kab. kapasitas lampung dana pemerintah selatan transfer daerah dan desa, semua umum serta kecamatan dana ketentraman dan penyusunan semua #'lokasi ketertiban dokumen tersedianya dokumen seluruh umum umum dokumen dokumen kelurahan dokumen kecamatan ragi perencanaan perencanaan kab dana peningkatan perangkat daerah transfer tata kelola dan sela umum kapasitas alan, dana pemerintah ind alokasi daerah dan desa, patah umum serta eruranan ketentraman dan ketertiban umum koordinasi dan kab. dana penyusunan kampung transfer laporan capaian selatan, umum semua kecamatan ragigaji dan tunjangan bulan bulan bulan bulan bulan perangkat daerah peningkatan kab dana tata kelola dan kapasitas lampung transfer penyediaan gaji tersedianya gaji dan selatan, umum pemerintah bulan bulan daerah dan desa, bulan kecamatan ragi dan tunjangan asn tunjangan pns ragi, dana semua alokasi seri kelurahan! umum ketentraman dan ketertiban umum tingkat capaian realisasi capaian kinerja renstra kat capaian bidangang aan erna (v2) kyz na x ii asztasioo orfzoidlh ls tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan terukur ppp ena bana han nae lipi kasa naa man ipl aipl iii asli naa fpp ken bkn pena dean kasa naa man ipl iis iii naa skpd ppp dini na ipl lini han mali skpd f2oit000of dokumen dlh ls dan ikhtisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd kentang, out pediamkerah peras penyediaan gaji dan tunjangan asn pembayaran gaji dan tunjangan asn dlh ls ppa penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn administrasi pelaksanaan tugas asn la) dlh ls tahun skpd entra, ou pediakerah tor faaf rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik administrasi barang milik daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen too0of dokumen t43204400| dlh ls daerah pada skpd rentaacapaan rem kesana| pediakerah ttf orfaosf pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya belanja pakaian pakaian dinas beserta atribut sel sel sel sel stel stel dlh ls kelengkapannya f2oslh ls dan fungsi rampak pediatkerah u por poef penyediaan komponen osilasi listrik penerangan alatalatlistik dan komponen mistik kantor jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis dlh ls bangunan kantor man maan ppp kan aan nana pen aan kuan lip lipi laki ppp ininsintonnunosnnbonnbai "galon kasa nan lis naa undangan ppp iksssbabssaa lan aan isl ii fair ppp kanan mann angan naa lis msi ppp ken ana nana ona ada ifl ii skpd rentaacapaan krem kenanga| pelajaran ppp mesin maa ana kasa isl i1ipl iis ann see mana menanam men pediakerah u ppp tenan nba akan mana ana ll) aan tag daa mai mal mecca hata listrik keamanan pedtahun rkd lokasi umbi target pagu indikatif kegiatan rpm tahun rkd apbd dana daerah jawab perubahan peningkatan kab dana tata kelola dan penyediaan lampung transfer kapasitas administrasi tersedianya selatan umum pemerintah pelaksanaan tugas administrasi bulan bulan ragi dana daerah dan desa, bulan kecamatan ragi pelaksanaan tugas asn serta asn semua alokasi kelurahan! umum ketentraman dan ketertiban umum administrasi persentase 7lo1lo1|206l umum perangkat anggaran bulan bulan bulan bulan bulan administrasi umum daerahtersedianya komponen selatan, umum pemerintah .,. kenang bulan bulan daerah dan desa, bulan kecamatan ragi listrik penerangan instalasi listrik ragi, dana bangunantersedianya peralatan pemerintah peralatan dan selatan, umum perlengkapan dan perlengkapan unit unit ragi dana daerah dan desa, unit kecamatan ragi kantortersedianya peralatan selatan umum pemerintah peralatan rumah rumah tangga jenis jenis ragi dana daerah dan desa, jenis kecamatan ragi tangghan tersedianya bahan selatan, umum pemerintah ran jenis jenis daerah dan desa, jenis kecamatan ragi logistik kantor logistik kantor ragi, dana. dana tata kelola dan lampung kapasitas transfer penyediaan barang tersedianya barang selatan, umum pemerintah cetakan dan cetak dan bulan bulan semua dana daerah dan desa, bulan kecamatan ragi penggandaan penggandaan kecamatan alokasi serta semua umum ketentraman dan kelurahan ketertiban umum peningkatan kab. dana tata kelola dan penyediaan bahan lampung transfer kapasitas bacaan dan tersedianya bahan selatan, umum pemerintah peraturan bacaan bulan bulan semua dana daerah dan desa, bulan kecamatan ragi perundang kecamatan alokasi serta undangan semua umum ketentraman dan kelurahtersedianya fasilitas selatan, umum pemerintah tamu kunjungan tamu bulan bulan ragi dana daerah dan desa, bulan kecamatan ragilenggaraan lampung transfer kapasitas tan terselenggaranya pemerintah rapat koordinasi selatan, mum dan konsultasi rapat koordinasi dan kali kali ragi dana daerah dan desa, kali kecamatan ragi skpd konsultasi semua alokasi serta kelurahan! umum ketentraman dan dana tata kelola dan lampung transfer kapasitas tersedianya meubel selatan, umum pemerintah pengadaan mebel kantor unit unit ragi dana daerah dan desa, unit kecamatan ragi semua alokasi serta kelurahan! umum ketentraman dan ketertiban umum penyediaan jasa tersedianya jasa lox io1 tunjang rusajasa lampung transfer atas tas komunikasi tersedianya jasa selatan umum pemerintah komunikasi sumber bulan bulan daerah dan desa, bulan kecamatan ragi sumber daya air ragi, dana daya air dan listrik serta dan listrik semua alokasi ketentraman dan kelurahan| umumtersedianya jasa lampung transfer kapasitas pemeliharaan dan selatan, pemerintah pemeliharaan, biaya umum pajak kendaraan bulan bulan semua daerah dan desa, bulan kecamatan ragi pemeliharaan dan pajak dana perorangan dinas kecamatan, serta kendaraan alokasi atau kendaraan semua umum ketentraman dan dinas jabatan kelurahan ketertiban umum peningkatan kab. dana tata kelola dan kapasitas lampung transfer pemeliharaan tersedianya biaya selatan umum pemerintah peralatan dan pemeliharaan peralatan bulan bulan ragi dana daerah dan desa, bulan kecamatan ragi mesin lainnya dan mesinlampung transfer atas tas dilintasi gedung tersedianya biaya selatan umum pemerintah kantor dan pemeliharaan gedung bulan bulan ragi dana daerah dan desa, bulan kecamatan ragi kantor dan lainya serta bangunan lainnya semua alokasi ketentraman dan kelurahan| umum ketertiban umum program prosentase usulan pemberdayaan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbangcam poin poin poin poin poin desa dan yang disetujui kelurahan tingkat kabupaten jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat koordinasi kecamatan yang diberdayakan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan 7lolo3 kegiatan pemberdayaan jumlah orang dalam kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan desa kegiatan pemberdayaan desa wilayahpeningkatan kab dana tata kelola dan partisipasi terlaksananya kegiatan lampung transfer kapasitas masyarakat dalam pemerintah musyawarah selatan, umum forum musyawarah perencanaan kali kali ragi dana daerah dan desa, kali kecamatan ragi perencanaan serta pembangunan semua alokasi pembangunan ketentraman dan kelurahan| umum desa ketertiban umum pemberdayaan jumlah lembaga lembaga kemasyarakatan yang kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan |o1 kemasyarakatan berdasarkan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan tingkat pameran kabupaten kecamatan dan umkm pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan produk dana unggulan fasilitasi tersedia pailit transfer daerah, segalanya fasilitas kegiatan kegiatan umum kegiatan iox lo3 pengembangan pengembangan usaha pemanfaatan kecamatan ragi usaha ekonomi kat kegiatan kegiatan dana teknologi, kegiatan masyarakat nomi masyarakat alokasi inovasi, umum penguatan kelembagaan dan permodalan umkm serta perluasan lapangan kerja program koordinasi prosentase masyarakat ketentraman ang bisa dibawa akan poin poin poin poin poin dan ketertiban umum jumlah koordinasi dengan fihak terkait dalam upaya koordinasi upaya peningkatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan zlo1lokal201| "yeenggaraan ketentraman dan ketenteraman dan ketertiban kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan ketertiban umum pengajian navbar, mto,dan safari ramadhan peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui harmonisasi terlaksananya kegiatan lampung transfer mean hub isasi selatan, umum lo1 joa lo2 naungan lengan harmonisasi dengan kegiatan kegiatan loan mum kesehatan, kegiatan kecamatan ragi tokoh agama dan tokoh agama dan ragi, dana keseiaht tokoh masyarakat masyarakat semua alokasi ejaan kelurahan| umum sosial amat| ) e| 1939a900o0| 18a5e96410| oo pfox (kecamatan 2n22sesko| 2n8861dana melalui penyusunan lampung transfer pelayanan dokumen dokumen senja, selatan umum pendidikan, kecamatan perubahan senja dan dokumen dokumen kesehatan, dokumen . perencanaan renstra raja dana kesejahteraan rajasa perangkat daerahpenyusunan dokumen senja, selatan, umum pendidikan, kecamatan perubahan senja dan dokumen dokumen kesehatan, dokumen . dokumen rka renstra raja dana kesejahteraan rajasa skpd, umum pendidikan, kecamatan dokumen perubahan senja dan dokumen dokumen raja dana kesehatan, dokumen rajasa perubahan rka renstra basa, alokasi kesejahteraan skpd sosial dan bandikab. dana melalui layanan trans koordinasi dan dokumen senja, sela maan pendidikan, kecamatan penyusunan dpa perubahan senja dan dokumen dokumen raja dana kesehatan, dokumen rajasa skpd renstra alokasi kesejahteraan banding umum sosial dperubahan dpa renstra dana rajasa skpd alokasi umum koordinasi dan dana penyusunan dokumen senja, transfer |o1 iox laporan capaian perubahan senja dan dokumen dokumen mum dokumen " catatan kinerja dan ikhtisar renstra dana rajasa realisasi kinerja alokasi skpd umum administrasi keuangan perangkat daerah penyediaan gaji pendapat kecamatan dan tunjangan asn transfer rajasa peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui layanan penyet trans administrasi dokumen senja, selatan umum. pendidikan, kecamatan |o1 perubahan senja dan bulan bulan kesehatan, bulan pelaksanaan tugas renstra raja basa,| dana kesenian rajasa asn semua alokasi san kelurahan| umum sosial alaporan keuangan renstra dana rajasa akhir tahun skpd umum pendidikan, kecamatan laporan keuangan perubahan senja dan dokumen dokumen raja basa dana kesehatan, dokumen rajasa bulanan triwulanan renstra kesejahteraan semua alokasi semester skpd sosial dan kelurahan| umum budaya serta pemberdayaan perempuan administrasi kepegawaian perangkat daerah dana pengadaan pakaian dokumen senja, transfer lo1 fox |o2 | "as peserta perubahan senja dan jenis jenis mum jenis "ca matan atribut renstra dana rajasa kelengkapannya alokasi umum administrasi umum perangkat daerah dana penyediaan stasi dokumen senja, transfer lox to1 |ox komponen instalasi perubahan senja dan jenis jenis mum jenis amalan listrik penerangan renstra dana rajasa bangunan kantor alokasi umum dana penyediaan dokumen senja, transfer io1 fox "matan gan perubahan senja dan jenis jenis jenis amalan perlengkapan renstra dana rajasa kantor alokasi umum peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui pelayanan trans penyediaan dokumen senja, sela maan pendidikan, kecamatan peralatan rumah perubahan senja dan jenis jenis raja basa dana kesehatan, jenis rajasa tanggadana bah dokumen senja, transfer fox lzoeloa sediaan panas perubahan senja dan bulan bulan bulan "catatan logistik kantor renstra dana rajasalayanan trans penyediaan barang dokumen senja, sela maan pendidikan, kecamatan cetakan dan perubahan senja dan bulan bulan raja basa dana kesehatan, bulan rajasa penggandaanpenyediaan bahan para bacaan dan dokumen senja, (oz .06lo6 peraturan perubahan senja dan bulan bulan bulan semata perundang renstra ana alabama alokasi undangan umum dana fasilitasi kuni dokumen senja, transfer lo1 lox stilasi kunjungan perubahan senja dan kegiatan kegiatan mum kegiatan " catatan tamu renstra dana rajasa alokasi umum dana penyelenggaraan dokumen senja, transfer lo1 lo1 apat koordinasi perubahan senja dan kali kali mum kali |kecamatan dan konsultasi renstra dana rajasa skpd alokasi umum pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah peningkatan kualitas sdm kab. dana melalui pelayanan trans dokumen senja, sea pendidikan, kecamatan pengadaan mebel perubahan senja dan unit unit raja basa dana kesehatan, unit rajasa renstra semua lokasi kesejahteraan kelurahan| umum sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan penyediaan jasa 7lox (zog| penunjang urusan pemerintahan daerah dana penyediaan jasa dokumen senja, transfer 7lox lor (2olo2( f komunikasi, perubahan senja dan bulan bulan mam bulan kecamatan sumber daya air renstra dana rajasa dan listrik alokasi umum |
keputusan dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung nomor #un26. pn. tentang revisi perbaikanadanya mutasi tenaga pengelola jurnal inovatif ilmu pendidikan, maka perlu diadakannya revisi perbaikan terhadapkelancaran dan kinerja dewan redaksi jurnal inovatif ilmu pendidikan jurusan ilmu pendidikan, dipandang perlu menetapkan revisi pengelola staf redaksirevisi perbaikan keputusan dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampungrevisi perbaikan nama namapemimpin dan staf redaksine ketua raja nip tembusan: rektor universitas lampung: ketua jurusan lingkungan fkip universitas lampung. lampiran revisi perbaikan keputusan dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung nomor:i# z un26. pn. tanggal: septembero| nama jabatan asi universitas lampung dr. sofia partai, si. penyunting ahli universitas negeri jakarta suryadi, pd. penyunting ahli institut agama islam negeri metro penyunting ahli universitas lampung nomina, pd. penyunting pelaksana universitas lampung vam. ilmu suharto, pd. penyunting pelaksana universitas lampung ujang efendi, penyunting pelaksana universitas lampung rizky drupal, pd. penyunting pelaksana universitas lampu citra ariani pd. kong. penyunting pelaksana universitas tanpa, administrator universitas lampung administrator universitas lampung css ne, dekan, aau: teams o8 gran sos ilir ben raja nipbadan pelindungan pekerja migran indonesia; bahwa penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam telah mendapatkan persetujuan dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; bahwasudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasindungan pekerja migranetapan kelas jabatan lingkungan instansi pemerintah. beberapa peraturan badan pelindungan pekerja indonesia nomor tentang kelas badan pelindungan pekerja indonesia berita negara republik indonesia nomor sehingga sebagai dalam dihapus, sehingga sebagai sebagaimana dalam kelas nama kelas tinggi, fungsional bp2mi dalam yang bagian peraturan badan ketentuan dalam lampiranraturan pada tanggalsesuai dengan aslinya pyuningrum, s.h., m.msi, dan jabatan fungsionalbadan pelindungan pekerja migran indonesia nama jabatan kelas jabatan kepala badan sekretaris utama deputi bidang penempatan dan pelindungan kawasan asia dan afrika deputi bidang penempatan dan pelindungan kawasan amerika pasifik deputi bidang penempatan dan pelindungan kawasan eropa timur tengah direktur sistem dan strategi penempatan dan pelindungan kawasan asia dan afrika direktur sistem dan strategi penempatan dan pelindungan kawasan amerika dan pasifik direktur sistem dan strategi penempatan dan pelindungan kawasan eropa dan timur tengah direktur penempatan pemerintah kawasan asia dan afrika direktur penempatan pemerintah kawasan eropa dan tengah direktur penempatan kawasan amerika dan pasifik direktur penempatan nonpemerintah kawasan asia dan afrika direktur penempatan nonpemerintah kawasan eropa dan timur tengah nama jabatan w ^ j t j~ f i l x f \ f~\ * "x rias data direktur pelindungan dan pemberdayaan kawasan asia dan afrika direktur pelindungan dan pemberdayaan kawasan amerika dan pasifik direktur pelindungan dan pemberdayaan kawasan eropa dan tengah kepala biro perencanaan dan kerja sama kepala biro sumber daya manusia dan organisasi kepala biro keuangan dan kepala biro dan hubungan masyarakat kepala pusat data dan informasi kepala pusat pengembangan sumber daya manusia inspektur kepala balai kepala bagian tata usaha dan layanan pengadaan kepala subbagian tata usaha balai kepala subbagian tata usaha kepala kepala subbagian tata usaha sekretaris utama rr\ kepala subbagian tata usaha deputi bidang penempatan dan pelindungan kawasan asia dan afrika f*\ tt\ t w kepala subbagian tata usaha deputi bidang penempatan dan pelindungan kawasan amerika dan pasifik kepala subbagian tata usaha deputi bidang penempatan dan pelindungan kawasan eropa dan tengah kepala subbagian protokol kepala subbagian rumah tangga kepala subbagian tata usaha pusat pengembangan sumber daya manusia kepala subbagian tata usaha pusat data dan informasi kepala subbagian tata usaha inspektorat nama jabatan dan kelas jabatan untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana lingkungan badan pelindungan pekerja migran indonesia oct lll k" }j ctl sensor sumber daya manusia aparatur ahli utama auditor ahli utama perencana ahli utama statistics ahli utama arsiparis ahli utama analis anggaran ahli madya analis kepegawaian ahli madya analis sumber daya manusia aparatur ahli madya analis kebijakan ahli madya analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara ahli madya sensor sumber daya manusia aparatur ahli madya auditor ahli madya pengelola pengadaan barang dan jasa ahli madya perencana ahli madya manggala informatika ahli madya pengembang teknologi pembelajaran ahli madya pengantar kerja ahli madya merancang perundang undangan uni vinaya pranata hubungan masyarakat ahli madya pranata komputer ahli madya otatistisi vii arsiparis ahli madya analis ahli madya penyuluh ahli madya auditor ahli analis anggaran ahli nama jabatan kelas jabatan analis kepegawaian ahli muda analis sumber daya manusia aparatur ahli muda analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara ahli muda sensor saya lviaiiuoid \pmid lu.i ini iviuud analis kebijakan ahli muda a t nora tfi diri lv 1v1 pengelola pengadaan barang dan jasa ahli muda perencana ahli muda pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pengantar kerja ahli muda analis ahli muda arsiparis ahli muda penyuluh ahli muda perancang peraturan perundang undangan ahli muda pranata hubungan masyarakat ahli muda pranata komputer ahli muda otatistisi \nn muda penata laksana barang penyelia pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara penyelia auditor penyelia auditor kepegawaian ahli pertama analis anggaran ahli pertama analis ahli pertama pertama lc1111c1 analis kepegawaian ahli pertama analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara ahli pertama arsiparis ahli pertama arsiparis penyelia nama jabatan kelas jabatan sensor sumber daya manusia aparatur ahli pertama auditor ahli pertama auditor kepegawaian ahli pertama manggala informatika ahli pertama j_ c lj. clx v l c l x>x pria v 'x perancang peraturan perundang undangan ahli c_l_ t *. c~~) **** pertama pranata hubungan masyarakat ahli pertama pranata komputer ahli pertama pranata komputer penyelia statistics ahli pertama penyuluh ahli pertama pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama j negara mahir arsiparis mahir auditor mahir pranata komputer pelaksana lanjutan penata laksana barang terampil pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja part o \si kesempatan kerja analis barang milik negara analis data dan informasi analis diklat analis jabatan analis kelembagaan analis kerja sama analis kinerja analis laporan hasil audit nama jabatan kelas jabatan analis monitoring, evaluasi, dan pelaporan analis pelayanan publik analis penegakan integritas dan disiplin sumber daya k' \ t~y y k k f \ , \ manusia aparatur anas penentuan uan pengembangan analis peraturan perundang undangan dan w \ k \ y * w"k k i k v *~\ \ i k k y i" y j w k i i rancangan r^perundang undangan analis perencanaan analis perencanaan sumber daya manusia aparatur analis perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja indonesia analis permasalahan f r*t qiotpm t*q'f"ci lct l_ c vocal ** 'i"o y" anas ata sana analis tenaga kerja bendahara penyusun bahan kebijakan penyusun berita dan pendapat penyusun laporan keuangan penyusun naskah rapat pimpinan penyusun program anggaran dan pelaporan penyusun rencana keuangan penyusun rencana mutasi arsiparis terampil auditor terampil pranata komputer pelaksana pengelola penataan sarana dan prasarana pengolah data pengolah data aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan petugas protokol nama jabatan kelas jabatan pranata laporan keuangan verifikator keuangan pengadministrasi kepala badan pelindungan pekerja migran indonesia republik indonesia, ttd. benny ramdani |
sa) kepala salinanroses sebelum bekerja bagi calo. babi ketentuan umum dalam peraturan badan ini yang dimaksud dengaalon pekerja migran indonesia yang telah terdaftar memperoleh bukti pendaftaran secara daring setelah semua dokumen yang dipersyaratkan dinyatakan lengkap dan valid. bagian kedua pendaftaran calon pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan yang menempatkan pekerja migran indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri perusahaan yang menempatkan pekerja migran indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri harus mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. izin tertulis sebagaimana dimaksud pada dan data pekerja migran indonesia yang akan ditempatkan oleh perusahaan yang bersangkutan dikirimkan sisnaker kepada disko p2mi. perusahaan yang telah memiliki izin tertulis sebagaimana dimaksud pada diberikan akun disko p2mi. perusahaan hanya dapat menempatkan karyawan perusahaan sebagai pekerja migran indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. perusahaan yang telah mendapatkan akun disko p2mi sebagaimana dimaksud dalam melakukan proses pendaftaran bagi pekerja migran indonesia melalui disko p2mi dengan mengunggah dokumen berupa: paspor: visa kerja, surat penugasan atau perjanjian kerja, bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan surat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. bagian ketiga pendaftaran pekerja migran indonesia perseorangan pekerja migran indonesiabekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, dan cc. tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor. pekerja migran indonesiaekerja migran indonesia perseorangan melakukan pendaftaran dengan cara: memilih negara tujuan penempatan, dan mengisi data diri dan mengunggah dokumen persyarata: sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional: salinan surat panggilan kerja dari pemberi kerja berbadan hukum: profil pemberi kerja berbadan hukum: perjanjian kerja: bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, visa kerja, dan pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami. pengantar kerja pada lisa pekerja migran indonesia dinas provinsi dinas kabupaten kota bp3mi melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf secara daring. bab iii seleksi bagian kesatu seleksi calon pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh p3mi calon pekerja migran indonesia yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam harus mengikuti proses seleksi. seleksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh p3mi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dipersyaratkan dalam surat permintaan pekerja migran indonesia yang tercantum dalam sip2mi. seleksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh p3mi dengan melibatkan pengantar kerja. p3mi menghubungi calon pekerja migran indonesia yang terpilih untuk mengikuti proses seleksi. penetapan lokasi seleksi dan metode seleksi baik daring maupun luring ditentukan oleh p3mi berkoordinasi dengan lisa pekerja migran indonesia atau dinas kabupaten kokan kepada lisa pekerja migran indonesia atau dinas kabupaten kota. calon pekerja migran indonesia yangkabupaten kota. calon pekerja migran indonesia yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam menandatangani perjanjian penempatan. perjanjian penempatan ditandatangani oleh p3mi dan calon pekerja migran indonesia dengan diketahui oleh pejabat dinas kabupaten kota atau pengantar kerja. pejabat dinas kabupaten kota atau pengantar kerja sebagaimana dimaksud pada menjelaskan isi perjanjian penempatan dan memastikan calon pekerja migran indonesia memahami seluruh isi perjanjian penempatan. m4) perjanjian penempatan yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada diunggah oleh p3mi secara daring melalui sisnaker dan dikirim langsung disko p2mi. perjanjian penempatan dibuattiga) yang diperuntukan bagi: calon pekerja migran indonesia, p3mi: dan dinas kabupaten kota. bagian kedualakukan oleh perusahaan yang menempatkannya. bagian ketiga seleksi pekerja migran indonesia perseorangan seleksi pekerja migran indonesia perseorangan dilakukan oleh pemberi kerja berbadan hukum. bab pemenuhan dokumen persyaratan bagian kesatu umumyang telah dinyatakan lulus seleksi melakukan pemenuhan dokumen meliputi: surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor, cc. jaminan sosial ketenagakerjaan, visa kerja, dan atau perjanjian kerja. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada sudah terpenuhi pada saat pendaftaran maka calon pekerja migran indonesia melanjutkan tahap berikutnya. bagian kedua surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologilakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi. pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh p3mi dilakukan sarana kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemeriksaan psikologi calon pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh p3mi dilakukan lembaga psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada berupa surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan. hasil pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada berupa surat keterangan hasil pemeriksaan psikologi. pemeriksaan kesehatan dan psikologmeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi pekerja migran indonesia perseorangan dapat dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pemberi kerja. bagian ketiga paspordapat diberikan rekomendasi paspor dari dinas kabupaten kota untuk pengurusan penerbitan paspor secara luring atau daring. rekomendasi paspor sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten kota atau pejabat yang ditunjuk. bagian keempat jaminan sosial ketenagakerjaan calon pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh p3mi wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pelindungan sebelumnandatangani perjanjian penempatan. keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pelindungan selama bekerja dan setelahlaksanakan oppwajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perusahaan sebagaimana dimaksud pada memfasilitasi pengurusan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi calon pekerja migran indonesia yang ditempatkannya. pekerja migran indonesia perseorangan wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk selama dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengurusan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran indonesia perseorangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara mandiri. bagian kelima visa kerjamiliki visa kerja sesuai dengan persyaratan dan ketentuan negara tujuan penempatan. pengurusan visa kerja bagi calon pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh p3mi sebagaimana dimaksud pada difasilitasi oleh p3mi. pengurusan visangurusan visa kerja pekerja migran indonesia perseorangan dilakukan secara mandiri. bagian keenam perjanjian kerja perjanjian kerja calon pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh p3mi ditandatangani oleh calon pekerja migran indonesia pada saat mengikuti opp. perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak pekerja migran indonesia mulai bekerja. perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan perubahan atau perpanjangan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja migran indonesia dengan pemberi kerja. ketentuan mengenai standar, penandatanganan, dan verifikasi perjanjian kerja pekerja migran indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perjanjiantandatangani oleh calon pekerja migran indonesia dengan perusahaan yang menempatkan. perjanjian kerja pekerja migran indonesia perseorangan ditandatangani oleh pekerja migran indonesia perseorangan dengan pemberi kerja berbadan hukum. bab orientasi pra pemberangkatan calon pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh p3mi, yang telah melakukan proses pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam wajib mengikuti proses opp. untuk dapat mengikuti proses opp sebagaimana dimaksud pada calon pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh p3mi harus melengkapi persyaratan dokumen: paspor, visa kerja, dan perjanjian kerja. p3mi mendaftarkan opp calon pekerja migran indonesia secara daring. pengantar kerja pada bp3mi, dinas provinsi, atau dinas kabupaten kota melakukan verifikasi dokumen sebagaimana yang dimaksud pada dalam hal calon pekerja migran indonesiaekerja migran indonesia yang bersangkutatau pekerja migran indonesia perseorangan dapat mengikuti opp. calon pekerja migran indonesia dan pekerja migran indonesia perseorangan melakukan pendaftaran proses opp secara daring. proses opp sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan oleh bp2mi, dinas provinsi, dan dinas kabupaten kota. proses opp sebagaimana dimaksud pada dapat diselenggarakan di: lisa pekerja migran indonesia, dinas kabupaten kota, atau bp2mi. penyelenggaraan opp dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii pendataan sidik jari biometrik calon pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh p3mi yang telah melakukan proses opp wajibpada dilakukan kepada calon pekerja migran indonesia secara langsung. calon pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud pada mendapatkan e pmi yang diterbitkan oleh bp2mi dan tidak dipungut biayaharusdalam dilakukan secara langsungyang telah melakukan pendataan sidik jari biometrik mendapatkan e pmi yang diterbitkan oleh bp2mi dan tidak dipungut biaya. bab viii pemberangkatanmfasilitasi keberangkatan dan menginformasikan jadwal keberangkatan kepada calon pekerja migran indonesia yang telah mendapatkan e pmi.nyampaikan laporan setiap keberangkatan calon pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud padpekerja migran indonesia perseorangan menginformasikan kedatangannyy bin kaum dan humas, usm siglum, s.h., m.m. nip.ebut opp adalah kegiatan pemberian perdan pelindungan pekerja migran indonesiaelektronik pekerja migran indonesia yang selanjutnya disebut e pmi adalah identitas resmi bagi pekerja migran indonesia berbentuk elektronik yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja luar negerlai pelayanan pelindungan pekerja migran indonesia yang selanjutnya disebut bp3mi adalah unit pelaksana teknis bp2mi yangteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahantarkeretpencari kerja yang akan bekerja luar negeri dapat memperoleh informasi secara daring maupun luring melalui sisnaker, disko p2mi, bp3mi, lisa pekerja migran indonesia, dinas provinsi, dinas kabupaten kota, pemerintah desa atau pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh kementerian ketenagakerjaan, bp2mi, dan atau pemerintah daerah. informasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: peluang kerja: tata cara penempatan dan pelindungan pekerja migran indonesia, dan cc. kondisi kerja luar negeri. informasi mengenai peluang kerja sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, persyaratan jabatan, risiko yang mungkin dihadapi, dan gaji atau upah per bulan. informasi tata cara penempatan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi prosedur dan tahapan proses penempatan calon pekerja migran indonesia, kelengkapan dokumen penempatan pekerja migran indonesia, dan tata cara pelindungan pekerja migran indonesia. informasi kondisi kerja luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi peraturan perundang undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan penempatan, hak dan kewajiban, fasilitas lain yang diperoleh lokasi atau lingkungan kerja, dan biaya yang dibebankan kepada calon pekerja migran indonesia dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung pemberi kerja serta mekanisme pembayarannya. setiap pencari kerja yang memilih untuk bekerja luar negeri melakukan pendaftaran melalui sisnaker dinas kabupaten kota. pencari kerja yang telah melakukan proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diberikan akun sisnaker. akun sisnaker sebagaimana dimaksud pada diperoleh dengan melakukan pengisian data diri sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik, dan mengisi alamat domisili apabila pencari kerja bertempat tinggal berdomisili lokasi daerah yang tidak sesuai dengan alamat pada kartu tanda penduduk elektronik, serta mengunggah dokumen sekurang kurangnya meliputi: kartu tanda penduduk elektronik dan atau paspor: kartu keluarga: cc. nomor telepon yang bisa dihubungi: alamat surat elektronik, dan pas foto terbaru. data pencari kerja yang telah tercatat terekam pada sisnaker sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara langsung sebagai data valid disko p2mi. data calon pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud pada dapat diakses melalui sisnaker atau disko p2mi oleh dinas provinsi dinas kabupaten kota dan pemerintah desa, sesuai dengan daerah asal dan atau domisili, dan pelaksana penempatan. sisnaker dan disko p2mi sebagaimana dimaksud pada terintegrasi dengan sistem informasi secara terpadu pada kementerian lembaga terkait. proses sebelum bekerja bagi calon pekerja migran indonesia meliputi: pendaftaran, seleksi, cc. pemenuhan dokumen, opp, e. pendataan sidik jari biometrik: dan atau pemberangkatan. proses sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk: calon pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh p3mi:dan pekerja migran indonesia perseorangan. bab pendaftaran bagian kesatu pendaftaran calon pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh p3mi calon pekerja migran indonesia yang akan ditempatkan oleh p3mi melakukan pendaftaran secara daring melalui sisnaker dengan cara: memilih p3mi, memilih jenis jabatan, dan cc. mengunggah dokume, sertifikat kompetensi kerja: surat keterangan sehat, kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional, dan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan permintaan negara tujuan penempatan. dalam hal calon pekerja migran indonesia tidak memilih p3mi sebagaimana dimaksud pada huruf p3mi dapat memilih calon pekerja migran indonesia. calon pekerja migran indonesia dapat menolak apabila pilihan jabatan tidak sesuai dengan kompetensi dari calon pekerja migran indonesia. a13 sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan oleh badan nasional sertifikasi profesi, yang diunggah secara otomatis melalui interkoneksi dengan sistem badan nasional sertifikasi profesi. dalam hal belum tersedianya skema sertifikasi untuk jabatan tertentu maka sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada dapat diganti dengan ijazah atau sertifikat keterampilan lainnya yang membuktikan calon pekerja migran indonesia memiliki kompetensi yang dibutuhkan. ijazah atau sertifikat keterampilan lainnya sebagaimana dimaksud pada dapat diperoleh dari: lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan nonformal, atau lembaga lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf diverifikasi oleh pengantar kerja atau petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan pada lisa pekerja migran indonesia dinas kabupaten kota atau bp3mi. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada menjadi data calon pekerja migran indonesia. data calon pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud pada dapat diakses oleh: dinas provinsi dinas kabupaten kota, pemerintah desa, sesuai dengan daerah asal dan atau domisili: calon pekerja migran indonesia yang bersangkutan, dan cc. p3mi yang bersangkutan. |
(suka war aan peraturan daerah kabupaten sukamara nomor tahun tentang pajak hiburhiburan,singka dengan nama dan bentuk apapun yang tonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan panggungbentuk apapun yang dapat kuiek dan sumber pajak (dl) dengan nama pajak hiburan dipungut atas penyelenggaraan hiburan. objek pajak adalah semua jenis hiburan. objek pajak sebagaimana dimaksud pada adalah pertunjukan film pertunjukan kesenian dan sejenisnya pagelaran musik dan tari diskotik karaoke: klub malam permainan milyar permainan ketangkasan pertandingan olahraga. (l) subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atauatau yang seharusnya bayar untuk menonton datetapkan golongan utama sebesar dua puluh lima persen golongan sebesar dua puluh dua persen golongan sebesar dua puluh persen golongan sebesar delapan belas persen golongan sebesar (enam belas persen golongan sebesar sepuluh persen golongan sebesar delapan persen jenis keliling sebesar (sepuluh persenjima persen untuk pertunjukan pagelaran musik dan tari tetapkan sebesar (sepuluh persen untuk diskotik, disko bar tetapkan sebesar dua puluh persen untuk karaoke tetapkan sebesar dua puluh persen untuk klub malam tetapkan sebesar tiga puluh persen untuk permainan billiards tetapkan sebesar (lima belas persen untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya tetapkan sebesar (sepuluh puluh persen untuk pertandingan olahraga tetapkan sebesar sepuluh persen bab wilayah pemungut dan cara penghitungan pajak (dl) pajak yang terutang mh nip. lembaran daerah kabupaten sukamara. tahun nomor seri |
cam mam peraturan daerah kabupaten murung raya nomor tahun tentang pajak pengambilan sarang burung walet kabupaten murung raya dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati murung raya, menimbang za. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu untuk menggali sumber pendapatan asli daerah bahwa pajak daerah merupakan, pembangunan dan pembinaan masyarakat daerah bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf dan diatas, maka perlu diatur pajak pengambilretribusi, ijin pengusahaan sarang burung waletpengambilan sarang burung waleturung raya sebagai unsur pelaksana bidang pendapatan daerah. dinas kehutanan dan perkebunan yang selanjutnya disingkat dishutbun adalah dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten murung rabadan adalah orang dan atau badan hukumadan usaha lainnya yang berbadan hukum. subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.. sarang burung walet adalah sarang burung walet yang termasuk marga collicalia, yaitu collicalia fuciapharga, collicalia mariana, cillicalia esculenta dan collicalia inchi. pengambilan sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet habitat alami dan yang dibudidayakan meliputi kawasan hutan negara, kawasan konservasi, goa alam, tempat yang tidak menjadi milik perorangan dan atau adat. luar habitat alami adalah lingkungan tempat burung walet bersarang luar habitat alami, yaitu pada bangunan (rumah gedung) tertenttagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat speedsahnya hasil hutan yang selanjutnya disingkat susahyang perpajakan daerah. goa sarang burung walet adalah tempat dimana burung walet bersarang dan berkembang biak wilayah kabupaten murung raya. bab nama, obyek, subyek dan kewajiban wajib pajak (l)arang burung walet habitat alami maupun luar habitat alami. habitat alami meliputi kawasan hutan negara kawasan konservasi goa alam kawasan yang tidak menjadi hak milik perorangan dan atau hak milik adat. luar habitat alami yaitu pada bangunan rumah atau gedung. termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, adalah sarang burung walet yang dibudidayakanhukum yang menyelenggarakan pengambilan sarang burung walet dan atau memiliki surat ijin pengambilan sarang burung walet. jl) setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan transaksi jual beli sarang burung walet diwajibkan memiliki susah. susah sebagaimana dimaksud ini, diterbitkan oleh dishutbun. dishutbun menerbitkan susah setelah wajib pajak melunasi kewajibannya membayar pajak. tata cara penerbitan susah atas sarang burung walet diatur dengan keputusan bupati,bupati. keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ini, penetapannya dilaksanakan sekurangnya sekali dalam setahun. (l) besarnya tarif pengenaan pajak yang ditetapkan adalah sebagai berikut untuk pengambilan sarang burung walet habitat alami sebesar untuk pengambilan sarang burung walet luar habitat alami sebesar perubahan atas tarif sebagaimana dimaksud pada ini, akan ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan dprd. besarnya pokok pajak yang terutang dikepada petugas pelaksana pemungut pajak berdasarkan peraturan daerah ini, diberikan upah pungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. bab wilayah pungutan pajak yang terutang dipungut daerah. goa goa sarang burung walet yang terbentuk secara alami dalam daerah dikuasai dan diatur oleh pemerintbupati. pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan sarang burung walet. (d0)berwenang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan(l) berdasarkan speed sebagaimana dimaksud pada bupati atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pajak,ini, dilakukan dengan menggunakan ssd, skpd, skpd dan std. (dl) pembayabupati. jdengan keputussampai jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat tegurditerimanyanagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada dan peraturan daerah ini ditetapkan dengan keputusan bupati. bab tata caradengan keputusan bupati. bab tata cara pengurangan, keringandan menghapuskan sanksi administrasi berupa dendsejak tanggal diterimanya skpd, skpd, skpdkbt atau std dengan memberikan alasan skpdkbt:peraturan daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, ditambah imbalan denda sebesar 29o (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama (dua puluh empat) bulan. bab xii tata caraajak kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk,yang ditunjuk dalam jangka waktu (enam) bulan sejak tanggal surat,pajak(d0) hak untuk melakukan penagihan pajak, keperaturan daerah ini, terganggu apabila: diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau ada pengakuan hutang pajakpajak yang sudah kedaluwarsdimaksud sebagaimana dimaksud pada(l)pembuktian berupa pembukuan, catatan, dan dokumen lainnyajabatmemasuki rumah cc. pemeriksaan surat pemeriksaan saksi danb |
lembaran daerah kabupaten bogor sayaka ear berupa nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bogor, menimbang bahwa pelaksanaan tugas tertentu bidang pemeliharaan ketentraman dan penyelengaraan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati sesuai dinamika perkembangan masyarakat, perlu dilakukan oleh suatu organisasi perangkat daerah: bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman satuan polisi pamong praja, pembentukan satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah: ' . bahwasatuan polisi pamong prajaembentukan satuan polisi pamong praja kabupaten bogor. dengan peraturan daerah ini dibentuk satuan polisi pamong praja kabupaten bogor. organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten bogor ditetapkan dengan peraturan daerah tersendir lembaran daerah kabupaten bogorumum berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, untuk melaksanakan fungsi pemerintahan daerah bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, dapat dibentuk satuan polisi pamong praja. untuk melaksanakan fungsi tersebut atas, pemerintah kabupaten bogor telah membentuk polisi pamong praja berdasarkan. sebagai bagian dari perangkat daerah, pembentukan polisi pamong praja harus tetap mengacu kepada peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah. dengan pembatasan jumlah perangkat . perangkat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun harus mengikuti ketentuan tersebut. meskipun demikian, peraturan pemerintah nomor tahun mendelegasikan pengaturan khusus mengenai polisi pamong praja kepada peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman satuan polisi pamong praja. satuan polisi pamong praja yang dibentuk dengan peraturan daerah ini merupakan bentuk sinkronisasi dan harmonisasi dari hierarki perundang undangan, serta konsistensi pemerintah kabupaten bogor dalam penataan kelembagaan yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi. ii. demi cukup jelas. peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja merupakan tindak lanjut dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. . cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten bogor nomor |
komune rar pemerintah kabupaten murung rayapengendalian peredaran dan penggunaan air raksa hg) secara bebas oleh masyarakat baik untuk keperluan industri maupun pertambangan rakyat, dapat mengakibatkan ancaman terhadap kesehatan manusia hewan tumbuh tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan hidup, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari dan mengurangi resiko akibat penggunaan air raksa secara bebas oleh masyarakat, maka peredaran dan penggunaannya perlu dikendalidan penggunaan air raksa hg)endalian peredaran dan penggunaan air raksa hg)disingkat dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten murung raymurung raya. kas daerah adalah kas pemerintah kabupaten murung raya, importir terdaftar bahan berbahaya tertentu yang selanjutnya disebut it b2t adalah importir bukan produsen pemilik angka pengenal importpenyalur untuk menyalurkan bahan berbahaya yang diimpornya kepada pengguna akhir. penyalur adalah orang pribadi atau badan hukum yang diberikan izin oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pendistribusian air raksa kepada pengguna akhir. pengendalian adalah proses atau cara pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian, peredaran dan penggunaan air raksa. peredaran adalah perputaran air raksa masyarakat. penjualan adalah kegiatan transaksi barang yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dengan disertai imbalan kompensasi. pengguna akhir adalah badan usaha perorangan dan badan dinas lembaga instansi pemerintah yang menggunakan air raksa sesuai peruntukannya. air raksa adalah logam berat yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifatnya, konsentrasi jumlahnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat mencemari dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. bab penyalur air raksa jl) setiap penyalur yang melakukan kegiatan usahanya daerah wajib memperoleh izin dari bupati. tata cara dan syarat syarat memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. penyalur hanya dapat menjual air raksa kepada pengguna akhir yaitu perusahaan industri yang telah memperoleh izin usaha industri tanda daftar industri, perusahaan pertambangan non importir produsen bahan berbahaya tertentu ip b2t), koperasi dan atau kelompok usaha pertambangan rakyat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, badan dinas lembaga instansi pemerintah yang dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundangan, bab iii kewajiban dan pelaporan (l) penyalur wajib mencatat nama dan alamat pembeli serta jumlah air raksa yang dijualnya. penyalur wajib melaporkan nama dan alamat pembeli serta jumlah air raksa kepada pemerintah kabupaten cg. dinas yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menegah. penyalur wajib melaporkan perkembangan penyaluran air raksa kepada pemerintah daerah cg. dinas yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menegah. tatacara pelaporan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab ketentuan penggunaan jl) penggunaan air raksa hanya digunakan oleh sebagaimana dimaksud dalam untuk dapat membeli kembali air raksa, pengguna akhir wajib menyerahkan kepada penyalur sejumlah limbah air raksa yang dibeli terdahulu sebagaimana tercantum dalam dokumen upaya pengelolaan lingkungan ukl) dan upaya pengendalian lingkungan upl) pada wilayah pertambangan. tata cara penggunaan dan pengamanan limbah air raksa sebagaimana dimaksud dalam dan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab ketentuan larangan pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam dilarang memperjualbelikan dan atau memperdagangkan memindahtangankan kepada siapa saja dengan cara dan alasan apapun bab pembinaan dan pengawasan jl) pembinaan dan pengawasan atas penjualan oleh penyalur dilakukan pemerintah daerah. pembinaan dan pengawasan atas penggunaan air raksa dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. tata cara pembinaan dan pengawasan air raksa sebagaimana dimaksud pada dan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab vii ketentuansesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan. wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam adalah menerima laporan atas pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. melakukan tindakan pertama pada saat tertentu dieljl) setiap orang atau badan hukumkejahatan diancam pidana sesuai peraturan perundang undangan. denda sebagaimana dimaksud dalam disetor kas daerah. bab ketentuan peralihan (d0) bagi semua penyalur dan atau pengguna akhir yang telah ada pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, maka dalam waktu (enam) bulan diwajibkan mengurus izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. apabila penyalur dan atau pengguna akhir dalam batas waktu yang sebagaimana dimaksud dalam ini belum mengajukan permohonan izin maka penyalur dan atau pengguna akhir tersebut dianggap tidak mempunyai izin. bab ketentuan penutup hal hal yang belum diatur, sepanjang mengenaipemerintah kabupaten murung raya penjelasanumum dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup sebagai akibat makin meningkatnya penggunaan air raksa hg) baik untuk kegiatan industri maupun kegiatan pertambangan rakyat, maka penggunaan yang menyimpang dapat berakibat ancaman terhadap kesehatan manusia antara lain gangguan mental bahkan kematian hewan tumbuh tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan hidup. sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk menghindari serta mengurangi akibat tidak semuanya penggunaan air raksa maka penjualan dan penggunaannya kalimantan tengah perlu dikendalikan dengan tetap memperhatikan kelancaran pengadaan dan penyaluran air raksa. kalimantan tengah akhir akhir ini khusunya penggunaan air raksa hg) sudah sangat mengkhawatirkan kesehatan manusia hewan tumbuh tumbuhan akibat dari penjualan perdagangan serta penggunaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan tatacara penggunaannya. demi cukup jelas cukup jelas angka perusahaan industri yang dimaksud adalah perusahaan industri yang menggunakan air raksa dalam proses produksinya seperti industri pengrajin perhiasan emas. angka perusahaan pertambangan yang telah memperoleh izin usaha atau yang setara dari instansi teknis dan menggunakan air raksa dalam proses produksi kegiatannya. angka koperasi dan kelompok usaha pertambangan emas rakyat yang dibentuk oleh para anggotanya dan telah terdaftar pada instansi teknis dan menggunakan air raksa dalam proses produksinya. angka badan dinas instansi lembaga pemerintah yang menggunakan air raksa baik untuk keperluan laboratorium maupun penelitian sesuai tugas dan fungsi masing masing. cukup jelas dilarang menjualbelikan memperdagangkan maupun memindahtangankan kepada siapapun kecuali untuk keperluan lingkungan sendiri dan kepada anggota koperasi dan atau kelompoknya. contoh antara perusahaan pertambangan dengan perusahaan jasa pertambangan. antara koperasi dan atau kelompok dengan anggotanya. cukup jelas yang dimaksud dengan wilayah pertambangan yaitu kuasa pertambangan kp), kontrak karya kk) dan wilayah pertambangan rakyat wpr). tatacara penggunaan dan pengamanan limbah air raksa akan diatur lebih lanjut oleh instansi teknis dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing melalui keputusan bupati.kuasa bupati sukamara, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini, maka perlu pembentukan perusahaan daerah air minum kabupaten sukamara, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf perlu ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten sukamara. tentang pembentukan perusahaan daerah air minum dametapan tarifkesehatan nomor menkes sk vii tentang syarat syarat dan pengawasan kwalitas air minmbentukan perusahaan daerah air minum kabupaten sukamaraperusahaan daerah air minum adalah perusahaan daerah air minum kabupaten sukamara, direksi adalah pimpinan perusahaan daerah air minum kabupaten sukamara, badan pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerah air minum kabupaten sukamara, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat syarat kesehatan:bank pembangunan kalimantan tengah adalah bank pembangunan kalimantan tengah cabang pembantu sukamara, kas daerah adalah kas daerah kabupaten sukamara, bab pendirian perusahaan daerah air minum kabupaten sukamara adalah badan usaha milik daerah kabupaten sukamara, peraturan daerah sebagaimana dimaksud ini memperoleh kedudukan sebagai badan hukum indonesia disahkannyamerupakan ciri ciri sistem ekonomi berdasarkan pancasila. bab iii nama, tempat, kedudukan, sifat, maksud, tujuan dan lapangan usaha nama perusahaan adalah perusahaan daerah air minum dam) kabupaten sukamara, perusahaan daerah berkedudukan dan berkantor pusat sukamara mempunyai cabang cabang, unit ibukota kecamatan, dan air bersih perdesaan wilayah kabupaten sukamara. sifat perusahaan daerah adalah memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bidang air minum: maksud perusahaan daerah adalah untuk mewujudkan sistem penyediaan air minum yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis dan kehandalan pelayanan, tujuan perusahaan daerah adalah menghasilkan air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan, merata dan berkesinambungan dengan harga yang terjangkau. perusahaan daerah bergerak dalam lapangan usaha antara lain pengadaan dan pembangunan sarana produksi dan distribusi, memelihara serta menjalankan operasi penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air minum, mendistribusikan dan mengawasi pemakaian air bersih secara adil dan merata serta efesien: menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur. bab modal neraca permulaan perusahaan daerah terdiri atas aktiva dan asia pada saat berlakunya peraturan daerah ini, modal perusahaan daerah sebagaimana dimaksud ini dapat ditambah dari penyisihan sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), penyertaan modal, subsidi dari pemerintah atasan serta pinjaman dari pihak ketiga dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dprd). modal perusahaan daerah yang bersumber dari pemerintah daerah, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. semua alat likuiditas disimpan dalam bank pembangunan kalimantan tengah bpk) atau bank bank lainnya yang tidak termasuk bank bermasalah atau terlikwidasi dan diakui loyalitasnya. bab tipe dan struktur organisasi, apabila mengingat keadaan, ternyata diperlukan struktur organisasi yang berbeda dengan struktur organisasi tersebut padbab kepengurusan perusahaan daerah air minum perusahaan dipimpin oleh (satu) direktur dan (dua) kepala bagian, sesuai perusahaan daerah air minum tipe yang terdiri dari direktur, kepala bagian administrasi dan keuangan: kepala bagian teknis. direkturlima tahunan dan tahun,keseluruhansebagai pegawai: mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direktur menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan kepala daerahtur diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah untuk masa (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan, pengecualian terhadap dapat dilakukan apabila seorang kepala bagian diangkat sebagai direktur:kepala daerah atas usul badan pengawas, sedangkan untuk kepala bagian diangkat oleh direktur: untuk dapat diangkat menjadi direktur harus memenuhi syarat sebagi berikut diutamakan bukan pegawai negeri sipil, mempunyai pendidikan sarjana atau sarjana muda atau diploma iii sesuai bidangnya dengan pangkat dan golongan dalam perusahaan minimal serta mempunyai pengalaman kerja minimal lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan referensi dari perusahaan dengan penilaian baik, atau pegawai negeri sipil serendah rendahnya golongan iii a, membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan rencana program pengelolaan perusahaan: pernah mengikuti diklat manajemen air minum baik didalam negeri maupun diluar negeri:kepala bagian pada perusahaan terebut sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun samping termasuk menantu dan ipa:: pernah mengikuti diklat managemen air minum bidang administrasi dan keuangan atau bidang teknis baik didalam negeri maupun diluar negeri,mberhentian sebagaimana dimaksud bilamana direktur diberhentikan dengan alasan atas permintaan sendiri, karena alasantindakan yang merugikan perusahaan, terlibat dalam tindak pidana, merugikan perusahaan. apabila direktur diduga melakukan salah atau perbuatan sebagaimana dimaksud huruf c), d), dan badan pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, apabila dalam hasil pemeriksaan terhadap direktur sebagaimana yang dimaksud sudah harus mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai direktur:direktur yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam c), d), dan f), diberhentikan tidak dengan hormat. bab vii cuti direktur dan kepala bagian direktur dan kepala bagian memperoleh hak cuti sebagai berikut cuti tahunan selama (dua belas) hari kerja, cutibesar cuti panjang, selama (duabagi perempuan diberikan cuti melahirkan selama (tiga) bulan sampai dengan anak kedua. pelaksana hak cuti sebagai dimaksud pada dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala daerahperusahaan air minum,bab viii penghasilan dan hak hakyang dimaksud dengan gaji direktur, gaji kepala bagian dan penghasilan adalah sebagai berikut gaji direktur maksimal kali penghasilan tertinggi pegawai dam dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan: gaji kepala bagian dari gaji direktur,tahun bab dan bab penetapan gaji direksi tidak melebihi dari dari realisasi anggotayang dimaksud dari realisasi anggota dam tahun anggaran dam tahun anggaran yang berjalan. tunjangan sebagaimana dimaksud pasa terdiri tunjangan kesehatan, tunjangan kejahatan: perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas. jasa produksi sebagaimana yang dimaksud diberikan setiap tahun apabila setelah tutup buku perusahaan memperoleh keuntungan, besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana yang dimaksud pada dan, dana representatif adalah dana taktis selama (satu) tahun, yang besarnya paling tinggi y46 (tujuh puluh limamemperhatikan kemampuan dam yang dimaksud adalah besarnya uang pensiun yang akanbersama perusahaan air minum seluruh indonesia) bab badan pengawas perusahaan diawasi oleh badan pengawas, anggota badan pengawas diangkat oleh kepala daerah, anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pejabat daerah yang tugas dan fungsinya membina perusahaan daerah, perorangan adalah tenaga professional termasuk mantan direktur utama atau direktur perusahaan: masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat yang mengetahui managemen perusahaan dan mampudiutamakan menguasai managemen perusahaan air minum: menyediakan waktu yang cukup: tidak terlibkepala daerah:masa perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat. jumlah anggota badan pengawas sebanyak (tiga) orang, dengan komposisi seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris, dan seorang anggota. badan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut mengawasi kegiatan direktur: memberikanrusahaan tugasnya, terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan, terlibat dalam tindak pidana: meninggal dunia: hal hal laic), dan e), kepala daerahpenghasilan badan pengawas meliputi angkasa,: sekretaris badan pengawas menerima uang jasa sebesar (tiga puluh lima persen) dari gaji direktur, anggota badan pengawas menerima uang jasa sebesar (tiga puluh persen) dari gaji direktur,ini ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan apabila pada tutup buku perusahaan memperoleh keuntungan. bab kepegawaian pegawai adalah pegawai perusahaan daerah air minum yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur berdasarkan pedoman kepegawaian perusahaan: pegawai yang diperbantukan adalah pegawai negeri sipil yang dibebankan untuk menduduki jabatan pada perusahaan. pengangkatan pegawai oleh direktur berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan perusahaan,: sebelum ditetapkan sebagai pegawai, direktur menetapkan persyaratan dalam masa percobaan: pengaturan pangkat golongan dan gaji pokok pegawai perusahaan ditentukan dalam keputusan direktur, direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan, pegawai berhenti atau diberhentikan oleh direktur karena meninggal dunia: mengajukan berhenti atas permintaan sendiri: berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia maksimal tahun: tidak lagi memenuhi ketentuan huruf (c), (d), (g), (h) dan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pegawai perusahaan daerah air minum: merugikan perusahaan. pengangkatan dalam jabatan tertentu bagi pegawai oleh direktur berdasarkan tim pertimbangan jabatan yang telah menilai kemampuan dan profesionalisme pegawai yang bersangkutan. ketentuan ketentuan pokok pegawaidirektur berwenang mengangkat, membina, memberhentikan, mengatur pangkat golongan, gaji pokok, tunjangan dan memberikan penghargaan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab kekayaan, sumber pendapatan dan tarif kekayaan perusahaan terdiri aktiva, kewajiban dan ekuitas:wal, alat likuidasi perusahaan yang berupa uang tunai terdiri dari saldo kas (cash hand) rekening giro. penambahan kekayaan perusahaan dapat diperoleh dari aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue producing activity) dan aktivitas lain yang bukan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan: aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setoran kas,transaksi valuta asing, penerimaan piutang yang sudah disisihkan dihapuskan, dan rupa rupa pendapatan lainnya. struktur dan perhitungan tarif berdasarkan peraturan menteri dalam negeri serta petunjuk pelaksana pedoman penetapan tarif air minum pada perusahaan daerah air minum: tarif air ditetapkan berdasarkan prinsip pemulihan biaya, keterjangkauan, efesiensi pemakaian, kesederhanaan, dan transparansi: tarif ditetapkan oleh kepala daerah atas usul direktur: selambat lambatnya (satu) tahun direktur melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman: penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian: apabila terjadi perubahan komponen biaya, selambat lambatnya (empat) tahun sekali direktur melakukan peninjauan terhadap tarif, peninjauan tarif sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepala daerah melalui badan pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru,menetapkan atau menolak usul tarif dimaksud:selambat lambatnya (tiga) tahun: tarif air minum, baik penyesuaian tahunan maupun empat tahunan ditetapkan oleh kepala daerah tanpa izin prinsip dari pejabat yang berwenang dari tingkat atasnya. bab xii pengelolaan keuangan dan anggaran tahun buku perusahaan ditetapkan mulai tanggal januari dan berakhir pada tanggal desember, untuk pertama kali pembukuan perusahaan dimulai pada tanggal serah terima pengelolaan perusahaan, perusahaan dalam menyelenggarakan administrasi dan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi perusahaan daerah air minum yang berlaku bagi perusahaan daerah air minum dan seluruh indonesia. pengelolaan perusahaan dilakukan berdasarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan rap): selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum tutup buku direktur mengajukan rap kepada badan pengawas untuk pengesahannya: rap perusahaan sebagaimana dimaksud pada harus mencakup proyeksi laba rugi, proyeksi investasi, proyeksi arus kas dan proyeksi neraca, penyusunan rap menggunakan metode actual, sejalan dengan dasar akuntansi yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan: jika rap tidak disahkan oleh badan pengawas sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka dam menggunakan rap tahun yang paling akhir disyahkan. rap harus mendapat pengesahan dari badan pengawas terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. pengajuan revisi rap tahun berjalan paling lambat (tiga) bulan sebelum tutup buku,badan pengawas. laporan managemen terdiri dari laporan harian, laporan bulanan dan laporan tahunan, laporan tahunan disusun oleh managemen dam untuk laporan kepada badan pengawas dan pihak pihak lain yang berkepentingan termasuk untuk keperluan pemeriksaan tahunan yang dilaksanakan oleh auditor independent, bentuk dan isi laporan tahunan disesuaikan pada pernyataan standar akuntansi keuangan peak) ikatan akuntansi indonesia yang berlaku dan disesuaikan dengan aktivitas operasional dam: laporan tahunan yang harus disiapkan laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan laba ditahun, catatan atas laporan keuangan: informasi yang disajikan oleh managemen yaitu uraian pendapatan, uraian pembelian, uraian biaya, ura:, dan aspek administrasi: laporan disampaikan kepada badan pengawas (tiga) bulan setelah tutup buku tahun yang bersangkutan berakhir. laba bersih perusahaan adalah menunjukkan akumulasi hasil usaha periode setelah memperhitungkan koreksi laba rugi periode lalu, laba bersih perusahaan diutamakan untuk meningkatkan produksi, peningkatan jaringan distribusi dan peningkatan pelayanan masyarakat:dan pembangunan: laba bersih yang menjadi hak pemerintah kabupaten dimasukkan kedalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). bab xii, semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik perusahaan daerah: dalam,dilikuidasi. bab xiv ketentuan peralihan dengan diberlakukankemudian dengan surat peraturan kepala daerah,sukamarash.mh pembina utama muda nip. lembaran daerah kabupaten sukamara tahun nomor |
sar nis pemerintah kabupaten sintang w cantang pemekaran desa kecamatan kayanayanayan hulu yang meliputi: desa nanga sungai dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa nanga sungai desa asal induk), dan desa nanga oran desa pemekaran), desa nanga tinggi dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa nanga tinggi desa asal induk): dan desa tolak gone desa pemekaran): desa nanga abai dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa nanga abai desa asal induk), dan desa nangka lestari desa pemekaran): desa. desa entikong dimekarkan menjadi (tiga) desa, yaitu: desa entikong desa asal induk). desa topan nanga desa pemekaran) dan desa mapan jaya desa pemekaran): desa riam suntik dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa riam suntik desa asal induk), dan desa tanjung miru desa pemekaran): desa nanga koran dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa nanga koran desa asal induk): dan desa buluh merindu desa pemekaran): 9g. desa tanjung lalu dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa tanjung lalu desa asal induk): dan desa makan desa pemekaran): desa tanjung bunga dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa tanjung bunga desa asal induk): dan desa moyang desa pemekaran), desa nanga layak dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa nanga layak desa asal induk): dan desa merahan permai desa pemekaran): desa lintang tambak dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa lintang tambak desa asal induk): dan desa tanah merah desa pemekaran): desa nanga terindah dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa nanga terindah desa asal induk). dan desa landau bara desa pemekaran): desa nanga luar dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa nanga luar desa asal induk), dan desa kerupuk jaya desa pemekaran): desa nanga masa dimekarkan menjadi (tiga) desa, yaitu: nanga masa desa asal induk): desa merah arai desa pemekaran) dan desa tayang manaayan hulu menjadi: desa nanga layak: desa tanjung bunga: desa nanga terindah: desa entikong, desa nanga tinggi: desa tanjung lalu: desa lintang tambak: desa nanga masa: desa nanga abai: desa nanga sungai: desa nanga koran: il. desa riam panjang: desa nanga luar: desa riam suntik: desa nanga oran: desa tolak gone: desa nangka lestari: desa topan nanga: desa mapan jaya: desa tanjung miru: desa. desa buluh merindu: desa makan: desa moyang: desa merahan permai: desa tanah merah: desa landau bara: aa. desa kerupuk jaya: bb. desa merah arai: cc. desa tayang mana. bab iii batas wilayah batas wilayah desa nanga oran sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan dusun nangka desa nanga abai: sebelah timur dengan desa nanga koran: sebelah selatan dengan dusun engkau desa nanga sungai, sebelah barat dengan dusun empon desa tanjung lalu. batas wilayah desa tolak gonetanjung lalu: sebelah selatan dengan desa mengurai kecamatan mendukung kabupaten melawi: sebelah barat dengan desa nanga tinggi. batas wilayah desa nangka lestari sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa tanah merah: sebelah timur dengan desa nanga abai: cc. sebelah selatan dengan desa nanga oran: sebelah barat dengan desa buluh merindu. batas wilayah desa topan nanga: sebelah timur dengan desa tanjung lalu, sebelah selatan dengan desa nanga tinggi: sebelah barat dengan desa entikong. batas wilayah desa mapan jayananga tinggi: cc. sebelah selatan dengan kecamatan ella hilir kabupaten melawi: sebelah barat dengan desa tanjung bunga. batas . batas wilayah desa tanjung miru sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan kabupaten kapuas hulu: sebelah timur dengan desa nanga masa: cc. sebelah selatan dengan desa riam suntik: sebelah barat dengan desa riam panjang. batas wilayah desa buluh merindunanga sungai: sebelah selatan dengan desa nanga koran: sebelah barat dengan desa tertuang mau kecamatan kayan hilir. batas wilayah desa makan sebelah timur dengan desa lintang tambak: cc. sebelah selatan dengan desa topan nanga: sebelah barat dengan desa tanjung lalu. batas wilayah desa moyang sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa nanga layak: sebelah timur dengan desa tanjung bunga: cc. sebelah selatan dengan desa entikong: sebelah barat dengan desa nanga layak. batas wilayah desa merahan permai sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa tertuang mau: sebelah timur dengan desa nanga koran: sebelah selatan dengan desa nanga layak, sebelah barat dengan kecamatan kayan hilir kabupaten sintang. batas wilayah desa tanah merah sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa lintang tambak: sebelah timur dengan desa nanga abai: cc. sebelah selatan dengan desa nanga masa: sebelah barat dengan kecamatan mendukung kabupaten melawi. batas wilayah desa landau bara sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa nanga terindah: sebelah timur dengan desa tanjung bunga: sebelah selatan dengan desa nanga terindah: sebelah barat dengan desa nanga sungai. batas . batas wilayah desa kerupuk jayariam suntik: sebelah selatan dengan desa nanga luar: sebelah barat dengan desa nanga abai. batas wilayah desa merah arai sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa nanga abai: sebelah timur dengan desa nanga masa: sebelah selatan dengan kecamatan serawai kabupaten sintang: sebelah barat dengan desa lintang tambak. batas wilayah desa tayang mana sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa riam suntik: sebelah timur dengan kecamatan ambalan kabupaten sintang: sebelah selatan dengan kecamatan serawai kabupaten sintang: sebelah barat dengan desa nanga mas,pansekretaris daerah kabupaten sintang sman hukum, sekretariat parah person, sh, and or,a oran kecamatan kayan hulu kecamatan buluh merindu kayan lir oi): nanga luar laser koran manga atal ata nangka lestari hujan le) nanga sungai pajak melawan meriam lara bara pol barabai engkau ta) nanga oran tabur bolang nanga terindah entikong topan nanga tej tanjung bunga t emigran . bin bemsisnyanen ape0 keterangan e batas kecamatan asal kecamatan batas desa cesa jala tai dusun sungai vil pnas induk po) wayan isa pemekaran skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang, mailak gone kecamatan kayan hulu makan m5. tolak gone mapan jaya tanjung lintang tambak wereanlik tanah merah bangau tinggi gunung berahang ap? mis kabupaten melawi keterangan batas kabupaten desa batas desa . busur lahan wilayah lensa reduce sangat wilayah dera pemekarka lestari kecamatan kayan hulu kecamatan, ?'am panjang kayan hilir ram kejajuik jay butuh merdu kf. nanga luar nay 2d" le) nanga koran nanga abai nangka lestari . nanga sungai brwa nanga oran nanga sesudah topan nanga pentagon :. makan tenan nanga magari keterangan batas kecamatan ibukota kasar batas desa desa sardar dasi sungai unitnya meta iri io) woman bpan nanga kecamatan kayan hulu landau bara matahari perma nanga oran oni la) nanga layak toe anima bui nanga terindah. tea tinju entikong topan desa empoyarg makan tra, jurlakau mapan day tolak aneh raman gunung pelik nanga tinggi nan pun i3 kabupaten melawi ea pra keterangan batas kecatnatar ibukota kespunstis butir desa ec) dera sis wait panai lo) #arah desa #menarpan jaya kecamatan kayan hulu landau bara marah permai nanga oran nanga layak fa) ujung bunga bida any nagori topan manga moyang makan jungkat mapan daya ona oleh tanjung atau gunung pelik (el putera tinggi ts) kabupaten melawi taro kkt tangan bas panai mistik skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang, nttanjung miru kecamatan kayan kabupaten kapuashulu tax one barusan t12r25' nina ko) batas kaliinyntea bean esa titan anna widya desa pemutaran sungai skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang.buluh merindu kecamatan kayan hulu riam panjang kecamatan buluh merindu kayan hilir ng. mean manga tanjung ramuan memasak nanga untai fo) nanga koran nanga ahli nangka lestari nanga you tag landas bara nanga oran arahan permai nanga layak keterangan beng) atas merahiali s ) batas desa jalur ayah desa induk surga minyak maca semen skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang, lampiran vkan kecamatan kayan hulu nanga terindah bro) topan nanga . enggang hentakan jarak pernah tan keluh tolak gone mapan jaya tanjung lalu jola jitai tt" lintang tambak nanga tohiggni keterangan tn) putus ces ibukota kecditotar san sama cow wil desa irak #arah ianoyang kecamatan kayan hulu landau bara marah permai nanga layak tanjung bunga nanga terindah eripoyang pentagon! hg: kecamatan kayan hilir rasa tolak gone mapan jiwa kabupaten melawi keterangan batt, kabupaten ibukota metadata latar alla yan punya saran lo) siaran desa #merahan permai kecamatan kayan hulu nanga koran kecamatan kayan hilir anda bara marah parma manga tanjung bunga naa emipoyana enggang keterangan atas kecamatan merata keramat batas desa pena eat dur lo) wowisnah merah kecamatan kayan hulu gurung panjang bangau lintang tambak je) tanah merah temivana bongkar kabupaten melawi keterangan puma batas kabupaten desa www wayan desa tanduk sunan wilyah des9 pencaarpa skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintanglandau bara kecamatan kayan nara: oran nanga lengai insan landau bara marah partai tongkat sura han ing hanan nanga terindah pelangi sura topan nanga. 2s, ira svetlana entikong merupakan keterangan ( butar kecomntar biota kerana pectinata batas desa desa januari dusun upaya dewan teeth tinggi wan pemeran skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang, lampiran xikerupuk jaya kecamatan kayan hulu tau oia panjang rani musik kerupuk jaya domba pandang nanga luar nanga tanah fa) ten riam paling nangka lestari nanga arah keterangan t . duta lahupnter ibukota keramat eren dalam kecamatan pes dinas daun manga wwimmntesatemsaran skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang, lampiran xiverah arai kecamatan kayan hulu nanga luar ae" genre gemar tayang dara, merah arai malahan padi kecamatan seraya| nanga masa tanah merah kabupaten sei melawi mar per antara keterangan notas katupatte fee fana bolu dus wilayah desa induk jalar wilayah desa pemekaran singa skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang. lampiran peraturan daerah kabupaten sintang nomor tahun tanggal:yang mana kecamatan kayan hulu 2g nanga luar tah some tayang tayang mana merah arah malahan edisi kecamatan serawai nanga masa tanah merah kabupaten pama mel awi aga kt2 keterangan paksa kah info desa pat ramuan ena sunjelas. tambahan lembaran daerah kabupaten sintangarkir tepi jalan umum beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat dibanding dengan meningkatnya jasa pelayanan parkir tepi jalan umum, maka perlu untuk disesuaikan: bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf untuk tertib administrasinya, perlu menetapkan pengaturannya: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf dan huruf atas, maka perlu menetapkan peraturan daerah kota jayapura tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umumwilaytidak sementara:: jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum jalan nasional), jalan provinsi dan jalan kotparkir tepi jalan umum yang selanjutnya adalah dapat disebut retribusi pembayaran atas penggunaan tempat parkir tepi jalan yang ditetapkan oleh kepalaareal parkir tepi jalan umum subyek retribusi adalah setiap orang dan atau badan yang menggunakan arealmbuatan marka, biaya pengadaan rambu rambu, biaya operasional, biaya pemeliharjenis kendaraan bermotor pada areal parkir tepi jalan umum. areal parkir sebagaimana dimaksud pada diukur berdasarkan jumlah kendaraan dan jenis kendaraan yang parkir dibanding dengan kapasitas areal parkir tepi jalan umum.dan sejenisnya rp. , . sekali parkir bus, truk, minibus dan alat besar lainnya rp. , . sekali parkir cc. sepeda motor rp. , . sekali parkir gerobak rp. , . sekali parkir bab vii wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah kota jayapuggunaan tempat parkir,vketentuan penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu dipelayanan parkir tepi jalan umum i. umum masyarakat pengguna tempat parkir jalan umum mengharapkan agar pemerintah daerah selalu meningkatkan pelayanan perparkiran, berupa penyediaan fasilitas tempat parkir dan peningkatan pelayanan kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban tempat parkir bagi pengguna tempat parkir, sehingga fungsi tempat parkir dan manfaatnyrkir tepi jalan umumrkir tepi jalan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usahangguna tempat parkir tepi jalan umumcukup jelas cukup jelas frekuensi penggunaan tempat parkir adalah setiap tingkat penggunaan lahan parkir tepi jalan umum. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tingkat kepadatan parkir digolongkan dalam kategori rendah, sedang dan tinggi untuk setiap wilayah kota jayapura berdasarkan padatnya aktifitas masyarakat kota jayapura. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. retribusi tidak dapat digolongkan kecuali apabila ada kerjasama dalam pengelolaan perwakilan yang dari hubungan itu dapat dipungut pajak parkir, sehingga pemerintah daerah tetap memegang peran dalam pengaturan perparki ngsatuan polisi pamong praja kota tegal adalah perangkat pemerintah daerah laindangawasan masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan walikota.negakan peraturan daerah dan peraturan walikota, seksi ketenteraman dan ketertiban umum: seksi penyuluhan dan kesamaptaan, kelompok jabatan fungsional. manannnnnnnnnkaasatuan. penjabaran tugas pokok dan fungsi. penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja satuan polisi pamong prajapenjelasan umum bahwa sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman satuan polisi pamong praja, maka perlu meninjau kembalikedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi satuan polisi pamong praja kota tegal. bahwa pembentukan organisasi satuan polisi pamong praja sebagaimana tersebut atas,bagseksi seksi penegakan peraturan ketentraman dan penyuluhan dan daerah dan peraturan walikota tegal, ttd adi sinardistrik kota jayapura dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota jayapura, menimbang aa. bahwa peraturan daerah kota jayapura nomor tahun tentang pemerintahan distrik sudah tidak sesuai dengan amandoman organisasi perangkat daerah dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang kecamatankota jayapura tentang organisasi dan tata kerja distrik kota jayapura,mbentukan distrik herorganisasi dan tata kerja distrik. kepala distrik adalah kepala pemerintahan. sekretaris distrik adalah sekretaris wilayah pemerintah distrik sekretariat distrik adalah sekretariat distrik pada pemerintah distrik. seksi adalah satuan operasional pada pemerintah distrik. kepala seksi adalah kepala seksi pada pemerintah distrikpemerintah kota jayapura. kelurahan adalah wilayah kerja lurah yang berada bawah distrik. bab kedudukan distrik adalah unsur pelaksana otonomi daerah. distrik dipimpin oleh kepala distrik. kepala distrik berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada walikota jayapura melalui sekretaris daerah. bab iii tugas dan fungsi tugas distrik mempunyai tugas memimpindistrik. fungsi untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam distrikearah kota jayapuradistrik: pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampungkelurahan: penyusunan program dan langkah langkah kegiatan pembinaan administrasi dan ketatausahaan: dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bab organisasi susunan organisasi pemerintahan distrik terdiri dari: kepala distrik: sekretariat: membawahi: sub bagian program, sub bagian keuangan: dan sub bagian umum. seksi tatasosial: dan seksi pelayanan umum. bagan struktur organisasi pemerintahan distrkepala distrik. sekretariat mempunyai tugasdistrikprogram dan langkah langkah kegiatan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya: penyusunan administrasi keuangan dan pelaporan: dan cc. pengurusan tata usaha administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. sekretariat terdiri dari: sub bagian program: sub bagian keuanganstrik. sub bagian program mempunyai tugas menghimpun data dan menyusun program serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembiayaan, perbendaharaan serta pertanggungjawaban. sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, urusan rumah tangga, perlengkapan dan urusan kesejahteraan pegawakampung dan atau kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pemerintahan mempunyai fungsi: pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan umum dalam wilayahnya: pembinaan administrasi dan perangkat pemerintahan kelurahan kampung: fasilitasi pemberian hak hak atas tanah: fasilitas penetapan lokasi untuk pembangunan, penanganan masalah masalah pertanahan dalam wilayahnya, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala distrikbidang sumber daya manusia, perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi: pengawasan kegiatan pertanian, perindustrian, perdagangan dan pembagian keuangan: pembinaan masyarakat pedagang, pelaku ekonomi lingkungan pasar: cc. pengawasan dan pengendalian terhadap pedagang barang dan jasa: fasilitas penyehatan lingkung serta pembinaan polisi pamong praja. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas: pembinaan kerukunan hidup masyarakat: pengawasan dan penegakan peraturan daerah: pengawasan terhadap tanah tanah asset pemerintah daerah dan penegakan hukum tingkat distrik: pelaksanaan terhadap swakarsa masyarakat dalm pengamanan lingkungan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala distrik. bagian kelima seksi kesejahteraan sosial seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan program bidang kesejahteraan sosial, dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas: pembinaan keagamaan dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, fasilitas organisasi sosial dan bantuan sosial, fasilitas pemberantasan penyakit menular dan perbaikan gizi masyarakat, fasilitas usaha kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, fasilitas peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala distrik. bagian keenam seksi pelayanan umum seksi pelayanan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan standar dan prosedur pelayanan umum, meliputi kebersihan serta sarana dan prasarana umum. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pelayanan umum mempunyai fungsi: pengadaan sarana kebersihan berupa tempat pembuangan sementara bak sampah untuk menampung sampah warga setempat: pengawasan dan pemeliharaan jalan distrik, kelurahan dan kampung: pengawasan bangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. bab persyaratan kepala distrik kepala distrik diangkat oleh walikota atas usul sekretaris daerah kotayang berlaku. pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam meliputi, mengetahui bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma sarjana pemerintahan), dan pernah bertugas kampung, kelurahan atau distrik paling lama (dua) tahun. pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi kepala distrikbab tata kerja dan hubungan kerja distrik melakukan koordinasi dengan distrik disekitarnya atau distrik wilayah kota jayapura. distrik mengkoordinasikan unit kerja wilayah distrik dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kerja. distrik melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kota jayapura dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan distrik. hubungan kerja distrik dengan perangkat daerah kota jayapurawilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional. hubungan kerja distrik dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan wilayah kerja distrik bersifat koordinasi dan fasilitasi. bab vii perencanaan distrik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan distrik, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan kampung kelurahan. perencanaan pembangunan distrik merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kota jayapura. perencanaan pembangunan distrik sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan distrik secara partisipatif. distrik. rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah distrik sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan rencana kerja distrik. rencana kerja distrik sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan rencana strategis distrik. bab viii ketentuan peralihan distrik yang telah ada dengan nama, batas wilayah dan pembagian wilayahnya yang diakui keberadaannya berdasarkan peraturan daerah ini.distrik kota jayapura subbab subbab subbab program keuangan umum seksi tata seksi seksi seksi seksi masyarakat dan ketertiban sosial umumkepala bagian hukum, ttd drs. m.r. kamu, yohanes, pembina nip.teknis daerah, perlu membentuk peraturan daerah tentang pembentukan rumah sakit umum daerah cibinong kelas::: pengelolaan administrasi kepegawaian: dan cc. pengelolaan rekam medik dan pelaporan. dalam : sub bagian kepegawaian: dan sub bagian: pengelolaan verifikasi dan pelaporan: dankeuangan dibantu oleh sub bagian anggaran: sub bagian verifikasi dan pelaporan: dan:: dan bidang keperawatan. masing masing ::: dan pengelolaan pelayanan penunjang keperawatan. untuk :. paragraf ..bab kelompok jabatan fungsional bagian kesatu umumrsudgian kedua komite medik komite medik adalah kelompok tenaga yang mempunyai tugas membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan medik dan pelayanan lain dan membantu pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi anggota staf medik fungsional, mengembangkan program pelayanan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. pembentukan komite medik ditetapkan dengan keputusan direktur untuk masa kerja setiap (tiga) tahun. komite medik sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh serokomite medik sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh panitia panitia. panitia panitia sebagaimana dimaksud pada merupakan kelompok kerja yang dibentuk oleh direktur untuk mengatasi masalah khusus. bagian ketiga komite keperawatan komite keperawatan adalah kelompok profesi perawat atau bidan yang anggotanya terdiri dari para perawat atau bidan, mempunyai tugas membantu direktur dalam menyusun standar keperawatan dan pembinaan etika profesi keperawatan. komite keperawatan sebagaimana dimaksud padabagian keempat staf medik fungsional staf medik fungsionalbagian kelimawakil direktur pelayanan, dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala instalasi. bagian keenam tenaga non medikbab vi. bab tata kerja bagian kesatu umum hal hal yang menjadi tugas rsud merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. pelaksanaan fungsi rsud sebagai unsur penunjang pemerintah daerah, diselenggarakan oleh direktur, wakil direktur, bagian, sub bagian, bidang, seksi, instalasi, komite medik, komite keperawatan, staf medik fungsional, paramedis fungsional, tenaga non medikrsud bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. para . kepala sub bagian menyusun dan menyampaikan laporan kepada kepala bagian sesuai bidang tugasnya tepat pada waktunya. kepala seksi menyusun dan menyampaikan laporan kepada kepala bidang sesuai bidang tugasnya tepat pada waktunya. kepala bagian bidang menyampaikan laporan kepada wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya dan wakil direktur menyusun dan menyampaikan laporan kepada direkturb vil. bab vii kepegawaian direktur adalah pejabat eselon ilb, wakil direktur adalah pejabat eselon illa, kepala bagianpejabat eselon pada rsud diangkat dan diberhentikan oleh bupati. pejabat pejabat lainnya lingkungan rsu. bab ix. bab ketentuan peraliabupaten bogobinong kabupaten bogorumah sakit umum daerah cibinong kelasrektur adalah direktur rumah sakit umum daerah cibinong. rumah sakit umum daerah, selanjutnya dapat disingkat rsud adalah rumah sakit umum daerah cibinong. instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional rsurumah sakit umum daerah cibinong kelas bab iii . bab iii kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan rsudrsud mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rsud mempunyai fungsi penyelenggaraan . penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan medik: penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan penunjang medik dan non medik: cc. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan dan asuhan keperawatan: penyelenggaraan kebijakan operasional administrasi umum dan keuangan: penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan rujukan: penyelenggaraan kebijakan operasional pendidikan dan pelatihan:dan penyelenggaraan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan. dalam pelaksanaan teknis tugas dan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada rsud mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan satuan kerja: pembantu . pembantu pimpinan adalah wakil direktur:organisasi susunan organisasi rsud, terdiri atas direktur: wakil direktur administrasi, membawakan bagian tata usaha, terdiri atas sub bagian umum: sub bagian kepegawaian: dan cc) sub bagian rekam medik. bagian keuangan, terdiri atas sub bagian anggaran: sub bagian verifikasi dan pelaporan:: dan seksi penunjang medik. bidang keperawatan, terdiri atas seksi . seksi asuhan dan mutu keperawatan:unsur organisasi paragraf direktur direktur mempunyai tugas membantu bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan rsud dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. |
pra!jinan terpaduantor pelayanan perijinan terpaduantor pelayanan perijinan terpadnomor memutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang organisasi dan tatakerja kantor pelayanan perijinan terpadu babilayanan perijinan terpadu yang disebut kept adalah pelaksana operasional daerah bidang pelayanan perijinan terpadengan peraturan daerah ini dibentuk kantor pelayanan perijinan terpadu bab iii kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan kantor pelayanan perijinan terpadulayanan perijinan terpadu menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan program kantor pelayanan perijinan terpadu: penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi perijinan, cc. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan terpadu, pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan terpadu, pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan terpadu.antor pelayanan perijinan terpadu terdiri dari kepala subbagian tata usaha, seksi perijinan: seksi pelayanan, seksi informasi,layanan perijinan terpadu mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan terpadu administrasi perijinan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala kantor perijinan terpadu menyelenggarakan fungsi merumuskan kebijakan teknis pelayanan perijinan terpadu, menyelenggarakan pelayanan administrasi perijinan terpadu, cc. menyelenggarakan urusan rumah tangga, perlengkapan, urusan umum dan kehumasan:jawab kepada kepala kantor melalui kepala seksi yang bersesuaian. bab tata kerja dalam menjalankan tugasnya kepala kantor: memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas cc., kepala kantor, kepala seksi, kepala sub bagian, tim teknis dan pejabat fungsional lingkungan kantor pelayanan perijinan terpadukepala kantor eselon ill.a, kepala seksi dan kepala sub bagian eselon iv.a: pembinaan kepegawaian lingkungan kantor pelayanan perijinan terpadu dilakukan oleh bupati melaluilayanan perijinan terpadu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab viii ketentuan peralihan pelaksanaan penataan organisasi kantor pelayanan perijinan terpadupelayanan perijinan terpadu kepala subbagian tata usaha seksi seksi seksi informasi perijinan pelayanan bupati sukamara ttd nawawi mahmud |
lu dikendalikan perusahaannya agar tetap terjaga kesinambungan dan kelestariannya: bahwa pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet merupakan jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan tetapi pengelolaan atau perusahaannya agar sesuai dengan rencana tata ruang,atau perusahatau pengusahaan sarang burung walekeputusan menteri kehutanan nomor pts ll tentang pedoman pemanfaatan sarang burung walet (collocalia spp) peraturan daerah kabupaten sukamara nomor tahun tentang urusatau pengusahaan, kantor pelayanan perijinan terpadu yang selanjutnya disebut kept adalah kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten sukamara, izin pengelolaan atau, burung walet adalah burung walet yang termasuk dalam marga collocalia, yaitu collocalia fuciphaga, collocalia maxima, collocalia esculenta dan collocalia inchi:,, pengelola atau pengusaha sarang walet adalah orang pribadi atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet berserta produksinya sebagai salah satu mata pencahariannya: pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendaliannya:. kegiatan pengelolaan sarang burung walet adalah upaya untuk melindungi, mengawetkan dan memanfaatkan secara lestari burung walet beserta bagian bagiannya, termasuk sarangnya. kegiatan kegiatannya dapat berbentuk penangkaran, pengamanan habitat dan populasi, pemanenan dengan terencana serta kegiatan pengawasan pengendalian berupa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan, pemanfaatan sarang burung walet adalah kegiatan masyarakat yang mengambil sarang burung walet yang tersedia kawasan lindung yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem setempat: habitat alami burung walet adalah gua gu,, kawasan konservasi adalah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam diluar kawasan hutan yang tidak ada hak kepemilikannya, diakui oleh pejabat setempat dan mempunyai hak atas penemuannya sampai dengan akhir hanya:izin pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet. wilayah pemberian izin pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet daerah. bab iii bentuk usaha pengelola atau pengusaha sarang burung walet berbentuk orang pribadi atau badan yang bergerak dalam bidang pengusahaan atau pengelolaan sarang burung walet. pengelolaan atauatau pengusahaan lokasi sarang burung walet berada habitat alami, habitat buatan. sarang burung walet yang berada habitat alami meliputi kawasan hutan negara gua alam dan atau kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau milik adatdiluar kawasan cagar alam, suaka marga satwa, cc. taman nasional: taman wisata alam: dan taman burung sarang burung walet yang berada habitat buatan adalah kawasan yang khusus untuk walet. kawasan pemukiman penduduk sepanjang tidak berdekatan dengan fasilitas umum rumah sakit, tempat ibadah, sekolah dan pasar). lokasi untuk wilayah pengembangan pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet adalah wilayah daerah yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab perizinan pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet pada habitat buatan dan pemanfaatan pada habitat alami wilayah daerah harus mendapat izin dari bupati melalui keptyangyang dimaksud pada sebagai berikut: permohonan yang dilengkapi dengan proposal pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet: melampirkan foto copy akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum dan foto copy kartu tanda penduduk ktp) penanggung jawab: melampirkan foto copy surat izin usaha perdagangan sup) bagi yang melakukan usaha perdagangan, melampirkan foto copy tanda daftar perusahaan tdp): melampirkan foto copy ppd: melampirkan foto copy izin gangguan ho) khusus untuk kawasan pemukiman penduduk, rekomendasi dari tim teknis yang ditunjuk berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan atau pengelolaan sarang burung walet: khusus pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet habitat buatan dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan sarang burung walet: izin diberikan atas tanah milik pengelola atau pengusaha yang bersangkutan dengan melampirkan bukti setor lunas pajak bumi dan bangunan, sebelum diberikan izin sebagaimana dimaksud pada pengusaha tidak diperkenankan memulai usahanya. tata cara mekanisme pengurusan izin akan diatur dengan peraturan bupati. dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas izin usaha pengelolaan sarang burung walet, wajibajukan paling lambat (satu) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.sarang burung walet. syarat syarat pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut surat permohonan daftar ulang: foto copy surat izin usaha pengelolaan sarang burung walet yang bersangkutan, foto copy kartu tanda penduduk ktp) pemohon, tanda lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan pbb) sampai dengan tahun berjalan: tanda lunas pembayaran pajak sarang burung walet (tiga) bulan terakhir. perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam dan perizinan dan perpanjangan izin tidak dipungut biaya. bab kewajiban pemegang izin pengelolaan atausekitar lokasi pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet: menyampaikan laporan hasil produksi sarang burung walet kepada kept dinas teknis terkait secara berkala setiap (tiga) bulan sekali: mengiz:atau pengusahaan sarang burung walet, memasang plang nama dan identitas usaha pada setiap bangunan sarang burung walet: menghentikan kegiatannya jika ditemukan adanya wabah penyakit berdasarkan hasil penelitian instansi yang berwenang: membayar pajak sarang burung walet sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, mematuhi segala peraturan perundang undangan yang berlakubupati. bab vii larangan pemegang izin pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet dilarang untuk memperluas atau menambah bangunan sarang burung walet dari izin usaha yang sudah diberikan. memindah tanganan izin usaha kepada orang lain atau badan tanpa memberitahukan kepada pemerintah daerah. menimbulkan pencemaran lingkungan sekitarnya. membunyikan kaset pemikat burung walet antara pukul wib sampai dengan wib dan antara pukul wib sampai dengan wib khusus untuk bangunan sarang burung walet yang berada disekitar sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah wajib mengecilkan volume suara kaset pemikat. mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketenangan masyarakat. bab viii pencabutan izin izin usaha pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet dapat dicabut apabila tidak memenuhi kewajiban kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam dan.sepuluh) hari kerja, jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama (sepuluh) hari kerja, terhitung (seatau pengusahaan sarang burung walet dicabut. prosedur pemberian peringatan dan pencabutan izin diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab berakhirnya izinahli warisnya: tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftar ulang izin usaha pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet:pada tidak perlu mendapat putusan dari pengadilan. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh kept tim teknis terhadap segala kegiatan pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet. pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala minimal (satu) kali dalam (tiga) bulan oleh kept tim teknismelanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan daerah akusaha pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet yang sudah ada harus menyumum untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap bahaya burung walet dan keindahan kota, perlu diatur lokasi tempat dan perizinannyadapat dilaksanaktahun nomor |
kupang, bahwa baik tanah yang mempunyai fungsi sosial set agar karunia tuhan yang maha esa maupun bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonom: yang lebih baik bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh suatu; hak atasnya, oleh karena itu wajar bila orang pribadi atau dan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bang jan diwajibkan memberikan kontribusi kepada daerah dengan membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunyang semula merupakan pajak pusat telah dialihkan kewenangan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten kota menjadi pajak daerah; bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf atas merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting dan strategis untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pela kanan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;bea perolehan hak atas tanah dari 3bangunanj4f:epub!20run jan undangabupaten kupang. bupati adalah bupati kupang. pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dib '.ada , yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 'en dalam bentuk apa pun, firm,;;can atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau hc'r,lji data, keterangan, dan a*au bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional .,ny mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang m.negara lain berdasarkan azas per a;'pabila nop pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada belum ditetapkan, besarnyanlainnya daerah. 'rt*w w*w*m&&* qrr~ 'r: * "f besarnya npoptkp ditetapkan sebesar rp60. (enam pulutsiang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis ketua nan lurus satu derajat'ke'npajakal dibuat dan ditandatanganinya akta; nik;dua surat setoran pajak daerah ssd)berwenang sebagai bahan untuk dilakukan penelitian, ssd sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai speed. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pengisian dan penyampaian serta penelitian ssd diatur dengan peraturan bupati.diri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. ptblyampaian dan penerbitan skpd dan atau skpdkbt, skpd, dan skpd diatur dengan peraturan bupati. bagian. ketiga surat tagihan pajak daerah std) 'i5ad;;. jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam std sebagaimana dima ;sud pada huruf dan huruf ditambah dengan sanksi administrasi be'empat tata cara pembayaran dan penagihan pajak pasa!iakjkar. kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh bupati dengan menggunakan ss.empat pembayaran, angsuran dari penundaan pembayaran pajakpcti penerimaan surat keberatan."'dan atau menambahalam ,ak sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. jika pengajuan kereta:an' bunga sebesar (dua persen) sebulan untuk paling lama (dua puluh erp.ft) bulan. imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada dihitung sepak bur;,iri jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telu. wajib paj: kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan obyek pajak, atau kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan s?warn,pen.k"(dua persen) sebulan atauam areimy mnmb'i2) huruf adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih meinpunw'bagi pejabat pembuat akta tanah notaris, kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala instansi yang membidangilitian dan pemeriksaan bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan kegiatan penelitian atas ssd dan speed yang disampaikan wajib pajak. penelitian terhadap ssd bomb yang dilakukan harus memperhatikan hal h.il sebagai berikut: tarif dan npoptkp harus sesuai dengan yang ditetapkan; adanya kepastian bahwa wajib pajak telah membayar bpt dan telah disetor kas umum daerah; pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan data basis pajak; dalam peralihan hak atas tanah dan atau bangunan, tidak terdapat tunggakan pajak bumi dan bangunan pbb). tata cara penelitian pajak diatur lebih lanjut, atau catatan dokumen yang terkait yang berhubungan dengan pajak yang; .<* <* w#instansi pemungut bpt,tdalam ha!*as dasaysetiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu pancita d, pada ayal dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada agar memberikan keterangan, memperlihatkan ra' dana perpajakan daerah tersebut; meminta keterangan dan dyang berkenaan dengan find.i; meminta bantuan tenaga ahli dalam rar.karena keadaannya tidajak pidana bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka ;idanakupang diundangkan kupang pada tanggal junidalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyaerah. untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara efisiensi dan efektivitas, maka diperlukan sumber sumber pembiayaan yang sah dan memadai berdasarkan peraturan perundang undangan yang bedak. pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu diatur pengelolaannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku mengingat pajak daerah memiliki peranan penting dan strategis untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah telah ditandai dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang didalamnya mengatur perluasan kewenangan perpajakan yang mencakup perluasan basis pajak daerah dan pemberian kewenangan kepada daerah dalam hal penetapan tarif pajak daerah. perluasan kewenangan perpajakan antara lain dilakukan dengan menyerahkan kewenangan pengelolaan bpt yang semula merupakan pajak pusat kepada pemerintah kabupaten kota menjadi pajak daerah. hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam memperkuat kemampuan daerah seiring dengan semakin besarnya tuntutan kebutuhan pengeluaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. untuk memenuhi prinsip kedai'an, kepastian hukum, legalitas, kesederhanaan dan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, maka pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan perlu diatur dengan membentuk peraturan daerah kabupaten kupang tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan:;oar atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada; perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebaga penyertaan' modal pada perseroan terbatas atau badaru tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang,3, hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada o^anc. pribadi atau badan hukum dari negara atau pemegang hal ,r*warnheru;>a hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya selama lamanya untuk supop (hap transaksi) rp30. (tiga puluh juta rupiah). nop ya. digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah sees rp35. (tiga puluh lima juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan bpt3 adalah rp35. dan bucin rp30. (tiga puluh juta rupiah). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: pada tanggal januari wajib pajak membeli tanah yang terletak kabupaten kota aa dengan pop rp50. ,') (lima puluh juta rupiah). npoptkp" ditetapkan sebesar rp60pt. pada tangga! januari wajib pajak membeli.tarian yang terletak kabupaten kota dengan pop rp100. c0. (seratus juta rupiah). npoptkp untuk perolehan hak selain. karen.a waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masi60. (enam puluh juta rupiah). besarnya npoptkp adalah rp100. (seratus juta rupiah) dikurangi rp60. (enam puluh juta rupiah), sama dengan rp40. (empat puluh juta rupiah) maka perolehan hak tersebut terutang bpt. contoh:400300. (tiga ratus juta rupiah). besarnya nilai perolehan objek pajak kena pajak adalah rp400. (empat ratus juta rupiah) dikurangi rp300. (liga ratus juta rupiah) sama dengan rp100250'rn300, contoh: wajib pajak membeli tanah pop npoptkp nilai perolehan objek pajak kena pajak pajak yang terutang rp5. cukup jelas. cukup jelas. dan bangunan dengan: rp65. rp60. ( ) huruf yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatangani iya akta dalam ini adalah tanggal dibuat dan ditandatanganinya sktpenelitian antara lain dimaksudkan untuk memastikan tarif can npoptkp harus sesuai dengan yang ditetapkan wajib pajak telah membayar b^htb dan telan disetor kas umum daerah; pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan data basis pajak; d^n dalam peralihan hak atas tanah dan atau bangunan tidak terdapat tunggakan pbb. yat ssp berfungsi sebagai speed dimaksudkan untuk mewujud pelayanan prima kepada masyarakat serta menegakkan prinsip paj;k dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment). cukup jelas. yang dimaksud dengan pemungutan pajak "dilarang digolongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dap3, dan penagihan pc.jak. cukup jelas cukup jelas. yang dimaksud dengan memenuhi kewajiban perpajakan sendiri adalah bahwa sistem pemungutan bpt adalah self assessment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menetapkan dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan speed, skpd dan skpdkbt serta melaporkannyr ;ak, bupati atau pejabat dapat menerbitkan skpd. huruf contoh perhitungan dalam penerbitan skpd: wajib pajak memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal oktober rp140. ( ) pop npoptkp nilai perolehan objek pajak kena pajak pajak yang terutang rp. berdasarkan pemeriksaan tanggal oktober ternyata ditemukan data yang belum lengkap yann menunjukkan bahwa pop sebenarnya adalah rp190. maka pajak yang seharusnya terutang adalah: pop npoptkp nilai perolehan objek pajak kena pajak pajak yang seharusnya terutang rp120. pajak yang telah dibayar pajak yang kurang bayar rp190. ( ) rp130. rp6. rp4. ( ) rp2. huruf contoh perhitungan dalam penerbitan skpdkbt:huruf ternyata adalah rp230. maka pajak yang seharusnya terutang: pop npoptkp nilai perlahan objek pajak kena pajak pajak yang seharusnya terutang rp170. pajak yang telah dibayar pajak yang kurang bayar rp230. ( ) rp170. rp8. rp6. ( ) rp2. huruf contoh perhitungan dalam penerbitan skpd: wajib pajak membeli tanah dan bangunan dengan: pop npoptkp nilai perolehan objek pajak kena pajak pajak yang terutang nilai perolehan objek pajak kena pajak rp55. rp60. ( ) o.oo nihil contoh perhitungan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga setiap bulan untuk angka waktu paling lama bulan. perhitungan sebelumnya dalam penjelasan huruf adalah sebaga' berikut; pop npoptkp ( ) nilai perolehan objek pajak kena pajak rp130. pajak yang seharusnya terutang rp130. rp6. pajak yang telah dibayar rp4. .000i00 ( ) pajak yang kurang bayar rp2. sanksi administrasi berupa bunga dari oktober sampai dengar, oktober 12x2%x rp2. jumlah pajak yang harus dibayar rp. rp600. rp3. contoh perhitungan pengenaanhuruf adalah sebagai berikut: pop npoptkp nilai perolehan objek pajak kena pajak pajak yang seharusnya terutang rp170. .000j00 pajak yang telah dibayar pajak yang kurang bayar sanksi administrasi berupa kenaikan rp2. jumlah yang harus dibayar rp. rp2. rp230. ( ) rp170. rp8. rp6. ( ) rp2. rp2. rp4. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh perhitungan dalam penerbitan std apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar adalah sebagai berikut:: kekurangan bayar. rp1. bunga x2%x rp. (+) jumlah yang harus dibayar dalam std rp1. huruf contoh perhitungan dalam penerbitan std jika berdasarkan hasil pemeriksaan ssd terdapat salah hitung dan atau salah tulis adalah sebagai berikut:,,. rp1. bunga x2%x rp. (+) jumlah yang harus dibayar dalam std rp1, misalnya tidak atau terlambat menyampaikan ssdatau pejabat untuk 'melakukan penagihan pajak. cukup jelas. yang dimaksud dengan surat paksa adalah, surat perintah membayarfokus tildawajib pajak sedang sakit atau kena musibah. ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bag1' atau pejabatu pejabat atas surat keberatan yang diajukan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. 5asal: diskus dan dalam rangka tertib administrasi, yaitu apabila dalam jangka waktu (dua bebas) bulan sejak tanggal', peraturan perpajakan. dalamatau pejabat. bupati atau pejabat karena jabatannya dan berlandaskan unsur' keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pada*tepathuruf kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan obyek pajak. contoh wajib pajak tidak mampu secara ekonom yang memperoleh hak baru melalui program pem p; kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu. contoh;contoh:rumah sakit swasta institusi pelayanan sosial masyarakat. cukup jelas. cukup jelas. bupati atau pejabat sebelum memberikan keputusan dalam hu.nitrasi perpajakan. oleh karenapua, kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. huruf cukup kperaturan perundang undangan yang dimaksud dalam >ni, anti lain peraturan yang mengatur disiplin pegawai negeri sipil. cukup jelas. cukup jelas. l'.;';' yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pelangi('l)mberitahukan kepada pihak lain hal hal yang diketahuinya atau diungkapkan oleh wajib pajak menyangkut masalah perpajakan daerah, antara lain: surat pemberitahuan, laporan keuanganyang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; dokumen dan atau datakan, antara lain in ijindeh bupati. untuk, keterangan perpajakan daerah yang diminta tersebut adalah hany;u terbatas pada tersangka yang,alpa;inda sebagaimana dimaksud dalam dan fat merupakan penerimaan negara. bab ketentuan penutup aturan daerah ini mulai ber iau pada tangga! diundangkan. arkupang. ditetapkan kupang pada tanggal juni span< eki diundangkan kupang ada tanggal jyn l2q11 kereta paten kupang, lembaran daerah kabupaten kupang tahun nomor |
sekam mena lea) ati n&badan pengawas pemilihan umum mengenaibahwdalamudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan pengawasan tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, sehingga perlu diganti, batas pan .,.,gudaerah pemilihan yang selanjutnya disebut dapildapil anggota dprd kabupaten kotapenataan dapil adalah menyusun ulang dapil yang tidak sesuai, hilang atau belum terakomodasi dalam sebuah aturan. temuan adalah hasil pengawasan aktif bawaslu, bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota. pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi anggota dprd kabupaten kota dalam pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai rangkaian proses penataan dapil dan alokasi kursi anggota dprd kabupaten kota dalam pemilu sesuai dengan prinsip pembentukan dapil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi anggota dprd kabupaten kota dalam pemilu paling sedikit dilakukan terhadap: penyusunan dan penataan dapil dan alokasi kursi anggota dprd kabupaten kota yang dilakukan oleh kpu, penetapan dapil dan alokasi kursi dalam setiap dapil anggota dprd kabupaten kota, dan tindak lanjut kpu terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat terkait penetapan dapil dan alokasi kursi anggota dprd kabupaten kota. bab pelaksana pengawasan pengawasan penetapan dapil dan alokasi kursi anggota dprd kabupaten kota dilakuwaslu melakukan pengawasan perencanaan dapil dan alokasi kursi anggota dprd kabupaten kota untuk memastikan: penataan dapil dan penentuan alokasi kursi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penataan dapil dan penentuan alokasi kursi dilakukan kpu dengan berdasar pada data kependudukan dan data wilayah termutakhir dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri, penetapan dapil dan alokasi kursi dalam setiap dapil anggotaataan dapil dan penentuan alokasi kursi anggota dprd kabupaten kota. bawaslu melakukan pembinaan dan supervisi kepada bawaslu provinsi untuk melakukan supervisi pengawasan atas usulan alokasi kursi anggota dprd kabupaten kota dan penetapan dapil wilayah kerjanya bawaslu kabupaten kota. bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam untuk memastikan: penataan dapil dan alokasi kursipil anggota dprd kabupaten kota. bab iii mekanisme pengawasan bawaslu melakukan pencernaan terhadap data penduduk yang diserahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri kepada kpu. bawaslu melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu tahapan penetapan dapil dan alokasi kursi anggota dprd kabupaten kota. bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan dapil dan alokasi kursi wilayah kabupaten kota hasil pemekaran dan atau yang hilang akibat bencana. bawaslu melakukan pengawasan terhadap pengawasan penetapan dapil dan alokasi kursi anggota dprd kabupaten kotapildapil dan alokasi kursi anggota dprd kabupaten kotadalam huruf cc. menyampaikan rekomendasi resmi terkait penetapan dapil beserta pembagian jumlah kursinya, membuat pemetaan dapil dan memberikan masukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan dapilpil, mengamati secara langsung pembahasan peraturan kpu yang mengatur penetapan jumlah kursi dan dapil: mengawasi secara langsung proses penataan dapil oleh kpu kabupaten kota serta penetapan jumlah kursi dan dapil yang dilakukan oleh kpu, melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh penetapan jumlah kursi dan dapil yang dilakukan oleh kpu: dan mengawasi secara langsung kegiatan rapat koordinasi partai politik dan konsultasi publik. bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyerahan hasil penataan dapil dprd kabupaten kota kepada kpu dengan memastikan: masukan dari pemerintah daerah, partai politik, bawaslu kabupaten kota, pemantau pemilu, dan atau pemangku kepentingan sebelum diserahkan kepada kpu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, proses penyerahan hasil penataan dapil dprd kabupaten kota oleh kpu kabupaten kota melalui kpu provinsi kepada kpu dilakukan secara transparan dengan menyertakmelakukan pencernaan dan telaahan terhadap rekapitulasi usulan penataan dapil dari kpu provinsi, dan kpu menetapkan alokasi kursi dan dapil anggota dprd kabupaten kota dalam keputusan kpu dengan memperhatikan hasil konsultasi dengan dpr. bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyerahan hasil penataan dapil anggota dprd kabupaten kota oleh kpu kabupaten kota kepada kpu provinsi. bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pencernaan kpu provinsi atas usulan penataan dapil dari kpu kabupaten kota sesuai dengan prinsip prinsip pembentukan dapilbawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan dapil anggota dprd kabupaten kota meliputi: dapil sebagai satu kesatuan utuh dengan dapil anggota dprd provinsi, dapil ditentukan berdasarkan wilayah administrasi kabupaten kota, dapilpilpilpil kecamatan pemekaran dan atau yang hilang dikarenakan bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.daerah kabupaten kota yang disampaikan kpu kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, ketidaktersediaan akses bagi partai politik tingkat daerah kabupaten kota untuk memberikan tanggapan terkait penetapan jumlah kursi dan dapildaerah kabupaten kota dalam penataan dapilblaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada pengawas pemilu setingkat diatasnya. laporan sebagaimana dimaksud pada meliputi: proses pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan dapil serta permasalahannya, hasil penataan jumlah kursi dan dapil dprd kabupaten kota. cc. temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan penetapan jumlah kursi dprd kabupaten kota, ditangani oleh pengawas pemilu sesuai denganpenanganan pelanggaran pemilihan umumpilmengenai tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umumpil, pengawasan dilakukan dengan ketentuan yang akan diatur kemudian. bab ketentuan peralihan dalam hal bawaslu kabupaten kota belum terbentuk pada saat tahapan penetapan jumlah kursi dan dapil anggota dprd kabupaten kota, pemilu anggota dprd, tugas dan kewenangan pengawasan dilakukan oleh pengawas panas kabupaten kota. bab vetatanti saloka tao jet sei nai nata pil, "an ana pan pangan pa. upa han: man talattapkan nan at, pen mta ugal mire ie, ketua badan pengawas pemilihan umum via republik indonesia, ttd,daa ferdinand esko tiap sirait (ge |
pang berita negara republik indonesia cara.dan akuntabilitas kinerja serta untuk menciptakan pelaksanaan tugas yang terkoordinasi dan bertanggung jawab perlu disusun tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum memberikan kewajiban kepadkelurahan desa untuklanggaran kinerja adalah perbuatan pengawas pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya. pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang selanjutnya disebut pengawasan adalah serangkai. hari adalah hari kerja. tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu menjadi pedoman bagi pengawas pemilu dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pengawasan. pengawas pemilu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: bawaslu: bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, bawaslu kecamatan, bawaslu kelurahan desa, bawaslu ln: dan pengawas tps. bab pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu bagian kesatu umum pengawas pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf wajib dalam penyelenggaraan pengawasan. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu sebagaimana dimaksud pada merupakan kegiatan untuk: meningkatkan kapasitas pengawas pemilu, mengawasi kinerja pengawas pemilu, dan menyelesaikan pelanggaran kinerja pengawas pemilu, pada penyelenggaraan pengawasan. hasil dariapat menjadi dasar bagi pengawas pemilu untuk memberikan: sanksi, dan penghargaan,elain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu sebagaimana dimaksud dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu dilakukan berdasarkan putusan dkpp atau tindak lanjut dari keputusan bawaslu kabupaten kota. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu berdasarkan putusan dkppyelenggara pemilu terhadap bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan atau bawaslu ln.gawas pemilu hoc terhadap bawaslu kecamatan, bawaslu kelurahan desa, dan atau pengawas tpssanabawaslu provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawaslu kabupaten kota, bawaslu kecamatan, bawaslu kelurahan desa, dan pengawas tps, bawaslu kabupaten kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawaslu kecamatan, bawaslu kelurahan desa, dan pengawas tps, bawaslu kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawaslu kelurahan desa dan pengawas tps, dan bawaslu kelurahan desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas tps.berdasarkan: kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, dan kode perilaku pengawas pemilu. kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf berpedoman pada peraturan dkpp yang mengatur mengenai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. kode perilaku pengawas pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kode perilaku yang ditetapkan oleh ketua bawaslu dan wajib dipatuhi oleh pengawas pemilu selama masa jabatannyaukan dengan cara: peningkatan kapasitas pengawas pemilu, pengawasan kinerja pengawas pemilu, dan atau penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu. bagian kedua peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bimbingan teknis, penyediaan wadah konsultasi, cc. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan atau fasilitasi. bimbingan teknisatau bawaslu kecamatan kepada pengawas pemilu pada tingkatan bawahnya. bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi: penguatan kapasitas berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pengawasan, dan pembentukan karakter pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pengawasan. bimbingan teknisatau cc. temuan, evaluasi, dan atau hasil kajian yang dilakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, dan atau bawaslu kabupaten kota. penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu kecamatan. penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk: memberikan pertimbangan dalam memutuskan sesuatu permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas pemilu, memberikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas pemilu, dan atau cc. menyelesaikan persoalan hukum dan atau teknis pelaksanaan tugas pengawas pemilu serta permasalahan mengenai kelembagaan. penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada merupakan sarana pelaksanaan konsultasi oleh pengawas pemilu kepada pengawas pemilu satu tingkat atasnya yang dilaksanakan dengan ketentuan: konsultasi dilakukan terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas pemilu untuk kepentingan pelaksanaan tugas pengawasan, dan hasil konsultasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan dicatatkan dalam buku hasil konsultasi oleh pengawas pemilu satu tingkat atasnya. pelaksanaan konsultasi dalam penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan peraturan bawaslu yang mengatur mengenai tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh bawaslu untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keahlian seluruh tingkatan pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pengawasan. bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, bawaslu kecamatan, dan bawaslu mengoordinasikan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada kepada bawaslu secara berjenjang. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihancc. temuan, evaluasi, dan atau hasil pengkajian yang dilakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan atau bawaslu kecamatan. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam bentuk: pelatihan kepemimpinan dan kemampuan manajerial dalam pelaksanaan tugas pengawas pemilu: pelatihan mengenai penyelenggaraan pengawasan, cc. pelatihan penguatan budaya kerja solidaritas, integritas, mentalitas dan profesionalitas, dan pelatihan lain yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengawas pemilu. fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota untuk: memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas pemilu, dan atau memudahkan pelaksanaan tugas pengawas pemilu. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam bentuk: pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pendampingan hukum, cc. pemberian atau penyusunan modul, penyusunan alat kerja pengawasan, penyusunan buku saku, dan atau bentuk fasilitasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawas pemilu. bagian ketiga pengawasan kinerja pengawas pemilu pengawasan kinerja pengawas pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: supervisi, pemantauan, evaluasi, dan inspeksi mendadak. supervi. supervisi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk menilai kinerjaupervisi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. hasil supervisisupervisipemantauanpemantauan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk: menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan, mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan, dan mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berkala sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. hasil pemantauanpemantauanevaluaevaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk menilai kinerja pengawas pemilu terhadap sebagian atau seluruh proses pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasandan atau sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. hasil evaluasibawaslu kabupaten kota, dan bawaslu kecamatanatau memberikan penghargaan atau sanksi atas kinerja pengawas pemilu seluruh tingkatan pelaksanaan tugas pengawasan pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan. inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota kepada pengawas pemilu pada tingkatan bawahnya. inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk: menemukan fakta mengenai pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan melalui proses pengamatan atau pemeriksaan secara langsung yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan atau mengetahui perkembangan kinerja pengawas pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan. inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. hasil inspeksi mendadakdan bawaslu kabupaten kotadan atau memberikan penghargaan atau sanksi atas kinerja pengawas pemilu seluruh tingkatan dalam pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan. bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota dapat memberikan penghargaan kepada pengawas pemilu pada tingkatan bawahnya berdasarkan hasil pengawasan kinerja pengawas pemilu sebagaimana dimaksud dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan keputusan pleno bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya. penghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: tanda penghargaan (award), plakat, sertifikat, dan atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu paragraf umum penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota. penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk menilai perbuatan pengawas pemilu dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya. penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu sebagaimana dimaksud pada berkaitan dengan: tata kerja pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan, dan atau tata cara pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan. pelanggaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam berasal dari: informasi kinerja, atau temuan kinerja. informasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan informasi yang disampaikan: orang perseorangan, badan hukum: pemantau pemilu atau pemantau pemilihan, atau pihak lain yang memiliki kecakapan hukum untuk menyampaikan informasi kinerja. informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada memuat informasi mengenai perbuatan pengawas pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kinerja. temuan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hasil pengawasan kinerja pengawas pemilu yang dilakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam yang diduga mengandung unsur pelanggaran kinerja. penyampaian informasi kinerja dan temuan kinerja sebagaimana dimaksud dalam dan disertai dengan dokumen pendukung. paragraf mekanisme penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: penerimaan informasi kinerja dan temuan kinerja, pengkajian terhadap informasi kinerja dan atau temuan kinerja, dan pengambilan keputusan. penyelesaian pelanggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh anggota bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota yang menyelenggarakan fungsi bidang sumber daya manusia. mengoordinasikan sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh unit organisasmenyelenggarakan fungsi bidang sumber daya manusia sesuai dengan tingkatannya. dalam melakukan penerimaan informasi kinerja atau temuan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf bawaslu, bawaslu provinsi, dan atau bawaslu kabupaten kota: menerima informasi kinerja dan temuan kinerja secara: langsung kantor bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota, dan atau tidak langsung melalui media teknologi dan informasi yang ditentukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota, dan memastikan informasi kinerja dan temuan kinerja berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. informasi kinerja dan temuan kinerja yang telah terverifikasi sumbernya dinyatakan diterima dan dilanjutkan proses pengkajian. pengkajian informasi kinerja atau temuan kinerja huruf dilakukan paling lama (tiga) hari terhitung sejak informasi kinerja atau temuan kinerja dinyatakan diterima. pengkajian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh divisi yang menyelenggarakan urusan bidang sumber daya manusia. pengkajian sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: verifikasi, dan atau klarifikasi. pengkajian sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan divisi lain yang fungsinya memiliki keterkaitan dengan substansi informasi kinerja dan atau temuan kinerja. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk pembuktian dengan cara: menilai kebenaran, keabsahan, dan keaslian informasi yang terdapat dalam informasi kinerja dan temuan kinerja berserta dokumen pendukung, dan menilai kesesuaian antara informasi yang terdapat dalam informasi kinerja dan temuan kinerja dengan dokumen pendukung. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada berupa: surat atau tulisan, dan dokumen elektronik. surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dokumen tertulis yang berkaitan dengan pelanggaran kinerja yang diduga dilakukan oleh pengawas pemiluberdasarklarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk meminta konfirmasi kepada: pelapor, dan pengawas pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kinerja. untuk memperkuat keterangan yang diperoleh dari proses verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam dan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota dapat menghadirkan saksi, ahli, dan atau lembaga pemberi keterangan untuk dimintai keterangannya atas dugaan pelanggaran kinerja pengawas pemilu sesuai dengan kebutuhan penyelesaian pelanggaran kinerja. keterangan saksi, ahli, dan atau lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan secara lisan dan atau tertulis. penyampaian keterangan oleh lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pihak yang mewakili dengan menunjukkan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang. setelah memberikan keterangannya, saksi, ahli, dan atau lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud dalam menandatangani berita acara pemberian keterangan saksi, ahli, dan atau lembaga pemberi keteranghasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dituangkan dalam berita acara pengkajian informasi kinerja dan atau temuan kinerjpengambilan keputusan atas penyelesaian pelanggaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf didasarkan pada berita acara pengkajian informasi kinerja dan atau temuan kinerja. keputusan sebagaimana dimaksud pada diputuskan melalui rapat pleno bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya. keputusan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ketua bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya. jikaidakuntuk merehabilitasi nama baik pengawas pemilu, ataujenis pelanggaran kinerja yang dilakukan pengawas pemilu dan menentukan jenis sanksi atas pelanggaran kinerja yang dikenakan kepada pengawas pemilu yang bersangkutan. dalam halerdapat unsur dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilukepada dkpp berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, atau terdapat unsur dugaan pelanggaran kode etik pengawas pemilu hocproses penanganan pelanggaran kode etik pengawas pemilu hoc berdasarkan peraturan bawaslu yang mengatur mengenai tata cara penanganan pelanggaran kode etik pengawas pemilu hoc. paragraf jenis pelanggaran kinerja dan sanksi jenis pelanggaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pelanggaran kinerja ringan, pelanggaran kinerja sedang, dan pelanggaran kinerja berat. pelanggaran kinerja ringan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pelanggaran kinerja yang berkaitan dengan kedisiplinan dan atau kepatuhan pengawas pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan. bentuk pelanggaran kinerja sedang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pelanggaran kinerja yang berdampak secara sistematis terhadap nama lembaga, pengulangan pelanggaran kinerja yang bersifat ringan, dan atau cc. pelanggaran kinerja yang berkaitan dengan tindakan abai terhadap perintah tertulis dari pengawas pemilu satu tingkat atasnya. bentuk pelanggaran kinerja berat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pelanggaran kinerja yang berdampak negatif terhadap integritas dan kemandirian pengawas pemilu secara kelembagaan atau perseorangan, dan atau pengulangan pelanggaran kinerja yang memiliki materi permasalahan yang sama sehingga mengakibatkan terganggunya kinerja pengawas pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan. jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sanksi pelanggaran kinerja ringan, berupa: teguran lisan, atau teguran tertulis, sanksi pelanggaran kinerja sedang, berupa: peringatan keras, penggantian divisi, dan atau tidak diperkenankan menghadiri kegiatan kedinasan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dan cc. sanksi pelanggaran kinerja berat, berupa: penonaktifan sementara dari pelaksanaan fungsi divisi yang melekat pada jabatan anggota bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, bawaslu kecamatan, dan bawaslu sesuai dengan tingkatannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan: penggantian ketua, tidak diperkenankan mengambil keputusan dalam rapat pleno, dan atau dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu kepada: dkpp bagi bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu ln, atau bawaslu kabupaten kota bagi bawaslu kecamatan, bawaslu kelurahan desa, dan pengawas tps. bab iii pembinaan berdasarkan putusan dkpp dan keputusan bawaslu kabupaten kota bagian kesatu pembinaan berdasarkan putusan dkpp pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu berdasarkan perintah putusan dkpp sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kotaprovinsi, dankabupaten kota melalui bawaslu provinsi. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: menyusun analisis terhadap putusan dkpp, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya. bagian kedua pembinaan berdasarkan keputusan bawaslu kabupaten kotadalam dilakukan oleh bawaslu kabupaten kota dan bawaslu kecamatankepada bawaslu kecamatan,bawaslu kelurahan desa, dan cc.pengawas tps melalui bawaslu kelurahan desa. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: menyusun analisis terhadap keputusan bawaslu kabupaten kota kabupaten kota dan bawaslu kecamatan sesuai dengan tingkatannya. bab laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pengawas pemilu menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu secara berjenjang. laporan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laporan periodik, laporan khusus, atau laporan akhir hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu. laporan periodik dan laporan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf memuat: laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu, dan permasalahan dan analisa hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu. laporan akhir hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf memuat: laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu, permasalahan atau analisis hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu, dan cc. penilaian pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemienyebutan untuk panitia pengawas pemilihan aceh dan panitia pengawas pemilihan provinsi aceh serta panitia pengawas pemilihan kabupaten kota wilayah provinsi acehformulir dan berita acara penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu formulir undangan klarifikasi penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu badan pengawas pemilihan umum republik indonesia (tempat), (tanggal, bulan, tahun) nomor nata hal undangan klarifikasi kepada yth. bapak ibu sdr. seri. . tempat dasar: undang undang nomor tahun tentang pemilihan umuminformasi kinerja temuan kinerja nomor ., bersama ini bawaslu bawaslu provinsi ., bawaslu kabupaten kota .! mengundang bapak ibu sdr. seri. untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran kinerja yang akan dilaksanakan pada: hari dan tanggal sian waktu tam tempat bertemu dengan ear demikian untuk menjadi maklum, bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten kota .! ketua, keterangan: disesuaikan dengan logo bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota sesuai dengan peraturan bawaslu yang mengatur mengenai tata naskah dinasberita acara pemberian keterangan berita acara pemberian keterangan pada hari ini (tanggal, bulan, tahun), pukul . wib wita wit!, saya: nnmnnnnnonnsn nama j pop ketua anggota bawaslu bawaslu provinsi . bawaslu kabupaten kota . telah meminta keterangan dari mereka yang bernama: nnnnnnnnnnnnn2 nama dilahirkan ., pada (tanggal, bulan, tahun), umur ., pekerjaan ., agama ., kewarganegaraan indonesia, tempat tinggal . (sesuai alamat ktp) atas pertanyaan saya, selaku anggota bawaslu bawaslu provinsi bawaslu kabupaten kota!, yang bersangkutan menjawab serta mengklarifikasi sebagai berikut: pertanyaan: pertanyaan pembuka benarkah saudara yang bernama . (tuliskan nama sesuai ktp dl. armada) annnnnnnnawaadam) nnnmnnnnnnnonnnearurabam) mengerikan saudara mengapa dimintai klarifikasi seperti saat ini? jelaskan! . jaruraban) nannnnnn pertanyaan isi"! banana ii. os. jawaban) anna tea kian ain ten nan panin teen sena inn pen nan pain tana . jawaban)| 5sannmnno saman ot. jawaban)| 5nnmmnnaon apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin saudara sampaikan nnnnmnnttonnnn nu. . jawaban) nnnnnnna nano apakah saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan p nnnnnnnnn . jawaban) mnnnnnnno""" . jawaban) anti6. seperti bawah ini. yang keterangan, meterai rp6. demikian berita acara klarifikasi dan verifikasi ini dibuat dengan sebenar benarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani . pada pukul . wib wita wit, hari. tanggal. bulan . tahun . yang meminta keterangan, keterangan: coret yang tidak perlu "| berkaitan dengan kasus | bawaslu bawaslu provinsi. formulir analisis penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu formulir analisis penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu dasar hukum penamaan aaaa formulir berita acara pleno pengambilan keputusan atas penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu berita acara rapat pleno pengambilan keputusan penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu nomor: . ba pleno pake bws. . . pada hari ini, (hari), (tanggal, bulan, tahun) bertempat bawaslu bawaslu provinsi . bawaslu kabupaten kota . telah dilaksanakan rapat pleno pengambilan keputusan terhadap pelanggaran kinerja pengawas pemilu berupa yang dilakukan oleh bawaslu provinsi . bawaslu kabupaten kota . bawaslu kecamatan . bawaslu kelurahan desa . bawaslu . pengawas tps!, dengan hasil keputusan sebagai berikut: demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya. bawaslu bawaslu provinsi . bawaslu kabupaten kota . ketua, anggota, anggota, anggota, anggota, keterangan:disesuaikan dengan jumlah dari anggota bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota. ketua badan pengawas pemilihan umum republik indonesia, ttd.maka pengawasan pemilihan umum pelaksanaan pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum, dan penetapan partai politik,: menetapkan:lembagaimpinan partai politik sebagaimana tingkatannya adalah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik untuk tingkat pusat, ketua dan sekretaris untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar) art anggaran rumah tangga) partai politik yang bersangkutan. peserta pemilu anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota adalahan partai politik peserta pemilu terakhir yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional atau partai politik baruverifikasi administrasi adalah pemeriksaan terhadap daftaradministratif. verifikasi faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran buktifaktual. pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses verifikasi administrasi serta verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dalam pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, dan penetapannyapedoman ketujuan untuk memastikan: pendaftaran, verifikasi administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu, verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu, dan penetapan partai politik peserta pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan penetapan peserta pemilu, untuk kepentingan dokumentasi bawaslu, dansebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh kpu paling lambat (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir paling lambat (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suarabawaslu kabupaten kota dengan wilayah pengawasan kabupaten kota wilayah kerjanya, bawaslu kecamatan dengan wilayah pengawasan kecamatan wilayah kerjanya, dan petugas pemilu lapangan dengan wilayah pengawasan desa atau nama lain kelurahanngumuman pendaftaran dpemeriksaan kelengkapan berkas dokumen persyaratan administrasi pendaftaran partai politik calon peserta pemilu oleh kpu, cc. verifikasi administrasi dokumen persyaratdengan memperhatikan kelengkapan bukti dan keaslian kelengkapan persyaratan, verifikasi faktual, dan penetapan peserta pemilu dpr, dprd provinsi, dan dprd verifikasi faktual yang dilakukan oleh kpu provinsi atas kesesuaian antara kelengkapan persyaratan administrasi dengan faktanya. paragraf bawaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan tingkat kecamatan dan desa atau nama lain kelurahandaftaran potensi kerawanan dalam pelaksanaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu meliputi: ketidakpatuhan partai politik dalam penyerahan dokumen pendaftaran persyaratan sesuai jadwal tahapan, dualisme kepemimpinan partai politik tingkat pusat, dan cc. pendaftaran partai politik lokal aceh. paragraf verifikasi administrasi potensi kerawanan dalam pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu meliputi: ketidakpatuhan partai politik dalam melengkapi dan atau memperbaiki dokumen persyaratan sesuai jadwal tahapan, adanya partai politik yang tidak memenuhi syarat ditetapkan oleh kpu, adanya partai politik yang memenuhi syarat tidak ditetapkan oleh kpu, kpu tidak melakukan verifikasi administrasi sesuai ketentuan karena partai politik menyerahkan berkas persyaratan pada batas akhir, dan ketertutupan proses verifikasi administrasi calon peserta pemilu yang dilakukan oleh kpu. paragraf verifikasi faktual potensi kerawanan dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu meliputi: kelayakan keberadaan kantor partai politik calon peserta tingkat provinsi dan kabupaten kota, pemenuhan susunan kepengurusan dan keterpenuhan keterwakilan perempuan dalam partai politik tanpa dilengkapi ktp, cc. pemenuhan susunan kepengurusan dan keterwakilan perempuan dalam partai politik luar jadwal, pemenuhan syarat keterpenuhan kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten kota dan kecamatan, tidak adanya verifikasi faktual terkait keterpenuhan syarat memiliki (lima puluh persen) kepengurusan tingkat kecamatan, praktek kolusi antara partai politik calon peserta dengan kpu dalam pelaksanaan verifikasi faktual, dan ketidakterbukaan kepada pengawas pemilu terkait metodologi sampling yang digunakan oleh kpu dalam melakukan verifikasi faktual jumlah keanggotaan partai politik setiap kabupaten kota. paragraf penetapan partai politik peserta pemilu potensi kerawanan dalam pelaksanaan penetapan partai politik peserta pemilu meliputi: ketidaklengkapan persyaratan administrasi, ketidakabsahan dokumen dan fakta partai politik calon peserta pemilu, ketidaksesuaian hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik dengan partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu, dan keterbukaan proses penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. bagian kedua fokus pengawasan pengawasan dalam pelaksanafokuskan pada ketaatan penyelenggara pemilu dan partai politik calon peserta pemilu, keterbukaan dan transparansi proses, ketepatan waktu proses, keberpihakan atau kecenderungan terhadap partai politik tertentartai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada difokuskan pada: kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan data atau dokumen persyaratan pendaftaran, ketepatan waktu penyerahan dokumen persyaratan pendaftaranlaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon pesertapada adalah menangani secara cepat dan tepat atas temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran pemilucegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dapat dilakukan dengan cara: melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap pengawasan pemilu dalam upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemiluterkait pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, berikut pola pengawasannya, melibatkan semua pihak untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu: menyampaikan peringatan dinidaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, mengingatkan secara tegas kepada partai politik calon peserta pemilu serta kpu dan jajarannya tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, mempublikasikan melalui media massa tentang adanya kecenderungan atau indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu: terindikasi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu: menyampaikan rekomendasi secara lisan dan atau tertulis kepada kpu dan jajarannya apabila terindikasi melakukandaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilundaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu berdasarkan subyek atau pelaku dan wilayah pengawascc. mengamati secara langsung proses verifikasi yang dilakukan oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota, melakukan pengecekan ulang secara acak terhadap dokumen verifikasi dan faktual yang dilakukan oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota, dan atau melakukan pengecekan ulang secara acak terhadap hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota. bagian kedua pengawasan tingkat pusat paragraf pengawasan pengumuman dan pendaftaran bawaslu melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu dan media pengumuman yang digunakan oleh kpu. bawaslu melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu dan proses pelaksanaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu oleh kpu. bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu oleh kpu. paragraf pengawasan verifikasi administrasi bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu oleh kpu dengan memperhatikan kelengkapan bukti dan keaslian kelengkapan persyaratan. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada meliputi: fotokopi surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta pemilu yangstempel basah, fotokopi berita negara republik indonesia yang telah dilegalisir oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum, fotokopi keputusan dewan pimpinan pusat atau sebutan lainnya tentang penetapan pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten kotdengan (seratus persen) jumlah kepengurusan provinsi seluruh indonesitujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten kota disetiap provinsiketerwakilan perempuan sekurang kurangnya (tiga puluh persen) pada setiap tingkatan kepengurusan partai politik:memiliki anggotadihampiri daftar nama anggota dalam bentuk hardcore dan softcopy, fotokopi surat keterangan domisili kantor, fotokopibukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik, dan il. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. bawaslu melakukan pengecekan secara acak terhadap dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu dan mencocokannya dengan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh kpu. dalam hal telah dilaksanakannya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam bawaslu: membuat laporan hasil pengawasan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu,provinsi untuk dilakukan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh kpu provinsi, cc.abupaten kota melalui bawaslu provinsi untuk dilakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh kpu kabupaten kota, dan bawaslu melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh bawaslu provinsi. paragraf pengawasan verifikasi faktual bawaslu melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktualusat, keterwakilan perempuan pada gian ketiga pengawasan tingkat provinsi bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh kpu provinsirovinsi, pemenuhan jumlah dan susunan kepengurusan partai politik paling sedikit (tujuh puluh lima persen) tingkat kabupaten kota dalam provinsi yang bersangkutan, keterwakilan perempuan pada pengurusan partai politik tingkat provinsiwaslu provinsi, meneruskan dokumen hasil pengawasan bawaslu terhadap verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada bawaslu kabupaten kota untuk dilakukan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan kpu kabupaten kota, dan bawaslu provinsiabupaten kota. dalam melaksanakan pengawasan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam bawaslu provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain tingkat provinsiprovinsi memperoleh: jadwal verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dari kpu provinsiprovinsi. bagian keempat pengawasan tingkat kabupaten kota bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh kpu kabupaten kota. pengawasan terhadapkabupaten kota, pemenuhan jumlah dan susunan kepengurusan partai politik paling sedikit (lima puluh persen) tingkat kecamatan dalam kabupaten kota yang bersangkutan, keterwakilan perempuan pada pengurusan partai politik tingkat kabupaten kota paling sedikit (tiga puluh persen), domisili kantor tetap dan dokumen yang sah terkait status kantor, dan pemenuhan persyaratan jumlah keanggotaan (seribu) atau (satu perseru) dari jumlah penduduk. bawaslu kabupaten kota dalam melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada dan dapat melibatkan bawaslu kecamatan dan atau pengawas pemilu lapangan. bawaslu kabupaten kotaprovinsi,danecamatan dan pengawas pemilu lapangan untuk dilakukan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan kpu kabupaten kota. bawaslu kabupaten kotaecamatan dan pengawas pemilu lapangan. dalam melaksanakan pengawasan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam bawaslu kabupaten kota melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain tingkat kabupaten kotkabupaten kota memperoleh: jadwal verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dari kpu kabupaten kotakabupaten kota. bawaslu kabupaten kota memberikan pendelegasian kepada bawaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual kepengurusan partai politik calon peserta pemilu dan jumlah keanggotaan tingkat kecamatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bawaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan: membantu bawaslu kabupaten kota dalam melaksanakan pengawasan verifikasi faktual, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain tingkat kecamatan sebagai bagian dari pengawasan partisipatif, dankabupaten kota. bagian kelima pengawasan penetapan partai politik peserta pemilu bawaslu melakukan pengawasan terhadap proses penetapan partai politik peserta pemilu. proses penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud padawaslu melaksanakan pengawasan terhadap penetapan partai politik peserta pemilu untuk menjamin agar kpu melakukan penetapan tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian keenam laporan hasil pengawasan pengawas pemilu wajib membuat laporan hasil pengawasan danproses pelaksanaan verifikasi dan permasalahannya, kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pengawas pemilu,dpr, dpd dan dprdpartai politik peserta pemilulain lain pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik lokal aceh, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii ketentuan peralihan dalam hal, bawaslu kabupaten kota, bawaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan belum terbentuk pada saat tahapan verifikasi faktual calon peserta pemilu dilaksanakan, bawaslu dapat mengangkat petugas pelaksana pengawasan dari unsur masyarakat. pengangkatan petugas pelaksana pada pengawasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan surat keputusan bawaslu atau bawaslu provinsi. petugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh bawaslu atau bawaslu provinsa.presiden dan wakil presiden, penerimaan, penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye harus secara legal, akuntabel,presiden dan wakil presidesertadan atau gabungan partai politik, yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.presiden dan wakil presiden kepada komisi pemilihan umum.. tim kampanye calon presiden dan wakil presiden, selanjutnya disebut tim kampanye nasional dan disingkat tkn adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik dantim kampanye daerah selanjutnya disingkat tkd yaitu terdiri dari tim kampanye tingkat provinsi yang selanjutnya disingkat tkp dan tim kampanye tingkat kabupaten kota yang selanjutnya disingkat tkk adalah tim kampanye pasangan calon daerah yang dibentuk oleh tknpresiden dan wakil presiden, yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik dan atau rekening pasangan calon. laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pemilu presiden dan wakil presidenadalah bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kotabab tata cara pengawasan bagian kesatu umum bawaslu, bawaslu provinsi, dan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten kota wajib melakukan pengawasan terhadap dana kampanye, pengawasan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada meliputi pengawasan terhadap: rekening khusus dana kampanye, laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, dan cc. audit dana kampanye oleh kap., dan kpu kip kabupaten kota. pengawasan dana kampanye dilakukan dengan kegiatan: pencegahan, dan penindakan. pencegahan pelanggaran dana kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara: koordinasi: sosialisasi dankpu, kpu kip provinsi dan kpu kabupaten kota,pemerintah,,nindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap: pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan cc. pelanggaran kode etik. penindakan sebagaimana dimaksud pada dilakuk. pengawas pemilumelakukan pengawasan terhadap ketersediaan rkk. pengawasan sebagaimana pada dilakukan dengan memeriksa penyampaian rkk yang disampaikan oleh pasangan calon dan tim kampanye nasional. pengawasan terhadap pelaporan rkk, gabungan partai politik dan atau pribadi. pengawasan terhadap kebenaran rkk difokuskan pada: sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan,penerimaan dan penggunaan dana kampanye pengawas pemilu melakukan pengawasan secara langsung terhadap laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye meliputi: laporan penerimaan, dan laporan transaksi pengeluaran dan penerimaan dimulai dari masa kampanye: memeriksa dokumen yang menjadi obyek pengawasan guna memastikan kelengkapan kebenaran, keakuratan, serta keabsahan data, danwaktu penyampaian pelaporan penerimaan dana kampanye, sumber dana kampanye, bentuk dana kampanye, dan besaran rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye perorangan tidak boleh melebihi rp1. (satu miliar rupiah) dan dana sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok perusahaan dan atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi rp5. (lima milyar rupiah), sumbangan tidak boleh berasal dari asing, bumn, bumi, dan badan usaha milik desa, cc. identitas penyumbang tidak jelas, dan ketidakng tidak dalam bentuk uang dapat dikonversi sesuai dengan besaran sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterimasebelum dan sesudah kampanye disampaikan dengan waktu yang ditentukan, dan formulir laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangdana kampanye diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pengawas pemilu wajib melakukan penelusuran. paragraf audit dana kampanye oleh kap pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap audit dana kampanye oleh kap. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan meliputi: penunjukan kap, dan pelaksanaan audit oleh kap. pengawasan terhadap penunjukan dan pelaksanaan audit dana kampanye oleh kap dilakukan dengan memperhatikan potensi rawan yang meliputiempat puluh lima) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari kpu provinsi atau kpu kabupaten kota. pengawas pemilu juga memastikan kpu mengumumkan hasil audit kap sesuai dengan: batas waktu yang ditetapkan, dan hasil audit dana kampanye yang disampaikan oleh kap. bab iii kerjasama dalam melakukan pengawasan dana kampanye, pengawas pemilu dapat melakukan: menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau pemilihan umum presiden dan wakil presiden, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi, menjalin kerjasama dengan komisi informasi baik tingkat pusat maupun daerah, menjalin kerjasama dengan plat, menjalin kerjasama dengan kpk, menjalin kerjasama dengan kementerian keuangan, menjalin kerjasama dengan kementerian terkait, membangun komunikasi dengan partai politik dan atau pasangan calon dan tim kampanye nasionallegal, akuntabel dan transparanwajib membuat laporan hasil pengawasan dana kampanye yang dituangkan dalam formulir model peraturan badan pengawas pemilu mengenai pengawasan pemilihan umum. terhadap hasil pengawasan yang mengandung temuan dugaan pelanggaran, pengawas pemilu melakukan penindakan sebagaimana diatur dalam peraturan badan pengawas pemilu mengenai pengawasan pemilihan umum. bab tindak lanjut pengawasitindaklanjuti sebagaimana diatur dalam peraturan badan pengawas pemilu mengenai pengawasan pemilihan umum. dalam hal ditemukan pelanggaran audit yang dilakukan kap, bawaslu merekomendasikan kepada kpu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganpengawas pemilu berkoordinasi dan meneruskan kepada pusat pelaporan dan transaksi keuangan pola klasifikasi arsip kode masalah dan pokok masalah fungsi substantif hk. hukum program perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan program perencanaan pembentukan peraturan bawaslu dan program perencanaan pembentukan peraturan dkppearsipanearsipanearsipan. bantuanearsipandan peradilan tata usaha oleh bawaslu. pm.milu tingkat pusat yang meliputi indeks kerawanan pemilu, teknis pengawas pemilu tingkat pusat, kalender pengawasan tingkat pusat, dan jurnal pengawasan tingkat pusat yang meliputi indeks kerawanan pemilu, teknis pengawas pemilu tingkat provinsi, kalender pengawasan tingkat provinsi, dan jurnal pengawasan tingkat provinsi yang meliputi indeks kerawanan pemilu, teknis pengawas pemilu tingkat kabupaten kota, kalender pengawasan tingkat kabupaten kota, dan jurnal pengawasan tingkat kabupaten kota.pengawasan pemilu tingkat kabupaten kota. kerjasama pengawasan pemilu partisipasi masyarakat analisis teknis pengawasan pemilu dan potensi pelanggaran naskah naskah yang berkaitan dengan analisis teknis pengawasan pemilu dan potensi pelanggaran. penanganan temuan laporan pelanggaran penanganan tingkat pusat naskah naskah yang berkaitan dengan penanganan temuan pelanggaran tingkat pusat. penanganan tingkat provinsi naskah naskah yang berkaitan dengan penanganan temuan pelanggarantemuan pelanggaran tingkat kabupaten kota. penanganan laporan pelanggaran pemilu penanganan tingkat pusat naskah naskah yang berkaitan dengan penanganan laporan pelanggaran pemilu tingkat pusat. penanganan tingkat provinsi naskah naskah yang berkaitan dengan penanganan laporan pelanggaran pemilulaporan pelanggaran pemilu tingkat kabupaten kota.enyelesaian sengketa pemilu tingkat pusat. penyelesaian sengketa pemilu tingkat provinsi naskah naskah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu tingkat provinsi. penyelesaian sengketa pemilu tingkat kabupaten kota naskah naskah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu tingkat kabupaten kota.kearsipan nasional dan internasional naskah naskah yang berkaitan dengan organisasi organisasi kearsipanarsipanb site. pp. perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara sidang kode etik penyelenggara pemilu keep) naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan perkararegistrasi perkara, resume perkara, penetapan majelis sidang, pelimpahan dan penerimaan berkas perkara, pemanggilan sidang, risalah sidang, dan putusan. penanganan pengaduan laporan yang tidak memenuhi unsurpenanganan pengaduan laporandan resume pengaduan. sosialisasisosialisasi pencegahan pelanggaran keep. fungsi fasilitasipengelolaan arsip statis naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyesuaian tunjangan arsip statisbawaslu. kearsipan naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kearsipan dinamis lingkungan bawaslu. pan dan rb). penyusunan rencana anggaran penyusunan rencana anggaran arsip nasional uibawaslu sekretaris jenderal biro administrasi adm biro teknis pengawasan penyelenggara pemilu tp3 biro hukum, humas, dan pengawasan internal h2dpi biro administrasi dkpp adm.dkpp daerah daerah kode provinsi aceh bawaslu prov.ac kabupaten aceh barat bawaslu prov. ac kabupaten aceh barat daya bawaslu prov. ac kabupaten aceh besar bawaslu prov. ac kabupaten aceh jaya bawaslu prov. ac kabupaten aceh selatan bawaslu prov. ac kabupaten aceh singkil bawaslu prov. ac kabupaten aceh tamiang bawaslu prov. ac kabupaten aceh tengah bawaslu prov. ac kabupaten aceh tenggara bawaslu prov. ac kabupaten aceh timur bawaslu prov. ac kabupaten aceh utara bawaslu prov. ac kabupaten bener meriah bawaslu prov. ac kabupaten bireuen bawaslu prov. ac kabupaten gayo lues bawaslu prov. ac kabupaten nagan raya bawaslu prov. ac kabupaten pidie bawaslu prov. ac kabupaten pidie jaya bawaslu prov. ac kabupaten simeulue bawaslu prov. ac kota banda aceh bawaslu prov. ac kota subulussalam bawaslu prov. ac kota langsa bawaslu prov. ac kota lhokseumawe bawaslu prov. ac kota sabang bawaslu prov. ac provinsi sumatera utara bawaslu prov. kabupaten asahan bawaslu prov. su kabupaten batubara bawaslu prov. su kabupaten dairi bawaslu prov. su kabupaten deli serdang bawaslu prov. su kabupaten humbang hasundutan bawaslu prov. su kabupaten karo bawaslu prov. su kabupaten labuhanbatu bawaslu prov. su kabupaten labuhanbatu selatan bawaslu prov. su kabupaten labuhanbatu utara bawaslu prov. su kabupaten langkat bawaslu prov. su kabupaten mandailing natal bawaslu prov. su kabupaten nias bawaslu prov. su kabupaten nias barat bawaslu prov. su kabupaten nias selatan bawaslu prov. su kabupaten nias utara bawaslu prov. su kabupaten padang lawas bawaslu prov. su kabupaten padang lawas utara bawaslu prov. su kabupaten pakpak bharat bawaslu prov. su kabupaten samosir bawaslu prov. su kabupaten serdang beda bawaslu prov. su kabupaten simalungun raya bawaslu prov. su kabupaten tapanuli selatan bawaslu prov. su kabupaten tapanuli tengah bawaslu prov. su kabupaten tapanuli utara bawaslu prov. su kabupaten toba samosir bawaslu prov. su kota binjai bawaslu prov. su kota gunung sitoli bawaslu prov. su kota medan bawaslu prov. su kota padangsidimpuan bawaslu prov. su kota pematangsiantar bawaslu prov. su kota sibolga bawaslu prov. su kota tanjungbalai bawaslu prov. su kota tebing tinggi bawaslu prov. su provinsi sumatera barat bawaslu prov. kabupaten agam bawaslu prov. sb kabupaten dharmasraya bawaslu prov. sb kabupaten kepulauan mentawai bawaslu prov. sb kabupaten lima puluh kota bawaslu prov. sb kabupaten padang pariaman bawaslu prov. sb kabupaten pasaman bawaslu prov. sb kabupaten pasaman barat bawaslu prov. sb kabupaten pesisir selatan bawaslu prov. sb kabupaten sijunjung bawaslu prov. sb kabupaten solok bawaslu prov. sb kabupaten solok selatan bawaslu prov. sb kabupaten tanah datar bawaslu prov. sb kota bukittinggi bawaslu prov. sb kota padang bawaslu prov. sb kota padangpanjang bawaslu prov. sb kota pariaman bawaslu prov. sb kota payakumbuh bawaslu prov. sb kota sawahlunto bawaslu prov. sb kota solok bawaslu prov. sb provinsi jambi bawaslu prov. kabupaten batang hari bawaslu prov. ja kabupaten bungo bawaslu prov. ja kabupaten kerinci bawaslu prov. ja kabupaten merangin bawaslu prov. ja kabupaten muaro jambi bawaslu prov. ja kabupaten sarolangun bawaslu prov. ja kabupaten tanjung jabung bawaslu prov. ja barat kabupaten tanjung timur bawaslu prov. ja kabupaten tebo bawaslu prov. ja kota jambi bawaslu prov. ja kota sungai penuh bawaslu prov. ja provinsi riau bawaslu prov. kabupaten bengkalis bawaslu prov. ri kabupaten indragiri hilir bawaslu prov. ri kabupaten indragiri hulu bawaslu prov. ri kabupaten kampar bawaslu prov. ri kabupaten kuantan singingi bawaslu prov. ri kabupaten pelalawan bawaslu prov. ri kabupaten rokan hulu bawaslu prov. ri kabupaten rokan hilir bawaslu prov. ri kabupaten siak bawaslu prov. ri kabupaten kep. meranti bawaslu prov. ri kota pekanbaru bawaslu prov. ri kota dumai bawaslu prov. ri provinsi kepulauan riau bawaslu prov. kabupaten karimun bawaslu prov. kr kabupaten bintan kep. riau) bawaslu prov. kr kabupaten lingga bawaslu prov. kr kabupaten natuna bawaslu prov. kr kabupaten kep. anambas bawaslu prov. kr kota tanjungpinang bawaslu prov. kr kota batam bawaslu prov. kr provinsi sumatera selatan bawaslu prov. kabupaten banyuasin bawaslu prov. ss kabupaten empat lawang bawaslu prov. ss kabupaten lahat bawaslu prov. ss kabupaten muara enim bawaslu prov. ss kabupaten musi banyuasin bawaslu prov. ss d7 kabupaten musi rawas bawaslu prov. ss kabupaten musi rawas utara bawaslu prov. ss kabupaten ogan ilir bawaslu prov. ss kabupaten ogan komering ilir bawaslu prov. ss kabupaten ogan komering ulu bawaslu prov. ss kabupaten ogan komering ulu bawaslu prov. ss selatan kabupaten ogan komering ulu bawaslu prov. ss timur kabupaten penukal abab bawaslu prov. ss lematang ilir kota lubuklinggau bawaslu prov. ss kota pagar alam bawaslu prov. ss kota palembang bawaslu prov. ss kota prabumulih bawaslu prov. ss provinsi bangka belitung bawaslu prov. kabupaten bangka bawaslu prov. bb kabupaten bangka barat bawaslu prov. bb kabupaten bangka selatan bawaslu prov. bb kabupaten bangka tengah bawaslu prov. bb kabupaten belitung bawaslu prov. bb kabupaten belitung timur bawaslu prov. bb kota pangkalpinang bawaslu prov. bb provinsi bengkulu bawaslu prov. kabupaten bengkulu selatan bawaslu prov. be kabupaten bengkulu tengah bawaslu prov. be kabupaten bengkulu utara bawaslu prov. be kabupaten kaur bawaslu prov. be kabupaten kepahiang bawaslu prov. be kabupaten lebong bawaslu prov. be kabupaten mukomuko bawaslu prov. be kabupaten rejang lebong bawaslu prov. be kabupaten seluma bawaslu prov. be kota bengkulu bawaslu prov. su provinsi lampung bawaslu prov. kabupaten lampung barat bawaslu prov. la kabupaten lampung selatan bawaslu prov. la kabupaten lampung tengah bawaslu prov. la kabupaten lampung timur bawaslu prov. la kabupaten lampung utara bawaslu prov. la kabupaten mesuji bawaslu prov. la kabupaten pesawaran bawaslu prov. la kabupaten tanggamus bawaslu prov. la kabupaten tulang bawang bawaslu prov. la kabupaten tulang bawang barat bawaslu prov. la kabupaten way kanan bawaslu prov. la kabupaten pesisir barat bawaslu prov. la kabupaten pringsewu bawaslu prov. la kota bandar lampung bawaslu prov. la kota metro bawaslu prov. la kabupaten lebak bawaslu prov. bt kabupaten pandeglang bawaslu prov. bt kabupaten serang bawaslu prov. bt kabupaten tangerang bawaslu prov. bt kota cilegon bawaslu prov. bt kota serang bawaslu prov. bt kota tangerang bawaslu prov. bt kota tangerang selatan bawaslu prov. bt |provinsi dki jakarta bawaslu prov. kabupaten administratif bawaslu prov. jk kepulauan seribu kota administratif jakarta barat bawaslu prov. jk kota administratif jakarta pusat bawaslu prov. jk kota administratif jakarta bawaslu prov. jk selatan kota administratif jakarta timur bawaslu prov. jk kota administratif jakarta utara bawaslu prov. jk provinsi jawa barat bawaslu prov. kabupaten bandung bawaslu prov. jb kabupaten bandung barat bawaslu prov. jb kabupaten bekasi bawaslu prov. jb kabupaten bogor bawaslu prov. jb kabupaten ciamis bawaslu prov. jb kabupaten cianjur bawaslu prov. jb kabupaten cirebon bawaslu prov. jb kabupaten garut bawaslu prov. jb kabupaten indramayu bawaslu prov. jb kabupaten karawang bawaslu prov. jb kabupaten kuningan bawaslu prov. jb kabupaten majalengka bawaslu prov. jb kabupaten pangandaran bawaslu prov. jb kabupaten purwakarta bawaslu prov. jb kabupaten subang bawaslu prov. jb kabupaten sukabumi bawaslu prov. jb kabupaten sumedang bawaslu prov. jb kabupaten tasikmalaya bawaslu prov. jb kota bandung bawaslu prov. jb kota banjar bawaslu prov. jb kota bekasi bawaslu prov. jb kota bogor bawaslu prov. jb kota cimahi bawaslu prov. jb kota cirebon bawaslu prov. jb kota depok bawaslu prov. jb kota sukabumi bawaslu prov. jb kota tasikmalaya bawaslu prov. jb provinsi d.i. yogyakarta bawaslu prov. kabupaten bantul bawaslu prov. yo kabupaten gunung kidul bawaslu prov. yo kabupaten kulonprogo bawaslu prov. yo kabupaten sleman bawaslu prov. yo kota yogyakarta bawaslu prov. yo oo. provinsi jawa tengah oo. bawaslu prov. kabupaten banjarnegara bawaslu prov. jt kabupaten banyumas bawaslu prov. jt kabupaten batang bawaslu prov. jt kabupaten blora bawaslu prov. jt kabupaten boyolali bawaslu prov. jt kabupaten brebes bawaslu prov. jt kabupaten cilacap bawaslu prov. jt kabupaten demak bawaslu prov. jt kabupaten grobogan bawaslu prov. jt kabupaten jepara bawaslu prov. jt kabupaten karanganyar bawaslu prov. jt kabupaten kebumen bawaslu prov. jt kabupaten kendal bawaslu prov. jt kabupaten klaten bawaslu prov. jt kabupaten kudus bawaslu prov. jt kabupaten magelang bawaslu prov. jt kabupaten pati bawaslu prov. jt kabupaten pekalongan bawaslu prov. jt kabupaten pemalang bawaslu prov. jt kabupaten purbalingga bawaslu prov. jt kabupaten purworejo bawaslu prov. jt kabupaten rembang bawaslu prov. jt kabupaten semarang bawaslu prov. jt kabupaten sragen bawaslu prov. jt kabupaten sukoharjo bawaslu prov. jt kabupaten tegal bawaslu prov. jt kabupaten temanggung bawaslu prov. jt kabupaten wonogiri bawaslu prov. jt kabupaten wonosobo bawaslu prov. jt kota magelang bawaslu prov. jt kota pekalongan bawaslu prov. jt kota salatiga bawaslu prov. jt kota semarang bawaslu prov. jt kota surakarta bawaslu prov. jt kota tegal bawaslu prov. jt provinsi jawa timur bawaslu prov. kabupaten kabupaten bangkalan bawaslu prov. jl1 kabupaten banyuwangi bawaslu prov. jl kabupaten blitar bawaslu prov. jl1 kabupaten bojonegoro bawaslu prov. j1 kabupaten bondowoso bawaslu prov. ji kabupaten gresik bawaslu prov. ji kabupaten jember bawaslu prov. ji kabupaten jombang bawaslu prov. ji kabupaten kediri bawaslu prov. ji1 kabupaten lumajang bawaslu prov. ji kabupaten lamongan bawaslu prov. kabupaten madiun bawaslu prov. ji kabupaten magetan bawaslu prov. j1 kabupaten malang bawaslu prov. j1 kabupaten mojokerto bawaslu prov. j1i kabupaten nganjuk bawaslu prov. j1 kabupaten ngawi bawaslu prov. j1 kabupaten pacitan bawaslu prov. j1 kabupaten pamekasan bawaslu prov. j1 kabupaten pasuruan bawaslu prov. ji kabupaten ponorogo bawaslu prov. jl1 kabupaten probolinggo bawaslu prov. ji kabupaten sampang bawaslu prov. j1 kabupaten sidoarjo bawaslu prov. j1 kabupaten situbondo bawaslu prov. ji kabupaten sumenep bawaslu prov. j1 kabupaten trenggalek bawaslu prov. j1 kabupaten tuban bawaslu prov. j1 kabupaten tulungagung bawaslu prov. jl1 kota batu bawaslu prov. ji kota blitar bawaslu prov. ji kota kediri bawaslu prov. ji kota madiun bawaslu prov. j1 kota malang bawaslu prov. j1 kota mojokerto bawaslu prov. j1 kota pasuruan bawaslu prov. j1 kota probolinggo bawaslu prov. j1 kota surabaya bawaslu prov. j1 provinsi bali bawaslu prov. kabupaten badung bawaslu prov. ba kabupaten bangli bawaslu prov. ba kabupaten buleleng bawaslu prov. ba kabupaten gianyar bawaslu prov. ba kabupaten jembrana bawaslu prov. ba kabupaten karangasem bawaslu prov. ba kabupaten klungkung bawaslu prov. ba kabupaten tabanan bawaslu prov. ba kota denpasar bawaslu prov. ba provinsi nusa tenggara barat |r. bawaslu prov. kabupaten bima bawaslu prov. nb kabupaten dompu bawaslu prov. nb kabupaten lombok barat bawaslu prov. nb kabupaten lombok tengah bawaslu prov. nb kabupaten lombok timur bawaslu prov. nb kabupaten lombok utara bawaslu prov. nb kabupaten sumbawa bawaslu prov. nb kabupaten sumbawa barat bawaslu prov. nb kota bima bawaslu prov. nb kota mataram bawaslu prov. nb provinsi nusa tenggara timur |s. bawaslu prov. kabupaten alor bawaslu prov. nt kabupaten belu bawaslu prov. nt kabupaten ende bawaslu prov. nt kabupaten flores timur bawaslu prov. nt kabupaten kupang bawaslu prov. nt kabupaten lembata bawaslu prov. nt kabupaten malaka bawaslu prov. nt kabupaten manggarai bawaslu prov. nt kabupaten manggarai barat bawaslu prov. nt kabupaten manggarai timur bawaslu prov. nt kabupaten ngada bawaslu prov. nt kabupaten nagekeo bawaslu prov. nt kabupaten rote ndao bawaslu prov. nt kabupaten sabu raijua bawaslu prov. nt kabupaten sikka bawaslu prov. nt kabupaten sumba barat bawaslu prov. nt kabupaten sumba barat daya bawaslu prov. nt kabupaten sumba tengah bawaslu prov. nt kabupaten sumba timur bawaslu prov. nt kabupaten timor tengah utara bawaslu prov. nt kabupaten timor tengah selatan bawaslu prov. nt kota kupang bawaslu prov. nt provinsi kalimantan utara bawaslu prov. kabupaten bulungan bawaslu prov. ku kabupaten malinau bawaslu prov. ku kabupaten nunukan bawaslu prov. ku kabupaten tana tidung bawaslu prov. ku kota tarakan bawaslu prov. ku provinsi kalimantan barat bawaslu prov. kabupaten bengkayang bawaslu prov. kb kabupaten kapuas hulu bawaslu prov. kb kabupaten ketapang bawaslu prov. kb kabupaten kayong utara bawaslu prov. kb kabupaten kubu raya bawaslu prov. kb kabupaten landak bawaslu prov. kb kabupaten melawi bawaslu prov. kb kabupaten mempawah bawaslu prov. kb kabupaten sambas bawaslu prov. kb kabupaten sanggau bawaslu prov. kb kabupaten sintang bawaslu prov. kb kabupaten sekadau bawaslu prov. kb kota pontianak bawaslu prov. kb kota singkawang bawaslu prov. kb provinsi kalimantan selatan bawaslu prov. kabupaten balangan bawaslu prov. ks kabupaten banjar bawaslu prov. ks kabupaten barito kuala bawaslu prov. ks kabupaten hulu sungai selatan bawaslu prov. ks kabupaten hulu sungai tengah bawaslu prov. ks kabupaten hulu sungai utara bawaslu prov. ks kabupaten kotabaru bawaslu prov. ks kabupaten tabalong bawaslu prov. ks kabupaten tanah bumbu bawaslu prov. ks kabupaten tanah laut bawaslu prov. ks kabupaten tapin bawaslu prov. ks kota banjarbaru bawaslu prov. ks kota banjarmasin bawaslu prov. ks provinsi kalimantan tengah bawaslu prov. kabupaten barito selatan bawaslu prov. kt kabupaten barito timur bawaslu prov. kt kabupaten barito utara bawaslu prov. kt kabupaten gunung mas bawaslu prov. kt kabupaten kapuas bawaslu prov. kt kabupaten katingan bawaslu prov. kt kabupaten kotawaringin barat bawaslu prov. kt kabupaten kotawaringin timur bawaslu prov. kt kabupaten lamandau bawaslu prov. kt kabupaten seruyan bawaslu prov. kt kabupaten sukamara bawaslu prov. kt kabupaten pulang pisau bawaslu prov. kt kabupaten murung raya bawaslu prov. kt kota palangka raya bawaslu prov. kt provinsi kalimantan timur bawaslu prov. kabupaten berau bawaslu prov. ki kabupaten kutai barat bawaslu prov. ki kabupaten kutai kartanegara bawaslu prov. ki kabupaten kutai timur bawaslu prov. ki kabupaten paser bawaslu prov. ki kabupaten penajam paser utara bawaslu prov. ki kabupaten mahakam ulu bawaslu prov. ki kota balikpapan bawaslu prov. ki kota bontang bawaslu prov. ki kota samarinda bawaslu prov. ki provinsi sulawesi utara bawaslu prov. kabupaten bolaang mongondow bawaslu prov. sa selatan kabupaten bolaang mongondow bawaslu prov. sa kabupaten bolaang mongondow bawaslu prov. sa utara kabupaten bolaang mongondow bawaslu prov. sa timur kabupaten kepulauan sangihe bawaslu prov. sa kabupaten kepulauan siau bawaslu prov. sa tagulandang biaro kabupaten kepulauan talaud bawaslu prov. sa kabupaten minahasa bawaslu prov. sa kabupaten minahasa selatan bawaslu prov. sa kabupaten minahasa tenggara bawaslu prov. sa kabupaten minahasa utara bawaslu prov. sa kota bitung bawaslu prov. sa kota kotamobagu bawaslu prov. sa kota manado bawaslu prov. sa kota tomohon bawaslu prov. sa provinsi sulawesi tengah bawaslu prov. kabupaten banggai bawaslu prov. st kabupaten banggai kepulauan bawaslu prov. st kabupaten banggai laut bawaslu prov. st kabupaten buol bawaslu prov. st kabupaten donggala bawaslu prov. st kabupaten morowali bawaslu prov. st kabupaten morowali utara bawaslu prov. st kabupaten parigi moutong bawaslu prov. st kabupaten poso bawaslu prov. st kabupaten sigi bawaslu prov. st kota palu bawaslu prov. st kabupaten tojo una una bawaslu prov. st kabupaten toli toli bawaslu prov. st aa.provinsi sulawesi tenggara aa. bawaslu prov. kabupaten bombana bawaslu prov. sg kabupaten buton bawaslu prov. sg kabupaten buton selatan bawaslu prov. sg kabupaten buton tengah bawaslu prov. sg kabupaten buton utara bawaslu prov. sg kabupaten kolaka bawaslu prov. sg kabupaten kolaka timur bawaslu prov. sg kabupaten kolaka utara bawaslu prov. sg kabupaten konawe bawaslu prov. sg kabupaten konawe kepulauan bawaslu prov. sg kabupaten konawe selatan bawaslu prov. sg kabupaten konawe utara bawaslu prov. sg kabupaten muna bawaslu prov. sg kabupaten muna barat bawaslu prov. sg kabupaten wakatobi bawaslu prov. sg kota bau bau bawaslu prov. sg kota kendari bawaslu prov. sg bb. provinsi sulawesi barat bb. bawaslu prov. kabupaten majene bawaslu prov. sr kabupaten mamasa bawaslu prov. sr kabupaten mamuju bawaslu prov. sr kabupaten mamuju tengah bawaslu prov. sr kabupaten mamuju utara bawaslu prov. sr kabupaten polewali mandar bawaslu prov. sr cc. provinsi sulawesi selatan cc. bawaslu prov. kabupaten bantaeng bawaslu prov. sn kabupaten barru bawaslu prov. sn kabupaten bone bawaslu prov. sn kabupaten bulukumba bawaslu prov. sn kabupaten enrekang bawaslu prov. sn kabupaten gowa bawaslu prov. sn kabupaten jeneponto bawaslu prov. sn kabupaten kepulauan selayar bawaslu prov. sn kabupaten luwu bawaslu prov. sn kabupaten luwu timur bawaslu prov. sn kabupaten luwu utara bawaslu prov. sn kabupaten maros bawaslu prov. sn kabupaten pangkajene dan bawaslu prov. sn kepulauan kabupaten pinrang bawaslu prov. sn kabupaten sidenreng rappang bawaslu prov. sn kabupaten sinjai bawaslu prov. sn kabupaten soppeng bawaslu prov. sn kabupaten takalar bawaslu prov. sn kabupaten tana toraja bawaslu prov. sn kabupaten toraja utara bawaslu prov. sn kabupaten wajo bawaslu prov. sn kota makassar bawaslu prov. sn kota palopo bawaslu prov. sn kota parepare bawaslu prov. sn dd. provinsi gorontalo dd. bawaslu prov. kabupaten boalemo bawaslu prov. go kabupaten bone bolango bawaslu prov. go kabupaten gorontalo bawaslu prov. go kabupaten gorontalo utara bawaslu prov. go kabupaten pohuwato bawaslu prov. go kota gorontalo bawaslu prov. go ee. provinsi maluku ee. bawaslu prov. kabupaten buru bawaslu prov. ma kabupaten buru selatan bawaslu prov. ma kabupaten kepulauan aru bawaslu prov. ma kabupaten maluku barat daya bawaslu prov. ma kabupaten maluku tengah bawaslu prov. ma kabupaten maluku tenggara bawaslu prov. ma kabupaten maluku tenggara bawaslu prov. ma barat kabupaten seram bagian timur bawaslu prov. ma kabupaten seram bagian barat bawaslu prov. ma kota ambon bawaslu prov. ma kota tual bawaslu prov. ma ff. provinsi maluku utara ff. bawaslu prov. kabupaten halmahera barat bawaslu prov. mu kabupaten halmahera tengah bawaslu prov. mu kabupaten halmahera utara bawaslu prov. mu kabupaten halmahera selatan bawaslu prov. mu kabupaten kepulauan sula bawaslu prov. mu kabupaten halmahera timur bawaslu prov. mu kabupaten pulau morotai bawaslu prov. mu kabupaten pulau taliabu bawaslu prov. mu kota ternate bawaslu prov. mu kota tidore kepulauan bawaslu prov. mu gg. provinsi papua gg. bawaslu prov. kabupaten asmat bawaslu prov. pa kabupaten biak numfor bawaslu prov. pa kabupaten boven digoel bawaslu prov. pa kabupaten deiyai bawaslu prov. pa kabupaten dogiyai bawaslu prov. pa kabupaten jayawijaya bawaslu prov. pa kabupaten jayapura bawaslu prov. pa kabupaten intan jaya bawaslu prov. pa kabupaten keerom bawaslu prov. pa kabupaten kepulauan yapen bawaslu prov. pa kabupaten lanny jaya bawaslu prov. pa kabupaten mamberamo raya bawaslu prov. pa kabupaten mamberamo tengah bawaslu prov. pa kabupaten mappi bawaslu prov. pa kabupaten merauke bawaslu prov. pa kabupaten mimika bawaslu prov. pa kabupaten nabire bawaslu prov. pa kabupaten nduga bawaslu prov. pa kabupaten paniai bawaslu prov. pa kabupaten pegunungan bintang bawaslu prov. pa kabupaten puncak bawaslu prov. pa kabupaten puncak jaya bawaslu prov. pa kabupaten sarmi bawaslu prov. pa kabupaten supiori bawaslu prov. pa kabupaten tolikara bawaslu prov. pa kabupaten waropen bawaslu prov. pa kabupaten yahukimo bawaslu prov. pa kabupaten yalimo bawaslu prov. pa kota jayapura bawaslu prov. pa hh. provinsi papua barat hh. bawaslu prov. kabupaten fakfak bawaslu prov. pb kabupaten kaimana bawaslu prov. pb kabupaten manokwari bawaslu prov. pb kabupaten manokwari selatan bawaslu prov. pb kabupaten pegunungan arfak bawaslu prov. pb kabupaten maybrat bawaslu prov. pb kabupaten raja ampat bawaslu prov. pb kabupaten sorong bawaslu prov. pb kabupaten sorong selatan bawaslu prov. pb kabupaten tambrauw bawaslu prov. pb kabupaten teluk bintuni bawaslu prov. pb kabupaten teluk wondama bawaslu prov. pb kota sorong bawaslu prov. pbdaerah, perlu. komisi pemilihan umum komisi independen pemilihan kabupaten kota selanjutnya disebut kpu kipdaftar calon sementara yang selanjutnya disingkat dcsyang selanjutnya disingkat dctcalon peserta pemilu anggota dpd. hari adalah hari kalender. pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota dpd yang dilakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota meliputi: syarat dukungan yang terdiri atas: penyerahan syarat dukungan, verifikasi syarat dan sebaran dukungan, perbaikan syarat dukungan, verifikasi faktual syarat dukungan, dan rekapitulasi hasil verifikasi faktual, pencalonan yang terdiri atas: pendaftaran calon, verifikasi syarat calon dan pencalonan, perbaikan syarat dukungan calon, verifikasi faktual syarat dukungan calon, rekapitulasi hasil verifikasi faktual, penetapan dcs, dan penetapan dct. selainmelaksanakan pengawasan terhadap masukan dan tanggapan masyarakat sebelum penetapan dct. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk memastikan: kebenaran, ketepatan, dan keabsahan syarat dukungan calon dan proses pencalonan, transparansi proses penyusunan dcs dan dct, dan kemudahan masyarakat dan peserta pemilu untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap dcs dan dctsosialisasi,pelaksanaan pengawasan pengawas pemilu melaksanakan pengawasan terhadap: jumlah kursi anggota dpd untuk setiap daerah provinsi berjumlah (empat) kursi, dan atau daftar penduduk potensial pemilih pemilu, dan cc. verifikasi faktual terhadap dukungan pemilih yang telah dinyatakan memenuhi syarat setiap daerah kabupaten kota. selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pengawas pemilu memastikansyarat dukungan dan pencalonan. bawaslu melakukan pengawasan penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd dari kpu provinsi kip aceh kepada kpu. bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap kpu provinsi kip aceh dalam proses: penerimaan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd yang,dalam huruf dan cc. pengambilan sampel dukungan sebanyak (sepuluh persen) dari jumlah dukungan setiap daerah kabupaten kota hasil penelitian administrasi pada daerah provinsi yang bersangkutan. bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan terhadap kpu kip kabupaten kota dalam proses: penerimaanpada huruf meliputi: daftar nama dan identitas pendukung, jumlah sampel dan nama sampel pendukung melalui sippa: dan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan.an verifikasi faktual terhadap sampel dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan mendatangi alamat tempat tinggal sampel pendukung. bab iii pengawasan persyaratan dukungan calon pengawas pemilu melakukan pengawasan persyaratan dukungan calon dengan memastikan: ketepatan waktu penyerahan persyaratan dukungan kepada kpu provinsi kip aceh, persyaratan dukungan minimal pemilih daerah pemilihan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: daerahdaerah, dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka tersebarpersyaratan daftar dukungan, dukungan diberikan oleh (satu) orang pemilih kepada (satu) orang calon peserta pemilu anggota dpd, dan calon peserta pemilu anggota dpd tidakpengawas pemilu memastikan kpu melakukan pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih jika. bab pengawasan penyerahan dukungan dalam melakukan pengawasan penyerahan dokumen, bawaslu provinsi memastikan:, pengumuman jadwal penyerahan dukungan: pengumuman jadwal penyerahan dilakukan paling lama (empat belas) hari,tentang jumlah penduduk, pemilih dan daerah kabupaten kota pada setiap daerah provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan peserta pemilu anggota dpd, tempat penyerahan dukungan, dan waktu penyerahan dukungan, perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd memasukkan daftar dukungan dalam sippa, pemasukan daftar dukungan dalam sippa, dilakukan setelah berakhirnya masa pengumuman sampai dengan sebelum dimulainya masa penyerahan dukungan, perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd dengan melampirkan daftar dukungan dan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan sebelum pendaftaran calon anggota dpdilakukan paling lama (lima) hari terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman penyerahan dukunganilakukan sesuai dengan jadwalsuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan kpu provinsi kip aceh memfasilitasi perbaikan data naskah asli elektronik dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd jika pada saat penyampaian surat pernyataan penyerahan dukungan tidak memenuhi ketentuan yang diatur. bab pengawasan penelitian administrasi dan verifikasi faktual pengawas pemilu mengawasi persyaratan administrasi bakal calon anggota dpd. persyaratan administrasi bakal calon anggota dpd sebagaimana dimaksud meliputi: penelitian administrasi: dan verifikasi faktual. dalam melakukan pengawasan penelitian administrasi, pengawas pemilu memastikan:, kpu provinsi kip aceh mencoret dukungan dan menyatakan tidak memenuhi syarat bagi dukungan yang tidak sesuai, kpu provinsi kip aceh melakukan penelitian administrasi terhadap dukungan ganda dan dukungan yang tidak memenuhi syarat yang telah dimasukkan dalam sippa, dukungan hanya dihitung (satu) jika ditemukan dukungan ganda yang memiliki kesamaan nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap, dan kpu provinsi kip aceh menyampaikan daftar dukungan yang tidak memenuhi syarat kepada calon peserta pemilu anggota dpd atau petugas penghubung untuk memperoleh penjelasan disertai bukti. dalam melakukan pengawasan hasil penelitian administrasi, pengawas pemilu memastikan: hasil penelitian administrasi dituangkan dalam formulir lampiran, kpu provinsi kip aceh menyusun berita acara hasil penelitian administrasi, berita acardalam melakukan pengawasan perbaikan dukungan hasil penelitian administrasi, pengawas pemilu memastikan: calon peserta pemilu anggota dpd dapat memperbaiki syarat dukungan dan persebaran dukungan jika berdasarkan berita acara hasil penelitian administrasi status dukungan dan atau sebaran paling sedikit (lima puluh persen) jumlah daerah kabupaten kota yang ditentukan untuk daerah provinsi yang bersangkutan belum memenuhi syarat minimal dukungan, perbaikan pemenuhan syarat minimal dukungan dan atau sebaran paling sedikit 50y6 (lima puluh persen) jumlah daerah kabupaten kota,daerah provinsi yang bersangkutan, dan calon perseorangan peserta pemilu anggota dpd memperbaiki dan menyampaikan syarat dukungan dan atau sebaran paling lama (tujuh) hari terhitung sejak diterima berita acara dan lampiran. dalam melakukan pengawasan penelitian administrasi hasil perbaikan dukungan, pengawas pemilu memastikan: kpu provinsi kip aceh melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan dukungan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukandengan hasil penelitian administrasi perbaikan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat, kpu provinsi kip aceh menetapkan status dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan sebaran dukungan paling sedikit (lima puluh persen) jumlah daerah kabupaten kota daerah provinsi yang bersangkutan, kpu provinsi kip aceh menyatakan perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd dinyatakan gugur dantidak dapat dilakukan verifikasi faktual jika hasil perbaikan sebagaimana yang dimaksud dalam hurufdalam huruf dan huruf paling lama (empat) hari terhitung sejak berakhirnya masa perbaikan dukungan, kpu provinsi kip aceh menyusun berita acara hasil penelitian administrasi perbaikan dukungan, berita acara hasil penelitian administrasi perbaikan dukunganpaling lama (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya penelitian administrasi. dalam melakukan pengawasan penentuan sampel, pengawas pemilu memastikan:nyak (sepuluh persen) dari jumlah dukungan setiap daerah kabupaten kota pada daerah provinsi yang bersangkutan, penentuan jumlah sampel diambil berdasarkan perkalian jumlah sampel sebanyak (sepuluh persen) dan jumlah dukungan setiap daerah kabupaten kota pada daerah provinsi yang bersangkutan,daerah kabupaten kota, kpu provinsi kip aceh melakukan pembulatan bawah jika hasil kali sampel sebanyak menghasilkan angka pecahan bawah (nol koma lima) dan pembulatan atas jika menghasilkan pecahan diatas (nol koma lima), pelaksanaan pengambilan sampel dan penculikan sampelkepada perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd, kpu provinsi kip aceh menyampaikan jumlah sampel dan hasil cuplikan sampel yang memuat identitas nama sampel kepada kpu kip kabupaten kota disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan, penyampaian jumlah sampel dan hasil cuplikan sampel sebagaimana dimaksud dalam hurufdan hasil cuplikan sampel kepada kpu kip kabupaten kota paling lama (lim, dan berita acara penentuan sampedan atau penelitian administrasi perbaikan,, kpu kip kabupaten kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat jika identitas sampel pendukungkpu kip kabupaten kota menyatakan dukungan sah dan memenuhi syarat jika pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada (satu) orang calon peserta pemilu anggota dpd, kpu kip kabupaten kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat jika ditemukan pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih,, berita acara hasil verifikasi faktua, kpu kip kabupaten kota mengunggah hasil verifikasi faktual kedalam sippa: dan verifikasi faktual dilakukan paling lama (dua puluh satu) hari terhitung sejak berakhirnya masa penyampaian sampel oleh kpu provinsi kip aceh. dalam hal pada tahapan pengawasan verifikasi faktual, pengawas pemilu menemukan:,, pendukung tidak bersedia mengisi surat pernyataan, dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat. cc.pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, pengawas pemilu memastikan petugas verifikator atau kpu kip kabupaten kota memberikan catatan. calon peserta pemilu anggota dpd dan atau petugas penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena, perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd pendukung sedang sakit atau berada luar wilayah administrasiterdapat keraguan dalam verifikasi faktual pendukung calon melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengawas pemilu mengawasi verifikasi ulang yang dilakukan kpu kip kabupaten kota. dalam melakukan pengawasan rekapitulasi hasil verifikasi faktual, pengawas pemilu memastikan: kpu provinsi kip aceh melakukan proyeksi terhadap hasil verifikasi faktual sebelum melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan,, dukungan terhadap perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd dinyatakan memenuhi syarat jika hasil proyeksi sampel, dukungan terhadap perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd dinyatakan tidak memenuhi syarat jika hasil proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka belum memenuhi syarat minimal dukungan terhadap perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd, perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd dapat memperbaiki dukungan dan persebaran dukungan jika dukungan belum memenuhi syarat, kpu provinsi kip aceh melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan paling lama (tiga) hari setelah menerima berita acara hasil verifikasi faktual dari kpu kip kabupaten kota,, berita acara rekapitulasi hasilberita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan lampiran diunggah dalam sippa, dan il. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan lampiran dipergunakan sebagai pemenuhan persyaratan pencalonan anggota dpd. pengawas pemilu melakukan pengawasan dukungan perbaikan kedua setelah verifikasi faktual dengan memastikan:, perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd dapat memperbaiki syarat dukungan untuk kedua kali jika berdasarkan berita acara hasil verifikasi faktual belum memenuhi syarat minimal dukungan, dukungan perbaikan kedudaerah provinsi yang bersangkutan, daftar dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf, perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd memperbaiki dan menyampaikan syarat dukungan paling lama (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan calon anggota dpd dari kpu provinsi kip aceh pada masa pendaftaran calon anggota dpd sampai dengan sebelum penyerahan perbaikan dukungan, danpengawas pemilu melakukan pengawasan penelitian administrasi dukungan perbaikan kedua setelah verifikasi faktual dengan memastikan:verifikasi faktual, kpu provinsi kip aceh melakukan penelitian administrasi dukungan perbaikan kedua paling lama (enam) hari terhitung sejak diterimanya perbaikan dukungan dari perseorangan calon peserta pemilu anggota dpdfaktual dengan hasil penelitian administrasi dukungan perbaikan kedua yang dinyatakan jika berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian administrasinyusun berita acara hasil penelitian administrasi dukungan perbaikan, berita acara hasil penelitian administrasi dukungan perbaikan keduberita acara hasil penelitian administrasi dukungan perbaikan kedua dan lampiran dilakukan paling lama (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya penelitian administrasi dukungan perbaikan kedua. pengawas pemilu melakukan pengawasan penentuan sampel hasil penelitian administrasi dukungan perbaikan kedua dengan memastikan: kpu provinsi kip aceh menentukan jumlah sampel dukungan perbaikan kedua yang telah memenuhi syarat administrasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf sebanyak (sepuluh persen) dari jumlah dukungan perbaikan kedua setiap daerah kabupaten kota pada daerah provinsi yang bersangkutan, penentuan jumlah sampel dan penculikan sampel dari dukungan perbaikan kepayang telah memenuhi syarat administrasi, serta penyampaian jumlah sampel kepada perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd dan kpu kip kabupaten kota dilakukan sesuai dengan prosedur, cc. jumlah sampel dan hasil cuplikan sampel dari dukungan perbaikan kedua disampaikan kepada kpu kip kabupaten kota paling lama (tigbaikan kedua perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd, dan berita acara penentuan sampehasil penelitian administrasi dukungan perbaikan keduabaikan keduaperbaikan kedua, kpu kip kabupaten kota melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan kedua sesuai dengan prosedur yang berlaku:, berita acara hasil verifikasi faktuadiunggah dalam sippa, dan verifikasi faktual dukungan perbaikan kedua dilakukan paling lama (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya masa penyampaian sampel dukungan perbaikan oleh kpu provinsi kip aceh. bab pengawasan rekapitulasi hasil verifikasi faktual dalam melakukan pengawasan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kedua, pengawas pemilu memastikan:, kpu provinsi kip aceh melakukan proyeksi hasil verifikasi faktual perbaikan dari kpu kip kabupaten kota dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kedua dengan cara: menghitung jumlah sampel perbaikan keduaperbaikan keduaperbaikan keduasampel perbaikan kedua yang dinyatakan memenuhi syarat dikalikan dengan angka proyeksi tersebut pada angka dan menentukan proyeksi dukungan perbaikan kedua yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan cara jumlah dukungan perbaikan kedua dikurangi dengan hasil proyeksi sampel perbaikan kedua yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut pada angka perbaikan kedua, berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual hasil perbaikan kedua: kpu provinsi kip aceh menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kedua dan lampiran paling lama (tiga) hari setelah rapat pleno rekapitulasi berakhir, dan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan lampiran diunggah dalam sippa. dalam hal hasil proyeksi sampel perbaikan keduapengawas pemilu melakukan pengawasan rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual dengan memastikan:, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktualdankpu provinsi kip aceh menyatakan dukungan terhadap perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd memenuhi syarat jika hasil penjumlahan proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat telah memenuhi syarat minimal dukungan, kpu provinsi kip aceh menyatakan dukungan terhadap perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd tidak memenuhi syarat jika hasil penjumlahan proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat tidak memenuhi syarat minimal dukungan, kpu provinsi kip aceh me jika perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd yangrapat pleno terbuka rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktualpaling lama, kpu provinsi kip acehmenyusun rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual, j . berita acara rekapitulasi hasil akhir,il. berita acara rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual dan lampiran diunggah dalam sippa, dan berita acara rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual dan lampiranpengawasan pendaftaran calon kpu dan kpu provinsi kip aceh mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota dpd laman kpu dan kpu provinsi kip aceh dan atau media massa setempat paling lama (tujuh) hari. pengumuman pendaftaran bakal calon peserta pemilu anggota dpdanggota dpd dilaksanakan paling lama (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman.tidak menerima dokumen syarat minimal dukungan dan syarat bakal calon anggota dpd jika telah melewati tenggat waktu pendaftaran. bakal calon anggota dpd menyerahkan dokumen pendaftarandalam hal bakal calon belum terdaftar sebagai pemilih tanda bukti terdaftar sebagai pemilih diganti dengan surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dari ketua pps. surat pencalonan dan surat pernyataan dibubuhi tandatangan asli basah bakal calon. surat pencalonan dan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada dan dibuat dalam (dua) rangkap terdiri atas: (satu) asli, dan (satu) rangkap fotokopi yang legalisasi oleh pejabat berwenang. pengawas pemilu melakukan pengawasan pendaftaran calon dengan memastikan: bakal calon, bakal calon anggota dpd hadir pada saat mendaftar, kpu provinsi kip aceh tidak menerima pendaftaran bakal calon yang bersangkutan jika bakal calon anggota dpd tidak dapat hadir pada saat mendaftar, kecuali: bakal calon anggota dpd atau petugas penghubung menyampaikan dokumen pendaftaran berupa naskah asli kepada kpu provinsi kip aceh, bakal calon anggota dpd mengunggah naskah asli elektronik dokumen pendaftaran pada silon sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, bakal calon anggota dpd atau tim penghubung wajib melengkapi dan atau memperbaiki naskah asli elektronik dokumen pendaftaran sampai dengan sebelum dimulainya verifikasi dokumen jika sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran bakal calon anggota dpd atau tim penghubung belum mengunggah secara lengkap naskah asli elektronik dokumen pendaftaran dan atau terdapat naskah asli elektronik yang tidak sesuai dengan naskah asli: dan kpu provinsi kip aceh dapat memfasilitasi proses perlengkapan naskah asli elektronik dokumen pendaftaran. selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pengawas pemilu memastikan kpu provinsi kip aceh: menyiapkan buku pendaftaran yang memuat informasi: nama bakal calonbakal calon anggota dpd dan petugas penghubung, menerima dokumen pendaftaran, cc. meneliti kelengkapan dokumen pendaftaran,, memberikan tanda terima jika berdasarkan penelitian dokumen pendaftaran dinyatakan lengkap, mengembalikan seluruh dokumen pendaftaran dan menyerahkan tanda pengembalian dokumen dan menyampaikan kepada bakal calon jika berdasarkan penelitian dokumen pendaftaran dinyatakan belum lengkap, dan memfasilitasi proses perbaikan naskah asli elektronik oleh bakal calon anggota dpd atau petugas penghubung jika berdasarkan penelitian naskah asli elektronik dokumen pendaftaran dinyatakan tidak sesuai dengan naskah asli. bab viii pengawasan verifikasi persyaratan pengawas pemilu melakukan pengawasan penelitian administrasi dan verifikasi faktual dokumen pendaftaran denganndaftaran bakal calon anggota dpd dengan meneliti naskah asli elektronik dokumen pendaftarjika terdapat keraguan terhadap dokumen pendaftardan kebenaran dokumen hasil verifikasi yang dilakukan oleh kpu:. penelitian administrasi dan verifikasi faktual dilakukan paling lama (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran. pengawas pemilu melakukan pengawasan penelitian administrasi dan verifikasi faktual dokumen perbaikan dengan memastikan: kpu provinsi kip aceh menerima dokumen perbaikan bakal calon anggota dpd paling lama (empat) hari,, kpu provinsi kip aceh tidak menerima dokumen perbaikan persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon jika telah melewati tenggat waktu pendaftaran, bakal calon anggota dpd diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan atau melengkapi persyaratan administrasi paling lama (empat) hari pada masa perbaikan, dan dokumen yang dapat diperbaiki dan atau dilengkapi untuk memenuhi persyaratan administrasi hanya pada jenis dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak lengkap. selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pengawas pemilurbaikan bakal calon anggota dpd dengan meneliti naskah asli elektronik dokumen perbaikjika terdapat keraguan terhadap dokumen perbaikkelengkapan dan kebenaran dokumen perbaikan, mengunggah berita acara yang telah ditandatangani oleh ketua dan anggota kpu provinsi kip aceh dalam silon: dan menyampaikan berita acara, penelitian administrasi dan verifikasi faktual kelengkapan dan kebenaran dokumen perbaikan dilakukan paling lama (sembilan) hari setelah berakhirnya masa verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan, dan kpu provinsi kip aceh menyatakan bakal calon anggota dpd yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota dpd jika pada saat berakhirnya masa penelitian administrasi dan verifikasi faktual kelengkapan hasil perbaikan, masih terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak benar. bab pengawasan penyusunan daftar calon sementara dan daftar calon tetap pengawas pemilu melakukan pengawasan penyusunan dcs dengan memastikan: kpu menetapkan nama bakal calon anggota dpd yang telah memenuhi syarat dan menyusun dalam dcs untuk setiap daerah pemilihan, dcs disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto terbaru bakal calon anggota dpd, dcs yang telah disusun ditetapkan dalam rapat pleno dan ditandatangani oleh ketua dan anggota kpu, kpu dan kpu provinsi kip aceh mengumumkan dcs anggota dpd yang telah ditetapkan kepada publik untuk mendapatkan masukan dan atau tanggapan masyarakat, pengumuman dcs anggota dpd sebagaimana dimaksud dalam hurufpenyusunan, penetapan, dan pengumuman dcs anggota dpd dilakukan paling lama (tiga) hari, masyarakat dapat memberikan masukan dan atau tanggapan terhadap bakal calon anggota dpd sebagaimana tercantum dalam dcs, masukan dan atau tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti pendukung lainnya, masukan dan atau tanggapan masyarakat disampaikan kepada kpu atau kpu provinsi kip aceh paling lama (sepuluh) hari terhitung sejak dcs anggota dpd diumumkan, kpu, kpu provinsi kip aceh atau kpu kip kabupaten kota melakukan klarifikasi kepada bakal calon anggota dpd atas masukan dan atau tanggapan masyarakat paling lama (tiga) hari setelah berakhirnya masa penyampaian masukan dan atau tanggapan masyarakat, dana (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya masa klarifikasi. pengawas pemilu melakukan pengawasan perubahan dcs dengan memastikan perubahan dilakukan dengan ketentuan: terdapat bakal calondengan ketentuan peraturan perundang undangan, terdapat bakal calon yang meninggal dunia, atau terdapat bakal calon yang mengundurkan diri. pengawas pemilu melakukan pengawasan penyusunan dct dengan memastikan: kpu menetapkan bakal calonuntuk setiap daerah pemilihan, dct disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan foto calon anggota dpd, dct ditetapkan dalam rapat pleno, penyusunan dct dilaksanakan paling lama (tujuh) hari, penetapan dct dilaksanakan pada hari terakhir penyusunan dct, kpu dan kpu provinsi kip aceh mengumumkan dct anggota dpd yang telah ditetapkan kepada publik, pengumuman dct anggota dpddan pengumuman dct anggota dpd yang telah ditetapkan dilakukan paling lama (tiga) hari setelah penetapan dct anggota dpd. selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pengawas pemilu memastikan: kpu menyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dicantumkan dalam dct anggota dpdbelum dct anggota dpd ditetapkan, kpu menyatakan tidak memenuhi syarat dan mencoret nama bakal calon dari dcttelah dct anggota dpd ditetapkan dengan cara: mencoret calon yang bersangkutan dalam dct, menyusun berita acara, dan menetapkan perubahan keputusan penetapan dct anggota dpd, dan pencopotan nama calon dalam keputusan tidak mengubah susunan nomor urut calon dalam dctip aceh dan kipberlaku, ketentuan dalammengatur mengenai tahapan pencalonan anggota dpd) badan umum peraturan badan pengawas pemilihan umum ira republik indonesia nomor tahun tentang ia.demokratis, serta melaksanakan kewenangan badan pengawas pemilihan umum dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapmelakukan gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan ken be: pena uan demak annya pserta wali kota dan wakil wali kota berdasarkan ketentuan dalam undang undang yang mengatur mengenaidaftar pemilih tetap, yang selanjutnya disingkat dpt, adalah daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki oleh pps dan ditetapkan oleh kpuatau kpupelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: daftar pemilih dan pengguna hak pilih, pembuatan tps, cc. perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, prosedur dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara, prosedur dan tata cara pelaksanaan penghitungan suara, penggunaan teknologi sikap, dan penerapan protokol kesehatanbawaslu kabupaten kota menyusun pemetaan tps rawan. pemetaan tps rawan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan ketua bawaslu. bab pelaksanaan pengawasan bagian kesatu pengawasan daftar pemilih dan pengguna hak pilih dalam melakukan pengawasan daftar pemilih dan pengguna hak pilih, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota melakukan koordinasi dengan kpu provinsi, kpu kabupaten kota,memenuhi syaratcc. melayani pemilih yang terdaftar dalam dpt dengan surat keterangan, melayani pemilih yang memenuhi syarat yang menggunakan hak pilih tps yang masuk dalam kategori pemilih, dan ph, memberikan pelayanan kepada pemilih yang sedang menjalani rawat inap rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat inap,, pemilih perbatasan, pemilih korban bencana, pemilih penyandang disabilitas yang berada panti sosial panti rehabilitasi, dan pemilih yang menjalani rehabilitasi narkoba agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memberikan pelayanan kepada pemilih rumah yang tidak dapat mendatangi tps karena sakitastikan dinas kependudukan dan catatan sipil menerbitkan surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bawaslu kelurahan desa dan atau pengawas tps dalam melakukan pengawasan terhadap daftar pemilih dan pengguna hak pilih dengan cara: memastikan pps atau kpps tidak menyalahgunakan formulir model pemberitahuanmemastikan pemilih dalam dpt mendapatkan formulir model pemberitahuanpemberitahuanformulir model as5 kwk untuk menggunakan hak pilihnya, memastikan pemilih hanya menggunakan hak pilih (satu) kali, memastikan pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat tidak lebih dari (satu) kali, memastikan pemilih yang menjalani rawat inap rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakatat kesehatan masyarakat, memastikankelurahan desa atau pengawas tps, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pilihan pemilih, ilmemastikan pemilih tunanetra dalam memberikan suara tps dapat menggunakan alat bantu tunanetra, pemilih yang berada panti sosial rehabilitasi yang tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih tps tempat yang bersangkutan terdaftardan memastikanatau pengawas tpspengawasan pembuatan tps bawaslu kelurahan desa dan atau pengawas tps dalam melakukan pengawasan pembuatan tpsketua kpps dibantu oleh anggota kpps menyiapkan lokasi dan pembuatan tps, cc., tps tidak dibuat tempat ibadah, dan pembuatan tps sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus diseases covid bawaslu kabupaten kota memastikan kpu kabupaten kota dalam membentuk tps pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan untuk melayani pemilih yang sedang menjalani pemidanaan atau penahanan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pengawasan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam melakukan pengawasan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, bawaslu provinsi dan bawasludan kelengkapan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan suara tps, desain surat suara dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangansurat suara yang tertukar segera mendapatkan penggantian dan dibuatkan berita acara, sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan yang diikuti olehan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara mencoblos (satu) kali pada: kolom atau pada garis kolom yang memuat foto atau nama pasangan calon, atau kolom kosong yang tidak bergambar atau pada garis kotak kolom kosong yang tidak bergambar. bawaslu kelurahan desa dan atau pengawas tps dalam melakukan pengawasan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, dengan memastikan: perlengkapan pemungutan suara dperlengkapan lainnya dituangkan dalam berita acara serah terima, cc. perlengkapan pemungutan suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegeldanketentuan peraturan perundang undangan. apabila terdapat kelengkapan pemungutan suara tidak lengkap dalam waktu (satu) hari sebelum pemungutan suara dimulai, bawaslu kelurahan desa dan atau pengawas tps memberikan saran perbaikan kepada pps dan atau kppsbuatkan berita acara. dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada digunakan, bawaslu kelurahan desa dan atau pengawas tps memastikan kpps mencatat dalam berita acara. bagian keempat pengawasan prosedur dan tata cara pelaksanaan pemungutmungutan suara dengan memastikan ketaatan dan kepatuhan kpu provinsi atau kpu kabupaten kota terhadap tata cara pemungutan suara. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: melakukan koordinasi dengan kpu provinsi atau kpu kabupaten kota, memberikan arahan kepada jajaran pengawas pemilu bawahnya, dan cc. melakukan pemetaan potensi kerawanan dan dugaan pelanggaran yang terjadi tps. bawaslu kelurahan desa dan atau pengawas tps mengawasi proses persiapan pemungutpemberitahuan kwk kepada pemilih dilakukan kpps paling lama (tiga) hari sebelum pemungutan suara dan mencatat formulir pemberitahuansurat tugas paling lama (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, dan mengingatkan kpps untuk tidak membuka kotak suara sebelum rapat pemungutan suara dimulai. bawaslu kelurahan desa dan atau pengawas tps mengawasi pelaksanaan proses pemungutan suara dengan cara: hadir tps sebelum jam waktu setempat, memastikan tps buka pada jam dan tutup pada jam cc.:bawaslu kelurahan desa atau pengawas tps,, memastikan salinan dpt yang ditempel diberi tanda bintang untuk nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga, dan memastikan foto pasangan calon dan partai politik pengusul ditempel,pemberitahuan kwk dan dicocokkan oleh anggota kpps dengan formulir daftar hadir pemilih tetap kwk, memastikan kpps memeriksa kebenaran identitas pemilih yang tidak membawa formulir pemberitahuandiluar waktu yang ditentukan dalam formulir pemberitahuan kwk hingga selesai waktu pemungutan suara, ss. memastikan kpps memberikan pelayanan kepada pemilih penyandang disabilitas. memastikan ketua kpps memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka, memastikan kpps untukaadan atau pengawas tps memastikan: kpps memberikan (satu)lima pengawasan prosedur dan tata cara pelaksanaan penghitungnghitungan suara dengan melakukan koordinasi untuk memastikan ketaatan dan kepatuhan kpu provinsi atau kpu kabupaten kota terhadap tata cara penghitungan suara. bawaslu kelurahan desa dan atau pengawas tps mengawasi pelaksanaan peraturan perundang undang, memastikan kpps menentukan suara sah dan tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memastikan penghitungan suara ditulis secara benar dalam formulir model hasil kwkesesuaian dan kebenaran data dalam formulir model hasil kwk dan formulir model hasil salinan kwk yang catat oleh kpps, il. memastikan kpps memberikan salinan berita acara dan ataudan atau kantor kelurahan desabawaslu kelurahan desa dan atau pengawas tps memastikan pembuatan berita acara dan sertifikat hasil sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh kpps tanpa dibantu saksi pasangan calon, pengawas tps, dan atau masyarakat. selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bawaslu kelurahan desa atau pengawas tps melakukan dokumentasi terhadap: daftar hadir pemilih dpt, tb, dan ph, formulir model kejadian khusus kwk dan atau keberatan kwk, dan berita acara dan atau sertifikat hasil. bawaslu kelurahan desa dankpps memperbaiki kesalahan dan atau kekeliruan atas usulan keberatan saksi dan atau saran perbaikan pengawas pemilihan jika diterima, cc.hanya (satu) saksi yang dapat memasuki tps dalam satu waktu, dan kpps mencatat setiap kejadian khusus keberatan dalam formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk. bawaslu kelurahan desa dan atau pengawas tps wajib mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara.selain keadaan sebagaimana dimaksud dalam dan pengawas pemilihan melakukan pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan suara ulang yang dilakukan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi. bagian keenam pengawasan penggunaan teknologi sikap bawaslu kelurahan desa dan atau pengawas tps melakukan pengawasan terhadap penggunaan teknologi sikap dengan cara: memastikan penulisan hasil penghitungan dalam sikap sesuai dengan hasil penghitungan suara, memastikan data yang dikirim dari hasil penghitungan sesuai dengan hasil penghitungan suara, cc. mendapatkandan mencatat setiap kejadian khusus termasuk apabila terdapat kesalahan penulisan dan pembetulan terhadap kesalahan penulisan dalam formulir model bagian ketujuh pengawasan protokol kesehatanpemungutan dan penghitungan suarmastikan ketersediaan sarana pencegahan dan pengendalian corona virus diseases covid tps. dalam hal terdapat ketidaktersediaan sarana sebagaimana dimaksud pada pengawas pemilihan memberikan saran perbaikan untuk dilakukan pemenuhan ketersediaan sarana pencegahan dan pengendalian corona virus diseases coviddan ataususulan berdasarkan rekomendasi bawaslu kabupaten kota atau bawaslu kecamatan. pemilihan lanjutan susulan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps setelah berkonsultasi dengan pengawas pemilihan atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. babpemungutan dan penghitungan suarapemungutan dan penghitungan suara pemilihan. dalam hal pengawas tps tidak dapat melaksanakan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara tps, pengawas tps dan atau bawaslu kelurahan desa wajib melapor kepada bawaslu kecamatan. pengawasan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada diambil alih oleh bawaslu kecamatan dibantu bawaslu kelurahan desapemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dan bawaslu kelurahan desa dan atau pengawas tps memberikan saran perbaikan. saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk oleh kpps. bawaslu kelurahan desa dan pengawas tps menulis seluruh hasil pengawasan dalam formulir model formulir sebagaimana dimaksud pada merupakan lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud dalamemilihan. bagian kedua laporan pengawas pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suaraara pemilihan, permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan, penilaian kegiatan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan, dan rekomendasi kegiatan pengawasan pemungutan dan penghitungan suaraoptimalisasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pemilihansesuai dengan ketentuan peraturan bawaslu mengenai pedoman kerjasama pengawasan pemilihan umum. bab vii ketentuan lain lain dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suaraanalisis data pemilih yang merupakan alat bantu untuk pengawasan akurasi data dan daftar pemilih,aplikasi bawaslu, hotline bawasludalam hal berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan berupa pemberian uang atau materi lainnya, pengawas pemilihan menuangkan dalam formulir model tindak lanjut atas pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penanganan dugaan pelanggaran berdasarkan: peraturan bawaslu yang mengatur mengenai tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, atau peraturan bawaslu yang mengatur mengenai penanganan laporan atau temuan pelanggaran pemilihanvuu, agar tetap orang mengenai han meat ana". ena! ptn berita negara republik ine mesir tahun nomor sesuai den iga naskah kalinya pf: sekretariat jenderal tek marunkaanananan nana nana ana aan pengawas! jabatan2alamat domisili? bnanaanannannanaanaa ana ana aan kegiatan pengawasan tahapan yang banana anna diawasi bentuk langsung tidak langsung (analisis, pengawasan investigasi) penemu pelaksana tugas pengawas pemilu, dapat diisi lebih dari satu penemu pelaksana. pilih salah satu, disesuaikan dengan pengawas masing masing tingkatan alamat rumah alamat kantor domisili penemu. tahapan sub tahapan pemilu pilkada yang diawasi. pilih salah satu pihak yang kpu kpu provinsi kpu kabupaten kota ppk diawasi$benaanananaanananaananan tanggal bulan benaananaanannannanaaaan tahun pennaananaanannanaanaaan waktu jam s d tempat lokasi bennannanaanannanaaaan iii uraian hasil pengawasan: dugaan pelanggaran? .a. ada tidak ada informasi dugaan pelanggaran tempat kejadian anaannananan nana waktu kejadian! anaannananan nana nama pelaku nnanannanaanaanan ana ana status pelaku!? nakanaanaanan aan uraian dugaan pelanggaranhh.w1h vii saksi saksi saksi kakanananannnaananan aan saksi nnanannannanaanan anna aan viii bukti pendukung: ann kanannnannnnanaaan nana anna aan ana nana aan nana ana anna aan anna dalang kemanan pengawas! ketua badan pengawas pemilihan umum republik indonesia, ttd. bahankampanyetahapan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan salah satu tahapan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang harus dilaksanakan secara aman, tertib, adil, dan mengedepankan pendidikan politik dan etika berdem presiden dan wakil presiden:kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden. bab ketentuan umum dalam peraturan badan pengawasan pemilihan umum ini, yang dimaksud dengan:u oleh komisi pemilihan umumditetapkan oleh kpu yang selanjutnya disebut desa kelurahan. panitia pemilihan luar negeri yangtim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon berkoordinasi dengan partai politikfokus pengawasan kampanyebab strategi pengawasan pengawasan terhadap tahapan kampanyedilaksanakan sesuai dengkampanye dapat dilakukan dengan cara: koordinasi:dalam rangka mengoptimalkan pengawasan, pengawas pemilu dapatkampanye, menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintah,cc. membangun komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan petugas kampanye dalam rangka membangun ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang terkait dengan tahapan kampanye, membangun sinergitas dengan media massa, melakukan koordinasi dengan kpu beserta jajarannya dalam pelaksanaan kampanye, dan melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan, dilengkapi surat tugas dan atau tanda pengenal. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam laporan hasil pengawasan sesuai dengan peraturan badan pengawas pemilihan umum mengenai pengawasan pemilu. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pengawas pemilu secara berjenjang. bab iii pelaksanaan pengawasankabupaten kota, bawaslu kecamatan untuk kecamatan, pengawas pemilu lapangan untuk wilayah desa kelurahan atau nama lain: dan pengawas pemilu luar negeri untuk wilayah luar negeri. pengawasan tahapan kampanye sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pengawasan persiapan kampanye yang dilakukan terhadap: pendaftaran pelaksana kampanye dan tim kampanye, penetapan lokasi pelaksanaan kampanye, penetapan pemasangan alat peraga kampanye, dan penetapan jadwal kampanye. pengawasan pelaksanaan kampanye yang dilakukan terhadap: waktu pelaksanaan kampanye, metode kampanye, materi kampanye, dan larangan kampanye. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi: ketidaksesuaian waktu pendaftaran pelaksana kampanye dan tim kampanye, adanya pihak yang dilarang diikutsertakan sebagai pelaksana kampanye dan tim kampanye, kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota tidak menyampaikan daftar nama pelaksana kampanye dan nama tim kampanye kepada bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota, penetapan lokasi pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penetapan lokasi pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penetapan jadwal kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan penetapan jadwal kampanye dilakukan dengan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pasangan calonkpu beserta jajarannya, pasangan calon, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye, dan pihak terkait lainnya, melakukan sosialisasi kepada pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye mengenai larangan kampanye dan saksinya, mendapatkan dokumen kampanye antara lainpengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran yang meliputi: ketidaksesuaian waktu pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan tim kampanye, ketidaksesuaian metode kampanye yang disampaikan oleh pelaksana kampanye dan tim kampanye dengan ketentuan peraturan perundang undangan, ketidaksesuaian cara penyampaian materi kampanye dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan ketidakpatuhan pelaksana kampanye dan tim kampanye pada larangan kampanyepenyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pihak pihak terkait lainnya, melakukan sosialisasi kepada pelaksana kampanye dan tim kampanye menjelang dan pada hari kampanye untuk menegaskan larangan kampanye dan saksinya, mendapatkan dokumen kampanye kepada pelaksana kampanye dan tim kampanye untuk mengetahuimelakukan sosialisasi kepada pelaksana kampanye dan tim kampanye mengenai larangan kampanye dan saksinyab koordinasi pengawasan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruftindak lanjut pengawasan bagian kesatu tindak lanjut dugaan pelanggaran dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, pengawas pemilu melakukan: konfirmasi kepada para pihak, pemberian saran perbaikan, dan cc. penindakan terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran pada tahapan kampanye. penindakan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam hurufgian kedua tindak lanjut penindakan pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap hasil penindakan sebagaimana dimaksud dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan publikasi,nana tali bea tia bindan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum kabupaten kota ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat tetap dan sekretariat dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum tidak melekat pada struktur organisasi sekretariat jenderalini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan administrasi umum yang meliputi naskah dinsebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: tata naskah dinas untuk pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajibdan tata naskah dinas untuk pemberian dukungan administratif dan teknis operasional olehgunakan oleh:nggunaan logo dan cap dinas, perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas,anitia pengawas pemilihan umum kabupaten kota menggunakan tata naskah dinas berdasarkan peraturan badan ini dengan ketentuan merubah nomenklatur lembaga dari badan menjadi panitia. pada saat peraturan badan ini mulai berlaku, biro administrasi dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum menggunakan tata naskah dinas berdasarkan peraturan badan ini sampai dengan terbentuknya peraturan presiden mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja sekretariat dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum. logo badan pengawas pemilihan umum dalam tata naskah dinas berdasarkantetap berlaku paling lama (lima belas) hari(ssekretariatlah satu komponen penting dalamadalah administrasi umum. ruang lingkup administrasi umum meliputi tatadoman tata naskah dinas ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraanpokok dan fungsmenghindari terjadinya tumpang , dan ralat naskah dinaspedoman dicantumkan sebagai lampiran peraturan badan pengawas pemilihan umum danlogo lambang negara badan pengawas pemilihan umum penulisan lampiran lampiran.ooo wmnnnnnanan peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia judul pedoman yang ditulis kapital tentang pedoman .ooo2. wnnnnann memuat latar pedoman belakang tentang ditetapkannya pedoman, maksud dan tujuan, sasaran, inn nun pen net nett tee nun papa asas, ruang lingkup, dan pengertian umum. bab pendahuluan terdiri dari konsepsi dasar pokok pokok isi pedoman latar belakang maksud dan tujuan sasaran asas pengertian umum nan anna nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan bab huruf kapitaltua badan pengawas pemilihan umum republik indonesia. susunan lampiran petunjuk pelaksanaantengah. kepala bagian kepala petunjuk pelaksanaan terdiri atas: tulisan petunjuk pelaksanaan, yang ditulis dengan huruf kapital dicantumkan tengah atas, rumusan judul petunjuk pelaksanaan, yang ditulis dengan huruf kapital tengah. batang tubuh bagiananggap perlu, dansebagaimana tercantum pada contoh contoh format petunjuk pelaksanaan logo lambang negara badan pengawas pemilihan umum penulisan lampiran lampiran .oo.oooooorooooore eren anno judul jumlah yang ditulis peraturan badan pengawas pemilihan dengan huruf umum republik indonesia nomor.o.i. tahun. memuat alasan tentang tentang ditetapkannya petunjuk petunjuk pelaksanaan.ooooooooo. pelaksanaan, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan pengertian menunjukkan urutan tindakan, petunjuk pelaksanaan pengorganisasian koordinasi, pengawasan, pengendalian inn nan nun ann nan nan nan dan sebagainya. bab pendahuluan nama jabatan dan nama lengkap yang latar belakang ditulis dengan maksud dan tujuan ruang lingkukepala biro(untuk sekretaris jenderal dan kepala biro), yang ditulis dengan huruf kapital, diletakkan sebelah kiri atas:,3b. contoh format surat edaran yang ditandatangani oleh ketua badan pengawas pemilihan umum logo bawaslu yang telah dicetak logo lambang negara penomoran yang berurutan dalam tahun tanwin judul surat edaran yang ditulis dengan badan pengawas pemilihan umum surat kapital memuat alasan tentang perlu diterapkannya surat edaran, maksud dan surat edaran tujuan, ruang lingkup, dasar dan seterusnya nomor . tahun . memuat ketentuan peraturan per uu an yang menjadi dasar tentang ditetapkannya knakanakana akan ana aan anna nana aan ana ana aan nana kanan memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan latar belakang maksud dan tujuan nama jabatan dan nama ruang lingkup lengkap ditulis kapital contoh format surat edaran yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal atau kepala biro atau pejabat lain yang ditunjuk logo logo dan nama lembaga lambang pengawas pemilu yang negara telah dicetak badan pengawas pemilihan umum penomoran yang berurutan dalam tahun nama jabatan badan pengawas pemilihan umum provinsi.) tanwin judul surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital memuat alasan surat edaran tentang perlu diterapkannya surat edaran, maksud dan nomor . tahun . tujuan, ruang lingkup, dasar dan seterusnya tentang memuat ketentuan peraturan per uu an tennis ann enya ten epa tan enya yen pnp depan anyer yang menjadi dasar ditetapkannya memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. latar belakang kota sesuai dengan kasunanan nana anna ana aan aan anna alamat dan tanggal maksud dan tujuan penandatanganan ruang lingkup nama jabatan dan nama bae bacaan lengkap ditulis kapital dasar mean tembusan ditujukan dan seterusny,4b, dan dan format salinan keputusan sebagaimana tercantum pada contoh contoh format keputusan untuk bawaslu logo bawaslu loco yang telah lambang dicetak negara badan pengawas pemilahan umum penomoran yangnama jabatan nomor . tahun . memuat alasan tentang perlu ditetapkannya tentang keputusan sa.coccoococc.cccc.ccccc#c#c#rcc#c#c#c#anansasaanuna nanas anna nana anna aan nasa nana ana nana memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkanmenimbang aa. bahwa .i. jcoankn kota sesuai dengan bahwa. man alamat lembaga dan tanggal penamaan anna penandatanganan nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf mengingat . laalogo dan nama lembaga pengawas pemilu logobadan pengawas pemilihan umum huruf kapital nama jabatan memuat alasan nomor . tahun . tentang perlu ditetapkannya keputusan tentang memuat peraturan yang menjadi ditetapkannya keputusan ketua badan panitia pengawas pemilihan umum., memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan menimbang aa. bahwa .i. johann kota sesuai dengan alamat lembaga dan tanggal anda .ooooooooococ www mannanaaaaaaaaaaaaa penandatanganan nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital mengingat .oooocenknnnnknnanl contoh format keputusan (ditanda tangani oleh pejabat yang mengatasnamakan) logo bawaslu yang telah loco dicetakmemuat alasan nomor . tahun . tentang perlu ditetapkannya keputusan tentang memuat peraturan tan nnn nan una ann ane nata aan aan epa yang menjadi dasar ditetapkan kota sesuai dengan menimbang pa. dama l.oooocinenknnanaknl alamat lembaga dan tanggal annaanananannananan anna ana aan nana anna nana anna anna nanah penandatanganan wa.ooocococcatanknknlnnnnlknnnanannnnaan nama jabatan dan nama lengkap yang mengingat pon. nakal) ditulis dengan huruf kapital memutuskan contoh format salinan keputusan penomoran salinan salinan berdasarkan angka loco kin aan lambang badan pengawas pemilihan umum penomoran yang berurutan dalam satu tahun taklim judul keputusan ditulis dengan huruf kapital keputusan nomor . tahun . tentang nama jabatan .cooooeikaknk, memuat alasan tentang perlu ditetapkannya menimbang aa. bahwa . je.ceoeekk keputusan kanaaanaanaa naa aah memuat peraturan lana perundang undangan yang menjadi dasar kranannnnnnnnnannnnannnnnannannann anna ditetapkannya keputusan memuat substansi mengingat anenddrrrrrrn anna kki tentang kebijakan yang ditetapkan kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan pencantuman ttd. lengkap pengesa republik indonesia. susunan kepala bagian kepala instruksi terdiri atas: kop naskah dinas, yang berisi logo pengawas pemilu dan diletakkan sebelah kiri atas:s)5b. contoh format instruksi yang ditandatangani oleh ketua badan pengawas pemilihan umum logo lambang negara logo bawaslu yang telah dicetak badan pengawas pemilihan umum penomoran yang berurutan dalam satu tahun taklim judul instruksi yang ditulis instruksi dengan huruf kapital daftar pejabat nomor . tahun . yang menerima instruksi tentang memuat substansi yang diinstruksikan kota sesuai dengan alamat dan tanggal penanda tanganan dalam rangka .ooocontoh format instruksi yang ditandatangani oleh ketua badan pengawas pemilihan umum logo dan nama jabatan logo lambang negara penomoran yang berurutan dalam badan pengawas pemilihan umum satu tahun taklim judul instruksi yang ditulis dengan huruf kapital instruksi mena naanaanaaaa daftar pejabat yang menerima instruksi nomor . tahun . memuat substansi tentang yang diinstruksikan kota sesuai dengan alamat dan tanggal penanda tanganan dalam rangka .ooo.: kata surat perintah, yang ditulis dengan huruf kapital tengah, dan nomor, yang ditulis dibawahuntuk6b. contoh format surat perintah yang ditandatangani oleh ketua badan pengawas pemilihan umum logo bawaslu maa yang telah dicetak penomoran yang berurutan dalam satu badan pengawas pemilihan umum tahun taklim nama jabatan yang menandatangani surat perintah beraturan! dasar ditetapkan nomor .j.j. saba yang menerima perintah memuat menimbang: bahwa substansi arahan yang ananananannannan naa nana anna ana nana nana anna nana kanan aan nana anang diperintahkan alamat kawedanan nana aan anna nana aan aan aan ana nanang lembaga dan tanggal, bulan, tahun penanda tanganan dasar nama jabatan dan nama kanan nana anna anna ana aan aan lengkap ditulis dengan huruf awal kapital memberi perintah kepada contoh format surat perintah yang ditandatangani oleh selain ketua badan pengawas pemilihan umum logo bawaslu bawaslu kab kota, dan badan pengawas pemilihan umum bawaslu jalan mh. thamrin jakarta pusat kecamatan yang telepon telah dicetak, laman bawaslu.go.id beserta alamat penomoran yang berurutan dalam satu tahun taklim nama jabatan surat perintah yang nomor el.i. memuat peraturan dasar ditetapkannya surat perintah daftar pejabat yang menerima menimbang: bahwa perintah kanannya nana aan nana ana aan aan ana nanang ann substansi bahwa arahan yang kannananaana nana ane menikah diperintahkan kota sesuai alamat lembaga pengawas pemilu dasar dan tanggal, bulan, tahun penanda kananannn anna anna anna anna nana anna aan ana anna aan tanganan nama jabatan dan nama kenakan aah lengkap ditulis dengan huruf awal kapital memberi perintah kepadacontoh format surat tugas yang ditandatangani oleh ketua badan pengawas pemilihan umum logo dan nama lembaga pengawas pemiluyang telah dicetak maa penomoran yang berurutan dalam satu nama tahun taklim jabatan yang badan pengawas pemilihan umum memuat menang peraturan dasar ditetapkan nya surat tugas surat tugas daftar pejabat yang nomor bulbul. menerima tugas mean anna memuat substansi arahan yang ditugaskan menimbang: bahwa ana aan kota yang sesuai dengan alamat bahwa instansi dan papan ann nan pen nan panen eeee nan delapan pangan paper apa tanggal, bulan, tahun penanda tanganan dasar nama jabatan dan nama manakala nana ana nanah lengkap ditulis dengan huruf awal kapital menugaskan kannama lembaga pengawas pemilu badan pengawas pemilihan umum sekretariat jenderal penomoran yang berurutan dalam satu tahun taklim nota dinas memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, dari nanaaaaana nana atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa hal laksamana anna ana anna anna anna anna catatan ringkas. lampiran jika ada). tanggal nnannanaaa nana nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap:dari tanda tangan dan nama pejabat serta tembusan jika diperlukanlogo logo bawaslu yang telah dicetak yamaha penomoran berurutan dalam satu tahun badan pengawas pemilihan umum tanwin memorandum memuat nomor mena sanananannnanana mna materi yang bersifat mengingatkan suatu masalah atau me menyampaikan peringatan, dari lan ana annnnneannnneaaaaannaae saran pendapat kedinasan hal nnaanaaaaaaan nan tanggal: .oooocooco woo mennnnnnnaakkannnnaaaa nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas contoh format memorandum selain anggota badan pengawas pemilihan umum nama lembaga pengawas badan pengawas pemilihan umum pemilu sekretariat jenderal penomoran yang berurutan dalam satu tahun taklim memorandum nomor en. nnananananaaan memuat materi yang bersifat mengingatkan suatu masalah atau me yth. han pan ann pena peran penny pena menyampaikan dari pnp pen ningen een aan nnennnn peran apna saran benda pat kedinasan hal nnnaanannnnnnnannnnnaaakannnaanan tanggal: .o.cocoon woo maa nama lengkap yang ditulis awal kapital, makanan aan anakan anna tidak dibubuhi cap dinaskop surat yang loco berupa logo lambang bawaslu dan negara nama jabatan yang telah dicetak badan pengawas pemilihan umum tanggal bulan dan tahun pembuatan surat nomor dnnnakanananaaaaaan tgl., bin., thn sifat docanananaanaanaan alamat tujuan yang ditulis lampiran parnannnnnnnnaan bagian kiri hal pargennnnnanaann nama jabatan dan dana ali nga uka).oooooooo nama lengkap yang ditulis dengan huruf contoh 10b format surat dinas untuk atas nama ketua badan pengawas pemilihan umum logo kop surat yang lambang berupa logo negara bawaslu dan nama jabatan yang telah dicetak tanggal bulan dan tahun badan pengawas pemilihan umum pembuatan surat alamat tujuan yang ditulis bagian kiri nomor dnnnakanaaaaanannan tgl., bin., thn. sifat lampiran hal jabatan dan yang ditulis dengan huruf awal kapital enaanananaanana nana alinea pembuka).io.olokan contoh 10c format surat dinas untuk sekretariat kop surat berupa logo, nama lembaga bawaslu san badan pengawas pemilihan umum dan alamat lengkap yang telah dicetak jalan mh. thamrin jakarta pusat telepon laman bawaslu.go.id tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat nomor sanaaaananaaan tgl., bin., thn. alamat tujuan sifat yang ditulis bagian kiri lampiran hal nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf danau alinea uka).ooooooooo kapital:logo bawaslu yang telah negara dicetak alamat tujuan badan pengawas pemilihan umum yang dapat ditulis bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar nomor ponnraaan tgl., bin., thn sifat lampiran hal undangan . menanam nana nama jabatan dan nama menanam nana lengkap yang ditulis dengan benannnananannnasannaa:( alinea pembuka dan alinea si) .i.o.nomor ponnraaan tgi., bin., thn sifat lampiran hal undangan . kenannnnasannnnnaaanan:tempat nnkannnnnmnannnnnnanannaa acara ann pnp ppn nan nee nan panen ppa rena pemeran par arena ppp apaan pare aaaa logo bawaslu yang telah dicetak kenknnnnknnnnaa alinea penutup) tanggal, bulan dan tahun lembu a.n. ketua, atan surat nama jabatan, tanda tangan dan cap alamat tujuan instansi stang yang dapat ditulis bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak, dapat nama lengkap dibuat pada daftar tembusan: nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital contoh 11c format surat undangan untuk sekretariat bawaslu jalan mh. thamrin jakarta pusat telepon laman bawaslu.go.id nomor ponnraaan tgi., bin., thn sifat lampiran hal undangan . kenannnnanannnnnaanama dan alamat tempat nnnnnnnnnnnnnnnannnaannaannna lembaga pengawas pemiluyang telah acara dicetak denknananknnnnaakannnaaannnnnnnnnnan( alinea pen pp). oo. tanggal surat alamat tujuan bagian kiri dan jumlahnya cukup banyak, dapat tanda tangan dan dibuat pada daftar lampiran cap instansi) nama lengkap tembusan: nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan contoh 11d format lampiran surat undangan lampiran surat nomor dannnananaanakannnnnnnananan tanggal brananananananannaaknaakan daftar pejabat pegawai yang diundang contoh 11e format kartu undangan logo lambang negara badan pengawas pemilihan umum mengharapkan dengan hormat kehadiran bapak ibu saudara pada acara .oo wo www nnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnanannnannaa hari, tanggal .oooooooooennlla. tempat dankakknannnan anna kanan harap hadir menit pakaian: sebelum acara dimulai dan undangan dibawa laki laki: pnnnnanananaan konfirmasi makanan anne ana perempuan: lan(l)l(((nama naskah dinas, para pihak, objek perjanjian kerjasama perjanjian) antara dan penomoran yang berurutan dalam satu dana pnp ann ppn nan nnn ppn keesaan tahun taklim tentang memuat identitas pihak yang mengada pan nen pen pen pena ppn panen era kan dan ma tandatangani perjanjian nomor .e.cn mantan anta nomor. mmenmannannaamateri perjanjian, yang ditulis dalam bentuk nnnannnannan anannnaaaaaaaan, selanjutnya disebut sebagai pihak donnannnanananan anannnaanaaaaan, selanjutnya disebut sebagai pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang., yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut. tujuan kerjasama ruang lingkupma lembaga contoh 12b format surat perjanjian kerjasama badan pengawas pemilihan umum lingkup nasional judul perjanjian (nama naskah dinas, para pihak, objek kerjasama antara pertanian badan pengawas pemilihan umum republik indonesia) penomoran yang berurutan dalam satu tahun taklim dan memuat identitas pihak kementerian lembaga dan pemda) yang mengada kan dan me tandatangani perjanjian tentang (program). ana ana nomor .e.cn oem nana nomor. mmenmannannaan memuat materi perjanjian, yang ditulis dalam bentuk badan pengawas pemilihan umum republik indonesia) dan kementerian lembaga dan pemd. tujuanlembaga bawaslupenomoran laman:bawasiugod yang berurutan dalam satu tahun taklim kuasa memuat identitas yang memberikan kuasa surat kuasa memuat nomor lah. pernyataan tentang member rian wewenang kepada pihak lain untuk me lakukan suatu yang bertanda tangan bawah ini, tindakan tertentu nama aneka laa kota sesuai dengan alamat jabatan: ocean instansi dan tanggal pe penandatanganan ala mat .ooooocoo woo memberi kuasa kepada)kop naskah dinas, yang berisi logo lembaga pengawas pemilu diletakkan kiri atas: b)a)tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara, dan b)lembaga bawaslu pengawas badan pengawas pemilihan umum pemiluyang telah dicetak jalan mh. thamrin jakarta pusat telepon laman bawaslu.go.id penomoran yang bb berurutan dalam satu tahun taklim berita acara memuat nomor johan. identitas para pihak yang melaksanakan kegiatan pada hari ini, ., tanggal ., bulan ., tahun ., kami masing masing: memuat kegiatan yang dilaksanakan . (nama pejabat), . nip dan jabatan), selanjutnya disebut pihak pertama, dan kota sesuai dengan alamat den bin).ooo. selanjutnya disebut pihak kedua, instansi telah melaksanakan para pihak dan para saksi dan seterusnya. berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan . jjj. dibuat pennaaanaaananaaa: judul surat keterangan ditulis dengan huruf kapital tengah, dan cc)pengawas pemilu yang bawaslu telah dicetak badan pengawas pemilihan umum jalan mh. thamrin jakarta pusat penomoran ero pku yang berurutan laman bawaslu.go.id dalam satu tahun taklim surat keterangan memuat identitas yang nomor bada nanah memberikan keterangan memuat yang bertanda tangan bawah ini, identitas yang diberi keterangan nama hpn app nan nnen jpnn pen ennnpennn ppa penn nan paa aan nip hand pan ann panen nan pnnpannnnppenn penn penn nan pannnppaannpp memuat informa mengenai jabatan derannnnnnnannnnnnnnneakannnnn anakan aman anna suatu hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan dengan ini menerangkan bahwa kota sesuai dengan alamat nama lembaga pengawas kanannananaa nana aan anna kanan akan ana naa anna aan aan pemilu dan tanggal pe penandatanganan nip surat kontrak" .i id. pangkat golongan janama dan alamat bawaslu pengayalaman bawaslu.go.id tanggal pembuatan surat yth. tgl, bin, thn surat pengantar nomor jalanan. naskah dinas yang banyaknya keterangan dikirimkan nama jabatan dan nama ditulis dalam huruf awal kapital diterima tanggallogo dan nama bawaslu pemilu yang badan pengawas pemilihan umum telah dicetak jalan mh. thamrin jakarta pusat telepon laman bawaslu.go.id rrv'vo penomoran yang berurutan dalam satu tahun taklim judul pengumuman pengumuman yang ditulis dengan huruf nomor anna nanbenanmanlanaaan kapital memuat alasan, peraturan yang menjadi dasar, tentang dan pemberita huan tentang hal kanan tertentu yang dianggap mendesak kota sesuai dengan alamat dan tanggcc)pena pengawas badan pengawas pemilihan umum pemilu yang jalan mh. thamrin jakarta pusat telah dicetak telepon laman bawaslu.go.id judul laporan yang ditulis dengan huruf laporan kapital tentang memuat pendahuluan laporan tentang umum pelaksanaan maksud dan tujuan tugas kedinasan ruang lingkup dasar kegiatan yang dilaksanakan dengan alamat knanananana aan anna anna ana anna nana tanggal penandatangan an, nama jabatan, tanda hasil yang dicapai tangan, dan nenek ena nana nama lengkap. simpulan dan sar1b. contoh 21a format surat peringatan yang ditanda tangani oleh ketua badan pengawas pemilihan umum logo lambang negara badan pengawas pemilihan umum nomor nnkkanananaananan tgl., bin., thn. lampiran oo. hal drgannnnnnaanannnn surat peringatan mengingat.oooooooo jln contoh 21lan mh. thamrin jakarta pusat telepon laman bawaslu.go.id nomor sn. tgl., bin., thn. lampiran . hal anknnnnnnnnnnannan surat peringatan mengingat. .ooooocooo wala masing instansi. format sertifikat sebagaimana tercantum pada contoh dan 22b. contoh 22a format sertifikat (ditandatangani oleh ketua badan pengawas pemilihan umum) logo lambang negara badan pengawas pemilihan umum sertifikat memakan kanan ana ana berdasarkan kenananananann tentang. oo. oka menyatakan bahwa nama hpa ana pena nan enne ppa ppa peranan pendanaan nan peennnaaeanpannann annan tempat tanggal lahir derananannnnannnnnnnakannnnnnn aan aan aan contoh 22h, thamrin jakarta pusat telepon laman bawaslu.go.id sertifikat maa berda saran banananaananaan tentang. menyatakan bahwa nama3b. contoh 23nama nan ann ntp ann naan aan ane aaaananana ana aaa aaaa aan aaaa jabatan penannnnananaannkanannnnn nana anakancontoh 23b format persetujuan izin jalan mh. thamrin jakarta pusat telepon laman bawaslu.go.id surat persetujuan izin nomor n.dannnnnlananaanama ann ann ana pangkat gol. ruang panen ann pipa pennaneern rpp ppp jabatan knknnnnnannnnnankanaannnnan nana untuk alasan dananaaananknnnnnnannnnnnn kanan jakarta, tgl bulan tahun nama jabatan, tanda tangformat daftar hadir sebagaimana tercantum dalam contoh dan 24b. contoh 24a daftar hadir rapat nama lembaga pengawas pemilu daftar hadir rapat hari prana tanggal prana waktu prana tempat dandanan acara dandanan jabatan nama pangkat tanda tangan ket gol. ruang dst. jakarta, tgl bulan tahun nama jabatan pimpinan penanggung jawab penyelenggara rapat nama jelas pangkat golongan ruang nip. contoh 24b daftar hadir pegawai nama lembaga pengawas pemilu daftar hadir pegawai bulan minggu tanggal pangkat nama gol ket jakarta, tgl bulan tahun nama jabatan yang bertanggung jawab nama kertas kepaladcapital, dan tahun terbit. contoh penomoran instruksi: instruksi ketua badan pengawas pemilihan umumdomantunjuk pelaksanaaan, bulan (ditulis dalam dua digit), tahun terbit contoh surat perintah nomor b nomor urut surat perintah dalam satu tahun taklim kalender b iii contoh kode jabatan bulan ke februari) tahun contoh surat tugas nomor b 1i1 nomor urut surat tugas dalam satu tahun taklim kalender b iiijabatan, kode klasifikasi arsip, bulan, tahun terbit contoh: k.bawaslu kka contoh kode derajat pengamanan surat contoh singkatan nama pahatantahun terbit. contoh bawaslu d ii kka contoh kode derajat pengamanan surat dinas yang yang bersifat kode klasifikasi arsip, kode klasifikasi arsip, bulan (ditulis dalam dua digit), tahun terbit. contoh memorandum yang ditanda tangani oleh kepala biro, nomor ii kka nomor urut memorandum dalam satu tahun taklim kalender b iii contoh kode jabatan biro. kka kode klasifikasi arsip bulan ke februari) tahunsya. y4., folio (210x330 mm), atau folio ganda (420x330pertama, sepertiga bagian bawah lembaran kertas surat dilipat kedepan lembar kertas surat kedua,sepertiga bagian atas lembaran kertas surat dilipat belakang ketiga, surat dimasukkan kedalam.agustus kirakeamanan dan keselamatan negara. jika disiarkan secara tidak sah atau ja(pada setiap halaman suratnama lembaga pengawas pemilu jalan. ce. telepon. faksimili.oo lembar disposisi nomor agenda registrasi: tkt keamanan sr r b tkt penyampaian amat segera segera biasa tanggal penerimaan tgl. penyelesaian tanggal dan nomor surat . dari donanananananannanananan anna aan nana aan aan naas ana ringkasan isi pankanaaanaaan ana lampiran pendanaan aan diteruskan kepada bab pengurusitu sebaiknyacatatan diatur oleh instansi masing masingirepublik indonesia anggota koordinator divisi.,contoh: a.n. ketua badan pengawas pemilihan umum republik indonesia u.btua badan pengawas pemilihan umum jalan m.h thamrin. jakarta.(kode pos))sekretaris jenderal, tanda tangan., tanda tanganlembaga pengawas pemilu sesuai tingkbadan pengawas pemilihan umum kepala biro kepala bagian kepala sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi kabupaten kota kecamatan kepala subbagirepublik indonesia jenis naskah dinas ketua anggota sekretaris kepala kabar kasubbag staff nach dias naast bahan mengejar pie pot masvopas pedoman petunjukpelakanan keputusan keren aw. aaa eee sea nnggannn tan ben prosedur sop) swat edaran no) surat perintah surat tugas o | surat dinas memorandum xix nota dinas xxx surat undangan v surat perjanjian lho surat kuasa senna. . surat keterangan surat pengantar v pengumuman laporan xxl telaahanstaf surat peringatan ea. mawas surat pemberianlzin format kewenangan penandatanganan pejabat penandatanganan badan pengawas pemilihan umum provinsi bawaslu bawaslu sekretariat provinsi provinsi pedoman . petunjukpelaksanan . loo keputusan . instruksi loh . standar operasional prosedur sop) l. . fswategan oo) nan macan dekan meg ngn surat tugas hai surat dinas lo. x0. memorandum lx. 1x00 nota dinas |. .1oxo000 0x00 surat undangan | . ix. lol surat perjanjian | . surat kuasa . 1x00. berita acara ox. surat keterangan surat pengantar toh pengumuman .h oto laporan xo001o surat peringatan | . tool sertifikat . iox surat pemberian izin lx.bawaslu bawaslu sekretariat kabupaten kota kabupaten kota pedoman petunjukpelaksanaan keputusan www standar operasional prosedur sop) ' efswatedaan nan malang siswapengumuman 00x laporan pk. surat peringatan sertifikat |b. surat pemberianlzin .jenis naskah dinas ketua anggota kepala staff eee kecamatan kecamatan pedoman petunjukpelaksanaan keputusan instruksi standar operasional prosedur sop) | ) nan ianvo pengumuman laporan surat peringatan sertifikat surat pemberianlzin nj$. kop naskah dinas, cap dinas amplop dinas, dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pengawas pemilu pada gedung kantor, pada kartu nama pejabat pegawai, dan untuk hal hal lain yang memerlukan logo.diaer wwe logo gambarcontoh cap bawaslu menggunakan logo dapat dilihat dalam gambar badan pengawas pemilihan umum ketua xxx tngsont ambang negarabawaslu provinsi bawaslu kab kota bawaslu kecamatan ketua gambar xxx logo lambang negara bintan egi lima sekretariat jenderal seg bawaslu sekretariat provinsi sekretariat bawaslu kabupaten kota sekretariat bawaslu kabupaten kota bentuk persegi panjang, dengan ukuran panjang dan tinggi cm. tinta cap instansi disesuaikan dengan warna logo pengawas pemilu contoh bentuk dan spesifikasi cap instansi dengan menggunakan logo dapat dilihat pada gambar bawaslu :: badan pengawas pemilihan umum gambar contoh cap bawaslu menggunakan logo dapat dilihat dalam gambar logo bawaslu dan kepanjanganlogo bawaslu dan kepanjangan xxx nama daerah bawaslu provinsi gambar bawaslu kabupaten kota bawaslu kecamatanpimpinan lembaga. bahan |
guna berita negara republik indonesia bawaslu. rekapitulasi hasil penghitungan suara. penetapan hasil pemilihan. gubernur. wakil gubernur. bupati. wakil bupati. wali kota. dan wakil wali kota. pengawasan.teknis pengawasan dan dengan telah dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvii ketentuan mengenaibawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu kecamatan melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang sesuai dengan tingkatan. pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebagai berikut: bawaslu kecamatan dibantu oleh bawaslu kelurahan desa dan pengawas tps melakukan pengawasan rekapitulasi pada tingkat kecamatan, bawaslu kabupaten kota dibantu bawaslu kecamatankabupaten kota, dan bawaslu provinsi dibantu bawaslu kabupaten kotaprovinsi. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada danpedoman pada: standar tata laksana pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan, peraturan perundang undangan, dan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease covid bab pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagian kesatu pengawasan penyampaian hasil penghitungan suara pengawas tps dan atau pengawas kelurahan desa melakukan pengawasan penyampaian hasil penghitungan suara tps yang akan disampaikan oleh kpps kepada ppk melalui pps. pengawasan penyampaian hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebagai berikut: memeriksa keutuhan kotak suara tidak terbuka, tidak rusak dan tidak hilaberkoordinasi dengan pps dalam penyerahan kotak suara kepada ppk pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. pengawasan penyampaian hasil penghitungan suara tingkat kelurahan desa, bawaslu kelurahan desa memastikan: pps mengumumkan hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir model hasil kwk dari seluruh tps wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama (tujuh) hari, kesesuaian hasil penghitungan suara dalam formulir model hasil kwk sesuai dengan hasil pengawasan tps pada saat penghitungan suara, pps membuat surat pengantar penyampaian kotak suara terkunci dan tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan suara dan penghitungan suara tpsbawaslu kelurahan desa memastikan pps menyerahkan kepada ppk paling lama (tiga) hari setelah pemungutan suara. bawaslu kelurahan desa memastikan penyerahan kotak suara yang tidak dapat dilakukan pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada disebabkan karena: keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, dan atau ketersediaan transportasi, yang kurang memadai. bawaslu kelurahan desamodelwasan rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan paragraf pengawasan persiapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara bawaslu kecamatan dibantu oleh bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan penyerahan kotak suara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari pps kepada ppk dengan cara: memastikan ppkppk membuat berita acara penerimaan kotak suara. bawaslu kecamatan memastikan ppk menyusun jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membagi jumlah desa kelurahan atau nama lainnya dalam wilayah kerja pps. bawasluecamatan memastikan ketua ppk menyampaikan surat undangan kepada saksi, bawaslu yang bertugas secara bergantiantertulisecamatan dibantu bawaslu kelurahan despenghitungan suara tingkat tps, bawaslu kecamatan memastikanbawaslu kecamatan memastikan ppk menyiapkan seluruh formulir yang digunakan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara. bawasluecamatanecamatan,ecamatan, dan perlengkapan lainnya, yang terdiri atas: sampul kertas masing masing (satu) buah, untuk setiap jenis pemilihan, sampul sebanyak (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak kabel ties alat pengaman lainnya kotak suara, segel masing masing (tujuh) lembar, untuk setiap jenisecamatan memastikan terlaksananya rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. bawaslu kecamatan memastikan ketua dan anggota ppkecamatan memastikan ketua dan anggota ppk memimpin dan membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara. bawaslu kecamatan memastikan ketua dan anggota ppk, sekretariat ppk bertugas menyiapkan formulir model hasil kecamatan kwk. bawaslu kecamatan memastikan ketua atau anggota pps membacakan formulir model hasil kwk. bawasluhasil kecamatan kwk untuk hasil penghitungan tps. bawaslu kecamatan memastikan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan dalam satu wilayah desa atau sebutan lain dalam satu wilayah kecamatan. hasil dari rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dilanjutkan dari pps pertama sampai dengan pps terakhir dalam wilayah kerja ppk. dalam hal rekapitulasi dilaksanakan secara bersamaan, bawaslubawaslu kecamatan memastikan ppkhasil akhir rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan menuangkecamatan melakukan pemeriksaan keberatan sebagaimana formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk,ecamatanecamatan kwk. bawaslu kecamatan memastikan ppk memberikan kesempatan kepada saksi untuk mengajukan keberatan. dalam hal keberatan bawaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada dan saksi sebagaimana dimaksud pada dapat diterima, bawaslu kecamatan memastikan ppk mengadakan pembetulan pada waktu yang sama. bawaslubawaslu kelurahan desa bersama bawaslu kecamatan dan saksi. dalam hal masih terdapat keberatan bawaslu kecamatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada bawaslu kecamatan dapat memberikan saran perbaikan dan atau rekomendasi sesuaiecamatan memastikan ppk segera menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel dan disertai surat pengantar kepada kpu kabupaten kota yang terdiri atas:, dan formulir model daftar hadir kecamatan kwk. bawaslu kecamatan wajib memastikan ppkecamatan. bawaslukecamatan memastikan kesesuaian data dan ketepatan waktu pengiriman salinan formulir model hasil kecamatan kwk yang dilakukan ppk kepada kpu kabupaten kota. bagian ketiga pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten kota paragraf pengawasan persiapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara bawaslu kabupaten kota dibantu oleh bawaslu kecamatan melakukan pengawasan penyerahan kotak suara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari ppk kepada kpu kabupaten kota dengan cara: memastikan kpu kabupaten kotakabupaten kota membuat berita acara penerimaan kotak suara. bawaslu kabupaten kota memastikan kpu kabupaten kota menyusun jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membagi jumlah kecamatan atau nama lainnya dalam wilayah kerja ppk. bawaslu kabupaten kotaabupaten kota memastikan ketua kpu kabupaten kota menyampaikan surat undangan kepada saksi, bawaslu kabupaten kota, ppk dan sekretariat ppkabupaten kota dibantu bawaslu kecamatanecamatan, bawaslu kabupaten kota memberikan saran perbaikan agar kpu kabupaten kota dapat menghadirkan ketua atau anggota ppk sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara. bawaslu kabupaten kota memastikan kpu kabupaten kotaabupaten kotaabupaten kota,dan perlengkapan lainnya, yang terdiri atas: sampul kertas masing masing (satu) buah, untuk menyimpa, sampul sebanyak (satu) buah, untuk anak kunci gembok kabel ties alat pengaman lainnya kotak suara, sampul kertas sejumlah kecamatan untuk menyimpan kembali formulir sebagaimana dimaksud dalam yang telah dibuka,abupaten kota memastikan terlaksananya rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota. bawaslu kabupaten kota memastikan ketua atau anggota kpu kabupaten kota memimpin dan membuka rapat, sekretariat kpu kabupaten kota bertugas menyiapkan formulir model hasil kabupaten kota kwk. bawaslu kabupaten kota memastikan ketua atau anggota ppk membacakan formulir model hasil kwk. bawasluhasil kabupaten kota kwk untuk hasil penghitungan tps. bawaslu kabupaten kota memastikan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota dilakukan dalam satu wilayah kecamatan atau sebutan lain dalam satu wilayah kabupaten kotadari ppk pertama sampai dengan ppk terakhir dalam wilayah kerja kpu kabupaten kota. bawaslu kabupaten kota memastik,ppk,formulirabupaten kota memastikan kpuabupaten kota memastikan kpu kabupaten kota segera menyerahkan masing masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada kpu provinsi yang terdiri: formulir model hasil kabupaten kota kwk, formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk, dan formulir model daftar hadir kabupaten kota kwk. bawaslu kabupaten kota wajib memastikan kpu kabupaten kotaabupaten kota. bawaslu selama (tujuh) hari. bawaslu kabupaten kota memastikan kesesuaian data dan ketepatan waktu pengiriman salinan formulir model hasil kabupaten kota kwk yang dilakukan kepada kpu kabupaten kota kepada kpu provinsi. bagian keempat pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara provinsi paragraf pengawasan persiapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara bawaslu provinsi dibantu oleh bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan penyerahan kotak suara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari kpu kabupaten kota kepada kpu provinsi dengan cara: memastikan kpu provinsiprovinsi membuat berita acara penerimaan kotak suara. bawaslu provinsi memastikan kpu provinsi menyusun jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membagi jumlah kabupaten kota dalam wilayah kerja kpu kabupaten kota. bawaslu provinsi,provinsiharus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat. bawaslu provinsi dibantu bawaslu kabupaten kotabupaten kota, bawaslu provinsi memastikan kpu provinsi dapat memberikan saran perbaikan agar menghadirkan ketua atau anggota kpu kabupaten kota sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara. bawaslu provinsi memastikan kpu provinsiprovinsiprovinsi, yang terdiri atas:provinsi memastikan terlaksananya rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi. bawaslu provinsi memastikan ketua dan anggota kpu provinsiprovinsi memastikan ketua dan anggota kpu provinsi memimpin dan membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara. bawaslu provinsi memastikan ketua dan anggota kpu provinsi, sekretariat kpu provinsi bertugas menyiapkan formulir model hasil provinsi kwk. bawaslu provinsi memastikan ketua atau anggota kpu kabupaten kota membacakan formulir model hasilhasil provinsi kwk untuk hasil penghitungan tps. bawaslu provinsi memastikan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan didalam satu wilayah desa atau sebutan lain dalam satu wilayah kecamatan dengan kpu provinsirekapitulasi dengan dimulai dari kpu kabupaten kota pertama sampai dengan kpu kabupaten kota terakhir dalam wilayah kerja kpu provinsi. bawaslu provinsi memastikan kpu provinsikabupaten kota wilayah kerjanya, menyiapkan alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsimengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir model hasil kabupaten kotaabupaten kota kwk dari kabupaten kota pertama sampai dengan kabupaten kota terakhir dalam wilayah kerja daerah provinsi, mencocokkan data dalam formulir model hasil kabupaten kota kwk dengan data hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kotaabupaten kota kwk dengan salinan formulir model hasil kabupaten kota kwk yang dimiliki saksi dan bawaslu provinsi, membacakan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dan atau bawaslu kabupaten kotaabupaten kota yang tertuang dalam formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kotaabupaten kotaprovinsi dalam sikap, dan il. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf bawaslu provinsiprovinsiprovinsiprovinsi kwk.dalam hal keberatan bawaslu provinsi sebagaimana dimaksud pada dan saksi sebagaimana dimaksud pada dapat diterima, bawaslu provinsi memastikan kpu provinsi mengadakan pembetulan pada waktu yang sama. bawaslu provinsi memastikan kpu provinsi menindaklanjuti kejadian khusus dan atau keberatan saksi yang menjadi catatan bawaslu kabupaten kota bersama bawaslu provinsi dan saksi. dalam hal masih terdapat keberatan bawaslu provinsi terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada bawaslu provinsi dapat memberikan saran perbaikan dan atau rekomendasi sebagiaan diatur dalamprovinsi memastikan kesesuaian data dan ketepatan waktu pengiriman salinan formulir model hasil provinsi kwk yang dilakukan kpu provinsi kepada kpu kabupaten kota. bagian kelima pengawasan penggunaan teknologi sikap pengawas pemilihan melakukan pengawasan terhadap penggunaan teknologi sikap dengan cara: mendokumentasikan seluruh hasil rekapitulasi secara berjenjang, memastikan penulisan hasil penghitungan dalam sikap sesuai dengan hasil rekapitulasi secara berjenjang, cc. memastikan data yang dikirim dari sikap sesuai dengan hasil rekapitulasi, memastikan pengawas tps atau bawaslu kelurahan desa menerimamemeriksa publikasi hasil sikap dengan hasil pengawasan sistem pengawasan pemilu, memberikan saran perbaikan dan atau rekomendasi pembetulan apabila terdapat kesalahan dalam rekapitulasi, dan mencatat kegiatan rekapitulasi dan menuangkan dalam formulir model bab iii pengawasalam melaksanakan pengawasan penetapan hasil pemilihan, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota memastikan: ketentuan penetapan pasangan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.bawaslubawasluatau bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. bawaslu provinsi dan bawasluewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota, dewan perwakilan rakyat kabupaten kota aceh, dan ataupengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pengawas pemilihanhasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku secara mutasi mutans terhadap ketentuan rekapitulasi suara ulang sebagaimana dimaksud bab pengawasan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota memastikan kpu provinsi dan ataukepada dprd provinsi dewan perwakilan rakyat aceh dan atau dprd kabupaten kota atau dewan perwakilan rakyat kabupaten kota aceh sesuai tingkatannya. bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota memastikanditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam tahap pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud dalamyampaikan pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negtindak lanjutrekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, bawaslu kelurahan desa, dan atau pengawas tps memberikan saran perbaikan dan atau rekomendasi. bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan atau bawaslu kelurahan desa memastikan saran perbaikan dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk, dan atau formulir model kejadian khusus dan atau keberatan provinsi kwk sesuai tingkatan. bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, bawaslu kelurahan desa, dan atau pengawas tps menuliskan saran perbaikan dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dalam formulir model bawaslu kecamatan, bawasludan atau video yang disertakan dalam formulir model dalam hal saran perbaikan, keberatan, dan atau rekomendasirekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihanviidalam hal pengawas pemilihan tidak dapat melaksanakan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan, pengawas pemilihan tersebut wajib melapor kepada pengawas pemilihan satu tingkat diatasnya.pada diambil alih oleh pengawas pemilihan satu tingkat diatasnya. bab viii ketentuan lain lain pengawas pemilihan memastikan: dalam hal suatuabupaten kota dapat memerintahkan ppk untuk melaksanakan rekapitulasi ibukota daerah kabupaten kota, ppk meminta persetujuan bawaslu kecamatan dan saksi untuk menggunakan salinan formulir model hasil kwk yang diserahkan kepada kpu kabupaten kota dengan disandingkan salinan formulir model hasil kwk milik saksi dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan kpu provinsi dan kpu kabupaten kota meminta persetujuan bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota dalamketentuan mengenaidalam sampai dengan berlaku secara mutasi mutans terhadap pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan yang diikuti oleh satu pasangan calon.rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasilcc. aplikasi bawaslu, hotline bawaslu,bab ketentuan penutuppengawas! jabatan?mana nani: songgon kegiatan pengawasan penemu pelaksana tugas pengawas pemilihan, dapat diisi lebih dari satu 2s0config banning dengan pengawas masing masing tingkatan alamat rumah alamat kantor domisili penemu. diawasi' bentuk langsung tidak langsung (analisis, pengawasan? investigasi) pihak yang kpu kpu provinsi kpu kabupaten kota ppk diawasi?feneoeveneoeneoneeneenns waktu jam s d tempat lokasi fo2nn2001020050204255 uraian hasil pengawasan:: dugaan pelanggaran ada tidak ada informasi dugaan pelanggaran tahapan sub tahapan pemilu pilkada yang diawasi. pilih salah satuuraian dugaan pelanggaran vii saksi saksi viii bukti pendukung! pengawas!?, ketua badan pengawas pemilihan umum republik indonesia, ttd bahanluar negeriumum presiden dan wakil presiden luar negeri yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman dan tertib serta mengedepankan pendidikan politik dan etika berdemokrasi, perlu diatur tata cara pengawasan tahapan pemilihan umumpencegahan pelanggaran adalah tindakan hukum, langkah langkah dan upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang dapatpelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan yang selanjutnya disingkat yang selanjutnya disingkat dpk yang selanjutnya disebut pemantab pelaksanaan pengawasan pemilu luar negeri pengawasan proses pemilu luar negeri dilaksanakan oleh bawaslu dan pengawas pemilu luar negeri. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penyusunan daftar pemilih, perlengkapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, cc. masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ppen. bab iii pelaksanaan pengawasan bagian kesatu pengawasan atas penyusunan daftar pemilih proses penyusunan daftar pemilih luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf pengawas pemilu luar negeri harus memastikan: warga negara indonesia yang telah memenuhi syarat seluruhnya telah didaftar oleh penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden: dan pemutakhiran dan keakuratan dalam penyusunan daftar pemilih sementara, penyusunan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khususpemilu luar negeri menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian dalam penyusunan daftar pemilih, pengawas pemilu luar negeri mengoordinasikan dengan bawaslu untuk selanjutnya diteruskan kepada kpupengawas pemilu luar negeri melakukan pencatatan dan menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan pada proses penyusunan daftar pemilih luar negeri. pengawas pemilu luar negeri meminta dan atau menerima data dari ppen terkait dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam dpl dan dpt yang akan memilih tpl. dalam hal ppen menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota kpu dan ppen yang merugikan warga negara indonesia yang memiliki hak pilih, pengawas pemilu luar negeri menyampaikan temuan tersebut kepada ppen dan kpu. dalam hal temuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh ppen dan kpu, pengawas pemilu luar negeri melakukan pencatatan dan memberikan informasi terkait temuan yang tidak ditindaklanjuti tersebut kepada bawaslu. bagian kedua pengawasan atas perlengkapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden luar negeri pengawasan pelaksanaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu luar negeri meliputi: pengadaan tempat pemungutan dan penghitungan suara, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, ketersediaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara,ngumpulan surat suara melalui drop box, pengiriman dan pengembalian surat suara melalui pos, dan ketersediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu luar negeri lainnya. pengawas pemilu luar negeri memastikan proses pendistribusian telah dilakukan dan memenuhi ketersediaan kebutuhan untuk pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara. perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya wajib dipastikan oleh pengawas pemilu luar negeri sesuai dengan bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh kpu. perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya harus sudah diterima oleh ppen paling lambat (satu) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara. pengawas pemilu luar negeri memonitor proses pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sampai tpl. pengawas pemilu luar negeri melakukan koordinasi dengan ppen agar perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya ditempatkan ditempatkan penyimpanan yang aman. pengawas pemilu luar negeri melakukan koordinasi dengan ppen terkait dengan waktu pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya tempat tujuan. pengawas pemilu luar negeri mencatat jika terdapat kelebihan surat suara dari jumlah yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan. pengawas pemilu luar negeri menindaklanjuti adanya temuan kelebihan surat suara dengan meminta kepada ppen untuk mengamankan dan menjaga keutuhan surat suara agar tidak disalahgunakan. bagian ketiga pengawasan atas pelaksanaan kampanye pengawasan pelaksanaan kampanye luar negeripengawas pemilu luar negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye luar negeri. pengawas pemilu luar negeri mendapatkan informasi mengenai pelaksana kampanye dan anggota tim kampanye yang akan melaksanakan kampanye pemilu luar negeri dari kpu. pengawas pemilu luar negeri melakukan monitoring terhadap proses penyebarluasan materi kampanye pasangan calon melalui berbagai metode kampanye yang digunakan oleh pelaksana kampanye. pengawas pemilu luar negeri mencegah dan melakukan penindakan terhadap adanya aktivitas kampanye yang dilakukan pada masa tenang yang berlangsung selama (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. pengawas pemilu luar negeri mencegah dan melakukan penindakan, jika pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye melakukan hal yang dilarang meliputingawas pemilu luar negeri mencegah pelaksana kampanye mengikutsertakan dan memastikan tidak terlibat sebagai pelaksana kampanye yang meliputidan warga negara indonesia yang tidak memiliki hak memilih. pengawas pemilu luar negeri memastikanyang mengikuti kampanye luar negeripengawas pemilu luar negeri menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan kampanye luar negeri yang dilakukan oleh ppen, pengawas pemilu luar negeri menyampaikan laporan kepada bawasluluar negeri dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. bagian keempat pemungutan dan penghitungan suara pengawasan pemungutan dan penghitungan suara luar negeri meliputi: jumlah warga negara indonesia yang menggunakan hak pilihnya, mobilisasi warga negara indonesia atau bukan warga negara indonesia untuk memberikan suara, cc. pemilih yang tidak terdaftar dalam dpl yang memberikan suara, pemberian suara melalui drop box dan pos, penggelembungan jumlah suara kepada pasangan calon tertentu, pengisian dan pencatatan formulir hasil penghitungan suara, penyelesaian keberatan pada saat proses penghitungan suara. pengawas pemilu luar negeri mencermati pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara tpl. dalam hal pengawas pemilu luar negeri menemukan adanya pihak yang tidak berhak memberikan suaranya tpl, pada saat itu juga menyampaikan kepada pesan untuk tidak mengizinkan yang bersangkutan memberikan suara. pengawas pemilu luar negeri mengumpulkan data dan atau informasi terkait pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan hanya menggunakan paspor atau identitas lain dan keterangan dari kantor perwakilan republik indonesia. pengawas pemilu luar negeri (tiga) hari sebelum pemungutan suara telah memiliki jumlah dan daftar pemilih. bagian kelima pengawasan penyampaian pemberitahuan pemungutan suara pengawas pemilu luar negeri memastikan ppen telah mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara dengan cara yang lazim dan telah dilakukan paling lama (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. pengawas pemilu luar negeri memastikan ppen menyampaikan dan memberikan formulir pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih. bagian keenam pengawasan penyiapan tpl pengawas pemilu luar negeri melakukan koordinasi dengan kpps agar dalam pemilihan lokasi dan pembuatan tpl dilakukandan rahasia. pengawas pemilu luar negeri mengingatkan kepada kpps agar pembuatan tpl telah selesai dilakukan dalam waktu paling lama (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. pengawas pemilu luar negeri dapat melibatkan dan bekerjasama dengan warga negara indonesia untuk membantu kpps membangun tpl. pengawas pemilu luar negeri melakukan koordinasi dengan kpps agar tpl dibuat dalam wilayah kerja perwakilan republik indonesia luar negeri. dalam hal tpl dibuat luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada pengawas pemilu luar negeri meminta konfirmasi kepada kpps terkait dengan perizinan dari pemerintah atau negara setempat. pengawas pemilu luar negeri mengingatkan kepada kpps agar pembuatan dan tata ruangan tpl sesuai dengan design yang telah ditentukan oleh komisi pemilihan umum. pengawas pemilu luar negeri wajib melarang pembuatan tpl dalam ruangan tempat ibadah. bagian ketujuh pengawasan persiapan pemungutan suara tpl dalam melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara, pengawas pemilu luar negeri melaksanakan kegiatan untuk: memeriksa tpl dan mengecek perlengkapannya, mengecek salinan dpl, ln, dpl dan daftar pasangan calon tempat yang sudah ditentukan, cc. memastikan penempatan kotak suara beserta kelengkapan administrasinya sesuai dengan penempatannya, dan memastikan ppen menyiapkan tempat duduk untuk pemilih, saksi dan pengawas pemilu. bagian kedelapan pengawasan pelaksanaan rapat pemungutan suara pengawas pemilu luar negeri memastikan agar pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dalam rentang waktu yang diizinkan oleh peraturan perundang undangan, serta pada hari dan pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh kpu. pengawas pemilu luar negeri mencegah agar saksi yang hadir pada pelaksanaan rapat pemungutan suara mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto pasangan calon, dan simbol gambar partai politik. pengawas pemilu luar negeri memastikan agar setiap saksi yang hadir adalah yang membawa surat tugas atau mandat dari pasangan calon atau ketua dan sekretaris tim kampanye. pengawas pemilu luar negeri memastikan setiap penundaan rapat disertai dengan alasan yang sah dan layak. pengawas pemilu luar negeri memastikan saksi yang hadir berhak menerima: salinan dpl, salinan ln,pengawas pemilu luar negeri memastikan pasangan calon yang tidak menghadirkan saksi tetap dapat meminta berbagai salinan yang memang merupakan hak pasangan calon. pengawas pemilu luar negeri memastikan kpps melakukan prosedur pemungutan suara sebagai berikut: memastikan pengucapan janji petugas kpps seratusbagian kesembilan pengawasan pemberian suara tpl pengawas pemilu luar negeri memastikan setiap pemilih yang menggunakan hak pilih dalam memberikan suara sesuai dengan urutan kehadiran pemilih tpl dan namanya tercantum dalam dpl. pengawas pemilu luar negeri mengingatk. pengawas pemilu luar negeri mencatat dalam formulir apabila terdapat pemilih menerima surat suara yang rusak. dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada pengawas pemilu luar negeri mengingatkan kepada kpps untuk memberikan surat suara pengganti. pengawas pemilu luar negeri ikut memeriksa dan mencatat apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam dpl, dan dpl yang akan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas yang sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pengawas pemilu luar negeri memastikan agar pemilih sebagaimana dimaksud pada mendapatkan surat suara. dalam hal surat suaranya telah habis, pengawas pemilu luar negeri melakukan pencatatan dalam formulir tersedia dan meminta kepada kpps untuk memfasilitasi pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya. dalam hal pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya tpl lain yang terdekat yang masih tersedia surat suara, pengawas pemilu luar negeri memastikan tpl lain yang terdekat ituengawas pemilu luar negeri memastikan pendamping yang ditunjuk untuk membantu pemilih tidak mengarahkan pemilih dan tetap menjaga kerahasiaan pilihan pemilih. pengawas pemilu luar negeri memastikan kpps menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suarapen. pengawas pemilu luar negeri memastikan tempat penyimpanan kotak suara terjamin keamanannya. bagian kesepuluh pengawasan pemberian suara melalui pos dan drop box pengawas pemilu luar negeri memastikan sebagai berikut: surat suara yang dikirim melalui pos dan drop box sesuai dengan pemberitahuan pemilih, jumlah surat suara sesuai dengan jumlah suara yang diterima tidak melebihi dengan surat suara yang dikirim melalui pos dan drop box, dan cc. jumlah surat suara yang diterima melalui pos dan drop box sesuai dengan jumlah pemilih yang memberitahukan kepada ppen akan menyampaikan surat suara melalui pos dan drop box. dalam mengawasi pemberian suara melalui drop box, pengawas pemilu luar negeri melaksanakan pengawasan dengan ketentuan: pengawas pemilu luar negeri berada tempat mana drop box ditempatkan, dan pada saat drop box dibawa oleh ppen atau petugas lain yang ditunjuk oleh ppen maka pada saat pengambilan atau penjemputan surat suara, ppen atau petugas lain yang ditunjuk ikut dalam pengambilan atau penjemputan surat suara. pengawas pemilu luar negeri memastikan ppen telahbagian kesebelas masa tenang pengawasan pada masa tenang luar negeri meliputi: pencegahan penyalahgunaan penggunaan fasilitas negara, pencegahan adanya pembagian uang dan atau barang pada masa tenang, adanya potensi keberpihakanyang bertugas luar negeri ysudah masa kampanye, dan adanya tindakan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri yang bertugas luar negeri yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. bagian keduabelas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ppen meliputi: akurasi dan kecermatan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan kegiatan pencocokan dan pencatatan data hasil penghitungan perolehan suara. bab penyelesaian pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden dan penyelesaianketentuan lain lain formulir dan buku saku pengawasan yang akanota bogor danh mdalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dalam jasa transportasijasa transportasi kota bogorkepada jasa transportasijasa transportasi yang diatur dalam peraturan daerah ini, penyertaan modal tetap berlaku. bab vii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka angka dyertakan penambahan penyertaan modal. penyertaan modal pemerintah daerah mengacu kepada hasil kajian investasi daerah nomor best bs lap.fs tanggal januari ii. demi cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. jumlah penyertaan modal sebesar rp30. (tiga puluh milyar rupiah) tercantum dalam. rincian modal dasar disetor pemerintah daerah sebesar rp20. (dua puluh milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai berikut:. rincian bus dan mobil derek senilai rp. (sembilan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebagai berikut: bus10 buah rp3. bus20 buah rp6. mobil derek penyertaan modal daerah nomor best bs lap.fs tanggal januarijasa transportasi kota bogor yang selanjutnya disingkat jasa transportasimelayani kebutuhan pelayanan bidang usaha transportasi kepada masyarakatdalam jasa transportasi kepada masyarakat, mendorong perekonomian daerah, menunjang pembangunan daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum. bab iiijasa transportasi kota bogor. bagian kedua modal dasar pemerintah daerah telah menyertakan modal dasar kepada jasa transportasi sebesar rp30. (tiga puluh milyar rupiah) berupa: uang sebesar rp20. (dua puluh milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), bus dan mobil derek senilai rp9. (sembilan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). dengan peraturan daerah ini ditetapkan penambahan penyertaan modal dasar berupa uang. pemenuhan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui penyertaan modal daerah, yang besarannya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang apbd tahunjasa transportasi. bagian ketiga penambahan modal dasar setiap penambahan modal dasar selanjutnya berupa ujasa transportasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, jasa transportasi diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan dalam jasa transportasi kepada masyarakatmenimbanglindungan perempuan].i dan anak bahwa negara kesatuan republik indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk< perlindungan perempuan dan anak dari segala bentukmaraknya kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan dan anal< dimasyarakat, memerlukan peningkatan komitmen serta koordinasi dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku dalam rangka melakukan langkah langkah penanganan dan pencegahan; bahwa pemenuhan hak hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan realitas hidup perempuan dan anak, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dal tanggung jawab pemerintahmengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota payakumbuh, salinan lingkungan daerah [propinsi sumatera tengah jo. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ten lationn all forms discrimination against women lembaran negara republik indonesia tahun nomor 3277l1 organisasi darrsatuan polisi pamong prajadan walikota payakumbuh memutuskan: menetapkan: peraturan daerah tentang perempuan dan anak perlindung, preventif, represif maupun postremedia (pendampingan dan pengobatpemerintah daerah, masyarakat dan orang kabupaten kota layak anak yang selanjutnya disingkat dengan lam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak''.ru perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, baik yang terjadi cli organ ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyerapan, pemalsuan, penipuanploitasi.l mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalamiv;kdanadvokatuntukmelakukanprosespendampingansaksi dan atau kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. pemulangan adalah paya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasandariluarnegeriketitikdebarkasi entrypointataudaridaerah penerima kedaerah asal. reintegrasi sosial adalah upaya penyata'nan kepada korban kekerasan. rumah singgah adalah wadah pembinaan atau dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktifempuan dalorang tua adalah ayah dan atau ibu kandungad.al istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. bab az keadilan gender dan kesetaraan gender kearifan lokal pastikan hukum penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan azas' penghargaan terhadap pendapat anak pastikan hukum pengatur:rn perlindungan prem.puan dan anak bertujuan sebagai pedoman bag, pemerintah daerah dalam perencanaan, kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak.. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak. meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta perairlam upaya perlindungan perempuan dan anak. bab iii i{ak perempuan dan anak bagian kesatu hak prem puan setiap prem puan berhak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi; memperoleh perlindungan seksual; dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik' psikologis' seksual dan penelantaran; memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya; lah gaji sesuai peraturan memperoleh cuti kerja dengan menerima perundang undangan; memperoleh pendidikan dan pengajaran semua jenis' jenjang dan jalur pendidikan; ruang lingkup pengaturan perlindungan perempuan dan anak meliputi pencegahan; penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; penanganan; pemberdayaan, dan pembinaan dan pengawasan; memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi; memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sesuai; memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran; atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya; untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya dengan bimbingan orang tra wali; untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun; untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri; memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan {isi, mental spiritual dan sosial; memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya; memperoleh perawatan, pendidikan danlis yang berkebutuhan khusus'' (.t\ bab tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan atau keluarga bagian kesatu pemerintah daerah pasa l pemerintah daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggung jawab menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang undangan; menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan;; melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan; memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang,daerah dalam upaya perlindungan perempuandalam upaya perlindungan terhadap anak bertanggung jawab menjaminlnekazaziterhadapanaktanpadiskriminasisesuai peraturan pemuda.ng undangan memberikandukungansarana,prasaranadalampenyelenggaraan perlindungannetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program kegiatan perlindungan terhadap hak anak; melakukan keq'; melakukan rehabilitasi terhadap anak yang mejadi korban tindak kekerasan;ploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan anak dengan hiv aids; menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus, dan melakukan tindakan prefek lif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh skpd sesuai dengan tugas dan fungsinya. dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerahskpd dalam melaksanakan perlindungan perempuan dangian kedua masyarakat tanggung jawab masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan r{adanya pelanggaran terhadap hak prem ', cadik pandai serta bundo kanduang bertanggung jawab melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak. tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada dan berdasarkan peraturan perundang undangan dan nilai kearifan lokal masyarakat setempat. bagian ketiga orang tua wali dan atau keluarga paragraf tanggung jawab terhadap perlindungan perempuan. keluarga dalam upaya perlindungan hak perempuan bertanggung dianak (i), bakat dan minatnya; memberikan pendidikan formal dan non formalanak' dalamhalorangtuatidakada,ataulidakdiketahuipada keluarga' ,llnyediakan pedoman tentang penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan; melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi sosial;; mengembangkan program pemberdayaan keluarga; penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang member rbaycan perempuan;daerah yarakatan mengembangkan sekolah ramah anak; mendorong peningkatan partisipasi anak melalui pembentukan forum anak; menyediakan p"do*un tentang penanganan tindak kekerasan terhadap anak; melibatkan peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi anak korban kekerasan.; penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang perlindungan anak; dan mewujudkan pengembangan kota layak anak' mewujudkan ruang publik terbuka ramah anak para). bagian kedua masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hal<guatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan mencegah pemisahan dibawah tangan nikah siridilingkungan yang menimbulkan pelanggaran terhadapanak. bagian ketiga orang tua, keluarga dan atau wali dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, orang tua atau wali memberikan tauladan yang baik kepada anak sesuai ajaran agama dan adat; mengawasi anak dalam beraktifitas dalam ataupun diluar rumah; memberikan peluang bagi anak berdialog menyarnpaikar pendapat secara demokratis; dan melindungi anak dari berbagai tindak pelanggaran hak anak dalam rumah tangga. dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, keluarga melindungi perempuan dari berbagai pelanggaran hak dalam rumah tangga; dan mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, edukatif dan demokratis. bab penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bagian kesatu penyelenggaraan perlindungan perempuan paragraf umum perlindungan perempuan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan dan organisasi kemasyarakatan dibidang kesehatan pemerintah daerah penyedia<an fasilitas kesehatan dan persalinan yang memadai bagi perempuan. penyelenggara menyusui. pelayanan publik wajib menyediakan fasilitas khusus paragraf bidang ketenagakerjaan setiap orang dilarang mempekerjakan dan melibatkan perempuan pada pekerjaan pekerjaan yang buruk' pekerjaan yang buruk sebagaimana dimaksud pada meliputi segala peka{aal dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya' segala pekerjaan yang memantau*&an, menyediakan atur menawarkan perempuan untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan perempuanperempuan, pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama ditempat kerja; pengusaha wajib menempatkan peka{a perempuan ditempat yang mainan bagi kesehatan reproduksi perempuan;; pengusaha wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui i:minuman bergizi; dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama tempat kerja' pengusaha wajib menyediakan angkutan antar .jemput bagi pekerja buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul wib sam pai dengan wib. paragraf bidang pendidikan perempuan dijamin kebebasannya memperoleh pendidikan pada setiap jenjang pendidikan formal dan non formal. paragraf bidang sosial pemerintah daerahanak paragraf bidang kesehatan didalam penyelenggaraan perlindungan anak bidang kesehatan pemerintah daerah harus memberikan pelayanan kesehatan bebas biaya bagi anak dari keluarga miskin.mendorong agar bayi menerima asi ekslusif dari ibunya secara benar dan wajar. memotivasi agar anak mendapat yang cukup' melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. melakukan screening pada bayi baru lahir' memantau pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak usia pra sekolah. paragraf bidang pendidikan anak yang berada dilingkungan lembaga pendidikan formal, non formal wajib dilindungi dari tindak kekerasan. pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini paud). bagi anak yang berusia (tujuh) sampai dengan (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formal putus sekolah dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal yaitu kelompok belajar paket setara sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. kelompok belajar paket setara sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah. kelompok belajar paket setara sekolah menengah atas dan madrasah a1daerah' (li pemerintah daerah memberikan beasiswa dan atau bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, anak terlantar' penyelenggara' pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan' anak yang memerlukan perlindungan khusus dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan yaitumenyala gunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban tomografi; anak dengan hiv aids; anak korban penculikan, penjualan, daur atau perdagangan; anak korban kekerasan {isi anak dengan perilaku sosial menyimpang; anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang t\hanya. paragraf bidang ketenagakerjaan pengusaha dilarang mempekerjakan anak. pengusaha dilarang memaksakan penggunaan atribut keagamaan yang tidak sesuai dengan agama yang dianut oleh pekerja. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dapat dikecualikanbagiana}yangberumurantara13(tigabelas)tahun sampai' mental dan sosial. pengusaha yar,.g mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan lain tertulis dari orang tua atau wali; perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali' waktu kerja maksimal (tiga )jam dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. keselamatan dan kesehatan keq'a. adanya hubungan kerja yang jelas. menerima upahtempat kerja anak harus dipisahkan dari tempatsetiap orang dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan pekerjaan yang buruk. pekerjaan yang buruk sebagaimana dimaksud pada meliputi11 perjudiananak. paragraf bidang sosial pemerintah daerah terlantar. wajib menyelenggarakan pemeliharaan anak,l anak t".trr# karena suatu sebab orang tuanya melalaikan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan(2i(3i ketentuan lebih lanjut mengenai rumah singgah sebagaimana dima kpud pada diatur dengan peraturan walikota. penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan oleh skpd lintas sektoral yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perlindungan perempuan dari anak. bab vii penanganan dan pelayanan bagian kesatu penanganan perempuan dan anak korban kekerasanl; secara langsung. melalui tie pon; dan melalui surat.daerahskpd sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing masing. selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelaporwalikota. pelaksanaan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi penanganan pengaduan korban kekerasan. i)layanan kesehatan rehabilitasi sosial penegakan daur; pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan menggunakan prinsip; responsif gender non diskriminasi. hubungan setara dan menghormati. menjaga kerajaan. memberi rasa adnan dan nyaman. menghargai perbedaan individu. tidak menghakimi. menghormati pilihan dan keputusan korban.. cepat dan sederhana. empati, dan pemenuhan hak perempuan dan anak' pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan oleh rumah sakit. puskesmas. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a) unit pelayanan perempuan dan anak ppa rumah perlindungan trauma center rpt) rumah perlindungan sosial anak rasa open crisis centre wcc badan, penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan bp4 kepolisian kejaksaan lembaga bantuan hukum lbh )dan lembaga perlindungan anak. bagian kedua pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan maupun upaya yang meliputi aspek promosi, preventif, kuratif dar rdta puluh empat puti pelayanan medis pelayanan medikolegalwalikota. bagian ketiga pelayanan, skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang sosial. skpd yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. lembaga penanganan pelayanan. pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam ayal bertujuan membantu korban mengenali permasalahan dan menemukan cara cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri; tr. memberdayakan korban untuk menentukan masa depannya;; konselor; psikolog, dan psikiater. pelayanan konseling dilakukan ditempat yang menjamin rasa aman' nyaman dan kerahasiaan informasi dari korban' tahapan pelayanan konseling meliputi; konseling awal konseling lanjutan. pembahasan kasus (case conference );dan kunjungan lokasi home visit pemerintah daerahdan pihak 1ain. lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada harus dirahasiakan. (a) kriteria perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan rumah aman meliputi terancam jiwanya mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakatresponsif gender, terdiri atas; pekerja sosial relawan petugas keamanan dan tokoh masyarakat ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan rumah amal diatur dengan peraturan walikota.na dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan prinsip; tidak memaksakan agama dan keyakinan apapun; dan menyerahkan putusan akhir ditangan korban self determination bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani ustad ulama, pastor, pendeta dan pemuka agama lainnya yang responsif gender' bantuan hukum dan proses pelaporan dan pembuatan bap. bantuan hukum dan proses penuntutan kejaksaan. bantuan hukum dan proses pemeriksaan pengadilan. bantuan hukum danbantuan hukum dalam proses diverse. pemerintah daerah memberikan bantuan hukum kepada anak dan perempuan korban kekeras lbh women crisis centre wcc advokat dan atau pendamping hukum lainnya yang respons' pemulangan korban kekerasan perempuan dan anak disertai upaya reintegrasi sosial. pemerintah daerah mr:i pemberdayaan perempuan pemerintah ddaerah memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas perempuan. dalam memberikan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerahderah memperluas akses dan kesempatan kepada perempuan dalam memperoleh kesempatan lapangan pekerjaan. pemerintah daerah memfasilitasi pemberian modal usaha bagi perempuan yang berekonomi 1emas. pemasaran produk hasil usaha perempuan sejahtera. perluasan akses, informasi dan memberikan pengetahuan para perempuan mengenai upaya pemasaran produk yang dihasilkan; dan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif. pemerintah daerahsetiap anak gagasan dan bab partisipasi anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, iain lain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusanyangberkenaanderrganhidupmerekabaiksecaralangsung maupun tidak langsung, yan dilaksanakan dengan persetujuan dar.r kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dal pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berfkelurahan, kecamatan dan kotadaerah. pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. dalam setiappemerintah daerah mengikutsertakan perwakilan forum anak dalam musyawarah pembangunan daerah. bab kota layak anak pemerintah daerah melakukan pembinaan dalam pengembangan kla pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi koordinasi. fasilitasi. bimbingan.daerah. pembinaan sebagaimana dimaksud pada (i) dapat dilakukan dalam bentuk;...lakukan peningkatan profesionalskpd selaku anggota kelompok kerja pengarusutarnaan gender pokja pug sesuai dengan tugas can fungsinya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program perlindungan perempuan klan anak kepada walikota. walikota. dalam melakukan pengawasan dan eva 1rasi sebagaimana dimaksud pada walikota dapat menunjuk skpd, program perlindungan perempuan dan anak daerah. bab xii pembiayxiii sanksi administratif setiap orang atau badan yang melanggar dan dikenakan sanksi administratif berupa: denda paling banyak rp. o.ooo.ooo, (lima puluh juta rupiah); pencabutan izin usaha. tata cara tentang pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotwalikota payakumbuh, riza falopi diundangkan payakumbuh pada tangga (trl2016l ttd juni juni ttd penjelasan atas peraturan daerah kota payakumbuh nomor tahun tentang perlindungan perempuan dan anak umum anak adalah amanah sekaligus karunia t\tyang termasuksebagai aset dan harapan bangsa dan negara anak perlu diberikan perlindungan dan dijaga dari segala bentuk tindak kekerasan yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. begitu juga dengan perempuan, perempuan perlu dilindungi dari tindakan diskriminasi dan dariharganya perempuan itu sendiri, perempuan dan anak sering menjadi objek, pelampiasan kehendak, kemarahan, eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik, psikis dan seksual kekejaman, penelantaran dan sebagainya. untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak, diperlukan dukungan, peraturan perundang undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. konvensi hak anak (child right convention menegaskan bahwa harus dilakukan upaya pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyeludupan dan per jalan. dalam menindaklanjuti i(konvensi hak anak, pemerintah menetapkan undang_ undang nomor tahun oo2 tentang perlindungan anaksacre lat, pemerintah dan negara. perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional_l, pemerintah danwalaupun perlindungan dan hak hak perempuan darr anak itu telah diatur dalam peraturan perundang undangan tingkat nasional, karena pemenuhan hak hak konstitusional perempuan dan anak berupa lari salah satu lisan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan l'pkota payakumbuh perlu menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak. ii. demi cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud keadilan gender adalah kondisi perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki 1aki' keadilan terhadap perempuan dan laki laki terwujud diperlukan langkah langkah untuk menghentikan ' ' dan agar maka nya tersebut. yang dimaksud kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki 1aki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak haknya sebagdan dampaknya seimbang. huruf yang dimaksud kearifan 1lokal yaitu nilai nilai budaya yang baik yang ada diinik mamak adalah seorang laki 1aki dari suatu kaum yang dituakan dan jadi tampak batang dan barulah (musyawarahadik pandai, pemuka masyarakat, buruh, petani atau sebagai pejabat sekalipun. yang dimaksud dengan alim ulama adalah pemimpin masyarakat minangkabau dalam urusan agamaembidangi agama islam syarak. yang dimaksud dan orang yang cepat mengerti, pandai mencari pemecahan masalah dan berfikir yang luas' ati bundo kanduang berarti ibu sej ati yang memiliki sifat sifat keibuan dan kepemimpinan cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf(b) cukup jelas huruf(c) cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup ie1as huruf yang dimaksud dengan fasilitas umum ada_lah rumah sakit, kantor, terminal, bandara halte atau tempat tempat yang memungkinkan dan layak cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf pemisahan dibawah tangan nikah siri adalah pemisahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan hadapan petugas pencatat nikah ppn) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan kantor urusan agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu satunya bukti legal formal cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup las yang dimaksud dengan hak yang sama adalah berkaitan dengan larva yang didapatkan selama perkawinan berlangsung pasaicukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas (i) yang dimaksud dengan perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa, menikah, belum menikah atau janda dan tidal< mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seharikegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya, termasuk didalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umules, home schooling private dan lingkung, dibandingkan dengan anak anak lain seusianyahuruf yang dimaksud dengan non diskriminasi adalahruf yang dimaksud dengan hubungan setara dan menghormati adalahhuruf yang dimaksud dengan menjaga kerahasiaan adalahhuruf yang dimaksud dengan memberi rasa aman dan nyaman adalahhuruf yang dimaksud dengan menghargai perbedaan individu individual differences adalahhuruf yang dimaksud dengan tidak menghakimi adalah petugas pemberi layanan har"rhuruf yang dimaksud dengan menghormati pilihan dan keputusan korban adalah' huruf yang dimaksud dengan adalah kacang kadang korban berasal dari daerah atau latar belakang ekonomi, pendidikan dan lin ' semakin banyak perempuan cacat difabel disable yang menjadi korban kekerasan, apakah yang tu1i, buta maupun yang mengalami keterbelakangan mental. untuk kategori korban inipun harus disediakan penterjemah yang misalnya dapat diambilkan dari para guru slb. huruf yang dimaksud dengan cepat dal sederhana adalah pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan yang idak perlu. mungkin beberapa intervensi memerlukhuruf yang dimaksud dengan empati adalah petugas harus menerapkan sikap empati, yakni kesanggupan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain dalam hal ini korban dengan demikian korban merasa diterima, dipahami dan dapat terbuka menceritakan persoalannya. huruf yang dimaksud dengan pemenuhan hak perempuan dan anak adalah korban yangbebas dari segala bentuk diskriminasi dan ikut berpartisipasi, sebagaimana diatur dalam konvensi hak ha} anak convention the right the children.1l against women cukup jelas yang dimaksud dengan aspek dan asi ekslusif yang dapat membantu meningkatkan kekebalan terhadap penyakit karena kolestrum d.al zat zat $zr yang terkandung dalam asi, sehingga anak ledak mudah terkena penyakit. yang dimaksud dengan aspek misalnya melakukan cuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar akan mencegah te{adanya penyakit diare. yang dimaksud dengan aspekaspek rehabilitasi adalah proses menjaga agar seorang yang sudah sembuh belum kembali bugar seperti(a) huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan pembahasan kasus cose conference) adalah konferensi atau pertemuan yang diikuti lebih dari satu tenaga profesi untuk membahas kasus dalam rangka pemecahan masalah ketika ada penyelesaian kasus yang menemui kebuntuan dan tidak dapat dipecahkan melalui konseling. huruf yang dimaksud dengan kunjungan lokasi home fisik adalah kunjungan lingkungan sosial korban dalam rangka sosialisasi dan menggali informasi lebih lanjut berkaitan dengan masalah korban. yat cukup jelas yat cukup jelas cukup jelas (a) cukup jelas huruf yang dimaksud dengan pekerja sosial relawanek di. huruf yang dimaksud dengan keamanan antara lain terdiri dari kepolisian, satuan pengamanan, satpol pp, petugas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf'b yang dimaksud menyerahkan putusan akhir tangan korban adalah pembimbing menyampaikan informasi selengkap lengkapnya dan mempersilahkan korban untuk mengambil putusan akhir.a sejahtera adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, kesehatan. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan komprehensif adalah pelatihan kewirausahaan secara menyeluruh dimulai dari motivasi berusaha, manajemen usaha, pemasaran, mengemas barang packag\, |
nan rina pakan gubernur gorontalo peraturan daerah provinsijelas umum bahwa, terdiri atas: dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga dengan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, dinas kesehatan dengan tipe yangkerjaan umum, penataan ruang dengan tipe yrumahan rakyat dan kawasan permukim. satuan polisi pamong praja dengan ti. dinas sosial,, .dinas pangan dengan tipe ydinas pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipilhubungan, ., energi sumber daya mineral, dan transmigrasi dengan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, esdm dan transmigrasi, .pendidikan dan pelatihanlebih lanjut dengan peraturan gubernur. sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas, (tiga) asisten, dan masing masing asisten terdiri atas (dua) biro, dan masing masing biro terdiri atas (tiga) bagian dan masing masing bagian terdiri atas (tiga) subbagian. sekretariat dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas (tiga) bagian dan masing masing bagian terdiri atas (tiga) subbagian. inspektorat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas (satu) sekretariat dan (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri atas (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional. dinasbagian, dan masing masing bidang terdiri atas (tiga) subbidang. dinasbidang, dan masing masing bidang terdiri atas (tiga) seksi. dinas daerah dengan tipeeksi. badan bagian, dan masing masing bidang terdiri atas (tiga) subbidang. badan bagian, dan masing masing bidang terdiri dari (tiga) subbidang. badan daerah dengan tipe terdiri atasubbidang. badan penghubung daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka terdiri atas (satu) subbagian tata usaha dan (tiga) subbidang. dinaskecuali badan penghubung. satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada berbentuk satuan pendidikaolehdan kepala bidang merupakan jabatan eselonatau jabatan administrator. kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas daerah kelas dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas merupakan jabatan eselon atau jabatan pengawas. kepala subbagian pada cabang dinas daerah kelas dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas serta kepala subbagian pada satuan pendidikan merupakan jabatan eselon ivb atau jabatan pengawas. kepala unit pelaksana teknis daerahtanggalyelesaian administrasi keuangan dan laporan keuangan pada unit kerja perangkat daerah tetap melekat pada pejabat lama sepanjang pejabat baru belum dikukuholiteknikanttd rusli habibieyaa neh? lembaran daerah provinsi gorontalo tahun nomor noref peraturan daerah provinsi gorontalo |
tang enda tidak bergerak retribusi pemakaian gedung kesenian garut. dea rp.)retribusi pemakaian lapangan olahraga merdeka ojo rain tari keteraaula blk rp. per hari gedung dakwah gedung serbaguna bisnis perorangan rp. per hari jam kegiatan sosial dengan rp. per hari jam sponsor kanan kegiatan sosial tanpa erhanajam sponsor kan kegiatan loco oo! berhanjajan pendidikan lokakarya kan gedung seminar serta kena enam pendidikan dan pelatihan kanan bumn bumi swasta erhanajam kanan rp, berhak alam kanan gedung asrama rp3 berhari 2alam lahan area parkir dalam kegiatan pameran terbuka bazaar bisnis perorangan rp. per hari jam kegiatan sosial dengan rp. per hari jam sponsor kegiatan sosial tanpa rp. per hari jam sponsor kegiatan pendidikan rp.. mobil penumpang umum(satu) jam berikutnybagian keempatmak tari remamusi kamar hotel menginap hari biasa bungalow rp. vip rp. standar rp. menginap hari libur bungalow rp. vip rp. standar rp. menginap hari libur khusus bungalow rp. vip rp. standar rp. istirahat hari biasa bungalow rp. vip rp. standar rp. istirahat hari libur bungalow rp. vip rp. standar rp. istirahat hari libur khusus bungalow rp. vip rp. standar rp. ruang pertemuan hari biasa rapat, kongres dan sejenisnya rp. pernikahan, khitanan dan ulang tahun rp. hari libur rapat, kongres dan sejenisnya rp. pernikahan, khitanan dan ulang tahun rp. hari libur khusus rapat, kongres dan sejenisnya rp. pernikahan, khitanan dan ulang tahun rp. kolam renang hari biasa dewasa rp. anak rp. rombongan siswa tk, sd mi, smp m dan rp. bentuk lain yang sederajat rombongan siswa sma smk dan bentuk rp. lain yang sederajat hari libur khusus dewasa rp. anak rp. kamar rendam rp. sewa alat perlengkapan renang baju renang rp. celana renang rplimasamaran semomenune soo pemeriksaan kesehatan ternak ternak besar rp. , ekor sebelum dan sesudah memotong ternak kecil rp. , ekor hewan pemakaian kandang karantina ternak besar rp. , ekor haribagian keenamojo sama ramos momen mamasa tatar goonown wisatawan mancanegara woon bahasa woon wisatawan domestik woon berada oro0 lhoems eius temparrekrkasi pari aan tempat olahraga pada hari biasa tanda masuk orang dewasa anak anak aan tanda masuk kendaraan sepeda sepeda motorama monas arraygian ketigpelayanan penginapan pesanggrahan villaperalatan dan sarana serta bangunan gedung yang dimiliki oleh pemerintah daerah. bagian kedua retribusi terminaltiga yang diberikan. bagian keempat retribusi penginapan pesanggrahan villa tingkat penggunaan jasa retribusi penginapan pesanggrahan villdan jenis ternak serta jumlah ternak yanga40sar hewan ternak kecil rp. per hari ekor ternak besar rp. per hari ekor pemakaian peralatan pada gedung dakwah kursi rp. per unit hari sound system rp. per hari2oi8 tentang tanggung jawab sosial perusahaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sragen, bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan tanggung jawab sosial perusahaan; bahwa dalan rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran masyarakat serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup wilayah kabupaten sragen perlu pedoman pengelolaan tanggung jawab sosial.l perusahaan:r masyarakat; bahwa berdasarkan tanggung jawab sosial perusahaan: a),_o03 nomor tambahan tembakan negara republik lndonesia nomor undang undang nomor tahun ooz tentang penanaman modal (tambahan negara republik lndonesia tahun oo7 nomor tambahan gambaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun oo7 tentang perseroan terbatas (l baran negara republik indonesia tahun nomor tambahan l. baran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang usaha mil kecil,:r negara republiklndonesia tahun o09rimba embaralr negara republik indonesia ta_hun nomor ta:nba]:a]l l,lembaran negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor talaga ra repubtikl(l,lembaran negara republiklndonesia tahun nomor tambahan l lembaran negara epub lik indonesia nomor 530s); peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor tahun tentang tanggung ja\a.ab sosial dari lingkungan perusahaan lembaran daerah provinsi jawa tengah tahun nomor tambahan l bara daerah provinsi ja\r'a tengah nomor ],; dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sragen dan bupati srage1.at daerah selanjutnya disingkat dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sragen. perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakjperusahaan yang selanjutnya disingkat denganperorangan atau badan yang meja.ra bumn), atau badan usaha milik daerah bumi) dengan nama dan dalam bentuk apapun. firma. kongsi. dan koperasijyang terkena imbas baik langsung maupun tida forum jsp adalah organisasi atau forum komunikasi yang terdiri dari unsur masyarakat sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan jsp. ll. peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang dial<rek_l. bab asas, maksud dan tujuan penyelenggaraan jsp berdasarkan asas: kepastian hukum; kepentingan umum; kebersamaan; partisipatif dan aspirasi; profesional; keterbukaan; akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan kemandirian. maksud peraturan daerah ini adalah untuk: memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program jsp; dan mensinergikan pelaksanaan jsptujuan peraturan daerah ini adalah: terwujudnya batasan yang jelas tentang jsp bagi perusahaan beserta pihak tain yang terkait; terpenuhinya penyelenggaraan jsp sesuai dengan peraturan perundang undangan; terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi selalu dunia usaha dalam pelaksanaan jsp secara terpadu dan berdayaguna; melindungi perusahaan agar penyaluran iuran bantuan sosial lebih terarah dan tepat sasaran;; ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: forum jsp; mekanisme kedua forum jsp; pelaksana jsp; program jsp; peran serta masa,rakyat; penghargaan; pembinaan dan pengawasan;dal sanksi administrasi. bae} iii ruang lingkup bab forum jsp bupati membentuk forum jsp untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program jsp. forumt<santan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi jsp. forum jsorum jsp sebagaimana dimaksud pada (l) ditetapkan dengan keputusan bupati dengan susunan: ketua; wakil ketua; sekretaris: wakil sekretaris; dan anggota. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembentukan forum jsp sebagaimana dimaksud pada (l), dan diatur dengan peraturan bupati. t\:gas forum jsp sebagaimana dimaksud dalam meliputi menyusun tata tertib forum jsp; menyusun program jsp secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah daerah melalui sekretariat forum jsp; mengoordinasikan dan menyinkronisasikan program jsp dengan program pemerintah daerah; dan melaporkan pelaksanaan jsp yang disampaikan setiap (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah dengan tembusan kepada pimpinan dprd. pemerintah daerah membentuk sekretariat forum jsp untuk kelancaran pelaksanaan tugas forum jsp sebagaimana dimaksud dalam pembentukan serta.riat forum jsp sebagaimana dimaksud pada a vatjsp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. (l) sekretariat forum jsp sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas unsur pemerintah daerah dan unsur perguruan tinggi. sekretariat forum jsp sebagaimana dimaksud pada (l) memiliki tugas sebagai berikut: fasilitasi pelaksanaan kegiatan forum jsp; fasilitasi penyusunan tata tertib forum jsp; menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan forum jsp; fasilitasi komunikasi antara forum jsp dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan integrasi program jsp; dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan forum jsp. bab mekanisme kerja forum jsp forum jsp menetapkan kepengurusan dalam rapat ple rapat pleno forum jsp yang pertama kali diselenggarakan dipimpin oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. masa ke4a kepengurusan forum jsp selama (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. penetapan jabatan forum jsp ditetapkan oleh ketua forum. (l) struktur forum jsp berkewajiban men]rusun tata tertib forum setelah terbentuk. tata tertib sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat mekanisme, sasaran, capaian yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dalam rangka mela kanakan proses tugas dan tanggung jawab forum jsp mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan jsp. usulan perencanaan program dan kegiatan jsp dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan forum jsp. penyelenggaraan musyawarah perencanaan program dan kegiatan forum jsp, dengar mengundang semua anggota forum jsp. sekretariat forum menyiapkan bahan dan data dokumen berupa perencanaan program dan kegiatan pemerintah daerah kabupaten sragen yang dapat diakses pelaksanaanya oleh forum jsp. berdasarkan bahan dan data dokumen usulan perencanaan program dan kegiatan pemerintah_h daerah, masing masing anggota forum jsp menlnlconkan perencanaan program dan kegiatan perusahaannya. sinkronisasi dan penyu berasal perencanaan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dengan perusahaan n disesuaikan dengan tata kelola perencanaan program dan kegiatan masing masing. hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentuk usulan perencanaan program dar kegiatan perusahaan dalam memenuhi jsp perusahaan dan dipresentasikan dalam rangkaian kegiatan musyawarah} perencanaan forum jsp untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan. usulan perusahaan yang tetapi disepakati, menjadi dokumen perencanaan program dan kegiatan forum jsp. dokumen perencanaan program dan kegiatan forum jsp sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh ketua. dokumen perencanaan program dan kegiatan forum jsp set bagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dprd sebagai tembusan. (l) perusahaan yang meja.lankan usahanya daerah wajib menjadi pelaksana jsp. perusahaan sebagaimana dimaksud pada meliputi perusahaan slr,asta maupun badan usaha milik negara bumn) dan atau badan usaha milik daerah bumi) yang menghasilkan barang maupunjasa yang ada daerah. status perusahaan sebagaimana dimaksud pada (l) yang berkedudukan dalam wilayah daerah kecuali usaha usaha dalam kategori mikro maupun usaha kecil. usaha usaha mikro maupun usaha usaha kecil sebagaimana dimaksud pada dapat melaksanakan jsp. dalam melaksanakan jsp, perusahaan harusr peraturan perundang undangan; menumbuhkan, meta4takjsp adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengemban gan perusahaan. bab pelaksana jsp bab program jsp progam j(l) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahterartdan desain, kemasan, pemasaran. jejaring ke{sama dan peningkatan klasifikasi perusahaan; peningkatan kemampuan manajemen dari produk utilitas; dan penumbuhan inovasi dan kreatifitas. program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam (l):: kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kedua bagi para atlet nasional daerah yang sudah puma tanfiompo, para korban bencana, penyandang disabilitas dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial pks); pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah ramadan santunan pekerja sosial; dan bantuan pembinaan terhadap peningkatan kebudayaan dan kesenian. (l) bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program jsp sebagaimana dimaksud dalam fasilitasi bupati sebagaimana dimaksud pada (l) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan daerah kepada forum jsp. berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada forum jsp menyusun program jsp dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada bupati melalui opd yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. pemerintah daerah menyampaikan program ska.(i) wajib melaporkan rencana, lal<santan dan evaluasi jsp dari masing masing perusahaan. bab vii peran serta masyarakat (l) masyarakat dapat berperan serta dal,pengaduan disampaikan forum jsp. bupati metal<akal pembinaan dan pengawasan terhadap pela ksanaarl jsp. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat membentuk tim pelaksana jsp. tim pelaksana jsp sebagaimana dial<sud pada ditetapkan dengan keputusan bupati yang kea nggotaannya terdiri da ri unsur: ilrasya ral<at; perusahaan; terkait; dan akademisi.i} penghargaan bab pembinaan dan pengawasan bab sanksi adm]nitrasi bab ketentuan penutup (l) bag; peringatan tertulis; atau pengumuman dalam media massa. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati.2a sragen, yuni sukawati diundangkan sragen pada tar\gf:al zar& luluh ,{g daerah kabupaten sragen, atau want lembaran daerah kabupaten sragen tahun nomor salinan sesuai dengan artinya a.n sekelas daerah asisten pemerintahan dan kesra u.b kepala bagian hukum bln i002 noref peraturan daerah kabupaten sragen, provinsi jawa tengah 2ot8); penjelasan atas rancangan peraturan daerah kabupaten sragen nomor tahun tentang tanggung jawab sosial perusahaan umum berdasarkra yang diperhitungkan bagai biaya perseroan,yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban:r, samping itu sesuai undang undang nomor tahun tentang penanaman modal yang mewajibkan setiap penanam modal ljawab sosial perusahaan adalah perasaan dari istilah corporate social reqnraibirify atau yang kerap disingkat dengan csr. istilah tersebut telah umum dikenal berbagai negara. tanggung jawab sosial perusahaan jsp) adalah sebuah konsep dengan malntik ajsp sebagai bagian da antar lain kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintahan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur lingkungan perusahaan fbu"sineas environment); kriteria sosial seal<l<libatkan oleh aktivitas ekonomi; dan transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dal informasi modem jsp ini menjadi trendgtobal seiring dengan semakin marah<nya kepada lian mengutamakan pemangku kepentingan. jsp ini selain wujud penerapan prinsip goodcorporate governance juga terkait untuk mendukung pencapaian t\juan millenium development goa mdg's), salah satu diantaranya adala h pengurangan angka kemiskinan setiap tahun. jsp bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkokoh p citraan, kepercayaan, keamanan sosial,memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. bagi masyarakat, jkabupaten sragen pelaksanaan jl berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. oleh karena itu, pemerintah kabupaten sragen,kan kontribusi pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah kabupaten sragen. ii. pasai. demi jahteraan rak]'at.l evaluasi program kegiatan. yang dima.kpalam yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan perikanan. beberapa ketentuan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan perikanan ketentuan angka (enam)lautan dan perikanan provinsi maluku. keterangan penjelaspokok pikiran pemerintah provinsi maluku telah menetapkan peraturan daerah provinsi maluku nomor tahun tentang pengelolaan perikanan, yang merujuk daerah yang menyatakan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya wilayah laut untuk kabupaten kota adalah (sepertiga) dari wilayah merupakan kewenangan provinsi. kewenangan ini melekat juga untuk pemberian izin usaha budidaya laut oleh dinas perikanan kabupaten kota. namunberukuran atas (sepuluh) sampai dengan (tiga puluhmateri muatan materi muatan rancangan peraturan daerah tentangan perubahan peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan perikanan pada intinya adalah bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan perikanan sudah tidak relevan dengan perkembangan perundang undangan sehingga perlu untuk dilakukan perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan perikanmalukdihapustentuan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikuti.a:dan b.jalur penangkapan ikan i.b meliputi perairan pantai diluar (dua) mil laut.ketentuan huruf sampai dengan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutataslima) sampai dengan (tigamenerbitkan bukti pencatatan kapal perikanan yang berukuran paling besar sampai dengan (sepuluh) kepada setiap orang yang berdomisili wilayah administrasi dan beroperasi wilayah pengelolaan perikanan daerah. gubernur mendelegasikan kewenangan penerbitan izin bidang usaha perikanan tangkapb.si bagi kapal perikanan berukuran diatas (sepuluh) sampai dengan (tiga puluh) apabila: hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal,dan pemohon telah memenuhi persyaratan pengurusan sisi. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan siapb.telah dipenuhi ketentuan pemasangan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (vms) untuk semua kapal pengangkut hasil perikanan tangkap berbendera asing,dan pemohon telah memenuhi persyaratan pengurusan siki. ketentuan huruf dan ubah sehingga berbunyi sebagai berikutditolak100m2, merambah jaring apung tidak lebih dari (empat) unit dengan ketentuan (satu) unit 25m3) dan merambah tidak lebih dari (lim puluh) unit dengan ketentuanlunit m3. usaha pembudidayaan ikan air payau l.pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari hektar, dan .pembesaran dengan areal lahan tidak lebih (lima) hektar. usaha pembudidayaan ikan laut l.pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari hektar, .1 (satu) unit (empat) kantong ukuran 3(empat) kantong ukuran 31 (satu) unit kantong ukuran 3m3 kantong(satu) unit berukuran m3: rakit apung tidak lebih dari (dua puluh) unit dengan ketentuan unit rakit. rakit berukuran ,5m2: dan long line pagar(tiga puluh) unit dengan ketentuan (satu) unit 534x414 m2, )rakit tancap (tiga puluh) unit dengan ketentuan (satu) unit m2, dan long line (sepuluh) unit ukuran (seratus)nollima) sampai dengan (tiga puluh) gt, menerbitkan siki bagi kapal perikanan dengan ukuran diatas (sepuluh) sampai dengan (tiga puluh) gt, dan berpangkalanb.telah mempertimbangkan kelayakan usaha rencana usaha pembudidayaan ikan yang diajukan, dankidan d. september gubernur maluku, ttd murad ismail diundangkan ambon pada tanggal september pj. sekretaris daerah maluku, ttd nasrul selang lembaran daerah provinsi maluku tahun nomorumumperaturan daerah,gross tonase gt) sampai dengan gross tonase gtii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah provinsi maluku nomor tahun |
bro walikota madiun salinan peraturan daerah kota madiun nomor tahun tentang pajak air tanahhasil bagi cukai semula rp. bertambah rp. jumlah dana hasil bagi cukagkaswalikota madiu, sh, mm. diundangkan madiun pada tanggal septata,, sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten landakdakotaiubah sebagai berikut ketentuan ditambah dengan angka dan angka sehingga keseluruhannyiantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga keseluruhannykeseluruhannya berbunyi sebagai berikut:sehingga keseluruhannyhakti. standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. antara dan disisipkan (enam) yakni dan sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut(l(dan daerah. pengelompokan kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut:,pkan (empat) yakni dan sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikutbpo)memperingati(l) bagi daerah dengansedang, telanjangtinggi, telanjang(l) besaran biaykeseluruhannya berbunyi sebagai berikut: j, belanja penunjang kegiatan dprd, datiga) yakni dan sehingga keseluruhanny(l)jl)umum penetapansebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten landak nomor tahunmenerima. dalam peraturan daerah ini,isesuaikan dengmberian tunjangan komunikasi intensif bertujuan untuk lebih mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota dprd kabupaten landak sekaligus menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dan seimbang. selain itu pemberian belanja penunjang operasional diharapkan dapat memperlancar tugas pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten landak sehari hari dan tidak diperkenankan dipergunakan untuk keperluan pribadi. ii. demi angkadisediakan adalah penyedia dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati boven digoel, prasarana transportasi dan komunikasi serta meningkatnya berbagaiuntuk membentuk (limacc. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut huruf dan tersebut, dipandang perlu menembentuk distrik bombay, yang meliputi wilayah kampung wanggemalo kampung sinimburu kampung yafufla kampung ugo kampung desa wilayah distrik bombay sebagaimana dimaksud pada semula merupakan bagian distrik yaniruma. wilayah distrik bombay mempunyai batas wilayah sebelah utara distrik yaniruma sebelah selatan distrik romania cc. sebelah barat kabupaten mappi sebelah timur distrik firmware pusat pemerintahan distrik bombay sebagaimana dimaksud pada berkedudukan wanggemalo membentuk distrik minati, yang meliputi wilayah kampung minati kampung yetetko kampung kawaktetbut kampung terbuka kampung tima wilayah distrik minati sebagaimana dimaksud pada semula merupakan bagian distrik warok. wilayah distrik minati mempunyai batas wilayah sebelah utara distrik waropkol sebelah selatan distrik mindiptana cc. sebelah barat kabupaten warok sebelah timur negara png pusat pemerintahan distrik minati sebagaimana dimaksud pada berkedudukan minati membentuk distrik sensus, yang meliputi wilayah kampung sensus kampung anggamburan cc. kampung sanggup kampung yomkondo kampung gambaran wilayah distrik sensus sebagaimana dimaksud pada semula merupakan bagian distrik mindiptana. wilayah distrik sensus mempunyai batas wilayah sebelah utara distrik mindiptana sebelah selatan distrik jair cc. sebelah barat distrik mandor sebelah timur negara png pusat pemerintahan distrik sensus sebagaimana dimaksud pada berkedudukan sensus membentuk distrik ki, yang meliputi wilayah kampung meta kampung obinangge kampung water kampung ujung kia wilayah distrik sebagaimana dimaksud pada semula merupakan bagian distrik jair. wilayah distrik mempunyai batas wilayah sebelah utara distrik ffi dan distrik mandor sebelah selatan distrik subur cc. sebelah barat kabupaten mappi sebelah timur distrik jair pusat pemerintahan distrik sebagaimana dimaksud pada berkedudukan ujung kia membentuk distrik kawat, yang meliputi wilayah kampung langgam kampung bombay cc. kampung kawat kampung image kampung image kampung nio wilayah distrik kawat sebagaimana dimaksud pada semula merupakan bagian distrik kou. wilayah distrik kawat mempunyai batas wilayah sebelah utara distrik firmware sebelah selatan distrik kou sebelah barat distrik yaniruma sebelah timur distrik armor pusat pemerintahan distrik kawat sebagaimana dimaksud pada berkedudukan k |
tdaan langsungbahwa untuk menyempurnakan dan menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas pengadaan barang jasa pemerintah, telah ditetapkan peraturan presiden nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah, bahwa untuk menyelaraskan pengatur dengan banjir komentar. peraturan presiden nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan untuk memfasilitasi kerja sama pemanfaatan aplikasi sistem informasi manajemen pengadaan langsung dengan kementerian negara lembaga lain, perlu mengatur kembali ketentu: mengingat |www .jdih.kemenkeu.go.idaplikasi sistem informasi manajemen pengadaan langsung yang selanjutnya. dan kementerian negara lembaga yang telah bekerja sama. biro manajemen barang milik negara dan pengadaan yang selanjutnya disebut biro manajemen bmn dan pengadaan adalah unit struktural lingkungan sekretariat jenderal kementerian keuangan yang mengkdan layanan pengadaan barang jasa lingkungan kementeriankemasaplikasi sim yang berkedudukan biro manajemen bmn dan pengadaan. admin kementerian negara lembaga yang selanjutnya disebut admin k l adalah pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola aplikasi sim tingkat kementerian keuangan yang berkedudukan biro manajemen bmn dan pengadaan atau kementerian negara lembaga yang bekerja sama. admin wilayah adalah pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola aplikasi sim tingkat provinsi yang berkedudukan biro manajemen bmn dan pengadaan, layanan pengadaan secara elektronik lpse) kementerian keuangan daerah atau satuan kerja kementerian negara lembaga yang bekerja sama. admin satuan kerja yang selanjutnya disebut admin satker adalah pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola aplikasi sim tingkat satuan kerjasub admin satuan kerja yang selanjutnya disebut sub admin satker adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu tugas admin satker dalam pengelolaan aplikasi sim tingkat satuan kerja yang bersangkutanlam mammalsdengan ketentuan peraturan perundang undangruang lingkup pengadaan langsung secara elektronik dilaksanakan melalui aplikasi sim pada laman pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembelian langsung yang menggunakan akuntansi, untuk pengadaan barang jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas rp10. (sepuluh juta rupiah) sampai dengan rp50. (lima puluh juta rupiah), dan pengadaan langsung menggunakan surat perintah kerja spk) untuk: pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai paling banyak rp200. (dua ratus juta rupiah), atau pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak rp100. (seratus juta rupiah). bagian ketiga para pihak para pihak dalam aplikasi sim terdiri atas: penyelenggara sistem, yaitu biro manajemen bmn dan pengadaan. pelaksana sistem, yaitu: super admin, admin k l, admin wilayah, admin satker, dan sub admin satker. cc. pengguna sistem, yaitu: ppk: pejabat pengadaan: php: pelaku usaha, penyedia, dan auditor. www .jdih.kemenkeu.go.id penetapan pelaksana sistem sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan ketentuan: untuk super admin, admin k l, dan admin wilayah yang berkedudukan kementerian keuangan, ditetapkan melalui keputusan kepala biro manajemen bmn dan pengadaan. untuk admin k l dan admin wilayah yang berkedudukan kementerian negara lembaga yang berkerja sama, ditetapkan melalui keputusan pimpinan unit eselon atau pimpinan unit ese.on yang memiliki kewenangan bidang pengadaan barang jasa. untuk admin satker dan sub admin satker yang berkedudukan, ditetapkan melalui keputusan kepala satuan kerja lingkungan kementerian keuangan atau keputusan kepala satuan kerja kementerian negara lembaga yang bekerja sama. bab tugas dan kewenanganbarang jasa dalam peraturan presiden mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. selain mematuhi prinsip dan etika pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada para pihak harus pula: menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan oamyang menjadi kewenangannya, dan cc. memenuhi ketentuan peraturan.selaku pemilik user dan kata sandi password) bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua biro manajemen bmn dan pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik, biro manajemen bmn dan pengadaan mempunyai tugas dan wewenang: menyiapkan rumusan kebijakan bidang pengadaan langsung secara elektronik: melaksanakan pengelolaan sistem layanan aplikasi sim melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan aplikasi sim kementerian keuangan dan kementerian negara lembaga yang telah bekerja sama, memberikan pelayanan aplikasi sim kepada kementerian negara lembaga yang telah bekerja sama,ma: bagian ketiga super admin dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik menggunakan aplikasi sim super admin mempunyai tugas dan wewenang: menerima permohonan user dan kata sandi password) dari adenin k l dan atau auditor: melakukan pengisian formulir registrasi elektronik bagi admin k l dan atau auditor: mengaktifkan user dan kata sandi password) admin k l dan atau auditor: menonaktifkan user dan kata sandi password) admin k l dan atau auditor dalam hal terjadi perubahan personel, mengunggah surat tugas danuditor, melakukan pemeliharaan basis data database) referensi: meneliti riw akses (log access). bagian keempat admin k l dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik menggunakan aplikasi sim admin k l mempunyai tugas dan wewenang: menerima permohonan user dan kata sandi password) dari admin wilayahadmin wilayah, mn, mengaktifkan user dan kata sandi password) admin wilayah, dan menonaktifkan user dan kata sandi password) admin wilayah dalam hal terjadi perubahan personel. bagian kelima admin wilayah dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik menggunakan aplikasi sim admin wilayah mempunyai tugas dan wewenang: menerima permohonan user dan kata sandi password) dari admin satkeradmin satker dan atau pelaku usaha: mengaktifkan user dan kata sandi password) admin satker dan atau pelaku usaha yang lulus verifikasi, menonaktifkan user dan kata sandi password) admin satker dalam hal terjadi perubahan personel, dan menonaktifkan user dan kata sandi password) pelaku usaha dalam hal dikemudian hari diketahui atau ditemukan adanya pemalsuan terhadap data dan dokumen yang dimasukkan dalam sistem dan atau berdasarkan laporan ppk terdapat wanprestasi ketika pelaku usaha tersebut ditunjuk sebagai penyedia. bagian keenam admin satker dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik menggunakan aplikasi sim admin satker mempunyai tugas dan wewenang: menerima permohonan user dan kata sandi password) dari sub admin satker, ppk, pejabat pengadaan, php dan atau pelaku usahasub admin satker, ppk, pejabat pengadaan, dan atau php: mengaktifkan user dan kata sandi password) sub admin satker,sub admin satker, ppk, pejabat pengadaan, dan atau php dalam hal terjadi perubahan personel. bagian ketujuh sub admin satker dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik menggunakan aplikasi sim sub admin satker mempunyai tugas dan wewenang: menerima permohonan user dan kata sandi password) dari ppk, pejabat pengadaan, php, cc. mengaktifkan user dan kata sandi password)ppk, pejabat pengadaan, dan atau php dalam hal terjadi perubahan personel. bagian kedelapan ppk dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik menggunakan aplikasi sim ppk: membuat paket, mengunggah harga perkiraan sendiri hps): membuat dan menandatangani spk, surat pesanan, dan surat perintah mulai kerja, melakukan pemeriksaan, melakukan input hasil pemeriksaan, serta mencetak berita acara serah terima, mencetak berita acara (ba) pembayaran dan akuntansi: melakukan penilaian kinerja penyedia, dan melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik. bagian kesembilan pejabat pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik menggunakan aplikasi sim pejabat pengadaanrevi paket dari ppk, membuat dokumen pengadaan, mengunggah survei harga, dalam hal informasi survei harga tersedia: mengundang pelaku usaha, melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi: melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga, dan mencetak evaluasi, klarifikasi teknis, negosiasi harga, dan berita acara hasil pengadaan langsung: dan melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik. bagian kesepuluh php dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik menggunakan aplikasi sim phpverifikasi terhadap administrasi hasil pekerjaan, dan melakukan input serta cetak pemeriksaan administrasi. bagian kesebelas pelaku usaha dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik menggunakan aplikasi sim pelaku usaha mempunyai tugas: mengajukan permohonan user dan kata sandi password) kepada admin wilayah, admin satker atau sub admin satker, melakukan konfirmasi mengikuti paket, dan mengirimkan penawaran dan berkas pendukung. bagian keduabelas penyedia dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik menggunakan aplikasi sim penyedia mempunyai tugas: melakukan input informasi pengiriman barang, dan melakukan input progres fisik. bagian ketigabelas auditor dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik menggunakan aplikasi sim auditor mempunyai tugas dan wewenang: mengajukan surat permohonan user dan kata sandi password) kepada super admin dengan dihampiri surat tugas pengawasan atau pemeriksaan: dan melaksanakan keseluruhan tahapan proses pemeriksaan pengadaan barang jasa yang terdapat pada aplikasi sim bab iii mekanisme pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik bagian kesatu tata cara permohonan user dan kata sandi password) paragraf kesatu pendaftaran super admin aplikasi sim secara otomatis menyediakan user dan kata sandi password) bagi super admin. paragraf kedua pendaftaran admin k l pendaftaran admin k l dilakukan dengan tahapan: admin k l menyampaikan keputusan penetapan sebagai admin k l kepada super admin dihampiri dengan alamat surat elektronik (e mail: super admin melakukan pengisian formulir registrasi elektronik, yang memuat: username, user dan kata sandi password): alamat surat elektronik (e mail): status aktivasi: nomor induk pegawai nip), dan nama lengkap. paragraf ketiga pendaftaran admin wilayah pendaftaran admin wilayah dilakukan dengan tahapan: admin wilayah menyampaikan keputusan penetapan sebagai admin wilayah kepada admin k l dihampiri dengan alamat surat elektronik (e mail), admin k ldmin wilayah, yang memuat: username, user dan kata sandi password): alamat surat elektronik (e mail): www .jdih.kemenkeu.go.id status aktivasi, nip, dan nama lengkap. paragraf keempat pendaftaran admin satker pendaftaran admin satker dilakukan dengan tahapan: admin satker menyampaikan keputusan penetapan sebagai admin satker kepada admin wilayah dihampiri dengan alamat surat elektronik (e mail) dan nomor telepon, admin satkernit: provinsi: satker, username: alamat surat elektronik (e mail): nip, nama lengkap: nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai admin satker, dan mengunggah keputusan penetapan sebagai admin satker, dalam hal permohonan user dan kata sandi password) ditolak, admin satker melengkapi syarat permohonan kembali: dalam hal permohonan user dan kata sandi password) disetujui, admin satker sudah dapat menggunakan user dan kata sandi password), setelah mendapatkan user dan kata sandi password) admin satker melakukan pengisian identitas satker, yang memuat: alamat satker, kodepos: nomor telepon, facsimile: laman satker, alamat surat elektronik (e mail: nama bendahara, nip: nomor dipa: dan tanggal dipa. paragraf kelima pendaftaran sub admin satker pendaftaran sub admin satker dilakukan. dengan tahapan: sub admin satker menyampaikan keputusan penetapan sebagai sub admin satker kepada admin satker dihampiri dengan alamat surat elektronik (e mail) dan nomor telepon.sub admin satker, yang memuat: username, kata sandi password): alamat surat elektronik (e mail): status aktivasi: nip: nomor keputusan penetapan sebagai sub admin satker, tanggal keputusan penetapan sebagai sub admin satker, nama lengkap: alamat kantor sub admin satker, dan nomor telepon kantor. paragraf keenam pendaftaran pelaku usaha pendaftaran pelaku usaha melalui admin wilayah: kata sandi password): alamat surat elektronik (e mail: nomor pokok wajib pajak npp): badan usaha: nama perusahaan, status (pusat atau cabang), alamat: provinsi, kabupaten: kode pos: nomor telepon kantor: nomor telepon seluler salah satu pengurus perusahaan.: tanda daftar perusahaan tdp): akta pendirian perusahaan dan akta perubahan jika ada, pengurus perusahaan: pemilik saham, pajak, tenaga ahli, peralatan: pengalaman: dan bidang usaha, pelaku usaha melakukan pendaftaran luar jaringan (offline) melalui admin wilayah dengan membawa dokumen. berupa: formulir pendaftaran: keputusan penetapan admin: surat kuasa, dalam hal pengurus perusahaan tidak dapat hadir, dan asli dokumen kualifikasi: admin wilayah meneliti kelengkapan d,: admin wilayah mengarsipkan formulir pendaftaran, keputusan penetapan admin dan surat kuasa. maa: pendaftaran pelaku usaha melalui admin satker, kata sandi password): alamat surat elektronik (e mail: npp, badan usaha, nama perusahaan, status (pusat atau cabang): alamat, provinsi: kabupaten: kode pos: nomor telepon kantor, nomor telepon seluler salah satu pengurus perusahaan,cc., www .jdih.kemenkeu.go.id tdp: akta pendirian perusahaan dan akta perubahan jika ada, pengurus perusahaan: pemilik saham, pajak: tenaga ahli: peralatan, pengalaman, dan bidang usaha, pelaku usaha melakukan pendaftaran luar jaringan (offline) melalui admin satker dengan membawa dokumen berupa: formulir pendaftaran, keputusan penetapan admin, surat kuasa, dalam hal pengurus perusahaan tidak dapat hadir, dan asli dokumen kualifikasi: admin satker meneliti kelengkapan j: f .sg.): admin satker mengirimkan formulir pendaftaran, keputusan penetapan admin dan surat kuasa kepada admin wilayah: dan admin wilayah mengarsipkan formulir pendaftaran, keputusan penetapan admin dan surat kuasa. paragraf ketujuh pendaftaran ppk pendaftaran ppk dilakukan dengan tahapan: ppk menyampaikan keputusan penetapan sebagai ppkpk, nomor keputusan penetapan sebagai ppk, tanggal keputusan penetapan sebagai ppk: nama lengkap, alamat kantor ppk: dan nomor telepon kantor. paragraf kedelapan pendaftaran pejabat pengadaan pendaftaran pejabat pengadaan dilakukan dengan tahapan: pejabat pengadaan menyampaikan keputusan penetapan sebagai pejabat pengadaan:ejabat pengadaan yang memuat: username, kata sandi password), alamat surat elektronik (e mail: status aktivasi, nip: nomor keputusan penetapan sebagai pejabat pengadaan, tanggal. keputusan penetapan sebagai pejabat pengadaan, nama lengkap: alamat kantor pejabat pengadaan, dan nomor telepon kantor. paragraf kesembilan pendaftaran php pendaftaran php dilakukan dengan tahapan: php menyampaikan keputusan penetapan sebagai php kepada admin satker atau sub admin satker dihampiri dengan alamat surat elektronik (e mailhp: nomor keputusan penetapan sebagai php: tanggal keputusan penetapan sebagai php: nama lengkap: alamat kantor php, dan nomor telepon kantor. paragraf kesepuluh pendaftaran auditor pendaftaran auditor melalui super admin dilakukan dengan tahapan: auditor menyampaikan surat tugas pemeriksaan atau pengawasan kepada super admin, dengan informasi yang paling sedikit memuat: identitas auditor: dan nama satuan kerja tujuan pemeriksaan atau pengawasan: surat tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf dihampiri dengan alamat surat elektronik (e mail) dan nomor telepon. biro manajemen bmn dan pengadaohonan user dan kata sandi password) kepada super admin, user dan kata sandi password) sebagaimana yang dimaksud dalam huruf pengawasan atau pemeriksaan, pemberian user dan kata sandi password) oleh biro manajemen bmn dan pengadaan kepada auditor disampaikan melalui surat elektronik .e mail), dan biro manajemen bmn dan pengada. bagian kedua mekanisme pelaksanaan pengadaan secara elektronik mekanisme pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik dengan bukti pembelian atau akuntansi, dilakuatau akuntansi kepada ppk: ppk melakukan pembayaran, dan ec. ppk mencatat dalam aplikasi sim mekanisme pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik dengan surat perintah kerja spk), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: ppk membuat paket pada aplikasi sim dengan mengisi data paket pekerjaan yang terdiri atas: kode rencana umum pengadaan rup): kode kegiatan: kode output, kode akun belanja, pagu paket: tahun anggaran, paket pekerjaan: berkas pendukung, dapat berupa gambar atau spesifikasi teknis, hps dan data dukung hps, dan jenis pekerjaan, ppk mengisi detail paket pekerjaan yang terdiri atas: kategori barang jasa: jenis barang jasa, jumlah barang jasa: satuan, dan harga satuan: ppk mengirim paket pekerjaan kepada pejabat pengadaan, mengisi pesan penugasan dan menyetujui pakta integritas: pejabat pengadaan melakukan revi paket pengadaan: dalam hal terdapat perbaikan, pejabat pengadaan mengembalikan paket pekerjaan kepada ppk, dan atau dalam hal tidak terdapat perbaikan, pejabat pengadaan menyusun jadwal pengadaan langsung secara elektronik, pejabat pengadaanmedia non elektronik, dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf tersedia, pejabat pengadaan mengunggah informasi dimaksud serta: penyampaian undangan sebagaimana dimaksud dalam huruflaku usaha yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga melalui aplikasi simharga, dan kualifikasian. negosiasi harga dilakukan berdasarkan hps dan atau informasi terkait, m.dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan langsung secara elektronik dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung secara elektronik ulang dengan mengundang pelaku usaha lain,ppk membuat, menandatangani dan memasukkan data spk dalam aplikasi sim meliputi: nomor spk: tanggal spk: nilai spk: ketentuan sanksi: nama bank pembayaran spk, nomor rekening pembayaran spk, waktu pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu pemeliharaan, untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan pemeliharaan, sistem pembayaran, dan cara dan rencana pelaksanaan pembayaran: dalam hal terdapat perubahan spk, ppk menyusun adenium spk dengan memasukkan uraian perubahan meliputi: nomor adenium spk, tanggal adenium spk, nilai adenium spk, dan uraian adenium pekerjaan, php melakukan verifikasi terhadap administrasi hasil pekerjaan yang dikirim oleh penyedia, dan www .jdih.kemenkeu.go.id php melakukan input serta cetak pemeriksaan administrasiiro manajemen bmn dan pengadaan. hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyempurnaan aplikasi sim setiap semester atau sewaktu waktu.hasil monitoring dan evaluasi secara semester sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan sewaktu waktu oleh kepala biro manajemen bmn dan pengadaan. kepala biro manajemen bmn dan pengadaan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada: .a. menteri keuangan c.g. sekretaris jenderal, sebagai dasar pertimbangan dalam perbaikan penyempurnaan aplikasi sim setiap semester atau sewaktu waktu, dan menteri pimpinan lembaga yang telah bekerja sama, sebagaimana informasi pelaksanaan pengadaan momen langsung secara elektronik kementerian negara lembaga terkait setiap bulan atau sewaktu waktu jika diperlukan. bab ketentuan lain lain: melakukan penyesuaian jadwal sesuai dengan jumlah hari terjadinya gangguan teknis: dan atau cc.tersebut dalam b:adaan langsung secara elektronik yang sedang dilaksanakan berdasartetap dilanjutkan sampai dengan selesainya pengadaan: fungsi penyelenggara sistem sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh pusat layanan pengadaan secara elektronik kementerian keuangan sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru pada biro manajemen bmn dan pengada.lah diubah dengan peraturan menteri kenangan nomer |)tahapan penerapan pengadaan langsung secara elektronik lingkungan kementerian keuangan, dan keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronikkepala bagian kementerian biro umum tag) yusof nip |
peraturan menteri keu angan nomor kj, menimbang bahwa dalam rangka memberikan penegasan mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi lapangraturan menteri keu angan nomor penetapan direktur jenderal bea dan cukai atau pejabat bea dan cukai diubah sebagai berikut antara dan disisipkan (satu) yaitu (la), dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (l)tariftarif yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dianggap diterima. apabila penetapantara dan disisipkan (satu) yaitu (la) sehingga berbunyi sebagai berikut: (l)nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dianggap diterima. apabilauntuk kepentingan penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam dan ataudalam hal hasil pemeriksaan fisik terdapat perbedaan jenis dan atau text pmk. per. htm peraturan menteri keu angan nomor jumlah barang dengany,(l)importir. ketentuan diubah dan antara dan disisipkan (satu) yaitu (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut (l)dalam melaksanakan ketentuan ida dan undang undang kepabeanan. (2a) penetapan sebagaimana dimaksud pada yang dilakukan dalam pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam undang undang kepabeanan, dilaksanakan dalam hal penetapan, dilakukan lebih dari (tiga puluh) hariperaturan menteri keu angan nomor ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (l)ketentuan ida ida huruf dan undang undang kepabeanan. penetapan sebagaimana dimaksud padaketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut direktur jenderal dapat menetapkpenetapan kembalimengenai tarif dari atau nilai pabean berbeda dengan yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impordalam hal penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagai akibat dari kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan, selain wajib membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, importir yang dikenai penetapan kembaliritext pmk. per. htm peraturan menteri keu angan nomor pemberitahuan, dan penagihan kepada importir. ketentuan dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal memutuskan keberatan tersebut dengan menerbitkan keputusan direktur jenderalsebagaimana dimaksud dalam dan dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan kepada orang yang bersangkutan melalui media elektronik bagi kantor pabean yang menggunakan sistem pertukaran data elektronik pde) pada tanggal penetapan, atau pos indonesia, jasa pengiriman lainnya, atau media lainnya, bagi kantor pabean yang tidak memiliki sarana media elektronik dan atau dalam hal pengiriman surat penetapan melalui media elektronik tidak memungkinkan, paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal penerbitan surat penetapan. surat penetapan kembali tarif dari atau nilai pabean spktnp) sebagaimana dimaksud dalam dikirimkan kepada importir dan kepala kantor pabean, paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal keputusan. salinandan kepala kantor pabean, paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal keputusan. surat penetapan yang disampaikan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan alat bukti yang sah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (l) kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan atau sanksi administrasi berupa denda yang tercantum dalam surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib dibayar paling lambat (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan. kekurangan atau kewajiban pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam peraturan menteri keu angan nomor rangka impor, dan atau sanksi administrasi berupa denda dalam surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean spktnp) sebagaimana dimaksud dalam dan keputusan direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam wajib dibayar paling lambat (enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean spktnp) dan keputusan direktur jenderal. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi surat penetapan, surat keputusan, surat teguran, surat paksa, dan surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor yang diperlukan dalam pelaksanaan peraturan menteri keuangan initerhadap objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diperoleh oleh badan atau perwakilan lembaga internasional tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunc.oo text pmk.o7 per. htm |
nn, panai pan lampiran bang peraturan menteri kedua peraturan menteri republik indonesia tentang tarif layanan badan layanan umum rumah kayu sakit paru dr, h.a rotinsulukelas tarif usulan rp) rawat inap rawat inap kelas hari perawatan penunjang diagnostik belum pemeriksaan laboratorium termasuk hematologi: bhp yang diresepkan sederhana per tindakan sedang per tindakan besar per tindakan s.d canggih per tindakan s.d khusus per tindakan klinik rutin: sederhana per tindakan sedang per tindakan patologi anatomi: per tindakan kimia klinik sedang per tindakan besar per tindakan canggih per tindakan s.d khusus per tindakan s.d ec, mikrobiologi: sedang per tindakan khusus per tindakan khusus per tindakan imun serologi: besar per tindakan canggih per tindakan khusus per tindakan s.d khusus per tindakan biomolekul: per tindakan pemeriksaan radiodiagnostik ray per tindakan ultrasonografi per tindakan s.d msc per tindakan s.d fluoroscopy per tindakan s.d diagnostik elektro medik sederhana per tindakan s.d sedang per tindakan canggih per tindakan nan iya menteri keuangan republik indonesia tindakan medik belum termasuk bhp yang tindakan medik non operatif diresepkan umum tindakan yang dilakukan poliklinik, ird, ruang perawatan atau bedah) sederhana per tindakan s.d kecil per tindakan s.d kecil per tindakan sedang per tindakan s.d besar perpindahan s.d canggih perpindahan s.d tindakan rehabilitasi medik sederhana per tindakan s.d sedang per tindakan s.d canggih per tindakan s.d tindakan medik operatif tindakan bedah minor minor per tindakan minor per tindakan minor per tindakan tindakan bedah thorax sedang per tindakan besar per tindakan khusus per tindakan tindakan anestesi tindakan anestesi kecil per tindakan tindakan anestesi sedang per tindakan tindakan anestesi besar per tindakan tindakan anestesi khusus per tindad u.bs republik kepala bagian t.u. ke) irnterian aah isa tirto naga nip al. lampiran ala peraturan menteri keuangan republik indonesia pmk. tentang tarif layanan badan layanan umum rumah mana sakit paru dr. h.a rotinsulu bandung pada kementerian kesehatan membrawat jalan belum termasuk poliklinik bhp yang umum per kunjungan diresepkan per kunjungan gigi per kunjungan gizi per kunjungan poliklinik spesialis spesialis paru per kunjungan spesialis asthma per kunjungan spesialis anak per kunjungan spesialis penyakit dalam per kunjungan spesialis bedah thorax per kunjungan spesialis per kunjungan spesialis jantung per kunjungan spesialis rehab medik per kunjungan spesialis onkologi paru per kunjungan poliklinik eksekutif dokter spesialis per kunjungan dokter umum per kunjungan pelayanan ird per kunjungan ruang rawat sehari pelayanan satu hari tidak rawat ruang rawat sehari per kunjungan inap lebih dari jam ruang isolasi, hcu dan icu belum termasuk bhp yang isolasi diresepkan ruang isolasi untuk kasus hari khusus kejadian luar biasa perawatan hcu intermediate hari perawatan icu hari perawatan tindakan gigi belum termasuk pemberian topical fluor per tindakan bhp yang scaling perpindahan s.d diresepkan root playing kuretase per tindakan penambahan perpindahan s.d pencetakan gigi rahang) per tindakan bongkar tambalan per tindakan pulp mapping per tindakan perbedaan politis per tindakan revitalisasi per tindakan sterilisasi per tindakan preparasi buka kaum open bur per tindakan pengisian amputasi mortal per tindakan nu, (ras re. tanda medan menteri keuangan bepublas indonesia reading filing erf) per per tindakan pengisian ekspirasi mortal per tindakan pengisian gangren pulpa per tindakan eliminasi fokus infeksi per tindakan pencabutan gigi perpindahan s.d insist abses intraoral per tindakan flap satu regio per tindakan ostektomi sederhana per tindakan odontektomi lokal tingkat per tindakan jasa konsul konsul visite spesialis per kunjungan konsul visite gigi umum per kunjungan konsul visite vct per kunjungan konsul visite ahli gizi per kunjungan konsul fisioterapi per kunjungan konsul perawat per kunjungan konsultasi gizi per kunjungan konsultasi vct (ird) per kunjungan pemulasaraan jenazah per tindakan penyimpanan jenazah per tindakan administrasi kamar jenazah per tindakan ambulance pasien tarif dasar dalam kota per luar kota ditambah tarif dasar per alam kota perawat pendamping dalam kota per hantaran luar kota per hantaran jenazah tarif dasar dalam kota per luar kota ditambah tarif dasar dalam kota per pass pendidikan dan latihan latihan kerja magang per orang bln diklat fungsional dalam per orang hari penelitian:in studi banding per orang hari survey per orang 2hari pkl per orang mgu dokter muda per orang mgu aaa menteri keuangan republik indonesia iis ama mama temasuction pump per hari oksigen consentrator per jam oksigen penggunaan oksigen didalam bergabung rumah sakit penggunaan oksigen diluar rumah sakit pertahun ore oksigen central liter menit selama jam) rawat jalan per liter rawat inap kelas iii per liter igd per liter isolasi per liter icu per liter penggunaan sarana dan prasarana aula per jam infocus per jam laptop per jam insinerator per kantin per bulan asrama per orang hari asrama panitia per hari kursi biru tidak dilipat per hari buah kursi lipat per hari buah kursi roda (diluar rumah sakit) per hari buah tempat tidur pasien (diluar rumah per hari buah sakit) sound system per hari screen per hari ruang rapat asma centre per jam penggunaan ruangan ruang untuk per bulan koperasi) penggunaan atm umum. u.b. dana kepala bagian t,u kementerian ni mare ya)! tirto ntd tasanadnt kang odi |
pig aas kemenkeu. dana apbn. otoritas jasa keuangan. pertanggungjawaban. penyaluran. pencairan. penyedisesuai dengbahwa sehubungan dengan perubahan organisasi otoritas jasa keuangan, perlu mengubah ketentuan dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. yang mencantumkan mengenai nomenklatur pejabat pada otoritas jasa keuangan yang ditetapkan sebagai kepala satuan kerja sementara otoritas jasa keuangan yang melaksanakan fungsi kuasa pengguna. ketentuan hurufiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka penyaluran dana awal sebagaimana dimaksud dalamyang mengaturuntuk mendukung program kemudahan dalam berusaha (ease doing business) oleh pemerintah indonesia, diperlukan penyederhanaan persyaratan administrasi dalam rangka pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan penghapusan nomor pokok wajib pajak secara jabatan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, serta meningkatkan pengawasan atas kepatuhan pengusaha kena pajak, diperlukan penyesuaian ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penghapusan nomor pokok wajib pajak, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersam sebagaimana dimaksud dalam dan perubahanny, termasuk surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunanwww .jdih.kemenkeu.go.idtermasuk surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan. penghapusan npp adalah tindakan menghapuskan npp dari administrasi direktorat jenderal pajak. pencabutan pengukuhan pkp adalah tindakan mencabut pengukuhan pkp dari administrasi direktoratwajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif namun belum dilakukan penghapusan npp. kantor virtual (virtual office) atau kantor bersama (co working space), yang selanjutnya disebut kantor virtual, adalah suatu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan oleh pengelola kantor virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau korespondensi secara bersama sama oleh (dua) atau lebih pengusaha yang atas pemanfaatan kantor dimaksud terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk jasa persewaan gedung dan jasa persewaan kantor (serviced office). sertifikat elektronik (digital certificate)bab pendaftaran wajib pajak dan penghapusan npppp atau kp2kp yang wilayah kerjanya meliputi: tempat tinggal wajib pajak, tempat kedudukan wajib pajak, atau cc. tempat kegiatan usaha wajib pajak. direktur jenderal pajak berwenang untuk menetapkan: tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan badan, atau tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari satu tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha, tempat terdaftar bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu pada kpp tertentu, dan tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran wajib pajak. terhadap wajib pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada diberikan npp. persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang undang ph. persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada merupakanh. www .jdih.kemenkeu.go.id wajib pajak sebagaimana dimaksud pada meliputi: wajib pajak orang pribadi, wajib pajak warisan belum terbagi, wajib pajak badan, dan bendahara yang ditunjukbagian kesatu wajib pajak orang pribadisebagaimana dimaksud pada meliputi: wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan atas penghasilan tidak kena pajak, dan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya. terhadap wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, selain diwajibkan mendaftarkan diri kpp atau kp2kp yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak, juga diwajibkanbagi setiap tempat kegiatan usaha. orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif dapatpada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan wajib pajak pada suatu bulan yang disetahunkan sama dengan atau telah melebihi penghasilan tidak kena pajak. wajib pajak yang(satu) bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukanuntuk. untuk wajib pajak yangadanya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak untuk setiap tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak. untuk wajib pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim sebagaimana dimaksud dalam huruf permohonan pendaftaran wajib pajak dihampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada atau untuk wajib pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena: menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta sebagaimana dimaksud dalam huruf atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perawakannya terpisah dari suaminya sebagaimana dimaksud dalam huruf permohonan pendaftaran wajib pajak selain dihampiri dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada atau juga ditambah dengan fotokopi npp suami dan fotokopi akta perkawinan atau dokumen sejenisnya. dalam hal nomor induk kependudukan wajib pajak warga negara indonesia terealisasi dengan basis data kependudukan, permohonan pendaftaran wajib pajak tidak perlu dihampiri: dokumen yang menunjukkan identitas diri sebagaimana dimaksud pada atau huruf dan atau dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud dalamtinggal wajib pajak telahwww .jdih.kemenkeu.go.id kpp atau kp2kp yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggaltinggalanataumerupakan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif,dalam hal wajib pajak telahdalam hal wajib pajak telah meninggalkan indonesia untuk selama lamanya, dokumen yang menunjukkan bahwa penghasilan netotidak melebihi penghasilan tidak kena pajak, atau fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dandalam hal wanita kawin tidak melaksanakan hak dan kewajiban perawakannya secara terpisah dari suaminywww .jdih.kemenkeu.go.idmemiliki lebih dari (satu) npp, tidak termasuk npp cabang, atau: tidak sedang dilakukan tindakan: pemeriksaan tidak meninggalkan warisan, atau wajib pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan. bagian kedua wajib pajak warisan belum terbagi pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak warisan belum terbagi menggunakan npp dari wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. dalam hal wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan sebagaimana dimaksud pada belum memiliki npp, dan dari warisan tersebut diterima atau diperoleh penghasilan, wakil dari wajib pajak warisan belum terbagi wajib mendaftarkan diri pada kpp atau kp2kp yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha orang pribadi yang meninggalkan warisan. pendaftaran diri oleh wakil sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut meninggal dunia. wakil sebagaimana dimaksud pada dan yaitu: salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau cc. pihak yang mengurus harta peninggalan, dari wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan. wakil sebagaimana dimaksud pada melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan atas wajib pajak warisan belum terbagisebagaimana dimaksud pada berupa: fotokopi dokumen yang menunjukkan identitas diri orang pribadi yang meninggalkan warisan, fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil wajib pajak warisan belum terbagiwajib pajak diterima secara lengkap. dalam hal wakil sebagaimana dimaksud dalam untuk wajib pajak warisan belum terbagiwarisan belum terbagi,dan dihampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data wajib pajak warisan belum terbagiwarisan belum terbagi sebagaimana dimaksud pada kepala kpp memberitahukan perubahan tersebut kepada wakil wajib pajak. kepala kpp atas permohonan wakil wajib pajak atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan npp terhadap wajib pajak warisan belum terbagi dalam hal warisan sudah selesai dibagiwww .jdih.kemenkeu.go.id bahwa warisan sudah selesai dibagi dengan menyebutkan ahli waratas wajib pajak warisan belum terbagiwww .jdih.kemenkeu.go.idrupakan utang pajak yang penasihatnya telah kedaluwarsa. bagian ketiga wajib pajak badanwajib pajak sebagaimana dimaksud pada meliputi: wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan atau pemungut pajak, atau wajib pajak yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan atau pemungut pajak.(l) wajib pajaksaat pendirian. www .jdih.kemenkeu.go.id terhadap wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha beberapa tempatadanya suatu kegiatan usaha yang mulai dilakukan oleh wajib pajak tempat kegiatan usaha tersebut. pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam danmana dimaksud padadan dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha badanwww .jdih.kemenkeu.go.id(l)berupa: dokumen yang menunjukkan bahwa wajib pajak badan telah dilikuidasi atau dibubarkan, atau dokumen yang menunjukkan bahwa wajib pajak bentuk usaha tetap telah menghentikan kegiatan usahanya indonesiwww .jdih.kemenkeu.go.iddua belaswww .jdih.kemenkeu.go.id ina:www .jdih.kemenkeu.go.id utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan. bagian keempat wajib pajak bendaharapendaftaran diri wajib pajak sebagaimana dimaksud pada dilakukanberupa: dokumen yang menunjukkan bahwa wajib pajak ditunjuk sebagai bendahara, dan dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjukwww .jdih.kemenkeu.go.id(l)www .jdih.kemenkeu.go.id: tidak lagi memiliki kewajiban sebagai bendahara, atau memiliki lebih dari (satu) nppghapusan npp oleh wajib pajakyatakan bahwa wajib pajak sudah tidak memiliki kewajibanataudan www .jdih.kemenkeu.go.id tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum bidang perpajakan, berupa: keberatan: atau verifikasiengan tidak meninggalkan warisan, atau wajib pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan. bagian keenam ketentuan lain lainghapusan npp terhadap wajib pajak yang tidak lagibab iii pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak bagian kesatu pengukuhan pengusaha kena pajak pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai undang undang ppnkp. pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada dapat memilih untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai pkp. pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai undang undang ppn dapat melaporkan usahanyapengusaha dengan menyampaikan permohonan pada: kpp atau kp2kppengusaha, atau kpp tertentu yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. selain melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pkp pada kpp atau kp2kp sebagaimana dimaksud pada pengusaha dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pkp pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pkp sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat www .jdih.kemenkeu.go.id jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan rutenya melebihi batasan pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh menteri keuangan. tempat pelaporan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi pengusaha orang pribadi yaitu: kpp atau kp2kp yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, dalam hal berada tempat tinggalnya, dan atau, dalam hal tempat kegiatan usaha tersebut berada tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnyawww .jdih.kemenkeu.go.id tempat pelaporan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi pengusaha berbentuk badan yaitu: kpp atau kp2kp yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya, danpermohonan pengukuhan pkp sebagaimana dimaksud dalam disampaikan secara elektronik atau tertulis, serta dihampiri dengan dokumen yang disyaratkanokumen yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan pengukuhan pkp sebagaimana dimaksud dalam berupa: untuk pengusaha orang pribadi: dokumen yang menunjukkan identitas diri pengusaha untuk warga negara indonesia maupun warga negara asing, dan dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas untuk setiap tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, untuk pengusaha berbentuk badanadanya kegiatan usaha untuk setiap tempat kegiatan usaha, dan dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus atau penanggung jawab pengusaha, atau cc. untuk pengusaha yang menggunakan kantor virtual sebagai tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan, selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf pengusaha juga harus melampirkan: dokumen yang menunjukkan kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis antara penyedia jasa kantor virtual dan pengusaha, dan www .jdih.kemenkeu.go.id dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang. pengukuhan pkp berdasarkan permohonan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan sepanjang pengusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut: untuk pengusaha orang pribadidanatau untuk pengusaha berbentuk badandan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka dan angka juga berlaku untuk seluruh pengurus atau penanggung jawab pengusaha. berdasarkan permohonan pengukuhan pkp sebagaimana dimaksud dalam kepala kpp atau kp2kp meneliti pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuankepala kpp atau kp2kp memberikan keputusan berupa: menerima permohonan pengusaha untuk dikukuhkan sebagai pkp dan memberikan sertifikat elektronik, dalam hal permohonan pengusaha memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam menolak permohonan pengusaha untuk dikukuhkan sebagai pkp, dalam hal permohonan pengusaha tidak memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada diberikan paling lama (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap. sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf berfungsi sebagai identifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh direktorat jenderal pajak berupa: layanan permintaan nomor seri faktur pajak melalui laman (website) yang ditentukan dan atau disediakan oleh direktorat jenderal pajak, dan atau penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh direktorat jenderal pajak untuk pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik (e faktur). sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada memiliki masa berlaku selama (dua) tahun dihitung sejak tanggal sertifikat elektronik diberikan oleh direktorat jenderal pajak, atau jangka waktu lain yang yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak. www .jdih.kemenkeu.go.id sebelum masa berlaku sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada berakhir, pkp diperkenankan untuk meminta kembali sertifikat elektronik. masa berlaku sertifikat elektronik yang telah diterbitkan sertifikat elektronik baru sebagaimana dimaksud pada dinyatakan berakhir. untuk dapat menggunakan layanan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat elektronik yang telah diberikan kepada pkp sebagaimana dimaksud dalam huruf harus terlebih dahulu dilakukan aktivasi oleh kpp atau kp2kp tempat pkp dikukuhkan. aktivasi sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan berdasarkan permohonan aktivasi oleh pkp yang disampaikan kpp atau kp2kp tempat pkp dikukuhkan dengan ketentuan sebagai berikut: pengusaha menyampaikan permintaan aktivasi sertifikat elektronik bersamaan dengan permohonan pengukuhan pkp, atau pkp menyampaikan permintaan tersendiri setelah pkp dikukuhkan paling lama (tiga) bulan setelah pengusaha dikukuhkan sebagai pkp. terhadap permintaan aktivasi sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada petugas kpp atau kp2kp melakukan penelitian lapangan paling lama (sepuluh) hari kerja setelah: pengusaha dikukuhkan sebagai pkp, dalam hal permintaan disampaikan bersamaan dengan permohonan pengukuhan pkp sebagaimana dimaksud pada huruf atau permintaan aktivasi sertifikat elektronik tersendiri sebagaimana dimaksud pada huruf diterima. www .jdih.kemenkeu.go.id penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rangka menguji kesesuaian informasi yang tercantum dalam dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam dengan keadaan yang sebenarnya. berdasarkan hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada kepala kpp atau kp2kp memberikan keputusan berupa: mengaktifkan sertifikat elektronik, dalam hal permohonan pengusaha memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada atau mencabut pengukuhan pkp, dalam hal permohonan pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada kepala kpp atau kp2kp mencabut pengukuhan pkp, dalam hal pkp tidak menyampaikan permintaan aktivasi sertifikat elektronik dalam jangka waktu (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf direktur jenderal pajak berwenang untuk menonaktifkan sementara sertifikat elektronik terhadap pkp dengan kriteria sebagai berikut: pkp yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai untuk (tiga) masa pajak berturut turut, pkp yang terindikasi menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pkp: dan atau pkp selain sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. terhadap penonaktifan sementara sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada pkp dapat menyampaikan klarifikasi dengan ketentuan sebagai berikut: paling lama (satu) bulan terhitung sejak penonaktifan sebagaimana dimaksud pada huruf diberitahukan: atau dalam jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan direktur jenderal pajak. dalam hal berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada diketahui bahwa pkp tidak memenuhi kriteria penonaktifan sementara sertifikat elektronik, dilakukan pengaktifan kembali sertifikat elektronik. dalam hal pkp tidak menyampaikan klarifikasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada atau klarifikasi pkp ditolak, dilakukan pencabutan pengukuhan pkp. kepala kpp dapat mengukuhkan pkp secara jabatan dalam hal pengusaha tidak melaksanakan kewajiban pelaporan usaha sebagaimana dimaksud dalam,memberikan keputusan pengukuhan pkp secara jabatan dan sertifikat elektronik kepada pengusaha yang dikukuhkan sebagai pkp secara jabatan sebagaimana dimaksud pada www .jdih.kemenkeu.go.id bagian kedua pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak pencabutan pengukuhan pkp dapat dilakukan oleh kepala kpp berdasarkan permohonan pencabutan pengukuhan pkp atau secara jabatan. pkp menyampaikan permohonan pencabutan pengukuhan pkp sebagaimana dimaksud dalam pada kpp atau kp2kp tempat pkp dikukuhkan. permohonan pencabutan pengukuhan pkbahwa pkp tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamberdasarkan permohonan pkppp tidak menerbitkan keputusan, permohonan pkp dianggap www .jdih.kemenkeu.go.id dikabulkan dan kepala kppdilakukan terhadap pkp yang tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pencabutansecara jabatan melalui penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap pkp tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut: pkp dengan status wajib pajak non efektif, pkp yang tempat terulangnya ppn telah dipusatkan tempat lain, pkp menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pkp yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pkp yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, dan atau tempat kegiatan usaha wilayah kerja kpp lainnya, pkp yang telah dinonaktifkan sementara sertifikat elektroniknya dan tidak melakukan klarifikasi atau klasifikasinya ditolak sebagaimana dimaksud dalam dan atau pkp dengan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. pencabutan pengukuhan pkp sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penerbitan keputusan pencabutan pengukuhan pkp. www .jdih.kemenkeu.go.idcabutan pengukuhan pkp terhadap pkp yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pkp. pkp dapat menyampaikan klarifikasi terhadap pencabutan pkp secara jabatan berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam kepada kepala kpp tempat pkp dikukuhkan paling lama (satu) bulan terhitung sejak keputusan pencabutan pengukuhan pkp sebagaimana dimaksud dalam dikirim. dalam hal berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada diketahui bahwa pkp memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pembatalan pencabutan pengukuhan pkp. selain pembatalan pencabutan pengukuhan pkp sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal pajak dapat melakukan pembatalan pencabutan pengukuhan pkp secara jabatan berdasarkan data dan atau informasi yang diperoleh atau dimiliki direktorat jenderal pajak yang menunjukkan bahwa pkp memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab ketentuan lain lain kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan npp dan atau dikukuhkan sebagai pkp berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatanwww .jdih.kemenkeu.go.id tahun sebelum diterbitkannya npp dan atau dikukuhkan sebagai pkp serta tidak menghilangkan hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dan atau pkp yang bersangkutan. direktur jenderal pajak dapat memberikan sertifikat elektronik kepada wajib pajak yang berfungsi sebagai identifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh direktorat jenderal pajak selain bagi pkp sebagaimana dimaksud dalam huruf pemberian sertifikat elektronik kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal pajak. ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan: pendaftaran wajib pajak dan pemberian npp, perubahan data, pemindahan wajib pajak, penetapan wajib pajak non efektif dan penghapusan npp, pelaporan usaha dan pengukuhan pkp, pemberian sertifikat elektronik, permintaan kembali sertifikat elektronik, pencabutan pengukuhan pkp dan sertifikat elektronik, klarifikasi pencabutan pengukuhan pkp, serta pembatalan pencabutan pengukuhan pkp, kegiatan ekstensifikasi untuk pemberian npp dan atau pengukuhan pkp, penentuan tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha bagi wajib pajak, kriteria pkp yang sertifikat elektroniknya dinonaktifkan sementara dan penonaktifan sementara sertifikat elektronik oleh direktur jenderal pajak: dan www .jdih.kemenkeu.go.id pencabutan pengukuhan pkp secara jabatan terhadap pkp yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pkp, diatur dengan: terhadap pkp yang dikukuhkan sebelum tanggal agustus dan sampai dengan berlakunya peraturan menteri ini: belum memiliki sertifikat elektronik, atau pernah memiliki sertifikat elektronik namun sertifikat elektronik tersebut sudah habis masa berlakunya dan tidak meminta sertifikat elektronik baru, direktur jenderal pajak secara jabatan melakukan pencabutan pengukuhan pkp sebagaimana dimaksud dalam pkp yang dikukuhkan sejak tanggal agustus dan sampai dengan berlakunya peraturan menteri ini belum memiliki sertifikat elektronik, berlaku ketentuan sebagai berikut: pkp wajib menyampaikan permintaan dan aktivasi sertifikat elektronik pada kpp atau kp2kp tempat pkp dikukuhkan, paling lama (tiga) bulan setelah berlakunya peraturan menteri ini, dan dalam hal pkp tidak menyampaikan permintaan dan aktivasi sertifikat elektronik dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala kpp secara jabatan melakukan pencabutan pengukuhan pkp sebagaimana dimaksud dalam terhadap pkp yang menerbitkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak www .jdih.kemenkeu.go.id pertambahan nilai untuk masa pajak juli, agustus, dan atau september tahun tidak dilakukan pencabutan pengukuhan pkp serta kepadanya diberikan sertifikat elektronik secara jabatan dan pkp tersebut harus melakukan aktivasi sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalambab ketentuan penutup, bagian t.u,, kementerian tarif riyanto yukon www .jdih.kemenkeu.go.id0o2.www .jdih.kemenkeu.go.idqdi: penyetoran akumulasi iuran pensiun sebagai penerimaan negara bukan pajak oleh pengelola program. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:khm hukum lingkungan tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia vang mengelola perumahan. pemberian pum kpr kepada peserta ak .):ip: www .jdih.kemenkeu.go.idrryert10xlurnx6 (lima persen) dari jumlah www .jdih.kemenkeu.go.id seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi: antara dan disisipkan (tiga) yakni darpengelola program:: dan(l)pengelola programwww .jdih.kemenkeu.go.id a1r mekanisme penghapusbukuan yang berlaku pengelola programpengelola programkomentar:an keuangan. www .jdih.kemenkeu.go.id, dan cc.penghapusbukuan aset tetap berupa tanah dan atau bangunan. (l)kpengelola program, dilakukan pemindahbukuan aset dari akumulasi iuravnda, fo, pih. kepala bagian tu kemnerteriati:." pan kemana ana nag luhut m.r. lim nip 198xw4not www .jdih.kemenkeu.go.id |
sangbagi pengguna jasaudit kepabean. ketentuan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang audit kepabeanan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut lha sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai dasar penetapan direktur jenderal bea dan cukai, penetapan pejabat bea dan cukai, dan atau penerbitan surat tindak lanjutterhadap objperdesaan dan perkotatext pmk.o7 per. htm |
aas kementerian keuangan. kepabeanan. bidang ekspdan pengawasan kegiatan kepabeanan bidang ekspor, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai, bahwa berdasarmenteri keuangan dapat menetapkan barang ekspor dengan karakteristik tertentu yang pembayaran bea keluar atas barang ekspor tersebut dilakukan setelah pemberitahuan pabean ekspor disampaikan kantor pabeekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. ketentuan diubah dan antara dan disisipkan (satu) yakni y4a)ya) dalam hal barang ekspor sebagaimana dimaksud pada termasuk dalam kriteria barang ekspor dengan karakteristik tertentu, pembayaran bea keluar dapat dilakukan setelah disampaikan pemberitahuan pabean ekspor. pemberitahuan pabean ekspor disampaikan dalam bentuk tulisan atas formulir atau data elektronik. ketentuan diubah dan menambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:, kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan,dikenaiadalah berupabidang ekspor. bukti pelunasan bea keluar sebagaimana dimaksud pada huruf adalah berupa bukti bayar bea keluar. ketentuan dan diubah, dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap barang ekspor dengan kriteria sebagai berikut: barang ekspor yang akan diimpor kembali, barang ekspor yang pada saat iparnya ditujukan untuk diekspor kembali,,dihapus. pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud padapemeriksaan fisik atas barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara selektif terhadapatau barang ekspor yang dikenai bea keluar. (la) terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada yang diekspor oleh eksportir tertentu tidak dilakukan pemeriksaan fisik. (1b) terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada yang diekspor oleh eksportir yang merangkap sebagai importir dengan kategori low risk dapat tidak dilakukan pemeriksaan fisik. eksportir tertentu sebagaimana dimaksud pada (la):utang bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor, dan telah menyelenggarakan pembukuan sesuai undang undang kepabeanan(la). ketentuan sebagaimana dimaksud pada (la), dan (1b), tidak berlaku bagi eksportirketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:bea dan cukai dan atau dengan menggunakan sistem komputer pelayananilai fob barang, jenis valuta, dan atau nomor petikemas, dapat dilayani sebelum barang masuksarana pengangkut, ekspor terhadap barang ekspor dengan karakteristik tertentu, pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor dilakukan paling lama (enam puluh) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut, ataupesawat udara. pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada yang berupa data mengenai jumlah dan nilai fobsejakbarang ekspor dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: konsentrat tembaga, dengan pos tarif dan konsentrat nickel, dengan pos tarif ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang: tidak melaporkan pembatalan ekspor kepada pejabat bea dan cukai kantor pabean pemuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf atau melaporkan pembatalan ekspornya namun melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam hurufatau membongkar barang ekspor dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean, dipidana50. (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak rp5. (lima milyar rupiah). ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: eksportir wajib menyimpan data pemberitahuan pabean ekspor yang telah didaftarkan dalam media elektronik dan atau hasil cetak pemberitahuan pabean ekspor |
han luar kedinasan. pns. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk.giatan mengikuti pendidikan luar kedinasan oleh pegawai negeri sipil lingkungan kementerian keuangan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang secara nyata dibutuhkan oleh organisasi, merupakan kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian keuangan: bahwa agar kegiatan mengikuti pendidikan luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat mencapai sasaran dan dilaksanakan secara tertib dan teratur, perlu menyusun ketentuan mengenai pemberian izin mengikuti pendidikan bagi pegawai negeri sipil lingkungan kementerian keuangan yang mengikuti pendidikan luar: memutuskan: menetapkan:. bab ketentuan umum bagian kesatu definisi pengertiansecara organik bekerja lingkungan kementerian keuangan termasuk yang dipekerjakan diperbantukan luar kementerian keuangan, kecuali yang masih berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil. ijazah adalah pernyataan tertulis yang diperoleh pegawai setelah menyelesaikan pendidikannya sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan dari lembaga pendidikan yang terakreditasi sesuai peraturan perundang undangan. pendidikan luar kedinasan adalah kegiatan melanjutkan pendidikan yang dilakukan oleh pegawai atas inisiatif sendiri dengan menggunakan biaya sendiri dan dilakukan luar jam kerjasurat laporan perkembangan mengikuti pendidikan luar kedinasan yang selanjutnya disebut surat laporan perkembangan adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh pegawai yang sedang melanjutkan pendidikan luar kedinasan mengenai perkembangan studi dan nilai studi setiap semester. surat laporan telah selesai mengikuti pendidikan luar kedinasan yang selanjutnya disebut surat laporan adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh pegawai yang telah selesai melanjutkan pendidikan luar kedinasan dengan dihampiri fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir. bagian kedua tujuan peraturan menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pendidikan luar kedinasan oleh pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi pribadi, dapat sekaligus menunjang tugas dan fungsi kementerian keuangan serta sesuai dengan rencana program pengembangan sumber daya manusia kementerian keuangan. bab penyelenggara penyelenggara program pendidikan luar kedinasan adalah lembaga pendidikan dalam negeri atau luar negeri dengan status: lembaga pendidikan negeri, lembaga pendidikan swasta dalam negeri, yaitu lembaga yang telah memiliki izin pendirian sesuai dengan peraturan perundang undangan dan memiliki akreditasi program studi paling kurang pada saat pegawai mendaftar, atau lembaga pendidikan luar negeri, yaitu lembaga yang berdomisili luar yurisdiksi indonesia atau yang memiliki cabang afiliasi yang didirikan secara sah indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan dan telah mendapat pengakuan dan atau penyetaraan dari kementerian yang membidangi pendidikan. dalam hal tidak terdapat lembaga pendidikan swasta dengan syarat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf pada wilayah unit kerja pegawai yang akan melanjutkan pendidikan luar kedinasan, pegawai yang bersangkutan diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan luar kedinasan pada lembaga pendidikan swasta dengan akreditasi program studi tertinggi pada wilayah unit kerja yang bersangkutan. bab iii persyaratan pegawai yang akan melanjutkan pendidikan luar kedinasan, mengajukan permohonan izin tertulis secara hierarki kepada pejabat yang berwenang memberikan izisebagaimana dimaksud pada disampaikan sebelum pegawai yang bersangkutan melakukan pendaftaran lembaga pendidikan yang dituju. pegawai yang melanjutkan pendidikan luar kedinasan, harus memenuhi syarat: telah bekerja paling kurang (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil: memiliki pangkat paling rendah: pengatur muda tingkat (ii b) bagi yang melanjutkan pendidikan tingkat diri, pengatur ii c) bagi yang melanjutkan pendidikan tingkat s1 div: penata muda iii a) bagi yang melanjutkan pendidikan tingkat s2: dan penata muda tingkat (iii b) bagi yang melanjutkan pendidikan tingkat s3, memiliki daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan paling kurang bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir: sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat dan atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan pemerintah mengenai kedisiplinan atau peraturan perundang undangan lainnya, tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri, tidak sedang menjalani pendidikan luar kedinasan dengan jenjang pendidikan yang sama meliputi program studi yang sama: program jurusan yang diambil sesuai atau terkait dengan bidang tugas kedinasan dan kebutuhan organisasi, yang dinyatakan dalam surat pernyataan pejabat atasan langsung pegawai yang bersangkutb pemberian izin masing masing unit eselon melakukan seleksi administrasi terhadap pegawai yang akan melanjutkan pendidikan luar kedinasan. pegawai yang lulus seleksi administrasi diberikan izietentuan: bagi yang melanjutkan pendidikan tingkat diri, izin ditetapkan oleh pejabat eselon iii atau pejabat eselon pimpinan satuan kerja) selaku atasan pegawai yang bersangkutan: bagi yang melanjutkan pendidikan tingkat s1, izin ditetapkan oleh pejabat eselon atasan pegawai yang bersangkutan, bagi yang melanjutkan pendidikan tingkat s2, izin ditetapkan oleh: kepala kantor wilayah tempat pegawai yang bersangkutan bertugas untuk pegawai lingkungan kantor vertikal, sekretaris unit eselon tempat pegawai yang bersangkutan bertugas untuk pegawai lingkungan kantor pusat: kepala biro sumber daya manusia untuk pegawai lingkungan sekretariat jenderal, bagi yang melanjutkan pendidikan tingkat s3, izin ditetapkan oleh pejabat eselon atasan pegawai yang bersangkutan. izin yang diberikan oleh pejabat pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf angka dan angkaizin yang diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf angka dihembuskan kepada sekretaris badan pendidikan dan pelatihan keuangan. bab kewajiban dan hak bagian kesatu kewajiban selama menjalani pendidikan luar kedinasan, pegawai harus: menjaga kehormatan dan nama baik kementerian keuangan, mematuhi segala ketentuan yang berlaku baik sebagai pegawai negeri sipil maupun sebagai siswa mahasiswa lingkungan lembaga pendidikan yang bersangkutan, tidak menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pendidikan luar kedinasan, membuat surat laporan perkembangan setiap semester dengan disertai fotokopi lembar kemajuan akademik kartu hasil stud: membuat surat laporan dengan melampirkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalis. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada hurufbagian kedua hak pegawai yang telah selesai menjalani pendidikan luar kedinasan dan telah menyampaikan surat laporan, berhak: mendapat penyesuaian jenjang pendidikan dalam data kepegawaian pada unit eselon dan biro sumber daya manusia, mendapat penyesuaian dan menyandang gelar dalam data kepegawaian bagi yang lulus pendidikan tingkat diri, s1, s2, dan s3. bab pencabutan dan pembatalan izin pemberian izin dicabut apabila pegawai: melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf huruf dan huruf mengubah jurusan pendidikan yang telah disetujui sebelumnya tanpa persetujuan pejabat yang berwenang memberikan izin: dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil. pemberian izin dibatalkan apabila pegawai tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai keterangan resmi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan (drop out). pegawai yang dicabut atau dibatalkan izinnya, dapat mengajukan izin kembali apabila memulai perkuliahan yang baru. pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang memberikan izink pegawai sebagaimana dimaksud dalam dapat dibatalkan, dalam hal setelah menyelesaikan melanjutkan pendidikan luar kedinasan diketahui bahwa pengajuan izin oleh pegawai yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan bab vii ketentuan bagi pegawai dipekerjakan diperbantukan, pegawai yang mengalami mutasi, dan calon pegawai negeri sipil bagian kesatu pegawai dengan status dipekerjakan diperbantukan pegawai dengan status dipekerjakan diperbantukan yang akan melanjutkan pendidikan luar kedinasan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala biro sumber daya manusia kementerian keuangan, dengan tembusan disampaikan kepada unit eselon asal dan unit tempat pegawai dipekerjakan diperbantukan. seleksi administrasi dan pemberian izin belajar bagi pegawai dengan status dipekerjakan diperbantukan dilakukan oleh kepala biro sumber daya manusia. bagian kedua pegawai yang mengalami mutasi pegawai yang berpindah tugas mutasi dan karenanya menyebabkan jarak antara tempat kerja pegawai dengan tempat pendidikan menjadi jauh sehingga mempengaruhi efektifitas kerja pegawai, diharuskan untuk pindah lembaga pendidikan baru yang berada pada wilayah unit kerja yang baru. dikecualikan dari ketentuan pegawai yang mengalami perpindahan mutasi namun sudah memasuki tahap penyusunan tugas akhir dan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dalam pendidikan luar kediamannya. pegawai sebagaimana dimaksud pada dan harus mengajukan permohonan izin baru kepada pejabat yang berwenang memberikan izin tempat kerja yang baru. pejabat sebagaimana dimaksud pada tidak diperkenankan menolak memberikan izin apabila pegawai yang bersangkutan masih menempuh program jurusan yang sama. ketentuan mengenai lembaga pendidikan baru sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan bagi pegawai yang mengalami perpindahan mutasi yang tidak menyebabkan jarak antara tempat kerja pegawai dengan tempat pendidikan menjadi jauh, tetap melanjutkan pendidikan pada lembaga pendidikan yang sedang ditempuh. pegawai sebagaimana dimaksud pada tetap diharuskan mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang memberikan izin tempat kerja yang baru, sepanjang perpindahan mutasi dimaksud menyebabkan perubahan pejabat yang berwenang memberikan izin. pejabat yang berwenang memberikan izin tempat yang baru tidak diperkenankan menolak permohonan izin dari pegawai. bagian ketiga calon pegawai negeri sipil calon pegawai negeri sipil yang pada saat diterima kementerian keuangan sedang melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi, dikecualikan dari ketentuan dan huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf calon pegawai negeri sipil yang pada saat diterima kementerian keuangan telah memiliki ijazah yang lebih tinggi dengan program studi sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada harus membuat laporan dengan melampirkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir dani ketentuan peralihan pemberian izin yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku. bab ketentuan penutup setiap pimpinan unit eselopiran peraturan, men keuangan republik indonesia tee raga tentang tarif layanan badan layanan umum rumah sakittarif kelas tarif rawat inap, visite dan konsultasi tidak rawat inap kelas per hari matan jasa visite per pemeriksaan khusus yang konsultasi dokter spesialis (on call) per kunjungan dipakai tindakan keperawatan per hari amp registrasi administrasi sekali selama s.d dari total dirawat pembayaran (min. rp. , , max. rp. tarif tindakan bedah dan anestesi bedah sarafkhusus per tindakan s.d bedah digest sederhana per tindakan s.d , | tidak kecil per tindakan s.d termasuk sedang per tindakan s.d , | amp besar per tindakan s.d ce. canggih per tindakan s.d khusus per tindakan s.d bedah urologi bedah terbuka open surgery ringan per tindakan s.d tidak sedang per tindakan s.d termasuk berat per tindakan s.d amp khusus per tindakan s.d lithotripsi ringan per tindakan s.d sedang per tindakan s.d berat per tindakan s.d khusus per tindakan s.d tur prostate ringan per tindakan s.d sedang per tindakan s.d b), mina aan hpa menteri keuangan republik indonesia berat per tindakan s.d khusus per tindakan s.d tur buli ringan per tindakan s.d sedang per tindakan s.d berat per tindakan s.d khusus per tindakan s.d urs ringan per tindakan s.d sedang per tindakan s.d berat per tindakan s.d khusus per tindakan s.d pnl ringan per tindakan s.d sedang per tindakan s.d berat per tindakan s.d khusus per tindakan s.d sachsen ringan per tindakan s.d sedang per tindakan s.d berat per tindakan s.d khusus per tindakan s.d tindakan endourology lainnya ringan per tindakan s.d sedang per tindakan s.d berat per tindakan s.d khusus per tindakan s.d bedah ortopedi operasi ringan kecil per tindakan s.d , | tidak operasi sedang per tindakan s.d termasuk operasi besar per tindakan s.d operasi khusus per tindakan s.d operasi khusus per tindakan s.d operasi khusus iii per tindakan s.d operasi khusus per tindakan s.d operasi khusus per tindakan s.d bedah ontologi kecil per tindakan s.d , | tidak sedang per tindakan s.d termasuk besar per tindakan s.d canggih per tindakan s.d khusus per tindakan s.d maan naa gaya menteri keuangan were indonesia @ . tindakan sedang per tindakan s.d , | tidak tindakan besar per tindakan s.d termasuk tindakan khusus per tindakan s.d bedah anak tindakan sedang gol per tindakan s.d tindakan sedang gol per tindakan s.d , | tidak tindakan sedang gol iii per tindakan s.d termasuk tindakan besar gol1l per tindakan s.d tindakan besar gol per tindakan s.d f . tindakan khusus gol per tindakan s.d tindakan khusus gol per tindakan s.d tindakan khusus gol iii per tindakan s.d tindakan khusus gol per tindakan s.d bedah toraks kardiovaskuler kecil per tindakan s.d , j tidak sedang per tindakan s.d termasuk besar per tindakan s.d khusus per tindakan s.d khusus per tindakan s.d bedah onto ginekologi tindakan kecil (tidak mrs) per tindakan s.d , | tidak tindakan ringan (tidak mrs) per tindakan s.d termasuk tindakan ringan mrs) per tindakan s.d tindakan sedang mrs) per tindakan s.d tindakan berat (mrs) per tindakan s.d tindakan berat (mrs) per tindakan s.d tindakan khusus mrs) per tindakan s.d medik operatif smf tht klmedik operatif smf mata tindakan ringtindakan khusus per tindakan s.d ame) menteri keuangan republik indonesia tindakan medik dan terapi smf gigi dan mulutarif tindakan medik non bedah medik terapi umum kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d kebidanan ird persalinan normal per tindakan persalinan penyulut ringan per tindakan persalinan penyulut sedang per tindakan persalinan penyulut berat per tindakan tindakan per tindakan tindakan steril per tindakan tarif khusus kaderisasi jantung kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d canggih per tindakan s.d tarif tindakan medik terapi dan diagnostik interne kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d mata kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d tht dan bedah kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d saraf kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d anak kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d menteri keuangan republik indonesia ee tarif pelayanan asuhan gizi tindakan pelayanan gizi per pemeriksaan konseling gizi tanpa komplikasi per pemeriksaan dengan komplikasi per pemeriksaan tarif tindakan penunjang tarif pemeriksaanklinik rutin kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d khusus per tindakan s.d kimia klinik sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d khusus per tindakan s.d imunmikrobiologi klinikpatologi anatomi pemeriksaan histologi sedang per tindakan s.d canggih per tindakan s.d pemeriksaan sitologi per tindakan s.d frozen section per tindakan s.d fitokimia kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d bu) dpt nat? menteri keuangan republik indonesia tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik tarif tindakan penunjang radiodiagnotik sederhana per tindakan s.d tidak sedang per tindakan s.d termasuk canggih per tindakan s.d pantas dan bhp lainnya tarif ct scan slice scan tanpa kontras sedang per tindakan s.d canggih per tindakan s.d scan dengan kontras sudah sedang per tindakan s.d termasuk canggih per tindakan s.d scan slice canggih per tindakan s.d usg color doppler sedang per tindakan s.d canggih per tindakan s.d tindakan intervensionis radiologi instalasi jantung terpadu trans arterial chemotherapy per tindakan s.d belum infusion tapi) termasuk trans arterial chemotherapy per tindakan s.d amp dan embolisation race) ara trans arterial embolisation tae) per tindakan s.d tarif tindakan medik radioterapi konsultasi tindakan radioterapi per tindakan canggih per tindakan s.d tarif tindakan medik rehabilitasi medik medik per tindakan s.d bio feed back per tindakan isoform station cybex norm) per tindakan assessment rehabilitasi medis per tindakan fisioterapi per tindakan s.d occupational therapy per tindakan s.d therapy wicara per tindakan s.d rhotik prostetik sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d na, menteri keuangan. republik indonesia jenis layanan satuan |. tarif( rp) keterangan ada psikologi per tindakan s.d tarif pelayanan lain lainmenteri eps, (esa umum giartoe nip a53 aman men lampiran peraturan, poin pen publik indonesia lan kanan badan layanan umum rumah sakit aaaaaasen tarif poliklinik umum s.d registrasi pendaftaran per kunjungan kartu identitas berobat kib) per kartu pemeriksaan dokter umum per pemeriksaan dokter spesialis per pemeriksaan tarif icu tarif akomodasi intensif icu, iccu, nica, picu, luka bakar) jasa visite intensif icu, iccu, nica, per hari picu, luka bakar) tindakan keperawatan intensif icu, per hari iccu, nica, picu, luka bakar) tarif tindakan poliklinik spesialis poliklinik bedpenyakit dalam sederhana per tindakan s.d sederhana per tindakan s.d sederhana ii! per tindakan s.d kecil per tindakan s.d poliklinik penyakit anakpenyakit kandungan sederhana per tindakan s.d sederhana per tindakan s.d sederhana per tindakan s.d kecil per tindakan s.d ce.besar per tindakan s.d ema" menteri keuangan republik indonesia poliklinik matakulit dan kelaminsyarapenyakitpaliatifgigi dan mulut umum sederhana per tindakan s.d kecil per tindakan s.d conservative sederhana per tindakan s.d kecil per tindakan s.d endodonti kecil per tindakan s.d sedang per tindakan ,s.d periondonsi kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d prosthodonsi kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d moon mma stm nas menteri keuangan republik indonesia ortodoksi kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d canggih per tindakan s.d poliklinik beristri kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d poliklinik antologi seksologi konsultasi pemeriksaan rutin per tindakan test fungsi ereksi per tindakan analisa sperma per tindakan tarif pelayanan home care kunjungan dokter umum per kunjungan belum spesialis per kunjungan termasuk jasa tindakan dan administrasi per tindakan obat dan transportasi setiap kunjungan wilayah denpasar per kunjungan wilayah jembatan per kunjungan pelayanan perawatan oleh perawat per kunjungan terlatih terapis konsultasi tarif tindakan medis gigi dan mulut ird kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d tarif tindakan medik dan terapi satu hari one day care surgery sederhana kecil per tindakan sedang per tindakan tarif tindakan intensif nica kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d picu kecil perpindahan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d irit menteri keuangan republik indonesia kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d intasssisas miskin mesin men tarif perawatan jenazah umum pelayanan dasar jenazah per jenazah bedah jenazah otopsi per jenazah konservasi jam kerja per jenazah konservasi diluar jam kerja per jenazah visum jam kerja per jenazah visum luar jam kerja hari libur per jenazah otopsi luar jam kerja hari libur per jenazah penyimpanan jenasah tanpa per jenazah cooling unit penyimpanan jenazah dengan per jenazah cooling unit j . mengeluarkan bayi dari jenazah per jenazah ibu hamil mengeluarkan bayi diluar jam per jenazah kerja il. penitipan jenasah pendopo per perjenazah hari surat keterangan kematian per jenazah surat keterangan tidak per jenazah berpenyakit menular pengesahan berjenis surat per jenazah form asuransi per jenazah visum luar rs tkp per jenazah visum luar rs tkp dengan per jenazah penggalian dengan metode non invasive teknologi jepang jam kerja konvensional per jenazah non invasiveluar jam kerja konvensional per jenazah non invasive menteri keuangan republik indonesiatarif forensik klinik visum repertum per jenazah permukaan keracunan visum repertum kejahatan seksual per jenazah pemeriksaan kelayakan hukum per jenazah konsultasi per jenazah pemeriksaan dna per paket (ayah ibu per jenazah anak) pemeriksaan dna per paket (ibu anak) per jenazah pemeriksaan dna per paket ayah per jenazah anak) tambahan perspecimen pada kasus per jenazah yang sama tarif pemakaian ambulance tarif ambulance pasien wilayah bali per tujuan s.d termasuk: luar wilayah bali jawa, ntt, per tujuan s.d bbm. ntb) sana pan tarif ambulance jenazah biaya wilayah bali per tujuan s.d penyerang luar wilayah bali jawa, ntt, per tujuan s.d! ntb) tarif pendidikan dan penelitian institusi negeri, non medis keperawatan non medis setingkat spk sma per orang hariaan menteri keuangan republik indonesia spesialis per orang hari ujian praktek akhir program keperawatan kebidanan setingkat sma spk per orang setingkat di dii per orang div per orang mh) per orang adaptasi dokter lulusan luar negeri dokter umum per orang bulan dokter spesialis per orang bulan penelitian ill per proposal div per proposal per proposal per proposal per proposal lembaga lain per proposal pengambilan data rekam medis per berlaku sup sanalah (s.d catatan kelipatan medis pasien) berikutnya institusi swasta dan non medis setingkat spk smaspesialis per orang hari pengambilan kasus bimbingan per kasus kasus ujian praktek akhir program setingkat sma spk per orang setingkat i d iii per orang div per orang per orang per orang adaptasi dokter umum per orang bulan menteri keuangan republik indonesia dokter spesialis per orang bulan penelitian proposal mahasiswa iii per proposal mahasiswa per proposal mahasiswa per proposal mahasiswa per proposal mahasiswa per proposal lembaga mandiri per proposal pengambilan data rekam medis per sup sanalah (s.d cm) institusi asingselective study per orang minggu penelitian asing setingkat per proposal setingkat per proposal setingkat per proposal sponsor per proposal pelatihan per orang s.d study banding per orang hari s.d tarif pemeriksaan keling pemeriksaan air air bakteriologi per pemeriksaan air minum kimia per pemeriksaan air limbah per pemeriksaan air bersih kimia per pemeriksaan air sungai per pemeriksaan air kolam per pemeriksaan pemeriksaan makanan makanan bakteriologi per pemeriksaan makanan kimia per pemeriksaan pemeriksaan ruangan suhu per pemeriksaan cahaya per pemeriksaan kebisingan per pemeriksaan kelembaban per pemeriksaan partikulat debu per pemeriksaan jumlah kuman udara per pemeriksaan usap alat per pemeriksaan menteri keuangan republik indonesia meter mo| senatayanan satuan arti pa.o00, tarif pelayanan lain lain pemakaian oxygen per liter pemakaian incubator per hari surat keterangan kelahiran karena per surat hilang, rusak resume medis untuk klaim asuransi per resume medis peminjaman les untuk penelitian per les dari luar sup data laporan pertahun untuk per data penelitian pengisian data medis pasien pada form per resume medis penelitian penggunaan ruangan tempat untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan atm per unit tahun belum penggunaan ruangan diklat per jam termasuk penggunaan ruangan aula per jam penggunaan manekin site per manekin per telepon hari dan air a.a tittit u kementerian tea ge. brkereta api indonesia persero) yang selanjutnya disingkat kaikereta api ringan light rail transit wilayah jakarta, bogor, depok, dan bekasi sebagaimana diamanatk. www .jdih.kemenkeu.go.id obligasi kai yang selanjutnya disebut obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh kai selaku emiten dalam rangka pendanakai yang selanjutnya disebut pemegang obligasi adalah investor yang menanamkan dana dengan melakukan pembelian obligasi diatur dalam perjanjian agen pembayaranmaksud dalam undang undang mengenai pasar modal. kewajiban finansial adalah kewajiban kai kepada krediturwww .jdih.kemenkeu.go.id pinjaman kai kepada kreditur yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan kai menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari kreditur sehingga kai dibebani pemenuhan kewajiban finansial. kreditur adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada kaipemerintah adalah pemerintah pusat. jaminan pemerintah adalah jaminan pinjaman dan jaminan obligasi yang diberikan untuk dan atas nama pemerintah melalui menteri keuanganjaminan pinjaman kai yang selanjutnya disebut jaminan pinjaman adalah jaminan pemerintah kepada kreditur sehubungan dengan pemenuhan kewajiban finansial atas pembayaran kembali pinjaman. jaminan obligasi kai yang selanjutnya disebut jaminan obligasi adalah jaminan pemerintah kepada pemegang obligasi kaimberikan jaminan pemerintah bidangkam jdih kemenkewaserima jaminan adalah kreditur dalam hal jaminan pinjaman atau pemegang obligasi dalam hal jaminan obligasi. penjamin adalah pemerintah dalam hal ini menteri keuangan, kecuali dalam hal jaminan pinjaman atau jaminan obligasi diberikan oleh bumi. terjamin adalah kai selaku perusahaan perseroan persero) yang mendapatkan penugasan untuk menyelenggarakan kereta api ringan light rail transit terintegrasi wilayah jakarta, bogor, depok, dan bekasi. perjanjian penerbitan dan penunjukan agen pemantauan adalah perjanjian yang dibuat antara kai selaku emiten dengan agen pemantau dan penata usaha (arranger), berikut seluruh perubahan dan atau penambahan dan atau pembaharuan yang sah. perjanjian penyelesaian pembayaran tunai adalah perjanjian antara pemerintah dan kai atau jaminan obligasi. perjanjian perwaliamanatan adalah perjanjian yang dibuat antara kai selaku emiten dengan wali amanat dalam rangka memperoleh pendanawww .jdih.kemenkeu.go.id perjanjian pinjaman adalah perjanjian yang dibuat antara kai dan kreditur dalam rangka memperoleh pinjamtas maksimal penjaminan adalah nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan oleh pemerintah terhadap pinjaman dan obligasi yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu. dokumen rencana mitigasi risiko adalah dokumen yang berisi rencana aksi kai dalam rangka pengelolaan risiko yang mempengaruhi kemampuan pemenuhan kewajiban finansial atas pinjaman dan obligasigagal bayar adalah keadaan dimana kai tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajiban finansialkuasa pengguna anggaran bendahara umum negara yang selanjutnya disebut kpa bunww .jdih.kemenkeu.go.idsarana fiskal sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: jaminan pinjaman:pbn). dalam mempertimbangkan prinsip pemberian jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam menteri berwenang untuk atas pinjaman dan obligasi, dan www .jdih.kemenkeu.go.id menyediakan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah atas pinjaman dan obligasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.dalam hal ini direktur strategi. diberikan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pinjaman antara kaigunakan untuk pelaksanaanpembiayaan kembali (financing) atas pelaksanaan huruf dan huruf atas. tin ementansa. dalam rangkajaminan pinjaman dapat mencakup keseluruhan atau sebagian dari kewajiban finansial kaiembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo beserta seluruh denda dan biaya lain yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman. dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal danumi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri keuangan. www .jdih.kemenkeu.go.id bagian kedua bentuk jaminan pinjaman dinyatakan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada kreditur dengan tembusan kepada kai. menteri mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat jaminan pinjaman kepada direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko.finansial kai kepada kreditur berdasarkan perjanjian pinjaman terpenuhi. jaminan pinjamandalam rangka pemberian jaminan pinjaman, menteri mendelegasikan kewenangan proses pemberian jaminan pinjaman dan pelaksanaan jaminan pinjaman kepada direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko. jaminan pinjamanerbitkan,pinjamdiatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. bab, atau tanpa penawaran umum. www .jdih.kemenkeu.go.id jaminan obligasi sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pemegang obligasi melalui: wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan: atau agen pemantau berdasarkan perjanjian penerbitan dan penunjukan agen pemantauancc. pembiayaan kembali (financing) atas pelaksanaan huruf dan huruf atas. pemberian jaminan obligasi mencakup keseluruhan atau sebagian dari kewajiban finansial kai terhadapwajiban finansial sebagaimana dimaksud pada meliputi pembayaran pokok obligasi, kupon obligasi yang telah jatuh tempo, dan atau denda keterlambatanwww .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal jaminan obligasi diberikan oleh bumi sebagaimana dimaksud padaobligasi oleh bumi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri keuangan. jaminan obligasi dinyatakan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada wali amanat atau agen pemantau dengan tembusan kepada kai. menteri mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat jaminan obligasi kepada direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko. bagian kedukai selaku emiten kepada pemegang obligasi terpenuhi. bagian ketigajaminan obligasi diterbitkan:obligasi dilakukan berdasarkan adanya klaim yang diajukan oleh wali amanat atau agen pemantau. tata cara pemberian dan pelaksanaan jaminan obligasi diatursatu kali dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan sejakpinjaman atau jaminan obligasilima belas) hari kerja sejak penjamin melakukan pembayaran kepada penerima jaminan. perjanjian penyelesaian pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada memuat ketentuan paling sedikit meliputidalam huruf ditambah bunga dan jangka waktu pembayarannya, termasuk masa tenggang, dan cc. jumlah cicilan, jadwal cicilan dan tanggal pembayaran. menteri mendelegasikan penandatanganan perjanjian penyelesaian pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada kepadaatau jaminan obligasi berdasarkan peraturan menteri ini. bab penganggaran dan pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah bagian kesatu pengpbn. mekanisme perencanaan dan penganggaran anggaran kewajiban penjaminan pemerintah. kpa bun, memindahbukukan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah rekening dana cadangan penjaminan pemerintah, dan melakukan pembayaran tunggakan untuk pemenuhan kewajiban finansial. bab vii pengelolaan risiko kaiiode perjanjian perwaliamanatan atau perjanjian penerbitan dan penunjukan agen pemantauan. www .jdih.kemenkeu.go.idkaikai untuk memenuhi kewajiban finansialnya, dan rencana untuk mencegah terjadinya gagal bayar. kai persero) dapat melakukan perubahan atau penambahan dokumen rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada s5)kai persero) setelah ditandatangani oleh direksi kai persero) dengan melampirkan surat pernyataan mengenai kesanggupan kai untuk melakukan pemantauan risiko gagal bayar secara bersama sama dengan penjamini kepastian kemampuan keuangan kai, dan www .jdih.kemenkeu.go.id membuka rekening dana cadangan (crow account) atas pembayaran kewajiban finansial kai sebesar (satu) kali kewajiban finansial yang jatuh tempo, dan menjaga saldokai harus menyampaikan laporan secara berkalaan direktur strategi dan portofolio pembiayaan. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: laporan keuangan kai secara semester dan tahunan: proyeksi kemungkinan gagal bayar untuk (satu) tahun depan, secara triwulanan dan tahunan, laporan arus kas padansial berdasarkan perjanjian pinjaman, perjanjian perwaliamantan, atau perjanjian penerbitan dan penunjukan agen pemantauan, laporan pengadaan pinjaman atau penerbitan obligasi paling lama (dua puluh) hari kerja setelah pelaksanaan pengadaan pinjaman atau penerbitan obligasi, dan laporan progres pembangunan proyek secara semester dan tahunan. www .jdih.kemenkeu.go.id bab viii pembukuan kai harus menyelenggarakan pembukuan terpisah atas pelaksanaan penugaslaksanaan pembiayaan, dan kemampuan pemenuhan kewajiban finansial. direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko mengadakan pertemuan secara berkala dengan kaiuntuk mencegah terjadinya gagal bayar karet ro. kementerian masa bro tem nee yuko dan maksud pengajuan pinjaman tersebut. konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka bertujuan agar: pinjaman sebagaimana dimaksud pada angka dapat diadakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini,kai mengenai tata cara dan persyaratan yang berlaku, serta memberikan pengarahan kepada kai dalam menyiapkan persyaratan dimaksud. permohonan jaminan pinjaman direktur utama kai mengajukan permohonan jaminan pinjaman kepada menteri dalam hal ini direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko sebelumangka disampaikan dengan melampirkan dokumen paling kurang: rencana peruntukan pendanaan melalui pinjaman, yang meliputi model keuangan, studi lalu lintas demand studies, dan biaya investasi proyek, salinan perjanjian antara kai dengan adhi karya persero) mengenai pelaksanaan pembayaran kepada adhi karya persero) selaku pelaksana pembangunan prasarana kereta api ringan light rail transit yang mendapat penugasan pemerintah, dalam hal pinjaman diperuntukkan bagi pembayaran kepada adhi karya persero), salinan perjanjian kerja sama penyelenggaraan kereta api ringan light rail transit, profil calon kreditur, surat penawaran pemberian pinjaman yang disampaikan oleh calon kreditur yang memuat harga pinjaman serta syarat dan ketentuan (terms and conditions) pinjaman yang diusulkan oleh calon kreditur, laporan keuangan (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, www .jdih.kemenkeu.go.id rencana sumber dana pemenuhan kewajiban finansialmitigasi risiko gagal bayar, dan il. persetujuan rapat umum pemegang saham kai mengenai pinjaman. rencana peruntukan pendanaan melalui pinjaman sebagaimana dimaksud pada angka huruf berisi penjelasan mengenai penggunaan pinjaman untuk membiayaidimaksud dalampinjamankai, dan mengevaluasi besaran kebutuhan pinjaman, peruntukan pinjaman, harga pinjaman yang ditawarkan oleh calon kreditur, serta kemampuan pemenuhan kewajiban finansial jawab kaikai. hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara evaluasi. berdasarkan hasil evaluasi,butir www .jdih.kemenkeu.go.id dan benar. yang memuat persetujuan atas harga pinjaman kaisebagaimana dimaksud pada angka kaikai menyampaikan pemberitahuan atas kesiapannya untuk menandatangani perjanjian pinjaman kepada menteri melalui direkturangka berisi uraian mengenai hal hal paling kurang. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa: rancangan final perjanjian pinjaman, dan rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kewajiban finansial kai. berdasarkan pemberitahuan d, direkturkaiangka kai dan kreditur melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman. berdasarkan penandatanganan perjanjian pinjaman, kaiangka disampaikan dengan melampirkan perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani oleh kai dan kreditur. berdasarkkai. jaminan pinjaman sebagaimana dimaksud pada angka diberikan tanpa syarat pinjaman: dan salinan surat jaminan pemerintah. ii. tata cara pelaksanaan jaminan pinjaman ketidakmampuan kai jaminan pinjaman dilaksanakan dalam hal kaiangka dianggap terjadi apabila kaikai. pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada angka memuat uraian paling kurang mengenai hal hal sebagai berikut: ketidakmampuan kai(tagihan) kai debitur terjamin,, dan tujuan pembayaran yang meliputi nama dan nomor rekening kreditur penerima jaminan. pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada angka disampaikan dengan melampirkan dokumen paling kurang: salinan perjanjian pinjaman, salinan surat jaminan pinjaman, dan rincian kewajiban finansial kai debitur terjamin sebagaimana dimaksud pada angkaterhadap klaim. dalam rangka melaksanakverifikasi klaim sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan untuk memastikan:www .jdih.kemenkeu.go.id tidak adanya keberatan da, dan tujuan pembayaran yang meliputi nama dan nomor rekening kreditur penerima jaminan. untuk keperlumeminta kaiangka disampaikan oleh kai debitur terjamin dalam jangka waktu (lima) hari kerja sejak permintaan tersebut diterima oleh kai. hasil verifikasi klaim sebagaimana dimaksud angka dituangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh kai debitur terjamin dan kreditur penerima jaminan serta surat pernyataan kai debitur terjamin dilampirkan pada berita acara tersebut. pembayaran klaim jaminan pinjamanwww .jdih.kemenkeu.go.id, kementerian aan nana non nip:gajuan permohonan jaminan obligasiangka meliputi klarifikasi mengenai: rencana penggunaan dana hasil penerbitan obligasi, struktur obligasi yang akan diterbitkan, bentuk underlying asset yang menjadi sumber dana untuk pemenuhan kewajiban finansial, rencana mitigasi risiko,permohonan jaminan obligasi disampaikan oleh direktur utama kai kepada menteri dalam hal ini direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko, untukkai kepada lembaga pemeringkat (rating agency), atau www .jdih.kemenkeu.go.idangka disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:, paling kurang memuat: model keuangan, studi lalu lintas demand studies, dan biaya investasi. indikasi struktur obligasi paling kurang memuat nilai obligasi, jenis penawaran obligasi, tenor obligasi, indikasi kisaran bunga obligasi, dan analisis manfaat jaminan obligasi. salinan perjanjian kerja sama penyelenggaraan kereta api ringan light rail transit, salinan perjanjian atau rancangan perjanjian perwaliamanatan dalam hal penerbitan obligasi dilaksanakan melalui penawaran umum, salinan perjanjian atau rancangan perjanjian penerbitan dan penunjukan agen pemantauan dalam hal penerbitan obligasi dilaksanakan tanpa melalui penawaran umum, laporan keuangan (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, rencana mitigasi risiko atas kegagalan pemenuhan pembayaran kembali kewajiban finansial, www .jdih.kemenkeu.go.id persetujuan rapat umum pemegang saham kai mengenai penerbitan obligasipenggunaan dana hasil penerbitan obligasi,dan il.aportofolio pembiayaan. evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka dimulai sejak permohonan jaminan obligasi diterima dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap dan benar. dalam hal permohonan jaminan obligasiobligasikai. evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka, dan mengevaluasi kemampuan kaikai. dalam rangka pelaksanaan evaluasikai. hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angkaobligasi,butirobligasi diterima dan dinyatakan lengkap dan benar. www .jdih.kemenkeu.go.id, yang memuat: persetujuan atas: nilai obligasi, jenis penawaran obligasi, dan tenor obligasi,aninkai dilakukan secara berkelanjutan, persetujuan prinsip berlaku untuk setiap tahap penerbitan obligasi. penerbitan jaminan obligasi kaiobligasi dilaksanakan penawaran umum, kai melampirkan rancangan akhir perjanjian perwaliamanatan yang telah dipakai oleh kai dan wali amanat, atau dalam hal penerbitan obligasi dilaksanakan tanpa melalui penawaran umum, kai melampirkan rancangan akhir perjanjian penerbitan dan penunjukan agen pemantauan yang telah dipakai oleh kai dan agen pemantau. berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada angka www .jdih.kemenkeu.go.id,angkaangkaan. jaminan obligasi sebagaimana dimaksud pada angkaoblig: nilai obligasi, tenor obligasi, dan bunga obligasi, dan salinan surat jaminan pemerintah. dalam hal penerbitan obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan, surat jaminan pemerintahii. pelaksanaan jaminan obligasi ketidakmampuan kai jaminan obligasi dilaksanakan dalam hal kaitidakmampuan kai sebagaimana dimaksud pada angka terjadi dalam hal kai mengakui dan menyampaikan pemberitahuan kepada menteri dalam hal ini direkturangka disampaikan oleh kai sebelum tanggal jatuh tempo pemenuhan kewajiban finansial kai kepada pemegang obligasi. pengajuan klaim berdasarkan ketidakmampuan kai sebagaimana dimaksud pada butir wali amanat atau agen pemantau menyampaikan pengajuan klaim secara tertulistembusan kepada direksi kai. pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada angka memuat paling kurang keterangan sebagai berikut: ketidakmampuan kai, www .jdih.kemenkeu.go.id kewajiban pemerintah selaku penjamin untuk memenuhi kewajiban finansial kai selaku terjamin berdasarkan surat jaminan pemerintah, jumlah kewajiban finansial sebagaimana dimaksud padaangkaan, salinan perjanjian agen pembayaran, salinan surat jaminan pemerintah, rincian jumlah kewajiban finansial kai yang harus dipenuhi oleh penjamin, dan surat direksi kai yang menyatakan tidak terdapat keberatan perselisihan atas jumlah klaim yang diajukan. pemeriksaanemeriksaan atas klaim yang diajukan oleh wali amanat atau agen pemantau. dalam rangka melakukan pemeriksaan ataspemeriksaan atas klaim sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan untuk memastikan yang menjadi kewajiban kai berdasarkan tagihan dari wali amanat atau agen pembayaran, tidak ada keberatan dan atau perselisihan antara kai dengan wali amanat atau agen pemantau mengenai jumlah klaim yang menjadi kewajiban finansial kai, dan www .jdih.kemenkeu.go.id cc. tujuan pembayaran yang meliputi nama dan nomor rekening agen pembayaran. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan klaimklaim jaminan obligasi:.u. kementerian tuk, np19fp0712199703100dan pejabat negara dan pejabat negara, bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat negarwww .jdih.kemenkeu.go.idturun pensiun sebagai penerimaan negara bukan pajak oleh badan penyelenggara. www .jdih.kemenkeu.go.idghvwww .jdih.kemenkeu.go.idji.antara dan disisipkan (tiga) yakni danyelenggarcenter:yelenggar,badan penyelenggarayelenggarwww .jdih.kemenkeu.go.idyelenggarmenzel:paa41 nilai valuasi dari aset tetap berupa tanah dan atau bangunan, kondisi dari aset tetap berupa tanakjari direksi badan penyelenggarnbukuan dari akumulasi iuran pensiun program gyelenggara, dilakukan pemindahbukuan aset dari akumulasi turun pensiun program tabungan har:ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:jl)cmeriferian snn usu luhut m.r. bonglaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan menteri dan pejabat tertentu, bahwa untuk menyempurnakan ketentuan pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan menteri dan pejabat tertentu, perlu di. ketentuiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan, menteri keuangan text pmk.o2 per. htm peraturanturun jaminan pemeliharaan kesehatan menteri dan pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan tingkat risiko kesehatan, biaya loading factor dan manfaat yang diterima oleh menteri dan pejabat tertentudan akses persero). besaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan menteri dan pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada dapat ditinjau ulang secara periodik setiap tahuo2injamantext pmk.o7 per. htm peraturan menteri keuangan nomormerupakan defisit yang dibiayai daritext pmk.o7 per. htm peraturan menteri keuangan nomordefisit sebagaimana dimaksud pada merupakan defisit setelah memperhitungkan pengeluaran pembiayaan. defisit sebagaimana dimaksud pada merupakangunakan oleh pemerintahan daerah sebagai dasar untuk menetapkan defisit apbd tahun anggaranberikan apabila batas maksimal kumulatif defisit apbd sebagaimana dimaksud dalam tidak terlampaui. pengajuan permohonan persetujuan atas penampakan batas maksimal defisit apbd sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan atasc.g. direktur jenderal keuangan daerah. permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf memuat alasan melebihi batas maksimal defisit apbd termasuk rencana penggunaan pinjaman, disertai dengan dokumen ringkasan rancangan peraturan daerah tentang apbd yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan dprdmenteri keuangan disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf text pmk.o7 per. htm peraturan menteri keuangan nomordapat lima) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan dari pemerintah daerah yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf persetujuan atas penampakanmaksud dalamo7o7 per. htm |
mean k3) presiden republik indo kesia undang undang nomor tahun tentang pemberian kekuasaan penuh kepada presiden dalam keadaan bahaya. presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk menjamin keselamatan negara dalam menghadapi keadaan bahaya yang memuncak pada dewasa ini, perlu diberikan kekuasaan penuh (pleinpowvoir) kepada presiden, mengingat undang undang dasar dan undang undang keadaan bahaya tertanggal juni mengingat pula undang undang dasar, aturan peralihan undang undang dasar,rian kekuasaan penuh kepada presiden dalam keadaan bahaya satu satunya selama tiga bulan terhitung mulai tanggal september kepada presiden diberikan kekuasaan penuh (pleinpouwvoir) untuk menjalankan tindakan tindakan dan mengadakan peraturan peraturan dengan menyimpang dari undang undang dan peraturan peraturan yang ada, guna menjamin keselamatan negara dalam menghadapi keadaan bahaya yang memuncak. ditetapkan yogyakarta pada tanggal september presiden republik indonesia, sekar menteri pertahanan a.i. mohammad hatta. menteri dalam negeri a.i. seniman. menteri kehakiman, soeharto tiroprodjo. diumumkan pada tanggal september wakil sekretaris negara, selena nyi a09 kan tan nn: presiden republik ndo kesia jatmikoenaan tambahan opsenten atas bensin dan sebagainya lembaran negara tahun bahwa peraturan. angka tersebut dalam undang undang tahun lembaran negara tahun diubah menjadisekitar soal jang berhubungan dengan cukai bensin dan cukai minyak semacam itu lainnya, jang tertera dalam huruf dari ordonansi desember staatsblad yaitu aturan dari pengenaan dan pelaksanaan cukai minyak minyak tanah, maka sebab sebab jang mengakibatkan diadakan aturan aturan sementara dari pengenaan opsenten atas cukai diatas tadi, masih tetap berlaku seluruhnya. cukuplah kiranya untuk menetapkan undang undang tersebut diatas berlaku buat tahun saja, yaitu untuk tahun sesuai dengan undang undang tahun lembaran negara tahun jang berlaku hingga akhir tahun sebagai penjelasan, cukup dengan menunjuk kepada nota penjelasan dari undang undang itu. pada kami adalah terkandung niat untuk dalam tahun taklim dimuka, mengajukan rencana jang lebih luas coraknya, didalam warna akan dipertimbangkan sebagaimana opsenten opsenten, baik jang mengenai cukai ataupun j: menteri kehakiman, ttd jody gondokusumo. tambahan lembaran negara nomor tahun |
man mula presiden republik indonesia lampiran. model sebagai tersebut dalam undang undang tahun surat tanda kehormatan. presiden republik indonesia, mengingat: undang undang . . tahun tentang tanda kehormatan sewindu angkatan perang republik indonesia, memutuskan menyatakan, bahwa nama nnnannnanannanannnanaaaanaaaan pangkat? iii nrp tni jabatan? nona dianugerahi medali sewindu angkatan perang republik indonesia", sesuai dengan ketentuan ketentuan sebagai tersebut dalam . dari undang undang tahun tersebut diatas. dikeluarkan jakarta pada tanggal a n. presiden republik indonesia, menteri pertahanan, |
(lan ata!presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam convention postal universelle konperensi pos sedunia tahun ditentukan.bahwa barang cetakan braille untuk keperluan orang buta, dalam hubungan internasional, dibebaskan dari segala bea pos, bahwa indonesia baik untuk hubungan dalam negeri, maupun untuk hubungan dengan luar negeri barang cetakan braille tidak dibebaskan dari bea pos, bahwa kepada orang buta selayaknya diberikan pembebasan dari bea pos, seperti termasuk atas, bahwa oleh sebab itu postordonnantie perlu diubah dan ditambah. mengingat undang undang dasar sementara.postordonnantie postordonnantie staatsblad sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang undang tahun lembaran negara tahun diubah dan ditambah sebagai berikut: huruf ditiadakan. pada ditambah satu baru, yang berbunyi sebagai berikut: barang cetakan braille dibebaskan dari porto dan bea." ii. pa) n17 eng jeperhubungan, ttd. tedjasukmana diundangkan pada tanggal desember menteri kehakiman, ttd. muljatno lembaran negara nomor tahun ptn ny? lp. presiden republik indonesia memori penjelasan. undang undang nomor tahun tentang pengubahan dan tambahan 'convention postal universelle menentukan sebagai berikut les impressions relief i'usage des aveugles sont exonerees toutes taxes postal". barang cetakan untuk keperluan orang buta dibebaskan dari segala biaya pos). dalam protocol final, dari convention tersebut ditentukan kelonggaran yang berikut par decoration aux disposition des articles les pays gui n'according pas, dans leur regime interior, franchise postal aux impressions relief i'usage des aveugles ont faculty precevoir une take gui peut toutefois are superiore celle leur service interne". menyimpang dari ketentuan ketentuan dalam dan (mengenai antara lain tari tari), negara negara yang dalam hubungan dalam negerinya, tidak memberikan pembebasan biaya pos bagi barang cetakan guna keperluan orang buta, berwenang untuk memungut biaya, tetapi biaya itu tidak boleh melebihi biaya untuk dinas dalam negeri). hingga kini indonesia didalam hubungan dalam negeri memungut porto sen dan didalam hubungan keluar negeri sen untuk tiap tiap gram, sedangkan bea bea lampu dikenakan pula (bea udara, pencatatan, dan lain sebagainya). seharusnya porto keluar negeri disamakan dengan porto dalam negeri, akan tetapi oleh karena dikandung maksud hendak mempertimbangkan pembebasan porto dan bea bagi barang cetakan braille itu, maka belum dilakukan sesuatu perubahan. dibawah ini dicantumkan jumlah jumlah barang cetakan braille yang dikirim didalam negeri dan keluar negeri, serta hasil hasil keuangannya. dalam negeri buah rp. buah rp. buah rp. luar negeri buah rp. buah rp, buah rp. mengingat bahwa sudah selayaknya kepada orang buta itu diberi bantuan, sedangkan akibat dalam hal ini bagi negara tidak berarti, maka telah diambil keputusan untuk membebaskan porto cetakan braille itu dari semua porto dan bea pos. tambahan lembaran negara nomor |
way! pan presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pembebasan saudara untunganuari dengan surat mana kepada saudara untung, pengurus kantorpos pembantu sarang sebagai bendaharawan dari kantorpos pembantu tersebut dibebankan penggantian yang sejumlah rp. (dua ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah), membaca pula surat permohonan saudara untung tersebut tertanggal maret untuk dibebaskan sebagian dari pembayaran uang penggantian tersebut, yang menyatakan pula, bahwa uang sejumlah rp. telah digelapkan oleh saudara suro milisi bin muhamad, juru tulis kepala pada kantor kawedanan sarang. surat dari dewan pengawas keuangan bogor tertanggal oktober yang menyatakan, bahwa dewan pengawas keuangan tidak keberatan terhadap pemberian pembebasan dari tagihan, yang masih harus dibayar oleh saudara untung, menimbang bahwa dalam surat permohonan tersebut oleh saudara untung dikemukakan beberapa hal, yaitu bahwa kekhilafan yang diperbuat, disebabkan oleh kekhilafan kantor pusat perbendaharaan jakarta dan kecurangan oleh pegawai dari kawedanan sarang saudara suro milisi bin muhamad, bahwa. man nat presiden republik indonesia bahwa berhubung dengan satu sama lain ada cukup alasan untuk membebaskan saudara untung sebagiansaudara untung dari penggantian uang. saudara untung dibebaskan dari penggantian uang sejumlah rp. (dua ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), yaitu sebagian dari jumlah rp. (dua ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah), yang harus diganti oleh saudara untung menurut surat keputusan dewan pengawas keuangan tertanggal januarimenteri perhubungan, ttd sekaranva, bab pengeluaran)itetapkan seperti berikut bagian iva . man pan buat. nan pinjaman pinjaman uang yang diberikan pengeluaran berkenaan dengan cadang dari untung yang timbul karena penetapan baru dari harga persediaan emas bank indonesia. memori pengeluaran berhubung dengan member lian alat alat pembayaran luar negeri yang berada luar negeri, kepunyaan daerah daerah swatantra. memori penyertaan penyertaan. kewajiban kewajiban yang timbul dari jaminan jaminan pemerintah. uang muka. perusahaan perusahaan dalam arti ind. bedrijvenwet pengeluaran lain lain yang tak tersangka memori jumlah . satu milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah). . para way pan presiden republik indonesia.b.. bara way panlan enya presiden republik indonesia 4ani. jawatan pegadaian pusat perkebunan negara. pembayaran karena bahaya kebakaran dan kecelakaan lain lain,man sat pan presiden republik indonesiatanggungan pensiun dan sebagainya diterima dari pegawai negeri yang dipekerjakan pada perusahaan perusahaan i.b.w. 4a. penerimaan tabungan pada perhitungan cadangan. jawatan pegadaian.ysisa lebih dari lembaga alat alat pembayaran luar negeri. sisa lebih dari dana alat alat pembayaran luar negeri. penyelesaian penilaian kembali dalam buku dana deviden. penerimaan lain lain. . man wap!keuangan, ttd soetikno slametway pan presiden republik indonesia bagian bab penerimaan.itetapkan sebagai berikut:uang muka bank industri negara. bunga uang muka bank negara indonesia. bunga uang muka bank rakyat indonesia. bunga uang muka bank pegawai. bunga uang muka bank umum nasional. bunga uang muka bank dagang nasional. bunga uang muka bank timur semarang. bunga uang muka bank perniagaan indonesia. bunga uang muka bank perdagangan indonesia bayern). bunga uang muka bank koperasi jawa barat. bunga uang muka bank koperasi majapahit. pembayaran . man pan presiden republik indonesia 4a penerimaan mengenai kredit kredit lain. penerimaan dari uang bantuan luar negeri. penerimaan dari uang bantuan berhubung dengan bantuan f.c.a. counterpartfund i.ii). penerimaan berhubung dengan bantuan luar negeri lainnyhadapan dengan pengeluaran gunapenjernihan air minum.penerimaan . bat pan presiden republik indonesia 4a. penerimaan berhubung dengan keuangan dari bekas daerah otonomefek efek. penerimaan berhubung dengan penjualan kumpulan surat suratotonom rendahan, le.karena bagiannya dalam hupenerimaan karena pembayaran hutang hutang yang lain kepada daerah daerah yang dihapuskan. sana presiden republik indonesia 6g penyertaan. 4a. penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan perusahaan partikel.v. nederlands indische aardolie maatschappij". bagian dalam keuntungan dari n.v., gemeentschappelijke mijnbouw maatschappij billion". bagian dalam keuntungan dari perusahaan perusahaan pabrik kayu n.v. "p.la.kla." bagian dalam keuntungan dari n.v.out bedrijven. bagian dalam keuntungan dari n.v. ned. ind. saat schappjj voor zeevaart. bagian dalam keuntungan dari n.v. pelayaran nasional indonesia peni) bagian dalam keuntungan dari garuda indonesia airways. bagian. bara way pan presiden republik indonesia bagian dalam keuntungan dari n..v.m. penerimaan berkenaan dengan keuntungan n.v."o.g.e.m. keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal n.bagian dalam keuntungan dari g.e.b.e.o. bagian dalam keuntungan dari bank pegawai. penerimaan karena kewajiban kewajiban yang timbul dari jaminan pemerintah. 4a. penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut pos bab i). 4a. penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut s d 4a. bab penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut mata anggaran bab i). penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut bab i). 4a. uang muka. 4a. pembayaran kembali uang muka pada badan badan dan lembaga lembaga pemerintah. pembayaran . para way pan presiden republik indonesia 4a. pembayaran kembali uang muka kepada daerah daerah yang berdiri sendiri untuk pengembalian pinjaman daerah otonom. pembayaran kembali uang muka kebank industri negara berhubung dengan jaminan likwiditet. pembayaran kembali oleh bank nekanaoleh b.v.m. n.v. 4. para way pan presiden republik indonesiauang muka yang diberikan dalam tahun untuk memajukan importir indonesia. pembayaran kembali uang muka pada n.v., jakarta lloyd", untuk pembelian kapal laut. pembayaran kembali uang muka pada bank kesejahteraan pegawai. pembayaran kembali uang muka kepada bank koperasi propinsi jawa barat bandung. pembayaran kembali uang muka pada bank koperasi majapahit malang. pembayaran kembali uang muka kepada bank bank partikelir. pembayaran kembali uang muka luar biasa. penerimaan uang muka pada bank rakyat indonesia.v.b. (in liguidatie) yang akan diperhitungkan melewati perhitungan penghabisan (liguidatierekening) 4a. penerimaan lain lain penerimaan berhubung dengan tambahan atas penjualan gula. penyetoran oleh yayasan kopra guna pengeluaran lain lain kementerian guna kepentingan daerah daerah kopra. penerimaan penyetoran yayasan pendirian gedung c.k.s. sumbangan grant dari new zealand perusahaan: . way pan presiden republik indonesia 4a. perusahaan perusahaan dalam arti ind. bedrijvenwet. 4a. pembayaran oleh perusahaan perusahaan i.b.w.. |
matan, anekonfrontasi tahun presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam perjuangan untuk menyelesaikan revolusi indonesia pada umumnya dan untuk membentuk persahabatan antara bangsa bangsa seluruh dunia untuk mencapai perdamaian yang sempurna abadi pada khususnya, terutama untuk membantu perjuangan revolusioner rakyat rakyat mana saja untuk membebaskan diri dari penjajahan dalam berbagai bentuknya antara lain khususnya dalam mengguncang proyek ne kolonialisme malaysia, perlu diberikan kesempatan seluas luasnya kepada masing masing orang, badan badan, perusahaan perusahaan, organisasi organisasi dan sebagainya untuk memberikan darma baktinya sesuai dengan kesanggupan mereka masing masing, bahwa salah satu cara untuk memberikan darma bakti tersebut adalah dengan kegotong royongan ikut meringankan pembiayaan perjuangan tersebut melalui penyertaan dalam pinjaman obligasi khusus untuk maksud itu, bahwa penyertaan dalam pinjaman obligasi tersebut, selain untuk mencapai maksud maksud tertera atas, juga akan berpengaruh baik kepada kestabilan keuangan negara dan dengan itu secara tidak langsung memperbesar ketahanan revolusi indonesia, bahwa dipandang perlu untuk memberi daya penarik bagi para peserta. mengingat dan dari undang undang dasar, dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat gotong royong, memutuskan:. matan, sia presiden republik indonesia memutuskan menetapkan undang undang tentang pinjaman obligasi konfrontasi tahun menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan diberi kuasa untuk melakukan pinjaman atas beban negara setinggi tingginya sepuluh ribujuta rupiah dengan mengeluarkan lembaran lembaran surat surat obligasi atas unjuk. (l) atas pinjaman obligasi seperti tersebut dalam dibayarkan bunga lima belas per seratus setiap tahun dan pembayaran dilakukan atas kupon kupon tengah tahunan pada waktu yang akanpada semud0) pinjaman obligasi ini digunakan a pari setiap tahun untuk pertama kali dalam tahun secara undian selama limauntuk pelunasan sebagaimana dimaksud dalam pada dasarnya disediakan seperlima dari jumlah seluruh pinjaman yang dilakukan oleh menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam hak menagih surat surat obligasi, urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan dapat memberi bunga kepada pemegang surat surat obligasidimaksud dalam atas. bunga atas surat obligasi yangdari ini. . man, npk presiden republik indonesia (dl) kesempatan untuk ikut serta dalam pinjaman diadakan dalam pecahan pecahan dari rp. , , rp. , ,n menyebabkan diketahuinya keterangan keterangan yang memberikan kepastianpengenaan pajak sebelumnya, tidak dapat digunakan untuk menetapkan pajak yag masih sementaran, npk presiden republik indonesia hasil yang timbul daripada penyertaan ini tidak merupakatangani oleh menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan dan akan didaftarkan pada badan pemeriksaanobligasi yang. matan, dag presiden republik indonesia,konfrontasi republik indonesia tahun agar. man, yth presiden republik indonesia mankonfrontasi tahun penjelasan umum. bangsa dan rakyat indonesia dalam usaha melaksanakan tujuan revolusi baik dalam perjuangan untuk membentuk negara kesatuan yang berwilayah dari sabang sampai merauke, ataupun untuk membina masyarakat yang adil dan makmur, maupun untuk membangun persahabatan antara bangsa bangsa, telah dan akan selalu dihadapkan pada usaha usaha yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut. oleh karena itu telah berakar kesadaran pada rakyat dan bangsa indonesia, bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan itu perlukah diadakan konfrontasi terhadap penghalang penghalang tersebut. sangatlah menggembirakan, bahwa kesadaran itu juga diikuti dengan keyakinan, bahwa hanya dengan kegotong royongan seluruh rakyatlah pelaksanaannya dapat berhasil, yakni kegotong royongan dimana rakyat indonesia dapat menyerahkan dharmabaktinya sesuai dengan kesanggupan masing masing. berhubung dengan itu pulalah diberikan jalan jalan dan cara cara arah perwujudan dharma baktinya termaksud salah satu cara adalah memberi kesempatan kepada mereka membantu meringankan pembiayaan dari konfrontasi dengan jalan ikut serta dalam pinjaman obligasi yang khusus diadakan untuk maksud tersebut. bagi mereka yang ikut serta dalam pinjaman obligasi ini, selain dari pada mereka telah dapat melaksanakan bagiannya dalam kegotong royongan, juga dharma baktinya tersebut mempunyai pengaruh baik terhadap kestabilan keuangan negara, sehingga dengan itu dari tahun tahun daya tahan bangsa dan rakyat indonesia dalam melaksanakan konfrontasi bertambah kuat. terlepas,. matan, sia presiden republik indonesia terlepas, dari yang diuraikan atas, daya penarik tertentu juga diberikan bagi mereka yang ikut serta dalam pinjaman obligasi ini. sebagai balas jasa kepada para pemegang obligasi akan dibayarkan bunga sebesar lima belas keseratus dalam setahun, balas jasa mana adalah tinggi, mengingat bahwa turut sertanya dalam pinjaman tersebut berarti menunaikan dharma bakti dalam perjuangan bangsa dan rakyat indonesia. kemudian keragu raguan dari pada peserta,, atau mungkin pula ketakutan akan pengusutan asal usul uang tersebut, maka dengan jaminan jaminan yang diberikan dalam dan keragu raguan dan kekhawatiran tersebut dengan sendirinya akan hilang. tambahan lagi penjualannya akan diatur semudah mungkin, yakni over counter yang berarti tidak melalui pendaftaran. juga perdagangan obligasi tersebut dapat terjadi dengan mudah sekali, karena adalah atas unjuk dan akhirnya pembebasan dari pajak deviden dan bea meterai merupakan pula daya penarik yang tidak dapat diabaikan. perlu pula ditegaskan sini, bahwa penggunaan dari hasil pinjaman konfrontasi ini akan disalurkan melalui anggaran belanja negara. il. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. dan cukup jelas. . matan, sia presiden republik indonesia. persentasenya dari bunga tersebut akan ditetapkan oleh menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasanitu tidak ditiadakan kemungkinan adanya penyelidikan dan pemeriksaan pidana atas dasar lain dari perbuatan penyertaan dalam pinjaman tersebut. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . |
mmen nya ny) mulaelapan puluh dua triliun dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri dari:, penerimaan pembangunan sebesar (sembilan triliun delapan miliar delapan ratus juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah). penerimaan. presiden republik indonesia . demi cukupbukan pajak penerimaan pendidikan uang pendidikan uang. can presiden republik indonesia uang ujian masuk, kenaikan tingkat,,. presiden republik indonesia penerimaan tempat hiburan, taman, museum penerimaan surat keterangan, visa. wap! presiden republik indonesiatidak jelas tidak jelas tidak jelas tidak jelas tidak jelas hasil denda, denda tilang dan sebagainya ongkos perkara kejaksaan dan peradilan lainnya penerimaan dari investasi bagian laba dari bumn penjualan investasi permane. man pki kun dna. presiden republik indonesia.. c. can bae.. man mula presiden republik indonesia terdiri dari: penerimaan pajak sebesar (empat puluh delapan triliun enam ratus delapan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah), penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar (enam belas triliun lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), penerimaan negara bukan pajak sebesar (tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah). rincian pendapat negara sebagaimana dimaksud dalam dan adalah seperti tersebut pada penjelasan ini. belanja negara tahun anggaran adalah sebesar (tujuh puluh sembilan triliun dua ratus lima belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari: pengeluaran. m. lan presiden republik indonesia.. pena presiden republik indonesia. lan. mancan . can. presiden republik indonesiaman nat presiden republik indonesia pengeluaran rutin sebesar (lima puluh triliun empat ratus tiga puluh lima miliar enam juta enam ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tuj28lan b. pengeluaran pembangunan sebesar (dua man n13 ny) nw) mula presiden republik indonesia puluh delapan triliun tujuh ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh pulhadap yen nat presiden republik indonesia. man wat presiden republik indonesia3 ny) nwsisa anggaran lebih sampai dengan tahun anggaran sebesarsisa anggaran lebih sampai dengan tahun anggaran menjadi. |
lan mula presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang rahasia dagangdengan memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagangrahasia daghasia dagatmulan yhasia dagang bab ketentuan umum dalam undang undang ini yang dimaksud dengan:ak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkrahasia daganglisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagangrahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. bab lingkup. mms, skema wat presiden republik indonesia ii. demi cukup jelas cukup jelas upaya upaya sebagaimana mestinya" adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. misalnya, dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku tempat tempat lain dan atau yang dituangkan dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu. cukup jelas cukup jelas cukup jelas sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain, peristiwa hukum tersebut dapat berlangsung antara lain dalam bentuk hibah, wasiat, atau pewarisan. khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta. hal itu penting mengingat begitu luas dan miliknya aspek yang dijangkau. yang dimaksud dengan "sebab sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan" misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. yang dimaksud dengan "dokumen tentang pengalihan hak" adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak rahasia dagang. namun, rahasia dagang itu sendiri tetap tidak diungkapkan. mulan skema wat presiden republik indonesia dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup subsangberbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. dengan demikian, lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau mempersatukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu. hal itu berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik. ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa lisensi bersifat non eksklusif. artinya, lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik ketiga lainnya. apakah akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi tersebutperjanjian lisensi dan tidak mencakup subing man n4z n13 ny) ny) wat presiden republik indonesia. cukup jelas pencatatan ditolak oleh direktorat jenderal apabila isi perjanjian lisensi tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan ekonomi indonesia. misalnya, perjanjian tersebut mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi indonesia. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa"cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan rekayasa ulang" (reverse engineering) adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi man yaa wat presiden republik indonesia tentang suatu teknologi yang sudah adaa wat presiden republik indonesiabab iii hak pemilik rahasia dagang pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk: menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. bab pengalihan hak dan lisensi bagian pertama pengalihan hak hak rahasia dagangrahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. man nya x1y wat presiden republik indonesia segala . segala bentuk pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam wajib dicatatkanrahasia dagang yang tidak dicatatkan pada direktorat jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. bagian kedua lisensi pemegang hak rahasia dagangrahasia dagangrahasia dagang yang tidak dicatatkan pada direktorat jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam diumumkan dalam berita rahasia dagangman yaa wat presiden republik indonesia bab v. bab biaya pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagangpenyelesaian sengketa pemegang hak rahasia dagangalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam diajukan pengadilan negeribab vii pelanggaran rahasia dagang pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia mapan sy) presiden republik indonesia dagang yang bersangkutan. . seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. perbuatan sebagaimana dimaksud dalam tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila: tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat, tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.ari sipil lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabannya meliputirahasia dagangrahasia dagang, melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana bidang rahasia dagangrahasia dagangrahasia dagang, melakukan pemeriksaan dirahasia dagang, dan atau meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan man ya presiden republik indonesia tindak pidana bidang rahasia dagang. penyidik . penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakansiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuattiga ratus juta rupiah). tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam merupakan delik aduan. bab ketentuan lain lain atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup. bab ketentuan penutup undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. sy)san nya x1yhasia dagang umum sebagai negara berkembang, indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh kalangan dunia usaha. hal itu sejalan dengan kondisi bidang perdagangan dan investasi. daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem hak kekayaan intelektual, misalnya paten. dalam paten, sebagai imbalan atas hak ekslusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invasinya. namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invasinya itu. mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu. kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam agreement trade related aspects intellectual property rights persetujuan tri ps) yang merupakan lampiran darsebagaimana telah diratifikasi oleh indonesia dengan undang undang nomor tahun adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemuannya. untuk mengelola administrasi rahasia dagangmandiri dilingkungan pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan. il. . |
man wat presiden republik indonesiaet ka) na3 nya ny nattan nya x1y wat presiden republik indonesia pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi,: menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi. ketentuanetua komisi pemberantasan korupsi. komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud pada membawakan (empat) bidang yang terdiri atas: bidang pencegahan,, subbidang penyidikan: dan subbidang penuntutan. bidang informasi dan data sebagaimana dimaksud pada huruf membawakan: subbidang pengolahan informasi dan data, subbidang pembinaan jaringan kerja antarkomisi dan instansi:,wat presiden republik indonesia.jawab kepada pimpinan komisi pemberantasan korupsi. ketentuan mengenai tugas dan fungsi sekretariatan wat presiden republik indonesiaj il)tan wat presiden republik indonesiamapan sy) wat presiden republik indonesia.main n13 ny) nw) nat presiden republik indonesia.men nya ny) wat presiden republik indonesia untuk dan atas nama komisi pemberantasan korupsi.n(l)san nya ny) wat presiden republik indonesiaopen nat presiden republik indonesia: nama.open nat presiden republik indonesiamulan n4z wat presiden republik indonesia , keterbukaan: akuntabilitas: kepentingan umum, dan proporsionalitas. bab tugas, wewenang, dan kewajibtan n4z wat rpr presiden republik indonesiaan wat presiden republik indonesia, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap.wat presiden republik indonesiaagung., sekurang kurangnya (lima puluhlan wat presiden republik indonesiaman pan rat presiden republik indonesi. babpegawai padopen wat presiden republik indonesia. dengan terbentuknya komisi pemberantasan korupsiyen n4z n13 ny) nat presiden,an nya x1y sat presiden republik indonesia berdasarkan: lan wat rpr presiden republik indonesia ketentuan.lan nya ny) rpr presiden republik indonesia lan nya ny) rpr presiden republik indonesia dimberantasn4z wat presiden republik indonesia ini atau hukum yang berlaku. ii. demi . demi cukup jelas cukup jelas, akuntabilitas"': proporsionalitas""instansi yang berwenang" termasuk badan pemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, san nya ny) rat rpr presiden republik indonesia. lihat pula penjelasan huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "penyelenggara negarahuruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas wat presiden republik indonesia manis huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf e. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "tersangka atau terdakwa" adalah orang pern"memberikan perlindungan"man wap presiden republik indonesiakerja secara kolektif"tan wat presiden republik indonesiajabatan lainnya" misalnya komisaris atau direksi, baik pada badan usaha milik negara atau swasta. huruf yang dimaksud dengan "profesinya", misalnya advokat, akuntan publik, atau dokter. huruf cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "transparan"open mulayang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan" dalam ketentuan ini antara lain, kewenangan melakukan penangkapan, penah"lembaga penegak hukum negara lain"open mula presiden republik indonesia cukup jelasbersamaan".makatif. pengumuman dapat dilakukan baik melal"hukum acara pidana yang berlaku"n mula presiden republik indonesia mahkamah agung. cukup jelas yang dimaksud dengan "biaya" termasuk juga biaya untuk pembayaran rehabilitasi dan kompenssat presiden republik indonesia .y ditindaklanjuti, proses(l,, lan nya ny) rpr presiden republik indonesia memerintahkan.,erogram pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, :, tan nya x1y wat presiden republik indonesia melaporkanhasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya,ii tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikapada huruf sekurang kurangnyatan wat presiden republik indonesia padaeputusan pimpinan komisi pemberantasan korupsi.tan n4z wat presiden republik indonesia komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atastan wat presiden republik indonesia komisi pemberantasan korupsi berwenang mengangkat tim penasi. panitia seleksi pemilihan mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan mengumpulkan calon anggota berdasarkan keinginan dan masukan dari masyarakat. calon anggota tim penasii: menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenaiumbawa, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, kabupaten sumbawmbawa barat provinsi nusa tenggawpun presiden republik indonesia memutuskan menetapkan undang undang tentang pembentukan kabupaten sumbawa barat provinsi nusa tenggara baratsumbawsumbawa barat provinsi nusa tenggara barat dalam negara kesatuan republik indonesia. kabupaten sumbawa barat berasal dari sebagian wilayah kabupaten sumbawa yang terdiri atas kecamatan setelah, kecamatan brang rea, kecamatan . pun bma presiden republik indonesia kecamatan cerewet, kecamatan sengkang, dan kecamatan taliwang. dengan terbentuknya kabupaten sumbawa barat, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten sumbawa dikurangi dengan wilayah kabupaten sumbawa barat sebagaimana dimaksud dalam (l) kabupaten sumbawa barat mempunyai batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan alas barat dan kecamatan alas kabupaten sumbawa, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan batu lantai dan kecamatan untuk kabupaten sumbawa, sebelah selatan berbatasan dengan samudera indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan selat alambawambawa barat sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten sumbawa baratwmemperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota sekitarnya. . man, gen sen het presiden republik indonesia ibu kota kabupaten sumbawa barat berkedudukan taliwang. bab iii kewenangan daerah kewenangan kabupaten sumbawanusa tenggara barat melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus terhadap kabupaten sumbawausa tenggara barat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten sumbawabma presiden republik indonesia 6g (l) dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sumbawaumbawambawambawa barat, penjabat bupati sumbawausa tenggambawasumbawa barat. menteri . pun presiden republik indonesia menteri dalam negeri dan atau gubernur nusa tenggajl) dengan diresmikannya kabupaten sumbawa barat dan dilantiknya penjabat bupati sumbawambawa barat memfasilitasi pembentukan instansi vertikal. bab ketentuan peralihan (l) bupati sumbawmbawa barat hal hal sebagai berikut pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh pemerintah kabupaten sumbawa baratumbawa yang berada dalam wilayah kabupaten sumbawa barat, badan usaha milik daerah kabupaten sumbawa yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada kabupaten sumbawa barat, utang piutang kabupaten sumbawa yang kegunaannya untuk kabupaten sumbawa barat, serta dokumen . pun bma presiden republik indonesia dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh kabupaten sumbawa barat. pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada difasilitasi oleh gubernur nusa tenggara barat dan diselesaikan dalam waktu (satu) tahun terhitung sejak pelantikan penjabat bupati sumbawambawambawa barat sesuai dengan peraturan perundang undangan. kabupaten sumbawaumbawa wajib memberikan bantuan dana kepada kabupaten sumbawausa tenggara baratumbawa barat. sebelum terbentuknya dewan perwakilan rakyat daerah, penjabat bupati sumbawausa tenggara barat. penjabat . man wara presiden republik indonesia penjabat bupati sumbawausa tenggara barat. penjabat bupati sumbawausa tenggara barat. (l) sebelum kabupaten sumbawaumbawa tetap berlaku dan dilaksanakan kabupaten sumbawa barat. semua peraturan daerah dan keputusan bupati sumbawa yang berlaku kabupaten sumbawa baratmbawa barat dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten sumbawa. pembentukan komisi pemilihan umum kabupaten sumbawa baratmbawa barat. pengajuan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sumbawaumbawa. bab vii. n17tan presiden republik indo kesia undang undang republik indonesia, bahwa element het notaris amat indonesiejabatan notarijabatan notaris. babi. (kan pan presiden republik indo kesia babi ketentuan umumini, diberhentikan, atau diberhentikan sementnotaris pengganti khusus adalah seorang yang diangkat sebagai notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai notaris karena dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang notaris, sedangkan notaris yang bersangkutan menurut ketentuan undang undang ini tidak boleh membuat akta dimaksudadalah akta owilayah jabatan notaris. protokol . taat presiden republik indo kesia notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan luar tempat kedudukannya. (l) notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatrikatan perdata sebagaimana dimaksud pada (l) diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan menteri. bagian kedua formasi jabatan notaris(l) formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan: kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan atau cc. rata rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau hadapan notaris setiap bulan. ketentuan lebih lanjut mengenai formasi jabatan notaris sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan menteri. bagian ketiga pindah wilayah jabatan notaris notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris secara tertulis kepada menteri. syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada adalah setelah (tiga) tahun berturut turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan notaris. permohonan . tan taat presiden republik indo kesia permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan setelah mendapat rekomendasi dari organisasi notaris. waktuketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan notaris diatur dalam peraturan menteriwilayah jabatan lain. bab cuti notaris dan notaris pengganti bagian pertama cuti notaris notaris mempunyai hak cuti. hak cuti sebagaimana dimaksud pada dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatan selama (dua) tahun. selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti. hak cuti sebagaimana dimaksud dalam dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. setiap pengambilan cuti paling lama (lima) tahun sudah termasuk kepanjangannya. selama masa jabatan notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama (dua belas) tahun. (l) notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti. permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu: majelis pengawas daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari (enam) bulan, majelis . tan presiden republik indo kesia majelis pengawas wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari (enam) bulan sampai dengan (satu) tahun, atau majelis pengawas pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari (satu) tahun. permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti. tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada majelis pengawas pusat. tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada majelis pengawas daerah dan majelis pengawas wilayah. dalam keadaan mendesak, suami istrimaksud dalam surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat: nama notaris: tanggal mulai dan berakhirnya cuti, dan nama notaris pengganti disertai dokumen yang mendukung notaris pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. tembusan surat keterangan izin cuti dari majelis pengawas daerah disampaikan kepada menteri, majelis pengawas pusat, dan majelis pengawas wilayah. tembusan surat keterangan izin cuti dari majelis pengawas wilayah disampaikan kepada menteri dan majelis pengawas pusat. tembusan surat keterangan izin cuti dari menteri disampaikan kepada majelis pengawas pusat, majelis pengawas wilayah, dan majelis pengawas daerah. (l) menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti. sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada memuat data pengambilan cuti. data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada dicatat oleh majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam pada . san taat presiden republik indo kesia pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan notaris yang bersangkutan. permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan. penolakan permohonan cuti oleh majelis pengawas daerah dapat diajukan banding kepada majelis pengawas wilayah. penolakan permohonan cuti oleh majelis pengawas wilayah dapat diajukan banding kepada majelis pengawas pusat. (l)bagian kedua notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris (l) syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti, notaris pengganti khusus,, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris, kecuali undang undang ini menentukan lain. . tan presiden republik indo kesia (l) apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat (satu) notaris, majelis pengawas daerah dapat menunjuk notaris pengganti khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi notaris tersebut atau keluarganya. penunjukan sementara sebagaimana dimaksud pada tidak disertai dengan serah terima protokol notaris. notaris pengganti khusus sebagaimana dimaksud pada wajib diambil sumpah janji jabatan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.bab honorarium (l) notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut: sampai . tan taat presiden republik indo kesia sampai dengan rp100. (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah (dua koma lima persen), atas rp100. (seratus juta rupiah) sampai dengan rp1. (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar (satu koma lima persen), atau atas rp1. (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi (satu persen) dari objek yang dibuatkan katanya. nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar rp5. (lima juta rupiah).bab vii akta notaris bagian pertama bentuk dan sifat akta (l) setiap akta notaris terdiri atas: awal akta atau kepala akta: badan akta: dan akhir atau penutup akta. awal akta atau kepala akta memuat judul akta, nomor akta: jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun:: dan nama. tan ny) presiden republik indo kesiaapabila ada,:. akta notaris pengganti, notaris pengganti khusus,(l) menghadapsedikit(l) sebagaimana dimaksud padacakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, dapat . presiden republik indo kesia dapat membubuhkan tanda tangan dan para:apabila ketentuan dalam dan tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan. (l) akta notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus putus dan tidak menggunakan singkatan. ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang undangan. semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa. (l) aktaapabila . tan taat presiden republik indo kesiaakta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang undang tidak menentukan lain(l)dalamdan dan dinyatakan secara tegas pada akhir akta. dalam hal menghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya. apabila bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada diterjemahkan atau dijelaskan, menghadap membubuhkan para dan tanda tangan pada bagian tersebut. pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada dan dinyatakan secara tegas pada akhir akta. apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat menghadap yang: menolak membubuhkan tanda tangannya, atau tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan menghadap belum menandatangani akta tersebut, hal. taat presiden republik indo kesia hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik. penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya. (l) surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk original atau surat kuasa bawah tangan wajib dilekatkan pada minuta akta. surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk minuta akta diuraikan dalam akta. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat hadapan notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta. perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencopotan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut dipakai atau diberi tanda pengesahan lain oleh menghadap, saksi, dan notaris. (l) setiap perubahan atas akta dibuat sisi kiri akta. apabila. man mis lini sat ode sai presiden republik indo kesimenteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. bab pengangkatan dan pemberhentian notaris bagian pertama pengangkatan notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam adalah(dua belassumpah . tan taat presiden republik indo kesia apabila dalam akta perlu dilakukan pencopotan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencopotan, dan penambahan.dengan membuatnotaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku, apabila orang tersebut pada kecuali notaris sendiri, menjadi menghadap dalam penjualan muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan hadapan notaris, persewaan umum, atau pembohongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris. pelanggaran . selain taat presiden republik indo kesia pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh menghadap, tanpa mengurangi kewajiban notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangkutan. akta notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan atau keuntungan bagi notaris, istri atau suami notaris: saksi, istri atau suami saksi: atau orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus atas atau bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga. bagian kedua grosse akta, salinan akta, dan kutipan akt(l) notaris yang mengeluarkan grosse akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima grosse akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh notaris. grosse akta pengakuan utang yang dibuat hadapan notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. grosse akta sebagaimana dimaksud pada pada bagian kepala akta memuat frasa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa , dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa diberikan sebagai grosse pertama , dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya. grosse. tan taat presiden republik indo kesia grosse akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan penetapan pengadilan. akta original, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta yang dikeluarkan oleh notaris wajib dibubuhi terapan cap stempel. terapan cap sebagaimana dimaksud pada harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada minuta akta. surat bawah tangan yang disahkan atau legalisasi, surat bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh notaris wajib diberi terapan cap stempel serta para dan tanda tangan notaris. grosse akta, salinan akta, kutipan akta notaris, atau pengesahan surat bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam protokol notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh notaris yang membuatnya, notaris pengganti, atau pemegang protokol notaris yang sah. bagian ketiga pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan protokol notaris notaris membuatoleh undang undang ini. dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originalnomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. akta yang dikeluarkan dalam bentuk original yang dibuat dalam rangkap (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor. setiap. san taat presiden republik indo kesia setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan dipakai oleh majelis pengawas daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh majelis pengawas daerah. s5) pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh majelis pengawas daerah. dalam daftar surat bawah tangan yang disahkan dan daftar surat bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada notaris setiap hari mencatat surat bawah tangan yang disahkan atau dibukukantanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. (l) notaris membuat daftar rapper untuk daftar akta dan daftar surat bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. daftar rapper sebagaimana dimaksud pada memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan belakang tiap tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat bawah tangan. akta yang dibuat oleh atau hadapan notaris pengganti atau notaris pengganti khususnotaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama jima belas) hari pada bulan berikutnya kepada majelis pengawas daerah. apabila . tan presiden republik indo kesia apabila dalam waktu (satu) bulan notaris tidak membuat akta, notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada majelis pengawas daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris: meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri: tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat. (l). tan taat presiden republik indo kesia (l) protokol notaris dari notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada notaris yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah. notaris pemegang protokol notaris sebagaimana dimaksud pada berwenang mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta. notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khususbab viii pengambilan minutabab pengawasan bagian pertama umum (l). tan taat presiden republik indo kesiamajelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah: dan majelis pengawas pusat. bagian kedua majelis pengawas daerah majelis pengawas daerah dibentuk kabupaten atau kota. keanggotaan majelis pengawas daerah terdiri atas unsur unsur sebagaimana dimaksud dalam. san presiden republik indo kesia majelis pengawas daerah berwenangmemberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan (enam) bulan: menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam ini: dan membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf kepada majelis pengawas wilayah. majelis pengawas daerah berkewajiban:notaris yang bersangkutan, organisasi notaris, dan majelis pengawas pusat:meriksa . tan presiden republik indo kesiawaktu (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, majelis pengawas pusat, dan organisasi notaris. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti. bagian ketiga majelis pengawas wilayah (l) majelis pengawas wilayah dibentuk dan berkedudukan ibukota provinsi. keanggotaan majelis pengawas wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam ketua dan wakil ketua majelis pengawas wilaywilayah adalah (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. majelis pengawas wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat majelis pengawas wilayah. (l)isampaikan melalui majelis pengawas wilayerupa teguran lisan atau: atau pemberhentian dengan tidak hormat. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf keputusan . tan presiden republik indo kesiapemeriksaan dalam sidang majelis pengawas wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf bersifat tertutup untuk umum. notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang majelis pengawas wilayah., dan menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada majelis pengawas pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. bagian keempat majelis pengawas pusat jl) majelis pengawas pusat dibentuk dan berkedudukan ibukota negara. keanggotaan majelis pengawas pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam ketua dan wakil ketua majelis pengawas pusatpusat adalah (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. majelis pengawas pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat majelis pengawas pusat. . tan taat presiden republik indo kesia sumpahpernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun. pengucapan sumpah janji jabatan notaris sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam waktu paling lambat (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris. dalam hal pengucapan sumpahjjanji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam keputusan pengangkatan notaris dapat dibatalkan oleh menteri. dalam jangka waktu (tiga: dan menyampaikan . tan taat presiden republik indo kesia majelis pengawas pusat berwenang, memanggil notaris terlahir untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf.ma notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, majelis pengawas pusat mengusulkan seorang pejabat sementara notaris kepada menteri. menteri menunjuk notaris yang akan menerima protokol notaris dari notaris yang diberhentikan sementara.serta tata cara pemeriksaan majelis pengawas diatur dengan peraturan menteri. bab x. man nip taat presiden republik indo kesia bab organisasi notaris notaris berhimpun dalam satu wadah organisa. organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode ftin notaris. organisasi notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada menteri dan majelis pengawas. bab ketentuan sanksi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf atau yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta pelanggarandapat dikenai sanksi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian . wap! presiden republik indo kesia pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. bab xii ketentuan peralihanlum diganti berdasarkan undang undang ini. notaris yang telah diangkat pada saat undang undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai notaris sebagaimana diatur dalam undang undang ini. pada saat undang undang ini mulai berlaku, permohonan untuk diangkat menjadi notaris yang sudah memenuhi persyaratan secara lengkap dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang lama. pada saat undang undang ini mulai berlaku, kode etik notaris yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan kode etik notaris yang baru berdasarkan undang undang ini. lulusan pendidikan spesialis notaris yang belum diangkat sebagai notaris pada saat undang undang ini mulai berlaku tetap dapat diangkat menjadi notaris menurut undang undang ini. bab xiii ketentuan penutup pada saat undang undang ini mulai berlaku element het notaris amat indonesie stb sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran negara tahun nomor ordonansi. men ptn wap! presiden republik indo kesiabatan notaris umum,oootentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. pembuatan akta oselain akta otentik yang dibuat oleh atau hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. akta . men sen presiden republik indo kesia akta odengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya. peraturan perundang undangan yang mengatur tentang jabatan notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang undangan peninggalan zaman kolonial hindia belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang undangan nasional, yaitu: element het notaris amat indonesie stb.dalam peraturan perundang undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat indonesia. oleh karena itu, perlu diadasehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk seluruh wilayah negara republik indonesia. dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum bidang kenotariatan tersebut, dibentuk undang undang tentang jabatan notaris. dalam undang undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau hadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. mengingat akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi, dalam undang undang. . presiden republik indo kesiafungsi notaris luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam undang undang ini. demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli akademisi, samping departemen yang tugas dan tanggung jawabnya bidang kenotariatan serta organisasi notaris. ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi. san taat presiden republik indo kesiahuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf ketidakmampuan secara rohani dan atau jasmani secara terus menerus dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli. huruf cukup jelas. cukup jelas. .cukup jelas. ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pertentangan kepentingan karena sebagai notaris, bersifat mandiri dan berkewajiban tidak berpihak. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indo kesia huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina. huruf yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan notaris. cukup jelas. cukup jelas.tan presiden republik indo kesia menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan para, serta terapan capagraria pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota tempat notaris diangkat. bagian kedua pemberhentian (l) notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: meninggal dunia, telah berumur (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari (tiga) tahun: atau merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf. (l)atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabat. presiden republik indo kesia cukup jelaso. san taat presiden republik indo kesiaini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. huruf larangan dalam ketentuan initidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. huruf cukup jelas. huruf c. lan . nag ny) presiden republik indo kesiahuruf cukup jelas. huruf larangan menjadi notaris pengganti berlaku untuk notaris yang belum menjalankan jabatannya, notaris yang sedang menjalani cuti, dan notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya. huruf cukup jelas. cukup jelas. dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan atau bentuk lainnya. akta notaris sedapat dapatnya dilangsungkan kantor notaris kecuali pembuatan akta akta tertentu. yang dimaksud dengan perserikatan perdata dalam ketentuan ini adalah kantor bersama notaris. cukup jelas. cukup jelas. formasi adalah kebutuhan akan pengisian jabatan notaris. . taat presiden republik indo kesia ketentuan mengenai formasi jabatan notaris berlaku baik untuk pengangkatan pertama kali maupun pindah wilayah jabatan notaris. cukup jelas. yang dimaksud dengan kabupaten atau kota tertentu dalam ketentuan ini adalah kabupaten atau kota tempat notaris melaksanakan tugas jabatan notaris pada saat pengajuan permohonan pindah wilayah jabatan notaris. yang dimaksud dengan rekomendasi dalam ketentuan ini hanya menyangkut kondisi atas prestasi kerja notaris. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan keadaan tertentu antara lain karena bencana alam, keamanan, dan hal lainnya menurut pertimbangan kemanusiaan. cukup jelas. pengambilan cuti setiap tahun dalam ini tidak mengurangi hak notaris untuk mengambil cuti lebih dari (satu) kali dalam (satu) tahun. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . tan taat presiden republik indo kesia yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah apabila seorang notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf dokumen yang mendukung notaris pengganti adalah sebagai berikut: fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh notaris: fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh notaris, fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh notaris: surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak (empat) lembar, dan daftar riw hidup. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . taat presiden republik indo kesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. berdasarkan ketentuan ini, pejabat sementara notaris bertanggung jawab sendiri atas semua hal yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . tan taat presiden republik indo kesia huruf cukup jelas.aris dalam ketentuan ini adalah untuk menyatakan bahwa ruang atau sela kosong dalam akta tidak digunakan lagi. cukup jelas. cukup jelas.. ode sai presiden republik indo kesia yang dimaksud dengan penerjemah resmi adalah penerjemah yang disumpah. yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah menghadap atau pihak yang diwakili oleh menghada way nag ny) awlima belas) hari adalah dihitung dari tanggal sampai dengan tanggal cukup jelas. protokol notaris terdiri atas: minuta akta: buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan hadapan notaris atau akta bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama menghadap atau rapper, buku daftar protes: buku daftar wasiat: dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. cukup jelas. . tan presiden republik indo kesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pengawasan dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh menteri terhadap notaris. cukup jelas. huruf unsur pemerintah ditentukan oleh menteri. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan ahli akademisi dalam ketentuan ini adalah ahli akademisi bidang kesia(l)dipulihkan haknya.masa pemberhentian sementara berakhir. (l)notaris sebagaimana dimaksud pada wajib menunjuk notaris pengganti. apabila notaris tidak menunjuk notaris pengganti sebagaimana dimaksud pada majelis pengawas daerah menunjuk notaris lain untuk menerima protokol notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan notaris yang diangkat menjadi pejabat negara. notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada merupakan pemegang sementara protokol notaris. notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada dapat menjalankan kembali jabatan notaris dan protokol notaris sebagaimana dimaksud pada diserahkan kembali kepadanya. notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul majelis pengawas pusat apabila: dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:jabatan notaris: atau melakukandari masyarakat termasuk laporan dari notaris lain. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bersifat final adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada majelis pengawas pusat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . yan nysanksi yang dikenakan kepada notaris berlaku juga bagi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . taat ses can nag taat presiden republik indo kesia melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. bab iii kewenangan, kewajiban, dan larangan bagian pertama kewenangan notarisnotaris berwenang pulasurat bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus: membuat kopi dari asli surat. kan pan presiden republik indo kesiabagian kedua kewajiban dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban: bertindak: membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta:. san presiden republik indo kesiadaftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya bidang kenotariatanil. membacakan akta hadapan menghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh menghadap, saksi, dan notaris, menerima magang calon notaris.dalam bentuk original. akta original sebagaimana dimaksud pada adalah akta: pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun, penawaran pembayaran tunai: protes terhadap tidak dibakarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa: keterangan kepemilikan, atau akta lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan.jika. presiden republik indo kesiabagian ketiga larangan jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah luar wilayah jabatbab tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris bagian pertama kedudukan (l) notaris mempunyai tempat notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu tempat kedudukannya. notaris . |
men nn, n47 ny) presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang energi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimanauntuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat: bahwa peranan energi sangat penting artinyabahwaenergi, mengingat (l), dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan. pelenergi. babi ketentuan umum dalam undang undang'(liguified coal), dan batu bara tegaskan (un. pmmwww melana yel presiden republik indonesiatidak menjabat lagi dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf masa jabatan anggota dewan energi nasional, sebagaimana dimaksud dalam s5) huruf adalah selama (lima) tahun. anggaran biaya dewan energi nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. dalam melaksanakan tugasnya, dewan energi nasion kerja sekretariat jenderal dewan energi nasional diatur lebih lanjut dengan keputusan ketua dewan energi nasional. bagian ketiga rencana umum energi nasional sol) pemerintah menyusun rancangan rencana umum energi nasional berdasarkan kebijakan energi nasional. dalam menyusun rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud pada pemerintah mengikutsertakan pemerintah daerah serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat. ketentuan . men nn) teh lay presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum energi nasional ditetapkan dengan peraturan presiden. bagian keempat rencana umum energi daerahbagian kelima hak dan perannasional dan rencana umum energi daerah, dan pengembangan energi untuk kepentingan umum. bab pengelolaan energi bagian kesatu penyediaan dan pemanfaatan (l). jet ny, tas presiden republik indonesia cc.n pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. s5)dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam dengan: mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi: mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan:. man "aa presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dan atau insentif oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan pemerintah dan atau peraturan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan energi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan pemerintah dan atau peraturanketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jasa energi diatur dengan peraturan pemerintah. pengusahaan energi dan jasa energi, sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . maan n47 r4, presiden republik indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. bagian ketiga konservasi energi konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. konservasi energi nasional, sebagaimana dimaksud pada mencakupi seluruh tahap pengelolaan energi. pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan atau insentif oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi energi serta pemberian kemudahan, insentif, dan disinsentif, sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan pemerintah dan atau peraturan daerah, bab vi. j j mmmm ww laaaykxa. msn n4153 presiden republik indonesia bab kewenangan pemerintah dan) cc.cc. penetapan kebijakan pengelolaan kabupaten kota. kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota,kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. bagian kedua. mean pkn teh presiden republik indonesia bagian kedua pengawasan pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi dan energi dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. bab viii penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyediaan dan pemanfaatan energi wajib difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud pada diarahkan terutama untuk pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk menunjang pengembangan industri energi nasional yang mandiri. pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi energi, sebagaimana dimaksud pada antara laidana dari swasta. pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang energi baru dan energi terbarukan dibiayai dari pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan. ketentuan . tan kv) na7 presiden republik indonesia ketentuan mengenai pendanaan,pada saat undang undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang undangan bidang energi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang undang ini. badan koordinasi energi nasional tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuk dewan energi nasional. sebelum terbentuk dewan energi nasional, kebijakan yang akan dikeluarkan oleh badan koordinasi energi nasional disesuaikan dengan undang undang ini. bab ketentuan penutup dewan energi nasional harus dibentuk dalam waktu paling lambat (enam) bulan setelahn pin na3g perundang undangan, aka net eta joy grauman sapta murti neo man na7energi umum,. penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi yang dilakukan secara teruperlu menyusun rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasionalundang undang tentang energi sebagai landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengelolaan bidang energi. adapun materi pokok yang diatur dalam undang undang ini antara lain. tea n43 eng (da presiden republik indonesia. man n43 presiden republik indonesia, penelitian dan pengembangan. ii. demi cukup jelas.. man nyan ayi kong dmanfaatan energi semua sektor sesuai dengan keperluan berdasarkan standar penggunaan energ dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintlangan akademisi adalah pakar energi yang berasal dari perguruan tinggi. huruf yang dimaksud dengan kalangan industri adalah praktisi yang bergerak bidang industri energi. huruf yang dimaksud dengan kalangan teknologi adalah pakar bidang rekayasa teknologi energi. huruf yang dimaksud dengan kalangan lingkungan hidup adalah pakar lingkungan bidang energi. huruf yang dimaksud dengan kalangan konsumen adalah masyarakat pengguna enerketentuan ini adalah pemberian masukan berupa gagasan, data, dan atau informasi secara tertulis. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan neraca energi adalah gambaran keseimbangan antara pasokan berbagai sumber energi dan penggunaan energi dalam periode tertentu. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . ass rara can sm, wat dab sai presiden republik!ik indonesiacukup jelas.. cukup jelas. s5) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf bentuk pemberdayaan masyarakat setempat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar wilayah usaha untuk. tay tdp nun dope presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan produsen adalah produsen dalam negeri. cukup jelas. s5) cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penetapan kebijakan nasional antara lain termasuk penetapan harga energi. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pembinaan diutamakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . man ny penan, ey n1z kun presiden republik indonesiaidang tugasnya bertanggung jawab bidang energi. bab uh. kap pny nyi kun presiden republik indonesia bab asas dan tujuan energi dikelola., terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, cc., dan peningkatan devisa negara, terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, memanfaatkannya energi secara efisien semua sektor,daerah: tercapainya. kav) ny) pug sea presiden republik indonesiab iii pengaturan energi bagian kesatu sumber daya energi.bagian kedua cadangan penyangga energi untuk menjamin ketahanan energi nasional, pemerintah wajib menyediakan cadangan penyangga energi. ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi, sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh dewan energi nasional. bagian. man n47 dan presiden republik indonesia bagian ketiga keadaan krisis dan darurat energi krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi. darurat energi merupakan kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi. dalam hal krisis energi dan darurat energi, sebagaimana dimaksud pada dan mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan atau kegiatan perekonomian, pemerintah wajib melaksanakan tindakan penanggulangan yang diperlukan. bagian keempat harga energi harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. ketentuan lebih lanjut mengenai harga energi dan dana subsidi, sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima lingkungan dan keselamatan. mea kny) n97 say presiden republik indonesiabagian keenam tingkat kandungan dalam negeri tingkat kandungan dalam negeri, baik barang maupun jasa, wajib dimaksimalkan dalam pengusahaan energi. pemerintah wajib mendorong kemampuan penyediaan barang dan jasa dalam negeri guna menunjang industri energi yang mandiri, efisien, dan kompetitif. bagian ketujuh kerja sama internasional kerja sama internasional bidang energi hanya dapat dilakukan untuk: menjamin ketahanan energi nasional, menjamin ketersediaan energi dalam negeri, dan meningkatkan perekonomian nasional. kerja sama internasional,erintah membuat perjanjian internasional dalam bidang energrus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat. bab . nif n43 ay wat adah presiden republik indonesia bab kebijakan energi dan dewan energi nasional bagian kesatu kebijakan energi nasional (l) kebijakan energi nasional meliputi, antara lain: ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional: prioritas pengembangan energi, cc. pemanfaatan sumber daya energi nasional: dan cadangan penyangga energi nasional. kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan dpr. bagian kedua dewan energi nasional:. wakil ketua: wakil presiden. ketua harian: menteri yang membidangi energi. anggota. men ny, wat presiden republik indonesiadelapan orang dari pemangku kepentingananggota dewan energi nasional, sebagaimana dimaksud dalam huruf dipilih oleh dewan perwakilan rakyat. anggota dewan energi nasional, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: (dua) orang dari kalangan akademisi: (dua) orang dari kalangan industri, (satu) orang dari kalangan teknologi: (satu) orang dari kalangan lingkungan hidup, dan (dua) orang dari kalangan konsumen. pemerintah mengusulkan calon anggota dewan energi nasional, sebagaimana dimaksud pada kepada dewan perwakilan rakyat sebanyak dua kali dari jumlah setiap kalangan pemangku kepentingan, sebagaimana dimaksud pada penentuan calon, sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui proses penyaringan yang transparan dan akuntabelketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaringan calon anggota dewan energi nasional, sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan presiden. . |
abupaten bolaang mongondow selatan wilayah provinsi sulawesi utara, bahwa pembentukan kabupaten bolaang mongondowlaang mongondow selatan provinsi sulawesi utbab pendapatan, alokasi dana perimbangan, hibah, dan bantuan dana kabupaten bolaang mongondow5. (lima miliar rupiah) pada tahun pertama dan sebesar rp4. (empat1. (satu miliar rupiah)2. (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun pertama dan sebesar rp3. (tigaolaang mongondow selatan. apabila kabupaten bolaang mongondow. mengurangi penerimaan dana alokasi umum kabupaten bolaang mongondow untuk diberikan kepada pemerintah kabupaten bolaang mongondow selatan. apabila provinsi sulawesiutara untuk diberikan kepada pemerintah kabupaten bolaang mongondow selatan. penjabat bupati bolaang mongondow selatan menyampaikan laporan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada kepada bupati bolaang mongondow. penjabat bupati bolaang mongondowbolaang mongondowbolaang mongondowlawesi utara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten bolaang mongondowolaang mongondowolaang mongondow selatan untuk tahun anggaran berikutnya. rancangan peraturan bupati bolaang mongondow selatanbolaang mongondowolaang mongondowolaang mongondowolaang mongondowt5. .,4selatan. pembentukan kabupaten bolaang mongondow selatan, yang merupakan pemekaran dari kabupaten bolaang mongondow, terdiri atas (lima) kecamatan, yaitu kecamatan pinolosian, kecamatan pinolosian tengah, kecamatan pinolosian timur, kecamatan bolaang uki, dan kecamatan posigadan. kabupaten bolaang mongondow selatan memiliki luas wilayah keseluruhan km? dengan penduduk jiwa pada tahun dengan. dengan terbentuknya kabupaten bolaang mongondow selatanolaang mongondow selatan. dalam melaksanakan otonomi daerah, kabupaten bolaang mongondowutarabolaang mongondow selatanolaang mongondowbolaang mongondowolaang mongondow selatan diusulkan oleh gubernur sulawesi utara dengan pertimbangan bupati bolaang mongondowselatankabupaten bolaang mongondowabupaten bolaang mongondow selatanselatan, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannyselatanolaang mongondow selatanolaang mongondow nomor 18a tahunutara nomor tahunkotamobagu berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota kotamobagu provinsi sulawesi utara dan kabupaten bolaang mongondow utara berdasarkan, yang merupakan kabupaten asal kabupaten bolaang mongondowolaang mongondow selatan wilayah provinsi sulawesi utara dalam negara kesatuan republik indonesia. bagian kedua cakupan wilayah kabupaten bolaang mongondow selatanbolaang uki, kecamatan posigadan, kecamatan pinolosianj, kecamatan pinolosian tengah, dan kecamatan pinolosian timur. cakupan olaang mongondow selatan, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten bolaang mongondow dikurangi dengan wilayah kabupaten bolaang mongondow selatan sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga batas wilayah kabupaten bolaang mongondow selatan mempunyai batas batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan bintang, kecamatan sanggup kabupaten bolaang mongondow utara, dan kecamatan dumoga barat, kecamatan sangtombolang, kecamatan nelayan kabupaten bolaang mongondow, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan modayag barat, kecamatan modayag, dan kecamatan ruangan kabupaten bolaang mongondow timur, sebelah selatan berbatasan dengan teluk tomini, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten bone bolango provinsi gorontaloolaang mongondowolaang mongondow selatan. dengan terbentuknya kabupaten bolaang mongondow selatan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten bolaang. bolaang mongondowolaang mongondowolaang mongondow selatan berkedudukan kecamatan bolaang ukolaang mongondowolaang mongondow selatan dan pelantikan penjabat bupati bolaang mongondowolaang mongondowolaang mongondowutara untuk melantik penjabat bupati bolaang mongondowolaang mongondowbolaang mongondowolaang mongondowan dilakukan oleh kpu kabupaten bolaang mongondow. peresmian pelantikan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bolaang mongondowolaang mongondow bersama penjabat bupati bolaang mongondowolaang mongondowolaang mongondow selatan. pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada kabupaten bolaang mongondow selatan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh gubernur sulawesolaang mongondowselatan yang berada dalam wilayah kabupaten bolaang mongondow selatanabupaten bolaang mongondow selatan, utang piutang kabupaten bolaang mongondow yang kegunaannya untuk kabupaten bolaang mongondow selatan, dan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh kabupaten bolaang mongondow. |
undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaantenagalistrikan, mengingatpemerintah.pemerintahmenteri. . izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh pemerintah atauatau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi diatur dengan peraturan pemerintahataupemerintah. bagian keempatmenteri. bab ixpemerintahbagian kedua. bagian kedua tarif tenaga listrikbagian ketiga tenagalistrikanii. bagian ketiga jual beli tenaga listrik lintas negara jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan izin pemerintah. jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui pembelian atau penjualan tenaga listrik.penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan apabila. ketentuan lebih lanjut mengenai jual beli tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan pemerintahdiatur dengan peraturan pemerintahataupemerintah. bab xii. bab xii pembinaan dan pengawasann. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah. setiap43izin.bidang ketenagalistrikan yang telah ada berdasarkan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikantelah ditetapkan dalam waktubab asas dan tujuan pembangun. muhammad sapta murti penjelasan atas undang undang republik indonesi. aedan usaha milik negarac, penetapan peraturan perundang undangan bidang ketenagalistrikan,, penetapan wilayah usaha, penetnataan dimaksudkan agar badan usaha milik negara menjadi lebih efisien dan efektif dalam melakukan pelayanan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat. angka cukup jelas. angka . angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor,, penetapan.b v. bab pemanfaatan sumber energi primernegerirencana umum ketenabab vii. |
fan salinan bpn presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang administrasi pemerintlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan, cc.dministrasi pemerintahpemerintahan. bab ketentuan umum dalam undang undang. presiden republik indonesia j .il. mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. bab kewenangan pemerintahan bagian kesatu umum setiap keputusan dan atau tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: peraturan perundang undangan, dan aub. pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. bagian. presiden republik indonesia bagian kedua peraturan perundang undangan setiap keputusan dan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan aub.wajib mencantumkan atau menunjuk. ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak menghalangi badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan aub. bagian. presiden republik indonesia bagian ketiga asas asas umum pemerintahan yang baik aub yang dimaksud dalam undang undang inibagian keempat atribusi, delegasi, dan mandat paragraf umum kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan atau mandat. paragraf . presiden republik indonesia paragraf atribusi aragraf delegasi. presiden republik indonesia . presiden republik indonesiaparagraf mandat badan dan atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila. presiden republik indonesialima pembatasan kewenangandan . presiden republik indonesia badan dan atau pejabat pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dibenarkan mengambil keputusan dan atau tindakan. bagian keenam sengketa kewenangan badan dan atau pejabat pemerintahan mencegah terjadinya sengketa kewenangan dalam penggunaan kewenangan. dalam hal terjadi sengketa kewenangan lingkungan pemerintahan, kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan berada pada antaratasan pejabat pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal penyelesaian sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud pada menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara, dan atau lingkungan hidup. dalam hal penyelesaian sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud pada tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa kewenangan lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh presiden. penyelesaian . presiden republik indonesia penyelesaian sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud pada yang melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh mahkamah konstitusi. dalam hal sengketa kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan atau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketujuh larangan penyalahgunaan wewenang badan dan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada meliputi: larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang wenang.. presiden republik indonesia. presiden republik indonesialegalisasi. presiden republik indonesiapengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan olehberupa: intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan tindak . presiden republik indonesia pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada badan pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada pejabat pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.dan dan atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan. pengadilan wajib memutusterhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan banding pengadilan tinggi tata usaha negara. pengadilan tinggi tata usaha negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada paling lama (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan. putusan. presiden republik indonesia putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada bersifat final dan mengikat. bab diskresi bagian kesatu umum diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.bagian kedua lingkup diskresi diskresi pejabat pemerintahan meliputi: pengambilan keputusan dan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan atau tindakan, pengambilan . presiden republik indonesia pengambilan keputusan dan atau tindakan karena peraturan perundang undangan tidak mengatur, cc., dan pengambilan keputusan dan atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. bagian ketiga persyaratan diskresirsetujuan . presiden republik indonesia persetujuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila penggunaan diskresi berdasarkan ketentuan huruf huruf dan huruf serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negaramberitahuan sebelumberpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. pelaporan setelahterjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan atau terjadi bencana alam. bagian keempat prosedur penggunaan diskresiserta dampak administrasi dan keuangapabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada melakukan penolakan, atasan pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulissebagaimana dimaksud padapada disampaikan paling lama (lima) hari kerja sebelum penggunaan diskresiyang ditimbulklaporan secara tertulis kepada atasan pejabat setelah penggunaan diskresi. pelaporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan diskresi. pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud dalam dan dikecualikan dari ketentuan memberitahukan kepada warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian kelima akibat hukum diskresi penggunaan diskresi dikategorikan melampaui wewenang apabila: bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang undangan, bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dan akibat hukum dari penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud pada menjadi tidak sah. . presiden republik indonesia penggunaan diskresi dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila: menggunakan diskresi tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan, tidak sesuai dengan ketentuan dan dan atau bertentangan dengan aub. akibat hukum dari penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud pada dapat dibatalkan. penggunaan diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. akibat hukum dari penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud pada menjadi tidak sah. bab vii penyelenggaraan administrasi pemerintahan bagian kesatu umumbersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan. keputusan . presiden republik indonesitetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya keputusan atau dihentikannya tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang.,bagian kedua badan dan atau pejabat pemerintahan: badan dan atau pejabat pemerintahan dalam wilayah hukum tempat penyelenggaran pemerintahan terjadi, atau badan dan atau pejabat pemerintahanapabila . presiden republik indonesia apabila pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud padanyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerja sama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga bantuan kedinasan badan dan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat: keputusan dan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan, penyelenggaraan. presiden republik indonesiasengketa kewenangan adalah klaim penggunaan wewenang yang dilakukan oleh (dua) pejabat pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya pejabat pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahanpengadilan adalah pengadilan tata usaha negara. izin. presiden republik indonesia penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan, dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri, apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan dan atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya, dan atau jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut. dalam hal pelaksanaan bantuan kedinasan menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda. badan dan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila: mempengaruhi kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan, surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bersifat rahasia, atau ketentuan. fo. presiden republik indonesia ketentuan peraturan perundang undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. badan dan atau pejabat pemerintahan yang menolak untuk memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. jika suatu bantuan kedinasan yang diperlukan dalam keadaan darurat, maka badan dan atau pejabat pemerintahan wajib memberikan bantuan kedinasan. tanggung jawab terhadap keputusan dan atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak. bagian keempat keputusan berbentuk elektronis pejabat dan atau badan pemerintahan dapat membuat keputusan berbentuk elektronis. keputusan berbentuk elektronis wajib dibuat atau disampaikan apabila keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis. keputusan . presiden republik indonesia keputusan berbentuk elektronis berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. jika keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk elektronis. dalam hal terdapat perbedaan antara keputusan dalam bentuk elektronis dan keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk tertulis. keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis. bagian kelima izin, dispensasi, dan konsesi. keputusan badan dan atau pejabat pemerintahan berbentuk izinyang memerlukan perhatian khusus dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. keputusan . presiden republik indonesia keputusan badan dan atau pejabat pemerintahan berbentuk dispensasipengecualian terhadap suatu larangan atau perintahizin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh badan dan atau pejabat pemerintaha. izin, dispensasi, atau konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara. bab viii. presiden republik indonesia bab viii prosedur administrasi pemerintahan bagian kesatu para pihak pihak pihak dalam prosedur administrasi pemerintahan terdiri atas: badan dan atau pejabat pemerintahan, dan warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait. bagian kedua pemberian kuasa warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat memberikkecuali ditentukan lain dalam undang undang. jika badan dan atau pejabat pemerintahan menerima lebih dari satu surat kuasa untuk satu prosedur administrasi pemerintahan yang sama sebagaimana dimaksud pada maka badan dan atau pejabat pemerintahan mengembalikan kepada pemberi kuasa untuk menentukan satu penerima kuasa yang berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam prosedur administrasi pemerintahan. penerima . presiden republik indonesia penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada harus dapat menunjukkan surat pemberian kuasa secara tertulis yang sah kepada badan dan atau pejabat pemerintahan dalam prosedur administrasi pemerintahan. surat kuasa sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat: judul surat kuasa, identitas pemberi kuasa, cc.dan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pencabutan surat kuasa kepada penerima kuasa hanya dapat dilakukan secara tertulis dan berlaku pada saat surat tersebut diterima oleh badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. dalam hal warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dapat bertindak sendiri dan tidak memiliki wakil yang dapat bertindak atas namanya, maka badan atau pejabat pemerintahan dapat menunjuk wakil dan atau perwakilan pihak yang terlibat dalam prosedur administrasi pemerintahan. bagian. presiden republik indonesia bagian ketiga konflik kepentingan pejabat pemerintahanmerintahan memiliki konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada maka keputusan dan atau tindakan ditetapkan dan atau dilakukan oleh atasan pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: presiden bagi menteri pimpinan lembaga dan kepala daerah, menteri pimpinan lembaga bagi pejabat lingkungannya, kepala daerah bagi pejabat daerah, dan atasan langsung dari pejabat pemerintahan.. d9. presiden republik indonesiadalam hal terdapat konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya. warga masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan konflik kepentingan pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakupejabat yang menetapkan dan atau melakukpejabat sebagaimana dimaksud pada wajibsebagaimana dimaksud pada dalam hal atasan pejabat menilai terdapat konflik kepentingan, maka atasan pejabat wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. keputusan . presiden republik indonesia keputusan sebagaimana dimaksud pada dan wajib dilaporkan kepada atasan atasan pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang menetapkan keputusan paling lama (lima) hari kerja. badan dan atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam dangian keempat sosialisasi bagi pihak yang berkepentingan badan dan atau pejabat pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat. badan dan atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung. . presiden republik indonesia dalam hal keputusan menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam maka badan dan atau pejabat pemerintahan wajib, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan tidak berlaku apabila: keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan, keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh warga masyarakat yang bersangkutan, dan atau keputusan yang menyangkut penegakan hukum. bagian kelima standar operasional prosedur. presiden republik indonesiamenteri. presiden republik indonesiabagian keenam pemeriksaan dokumen administrasi pemerintahan badan dan atau pejabat pemerintahan, sebelum menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon. dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada badan dan atau pejabat pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan.erima. dalam. presiden republik indonesiolak. bagian ketujuh penyebarluasan dokumen administrasi pemerintahan badan dan atau pejabat pemerintahanb ix. presiden republik indonesia bab keputusan pemerintahan bagian kesatu syarat sahnya keputusan syarat sahnya keputusan meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur,. presiden republik indonesiakeputusan meliputi keputusan yang bersifat: konstitutif, atau deklaratif. keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif. presiden republik indonesia keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan keputusan yang tidak sah. keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. bagian kedua berlaku dan mengikatnya keputusan paragraf berlakunya keputusan. presiden republik indonesiakeputusan yang memberikan hak atau keuntungan bagi warga masyarakat dapat memuat syarat syarat yang tidak bertentangan dengan hukum. syarat syarat sebagaimana dimaksud pada berupa ketentuan mulai dan berakhirnya: keputusan dengan batas waktu, keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang, keputusan dengan penarikan, keputusan dengan tugas, dan atau keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum. paragraf . presiden republik indonesia paragraf mengikatnya keputusagian ketiga penyampaian keputusan. presiden republik indonesiampat perubahan, pencabutan, penundaan, dan pembatalan keputusan paragraf perubahan keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat: kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, perubahan . presiden republik indonesiaub. keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat ditetapkan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dankeputusan. paragraf pencabutan keputusanub. keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan: oleh. presiden republik indonesia oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusnundaan keputusan oleh: pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, dan atau atasan pejabat. penundabagian kesatu maksud undang undang tentang administrasi pemerintahan. bagian kedua tujuan tujuan undang undang tentang administrasi pemerintahan adalah. presiden republik indonesiaparagraf pembatalan keputusankeputusan, atasan pejabat yang menetapkan keputus. presiden republik indonesiakeputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa. dalam hal keputuskeputusan. keputusan. presiden republik indonesiabagian. presiden republik indonesia bagian kelima akibat hukum keputusan dan atau tindakan paragraf akibat hukum keputusan dan atau tindakan yang tidak sah, dibuat oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang melampaui kewenangannya, dan atau dibuat oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang wenang., d. presiden republik indonesia terdapat kesalahan prosedur,,. bagian. presiden republik indonesia bagian keenam legalisasi dokumen badan dan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan fotokopi dokumen keputusan yang ditetapkan. legalisasi salinan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan lain yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan atau pengesahan oleh notaris. legalisasi keputusan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan terhadap keaslian isinya. tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel institusi atau secara notaris. legalisasi salinan fotokopi dokumen yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan tidak dipungut biaya. keputusan wajib menggunakan bahasa indonesia. keputusan yang akan legalisasi yang menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah terlebih dahulu diterjemahkan dalam bahasa indonesia. penerjemah . presiden republik indonesia penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah resmi. bab upaya administratif bagian kesatu umumsebagaimana dimaksud pada terdiri atas: keberatan: dan banding. upaya administratif sebagaimana dimaksud pada tidak menunda pelaksanaan keputusan dan atau tindakan, kecuali: ditentukan lain dalam undang undang, dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. badan dan atau pejabat pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara. pengajuan upaya administratif tidak dibebani biaya. . presiden republik indonesia sebagaimana dimaksud pada warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat.. penyelesaian upaya administratif sebagaimana dimaksud dalambagian kedua keberatan keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. keberatan sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan. dalam. d9. presiden republik indonesia dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada diterima, badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan. badan dan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatananggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan atau pejabat pemerintahtiga banding keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. banding sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. dalam. presiden republik indonesia dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada dikabulkan, badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding. badan dan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan bandingb pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan dilakukan oleh menteri dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: melakukan supervisi pelaksanaan undang undang administrasi pemerintahan, mengawasi pelaksanaan undang undang administrasi pemerintahan, mengembangkan . presiden republik indonesia memberikan pe, dan memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada warga masyarakat. bab iii ruang lingkup dan asas bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang undang ini meliputi semua aktivitas:eksekuyudikabadan dan atau. pengaturan . d9. presiden republik indonesia cc. mengembangkan konsep administrasi pemerintahan, memajukan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan, melindungi hak individu atau warga masyarakat dari penyimpangan administrasi ataupun penyalahgunaan wewenang oleh badan dan atau pejabat pemerintahan, dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan keputusan dan atau tindakan. bab xii sanksi administratif. presiden republik indonesiasanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam, atau pemberhentian . presiden republik indonesiapenjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalamnjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh: gubernur apabila keputusan ditetapkan oleh bupati walikota, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri apabila keputusan ditetapkan oleh gubernurbab xiii ketentuan peralihan pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya undang undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh pengadilan. pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan berlakunya undang undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan lingkungan peradilan umum. putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pengadilan umum yang memutus. apabila dalam tenggang waktu (dua) tahun sejak berlakunya undang undang ini, peraturan pemerintah yang dimaksudkan dalam undang undang ini belum terbit, hakim atau pejabat pemerintahan yang berwenang dapat menjatuhkan putusan atau sanksi administratif berdasarkan undang undang ini. . presiden republik indonesiab xivlministrasi pemerintahan umum sesuai dengan ketentu. selanjutnya menurut ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun negara indonesia adalah negara hukum. hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara republik indonesisegala bentuk keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari pancasila sebagai ideologi negara. dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan tata usaha negara yang bebas dan mandiri. karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang undang. tugas. d9. presiden republik indonesinegara republik indonesia tahun dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. begitu luasnya cakupan tugas administrasiundang undang presiden republik indonesipengaturan administrasi pemerintahan dalam undang undang ini menjamin bahwa keputusan dan atau tindakan badan dan atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena mena. dengan undang undang ini, warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. selain itu, undang undang ini merupakan transformasi aub yang telah dipraktikkan selama berpuluh puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dikonkretkan dalam norma hukum yang mengikat. aub yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. karena itu penamaan asas dalam undang undang ini berpijak pada asas asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan indonesia selama ini. undang undang presiden republik indonesia undang undang ini menjadi dasar hukum dalamundang undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. pengjektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. undang undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan dan atau tindakan badan dan atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan aub. undang undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan undang undang ini benar benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua badan atau pejabat pemerintahan pusat dan daerah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia pengaturan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada mencakupbagian kedua asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan: asas legalitas, asas pelindungan terhadap hak asasi manusia, dan aub undangan dan aub, menyelenggarakan . presiden republik indonesia huruf. huruf yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahwarga masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan. mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan atau perwakjadi dasar kewenangan adalah dasar hukum dalam pengangkatan atau penetapan pejabat yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. huruf yang dimaksud dengan dasar pengambilan keputusan dan atau tindakan adalah dasar hukum baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas pokoknya. cukup jelas. pertimbangan kemanfaatan umum atas satu keputusan dan atau tindakan tidak boleh melanggar norma norma agama, sosial, dan kesusilaan. kemanfaatan umum harus memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan warga masyarakat. presiden republik indonesia. presiden republik indonesiayang dimaksud dengan asas asas umum lainnya luar aub adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikuasai atau putusan mahkamah agung. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia kewenangan mandat diperoleh dari sumber kewenangan atribut dan delegasi. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tugas rutin adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari hari. cukup jelas. cukup jelas. wewenang mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t). cukup jelas. cukup jelas.yang dimaksud dengan perubahan status hukum organisasi adalah menetapkan perubahan struktur organisasi. yang. presiden republik indonesiayang dimaksud dengan perubahan alokasi anggaran adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan lokasinya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tidak sah adalahtidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan atau tindakan ditetapkan dan atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. yang dimaksud dengan dapat dibatalkan adalah pembatalan keputusan dan atau tindakan melalui pengujian oleh atasan pejabat atau badan peradilgnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik. huruf pilihan keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata kata lain yang sejenis dalam ketentuan peraturan perundang undangan. sedangkan yang dimaksud pilihan keputusan dan atau tindakan adalah respon atau sikap pejabat pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengperaturan perundang undangan tidak mengatur adalah ketiadaan atau kekosongan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau luar kelaziman. huruf yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan tidak lengkap atau tidak jelas apabila dalam peraturan perundang undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat. huruf yang dimaksud dengan kepentingan yang lebih luas adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain: bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan alasan alasan objektif adalah alasan alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan aub. huruf e. presiden republik indonesia huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan iktikad baik adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan aub. yang dimaksud dengan memperoleh persetujuan dari atasan pejabat adalah memperoleh persetujuan dari atasan langsung pejabat yang berwenang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah skpd) mengajukan persetujuan kepada kepala daerah. bagi bupati walikota mengajukan persetujuan kepada gubernur. bagi gubernur mengajukan persetujuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. bagi pimpinan unit kerja pada kementerian lembaga mengajukan persetujuan kepada menteri pimpinan lembaga. sistem pengalokasian anggaran sebagai dampak dari persetujuan diskresi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. yang dimaksud dengan akibat hukum adalah suatu keadaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya diskresi. . presiden republik indonesiaan undundang undang ini. . presiden republik indonesia pelaporan kepada atasan digunakan sebagai instrumen untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi serta sebagai bagian dari akuntabilitas pejabat. cukup jelas. yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah suatu kondisi objektif dimana dibutuhkan dengan segera penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan oleh pejabat pemerintahan untuk menangani kondisi yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau menghentikdan atau tindakan rutin adalah kegiatan atau hal yang menjadi tugas pokoknya. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan secara wajar adalah biaya yang ditimbulkan sesuai kebutuhan riil dan kemampuan penerima bantuan kedinasan. cukup jelas. penolakan bantuan kedinasan hanya dimungkinkan apabila pemberian bantuan tersebut akan sangat mengganggu pelaksanaan tugas badan dan atau pejabat pemerintahan yang diminta bantuan, misalnya: pelaksanaan bantuan kedinasan yang diminta dikhawatirkan akan melebihi anggaran yang dimiliki, keterbatasan sumber daya manusia, mengganggu pencapaian tujuan, dan kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan. . presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. prosedur penggunaan keputusan berbentuk elektronis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. untuk proses pengamanan pengiriman keputusan, dokumen asli akan dikirimkan apabila dibutuhkan penegasan mengenai penanggung jawab dari pejabat pemerintahan yang menyimpan dokumen asli. jika terdapat permasalahan teknis dalam pengiriman dan penerimaan dokumen secara elektronis baik dari pihak badan dan atau pejabat pemerintahan atau warga masyarakat, maka kedua belah pihak saling memberitahukan secepatmerlukan perhatian khusus adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh warga masyarakat, dalam rangka menjaga ketertiban umum, maka badan dan atau pejabat pemerintahan perlu memberikan perhatian dan pengawasan. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan swasta meliputi perorangan, korporasi yang berbadan hukum indonesia, dan asingrabat dan keluargayang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat adalah keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi warga masyarakat. sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham bahwa keputusan yang akan ditetapkan akan menimbulkan pembebanan. sosialisasi dilakukan sebelum penetapan keputusan. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan keputusan yang menyangkut penegakan hukum adalah keputusan sebagai pelaksanaan keputusan sebelumnya. contoh: . presiden republik indonesia contoh: keputusan tentang relokasi bangunan jalur hijau dan pembongkaran rumah yang tidak memiliki izin. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan media lainnya antara lain papan pengumuman, brosur, media massa, atau media tradisional. cukup jelas. yang dimaksud dengan pemeriksaan dokumen mencakup: mempertimbangkan fakta fakta dan bukti yang menguntungkan pihak pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronis dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta fakta, menanyakan kepada para saksi dan atau ahli, serta bukti bukti lain yang relevan sebelum ditetapkannya keputusan. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia huruf cukup jelas. huruf salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedurputusan yang bersifat konstitutif adalah keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh pejabat pemerintahan. yang dimaksud dengan keputusan yang bersifat deklaratif adalahcukup jelas. yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi. yang dimaksud dengan pertimbangan sosiologis adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat. yang dimaksud dengan pertimbangan filosofis adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan keputusan. yang dimaksud dengan penjelasan terperinci adalah penjelasan yang menguraikan alasan penetapan keputusan sampai hal yang bersifat detail dan jelas. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam keputusan. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan dengan batas waktu adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan batas waktu. huruf yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan kejadian tertentu. huruf yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan dengan penarikan adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan keputusan terhadap penarikan keputusan. huruf yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan dengan tugas adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan mulai tugas yang harus dilakukan. huruf e. presiden republik indonesia pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerin cc. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan, mematuhi undang undang ini dalam menggunakan diskresi, memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerin. presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum adalah adanya data, fakta, dan informasi yang berubah terhadap keputusan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sarana elektronis antara lain facsimile, surat elektronik, dan sebagainya. cukup jelas. keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal antara lain keputusan presiden terkait pengangkatan pegawai negeri sipil dalam pangkat dan keputusan presiden terkait pensiun pegawai negeri sipil. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan perubahan adalah perubahan sebagian isi keputusan oleh pejabat pemerintahan. huruf a. presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan kesalahan konsideran adalah ketidaksesuai. huruf yang dimaksud dengan kesalahan redaksional adalah kelalaian dalam penulisan dan kesalahan tekniacat substansi antara lain: keputusan. presiden republik indonesia keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan, fakta fakta dan syarat syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah, keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum, atau keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isiutusan yang berakhir dengan sendirinya: keputusan pengangkatan pejabat yang masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir, maka keputusan pengangkatan tersebut dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum. . presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. apabila ketentuan peraturan perundang undangan mengatur tentang masa berlakunya suatu keputusan, sedangkan dalam keputusan pengangkatan pejabat yang bersangkutan tidak dicantumkan secara tegas maka berakhirnya keputusan memerlukan penerbitan keputusan baru demi kepastian hukum. contoh dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi pemerintahan dari organisasi yang lama organisasi baru yang berakibat pada perubahan nomenklatur jabatan, sedangkan pemangku jabatan tidak ditentukan masa berlakunya dalam keputusan pengangkatan, maka diperlukan penetapan keputusan baru untuk mengakhiri masa jabatan pejabat yang bersangkutan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengembalian uang kas negara dilakukan baik oleh pejabat pemerintahan yang terkait maupun warga masyarakat yang telah menerima pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. . presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan kesalahan prosedur adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dan atau standar operasional prosedur. huruf yang dimaksud dengan kesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidak semuanya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan salinan fotokopi adalah termasuk juga copy collation. . presiden republik indonesia yang dimaksud dengan dokumen adalah setiap informasi yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis atau bentuk elektronik yang dikuasai oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelayanan publik. kewenangan notaris untuk mengesahkan dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. yang dimaksud dengan terdapat keraguan adalah karena robek, penghapusan kata, angka dan tanda, perubahan, kata kata yang tidak jelas terbaca, penambahan atau hilangnya lembar halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumeding adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan atasan pejabat yang menetapkan keputusan konstitutifmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahandikembalikan kepada pejabat pemerintahanhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan media massa adalah media cetak dan atau media elektronik baik nasional maupun lokalnal dalam arti luas mencakup keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenanga) presiden republik indonberdasar atas undang undang keadaan bahaya jo. undang undang dan tahun hanya berlaku sampai tanggal juli masih dibutuhkan, dan peraturan peraturan dewan pertahanan negara yang berikut tentang jabatan jabatan pos, telegram dan telepon dalam keadaan bahaya, 7joseptember presiden republik indonesia, sekar perdana menteri, amir syarifuddin. diumumkan pada tanggal september sekretaris negara, a.g. pringgodigdo. |
selang nag ny presiden republik indo kesia undang undang nomor tahun tentang joseph cornelis grootrakarta telah menerima surat permohonan yang bermeterai dari joseph cornelis grootrnaturalisasi joseph cornelis groot. permohonan joseph cornelis groot, lahir pada tanggal februari tahun gravenhage, negeri belanda, bertempat tinggal semanggi kidul surakarta, pada tanggal oktober presiden republik indonesia, sekar menteri kehakiman, soeharto tirtoprodjo, diumumkan pada tanggal oktober sekretaris negara, wes k3) ann ann presiden republik ndo kesiaundang undang postspaarbank (staatsblad dan dan lembaran negara nomor tahun sebagai undang undang)rubahan undang undang postspaarbankrubahan undang undang postspaarbank (undang undang daruratubahan undang undang postspaarbank undang undang darurat tahun ditetapkan sebagai undang undang, yang berbunyi sebagai berikut: dalam undang undang postspaarbank, sebagaimana terakhir telah diubah menurut stlima"dijadikan "tujuh"perhubungan. ttd rosi. main nya x1yditetapkan sebagai undang undang yang berbunyi sebagai berikut: atas pengiriman uang keluar negeri, yang merupakan pembayaran jasa jasa invisible) dipungut tambahan pembayaran sebesar keseratus dari jumlah yang dikirimkan. dengan atau atas kuasakeluar negeri guna jasa jasanya. pelaksanaan undang undang ini diatur dengan atau berdasarktanggal maretno diundangkan pada tanggal september menteri kehakiman, ttd jody gondokusumo menteri keuangan a.i., ttd iskan tjokroradisurjo lembaran negara nomor tahun dagkeluar negeri dari uang untuk maksud lain dari keteskeluar negeri demikian itu..opsenten atas cukai bensin lembaran negara tahun ditetapkan sebagai undang undang yang berbunyi sebagai berikut: jumlah cukai atas:ditetapkan pada sub dari ordonansi desembe puluh). . wat presiden republik indonesia. man17 ny? satundang undang tahun tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin (lembaran negara tahun sebagai undang undang.ditetapkan seperti berikut. bagian pemerintah agung dan badan badan pemerintahan tertinggi bab pengeluaran) presiden dan wakil presiden . perdana menteri wakil perdana menteri dan menteri menteri negara . dewan. man nat presiden republik indonesia dewan perwakilan rakyat republik indonesia . dewan pengawas keuangan . uni indonesia nederland. biro perancang negara. kantor urusan pegawai . sumbangan .voodoo kepolisian negara . biro rekonstruksi nasional. pengeluaran umum pengeluaran tak tersangka. memori jumlah . satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah). bab penerimaan) biro rekonstruksi nasional. penerimaan berhadapan dengan pengeluaran pengeluaran oleh biro rekonstruksi nasional. pembayaran angsuran angsuran dari uang pinjaman pinjaman yang diberikan pada organisasi organisasi ex pejuang. angsuran . yen wat presiden republik indonesia angsuran angsuran berhubung dengan penjualan perusahaan perusahaan rekonstruksi (proefbedrijven brn). penerimaan penerimaan dari proefbedrifven brn. penjualan barang barang yang masih dapat dipakai untuk jawatan jawatan negara atau perusahaan perusahaan rekonstruksi ex pejuang. penjualan barang barang yang tidak dapat dipakai dan tidak berguna lagi. penerimaan lain lain.denda denda dan pembayaran kerugian penggantian dikenakan kepada pegawai kepolisian. 12b biro perancang negara. .2b. panitia interdepartemental. b.i. penerimaan dari kementerian lain. . open mula presiden republik indonesia 12c kantor urusan pegawai. .2c. penyelenggararupa rupa penerimaan.gunakan dan dipakai untuk pemerintah. penjualan barang yang tidakperdana menteri, ttd juandnva, bab pengeluaran) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas mengenai kementerian pertanian ditetapkan seperti berikut: bagian kementerian pertanian. bab pengeluaran). kementerian dan pengeluaran umum . jawatan perikanan laut . jawatan penyelidikan alam . pusat jawatan pertanian rakyat . jawatan perkebunan. jawatan . man pan presiden republik indonesia 5a. jawatan keheranan. balai penyelidikan penyakit mulut dan kuku. lembaga penyakit hewan. iii balai penyelidikan peternakan . jawatan kehutanan. balai besar penyelidikan pertanian balai penyelidikan perikanan darat ja karta dan bogor . kantor pendidikan pertanian . s5a. kantor perancang tata bumi . jawatan karet rakyat . jawatan perikanan darat . jawatan pembangunan usaha tani . pengeluaran tak tersangka . rencana kesejahteraan. 5a.ja rencana kesejahteraan kementerian dan pengeluaran umum . a.2a rencana kesejahteraan jawatan berikan laut .oooooooooo a.3a rencana kesejahteraan pusat jawatan pertanian rakyat . a.4a rencana kesejahteraan jawatan kepe wadan na nenek nnnnnnnnanan 5a.5a rencana kesejahteraan jawatan keju kanan .ooo woonnnnnnnaaan a.6a rencana kesejahteraan jawatan karet rakyat .o.ooo a.7a rencana . pare way pan presiden republik indonesia 5a4a rencana kesejahteraan jawatan kehutanan. 5a.4a. rencana kesejahteraan jawatan kehutanan. agondorukem dan lain lain. sa.sa rencana kesejahteraan jawatan karet rakyat. 5sa.sa. rencana kesejahteraan jawatan karet rakyat. a.sa. penerimaan angels. penerimaan lain lain dari jawatan karet rakyat. sa.6gga. hasil penjualan ikan, alat alat penangkap ikan dan sebagainya. penerimaan lain lain. sopen ya rat presiden republik indonesia 5a.7a rencana kesejahteraan jawatan berikan darat .cbooo. a.8a rencana kesejahteraan balai besar pe penyelidikan pertanian . a.9a rencana kesejahteraan pengeluaran tak tersangka .ooo memori jumlah . empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah). diantaranya: jumlah rencana biasa . jumlah rencana kesejahteraan . bagian va, bab penerimaan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas mengenai kementerian pertanian ditetapkan sebagai berikut: bab penerimaan). kementerian dan penerimaan umum. 5a. kementerian dan penerimaan umum. pendapatan penjual'"'. jawatan . pan presiden republik indonesia 5a2penerimaan lain lain.penjualan alat alat pertanian,. bat pan presiden republik indonesia pendapatan lain. pendapatan penjualan potret potret, diklat diklat dan sebagainya dari bagian pendidikan s.p.m.a. pendapatan sekolah pertanian menengah dan sekolah pertanian menengah ata lado noonnnnnnnkaana. penghasilan kebun kebun . penghasilan asrama. penerimaan kembali uang ikatan dinas dari murid murid bekas murid murid yang membatalkan ikatan dinas . memori jawatan perkebunanma .ooo. pembayaran kembali dengan cara quran dari pabrik teh dan penanam teh rakyat . penerimaan iuran mahasiswa college gula negara yogyakarta .p.r.i. dan p.e.r.r.i.n. penerimaan. pan presiden republik indonesia 6g penerimaan dari pengangkutan tebu tak yat .ooocooo# oo. . hasil penjualan alat alat laboratorium . pendapatan penjualan obat obat .o.voodoo woo penerimaan dari s.k.m.a. malang mo. sa61 balai penyelidikan penyakit mulut dan kuku. 5a. balai penyelidikan penyakit mulut dan kuku. hasil penjualan vaccine dan lain lain memori a.6ii lembaga . bara way pan presiden republik indonesia 5a.6ii lembaga penyakit hewan. 5a.6ii. lembaga penyakit hewan. hasil penjualan vaccine dan lain lain. hasil penjualan hewan hewan dan ayam ayam yang tidak dapat dipergunakan lagi dan lain lain pendapatan. a.6iii balai penyelidikan peternakan. 5a.6ihi. balai penyelidikan peternakan. sa.6iii. pendapatan dari penjualan ternak hewan dan lain lain dari b.p.p. bogor. pendapatan dari penjualan ternak hewan dan lain lain dari bagian dependanses b.p.p. gratis. jawatan kehutanan. 5a. jawatan kehutanan. nerimaan berhubung dengan sewaan rumah. penerimaan lain lain. bat presiden republik indonesiakantor pendidikan pertanian. 5a. kantor pendidikan pertanian. jawatan karet rakyat. sa. jawatan karet rakyat. saji biji karet (stamps). penjualan angels. dipindahkan dan digabungkan dalam pos 5ajawatan . lan panpenerimaan berhubung dengan penangkapan mutiara. surat ijin untuk memburu, menangkap atau membunuh binatang binatang liar. 5a.ia. rencana kesejahteraan jawatan perikanan laut. sajahasil penjualan ikan dari pelatihan kader kader nelayan. hasil dari pengangkutan pengangkutan viscarrier. penghasilan project fishery community. sa.2rencana . para way presiden republik indonesia 5a.2rencana kesejahteraan pusat jawatan pertanian rakyat. 5a.2a. rencana kesejahteraan pusat jawatan pertanian rakyat. a.2a. hasil penjualan pupuk dan sebagainya. hasil penjualan alat alat pemikiran gula tebu rakyat. penerimaan kembali dari penjualan pacul, benih dan lain lain. a.3rencana kesejahteraan jawatan keheranan. 54a rencana .enaga atom presiden republik indonesia, menimbang bahwa penggunaan dan perkembangan tenaga atom lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan soal yang mutlak dalam usaha kemajuan dunia zaman sekarang, bahwa perlu sekali penggunaan dan perkembangan tenaga atom segala bidang dan dalam segala bentuk diawasi, diikuti oleh serta mendapat bimbingan dan dorongan dari pemerintah untuk kepentingan nasional pada umumnya dan pembangunan semesta pada khususnya, bahwa pengusahaan, penggunaan, pengembangan dan pengawasan dalam lapangan tenaga atom ditujukan kepada keselamatan kesehatan dan kesejahteraan rakyat indonesia, bahwa bahan bahan tenaga atom, bahwa berhubung dengan pertimbangan pertimbangan atas perlu adanya hukum nasional tentang tenaga atom yang menjamin penggunaan bahan bahan tenaga atom segala bidang dan mengawasi keselamatan dan kesehatan para petugas, penduduk sekitarnya dan seluruh rakyat serta keperluan dan hajat hidupnya, bahwa. matan, presiden republik indonesia bahwa hukum nasional tentang tenaga atom harus mewujudkan penjelmaan dari pada pancasila sebagai azas kerohanian negara dan cita cita bangsa, seperti yang tercantum dalam mukadimah undang undang dasar, dan harus pula merupakan pelaksanaan daripada manifesto politik republik indonesia, serta ketetapan m.p.r.s. i mars tentang garis garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana yang mewajibkan negara memperhatikan dan mengatur azas azas hukum nasional tentang masalah masalah yang timbul dalam penggunaan tenaga atom, sesuai dengan haluan negara dan bertujuan memajukan dan mempertinggi kehidupan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur, bahwa oleh karena itu perlu diletakkan sendi sendi dan ditetapkan ketentuan ketentuan pokok dalam bentuk undang undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum tenaga atom tersebut atas, mengingat dan undang undang dasar: ketetapan ketetapan m.p.r.s. i mars dan ii mars undang undang prp. tahun tentang pertambangantenaga atom. bab itenaga atom. umum. penemuan dan penggunaan tenaga atom mempunyai pengaruh yang sangat besar dan telah mengadakan perubahan perubahan yang penting pula dalam kehidupan manusia dalam segala coraknya. satu pihak pemakaiannya berupa alat perusak yang dahsyat, dilain pihak memberikan manfaat yang tak ternilai harganya. tenaga atom jika diolah dengan semestinya akan memberikan tenaga listrik dan tenaga penggerak, bahan bahan radioaktif merupakan sesuatu yang baik dan berguna, tetapi juga sesuatu yang berbahaya. gunanya ialah antara lain untuk memperbaiki cara cara diagnose dan terapi dalam bidang kedokteran serta dalam usaha memperbaiki cara cara penelitian dalam bidang bidang lain, sedangkan bahayanya terletak dalam kemungkinan untuk menimbulkan kerusakan (injury) pada ribuan makhluk yang kini belum dilahirkan disebabkan oleh akumulasi dari efek efek genetik yang tidak diinginkan oleh karena penggunaan yang tidak atau kurang berhati hati. adalah suatu kewajiban moril bagi kita untuk tidak mengambil risiko bagaimana kecilnya untuk menghindarkan dan melindungi penduduk dan umum dari bahaya sinar. mereka yang diizinkan untuk mempergunakan atau bekerja dengan radiasi atau tenaga atom umumnya harus mengenal benar benar bukan saja akan manfaatnya dan kemungkinannya, akan tetapi juga akan kemungkinan kemungkinan untuk menghindari atau jika mungkin mengadakannya sama sekali bahaya radiasi tersebut. agar. mulan, presiden republik indonesia agar tidak ketinggalan terhadap negara negara lain dan terutama karena pengetahuan nuklir memberikan kemungkinan kemungkinan untuk menaikkan tingkat hidup rakyat kita secara langsung, umpamanya dalam bidang pertanian, kedokteran, dan lain lain, maupun secara tidak langsung seperti melalui tenaga listrik yang diperlukan untuk bermacam macam industri, kita harus turut mengembangkan dan mempergunakan tenaga atom dalam arti yang seluas luasnya. sekalipun tambang tambang minyak dan batu bara negara kita akan tetap memberikan sumbangannya kepada kemakmuran rakyat dalam waktu yang tak dapat ditetapkan, namun dapat dipastikan bahwa pada suatu waktu kita akan harus mencari sumber sumber tenaga lain. mengingat bentuk dan keadaan geografi kepulauan kita, reaktor reaktor tenaga atom dengan kapasitas tertentu akan lebih menguntungkan dalam pembangkitan listrik dari pada cara cara konvensional. selain dari pada itu pembangkitan tenaga listrik dengan mempergunakan tenaga atom lebih menjamin stabilitas output, berbeda dengan jika dipergunakan tenaga air yang bergantung pada keadaan musim. mengingat kegunaan dan keuntungan dari pemakaian tenaga atom, maka pada akhir tahun dengan peraturan pemerintah tahun pemerintah telah membentuk suatu badan yang disebut lembaga tenaga atom yang dimaksudkan sebagai suatu pusat kegiatan dalam lapangan tenaga atom. lembaga tersebut diberi tugas untuk melaksanakan mengatur dan mengawasi penyelidikan, penggunaan dan segala sesuatu dibidang tenaga atom indonesia. mengingat sifatnya tenaga atom yang penggunaannya menimbulkan keadaan keadaan yang khas, maka soal ini perlu diatur dalam suatu undang undang yang meletakkan dasar kearah perkembangan yang sehat. melihat perkembangan yang pesat selama ini maka status lembaga tenaga atom perlu dirubah, agar mendapat dasar kerja yang lebih dapat menjamin terlaksananya program program untuk kepentingan nasional yang sangat berat dan menjadi bebannya, badan tenaga atom nasional seperti ditetapkan dalam undang undang ini, samping dewan tenaga atom dan badan perencana, diharapkan dapat merupakan dasar kerja tersebut. bahan . man, pkn presiden republik indonesia bahan bahan tenaga atom. sesudah batu bara, minyak tanah dan gas bumi, maka terbuka suatu kemungkinan baru, yaitu tenaga atom. seperti diketahui gram dari suatu bahan bakar tenaga atom yang terpenting yaitu isotop uranium jika mengalami pemecahan (fission) selengkapnya dapat memberikan tenaga sebanyak megawatt hari. terkuatnya tenaga begitu besar dalam volume yang begitu kecil merupakan suatu keuntungan yang tak ternilai bagi daerah daerah dimana pengangkutan merupakan persoalan yang sulit. bahan tenaga atom merupakan sesuatu yang vital bagi negara modern dan berhubung dengan itu adalah wajar bagi tiap negara untuk memiliki dan menguasai bahan tersebut yang terdapat negaranya, baik dalam bentuk bantuan maupun yang sudah diolah. bahan bakar tenaga atom, dalam undang undang ini disebut bahan bahan nuklir sesuai dengan pendapat para ahli lembaga tenaga atom, dapat dipergunakan untuk menghasilkan suatu bahan strategis yang dapat membahayakan keamanan negara. meskipun pada atasnya tenaga atom dipergunakan untuk memajukan dan memperbaiki tingkat hidup rakyat sesuai dengan program pemerintah, tetapi harus tetap diperhitungkan potensi ini. untuk menjaga dengan teliti agar supaya bahan tersebut tidak disalah gunakan oleh orang orang yang tak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsanya, maka perlu ditentukan bahwa bahan tesebut harus dimiliki oleh negara. pengawasan atas keselamatan dan kesehatan. kemajuan kemajuan pesat zaman ini dalam lapangan tehnik dan pembangunan reaktor reaktor memungkinkan produksi zat zat radioaktif secara buatan dengan murah dan dalam jumlah jumlah yang besar. sisa sisa zat radioaktif dalam berbagai hal berbeda sifatnya dari sisa sisa industri biasa dan pembangunannya harus dilakukan dengan sangat berhati hati. aspek hygiene agak sulit dalam hal ini berlainan dari aspek aspek hygiene biasa, dengan lain perkataan, bekerja dengan isotop isotop radio aktif dan pembuangan sisa sisa dari padanya yang tak dipergunakan lagi adalah hal yang sulit dan khas sifatnya. sisa . man, mpn presiden republik indonesia sisa sisa dari zat zat radioaktif yang dipergunakan dalam penelitian, kedokteran, pertanian, industri dan lain lain bidang, ditambah pula dengan sumber sinar sinar tertutup, terutama dalam lapangan pertanian dan kedokteran tidaklah seberapa bahayanya, jika dibandingkan dengan bahaya yang dapat timbul karena tidak ceritanya pekerjaan dan tidak asuhnya dalam mentaati cara cara kerja yang semestinya dalam bidang produksi isotop, produksi bahan bakar nuklir, dalam mengusahakan dan menjalankan reaktor dan instalasi instalasi atom lainnya. pengetahuan mengenai sifat radiasi, efek biologi yang ditimbulkannya konsentrasi konsentrasi batas dari zat zat radioaktif dalam udara, air dan tubuh manusia yang masih dapat diterima dilihat dari sudut keselamatan dan kesehatan, pada waktu ini adalah sedemikian rupa, hingga mungkin bagi kita untuk menetapkan norma norma bagi cara kerja yang aman diseluruh lapangan tenaga atom, mulai dari pertambangan, pengolahan, produksi pengangkutan, hingga secara cara pembuangan zat zat radioaktif. bekerja dengan tenaga atom secara aman adalah mungkin, tetapi norma norma dalam usaha menghindarkan bahaya harus dipegang teguh. salah satu cara yang tepat, ialah pengawasan oleh pemerintah dengan cermat yang didasarkan atas peraturan peraturan proteksi sebagai kelanjutan dari suatu undang undang pokok tenaga atom. peraturan peraturan demikian haruslah ditunjukan kepada perlindungan keselamatan bukan saja bagi para petugas, akan tetapi juga dan terutama bagi umum dan penduduk seluruhnya. sistim registrasi dan lisensi untuk mengisahkan dan menjalankan suatu instalasi atom yang sewaktu waktu dapat dicabut, jika inspeksi yang dilakukan atasnya menunjukkan, bahwa hal seperti itu perlu diadakan, adalah satu cara untuk menjamin dinastinya peraturan peraturan itu. . mulan, presiden republik indonesia demi untuk menutup kekosongan hukum (rechts vacuum) dalam lapangan radiologi maka istilah "tenaga atom" meliputi pula tenaga dalam bentuk sinar unsur unsur radioaktif ialah unsur unsur tertentu yang inti dari atomnya dengan sendirinya, tanpa pengaruh dari luar, dengan disertai pemancaran sinar sinar radioaktif menjadi inti dari unsur lain, atau dengan memancarkan foton foton mencapai tingkat tenaga yang lebih rendah (transisi isomer). presiden sebagai pemimpin tertinggi dibidang tenaga atom dalam negara republik indonesia dalam mengambil keputusan keputusan tentang masalah masalah tenaga atom untuk kepentingan negara, dapat mendengar pendapat dari dewan tenaga atom. (dl) badan tenaga atom nasional melaksanakan program pemerintah dan berwenang mengusahakan dan menyelenggarakan penggunaan tenaga atom indonesia dalam arti yang seluas luasnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . mulan, pkn bat presiden republik indonesia . bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir yang merupakan bahan strategis dimiliki dan dikuasai oleh negara, sedangkan penggunaannya diawasi oleh pemerintah. bahan bahan radioaktif lainnya yang tidak termasuk dalam golongan sub. atas tidak perlu dimiliki oleh negara, akan tetapi penggunaannya harus dikuasai dan diawasi oleh pemerintah, mengingat bahaya yang dapat ditimbulkannya kepada masyarakat. badan tenaga atom nasional bertugas mengkoordinir dan mengawasi segala usaha dalam bidang tenaga atom wilayah republik indonesia. jl) yang dimaksudkan dengan badan badan atau organisasi organisasi negara dalam ini, salah yang bersifat tehnik dan ilmiah. cukup jelas. cukup jelas. yang diartikan dengan penelitian geologi dalam ini adalah segala kegiatan yang meliputi mencari dan menilai pengendapan biji radioaktif. yang diartikan dengan bahan bahan galian adalah segala bahan galian, baik yang ekonomis, maupun yang tidak ekonomis. dalam proses pembuatan bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir termasuk pula pengolahan bahan bahan galian seperti termasuk pada atas. badan tenaga atom nasional adalah satu satunya instansi yang berwenang menyelenggarakan hal hal tersebut atas. . matan, sia presiden republik indonesia dan pengawasan atas bahan bahan tenaga atom, bahan bakar nuklir, instalasi atom, operator dan lain lain diselenggarakan dengan sistim registrasi, lisensi, inspeksi dan sebagainya. cukup jelas. keselamatan" dalam hal ini mempunyai arti yang seluas luasnya. untuk menjaga agar supaya segala sesuatu dalam penyelenggaraan penggunaan tenaga atom dilaksanakan dengan baik dan aman, maka perlu diberikan pedoman dan ditentukan syarat syarat aturan aturan, petunjuk petunjuk dan lain lain dalam bidang tenaga atom. dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan tenaga atom, termasuk pula pemeliharaan keselamatan dan kesehatan para petugas khususnya dan para pegawai pada umumnya. untuk itu dijamin kesejahteraan adalah yang mutlak dan lain dari pada biasa, dalam bidang tenaga atom perlu ditentukan suatu pihak tertentu yang mampu dan sanggup memberikan pertolongan dengan segera kepada para korban kecelakaan. tanpa melihat adanya kesalahan padanya atau tidak, pihak tertentu itu wajib memberikan pertolongan dengan segera. dalam hal ini ditentukan pihak pengusaha instalasi atom yang bertanggung jawab dan kewajiban tersebut dibebankan padanya. selain dari pada itu tanggung jawab tersebut dimaksudkan pula untuk mewajibkan pihak pengusaha setiap saat harus waspada. untuk mengetahui dengan jelas sebab sebab dari kecelakaan tersebut, maka pengusaha instalasi atom berwenang mengadakan penyelidikan teknis. . matan, presiden republik indonesia saat penyerahan yang sah adalah saat ditandatanganinya surat tanda terima oleh pihak penerima. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam menunaikan tanggung jawab terhadap keamanan para tenaga ahli untuk keselamatan dan kepentingan nasional, pemerintah memperhatikan secara khusus kesejahteraan para tenaga ahli tersebut, dengan maksud agar mereka tidak terombang ambingkan oleh usaha usaha yang hendak merugikan negara. ini menetapkan kewajiban petugas untuk menyimpan rahasia. ini mengancam dengan pidana perbuatan dengan sengaja membuka rahasia. karena hal yang harus dilindungi merupakan kepentingan negara, masyarakat dan revolusi yang sangat penting, maka perlu diadakan ancaman hukuman yang berat terhadap perbuatan yang dilarang itu. peraturan pemerintah yang melaksanakan undang undang ini dapat pula memuat ancaman pidana untuk menjamin pelaksanaannya. dengan demikian tidak perlu diadakan undang undang lagi untuk menetapkan ancaman pidana, bila diperlukan. . mulan mas elon yay dpp presiden republik indonesia cukup jelasbab ketentuan umum. dalam undang undang ini yang dimaksudkan dengan: tenaga atom: ialah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses pembelahan inti, penggabungan inti atau transformasi inti lainnya, dan termasuk pula tenaga dalam bentuk sinar bahan tenaga atom: ialah bahan bahan seperti bahan galian uranium, thorium dan sebagainya yang merupakan bahan baku bagi bahan bakar nuklir, serta bahan bahan radio aktif lainnya, pula bahan bahan khusus lain yang akan diatur dengan peraturan pemerintah, bahan bakar nuklir: ialah bahan yang mengeluarkan tenaga tinggi dalam proses pembelahan dan penggabungan inti, unsur unsur radio aktif ialah isotop isotop yang tidak stabil, reaktor atom: ialah alat yang dijalankan dengan bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi berantai yang terkendali, instalasi atom: ialah tempat, bangunan atau kompleks mana terdapat segala atau sesuatu kegiatan dalam lapangan tenaga atom. operator: ialah seorang ahli yang telah mendapat izin dari pemerintah untuk menjalankan reaktor atom dan alat alat tenaga atom lainnya, pengusaha instalasi atom ialah suatu badan yang mendapat izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan instalasi atom dan alat alat tenaga atom lainnya, . matan, presiden republik indonesia presiden membentuk suatu dewan tenaga atom yang anggotanya terdiri sekurang kurangnya atas orang yang diketuai oleh presiden dan bertugas memberi pertimbangan kepada presiden dalam soal soal politis, teknis, dan kemasyarakatan yang berhubungan dengan perkembangan dan penggunaan tenaga atom atau indonesia dan dunia internasional. (l) presiden membentuk suatu badan tenaga atom nasional yang melaksanakan, mengatur dan mengawasi penelitian serta penggunaan tenaga atom indonesia demi keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat indonesia. badan tenaga atom nasional dikepalai oleh seorang direktur jenderal, yang diangkat diberhentikan oleh presiden. direktur jenderal badan tenaga atom nasional dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sebuah badan perencana yang diketuai oleh direktur jenderal dan anggota anggotanya terdiri atas para ahli yang diangkat diberhentikan oleh presiden. presiden menetapkan peraturan peraturan tentang tata tertib dan tata kerja dari dewan tenaga atom dan badan tenaga atom nasional. bab ii. matan, presiden republik indonesia bab ii. wewenang dan kekuasaan. (d0) bahan bahan tenaga atom dan bahan bahan bakar nuklir. bahan bahan radio aktif lainnya dikuasai oleh negara dan penggunaannya diawasi oleh pemerintah. badan tenaga atom nasional adalah badan penyelenggara dan pengawas yang tertinggi dalam penggunaan tenaga atom indonesia. (dl) pemerintah atas usul badan tenaga atom nasional dapat membentuk badan badan atau organisasi organisasi negara untuk memajukan dan melancarkan penggunaan tenaga atom dalam segala bidang. tugas, susunan, kekuasaaan dan sebagainya daripada badan badan atau organisasi organisasi tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. . matan, ya dag presiden republik indonesia dalam usaha memperbesar penggunaan tenaga atom dalam bidang pendidikan, penelitian dan lain lain. badan tenaga atom nasional dapat bekerja sama dengan instansi instansi, badan badan atau organisasi organisasi lain baik dalam maupun luar negeri selama kepentingan nasional tidak dirugikan. penelitian geologi dan pertambangan daripada bahan bahan galian yang mengandung unsur unsur radio aktif serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan yang ditujukan kepada penggunaan daripada bahan bahan galian tersebut diusahakan oleh badan tenaga atom nasional. pembuatan bahan bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir diusahakan oleh badan tenaga atom nasional dan diatur dengan peraturan pemerintah. bab iii. perizinan. (l) setiap penerimaan, penguasaan, pengolahan dan penyerahan bahan bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir oleh perorangan, badan atau organisasi dalam bentuk apapun juga hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemerintah. pembangunan dan penggunaan instalasi atom diawasi oleh pemerintah. . matan, presiden republik indonesia para ahli dan petugas yang akan menjalankan reaktor atom dan alat alat tenaga atom, setelah memenuhi syarat syarat tertentu, memerlukan izin dari pemerintah. bab iv. penemuan dan penghargaan. (l) terhadap penemuan baru dalam lapangan tenaga atom diberikan penghargaan oleh pemerintah yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah. penemuan penemuan baru menjadi milik negara. bab pengawasan atas keselamatan dan kesehatan. pemerintah mengawasi penggunaan tenaga atom dalam semua bidang untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para petugas khususnya dan rakyat umumnya. pemerintah mengeluarkan peraturan peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan tenaga atom. . man, presiden republik indonesia pengusaha instalasi atom bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam penyelenggaraan reaktor atom atau instalasi atom lainnya. dapat dituntut apabila terjadi suatu kecelakaan, kecuali apabila kecelakaan itu disebabkan oleh bencana alam dan lain lain keadaan yang bersifat luar kesanggupan serta kemampuannya. (d0) bila kecelakaan terjadi karena perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian operator atau orang lain, maka mereka itu dituntut atas perbuatan atau kelalaian tersebut. pengusaha instalasi atom diberi wewenang penyidikan berhubung dengan terjadinya kecelakaan tersebut. cara melakukan penyidikan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. jl) apabila terjadi kecelakaan dalam waktu pengiriman, maka pengusaha instalasi atom yang mengirimkan bertanggung jawab sampai pada saat bahan yang diangkut diserahkan kepada dan diterima oleh penerima, kecuali jika sebelumnya kedua belah pihak telah menentukan syarat syarat lain. pengangkut tunduk pada peraturan peraturan pengangkutan dalam bidang nuklir yang dikeluarkan oleh pemerintah. pemerintah dapat membentuk suatu panitia ahli untuk menyelidiki kecelakaan kecelakaan pada reaktor atom atau instalasi atom lainnya atau yang terjadi pada waktu pengiriman. . matan, raat presiden republik indonesia pemerintah mengatur penggantian kerugian kepada penderita yang disebabkan oleh kecelakaan reaktor atom atau instalasi atom lainnya atau yang terjadi pada waktu pengiriman. bab vi. keamanan nasional. jl) pemerintah bertanggung jawab atas keamanan semua tenaga ahli serta semua reaksi atom dan instalasi atom lainnya untuk keselamatan dan kepentingan nasional. pemerintah mengadakan penyaringan keterangan keterangan dalam lapangan tenaga atom untuk kepentingan nasional. bab vii. ketentuan pidana. petugas pada instalasi atom, badan tenaga atom nasional dan organisasi organisasi lain yang menyelenggarakan penggunaan tenaga atom wajib menyimpan keterangan keterangan tentang rahasia bidang pekerjaannya mengenai tenaga atom yang diperolehnya berhubung dengan tugas kewajibannya. barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat atau dipecat dari hak memangku jabatan tersebut dalam kitab undang undang hukum pidana. . matan, sia presiden republik indonesia dengan peraturan pemerintah yang melaksanakan undang undang ini dapat pula diadakan ketentuan ketentuan tentang pidana penjara, pidana kurungan dan denda tertinggi, begitu pula pidana tambahan, untuk menjamin terlaksananya undang undang ini dengan baik. bab viii. ketentuan mengenai keuangan. semua pengeluaran untuk dewan tenaga atom dan badan tenaga atom nasional dibebankan pada anggaran belanja lembaga lembaga negara tertinggi. bab ix. ketentuan peralihan dan penutup. badan badan, organisasi organisasi dan peraturan peraturan yang ada pada waktu berlakunya undang undang ini, bekerja terus tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru berdasarkan undang undang ini. undang undang ini dapat disebut undang undang tenaga atom dan mulai berlaku pada hari diundangkan. agar. |
nya x1y nat presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang peradilan militebit: bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebutdapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. sementara itu: bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta hukum acara pidana militer yang selama ini berlaku dalam berbagai undang undang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangatserta perkembangan hukum nasional, bahwa. man nat presiden republik indonesia, bahwa sehubungan denga pertimbangan tersebut pada huruf huruf huruf huruf dan huruf tersebut atas dipandang perlu ditetapkan pengaturan kembali susunan dan kekuasaan pengadilan dan oditurat lingkungan peradilan militer, hukum acara pidana militer, dan hukum acara tata usaha militer dalam sradilan militer. babi. men nat presiden republik indonesiab susunan dan kekuasaan pengadilan bagian pertama umum pengadilan dalam lingkungan peraturan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman lingkungan angkatan bersenjata. pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi. pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:: prajurit, yang berdasarkan undang undang dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang undang, seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf huruf dan huruf tetapi atas keputusan panglimamiliter. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. menggabungkan. yen ya nat presiden republik indonesia paragrafkecuali putusan bebas dari segala dakwaanapabildari segala dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan editor tidak dapat diterima,hadap pernyataan bahwa sesuatu sudah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan sudah terbukti itu ternyatadimaksud pada terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, editor dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang dibawakan sudah dinyatakan terbuktisudah memutus perkara tersebut pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir. permintaan. main n1 nat presiden republik indonesia permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan tenggang surat permintaan peninjauan kembali. kepala pengadilan yang bersangkut melalui pengadilan militer utama, disertai suatu catatan penjelasan. (l) kepala pengadilan tingkat pertama atau tingkat pertama dan terakhir, sesud dimaksud pada pemohon dan editoreditor, pemohon, dan panitera,pala pengadilan yang bersangkutan segera melakukan permintaan peninjauan kembali yang dihampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat kepada mahkamah agung melalui pengadilan militer utama yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan editor. s5) dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar tersebut harus dihampiri salinan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan tingkat banding yang bersangkutan. . men nat presiden republik indonesia (l) dalam hal permintaan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamengan disertai dasar pertimbangannya, dari segala dakwaan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan editorsud(tujuh) hari sesud.. nya ny) wat presiden republik indonesia permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan atau(satu) kali. bagian kesebelas pelaksanaan putusan pengadilan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh editor yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya. mendahului salinan sebagaimana dimaksud pada editor melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan petikan putusan. pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak muka umum. pidana penjara atau kurungan dilaksanakan lembaga pemasyarakatan militer atau tempat lain menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. apabila terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan lembaga pemasyarakatan umum. . open nat presiden republik indonesia dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, ini. dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, terpidana diberi tenggang waktu (satu) bulan membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan pemeriksaan acara cepat yang pembayaran dendamnya harus dilunasi seketika. apabila terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang untuk paling lama (satu) bulan. dalam hal putusan pengadilan menetapkan perampasan barang bukti untuk negara, editor mengatakan benda tersebut kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dalam waktu (tiga) bulan dan hasilnya dimasukkan kas negara atas nama oditurat. tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang paling lama (satu) bulan. (l) dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. apabila dalam (satu) perkara terdapat lebih dari (satu) orang terpidana, pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada para terpidana bersama sama secara berimbang. biaya perkara yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dibayar oleh terpidana dalam tenggang waktu (satu) bulan. tenggang. man ya nat presiden republik indonesia tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang paling lama (satu) bulan. apabila dalam (satu) perkara terdapat lebih dari (satu) terpidana, pembayaran biaya perkara sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada para terpidana bersama sama secara berimbang. bagian kedua belas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dilakukan oleh kepala pengadilan yang bersangkutan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang hakim atau lebih sebagai hakim pengawas dan pengamat. hakim sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh kepala pengadilan untuk paling lama tahun.patmiliter serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. pengamatan sebagaimana dimaksud pada tetap dilaksanakan sesudah terpidana selesai menjalani pidananya. pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan atasan yang berhak menghukum terpidana. hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada kepala pengadilan secara berkala. . presiden republik indonesia editor mengirimkan salinan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh editor, kepala lembaga pemasyarakatan militer, dan terpidana kepada pengadilan yang memutus, atasan yang berhak menghukum, dan perwira menyerah perkara, selanjutnya salinan berita acara pelaksanaan putusan yang diterima pengadilan tersebut dicatat oleh panitera dalam buku register pengawasan dan pengamatan. buku register pengawasan dan pengamatanbagian ketiga belas berita acara (l) berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:j . pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang undang mi. berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. berita. main mula presiden republik indonesia berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada bab hukum acara tata usaha militer bagian pertama gugat,prajurit dan yang dipersamakan dengan prajurit dapat mengajukan gugatan sesudah seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan panglima. . open rat presiden republik indonesia gugatan sengketa tata usaha angkatan bersenjata diajukan kepada pengadilan militer tinggiangkatan bersenjata dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan militer tinggi, gugatan diajukan kepada pengadilan militer tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan dari salah satu tergugat. dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada daerah hukum pengadilan militer tinggi tempat kediaman penggugat, gugatan dapat diajukan pengadilan militer tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya gugatan diteruskan kepada pengadilan militer tinggi yang berwenang. dalam hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan yang diatur dengan keputusan panglima, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan militer tinggimiliter tinggimiliter tinggi tempat kedudukan tergugat. gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata instansi atasan dari badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan dalam hal ada upaya administrasi. . main wat presiden republik indonesia gugatan diajukan dengan memuatdan pekerjaan penggugat atau kuasanya, nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat: dasar gugatan dan hal yang atau diminta untuk diputuskan oleh pengadilan militer tinggi. apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, gugatan harus disertai surat dengan kuasa yang sah. gugatan sedapat mungkin juga disertai dengan keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang disengketakan oleh penggugat. untuk prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit, gugatan sedapat mungkin juga disertai dengan keputusan instansi atasan dari badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan dalam upaya administrasi. para pihak yang bersengketa masing masing dapat didampingi atau diwakili oleh (satu) orang atau beberapa orang kuasa. apabila penggugat adalah prajurit yang ingin didampingi (satu) orang atau beberapa orang kuasa, harus mendapat izin dari komandan atau kepala setingkat komandan batalyon, militer tinggi. setelah. man rat presiden republik indonesia menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam angka yang: tempat kejadiannya berada daerah hukumnya, atau mendakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada daerah hukumnya. apabila lebih dari (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut. bagian kedua susunan pengadilan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:susunan organisasi dan prosedur pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan pemerintah. bagian. open wat presiden republik indonesia militer tinggi. paling lambat dalam tenggang waktu (tiga puluh) hari sesudah gugatan dicatat, hakim menentukan hari, waktu, dan tempat persidangan, serta menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. surat panggilan kepada tergugat disertai dengan sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab secara tertulis. penggugat dapat mengajukan permohonan kepada kepala pengadilan militer tinggi untuk bersengketa dengan cuma cuma. apabila penggugat adalah prajurit pada waktu mengajukan gugatan, harus menyertakan surat keterangan dari atasannya. bagi penggugat yang bukan prajurit, permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya disertai dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa penggugat tidak mampu membayar biaya perkara dari kepala desa atau lurah tempat tinggal pemohon. permohonan sebagaimana dimaksud dalam harus diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan militer tinggi sebelum pokok sengketa diperiksa. penetapan sebagaimana dimaksud pada diambil pada tingkat pertama dan terakhir. penetapan pengadilan militer tinggi yang sudah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma cuma tingkat pertama juga berlaku pada tingkat banding dan kasasi. dalam rapat permusyawaratan, kepala pengadilan militer tinggi berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, dalam hal: pokok. men nya x1y wat presiden republik indonesia pokok gugatan tersebut nyata nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan: syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam tidak dipenuhi oleh penggugat, sekalipun sudah diberi tahu dan diperingatkan, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang digugat, gugatan diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktunya. aa. penetapan sebagaimana dimaksud padapos tercatat oleh panitera pengadilan militer tinggi atas perintah kepala pengadilan militer tinggi, disertai dengan bukti pengiriman. 'a. terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan militer tinggi dalam tenggang waktu (empat belas) hari sesudah diucapkan,pada diperiksa dan diputus oleh pengadilan militer tinggi dengan acara pemeriksaan cepat. dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan militer tinggi,pemeriksaan biasa. terhadap putusan mengenai perlawanan itu, tidak dapat digunakan upaya hukum. (l) dalam hal permohonan gugatan diterima atau perlawanan dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam kepala pengadilan militer tinggi menunjuk susunan majelis hakim dengan mengeluarkan penetapan hakim dan berdasarkan penetapan hakim tersebut ketua majelis hakim mengeluarkan penetapan hari sidang serta memerintahkan panitera untuk memanggil para pihak atau kuasanya dan saksi dengan surat pos tercatat. surat. open ya nat presiden republik indonesia surat panggilan kepada tergugat disertai dengan sehelai salinan surat gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab secara tertulis. untuktenggang waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari (enam) hari. panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing masing sudah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat pos tercatat. (l) dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada luar wilayah negara republik indonesia, kepala pengadilan militer tinggirepublik indonesia segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud pada melalui perwakilan republik indonesia tenggang waktu (tujuh) hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut wajib memberi laporan kepada pengadilan militer tinggi yang bersangkutanpada hakim: wajib. main n4z snn presiden republik indonesiatenggang waktu (tiga puluh) hari, dan. apabila dalam tanggung waktu sebagaimana dimaksud pada huruf penggugat belum menyempurnakan gugatan,gunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan serta tindakan badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang digugat. penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha angkatan bersenjata itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha angkatan bersenjata sedang berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. permohonan sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputuskan terlebih dahulu dari pokok sengketanya., apabila keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang digugat itu tetap dilaksanakan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku apabila kepentingan militer dalam rangka menunjang kepentingan pertahanan keamanan negara mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. bagian. main n4z mula presiden republik indonesia bagian kedua pemeriksaan tingkat pertama paragraf acara pemeriksaan biasa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketuadisidangkan menyangkut kepentingan militer dalam rangka menunjang kepentingan pertahanan keamanan dan ataupada dapat menyebabkan putusan batalsudah ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali sudahpada(dua) kali sidangsudah dipanggil dengan patut, hakim ketua dengan surat penetapan meminta atasan tergugat untuk memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan. dalam hal sesudah lewat (dua) bulan sesudah dikirimkan surat pos tercatat penetapan sebagaimana dimaksud pada tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, hakim ketuautusan. man n4z wap presiden republik indonesia putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya sesudah pemeriksaan mengenai segi penyelesaiannya dilakukan secara tuntas. dalam hal terdapat lebih dari (satu) orang tergugat dan (satu) berikutnya yang ditentukan oleh hakim ketua. penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedangkan terhadap pihak yang tidak hadir oleh hakim ketuapadadan apabilmemberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang akankan disertai denganakan disertai dengan alasan yang cukup, serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh hakim. . man ya nat presiden republik indonesiamiliter tinggi hanya apabila disetujui tergugat. eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan militer tinggimiliter tinggi apabila hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan militer tinggi tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan militer tinggi diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketamiliter tinggigugat atau penggugat atau dengan penasihat hukum. hakim atau panitera sebagaimana dimaksud pada dan harus diganti. yen n47 snn presiden republik indonesia seorang hakim atau paniterapada dapat dilakukan atas kehendak hakim atau panitera atau atas permintaan salah satu atau pihak yang bersengketa. apabila ada keragu raguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada pejabat pengadilan yang berwenang yang menetapkan. hakim atau panitera dalam sidang, hakim ketua berhakpenggugat, tergugat, dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat resmi lainnya yang bersangkutan kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya dengan izin kepala pengadilan militer tinggi dengan biaya sendiri, sesudah memperoleh izin kepala pengadilan militer tinggi militer tinggi, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha angkatan bersenjata dan bertindak sebagai: pihak. man nat presiden republik indonesia pihak yang membela haknya, atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa, permohonan sebagaimana dimaksud pada dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan militer tinggimiliter tinggi sebagaimana dimaksud padapenerima, disertai dengan tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan militer tinggi. apabila pangkalan sebagaimana dimaksud pada dikabulkan,padaangkatan bersenjata atau pejabat lain yang menyimpan surat atau yangpada hakim ketua dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada pengadilan militer tinggipenyimpan militer tinggi. apabila. mapan sy) nya x1y wat presiden republik indonesia apabila pemeriksaan tentang kebenaran suatu surat menimbulkan suatu perpangkatan bahwa surat itu dipalsukan oleh seseorang yang masih hidup, hakim ketua dapat mengirimkan surat tersebut kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa tata usaha angkatan bersenjata dapat ditunda sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan. atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya, hakim ketua dapat memerintahkan (satu) orang saksi untuk didengar persidangan. apabila saksi tidak dapat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun suddapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh petugas polisi militer polisi persidangan. seorang saksi yang tidak bertempat tinggal daerah hukum pengadilan militer tinggi, yang bersangkutan tidak diwajibkan datang pengadilan militer tinggi tersebut, tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada pengadilan militer tingginya. yang tidak boleh didengar sebagai saksi ialah: keluarga sedarah atau semena menurut garis keturunan lurus atas atau bawah sampai dengan derajat kedua salah satu pihak yang bersengketa, istri. main wat presiden republik indonesia bagian ketiga nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum tempat kedudukan pengadilan militer utama berada ibukota negara republik indonesia yangpengadilan lainnya ditetapkan dengan keputusan panglima. apabila perlu, pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi dapat bersidang luar tempat kedudukannya. apabila perlu, pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi dapat bersidang luar daerah hukumnya atas izin kepala pengadilan militer utama. bagian keempat susunan persidangan pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan (satu) orang hakim ketua dan (dua) orang hakim anggotapengadilan militer tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat pertamatinggi dan pengadilan militer utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidanutama bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjat. open n4z wat presiden republik indonesia istri atau suami salah seorang pihak yag bersengketa meskipun sudah bercerai: anak yang belum berumur (tujuh belas) tahun: atau orang sakit ingatan. orang yang dapat meminta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah: saudara laki laki atau perempuan, ipar laki laki atau perempuan salah satu pihak: ataupadatersebutnggugat atau saksi tidak memahami bahasa indonesia, hakim ketua dapat mengangkat seorang ahli alih bahasa. sebelum melaksanakan tugasnya, ahli alih bahasa tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya untuk mengalihkan bahasa yang dipahami oleh penggugat atas saksi sebagaimana dimaksud pada. main nya ny) wat presiden republik indonesia dalam hal penggugat atau saksi bisu dan atau tuli dan tidak dapat menulis, hakim ketua dapat mengangkat orang yang pandai bergaul dengan penggugat atau saksi sebagai juri bahasa. sebelum melaksanakan tugasnya, juru bahasa sebagaimana dimaksud pada wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. dalam hal penggugat atau saksi bisu dan atau tuli tetapi pandai menulis, hakim ketuasupayahadir persidangan. saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan didengar persidangan pengadilan militer tinggi dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. apabila yang bersengketa sudah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, saksi dapat didengar keterangannya tanpa kehadiranemeriksaannya dan bagi mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan. dalam. open n1 snn presiden republik indonesiamemerintahkan panitera untuk memberitahukan waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya kepada pihak tersebut. dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sekalipun telah diberitahu secara patut,pada hakim ketua menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah secara tertutup dan rahasiaerupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila sesudpada tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarahsuara terakhir hakim ketua yang menentukan. open na5 ny) nat presiden republik indonesia putusan pengadilan militer tinggi dapat berupa: gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, atau gugatan gugur. apabila gugatan dikabulkan, dalam putusan pengadilan militer tinggi tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang mengeluarkan keputusan tersebut. kewajiban sebagaimana dimaksud pada berupa: pencabutan keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan, pencabutan keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang baru: atau penerbitan keputusan tata usaha angkatan bersenjata dalam hal gugatan sebagaimana dimaksud dalam kewajiban sebagaimana dimaksud pada dapat disertai dengan pembebanan ganti rugi. dalam hal putusan pengadilan militer tinggi sebagaimana dimaksud pada menyangkut bidang personel, samping kewajiban sebagaimana dimaksud pada dan dapat disertai pemberian rehabilitasi. paragraf acara pemeriksaanpermohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan militer tinggi supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. kepala pengadilan militer tinggi dalam waktu (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. terhadap. ptn presiden republik indonesia terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat digunakan upaya hukum. pemeriksaan dengan acara pemeriksaanpala pengadilan militer tinggi dalam tenggang waktu (tujuh) hari sesudpaling lama (empat belas) hari. paragraf pembuktian dan putusan alat bukti ialah: surat atau tulisan: keterangan ahli: keterangan saksi: pengakuan para pihak: dan pengetahuan hakim. keadaan yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. surat sebagai alat bukti terdiri dari (tiga) jenis yaitu: akta autentik, adalah surat yang dibuat oleh atau hadapan seorang pejabat umum, yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. man presiden republik indonesia akta bawah tangan, adalahsurat surat lain yang bukan aktaetahuan dan pengalamhakim ketua karena jabatannya atau atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak dapat menunjuk (satu) orang atau beberapa orang ahli untuk didengar persidangan dan pengalam dan . men pkn rat presiden republik indonesia(dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. putusan pengadilan militer tinggimiliter tinggi diucapkan, atas perintah hakim ketua, salinan putusan itu disampaikan dengan surat pos tercatat kepada yang bersangkutan(l) putusan pengadilan harus memuat: kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dan biaya perkara, dan haripada dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan. surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera segera sesudah putusan itu diucapkan. apabila. open ya wat presiden republik indonesia apabila hakim ketua pada pemeriksaan dengan acara biasa atau pemeriksaan dengan acara cepat berhalangan menandatangani, putusan pengadilan militer tinggi ditandatangani oleh kepala pengadilan militer tinggi dengan menyatakan berhalangannya hakim ketua tersebut. apabila hakim anggota berhalangan menandatangani, putusan pengadilan militer tinggi ditandatangani oleh hakim ketua dengan menyatakan berhalangannya hakim anggota(lima) sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua militer tinggi. putusan pengadilan militer tinggi yang bukan putusan akhir meskipun diucapkan dalam sidang tidak dibuat sebagai putusan tersendiri, tetapimiliter tinggi dapat meminta salinan resmi putusan itu dengan membayar biaya salinan. . open uap) nat presiden republik indonesia pada setiap pemeriksaan, panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu sidang. berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua dan panitera dan apabila salah seorang dari mereka berhalangan, hal ini dimakan dalam berita acara tersebut. apabila hakim ketua dan tentara berhalangan menandatangani, berita acara ditandatangani oleh kepala pengadilan militer tinggi dengan menyatakan berhalangannya hakim ketua dan panitera tersebut. bagian ketiga pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan pengadilan militer tinggi dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada pengadilan militer utammiliter tinggi yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan militer tinggi itu diberitahukan kepadanya secara sah. permohonan pemeriksaan banding disertai denganmiliter tinggi yang bukan akhir, hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama sama dengan putusan akhir. (l) permohonan pemeriksaan banding dicatat oleh panitera dalam buku register perkara. panitera. yen snn presiden republik indonesia panitera memberitahukan hal tersebut kepada pihak berbanding. (l) paling lambat (tiga puluh)mpelajari berkas perkara kantor pengadilan militer tinggi dalam tenggang waktu (tiga puluh) hari sesudmiliter utama paling lambat (enam puluh)militer utam militer tinggi. pengadilan militer utama memeriksa dan memutus perkara banding dengan sekurang kurangnya (tiga) orang hakim. apabila pengadilan militer utama berpendapat bahwa pemeriksaan pengadilan militer tinggi kurang lengkap, pengadilan militer utama tersebut dapat mengadakan sidang sendiri untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan pengadilan militer tinggi yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu. terhadap putusan pengadilan militer tinggi yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan pengadilan militer utama berpendapat lain, pengadilan militer utama tersebut dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan pengadilan militer tinggi yang bersangkutan supaya memeriksa dan memutuskannya. panitera pengadilan militer utama dalam waktu (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan pengadilan militer utama beserta surat pemeriksaan dan surat lain kepada pengadilan militer tinggi yang memutus pada pemeriksaan tingkat pertama. . yen ya wat presiden republik indonesia hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer paling rendah berpangkat mayor, sedang hakim anggota dan editor militer paling rendah berpangkat kapten. hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer tinggi paling rendah berpangkat kolonel, sedangkan hakim anggota dan editor militer tinggi paling rendah berpangkat letnan kolonel. hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer utama paling rendah berpangkat brigadir jenderal laksamana pertama marsekal pertama, sedangkan hakim anggota paling rendah berpangkat kolonel. hakim anggota dan editor sebagaimana dimaksud pada dan dan hakim anggota sebagaimana dimaksud pada paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi pada pangkat terdakwa yang diadili. dalam hal mendakwanya berpangkat koloneldan dalam hal mendakwanya perwira tinggi hakim ketua.. kepangkatan panitera dalam persidangan: pengadilan militer paling rendah berpangkat pembantu letnan dua dan paling tinggi berpangkat kapten, pengadilan militer paling rendah berpangkat kapten dan paling tinggi berpangkat mayor, pengadilan militer utama paling rendah berpangkat mayor dan paling tinggi berpangkat kolonel. pengadilan militer pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana dengan (satu) orang hakim ketua dengan beberapa hakim anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil,hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer pertempuran paling rendah berpangkat letnan kolonel, sedangkan hakim anggota dan editor paling rendah berpangkat mayor. dalam. nip sy) nya ny) wat presiden republik indonesia ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku juga bagi pemeriksaan padapada tingkat banding dengan hakim atau panitera pada tingkat pertama yang sudah memeriksa dan memutus perkara yang sama. apabila seorang hakim yang memutus pada tingkat pertama kemudian menjadi hakim pada pengadilan militer utama, hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama pada pada tingkat banding. sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh pengadilan militer utama,sudah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun tenggangdengan baik putusan pengadilan militer tinggi, tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut, meskipun tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding tersebut belum lampau. bagian keempat pemeriksaan tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding,. ptn yaa ka) wat presiden republik indonesia bagian kelimaenam pelaksanaan putusan pengadilan hanya putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. salinan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat pos tercatat oleh panitera pengadilan militer tinggi setempat atas perintah kepala pengadilan tinggi yang menghadirinya pada tingkat pertama paling lambat dalam tenggang waktu (empat belas) hari. dalam hal (empat) bulan sesudah putusan pengadilan yang sudangkatan bersenjatsudah tenggang waktupala pengadilan militer tinggi sebagaimana maksud pada supaya pengadilan militer tinggi memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. apabila. lan n4z wat rpr presiden republik indonesia apabila tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, kepala pengadilan militer tinggi mengajukan hal itu kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. instansi atasan sebagaimana dimaksud pada dalam tenggang waktu (dua) bulan sesudah menerima pemberitahuan dari kepala pengadilan militer tinggi harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud pada untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud pada tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada kepala pengadilan militer tinggi mengajukan hal itu kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan untukdengan sempurna melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi sesudah putusan pengadilan dijatuhkan dan atau memperoleh kekuatan hukum tetap, tergugat wajib memberitahukan hal itu kepada kepala pengadilan militer tinggi sebagaimana dimaksud dalam dan penggugat. dalam tenggang waktu (tiga puluh) hari sesudah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada penggugat dapat mengajukan permohonan kepada kepada kepala pengadilan militer yang sudah mengirimkan putusan pengadilan yang sud. kepala pengadilan militer tinggi sesudah menerima permohonan sebagaimana dimaksud padasudpala pengadilan militer tinggi dengan penetapan yang disertai dengan pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud. penetapan. open ya mula presiden republik indonesia penetapan kepala pengadilan militer tinggi sebagaimana dimaksud padapada wajib ditaati kedua belah pihak. (l) dalam hal putusan pengadilan militer tinggisudah memperoleh kekuatan hukum tetap itu,militer tinggi yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama. gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diajukan pada saat sebelum putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan tentang permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danpada tidak dengan sendirinya mengakibatkan ibundanya pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut. kepala pengadilan militer tinggi wajib mengawasi pelaksanaan putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. bagian ketujuh ganti rugi dan rehabilitas(tiga) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. salinan. men nya ny) wap presiden republik indonesia salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugmbayar ganti rugi tersebut dalam waktu (tiga) hari sesuddalam hal gugatan yang berkaitan dengan administrasi personel(tiga) sesudlaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu (tiga) hari sesudah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. bab ketentuan lain dalam hal pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang memerlukan keahlian khusus, kepala pengadilan dimaksud dapat menunjuk seorang atau lebih hakim hoc sebagai anggota majelis. untuk dapat ditunjuk sebagai hakim hoc seorang prajurit harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam kecuali syarat berijazah sarjana hukum dan syarat berpengalaman bidang peradilan dan atau hukum. persyaratan sumpah jabatan dan larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku bagi hakim hoc. tata. men nya ny) wat presiden republik indonesia tata cara penunjukan hakim hoc sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. hakim ketuauntuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan cermat. saksi atau ahli yang hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberi keterangan pada semua tingkat berhak mendapat penggantian biaya menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. siapapun dilarang membawa senjata api, bahan peledak, senjata tajam, atau alatpetugas keamanan sidang pengadilan berhak mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang ruang sidang tidak membawa senjata api, bahan peledak, senjata tajam atau alat'benda sebagaimana dimaksud pada dan apabila terdapat petugas mempersilakan yang bersangkutan untuk menetapkannya. dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. siapa pun yang hadir dalam sidang pengadilan yang tidak mentaati tata tertib persidangan dan sesudah diperintahkan oleh hakim ketua, tetap tidak menaati, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. hakim ketua dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. . sy) nya x1y wat presiden republik indonesia sidang pengadilan dilangsungkan gedung pengadilan atau tempat lain yang ditentukan oleh kepala pengadilan. tata ruang, pakaian seragam, dan tata tertib persidangan lain lain diatur lebih lanjut dengan keputusan panglima. bab vii ketentuan peralihan pada saat berlakunya undang undang ini, semua peraturan pelaksanaan sudah ada mengenai susunan dan kekuatan pengadilan dan oditurat serta hukum acara pidana militer dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan peraturan perundang undangmi. semua hakim, editor, dan panitera pada peradilan militer yang pada saat undang undang ini mulai berlaku sudah diangkat secara sah pada jabatan jabatan yang bersangkutan, dianggap sudah diangkat dengan sah menurut ketentuan dalam undang undang ini. bab viii ketentuan penutup pada saat mulai berlakunya undang undang ini maka: undang undang nomor tahun tentang menetapkan undang undang darurat tentang susunan dan kekuatan pengadilan kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan undang undang darurat nomor tahun sebagai undang undang federal lembaran negara tahun nomor sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor pnas tahun lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor undang . tan nya ny) rat rpr presiden republik indonesiaundang undang darurat nomor tahun sebagai undang undang federa. tahun lembaran negara tahun nomor tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraantukan pengadilan bersama angkatan bersenjatagar. man wat presiden republik indonturan militer umum undang undang dasar menjelaskan bahwa negara republik indonesia adalah adalah yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). hal tersebut mengandung arti bahwa negara indonesia ad. penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan setiap lembaga kemasyarakatan. upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tiddukung upaya pembangunan hukum nasional tersebut, hukum militer sebagai subsistem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. dalam undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, termasuk pengkhususannya (diferensiasi spesialisasi) yang susunan dan kekuasaan serta acaranya diatur dalam undang undang tersendiri. keberadaan. memang presiden republik indonesia dalam hal mendakwanya berpangkat letnan kolonel,dalam hal mendakwanya berpangkat kolonel dan atau perwira tinggi, hakim ketuabagian kelima ketentuan bagi pejabat untuk dapat diangkat menjadi hakimhakimtan wat presiden republik indonesia keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh. undang undang yang menjadi dasar hukum peradilan militer yang selama ini berlaku adalah: undang undang nomor tahun tentangundang undang federal sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor pnas tahun tentang penetapan presiden tentang perubahan beberapa dalam undang undang nomor tahun tentang susunan dan kekuasaan badan badan peradilan militer yang menyatakan bahwa dan pengadilan tentara agung, sedangkan dan kejaksaan tentara agung. dalam undang undang tersebut mahkamah tentara agung juga diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang berhubungan dengan jabatan yang dilakukan oleh: sekretaris jenderal kementerian pertahanan, jika jabatan ini dipangku oleh anggota angkatan perang republik indonesia serikat: panglima besar, kepala staf angkatan perang, kepala staf angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.hukum acara pidana pada peradilan ketentaraan yang menyatakan bahwa hir) dengan perubahan dalam undang undang tersebut, sedangkan yang mengatur pemeriksaan pada mahkamah tentara agung dan pengadilan tentara tinggi dalam tingkat kedua berpedoman pada titel strafvordering. dengan dicabutnya hir oleh undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, dalam praktek peradilan, mahkamah militer menggunakan kitab undang undang hukum acara pidana kurap) sebagai pedoman. cc. undang . wat presiden republik indonesia cc.yang menyatakan angkatan kepolisian menyelenggarakan sendiri peradilan militer dalam lingkungannya. peraturan perundang undangan sebagaimana tersebut atas ternyata tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan hukum militer sebagai subsistem dari hukum nasional. oleh karena itu peraturan perundang undangan tersebut perlu dicabut dan diatur kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun undang undang nomor pnas tahun tentang pembentukan pengadilan bersama angkatan bersenjata dalam rangka peningkatan pelaksanaan dwi komando rakyat dikira)ada lampiran iii menyatakan bahwa undang undang nomor pnas tahun diserahkan kewenangannya untuk meninjau lebih lanjut dan mengaturnya kembali kepada pemerintahdengan berakhirnya dikira dan adanya undang undang nomor tahun undang undang nomor pnas tahun perlu dicabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. dalam rangka memenuhi kepentingan angkatan bersenjata untuk memelihara disiplin dan keutuhan pasukan serta penegakan hukum dan keadilan daerah pertempuran yang bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili tingkat pertama dan terakhir semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit yang terjadi daerah pertempuran. peradilan. nya ny) mula presiden republik indonesia peradilan militer yang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha angkatan bersenjata dan dalam soal soal kepegawaian militer sebagaimana dinyatakan dalam undang undang nomor tahun tentang kedudukan hukum anggota angkatan perang dan undang undang nomor tahun tentang undang undang militer sukarela ternyata belum terlaksana sampai kedua undang undang tersebut dicabut dengan undang undang nomor tahun tentang prajurit angkatan bersenjata republik indonesia. dalam penjelasan undang undang nomor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan peradilan ketentaraan adalah juga termasuk kewenangan mengadili perkara tata usaha lingkungan angkatan bersenjata dan soal soal tentara. sementara itu undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara huruf menyatakan bahwa keputusan tata usaha angkatan bersenjata tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara. dengan demikian, sengketa tata usaha angkatan bersenjata termasuk kewenangan peradilan militer dan oleh karena itu perlu diatur dalam undang undang ini. kekuasaan kehakiman lingkungan peradilan militer dalam undang undang ini dilaksanakan oleh: pengadilan lingkungan peradilan militer yang terdiri dari: pengadilan militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang mendakwanya berpangkat kapten bawah, pengadilan militer tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer. pengadilan militer tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk: perkara pidana yang mendakwanya atau salah satu mendakwanya berpangkat mayor atas, dan gugatan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. pengadilan militer utama yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi, pengadilan. men nya ny) wat presiden republik indonesia pengadilan militer pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (diferensiasi spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. pengadilan itu merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya. badan badan peradilan tersebut pada huruf dan huruf semua berpuncak pada mahkamah agung sesuai dengan prinsip prinsip yang ditentukan dalam undang undang nomor tahun susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ditetapkan seperti tersebut atas karena yustisiabelnya adalah prajurit yang diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hirarki keprajuritan untuk menegakkan disiplin dan kehormatan prajurit. wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat pertama berada pada pengadilan militer tinggi, karena pejabat tata usaha angkatan bersenjata sebagai tergugat umumnya golongan perwira menengah atas. pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman lingkungan angkatan bersenjata secara organisatoris dan administratif berada bawah pembinaan panglima. pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam undang undang nomor tahun dalam undang undang ini tidak dikenal lagi mahkamah tentara agung yang secara officio ketuanya dijabat oleh ketua mahkamah agung. namun fungsi pengawasan dan pembinaan teknis yudisial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer tetap bawah mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi. sementara itu pengadilan militer utama diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan sehari hari terhadap pengadilan bawahnya. sesuai. lan n4z wat rpr presiden republik indonesiakannya negara hukum republik indonesia. agar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer bebaslingkungan peradilan militerdalam hal pengadilan memeriksa dan mengadili perkara yang memerlukan keahlian khusus, kepala pengadilan yang bersangkutan dapat menunjuk seorang perwira angkatan bersenjata republik indonesia sebagai hakim hoc untuk bertugas selaku hakim anggota majelis yang akan mengadili perkarmiliter atau hakim militer tinggi. untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewibawaan hakim serta pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, perlu juga dijaga kualitas kemampu, dan jabatan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan. petunjuk petunjuk yang menimbulkan prasangkatugasmengingat. man ya nat presiden republik indonesia mengingat luas lingkup tugas dan berat beban tugas yang harus dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. hal ini sangat penting karena menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi bidang perkara yang akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. oleh karena itu penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yudisial) dalam undang undang ini dibebankan kepada panitera. kekuasaan pemerintahan negara bidang penuntutan lingkungan angkatan bersenjata, dilaksanakan oleh oditurat dalam lingkungan peradilan militer yang terdiri dari: oditurat militer, yang merupakan badan penuntutan pada pengadilan militer, oditurat militer tinggi, yang merupakan badan penuntutan pada pengadilan militer tinggi: oditurat jenderal angkatan bersenjata, yang merupakan badan penuntutan tertinggi lingkungan angkatan bersenjata: dan oditurat militer pertempuran, yang merupakan badan penuntutan pada pengadilan militer pertempuran. oditurat lingkungan peradilan militer, dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum. oditurat lingkungan peradilan militer secara teknis yudisial, pembinaannya berada bawah editor jenderal, sedangkan organisatoris dan administratif berada bawah panglima. samping mengatur susunan, kekuasaan, tugas, dan wewenang oditurat lingkungan peradilan militer, undang undang ini menetapkan pula: kewenangan editor lingkungan peradilan militer untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu atas perintah editor jenderal, kewenangan editor lingkungan peradilan militer untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara diserahkancc. kewenangan. men wat presiden republik indonesia cc. kewenangan editor jenderal untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penyidikan, penyerahan perkara, penuntutan dan pelaksana. untuk meneguhkan kehormatan, kewibawaan, dan keahlian teknis editor dalam lingkungan peradilan militer, perlu dijaga kualitas kemampuannya dengan ditetapkannya syarat syarat pengangkatan dan pemberhentiannya dalam undang undang ini, yang pelaksanaannya dilakukan oleh panglima. editor militer, editor militer tinggi, dan editor jenderal adalah pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara bidang penuntutan dan penyidikan. dalam undang undang ini diatur pula, tentang hukum acara pada peradilan militer yang berpedoman pada asas asas yang tercantum dalam undang undang nomor tahun tanpa mengabaikan asas dan ciri ciri tata kehidupan militer sebagai berikut: asas kesatuan komando. dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya. oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut atas, dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. namun dalam hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi. asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. dalam tata kehidupan dan ciri ciri organisasi angkatan bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando. cc. asas. man wat presiden republik indonesia cc. asas kepentingan militer. untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. hukum acara pada peradilan militer yang diatur dalam undang undang ini disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional yang antara lain tertuang dalam undang undang nomor tahun dan konsepsi hukum acara tata usaha negara yang tertuang dalam undang undang nomor tahun dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri ciri tata kehidupan angkatan bersenjata. berdasarkan pendekatan kesisteman ini, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri ciri tata kehidupan angkatan bersenjata, berbagai konsepsi dan rumusan hukum acara pidana yang tertuang dalam undang undang nomor tahun tahun dan hukum acara tata usaha negara yang terutang dalam undang undang nomor tahun diakomodasikan dalam hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer, yang muatannya mencakup: hukum acara pidana militer. tahap penyidikan. atasan yang berhak menghukum, polisi militer dan editor adalah penyidik. namun kewenangan penyidikan yang ada pada atasan yang berhak menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik polisi militer dan atau editor. dalam undang undang ini tidak secara khusus diatur tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer. atasan yang berhak menghukum dan perwira menyerah perkara mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahanannya hanya dilaksanakan rumah tahanan militer, karena lingkungan peradilan militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan rumah tahanan militer. tahap. nip sy) nya ny nat presiden republik indonesia tahap penyerahan perkara. wewenang penyerahan perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan umum ada pada perwira menyerah perkara. dalam hukum acara pidana militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh editor yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada editor jenderal, sedangkan secara operasional justicia bertanggung jawab kepada perwira menyerah perkara. tahap pemeriksaan dalam persidangan. dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksitas. acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan. acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada pengadilan militer pertempuran, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi. dalam pemeriksaan sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu. pada atasnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat. terhadap tindak pidana militer tertentu, hukum acara pidana militer mengenal peradilan absentia yaitu untu perkara desersi. hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya. tahap . melanin snn presiden republik indonesia tahap pelaksanaan putusan. pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh kepala pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi. khusus dalam pelaksanaan putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh kepala kepaniteraan sebagai juru sita. hukum acara tata usaha militer. sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi prajurit lebih dahulu harus diselesaikan melalui upaya administrasi. apabila tidak ditemukan penyelesaiannya, baru kemudian dapat diajukan gugatan kepada pengadilan militer tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama. dalam pemeriksaan perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata dikenal adanya pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan cepat. pemeriksaan cepat digunakan apabila kepentingan penggugat yang sangat mendesak untuk segera diperiksa dan diadili. tahap gugatan. gugatan dibuat oleh seseorang termasuk prajurit, badan hukum perdata atau kuasanya, diajukan kepada pengadilan militer tinggi. gugatan tersebut berisi tuntutan agar keputusan tata usaha angkatan bersenjattahap pemeriksaan dalam persidangan. pemeriksaan sengketa tata usaha angkatan bersenjata dalam persidangan antara lain: hakim berperan lebih aktif guna mencari kebenaran dan keadilan, gugatan tata usaha angkatan bersenjata tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha angkatan bersenjata, yen nat presiden republik indonesia untuk dapat diangkat menjadi hakim militer utamasebagai hakim militer tinggi atau sebagai editor militer tinggi: dan berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. hakim sebagaimana dimaksud dalam dansebelum memangku jabatannya, hakim. men wat presiden republik indonesia atas putusan pengadilan militer tinggi mengenai sengketa tata usaha angkatan bersenjata masih dapat diadakan upaya hukum banding kepada pengadilan militer utama, kasasi dan peninjauan kembali kepada mahkamah agung. tahap pelaksanaan putusan. panitera atas perintah kepala pengadilan militer tinggi mengirimkan putusan kepada para pihak yang bersengketa, supaya isi amar putusan tersebut dilaksanakan oleh tergugat penggugat. kekhususan lain dari hukum acara pada peradilan militer adalah tentang bantuan hukum, yaitu bahwa setiap pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa harus atas perintah atau seizin perwira menyerah perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya. penasihat hukum yang mendampingi terdakwa sipil dalam perkara koneksitas yang disidangkan lingkungan peradilan militer harus seizin kepala pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. materi undang undang ini mencakup susunan dan kekuasaan pengadilan dan oditurat dalam lingkungan peradilan militer, hukum acara pidana militer, dan hukum acara usaha militer dengan pertimbangan sebagai berikut: pengadilan dan oditurat lingkungan peradilan militer yang merupakan sarana pembinaan prajurit secara organisatoris, administratif, dan finansial pembinaannya berada bawah panglima, serta tidak terlepas keberadaannya dari upaya penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer utama selain mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana juga mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana juga mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata sesuai dengan hukum acaranya masing masing, cc. penyusunan beberapa materi dalam satu undang undang ini bukan merupakan kodifikasi melainkan hanya pengelompokan, sehingga tiap materi undang undang tidak kehilangan atasnya masing masing, serta tidak menyalahi sistem hukum nasional, dalam undang undang ini, istilah angkatan bersenjata, militer, dan tentara diartikan sama, kecuali apabila diberi pengertian khusus. . man wat presiden republik indonesia demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas karena fungsi pembinaan teknis pengadilan dan pengawasan tertinggi ada pada mahkamah agung, mahkamah agung berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan yang sehari hari dilaksanakan oleh pengadilan militer utama. cukup jelas cukup jelas angka huruf cukup jelas huruf b. open nat presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang sipil yang menurut kenyataan bekerja pada angkatan bersenjata yang diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajibannya, dengan ketentuan bahwa orang tersebut tidak termasuk pada ketentuan huruf huruf dan huruf angka wewenang sebagaimana dimaksud pada angka ini berada pada pengadilan militer tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan militer utama sebagai pengadilan tingkat banding. angka cukup jelas syarat sebagaimana dimaksud pada huruf lebih kuat daripada syarat sebagaimana dimaksud pada huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . man mula presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi dapat bersidang luar daerah hukumnya, misalnya sidang lapangan untuk memeriksa barang bukti yang terletak luar daerah hukumnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas persidangan pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama yang mendakwanya berpangkat kolonel, hakim anggota, dan editor berpangkat paling rendah kolonel, sedangkan apabila mendakwanya perwira tinggi misalnya brigadir jenderal laksamana pertama marsekal pertama, hakim ketua, hakim anggota, dan editor paling rendah berpangkat brigadir jenderal laksamana pertama marsekal pertama. cukup jelas dalam persidangan dibantu oleh seorang panitera yang melaksanakan tugas kepaniteraan. . sat panhakim militer diutamakan selatan harus memenuhi syarat berpangkat paling rendah kapten dan berijazah sarjana hukum juga yang sudah lulus pendidikan hakim. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . men nya ny) nat presiden republik indonesiahakim, misalnya dari jabatan hakim adalah sakit yang menyebabkan penderita tidak mampu lagi melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. huruf yang dimaksud dengan "masa pensiun" adalah masa pensiun sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang prajurit angkatan bersenjata republik indonesiahakimhakim. yang. man ya ny) rat presiden republik indonesia yang dimaksud dengan "tugas jabatan" adalah semua tugas fungsional hakimdan yang dimaksud dengan majelis kehormatan hakim"hakim untuk diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat kepada presiden. kesempatan untuk membela diri hadapan majelis kehormatan hakim adalah sepanjang yang menyangkut pelaksanaan tugas dalam jabatan fungsionalnya yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan panitera, misalnya dari jabatan panitera. open ya mula presiden republik indonesia yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila paniterapanitera. yang dimaksud dengan "tugas jabatan" adalah semua tugas fungsional panitera yang dibebankan kepadanya. apabila alasan yang tercantumpaniteracukup jelas menyelenggarakan administrasi perkara berarti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan menyinkronkan kegiatan dan tugas panitera dan atau panitera pengganti dalam menyelenggarakan seluruh administrasi perkara. cukup jelas yang dimaksud dengan "biaya perkara" adalah mengenai biaya perkara tata usaha angkatan bersenjata. larangan membawa luar meliputi segala bentuk apapun juga memindahkan isi daftar, catatan risalah, berita acara, serta berkas luar ruang kerja kepaniteraan. huruf cukup jelas huruf b. man nat presiden republik indonesia huruf penentuan tingkat pangkat kapten bawah didasarkan atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. sebagai contoh, orang sipil yang pegawai negeri sipil dengan golongan iii c setingkat kemangkatannya dengan kapten. huruf yang dimaksud dalam ketentuan ini, lihat penjelasan angka huruf cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer, misalnya tindak pidana yang dilakukan secara bersama sama oleh beberapa prajurit yang pangkatnya berlainan, yaitu ada kapten bawah bersama sama mayor atas. cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf b. men nmiliter hakim militer tinggi hakim militer utama yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". hakimhakimhakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. hakim. man wap presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan hakim" adalah hakim militer, hakim militer tinggi, dan hakim militer utama kecuali yang merangkap jabatan sebagai kepala pengadilan militer utamditurat adalah satu dan tidak terpisah pisahkan" adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijaksanaan bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja oditurat. cukup jelas cukup jelas . men nya ny) presiden republik indonesia pembentukan unit pelaksanaan teknis oditurat militer, terutama didasarkan kepada pertimbangan luas daerah hukum oditurat militer dan atau banyaknya perkara, guna kecepatan penyelesaian perkara dan pendekatan pelayanan hukum bagi satuan angkatan bersenjata.editor diutamakan selain harus memenuhi syarat berpangkat rendah kapten dan berijazah sarjana hukum juga yang sudah lulus pendidikan editor. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas . yen ya wat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas jabatan editor dan editor jenderal sebagai jabatan fungsional, terkait dengan fungsi yang secara khusus dijalankan oleh editor dan editor jenderal dalam bidang penuntutan sehingga memungkinkan organisasi oditurat menjalankan tugas pokoknya. editor dan editor jenderal dalam melaksanakan jabatan fungsional bidang penuntutan bertindak sebagai wakil dari kesatuan, masyarakat, pemerintah, dan negara. oleh karena itu, pelaksanaan penuntutan harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya lingkungan angkatan bersenjata pada khususnya. samping itu, arah penuntutan harus pula diselaraskan dengan kebijaksanaan pemerintah, negara, dan kepentingan pertahanan keamanan negara dalam penanganan perkara pidana. yang dimaksud dengan "bertanggung jawab menurut saluran hirarki" adalah editor dalam melaksanakan tugas fungsional yang diembannya harus bertanggung jawab kepada pejabat oditurat yang secara organisatoris membawakan editor tersebut. sebagai contoh, kepala unit pelaksana teknis oditurat bertanggung jawab kepada kepala oditurat militer. demikian pula kepala oditurat militer bertanggung jawab kepada kepala oditurat militer tinggi dan kepala oditurat militer tinggi bertanggung jawab kepada editor jenderal. editor. men mula presiden republik indonesia editor jenderal dalam melaksanakan tugas bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada jaksa agung republik indonesia selaku penuntut umum tertinggi negara republik indonesia melalui panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan oditurat bertanggung jawab kepada panglima.editor dan editor jenderal, misalnya dari jabatan editor kepada jabatan hakim. open wat presiden republik indonesiaeditor atau editor jenderaleditor atau editor jenderal. yang dimaksud dengan "tugas jabatan" adalah semua tugas fungsional editor atau editor jenderal yang dibebankan kepadanyaeditor atau editor jenderalan undangan yang berlaku. majelis kehormatan editoreditor diberhentikan tidak dengan hormat. kesempatan untuk membela diri hadapan majelis kehormatan editor adalah sepanjang menyangkut pelaksanaan tugas dalam jabatan fungsionalnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . open nat presiden republik indonesia cukup jelas huruf angka cukup jelas angka penentuan tingkat kepangkatan kapten bawah, lihat penjelasan huruf huruf cukup jelas huruf pemeriksaan tambahan dilakukan terhadap tersangka atau saksi guna melengkapi berkas perkara untuk memenuhi persyaratan penuntutan baik formal maupun materiil. yang dimaksud dengan "penyidikan" adalah penyidikan yang sejak awal dilakukan sendiri oleh editor atas perintah editor jenderal, baik untuk tindak pidana umum maupun untuk tindak pidana tertentu. huruf angka cukup jelas angka penuntutan terhadap terdakwa yang tingkat kemangkatannya mayor atas didasarkan atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman yang harus diadili oleh pengadilan militer tinggi. sebagai contoh orang sipil yang pegawai negeri sipil dengan golongan iv a setingkat kemangkatannya dengan mayor. huruf cukup jelas huruf c. open wat presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan "pemeriksaan tambahan", lihat penjelasan huruf yang dimaksud dengan "penyidikan", lihat penjelasan huruf cukup jelas huruf untuk menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan antara lain dengan cara menyelenggarakan data administrasi proses penyelesaian perkara pidana lingkungan angkatan bersenjata secara terpusat. huruf yang dimaksud dengan "perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus", antara lain adalah tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "tugas khusus" antara lain adalah tugas lain selain dari tugas fungsional oditurat. cukup jelas huruf a. open wat presiden republik indonesia huruf sesuai dengan asas kesatuan komando, komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada atasan yang berhak menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyidik polisi militer dan atau editor. huruf penyidik polisi militehuruf penyidik editoprovost adalah bagian organik satuan yang tugasnya membantu komandan pimpinan pada markas kapal kesatria pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, dan pengamanan lingkungan kesatuannya. cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf e. men nya x1y rat presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf dalam perkara desersi yang kerangkanya tidak diketemukan, cukup memeriksa saksi yang ada dan pemberkatan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan tersangka. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" dan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut atas penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . yen wat presiden republik indonesia demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari atasan yang berhak menghukum tersebut dan untuk membantu supaya atasan yang berhak menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik polisi militer atau editor. cukup jelas yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan yang sekurang kurangnya terdiri dari laporan polisi ditambah salah satu bukti lainnya yang berupa berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara, laporan hasil penyidikan sebagai alasan atau syarat untuk dapat menangkap seseorang yang diduga sudah melakukan tindak pidana. cukup jelas yang dimaksud dengan (satu) hari" adalah waktu selama (dua puluh empat) jam. perintah penangkapan dikeluarkan oleh atasan yang berhak menghukum komandan yang bersangkutan, dan dikeluarkan sebelum penangkapan dilaksanakan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . nya ny) nat presiden republik indonesia susunan dan tata kerja majelis kehormatan hakim serta tata cara pembelaan dari sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh panglima sesudah mendengar pertimbangan kepala pengadilan militer utama.. apabila terhadap seorang hakim ada perintah penangkapan dperaturan pemerintah. panitera diangkat dan diberhentikan oleh panglima. sebelum memangku jabatannya, paniteramula presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas penangguhan penahanan yang dimaksud pada ini tidak berdasarkan jaminan. yang dimaksud dengan "persyaratan yang ditentukan" adalah baik persyaratan umum bahwa tidak akan menyulitkan jalannya pemeriksaan, tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana, maupun persyaratan khusus ialah yang ditentukan oleh atasan yang berhak menghukum atau perwira menyerah perkara, misalnya wajib lapor. cukup jelas penggeledahan terhadap wanita dilakukan oleh pejabat penyidik wanita atau wanita lain yang bukan penyidik yang ditunjuk oleh penyidik. dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik meminta bantuan kepada dokter atau pejabat lain yang ditunjuknya. yang dimaksud dengan "rumah" adalah bangunan, gedung, atau tempat lain yang dipakai sebagai tempat tinggal. cukup jelas . open nat presiden republik indonesia yang dimaksud dengan "kena lingkungan" adalah pelaksana fungsi pemerintahan daerah yang senama dengan fungsi ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga. pengertian kepala desa atau ketua lingkungan termasuk pimpinan asrama lingkungan angkatan bersenjata. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "keadaan yang sangat perlu dan mendesak" adalah apabila ditempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka yang, sedangkan surat perintah penggeledahan dari penyidik tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat. pengertian tempat lain adalah termasuk penginapan dan tempat umum lainnya. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan polisi militer" adalah polisi militer yang bukan penyidik. penggeledahan badan dilakukan dengan ketentuan, lihat penjelasan cukup jelas . man nat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "surat yang diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya" adalah termasuk surat kawat, surat teks, dan surat lain yang sejenis yang mengandung suatu berita yang diperlukan dalam penyidikan. cukup jelas cukup jelas selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara dimaksud, benda sitaan negara tersebut disimpan kantor polisi militer, atau kantor oditurat, atau kantor pengadilan, atau gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa tempat lain atau tempat semula benda itu disita. cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "diamankan" adalah tindakan penempatan atau penyimpanan terhadap benda benda tertentu yang karena sifatnya mudah terbakar, meledak atau dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan. huruf b. man nat presiden republik indonesia huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "benda sitaan yang bersifat terlarang" adalah benda yang dari keadaan hakikatnya membahayakan bagi orang atau masyarakat, antara lain obat terlarang, ganja, narkotik dan sejenisnya, serta bahan peledak. yang dimaksud dengan "benda sitaan yang dilarang untuk diedarkan" adalah benda yang pada dasarnya tidak bersifat membahayakan tetapi karena dibuat untuk maksud atau memuat hal hal tertentu yang terlarang sehingga dilarang untuk diedarkan, antara lain film porno, majalah porno, buku yang memuat faham atau ajaran aliran kepercayaan yang terlarang. cukup jelastetapi dicurigai dengan alasan yang kuat. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . men wat presiden republik indonesia cukup jelas laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor.dan penyidik. sesudah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau atasan yang berhak menghukum harus memberikan tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. pengaduan hanya dilakukan oleh orang yang berhak menurut ketentuan delik aduan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "penghentian penyidikan" adalah suatu tindakan untuk menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau karena demi kepentingan hukum. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . open wat presiden republik indonesia apabila tidak ada petugas polisi militer, ditunjuk petugas lain. sesuai dengan kewajiban hukum bahwa setiap orang yang diperlukan sebagai saksi peradilan negara wajib hadir, dalam perkara yang mendakwanya prajurit, saksi yang bukan prajurit wajib hadir memenuhi panggilan dan apabila tidak hadir tanpa alasan sah, dapat dikenakan upaya paksa. cukup jelas cukup jelas cukup jelas untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, apabila saksi diambil sumpahnya, penyidik wajib membuat berita acara pengambilan sumpah. cukup jelas yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan tersangka" antara lain adalah saksi charge. . tan ka) nya ny) wap! presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas apabila penyidikan luar daerah hukumnya dilakukan oleh penyidik semula, wajib didampingi leh penyidik dari daerah hukum tempat penyidikan itu dilakukan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "penghuni" adalah bisa tersangka baik sebagai pemilik rumah maupun bukan, bisa keluarga tersangka, pemilik atau orang lain yang tinggal bersama tersangka dalam waktu yang relatif lama. cukup jelas yang dimaksud dengan "penutupan tempat yang bersangkutan" adalah tindakan pembatasan kebebasan keluar masuknya orang tempat penggeledahan selama penggeledahan berlangsung. . yen ya nat presiden republik indonesia cukup jelas penyidik yang melakukan penyitaan terlebih dahulu memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang atau keluarganya dari siapa benda tersebut disita dan dapat minta keterangan tentang benda tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa, lurah atau ketua lingkungan termasuk komandan asrama kompleks angkatan bersenjata dengan (dua) orang saksi. atas pelaksanaan penyitaan, penyidik membuat berita acara yang sebelum ditandatangani oleh masing masing terlebih dahulu dibacakan kepada orang atau keluarganya dari siapa benda tersebut disita, atau memberi kesempatan kepadanya untuk membaca berita acara. benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan jumlah menurut jenis masing masing, ciri ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda tersebut disita,kan catatan seperti tersebut atas, yang ditulis pada tanda sitaan yang ditempelkan pada benda tersebut. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "pejabat penyimpan umum" antara lain adalah pejabat yang berwenang dari lembaga arsip nasional, catatan sipil, balai harta peninggalan, notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. cukup jelas . yen n cukup jelas pejabat pejabat lingkunganyang setingkat dengan jabatan komandan komando resor militer disesuaikan dengan ketentuan tingkat tingkat jabatan (nevelering) yang berlaku lingkungan angkatan bersenjata. huruf cukup jelas huruf b. main wat presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "upaya paksa" adalah upaya menghadapkan seseorang luar kemauannya kehadapan penyidik. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf penyerahan perkara kepada pengadilan yang berwenang mengandung maksud memerintahkan editor supaya perkara tersebut dilakukan penuntutan persidangan pengadilan. huruf cukup jelas huruf perkara ditutup demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum militer" berarti perkara yang bersangkutan dihentikan pendidikannya atau dihentikan penunjukannya dan perkaranya tidak diserahkan pengadilan. perkara ditutup demi kepentingan hukum antara lain karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, perkaranya kedaluwarsa, tersangka terdakwa meninggal dunia, nobis idem, telah dibawakannya maksimum denda yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku sepanjang ancaman pidananya berupa denda saja, atau dalam delik aduan pengakuannya sudah dicabut. perkara ditutup demi kepentingan umum militer adalah perkara tidak diserahkan pengadilan karena kepentingan negara, kepentingan masyarakat umum dan atau kepentingan militer lebih dirugikan dari pada apabila perkara itu diserahkan pengadilan. cukup jelas . main wappanitera yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". untuk dapat diangkat menjadi panitera pada pengadilan militerekolah lanjutan tingkat atas, dan berpengalaman sekurang kurangnya (dua) tahun bidang administrasi peradilan. untuk dapat diangkat menjadi panitera pada pengadilan militer tinggi. untuk dapat diangkat menjadi panitera pada pengadilan militer utama, seorang prajurit harus memenuhi syarat: sesuai. men nat presiden republik indonesia pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wewenang penyerahan perkara sehari hari dilakukan oleh editor jenderal. cukup jelas permintaan editor kepada penyidik untuk melengkapi persyaratan formal dilakukan secara tertulis atau lisan. penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk editor dan menyampaikan kembali berkas perkara. dalam hal perkara desersi yang kerangkanya tidak diketemukan, pemeriksaan tersangka dengan bentuk berita acara pemeriksaan kerangkanya tidak dimungkinkan. oleh karena itu surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya tersangka, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya terdakwa (in absentia). cukup jelas jawaban tertulis dari perwira menyerah perkara yang berisi pertimbangan terhadap pendapatnya akan menjadi dasar pengajuan perbedaan pendapatnya dengan editor pengadilan militer utama untuk dibutuhkannya. huruf surat keputusan penyerahan perkara diserahkan kepada pengadilan yang berwenang melalui editor sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara yang bersangkutan persidangan pengadilan dan temuannya diserahkan kepada tersangka. huruf b. open nat presiden republik indonesia huruf surat keputusan tentang penyelesaian menurut hukum disiplin prajurit diserahkan kepada atasan yang berhak menghukum melalu editor supaya atasan yang berhak menghukum menjatuhkan hukuman disiplin prajurit. huruf surat keputusan penutupan perkara diserahkan kepada editor sebagai dasar penyelesaian perkara yang temuannya disampaikan kepada atasan yang berhak menghukum, penyidik, tersangka, atau penasihat hukumnya. dalam hal tersangka ditahan, editor wajib segera membebaskannya dan apabila terdapat barang bukti, editor wajib segera mengembalikannya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "wajib" adalah perwira menyerah perkara yang bersangkutan tidak boleh menolak untuk mengirimkan permohonan editor. cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "tindak pidana yang bersangkutpaut satu dengan yang lain" adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan: oleh. open nat presiden republik indonesia oleh lebih dari seorang yang bekerja yang dimaksud dengan "beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya" adalah bahwa masing masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan terpisah satu dengan yang lain, tetapi karena menyangkut objek atau perbuatan yang sama atau berkaitan, tindak pidana yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya. cukup jelas cukup jelas huruf dalam hal mendakwanyahuruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas . pan presiden republik indonesia .a5 cukup jelas pelimpahan perkara berlaku terhitung sejak berkas perkara diterima dan registrasi oleh pengadilan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf kewenangan menahan beralih kepada pengadilan dan berlaku sejak berkas perkara dilimpahkan pengadilan dan registrasi. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . sat pan presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "kepentingan pemeriksaan" adadalah gangguan kesehatan fisik dan mental terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa persiwat presiden republik indonesia yang dimaksud dengan "orang lain" adalah keluarga atau penasihat hukum terdakjawaban secara tidak bebas" adalah jawaban yang diberikan tidak berdasarkan kemauannya sendiri karena adanya rasa ketakutan atau tertekan akibat adanya tekanan atau paksaan atau ancaman dari yang memeriksa. cukup jelas cukup jelas . open nat presiden republik indonesia pengawalan adalah tindakan pengamanan terhadap diri terdakwa sesuai dengan tata tertib persidangan dan dimaksudkan supaya tidak melarikan diri. cukup jelas cukup jelas kehadiran terdakwa persidangan merupakan kewajiban baginya sehingga terdakwa harus hadir persidangan. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian absentia" adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang mendakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu (enam) bulan berturut turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya. penghitungan tenggang waktu (enam) bulan berturut turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya pengadilan. dalam hal mendakwanya sipil yang dimaksud dengan "pangkat, jabatan, nomor registrasi pusat dan kesatuan", lihat penjelasan huruf cukup jelas . man mula presiden republik indonesia dalam hal keadaan tertentu yang tidak memungkinkan terdakwa berdiri dengan sikap sempurna, hakim ketua dapat menentuki adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi diantara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak diberikan secara bebas. . open nat presiden republik indonesia menjadi saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang. orang yang menjadi saksiketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. huruf pengawalan adalah tindakan pengamanan terhadap diri saksi sesuai dengan tata tertib persidangan. dalam hal saksi berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkaranya sendiri, pengawalan dimaksudkan untuk mencegah saksi melarikan diri. huruf yang dimaksud dengan "pertimbangan hakim ketua" adalah termasuk mempertimbangkan apakah saksi korban atau saksi lainnya yang akan didengar keterangannya terlebih dahulu. huruf cukup jelas dalam hal saksiyang dimaksud dengan saksi pada ini termasuk saksi ahli. cukup jelas cukup jelas . man ya ny) wat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pertanyaan dapat ditolak hakim ketua, apabila pertanyaan tersebut diajukan tidak berhubungan dengan perkara. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas untuk melancarkan jalannya pemeriksaan saksi, dalam hal hakim ketuadiperintahkan luar dari ruang sidang selama saksi berikutnya masih didengar keterangannya. . man ya nat presiden republik indonesia tinggi. paniterapaniterakan masa pensiun, atau ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. panitera yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. panitera. man nat presiden republik indonesia apabila terdakwa atau editor keberatan terhadap dikeluarkannya saksi dari ruang sidang sebagaimana dimaksud pada misalnya diperlukan kehadiran saksi tersebut supaya dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi, keberatan tersebut tidak diterima. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas jabatannya atau pekerjaapabilseperti yang ditentukan pada ini(lima belas)ikopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana,. yen mula presiden republik indonesiadalam sidang, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan: pertanyaan yang bersifat menjerat" adalah pertanyaan yang dapat memperdaya terdakwa atau saksi, sehingga baik terdakwa maupun saksi yang diperiksa tidak ada pilihan lain, kecuali menerangkan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh yang memeriksa, pertanyaan yang mempengaruhi atau bertentangan dengan kehormatan prajurit" adalah pertanyaan yang bersifat menekan dengan tanpa mengindahkan kedudukan, pangkat, harga diri, harkat dan martabat prajurit yang diperiksa baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi, sehingga prajurit tersebut terpaksa menerangkan sesuatu luar kehendaknya. . man rat presiden republik indonesia cukup jelascukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan hakim harus sungguh sungguh memperhatikan" adalah untuk mengingatkan hakim supaya memperhatikan keterangan saksi harus diberikan secara bebas, jujur, dan objektif. cukup jelas keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau editor yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah yang diucapkan pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan. apabila. yen nat presiden republik indonesia apabila hal itu tidak diberikan waktu pemeriksaan oleh penyidik atau editorsudah mengucapkan sumpah atau janji hadapan hakim. cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "surat yang dibuat oleh pejabat" adalah termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas apabila yang diganti adalah hakim ketua, hakim ketua yang mengganti harus mendengar kembali secara langsung keterangan terdakwa dan saksi yang pernah diberikan sidang. cukup jelas apabila terdakwa menggunakan penasihat hukum dari luar dinas bantuan hukum yang ada lingkungan angkatan bersenjata dan ternyata berhalangan terdakwa segera menunjuk penggantinya. . gan ny) ny) mula presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas tenggang waktu yang ditentukan dalam undang undang ini dihitung hari berikutnya sesudah hari pengumuman, perintah, atau penetapan dikeluarkan. cukup jelas cukup jelas dalam hal terdakwa tidak dapat menulis, panitera mencatat pembelaannya. cukup jelas sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung fakta tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim.adalah termasuk kerugian pihak korbmusyawarah hakim dilakukan ruang musyawarah hakim yang tertutup untuk umum. cukup jelas yang dimaksud dengan "tertunda" adalah didasarkan atas pengertian atasan bawahan, menurut hukum disiplin prajurit cukup jelas . open wat presiden republik indonesia yang dimaksud dengan "perbuatan yang dibawakan kepadanya tidak terbukti secaraundang undang ini. cukup jelas apabila terdakwa tetap dikenai penahanan atas dasar alasan lain yang sah, alasan tersebut secara jelas diberitahukan kepada kepala pengadilan tingkat pertama sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. yang dimaksud dengan "pengembalian perkara kepada perwira menyerah perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit" adalah apabila dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara tersebut belum dijatuhi hukuman disiplin. cukup jelas cukup jelas penetapan mengenai penyerahan barang bukti tersebut misalnya apabilpengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi harus disertai syarat tertentu antara lain barang bukti tersebut setiap waktu dapat dihadapkan pengadilan dalam keadaan utuh. . man wat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas sesudah diucapkan, putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir. ketentuanperkara ini. dengan pemberitahuan ini dimaksudkan supaya terdakwa mengetahui haknya. huruf cukup jelas huruf dalam hal mendakwahuruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan fakta dan keadaan sini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam sidang oleh pihak dalam proses, antara lain editor, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf h. mnyataan rehabilitasi" adalah memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. pernyataan rehabilitasi hanya dapat diberikan terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum kecuali yang ditentukan dalameriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir" adalah putusan yang sudah dijatuhkan tidak dapat dimintakan upaya hukum banding tetapi dapat diajukan kasasi. cukup jelas . open ya nat presidepengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman lingkungan peradilan militer yang meliputiangkatan bersenjata republikbadan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata republik indonesiahakim militer, hakim militer tinggi, hakim militer utama, yang selanjutnya disebut hakim adalah pejabat yang masing masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan. hakim ketua adalah hakim yang mengetuai majelis hakim dalam persidangan pengadilan. hakim anggota adalah hakim yang menjadi anggota majelis hakim persidangan pengadilan. editor militer dan editor militer tinggi yang selanjutnya disebut editor adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan undang undang ini. editor. main nya x1y wat presiden republik indonesiapanitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan membantu hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannya sidang. panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima kepaniteraan. panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, surat surat berharga dan surat surat lainnya, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, serta barang bukti yang semuanyakerja kepaniteraan, kecuali atas izin kepala pengadilan berdasarkan ketentuan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bagian keenam kekuasaan pengadilan paragraf kekuasaan pengadilan militer pengadilan militer memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang mendakwanya adalah:"termasuk tingkat kepangkatan" kapten bawah: dan mereka yang berdasarkan angka huruf harus diadili oleh pengadilan militer. paragraf . man nat presiden republik indonesia cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "pengetahuan hakim" adalah hal apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh hakim luar sidang mengenai hal hal yang bersangkutpaut dengan perkara yang diundangkannya dan karenanya diyakini kebenarannya. huruf surat keterangan yang dibuat atas sumpah oleh pejabat yang bersangkutan tersebut memuat antara lain jenis barang, jumlah barang, tempat, serta waktu penyitaan dan atau ditemukan. cukup jelas cukup jelas hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan presiden diterima oleh kepala oditurat. adapun pelaksanaan pidana mati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. cukup jelas prosedur permohonan grasi adalah sebagai berikut: permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang sudah memutus pada tingkat pertama, untuk selanjutnya berkas perkara yang dimintakan grasi diteruskan kepada mahkamah agung melalui pengadilan militer utama, pengadilan. men wat presiden republik indonesia pengadilan militer utama, sesudah menerima berkas perkara yang dimintakan grasi, melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum sesudah mendengar pendapat editor jenderal untuk selanjutnya diteruskan kepada mahkamah agung: mahkamah agung segera meneruskan berkas perkara yang dimintakan grasi tersebut kepada presiden melalui menteri kehakiman. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "perkara pelanggaran tertentu" adalah: menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas,enerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain:, dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu rambu marka jalan atau tanda yang ada , dan atau cara memuat dan membongkar barang: atau pelanggaran. man wap presiden republik indonesiaberita acara pelanggaran lalu lintas berisi identitas tersangka, tempat dan waktu terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, jenis pelanggaran dan yang dilanggar, serta ditandatangani oleh tersangka dan penyidik. surat dakwaan sekaligus berisi tuntutan pidana yang ditandatangani oleh editor. cukup jelas petikan surat keputusan segera disampaikan kepada terpidana melalui editor dicatat dalam buku perkara dan berita acara sidang. bukti bahwa editor sudah menyampaikannya kepada terpidana dikirim kepada panitera. permohonan banding dari terdakwa diajukan paling lambat (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "alat bukti" adalah alat bukti surat yang berupa berita acara pelanggaran lalu lintas. cukup jelas . yen wat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "bantuan hukum yang diberikan atas perintah" adalah bantuan hukum yang diberikan oleh dinas bantuan hukum yang ada lingkungan angkatan bersenjata, sedangkan yang dimaksud dengan "bantuan hukum yang dengan seizin dari perwira menyerah perkara" adalah bantuan hukum yang disediakan oleh terdakwa sendiri dari luar dinas bantuan hukum yang ada lingkungan angkatan bersenjata. dalam hal perkara koneksitas disidangkan pengadilan, penasihat hukum yang mendampingi terdakwa sipil samping harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku lainnya, juga harus seizin kepala pengadilan menurut undang undang ini. cukup jelas yang dimaksud dengan "pengawasan" adalah melihat hubungan dan atau mendengar isi pembicaraan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa. pengawasan dilakukan oleh penyidik, editor, atau petugas rumah tahanan militer. yang dimaksud dengan "menyalahgunakan haknya" adalah menggunakan hak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa untuk kepentingan lain selain kepentingan pembelaan perkara yang bersangkutan. cukup jelas . pan presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengumuman dilaksanakan melalui papan pengumuman pengadilan yang memutus atau melalui surat kabar. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud "selama (tujuh) hari" adalah waktu yang diberikan kepada terdakwa dan atau editor untuk mempelajari berkas perkara, dihitung mulai hari berikutnya sesudah yang bersangkutan menyatakan banding. . yen nat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang undang dapat ditahan, sejak permintaan banding diajukan, pengadilan militer tinggi pengadilan militer utama yang menentukan ditahan atau tidaknya. apabila penahanan yang dikenakan kepada terdakwa mencapai tenggang waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan militer pengadilan militer tinggi kepadanya, harus dibebaskan seketika itu. cukup jelas cukup jelas cukup jelas perbaikan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus dilakukan sendiri oleh pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan.mohonan kasasi demi kepentingan hukum merupakan kewenangan yang melekat pada editor jenderal selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi penuntutan lingkungan angkatan bersenjata. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . open mula presiden republik indonesiaan perkara pidana yang sudah memperoleh dana kurungan" adalah termasuk kurungan pengganti denda. cukup jelas . sat psecara berimbang" adalah pembebasan ganti rugi kepada terpidana seimbang berdasarkan penilaian hakim. yang dimaksud dengan "tenggang waktu (satu) bulan" adalah waktu selama (tiga puluh) hari dihitung hari berikutnya sesudah putusan dijatuhkan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . open snn presiden republik indonesia paragraf kekuasaan pengadilan militer tinggi pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama: memeriksa dan memutus perkara pidana yang mendakwanya adalah: prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor atas,meriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. pengadilan militer tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. pengadilan militer tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya. paragraf kekuasaan pengadilan militer utama pengadilan militer utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding. pengadilan militer utama memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili, antar pengadilan militer yang berkedudukan daerah hukum pengadilan militer tinggi yang berlainan, antar"pengawasan oleh atasan yang berhak menghukum" adalah pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terpidana yang berada bawah wewenang komandonya. cukup jelas cukup jelas cukup jelasbadan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata tidakangkatan bersenjatangkatan bersenjata tersebut. yen nat presiden republik indonesiahal yang dapat dituntut muka pengadilan tata usaha angkatan bersenjata ini terbatas pada (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan supaya keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang sudurusan administrasi prajuritpada ini: memberikan petunjuk kepada penggugat dalam menyusun gugatannya supayaangkatan bersenjatsuatu keputusan tata usaha angkatan bersenjata dapat dinilai "bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku" tidak dengan hormat dikeluarkan seharusnya prajuritil substansial. contoh: keputusan tingkat banding administratif, yang sudangkatan bersenjata yang tidak berwenang. contoh: peraturan dasarnya sudah menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk mengambil keputusan. dasar. open ya nat presiden republik indonesiatentu. dengan begitu wewenang materiil badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan dalam mengeluarkan keputusan tata usaha angkatan bersenjata juga terbatas pada ruang lingkup maksud bidang khusus yang sudah ditentukan dalam peraturan dasarnya. yang dimaksud dengan "upaya administrasi" adalah upaya mengajukan keberatan dan memperoleh keputusan dari badan pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan. upaya administrasi yang akan diatur dengan keputusan panglima adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit apabila tidak menerima keputusan tata usaha angkatan bersenjata. prosedur tersebut dilaksanakan lingkungan angkatan bersenjata, dalam bentuk penyelesaian yang harus dilakukan oleh atasan badan pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang mengeluarkan keputusan yang tidak diterima . men nya ny) wat presiden republik indonesia apabila tempat kedudukan tergugat berada luar daerah hukum pengadilan militer tinggi tempat kediaman penggugat, gugatan dapat disampaikan kepada pengadilan militer tinggi tempat kediaman penggugat untuk diteruskan kepada pengadilan militer tinggi yang bersangkutan. tanggal diterimanya gugatan olehsudah gugatan itu ditandatangani oleh penggugatuang muka biaya perkara dan mencantumkan nomor registrasi perkara yang bersangkutan, cc. meneruskan gugatan tersebut kepada pengadilan militer tinggimiliter tinggi yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan tersebut. cukup jelascukup jelas . man wat presiden republik indonesia dalam hal penggunanya orangcukup jelas dalam kenyataan keputusan tata usaha angkatan bersenjatuntuk kepentingan pembuktian, harus melampirkan pada gugatan yang diajukan. tetapi, baik penggugat yang tidak memiliki keputusan tata usaha angkatan bersenjat hakim selalu dapat meminta kepada badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan untuk mengirimkan keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang sedang disengketakan itu kepada pengadilan militer tinggi yang berwenangcukup jelas cukup jelas . men n13 ny) wat presiden republik indonesia" ad,uang kelebihan tersebut akan dikembalikan kepadanya., penggugatsudrasi perkara serta jumlah uang muka biaya perkara yang sudah dibayarkan. pembayaran biaya perkara diwajibkan bagi mereka yang mampu. cukup jelas . open nat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas atasan penggugat yang dimaksud pada ini adalah komandan kepala dari kesatuan administrasi pangkal setingkat komandan batalyon. ketidakmampuan ini ditentukan oleh kepala pengadilan militer tinggi berdasarkan penilaiannya yang obyektif cukup jelas dalam hal permohonan bersengketa dengan cuma cuma dikabulkan, pengadilan militer tinggiyang dimaksud dengan " itu mengajukan tuntutannya. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf d. man"surat pos tercatat" termasuk penyampaian melalui caraka atau sejenisnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas sesudah menerima salinan surat gugatan, tergugat dapat mengirim jawaban secara tertulis kepada pengadilan dan salinannya dikirim juga kepada penggugat. pengiriman surat jawaban atas gugatan penggugat oleh tergugat tersebut tidak mengurangi kewajiban tergugat hadir persidangan. cukup jelas . man wat presiden republik indonesia tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan surat pos tercatat yang ditandatangani oleh para pihak atau kuasanya merupakan tanggal dimulainya perhitungan tenggang waktu minimum antara panggilan dan hari sidang. cukup jelas cukup jelas ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. hakim diberi, hakimangkatan bersenjata mengingat bahwa kedudukan penggugat dan badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata tidak sama. cukup jelas karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf itu tidak bersifat memaksa, . wetan yaa ka) nya ny) sat presiden republik indonesia berbeda dengan hukum acara perdata, dalam hukum acara tata usaha militer, badan atau pejabat tata usaha angkatan itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang sud, selama hal itu belum diputus oleh pengadilan militer tinggi, keputusan tata usaha angkatan bersenjata itu dianggap sah menurut hukum. proses muka pengadilan militer tinggi memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. itulah dasar hukum acara tata usaha militer yang bertolak dari anggapan bahwa keputusan tata usaha angkatan bersenjata itu selalu menurut hukum. dari segi perlindungan hukum, hukum acara tata usaha militer merupakan sarana hukum untuk menolak anggapan tersebut dalam keadaan konkret. oleh karena itu, pada atasnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh pengadilan militer tinggi, keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan. akan tetapi, dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan supaya selama proses berjalan pelaksanaan keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang digugat itu diperintahkan untuk ditunda. pengadilan militer tinggi akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha angkatan bersenjata tersebut hanya apabila: terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu apabilangkatan bersenjata tersebut, atau pelaksanaan keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan militer dalam rangka menunjang kepentingan pertahanan keamanan negara. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . yen ya wat presiden republik indonesia antar pengadilan militer tinggi, dan antara pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer. sengketa sebagaimana dimaksud pada terjadi: apabila (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama, apabila (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama. pengadilan militer utama memutus perbedaan pendapat antara perwira menyerah perkara dan editor tentang diajukan atau tidaknya suatu perkarpengadilan militer utama melakukan pengawasan terhadap: penyelenggaraan peradilan semua lingkungan pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran daerah hukumnya masing masing, tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya. pengadilan militer utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran. pengadilan militer utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran. pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. s5) pengadilan militer utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi mahkamah agung. paragraf . ka) n13 ny) ny) rat presiden republik indonesia supayapejabat pengadilan yang berwenang" adalah pejabat yang secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi dari pada hakim yang bersangkutan, misalnya: apabila. open nat presiden republik indonesia apabila sengketa diadili oleh hakim pengadilan militer tinggi, pejabat yang berwenang adalah kepala pengadilan militer tinggi. apabila sengketa diadili oleh kepala pengadilan militer tinggi, pejabat yang berwenang adalah kepala pengadilan militer utama. cukup jelas ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan hakim ketua dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha angkatan bersenjata adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan supayatetapi hakim harus selalu memperhatikan kepentingan militer dan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh adanya ini mengatur kemungkinan bagi supaya jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan militer tinggi dalam sengketa yang sedang berjalan. untuk itu, harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan tan wat presiden republik indonesia serta hal yang ditutupnya. putusan sela pengadilan militer tinggiterhadap putusan sela pengadilan militer tinggi: istri kapten menggugat panglima komando daerah militer supaya surat izin kawin yang kedua dengan wanita dibatalkan dengan alasan persyaratan,yang mengetahui adanya gugatan dari dengan kehendak sendiri, ingin membela atau mempertahankan kepentingannya sebagai istri sah kapten yaitu supaya jangan sampai dirugikan oleh putusan peradilan militer tinggi dalam sengketa yang sedang berjalan. untuk itu, mengajukan permohonan yang disertai dengan alasan dari hal yang dituntut. apabila permohonannya dikabulkan, sebagai, dengan maksud supaya:. men nya x1y presiden republik indonesia contoh: istri kapten menggugat panglima komando daerah militer supaya surat izin kawin kapten dengan wanita dibatalkan karenamenurut dokter keterangan yang dibuatnya itu memang benar palsu dan terpaksa dibuat karena dipaksa oleh kapten untuk itu, memohon supaya dokter sebagai pihak ketiga untuk diikutsertakan dalam proses perkara. hal itu dimaksudkan supaya dokter bergabung dengan untuk memperkuat posisi hukum dalam sengketanya. dalam hal itu, dokter sebagai pihak ketiga akan berkedudukan sebagai penggugat intervensi karena permintaan salah satu pihak, yaitu penggugat: istri kapten menggugat panglima komando daerah militer agar surat izin kawin kapten dengan wanita dibatalkan karenaapabila tidak diikutkan dalam proses gugatan ini akan merugikan kepentingannya. walaupun tidak mempunyai keinginan sendiri untuk memasuki proses gugatan ini, atas prakarsa hakim yang memeriksa perkara gugatan dimasukkan sebagai pihak ketiga dalam proses perkara sebagai tergugat intervensi ii. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . memang sy) nya x1y wat presiden republik indonesia cukup jelas menjadi saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang. sese militer polisi. ketentuan ini mengatur pendelegasian wewenang pemeriksaan saksi. kepala pengadilan militer tinggimiliter tinggimiliter tinggi yang kemudian dikirimkan kepada pengadilan militer tinggiharus tetap dalam ruang sidang kecuali hakim ketua menganggap perlu mendengar saksi yang lain luar kehadiran saksi yang sudsudah didengar. dalam hal saksicukup jelas cukup jelas . open rat presiden republik indonesiaapabila tidak ada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pekerjaan atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ini. hatilah. yen wat presiden republik indonesia cukup jelas yang dimaksud dengan "halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum", misalnya saksi sudah sangat tua, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkannya hadir persidangan. cukup jelasmenggugat. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf keputusan tata usaha angkatan bersenjata ini dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku. cukup jelas . open nat presiden republik indonesia cukup jelas kepentingan penggugat dianggap cukup mendesak apabila menyangkut keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang misalnya berisikan perintah kepada seorang prajurit untuk mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya. sebagai kriteria mendesak dapat digunakan alasan asalan permohonan yang memang dapat diterima. dalam hal ini, yang dipercepat bukan hanya pemeriksaannya melainkan juga keputusannya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "termasuk keterangan ahli" adalah keterangan yang diberikan oleh juru taksiini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata,angkatan bersenjata dapat menentukan sendiri:,membuktikan, dan kekuatan pembuktian bukti yang sudah diajukan. cukup jelas pengertian surat pos tercatat, lihat penjelasan huruf cukup jelas . lan pan presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf dalam hal penggunanya orang sipil, yang dimaksud dengan pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, dan kesatuan, lihat penjelasannitera" adalah mencakup juga. men ny) nat presiden republik indonesia paragraf kekuasaan pengadilan militer pertempuran pengadilan militer pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam angka daerah pertempuran. pengadilanb iii susunan dan kekuasaan oditurat bagian pertama umum editor melaksanakan kekuasaan pemerintah nege. editor adalah satu dan tidak terpisah pisahkan dalam melakukan penuntutan. pembinaan teknis yudisial dan pengawasan bagi oditurat dilakukan oleh editor jenderal. bagian kedua susunan oditurat (l) oditurat terdiri dari: oditurat militer, oditurat. men wat presiden republik indonesia dalam hal ada putusan pengadilan militer tinggi militer tinggi. cukup jelas panitera hanya boleh memberikan salinan putusan pengadilan apabila putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. apabila diperlukan, salinan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap pada salinan tersebut harus dibubuhi keterangan "belum memperoleh kekuatan hukum tetap". cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan (empat belas) hari" adalah (empat belas) hari menurut perhitungan tanggal kalender. yang dimaksud dengan "uang muka biaya perkara", lihat penjelasan sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, terhadap putusan pengadilan militermiliter tinggi yang tidak merupakan putusan akhir.. man wat presiden republik indonesia tenggang waktu (empat belas)(tiga) bulan tidak bersifat memaksa. kepala pengadilan tinggi tentu akan berlaku bijaksana sebelum menyurati atasan pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan mengenai apa yang dimaksud pada ini. cukup jelas cukup jelas dalam hal atasan tergugat bukan panglima, pengadilan militer tinggi mengajukan hal itu kepada presiden melalui panglima. dalam hal atasan tergugat adalah panglima, pengadilan militer tinggi dapat mengajukan hal itu langsung kepada presiden. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . man ya rat presiden republik indonesia besarnya ganti rugi ditentukan dengan memperhatikan keadaan yangangkatan bersenjata dalam bidang administrasi personel. rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak penggugat dalam kemampuan, kedudukan, dan harganya sebagai prajurit seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan. dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga yang ditimbulkan oleh kemampuan hak tersebut termasuk juga yang ditimbulkan oleh kemampuan, kedudukan dan harganya sebagai prajuritsudah diisi oleh pejabat lain,, apabila hal itu tidak mungkin, yang bersangkutan akan diangkat kembali pada kesempatan pertama sesudah ada formasi dalam jabatan yang setingkat atau dapat tempuh acara kompensasi sebagaimana dimaksud dalam cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . sy) nya ny wap presiden republik indonesia yang dimaksud dengan "petugas keamanan" adalah polisi militer. apabila yang bersangkutan meninggalkan ruang sidang, petugas wajib mengembalikan benda kutipannya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang selama ini hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, berdasarkan undang undang ini juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata. untuk mempersiapkan pelaksanaan kedua kewenangan tersebut atas, khususnya dalam menyiapkan kemampuan tenaga hakim serta penataan kelembagaan dan administrasi perwakilannya, pemerintah perlu melakukan persiapan yang cukup guna kemapanan terselenggaranya peradilan perkara pidana dan perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata sebaik baiknya. guna mewadahi upaya persiapan tersebut atas, sementara waktu pelaksanaan ketentuan tentang hukum acara tata usaha militer, penerapannya perluman nat presiden republik indonesia oditurat militer tinggi, oditurat jenderal: dan oditurat militer pertempuran. dalam daerah hukum oditurat militer dapat dibentuk unit pelaksana teknis oditurat militer sesuai dengan kebutuhan. susunan organisasi dan prosedur oditurat sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan panglima. bagian ketiga nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum tempat kedudukan oditurat jenderal berada ibukota negara republik indonesia danoditurat militer, dan editor militer tinggi ditetapkan dengan keputusan panglima. odituratgian keempat ketentuan bagi pejabat untuk dapat diangkat menjadi editornat presiden republik indonesia untuk dapat diangkat menjadi editoreditor jenderaleditor dan editor jenderal diangkat dan diberhentikan oleh panglima. sebelum memangku jabatannya, editor dan editor jenderalmain n4z weditor militer editor militer tinggi editor jenderal angkatan bersenjata republik indonesia yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". editor dan editor jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah, dan negara serta bertanggungjawab menurut saluran hirarki. editor melaksanakan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa". dalam melakukan penuntutan editor senantiasa mengindahkan norma keagamaan, kemanusiaan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara. editor dan editor jenderal dilarang merangkap pekerjaan sebagai: penasihat hukum, pengusaha, atau pekerjaan lain selain tersebut pada huruf dan yang diatur lebih lanjut dengan keputusan panglima. . main nat presiden republik indonesia editor dan editor jenderaleditor dan editor jenderal yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. editor dan editor jenderaleditor. panglima pembentukan susunan dan tata kerja majelis kehormatan editor serta tata cara pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh lima sesudah mendengar pertimbangan editor jenderal. . man ya nat presiden republik indonesia editor dan editor jenderapabila terhadap seorang editor dan editor jenderal ada perintah penangkapan dan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya editor dan editor jenderalbagian kelima kekuasaan oditurat paragraf kekuasaan oditurat militer (l) oditurat militer mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang mendakwanya, :termasuk tingkat kepangkatan" kapten bawah, mereka yang berdasarkan angka huruf harus diadili oleh pengadilan militerm. man n4z n93 ny) nat presiden republik indonesia selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada oditurat militer dapat melakukan penyidikan. paragraf kekuasaan oditurat militer tinggi (l) oditurat militer tinggi mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang mendakwanya adalah: prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor atas:in mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada oditurat militer tinggi dapat melakukan penyidikan. paragraf kekuasaan oditurat jenderal oditurat jenderal mempunyai tugas dan wewenang: membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang oditurat, menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan: dan dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan kejaksaan agung, polisi militer, dan badan penegak hukum lain. . tan nya ny) rat rpr presiden republik indonesia editor jenderal angkatan bersenjata republik indonesia yang selanjutnya disebut editor jenderal adalah penuntut umum tertinggi lingkungan angkatan bersenjata, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang oditurat. atasan yang berhak menghukyang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang undang ini. perwira menyerah perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang undang inipenyidik angkatan bersenjata republik indonesia yang selanjutnya disebut penyidik adalah atasan yang berhak menghukum, pejabat polisi militer tertentu, dan editor, yang diberi wewenang khusus oleh undang undang ini untuk melakukan penyidikan. penyidik pembantu adalah pejabat angkatan bersenjata republik indonesia tertentu yang berada dan diberi wewenang khusus oleh undang undang ini untuk melakukan penyidikan.di kesatuannyalaporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah melakukanpenyidik. sy) nya ny) wap presiden republik indonesia editor jenderal mempunyai tugas dan wewenang: selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan lingkungan angkatan bersenjata, mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan, penyerahan perkara, dan penuntutan lingkungan angkatan bersenjata, menyampaikan pertimbangan kepada presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, dan melaksanakan tugas khusus dari panglima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. paragraf kekuasaan oditurat militer pertempuran (l) oditurat militer pertempuran mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam angka melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan militer pertempuran. selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada oditurat militer pertempuran dapat melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah editor jenderal dalam hal ada perintah langsung dari panglima atau komandan komando operasi pertempuran. bab iv. man nat presiden republik indonesia bab hukum acara pidana militer bagian pertama penyidikan paragraf penyidik dan penyidik pembantu penyidik adalah: atasan yang berhak menghukum, polisi militer, dan editor. penyidik pembantu adalah: provost tentara nasional indonesia angkatan darat: provost tentara nasional indonesia angkatan laut: provost tentara nasional indonesia angkatan udara, dan provost kepolisian negara republik indonesia. persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf dan diatur lebih lanjut dengan keputusan panglima. penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai tersangka, mempunyai wewenang: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat dan tempat kejadian, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh. men mula presiden republik indonesia menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda mengenalnya, melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat surat:, meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli ataujawab. selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf juga mempunyai wewenang, melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka, dan melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada atasan yang berhak menghukumsebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf menyerahkan berkas perkara hasil pendidikannya kepada perwira menyerah perkara, atasan yang berhak menghukum, dan editor sebagai penuntut umum. penyerahan berkas perkara kepada editor sebagaimana dimaksud pada harus disertai penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam dan terhadap tindak pidana yang terjadi kesatuannya, kecuali dalam hal pemberkatan dan penyerahan berkas perkara kepada oditurat. . men n4z ny) nat presiden republik indonesia atasan yang berhak menghukum mempunyai wewenang:sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf cc. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf dan melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada bawah wewenang komandonya. paragraf penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan. penangkapan terhadap tersangka luar tempat kedudukan atasan yang berhak menghukum yang langsung membawakannya dapat dilakukan oleh penyidik setempat tempat tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari penyidik yang menangani perkaranya. pelaksanaan penangkapan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan surat perintah.. terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal tersangka sudah dipanggil secara sah (dua) kali berturut turut tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah. penangkapan. main wat presiden republik indonesia penangkapan sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan untuk paling lama (satu) hari. pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh penyidik atau anggota polisi militer atau anggota bawahan atasan yang berhak menghukum yang bersangkutan dengan memperhatikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, danan harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik yang terdekat. tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada keluarganya segera sesudah penangkapan dilakukan. sesudah penangkapan dilaksanakan, penyidik wajib segera melaporkan kepada atasan yang berhak menghukum yang bersangkutan.. tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh perwira menyerah perkara yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali (tiga puluh) hari dan paling lama (seratus delapan puluh) hari. ketentuan sebagaimana dimaksudapabila kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi. sesudah waktu (dua ratus) hari, tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. . open ya wat presiden republik indonesia penahanan atau perpanjangan penahanan dilakukan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud dalam dan, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran. penahanan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang disangka(tiga) bulan atau lebih. penahanan atau perpanjangan penahanan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan dipenuhi. penahanan atau perpanjangan penahanan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan oleh penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat keputusan penahanan atau surat keputusan perpanjangan penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ditahan. tembusan surat perintah pelaksanaan penahanan atau perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada keluarganya. penahanan dilaksanakan rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan oleh panglima. atas permintaan tersangka, atasan yang berhak menghukum atau perwira menyerah perkara sesuai dengan kewenangan masing masing berdasarkan saran polisi militer atau editor dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan. karena. men mula presiden republik indonesia karena jabatannya, atasan yang berhak menghukum atau perwira menyerah perkara sewaktu waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud pada paragraf penggeledahan dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan. penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. pelaksanaan penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan surat perintah komandan kepala dari penyidik yang menangani perkara. setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya, dan dalam hal tersangka tidak hadir atau penghuni menolak, pelaksanaan pemasukan rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan (dua) orang saksi. penggeledahan yang dilakukan dalam kesatria atau asrama angkatan bersenjata dilakukan dengan seizin komandan kepala kesatria atau pimpinan asrama tersebut dengan disaksikan oleh (dua) orang saksi. dalam waktu (dua) hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat acara dan salinannya disampaikan kepada penghuni, atau pemilik rumah, atau komandan kepala kesatria, atau pimpinan asmara yang bersangkutan.ggeledahan terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penyidik dapat melakukan penggeledahan: di. man mula presiden republik indonesia halaman rumah tempat tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada, dan yang ada atasnya, setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada: dan tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya. dalam hal penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud padaataunya kepada atasan yang berhak menghukum yang bersangkutan. kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik dilarang memasuki: ruang yang dalamnyyang dalamnya sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan, cc. ruang yang didalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan, tempat lingkungan angkatan bersenjata yang berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan negara tidak bebas dimasuki. pada waktu menangkap tersangka, penyidik atau anggota polisi militer atas perintah penyidik berwenang menggeledah pakaian, termasuk benda yang dibawanya. pelaksanaan penggeledahan badan tersangka hanya dapat dilakukan oleh penyidik. (l) untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penyitaan. pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan surat perintah. dalam. man "aa mula presiden republik indonesiayitaan terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada atasan penyidik yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan untuk memperoleh persetujuannya. yang dapat dikenakan penyitaan adalah: benda atau tagihan tersangka seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana, benda yang sudgunakan untuk melakukan tindak pidana, atau, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padasud. men nat presiden republik indonesia dalam hal tertangkap tangan, atau surat atau benda tersebut diperuntuorang yang menguasai benda yang dapat disita supayaapabila surat atau tulisan itupala pengadilan yang berwenang, kecuali undang undang menentukan lain. benda sitaan negara disimpan rumah penyimpanan benda sitaan negara dalam lingkungan peradilan militer. penyimpanan benda sitaan negararumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan panglima. . tan n4z sat presiden republik indonesia penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik angkatan bersenjata republik indonesiakapan adalah suatu tindakan penyidik angkatan bersenjata republik indonesiabadan adalah tindakan penyidik angkatan bersenjata republik indonesiahnya serta, untuk disita. penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik angkatan bersenjata republik indonesiayitaan adalah serangkaian tindakan penyidik angkatan bersenjata republik indonesiaenyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan ngkatan bersenjata republik indonesia atas perintah atasan yang berhak menghukum, perwira menyerah perkara atau hakim ketua atau kepala pengadilan dengan keputusan penetapannya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. penyerahan perkara adalah tindakan perwira menyerah perkara untu, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang mi. penutupan. man nat presiden republik indonesia dalam hal benda sitaan terdiri dariapabileditor, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau editor dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya, apabila perkara sudah ada tangan pengadilan, benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh editor atas izin hakim yang menyilangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. uang hasil penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada dipakai sebagai barang bukti. guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud pada benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan,atau perkara tersebut ditutup demi kepentingan umum, kepentingan militer atau kepentingan hukum, kecuali apabila benda itu diduga. men n4z n47 wap presiden republik indonesia apabila perkara sudah diputus,apabil apabila benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. paragraf pemeriksaan surat penyidik berhak membuka, memeriksa,jawatan atau pengangkutan apabilpada danpada,jawatan atau perusahaan pengangkutan lain sesudah dibubuhi cap yang berbunyi "sudah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda atas kekuatan sumpah jabatan wajib merahasiakan dengan sungguh sungguh isi surat yang dikembalikan. . man snn presiden republik indonesia penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam dan sali, atau kepala jawatan atau perusahaan pengangkutan yang bersangkutan. paragraf pelaksanaanidikan yang diperlukan. dalam hal yang menerima laporan atau pengaduan adalah atasan yang berhak menghukum, segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf untuk melakukan penyidikan. dalam hal yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada atasan yang berhak menghukum tersangka. setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam angka berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis. setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam angka untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentuan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau atasan yang berwenang. sesudah. man wap! presiden republik indonesia sesudah menerima laporan, penyidik harus membuat surat tanda terima laporan atau pengaduan, diberikan kepada yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh pelapor dan penerima laporan. penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas itu kepada atasan yang berhak perkara menghukum, perwira menyerah perkara, dan berkas aslinya kepada editor yang bersangkutan. perwira menyerah perkara dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum dari editor. dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap menangkap tersangka guna diserahkan langsung kepada penyidik. sesudah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud pada penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penyidikan. sesudah menerima laporan tersebut, penyidik segera datang tempat kejadian dan dapat melarang setiap orang meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai. pelanggar larangan sebagaimana dimaksud pada dapat dipaksa tinggal tempat sampai pemeriksaan dimaksud atas selesai. penyidik yang melakukan penyidik, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya surat panggilan dan tanggal seseorang diharuskan memenuhi panggilan tersebut. orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan apabila tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi. apabila. open ya wat presiden republik indonesia apabila panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada tidak dipenuhi, penyidik memerintahkan petugas polisi militer untuk membawa tersangka atau saksi yang dipanggil secara paksa. panggilan kepada tersangka atau saksi prajurit melalui komandan kepala kesatuan. komandan kepala kesatuan wajib memerintahkan anak buahnya yang dipanggil selaku tersangka atau saksi untuk datang memenuhi panggilan tersebut. apabilameriksaan dapat dilakukan tempat kediamannya atau tempat lain yang ditentukan penyidik. dalam hal seorang tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangk. (l),tidak dengan disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa tidak akan dapat hasil. man nat presiden republik indonesia dalam pemeriksaan, tersangka ditanya apakah menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan dirinya dan apabila ada, hal itu dicatat dalam berita acara. dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada disetujui penyidik, saksi tersebut wajib dipanggil dan diperiksa. keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. penyidik mencatat semua keterangan tersangka dan atau saksi dalam berita acara teliti sesuai dengan kata kata yang dipergunakan oleh tersangka atau saksi. keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada dan ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan sesudah mereka menyetujui isinya. dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tantangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya. dalam pelanggaran lalu lintas, penyidik membuat berita acara pelanggaran lalu lintas yang memuat jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh tersangka dan ditandatangani penyidik dan tersangka, selanjutnya diserahkan kepada pengadilan militer pengadilan militer tinggi melalui editor militer editor militer tinggi yang berwenanglaksanaeminta pendapat seorang ahli atau seorang yang memiliki keahlian khusus. seorang. snn presiden republik indonesia seorang ahli sebagaimana dimaksud pada mengucapkan sumpah atauapabila karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan menyimpan rahasia, dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. penyidik wajibtersangka dan atau saksi, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan. dalam hal tersangka ditahan dalam waktu (satu) hari sesudah perintah penahanan itu dijalankan, harus mulai diperiksa oleh penyidik.tangani oleh penyidik maupun penghuni dan atau kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan (dua) orang saksi. dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanpenyidik. man ny) wat presiden republik indonesia penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untukpenyidik membuat berita acara dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dari siapa benda tersebut disita, dan atau kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan (dua) orang saksi. dalam hal orang darimana benda tersebut disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tantangannya, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. salinan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada orang darimana benda tersebut disita atau keluarganya dan kepala desa atau lurah. dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaanapabila perlu menyiksanya. penyitaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal diterima pengaduan bahwa suatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari seorang ahli. dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dapat datang atau me. man ya nat presiden republik indonesiaepada tidak menjadi bagian dari suatu daftar, pejabat penyimpan umumjabat penyimpan umum tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya. semua biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian sebagaimana dimaksud pada danmaupun mati,, dan atau ahli lainnya. permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertulis, yang dalam itu surat disebut, dan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain pada dalam hal sangat diperlukan untuk keperluan pembuktian dan bedah tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukannya terlebih dahulu kepada keluarga korban. dalam. open ya nat presiden republik indonesia dalam hal keluarga korban(dua) hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian pelaksanaannya menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan penyidikan ditanggung oleh negara. bagian kedua penyerahan perkara perwira menyerah perkara adalah:negara republik indonesia. perwira menyerah perkara sebagaimana dimaksud pada dapat menunjuk komandan.kepala kesatuan bawahan masing masing paling rendah setingkat dengan komandan komando resor militer, untuk bertindak selaku perwira menyerah perkara. perwira menyerah perkara mempunyai wewenang: memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan, menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan, memerintahkan. man wat presiden republik indonesia penutupan perkara adalah tindakan perwira menyerah perkara untuk tidaberdasarkan pertimbangan demi kepentingan hukum atau kepentingan militer dan atau kepentingan umum. penghentian penuntutan adalah tindakan perwira menyerah perkara untuk tidak menyerahkan perkara pidan karena tidak terdapat cukup bukti atau perbuatannya ternyata bukan merupakan tindak pidana dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel peradilan militer,sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. keterangan saksi adalah satu alat bum,nasihat hukum adalah seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. rehabilitasi adalah hak terdakwa untuk mendapat pemilihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam hal terdakwa diputus oleputusannya bukan pemidanaan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. terpidana. yen ya mula presiden republik indonesia memerintahkan dilakukannya upaya paksa, memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam. kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum militer hanya ada pada perwira menyerah perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf panglima selaku perwira menyerah perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh perwira menyerah perkara lainnya. editor sesudah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, editor meminta supaya penyidik segera melengkapinya. apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, editor melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal hal yang harus dilengkapi. dalam hal berkas perkara desersi yang kerangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara. . ka) n13 ny) nat presiden republik indonesia kecuali perkara desersi yang kerangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara editor membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada perwira menyerah perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada pengadilan atau diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer. dalam hal perwira menyerah perkara tidak sependapat dengan editor, wajib memberikan jawaban tertulis. berdasarkan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam perwira menyerah perkara mengeluarkan: surat keputusan penyerahan perkara, surat keputusan tentang menyelesaikan menurut hukum disiplin prajurit, atau surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan hukum. dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan militer menghendakinya, panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan mengeluarkan surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer. sebelum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada panglima mendengar pendapat dari editor jenderal dan apabila dipandang perlu juga dari pejabat lain. apabila perwira menyerah perkara menentukan bahwa perkara akan, sedangkan editor berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perluapabila editor tetap pada pendiriannya, editor mengajukan permohonan dengan disertai alasan lawannya kepada perwira menyerah perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh pengadilan militer utama dalam sidang. perwira. man ya ny) wat presiden republik indonesia perwira menyerah perkara sebagaimana dimaksud pada wajib mengirimkan permohonan editor tersebut dan berkas perkara yang disertai dengan pendapatnya kepada pengadilan militer utama dan sesudah mendengar pendapat editor jenderal persidangan pengadilan militer utama, dengan putusannya hakim menyatakan perkara tersebut diajukan atau tidak. apabila pengadilan militer utama memutuskan perkara tersebut harusperwira pengarah perkara sebagaimana dimaksud pada segera melaksanakan penyerahan perkara tersbeut sesudah menerima berkas perkara yang bersangkutan dari pengadilan militer utama. editoratau beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, tetapieditoram ketentuan sebagaimana dimaksud dalam editor dapat melakukan penuntutan terhadap para terdakwa secara terpisah. man pan "aa ny) snn presiden republik indonesia penyerahan perkara oleh perwira menyerah perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh editor dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan. editor membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi terdakwa, uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap,pada huruf batal demi hukum. salinan surat keputusan penyerahan perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat keputusan penyerahan perkara dan surat dakwaan tersebut pengadilan, dan temuannya disampaikan kepada penyidik. editor dapat mengubah surat dakwaan paling lambat (tujuh) hari sebelum sidang pengadilan pada tingkat pertama pengadilan tingkat pertama dan terakhir dimulai dengan tujuan untuk menyempurnakan dan hanya dapat dilakukan (satu) kali. salinan perubahan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan perwira menyerah perkara. bagian. man wat presiden republik indonesia bagian ketiga pemeriksaan sidang pengadilan paragraf persiapan persidangan sesudah pengadilan militer pengadilan militer tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari oditurat militer oditurat militer tinggi, kepala pengadilan militer kepala pengadilan militer tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. dalam hal kepala pengadilan militer pengadilan militer tinggi berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang dari pengadilan yang dipimpinnya, membuat penetapan yang memuat alasannya dan segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada oditurat militer oditurat militer tinggi yang bersangkutan untuk dilimpahkan kepada pengadilan militer pengadilan militer tinggi lain yang berwenang. oditurat militer oditurat militer tinggi yang bersangkutan menyampaikan penetapan beserta berkas perkaranya kepada oditurat militer oditurat militer tinggi daerah hukum pengadilan militer pengadilan militer tinggi lain yang tercantum dalam penetapan itu. salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan oditurat militer oditurat militer yang bersangkutan. (l) dalam hal editor berkeberatan terhadap penetapan pengadilan militer pengadilan militer tinggi sebagaimana dimaksud dalam dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan militer pengadilan militer tinggi dalam waktu (tujuh) hari sesudah penetapan diterima. tidak dipenuhinya waktu sebagaimana dimaksud pada mengakibatkan batalnya perlawanan. perlawanan tersebut yang memuat alasannya disampaikan melalui pengadilan militer pengadilan militer tinggi yang bersangkutan. dalam. men nya ny) wat presiden republik indonesia dalam tenggang waktu (tujuh) hari sesudah perlawanan diterima, pengadilan militer pengadilan militer tinggi wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan militer tinggi yang berwenang pengadilan militer utama. pengadilan militer tinggi pengadilan militer utama dalam waktu paling lambat (empat belas) hari sesudah menerima perlawanan sebagaimana dimaksud dalam dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan penetapan. dalam hal pengadilan sebagaimana dimaksud pada menguatkan perlawanan editor, pengadilan tersebut dengan penetapannya membatalkan penetapan pengadilan militer pengadilan militer tinggi dan selanjutnya memerintahkan pengadilan militer pengadilan militer tinggi yang bersangkutan untuk menyilangkan perkara tersebut. apabila pengadilan sebagaimana dimaksud pada menolak perlawanan editor, pengadilan tersebut dengan penetapannya mengirimkan berkas perkara beserta surat laporannya kepada pengadilan militer pengadilan militer tinggi lain yang berwenang. salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada oditurat militer editor militer tinggi yang bersangkutan. dalam hal pengadilan sebagaimana dimaksud dalam berpendapat bahwa suatu perkara termasuk wewenangnya, kepala pengadilan tersebut menunjuk majelis hakim yang akan menyilangkan perkara yang bersangkutan. hakim ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang dan memerintahkan supaya editor memanggil terdakwa dan saksi. paragraf penahanan dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada pengadilan militer pengadilan militer tinggi, hakim ketua berwenang, apabila. man wap presiden republik indonesia apabila terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib menetapkan apakah terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara, guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk menahan terdakwa paling lama (tiga puluh) hari. waktu sebagaimana dimaksud pada huruf apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh kepala pengadilan militer kepala pengadilan militer tinggi untuk paling lama (enam puluh) hari. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwasembilan puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. penahanan perpanjangan penahanan terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan apabila memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan berlaku juga pada pemeriksaan tingkat banding pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer utama. dikecualikan dari waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena: terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat(sembilan) tahun atau lebih. perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk paling lama (tiga puluh) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan dapat diperpanjang paling lama (tiga puluh) hari. perpanjangan. yen nat presiden republik indonesia perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat: pemeriksaan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh pengadilan militer diberikan oleh kepala pengadilan militer tinggi, pemeriksaan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh pengadilan militer tinggi diberikan oleh kepala pengadilan militer utama, pemeriksaan tingkat banding yang dilaksanakan oleh pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer utama diberikan oleh mahkamah agung. penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkanenam puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus,pada terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan dalam pemeriksaan tingkat banding kepada ketua mahkamah agung. paragraf pemanggilan berdasarkan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam editor mengeluarkan surat kepada terdakwa dan saksi yang memuat hari, tanggal, panggilan waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil. surat panggilan harus sudah diterima oleh terdakwa atau saksi paling lambat (tiga) hari sebelum sidang dimulai. . open ya nat presiden republik indonesia pemanggilan untuk datang sidang pengadilan dimaksud dalam dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada: terdakwa dan atau saksi prajurit melalui atasan yang berhak menghukum atau atasan langsungnya yang selanjutnya wajib memerintahkan terdakwa dan atau saksi untuk menghadap sidang pengadilan, terdakwa dan atau saksi prajurit yang berada dalam tahanan karena perkara lain melalui pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan tersebut, terdakwa dan atau saksi orang sipil langsung kepada yang bersangkutan tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir atau apabila terdakwa dan atau saksi sedang tidak ada tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir melalui instansi kepolisian setempat atau kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan, terdakwa dan atau saksi orang sipil yang berada dalam tahanan karena perkara lain, melalui instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan dan atas izin pejabat yang memerintahkan penahanan tersebut. apabila yang dipanggil luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan republik indonesia tempat orang yang dipanggil itu biasa berdiam. penerimaan surat panggilan oleh terdakwa, saksi, atau orang lain, dilakukan dengan surat tanda terima. atasan yang berhak menghukum atau atasan langsung terdakwa dan atau saksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf sesudah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud pada wajib memerintahkan terdakwa dan atau saksi untuk menghadap sidang pengadilan. bagian. open n4z wat presiden republik indonesia bagian keempat acara pemeriksaan biasa paragraf pemeriksaan dan pembuktian pada hari sidang yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pengadilan bersidang.hakim ketuaapabila terdakwa dan atau saksi tidak memahami bahasa indonesia, bisu dan atau tuli, hakim ketua dapat menunjuk seorang juru bahasa atau penerjemah yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar. apabila terdakwa dan atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, pemeriksaan terhadapnya dilakukan secara tertulis dan harus dibacakan. dalam hal seseorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, tidak boleh menjadi juru bahasa atau penerjemah. hakim ketua wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa dan atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. dalam perkara desersi yang mendakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa. . wat presiden republik indonesia terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarktelah memperoleh kekuatan hukum tetap. tata usaha angkatan bersenjata republik indonesia yang selanjutnya disebut tata usaha angkatan bersenjata adalah administrasi angkatan bersenjata republik indonesia yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarak akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha angkatan bersenjata republik indonesia. gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata republik indonesia dan diajukan kepada pengadilan militer tinggi untuk mendapatkan putusan. penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang menggugat tergugat. tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata republik indonesi. penetapan. man presiden republik indonesia hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ruang sidang, dan dihadapkan dengan pengawalan tetapi dalam keadaan bebas. apabila dalam pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan dan tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan, hakim ketua meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. apabila terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketuaapabila terdakwa ternyata sudah dipanggil secara sah tetapi tidak datang sidang tanpa alasan yang sah, hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya. apabila terdakwa lebih dari (satu) orang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap yang hadir dapat dilangsungkan. panitera mencatat laporan dari editor mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dan kemudian menyampaikannya kepada hakim ketua. perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam kitab undang undang hukum pidana militer, yang mendakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan (tiga) kali berturut turut secara sah, tetapi tidak hadir sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. pada permulaan sidang, hakim ketua menanyakan kepada terdakwakemudian mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya sidang. hakim. open n1 mula presiden republik indonesia hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang penasihat hukum yang akan mendampinginya dan apabila ada, hakim ketua meminta surat perintah atau surat izin tentang penunjukan penasihat hukumnya dan surat kuasa dari terdakwa kepada penasihat hukumnya supaya diserahkan dan apabila penasihat hukum ditunjuk oleh pengadilan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang kesediaannya didampingi oleh penasihat hukum tersebut persidangan. hakim ketua memerintahkan editor supaya membacakan surat dakwaan dengan berdiri dan memerintahkan terdakwa supaya berdiri dalam keadaan sikap sempurna. hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah benar benar mengerti isi surat dakwaan itu, dan apabila terdakwa belum mengerti atau kurang jelas, hakim ketua memerintahkan supaya editor memberi penjelassesudah diberi kesempatan kepada editor untuk menyatakan pendapatnya, majelis hakim mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan. apabila majelis hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal keberatan itu tidak diterima atau hakim berpendapat keberatan tersebut baru dapat diputuskan sesudah pemeriksaan, sidang dilanjutkan. terhadap putusan majelis hakim yang menyatakan keberatan diterima, editor dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tingkat banding melalui pengadilan yang bersangkutan dan paling lambat dalam waktu (tujuh) hari sejak perlawanan diterima, pengadilan wajib meneruskan perkara tersebut kepada pengadilan tingkat banding. dalam. yen nat presiden republik indonesia dalam waktu paling lambat (empat belas) hari sesudah diterima perlawanan editor sebagaimana dimaksud pada pengadilan tingkat banding dengan putusannya menerima atau menolak keberatan editor. dalam hal perlawanan editor diterima, pengadilan tingkat banding dengan putusannya membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan dengan memerintahkan pemeriksaan tetap dilanjutkan, sebaliknya apabila perlawanan editor ditolak, pengadilan tingkat banding menguatkan putusan pengadilan yang bersangkutankat banding, dalam waktu (empat belas) hari sesudah menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tingkat banding dengan putusannya membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan lain yang berwenang, pengadilan tingkat banding menyampaikan salinan putusan tersebut kepada pengadilanoditurat yang melimpahkan perkara itu. apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada berkedudukan daerah hukum pengadilan tingkat banding lain, oditurat mengirimkan berkas perkara tersebut kepada oditurat daerah hukum pengadilan yang berwenang itu. hakim ketua karena jabatannya, walaupun tidak ada keberatan, sesudah mendengar pendapat editor dan terdakwa atau penasihat hukumnya dengan putusannya yang memuat alasan, editor, atau panitera. hakim. yaa ka) nya ny) nat presiden republik indonesia hakim ketua, hakim anggota, editor,dakwa atau dengan penasihat hukum. apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan mereka harus diganti dan apabila tidak diganti sedangkan perkara sudah diputus, perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain. tidak. dalam hal seorang hakim mengadili suatu perkara sebagaimana dimaksud pada hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan editor, terdakwa, atau penasihat hukum. apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada pejabat pengadilan yang berwenang yang menetapkannya. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan berlaku juga bagi editor dan panitera.. hakim ketua meneliti apakah semua saksi yang dipanggil sudsudah dipanggil dengan sah dan hakim ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan persidangan. . men rat presiden republik indonesia pemeriksaan perkara persidangan dapat dimulai dengan pemeriksaan saksi atau terdakwa terlebih dahulu menurut pertimbangan hakim ketua. il) aa. saksi dipanggil dalam ruang sidang dengan pengawalan, saksi dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut pertimbangan hakim ketuaeditor selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua wajib mendengar keterangan saksi tersebut. hakim ketua menanyakan kepada saksiselanjutnya apakah kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan apakah terikat hubungan keluarga sedarah atau semena sampai derajat beberapa dengan terdakwa, dan apakah ada hubungan suami atau istri denganapabilpada dan pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan dengan penetapan hakim ketua dapat disandera rumah tahanan militer paling lama (empat belas) hari. dalam. mapan nat presiden republik indonesia dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut sudah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, keterangan yang sudah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. apabilhadir sidang atau tidak dapatsudah diberikan itu dibacakan. apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi bawah sumpah yang diucapkan sidang. apabila keterangan saksi bidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. hakim ketua dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. editor, terdakwasi. hakim ketua dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh editor, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya. setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. editorai dan terdakwa. hakim. melanin nat presiden republik indonesia hakim ketua dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh editor atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya. hakim dan editor atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua, dapat paling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran mereka masing masing. sesudah saksi memberi keterangan, tetap hadir sidang kecuali hakim ketua memberi izin untuk meninggalkannya. izin itu tidak diberikan apabila editorsesudah saksi memberi keterangan, terdakwa atau penasihat hukum atau editor dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua, supaya antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh hakim ketua untuk didengar keterangannya, hakim ketua karena jabatannya dapat memerintahkan supaya saksi yang sudah didengar keterangannya dikeluarkan dari ruang sidang selanjutnya mendengar keterangan saksi yang laincc. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sama sebagai terdakwa. . open wat presiden republik indonesia dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam menghendakinya dan editor serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, mereka dapat memberi keterangan bawah sumpah. tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. (l)eminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi tentang hal yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku keterangan tanpa sumpah ialah: anak yang umurnya belum cukup (lima belas)hakim ketua dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu memerintahkan terdakwa keluar dari ruang sidang. apabila hakim ketua memerintahkan terdakwa keluar dari ruang sidang dan saksi sudah didengar keterangannya, pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum terdakwa diperintahkan masuk kembali ruang sidang dan kepadanya diberitahukan semua hal yang pada waktu tidak hadir. . open nat presiden republik indonesia apabila keterangan saksi sidang diduga palsu, hakim ketuakarena jabatannya atau atas permintaan editor atau terdakwa dapat memberi perintah penahanan terhadap saksi untuk selanjutnya dilakukan penyidikan dan dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. dalam hal yang demikian, bahwa keterangan saksi itu palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua serta panitera dan segera diserahkan kepada editor untuk diselesaikan menurut ketentuan undang undang ini. apabila perlu, hakim ketuaapabilmenganjurkan untuk menjawab dan sesudah itu pemeriksaan dilanjutkan. apabila terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua menegurnya dan apabil. men nya ny) wat presiden republik indonesiayang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya demi keadilan. semua ketentuan persoalan yang timbul sidang pengadilan, hakim ketua dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta supayapada hakim memerintahkan supayadimaksud pada penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personel yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa dan apabila perlu juga kepada saksiserta menanyakan sangkut paut barang itu dengan perkara untuk memperoleh kejelasan tentang peristiwanya. apabila. nya x1y nat presiden republik indonesia penetapan adalah keputusan hakim ketua atau kepala pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, baik dalam maupun luar sidang, mengenai perkara pidana atau perkara tata usaha angkatan bersenjata republik indonesia yang bukan merupakan putusan akhir. ganti rugi adalah hak seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana yang langsung atau tidak langsung mendapat kerugian, untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. upaya hukum adalah: dalam hukum acara pidana militer, hak terdakwa atau editor untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau editor untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini, dalam hukum acara tata usaha militer, tergugat atau penggugat untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa banding atau kasasi, atau permohonan peninjauan kembali putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta hak pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. prajurit angkatan bersenjata republik indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuandan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer. angkatan bersenjata adalah angkatan bersenjata republik. open rat presiden republik indonesia apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara yang bersangkut paut dengan barang bukti sebagaimana dimaksud pada kepada terdakwa dan atau saksi, dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu. pertanyaan yang bersifat menjerat, mempengaruhi atau bertentangan dengan kehormatan prajurit tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. selama pemeriksaan sidang, apabila terdakwa tidak ditahan, hakim ketua dapat memerintahkan dengan penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan terdapat alasan cukup untuk itu. dalam hal terdakwa ditahan, hakim ketua dapat memerintahkan dengan penetapannya untuk membebaskan terdakwa apabila terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada se: keterangan saksi, keterangan ahli: keterangan terdakwa, surat: dan petunjuk. hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. . man rat presiden republik indonesia keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi sidang pengadilan. keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dibawakan kepadanya. ketentuan sebagaimana dimaksud padaik pendapat maupun rekaanan yang lain, bersesuaian antara keterangan saksi dsaksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli sidang pengadilan. keterangan terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan terdakwa sidang tentang perbuatan yang lakukan atau yang ketahui sendiri atau yang alami sendiri. keterangan. men wat presiden republik indonesia keterangan terdakwa yanghanyatetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain. surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa, atauapabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain. petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena kesesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. petunjuk sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan atau cc. surat. penilaian. main nya ny) wap presiden republik indonesisudah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. (l) dalam hal seorang hakim atau editor berhalangan, kepala pengadilan yang berwenang atau kepala oditurat yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut. apabila dalam pengadilan militer pertempuran hakim atau editor berhalangan, hakim atau editor pengganti segera menggantikannya. dalam hal penasihat hukum dalam sidang pengadilan berhalangan, penasihat hukum pengganti segera menggantikannya, dan apabila penggantinya tidak ada atau juga berhalangan sidang berjalan terus.kan penjelasan hukum terhadap perkara tersebut. siapapun yang dipidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas dari segera dakwaan atau putusantenggang waktu menurut hukum acara pidana militer sebagaimana dimaksud dalam bab ini diperhitungkan mulai pada hari berikutnya. paragraf . man nat presiden republik indonesia paragraf penuntutan dan pembelaan sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, editor mengajukan tuntutan pidana. terhadap tuntutan sebagaimana dimaksud pada terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh editor, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan sesudah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua dan salinannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. dalam hal perkara yang mudah pembuktiannya, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dapat dilakukan secara lisan, dan panitera harus mencatatnya dalam berita acara persidangan. apabila acara sebagaimana dimaksud pada dan sudah selesai, hakim ketuakarena jabatannya maupun atas permintaan editor, atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberi alasannya. paragraf penggabungan perkara gugatan ganti rugi apabilmiliter pengadilan militer tinggi menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu. permintaan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diajukan paling lambat sebelum editor mengajukan tuntutan pidana. . memang sy) nya x1y snn presiden republik indonesia apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya kepada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pengadilan militer pengadilan militer tinggi menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan, dan tentang hukuman penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. kecuali dalam hal pengadilan militer pengadilan militer tinggi menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud padasudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga sudah mendapat kekuatan hukum tetap. apabila terjadi penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana,permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. kepala kepaniteraan pengadilan militer pengadilan militer tinggi karena jabatannya adalah juru sita, khusus untuk pelaksanaan putusan ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana. ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti rugi sepanjang dalam undang undang ini tidak diatur lain. paragraf . man nat presiden republik indonesia paragraf musyawarah dan putusan sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam hakim mengadakan musyawarah secara tertutup dan rahasia. musyawarah sebagaimana dimaksud pada harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. dalam musyawarah tersebut, hakim ketua, kecuali apabila hal itu sesudah diusahakan dengan sungguh sungguh tidak dapat dicapai, berlaku ketentuan sebagai berikut: putusan diambil dengan suara terbanyak, apabila ketentuan tersebut pada huruf tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwadapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain, yang sebelumnya harus diberitahukan kepada editor, terdakwa, atau penasihat hukumnya. apabilterdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. dalam. mean sy) wan presiden republik indonesia dalam hal sebagaimana dimaksud pada dan terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan. dalam hal terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada dan apabilaerwira menyerah perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit. apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dibawakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan pidana. pengadilan dalam menjatuhkan putusan, apabilsebagaimana dimaksud dalam apabila terdapat alasan cukup untuk itu. waktu penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. dalam hal terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin yang berupa penahanan, hukuman disiplin tersebut wajib dipertimbangkan dari pidana yang dijatuhkan. dalam hal putusan pemidanaan atau bebas dari segala dakwaan, kecuali apabila menurut ketentuan peraturan perundang undangan barang bukti tersebut. men nat presiden republik indonesia kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan dapatyarat apapun, kecuali dalam hal putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal undang undang ini menentukan lain. dalam hal terdapat lebih dari (satu) orang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya salah seorang terdakwa. segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala haknya, yaitu:mi, hak me mepada huruf dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang ini. . nya x1y rat presiden republik indonesia (l) dan tempat tinggal: dakwaananndah:il. hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutuskan, nama editor, dan nama panitera. tidak. man ya presiden republik indonesia tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha angkatan bersenjata menurut undang undang ini: keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang merupakan perbuatan hukum perdata, keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang digunakan dalam bidang operasi militer, keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang digunakan bidang keuangan dan perbendaharaan, keputusan tata usaha angkatan bersenjatangkatan bersenjatketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersifat hukum pidana, hukum pidana militer, dan hukum disiplin prajurit, keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang masih memerlukan persetujuan. apabila badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha angkatan bersenjata. apabila suatu atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang undangan dimaksud sudah lewat, badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata tersebut dianggap sudah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. dalam. yen ya ny) nat presiden republik indonesimi. (l) surat putusan bukan pemidanaan memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kecuali huruf huruf dan huruf pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputuscc. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan apabila ditahan, pernyataan bahwa perkara dikembalikan kepada perwira menyerah perkara untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin prajurit, pernyataan rehabilitasi. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku juga bagi ini. putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika sesudah putusan itu diucapkan. petikan putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan editor, segera sesudah diucapkan. salinan putusan pengadilan diberikan kepada perwira menyerah perkara, editor, polisi militer, dan atasan yang berhak menghukum, sedangkan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya diberikan atas permintaan. salinan putusan pengadilan boleh diberikan pada orang lain hanya dengan seizin kepala pengadilan sesudah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut. . man snn presiden republik indonesia panitera membuat berita acara sidang yangdakwa, dan ahli kecuali apabila hakim ketuaan yang lainnya. atas permintaan editor, terdakwa atau penasehat hukum, hakim ketua wajib memerintahkandan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut. bagian kelima acara pemeriksaan koneksitas tindak pidana yang dilakukan bersama sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan menteripada dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari polisi militer, editor, dan penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana. tim sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan surat keputusan bersama menteri dan menteri kehakiman. . tan wat presiden republik indonesiajaksa tinggi dan editor atas dasar hasil penyidikan tim sebagaimana dimaksud dalampada apabilhal itu dilaporkan oleh jaksa jaksa tinggi kepada jaksa agung dan oleh editor kepada editor jenderal. apabilsebagaimana dimaksud pada titik berat kerugianmiliter, pendapat sebagaimana dimaksud dalam dijadikan dasar bagi editor jenderal untuk mengusulkan kepada menteri, agar dengan persetujuan menteri kehakiman dikeluarkan keputusan menterisebagaimana dimaksud pada dijadikan dasar bagi perwira menyerah perkara dan jaksa jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada pengadilan militer pengadilan militer tinggi. . man wap! presiden republik indonesia apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalampada berlaku juga bagi editorterdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan editor, mereka masing masing melaporkan perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas yang bersangkutan melalui jaksa tinggi kepada jaksa agung dan kepada editor jenderal. jaksa agung dan editor jenderal bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara jaksa agung dan editor jenderal, pendapat jaksa agung yang menentukan. dalam hal perkara pidana sebagaimana dalam diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau pengadilan dalam(tiga)umum dan hakim anggota yang masing masing ditetapkan secara berimbang dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pengadilan lingkungan peradilan militer. dalam. main nat presiden republik indonesia dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militermiliter dan hakim anggota ditetapkan secara berimbang yang masing masing dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding. menteri kehakiman dan menteri secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud pada dan bagian keenam acara pemeriksaan khusus acara pemeriksaan khusus dilaksanakan oleh pengadilan militer pertempuran. pengadilan militer pertempuran memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat pertama dan terakhir. pengadilan militer pertempuran memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam angka daerah pertempuran. terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada terdakwa atau editor hanya dapat mengajukan kasasi. pembuktian dalam acara pemeriksaan khusus berlaku ketentuan bahwa: pengetahuan hakim dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti: barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dibuat atas sumpah pejabat yang bersangkutan. putusan pengadilan militer pertempuran diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. . open wat presiden republik indonesia pelaksanaan putusan pengadilan militer pertempuran yang tidak memuat hukuman mati tidak tertunda karena permohonan grasi. apabila dijatuhkan hukuman mati, pelaksanaan baru dapat dilakukan sesudah presiden mengambil keputusan tentang soal grasi terhadap perkara yang bersangkutan. apabila permohonan grasi diajukan, panitera pada pengadilan militer pertempuran menyampaikan berkas perkara kepada pengadilan militer utama. pengadilan militer utama sesudah mendengar pendapat editor jenderal memberikan pendapatnya kepada presidekhusus sebagaimana dimaksud dalam bagian keenam ini. penunjukan pejabat dan administrasi peradilan pada pengadilan militer pertempuran dan editor militer pertempuran sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diatur lebih lanjut dengan keputusan panglima. bagian ketujuh acara pemeriksaan cepat yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang undangan lalu lintas dan angkutan jalan. untuk perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, cukup berita acara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. pengadilan. man snn presiden republik indonesia pengadilan militer pengadilan militer tinggi mengadili dengan hakim tunggal yang dilaksanakan paling lambat (tujuh) hari sesudah bukti pelanggaran diterima. putusan dapat dijatuhkan meskipun terdakwa tidak hadir sidang. dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan bandingdalam waktu (tujuh)sudah panitera memberitahukan kepada editor tentang perlawanan itu, hakim sebagaimana dimaksud pada menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu. apabila putusan sesudah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud pada terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding. dalam acara pemeriksaan cepat, hakim sebagaimana dimaksud dalam dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang didukung oleh (satu) alat bukti yang sah. pengembalian barang sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang berhak, segera sesudah putusan dijatuhkan, apabila terpidana sudah memenuhi amar putusabiasacepat sebagaimana dimaksud dalam bagian ketujuh ini. bagian. open n4z nat presiden republik indonesia bagian kedelapan bantuan hukum (l) untuk kepentingan pembelaan perkaranya, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum semua tingkat pemeriksaan. bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada diutamakan dari dinas bantuan hukum yang ada lingkungan angkatan bersenjata. tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan panglima. penasihat hukum yang mendampingi tersangka tingkat penyidikan atau terdakwa tingkat pemeriksaan sidang pengadilan harus atas perintah atau seizin perwira penyerahan perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya. penasihat hukum yang mendampingi tersangka sipil dalam persidangan perkara koneksitas, harus seizin kepala pengadilan. (l)diancam dengan pidana penjara (lima belas) tahun atau lebih, perwira menyerah perkara atau penjara lain yang ditunjuknya wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada memberikan bantuannya dengan cuma cuma. penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya. . open nat presiden republik indonesia penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan perkaranya dengan pengawasan oleh pejabat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. penasihat hukum yang terbukti menyalahgunakan haknya pembicaraan dengan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, editor, atau petugas rumah tahanan militer memberikan peringatan kepadanya. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada dilanggar hubungan selanjutnya dilarang. bagian kesembilan upaya hukum biasa paragraf pemeriksaan tingkat banding terdakwa atau editor berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atauyang berupa perampasan kemerdekaan. permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam dapat diajukan pengadilan tingkat banding oleh terdakwa atau editor dan untuk pelanggaran lalu lintas oleh terdakwa atau orang yang khusus dikatakan untuk itu. permintaan banding sebagaimana dimaksud pada boleh diterima oleh panitera pengadilan tingkat pertama dalam waktu (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. panitera. yen nat presiden republik indonesia panitera dilarang menerima permintaan banding putusan yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan sesudah tenggang waktu yang ditentukan berakhir dan mencantumkan penolakan tersebut dalam akta penolakan permohonan banding yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon yang bersangkutan. permintaan banding terhadap perkara yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa diajukan dalam waktu (tujuh) hari sesudah putusan diumumkan. s5) panitera wajib membuat surat keterangan atas permohonan banding tersebut dengan ditandatangani olehnya dan pemohon banding serta salindan juga ditulis dalam buku register perkara. dalam hal pengadilan tingkat pertama menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh editor atau terdakwa maupun yang diajukan olehewat tanpa diajukan permintaan banding, yang bersangkutan dianggap menerima putusan. dalam hal sebagaimana dimaksud pada panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta menampilkannya pada berkas perkara. selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tingkat bandingintaan bandingnya, pemohon dibebani biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan tingkat banding hingga saat penyebutannya. . yen wat presiden republik indonesia dalam hal ketentuan peraturan perundang undangan yang bersangkutan tidak menentukan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada sesudah lewat tenggang waktu (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan dianggap sudah mengeluarkan keputusan penolakan. pengadilan militer tinggi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata tertentu dalam hal keputusan yang diselenggarakan itu dikeluarkan: dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan ketentuketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua kedudukan (l). oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara bidang penuntutan dan penyidikan lingkungan angkatan bersenjata berdasarkan pelimpahan dari panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. bagian ketiga pembinaan pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dilakukan oleh mahkamah agung. . open ya nat presiden republik indonesia paling lambat dalam waktu (empat belas) hari sejak permintaan banding diadakan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan tingkat pertama dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tingkat banding. selama (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tingkat banding, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut pengadilan tingkat pertamaperkara tersebut pengadilan tingkat banding, kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya (tujuh) hari sesudah berkas perkara diterima oleh pengadilan tingkat bandingkat banding. selama pengadilan tingkat banding memulai memeriksa suatu perkara, baik terdakwa atau kuasanya maupun editor dapat menyerahkan memori banding atau memori banding kepada pengadilan tingkat banding. pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tingkat banding atas dasar perkara yang diterima dari pengadilan tingkat pertamatingkat pertamatingkat pertama. wewenang untuk menentukan penahanan beralih pengadilan tingkat banding sejak saat diajukan permintaan banding. dalam waktu (tiga) hari sejak menerima berkas banding dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat bandikarena permintaan terdakwa. apabila. men nat presiden republik indonesia apabila dipandang perlu, pengadilan tingkat banding mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau editormaksud dalam dan dan berlaku juga bagi pemeriksaan perkara padasudah mengadili perkara yang sama. apabila seorang hakim yang memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama menjadi hakim pada pengadilan tingkat banding, hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama pada tingkat banding. apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan padapengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tingkat banding melakukannya sendiri. apabila perlu, pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama sebelum pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan akhir. sesudah semua hal dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tingkat banding mengambil putusan, menguatkan atau mengubah atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. dalam. men snn presiden republik indonesia dalam hal pengadilan tingkat banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding memutus sendiri. dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan tingkat pertama karena tidak berwenang memeriksa perkara itu, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam apabila dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa ada dalam tahanan, pengadilan tingkat banding dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan. salinan putusan pengadilan tingkat banding beserta berkas perkara, dalam waktu (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirimkan kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. isi putusan segera diberitahukan kepada terdakwa dan editor oleh panitera pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan pengadilan tingkat banding. ketentuan mengenai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding. dalam hal terdakwa bertempat tinggal luar daerah hukum pengadilan tingkat pertama tersebut, panitera meminta bantuan kepada panitera pengadilan tingkat pertama yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi putusan kepadanya. dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal luar negeri, isi surat putusan sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan republik indonesia tempat terdakwa biasa bertempat tinggal dan apabila juga masih belumtingkat pertama itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu. dalam. open wat presiden republik indonesia dalam hal terdakwa sudah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dipecat dari dinas keprajuritan dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, isi putusan sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui kepala desa tempat semula terdakwa bertempat tinggal dan apabila masih belum jugayang memutus perkaranya. paragraf pemeriksaan tingkat kasasi terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir, terdakwa atau editor dapat mengajukan permohonan kasasi kepada mahkamah agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan. permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan sebagaimana dimaksud dalam dalam waktu (empat belas)sebagaimana dimaksud pada dan dicatat dalam daftar yang dihampiri pada berkas perkara. dalam hal pengadilan sebagaimana dimaksud pada menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh editor atau terdakwa maupun yang diajukanampau tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, yang bersangkutan dianggap menerima putusan. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, hak itu gugur. dalam. open snn presiden republik indonesia dalam hal sebagaimana dimaksud pada (!) atauperkara itu tidak dapat diajukan lagi. apabila pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim kepada mahkamah agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkanohonan kasusnya, pemohon dibebani biaya perkara yang sud(satu)(empat belas) hari sesud memori kasusnya. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam berlaku juga untuk ini. salindimaksud pada panitera menyampaikan salinan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi. . man sy) snn presiden republik indonesia&). tambahan sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada panitera pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir. paling lambat dalam waktu (empat belas) hari sesudah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir segera disampaikanberkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan berkas perkara tersebut kepada mahkamah agung. sesudah panitera pengadilan tingkat pertama menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam (!) dan wajib segera mengirim berkas perkaramemori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud pada wajib segera menyampaikan memori dan atau kontra memori tersebut kepada mahkamah agung. sesudah panitera mahkamah agung menerima berkas tersebut, seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara, dan kartu penunjuk. buku register perkaras5) dalam hal ketua mahkamah agung berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh wakil ketua mahkamah agung dan apabila keduanya berhalangan, ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan dengan surat keputusan ketua mahkamah agung. selanjutnya. men wat presiden republik indonesiatingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang bersangkutan, sedangkan salinannya dikirimkan kepada para pihak. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam berlaku juga bagi pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi. hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam (!) berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama yang sudah mengadili perkara yang sama. apabila seorang hakim yang mengadili perkara pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir atau pada tingkat banding, kemudian sudpada tingkat kasasi. pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh mahkamah agung sebagaimana dimaksud dalam.sudah melampaui batas kewenangannya. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan sekurang kurangnya (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain selain mahkamah agungserta putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir. apabila. man wap presiden republik indonesia apabila dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada mahkamah agung dapat mendengar secara langsung keterangan terdakwa atau saksi atau editorpada untuk mendengnya permohonan kasasi. aa. dalam waktu (tiga) hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud padajabatannya maupun karena permintaan terdakwa, dalam hal terdakwa tetap ditahan, dalam waktu (empat belas) hari sejak penetapan penahanan mahkamah agung wajib memeriksa perkara tersebut. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku juga bagi pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi. apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada dalam tingkat kasasi:(tiga) orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota yang (satu) orang antaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatan. dalam hal mahkamah agung memeriksa permohonan kasasi karena sud. mula presiden republik indonesiamengadili tidak laksanakan menurut ketentuan undang undang, mahkamah agung menetapkan disertai petunjuk supaya pengadilan yang memutuskan perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkanapabilsebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagaimana dimaksudatau pada tingkat pertama dan terakhir dalam tenggang waktu (tujuh) hari. bagian. men nya ny) nat presiden republik indonesia bagian kesepuluh upaya hukum luar biasa paragraf pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (l) demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan, dapat diajukan (satu) kali permohonan kasasi oleh editor jenderaleditor jenderal kepada mahkamah agung melalui panitera pengadilan yang sudah memutus perkara pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. salinan risalah sebagaimana dimaksud pada oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. kepala pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada mahkamah agung melalui pengadilan militer utama. salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh mahkamah agung disampaikan kepada editor jenderalbagi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. paragraf .aundang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarak:. mulan yaa n17 wat presiden republik indonesia'(l)min ny) snn presiden republik indonesia(l)(l) kekayaannyas5)mulan yaa ny) wat presiden republik indonesiapuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyulan wat presiden republik indonesia (l)mulan wat presiden republik indonesiamulan snn presiden republik indonesia pada tanggal agustus presiden republik indonesia ttd. baharuddin jusuf habibie disahkan jakarta pada tanggal agustus menteri negara sekretariatnya my presiden republik indonesiabuktiannya, makawat presiden republik indonesisammbalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak mengmerupakan salah satu faktor yang meringankan. mulan snn presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas. dalam ketentuan ini, frasa angkatan laut atau angkatan darat" yang dimuat dalam kuhp harus dibaca tentara nasional indonesia". cukup jelas cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas cukup jelas.di,nyipenutupan seluruh atau selpapan ny) wat presiden republik indonesimulan ytentukan untuk didahulukan: dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih: atau dilakukan oleh tersangka'. nya my presiden republik indonesia ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan"rekening simpanan"deposit box). rekening simpanan yang di. ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikayang dimaksud dengan "putusan bebas" adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana. wat presiden republik indonesiatugas agama katolik yang dimintakan bantuan kejiwaan,nktitahukan adalah petikan surat putusan pengadilanri tindak pidana korupsi. wat presiden republik indonesiayaa ny) watpasa,papan nyi snnmulan yaa n17 snn presiden republik indonesia(l),(l)(l)mulan yaa ny) wat presiden republik indonesis5)min wat presiden republik indonesiaapan wat presiden republik indonesia(l)s5)mulan wat presiden republik indonesia penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kirimanresiden republik indonesia, menimbang bahwa dengan terbentuknya organisasi perdagangan dunia, perlu dilakukan upaya untuk menjamin kelangsungan terbentuknya pasaran internasional bagi komoditi bukan minyak dan gas bumi nasional, bahwa badan tertinggi dalam organisasi perdagangan dunia adalah konferensi tingkat menteri, yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang secara teratur mengadakan pertemuan satu kali setiap dua bulan, bahwa dalam menghadapi konferensi ikut tingkat menteri tersebut, indonesia perlu untuk secara aktif ikut serta dalamnya sehingga mampu, dipandang perlu membentuk delegasi republik indonesia untuk menghadapi konferensi tingkat menteri dimaksudmemutuskan:. yen nat presiden republik indonesia memutuskan: dengan mencabut keputusan presidenmenetapkan keputusan presideertama membentuk delegasi republik indonesia untuk konferensi tingkat menteri organisasi perdagangan dunia, yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebulanjutan yang belum terselesaikan dan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan kesepakatan yang dicapai dalam putaran uruguay. merumuskan posisi dan strategi secara terpadu dan terkoordinasi dalam semua masalah yang akan dibahasekspor komoditi bukan minyak dan gas bumi dalam pasaran internasional. memperjuangkan posisi tersebut diatas dalam konferensi tingkat menteri organisasi perdagangan dunia dengan memperhatikan petunjuk presiden. mempersiapkan. mapan nya ny) wat presiden republik indonesiaketua menteri perindustrian dan perdagangan. anggota kepala badan pelaksana kerjasama ekonomi asia pasifik duta besar khusus apec, direktur jenderal perdagangan internasional, pejabat yang ditunjuk menteri koordinasi bidang ekonomi keuangan dan pengawasan pembangunan, pejabat yang ditunjuk menteri koordinasi bidang produksi dan distribusi: deputi wakil tetap republik indonesia jenewa, direktur hubungan perdagangan multilateral dan regional, departemen perindustrian dan perdagangan, direktur. yen ya nat presiden republik indonesia direktur kerjasama ekonomi multilateral direktorat jenderal hubungan ekonomi luar negeri, departemen luar negeri, pejabat yang ditunjuk menteri pertanian, pejabat yang ditunjuk menteri pariwisata, pos dan telekomunikasi: pejabat yang ditunjuk menteri perhubungan, pejabat yang ditunjuk menteri tenaga kerja, pejabat yang ditunjuk menteri negara lingkungan hidup, pejabat yang ditunjuk menteri negara penggerak dana dan investasi ketua badan koordinasi penanaman modal. ketiga untuk kelancaran pelaksanaan tugas deli, menteri perindustrian dan perdagangan selaku ketua deli dapat membentuk sekretariat deli. keempat ketua deli melaporkan hasil pelaksanaan tugas deli dan bertanggungjawab kepada presiden. kelima deli bertugas sejak masa persiapan jakarta lembaga pemerintah non departemen peserta deli yang bersangkutan. ketujperindustrian dan perdagangan selaku ketua deli. kedelapan :. ye sekretariat negara presiden republik indonesia menimbang bahwa dalam rangka keberhasilan catur krida kabinet pembangunan vii, diperlukan upaya untuk lebih meningkatkan perankekuasaan pemerintahan negara dan kepada wakil presiden secara lebih efektif:alam keputusan presiden nomor tahun sebagaimana telah diubah lima kali sekretariat negara. babi. man,sekretariat negara dipimpin oleh sekretaris negara yang berkedudukan langsung di, pelayanan . mulan yes presiden republik indonesia tugas tersebut kepada pejabat eselon yang menjadi atasan dalam satuan kerjanya. pengajuan . pengajuan laporan sekretaris negara kepada presiden dilaksanakan dengan membubuhi para pejabat yang mengajukan laporan yang bersangkutan. sekretaris negara membubuhkan para pada lembar kedua setiap dokumentasi yang perlu ditanda tangani presiden. dalam rangka penyelenggaraan layanan administrasi, sekretaris selaku unsur staf: membangun dan mengembangkan sistem kendali perbuatan yang efektif dan efisien:dilingkungan sekretariat negara, land dan kantor kantor menteri negara. bab pengangkatan dan pemberhentianasisten, staf ahli, kepala biro dan pejabat lain yang mulan yes wat presiden republik indonesia berkedudukan setingkat dengan kepala biro, diangkat dan diberhentikan presiden. kepala , diangkat dan diberhentikan sekretaris negara. jabatan jabatan dilingkungan sekretariat negara ditetapkan dalam eselon ia, ib, iia, kita, dan iva.dan asisten, adalah jabatan eselon ia(s5)mulan yaz ny presiden republik indonesia bab v. bab ketentuan peralihan pada saat mulai berlakunya keputusan presiden ini,organisasi sekretariat negara sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor tahun dinyatakan tidak berlaku lagi. annin presiden republik indonesia pelayantaf yang terdiri dari: sekretariat. asisten. staf ahli. sekretariat kabinet dipimpin sekretaris kabinettermasuk bidang peraturan mulan yes pip presiden republik indonesia perundang undangan. sekretariat . sekretariat kabinet terdiri: biro hukum dan perundang undangan, biro sosial dan pemerintahan: biro moneter dan jasa: biro ekonomi dan perdagangan, biro administrasi kepegawaian, biro kerjasama teknik luar negeri. sekretaris kabinet dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris negara. (l) sekretariat militer dipimpinmulan yes sat presiden republik indonesia kepada sekretaris negara. sekretaris . sekretaris militer karena jabatannya menjalankan tugas pulasekretaris pengendalian operasional pembangupengendalian operasional pembangunan,: biro proyek proyek bantuan presiden, biro umum:mulan yes rat presiden republik indonesia presiden dan wakil presiden, rumah . rumah tangga kepresidenan terdiri dari: biro protokol: biro dokumentasi dan media massa, biro umum: rumah tanggasekretariat wakil presiden dipimpinpenyelenggaraan dukungan staf dan administrasi termasuk bantuan pelayanan kerumah tanggapan dan keprotokolan sehari hari kepada wakil presiden dalam melaksanakan tugas tugasnya, dan susunan organisasi sekretariat wakil presiden diatur tersendiri dengan keputusan presiden. sekretariat adalah satuan kerja dilingkungan sekretariat negara yang dipimpin sekretaris, dan bertugas membantu sekretaris negara dalam memberikan layanan administrasi bagi kelancaran man, sat pip presiden republik indonesia pelaksanaan tugas sehari hari sekretaris negara dan seluruh satuan tugas dilingkungan sekretariat negara. layanan . layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: layanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pimpinan, pengurusan perbuatan, dokumentasi dan kepustakaan, pengurusan anggaran, pengurusan dukungan sarana prasarana dan perlengkapan dalam arti yang luas serta pemeliharaannya, pengurusan kesejahteraan pegawai, pengurusan keamanan dan kesehatan lingkungan, lain lain yang ditugaskan sekretaris negara. sekretariat terdiri dari: biro umum, biro anggaran, biro tata usaha: sebanyak banyaknya tiga pembantu sekretaris, unit keamanan dalam:asisten adalah unsur staf yang, mulan yes presiden republik indonesia asisten terdiri dari: asisten urusan khusus: asisten . asisten urusan dana bantuan presiden: asisten urusan lembaga pemerintah non departemen land), asisten urusan penghubung, asisten urusan pengawasan, asisten urusan luar negeri. setiap asisten mempunyai sebanyak banyaknya lima pembantu asisten sesuai dengan kebutuhan, asisten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris negara. (l) staf ahli adalah unsur staf yang bertugas membantu sekretaris negara dengan pemikiran dan nasehat dalam masalah masalah tertentu berdasarkan keahlian, baik atas permintaan sekretaris negara maupun atas prakarsa sendiri. staf ahli dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris negara. apabila sekretaris negara diberi kedudukan sebagai menteri negara, maka sebutan staf sekretaris negara masing masing adalah sekretaris, asisten dan staf ahli menteri sekretaris negara. way presiden republik indonesia (l) biro biro dibagi dalam bagian, bagian dibagi dalam sub sub bagian. dalam . dalam melaksanakan tugas: kepala biro bertanggung jawab terhadap sekretaris atau kepala rumah tangga kepresidenan, kepala rumah tangga istana wakil presiden bertanggung jawab kepada sekretaris wakil presiden, pembantu asisten bertanggung jawab kepada asisten, kepala unit bertanggung jawab kepada sekretaris atau kepala rumah tangga kepresidenan, kepala bagian atau staf pembantu asisten bertanggung jawab kepada kepala biro atau pembantu asisten, kepala sub bagian bertanggung jawab kepada kepala bagian atau kepala unit. penjabaran lebih lanjut satuan satuan organisasi dalam setiap satuan kerja didalamnya wajib saling berkoordinasi dan menerapkan prinsip min presiden republik indonesia sinkronisasi dan integrasi, baik dalam setiap dan antar satuan kerja dalam lingkungan organisasi sekretariat negara maupun dalam pelaksanaan tugas keluar. . sekretaris negara melakukan pengendalian terhadap kegiatan seluruh satuan kerja lingkungan sekretariat negara dalam pelaksanaan tugas masing masing. dan sekretaris wakil presidenandilingkungan sekretariat negara untuk membantunya dalam menyelesaikan sesuatu tugas. dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pejabat yang ditugaskan sekretaris negara tetap wajib melaporkan pelaksanaan |
naa ann paw) n9z ny) presiden republik ndo kesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang koordinasi penataanlangkah langkah yang terkoordinasi untuk menangani masalah penataan ruang dan pembinaan serta pengembangan kebijakan tata ruang, bahwa untuk tugas sebagaimana dimaksud pada huruf telah dibentuk badan koordinasi tata ruang nasional born) melalui keputusan presiden nomor tahun yang dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan perubahan sehubungan dengan upaya peningkatan koordinasi dan kinerja pembangunan yang harus disesuaikan dengan fungsi departemen instansi yang terkaikoordinasi pengelolaan tata ruang nasional: keputusan presiden tentang koordinasi penataan ruang nasional. menunjuk menteri negara koordinator bidang ekonomi, keuangan dan industri sebagaitentang penataan ruang. kalian mn, nyi wat kpi presiden republik indo kesia koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan dalam suatu badan yang disebut badan koordinasi tata ruang nasional. susunan keanggotaan badan koordinasi penataan ruang nasional sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas ketua menteri negara koordinator bidang ekonomi, keuangan dan industri: wakil ketua menteri permukiman dan pengembangan wilayah, anggota menteri dalam negeri, menteri pertahanan, menteri pertanian, menteri negara pekerjaan umum, menteri negara lingkungan hidup, menteri negara otonomi daerah, kepala badan pertanahan nasional, sekretaris kepala badan perencanaan pembangunan nasional bappenas). badan koordinasi penataan ruang nasional mempunyai tugas tugas sebagai berikut mengkoordinasikanmerumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penanganan dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya, mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang undangan bidang penataan ruang, memaduserasikan undang undang nomor tahun tentang penataan ruang dan penyusunan peraturan pelaksanaannya dengan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah,, melakukan pemantauan (monitoring) pelaksanaan rencana tata ruang wilayah nasional dan memanfaatkan hasil pemantauan (monitoring) tersebut untuk penyempurnaan rencana tata ruang, paw) n9z ny) wat kpi presiden republik indo kesia menyelenggarakan pembinaan tata ruang daerah dengan menyinkronkan dalam rangka pengembangan wilayah, mengembangkan dan menetapkan prosedur pengelolaan tata ruang, menyelenggarakan pembinaan dan penentuan prioritas terhadap kawasan kawasan strategis nasional dalam rangka pengembangan wilayah, membina kelembagaan dan sumber daya manusia penyelenggara penataan ruang, menyelenggarakan pembinaan dan standarisasi perbedaan tata ruang. untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya badan koordinasi tata ruang nasional dibantu oleh tim teknis dengan susunan keanggotaan terdiri atas ketua menteri permukiman dan pengembangan wilayah, wakil ketua1l deputi menteri koordinator bidang ekonomi, keuangan dan industri bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, wakil ketua deputi kepala badan perencanaan pembangunan nasional bidang regional dan sumber daya alam, sekretaris direktur jenderal penataan ruang dan pengembangan wilayah, departemen permukiman dan pengembangan wilayah, anggota direktur jenderal pembangunan daerah, departemen dalam negeri, wakil kepala badan pertanahan, sekretaris jenderal departemen pertahanan, sekretaris jenderal departemen pertanian, deputi menteri negara pekerjaan umum bidang prasarana dan sarana kawasan terbangun, deputi menteri negara otonomi daerah bidang manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah, deputi menteri negara lingkungan hidup bidang pengelolaan lingkungan hidup, deputi menteri negara lingkungan hidup bidang sosial, ekonomi, dan perdagangan. dalam melaksanakan tugasnya, menteri permukiman dan pengembangan wilayah selaku ketua tim teknis dapat membentuk kelompok kerja untuk menangani penyelesaian masalah masalah yang bersifat khusus. segala biaya untuk pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang ini dibebankan kepada anggaran pembangunan dan belanja negara. bulan paw) nyi n1y wat kpi presiden republik indo kesia dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka keputusan presiden nomor tahun tentang koordinasi pengelolaan tata ruangwlaksanakan tugas tugas pemerintah pusat bidang tertentu dengan tidak mengurangi makna penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan undang undang nomor tahun dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pemerintahanpan presiden republik indonesiatentuan diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut(dua) tahun.(dua) tahun. mulan ya snnman presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang penghargaan kepada mantan anggota badan keamanan rakyat presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk mengenang pengabdian para mantan anggota badan keamanan rakyat dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan, dan yang melanjutkannya sebagai anggota tentara nasional indonesia atau kepolisian republik indonesia dipandang perlu memberikan penghargaan atas segala pengabdian serta pengorbanan yang telah diberikan, baik pada kurun waktu perjuangan kemerdekaan maupun pada era pembangunan nasional, bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf tersebut perlu diaturhargaan kepada mantan anggota badan keamanan rakyat. . mulan pin mula presiden republik indonesia dalam keputusan presiden ini yang dimaksud dengan mantan anggota badan keamanan rakyat, selanjutnya disingkat mantan anggota bkr, termasuk juga mantan anggota bkr laut, yang selanjutnya menjadi anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian republik indonesia. para mantan anggota bkr sebagaimana dimaksud dalam adalah mereka yang terus menerus menjadi anggota bkr sejak saat pembentukan bkr hingga pembentukan tni dan sesuai dengan jasa jasanya dalam membela serta mempertahankan proklamasi kemerdekaan republik indonesia tanggal agustus untuk mendirikan negara kesatuan republik indonesia. kepada para mantan anggota bkr sebagaimana dimaksud dalam dapat dianugerahkan penghargaan berupa lencana cikal bakal tentara nasional indonesia disertai piagam. . man nat presiden republik indonesia lencana sebagaimana dimaksud dalam dibuat dari kepingan logam berwarna hitam dengan huruf keemasan. bentuk dan ukuran lencana sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut berbentuk sebuah lingkaran dengan buah mata atas sebuah kelopak bunga berujung delapan serta angka dalam lingkaran, menggambarkan hari dan tanggal proklamasi kemerdekaan republik indonesia dengan tulisan melingkari angka berbunyi, badan keamanan rakyat cikal bakal tni". panjang garis tengah cm. lencana sebagaimana dimaksud dalam ialah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan presiden ini. piagam sebagaimana dimaksud dalam ditandatangani oleh presiden. pelaksanaan pemberian lencana dan piagam cikal bakal tni dilakukan oleh menteri pertahanan keamanan. tata cara pelaksanaan penganugerahan lencana dan piagam dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh menteri pertahanan keamanankeempattersebutkeempat kopi tanggal sampai dengan april jakarta tersebut,:. yen wat presiden republik indonesia. mengesahkan anggaran dasar korps pegawai republik indonesia kopi) hasil keputusan musyawarah nasional keempat kopi tanggal sampai dengan april jakarta, sebagaimana terlampir dalam keputusan presiden ini. . men wat presiden republik indonesia beberapa orang wakilpengurus kopi propinsi dipilih oleh dewan pembina kopi propinsi dan pengangkatannya disahkan oleh pengurus kopi pusat. sekretaris dan wakil sekretaris pengurus kopi propinsi, karena jabatannya, menjadi sekretaris dan wakil sekretaris dewanpropinsi sebagai rincian lebih lanjut dari kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dewan pembinaan kopi pusat.(l) unsur pelaksana kopi propinsi adalah unit kopi tingkat propinsi, kopi kabupaten kotamadya. unit kopi tingkat propinsi adalah unit kopi kantor pemerintah propinsi daerah tingkat unit. unit kopi kantor kantor instansi vertikal tingkat propinsi, cc. unit kopi instansi instansi abri, unit kopi kantor kantor dinas daerah tingkat unit kopi bank bank milik negara tingkat propinsi, het yaa ka) nat presiden republik indonesia unit kopi badan badan usaha milik negara tingkatatau ialah pembina dari unit sub unit kopi tingkat propinsi yang bersangkutan. (d0). dewan pembina kopi kabupaten kotamadya adalah bupati walikotamadia kepala daerah tingkat sebagai ketua merangkap anggota:ia kepala daerah tingkat ii., cc. seorang.s5) pengurus kopi kabupaten kotamadya dipilih oleh dewan pembina kopi man ya ny) wat presiden republik indonesia, karena jabatannya,(l) unsur pelaksana kopi kabupaten kotamadya adalah unit kopi tingkat kabupaten kotamadya, unit kopi kota administratif,daerah tingkat ii, unit kopi kantor kantor instansi vertikal tingkat kabupaten kotamadya, cc. unit kopi instansi instansi abri, unit kopi kantor kantor dinas daerah tingkat ii, , unit.propinsi yang berkedudukan luar wilayah ibuyen mula presiden republik indonesia. pimpinan dari setiap instansi tingkat kabupaten kotamadya adalah pembina dari unit sub unit kopi tingkat kabupaten kotamadya yang bersangkutan. pemilihan pengurus unit subunit kelompok subunit kopi dalam semua tingkat, rincian tugas, dansumber keuangan (l). bab vii doktrin, kode etik, lambang dan panji, lagu (d0) doktrin kopi adalah bhinneka karya abdi negara. kode etik kopi adalah saptaprasetya korps pegawai republik indonesia. kopi memiliki lambang dan panji kopi. kopi memiliki lagu mars kopi. bab viii. bab viii pembinaan pembinaan kopi meliputi tujuh bidang, yaitu man mula presiden republik indonesia pembinaan korps, pembinaan kekaryaan, cc. pembinaan sosial politik dan hukum, pembinaan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, pembinaan sosial budaya, pembinaan kesejahteraan, pembinaan olahraga. bab penutup jl) hal hal yang belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini dan rincian lebih lanjut akan diatur dalam anggaran rumah tangga kopi. anggaran rumah tangga kopiel dan spiritual berdasarkan pancasila dan undang undang dasar untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, mutlak diperlukan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa: dan untuk mewujudkan pemerintah yang demikian itu, diperlukan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta berdaya guna dan berhasil guna. bahwa untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang demikian itu, diperlukandan sebagai alat yang ampuh untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, serta memberikan layanan kepada dinas bagi segenap pegawai republik indonesia. babi ketentuan umum, cc. pegawai bank milik daerah, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah, pejabat. man mula presiden republik indonesia pejabat dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pejabat dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik dalam maupun luar negeri,dan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. bab nama, hakikat, dan sifat organisasi (l)kopi adalah satu satunya wadah non dinas untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai republik indonesia demi lebih meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiiii asas, tujuan, dan tugas pokok kopi berasaskan pancasila. . open n1 nat presiden republik indonesiademi menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur materiel dan spiritual berdasarkan pancasila dan undang undang dasar ikut menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta mampu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, cc. membina watak anggotayarakat: meningkatkan kemampuan, disiplin, dan keteladanan para anggotadan aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dan mengembangkan rasa setia kepada pancasila, undang undang dasar negara, dan pemerintah. kopi mempunyai tugas pokok sebagai berikut menyukseskan pelaksanaan program pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang undang dasar dan garis garis besar haluan negara, membina korps, baik terhadap anggotanya maupun terhadap keseluruhanfikir, ucapan, dan tindakan, guna, dan berhasil guna. bab iv. bab fungsi utama man nat presiden republik indonesia dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada kopi melakukan fungsi utamanya, yaitubagai warga negara dan pejuang bangsa yang baik serta menjadi pelopor usaha kemajuan, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat, pendorong peningkatan pelaksanaan fungsi layanan masyarakat dengan menyelenggarakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, ketulusan, kedisiplinan, dan kemampuan para anggota, cc. pemberi saran, penampung, pengolah, dan penyalur keinginan serta pengayom bagi para anggota menurut kebijakan pemerintah serta peraturan perundang undangan yang berlaku, penyelenggara kegiatan untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan anggota beserta keluarganya, baik materiel maupun spiritual. bab pokok pokok organisasi organisasi kopi terdiri atas empat tingkat sebagai berikut tingkat nasional adalah musyawarah nasional, tingkat pusat adalah kopi pusat: cc. tingkat propinsi adalah kopi propinsi, tingkat kabupaten kotamadya adalah kopi kabupaten kotamadya. . man ya nat presiden republik indonesia jl) musyawarah nasional kopi disingkat munas kopi merupakan lembaga musyawarah tertinggi kopi yang berwenang mengubah anggaran dasar kopi, menetapkan doktrin dan kode etik kopi,, pengurus kopi pusat, cc. utusan dari tiap tiap unit kopi tingkat pusat, utusan dari tiap tiap kopi propinsi. munas kopi diselenggarakan sekurang kurangnya lima tahun sekali. (l) unsur pimpinan kopi pusat adalah pembina utama, wakil pembina utama, cc. dewan pembina utama, pengurus pusat.. dewan pembina kopi pusat adalah menteri dalam negeri sebagai ketua merangkap anggota, yen wat presiden republik indonesia menteri sekretaris negara sebagai wakil ketua merangkap anggota, cc. menteri negara yang bertanggungjawab bidang pendayagunaan aparatur negara sebagai wakil ketua merangkap anggota, gubernur bank indonesia sebagai wakil ketua merangkap anggota, semua kepala lembaga pemerintah nondepartemen sebagai anggota, semua sekretaris jenderal departemen sebagai anggota, semua kepala kesekretariatan lembaga tertinggi tinggi negara sebagai anggota: seorang yang mewakili badan usaha milik negara yang diusulkan oleh ketua dewan pembina kopi pusat sebagai anggota, seorang sekretaris jenderal dewan pembina kopi pusat merangkap anggota: beberapa orang wakil sekretaris jenderal dewan pembina kopi pusat merangkap anggota. s5) pengurus kopi pusat kopi pusat dan pengangkatannya disahkan oleh presiden republik indonesia. sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal pengurus kopi pusat, karena jabatannya, menjadi sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal dewan pembina kopi pusat. . lan sat pan presiden republik indonesia tugas pokok pembina utama kopi menetapkan arah kebijaksanaan pembinaan kopi. wakil pembina utama kopi membantu pembina utama kopi dalam melaksanakan tugas pokoknya. cc. dewan pembina kopi pusat menetapkan kebijaksanaan pembinaan kopi. pengurus kopi pusat memimpin kegiatan kopi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dewan pembina kopi pusat. (l) unsur pelaksana kopi pusat adalah unit kopi tingkat pusat, kopi propinsi. unit kopi tingkat pusat adalah unit unit kopi departemen, unit kopi abri,, unit unit kopi bank milik negara, unit unit kopi badan usaha milik negara. pimpinan dari setiap instansi tingkat pusat adalah pembina dari unit kopi tingkat pusat yang bersangkutan. (d). |
m. presiden republik indonesia besarnya ongkos naik haji dengan pesawat udara untuk musim haji tahun adalah sebesar rp. (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk uang bekal (living cost) arab saudi sebesar sr. (seribu lima ratus saudi riyal) untuk setiap jamaah haji yang diberikan pada saat pemberangkatan dan uang bekal kembali daerah sebesar rp.dalam dilakukan secara lunas tanpa cicilan. penyetoran ongkos naik haji melalui bank bank penyelenggara penerima setoran ongkos naik haji dan pelaporan diri koordinator urusan haji koruna) tingkat setempat dapat dimulai pada tanggal mulai berlakunya keputusan presiden ini. penutupan penyetoran ongkos naik haji dilakukan pada saat telah mencapai kuota yang telah ditetapkan dan atau selambat lambatnya tanggal november . main nya ny) wat presiden republik indonesia calon jamaah haji yang telah menyetor ongkos naiksuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan. apabila pada tanggal november calon jamaah haji yang menyetor ongkos naik haji belum mencapai kuota, maka dapat dilakukan penyetoran ongkos naik haji dan pelaporan diri sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan. . mulan yayen n1 rat presiden republik indonesiamaret dalam bahasa indonesia dan inggris. semua naskahshahid hasan khan menteri luar negeri asisten khusus perdana menteri untuk ekonomislam pakisthak istimewa, dan jaminan serta hak hak serupa lainnya, hak . man ya ny)cc. tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai nilai keuntuubungan dengan republik islam pakistan: wilayah republik islam pakistanslam pakistan mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional. ii. open wan khusus kepada penanam modal dari pihak lainnya. iv. man snn presiden republik indonesiasman nat presiden republik indonesiayen ya natx. open wat presiden republik indonesiaslam paislam pakistan yang telah mendapatkan izin sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. xii konsultasi dan perubahan il.mengakhiriugas dan susunan organisasi sekretariat wakil presiden republik indonesia presiden republik indonesia menimbang bahwa dalam rangka kelancaran pemberian dukungan staf dan administrasi wakil presiden republik indonesia dalam pelaksanaan tugasnya, dipandang perlumengingat undang undang dasar keputusan presiden nomor tahun tentang kedudukan, tugas fungsi, dan susunan organisasi sekretariat negara, memutuskan:sekretariat wakil presiden adalah satuan kerja yang merupakan bagian dalam susunan organisasi sekretariat negara sebagaimana diatur dalam keputusan presiden nomor tahun sekretariat . mulan yes presiden republik indonesia sekretariat wakil presidewakil presiden dan dalam penyelenggaraan tugas tugasnya membantu presiden. (l) susunan organisasi sekretariat wakil presiden terdiri dari: sekretaris wakil presiden, yang selanjutnya disebut seswapres: beberapa asisten wakil presiden, yang selanjutnya disebut cawapres. beberapa staf ahli wakil presiden yang selanjutnya disebut staf ahli wapres. untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wakil presiden dapat dibantu oleh penasihat wakil presiden, yang selanjutnya disebut penasihat wapres. seswapres memimpin kegiatan pemberian dukungan staf dan administrasi kepada wakil presiden seswapres bertanggung jawab kepada wakil presiden yang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan petunjuk sekretaris negara. seswapres . mulan yes wat presiden republik indonesia seswapres membawakan biro umum dan rumah tangga wakil presiden serta sebanyak banyaknya (tiga) orang pembantu seswapres. (l) biro umum bertugas membantu seswapres dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi perbuatan, kepegawaian, dan keuangan. rumah tangga wakil presiden bertugas mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan kerumahtanggaan dan keprotokolan wakil presiden. dalam penyelenggaraan dukungan staf bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan, rumah tangga wakil presiden memperhatikan dan memperoleh bimbingan dan koordinasi kepala rumah tangga kepresidenan cawapres bertugas membantu wakil presiden dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis pada bidang tertentu dalam ruang lingkup tugas wakil presiden. cawapres terdiri dari: asisten bidang politik dan keamanan, asisten bidang ekonomi, keuangan, dan industri, asisten bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara, mulan yes snp pip presiden republik indonesia asisten . asisten bidang kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan: asisten bidang globalisasi, asisten bidang penyerangan industri, asisten bidang pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. dalam melaksanakan tugasnya cawapres bertanggung jawab kepada wakil presiden yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasi oleh seswapres. untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, cawapres dibantu oleh pembantu cawapres sebanyak banyaknya (lima) orang. (l) staf ahli wapres bertugas membantu wakil presiden dengan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam masalah masalah tertentu berdasarkan keahlian, baik diminta maupun atas prakarsa sendiri. staf ahli wapres terdiri dari: staf ahli bidang pembangunan natuna dan barang, staf ahli bidang pengembangan luar jawa dan bali, staf ahli bidang kemaritiman, staf ahli bidang kedirgantaraan, staf ahli bidang pertahanan keamanan, staf ahli bidang ekonomi, staf ahli bidang kebudayaan. dalam . mulan yes sat presiden republik indonesia dalam melaksanakan tugasnya staf ahli wapres bertanggung jawab kepada wakil presiden yang dalam melaksanakan tugasnya sehari hari dikoordinasi oleh seswapres. penasihat wapres adalah seorang atau beberapa orang, yang karena kapasitas dan kesadarannya, diberi tugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada wakil presiden, sebagai pejabat luar struktur eselon jabatan. dalam melaksanakan tugasnya penasihat wapres bertanggung jawab kepada wakil presiden. pengangkatan dan pemberhentian seswapres, cawapres, staf ahli wapres, kepala biro umum, kepala rumah tangga wakil presiden, dan pejabat pejabat lainnya yang dipersamakan setingkat kepala biro ditetapkan dengan keputusan presiden. pengangkatan dan pemberhentian penasihat wapres ditetapkan oleh presiden atas usul wakil presiden. pengangkatan dan pemberhentian kepala bagian, kepala subbagian, dan pejabat pejabat lainnya yang dipersamakan setingkat kepala bagian atau kepala subbagian ditetapkan dengan keputusan sekretaris negara. . maan n17 snp presiden republik indonesia seswapres, cawapres, adalah jabatan eselon atau serendah rendahnya eselon ib. staf ahli wapres, adalah jabatan eselon atau serendah rendahnya eselon ila. kepala biro umum dan kepala rumah tangga wakil presiden adalah jabatan eselon ila. pembantu seswapres dan pembantu cawapres adalah jabatan eselon ila atau serendah rendahnya eselon ia. penyusunan lebih lanjut tugas dan susunan organisasi staf sekretariat wakil presiden, sebagi pelaksanaan keputusan presiden ini, ditetapkan dengan keputusan sekretaris negara, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri negara koordinator bidan pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara. segala peraturan pelaksanaan keputusan presiden nomor tahun tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi wakil presiden republik indonesia tetap berlaku,pelayanan administrasi mulan yes pip presiden republik indonesia wakil presiden republik indonesiawuntuk mengubah keputusan presiden nomor tahun tentang tunjangan dos, memutuskan . mulan ya wapketentuan lampiran keputusan presiden nomor tahun tentang tunjangan dosea.n. presiden republik indonesia wakil presiden republik indonesia, ttd. megawati soekarnoputri mms, ny) bip presiden republik indonesia |
teapulau, peraturan perundang undangan, dan aspek penunjang lainnya:dan fasilitasdaerah otonom, serta dengan terbentuknya kabinet persatuan nasional, dipandang perlu menyempurnakanyang dibentuk deng keputusan presiden tentang badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman nasional. babpermukiman dan pengembangan wilayah. badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman nasional, selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut badan, mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan kebijakan nasional dan strategis bidang pembangunan perumahan dan permukiman, memberikan penyelesaian atas berbagai permasalahan bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang belum dapat diselesaikan antar dan atau oleh pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten kota, cc. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerapan kebijakan nasional terhadap penyelenggaraan dan pengelolakoordinasi berbagai kebijakan sektoral dalam rangka perumusan kebijakan nasionalnasional dan strategis:, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman, fasilitasi, pengawasanatas ketua menteri permukiman dan pengembangan wilayah: anggota menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri negara pekerjaan umum, kepala badan perencanaan pembangunan nasional: kepala badan pertanahan nasional: kepala badan kesejahteraan sosialatas ketua menteri permukiman dan pengembangan wilayah: anggota pejabat eselon dari instansi anggota badan dan dari instansi terkait yang ditetapkan lebih lanjut oleh ketua badan. sekretaris badan merangkap sekretaris pelaksana harian adalah direktur jenderal pengembangan permukiman, departemen permukiman dan pengembangan wilayah. badan bersidang sekurang kurangnya (satu) kali setiap (enam) bulan, atau sewaktu waktu diperlukan. ketua badan dapat mengundang menteri pejabat lain yang terkait untuk hadir dalam sidang badan.. semua putusan badan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. ditetapkan lebih lanjut oleh ketua badan. pelaksana harian bersidang sekurang kurangnya (empat) kali setiap tahun, atau sewaktu waktu diperlukan. tata kerja pelaksana harian ditetapkan oleh ketua badan. untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu, ketua pelaksana harian dapat membentuk tim teknis yang anggota anggotanya terdiri atas wakil wakil dari instansi pemerintah terkait. sekretaris menggunakan satuan kerja lingkungan direktorat jenderal pengembangan permukiman, departemen permukiman dan pengembangan wilayahkabupaten kota yang dipimpin oleh bupati walikota. dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pengembangan perumahan dan permukiman antar kabupaten dan kota, dalam rangka mendukung kegiatan pada daerah kabupaten kota, badan dibantu oleh badan pembinaan pembangunan perumahan dan permukiman daerah propinsi. tugas, organisasi dan tata kerja badan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman daerah kabupaten kota ditetapkan oleh bupati walikota yang bersangkutan selaku ketua, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan badan. tugas, organisasi dan tata kerja badan pembinaan pembangunan perumahan dan permukiman daerah propinsi ditetapkan oleh gubernur propinsi yang bersangkutan selaku ketua, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan badan. gubernur propinsikabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam dan dengan selalu memperhatikan kebijakdepartemen permukiman dan pengembangan wilayahpropinsi, daerah kabupaten kota dibebankan kepada anggaran pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten kota yang bersangkutberdasarkan keputusan presiden nomor tahun telah ditetapkan pembentukan dewan gula nasional yang bertugas membantu presiden dalam menetapkan kebijakan umum bidang permulaan nasional, bahwa keberadaan dewan gula nasional sebagaimana dimaksud pada butir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, bahwa sehubungan dengan butir dan tersebut atas, maka dipandang perlu menyempurnakan keputusan presiden nomor tahun tentang dewan gula nasionalgula indonesia. bab pembentukan dan tugas bagian pertama pembentukan (l) bentuk dewan gula indonesiaberada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. dewan dipimpin oleh seorang ketua. bagian kedua tugas dewan mempunyai tugas memberikan saran dan atau pertimbangan kepada presiden dalam merumuskan kebijakan bidang permulaan nasional arah pengembangan sistem dan usaha agribisnis gula yang lebih efektif dan efisien. bab susunan organisasi dan keanggotaan susunan organisasi dan keanggotaan dewan terdiri dari ketua menteri pertanian merangkap anggota wakil ketua menteri keuangan merangkap anggota menteri perindustrian dan perdagangan anggota direktur jenderal lembaga keuangan, departemen keuangan direktur jenderal anggaran, departemen keuangan direktur jenderal industri kimia, agro, dan hasil hutan,eputi bidang usaha agro industri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, kantor menteri negara badan usaha milik negara ketua bidang perkebunan dan kehutanan, kamar dagang dan industri indonesia ketua himpunan kerukunan tani indonesia ketua asosiasi gula indonesia ketua badan koordinasi asosiasi petani tebu rakyat indonesia ketua asosiasi petani tebu rakyat wilayah kerja ptpn sekretaris direktur jenderal bina produksi perkebunan, departemen merangkap anggota pertanian untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, ketuapelaksanaan tugas dewan sesuai dengan bidang tugas dan atau keahliannya. bab iii sekretariat dewan dan kelompok kerja bagian pertama sekretariat dewan (l) dalam melaksanakan tugas, dewan dibantu oleh sekretariat dewan. sekretariat dewandewan. sekretariat dewan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh satu unit kerja lingkungan direktorat jenderal bina produksi perkebunan, yang ditetapkan oleh menteri pertanielompok kerja untuk menunjang pelaksanaan tugas dewan, ketua dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan bidang permulaan. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh ketua. bab tata kerja (l) dewan mengadakan rapat secara berkala sekurang kurangnya (tiga) kali dalam (satu) tahun dan atau sewaktu waktu sesuai keperluan. rapat dipimpin oleh ketua atau salah seorang wakil ketua dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan. apabila anggota dewan berhalangan hadir dalam rapat dewan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat orang lain untuk mewakilinya, dengan ketentuan yang mewakili diberikan kewenangan penuh dan dapat mengambil keputusan atas nama yang diwakilinvancouver canadmaka konsulat republik indonesia vancouver,atasvancouver, menjadi konsulat jenderalvancouver canada menjadi konsulat jenderal. meningkatkan konsulat republik indonesia vancouver dari konsulat republik indonesia menjadi konsulat jenderal republik indonesia. min na5 n1y presiden republik indonesiavancouverottawa. wilayah kerja konsulat jenderal republik indonesia vancouver, meliputi propinsi british columbia, propinsi alberta, northwest territory dan yukon territory. formasi kepegawaian konsulat jenderal republik indonesia vancouvevancouver dibebankan pada anggaran departemen luar negeri. perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan man sy) na3 ny) wat presiden republik indonesia organisasi dan tata kerja konsulat jenderal republik indonesia vancouverlamhotmatan ka) na3lamhotma seluas hektar termasuk bangunan bangunan atasnya, yang terletak desa sei mati, kecamatan medan labuhan, kotamadya medan, propinsi sumatera utaralam dictum pertama, adalah batas sebelah utara industri pengolahan hasil laut batas sebelah timur container cargo batas sebelah selatan pergudangankepala badan pertanahan nasional,open rat presiden republik indonesia kelimang timur serang barat cilegon timur dan gerbang tol simpang susun cukup sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan bebas hambatanbarat, cilegon timur, dan simpang susun cukup, mengingat undang undangy) nya x1memutuskan :. man bat presiden republik indonesia memutuskan menetapkan keputusan presidebarat yang menghubungkan serang barat arah jakarta cilegon timur dan sebaliknya, gerbang tol cilegon timur yang menghubungkan cilegon timur arah jakarta dan sebaliknya, gerbang tol simpang susun cukup yang menghubungkan cukupserang barat, cilegon timur dan simpang susun cukup asal tujuan besarnya tarif tol rp) perjalanan perjalanan gol olivia goliib cilegon timur serang barat serang timur serang barat cilegon timur serang timur cukup tangerang barat tangerang barat cukup keterangan golongan sedan, jip, pik up, bus kecil, truk kecil dan bus sedang. golongan iia truk besar dan bus besar, dengan (duaukrainuatanindonesia dan pemerintah ukraina. . mulan pkn ya ny) wat, selanjutnya disebut sebagai para pihak pada persetujuan",:ra pihak pada persetujuan sepakat untuk saling memberikan perlakuan yang menguntungkan tidak kurang daripada: keuntungan . |
klurat keputusan gubernur bank indonesia nomor kep. gbi dpg tentang pemberian ijin operasional pada bank perkreditan rakyat artha sejahtera kabupaten sukamaradewan pengawas adalah dewan pengawas pd. bpr artha sukma sejahtemerintah daerah telah melakukan penyertaan modal kepada pd. bpr artha sukma sejahtera sebesar rp. (lima milyardan tahun anggaran sebesar rp. (satu milyar rupiah). pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada pd. bpr artha sukma sejahtera sebesar rp. (sepuluh milyar rupiah). pemenuhdan tahun anggaran rp. (dua milyaremerintah daerah kepada pd. bpr artha sukma sejahtera menjadi sebesar rp. (lima belas milyarbpr artha sukma sejahtera. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati dibantu olehpembangunan kalimantan tengkalimantan tengah yang selanjutnya disebut pt. bank pembangunan kalimantan tengah adalah perseroan terbatas yang didirikanpembangunan kalimantan tengahups lb pt. bank pembangunan kalimantan tengah yaisembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar rp. tiga puluh sembilan milyarlima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagi berikutj . tahun anggaran tahun anggarandua puluh tiga milyar dua ratus lima puluhperubahan apbd) tahun anggaran tahun anggaran tahun anggaran tahun anggaran tahun anggarketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah, pelaksanaanyang dimaksud dengan rapat umum pemegang saham luar biasa rups lb) adalah rapat umum pemegang saham luar biasa rups lb) bank pembangunan kalimantan tengah yang diselenggarakan pada tanggal mebelanja daerah jumlviisejumlah belanja bantuan keuangan kepada prov. kab. kota dan pem.pencairan dana cadangan vili, desemdeslaporan realisasi anggaran neraca ii. laporan arus kas iv. catatan atas laporan keuangan pond pemerintah kabupaten tanggamus tahun daftar isi peraturan daerah pertanggung jawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran peraturan daerah kabupaten tanggamus nomor tahun keputusan gubernur lampung nomor .ix hk tindak lanjut hasil evaluasi tim anggaran pemerintah provinsi lampung lampiran laporan realisasi anggaran week coooooooo.roooooooooooooooooooooooooo.ocoooooooooooooooooooooo0oooooooooooooooooo. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organnya si. smm anknino mesin sasanismearsoreenseah menbunbaka enkaaakkan kana sasesensa nae bhi anon amannya sana esa l2.nee eoeeeoocoocoocooo woo woooooooomom mm. i3seerooorcoooooooooooooooooooooooooooooo. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk lks exenressssisasesnneoronoenreresetsesenanana anne kana nenek aan saman ler nsa nablnsan nanheseninselaska mean l5. daftar piutang daerah eee cooocooocoocooococooocoooooomonnnnnnnnnnnnnnnnannnaanannanannaeananaan mmamaaaaamamannsaa l6. daftar penyertaan modal (investasi) daerah ee ercooceeeeeneeeene0eneneenene0nneennn xenon enanenenaananan daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah eerreeoeooooooooooeesoaeee l8. daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya ereccoroconmnom. l9eeeooronoen00e10n0n000000000n00000000000nn nenas mamak daftar dana cadangan eeeeee.oocoocoooooooooooooooooo.ooooooooocoo. wc#o w0w0nen anakan ama mma l11. daftar pinjaman daerah .eoeoooooooooccooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooe anna eeli bupati tanggamus, np, ang kurniawan diundangkan kota agung pada tanggal juli bn, merah rama ncaauus keran mukhlis basri lembaran daerah kabupaten tanggamus tahun nomor tambahan lembaran daerah nomor register peraturan daerah kabupaten tanggamus. met paket tanaka ba! ben lampiran neraca. nokebednstkbstssewvmad oem oepintirdkangae iseng sana mbah sep akan ane kena nan rame lampiran catatan atas laporan keuangan seed0000000n0ononoooonennennnennmnmmmnnamanan les nun nna snn nan engine anda naaaenaa nana sana lampiran laporan kinerja pemerintah kabupaten tanggamus snnenennenennanpenanennnananana canada naa nanaananan anna anna ana naas nanananaaaana lampiran laporan keuangan badan usaha milik daerah ee00000000000000000000000enenenn mena aman anon l0c suseno lennon.n. sen anu ann kuda sai: bupati tanggamus provinsi lampungsariarn) bulan setelah tahun anggaran berakhirhaa dengan undang undang nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan beepertahanan nagara parit: ton dan a201i nomo ) . peraturan daerah kabupaten tanggamus nomor o1l115jlebihaggiana1 selisih nihil anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaanhb. realisasi rp. selisih kurang rp. selisih lebpada huruf peraturan inib. aanr.n terdiri dari laporan kinerja yang(ln peraturan daerah kabupaten teluk wondama nomor tahun tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati teluk wondama, menimbang bahwa untuk menata pembangunan agar sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten teluk wondamave dan teknis bangunan gedungtentang bangunan gedung meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, serta pembinaan. bab iii fungsi bangunan gedung bagian pertama umum fungsi bangunan gedung wilayah kabupaten teluk wondama, digolongkan dalam fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, fungsi khusus, serta fungsi campuran. bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada meliputi bangunan untuk rumah perindustrian, perhotelan wisata dan rekreasi, terminal dan pergudangmeliputi bangunan gedung untuk reacngunan gedung fungsi campuran sebagaimana dimaksudkan pada adalah satu bangunan yangkabupaten teluk wondama yang berlakuntuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung secara efektif sesuai tingkat pemenuhan persyaratan teknisnya perlu diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanen, tingkat ketahanan terhadap keabsahan, lokasi ketinggian, dan kepemilikan. menurut fungsi bangunan gedung wilayah kabupaten teluk wondama diklasifikasikan sebagai berikut bangunan rumah tinggal dan sejenisnya, bangunan keagamaan: bangunan perdagangan dan jasa:: bangunan khusus. menurut umumnya bangunan wilayah kabupaten teluk wondama diklasifikasikan sebagai berikut bangunan permanen, bangunan semi permanen, bangunan sementara. menurut wilayahnya bangunan wilayah kabupaten teluk wondam tertentu, bangunan perdesaan. menurut lokasinya bangunan wilayah kabupaten teluk wondam: bangunan tepi jalan antar lingkungan (lokal), bangunan tepi jalan lingkungan: bangunan tepi jalan desa: bangunan tepi jalan setapak. menurut ketinggiannya bangunan wilayah kabupaten teluk wondam bangunan wilayah kabupaten teluk wondama diklasifikasikan sebagai berikut bangunan dengan luas dari m2: bangunan dengan luas m2: bangunan dengan luas m?: bangunan dengan luas m . menurut statusnya bangunan wilayah kabupaten teluk wondama diklasifikasikan sebagai berikut bangunan pemerintah: bangunan swasta pribadi. klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitasnya, meliputi bangunan gedung sederhana, bangunan gedung semi kompleks, bangunan gedung kompleks. klasifikasi berdasarkan tingkat ketahanan terhadap kebakaran, meliputi ketahanan tinggi, ketahanan sedang: cc. ketahanan rendah. klasifikasi berdasarkan lokasi, meliputi lokasi padat: lokasi sedang, lokasi rendah. klasifikasi berdasarkan kepemilikan, meliputi bangunan gedung negara, bangunan gedung badan usaha, bangunan gedung perorangan, bangunan sosialkeputusan bupati. bagian ketiga perubahan fungsi dan atau klasifikasi bangunan gedungyang diusulkan oleh pemilik tidak boleh bertentangan dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah rtrw), rencana umum tata ruang kota putra), rencana detail tata ruang kota dtk),engan adanya perubahan penyesuai. bab persyaratan bangunan gedung bagian pertama umum setiap bangunan gedung yang dibangun dimanfaatkan, dilestarikansertasuapersyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung sosial, bangunan gedung semi permanen, bangunan darurat, dan bangunan gedung lain yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisiya pemilikan bangunan gedung, dan cc. izin mendirhak orang lain. status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah(hgb), hak guna usaha (hgu), hak pengelolaan lahan (hpl) dan hak pakai, atau status hak atas tanah lainnya yang berupa tanah adat, pembebasan adat, akta jual beli, dan akta bukti kepemilikan lainnya. dalam status hak atas tanah harus dilengkapi dengan bukti bukti lainnya yang dapat menggambarkan kondisi lokasi tanah bersangkutan ataupun mengenai batas batas persil. izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a), pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian secara notarharus memuat dengan jelas pihak pihak yang mengadakan perjanjian, status tanah, luas tanah, fungsi bangunan yang akan dibangun, waktu berlakunya perjanjian, dan hal hal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan tetap mengacu pada ketentuykepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lainbertingkat yang berfungsi sebagai rumah hunian (permukiman) dan toko, status kepemilikannya dapat dimungkinkan sebagai rumah susun. kepemilikan rumah susun mengacu kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudentditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan rtl)pada diatur lebih lanjut dengan surat keputusan bupati yang terdiri atas kepadatan, ketinggian, sempadan, dan jarak antar bangunan.teluk wondama rencana detail tata ruang kawasan kota kabupaten teluk wondama. rencana tata bangunan dan lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan. rencana detail tata ruang kota rencana umum tata ruang kota peruntukan lokasi sebagaimana instansi teknis yang menangani atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh bupati. setiap pihak yang memerlukan informasi tentang peruntukan atau ketentuan tata bangunan dan lingkungan lainnya, dapat memperoleh pada dinas pekerjaan umum dan bappeda kabupaten teluk wondama. untuk pembangunan gedung yang dibangun didibawah tanah air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan fungsi lindung kawasan dan harus mendapat persetujuan khusus dari bupati. setiap gedupada disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlakuditentukan kdb sebagai berikut bangunan hunian, kdb maksimum bangunan keagamaan, kdb maksimum bangunan usaha, kdb maksimum bangunan social budaya, kdb maksimum bangunan khusus, kdb maksimum koefisien lantai bangunan klb) ditentukan atas dasar kepentingan pengendalian kepadatan populasi, kepentingan ekonomirencana detail tata ruang kawasan atau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. bila belum ditentukan, maka klb diatur sebagai berikut daerah perkotaan padat, klb maksimum daerah perkotaan tidak padat, klb maksimum (daerah pinggiran) daerah perdesaan, klb maksimum koefisien tapak basement ktb) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan resapan air permukaan tanah, kepentingan ekonomi, fungsi bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan bangunan lingkungan. untuk keperluanyang diluar tapak bangunan harus berkedalaman sekurang kurangnya (dua) meter dari permukaan tanah tempat penanaman, serta tepi tapak basement tidak boleh melewati sempadan. ketentuan besarnya ktb, bila belum ditentukan, maka ktb diatur maksimum sama dengan kdbkebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan dan umumarganegaraan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonomyang berlaku, apabila tidak ditentukan lain, ditentukan kdh sebagai berikut daerah perkotaan padat, kdh minimum daerah perkotaan tidak padat, kdh minimum daerah perdesaan, kdh minimum ketinggian bangunan apabila tidak ditentukan lain, ditentukan maksimum (lima belas) meter dan tidak boleh melebihi kali jaraknya dengan jalan. persyaratan jumlah lantai bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun dibawah permukaan tanah harus mempertimbangkan keamanan, kesehatan dan daya dukung lingkungan yang dipersyaratkan. ketinggian bangunan deret maksimum (empat) lantai dan harus berjarak dengan persil tetangga sesuai peraturan sempadan yang berlaku. garis sempadan bangunan terluar yang sejajar dengan jalan (rencana jalan tepi sungai tepi danau tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan rencana jalan lebar sungai, kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kavling kawasan. letak garis sempadan bangunan terluar tersebutbatas persil kavling. untuk lebar jalan yang kurang dari meter, letak garis sempadan bangunan adalah meter dihitung dari tepi jalan. letak garis sempadan samping dan belakang bangunanuntuk bangunan satu lantai, minimal meter untuk bangunan dua lantai, minimal meter untuk bangunan tiga lantai, serta minimal meter untuk lantai, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan. garis sempadan pagar depan minimal meter untuk jalan, dan minimal meter untuk jalan lokal diukur dari pinggir got. garis terluar atau kritis overstock yang menghadap kearah tetangga, tidak bolehbangunan. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jarak bebas bangunan gedung diatur lebih lanjut mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku. garis sempadan pantai mengikuti ketentuan sebagai berikut kawasan perkotaan dan kawaskawasan efektif pariwisata dengan tinggi gelombang meter, rentan terhadap abrasi, sempadan minimal meter. cctertentu yang sempadan pantainya telah diatur dalam peraturan dan atau surat keputusan tersebut. untuk sungai diluar kawasan permukiman, jarak sempadan sisi kiri dan kanan sungai ditetapkan sejauh meter dari tepi sungai tidak bertanggal dan meter kiri dan kanan sungai bertanggal. sedangkan untuk sungai yang berada kawasan terbangun permukiman, jarak sempadan sungai ditetapkan sejauh meter kiri dan kanan sungai bertanggal, dengan menyediakan jarak yang cukup untuk pembangunan jalan inspeksi. sempadan danau waduk minimal meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. sempadan kawasan sekitar mata air, ditentukan sebagai berikut mata air yang berada daerah permukiman, simpanannya meter dan atau dibuat pembatas fisik yang jelas. mata air yang berada luar daerah permukiman, simpanannya meter. sempadan jurang minimal kali tinggi jurang dihitung dari tepi jurang. besarnya garis sempadan pantai sungai danau waduk kawasan sekitar mata air jurang luar ditetapkan oleh bupati berdasarkan hasil kajiminimal (dua) meter dengan batas kavling. untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai jarak masa blok bangunan yang satu dengan lainnya ditambah dengan meter. persyaratan jarak batyang tidak mengganggu fungsi utilitas kota, serta pelaksanaan pembangunannyakaidah kaidah bentuk dan karakteristik arsitektur tradisional papua dan lingkungan yang ada kabupaten teluk wondambaikan, perubahan, pembangunan kembali sebagian atau seluruhnya bagi bangunan bangunan yang bernilai sejarah, budaya dan tradisional yang belum diatur oleh peraturan peraturan yang berlaku harus dengan izin bupati. pejabat yang berwenang untuk memberikan izin bangun bangunan, wajib mengarahkan agar kegiatan pembangunan mengarah kepada usaha untuk mempertahankan serta mempertimbangkan inti dan gaya arsitektur tradisional papua. pemerintah daerah menetapkan peraturan yang mewajibkan pada samping jalan jalan tertentu pembangunan serta pemeliharaan pagar. ketentuan sebagaimana diatur pada tidak diwajibkan untuk bangunan pertokoan dan bengkel. pagar pekarangan yang terletak tepi jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan umum, harus mempunyai garis sempadan pagar. setiap bangunan yang dibangun berdasarkan peraturan daerah ini, yang terletak tepi jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan umum, harus dilengkapi dengan pagar sebagaimana yang dimaksud padlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak terhadapamdal, ukl upl) adalah usaha dan atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampakundang undangan yang berlaku. menyebabkan perubahan mendasar pada komponen lingkungan yang melampaui kriteria yang ada, berdasarkan pertimbangan ilmiah. mengakibatkan species spec.. merusak atau memusnahkan benda benda dan bangunan peninggalan sejarah yang bernilai tinggi. mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai keindahan alami yang tinggi., ukl upl) dilakukan oleh komisi penilai yang dibentuk berdasarkan suratzin mendirikan bangunandalam peraturan yang berlakurtl) kawasan yang dilindungi dan dilestarikan kawasan baru yang potensial berkembang dan atau kawasan yang bersifat campurrencanakan kuat,,kabupaten teluk wondambangunan gedung selain rumah tinggal, harus dilengkapi dengan system proteksi pasif dan aktif terhadap bahaya kebakarany meliputi kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran pengendalian asap, danri keputusan menteri pekerjaan umum ktp tentang ketentuan pengamanan terhadap bahaya kebakaran. standar nasional indonesia sni ski) tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan gedungbahaya kebakaran cara penanggulangan bahaya kebakaran cara penyelamatan dari bahaya kebakaran cara pendeteksian sumber kebakaran tanda tanda petunjuk arah jalan keluar yang jelas setiap bangunan gedung fungsi klasifikasi, luas, jumlah lantai, volume bangunan,ystem proteksi pasif dan aktif secarystem penangkalanan petir sebagaimana dimaksud pada merupakan instalasi penangkalanesiko terkena sambaran petir. sistem penangkalanenis, mutu, sifat dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standard dan ketentuan teknis yang berlaku.bangunan dan penayangannya harus dilengkapi dengan system saluran air hujan. saluran air hujan sebaiknya air hujan seoptimalnya diresepkan kedalam tanah apabila air hujan tidak bisa seoptimalnya tidak bisa diresepkan kedalam tanah, dalam tiap tiap pekarangan sebaiknya dibuat saluran pembuangan air hujan air hujan yang jatuh atas atap harus segera disalurkan saluran saluran harus dibuat sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlakukabupaten teluk wondama beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. bupati adalah bupati teluk wondameluk wondamateluk wondamdi bila tersedidapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses pengolahan dan perasaan setempat ataupun cara cara lain yang ditentukan oleh dinas instansi teknis yang menangani. letak sumur sumur perasaan atau dan sumur sumur penampungan air kotor berjarak minimalisyaratkan diakibatkan oleh suatu kondisi tanah. pembuatan tangki septic (septic tank) untuk pembuangan air kotor harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut mudah dikupas masuknya air kotor dan keluarnya air lancar pipa pemasukan maupun pipa pengeluaran harus terletak minum diatas muka air tanah tinggidan estetika terjaminyang berlaku sampah tempat pengelolaan akhir tpa)sampah dapat dibakar atau ditimbun dengan cara ventilasi alami harus terdiri dari pembuaterapan syystem ventilasical, tersedia akses evakuasi, serta fasilitas dari aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman bagi penyandang cacatbesaran ruang, fungsi ruang bangunan gedung, dan jumlah pengguna ruacacat lanjut usia masuk dan keluar dan dari bangunan gedung dan lingkungannya, atau petunjuk bagi penyandang cacat. ketentuan menyediakparagraf persyaratan kelengkapan prasarana dan saranatempat dan atau ruang ibadah ruang bayi toilet tempat parkir tempat sampah fasilitas komunikasi dan informasi tempat parkir disediakan berdasarkan perhitungan kemudahan atau disediakan dengan luas areal minimal luas lantai bangunan gedung ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan prasarana dan sarana bangunan gedung mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku. bab perizinan bangunan bagian pertama izin mendirikan bangunan paragraf arahan perencanaan izin mendirikan bangunan imb) izin mendirikan bangunan imb) dimaksud untuk mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung wilayah kabupaten teluk wondamabupaten teluk wondama, diwajibkan mengajukan permohonan kepada bupati, kepala dinas teknis yang menangani, dengan tembusan disampaikan kepada kepala distrik, dan kepala kampung. sebelum mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung, calon pemilik bangunan harus berkonsultasi dan mendapat keterangan dari dinas instansi teknis yang menangani rencana kota kabupaten pada lokasi tempat bangunan gedung yang akan didirikan. paragraf tata cara mengajukan permohonan izin mendirikan bangunrencana mendirikanimengubah bangunan yang meliputi jenis peruntukan bangunan yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan ketinggian bangunan yang diizinkan jumlah lantai lapis bangunan atas bawah permukaan tanah diizinkan. garis sempadan yang berlaku, kdb maksimum yang diizinkan: klb maksimum yang diizinkan, ktb maksimum yang diizinkan, kdh minimum yang diwajibkan, i. persyaratan persyaratan bangunan: persyaratan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan: jaringan utilitas lokasi danzin mendirikan bangunan permohonan izin mendirikan bangunan imb) harus diajukan kepada bupati melalui dinas instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung kabupaten teluk wondama lembar isian permohonan izin mendirikan bangunan tersebut akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan bupati. permohonan izin mendirikan bangunan harus dihampiri dengan gambar situasi, gambar denah gambar tampak gambar potongan dan salah satunya memotong melintang jalan gambar struktur foto copy ktp identitas diri surat pengantar dari distrik salinan atau foto copy bukti pemilikan tanah surat surat tanah yang disahkan oleh kepala distrik setempat persetujuan izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan foto copy akte pendirian perusahan npp bagi perusahan bersangkutan badan hukum foto copy tanda pelunasan pbb foto copy persetujuan prinsip membangun dan atau rekomendasi bupati jika diperlukan (perumahan komersial bisnis) foto copy surat pemberitahuan pajak spp) dari bpk untuk perusahaan modal asing pma) penanaman modal dalam negeri pmd) foto copy aspek penguasaan dan pendayagunaan tanah (perubahan fungsi). paragraf pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dinas instansi yang menangani, mengadakan pemeriksaandinas instansi teknis yang menangani memberikan tanda terima permohonan izin mendirikan bangunan dan laporannya diberikan secara cuma cuma. dalam jangka waktu paling lambat (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana tersebut pada dinas instansi teknis yang menanganizin mendirikan bangunan yang memenuhi persyaratan teknis. untuk permohonan izin mendirikan bangunan imb)zin mendirikan bangunan imb) ditandatangani oleh bupati kepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh bupati. surat izin mendirikan bangunan dapat dicabut bila hasil pelaksanaan secara prinsip tidak sesuai dengan rencana. permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila persyaratan ketentuan pembangunan bangunan gedung tidak dipenuhikabupaten teluk wondama cc. adanya keberatan yang diajukan pihak lain dan dibenarkan oleh pemerintah pada lokasi tersebut sudah ada rencana peruntukan lain dari pemerintah bertentangan dengan undang undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan lainnya pemeliharaan perbaikan bangunan dengan tidak meng luas tidak melebihi (lima) meter persegi dan tingginya tidak lebih dari (dua) meter membuat kolam hias, taman, tiang bendera halaman pekarangan rumah mendirikan bangunan sementara darurat yang menunjang kegiatan pertanian, upacara, perayaan, dan pembangunan. bagi siapapun dilarang mendirikan bangunan adalah tidak mempunyai surat izin mendirikan bangunan, terutama bagi bangunan bangunan komersialtidak sesuai dengan peruntukannya mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemilik atau kuasanya yang sah bupati dapat mencabut surat izin mendirikan bangunan apabila dalam waktu (satu) tahuntuan ketentu pencabutan suratkerjaan mendirikan bangunan baru dapattentang peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku500m?sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings) foto copy tanda pembayaran retribusi membahayakan keselamatan umum tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan lain yang berlaku pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan iziinstansi teknis yang menangani, perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perencana bangunan ketentuan ini tidak berlaku l permohoakan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan bupati. jangka waktu penerbitan surat keputusan dimaksud pada ditetapkan paling lambatmohosebutdapat memperlihatkan sertifikat laik fungsi berserta laporannya. kepala dinas instansi teknis yang menanganimb yang telah diterbitkan. dinas instansi teknis yang menangani mengadakan penelitian atas permohonan izizin merobohkan bangunan diajukan. dinas instansi teknis yang menangani memberikan tanda terima permohonan izin merobohkan bangunan apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi. dinas instansi teknis yang menangani memberikan rekomendasi aman atas rencana merobohkan bangunan yang diajukan dalam izin merobohk,merobohkan bangunan untuk bangunan yang bersangkutan kepada pemohon. pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang kurangnya hari kerja setelah izin merobohkan bangunanzin merobohkan bangunan. selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik izin merobohkan bangunan harus menempatkan salinan izinzin merobohkan bangunzin merobohkan bangunan bab penyelenggaran bangunan gedung bagian pertama umum penyelenggaran bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. penyelenggaran bangunan gedung dilaksanakan secara tertib, menjamin keandalan bangunan gedung, dan mempertimbangkan resiko bagi para penyelenggarayang meliputi kegiatan perencanaan teknis dan kegiatan pelaksanaan konstruksi beserta pengawasannya, dilakukan dengan mengikuti kaidahn kewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam bab iv. penyelenggaran bangunan gedung terdiri dari atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi,bangunan gedungpihak lain. pem yang disertai dengan rencana kerja dan syarat syarat pelaksanaan pekerjaan rks) ketentuananlebih dari membuat pemisah halaman tanpa mengubah jaringan lain bangunan bangunan tradisional papuak terdiri dari para ahli yang diperlukan sesuai dengan kompleksitasnyaerbangunan gedung paragraf umum pemanfaatan bangunan gedung harus sesuai dengan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan imb) dan sertifikat laik fungsi. dan besarnya diatur lebih lanjut dengan surat keputusan bupati. biaya izin merobohkan bangunan terdiri dari biaya formulir pendaftaran biaya pengawasan biaya retribusi merobohkan bangunanketentuan mengenai biaya izin merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati bagian keempat pelestarian bangunan gedung bangunan gedungtetapkan. penetapan bangunan dan lingkunganlaksanaan perbaikansesuai dengan peraturan perundang undanganyang dilindungi dan dilestarikan serta sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian kelima pembongkaran bangunan gedunghuruf dan ditetapkan oleh pemerintah daerahan bagian keenam hak dan kewajiban pemilik dan mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari pemerintah daerah mendapatzin mendirikan bangunan imb) imb)bangunan tradisionalbangunan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur teknis diri umur bangunan yang dinyatakan sampai dengan tahun. bangunan gedung fungsi hunian adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana bagi pembinaan keluarga. bab vii pengawasan dan peran masyarakat bagian pertamkerjaan umum atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh bupati bagian kedua peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung masyarakat berperan dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan sendiri, dan juga berperan mendorong upaya meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung lain pada umumnya. peran masyarakat dapat terwujud dengan melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas dasar keinginan dan kehendak sendiri, demi terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung. peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan dapat memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam penyempurnaan, pedoman, dan standar teknis bidang bangunan gedunggedung yang mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan kepentingan umum bab viii pembinaan lingkungan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung meliputipada termasuk bagi masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung. pengaturan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan bangunan gedung menerbitkan dan menyebarluaskan peraturan perundang undangan gedung dan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait melembagakan peraturan perundang undangan lainnya bidang bangunan gedungdaerah.bab penyidikan selain oleh pejabat umum, penyidikanbangunan gedungi. perintah pembongkaran bangunan gedung setiap pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga bangunan gedung tidak laik fungsi dan mengakibatkan kecelakaan dan atau hilangnya nyawa orang lain maka dikenakan sanksi pidanatau sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. izin mendirikan bangunan tersebut harus sudah dimiliki dalam jangka waktu paling lambat (satu) tahun, sedangkan untuk penyesuaian dengan syarat syarat yang tercantum dalam peraturan daerah ini diberikan tenggang waktu (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini. permohonan izin mendirikan bangunan yang telah diajukan tetapi belum diputuskan, akan disesuaiupaten teluk wondama, drs. a.r. makatita pembina utama muda nip. lembaran daerah kabupaten teluk wondama nomor tahun bangunan gedung fungsi keagamaan adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah. bangunan gedung fungsi usaha adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan usaha. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan pelayanan sosial dan kegiatan interaksi manusia dengan lingkungan serta kehidupannya. bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang mempunyai tingkat kerahasiaan yang tinggi dan atau yang mempunyai potensi resiko bahaya. bangunan gedung fungsi campuran adalah bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi rumah tinggal sederhana adalah bangunan gedung fungsi hunian yang dibangun dengan fungsi persyaratan teknis minimal dengan jumlah lantai sampai dengan (dua) lantai, baik rumah tinggal tunggal maupun dere,mindahpekarangan yang ditarik sejajar dengan jalan, tepi sungai pantai danau jurang, atau pagar dan merupakan batas antar(kdb) angka prosentase berdasarkan(tapak bangunan (ktb) adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas proyeksi tapak basement bangunan terhadap luas kavling pekarangan. koefisien dasar hijau (kdh)tanah, diatas mana tidak boleh ada aktivita(m) izin mendirikan bangunan (imb) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada calon pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mermerobohkan bangunan adalah izin yang diberikan untuk merobohkan bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi yang tertera dalam izin merobohkan bangunan. permohonan izin merobohyang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan kontruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaranfaatan adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.mbongkaran adalah kegiatan membongkarrsyaratan keandalan bangunan gedung adalah pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahberkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. bab asas, tujuan dan lingkup penyelenggaran bangunan gedung bagian pertama asascara bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. |
lembaran daerah kabupaten tolitoli nomor tahun peraturan dearah kabupaten tolitoli nomor tahun tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban kota dan desa kabupaten tolitoli dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tolitoli, menimbang bahwa kebersihan dan keindahan adalah merupakan suatu kebutuhan yang esensial dalam kehidupan manusia, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan secara terus menerus berkesinambungan, agar tercipta suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah dan tertib: bahwa untuk menciptakan maksud tersebut pada huruf maka sampah merupakan hal pokok yang perlu ditangani secara serius terutama disetiap daerah perkotaan dan wilayah kabupaten tolitoli sehingga dalam upaya pengolahan penanganannya dibutuhkan perencanaan yang matang baik sarana, prasarana, waktu dan biaya dari pemerintah dan peran serta masyarakat: cc. bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota kabupaten tolitoli, dipandang perlu mengganti peraturan daerah tingkat buol tolitoli nomor tahun tentang kebersihan dan keindahan kota dan desa yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi dewasa ini, sehingga perlu mengatur kembali ketentuan penyelenggaraan pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota dan desa k3) kabupaten tolitoli dalam suatu peraturan daerah:nyelenggaraan kebersihan keindahan, ketertiban kota dmaksud dapat segera melaporkan dan dikoordinasi kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas tata ruang. untuk pengaturan pemotongan pemangkasan atau lain lain, dengan pertimbangan sendiri hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang akan dibantu oleh instansi maupun masyarakat yang berkepentingan terkait yang pengaturan dan penetapannya ditentukan lebih lanjut oleh bupati. hasil potongan pangkalan pohon tersebut pada ini dilarang membiarkan menumpuk pinggir pinggir jalan, trotoar atau disalurkan dengan tidak lebih jam telah harus dibersihkan, oleh yang bersangkutan yang berkepentingan. untuk tidak sembarang memanfaatkan pohon pohon tanaman penghijauan pelindung yang dipinggir pinggir jalan, taman taman maupun jalur penghijauan lainnya, untuk sebagai tempat pemasangan pemajangan dengan bentuk apapun, maupun merubah bentuk warna, yang maksudnya dengan mengecek mengecek pohon tanpa seiring pemerintah daerah. setiap pemilik ternak tidak melepas hewan ternaknya berkeliaran sesuai ketetapan yang diatur oleh bupati tolitoli. semua pedagang eceran, keliling atau gerobak gerobak dorong, kaki lima dan lain laindilarang tidak menjual barang dagangannyadan lain pada lokasi wilayah manfaat jalan antara lain dipinggir pinggir jalan, diatas trotoar, diatas saluran saluran, emperan emperan took yang mengganggu kebersihan, keindahan, dan ketertiban k3) sesuai ketetapan yang diatur lebih lanjut oleh bupati. bab sanksi administrasi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dan dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut kantor, gedung, gudang, pasar, toko, sekolah dan rumah sakit dan rumah milik pemerintah atau yang digunakan pemerintah dan lain lain dalam kota tolitoli, dikenakan kewajibansekolah, dan rumah milik perorangan swasta atau semua organisasi dan lembaga lainnya yang terletak ibukota kecamatan dikenakan saksidan rumah ibadah, rumah milik perorangan swasta atau organisasi dan lembaga lainnya yang terletak desa, dikenakan sanksi membayar sebesar rp. setiap pelanggaran. barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan ketentuan dalam dan tentang pohon pelindung dan penghijauan lainnya dikenakan sanksi sebagai berikut besar kecil dan banyak atau sedikit setiap pohonnya, pada diwajibkan membawa serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. setiap kali pelanggaran. besa kecil dan banyak atau sedikit sampah setiap pohonnya, pada diwajibkan membayar serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. sudah melebihi waktu setiap jam, setiap kali pelanggaran. kepada yang bersangkutan dengan sengaja melanggar ketentuan ketentuan dalam dikenakan sanksi sebagai berikut besa kecil dan banyak sedikit setiap pohonnya diwajibkan membayar serendah rendahnya rp. dan setinggi tingginya rp. setiap kali pelanggaran. disamping sanksi membayar denda sebagaimana dimaksud dalam dan pada ini, sengaja melanggar ketentuan ketentuan yang dimaksud dalam dan akan dikenakan sanksi lainnya yang akan diatur lebih lanjut oleh bupati. kepada pemilik ternak yang tidak mentaati atau melanggar ketentuan yang tersebut pada dikenakan sanksi membayar sebagai berikut hewan ternak yang dipelihara kota tolitoli, penghubung dan kecamatansetiap kali melanggar. hewan ternak yang dipelihara desa atau selain yang dimaksud pada sub inirp. setiap kali melanggar. disamping sanksi membayar denda seperti apa ynag dimaksud dalam maka kepada pemilik ternak dikenakan biaya perawatan hewan ternak, bila tidak ditebus pada hari (tiga) setelah penguapan sebagai berikut hewan ternak besar adalah sebesar rp. hewan ternak kecil adalah sebesar rp. masing masing setiap ekornya dalam setiap harinya. hewan ternak yang tidak ditebus tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya selama (tujuh) hari setelah penguapan, maka hewan ternak tersebut,oleh badan yang ditunjuk oleh bupati akan menyerahkan kepada badan masyarakat setempat untuk menyelesaikan proses selanjutnya dengan pemilik ternak tersebut, yang diatur oleh bupati. bab ketentuan pidana pelanggaran terhadap seluruh ketentuan ketentuan tentang kebersihan, keindahan, ketertiban k3) dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama (tiga) bulan dan atau denda paling banyak rp. tindak pidana yang dimaksud dalam ini adalah pelanggaran. bab vii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah tingkat buol tolitoli nomor tahun tentang kebersihan, dan keindahan kota dan desa nyelengaraan kebersihan, keindahan, ketertiban kota dan desa kabupaten tolitoli umum kebersihan dan keindahan adalah merupakan suatu kebutuhan yang esensial dalam kehidupan manusia sehingga perlu dijaga dan dilestarikan secara terus menerus dan berkesinambungan agar tercipta suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah dan tertib. untuk itu perlu penanganan yang serius dengan perencanaan yang matang baik sarana, prasarana, waktu dan biaya serta peran masyarakat terutama dalam hal penanganan sampah, ternak dan kebersihan lingkungan, untuk itu peraturan daerah tkt buol tolitoli nomor tahun tentang kebersihan dan keindahan kota dan desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga perlu diganti. ii. demi sampai dengan cukup jelas.penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota dan desa kabupaten tolitoladalah dinas tata ruang kabupaten tolitoli: desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenangrukun tetangga atau rukun warga adalah dan rw: lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan atau lpm adalah lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan dalam kabupaten tolitoli: kebersihan ialah suatu situasi atau keadaan yang dapat dilihat dan dirasakan yang mengandung unsur bersih, indah dan tertib: persil adalah tempat berupa tanah atau lahan dalam kabupaten tolitoli: pemakai persil adalah penghuni atau pemakai tempat berupa tanah atau lahan dalam kabupaten tolitoli, bangunan adalah setiap yang bangun diatas persil meliputi rumah, gedung, kantor dan bangunan bangunan lainnya: sampah adalah setiap barang yang berbentuk padat, cair, maupun gas yang dibuang oleh pemiliknya karena dianggap tidak berguna lagi: bak sampah adalah tempat untuk menampung yang disediakan oleh pemakai persil pada masing masing persil: tempat pembuangan sampah sementara( tps) adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah pada tiap tiap lokasi untuk menampung sampah buangan sementara dari masyarakat: tempat pembuangan sampah akhir tpa) adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk menampung dan mengelola sampah, pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari bak sampah tempat pembuangan sampah sementara tps), kemudian dibuang relokasi tempat pembuangan sampah akhir tpa): jalan umum adalah setiap jalan dalam kabupaten tolitoli dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalulintas umum: tempat umui umum: taman adalah suatu tempat rekreasi, istirahat, ruang terbuka, ruas ruas yang penuh dengan tanaman, kolam yang diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa sejuk, bersih, indah dan nyaman: saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong orangnya, air kotor adalah air bekas yang tidak lagi bersih dan mengandung kotoran yang berasal dari rumah tangga, perusahaan, kantor dan tempat tempat umum atau lingkungan lainnya. bab penyelengaraan dan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan kegiatan pemeliharaan untuk kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan peran serta masyarakat swasta. peran serta masyarakat seperti dimaksud pada huruf dikoordinir oleh lurah atau kepala desa wilayah masing masing. untuk penyelenggaraan dan pengelolaan kebersihan, bupati kepala daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. bentuk kerja sama dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati tolitoli. sarana dan prasarana kebersihan disiapkan oleh pemerintah daerah. mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada penggunaan dan penetapannya ditentukan lebih lanjut oleh bupati. bab iii ketentuan pembuangan sampah limbah pemerintah daerah menyediakan tempat pembuangan sampah sementara tps) dan tempat pembuangan sampah akhir (tpa). pemerintah daerah memberikan pelayanan mengangkut sampah masing masing rumah tangga, yang sudah ada dikemas atau ditaruh pada tong tong sampah untuk diangkut oleh mobil kebersihan. pelayanan pengangkutan sampah atau sampah sampah yang dilayani diangkut oleh mobil kebersihan sebagaimana dimaksud pada adalah sampah rumah tangga yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga atau sisa sisa berjualan pasar atau sampah lainnya yang sifatnya sampah ringan, volumenya tidak lebih dari selebihnya itu pengangkutan atau pembuangannya adalah tanggung jawab masing masing pemilik sampah, kecuali yang bersangkutan meminta bantuan kepada dinas tata ruang. bagi rumah dan pemakai persil kental yang tempatnya tidak terjangkau kendaraan sampah, maka baginya berkewajiban mengumpulkan sumpahnya pada tempat sampah sementara tps) yang terjangkau oleh kendaraan true sampah. persil kental yang dipakai sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak satu meter kubik) setiap hari, yang dilayani diangkat oleh mobil kebersihan, selebihnya itu pemakai persil kental wajib membuang sendiri sampah tersebut ketempat pembuangan sampah sementara tps) atau tempat pembuangan tempat akhir (tpa), kecuali yang bersangkutan meminta bantuan kepada dinas tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagi pemakai persil kental yang menghasilkan sampah rumput hasil pangkalan kebun dan sampah bongkahan bangunan atau sampah hasil kerja bakti dan lain lain selain sampah rumah tangga diwajibkan membuang sendiri sampah tersebut ketempat pembuangan akhir tpa) kecuali meminta bantuan kepada dinas tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengangkutan sampah dan lain lain sebagaimana dimaksud pada dan yang volumenya besar atau pengangkatannya dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pemilik atau orang lain dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dinas tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ketentuan pada dan dikecualikan bagi pemilik sampah yang memenuhi syarat syarat pengangkutan dan buang ditempat pembuangan sampah akhir tpa) yang telah ditentukan. tata cara pembuangan sampah dimaksud pada dan ini ditetapkan lebih lanjut oleh bupati tolitoli. bab kewajiban dan larangan bagian pertama kewajiban setiap pemilik pemakai persil kental bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, kental, halaman sekeliling lingkungan. untuk melaksanakan maksud tersebut pada pemakai persil menyediakan tong tong atau bak sampah dilingkungan didalam kentalnya persisnya masing masing. tong tong bak sampah yang ada dipinggir jalan adalah disediakan untuk bak sampah bagi pejalan kaki, bukan untuk sampah rumah tangga atau kerja bakti dan sampah lainnya. bagi pengusaha industry, bengkel atau tempatusaha lainnya yang menghasilkan limbah buangan baik padat,engkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan menurut tata cara yang berlaku dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan serta mengganggu masyarakat sekitarnya. bagi rumah sakit, apotik, puskesmas, klinik lainnya yang menghasilkan limbah buangan bekas bekas operasi yang bersifat cair maupun padat wajib menyediakan tempat bak tangki tersendiri untuk penampungan limbah buangan tersebut menurut tata cara yang berlaku yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan serta mengganggu masyarakat sekitarnya. bagi setiap pemilik bangunan milik pribadi perorangan atau dinas organisasi lembaga swasta lainnya, yang menghasilkan limbah limbah yang bersifat cair dari lembaga tinja dan rumah tangga harus membuat bak septictank dan perasaannya menurut tata cara yang ada agar tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan serta mengganggu masyarakat lingkungannya. dalam rangka pemeliharaan keindahan diwajibkan bagi orang pribadi badan untuk membuat taman, serta menanam dan merawat, memelihara taman bunga atau tanaman pelindung lainnya yang bermanfaat dalam halaman masing masing kantor, rumah tinggal dan lain lain menanam, merawat dan ikut menjaga pohon pohon pelindung penghijauan yang ada dipinggir jalan, ditahan taman atau jalur jalur tertentu lainnya, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh bupati. merawat, memelihara dan menjaga, mengganti tanaman bunga yang mati rusak pot pot pinggir bahu bahu jalan didepan dilingkungan masing masing kantor, rumah tinggal, toko toko dan pemilik persil kental dan lain lain. memasang lampu lampu hias atau lampu lampu teras pada masing masing kantor, rumah tinggal, took toko dan pemilik persil kental dan lain lain. pembuatan dan penyeragaman bentuk dan warna pagar depan masing masing, rumah, tinggal, kantor dan took toko serta pemilik bangunan kental lainnya dan penetapannya ditentukan lebih lanjut oleh bupati. pembuatan dan pemasangan penyeragaman bentuk dan warna umbul umbul pada masing masing kantor, rumah rumah tinggal, took toko dan lain lain pada waktu, hari yang ditentukan dengan tetap mengacu dan berpedoman pada petunjuk yang ada oleh bupati. setiap pemilik ternak diwajibkan membuatkandang ternaknya dan menjaga kebersihan serta memelihara ternaknya sehingga tidak mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban umum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh bupati. penataan dan penertiban tempat dan jenis jualan semua pedang toko toko, kios kios, pasar dan pedagang keliling gerobak gerobak dorong dan kaki lima yang ada dipinggir pinggir jalan dan emperan took toko sesuai kondisi dan dan kebutuhan setempat, dengan tetap mengacu kepada kebersihan, keindahan dan ketertiban k3) yang ditetapkan lebih lanjut oleh bupati. bagian kedua larangan kecuali tempat pembuangan sampah yang telah tersedia ditempat pembuangan sampah sementara tps) maupun tong tong sampah lainnya, dilarang membuang sampah sembarang tempat, disungai, dilaut pantai, rawa, kanal, rail, parit, saluran drainase, jalan umum, beres bahu jalan, trotoar atau tempat tempat umum lainnya yang bukan tempat pembuangan sampah. kecuali tempat pembuangan sampah yang khusus yang disediakan dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan, dilarang membuang sembarang sampah yang merupakan pecahan kaca, besi besi bekas perbengkelan, kaleng kaleng dan dari bekas zat kimia atau sampah yang merusak lingkungan dan lain lain. bagi rumah tinggal, kantor, gudang, rumah sakit, puskesmas, klinik, toko toko, kios dan sebagainya yang termasuk pda dilarang membuang hasil kotoran tinja langsung sungai, pari danau atau laut dan lain lain. setiap orang dilarang sembarang memotong, memangkas, bahkan membunuh tanaman penghijauan pelindung yang dipinggir pinggir jalan taman taman maupun jalur penghijauan lainnya. bila sangat mendesak diperlukan dikehendaki karena hal hal yang timbul akibat pohon penghijauan tersebut harus dipangkas dipotong, sebagaimana |
kis peraturan daerah kabupaten tulang bawang baratperlu pengaturan tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala kampungcara pemilihan pencalonan pengangkatan pelantikkepala atau pimpinan kecamatan sebagai perangkat kerja daerah dalam kabupaten tulang bawang barat. kepala kampung adalah kepala kampung dalam, selanjutnya disingkat bpk, adalah lembaga permusyawaratan permufakatan yang keanggotaannya terdiri dari pemuka pemuka masyarakat, tokoh tokoh masyarakat kampung yang bersangkutan. bakal calon adalah warga masyarakat kampungpada saat pemilihan suara dilaksanakan, panitia pemilihan dan panitia pengawas berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, lancar, tertib, teratur dan demokratis. panitia pemilihan dan panitia pengawasuntuk menjadi saksi dalam penghitungan suara. bagian kedua penghitungan suarapanitia pemilihan meneliti setiap lembar surat suara untuk mengetahui surat suara yang diberikan pada calon kemudian membaca nama calon yang memperolehpenghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan hadapan saksi dan anggota masyarakat. pasaiemilihan pada suratn (satu) calon: menentukan calon lain selain dari calon yang telah ditentukan: mencoblos luar garis kotak tanda gambar calon:etelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan menyusun dan menyiapkan berita acara pemilihan serta menandatanganinya. calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala kampung memilih. berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada bpk menetapkan calon kepala kampung terpilih dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua bpk pada saat itu juga. ketua panitia pemilihan mengumumkan kepala kampung terpilih setelah memberikan kesempatan kepada panitia pengawas untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pemilihan. setelah menetapkan kepala kampung terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasai ketua bpk mengajukan pengesahan kepala kampung terpilih kepada bupati melalui camat. apabila lebih dari (satu) calon memperolah suara terbanyak dengan jumlah yang.sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya bagi calon yang bersangkutan. pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan selambat lambatnya hari sejak penandatanganan berita acara. apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan kepala kampung terpilih menjadi hak bpk yang dilakukan dengan sidang pleno bpk. bab pengesahan pengangkatan dan pelantikan kepala kampung hasil pemilihan kepala kampung disahkan oleh bupati dengan menertibkan surat keputusan bupati tentang pengangkatan kepala kampung selambat lambatnya (lima belassaat pelantikan. kepada kepala kampung terpilih pada saat pelantikan diberi petikan surat keputusan bupati. selambat lambatnya (lima belas) hari setelah diterbitkan surat keputusan bupati, kepala kampung yang bersangkutan dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya. pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada kepala kampung yang bersangkutan bersumpah'berjanji menurut agamanya dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, hadapan aparat kampung, para anggota bpk dan pemuka pemuka masyarakat lainnya. apabila pelaksanaan pelantikan kepala kampung jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja sebelum atau sesudah han libur tersebut. pelantikan kepala kampung yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan alasan tertentu, dapat ditunda paling lama (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan kepala kampung yang bersangkutan' atas persetujuan pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa kepala kampung atau penjabat kepala kampung yang adkampung yang dijabat oleh pejabat kepala kampung. pasaibab pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala kampung kepala kampung berhenti karena: meninggal dunia: permintaan sendiri: diberhentikan: kepala kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf karena: berakhir masa jabatannya:'janji jabatan: tidak melaksanakan tugas sebagai kepala kampungbpk kepada bupati melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah bpk. usul pemberhentian kepala kampung sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dan huruf huruf dan huruf disampaikan oleh bpk kepada bupati melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah bpk yang dihadiri oleh (dua pertiga) dari jumlah anggota bpk. pengesahan pemberhentian kepalapkapabila dinyatakansai kepala kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada setelah meis!:: proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putus: pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama (tiga puluh) han sejak ditetapkan putusan pengadilan, direhabilitasi dan atau diaktifkan kembali sebagai kepala kampung yang angkutan sampai akhir masa jabatan. apabila kepala kampung yang diberhentikan segment::.: sebagaimana dimaksud pada telah berakhir masa jabatannya:. bupati hanya merehabilitasi kepala kampung yang bersangkutan. apabila kepala kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam juru tulis kampung melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelaksana tugas kepala kampung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. pasai kepala kampung yang melalaikan tugas sehingga merugikan negara atau daerah dan masyarakat kampung dikenakan tindakan administratif oleh bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada dilakukan tanpa usul bpk apabila setelah diperoleh hasi! penelitian dan pemeriksaan oleh tim yang dibentuk bupati mengandung kebenaran. kepala kampung dari pegawai negeri sipilpegawai negeri. kepala kampung. kepala kampung dari pegawai negeri sipil atau tn polri yang berakhir fo. masa jabatannya dikembalikan instansi induknya oleh bupati.! camat. dalam pengusulan penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud pada camat harus memperhatikan aspirasi masyarakat kampung setempat melalui musyawarah bpk. penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud pada diangkat dari perangkat kampung atau pejabat struktural kecamatan. masa jabatan penjabat kampung sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dilantiknya kepala kamp::penjabat kepala kampung yang mempunyai tugas mempersiapkan pemilihan kepala kampung sampai dilantiknya kepala kampung hasil pemilihan. hak, wewenang dan kewajiban penjabat kepala kampung adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban kepala kampung definitif sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun bab xil pembiayaan besarnya biaya pemilihan dan pembebasannya diusulkan oleh panitia pemilihan dan ditetapkan oleh bpk setelah berkonsultasi dengan camat. biaya sebagaimana dimaksud pada dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung yang bersangkutan dan bantuan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah kabupaten. apabila biaya sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipenuhi dari anggaran sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat. bab sanksi barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini untuk kepentingan pribadi atau golonganterjadi pelanggaran hukum dalam pemilihan kepala kampung seperti penyalahgunaan prosedur, kewenangan, kolusi dan manipulasi atau pemalsuan dalam persyaratan administrasi calon kepala kampung dan atau dalam teknis pelaksanaan pemilihan yang dapat dibuktikan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. hasil pemilihan yang telah ditetapkan hanya dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap, kecuali jika calon yang memperoleh suara terbanyak mengundurkan diri atau meninggal dunia. bab xiv penyelesaian permasalahan pemilihan kepala kampung apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan kepala kampung tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama lamanya (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa kepala kampung yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya kepala kampung hasil pemilihan. apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ternyata belum cukup maka pejabat yang berwenang mengangkat pejabat kepala kampung. apabila berita acara pemilihan telah ditandatangani dan kepala kampung terpilih telah ditetapkan bpk. kemudian terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada maka proses pelantikan kepala kampung terpilih tetap dilaksanakan. apabila setelah pelantikan sebagaimana dimaksud padakang diberhentikan dari jabatatulang bawang nomor tahun tentang tata cara pencalonan pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala kampung yang telah diberlakukan secara mutasi mutans dicabut . .itonip. penjelasan atas rancangan peraturan daerah kabupaten tulang bawang barat nomor tahun tentang cara pemilihan pencalonan pelantikan dan pemberhentian kepala kampung limpung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk . mengatur dan mengurus masyarakat setempat dan diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada daerah kabupaten. penting dalam penyelenggaraan pemerintah kampung adalah keberadaan pala kampung yang dapat benar benar aktif dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. untuk itu diperlukan figur pala kampung yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dipilih secara sung oleh masyarakat kampung itu sendiri. diharapkan dengan pemilihan sung ini, akan terpilih kepala kampung yang berkualitas dan aspirasi yang amp menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagaimana mestinya. peraturan daerah ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan sampai bagan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan merah dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa. dengan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjalankan pedoman terhadap hal hal ang belum diatur dalam undang undang dan peraturan pemerintah dimaksud penjelasan demi asal cukup jelas. asal cukup jelas. asal cukup jelas. asal cukup jelas. asal cukupjelas. 'asal cukup jelas. 'asal cukup jelas. sal cukup jelas. asaljazah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah ijazah pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan dan atau departemen agama dan legalisasi oleh pejabat yang berwenang mulai ijazah atausamping bpk, pemerintah daerah setiap waktu tertentu menginventarisasi masa jabatan kepala kampung. hat ini dimaksudkan agar penggantian kepala kampung dapat tepat waktuni!empat pemungutan suara sebaiknya dilakukan lokasi yang strategis dan netral. misalnya balai kampung atau lapangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pasai cukup jelasjo.lembaran daerah adalah lembaran daerah kabupaten tulang bawang barat. bab pemilihan kepala kampung bagian pertama panitia pengawas bupati menetapkan panitia pengawas dengan keputusan bupati. panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada keanggotaannya terdiri dari: sekretaris daerah kabupaten sebagai ketua, asisten bidang pemerintahan dan kesra sebagai wakil ketua: kepala bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kabupaten sebagai sekretaris: kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sebagai anggota: camat sebagai anggota: kasubbag pada bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kabupaten sebagai anggota: kapolsek sebagai anggota, danramil sebagai anggota: unsur dinas pendidikan kabupaten sebagai anggota: kasual bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sebagai anggota, kasi pemerintahan kecamatan sebagai anggota. panitia pengawas mempunyai tugas memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepada panitia pemilihan: memberikan saran pertimbangan kepada bpk tentang penetapan calon yang berhak dipilih dan penetapan calon terpilih: melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan: menghadiri pelaksanaan pemilihan, mengambil keputusan apabila timbul permasalahan pada waktu pelaksanaan, menyatakan pemilihan sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku:ampung dalam ketentuan ini adalah juru tulis kampung, para kepala urusan, para kepala seksi teknis lapangan dan para kepala serima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon yang telah ditetapkan bpk dan telah dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemilihan: memediasi penyelesaian permasalahan pemilihan. tugas panitia pengawas bersifat administratif dan menindaklanjuti keputusan panitia pemilihan dan keputusan bpk. apabila diantara panitia pengawas ternyata ada yang berhalangan maka keanggotaannya dalam panitia pengawas digantikan oleh pejabat lainnya atas usul sekretaris panitia pengawas bagian kedua panitia pemilihan bpk mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan dengan surat keputusan bf. pas:tia pemilihan sebagaimana dimaksud pada kai :kotanya termin dari unsur perangkat kampung, pengurus lembaga kemasyarakatan kampung dan tokoh masyarakat, susunanbeberapa orang yang disesuaikan dengan kebutuhan: ketua, sekretaris dan bendahara panitia pemilihan dipilih dari dan oleh para anggota serta ditetapkan dengan surat keputusan bpk. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas mengumumkan adanya pendaftaran bakar calon: menerima pendaftaran dan memeriksa administrasi persyaratan bakal calon: cc. menjaring dan menyaring bakar calon: melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih: menentukan tanda gambar dengan menampilkan foto diri calon dan nomor urut calon: mengumumkan daftar nama calon dan pemilih: 9g. menetapkan jadwal dan tata cara kampanye: menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya: menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan: menyampaikan surat panggilan kepada pemilih: melaksanakan pemungutan suara dan menghitung hasil pemungutan suara: membuat berita acara pelaksanaan pemilihan: melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada bpk. panitia pemilihan menetapkan calon dan menyampaikan nama nama calon yang berhak dipilih yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada bpk, camat dan bupati untuk ditetapkan surat keputusan bupati sebagai calon. apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang mencalonkan diri sebagai bakal calon atau berhalangan maka keanggotaannya digantikan oleh anggota atau unsur perangkat kampung yang lain berdasarkan keputusan bpk. bab ilt hak memilih dan dipilih kepala kampung dipilih langsung oleh penduduk kampung setempat dari calon yang memenuhi syarat. pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. pemilihan dilaksanakan melalui tahapan penjaringan, penyaringan, penetapan calon, penetapan tanda gambar dan nomor urut calon, kampanye, pemilihan pemungutan suara dan penetapan calon terpilih. pasai yang berita memilih kepala kampung adalah penduduk kampung warga negara republik indonesia yang terdaftar sebagaiepemilikan kartu tanda penduduk: sudah mencapai usia tujuh belas) tahun atau pernah menikah: ccerdaftar dalam daftar pemilih. calon kepala kampung adalah penduduk kampung warga negara indonesia yang memenuhi syarat beriman d: cc. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa:: terdaftar sebagai penduduk dan tinggal kampung yang bersangkutan selama (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus putus, berpendidikan sekurang kurangnya tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat dan berijazah atau berpangkat minimal juru gol. i c bagi pegawai negeri sipil: tidak lemah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatansekurang kurangnya telah berumur (dua puluh lima) tahun: bersedia dicalonkan untuk menjadi kepala kampung: belum lemah menjabat sebagai kepala kampungkampung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud juga harus mendapat persetujuan dari bupati terlebih dahulu atau pejabat yang ditunjuk dengan menunjukkan surat sah. bakal calon yang berasal dari tni polri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada juga harus mendapat persetujuan dari atasan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dengan menunjukkan surat sah. dalam pemilihan kepala kampung, setiap pemilih wajib hadir tempat pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun. bab pencalonan kepala kampung bpk memberitahukan kepada kepala kampung tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala kampung secara tertulis (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala kampung. bpk memproses pemilihan kepala kampung paling lama (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala kampung. kepala kampung yang akan mencalonkan diri kembali menjadi kepala kampung mengajukan permohonan non aktif sebagai kepala kampung. permohonan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sebelum masa kampanye sampai dengan (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala kampung. bpk berdasarkan permohonan kepala kampung segera memberikan persetujuan kepada yang bersangkutan dan mengusulkan pengangkatan pelaksana tugas it.) kepala kampung kepada camat. pasat panitia pemilihan melakukan kegiatan penjaringan bakal calon dengan mengumumkan secara tertulis penerimaan pendaftaran bakal calon. pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan selama (dua) minggu. apabila setelah dibuka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada belum diperoleh bakal calon paling sedikit (dua) orang maka panitia pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon paling lama (dua) kali (satu) minggu. setelah selesai penjaringan sebagaimana dimaksud dalam panitia pemilihan menetapkan tata cara penyaringan calon. jumlah calon kepala kampung paling sedikit (dua) orang dan paling banyak (lima) orang dan ditetapkan urutannya sesuai urut abjad nama calon, apabila jumlah bakal calon lebih dari (lima) orang maka dilakukan tes tertulis terhadap bakar calon yang ada. tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh panitia pengawas kabupaten setelah dilakukan pemeriksaan berkas bakal calon. apabila calon kepala kampung hanya berjumlah (dua) orang maka tidak dibolehkan merupakan sepasang suami istri. bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasa! beserta kelengkapan administrasi persyaratan disampaikan oleh ketua panitia pemilihan kepada bpk. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: surat permohonan menjadi calon yang ditulis tangan bermaterai rp6. surat pernyataan bersedia menjadi calon, surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa: surat pernyataan setia dan ta'at kepada pancasila, undang undang dasar negara kesatuan republik indonesia: surat keterangan tidak lemah terlibattidak penah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat (lima) tahun: 9g. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh majelis penguji kesehatan pegawai atau dokter setempat: surat keterangan catatan kepolisian: daftar riw hidup: foto copy .ijazah pertama sampai dengan terakhir jarig telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang: foto copy akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pas foto (hitam putih) ukuran 3x4 sebanyak lebar: surat keterangan bertempat tinggal kampung bersangkutan sekurang kurangnya (dua) tahun terakhir dan foto copy ktp kecuali bagi putra daerah kampung yang bersangkutan, surat izin tertulis dari bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi bakal calon yang berasal dari pegawai negeri sipil dan bagi calon dari tni polri harus ada izin tertulis dari atasan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin. bab penetapan calon dan pendaftaran pemilih bpk setelah menerima laporan dari panitia pemilihan, mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon. penetapan calon sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan keputusan bpk dan disahkan oleh bupati. calon yang telah disahkan oleh bupati tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri kecuali yang bersangkutan meninggal dunia atau mengalami cacat seumur hidup yang mengakibatkan yang 0d bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas sebagai kepala kampung. apabila calon sebagaimana dimaksud pada mengundurkan diri . maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. setelah menerima keputusan pengesahan calon dari bupati, maka panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan menetapkan tanda gambar para calon setelah berkonsultasi dengan camat. panitia pemilihan memberitahukan melalui pengumuman atau pemberitahuan secara tertulis yang berisi agar penduduk kampung melakukan pendaftaran untuk mengikuti pemilihan sesuai jadwal yang telah ditentukan. panitia pemilihan mencatat penduduk kampung yang mendaftar sebagai pemilih. daftar nama penduduk kampung yang telah mendaftar sebagai pemilih diberitahukan kepada para calon dan jika disetujui para calon membubuhkan tanda tangan pada daftar pemilih. bab pelaksanaan kampanye waktu kampanye dimulai paling lama (dua) minggu sebelum pemilihan dengan masa kampanye paling lama (satu) minggu. kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih. masa tenang berlangsung selama (dua) hari sebelum pemilihan dilaksankan. kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman dan tertib yang dibimbing oleh camat, kasi pemerintahan kecamatan selaku anggota panitia pengawas. kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk pawai atau arak arakan: pemberian uang, barang atau fasilitas lainnya: cc. menjelek jelekkan calon lain, menghasut dan mengadu domba. panitia pemilihan memberikan tindakan calon yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye berupa peringatan atau pencabutan status bersangkutan sebagai calon. pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon sebagaimana dimaksud harus disetujui bpk dan setelah berkonsultasi dengmaka pelaksanaan ban pemilihan ditangguhkan sampai dengan adanya calon lain yang ditetapkan sesuai peraturan ini. penangguhan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (tiga) bulan. bab vii pemilihan kepala kampung pemilihan dilaksanakan setelah penetapan calon disahkan oleh bupati. pemilihan sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh panitia pengawas dar panitia pemilihan. calon wajib radio dan menempati tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti d: menyaksikan jalannya pemilihan. sekurang kurangnya (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan panitia pemilihan memberitahukan atau mengumumkan kepada pemilih tentang waktu, tanggal dan tempat pemungutan suara dipaksakan. sebelum pemilihan dilaksanakan panitia pemilihan mengadakan rapat mengenai tata tertib pelaksanaan pemilihan yang dihadiri oleh (dua per tiga) dari jumlah seluruh panitia yang telah disahkan oleh camat selaku anggota panitia pengawas. pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan dalam daftar pemilih. apabila jumlah pemilih yang hadir belum mencapai (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan dalam daftar pemilih, maka ketua panitia pemilihan bersama panitia pengawas mengadakan rapat untuk memperpanjang waktu pemilihan. perpanjangan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (dua) jam. apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ternyata belum mencapai (dua per tiga) dari jumlah pemilih "yang ditetapkan dalam daftar pemilih, tetapiternyata kehadiran pemilih belum mencapai maka pemilihan diulang kembali paling lama (tiga puluh) hari. bab vi! pelaksanaan pemungutan suara bagian pertama tata cara pemungutan suara tempat pemungutan suara tidak boleh berdekatan dengan rumah calon tetapi harus balai kampung atau lapangan terbuka: waktu pemungutan suara dimulai pukul wib sampai dengan pukul wib. sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan disaksikan oleh camat dan usia selaku anggota panitia pengawas membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan para calonmemasuki tempat pemungutan suara dengan tertib dan dilarang membawa senjata tajam dan atau senjata api, serta dilarang membuat kegaduhan atau keonaran selama pelaksanaan pemilihan kepala kampung berlangsung. sebelum menerima surat suara, pemilih harus menunjukkan surat pendaftaran atau surat panggilan, dan kartu tanda penduduk kepada panitia pemilihan untuk dicocokkan dengan daftar pemilih. pemilih yang hadir menukarkan surat pendaftaran atau surat panggilan dengan surat suara kepada panitia pemilihan. setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara. pemilih yang telah memperolah surat dalam keadaan baik langsung menuju bilik suara untuk memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar calon yang tertera pada surat suara. pencoblosan surat suara dilaksanakan padaemilih yang telah menggunakan hak pilihnya meninggalkan tempat pemungutan suara dengan tertib dan membubuhkan tinta yang disediakan oleh panitia pada salah satu jari tangannya. |
tiang barang bana heh menimbang bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kampung yang berdayaguna dan berhasil guna diperlukan badan permusyawaratan kampung yang kuat yang mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun dan untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf atas perlu ditetapkan peraturan daerbawang barat dan bupati tulang bawang barat memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang badan permusyawaratan kampung bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan daerah adalwadah permusyawaratan yang anggotanya dipilih dari calon calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang ada kampung tersebut. suku adalah bagian bagian wilayah dari suatu kampungkampung yang dijabarkan man dan diterjemahkan dalam angka angka rupiah, yang mengandung cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kepala kampung memimpin rapat pembentukan panitia musyawarah pembentukan bpk dalam kapasitasnya untuk memfasilitasi terbentuknya panitia dimaksud, tetapi tidak dapat dipilih menjadi ketua panitia tersebut. dalam rangka pembinaan, rapat panitia pembentukan bpk sebaiknya dihadiri oleh pejabat struktural kecamyang dimaksud dengan dalam hal tertentu, misalnya rapat bpk untuk membahas pelepasan asset kampung, pemekaran kampung, penghapusan kampung, perubahan status kampung menjadi kelurahan dan pemberhentian kepala kampung karena melakukanmbinaan, rapat penetapan anggota bpk pengganti antar v'waktu sebaiknya dihadiri oleh pejabat struktural kecamatan. cukur ir s.h pembina nip. perkiraan batas minimal penerimaan dan pemikiran batas maksimal pengeluaran kampung. lembaran daerah adalah lembaran daerah kabupaten tulang bawang barat. pembinaan kampungkedudukan bpk berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung. anggota bpk adalah wakil dari kampukk adalah (enam) tahun dan dapat dipilih diusulkan kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. bab !ii fungsi dan wewenang bpk bpk mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan peraturan kampung bersama kepala kampung. bpk mempunyai wewenang membahas rancangan peraturan kampung bersama kepala kampung:.k. bab keanggotaan dan pimpinan bagian pertama persyaratan anggota bpk calon anggota bpktamat sekolah dasar ataumengenai daerahnya dan dikenal oleh masyarakat suku yang diwakilinya: ii. bertempat tinggal kampung yang bersangkutan sekurang kurangnya (satu) tahun berturut turut. bagian kedua mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota bpk dua bulan sebelum masa jabatan anggota bpk berakhir, bupati memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan anggota bpk. berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada selama paling lambat (lima belas) hari kepala kampung wajib mengeluarkan surat kepada para kepala suku, pemuka agama, pemangku adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pemuka masyarakat lainnya untuk mengadakan rapat tentang pembentukan panitia musyawarah dan mufakat penetapan keanggotaan bpk yang baru. pasai rapat pembentukan panitia musyawarah dan mufakat penetapan keanggotaan bpk yang baru dipimpin oleh kepala kampung dibantu oleh perangkat kampung, mulai dari membuka rapat, memimpin jalannya rapat sampai menutup rapat. setelah panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada terbentuk, pada saat itu juga dibuat berita acara yang ditandatangani oleh kepala kampung dan harus melampirkan daftar hadir peserta rapat keseluruhan. berita acara pembentukan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada camat paling lambat (dua) hari. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada camat mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan panitia musyawarah dan mufakat penetapan keanggotaan bpk yang baru. nan pasai panitia musyawarah sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan kampung dengan susunan keanggotaan terdiri dari: satu orang ketua dan satu orang wakil ketua: satu orang sekretaris: beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan. paling lambat (lima belas) hari setelah dikeluarkannya surat keputusan camat tentang panitia musyawarah dan mufakat penetapan keanggotaan bpk, panitia tersebut wajib mengundang perangkat kampung, kepala suku, ketua rt, tokoh agama, pemangku adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pemuka masyarakat lainnya yang mewakili tiap tiap suku untuk melakukan musyawarah penetapan keanggotaan bpk. pelaksanaan musyawarah penetapan keanggotaan bpk dilaksanakan balai kampung dengan menyediakan daftar hadir peserta musyawarah. musyawarah penetapan keanggotaan bpk dipimpin oleh ketua panitia musyawarah dibantu oleh sekretaris dan beberapa orang anggota. pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling banyak (dua) hari dan harus memutuskan hasil penetapan keanggotaan bpk yang baru. apabila terjadi musyawarah kedua, panitia harus dapat memutuskan waktu pelaksanaan musyawarah kedua tersebut, paling lambat (tujuh) hari setelah musyawarah yang pertama. keanggotaan bpk harus mewakili tiap tiap suku yang ada kampung sesuai jumlah penduduk dengan menghindari adanya voting dalam proses penetapannya. setelah musyawarah dan mufakat dihasilkan, ketua panitia musyawarah langsung membuat berita acara penetapan keanggotaan bpk dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah. berita acara sebagaimana dimaksud pada s5) disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat (tiga) hari sejak penetapan hasil musyawarah. bagian ketiga pengesahan keanggotaan bpk peresmian anggota bpk ditetapkan dengan keputusan bupati. anggota bp(janji sebagaimana dimaksud pada panitia musyawarah dan mufakat penetapan keanggotaan bpk secara otomatis dinyatakan bubar. bagian keempat pimpinan bpkagian kelima keanggotaan bpk jumlah anggota bpkkampung. hai yang paling dasar dalam menetapkan jumlah anggota bpk adalah dengan memperhatikan jumlah penduduk kampung yang bersangkutan dengan ketentuan: jumlah penduduk sampai dengan jiwa, orang anggota: sampai dengan jiwa, orang anggota: sampai dengan jiwa, orang anggota: lebih dan jiwa, orang anggota. bab hak, kewajiban dan larangan bpk bpk mempunyai hak: meminta keterangan kepada pemerintah kampung: mengajukan pendapat. angggota bpk mempunyai hak: mengajukan rancangan peraturan kampungtj: melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampungampung: mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan: 9g. menghormati nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat: dan menjaga nona dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. mekanisme kerja dan tata tertib bpk rapat bpk dipimpin oleh pimpinan bpk. rapat bpk sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang kurangnya (setengah) ditambah (satu) dari jumlah bpk, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. dalam hal tertentu rapat bpk dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya (dua per tiga) dari jumlah anggota bpk,k yang hadir. hasil rapat bpk ditetapkan dengan keputusan bpk dan dilengkapi dengan nobulan rapat yang dibuat oleh sekretaris bpk. dalam melaksanakan tugas, bpk dibantu oleh sekretariat bpk. sekretariat bpk dipimpin oleh sekretaris bpk. sekretaris bpk dipilih dan ditetapkan dari anggota bpk. bab vii tata cara menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bpk menyusun agenda kegiatan dalam rangka menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. bpk dapat mengadakan kunjungan kerja setiap dusun, rt rw dalam rangka menampung aspirasi masyarakat kampung. aspirasi yang ditampung bpk hendaknya dimusyawarahkan melalui rapat rapat bpk, selanjutnya dibahas dengan pemerintah kampung: hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dalam bentuk laporan dan infomasi kepada masyarakat kampung. pengaturan lebih lanjut tentang tata cara menjaring dan menampung aspirasi masyarakat ditetapkan dalam tata tertib bpk. tan bab vili keuangan dan administrasi bpk pimpinan dan anggota bpk menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan kampung. tunjangan pimpinan dan anggota bpk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam apbd. untuk kegiatan bpk disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan kampung yang dikelola oleh sekretaris bpk. biaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setiap tahun dalam apbd. bab larangan dan pemberhentian pimpinan dan anggota bpk tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala kampung dan perangkat kampung. pimpinan dan anggota bpk dilarang sebagai pelaksana proyek kampung: merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masykeanggotaan bpk berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia: atas permintaan sendiri secara tertulis kepada bpk: cc. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota bpk yang baru: melanggar sumpah dan janji jabatan: terdakwa atau terpidana: melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepentingan umum: 9g. menyalahgunakan wewenang. meninggalkan kampung selama bulan berturut turut, dan bertempat tinggal luar kampung yang bersangkutan. pemberhentian anggota bpk diusulkan oleh ketua bpk kepada bupati melalui kepala kampung. anggota bpk yang berhenti karena meninggal dunia dan atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh ketua bpk. anggota bpk yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan (dua per tiga) jumlah anggota bpk kecuali, kecuali huruf anggota bpkk pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalani oleh anggota bpk yang berhenti atau diberhentikan. tw, mekanisme penetapan anggota bpk pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. anggota bpk pengganti antar waktu mewakili wilayah asal anggota bpk vang digantikan. selambat lambatnya dalam waktu (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota bpk sebagaimana dimaksud pada bupati menerbitkan keputusan pengesahan. sebelum memangku jabatannya, anggota bpk pengganti mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh ketua bpk. bab hubungan kerja hubungan kerja tara bpk dengan pemerintah kampung dan lembaga kemasyarakatan: .ng ada kampung bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. bab ketentuan dberitapenjelasan atas peraturan daerah kabupaten tulang bawang barat nomor tahun tg: tentang badan permusyawaratan kampung umum dengan terbitnya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan pemerintah nomor tentang desa, telah terjadi perubahan beberapa ketentuan mengenai pemerintahan kampung, termasuk mengenai badan permusyawaratan kampung. sebelum keluarnya undang undang nomor tahun sebutan untuk lembaga itu adalah badan perawi::. kampung. perubahan dari perwakilan menjadi permusyawaratan dii: :usulkan untuk lebih mengedepankan fungsi lembaga ini sebagai wadah s.rana musyawarah dalam menetapkan kebijakan pemerintah kampung. dengan mengedepankan fungsi permusyawaratan tersebut diharapkan badan permusyawaratan kampung benar benar dapat menjadi mitra pemerintah kampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. tidak seperti yang terjadi dalam pengaliran selama ini dimana lembaga permusyawaratan perwakilan) kampung yang mengedepankan fungsi perwakilannya lebih menonjol sebagai lembaga politik kontra kepala kampung. undang undang nomor tahun menegaskan bahwa badan permusyawaratan kampung berfungsi menetapkan peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. ini tidak berarti bahwa fungsi pengawasan pada badan permusyawaratan kampung tidak ada. lembaga ini tetap mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan kampung oleh kepala kampung. selanjutnya, anggota badan permusyawaratan kampung adalah. wakil penduduk kampung: golongan profesi, pemangku adat, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda. masa jabatan badan permusyawaratan kampung (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal (satu) kali masa jabatan berikutnya. sesuai dengkampung diatur dengan peraturan daerah kabupaten. ii. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
esamarga jaya indah kecamatan pagar dewa:publik indonesia nomor sebagaimana telah diubah apa kali terakhir dengan u. undang nomor tah. lembaran negara res.:sik indonesia tahun tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahu: tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusa: .an pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara repot::' indonesia nomor undang undang republik indones. nomor tahun tentang pembentukan kabupaten t:: .ng bawang barat provinsi lampung lembaran negara non: .: tentang pembentukan peraturan perundang undangan l. .baran negara tahun nomor tambahan lembaga: negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor ta":in tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggara:.marga jaya indah kecamatan pagar dewa kabupaten tulang bawa, luas wilayah dan batas wilayah kampung dengan peraturan daerah ini dibentuk kampung marga jaya indah. wilayah kampung marga jaya indah berasal dari sebagian wilayah kampung mekar sari dan kampung burung dewa, luas wilayah kampung marga jaya indah ha, jumlah penduduk jiwa kepala keluarga kk) serta terdiri dari tiga) suku: dengan dibentuknya marga jaya indah maka luas luas wilayah kampung mekar sari jaya kecamatan lambu kilang dan kampung burung dewa kecamatan pagar dewa dikurangi luas kampung marga jaya indah. batas wilayah kampung marga jaya indah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan kampung mekar sari jaya, sebelah selatan berbatasan dengan kampung tunggal jakarta dan banjar dewa: sebelah barat berbatasan dengan kampung bojong marga: sebelah timur berbatasan dengan kampung kampung. batas wilayahbab ii! pemerintahan kampung: perangkat kampung terdiri dari sekretaris kampung, pelaksana teknis lapangan dan urusan kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kampung dan kondisi sosial masyarakat, susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kampung ditetapkan dengan peraturan kampung. bab pembiayaanulang bawang barat sesuai kemamps.hmarga jaya indah kecamatan pagar dew#ytas dengan peraturan daerah ini dibentuk kampung terang bumi agung kecamatan gunung terang, pembentukan kampung terang bumi agung adalah merupakan pemecahan pemekaran wilayah kampung setia bumi dan kampung gunung agung kecamatan gunung terang, wilayah kampung terang bumi agung berasal dari sebagian wilayah kampung setia bumi dan kampung gunung agung: luas wilayah kampung terang bumi agung ha, jumlah penduduk jiwa, kepala keluarga kk) serta terdiri dari (empat) suku, dengan dibentuknya kampung terang bumi agung, maka luas luas wilayah setia bumi dan kampung gunung agung dikurangi luas kampung terang bumi agung. batas wilayah kampung terang bumi agung sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan kampung gunung agung dan kampung marga jaya, sebelah selatan berbatasan dengan kampung setia bumi, sebelah barat berbatasan dengan kampung toto mulyo: sebelah timur berbatasan dengan kampung kilang yeti jaya dengan peraturan daerah ini dibentuk kampung sido makmur kecamatan gunung terang. pembentukan kampung sido makmur adalah merupakan pemecahan pemekaran wilayah kampung panca marga kecamatan gunung terang. wilayah kampung sido makmur berasal dari sebagian wilayah kampung panca marga: luas wilayah kampung sido makmur ha, jumlah penduduk jiwa, kepala keluarga kk) serta terdiri dari (lima) suku, dengan dibentuknya kampung sido makmur, maka luas wilayah kampung panca marga selanjutnya dikurangi luas kampung sido makmur. batas wilayah kampung sido makmur sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan kampung panca marga, 'b. sebelah selatan berbatasan dengan kampung terang miya: sebelah barat berbatasan dengan kampung toto wonosari dan toto katon: sebelah timur berbatasan dengan kampung gunung terang. bab ii! wilayah administrasi pemerintahan dan penduduk wilayah administrasi pemerintahan dan penduduk kampung terang bumi agung, meliputi dan wilayah administrasi pemerintahan dan penduduk kampung sido makmur, meliputi dan, perangkat kampung terdiri dari juru tulis kampung, beberapa kepala urusan, beberapa kepala seksi, dan beberapa kepala suku yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kampung: kampung dibentuk lembaga lembaga kemasyarakatan kampung yang bertugas membantu pelaksanaan tugas tugas kepala kampung bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. bab pembiayaan biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan daerah ini dibebankan pada dan anggaran pendapatan dan bela:'a daerah sesuai kemampuan. bab ketentuan peraturan:. s:rah ini mulai berlaku padat "al diundangkan. agar orang mengetahuinya, rintangan pengundangan peraturan daerah :: dengan menempa:mterang bumi agung dan kampung sido makmur kecamatan gunung terang, serta kampung setia agung kecamatan lambu kilangpembiayaan bupati cianjur,25l skb ol7l\nomor syst'79)ol7ol7ol7 3167a,and h sistematis lengkap; lah bupati cianjur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemilih arahan data fisik dan data 5, meliputi: kegiatan penyiapan dokumen; kegiatan pengadaan patok dan materai; dan ke[ik; riw pemilikan penguasaan tanah; dan tanah yang dikuasai dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah ldaerahlcianjuan ditetapkan sebesar rp15, dan pajak penghasilanbea perolehan hak atas tanah dan bangunan. inspektorat daerah kabupaten cianjur agar berkoordinasi dengan aparat penegak hukum 'dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait pendaftaran tanah sesuai undang undang nomor tahun 2o14lun ol4 tentang perubahan atas. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. camat, lurah,anjur. ditetapkan cianjur pada tanggal bupati cianjur, t*c irvan rivan muchtar pada sek cecep *st? kabupaten cianjur, syah berita daerah kabupaten cianjur tahun nomor diundangkan cianjur lampiran peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang pembiayaan persiapan pendar*siaran tanah sistematis lengkap surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah saya yang bertanda tangan dibawa ini na:na nik agama usia pekerjaan alamat saksi saksi (.) warna jelas (.,.) i,. cerna jelas bahwa saya dengan irri rae.nyata m dengan sesungguhnya serta dengan itikad menguasai memiliki sebidang tanah yang terletak ja1fe* bidang tanah tersebut saya kuasai miliki sejak talun .". sa::rap. diterbitkan sertifikat hak .ta" tanah dan tidak berada termasuk. dalam kawasan hutan. surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar be.nanya dengan penuh tanggungjawab baik secara perdata maupun secara pidana,, dan apabila dikemudian hari terdapat ,.rri rro"*r yang tidak benar kalo pernyataan ini maka segala akibat yang timbul jadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, perti tidak akan melihat<r{abad yang berwenang. pgm lian surat perrlyataalr. i:ei saya buat dihadapi6jl =.ksi saksi. trial nam.a i{ik nik agama amarna usia usia pekerjaan pekerjaan alamat tamat dibuat pada tanggal yang membuat pernyataan fisil, st? materai rp. ditetapkan cianjur pada tanggal swt g6t? bupati cianjur, trd |
bupati cianjur provinsi jawa barat peraturan bupati cianjur tenun 2ot9 tentang perupa boi atas peraturan bupati nomor tahun 2oib tentang pembentukan u "rri .tanurot8 tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah lingkungan.merah lingkungan kabupaten cianjur; bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan wilayah kecamatan, dipandang perlu menata ulang wilayah kerja puskesmas serta membentuk puskesmas baru kecamatan cikal dan daun, sehingga untuk kedua kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d.7)l8b4);b'diubah sebagai berikut o. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud dalam angka terdiri dari: puskesmas rawat inap dirancang kecamatan dirancang, dengan wilayah ker ja: desa dirancang; desa sindangj. puskesmas rawat inamekarjaya; desa kotawaringin; desa murnisari. puskesmas rawat inap cikalangkulon kecamatan cikalong, dengan wilayah kerja:lembahsari; desa mentengsari; desa mekarmulya. puskesmas rawat inap sukaresmi kecamatan sukaresmi, dengan wilayah ker.la:rawat inap sukanagara kecamatan sukanagara, d.engan wilayah ker.1a desa sukanagara; desa sukajembarrawat inap pagelaran kecamatan pagelaran, dengan wilayah kerja: desa pagelaran; desa pangadegan; desa buniwani; desa gunijaya; desa situhiang; desa padamu. puskesmas rawat inap sindang.rr{rnagalh; desa jayagiri; desa kertasari; desa girimukti; desa talagasari; desa kertasari; desa mekarlaksana; desa kertamukti. puskesmas rawat inap daun kecamatan daun, dengan wilayah kerja desa damar; desa kertajati; desa jayapura; desa risalah; desa sukamara; desa karyawati; desa karangwangi; desa cimaragang. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud dalam angka terdiri dari: puskesmas cianjur kota kecamatan cianjur, dengan wilayah kerja kelurahan sawahgede; kelurahan sayang; kelurahan pamoyanan; kelurahan solokpandan. puskesmas jarak kecamatan cianjur, dengan wilayah kerja desa jarak; desa sukamaju; ao. desa mekarsari; desa limbangansarl; desa char; desa cimanggu; desa peuteuycondong; desa layak; desa kondang; desa bokor; desa salagedang; desa kanoman; desa risalah; desa cibadak; desa sukamara. puskesmas cibaregbeg kecamatan cibeber, dengan wilayah kerja desa cibaregbeg; desa sukaraharja; desa karungnunggal; desa sukamaju; desa girimulya; desa salamnunggal; desa ditanggung. puskesmas cipaku; desa jati. kecamatan karangtengah, dengan wilayah kerjrasjong; desa cikidangbayabang; desa sukamara; desa leuwikoja. puskesmas sukaluyu kecamatan sukayulu, dengan wilayah kerja desa penyusuniya. puskesmas pacet kecamatan pacet, dengan wilayah kerja desa diserang; desa cipendawa; desa sukatani; puskesmas karangtengah. puskesmas cugenang kecamatancugenang, dengan wilayah kerjakarang kecamatan cikalongkulon desa sukawati; desa sukadana; desa margaluyu; desa karyamukti; desa campaka; desa wangunjaya; desa trimur'u; desa sukagalih; desa bumbangsari; desa cisujen; desa hergamanah; desa waringinsari. puskesmas kadupandakdesa sukaraharja; desa kadupandak; desa gandusari; desa sindangsari. kecamatan kadupandak, dengan wilyah kerja: puskesmas sindangkerta kecamatan pagelaran, dengan wilayah kerja: desa gelarnya; desa sindangkerta desa pasirbaru; desa mekarsari; desa kertaraharja; desa selagedang; desa sukamaju; desa karangharjaonan; desa batulawang; desa sukamekar; desa mekarmukti. puskesmas gunungbitung kecamatan cibinong, dengan wilayah kerja: desa panyindangan; desa pameran; desa wijaya; desa wargaluyu. puskesmas argabinta kecamatanungsari; desa mekarsari; desa wangunjaya. puskesmas naringgul kecamatan; desa mayasari. puskesmas campakamulya kecamatan campakamulya, dengan wilayah kerja desa cibanggala; desa campakawarna; desa sukasirna; desa campakamulya; desa sukabungah. puskesmas cikal kecamatan cikal, ten; desa mekarlaksana; desa sukaluyu; desa mekarjaya. puskesmas gerbong kecamatan gerbong, dengan wilayah kerja desa bengkayang; desa songgon; desa sekarat; desa cikancana; desa kebonpeuteuy; desa gerbong; argabinta, dengan wilayah kerja naringgul, dengan wilayah kerjajaya; desa sindanglaya. puskesmas sejati kecamatan sejati, dengan wilayah kerja desa parakantugu desa sejati; desa bodas; desa caringin; desa sukamara; desa sukamaju. puskesmas leles kecamatan leles,sinat; desa sukamulya; desa singasari; desa karyamukti; desa mandalawangi; desa sindangsari. dengan wilayah kerja: puskesmas haurwangi. puskesmas pasirkuda kecamatan pasir; desa padamulya. puskesmas dibunuh kecamatan daun, dengan wilayah kerja: desa tegalsari; desa gelarpawitan; desa dibunuh; desa puncakbaru; desa mekarjaya; desa gelarwangi. puskesmas kalapanunggal kecamatan cikal, dengan wilayah kerja: desa kalapanunggal; desa mekarwangi; desa mekarjaya; desa sukamulya; desa sukams$tg tugas ur, ngan cianjur sfi $wtr. daerah kabupaten cianjur, .l* '.{ aban sugauntuk melaksanakan ketentuan dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun a19, perlu; undang undang nomor tahun amenteri agama nomor ill pt: l2 dan nomor tahun al4ol9 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak konta19njur nomor tahun o2o tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun ol9 tentang penyelenggaraan pendidikan (kembaran daerah kabupaten cianjur tahun a2ol6 nomor memutuskan:t2cianjur. dinas pendidikan dan kebudayaan adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten cianjur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayllmurestasi akademik adalah prestasi yang yang diperoleh dengan pencapaian nilai rapor yang tertera pada buku rapor. prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh pada suatu perlombaan, pertandingan, dan sejenisnya. peringkat kelas adalah prestasi urutan nilai rapor terbesar pada buku rapor. nilai rapor adalah prestasi nilai yang diperoleh peserta didik yang tertera pada buku raporjarak udara domisili peserta didik satuan pendidikanprotokol kesehatan pencegahan penularan covid selanjutnya disebut protokol covid l9 adalah tata cara sesuai dengan prosedur kesehatan dalam pencegahan penyiaran corona virus disease covid bab maksud dan tujuan maksud dibuatnya peraturan bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan ppdb daerah. tujuan dibuatnya peraturan bupati ini adalah;bupati ini meliputi: asas; tata cara ppdb; panitia ppdb; perpindahan peserta didik; jumlah rombongan belajar dan peserta didik; biaya; larangan; pelaporan, pengawasan dan pengaduan; waktu ppdb; sanksi; dan ketentuan peralihan;;hasil seleksi;t2)restasi, jalur perpindahan kedinasan orangtua walta pokok kedalam jaring(2j ppdb dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring (dalam jaringan). dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan atau mengalami kesulitan jaringan dilaksanakan secara langsung luring (luar jaringan). dalam hal diperlukan mengumpulkan pendaftar atau calon peserta didik maka ppdb dilaksanakan dengan memperhatikan protokol covid; lancar.r, artinya pelaksanaan penerimaan calon peserta didik terselenggara dengan aman dan tertib;,ijazah atau surat tanda tamat belajar sd marah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat; dan memiliki skk sd marah ibtidaiyah, atau surat keterangan hasil ujian atau bentuk lain yang sederajatqur'an dari lembaga penyelenggara pendidikan baca tulis a1 qur'an; atau; surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan baca tulis a1 qur'a{sekurang kurangnya oleh luar}.l kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik, atau lembaga yang berwenang. ketentuan mengenai persyaratan usia dan memiliki skk sebagaimana dimaksud padapada danpada dan calon peserta didik berkewajiban menyerahkan dan atau mengunggah: hasil scan asli bukti tamat sd marah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat; hasil score. asli kartu keluarga atau bukti domisili yang akan dijadikan dasar pada ppdb jalur zonasi; atau hasil scan; atau hasil scan piagam atau bukti prestasi yang akan dijadikan dasar pada ppdb jalur prestasi; atau hasil scan asli piagam atau bukti prestasi tahfidz al qur'an, yeng akan dijadikan dasar pada ppdb jalur prestasi khusus tahfidz al qur'an; danasai pendaftaran ppdb dilaksanakan melalui jalur: zonasi; afirmasi; prestasi; dan perpindahan tugas kedinasankedinaspada dan karena suatu keadaan tidak terisi, maka kuota ditambahkan jalur zonasi. jika kuota sebagaimana pada karena suatu keadaan tidak terisi, maka kuota diisi oleh anak guru, jika masih tidak terisi tambahkan jalur zonasi. calon peserta didik hanya dapat terpilih {satusortasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua wali sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk: sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat{2t (2tcalonengan mengutamakan sekolah pilihan pada sekolah yang terdekat dengan domisili calon peserta didik. zonasi ditetapkan dengan menerima masukkan dari setiap sekolah melalui maks kks berdasarkan wilayah dan kecenderungan sekolah pilihan peserta didik pada tahun tahun sebelumnya. jarak udara dari satuan pendidikan ketempat domisili sesuai dokumen resmi menjadi dasar bagi satuan pendidikan untuk menyeleksi penerimaan peserta didik, jika ternyata jumlah pendaftar melebihi kuota yang telah ditetapkan. kuota paling sedikit oo o (lima puluh persen) da lam jalur zonasi sebagaimana dimaksud padadata dalserta dinas pendidikanya kebudayaankeluarga ekonomi tidak mampubanyak t1o o (lima belas persen) sebagaimana dimaksud padadalam hal terdapat dugaan pemalsuandan akan dikenai sanksi berupat1), atau dokumen kartu keluarga atau surat keterangan domisili, sekolah bersams) paragraf jalur prestasi ppdb jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik sd marah ibtidaiyaho7o sebagaimana dimaksud pada meliputi: akademis terdiri dari nilai rapor dan peringkat kelas; non akademis prestasi tertinggi pada perlombaan, pertandingan, dan sejenisnya; prestasi tahfidz qur'an sekurang kurangnya (satu) juz, yang dibuktikan dengan hasil uji atau tes, dan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. proporsi dan mekanisme seleksi jalur prestasi diserahkan kepada satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi masing masing dengan mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku. calon peserta didik jalur prestasi wajib mengikuti uji kompetensi daring. dalam hal satuan pendidikan tidak bisa menyelenggarakan uji kompetensi secara daring sebagaimana dimaksud pada maka uji kompetensi harus memperhatikan protocol covidl atau bukti prestasi lainnya, data da1 atau bukti prestasi lainnya,1 terdapat dugaan pemalsuan data pada sertifikat kejuaraan atau bukti prestasi lainnya sebagaimana dimaksud pada2t paragraf jalur perpindahan tugas orang tua wali jalur perpindahan tugas kedinasan orang tua wali dengan kuota paling banyak (lima)kedinasan orang tua waliperpindahan tugas kedinasan. peserta didik yang orang tua walinya terbukti memalsukan surat keterangan perpindahan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah. kuota jalur perpindahan orang tua jika tidak terpenuhi bisa diisi dengan anak guruketentuan mengenai jalur pendaftaran ppdb dan kuota ppdb melalui jalur formasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua wali sebagaimana dimaksud pada pasa dantuafwali. kuota calon peserta didik baru kelas (satu) jalur zonasi paling sedikit o o (lima puluh persen) hingga paling banyak loo o o (seratus persen). kuota calon peserta didik baru kelas (satu) paling jalur perpindahan tugas orang tua wali paling banyak (lima persen). jika karena suatu keadaan kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali tidak terisi, maka sisa kuota ppdb diperuntukan untuk anak guru jika masih tidak terpenuhi dimasukkanh) smp jalur zonasi memprioritaskan jarak terdekat dari tempat tinggal sekolah sesuai dokumen resmi kependudukan berupa kartu keluarga atau bukti domisili. seleksi calon peserta didik baru kelas (tujuh) smp jalur afirmasi berdasarkan dokumeseleksi calon peserta didik baru kelas (tujuh) smp jalur prestasi berdasarkan prestasi tertinggi yang diraih oleh calon peserta didik berdasarkan dokumen resmi prestasi berupa piagam penghargaan, surat seleksi calon peserta didik baru kelas (tujuh) smp jalur perpindahan tugas kedinasan orang tua wali berdasarkan dokumen perpindahan kerja orang tua wali calon peserta didik. jika pendaftar yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada dan melebihi kuota maka seleksi berikutnya pada batas yang diterima adalah calon peserta yang mendaftar lebih awal. seleksi jalur prestasi sesuai mekanismenya diserahkan kepada satuan pendidikan sesuai dengan situasi, kondisi satuan pendidikan tersebut mengacu kepada peraturan yang berlaku. bagian keenam pengumuman diterima, daftar ulang dan pendaftardisampaikan melalui surat resmi dan atau daring(daring) atau langsung. dalam hal daftar ulang secara langsung satuan pendidikan melaksanakannya harus memperhatikan protokol coviddinas pendidikan dan kebudayaan. panitia ppdb tingkat satuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan kepala dan dikoordinasikan dengan dinas pendidikan dan kebudayaan. (a) panitia ppdb tingkat satuan pendidikan smp ditetapkan oleh kepala smp, dan dikoordinasikan dengan dinas pendidikan dan kebudayaan. panitia ppdb sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: menyiapkan fasilitas ppdb; melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui sekretaris daerah. panitia ppdb tingkat satuan pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut: memfasilitasi proses pendaftaran calon peserta didik baru' melaksanakan pengolahan data; melakukan seleksi calon peserta didik baru; menetapkan calon peserta didik baru yang diterima; mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima; memfasilitasi pelaksanaan daftar ulang; dan melaporkan hasil penerimaan calon peserta didik baru kepada kepada dinas pendidikan dan kebudayaanmana dimaksud pada maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan. peserta didik setara dari.pindah smp daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyampaikan dokumen berupa: dasar dan menengah.rnallrr^dalam hal dan tidak dapat dipenuhi satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan data pokok pendidikan setelah mendapat izin dari dinas pendidikan dan kebudayaanpada, d,(2t (2t (2tcecep alamsyah berita daerah kabupaten cianjur tahun 2o2o nomort:'|p{da tanggal cianjur juni o2o ditetapkan cianjur pada tanggal juni o2o plt. bupati cianjur, ttd. herman suherman ,s. alamsyah berita daerah plh. se]sekretaris daerah \ . .*r '{ n&}* qf. kabupaten cianjur tahun nomor |
berita kabupaten cianjur daerah peraturan bupati cianjur nomor tahun 201o tentang pt.;r)o\r\\ laksanakan lrl{l( rl,\l,\ pair .\ltl ir, clk.\l.o\(i i\\.rlr i',\ t^r" b.lari kir peran perc'i \!nu tro lirik i f.d.r! srxrilar :.1x5 lfr 'crd l[rotor nnrlxn alkil .t dis.n lxildr {ingin lha jxn l]ot$! dlc.rh l.nrr score mulai bah\x rri d.s.' p.rin lrx dlx r.r.b$ padi hu,rl n,xkr lalu nest proof l,.l.kuda.n ku,ill \trk l,.l.jerry i\murid l\ir.nfr fitur rr. d.dg.dl.rumit llu]r.ri: ditag jidai! norr tahun l9a0 tcl0g dbrtrli.i lr. dr.ller rbr lin llnllurtu profil diri brr b.in. \.g irhtrd l95ii door :il s.tri !ii dari selir diubah alergen ui. lrt lift lang \rarr llstr l168 l.olx.r p.dlb.nt kru dxr.i fr{nilai jrn krbrfrl.n subang d.i.qd drcdgrtiih niu nhd! nomor terr 195t1 kalung pnibcot,kx. dx.'. llx. lih kill dari dll l.!,g lun{xn lt.[,osi r{x b.'.r (l.niu] nc!xm i{.p ablik ofe!! thorn n.o; ll. drbihrn lcnrhxfu! n.!i.iltp, liiklnilo.sir nono l28:l): dili! itu laf! \!nr lin l00l land ! snr.nr icndldjl!l \sini (l .irbrmn ngr lttlnib ldr.ri. liar dxr bila.i l.irbrrd \carr:l bli l.d.ncr noor. ll0ll: d ! ll,rarr! noir fur lcnlrng leneritrtxlir di'rih rbr,!d n.giri n.publik lldin.si. tin l15. trmbrhrn on,bo.d n. !tui dalil ltrdonesi non .ll scb. !riinlni gelar lrdirxr.x diteror kln dcn ! iifnxi ! (longd.! n.ro' lilin,n l008 r.nor! lcrbxhxn k.jm.{.s lid:i! loloda ! i: suhu rel.!r { lcn.n lalu d.l.h ll.rbr \.gitu r.pub lik lot.si. lahan lille] \.i jl). lrdrbih.n dtrxrir )_e!rrx rcftrh info.six \.n)or j.l): lng turning \ltr irlruo: tu.n! liur ill d.;.r (l.nb n. {rrr rdnrbl lod.sin lobi non' lj]. bahar drb nrgrrr rrnrbl jon.rir nomor' pdrrm pcnroinrtrh nono' tahun t.lin! sli nir nii. l,$delik.d 'xr nigra republik lftloi.six lxh!n )0j n.tr .l1. trnrlixlr.n irr )]error rqn,b loud,.sii door rl9al: p.mmr i'cmdirnxh nomor lhr l00i lang i'c,long ringan dan lengrrrsin prior.rsg!,!it p.r.rirxrlr.n d&rxh dbr!n n. !arx r.troll dd.rsi! tro l0r nnnror p.rata l,rniuinrrh n.horor tahun dorong pernah!!li0 s. pemdrnfuhr anl]ra l,cd.rendah. fo.rerinlahrn d.emh papyri dan peoreril lahan d.merah kab fren kor! lembaran \cara li.publik jonesi tahun l00l non tanbxhd tcmbrao \.e.m rcprblil lnd.mesir nomor i'll l00i nhg nrn lnn aksi pref jen \.no k.budi_rln dlf p!ir!ini p8ralurrf di.rxh l\.ttr .l.ra ba.ar \omo. lah ronin! ferrtuor ucrtcri p.rdidilro prior.l nol tahun 2n06 r.iri span{! urr sat la. pendek]kin llisfud!n nlcreolrh: 'err'rr ni.[.n l)rrd l\r] rasio \omn lahir lt06 (.h0! \. '.i,^, lj.turn mencari ddn ixd nasional non.r t*un rc.l.n! lt\o r0u6 rcnlrnr srr dd.r is:mtu[ nx. ],.ndrlrkro dis.r .mn!!b .o. ltr r.hng st0dar (onp.r.nri lisan untuk str llr tendidjkd d.\xr postur dre.rh k.bup.rc. (biru draw tahun term.c ol!.ois deri xmxn dxc din f.rbc dtr lka. o.l asasi p.tu{ltx dictum kru after ci. dju (lereng lli.ah tahun non seri rei!.i lxh lurah d.i.cat pertrlutrr dxc.xb krhularcn cianjur tahu l0l0 r.nrm! lcn pcn ,\rxs pc,.ru,.o l)r.rih kubu|.rcd cianjur dr.r tahu 1001i lurus drama knbuprl.n airnjru der.h turun t0to dor pd.d!.rn brp ci.daur n.]or i.h!o tenda l\!.s. fun ssi da. tft kcr (riil o.!j g.si lindu qan d.s pcndiditao: me\titu sta\ pera'l utt al\ l]i',\'ii te] kiirikulu\i nyata bela]t\il\n (etlntlt]\n u\'fi_rl\, para ddm daun ru|riil.la !dmrksuddc dgi dard ftx lih krhururen airnya. penieridilr nlb jrh lrp.! d,o fenfltiir dicita srbrgxi penleleng !xn penari drama bpr(i pilih dll (irirju. dnrasadahh dnia! prndnliln. kahu feo ciri0r. pado paksa].ikan \juta lok,\i. vai]npo k!.ikuluor rdr tingkat r.r.x drn |knlrtrmn de. dar jun irl drn bihar lam *.rr cr! king dipunakxr s.bagi ted.r fir.l.rela.n t.gir dcm lrelaliran nurul blanc jrr ku.iktrlunr \rdi p.lirik mourn loh ll.lih t.giri tuittrter dcn. lcmblngkii kompercdsi ring disennitlr acre.d ciri this dan por. jrdfuh rc.nrs,k kyung.!tro dr!rah. j ang lerbirli ri.tat milik.lo pilar dolor niti fcl.j.rm rrgrlr kurikulum mda t,c l.j.r.n putra{lf j_oil iuxcnto citt.kini cidrjrtr rdlllh likely t.n! disusun oleh p.m.inr$ oleh utr jrc.,ogkrllf tualirrs p.sana didik lrm pel.nasab arxdaerrlr. ll{ sistem\,baik,\ iti (l) s6r.liar reilonldr likariixn kubik![m reli pdtrjrru mrn l.ott \lac dpo cililodg ixoiur rdxlxh srbnsribo.tkr l\lent r'aix ).nchen.i lrr bcl[]nr. tur d.sir. rich jrn lelap.i rx. k.orpdoti, rins linter sisi.mil seni arah p.lcorbincu i{ndar ko]\'iililnsi dan ko\iii'ini sekop,\h dasar (sij)ti4]\rasa d.\ \']\h {l\ir) l\, .rn,rl rain dgc nan konsep.rasi jrr kontrib.t.osi &rar ill orrlrr dari lel.s ll.klan seni.srd dxr sini)ai{ ko\infty].isi da\ ko\1pf1'::!si )as]\ii seksi aii i'il\inc.\ij pita\i,\ (sn10 \ller alr\ s,\\i\l tya t\, \l.drl rri m.fcxi $ind.r konipctcnn dln loniptenli dari ller\lls nnrlxi d.n lulus lln d.didengar [.lri genre$cr dxd sia\i)ar oi\ ipijiensi dan kompi,tense r)a\^tt st_ kot. al] i\4t\ e\cau tr\s tsl\'i a) sl kota i\lu nlt nc,\ keji]r !ia dl]]\s,\ ,\t.tya (nia). neul u!i! nrnsenri hantu k.tuperenri dx. lompcrcrsi d6rr smatsmk'iia mulai ddi kelas shorter dengan clas scnrerrer din dad uraian sistematika f.d.orr letak$naan krikutun \,1a1r \"to dirinya pada jd{ (l) rercrnl'm rrr.rn dan m.nrpalal bagian. fd* distrik r.lari li.a m!n darwinii bab ketentuan ini] fup asal l.i.r ok' p,'j" b'pd. ,,, i.,l rgd :r ,o.da jrd!r,rd rarr l.pr rnl. !ole. lepa asal4 pcdluran berapi ini mulai berlatar pada tanggal diundaqke. le" e'i oo, ,e. ee'11r.,. 'err r ar .r, bu!lr rni lng. nenek jin dal b<nra arah ditata fka. cian pada class.l mei2010 bupati cianjur, letjen mi]char soi,f'h #ffi mei der ah, n,\sumatra :i957tol,r r9850:l oo, berita daerah kabupaten cianjurnomor tahun lampiran peraturan bupati cianjur nomor ht l tentang pado il,\h" lll ksa\aan kur ili i'rla plt l.\jaran \ii]{'i,\n ok,{i, npo cikal\(; cian.ii]i{ isi dan uraian bab pi]nda itt] lia\ penn irn nalonrl hcrdrsrrlin l'jxncri jrn lrr lng jang dasar nearer r.publik lndonesia tahun 1t. lre ln.tsi rnenlembingk.n kem.pur membentuk rr.([ scn. dcr.d]b balls .r.n! he, mdl lr.r ii. rangka drink.udara. k.|irpin ban!s. b.n{rutin ulr r.n!.i1bin .hr nt.isi freely didik r ! menjadi diusir b.rand i.jr ben.k\. lipid! tuhan yaf! lxh lsi. b.i!t|l.k nilai, sehat, beri|m. cakap. krcxtit nrindni. d.n me|j.di r.r!a negra r.d! d.n.keris soda beda louis le. jllrlian sebagai \url fo.cs french,nro manusia lang lrerlrngn suku hidup, tidak h.ny. rekan dengan kemana l.n kosnlrilsaja, nrelanrkal rekan dengan aspek'rock non. .kh lik. budi peaked, ini. primo dolor. seit lili ski p.ndn lili j.! olx|.x !i dln lcschara rar ! diajari.n sekolah s.cfi sn(cdrrln ni.mih lcrxnln sang,r f.ling tai nremberikdn k.s.ni tai iclldx oceana did unl relid lanun d{lang berbrsri pcn ral.iran nrelilfi rkrlvnxs rsn jni dlx mn !k. nlncapxi tuj luar pcndidilin mendidik xni, llr rig. d.d k.s.halo dx[or l]lrtcmbrgrn\r m.l ltr pc.!r lln. d!.arr ciri(. tr[.ml tl.ngr i!i lrb !.npo r(]dx ltr{ b.drlrrkxtr scj.r.oryx dn.fur "].rt0 ltr psn.:$r siklon!, nrc full] b4i!r,nregrll dri f$d,j,kxr lang dcogrrxrnr. !\pek diri budi)! nlslrlkrt l.\a baris p.nrxrild cikalong l\irene]o arhbrg merusak:r medii rn{ lrk mundo lor! pcnunibrhd fisik. perkembxi !.n psikis, keremnipi lin motorik. nngcohrandxr pcnrltuad t.rghirxrar .nilai nilai gikaprnc dt.lcmosioml sronnilxs lrnirrl ten,span l.la hi.l lrt sehat lang b.nna !ntu[ orerdgshg oenuorb lho dnbxngro lux lotus lisildx,' yx. !srnnbrng dalang risk. pengen d!nin lik!hn ]ins menitikberilk.n op.rxsiomlisxsnrri rinrkrl \tren pendidih nr. lri knrikrn rnrghr srt lrn feddidikxd disp). m.en cilialorgr penari lrr cikrlongrnennliki cluring)rings!n!al lresrrunluldnnaruka. kediri nu.r.n kurikulum lost saturn mendidik.d, ren.di n,al. pelajaran uluran lll' prn! se'ia re.rfr d!| jenis s!{uxn ddrdidikh. dengan perlakuan lebisi horor p.ngc kerikil{ dnr: dnr.ik.tr deg situasi. k.dhi. icb.nea. d. kartel,ish t:ref didik sejak rrl abad x!;!n fnc,t cikrlor! $dn[ tc1l.il dari] tilda. le,!rr.u daerah pasundan jar! fl) naru. belaka dex. iii na.r amino pencak sill air l,ru \e.lrh lrh honor lln!!d kerr! r.t.u cdn \lr lutut brnrlk persurudr l]crew. lln pencil sid lang mengaku weber.dxmtrta da. nrenukri krldrh hidro peron! r.s. hr.s klan prn[n\x nladrrr cik.lone pcfiiludrx dulu nen.si trn free$arik.mri s.bagian dari s.lrh !rtr seni ilmu bel.dti rang dnlrunlrtu oleh merek tolong kita.r.k. kch.rxd.ln mr fto ).r! t.diri r.attr .x0d1 dxr hxn!! dipol.j.ri oleh liars li.nusa!r!n (nu: lll cir.iu si!i.li.i ,nu lri ibu kcberrdrfn_r! sedikit de.ri sedikit diff.mld k.rdr s)arik d.d !ar rrh.turner [energi o.grolsaiior stilisasi tan! brk(i'npsn lor dunia perak lar drhrritk$ djprl me.ri6ih.si disiilka dnr j.bali r.senapan dnn p.latihan nlxenp! cikalong. kini kcbcradaar n1.r0o (riri long oui dilema ken ali [h!!^n]a cin.ju, kanvas lalu lun lah muli dillkukr srb{ub paruh. s.tt.ti hrer}i jn.b dinas wa[it bupati cixnjl. usia ds. nin sej.k hutan rus lalu ital iru chin jog \rog! be5rr. bahkan belia! (r'akil fli cian ltr) .dix untuk jadi denny pelindung figuran iucn cikalong putra bori ci.alur. k.rika nescu sebuah garis.d xns da'xnr diri dara tokoh dad fcinum nfuenpo cikal. glr neo cikal.g dirnrsukri ]\'lita p.l.jin ift lxn ll)lll ulu jarang sd. smp. dxd st\l!|s beliau rendam lul b.il s.n! meorberiru duka ds. p.nuh karena dro!anr tii.bu( sesi ilc der lot. p.tuciolih kru cidera r.nr_ negros, nln dos. ix. tr,, klrjku lun ni.ra lxx.b iuurlln loki col]. cl[rk]njr selang bumi lx. renn scalar plug.ad pour.i lah kabar.ren cituijur drharrpk.n liga aga. tts. didi .r.d1i llt, iemanrf nln sebagai b.rik more.drb.gl{an lele rnpjlo per.lola.n dari dolor d.!a org.ribu.gao dro por.lihdxln lebrgrran yunani sih hidup seh.r !r.altri ibc krn,th5 nlernrskllkrn detlirbuhin siklon e.frtunran sikh lang lcb barri nl.ninslarka. l.naortuan lelennpil. !c[l dir i,lelclakk.n lind.s.r k.r.krd intrel lang k!.t mel.lui id.rdalisrn oilaiollai mn! l.rk. ddn ds!i d.l. inxrntociul,ins nicfgcmblnsrr lrp donitlului, dili b.nxnssuosjrlvab, kerja. di. p.rc.ya diri nlensrtubaogrrn ket.r.rain 0nlr men.si l.s.lan'rrn dari sendiri. ong l.in dan nlcmrh k.ni t xbrlus jrrnrni dan roh.i liogkurllf yang bersih s.b.gai rlnmxn untuk .rencllr perl lebih.o fisil rmg s.nfunrr. lsh hnn seh.l drn _r.n. i'l moninglxlkan rpr.first d!l! rangka orenelihari dan netellrikr. fitri niti hour budaya bangsa. khan[ny. i,aleppo cik.ller d.asil! ilo.g menunda luka. kepekaan.r\x sesuai dosen istilah _king t.rk.ndung irianto cikalong yaitu ller rn5ar cameo! rasa. ruang lingkup nratopelajdan mano cikalongadal.tr seba bai berikut sejauh pennhbtrhan mono cikalong jurus dasar (sepullhju sapuluh jurus': silika; strong r.blok pelpotonel potonsserong; jurus lina iurustu t0) seru tilu dance,( bisa nc, masasikcun motor bobot) tua. pi\ingin lrp una'[ men)crane ng] smh keun nlanbtr l4\ jrr arr) tujuh tanaka waktu meryatubur dar disambut cda menyambut kddaie, flag) menggunikeun 1m+r cni khas cikalong i2. menenrpatkar coat musik l:l. sipat coral dan musik sl&dar konpclcnsi compete.si das menjadi dah landasan urut nengmrban ckm negeri pokok, kepala pembelajaran, nrdicaror pencapaian kor ferensi untuk penilaian dalam mtrmcbs besi.le pembelajar dan pqritaia; leri menldharikan slender pr.ses dln sandar panil.ian dab sta\dar pe'ii]nsi dan kon'petisi dasar slkolaii dasar isi])im diasah ibid itah (\4i) fcn,l prn jdrhtrn train dr.rl \ngj vac pori long sci.r.h singkat main tokoh koh ,von \4a.npo cikalong lalat l.l n{c miliki kein.lpml dar k.l$anrpilan eer[ d.sar mic. nlcniilik k mampuan triad mendasar itik.n ua.npo, cikalong. l(n. lbu krn npr <mpi lain )!!. ir!!r!!l!,r! ill '{i!rlr! mernlrerxe.kin lak lurus mcnrpemgxkan gerak li$t diperagakan genk selong \l.ne js[ jn'e] i'r'rbr ihrer cikal.n ! y.ng ada f.lr cianjur nyeri.i ciri cni nl.unpo c,kalong jng abadi nlenpcrisakr sorik por.re serine lem rae.ko gfa koc l ma nr. cikalong l:l i\lint<r.g.lrn tr\ onl+ \ljl \lcusakrn lns l i potong f.da iudcnpo nlepengal.n jun porong serong pada r1.l g.k.n jls lina pad! moe. guru, seru' jij klien. f!\ rii kehidupan bebas!akal l\hmu dentelaslan peri jarinya berbudi cken luhur dalam kehidupan scli hdi. .lenlunluns lnrlsi dl.i nilai pusat d,n \'lenrberikin .odl.h nenscnrbangkrn sik.p (england d.l.m ichir fai illa.rpu mc'galb nenkan seakan luar primer kesatu pada nlxenpo cikalong dru mcl& peran benar urus menko c,ltdlora tong bcrkdnbang \'lampu menirukan eci*.r ec ldn nlxenpo cik.long xns dicontohkan ol.h orl mampu melekuk.n rcrakm r!tu\ mer kcda px.la nl.expo cikal n{a.rpu ngere.kara arus p.nder kering. padi nla dru ncia*an lahar serapan.run larger k.$lu dln kedua \'lampu dr.niei\k,n lre,big motivasi mtr ber.disipasi dalam nrenaembanekan maen si[ jk.m l], jnr lvltun melakukan pasir8ar macro cikalong niat nrelakuka latihan arus pasangan sultra tdd, niaenpo cikalong garpu nrclal*x. latih jurus pasaran (barbar ndr v,expo (kalong \l.1i llt, ketemdpilin dela.r j.c.agd$ jun single.ada mean. ukir.n{ nlcmiliki ncm dur. daun mem$ka ran kanan fisik dalam teman !.mkm nenilini fngelahuan kemampuan untuk berpatisipasi aktif dalam pcnednbansin menikah pola edisi film dan manfaat beralih jolie. icmi lili kcnrantua. unruk .remngkaikan pasang.r nl.crop nl.miliki kcr.nukilan {lalang las.kan bdrlrulu gemuk.n grand pasangan gerak.n genltdn lasanson lnu. silika dan k8ind pada mac dpo cikal.ns sulit*\ dan kabar pxx l\,l]d.po cikalong miliki pen lcrahua. rc.hng ser.ah nerkenrbareijr ma.npo cilik lons kablprre. cianjur \4cnyebulka. torsi fu.ssi juri r"mg xda dalan babel!jl mae dp. cikal.e \leoiellskrn 0ran ma. lorong nra.rpu mind.sisipan seok fender,orr\ikan !akan juru6juru: ma.iru trik.lon! s.i anak b.ik (ning.n m.utuh bersel!info[i nen vebnrkxo tcrbedian antara ntciniliki lele tampilan man'pu penjelas (enfin! sejarah map cik.lo !in ! be,kennis diciarju i\lcrlclaska. pence, rin neno cikdone l\tenleliskai tiga. menko trik.long m<n?b lrn.!nrh, jer l.l.ng nlm melalukan lalu mnekaiar jru mn.npo cikalong jalan kehidupan i\lclakulao de,!elan nl.demo.musik s.al,x. dlvr bab i]i ndar kompetensi d,\|\ koi\'ip!tensi dasar skor ^h \ifnfncaij per f all sj\ p) \madras s,\n.^wiyah i\,le.r.norman sama pcrkcmblnlrn m.nrpcmg*ro serba!.i gck das mre. cikalong! cix.jur \l.cn cil,l.r. ai3r lvl jelas5k!f lni]angle.kanduosdalinl scarab van cik.l.ng ciri monoid.etika5i rekoil mac.p. clkrlons cin jujur m.nperasilar scptritrh gerakan turut maen civil0ns cara (l) n.(l) sultra stro.g kod sln kod frp.o.s ltr ljdrrjurus tubuh (e) pohon: serl r.u1 sec.r. bc.kc lo.rok \lc dric s!k.n sepuluh bakar uur) m&npo cik.!o.g lun]! land. self ko.et. s!nm, kecil, l iter polis, po(one se(.s. .un ln!tu'juta\ serat s.a alvida memar jari qcr .er mcnrperdglkan berb.gai aplikasi dari lemah dasar n.l\,aleppo \israel6kxi diri s.d.rft ini d{i aplikasi serak sepuluh (jfs) ian mem berakal,n laki dai.j ltrlijrs d.sar s.derhxnr main cikalong cixljlr sec.r. berjasa sx. ucnpcix! b.bagi dc.r \4anno cikal.g vcmpens*r. salah situ .aplikasi dari se.k d6d jur[ u.nro wiki lone'' ciri'jrtr \,lcnielaskan berbeda.n scan d.n telur jurus pan.r nl.ft frigakan ketiga jun ''i ur.n cik.long cia. memprakcka. secara sederhana un[ dln pohon! serong sc.rx lp.s.ign lln! mrcnpo cikal.g' neo)bulan pria. drn linggi d.ri aplikasi ju'us susun dan poros r.r.rg sec.m b.pasangan pada lalat. peranan dariaplikxslurui susun dan scale d.l.m lrhcol]. cikrioog" cia seca n4cnd.rinrhsikinjurus susu. d,n klei s.c.tu sejenis lain jae dpo cir!lone cia jr.jtr. ie[[ lre drsatrsx nlcnjclxsl,n secara. scdcnra.i lng\i p.r.oxn dari lokasi. rtu's susu kocek .l.nr nilon aikxlodg cil.iur sehari i\l.doro ntrasikin jurus su!'o dln serut scc! sedcnixna dlm lie dpo cik!lone charity.sc.rrrbeqrasansx menjelek sc.ara sldefirna lunasi tempe lagaan b.bagai li[6i dari gc.al dasar terus lan utan njlenpo cik.lon! ci.qrr s.arn iltempergakan berbagai .plikxri s.nk drs lln ilaenpo cikal ci. daur s.x.x mean rasakan b.rb.g.i .polisi dari genk dasar virus la.juru ''i\rain wiki long cianjur. \acara nlemperalalan bcrbxgri aplikasi d.ri eml ddd ius hq[a. nlc]po cik.long carl sc.arl lvlcndemo.strrsikar arus susu ddr lo.g scc sederhana dalam 'lljlento cikalong' cianjur scc.r. riclpxsmeln m.ni.laskar secara scdcrhxn! rjr.ssi dad pc'a.dn dari xplilari lurus susu d.d cro.g lrr nl.rp. cik!lons ciale m.ndcnronst laskar juru dar liter i)org secara s.de.luna dalam i\renn ci(alon ! tinju. setim coa\roman menjelaskan scc{a s.dcnftx lunasi din peran dai klik.si hrs s(un nan sipil polong lam mic.tr cik!long cair!r iucn ikan berbagi.i .polisi dari score das jails lxnjurr ''\len cikalong ! cian se.da nlendenioi{rusikanluu sun jung tubuh s.arx side'hi d.lhr vento crklbng cianjur sec.r. bcl$ff glf itirfle lista. secara secara.a l!opsi lengan dari,p it.silon l\u jurus rukun dalan l\'aleppo cik lons' cianjur pen dilan dari jurus {lan aplikasi dari berbagai bagai jurus i\lae dpo cikal.ng' cianjur scorer froransr. berkelok tol \lcodeoronslrxsikin pleno l{along cia dur seorang,n d.n kalo blok dala.r f ruslan scsm baik dan benar nl.trdcmoninsilan xph[ari sepuluh lrs 'l\li.rpo cilxbng cianjur s.iri brrtrslngar dolor sebuah fcreclaran b,\b l\nd,\r kompetensi ar! kompi ien dasar sir mene\gah atas sl\1r\y' s[(ol]\h n,menengah ktn] rli (svk),, at)il asa y]\h (nia) mein arrian sej.nh o.rrem urusan lvlacdp. clk.long cianjur mcnteldrkan nilai ymg rd.kandung dalang sejarah laci cik!lon! cianjur mrnsnlenlink$i teknik rcr.k d.sd lie.po civil.s' cianjur \lc p3rakan full g{rdr (ru$) nltnpo cikalong error (lj rmr.(r) sirna (r) s{only kod sun k.ccr lipcrpol.e rent ltr juli poros dnr sqft scca b.rcl.m dok s,,",i*'r"",p*"'r mcnpcm.makin berbagai !ci!k mcnffr!.kan scprtuh gak (burnt "iu.cnp cilalors ju.ur, sun1x, scr0.g kocar. ln, komet. lipat d.sxr jr* dxn rance main po(ios. sobre sd.ns, .lurus lim.ri lurus ('kolong' cianjur secara. ardi\ idu iuj s.tur jtu f\|\ .lu ni.npcraexkh se.akin tih panc.r .t. iuefrpd.a!$r he. hargai aplikasi drn gerak dasar lurus mac nell.last. selam roped.i ini dri aplikasi seakan sipil (!rut tico ctkr lon! cianjur menilai.antek atrisi dri jurusjuas d{sar s.dohrni nl.expo cl[a cian se.a( berkas.ngx nlc dp.ag*ln be.hlai d.sa. mitt cikal de' corp.rae.lo brrbrgri ju,us pan.er \,lac.fo crlixlong menjual4k.n p$beda secr!leryernrci ddi keling!jurus pancar retro cikalong!' mcn' desakan k.tiga jurus cancer va nru cikalong cixoiur m(iferror[. rru. brill \l.odenonnrasilin srr dan s.rur nlc i]trial!n sah l,lemfraktckd lccn derircijuns sur'. polong s.rong secara drs. dgar pada ian cikal.g c[jur n{enrebulkan return d.n dasi dari aplikasi lurus s[u t.ong see se.arx bern.sa dsa. pada ma. dpo lead.trronstnslkrn unu s!! dan komet selom l.nxrilsi dilan n4.cnt. cikalong cianjur sc.rrx ber.pas. dea i{enjchsk,n seca rcf.inci rirnlsi dar pcn.an dari aplikasi lurus dan kocar d!lrr lccn i]! cikalong cianjur. secara nleniperaeakan bdbxgxi aplikasi dari serl das.r juru. l!'turun ''i\''xe dpo cikal.ng" ia.jur secara nlsmpdralakan badai d.ri era dasar lurus mano cik! ong' sc.m b.n.rias dal.m 'lvlicnfo cik.long cid!secara bcrparanllxn \4e dj.las secara 'variasi ,nasi d.n franco ddi .plilasijurus susun dan stud d.lh i\'lccn cikllou cis diu se.irl \'1cmt ragxkxn herbrgri dari s.rak dxx. lrb tempe.a!rkan berbagai ilc d.mini.xslkrn jurus dar s.rong seca benarkah jin '\i:ei|o cikal.e secara b.rps:oem !lcnjelaskin sc.ara rrllrerioci puteri dir person dari.plikxsijurus susun dan lan into cikal,,.g cianjur secara ili till'l {repo wrong |,: l.jl ucmtdagakao berbagai camila. da.i :urut ju,us din ntliknsi jxi lrsrbrsai bisa lurus vacfpo cikalong dituju secara feronnaar brk.lo.rok terdernon5 ss' d.lutut rujuk {rr. hear isi rl. jen in! .!nrt 5cr.tu h.n,. meojclaskrn scar. rcllrerinci lunasi dan terang dari.plikfuijuus susun da! lurus jlr lunar.llo' lj' rrj rno \l.n a,,',. *r.trl )li.npo jlo {!i pfl.rrnqrr l!loi d!l llr p$g. lynn secr baik dan ben nl.ndemonnrsild alik,si $pulu[]rn ''n4xcr cikal.q cidrju smm beras.ea dalam sebuah fog lmn s.cftabdik daf h.irr pedoman pelaku kurikulum untuk dijadikan perdone oleh ma smk,ma timur penutup mata petajtre mual selir satu pendidik lokal mano cikalong disusun mulai ddi sda4i, sma4t9, diterapkan cianjur pada tanggal mei20t0 bu?a cianjur, tetep suci{tar soi,f:it m.i dari'ch, |
berita daerah kabupaten cianjur nomor tahuuntuk melaksanakan peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun telah ditetapk, bahwa dengudah tidak sesuai dengan perkembangan saat in,erlindungan masyarakat kabupaten cianjur,,,, gg.,,. bagian kelima evaluasi permohonan tim evaluasi oopd. kepala ooo oooatau oleh pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nph dengemp9g. sanksi. pembuatan nph dilakukan oleh opd terkait dan berkoordinasi dengan bagian hukum sekretariat daerah kabupaten cianjur. kepala ooo . ppid mengajukan nota persetujuan pencairan belanja hibah kepada bupati. berdasarkan persetujuan bupati,muda opd terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasabersyarat inas pengelolaan keuangan dan aset daerah, setiap tanggal bulan berikutnyail.dengan tembusan disampaikan kepada bagian pengendalian administrasi pembangunan sekretariat daerahocianju:9g.9g.9g.dua puluh limacc. dan bagian sosial kesehatan ketenagakerjaan dan transmigrasi sekretariat daerah, urusan penanggulangan bencana, dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana,keagamaan pendidikan pemuda dan olah ragadan 9g. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. bagian ketujuh evaluasi permohonan tim evaluasioopd terkait memberitahukan kepada penerima belanja bantuan sosial untuo bagi bagi organisasi, akuntansi rangkap (empat) bermaterai cukup, ditantang opd terkait melakukan proses pengadaan barang: surat pernyataan tanggung inas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten cianjur, setiap tanggal bulan berikutnya. og haoopdbagian pengendalian administrasi pembangunan sekretariat daerah adalah bagian pengendalian administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten cianjuopd terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada kepada bagian pengendalian administrasi pembangunan sekretariat daerah. bagian pengendalsebagaimana dimaksud pada bagian pengendalpengendalian administrasi pembangunan sekretariat daerah dan oocianjur. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku,cap ttd tetep muchtar soleh diundangkan cianjur pada tanggal nov lampiran peraturan bupati cianjur nomor tanggahibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.hibah kop surat skpd (tempat), (tgl bulan) (tahun) kepada yth. bupati cianjur nomor u.p. ketua tim anggaran pemerintah sifat (satu) berkas lampiran hasil evaluasi permohonan hal belanja bantuan sosial tahun cianjur anggarancianjur. jumlah permohonan sebanyak .proposal senilai .dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak . proposal senilai senen, yang terdiri dari: jumlah res, daerah berupa uang daerah berupa barangformat. contoh format berita acara hasil evaluasi permohonan belanja hibah pada hati ini. tanggal. bulan. tahun., kami tim evaluasi permohonan belanja hibah daerahpada . jmasuk keterangan jumlah nilai rp) jumlah nilai rp) belanja hibah uang belanja hibah. barang jasa kota rincian hasil!.bara ost seruan naa format contoh format daftar nominatif calon penerima belanja hibah (dnc pbh) tahun anggaran . nama skpd o.ooiooooooooo jenis belanja hibah: uang barang jasa besaran belanja hibah alamat rencana ket nama calon penerima lengkap penggunaan evaluasi awwal past. oo. aa. wawan lo. tom . oo. keenam, vbullanftahun kepala opd ketua tim evaluasi (nama jelas nip di cap) (nama jelas nip) ket: coret yang tidak perlu format.b.opd rarearennanannenaall. toon il. ppl ole ll. |. oya oto prince bulan tahun tim tapi kepala opd (nama jelas nip) (nama jelas nip di cap)persetujuan bupati tahun anggaran . nama skpd jenis belanja hibah: uang barang jasa" nama lengkap alamat rencana hasil pertimbangan persetujuan penerima skpd lah iai maa tonic bnn denny kena ini oom kerena, vbulanftahun bupati cianjur, tanggal. iii. kanan meeneeerevenenannaann yang bertanda tangan bahwa ini: nip aal lea anta nnnnnananpannnnnnananannnnnnnaanannanaannnanannanyannnanaanaa pangkat mama manten anne enam nae langen anna jabatan hpn nita nucnn rena rak baik ken men eur era pun pan uenunuena hun ran era pan lan kun eka kpu pan edaran ban ana ora anu ktp aan nan ann pepnnnnnnnnnennpanpannaanaannnnanaaannnnnnaananaananaaaannnananaapannnnnaaaananannan, jabatan ton had ena ana aan ana nana aan una ban ban lang alamat lal ana nan papan npapaannannananyanpanannanyanan yaaa yaennnenanyenaa yaaarp sen annnntatatata tatanan nana (onta woooooooo(enannnnnntnnnannnnna upah) belanja hibah sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk pesanpasa!. format.d.tanggal. ujian iii. menenun yang bertanda tangan bahwa ini: nip aal aan pan pannnnnnnnnnnnananannyannannnaaanaannnnannnanannnnanennnnnnannnunnn pangkat ana ana nanda pan nanapannanntannnnnnnnnnnnnanannnanannnnannnnnanannnananennaan jabatan nanda apn dprar aan ara ora nun ban ann kua man penurun kaa aaa pan nan nan kaa fao kan dan dan kaa ktp lan aaa apa anna papan ann anta eaanannanananannnnannannpananaaaana aaa jabatan nun nona nas ann ann naa antara kanan era ban era kau lan pan roa lung dea ada lau hng pan ena aan alamat apa ana pan aaa papan epa tpa napa taat annnanannnnnnnntnnennnnennnnnnnnnnnnn kenalkanooooo oo cennntnntnnnnnnttenaanana pilah) belanja hibah sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk been semua|ri diatas rp. seratus juta rupiah), nol uraian jumlah nawa ' ' ' kewajiban pihak kedua menandatangani surat pernyataan tanggungujian iii. seseeneteneenanerannaanan yang bertanda tangan bahwa ini: nip aaa aaa papan nnnannnannnnnnnnnnnannaanannannnnnannnannannaaannnayananannannaaaannaaannpaaaa berdasarkan keputusan bupati cianjur nomor. tahun . tanggal .jawa barat yang selanjutnya disebut pihak pertama. nama to1000 ena eerrreeee nenek nun keren bhn bhnnnnnn yan rana danau pen nan ana mann aan pbm ktp ben ala anannnnnananenpanannanpa nanang nan pangan nata yan nata tanpa yan yaaa anita jabatan aan apn panen antena peranan nata panen nepnenanaaaayanaaanaanyanaapa yaaa naungan alamat pan ana ann nan apa pan papan tea neyananananaan apa yaya papan namanya yna nayantharkok rupiah), dengan rincian sebagai berikut: jenis barang jasa jumlah unit nilai aan inn aancianj,x.hibahsebagaimanadimaksuddalam dipergunakan. yangdisertai dokumen surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani pimpinan lembaga' organisasi hak dan kewajiban pihak pertama (t).i bulan) (tahun) kepada nomor yth. bupati cianjur sifat lampiran (satu) berkas hal permohonan pencairan dan cianjuree, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja hibah berupa (uang barang jasa) sebesar.e busan: dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah lampiran surat permohonan pencairan belanja hibah belanja bantuan sosial nomorwww $$. jumlah pemohon (nama jelas pimpinan ditanda tangani di cap) catatan: jika pen gunakinn rumah pemohon (nama jelas pimpinan ditanda tangani di cap) format.f.m contoh format lambang tangan dibawah ini: nama nna nan: ann nanepennnnan ann papan pet penjara tap npan pnp papan nana rapat jabatan penataan ann ann yaaa aaa nan panen papan ana bertindak untuk dan atas nama oooenenn naik alamat pep pan area atu panen nanneannap antena edan pan yann yaaa pan penanganan ape atlet nomor ktp ana nanda nata pena ann nap pen enennapepana pen pap app etana apa apa anapntnaanenepatan mail pena ann ana nan anannnnanananaanaananaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaanapananananananpanaanaanadibayang diterima. akan menggunakan belanja hibahformat lambang nama lambang organisasi pelaksana) laporan penggunaan man dari pemerintah cianjur tahun ang sebutkan mo, data pokok penerima hibah (diisi hibah) naskah perjanjian hibah no, tgl, bin, thn) lokasi kegiatan jenis bantuan judul pegiat.' tep ikilbatan dalam organisasi kegiatan, dan lainnya yang relevan2 penutup uraikan kata penutup paling banyak (sepuluh) baris2 penerima belanja hibah (nama lengkap) i.laporan keuangan realisasi penerimaan bantuan realisasi penerimaan hibah tahun adalah sebesar rp. dana bantuan tersebut diterima melalui rekening kenananaaaan nomor: pada bank. sebutkan nama, nomor rekening dan banknya? pada tanggal . sebutkan tan gasanaaannn rincian penerimaan dan penggunaaan dana tahunaan nd) nama sesuai rincian jenis biaya nan ee. ksesuairincianjenis biaya aa. kse dairi jenis biaya penerima belanja hibah (nama lengkap) icianjucc., urusan pekerj,,, urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh kantor lingkungan hidup daerah kabupaten cianjur, 9gsosial, keagamaan peribadatan dan pendidikan keagamaan kesehatan ketenagakerjaan dan transmigrasi sekretariat daerah kabupaten cianjur, |
&trp,fiq zp peraturan bupati cianjur nomor tahunengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, menimbang bahwa untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan pendidikan minimal .gl setiap masyarakat kabupaten cianjur untuk 93p", mengembangkan potensi dirinya ig., dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau me*lanjutkan pendidikan _jenjang yang lebih tinggi, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan ""n.g.i.rt tugas dan fungsi dinas pendidikan kabupaten cianjur bidang penyelenggaraan sekolah menengah pertama; bahwa peraturan bupati cianjur nomor tahun 2oa9 tentang pembentukan sekolah menengah pertama negeri pada dinas pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati cian,r nomor tahun 2oo9 tentang perubahan atas peraturan bupati cianjur nomor tahun 2oog tentang pembentukan sekolah menengah pertama negeri smpn) pada dinas pendidikan dan peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang pembentukan sekolah menengah pertama smpn masih terdapat kekurangan dan sudah tidak """r.i dengan kebutuhan masyarakatmbentukan sekolah menengah pertama negeri lingkungan dinas pendidikan3a) sebagaimana telah diubah dengan undang undang no*o, t"hr., 196g tentang pembentukan kabupaten purwakarta dan kabupatef"pr unit indonesia tahun 196g nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2g5s2oo4 tentang pemerintah 'bahan lembaran negara republik indonesia nomor aa3g); peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendidikan menengah lembaran negara epub[f indonesia tahun nomor si, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor g413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahun 199g tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun logo)lndonesia nomor 3a85t nomor gi, aturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun }ll tentang perubahan kedua atasrr nomor seri d);oo9 nomor pembentukan negeri kabupaten memutus(an: menetapkan peraturan bupati tentang sekolah menengah pertama lingkungan dinas pendidikan cianjur. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: sekolah menengah pertama negeri yang selanjutnya disingkat smpn adalah unit pelaksana teknis p.i. dinas pendidikanan pemerintah"hu. daerah. bupati adalah bupati cianjur. dinas pendidikan adalah dinas pendidikanlembagaan pada dinas pendidikan dibentuk smpn. smpnorganisasi dan tata kerja organisasi dan tata kerja smpn berpedoman peraturan bupati cianjur nomor tahun organisasi dan tata kerja sekolah menengah negeri pada dinas pendidikan. kepada tentang pertama bab pembiayaan biaya operasional smpn dibebankan kepada apbd dan atau sumbangan lain yang sah *o9 tentang perubahan atas peraturan bupati cianjur nomor tahun oo9dan peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang pembentukan sekolah menengah pertama smpn)etep muchtar soleh diundangkan cianjur pada tanggal agustus lra bagian hukum daerah kabupaten cianjur, berita daerah kabupaten cianjur tahun nomor2t lampiran peraturan bupati cianjur nomor tahun ot3af"tar sekolah menengah pertama negeri cianjur cibeber warungkondang dirancang bojongpicung karangtengah sukaluyu pacet smpn cianjur smpn cianjur smpn cianjur smpn cianjur smpn cianjur smpn cibeber smpn cibeber smpn cibeber smpn cibeber smpn cibeber smpn cibeber smpn warungkondang smpn warungkondang smpn warungkondang smpn cipaku smpn cipaku smpn cipaku smpn dirancang smpn dirancang smpn bojongpicung smpn bojongpicung smpn bojongpicung smpn karangtengah smpn karangtengah smpn karangtengah smpn karangtengah smpn mande smpn mande smpn mande smpn sukaluyu smpn sukaluyu smpn pacet kecamatan nama smpn cugenang cikalongkulon sukaresmi sukanagara campaka takokak kadupandak pagelaran smpn cugenang smpn cugenang smpn cugenang smpn cikalongkulon smpn cikalongkulon smpn cikalongkulon smpn cikalongkulon smpn cikalongkulon smpn sukaresmi smpn sukaresmi smpn sukaresmi smpn sukaresmicampaka smpn campaka smpn campaka smpn campaka smpn campaka smpn campaka smpn takokak smpn takokak smpn takokak smpn takokak smpn takokak smpn takokak smpn takokak smpn kadupandak smpn kadupandak smpn kadupandak smpn kadupandak smpn kadupandak smpn kadupandak smpn pagelaran smpn pagelaran smpn pagelaran smpn pagelaran smpn pagelaran smpn pagelaran smpn tanggung tanggung cibinong sindangbarang agrabinta daun naringgul campakamulya cikalagrabinta smpn agrabinta smpn agrabinta smpn agrabinta smpn daun smpn daun smpn daun smpn daun smpn daun smpn daun smpn daun smpn daun smpn dauncampakamulya smpn campakamulya smpn cikal smpn cikal smpn cikal smpn cikal smpn cikal smpn cikal smpn gerbong gerbong cipanas sejati leles haurwangi pasirkuda smpn smpn smpn smpn smpn smpn smpn smpn smpn smpn smpn smpn smpn smpn smpn smpn cipanas cipanas cipanas sejati sejati leles leles leles haurwangi haurwangi haurwangi pasirkuda pasirkuda pasirkuda pasirkuda pasirkuda ditetapkan cianjur pada tanggal agustus bupati cianjur, ttd. tetep muchtar soleh |
bupati cianjur peraturan bupati cianjur nomor t.ir'.] 2ijr4 tentang pedoman pemberian remunerasi lingkungan badan layanan umum daerah rumah sakit ut,ium dimakan kei,as bupati cianjur, bahwa dalm @ska meningkatkan plofcsionatisme, produktivitas, penemu@g@ bada lay@ umm daerah math sal<it umum cima@n kelas maka perlu diberikan rem serasi kepada pejabat pengelola pegawai ydg besinya disesuaikan dengan pendapat operasional bad@ tay.@ umum damn rui sakit umm cimahi kelas bahwa berdasdkd pertimbogm 6ebasaimda dimaksud dalm huruf perlu menetapkan pcruturm bulu ren ford edb grid reuni.asi bagi pejabat pe[g lota k longm pegawai band lay umum daerah rumah sakit undang undang nomor tan@ tentang keung naga lembap negra republik indonesia talun nomor telah maga negara republik indones nomor undang undang nomor tahu tentang perbendahd@ negra lembu@ ngm republik lndonesia tanu nomor tambah lembaga negara republik indonesia nomor undang undang nomor the tentang meme.iks pengelola tagging jawab kelud negera (kabar nesta republik indonesidahun nomor mais l4maga negra republik indonesia nomor undang flag nomor tahun tentang pemerintah daerah lembam negra republik indonesia tahun nomor i25, t@band embed negra republik indonesia nomor sebagai@a ten beberapa ka.li diubah tebal<iir dens undang undang nomor the 200a tentang perban kedua atas under under nomor tahm t utang pemerirtand da rah lembam neg@ republik lndonesia talun nomo! tmballm l bare ne8an publik indonesia nomo. undang roda jrg nomor, tahun tentang perimbdgm keung anda meme.intai pusat pemeranan daerah (trmbdd republik indonesia qanun nomo! tabid trmbdm ngm republik lndonesia nomor undang undang nomo. tahu tents (.sha@ lambda \sara publik indon"s tahun nomor tambah embed negra republik lndonesia nomor udc undang nomor ta}h rnb rumi salo' fmod aea republik lrdonesu tahun oo9 nomor tambahan lembaga negra republik indonesia nomor s072); peraturan pemerintah nomor ahn tentang doeloe reum daerah pembaruan nesta republik indonesia tahun nomor tebal. tf,mba8 negra publik iron'sra peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman pembina dao pengawas anda pemerintah daerah grmbdm negra publik indonesia tahu nomor tambah lembaga negra republik lndonesia nomor peraturan pemerintah nomor aan total pembagian urs pemenang}ld ant@ pemeran et|. pemeran'anm d.era propinsi pemerinuld daerah! kabupaten kota (! mbar n sda publik indonesia tanu nomor tambah rgba}lm t4nbfu negra publik indonesia perahu n menteri dalm negeri nomor a.nu 2oo7 tentang pedoman telain pengelola keung badan land umum dae ehl teratur@ daesh l(abu panen timur nomor tahun 2ooa tentang urus pemerintah daerah lembap daerah kabupaten timur tanu peraturan daerah (abu paten cid nomor tahun oo8 tentang organisasi perintah daerah .ld pembentuk orasi$ perangkai deal klb jpd cid l!f,mbm dde kabupaten .'an,,,r tahu. nomor seri *ba,eainzro lah diubah denga pelacur da rai kabu paten ci3nid nomor tank 2ol0 ren@s perubah kei; ar.s pe_award daerah}l vsb jalan tinju nom;r ta hun center or8mass pem"ranah da"rah pabean kd organiser pe6skat daerah kabupaten cid l mbd& daerah kabupaten cianjur tenun nomor kaum pe,drum& blp"u cnrj nomor nom'r i"'r.,,i roro ",or* fires fungsi tat (cria r'r ordo.s' llnelcngs ee}l s'kir census x"r. rg. dee ,n' grup,'.n timur t6]'b perdrurd bupati bujur nomo tah 'enam doli@ <kn.s pol p'ngelolau edgar band i vda umur durian rma sar' umm cimahi k"las bent daerah drupal mlu tahun nomor 4o); pera_urn bulan tidur \nomor tahu ^nl) ;;;; p"*; lon perawi neuen p'l rur rt jf=u.,? ci.ar keras berita daerah ihu.aten c,dir ta}ld nomor memutuskan match,dks pe,hlmn bupati tentang pedoman pemberian i.iuuienasl dai'i layanan'\ mural iir_;ia murah umum clm kelas bab (ketentuan umum dal peraturan bupati ini, vsg dim']<sud dengan rumah sal{ir umu cit"r kelas seldluhya i1."."i niu cina adalah rudal ss]'' u'um i,*i* xll. v e el" suara pola pengelola@ i:i;;;;;; ;); umm toec pt< blu dr' derek ada diriku rum}| sulit umur cituacd ia"" o, " a r"*aks word dena"lia lm8ar badan ya;d umum daerah pp{_ blu dl' pora pen.lo. {"us band lrvdza umum "l ,i c"."l sakit u;uh cloud (kelas )ds "'"],"i ."" c"""t"' ppk bid rsu cim' zdalalr ;";" ;;;;; k4ssd vac n'berita.d fi"i.'"'diri*j' " p" free la s,m 6ruk t'ne pekan 'i) n' ."r.,. u ".i" v c "'har mru& r"hingga lkd i'i"';;; "i;,,d" asv ax'' aa* 'ogr'a ::;;,;; k"";;'"'" ;(m mel' erd"skd i."i'alr " e"". *u'c" pens ford oaa keren "."pelaku k.ursa da"rah pada mn):' pei;. pens'lol. blue adalah pr'l blue \ds illi"i. fl.*.u terhadap line'jr opera'ion,r ltr ;;;; ?;;'"'". penai. "";aua' xp*sd' ',::b'; i;; v s .u,t '" dapar fesuakm a.'._e ".;*kr;_ v s ber'di<u p'd' blue rds pegawai man sakit umum dimana i(kelas yms seldjutoya disebut pegawai rsu dimana adal.n pegawai y@g bertugas rudal sakit umm ci@cd kela6 yang t rdi! atas pesawat negeri sipil ns), pegawai tetap non pns, pegawai kontrak, pegawai cair adalah imbalan linoleat bersih yde diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola blue pesawat remunerasi adakan ima16 kerja yds dapat berupa gaji, ho.o@ium, judge tetap, insentif, bonus atas prestasi, peso son, de atau pensiun!. indeks adalah cara atau peringkat etik menentukan besar skor individu pegawai. bab perhitungan pasal2 pejabat pengelola blue p.gawai rsu cita.d diberikan rambe esi beldasdkan indeks individual. pemain@ remunerasi kepada pejabat pengelola blue pegawai cium sebagai@ ilmiah<sud pada me.ggunakd formula perhltungd: tomat ind ks individual total index keseluruh jk= jasa kebersmam. bab iii kriteria per{hitungan indeks indo\,'ideal untuk tetapkan indeks individual sebagai dimaksud dalm pasal dn ktu rsu cim(]a dehitunsnya berdasdke in. indikator pelana sekuel kurangnya termin atas: kendall:|mn masa kena lb6i. ina$, *ndiclku l@npetenc! ina tingkat kegawatdtutan l@49o,, "1ddt jabat yog diwddelp6i{@ ad4; dekat golong en; indikator p nilai *ba6irr3e ain2 l$d lada (l),dapat ditebang sesuai dans@ kebuli! lan kondisi rsu cim< t2) bab \1i bentuk remunerasi pemberi rch\rne iii s basah@a ali maksud alle dib tikar dql@ bentuk postif jag pelayan k6.hutan diberikan bagi pejabat pengelola keuangan blue mega@i rsu race. bab evaluasi true e3i kepada &jabat peng loh re.dengan pegasi rsu cited dievaluasi *tiap perhitungan iflix to. individual ditetapkan ddg kekutu@ direktur rsu imam. blu6 &cb ketentuan penutup et' it@ bupati ini mulai diundangkan. csr *tiap mem biltaltke dgudalgd dengan peredpatanntd are b dakar pada tanggal ors! ]r@eetahuinlr, peta@ bupati ini be.ita gagal kabupaten ditetapkan tinju pada tanggal globe! bupati cianjur, diundang6n tidur daerah, ijeijep i'citi,r {'i,ee |
bupati cianjur'r peraturan bupati c1antur nomor tahun tentang perubahan kedua perahu'an bupati cianjur nomor tahun tentang pembantu(an skor"ah menengah pertama negeri ling(angan nas pendidik(an kali]paten candi'r dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, :a. bahwa pembentuk sekon menengah kelima negeri lingkung das pendidikan kabupaten tinju ten ditetapkan denga perahu bupati cianjur nomor tanu tentang pembentuk sekop.] menengah pertama negeri lingkungan dina6 didik liabuparen tinju pe tur bupati timur nomor tahun tentang perubahan atas peraturan bupati cid.jur nomor ainun rentang pembentukan sekolah menetukan pertama negeri lins lane dinas pendidik kabupaten cidjuri bahwa shubuh dens didirikannya sekon menengah nes.n ke. lautan cibinong cikaronekulon kabupaten timur, maka teratur@ bupati tidur nomor tane tentang pembenhrku sekop.h menengah pertama gegen lingkup dinas pendidik kabupaten tidur perlu diubah untuk kedua kalinya bahwa berdasdkd pertimbdee sebagaimana din dusun dalm huruf huruf perlu menetapkan feature bupati lent petuah kedua perang rupa( cianjur nomor tanur tents pembentuk sekolah menengah pertama negeri lingkung dinas pendidikan kabupaten celui il. undang undang nomor tahun tentang sistem pendidik nasional (lambda negara republik indonesia tahun no6or 7a, tambah lembap negra republik indonesia nomor o1)i undang undang nomor tahun 20i4 tentang pemerintah daerah (medan negra republik indonesia tan6 nomor tambah trabajo negara republik indonesia nomor 5sa7) sebagaimana then diubah beberapakali terakhir de.g& undang undang nomor tahun tente perupa}]a kedua atas und@g udeg nomor tahun tentang pemerintah damn l mbd@ negra republik indonesia tahun nomor 'lembah lembap neg republik indonesia nomor pe.atua pemenuhan dor tahun oo5 te.te8 studi pendidik i emb negra republik indonesia 'tahun nomor tambah imbau negra reputriik lndonesia nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemenuhan nomor t.nun tentang perubahan atas pemburu pemerintah nomor ta11un tetes standar pendidik (lembu naga republik indonesia tahun nomor tubam.dan pendidik lembar neg republik& indonesia tanur nomor tambahan lambda negara republik lhu meme.indah nomor tahun tentang pengelola penyelengg pendidik lembam negra republik indonesia tahun nomor tambatan brard roda rpp ablik 'indonesia keputusan menteri pendidikan nasional nomor tentang pedoman pendiri sekon term daerah kabupaten daur nomor tahun tents organisasi pemerintahan dae.ah pembentukan organisasi pen akan daerah kabupaten cianjur (rbara. daerah (kabupaten cianjur tahun nomor seri sebagalmma telah diubah beberaprkrli te.akhir dengan peraturan daerah nomor tahun tentang ketuban ( ri ab\ euro fen kabar csu nomor td}lun 200a tent&e asasi pemeran@ho daerah pcb"nnl a o,gadis si peringkat damn (kabupaten tidur lembap daerah kabupaten ci@iur tahun nomor9); memutus(an menetapkan peraturan bupati tentang perubahan kedua atas perubahan peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang pembenci'kan seksi ah menengah pf]utama negeri lingkungan dinas pend]dian kabupaten perahu bupati tinju nomo. tahun tentang pembantu lan sekop.rh menengah pertama negeri lingkung dinas pendidik kabupaten tidur berita daerah kabupaten cianjur tahun nomor sebagaimana telah diubah denga pecatur bupati kimia nomor ?akun ten6g perubznm atas peraturan bupati tidur nomor tahun tentang pembetrtukm sekolah menengah per@a negeri lingkungan dinas pendidik kabupaten timur berita daerah kabupaten ciri tahun nomor (tentu ddm peraturan bupati cio.jur nomor tahun tentang pembentuk sekolah menengah perda negeri lingkungan dinas pendidik kabupaten tidur berita daerah (kabupaten tidur tahun nomor sebagai telan diubah denga peraturan bupati timur nomor tahun tentang perubah atas pe.atu. bupati diatur nomor tahun tentang pembentukan sekolah menengah pertama negeri lingkung dinas pendidik kabupaten cianjur. berita daerah.h kabupaten cianjur tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan diubah, seri.saa berbunyi pas12 dinas pendidikan dibentuk smpn, (2j smpn bagaimana dimaksud pada sebagaimana ter.annum del empire sebagai bagi lda k tem,sa hku keburu\d',' tanggal ,t, pe6tur bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundi@akan. agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintankd penghddgd perahu bupati ini denga penempatannya dalam berita daerah kabupaten ditetapkan tidur pada tanggal september bupati cianjur, ttd, tjeijep muchtar soleh daerah (kabupaten cianjur. mutasi daerah kabur cian.jur tahun nomor lampiran peraturan bupati cianjur nomor 'tahun 20i5 tentang perubahan kedua peraturan bi'pati nomor taifun 2oi3 tentang pembenci'kan seksi ah nf]geri i,iroki'ngan menengah (kabupaten cia]\jur smpn cikalonekulon smpn galonskulon smpn cikalonglllon smpn cikdlongkulon smpn cikalongkulon smpn cikalongkuloditetapkan cianjur pada tanggal september bupati cianjur, t.iet.'ep muchtar soleh |
bupati cianjur provinsi jawa barat peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang standar pelayanan n,u tonal badan.gram negeri nomor tahun oo7dimundang undang nomor tahun oo9 tentang kesehatan lembaran negara republik indonesia nomor t85); peraturan menteri dalam negeri nomor tahun oo il2 oo2ii 2oo8 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit2oll nomor memutuskan: menetap . bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud.qimakan. pelayanan rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah dimak dimakan kepada masyarakatksuatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atauaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja. penyebut enumerblue rsud ber' preventif), prorirosi (promosi), rp"y"radiologi; pelayananlaboratorium; pelayanan farmasi; pelayanan gizi; pelayanan keluarga miskin; pelayanan rekam medis; pelayanan limbah; pelayanan administrasi manajemen; pelayanan ambulance kereta jenazah; pelayanan pemasaran jenazah; pelayanan laundry pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; pencegahan dan pengendalian infeksi; pelayanan bedah sentral; dan pelayanan rehabilitasi medik. bagian kedua indikator,laksanaan blue rsud wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan spm sesuai dengan peraturan bupati ini. direktur atau pimpinan blue rsudblue rsudpmblue rsud, spm dan penetapan tahapan pencapaian spm; penilaian prestasi kerja pencapaian spm; pelaporan prestasi kerjablue rsud. pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam bersama sama jajaran manajemen blue"gii sesuai dengan spm.blue rsuddan anggaran blue rsudpada tanggal april2 ol8 daerah kabupaten cianjur, berita daerah kabupaten cianjur tahun nomor2t |
bupati cianjur provinsi jawa barat peraturan bupati cianjur nomor racun sig tentang tarif layanan badan t,dye nax umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat; undang undang. \o1)"ahun 201g nomor memutus(an: menetap kan peraturan bupati"adalaueiupl penyediaan barang dan atau jasa yang dua., pr.t t.k praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan p.l.y".,.r, kepadaremis daerahah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan.angka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. bupati adalah bupati cianjurupr puskesmas dengan nama tarif layanan f,ld puskesmas. objek tarif layanan adalah: pelayanan klinis; pelayanan kesehatan masyarakat; dan pelayanan nonidp.* pelayanan klinis sebagaimana'dimaksud dalam huruf meliputi: rawatjalan: pelayanan pemeriksaan umum; pelayanan kesehatan gigi dan mulut; pelayanan kesehatan ibu dan anak keluarga berencana imunisasi; konsultasi. pelayanan jam terbatas unit gawat darurat: pelayanan obstetri neonatal emergency dasar; pelayanan elektromedik; pelayanan ambulance; pelayananlaboratorium; pelayanan rawat inap pelayanan penunjang nonmedis. pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: perawatan kunjungan rumah; pertolongan pertama pada kecelakaan; pengobatan massal. pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bimbingan kerja; pelayanan penelitian; pelayanan studi bandingterdiri atas: jasa sarana terdiri atas: bahan medis habis pakai 4oi5#11tt s.tb tugas ]antur, suherman :an cianjur $*ili f,#t$ daerah kabupaten cianjur. band fi.era * '!,e' diundangkan berita daerah kabupaten cianjur tahun nomor lampiran peraturan bupati cianjur tahun tentang tarif layanan badan layanan umum daerah unit pelaksanaan teks daerah pusat kesehatan masyarakat jenis layanan jasa sarana jasa pelayanan besaran tarif pelayanan klinis rawat jalan pendaftaran surat keterangan sha kir dokter dewasa anak sekolah pemeriksaan buta warna pemeriksaan calon pengantin pemeriksaan virus mata pemeriksaan visum visum korban hidup visum korban hidup untuk asuransi visum luar mayat visum perkosaan pencabulan pemeriksaan kesehatan hari pelayanan gigi dan mulut pencabutan oii: qiq susu oii susu suntik suntik tanpa cities suntik dengan cities ooo qiq tetap suntik tanpa cities suntik dengan cities gioi tetap dengan komplikasi gigi gioi dengan komplikasi pembersihan karang qiq satu relio pembersihan karang gigi manual calling) per rahang atas rahang bawah pembersihan karang gigi ultra sonic smaller satu reqioper rahang atas rahang bawah perawatan topikal aplikasi fluor perawatan issue sealang perawatan kaping pulpa penambahan saraf kunjungan tempatan sementara untuk perawatan saraf kunjungan ll) tempatan sementara untuk perawatan saraf kunjungan lll) permukaan ooo ooo tempatan tetap dengan glass monomer cementooo jenis layanan jasa sarana jasa pelayanan besaran tarif tempatan tetap dengan resin komposit light curing lc) lebih dua permukaan tindakan lain voli oii) pembuatan protes qiq penambahan oii berikutnya bongkar protes ooerculectomv terpanas qiq gangren perawatan oii abses perawatan dry socket buka jahitan operasi operasi odontectomv selektif grinding selektif grinding pelayanan kia kb pemasangan iud pencabutan iud tanpa oenvulit pencabutan iud dengan penulis kontrol iud pemasangan implant pencabutan implant pijat bagi tindik bayi vaginal touches vt) agusan pap smear pemeriksaan iva (insoekulo visual asam asetat' deteksi dini tumbuh kembang balita breast care senam hamil suntik test kehamilan pelayanan konsultasi konsultasi dokter ahli spesialis konsultasi psikolog tanpa assessment konsultasi psikolog dengan assessment voluntary counseling test vct) pelayanan jam terbatas ugd puskesmas pendaftaran ugd nebulizer anak nebulizer dewasa tindik telinga reposisi daun telinga dair) perawatan luka tanpa jahitan perawatan luka dengan jahitan perawatan luka dengan jahitan rp. jahitan buka jahitan buka jahitan 3o.ooo operasi tumor jinak superfisial nsisi eksis sirkumsisi vena seksi corpus lineup o ooo spoofing irigasi resusitasi tanpa (rjp) resusitasi dengan fungsi kandung kemih perawatan luka militan binatang ekstraksi kuku ransel perban reposisi dislokasi inkubasi jenis layanan jasa sarana jasa pelayanan besaran tarif amputasi dengan anestesi lokal dari pemasangan mao atau bundel pemasangan color neck pemasangan infus setiap penambahan cairan insan rp. botol pembersihan segmen ganti balutan verbal bilas lambung tindakan suppositoria perawatan luka bakar perawatan luka bakar perawatan luka bakar pemasangan oksigen iam pemasangan oksigen jam (kelipatan per iam) ro. observasi medik <2iam 2s. 3observasi medik>2iam pemasangan catatan pemasangan tampon pemasangan (satu) spark ekstremitas atas pemasangan (satu) spark ekstremitas bawah pelayanan pond pendaftaran pond pemasangan iud pencabutan iud pencabutan iud dengan penulis pemasangan implant pencabutan implant pemeriksaan djj dengan doppler hapuskan pap smear pengambilan sekret nsisi abses caroline manual placenta ganti perban pencabutan jahitan pencabutan jahitan breast care pasang cabut kateter pasang laminasi persalinan oleh dokter persalinan dgn penyulut oleh dr. persalinan oleh bidan surat istirahat dan surat cuti hamil pasang tampon cabut tampon tindakan digital abortus pelayanan elektromedik rekam ekg foto therraov shonen foto usg snirometer bmi o.o0o pelayanan ambulance pemakaian dihitung sebesar dan selanjutnya ditetapkan per (jarak dihitung pergi pulang pp) pelayanan laboratorium jenis layanan jasa sarana jasa pelayanan besaran tarif kidal( th) kidal indikator kidal indikator drl ims hiv rapid ref gula darah stick asam urat stik kolesterol stik pemeriksaan faces dan urine faces rutin unse rutin urine narkoba pemeriksaan hematologi: hematologi analyzer darah rutin) ahli spectrophotometer hitung leukosit hitung jenis leukosit diff lain endap darah led) mch mhc mcv hitung eritrosit hitung trombosit pcv waktu pendarahan waktu pembekuan golongan darah malaria kimia darah albumin bilirubin total bilirubin direct gula puasa sewaktu jam pulang pergi kolesterol total trigliserida asam urat reum kreatinin protein total slot sept kolesterol hdl kolesterol ldl benzodiazepin orbital morphine dengue ns7 rald fest) a,lc tube test tes cepat molekuler tcm) pemeriksaan bakteriologi putus bta o00 ooo preparat preparat jamur pelayanan rawat lap visite perawatan kelas (per hari) perawatan kelas (per hari' perawatan kelas lll (per hari) jenis layanan jasa sarana jasa pelayanan besaran tarif makan dan minum pasien (oer hari) pelayanan penunjang non medis linen (oer kali anti) jasa limbah medis (per kq) pengasapan foqqinq (oer fokus) pelayanan kesehatan masyarakat perawatan kunjungan rumah p3k maksimal iam pengobatan massal (per orang) pelayanan non kesehatan bimbingan praktek kerja (orang hari) sma sederajat diploma lll strata diploma strata profesi penelitian (per responden) studi banding sarana dan prasarana per hari makan minum (per orang hari) sesuai dengan standar biaya umum pemerintah kabupaten cianjur 80tg suherman |
bupati cianjur provinsi jawa barat peraturan bupati cianjur nomor tahun 2o2o tentang pembentukan rumah aman kes^iahteraai{ sosial anak integratif dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat bupati cianjur, bahwa perlindungan terhadap anak untuk memenuhi hak anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, serta penelantaran terhadap anak, telah diatur dalam peraturan daerah nomor tahun 20t5; bahwa sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan ketentuan peraturan daerah nomor tahun perlu dibentuk rumah aman kesejahteraan sosial anak integrarumah aman kesejahteraan sosial anak integratif kabupaten cianjur1; undang undang nomor tahunbupati cianjur nomor tahun tentang t\gas dan fungsi serta tata kerja unit organisasi lingkungan sekretariat daerah kabupaten cianjur; memutuskan: menetap kan peraturan bupati tentang pembentukan rumah aman kepe.iahteraan sosial anak integratif. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan bupati adalah bupati cianjur.ejaring lembaga penyedia layan:.an, selanjutnya disingkat jmpldan perlindungan anak yang menjadi peserta kepekatan penyediaan pelayanan secara terpadu dalam koordinator rumah aman kesejahteraan sosial anak integratif. dinas sosial adalah dinas sosial kabupaten cianjur. lembaga lain adalah instansi diluar pemerintah daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam perlindungan sosial dan anak integratif kabupaten cianjur seperti dan sosial anakadalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup,tumbuh,sosial anakbagi anak serta menjamin hak hak anak dalam segala usia. l2r larr, penanganan, perlindungan sosial anak integratif. rumah aman kesejahteraan sosial anak integratif selanjutnya disingkat raksa, adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak kabupaten cianjur. pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik dalamndidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktik pekerja sosial untuk melaksanakan tugasfitgason call sebagai bagian dari rumah aman kesejahteraan sosial anak integratif yang tugasnya berkoordinasi dengan pekerja sosial selaku manajer kasusdengan mengintegrasikan keterlibatan tenaga ahli lain, untuk membahas dan menemukan solusi dalam penanganan permasalahan anak. terminasi adalah pengakhiran proses penanganan terhadap anak dan keluarga dengan pertimbangan anak telah mencapai aspek pengasuhan yang peffnanen, keamanan dan kesejahteraan. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk raksa. t\juan dibentuknya raksa sebagaimana dimaksud pada adalah: melakukan penanganan terhadap korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau anak yang melakukan penanganan terhadap anak yang mempunyai permasalahan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; menciptakan keterpaduan dengan berbagai pihak dalam satu sistem layan, dan perlakuan salah terhadap anak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. bab iii kedudukan raksa berkedudukan dibawah koordinasi dinas sosial dan sekretariat. tugas raksa adalah: membangun dan menjalankan koordinasi jmpl dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak; mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak anak yang dinilai berada dalam situasi beresiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasikan layanan jmpl dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan profesional; menciptakan keterpaduan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial anak;raksa terdiri dari: koordinator; seksi pelayanan perlindungan sosial anak; seksi data, informasi dan pengaduan. koordinator dan seksi sebagaimana dimaksud pada ditunjuk akan ditunjuk lebih lanjut oleh bupati atas usul dinas sosial. raksa terhubung dengan jmpl dalam hubungan koordinatif. koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf berfungsi memimpin dan mengendalikan raksa dan bertanggung jawab kepada dinas sosial. seksi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dipimpin oleh kepala seksi yang berfungsi untuk menjalankan tugas raksa sebagaimana dimaksud pada dan bertanggungjawab kepada koordinator. bab tugas dan tanggungjawab koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki tugas tugas sebagai berikut: memimpin pelaksaan tugas tugas sebagaimana dimaksud pada merumuskan kebijakan, program dan kegiatan serta rencana kerja; membangun, mengembangkan, dan memelihara kerjasama jmpl. koordinator sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab: mengendalikan penyelesaian kasus bersama jmpl; melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan secara rutin kepada bupati melalui dinas sosial. seksi pelayanan perlindungan sosial anak sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas tugas sebagai berikut:. menjalankan koordinasi dengan jmpl dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak; mengkoordinasikan upaya penyelesaian masalah bagi kelompok resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan lingkungan pendidikan dengan jmpl; mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan layanan masalah perlindungan sosial anak dengan jmpl; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses 5rusun laporan penyelenggaraan layanan perlindungan sosial anak. seksi sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab: melakukan ketatausahaan kegiatan layanan; melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana layanan; melakukan pemantauan terhadap proses hukum korban dan anak berbasis; melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan, psikologis, sosial korban dan anak berbasis; membuat dan menyampaikan laporan kepada koordinator raksa. seksi pelayanan perlindungan sosial anak dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada dan dibantu oleh petugas a"segmen, pekerja sosial dan jejaring kecamatan, petugas call, dan jejaring layanan rujukan. petugas assesmenmerniliki tugas dan tanggungjawab melakukan asesmen terhadap laporan yang masuk sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan layanan. peka{a sosial bertanggungjawab pada seluruh tata kelola kasus mewakili dan ditunjuk oleh koordinator sampai terminasi. dalam melaksanakan tugas pelayanan perlindungan sosial anak integratif, pekerja sosial bertanggungjawab kepada koordinator melalui kepala seksi. seksi data, informasi dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas; men rusun dan memastikan format dan mekanisme pendataan untuk dipahami dan digunakan oleh raksa dan jmpl; mengkoordinasikan penghimpunan dan pembaharuan (updating) data base perlindungan sosial anak; menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat terkait masalah perlindungan sosial anak; memberikan informasi layanan serta penanganan kepada masyarakat; mengelola data dan informasi hasil kegiatan pegevaluasi dan menyusun laporan kegiatan kajian, pelayanan data dan informasi. seksi sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab: melakukan ketatausahaan kegiatan; melakukan pembaruan {updating) data base perlindungan sosial anak; melakukan pendokumentasian; membuat dan menyampaikan laporan kepada koordinator raksa. seksi data, informasi dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugas dan tanggungiawabnya, dibantu oleh: petugas input dan pengolah data; penerima pengaduan yang sekaligus bertindak sebagai resepsionis. dalam melaksanakan tugas terkait raksa, petugas input dan pengolah data serta penerima pengaduan bertanggungjawab kepada koordinator melalui seksi. petugas input data dan pengolah data memiliki tugas dan tanggungjawab mengingat data layanan. penerimaan pengaduan memiliki tugas dan tanggungjawab menerima pengaduan sekaligus bertindak sebagai resepsionis. petugas input dan pengolah data ditunjuk oleh dinas sosial atas usul koordinator dengan mempertimbangkan keahlian dan rekam jejak sesuai bidang kerjanya. setiap anggota jmpl sebagaimana dimaksud pada mempunyaimenyelenggarakan layanan pengurangan resiko terjadinya kekerasan, berlaku ran salah, eksploitasi dan penelantaran anak. menyelenggarakan layanan penanganan terhadap masalah kesejahteraan dan perlindungan anak. melakukan pencatatan, update data dan informasi hasil kegiatan untuk kepentingan perlindungan anak. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana layanan. bab visi, misi dan prinsip layanan bagian kesatu visi visi dibentuknya raksa adalah terwujudnya perlindungan kesejahteraan sosial anak dalam rangka mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal dan bebas dari berbagai tindak kekerasan dan melindungi tumbuh kembang anak daerah. bagian kedua misi pasai misi dibentuknya raksa, adalah: meningkatkan ketersediaan data base layanan anak; peningkatan pelayanan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak secara terpadu; peningkatan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perlindungan sosial anak; peningkatan kualitas layanan dan penanganan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salahterhadap anak secara menyeluruh, terkoordinasi, dan profesional; peningkatan pelayanan pemenuhan kesejahteraan anak dan keluarga; peningkatan peran serta masyarakat dan berbagai pihak terkait dalam perlindungan sosial anak. bagian ketiga prinsip layanan prinsip prinsip layanan: sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah mengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara; konsisten, yaitu dalam pen5s;; akuntabel, yaitu hal hal yang atur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan; berkesinambungan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan dalam peningkatan kualitas pelayanan; transparan, yaitu dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat; keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang berikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi, geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender; rahasia, yaitu rneniamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan oleh peraturan perundang undangan. bab vii pembinaan bupati melakukan pembinaan terhadap rksat. dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada bupati dibentuk tim dengan oleh bupati. bab viii tata kerja dan standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas, koordinator, seksi, dan anggota jejaring lembaga penyedia layanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal baik dalan lingkungan raksa dengan instansi perangkat daerah serta jmpl lainnya sesuai dengan tugasnya. untuk kepentingan keterpaduan layanan antara raksa dengan jmpl, dapat disusun standar operasional prosedur. raksa menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota jmpl sedikitnya (satu) kali dalam (tiga) bulan. raksa dapat menyelenggarakan rapat khusus dengan seluruh atau sebagian anggota jmpl sewaktu waktu sesuai dengan keperluan yang dinilai khusus dan membutuhkan keputusan bersama yang bersifat segera. untuk mendukung pelaksanaan kegiatan maka perlu dilakukan koordinasi antar seksi sekurang kurangnya (tiga) bulan sekali. koordinasi sebagaimana dimaksud difasilitasi oleh koordinator raksa. pelaksana layanan harian melakukan koordinasi progresscall dan melakukan rujukan maupun maupun evaluasi layanan. bab vicianjdiundangkan cianjur gagal juni o2a baris daerah, cecep alam (s) syah i|w a,' *.*" berita daerah kabupaten cianjur tahun nomorimplementasi e procurement bupati cianjur. bahwa dalam upay serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time, pelaksanaan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah dilakukan secara elektronik; bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronika ;utang informasi dan transaksi elektron20ll tentang pengadaan barang jasa instansl(lt. t2. t4. menetapkan peraturan bupati procurement. tentang implementasi bab ketentuan asa secara elektronik. lpse lain adalah lpse luar pemerintah daerah;t0unit layanan pengadaan,maksud, implement procurement adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem procurement daerah. tujuan implement procurementimplement procurement adalah pengadaan barang jasa daerah yang dilaksanakan secara elektronik. bab etika (. dalam melaksanakan implement procurement, semua pihak wajib menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang terdiri dari user dan password'semua pihak dilarang mengganggu dar atau merusak sistem implement procurement; mencuri informasi, memanipulasi data dar atau berbuat curang dalam sistem implement procurement. bab iii keterlibatan para pihak para pelaku yang terlibat dalam implement procurement, adalah pejabat pelaksana kegiatan; p panitia pengadaan pej abad pengadaan; penyedia barangljasa; lpse. para pelaku sebagaimana dimaksud pada huruf dan adalah para pelaku sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor tahun jo. nomor tahun bab lpse ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, organisasi dan tata ke{a lpse akan diatur lebih dalam peraturan bupati sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku. bab tata cara pelaksanaan e.procurement bagian kesatu standar operasional sistem pengadaan secara elektronik (l) pelaksanaan e procurement menggunakan metode yang tersedia dalam dikelola oleh lpse. tata cara epbd. bagian keempat pengaduan tata cara pengaduan pelaksanaan lpse ditetapkanet] \1i ketentuan pt]italian (l) peraturan bupati ini mulai berlaku et etil' tahun anggaran secara bertahap lingkungan pemerintah daerah. untuk menjamin pelaksanaan e pro l'ut( utt tlt. masing masing pimpinan unit kerja opd lingkungan pemerintah daerah dan atau pr\ kpa dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang ujian rtrenguurr akan e procurement dengan menentukan batasan nilai paket. sehingga scl luruh atau sebagian pengadaan paket unit kerja opd menggunakan e procurement. untuk pelaksanaan pembuatan tahapan tahapan sebagaimana dimaksud pada masing masing kepala unit kerja opd harus melakukan koordinasi dengan lpse. dalam melaksanakan fungsinya, terutang"re. untuk mempercepat implementasi eproc ttemerl. lpse dapat menjalin kerjasama dengan lpse lain yang telah memiliki inf'r't'] ni'jeep muchtar soleh diundangkan cianjur november berita daerah kabupaten cianjur tahlil 20i nomor |
bupati\ ciri.iur peraturan bupati cianjur nomor tahun 2ol3 tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah i(kabupaten cianjur tahun anggaran menimbang dengan rahmat tuhan yang maha tra bupati cianjur, bahwa untuk melaksanakan kelcnl menetapkan peraturan bupati tcntarrg pcnjabarrin pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pr:dapatan dan belanja daerah tahun anggaran undang undang nomor tahun tentang mengingat pembentukan daerah daerah kabar paten dalam lingkungan propinsi djawa barat berita negara republik indonesia tahun nomor sebergarimana tcl:rh diubah dengan undang ur ruang nomor tahun 1qtahun tentang penyelcnggareran negara yang bersih dan bebas dari i{orr rasi, i{solusi cl:rrr nepotisme lembaran negara republik error:kesia tahun nomor tambahan lembaran negara repel:i republik ind<inersia nomor a287); undang undang nomor tahun oo4 [rentan!{,er rg undang nomor tahun oo4 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab,ab i(ruangan r negara lembaran negara republik lndonesia l'ahun oo4 nomor tambahzrrrilrrr republik indonesia tahun oo4 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor aa21kali dir ubah terakhir dengan undang undang nomor tahun tentang perubahan keluararu'>kpajak cl5r relik irrdoncsia nornrtr 523a\; peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan i(ruangan badan layanan umum lembar:in negara republik indonesia tahun nomor tambahan l,lembaran negara repr relik indorrcsia norr:i(keuangan badan la kanan umum lembeirarr negara republik indonesia tahunr l,lembaran negara repr,relik indonesia nomor a575\; pera lurah pemerintah nomor l'ah tentang sistem informasi keuangan setelah lembaran negara republik indonesia tahun nomor i38, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana lelah diubah dengan pera lurultr pemerintah nomor tahun terutang perubah ran atas peraturan pemerintah nomor tahun tent.in,l, sistem informasi keuangan daerah lembaran negari t republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5l55); peraturan pemerintah nomor tahun oo5 lclltiing hibah i(mberilah nomor tahu'trr tcn tllzrng pedoman pembinaan dan pengawasan pcnyclenggaraet>r tambahan lembaran negara repr rilis< incloncsia nomor 4609lr sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemeran[:r'iun ten[ang laporan keuangan dan i(kinerja ins lansiperaturan pemerintah nomor tahun ai(an lahan daerah kabupaten l(ota lembaran negara republik indonesia tahun oo7 nomor tambahan lembaran negari.r republik indonesia nomor a7371; peraturan pemerintah nomor tahun oa7 tentang pengelolaan uang negara daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tiimbahnn i lembaran negara republik indonesia nomor a73 b); peraturan pemerintah:rh nomor 'lailenting perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang bantuan keuangan l<pada partai politik lembu:rarr negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 53s peraturan pemerintah nomor tahun lengan${ ]'ata cara pelaksanaan'l'tugas dan wewenang scr kcdudukiln i(tahun o11 tentilllf( tentang cara pclaksanailrr tugas clan wcwcnalre serta kedudukan i(keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah wilayah provins tentang standar akuntansi pemerintahan l0mbaralr negari republik lndonesia tahun nomor l'ambaharcsill tahun oll nomor tambahan lembaran negar;r republik indonesia nomor peraturan presiden nomor tahun 20ll(dua atas peraturan presiden nomor tahun tentang,e lang pedoman eval rasi rancangan pcat tran daur";rh ten lrr penyusunan laporan pertanggungjawaban penyampaiannya; bendahara peraturan menteri dalam negeri tahun oa9 tentang pedoman tata cara perhitungan, penganggaran dalang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengajar:an, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan i(euangarr partai poli lik; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 201i tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran pera[n:bahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor tahun oll ten lang pedoman peri:brian hibah cl:rrt bantuan sosial yang bersumber dari anggar atr4 daerah kabupaten cianjur nomor tahun ao7 tentang pengelolaan keuangan daerah lembar"ar t daerah kabupaten cianjur tahun oo7 nomor seri peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun )ll tentang anggaran pendapatan dan belanja darat kabupaten cianjur tahun anggaran lembar:r t daerah l(kabupaten cianjur tahun nomor seri d)r peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tal rarrturan daerah kabupaten cianjur nomor. 'l'ahun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah iiabupatcn cianjur tahun anggaran lembaran daerah kabupaten r cianjur tahun anggaran nomor. seri d); memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan bulan.]a daerah cianjur tahun anggaran penjabaran anggaran kabupatel<.9a3 21s. .ss8. ,i65, l449.13 bupati cianjur, cap ttd. tetep muchtar soleh diundangkan cianjur kep sekretariat daerah cianjur, berita daerah kabupaten cianjur tahun nomor |
er@, larr*p peraturan bupati cianjur nomor tahun ten,rating perubahan atas pera'iuran bulan1 manjur nomor tahun 2oo9 tentang pembantu(an taman kanak.(ai\]ai< negeri dan sei{olah dasar negeri {sdn) pada dinas pendiri(an dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, bahwa embrnhrke tdd kds kick newsen sekoci dasar newsen pada emas pcndlou@ kabupaten cianjur telah diatur dalam peraturan bus cian nomor t.hun rentang pembentuk tman dal rusak negeri sekolah das messi dt9 pada dms p didik@; bah@ sehubungan denga pendeta pendiri4 uit seko lai dasa negeri dn) baru, mata perahu bupati tinju nomor t.laun tentang pembenhrkd t@d kak l(dak resmi se.koran das nge! sdn) pads dms pendis&@ ba,tr@ berdasdkm pertirbdgd sebagainya dima&sud dalam href huru perlu menetapkan peran bupati dog petuah atas peran.fu bupati jur nomo. eun tent&g 'l@d (anak ( alr negeri sekolah! das negeri sdn) pada dinas pendidik; undang undang nomor tahu list@ pendidik nasional lembap ne8@ klik indonesia tahun nomor tambah.r le;b6!m nes@ republik indon.s:a \nomor und ms. landas nomor tahun tent peter;knm baterai llf,mb.lr nesta epub lik indonesia ta.tu 2ooi nomor tambah lrm. negra republik indonesia nomor sebagai tema.h beberapa kali diubah terakhir dest und undang nodo. tanu teo6s ba}!o l(edu a@s under_ using nomor talk 2oo4 tentang t'pemerintah}lal daerah lembaran n gda republik indonesia tahun ne8@ republik undang under nomor tentara4 perimbmgd kel@ga ante pemerintah pusat pemecatan dae e mbar@ nesta republik indonesia tahun nomor tuban l mdd neg republik indonesia nomor 443a)j peran@ pemeranan nomor tanu tentang pendidik das (kode nesta republik indonesia tank nomor t@bano lesbian neg republik indonesia nomor *baeaiftea ten diubah denga peraturan pemerintah nomor tahun {rf,bara republik indonesia' tahu t99a nomo. terbaik lembap ngm republik indonesia nomor peta@ pemerintah nomor tahu tente pdo serta masyrakat d6lah pergi. iko nasional (baja negara republik indonesia tahun nomor t@bahan l ots neg@ republik indonesia nomor 34a peraturan pemerintah nomor aa} tentang pembagian use pemerintah antara pemerintah, pemenntahu daerah opini meme.intan daerah kabupaten kota lomba neg@ republik lndonesia ta]tun oo7 nomor a2, tabah kbd neg republik lndonesia nomor ?); perang daerah kabupaten ci&jur nomor tahu tentang urus pemerintah bld daerah lembap daerah} kabupaten tinju tahun peraturan daerah kabupaten tidur nomor t6nu 2o0a tentang organisasi pcoerintanm daerah pembentuk o.gisa6l persekat daun kabupaten tidur lambe daerah kabupaten cianjur aan nomor seri sebagai telah beberapa kali diubah terakhir denga perahu damn kabupaten cianjur nomor tahun tentang pedang (tiga atas peran dae kabupaten keju nomo. tahun ooa tent@e org*si pemerintah daerah pembentuk organisasi perang6r der6h kabupaten c,mju, lembu daerah kabupaten cianjur tahun pe.atur bupati cid nomor tel]u oo9 len@s pembentuk usat pembina& pend,cik"n tmo l(aak rank sekolah dasa pada dinas pendidikan benda daerah kabupaten cij tahu pe.atur bupati tidur nomor ',.hnn oo9 nba orsaissi kerja pusat pemain@ pendidik tdd (ar el< xm6k dan sekolah dasar pada dinas pendidik@ berita daerah kabupaten daur tank nomor t2. perahu bupati tinju nomor tahun oo9 nhg pembrnrule tmu kelak l 6ak negeri. sekon das negeri sdn) berita darren kabupaten ciri nomor aan pelaku bupati ci&ju nomor 'la]1w or3 tente8 tugas pokok, fungsi tata kerja unit organisasi lingkung dinas pendidikan kabupaten fitur ben@ fran korup eren tidur tail nomor memutus(a merctapkm peraturan bupati tentang perubahan a'aas peraturan bupati cianjur nomor tahun 2oo9 tentang pembentukan taman kana(,(anak negeri dan se](ola]t dasar negeri ketentuan (a) perahu bupati tinju nomor tahu tentang pembentukan tmo mak kota negri sekolah das negeri sdn) pada dms sendi.like berita daerah kabupaten cid. tahu nomor diubah, sehingga bunyi sba aai b ri1qt done& etu bupati ini, pada dms pendidikan dibentuk: taller and l k2r6k pe.r sekolah das negeri. taman kelak kanak negeri sebagaimana dimaksud pada ayah (t) huru yaitu tfl i<anak kak cianjur kecamatan ta]l6 i(ea} (dar< negeri cirujeg hecate cirejmgj tmd kandar (daur seri takokak kendari takik. status lembaga l<aal kuah neg6i sekon gegen seba anime dim l<sud pada adalah eit play@e pusat pemain@ pendidik tma kakak kelak sekolah das pada dilas didik (kabupaten ci@jur. (a) nomenldatui a16at nm6 hyuk sekolah *bagairds p6ds .yar (l) huru seba8limau te@tum dalm lapi@ merusak& bagi tidak terpisah*d ddi perahu bupati ini. (r' *ls would bupati iai mulai berlaku pada ical agd setiap o'ug lrmgetqlruhya, @meiintshkan pen crhdaryo term bupati ini den saa r! nempatalaya date berita daerah (bupati n cianjur. ditetapkan timur pada tanggal okto.r bupati cianjur, ijeijep iiuctit'r s()i,eh diu&ngk carl pada ransel oktober attain berita daerah i{r{iiupaten cianjur tahun nomor i,i:x:. k,{xii( kanan i.negeri dax netral ce d! x.l erb wrurron&n{ qp! q4dcc .r9 gd]ryl!4cs qj!!gko* psr. italia i!&qcc. l{e@r9sen ipad4ns p,!4pe4c spn hpj!?e cibitung sdn sera egglellg bila!,lja i.p.i eiaboq sdn ma! 1l (e, colon a;i;r tik cal lson q!444il qlaslad" op,tz i(e. diasuh ee\gll sdn sha sdn cihjalg sdn citujdg sdn gununehalu sdn gunungan lalu ara sensei.ya spn sindecjaf sdn sinyal8a sdn garansi boron seluas !al la o? i7 csi4cnr l}k l?fu eq cdn bbk,laba q&!a e4!r x6,ap ii@ cola4i s ,+!l km.tr. rugi !l. s"k"*,i__ _ b+t qlr:,g4 e.s? sdn cid4lrg !&piala x.city! stub.lyr !qq]],annan &ryqlslq h 'j.mdcvr sp! sularuyu &4i]l!small q,j! sdn ngu !43i?rne q49!i4c @ta4c jl, howard kp. salasedd llllgrava &cal pq4ry eq+?.e1 sg@4u q!4r94s par{suhu @!! e49l e9sort:9r!. !s,e!l 44c!!ls48 a male q i!4d!&l cr! !e9' ee!! pq! lt9 ca$l x.c.e!bc&lrolgld{otr r,majalaya ps. malmo dlqtgl'' c.qt er.og kp. rsn*! r5. !:rs4i3!. sdn pdddgiara culun8padati xarymuki d i94! @!e.c self&sla!rd, sdn ampla sdn sekadar sdn sirnpsn8 sanders i . pgq ill snk.g; gununacel?aka lyl4{ !'c i93@+ qilllrng b," ir{4e. !.!el cil ryung ko. raj way lp, sinjai8!& .&ace4sct kp. tolong c9r!! p, u@d"v" !!s4,! !al qg@ee! r .s:! !dl tls l0_ ],ofi23 boys!9r44c s!!&e!!!e1l ,leg3naskah si"dang tu sdn bolenglang erirheda gma sdn dunia4 sdn side sdn patut tiga sdn limp4nsi 2a, p ? s4!4cea [email protected] aid.nab mlg sindansharane st!!l?!g!ari'tc pa!cikeusik cib!tuh sdn xomgawgi cd! e!!!!!! eae i34!qe!q pasir eal @p?al sq!9e!a etq. se|rels cid ncidod @es9 lciddnr 9ry49 sr!!l!! dibunuh dibunuh i&!e4sl tcjsarak rel laba jasa,,e q!!4cr ea!!1ea qqkl, menarik &!ei4 lr{e@jadi !e44iaq i9i!!i948 ls])kapu fasa!@cq p3l pse. e3!! dab<ub8ng qq!4gy!o dolar para, r4ea lcerarpawitan x.canatalclm pgkamulya q4tug ak ,;k"; q2!i !r!4q q!4csl hesamsrgh gunung.burung cj@wnc nilai."c dllqlllti bha fli8kaa baymgbars p,q!i4! lcikncam sdn lautdhaiut hltaqin &&+trl q!&i]4el!r t29 2le &yq.l r" v4!!! j,, medali &qq44c$q tn.rtldrati !.s!4q.dill. pi[ .i e!c e4read spn cirimrlti s&.}a* qpn lqi sry s! sq]r&! b"l!@ !a@cr"y" q!!4cr,9ava ]adq, er"y" sengaja sindeejala &b&qtu.su lq3 pm6 nae?k sdn xaryurckr spx bojong jas i{.mi; er.trend. .'l ps. cangkul! citata s![!q'es]!mulya s!4pq sdn neglrbud qd!&s?4q sdn bannon'i sdn pus<jaya adele cibjnli! sdn h.{rumah lins!q,c q!!s@c,c pada bragg8l oktober ehir plr sole |
bupati cianjur provinsi jawa barat peraturan bupati antur nomor tahun et\l tang piagam audit in'ternak lingkungan pemerintah daerah (abuya'ien cianjur dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, menimba :a. ban dalam angka m nindaklmjuti p rature m teri negra pendapat@ aparatur negi reformasi birokrasi nomor per m.pan 200a tentang stedt audit aparat pengawas item pemerintah, visi, misi, t\rue, (senang dan idggsg adat penganut item pemerintah harus tertulis, di*tuju dan difrndatdgdi oleh pimpin te.tinggi orders8i; bahwa agd kry ngd, tanggung lingkup p kawasan menjadi p tugas palet pengawal then pemerintah memiliki landas ,yuridis, diperluas piagam pengawas internal; bahwa b rasakan pertimbdrsa sebagai@ alimalsud dalam huru huruf perlu menetapkan perahu.ar bupati tantang piagam audit ilegal lin erg pem rental derri kabupaten cianjur; m ngengat under undang nomo, tellu tentang pemeriksa@ pengelola dan tunggu jawab ke'mgm negra lembata neasa republik indonesia' tahu oo4 nomor idah lambda need r publik indonesia nomor undang urd@g nomor tahun teater pemerintah}lm daerah lembam n gda republik drones tarra nomor. t@b6,tm i,drale neg@ republik london sia nomor sebagai@a t hn diubah beb apa.l .li gerakan dengan undang undang nomo! tahun tertua perban kedua atas und mg undang nomor tahu tentang pemerintah d&all lembam neg@ r publik indonesia tank ot5 nomor t@bah@ qnb8ie negera r publik indo! sia nomor s679)i pe.atu meme.i etal nomor tahun tente p rel nssdc pemerintah del l mdd nada republik lndonesia tahun eor mba l?bare n.8da republik! indonesia pcraturu pemerintah nomor ta}lua tentang pelapor@ keung (kinerja instansi pemerintah lrm negra republik indo desa tahun nomor bahu lohbdd need republik lndonesia nomor p ratu pem lintah nomor talun tentang sistem pengenal item pem ntah mbm negra republik indon6ia tahu nomor mbah lomba sepupu< indonesia natur peraturan menteri nge pendayagun@ ap{atur negara r rotasi birokrasi nomor per m.pan tentang standar audit pasat pengawas lot m pemerirtatr; peraturan daerah kabupaten tinju nomor talun tente organisasi berkat daerah kabupaten cia daur l mbar da rah (kabupaten tinju tahun nomor perahu6 bupati tinju nomor tah tentang tugas. ferensi t6@ kerja unit orgmiesi length inspektorat da rah bita daerah kabupaten tinju tal nomor memutuskan: menetapkan pemeran bupati tentang piagam audit internal ling(angan pemerintah daerah kabupaten cianjur, bab ketentuan umum ba im restu definisi pasar dal peraturan bupati ini ydg dimaksud denga: bupati adalan bupati cid, inspect a.tulai lnspekorst r kabupaten cid. ins lhr adab inspektur kabupaten cid. :r*%?;: hdi,t"tx"ff bi* h1*"#,"':3i,: k wengi daerah' ,. """* r*"* pemerintah! daerah kabupaten tinju ;;;i.11r11 ^*i' :f :":iffi'.li,f hj:il"^1fl*": i.t;"t:s fl h:';i ":i!f:s"r :x*x.1j',"ffi'tr "#ilh 'h':flee;;ifi:; ;;; pen asas'n in'lcm rrh aparat pengawas item semen d6' lmf*':;x'+#?i#*rfl lth#l$i* (abu paten cianjur' "$]*"* xf**"l.ffi'fff #'d#?: h"#*i "ffi$ jffitrp,#nx h;#* bagian dua maksud tujuh ffi?$ p:lr. #.t#qx,#+ "" 'ig$trf l''ffi "j:ff hff*'il?, l t;#;;#;'ilk''ils'ndar; dan pres bab piagam audit internal t** x**u'p,*ffi,u*ffi i.li,, ^"on ,"," " lampiran dit$dataran ol'h bupati' bab iii ketentuan penutup peran@ ioi mulai bedak pada tanggal diundaeko. a a! setiap 06g mcngetaluinf, memeriotahle p.ratu bupati ini denelifl pg.kembarannya dala& ditetapkan keju pada tanggal m.i bupati cianjur, irvan romano muchtar diundangkan,di tinju usgal mej 20l6 ari$ daerah kabupaten cianjur, nal mutasi berita daerah (kabupaten cianjur tahun nomor lampiran peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang:piagam audit internal ling(unhan pemeriniaii daerah kabupaten cianjur piagam audit ndern pe.gatsu inter adalah *lln proses kegiatan audit, rcti, e! rasi pehdtaum, kegiatan pena esd lain terhadap penyeiengear@ rsas fungsi o.ambisi dalm maka mem rike keyakinan yds meta.lai bahwa satu then dilakqaka sesuai d rgd tolok ulu yeg telah ditetapkan sec efektif efisien utuk kepentingan mimpi dalm mewujudkan tata kep meri dataid ydg baik inspektorat daerah kabupaten tinju! adalah adat pengawas item pemerintah ymg dibentuk menerus sas melaksanakan p naawasd item lingkup pmcrintan daerah kabupaten inspeksi.at daerah} kabupaten diukur memiliki k* nden utuk metrgaks seluruh infomasi, sistem infomasi, catatan, dokumentasi, a*t, personil pada instansi p dekat daerah lingkup pemerintah dae.ah kabupaten cucu yr, dip dur<d sehubungan d ngo pelaksana tugas pokok dan fun ssi pengawas item serta kew mgd lain *bagai tet'st@ dalm lampu.m piagam ini, untuk memjudkd pengawas item yog efektif, pimpin pe@kat daerah unit i< ia pemerintah daerah l(kabupaten cianjur wajib m4cipta<e mem utara lingkung p ngendalio yds p negara intensitas nilai etika komitmen terhadap komp tensi; kepemimpinan ydg kondusif; pmb tukan struktur orgdissi yas sesuai denga kebuttrhdi ddelesasid we$meg langsung jawab ! ng pat; pen food penerapan kebijakan ydg sehat kertas pembina sumber daya musik; hubung kena yog bd} den8ar instansi pemberi terkait. penjelas atas piagam audit item ini adalah sbagalmma te@tum dard dprd poem ini ymg berupa(e bagi ymg tidak terpisah]*m dari pia ini, piagam audit item mulai baku sejak tanggal ditetapkan apabila tipe.luka! er<a .km dilakukan perupa}l4 d6 atau penyembuh@ salju n nomin ke6el@sm denga praktik praktik terbaik bilang pengawas, rubah lingkup rgba6i, perkembdgd ketik praktik pen glengssa@ tugas fungsi pendek"{san suplemen piagam audit in'ern api pendahuluan piagam audit nbn lhtffial audit tuner' paket dokumen ional yog m@katakan wujud, ftwendg, tagging jawab kegiatan pena@su item ol h pengawas enter meme.intai, piatu audit inter merupakan pengatur komitmen bupati terra. lap arti penting snya fungsi pengawas inter atas pen el n pemeran&nm lingkup pemerintah daerah kabupaten ciojlf pengamat item pemerintah api) adalah instead pemerintah ,a!g dib ntt denga tue pelaksana n pengawas item link dgd pemerintah pusat dan atau p meminta daerah, yag termin ddi band pengawas keung pembsglrl@ bpi<p), insee lot j jenderal kelenteng, inspekomt uit mengawasi inter pada kementerian n gda, inspeksi utama inspeksi t4maga pemerintah, inf rektorat uit pengawas item pada ketela tamatan lembaga tinggi negra lembaga negra, lnspektont p.provinsi kabupaten kota, uit pengawas item pada band hukum pemberi4tah lainya 6sesuai denga p.ratu6 gudeg und8d. kedudukan dan peran inspektorat daerah (kabupaten cianjur ins lto.at daerah kabupaten cid merupakan unit kedua yug dalm pelalsdad tugas pokok fungsinya b.rada bertanggungjawab ldgsuns k pada bupati. struktur kedudukan inspektorat dae kabupaten tinju adalah sebagai berikut: seru ltu organisasi api harus dib ntuk sesuai bce inspektorat diri epi{ oleh seo@g direktur. inspektur daerah kabupaten cianjur dimakan diberhentikan oleh bupati clan sesuai denga peraturan pemuda4 undang@ tentang pengangkatan pemberhentian ns, insee!.ht daerah kabupaten tinju be.tanggung jawab lsgshg kepada bupati. auditor inspektorat daerah kabupaten tinju bertanssuns jawab @caa rangsang kepada kepada inspektur daerah kabupaten close. visi dan misi 1inspektorat daesh kabupaten cianjur !lis! visi onset{tot daerah kabupaten isu adala}l: tempurnya sistem perawat yog pref sina.l dal@ pengawas penyelengg pemdinbn derah menuju tdmjudnya tinju.lebih maju amis". visi ini dihadapkan dapat mendukung visi kepala data, yaitu keju. ydg lebih tuju amis.' dumping itu visi ini juga memperhatikan otoritas pembdgue kabupaten timur tahun ydg men sad pada prioritas pembatuud nasional da.lm rpm rencana pembangun toska menengah nasional) tahun kllususya pada prioritas peta@ fih ref@si birokrasi tata kelola pemerinbim untu} met)6tak@ tata kelola pemerintaitu )ag baik, serta misi pehbmgum yeg k@nd ddi rpm kabu paten cianjur tahun yaitu me@takkan pelaku reformasi birokrasi misi keu@, yaitu aktualisasi nilai nilai allan{klimat, dal@ kehidupan bet]msy ed*a! berbasis semesta. mmingkatk6 kualitas sumber daya dunia lan pengawas. menit8kata etuiensi efektivitas pengawas. menit elated disiplin etos kerja aparatur. meningkatkan kualitas pelaku p nsawasd kepada misi serta@ bentuk'm utuh meningkatkan award keahlian adat dalam melslseal@ tugas pengawas. misi kedu berwujud utuk msinskalka daya sana hasil gua ddi objek pemeriksa f,mencegah penyayang@ k@dgu. misi ketiga bertujuan asd adat dapat bekerja sesuai else peraturan p.runding added ymg berlalu menghindari penyalancuq@ ksel@so. misi keempat berwujud utuk meningkatkan kualitas pemuda'rl ydg berdampak pada sepenting& rudal<at. tugas pokok dan fungsi inspektorat derni kabupaten cianjur ?tugas pokok inspeldo dae.ah rabupabn keju adalah merasuki pengawas terhadap pelarrsad lose p perintah@ p menenun daerah (kabupaten eiojur mem punyai tunes: pelatsdae kepegawaian, keu mgd, perencdad, evolusi pelapor pengawasan bidang pemerintah dan aparatur pengawas biden peryelolam ke'hg ast dae.an pengawas bidang pmbsgul@ fisik p nsawasd birds pemhmgune ekonomi, $sial class@ has dkk tua8si tersebut dilakukan menyusu metal<saka! r nc p ngalam internal menguji meng valuasi p latinae pengendali item sistem manajemen niko semua deis ketika*@ merah. rdr p herikstu amiloid atas ket etd, eflsimsi dan ef.civitas bidang keuangan, diisi, operasional, sumber daya musik, sma pra8dea, teknologi |lokasi k niatan lainnya; memberika saro p abaikan infomasi ymg obyektif tentang keg ban ydg dip rike pada semu tingkat membuat lap@ ha6il pengawas men@pake lapor t.sebut \pada epid lembaga kenenterim pemda audit renata, nensaturisis melaporkan pelalsdad tindak kejut perbaikan yang telah disddkanj menyusu prograd utuh mengdalesi mutu kegiatan pen samsul ute eal yeg diakui(nyai melakukan pem risk@ khusus apabila diperlukan. supra aparat p ngalam item peminta}l melaka@akan tugas tokohnya denga dekrit hes mpu: memberiku keratin ymg memadai atas ketat, keheaatd, efisiensi, efektivitas pocapaie tur pen] lenga@@ tugas fungsi instansi pemerintah; memberikan peringatan dini menit stated f aktivitas maj men .is&o dlm penyelengsr@ was sesi instansi pe@erintatr; mmelihea peningkatan kualitas tata k lola penyet nggu tugas fungsi evansi pem rotan. kewenangan inspektorat hrk dapat memenuhi tujuh lingtdrp pengawas item sec menandai, ins klorat daerah kabupaten imir memiliki nde untuk: dengan*s *turun infomasi, sis&m iol,r@i, catatan, dokument asi, aset, boni ymg diperlukan chubu denga pelaktuam tun esi p ngawasd item; melaporkan komunikasi sede mgs d nee pejabat pada pe@kat daerah yang menjadi obyek pengawas pegawai lain ymg diperluas dari maka pelat(mad men]2makan lapor melakukan konsultasi della bupati berkoordinasi d ngd plmplnm lainnya; melakukan koordinasi siarannya d ngm ke8ikatan auditor mengalokasikan sub6 daya npe ko.at da.rah kabupaten ii j". ""rt menetapkan frekuensi, objek, lingkup fngawasd inter; mene pekan teknik teknik ydg diperlukan untuk memenuhi tujuh pengawas item meminta memberi ieh dukung dd atau assist nsi ydg diperluas, baik yeg berasal ddi internal maupun eksternal pemerintah dae (asupan tinju dalam reka p paksaan fungsi p.nga%se item; mendiang kerugld daerah atas peminat@n adat penegak tanggung hawaii insee(tomat daerah kabupaten cianjur dalam penyelenggdetr tung3i pengawas item, inspektorat darah kabupaten tidur bert8gung jawab sec@ terus m terus mengembangkan ndingkaikd prcfesionslbme audition kualitas proses pesan ku6lintas hasil p nyawa8d denga m nga@ kepada st@da audit ysg berlaku; men lesu, mdg mbmgke, metal<seal progam kerja pengawas racun pkp0 yos pergi risiko, khususnya dat@ har penentu skala prioritas asal p@award denga mempertidbangttu ket media ebe! daya pengawasan m nlein kel<upe ket dead mb6 data p ngawasd sehingga dapat @en)elenggdal@ fungsi pengawas into beda optimal; melakukan pemantauan tanda.k laut hasil pengawas; menyampaikan lapor hasn pengawas dan lap@ berkata aktivitas pelat.s.@ fungsi pengawas item kepada bupati close. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan inspektorat daerah (abuya'ien cianjur il1.jud p a, lenggdad pengamat inter oleh lnspekto dari kabupaten tidur adarsh etu& mem ikan nilai teman bagi mencapai tujuh sas@, , itu: meningkatkan sistem peneewase dan pengendalian integer ydg efektif d ngd melibatkan ffi serta skpd @syarat utuk mc@bukan tata kelola pemerintah yds ba& pada pemerintah daerah kabupaten unjuk temjudlya sistem pen8a asm pengendali internal yas efektif e@pu mendeteksi sekda dini gejala penemu6nsan. untuk dapat mencapai tujuh fungsi pengawas item tersebut mala lingkup fngawase iffpekorat dae.an kabupaten cid meliputi: audit internal sec@ berkala atas p n l nggad juga6 tugas pemeran daerah ( kabupaten child dr; audit d ngd hukum tertentu atas penyclengge@ tugas tun si pce.in la}l dari kabupaten tinju: revi atas penyeiengged tugas .bn dasi pemerintah daerah (kabupaten timur, &p rti revi atas lapor kel egd p meminta dae n @iu atas lapor akuntabilitas dia instansi p memintal daerah kabupaten evaluasi atas p nyelenggd@ tugas fungsi pem ringan da rai kabupaten ei@jur, *p rti evolusi atas sistem p ngen6lim item meme entah spip) evaluasi atas pengguna dam konsen fasi asas pemtehrdi pehmtaum aktivitas p ngawasd lainnya,@& b rupa asistensi, $sirusa8i, komunitas terhadap pen.length@ tugas lungsi pem6i dah daerah. adapun kegiatan pengawas inspektorat dae kabupaten inventdiesi temui pengawas; pemeriksa reguler; pemeriksa d khusus eva.luas laki; r@dinasti monitoring evaluasi percepatan peoberutasd kondisi; revi lapor kel e8d pem rental daerah: monitoring peran(aa@ kegiatan anggap; pemeriksa non ppt; petr usung statistik pengawasan; peneliti penelaald info@asi; pen kendali i.tem pemerintah. kode etik dan standar audit api piagam audit intent mensydatkm bahwa auditor dalm melaksanakan pekerja@ya harus indias mengacu pada stand audit code etik sebagai@a diatur d.ld peraturan menteri negra pendayagun@ aparatur nomor: per o4 m.pan tentang kode etik a?lf nomor: per m.pan tente stepa audit api. persyaratan audio& yang duduk dai am inspektorat daerah kabupaten cianjur pers@tan audio. item ydg duduk dal@ lnspektoni daerah kabupaten cianjur sekurang kurangnya m liput: memiliki sertifikat auditor buatan t kais lainnya sesuai return peluang u dard tentang jabatan fungsional auditor; memiliki integritas per.u ydg profesional, independen& jujur, dan oby aktif dalm p lal<sal, d tugas memiliki dg tahum pogatatl@ e 'seni teknis audit disiplin ilmu lain yas rebels den bidang juga$ya; wajib mematuhi kode etik stand audit api wajib menjaga keranasid infomasi terkait denga pelat<sm5m tugas team .jawab pengawas teh kecuali diwajibkan berdasar pelacur peluang eah@i konsep prinsip tata kelola ora disisi yang baik hdajemen niko bersedia freningkatkd p neetanum, kenali kemampuan profesional.lismelya beda terus meletus. larangan perang(apan tugas dan jabatan auditor auditor tida* boleh terlibat lesung dal pelsksdad operasional kegiatan y@g diaudit atau t akibat dalm kegiatan lain ydg dapat maggsggu objektivitas independensi merangkap jabat semasa pejabat auditor tidak boleh t1. hubungan i(dr"'a dan koordinasi untuk< memjudkd efektivitas efisiensi pelaku@ fungsi pengawas item, inspektorat daerah xabupat n cid pe.lu menjalin kerjasama koordinasi dens per@kat daerah (sela objek pen8atau), (menteri p ndayagun@ aparatur negra (selaku lembaga yd8 being untuk merumuskan kelud]<m nasional bids pengawas), adat pengawas@ est h. inspektorat daerah mbp jur dan perangkat daerah dalam reka p lal<sdm tun8si pengawas item, maka huge atara inspektorat da rai kabupaten cianjur denga peringkat daerah adalah hubung@ kecil9e utara auditor audit atau ata konsultan d ngd p.terima dalm setiap petugas (baik penuh8a audit maupun konsultasi), peringkat dae harus member.ikan menyajikan e@si ,@g relieve deng@ tung lingkup peringkat da ran wajib menindas<lanjut setia rekomendasi audit dlberike oleh inspektorat dari kabu paten tidur melaporkan trn.lak lanjut beserta status atas selip rekor ndash audit kepada inspektorat daerah kabupaten cid ses d ngd prosedur ydg bermula. inspektorat daerah}i kabupaten cianjur dan kementerian pendayagunaan,aparatur negara dan reformasi birokrasi flip korat d&rah lhbupater cult h6fus h neg er<an kebijakan pemuda ratu@ bidang pengawas yma nikel ekd oleh kementerian negra pan date rcnenhrkd ern kebiri r<an program persawaso inspektorat daerah kabupaten timur berpatisipasi dalm rapat coord da$ pengawasan rak]@s) yard dipole disarankan oleh i<emateiim benda fgu@ aparatur negra reformasi brick esi eua pen persepsi mengenai kebal<e pesawat@ nasional, sin rgi pengawas nasional, mengulangi mpeg tindih pelaku@ pena@sd, komedi@si pelapor, baik ymg be!6sifat lapor periodik map@ lap ha3ii pengawas@. inspektorat daerah (abuya'ien cianjur dan para'i pengawasan e(stern lnspekto damon kabupaten cid menjadi mite pendamping bagi ap@t pesawat est m seloka pelaktuam penuh cas, baik sebagai penyedia data infomasi dupu sebagai mitra peringkat daesh pada saat p malus temuan audit. inspektorat da iah kabupaten timur dapat berkoord east enam pengawas ekstrem utuk eenguroer duplikasi d6so lingkup penuh@tu inspektorat, nat laut status atas setiap rekomendasi audit ymg disampaikan ap@t pengawas ekstra berupa} bal p ngawasd bagi unse tomat daerah kabupaten@ cid terhadap pdy 1en88@ tugas args instead, inspeksi daerah kabupaten cianjur men maiko lapor hasil memeriksa@ kepada bpk *bagai@a diwajibkan undang undang no, tdl tente pemeriksa pergelotad agung jawab keung@ insee tomat daerah (kabupaten cianjur dan badan pemeriksa 1ruangan dan pembangunan inspeksi daerah kabupaten tidur menjadi mitra kerja bpk selaku pencil penyelenggd spip dalam maka membangun meningkatkan pengendali item pen.intan yd8 meli pun: pen@pe pedoman teknis fnyelenggard spip; $stilisasi spip; pendidikan! pelatihan spip; pefrbimbingd dan kon$rotan3i spip; p nin ikatan kompetensi auditor ap@t pengawas item pemerintah inspeksi daerah kabupaten ci@ju emban sun kerja@a denga bpp selalu koordinator api utuk meningkatkan p ngawase penyeleneed@ pem riltarlm depan meningkat(d kualitas skpd. lnspektoht da ien (kabupaten cid haru6 menggunakan perahu p rature bidang jabatan! fungsional.l author yog dikeluhkan oleh bpk *laku instead pembina jabat fungsional auditor, penilaian berkas a inspektorat kabupaten cid se6a berada harus malai apa.l tujuh, wewenang, t6laguna jawab didennisikd dalam piagam ini tetap memadai dalam kesatu pen&award inter sehingga dapat men@pai tuj@nya. hasil penilai sc@ b kata hds dikomuikasikd denga bupati cid. ditetapkan cider pada tanggal mei bupati cianjur, irvan rivan muchtar |
bupati cianjur provinsi jawa barat peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang tata cara pemberian sanksi adn iinistratif terhadap kepala desa menimbang mengingat menetapkan dengan rahmat tuhan yang mafia esa bupati cianjur, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun tentang pemilihan kepala besa, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pemberian sanksi administratif' terhadap kepala desa; undang undang nomor ,tahun oi4 tentang pemerintnhll5g7) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun }ls tentang perubahan kedua atas undang_ undang nomor tahun 2ol4 tentang meme'tahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun .2ors nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor z9); peraturan daerah kabupaten, cianjur nomor tahun tentang pemilihan kepala desa lembaran daerah kabupaten cianjur, tahun nomor memutuskan: peraturan bupati tentang tata cara pemberian sanksi administratif terhadap kepala desa. bab ketentuan umum dalam' peraturan bupati ini yang dimaksud_rd dengan: bupati adalah bupati cianjur. desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki ]atas *fry"fryangberwenangunttukmengaturdanmengurusurusan pemerintahan, kepentingan .masyarakat setempat berdasarkan prakarsa *".y*uil .i; h"[ asal usul, clan atar1 hak tradisional yang diakui dan idfrom.ti a*^ sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.pemerintah desa adalah kepala desa dibantu urusan pemerintahan sistem pemerintahan perangkat desa sebagai ,r.rrt penyelenggara pemerintahan desa' ulur kepala desa adalah p!jabal. tt*t11l', .:: i33""fi;'1ifl# ;:r*?[r#"lr*?*, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah : rr^*^ antar aat'l ;y##ii;#il dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah disingkat bpd adalah badan permusyawaratan desayangselanjutnyar lembaga yang *.r"r."u"akan iun[si pemerintahan. yang. anggotanya merupakan *.iii j"ti pena ouf, p.*. berdasarkan keterwakilan *li"v"r, dan ditetapkan secara demokratis' perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas sekretaris i"""lp.laksana kecilan'ahan dan pelaksana teknis' bab tatacarapemberiansanksiadmi static kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan *"6u.g"i*rrr. ai*if.""a dah'm dan peraturan daerah kabupaten cianjur nomor5 tahun2o tentang pemilihan kepala desa, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis' sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada selama (tiga puluh) hari. sanksi administratif berupa berupa teguran 1i:* daratan teguran tertulis sebagaimana amat<sud pada "r' ", trt diberikan camat kepada kepala desa seietafr men6apu.tt r.t laporan tertulis dari badan permusyawaratan desa. dalam ha l kepala desa diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis ".u"g"i*ana dimaksud dalam (?), dalam permasalahan ;;g ;"* .t9b*vak ltima) kali masing masing selama (tiga p"iit rr*i param jangka .1ar.tu (satu) tahun sejak teguran pertama diterbitkan, l**t" melaporkan kepada bupati dengan disertai seluruh bukti t.g"i"" tertulis dan laporan dari badan p.t*,r.ya*daratan sa' ,\tas dasar laporan dari camat sebagaimana dimaksud pada bc",i ;memberhentikan sementara kepa la desa' kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pad,a setelah dilakukan pemeriksaan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan penyelenggara rain pemerintahan d daerah, bupati memberhentikan kepala desa, kepala desa direhabilitasi dan diaktifkan kembali oleh bupati dalam hal hasil pemeriksaan perangkat daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahanl11l** ff'"'i}"i?,,," desa kosong, perangkat desa lain melaksanakan tugas dan kewajiban kepa"la desa sampai dengan diangkatnya penjabat kepala desa. penunjukan perangkat desa lain sebagai.mana dimaksud pada: (f,) dilakukan oleh camat. (i)(i) disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan. bab iii ketentuan pf)nutupi' perata,undangkan cianjur gagal jul al7 ris daerah kabupaten cianjur, alam ffi tahun 2oi9 ' menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa eu#r cianjur, bahw; bahwa keuntungan yang layak diperoleh dengan melakukan pelayanan tempat rumah potong hewan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar; bahwa besarnya tarif retribusi rumah potong hewan berupa biaya tempat pemotongan dan kandang bagi hewan besar (sapi, kerbau dan kuda) dalam peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang perubahan tarif retribusi rumah potong hewan, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga peraturan bupati cianjur nomor tahun ol7 tentang perubahan tarif retribusi rumah potong hewanl2 nomor seri sebagaimana telah diubah peraturan daerah kabupaten cianjur nomor' tahun oi7 tentang pen:bahan atasi7 nomor peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang perubahan tarif retribusi rumah potong hewan2oi7 tentang perubahan tarif retribusi rumah potong hewan. ketentuan dalam peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang pembuahan tarif retribusi rumah potong hewan berita daerah kabupaten cianjur tahun ol7 nomor diubah sebagai berikut: tarif rumah potong hewan sebagaimana diatur dalamt2 nomor seri seba.ga"irna.na. telah diubah peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun ol7 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun ol2 tentang retribusi rumah potong hewani lembaran daerah kabupaten cianjur tahun oi7 nomor diubah dan ditetapkan menjadi: biaya tempat pemotongan dan kandang2. (dua ribu lima ratus rupiah) ekor; unggas sebesar rp300, (tiga ratus rupiah) ekor. biaya pemeriksaan kesehatan hewan ternak10. (sepuluh ribu rupiah) ekor; unggas sebesar (seratus rupiah) ekorull p0ltg cianjur sulit ots daerah kabupaten cianjur. sugandi tugas ffi:6ur"*man diundangkanpedoman penugasan tentang guru sebagai kepala sekolah menimbang mengingat bupati cianjur, bahwa.dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pada setiap satuan pendidikan perlu ada pemimpin p.ng"lalu p"naik4 bahwa.untuk memimpin. dan mengelola pendidikan pada setiap satuan pendidikan tersebut, perlu ditugaskan dan diangkat."o.ung gu* yung memenuhi persyaratan untuk diberikan tugas tambahan lagu tetapi sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan perlu diatur pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah dengan peraturan bupati. undang undang nomor tahun tahun tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkung* f.opini djawa barat berita negara tahun sebagaimana a detil aiu uai dengan undang_ undang nomor tahun 196g tentang pembentutali luput"n f.urwatyla kabupaten subang. dengan mengubah undang undang nomor tahun tentang pembentukan da;;_ daerah k_o. t;; undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan y.:*l lembaran negara republik indonesiaifan zoo+ nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437j sebagaimana telah beberapakali d]t*_ negara republik indonesia f"ufrurr zoos nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4g44); undang undang nomor 33__o. zor.,ot * n"gu;u r.putrir".u* t"gu.ui " t** n"gurui7, tambahan r"fru** n"g u' tambahan r",nu** n.gu.u republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor 3g. tahun tentang tenaga kependidikan lembaran negara republik indonesia tahun nomor '6g, tinput t. u* n.guru republik indonesia nomor 34g4teriakan n"i.publik inaonerii iat nomor tambahan lembaran negara republililndonei*n" ". +ili peraturan pemerintah nor nor tahun tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah_ daerah propinsi dan pemerintah ou".ur, rumput. roti lembaran negara republik indonesia tahun nomor g2, tambahan tengaran negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor 4g. tahun tentang pendanaan pendidikan lembaran negara republik indonesia tahun 200g nomor 9r, tambahan r.nl** n.g*u republik indonesia nomor 4g64); keputusan menteri pendidikan nasional republik indonesia 162ful2003 tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah; t7. lrr"lyr.g daerah propinsi jawa barat nomor racun bos tentang penyelenggarium pendidikan lembaran daerah tahun nomor seri ruiturran ffb*; daerah nomor peraturan..".ut' ru[urut* cianjur lembaran daerah kabupaten cianjur tahun 20bg nomor oi s*i sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor tahun tst*f perubahan atas peraturan daerah nomor tahun 200g tentang org*ir"rl pemerintahan daerah dan pembentukan organisasi perangkat dead ka6;;;ten cianjur lembaran daerah kabupaten cianjur t:ahun nomor seri d); peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang.{.a pusat pembinaan pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar dinas pendidikan berita daerah kabupaten cianjur tahun nomor 4l); peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja s sekolah menengah pertama negeri dinas "penai gitar' ri.rir"'b"*.r,atas^ negeri man) pada dinas penida** ie".ii j"b""r"fejryllfegeri smkn) pada dina=s f.iai*un qn".itl'bu".ut kabupaten cianjur tahun nomor 4g); memutus(an: menetap kan peraturan bupati tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah. dinas adalah dinas pendidikan kabupaten cianjur. sekolah adalah sekolah t?n. ilmiah_kanak tk), sekolah dasar sd), sekolah menengah pertama mp), sekolah menengah atas sma) dan sekolah 'tur*"nur, kejuruan smk) lingkungan pemerintah kabupaten cianjur. guru adalah pendidik, profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar. membimbing, mengarahkan, melatih, m"nilai dan "evaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan format, pen ei";;#r;; p""aim menengah lingkungan pemerintah kabupaten llur. kepala sekolah adalah kepala sekolah lingkungan dinas pendidikan kabupaten cianjur. bab tugas tambahan (l) guru yang memenuhi persyaratan dapat diberi tugas tambahan dan diangkat sebagai kepala sekolah. pemberian tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud (l) adalah untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan semangat kompetitif. pemberian tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah dilaksanakan sepanjang ada lowongan yang disebabkan *abunya rn"utara i.p"r" ^r"'t"j"r, dan adanya penambahan sekolah baru. mutasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud disebabkan berhenti atas permohonan sendiri; telah mencapai batas usia pensipersyaratan(l),meliputi beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa; usia setinggi tingginya (lima puluh enam) tahun; sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter; tidak lemah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai ketentuan yang berlaku; aktif mengajar dan atau membimbing sekurang kurangnya (lima) tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan se kalah orig "t"i, jr:"ai i"^p", bertugas, kecuali untuk guru harus miliki mengalami r"t**! i* *rr" (tiga) tahun tk; dpmemiliki kualifikasi,akademik serendah+rendahnya sarjana (s1) atau diploma empat (d4) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; memiliki pangkat serendah rendahnya iii c bagi pegawai negeri sipil dan bagi non pegawai negeri sipil disetarakan dengan kepang=kui* y*g a[etu*t* oi"r, ffiuruo atau lembaga yang berwenang. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud adalah untuk kepala a.l. aktif sebagai guru tk; memiliki sertifikat pendidik sebagai guru tk; memiliki sertifikat kepada yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. untuk kepala aktif sebagai guru; memiliki sertifikat pendidik sebagai guru sd; memiliki sertifikat kepala yang di terbitkan oleh lembaga berwenang. untuk kepala aktif sebagai guru mp; memiliki sertifikarlendidik sebagai guru mp; memiliki sertifikat kepala ying"diterbitkan oleh lembaga berwenang. untuk kepala sma aktif sebagai guru sma; memiliki sertifikat pendidik sebagai guru sma; memiliki sertifikat kepala sma y angliterui*an oleh lembaga berwenang. untuk kepala smk aktif sebagai guru smk; memiliki sertifikat pendidik sebagai guru smk; memiliki sertifikat kepala smk yang diterbitkan oleh lembaga berwenang; mem'iki pengetahuan tentang hubungan ke{a dan kerjasama dengan dunia usaha danlatau dunia industri; memiliki wawasan tentang unit produksi. untuk calon kepala sma syf selain persyaratan sebagaimana dimaksud dan juga diutamakan dapat berkomunik";i;l;i; bahu i;;; ;;;i;;;fair" asing lainnya. untuk calon kepala mp, sma. dan smk yang bersertifikat internasional (sbi) ditetapkan oleh gubenur sesuai dengan kjeniran yang serta<u. bab seleksi guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi. seleksi sebagaimana dimaksud (l), meliputi tahap yaitu seleksi administrasi; tahap ii, yaitu tes tertulis dan wawancara berupa peraturan perundang undangan bidang pendidikan,.kepribadian, managerial, t.*i.uurutuun, .up.*i.i'our torium serta paparan karya ilmiah. seleksi untuk calon kepala sekolah tk, dan dilaksanakan oleh pusat pembinaan pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar pada dinas penaiaitan kecamatan, sedangkan untuk untuk calon kepada sekolah mp, sma dan smk dilaksanakan oleh dinas. bab masa tugas masa tugas guru yang m91d1pat tugas tambahan sebagai kepala sekolah selama (empat) tahun untuk (satu) kali masa tugas. masa tugas sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang kembali untuk satu kali masa tugas. guru yang sudah mendapat tugas tambahan sebagai kepada sekolah selama (dua) kali masa tugas secara berturulturut dapat diangkat telah melewati tenggang waktu sekurang kurangnya (satu) kali masa tugas dengan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dim"tr"" p*ir""i"t tzr, memiliki prestasi istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan sekolah lain untuk (satu) kali masa tugas. guru yang diberi tugas tambahan. sebagai kepala sekolah yang dialih tugaskan sekolah lain, masa tugasnya tetap dihitung"seu"g'"i " jail"t"ra'^rr, trl, dil;;i;; alih tugas guru yang diberi tugas. tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud apabila telah ,itu*d tu;;"#il; uangnya2(dua) tahun. apabila.guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah telah berakhir dan atau tidak diangkat kembali, melaksanakan r.* jg"g';;*."rr"i dengan jenjang jabatannya dan wajib melaksanakan kembali p."r p!*u"r":aran atau bimbingan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pemetaan kebutuhan dan penugasan kepala sekolah lemglaan terhadap kebutuhan kepala sekolah untuk dan dilaksanakan oleh pusat pembinaan pendidikan taman kanak kanak dan s.t out guru. nl"^ p.riau, kecamatan, sedangkan untuk mp, sma dan str,tf oitatsanat<an oleh dinas. dalam.rangka menjamin.objektivitas pengangkatan kepala sekolah, apa diperlukan dapat dibentuk tim seleksi. bab vii penilaian (l) penilaian terhadap kinerja kepala sekolah lakukan secara berkala oleh pengawas dan pejabat yang ditunjuk. penilaian sebagaimana dimaksud (r) berdasarkan tugas dan tanggungjawab kepala xt*,,l*t mencakup kompetensi, kepribadian, mana jirat, tewtraris.f, z*, .rp"*iri hasil penilaian sebagaimana dimaksud merupakan dasar penetapan kembali dan pemberhentian sebagai kepala sekolah. bab viii ketentuan peralihan (l) bagi guru yang telah mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah, sebelum berlakunya peraturan bupati ini dinyatakan t"lah i;l;. aun tia* p".iu *;"rtr,i ,.r"r.ri lagi sebagaimana dimaksud bagi guru yang telah melaksanakan tugas tambahan.sebagai kepala sekolah sekurang kurangnya (enam) tahun, sebelumdiuitr** "y" leratriran eip",rl"rilis;ra"h melaksanakan tugas selama (satu) kali masa tugas. bab pemberhentian (l) guru yang diangkat sebagai kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya, karena permohonan sendiri; masa penugasannya telah berakhir; dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya; telah mencapai batas usia pensiun; diangkat pada jabatan lain; dikenakan hukum disiplin; diberhentikan dari jabatan guru; meninggal dunia. pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh bupati kecuali untuk sekolah bertaraf internasional ditetapkan oleh gubenur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. babi ketentuan lain dan penutup (l) penugasan guru sebagai kepala sekolah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berpedoman kepada peraturan bupati ini. hal hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknisalttd. tjiitjep muchtar soleh cianjur juli berita daerah kabupaten cianjur tahun 2o1o nomor |
berita pan daerah kabupaten cianjur nomor tahun peraturan bupati cianjurbupati cianjur, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan bupati nomor tahun tentang implementasi document, perlu ditetapkan peraturan tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja unithubungan komunikasi dan informatika berita daerah kabupaten cianjur tahun nomor peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang implementasi procurement berita daerah kabupaten cianjukepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika,cianjur secara elektronik, selanjutnya disebut unikepala unit layanan pengadaan secara elektronika, selanjutnya disebut kepala unit adalah kepala unit layanan pengadaan secara elektronika kabupaten cianjuryanan pengadaan, selanjutnya disebu, secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala unit layanan pengadaan secara elektronik, selanjutnya disebut kepala unit adalah kepalalompok kerja unit layanan pengadaan,melakukan prosesadaan barang jasa secara elektronik atau procurement adalah kegiatan pengadaan barang jasa yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangabab pembentukan (l) dengan peraturan bupati ini dibentuk unit lpse. menunjuk dinas sebagai pengelola unit lpse. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatudan fungsi (l) unit lpse mempunyai tugas mengelola sistem e procurement lingkungan pemerintah daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada unit lpse mempunyai fungsi penyusunan program kegiatan pengelolaan e procuremente procurement, pelaksanaan pelayanan kepada panitia pejabat pengadaanfulp dan penyedia barang jasa lingkungan kerjanya masing masinge, pelaksanaan tugassusunan organisasi unit lpse, terdiri dari pengarah, kepala unit,bagan organisasi unit lpsedan fungsi unit organisasi unit lpse bagian kesatu pengarah pengarah,dua kepala unit kepala unit,tiga sekretariat (l) sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala unit. sekretariat dipimpin oleh seorangmaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretariat mempunyai fungsi mengkoordinasikan kegiatan lingkungan unit lpse, menyelenggarakmenyelenggarakan hubungan kerja bidang administrasi dengan lembaga terkait, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala unitdipimpin oleh seorang ketua bidang, yang. bagian kelima bidang registrasi dan verifikasi bidang registrasi dan verifikasi dipimpin oleh seorang ketua bidang, yang,dipimpin oleh seorang ketua bidang, yangi dan fitur aplikasi unit lpse,dipimpin oleh seorang ketua bidang, yangjasa. bab tatakerja bagian kesatu umum (l) dalam melaksanakan tugasnya kepala unit, sekretaris, dan ketua bidangopd lingkungan pemerintah daerah. kepala unitketua bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk petunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala unit dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. s5) setiap laporan yang diterima oleh ketua bidangpetunjuk kepada bawahannya. dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada wajib dihembuskan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. dalam melaksanakan tugasnya, setiap kepala unit dibantu oleh sekretaris dan ketua bidang serta dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat secara berkala. setiap pimpinan lingkungan unit lpselingkungan unit lpse(j0) dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan lingkungan unit lpse wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya masing masing. bab vii kepegawaian (l) pengangkatan dan pemberhentian kepala unit serta jabatan lainnya lingkungan unit lpse dilakukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh bupati. sekretaris dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala unitpembiayaan biaya operasional unit lpseoleh kepala unit |
ij{ p. t. .\" l peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tentang ijin mendirikan bangunan n1c r.r mcngingitt dtr n(ian rahmat tujuan yang maha esa rupa'ii c]ian.]ur, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasti dan peraturan daerah nomor tahun perlu menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan tentang retribusi izin mendirikailr bangunan; l.rnclrrng undang nomor tahun tentang,t l)r'nilrcntukitrr [)irc:rh d:torah kabupaten dalam, l lingkungan propinsi r.r.,zr barat berita negar r. republik inrkrnesra 'l'ahun sebagaimana tel:rlr diubah dengan undang undang nomor tahun l96s tentang pembentukan kabupaten purwakarta diri.i kabupaten subang dengan mengubah undang_ undang,, nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi djatvii barat lembaran negara republik indonesia timur nomor tambahan lembaran negara republik1.: indonesia nomor undang undang nomor tahun l981 tentang hukum, acara pidana lembaran negara republik indonesia:r l'luhur nomor tambahan lembaran negara ilcprr baik incloncsia nomor un<lang jntliing nr>ctr tahun ggg tentang pc.n vc)r,negara:in negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme lembaran negari llt:publik inrloncsizr t:hun nomor tambahan l,cmlraran negara republik indonesia nomor 3g51); undang undang nomor tahun oo2 tentang bangunan (gedung lembaran negara republik indon usia ihr rr"r oo2r perencanaan pembangunan nasional lembaran* negri.li republik indonesia tahun oo4 nomor tamba hal lembaran negara republik indonesia nomor unclzrng undang nomor tahun oo4 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik incloncsia tahun oo4 nomor tambahan lernbariir, nigeria republik indonesia nomor sebagaimana rcl:rir lrc'berita kali diubah terakhir dengan 0ndan,r. undang nomor .tahun tentang perubahan ked diri atas undang undang nomor tahun tentang!, meme pindahan dii=l lembaran negara r.t;tito4 tentang, perimbangan keuangan antara pemerintah pu"at j,.i.rl pemerintahan da91ah lembaran negara republik< indonesia tahun nomor tambahan lem bara,r nc gara nomor undang undang nomor tahun tentang penataan, rr ring (l,cmberran ncg:tra republik indonesia tahun ol, nomor 'l'tambahan lembaran negara republik jnd,)n{:.i; nm{ undang undang nomor tahun oo7 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau_pu1au fec}lil.:,i daerah lembaran negara republik indonesia tahun orr nomor i2?,, tambahan lembaran negara republik itr,error, sr; n(,rn' .1j: undang undang. nomor tahun oo9 tentang pamali daerah <.lan retribusi daerah lembaran negara ribu util indent:sia tahun oo9 nomor tambahan lembaran ngira i?r:publik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang perlindungan d"l pengelolaan lingkungan hiduptra republik indonesia tahun nomor g2. 'l'anti:hln l r'mtranrn ncg:rra republik indonesia norr;; pcr:aturan [)cmcrinlah nomor tahun tentang pelaksanaan kitab undang undang hukum acara pidana, {l r.baran negara repr relik indonesia tahun nomor .ltr, 'l'tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan; pemerintah nomor tahun tentang perubahan atas aturan pemerintah nomor ahun 19g3 tentang!, pelaksanaan kitab undang undang hukum acara pidana, lembaran negara republik indonesia tahun nomor,;. tambahan lembaran negara republik indonesia: nomor peraturan perintah nomor tahun ooo tentarrll tinker ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah lembar:rn negara rc publik indonesia tahun ooo nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pcr:aturan pcmcrinlah nomor tahun oo4 tentang pcn.t tilu lilin 'l'an:rh lembaran negara republik lndonesia:r tahun nomor tambahan lembaran negara publik lndonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang,r peraturan pelaksanaan undang undang nomor tahir oo2 tentang bangunan gedung lembaran negar republik indonesia tahun oo5 nomor grioncsia tahu rn nomor tambahan lembar: nagar:r republik indonesia nomor teratur:rn pcmcrinlah nomor tahun oo5 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pcrncrintah i)arah lembaran negara republik indonesia:r 'tahun oo5 nomor tambahan lembaran negar rr republik indonesia nomor pcraturarizllr kabupaten kota lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negari republik indonesia nomor i9. rill rritu i)r:script:th nt>mor tahun o1o tentang tart: cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan kcuerngarn (gubernur sebagai wakil pemerintah wiiayalr i)provinsi (l,gambaran negara republik indonesia tahu t:.: nomor tambahan lembaran negara republik;,: lndonesia nomor sebagaimana telah diubah dengar,,r.; peraturan pemerintah nomor tahun lentil scrub:than atas peraturan pemerintah nomor tahrir o1o tentang tata cara pelaksanaan tugas dur,.,, republik indonesia tahun nomor tambahin lembaran negara republik indonesia nomor i)c'r'itttrr:rn [)morir.tl:rh nomor tahun tentang tari car:t pc'rnbcrian dan pemanfaatan insentif pemungutirit l):rj:rk i)ircrzrh dan retribusi daerah lembaran negar.ri republik indonesia tahun ol0 nomor tambahin lembaran negara republik lndonesia nomor craturirn menteri [)alam negeri nomor tahun orrgc r:; nomor tahun tentang pedoman pengeloliir, keuangan daerah; peraturan monte dalam negeri nomor tahun ai, tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan tempa(lri satu pintu pcr:uluran menteri pekerjaan umum nomor tahun oo7 tc:utang pedoman kuis izin dirikan bangun:| ()cd r:ng; i)peraturan mcnlcri dalam negeri nomor tahun ('n tzi i)r'lon'ra pcm beri:in zir rutang penyidik pegawai negeri sipil lembaran,8 nomor seri d); pcrilluftln dlrcrah kabupaten cianjur nomor tahun l('tting p('nil.tilt pasar tradisional, pus perbelanjaan dan toko modern lembaran daerliir kabupaten cianjur tahun nomor seri c); beralur:tn daerah kabupaten cianjur nomor tahun 20l2 cnt:rng retribusi izin mendir_i tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten cianjur tahun 1_2031petunjuk pelaksanaan peraturan atr rah ttr utang izin mendirikan n(intan bab ketentuan umum dalam pcr:,ckcnins kurs umum daerah, selanjutnya disebut akui) adalah rekening keris umum pemerintah daerah kabupaten t cianjur. aladin pelayanan perizinan terpadu dan penanam:in modal, sclanjutn,va disebut badan adalah badan pclavunan perizinan terpadu dan penanaman moc lii krrllrpxrtcn izr n.j rr. palur badan pelayanan perizinan terpadu darr penanaman modal, selanjutnya disebut kepala badan adalah kepala badan pelayanan perizinan terpadu dar.r penanaman modal kabupaten cianjur. pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu cli bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan peru undang unda t,i rnzrupun vang tidak lakukan usaha yang meliput ller('poin terbatas, perseroan komanditer, persero:ll lrrinnr':t, full atau bumi dengan nama din dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, ltt:rscrkrrlu:t:rgani atau diletakkan atau melayang dalam suatu permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunancli dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai .tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian alarm tempat ringgzrl, kegiatan keagamaan, kegiatan khusus. kt'girl sosial [radar. m:luput kegiatan khusus lain],i1. i3bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari sr:si konstruksi clan umur bangunan dinyatakan lebih ':.'t. fitur.,lr, l.rs) t,rerun. l3irrrgunitrr semi permanen adalah bangunan yang ditinjau_l dan cgi konstruksi dan umur bangunan nyatakan antar:r (lima) tahun sampai dengan (lima belas tahun. bangunan sementara darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan ,_, r ,i b".rgr.roti dinyatakan kurang dari (lima) tahun. bangunan jasa adalah bangunan yang dipergunakan ttnlrrk klpcnlinq:in rrslrhtr zr1:ir r jual beli barang atau jasa. [3bangunan inc]r:stri ad;tlh bangunan yang dipergunakan ulat llk kcgratern membuat atau menghasilkan saat r.i bar:rng. :rnq lln:rn sr>sial adalah bangunan yang dipergunakan lrl ltk kepentingan masyarakat dan tidak untuk mencari tr t rrg;.tangga)r, menimbun atau meratakan tanah yang b<:hubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tcrscb lll. n'lcnlrub: ilr bangunan adalah pekerjaan mengganti ll:in atl rnc n;r nba mcngurzrngi bangunan yang adik, tt:masu.rl< mendirikan bangunan, pagar dan atau sejenisnya yang dir rkr rr dari .jalur jalan, rcl kereta api, tepi sungai, teliti p:rrrtiri, align;rtr alau situ, saluran irigasi, lintasan kabel tinggi bangunan adalah jarak yang diukur oleh.r permukaan 1anah, dimana bangunan tersebut didirikan s:tupai ringan titik puncak dari bangunan. lit, mendirikan bangun:rn, lanjutnya disebut imi ad:rl:rh izin arg clibcrikan dalam mendirikan merubah birngrrnirn kcp:reldasar atau pemberian izin yang khusus disediakan dan tail diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan: orang pribadi atau badan. retribusi izin mendirikan bangunan, selanjutnya disebar_ri retribusi imb adalah pembayaran atas pemberian izi;r mendirikan bangunan oleh pemerintah i)daerah keparlrr orang pribadi :tt:lu b:dan tc masuk juga meru:rir lti trt wajib retribusi ad:oleh orang pribadi atau badan yan menurut scriptura perundang_undangan retribr t:i diu a jikan untuk melakukan pembuat;an retribusi, corn:suk pcmunflut atau motong retribusi tertentu. masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yani merupakan batas u,waktu bagi wajib retribusi unta rlilain mendirikan bangunan. surat izin mendirikan bangunan, selanjutnya dikebiri sim :td:lah surat izin vang diterbitkan oleh femerintirl, l):rt r';rlt kcpaclu orang pribadi atau badan until rnc irika l l:r ngu surat kcc luapan retribusi daerah, selanjutnya disebar skid adalah surat ketetapan retribusi yang menentu.irr bcsarrnr':r .jul:rh pokok retribusi yang terutang. llr:rl lictctzlpan retribusi daerah lebih bay:ir. selanjutnya disebut skrdlb adalah surat ketetapan tribusl terutang. surat tagihan retribusi daerah, selanjutnya disebut stri.) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan at:,ii( adel:rh surat. keputusan atas keberatan terhadap seri) at:ru clokumcn lain vang dipersamakan, dan skrdlb yang dia.jr.rk:rn oleh wajib retribusi. pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, rnc:r'rglrrnpulkan, dan mengelola data atau keterangan lain rya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan )!l 'l'irn 'l't:kuis ad:lah tim pelayanan perizinan terpadu yang:. dibentuk dengan keputusan bupati sesuai dengan kt:bantuan peraturan perundang undangan yang berlaku.i lain yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan saraf:r, bin:ran keluarga. penyidik pegar,r'ai negeri sipil, selanjutnya disebut ppn adalah didik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten cianjur yang pengangkatan,rr dict:rekan scsuzti dengan peraturan perundang., undang:rn. bab perizinan setiap bangunan yang berada daerah harus memiliki imb. dengan ketentuan untuk bangunan gedung yang akan dibangun (bangunan gedung baru), harus melampirkan formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon; izin pc:ntt akan pcall!{un.tan tanah; libro opr kartu idr:nri las diri kartu tanda penduduk; surat ku:tsa dan lolo copy kartu identitas kartu tan<irr penduduk penerima kuasa apabila dikatakan; lot copy sertifikat tanah bukti kepemilikan tanah perjanjian pemanfaatan tanah; lot copy surat pemberitahuan pajak berhutang bumi dar; bangunan tahun berkenaan; surat izin pemakaian tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri dan dihampiri foto cop.v kartu identitas kartu tanda penduduk pemilik tanah; surat keterangan tanah tidak dalam sengketa yar i., client:hui rich desa den camat setempat; larat porn\,:rta.rn tidak keberatan dari tetangga yan!,, roll lisa ngsu ng; surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan until bangunan rumah kontrakan, bengkel, pabrik{, minim:roket, s.lr:tn:t olah raga, sarana peribadatan. tempat penyimpanan bar: lng, tempat hiburan dnr bangunan lainnya yang sekirasekitar dan lingkungannya yang diketahui ri oleh desa kelurahan dan camat setempat; surat pernyataan kesanggupan memelihara kelestarian gambar rencana bangunan yang meliputi situasi, kenali tampak (depan, belakang, dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi) potongan (melintang der memanjang) dengan skala ioo atau gambar situasi dengan skala :5oo atau ioo; ap.bila bangunan menggunakan konstruksi baja, harr rs melampirkan g:ambar dan perhitungan konstruksi baja; ap:bila bangunan bertingkat dan menggunakan struktur bt:ton. h:arus melampirkan gambar dan perhitunglrrr beton apabila bangunan bertingkat lebih dari (dur) lantai ketinggian lebih dari (dua belas) meter, hani:j lampirkan hasil sindir; untuk bangunan gedung dan kepentingan umum dil komersial dengan luasan tertentu harus dilengkapi.,i spl dpl; untuk bangunan perumahan harus dilengkapi dengar dokumen pengesahan site plan dan pengelolaan lingkungan bila luas lahannya lebih dari s.o0o (lima rib lr. oclc pr:cgi. untuk bangunan gedung yang telah berdiri (pemutihan. rus lrrmpirkun formulir permohonan imb pemutihan yang telah dii:r, mohon; foto copy kartu identitas diri kartu tanda penduduk; surat kuasa dan foto copy kartu identitas kartu tanclrr penduduk penerima kuasa apabila dikatakan; foto copy sertifikat tanah bukti kepemilikan tanah perang ian pemanfaatan tanah; foto copy surat pemberitahuan pajak berhutang bumi dern lxrlg rner tahun ltcrkt:naan; surili izin pr:maka:rn tanah apabila pendirian bangunan buk:rn pada t.ranah milik sendiri dan dihampiri foto cop.,. kartu ide entitas kartu tanda penduduk pemilik tanah; grrmbirr situasi dengan skala :5o0 atau surili kirtcrangan bangunan berdiri yang diketahui ok desa kelurahan dan camat; surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan until; bangunan tertentu yang kiranya membutuhkan pengelolaan khusus dan atau memiliki kopmpleksitri yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya yang diketahui oleh desa, kelurahan dan camat sete empat. untuk bangunan non gedung: 'lou'cr nara tale komunikasi, harus melampirkan surat porn\alilin tidak keberatan dari masyarakat sekitar dalam radius (satu) kali tinggi menata yang diketahui oleh desa kelurahan dan camat setempat sctv.rh dilakukan sosialisasi kepada masyarakat; g:rmb:rr situasi dengan skala atau .:tr gambar rencana teknis bangunan menara meliar rti situasi, denah, tampak, potongan, dan detail seri:i perhitungan struktur;;; e:.rarr dan perhitungan konstruksi baja; foto copy kartu identitas kartu tanda penduduk pcr'cecil nil dan a lau penghitung kon instruksi (konstruktor) \'ang namanya tercantum dalam lebar dan penghitungan konstruksi; foto copy bukti kepemilikan tanah sertifikat tanah dan atau perang ian pemanfaatan tanah; foto copy kartu identitas kartu tanda penduduk< pemilik tanah, apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri; surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar ml'n.tr.t apabila menara tersebut tidak dimanfaatkan l<t'rnlrirli klan, tiru sudah tidak laik fungsi; surat cnt)atasan keandalan bangunan tower. lr. bangunan, reklame, billboard, megaton dan bando, hirtus mr'r yang berbatasan dengan titik pendirian reklame; gambar rencana teknis bangunan meliputi gambar situasi, tampak, potongan dan rencana, pondasi ser perhitungan struktur untuk bando megaton dtn billboard; sur;it izin pcrnakaian tanah, apabila pendirian orang lenan truk:rn pada tanah milik sendiri dan foto copy kartu identitas kartu tanda penduduk pemilik tanah atau surat perjanjian pemanfaatan tanah; surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar rt:lama, apabila reklame tersebut tidak dimanfaatkan kembali dan atau sudah tidak laik fungsi; for> copy akta pendirian perusahaan apabila dib:rngen oleh badan. anl angan tunai mandiri atm), harus melampirkan formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon; gambar rencana teknis bangunan meliputi gambar situasi, denah, tampak, potongan, dan rencana pondasi; dan surat izin pemakaian tanah, apabila pendirian bangunan bukan pada pernah milik sendiri dan foto_, cop\ kartu identitas kartu tanda penduduk pemilik: itn:llt .atau surat perjanjian pemanfaatan tanah. 1ulu, monument, tiang bendera, harus melampirkan lirvang berbatasan dengan bangunan; gambar situasi dengan skala o0; gambar rencana teknis bangunan meliputi denah, tampak, potongan, dan pondasi serta perhitungan struktur; surat izin pemakaian tanah, apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri; [oto copy kartu identitas kartu tanda pendudlrl: pemilik tan:rh; dan surat porn):t1a:ri'u nasi. asesoris jalan yang terdiri atas shelter, jembatan r penyebrangan, gapura, harus meyang berbatasan dengan bangunan; gambar situasi dengan skala :2oo; gam bar ncilnil teknis bangunan meliputi denah. lirirtpitk, potongan, dan rencana pondasi fertil rrt nir struktur; surat izin pemakaian tanah, apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri; tirto copy kartu identitas kartu tanda penduduk pemilik tanah; dan surat pernyataafungsi. formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon; gambar situasi dengan skala 2oo; foto copy bukti kepemilikan tanah; gambar rencana dan perhitungan konstruksi teknis bangunan; dan sr print p('rrl\'irl:l:in kesanggupan menjamin selancar: giliran air dan manja,rga kelestarian bangunan irigasi vang sucker crb:rngen. kol:rm rcn:rng, harus melampirkan: lirrrrrulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon; foto copy sertifikat tanah, surat keterangan santri atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sepur dengan ketentuan peraturan perundang undangelt yang berlaku; surat izin pemakaian tanah, apabila pendiri bangunan bukan pada tanah milik sendiri; tirto copy k:tru identitas kartu tanda penduduk ii.: pemilik tanah; llr:rt porn rataan tidak keberatan dari tetangga yan: berbatasan langsung; (r) gambar nc.rna bangunan meliputi denah, tampil. potongan, dan rencana pondasi, rencana sanitasi lr; perhitungan struktur; surat pernyataan kesanggupan untuk membongkrij' bangunan, apabila bangunan tersebut tidal: dimanfaatkan kembali dan atau sudah tidak lain: fungsi. dinding penahan tanah dan atau pagar, hari:; melampirkan formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon; foto copy sertifikat tanah, surat keterangan takarir it{.lu surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesar:,i lengan kclcntu:ln peraturan perundang undangan, var rg ilc rla ku; surat izin pemakaian tanah, apabila pendirian bangunan bukan p:rda tanah milik sendiri; foto copy kartu identitas kartu tanda penduduk rk pemilik tanah; surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung yang diketahui oleh desa kelurahan dan camat; gambar rencana bangunan meliputi denah, tampil<, potongan, dan rencana pondasi. imb sebab:.dimana dimaksud pada diberikan dalam l)untuk sulit izin. il\, tilik clip) l akan dalam hal ii. pcr.l\\'zaman ringan bangunan dalam usaha memperbaiki kurus:krn terutama pada komponen non struktural yang terjadi agar bangunan berfungsi dengan baik sebagaimana:i mestinya seperti perbaikan penutup atap, langit lang., penutup lantai dan dinding pemisah pengisi; pemeliharaan bangunan dalam usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan serta mr:n.jag:r terhadap pengaruh yang merusak, super ti m('rpl('s1('r, rncngilprlr, mcngctcr residu, mengecat atau'. mcncmpcl tlcngrt kt'rilis; pc:mclihararan bangunan dengan tidak mengubah benar, konstruksi maupun arsitektonis dari bangunan bangun,l semua:r vang lelah mendapat ijin; membuat lubang lubang ventilasi, penerangan dan larry sebagainya yang luasnya tidak lebih dari (nol nomor enam) ler persegi, dengan sisi terpanjang mendatar tidiili lebih dari (dua) meter; pendirian bangunan dari bahan bahan yang bergilir sementara atau bangunan yang penggunaannya paling lancar (satu) bulan; mendirikan bangunan yang tidak permanen unta.ll.: memelihara binatang jinak atau taman taman, dengar syarat s\,arat ditempatkan dihalaman belakang dan tinggi tidak lebih dari (dua) meter. bab iii tata cara pengajuan imb pengajuan imb dilakukan oleh pemilik bangunan atau kuasanya bagi perorangan; salah seorang yang diberi kuasa untuk sekelompok orang; badan bagi badan; perusahaan kawasan industri bagi perusahaan industri dalam kawasan perusahaan industri; parrot'kiri kru rrsrtt't lagi izin untuk kawasan tertentu. proses ata mekanisme permohonan imb adalah sebagai bcriklrt l;. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan; formulir \':lng tt'lah diisi dan dihampiri bersyarat.ril cliscrahk:rn loket ndarftaran; peta:rs pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan istri; apabila persyaratan administrasi telah lengkap dilakukan lr, registrasi dan diberikan resi penerimaan berkas kepaciir pemohon; petugas pendaftaran mengembalikan berkas kepala pemohon apabila permohonan tidak lengkap; ltcrkls rrrrohonart r':rng sudah registrasi diteruskan ki'lritdir ltr:rng ini;rasi pcndaflzrrern dan menangani. pengaduan; apabila hasil verifikasi dan validasi permohonan tid:rli memenuhi persyaratan untuk diproses, berkas pemohon:ii: b:.r lika kepada pemohon; berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan bail: administrasi maupun teknis, diteruskan kepada biar.r.i administrasi dan penelitian teknis; bidang administrasi penelitian teknis bersama tim teknis melaksanakan pemeriksaan lokasi; tim teknis melakukan penelitian dan pengesahan dokumen'r, rencana teknis yang meliputi gambar rencana, situs. partitur organ struktur b:ragunan dan hasil test sindir tank li; script mc:berikan rekomendasi teknis mengenai diterinrr :r1:r idol:r apabila hasil pengkajian dan penelitian teknis lapang iavirk untuk dikabulkan, kepala bidang penelitiiil administrasi dan teknis menetapkan skr; proses evaluasi administrasi teknis, pengesahan dokumcrr rencana teknis dan penetapan skr paling lambat (tujulrl hari kerja; setelah skr ditetapkan, bekas permohonan diteruskan l<c bidang penerbitan, pelaporan dan penyimpanan dokumen dan memproses izin untuk ditandatangani oleh kepala bi rda izin yang. sudah ditandatangani oleh kepala badan dilengkapi dengan skr disampaikan bidang pendaftaran dan informasi untuk disampaikan kepada pemohon; pt'pohon mimbar':rr retribusi dan mengambil izin loket pcd:r fta kepala badan menerbitkan imb dalam jangka waktu (lima belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya berkas permohonan beserta kelengkapannya. (s) t1) (s) apabila permohonan imb memerlukan ijin lain berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dari instansi lain yang berwenang, kepala badan dapat menangguhkan r pemberian imb sampai ijin tersebut diberikan. perpanjangan waktu atau penangguhan imb diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan perang gan atau penangguhannya. kepala badan setelah mendapat pemberitahuan dari pejabat. lri'ru c'n:trg rnclakukan penilaian teknis dari suatu rencana pembangun::ln .atas permohonan imb. sebelum imb diterbitkan tidak diperkenankan bagi pemohon unl lrk rri'llrkrrkan kcgizrtan fisik untuk mendirikan bangunan. penolakan permohonan imb diatur sebagai berikut: penolakan atau pemberian pembebasan imb dengar, bersyarat harus disertai dengan alasan alasan penolakan t atau pembebasan bersyarat; permohonan imb ditolak apabila rcna:air pckcrjzr:rn pencirian, perbaikan dan perubahan pt'luasan b:rrr lenin bcrtcntitngan dengan peraturan pcrurtdang ucl:tng;.rtt ang laku atau lebih tinggi tingkat ny.l; bertentangan dengan rencana dan atau perluasan kota; l)crtcntangan dengan kepentingan umum dan atau hajat hidup ora banyak. proses pembatalan permohonan imb batal apabila pemohon meninggal dunia sebelum imb diterbitkan; persyaratan permohonan imb tidak lengkap dan setelah dipanggil (riga) kali d:alam jangka waktu (tujuh) hari tidak rncmcnuhirrr kctcrirngan v:rng diberikan tidak dibesar; pcr<;hon:rr r tersebut menyangkut suatu sengketa pcd zeta pic:r re.r. l)t.rrnohonitn im13 ,ang batal sebagaimana dimaksud pada d:rapat diajukan kembali ahli waris yang sah dan berhak. kepala badan dapat mencabut imb yang telah diberikan apabila: dalam r,r,waktu (enam) bulan setelah tanggal diterbitkannya imb belum ada kegiatan fisik dilapangan; l(r mts vang diberikan ternyata didasari atas keterangan yang tidur ibunya biru; pelaksanaan pembangunannya menyimpang dari rencana yang disahkan. bab keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi i'mohon dapat mengajukan permohonan keringanan atar.r pcmbcbersarn retribusi imb kepada bupati melalui badan. lla(lan atas pcrsctuj tan bupati memberikan keringanan atau pembebas:rn retribusi terhadap bangunan milik pemerintah. pemerintah daerah, bangunan sarana ibadah, asrama yatirrr piatu, panti jompo, dan majelis ta'lim. bab kewenangan pemberian imb pemberian imb merupakan kew tangan bupati. format latn bagaimana dimaksud pada (t) bagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan, bagi:rn tidak tcrpiszrhkan dari peraturan bupati ini. bupati melimpahkan keu,changan penerbitan imb kepal:i kcpitltr lead:r bab pembayaran retribusi besarnya tarif retribusi imb ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah nomor tahun bagi pt'mohon .r'ang bermaksud melakukan pemecahan mll. dikenakan tiada sebesar (lima persen) dari tarif imb. bagi pemohon vang bermaksud melakukan balik nama imb, ikan:rkan bi:r. sebesar (dua puluh persen) dari tar il' imb. untuk legalisasi lcgalisir imb yang telah dikeluarkan r, dikenakan biaya sebesar (lima persen) dari tarif imb. hasil pungutan retribusi imb sebagaimana dimaksud dan disetorkan kas daerah. bab vii pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian imb dilaksanakan oleh pelaksanaan .r. flag:r satuan pc>list pamongpraja; dinas tala ru:rng dan permukiman; inspektorat daerah. kepala l3adan wajib melaporkan rea]isasi pemberian imb kcp:rda bupati setiap (tiga) bulan sekali atau sewaktu_ u,waktu apabila diperluk_rr nomor tahun o09 tentang petunjuk i)claksanirern teratur.tn daerah tentang lain mendirikan i3a rgr rnu diva kan ic:.r but c.lan tidak berlaku. format format formulir permohonan imb sebagaimana tercantum dalam lampiran ang merupakan bagian tidak lcrpisahk:rn darr, tetep muchtar soleh diundangkan cianjur gagal oktober sekretariat cianjur, o>, . \y.{ kepa daerah untuk dan ;atas nama cmr lik nama pemilik instansi atau perusahaan alamat kan tor nomor oclc untuk: peruntukan bangunan peruntukan sesuai keterangan rencana kota {sesuai keterangan n rencana kota) lokasi baru nan gedung kampung lil rrr.r class liar:amal rrn ibu paten .jumlah lantai bangunan gedung .'l'anah peraturan bupati cianjur tahun petunjuk{ pelaksanaan peraturan daerah tentang ijin mendirikan bangunan. cian lampiran nomor tentang pemerintah kabupaten cianjur formulir permohonan izin sendiri{an bangunan gedung timbi kepada: yth. bupati cianjur cc1. iicptrla b.dan pela.y:nan perizinan terpadu da. pena'aman modal jzrltrn same riyadi 'lp. 263a94 cianjur y:.rns br:rlanclir tirngirn tan irh ini i)r'ltlrltrlt lr. amir p<'mohon alamat tempat tanggal lahir nomor ktp pekerjaan pemohon dengan rni mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung mb) untuk: mendirikan bangunan gedung l;aru penambahan renovasi bangunan g"i;";i status hak atas tanah c'. nama pemilik tanah batas bat t:rn:rh sebelah timur scbclirh scliltan schl:rh r;rt schl:rh ar:r ivia birngrrn:lt eksisting (untuk pemilik tanah yang berbeda dengan pemilik bangunan gedung, dilampirkan surat ijin pemakaian tanah) lampiran permohonan imb ini dibuat tiga') rangkap demikian permohonan izin mendirikan bang:nan gedung ini kami ajukan untuk dapa diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku. cianjur, . . pemohon, formulir pemerintah i"^'.ijj*'n :,",: permohonan (timbi pemutihan izin mendirikan bangunan rilis th. f3rrprrti cian.lt rr cq. kopral:r bird:rn l)cltrvirnir:r i)crizinarn terpadu dan penanaman moda jrrlirn slant lti v adi 'l'lp. cianjur yang bertanda tangan bau'ah ini pemohon nama pemohon alamat . r'. tempat tanggal lahir . nom('r ktp . pekerjaan pemohon . dengan ini meng:r bukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung imb) untuk cmr: tillon mt:dirikan ban untuk dan atas norma l\'milik nama pemilik instan atau perusahaan . alamat kantor . nomor telepon . untuk: peruntukan bangunan peruntukan sesuai keterangan rencana kota (sesuai keterangan rencana kota) lokasi bangunan gedung :r. kampung klr r bahan desa ('. k('c:umat:rn kabupaten jumlah lantai bangunan gedung tanah luas tanah status hak atas tanah nama pemilik tanah cianjur (untul< pcmilrl< t:rn:lh virus berbeda dengan pemilik bangunan gedung, dil:rrnpirkan surat lrn pemakaian tanah) batas berita tana schl:rh timur scbclal'r selatan sclrclirlr l;a r:i scl;lah utara imb bangunan eksisting pemohon, lampiran permohonan imb ini dibuat tiga') rangkap demikian permohonan pemutihan la. pemerintah kabupaten cianjur kantor pemerintah desa surat keterangan tidak sengketa nomor kepala desa kel menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: n;rm;r :. tcm p:rt 'l':i ngga lahir' . bangsa agama i)r'k, tt,r,rrl l:milt ,ll''(igi lip . l)csi kt:lurahitn . kccramatitn . bahwa nama tersebut diatas benar memiliki sebidang tanah yang terletak jll{igl . desa kelurahan . matan . tertera diatas tanah . didalam peneliti:rn kemi tanah tersebut tidak dalam sengketa. demikian slrrzrt kotcrzlng:rn ini dipergunakan untuk melengkapi persyaratan ijin mendirikan l3bangunan . ., kepada r':rng bc:ru a.jib ngctahui dan maklum adanya. nct:hui moh<;n ketua cianjur, ketua desa i. pernyataan tidak keberatan tetangga yang bertanda tangan bawah ini desa kcl ketua rt. l)r'ngrrrr nri crt\ attack:tn b:atas batas tanah sudah sesuai dengan pt'inilikirr rrr yir cian tidak keberatan untuk mendirikan merombak alas nam:t nama alamat desa kelurahan kecamatan yang berlokasi .tl gg desa klr t lahir lr:liratil l)i:lt:rs :lurah milik cir:ngan syarat harus mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku. demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ian hormat kami para tetangga yang berbatasan, mengetahui ketua rw. surat pernyataan iraq bt:rlitndii ling:ln lrirlvzrh rni amir pekerja:rn alamat n1'katakan sanggup menanami halaman yang tidak terbangun, dengan bunga dan tanaman r,rhlrniln mcn t'cetakan pot p()t burttii latto ditata dilingkungan bangunan menvccliakan tong mcmbuzrl bak sampah, yang ukuran besarnya isc's l.t ika pcrnbrrngan air kotor akan disalurkan septiktank schl:rh kiri kanan dan belakang bangunan yang berbatasan langsung dengan tcterngga akan ditembak brandmuur berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara kebersihan serta kelestarian lingkungan surat pernyataan ini dibuat berdasarkan instruksi bupati pe tanggal desember demikian surat l)crnlatetan ini sala buat untuk dipergunakan seperlunya. ian ur, yang membuat pernyataan, materai rp. pernyataan tidak keberatan lingkungan tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahu ur tahun tahun tahun i)t'garr ini mcnvatt,rkan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak merasa lrtrkclrt'ratanuntukmcndirikanbangunan. .yang berkaki,rsj . kabupaten cianjur rr. mt'berikan ijin kepada nama pekerjaan alamat diatas tanah milik dengan kctctcrt sabit:ri berikut bangunan . tersebut telah memenuhi syarat seperti l an{< diatur oleh peraturan pemerintah bangunan .tersebut tidak mengganggu lingkungan hidup pemilik bangunan .dapat selalu menjaga kesehatan, keindahan dan keamanan lingkungan milik bangunan dapat selalu bekerja sama dan bergotong royong dalam meningkatkan pembangunan lingkungan. surat ijin lingkungan ini kami buat dengan penuh rasa kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum. mengetahui: ketua rt. rw. melihat: kepala kel desa camat kecamatan pemilik tanah akhir dasar kcl. . mr'mrt ttk;rr't ijin p;rdr surat keterangan ijin pemakaian tanah yang belanda tangan bawah ini nama n:r m:r diatas telah milik sala tersebut seluas: tilt'1ak pemakai tanah mengetahui prelat i)t srr . rcg cianjur, pemilik tanah materai rp. camat kecamatan . reg surat ketela pendirian bangunan rrr rg ircrtirnda tangan b:ru'ah ini nlar . pkr'rj . ali:r ,lll{lg kp. . desa kelurahan . kecamatan . dengan ini menerangkan bahwa sesungguhnya bangunan untuk. yang sa1,'a miliki berlokasi di: {ig kp. . desa kelurahan . k((uml|lill . r,.,lr :lrt. l).ril.l lill|| batas las sebelah utara . sebelah timur . . sebelah selatan . sebelah barat . demikian pernyataan pendirian bangunan ini saya buat dengan sebenarnya dan sanggup dikenakan sanksi hukum, apabila saya memberikan keterangan licik lrt rrr. cianjur, rcg yang membuat keterangan, )r's;r materai surat pernyataan keandalan bangunan tower yang bertanda tangan dia'ah ini nama :. pekerjaan . alamat :. selaku pemilik tou vang berlokasi .lalin k:rnrprrng . [)r'sir, killer:lhan . kc( iinrilliln . dengan ini mcn:tabiin bahu,a konstruksi bangunan tower tersebut telah direncanakan sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang laku; dar"a pancar yang ditimbulkan tidak akan menimbulkan radiasi induksi terhadap masyarakat sekitarnya; f roku'ensi pancar vang ditimbulkan tidak akan mengganggu frekuensi tr:revisi radio yang berada sekitarnya; l):rr ap:bila bangunan tersebut ternyata dapat menimbulkan radiasi, mengganggu i'roku csi, dan suatu saat roboh, maka kami bersedia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lrr nqr unit i;r makian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. cianjur, yang membuat pernyataan, materai pemerintah kabupaten cianjur badan pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal alamat: jl. slamet riyadi telp. cianjur izin mendirikan bangunan nomor: lt't cliisirrlirir.t undang undang republik indonesia (gedung undang u undang republik indonesia daerah nomor tahun tentang bangunan nomor tahun tentang pemerintahan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pajak d:rn retribusi daerah peraturan menteri d:alam negeri nomor tahun2 o06 tentang pedoman penyelenggara:r:rn pula kanan terpadu satu pintu peraturan mr:n1t:ri [)alam negeri nomor tahun2010 tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan l)crater:rn daerah iiabupatcn cianjur nomor tahun tentang bangunan peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun tentang perubahan hindu;.r:rt:rs pcrirtrrr:rn i)ir.r:rh niall"patch r ci:unsur nomor tahun oo8 tentang orgturis:rsi pr:script:rh daerah dan pembentukan organisasi perangkat daerah kir llu pat liar.jur peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun 2o1l tentang penataan,n pasar tradisonal pusat perbelanjaan dan toko modern peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun tentu ng retribusi ijin mendirikan bangunan peraturan bupati nomor tahun tentang penyelenggaran pelayanan perijinan pada kantor pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal ll. peraturan bupati nomor tahun tentang tugas, fungsi dan tata kerja unit organisasi lingkung:rn badan pelayanan perijinan terpadu dan pcnitnaman modal kat>u paten cian.jur member ikan ijin p;r r1:r n:.imu ala mat lokasi bangunan kelurahan kecamatan peruntukan bangunan luas bangunan lantai lantai tc'r:r alor septic:rnk l,trek tan:th riot 'l'rrnirlr i kiri beregu kelurahan.r liccilmill:lt.t dong:rn ketentuan sebagai berikut: i\clcntrrilll batas garis sempadan: ()aris scmp:dan b:ragunan {gsb) .m dari ja1an, melanggar (baris sempadan pagar gsp) .m dari ja1an, melanggar _. garis sempadan sungai gss) .m dari jalan, melanggar., apabila ada ba'guna melanggar ketentuan gsb, sp, gss, maka ba'guna tersebut harus dibongkar dengan memperhatikan keandalan bangunan pcl:rksanaan pembangun:rn harus sesuai dengan ijin yang dikeluarkan baik bentuk. luas mauprrr.r peruntukan bangunan ap:rbi)tr list:mucliirr hiu tt'r.jadi sengketa vang tidak menyangkut masalah teknis bangunirrr. m:ukir super.ruang.a menjadi t:panggung jawab pemohon mobil;r dil<mudi:rn hari terjadi sebagian dari lokasi yang dimohon terkena pencil il:an :rkibirl penataan kem:rli cnc::r ra tata ruang wilayah kabupaten oleh [)cm.rendah kabur:rton cianjur, maka bangunan yang dimaksud harus disesuaikan dengan rencana tata ruang dengan tidak menuntut ganti rugi kepada pihak pemerintah apabila dalam jangka waktu {enam) bulan setelah surat ijin ini ditotal<an turn \'ata pemohon tidak melakukan kegiatan membangun dan atau apabila pekerjaan terhenti selama (enam) bulan berturut turut maka keputusan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi dan kepada pemohon diwajibkan untuk mengajukan permohonan baru ijin mendirikan bangunan mb) gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan. ditetapkan cianjur pada tanggal ktr pala badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal ditetapkan cianjur pada tanggal oktober bupati cianjur, cap ttd. tetep muchtar soleh |
bupati cianjur peraturan bupati cianjur nomor tahun 2o1g tentang penghasilan dan dana representatif direktur perus.a,haan daerah air minumcianjur nomor tahun ol3 tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum kabupaten cianjur, perlu mengatur penghasilan dan dana representatif direktur dan wakil direktur perusahaan daerah air minumnomor 1fe6 l; peraturan daerah kabupaten cianjur nomor 3ll hklk o2l.2lol3 nomonghasilan dan dana refresh]negatif direktur dan wakil direktur perusahaan daerah air minum. bab ktr tentukingkawakil direktur adalah wakil direktur perusahaan daerah air minum kabupaten cianjur yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami istri, anak dan natura. penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan tunjangan penghasilan lainnya yang diberikan oleh dam. bab tengah lan dan dana representatif bagian kesatu penghasilan pasai penghasilan direktur dan wakil direktur terdiri dari gaji dan tunjangan. gaji direktur sebagaimana dimaksud pada setinggi tingginya (dua setengah) kali dari penghasilan seorang pegawai tertinggi dam. gaji wakil direktur sebagaimana dimaksud pada (i), setinggi tingginya b0% (delapan puluh persen) dari gaji direktur. tunjangan direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tunjangan kesehatan; tunjangan kejahatan; tunjangan perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas. besarnya tunjangan direktur sebagaimana dimaksud pada setinggi tingginya (dua setengah) dan atau (delapan) kali dari tunjangan pegawai tertinggi dam. besarnya tunjangan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada setinggi tingginya (delapan puluh persen) dari tunjangan direktur. bagian kedua dana representatif selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada kepada direktur juga diberikan dana representatif. besarnya dana representatif untuk direktur sebagaimana dimaksud pada setinggi tingginya (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan yang diterima dalam satu tahun terakhir. kepada wakil direktur juga diberikan dana representatif, yang besarannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang* undangan yang berlaku. (i) kepada direktur dan wakil direktur juga diberikan jasa produksi dan penghargaan. besar],a tunangan, jasa produksi dan penghargaan tidak boleh melebihi (tiga puluh persen) dari rencana biaya operasional anggaran dam tahun berjalan. bab iii ttr tuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lag,september o13 bupati cianjur, cap ttd. tetep muchtar soleh kepala berita diundangkan cianjur september strata daerah cianjur, cianjur tahun nomor setda |
berita negara republik indonesia kemenyan rb. penentanganaturan presiden nomor tahun tentang sistem akuntabilitas instansi pemerintah, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berje. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: penentangan kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individustansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. bab lingkup penentangan kinerja penentangan kinerja dalam peraturan menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyusun penentangan kinerja guna mendukung pencapaian kinerja organisasi. penentangan kinerja sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (lima) tahapan, yaitu: menentukan hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam penentangan kinerja, menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factor), cc. menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional, merumuskan indikator kinerja, dan menerjemahkan pohon kinerja dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan. pedoman penentangan kinerja instansientangan kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dapat digunakan untuk: menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan kinerja individu, penilaian kinerja organisasi, unit kerja, dan individu, penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, dan penataan struktur organisasbab pendahuluan latar belakang menciptakan organisasi berorientasi pada hasil adalah sebuah kebutuhan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional, organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun anggaran. memanfaatkan sumber daya aparatur pemerintahan secara efektif artinya memastikan bahwa setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. tentunya kontribusi yang dimaksud harus disesuaikan dengan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada masing masing. untuk mendapatkan aparatur negara yang memiliki kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian kinerja organisasi, maka perlu dilakukan penjabaran dan penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu. setiap individu harus mengambil bagian dan berperan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. selain memastikan setiap individu memiliki kinerja kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi, instansi pemerintah juga perlu memastikan anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan efisien, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan desain program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. hal tersebut karena apabila program kegiatan yang dialokasikan tidak memiliki daya ungkit terhadap pencapaian tujuan sasaran organisasi, maka anggaran yang digunakan untuk membiayai nya akan sia sia, atau dengan kata lain telah terjadi pemborosan anggaran, dalam praktiknya memanfaatkan sumber daya aparatur dan anggaran pemerintah secara efektif dan efisien bukanlah hal yang mudah. sampai dengan saat ini, masih ditemukan banyak kondisi instansi pemerintah, diantaranya sebagian besar aparatur tidak memiliki kontribusi kinerja yang jelas bagi pencapaian kinerja organisasi, serta desain program kegiatan tidak memiliki dampak daya ungkit bagi pencapaian tujuan organisasi. kedua hal tersebut mengakibatkan pemborosan anggaran yang terjadi selama bertahun tahun lamanya. dalam hal manajemen sdm, kinerja aparatur yang tidak jelas dan tidak terukur membuat mekanisme reward and punishment menjadi tidak fair, dan pengembangan kompetensi dan keahlian menjadi tidak terarah. oleh karenanya, dalam rangka memperbaiki proses penyelarasan tujuan organisasi dengan kinerja setiap individu dan dengan desain strategi program kegiatan, maka perlu didasarkan pada proses membangun model logis (logic model) maupun kerangka berpikir logis logical framework) yang tepat. pedoman ini akan mengarahkan instansi pemerintah untuk membangun model berpikir logis yang benar dalam rangka mendapatkan kinerja organisasi yang dijabarkan secara baik kepada kinerja individu, serta desain strategi program kegiatan yang tepat sasaran. bab pohon kinerja pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja. secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (logic model) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome kinerja yang diinginkan. model logis (logic model): merupakan alat metode yang digunakan untuk membantu proses berpikir logis dalam menjabarkan bagaimana berbagai kondisi komponen saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan kondisi hasil yang diinginkan poster, merupakan representasi grafis sederhana dari suatu sistem yang menunjukkan relasi logis suatu proses transformasi dari input menjadi output untuk mewujudkan keluaran (outcome result) model logis terdiri dari tahapan kondisi yang saling berkaitan berhubungan dalam membentuk outcome hasil yang diharapkan. tahapan kondisi ini membentuk sebuah alur logis yang bersistem yang sering dinamai dengan rantai nilai (value chain), yang model sederhananya terdiri dari input, proses, output, outcome. input merupakan besaran sumber daya yang dibutuhkan sebuah organisasi untuk memproduksi output (keluaran) baik barang maupun jasa. proses merupakan aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk mengolah input menjadi output. output merupakan barang jasa yang dihasilkan oleh sebuah organisasi dalam rangka mencapai outcome. sedangkan outcome adalah hasil dari berfungsinya output. tabel contoh aktivitas output dan outcome menulis tulisan buku buku dibaca menjahit pakaian pakaian digunakan patroli keamanan wilayah yang aman tertib tidak ada dilakukan patroli kejahatan keamanan pembangunan jalan jalan terbangun kelancaran mobilitas akses terbuka skema atas adalah skema paling sederhana dari sebuah model logis. dari skema tersebut dapat diketahui bahwa outcome dapat dihasilkan jika output berfungsi dan tepat. selain itu, yang paling harus dipahami adalah membedakan output dengan outcome. output merupakan barang jasa yang dihasilkan dari sebuah aktivitas pada sebuah organisasi. sedangkan outcome adalah hasil dari berfungsinya output tersebut. ketika menetapkan kinerja, sebuah organisasi pemerintah khususnya diwajibkan untuk menghasilkan outcome, tidak hanya output. karena tentunya output belum cukup untuk menjawab alasan keberadaan dari organisasi tersebut. gambar model logis sederhana input proses. output outcome gambar tentang model logis adalah skema paling sederhana yang terjadi. dalam kenyataannya, tahapan alur logis yang terjadi lebih kompleks, bervariasi, dan lebih panjang. sebuah model logis dari sebuah program seringkali membutuhkan tahapan kondisi yang lebih panjang. setiap output pun, tidak selalu langsung menghasilkan outcome yang diinginkan. terdapat kondisi antara output dan outcome yang ingin dicapai, kondisi antara tersebut sering disebut juga dengan outcome antara (intermediate outcome), dan outcome pendahuluan (initial immediate outcome). gambar tahapan outcome dalam logic model immediate intermediate final put proses output kon asam tiga poem tingkat tingkat in) tingkat ii) selain itu, sebuah outcome juga biasanya juga dihasilkan oleh lebih dari satu output. sehingga bentuk dari logic model bukanlah sebuah model yang linear. gambar sebuah outcome hasil dari berfungsinya berbagai output dalam menyusun pohon kinerja, yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah mengubah alur berpikir logis dari sebuah skema model logis, yang awalnya dimulai dari input dan berakhir pada outcome, menjadi dimulai dari outcome yang diinginkan dan berakhir pada input, sebagaimana yang terlihat pada gambar bawah ini, gambar menyusun pohon kinerja dimulai dari outcome n n nen dalam sebuah organisasi, setidaknya dikenal level kinerja (sasaran kinerja), yaitu sasaran kinerja level strategis (strategic objectives), sasaran kinerja level taktis (tactical objectives), dan sasaran kinerja level operasional (operational objectives). gambar leveling objective strategic objectives tactical objectives operational objectives sasaran kinerja level strategis biasanya berupa hasil (result) yang harus diwujudkan oleh sebuah organisasi. biasanya statement nya menggambarkan perubahan kondisi suatu masyarakat menjadi lebih baik, misal: menurunnya kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, menurunnya kemacetan, dll. sasaran kinerja level taktis biasanya berupa efektivitas hasil dari sebuah program. program sendiri dapat diartikan dengan sekumpulan aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil, yang termuat dalam sasaran kinerja strategis. sedangkan sasaran operasional biasanya berisi accomplishments atau penyelesaian suatu kegiatan aktivitas. setiap level dalam piramida kinerja atas tidak merepresentasikan satu jabatan posisi tertentu dalam organisasi. bisa saja dalam kinerja sasaran operasional diisi oleh beberapa jabatan pada jenjang yang berbeda. piramida atas juga menunjukkan bahwa seharusnya kinerja strategis diisi oleh kondisi final outcome longer term outcome, kinerja taktis diisi oleh outcome antara (intermediate outcome initial outcome), dan kinerja operasional diisi oleh output output. semakin bawah jenjang sebuah organisasi, maka kinerja nya akan semakin teknis operasional, outcome hasil tersebut harus dihasilkan dari serangkaian proses keputusan strategis yang melibatkan para pimpinan instansi pemerintah. tentunya, statement outcome hasil tersebut harus sesuai dengan isu strategis, mandate, dan alasan keberadaan organisasi. skema yang terlihat pada gambar akan lebih mengarahkan instansi pemerintah untuk menetapkan desain program kegiatan (proses) yang lebih berfungsi, tepat, dan bermanfaat bagi pencapaian outcome hasil. instansi pemerintah akan mendapatkan gambaran utuh atas kondisi kondisi yang diperlukan, termasuk output apa yang harus dihasilkan, agar outcome hasil tercapai, apabila hal ini terwujud, maka input yang akan digunakan akan menjadi lebih efektif dan efisien. pengembangan pohon kinerja juga sebaiknya dilakukan berdasarkan level organisasi, sehingga terdapat beberapa level pohon kinerja berdasarkan tingkatan organisasinya, seperti pohon kinerja level organisasi, pohon kinerja level unit organisasi, pohon kinerja level satuan kerja dan seterusnya. dalam membangun pohon kinerja, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang teguh instansi pemerintah untuk mendapatkan logika yang ideal. prinsip tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum, dan prinsip penyusunan. gambar skema pohon kinerja prinsip prinsip umum membangun pohon kinerja logis, yakni suatu pohon kinerja harus menggambarkan hubungan 'sebab akibat' ataupun 'ika maka'. pohon kinerja disusun untuk mengawal ketepatan logika. kondisi yang berada level hierarki lebih tinggi adalah akibat hasil dari kondisi hierarki dibawahnya. empiris, yakni suatu pohon kinerja harus berdasarkan kondisi isu strategis permasalahan faktual yang terjadi. fungsi pohon kinerja adalah untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. agar mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual lapangan dan berdasar pada evidence dan informasi yang andal. antisipatif, yakni suatu pohon kinerja harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi masa depan karena akan digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. contoh: indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun yang berarti bahwa usia produktif (berusia tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia bawah tahun dan atas tahun). pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar juta jiwa. agar indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. selanjutnya dalam penyusunan pohon kinerja, bonus demografi ini perlu dipertimbangkan menjadi kesempatan (opportunity) maupun tantangan (threat). dinamis, yakni suatu pohon kinerja harus mengikuti perubahan lingkungan strategis. hal ini berarti bahwa jika memang diperlukan, pohon kinerja dapat terus disempurnakan, diubah, bahkan disusun ulang untuk mengakomodir perubahan perubahan yang terjadi. pohon kinerja harus mendukung organisasi menjadi lebih dinamis dan berorientasi hasil, sehingga menjadikan pohon kinerja sebagai acuan yang tidak dapat diubah adalah hal yang salah kaprah. holistik, yakni suatu pohon kinerja harus mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan lainnya. penyusunan pohon kinerja seharusnya tidak terdekat oleh urusan atau kewenangan yang akan membatasi keluasan cakupan analisis. penyusun perlu untuk membuka kemungkinan adanya pengaruh dari urusan lainnya pada pohon kinerja yang akan dibuat. out the box, yakni suatu pohon kinerja harus mengedepankan kerangka logis untuk mendapatkan upaya strategis terbaik, bukan untuk mempertahankan status guo. penyusun harus berusaha untuk mencari alternatif kondisi solusi lain luar rutinitas atau eksisting. materialis, yakni suatu pohon kinerja harus diisi oleh kondisi kondisi yang penting, strategis, dan paling berdampak. apabila organisasi dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang membuatnya harus menentukan pilihan dari berbagai solusi yang dihasilkan dari pohon kinerja, maka pilihan solusi harus dijatuhkan pada yang paling penting, strategis, dan berdampak. bab iii tahapan penentangan kinerja setelah memahami tentang pohon kinerja dan model logis, instansi pemerintah diharapkan lebih memiliki pemahaman dasar tentang tahapan penentangan kinerja. hal ini karena penyusunan pohon kinerja akan menjadi dasar dalam penentangan kinerja instansi pemerintah. untuk menyusun penentangan kinerja, terdapat serangkaian tahapan yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah. karena ini merupakan tahapan, maka seharusnya instansi pemerintah tidak melewati satu tahapan dan tempat' tahapan lainnya. secara umum, terdapat tahapan yang perlu dilalui sebagaimana yang terlihat pada gambar bawah ini. tahap sampai dengan tahap adalah tahap penyusunan pohon kinerja. tahap adalah tahap untuk menerjemahkan pohon kinerja dalam komponen perencanaan dan struktur organisasi. gambar tahapan penentangan kinerja menertibkan menentukan menguraikan merurnunaan venerjerrarikan hana nata penyusunan pohon kinerja penerjemahan pohon kinerja w : tahap pertama dari penyusunan pohon kinerja adalah menetapkan outcome hasil yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja. penentuan outcome hasil apa yang akan dijabarkan memerlukan kesepakatan bersama, khususnya dari para penentu keputusan strategis, karena akan mempengaruhi bangunan kinerja instansi nya. identifikasi ini seharusnya dilakukan berdasarkan pada bukti (evidence) maupun data yang andal dan valid. identifikasi outcome ini juga harus terkait dengan hal hal yang bersifat faktual empiris ataupun berdasarkan isu strategis yang terjadi dan bukan hanya berdasarkan perkiraan semata. outcome hasil tingkat instansi harus menggambarkan outcome hasil yang strategis (strategic objective), outcome hasil strategis sendiri seharusnya menggambarkan perubahan kondisi lingkungan dan masyarakat karena hal tersebut menggambarkan pengaruh keberadaannya bagi lingkungan masyarakat. secara umum, terdapat beberapa faktor yang mendasari sebuah instansi dalam menetapkan outcome strategis nya, antara lain: mandat atas tugas dan fungsi yang diembannya sesuai jika kinerja outcome strategis dengan peraturan perundangan yang bukan kebeaonerisrukanny ancam berlaku: isu melihat kembali kebenaran dari strategis permasalahan yang dihadapi kinerja outcome tersebut. dan yang akan dihadapi: ekspektasi harapan masyarakat dan atau stakeholder. contoh. outcome hasil strategis sesuai mandat tugas dan fungsi: sebagai contoh, kinerja dari sektor pengawasan. salah satu mandat instansi sektor pengawasan adalah melakukan pengawasan atas efektivitas pengendalian internal suatu instansi. maka kinerja atas mandat tersebut adalah meningkatnya efektivitas pengendalian internal instansi pemerintah dengan indikator kinerja tingkat mayoritas spip . contoh. outcome hasil strategis berdasarkan permasalahan yang dihadapi: pada kota kota besar, salah satu isu permasalahan yang nyata terjadi adalah terkait dengan kemacetan lalu lintas. karena hal tersebut dapat menghambat perekonomian dan sektor lainnya, maka pemerintah kota perlu menetapkannya sebagai outcome kinerja strategis menjadi menurunnya kemacetan lalu lintas, dengan indicator titik kemacetan lalu lintas. contoh outcome hasil strategis berdasarkan ekspektasi harapan masyarakat dan stakeholder: sebagai contoh, kinerja dari sektor pelayanan perizinan investasi. masyarakat stakeholder berharap pelayanan perizinan investasi semakin mudah, cepat, dan transparan, serta bebas dari pungutan diluar tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan. maka kinerja dari sektor tersebut adalah meningkatnya kepuasan atas kemudahan, transparansi dan integritas pelayanan perizinan investasi" dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat ikm) atas pelayanan perizinan dan indeks persepsi anti korupsi (pak) pelayanan naritinan" selain itu, penyusunan pohon kinerja sebaiknya dilakukan terhadap satu outcome hasil kinerja dan tidak menggabungkan beberapa isu menjadi satu pohon kinerja. sebagai contoh, peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah satu isu. peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah satu isu, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dua isu. akan sulit untuk mengurai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam satu pohon kinerja karena penjabaran nya akan berbeda. www mencapai kinerja outcome strategis setelah instansi pemerintah menetapkan outcome hasil yang harus dicapai, maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi critical success factor csf) outcome hasil terkait. mengidentifikasi csf sebenarnya adalah langkah awal untuk membangun model logis dari outcome kinerja. sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, proses membangun model logis kinerja sebenarnya adalah mengidentifikasi kondisi outcome antara (immediate initial outcome) sampai pada kondisi paling teknis operasional yang dapat menghasilkan output (lihat kembali gambar namun demikian untuk mendapatkan kondisi antara yang diperlukan tidaklah mudah. seringkali identifikasi instansi pemerintah menjadi tidak tepat dan justru mendapatkan kondisi antara yang sebenarnya tidak diperlukan. oleh karenanya, untuk mendapatkan kondisi antara yang diperlukan, dianjurkan untuk mengidentifikasi csf. csf adalah area atau aspek aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. apabila csf tercapai, maka outcome hasil berpotensi besar untuk tercapai. oleh karenanya mendapatkan csf yang tepat menjadi sangat penting bagi instansi pemerintah. keterbatasan pengetahuan, pengalaman, teori, dan logika menjadi hambatan dalam mendapatkan csf yang tepat. oleh karenanya, instansi pemerintah dianjurkan untuk mendapatkan csf melalui diskusi, brainstorming, meminta pendapat para ahli, serta mengambil teori teori yang relevan. beberapa pertanyaan dapat diajukan untuk mendapatkan csf seperti apa saja yang harus ada diperlukan agar outcome kinerja tercapai?" bagaimana agar kinerja outcome terwujud? apa kondisi prasyarat yang harus ada agar outcome terealisasi? dalam menjawab pertanyaan tersebut dan agar model logis yang disusun berkualitas baik, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain: tetapkan csf yang menggambarkan isu permasalahan yang benar benar terjadi (factual problem), tetapkan csf yang juga menggambarkan kebutuhan mencapai outcome kinerja masa yang akan datang (antisipatif), tetapkan csf dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan: identifikasi csf harus dilakukan secara holistik, tidak terdekat urusan, pastikan csf merupakan sebab atau cara dan kinerja outcome adalah akibat atau hasil nya. contoh pada isu kemacetan berlalu lintas, atau untu mencapai outcome menurunnya kemacetan berlalu lintas' terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan, yaitu over kapasitas jalan, bottleneck jalan, jalan yang rusak, pelanggaran oleh pengemudi kendaraan, proyek pembangunan: jalan, parkir sembarangan, setelah mengetahui faktor faktor yang menjadi penyebab kemacetan berlalu lintas, selanjutnya, terjemahkan faktor faktor tersebut dalam kalimat kalimat kondisi yang diperlukan untuk mencapai outcome. untuk memudahkan, proses penjabaran dapat dilakukan dengan menggunakan gambar diagram. dalam kamus besar bahasa indonesia, kondisi dapat diartikan sebagai keadaan (baik maupun buruk), serta persyaratan. karena kondisi merupakan keadaan maupun persyaratan, maka seringkali penjelasan atas kondisi disertai dengan kata sifat atau keterangan. dalam hal ini untuk memahami lebih lanjut apa yang disebut dengan kondisi, terdapat beberapa contoh dan ilustrasi yang digunakan, tabel perbedaan kondisi baik dan kondisi buruk kondisi baik kondisi buruk ekonomi semakin stabil kesehatan semakin menurun kurs rupiah menguat infrastruktur rusak berat produksi padi meningkat produksi pupuk menurun dalam contoh faktor faktor yang mempengaruhi menurunnya kemacetan, maka perlu untuk menyesuaikan kondisi seluruh csf tersebut untuk menjadi kondisi yang diperlukan. tabel mengubah csf kemacetan menjadi kondisi yang diperlukan csf kemacetan kondisi yang diperlukan over kapasitas jalan meningkatnya kapasitas jalan pelanggaran oleh pengemudi menurunnya pelanggaran berlalu kendaraan lintas jalan rusak meningkatnya kualitas permukaan jalan parkir sembarangan dan tidak berkurangnya parkir liar sesuai aturan ten kota tdak sesuai peontukaa tepinya penataan kota yang baik gambar penjabaran outcome kemacetan kondisi yang diperlukan kemacetan latu lintas cari: cari taun cara: meningkatnya pen mosngaanya berkurangnya terciptanya anengng kendaraan atas inang penjelasan dari gambar atas adalah bahwa outcome menurunnya kemacetan lalu lintas" dapat dicapai melalui perwujudan setidaknya lima kondisi antara, yaitu meningkatnya kapasitas jalan dibanding kendaraan), 'menurunnya pelanggaran berlalu lintas', 'meningkatnya kualitas jalan raya, 'berkurangnya parkir liar, dan terciptanya penataan kota yang baik'. contoh pada daerah yang berciri khas agraris, salah satu isu strategis yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan pertanian. pertanian menjadi potensi sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah yang jika dikembangkan dapat menjadi keunggulan kompetitif daerah tersebut. untuk itu, pemerintah daerah setempat perlu menetapkan urusan pertanian sebagai outcome kinerja strategis pemerintah daerah. statement tujuan sasaran organisasi: meningkatnya produksi tanaman pangan unggulan daerah. gambar penjabaran outcome pertanian kondisi yang diperlukan jean saran desa see '.a0 mencari csf tidak sama dengan mengklaster atau mengelompokkan. mencari csf adalah mencari faktor faktor kunci yang mempengaruhi pencapaian outcome hasil yang ditetapkan. adapun mengklaster adalah mengelompokkan outcome hasil dalam kelompok kelompok yang lebih kecil. bawah ini adalah ilustrasi antara mencari csf dengan mengklaster kinerja. menit pada outcome hasil meningkatnya produksi pertanian semakin luas lahan pertanian meningkatnya produksi tanaman siap tanam pangan petani semakin banyak maa da. meningkatnya produksi tanaman holtikultura pertanian terbaru petani semakin yang nanang sea meningkatnya produksi tanaman bercocok tanam dengan bibit yang unggul irigasi yang teraliri dengan debit dir ang sesuai dengan kegiatan meningkatnya produksi pan epa perkebunan pertanian pola klasterisasi yang terus dilakukan sampai pada level organisasi yang lebih kecil membuat instansi pemerintah tidak mendapatkan alternatif solusi strategi yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja. klasterisasi seperti membagi habis menjadi kelompok kelompok kecil, dan bukan mencari akar masalah serta solusi yang diperlukan. tc ''" w w uraikan critical success factor kepada kondisi kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis operasional csf yang telah diidentifikasi dan diterjemahkan dalam kalimat kondisi merupakan dasar bagi proses penjabaran kondisi kondisi perlu lainnya. proses penjabaran nya sama seperti ketika mengidentifikasi key success factor dan menerjemahkannya menjadi kondisi yang diperlukan untuk pencapaian outcome. gunakan logika sebab akibat atau jika maka", atau gunakan pertanyaan kondisi apa yang diperlukan agar csf dapat terwujud? . sama halnya seperti menentukan csf, mengurai csf kepada kondisi kondisi antara dapat dilakukan dengan melakukan fgd, brainstorming, melihat teori, untuk selanjutnya mencocokkannya dengan kondisi empiris yang sebenarnya terjadi. mei mengurai csf menurunnya kemacetan kepada kondisi kondisi antara pada tahap kedua telah ditetapkan beberapa kondisi csf menurunnya kemacetan, yaitu sesuai dengan gambar bawah ini: gambar penjabaran outcome kemacetan kondisi yang diperlukan menurunnya satu lintas csi: csf selanjutnya, uraikan kelima csf tersebut kepada kondisi kondisi antaranya dengan menggunakan pertanyaan kondisi apa yang diperlukan agar csf terwujud?" tabel menjabarkan csf kondisi yang diperlukan kondisi diperlukan meningkatnya kendaraan jalan raya berkurang kapasitas jalan panjang atau lajur kendaraan jalan dibanding kendaraan bertambah proyek pembangunan jalan galian dilakukan bukan pada jam sibuk menurunnya pemahaman masyarakat tentang rambu lalu pelanggaran berlalu lintas meningkat lintas alat dan sarana prasarana memadai dan tersebar titik rawan pelanggaran penegakan aturan pelanggaran lalu lintas berjalan dii meningkatnya terbangunnya jalan mantan kualitas permukaan dll berkurangnya parkir sistem perparkiran yang andal terciptanya rencana tata ruang wilayah yang berkualitas penataan kota yang terkenalnya pembangunan kota yang sesuai baik dengan rtrw dii sama halnya seperti mengidentifikasi csf, dalam menguraikan kondisi kondisi antara sampai dengan kondisi operasional, terdapat hal hal yang perlu diperhatikan: identifikasi kondisi antara tanpa mengaitkannya terlebih dahulu dengan komponen perencanaan ketika menyusun pohon kinerja, instansi pemerintah seharusnya tidak tergesa untuk langsung menghubungkan atau menamai pohon kinerja dengan komponen perencanaan (visi misi tujuan sasaran program sasaran program kegiatan sasaran kegiatan) identifikasi kondisi antara tanpa menghubungkannya terlebih dahulu dengan struktur organisasi existing ketika menyusun pohon kinerja, instansi pemerintah seharusnya tidak mendasari pada struktur organisasi yang ada. hal tersebut karena dimungkinkan struktur organisasi yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai kinerja. selain itu, ketika proses penyusunan, instansi pemerintah tidak seharusnya tergesa gesa untuk mendistribusikan suatu kondisi kinerja dengan hierarki organisasi (massal: kondisi untuk tingkat pemda, kondisi untuk tingkat eselon dil). identifikasi kondisi antara tanpa menghubungkannya terlebih dahulu dengan nama program kegiatan ketika menyusun pohon kinerja, seharusnya tidak menghubungkannya dengan nomenklatur program kegiatan yang ada. instansi pemerintah harus mengidentifikasi kebutuhan dan berfikir luar kebiasaan. identifikasi antara tanpa menghubungkannya terlebih dahulu dengan anggaran existing ketika menyusun pohon kinerja, instansi pemerintah harus menghindari untuk mengaitkannya mencocokkannya dengan anggaran yang tersedia dalam dipa dpa identifikasi kondisi antara sampai dengan kondisi paling operasional dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan jenjang organisasi dalam rangka mengurangi kerumitan dalam menyusun penentangan kinerja yang kompleks, maka setiap unit organisasi maupun satuan kerja dapat membuat masing masing penentangan kinerjanya yang didasarkan pada penentangan kinerja unit organisasi satuan kerja atasnya. identifikasi kemungkinan adanya outcome antara yang menjadi kinerja organisasi lain (crosscutting) instansi pemerintah perlu memahami bahwa sebuah pohon kinerja tidak selalu hanya terkait pada satu urusan bidang saja. sangat dimungkinkan sebuah pohon kinerja memerlukan keterlibatan urusan bidang lain untuk menangani outcome kondisi antara yang mempengaruhi pencapaian outcome final. jika hal ini ditemukan ketika penyusunan, instansi pemerintah tidak boleh mengeliminasi kondisi antara tersebut dan tetap harus menjadi bagian dari sebuah pohon kinerja. namun demikian, instansi pemerintah perlu mengidentifikasi dan menandai kondisi tersebut untuk selanjutnya dikoordinasikan secara lebih lanjut. identifikasi adanya redundansi instansi pemerintah perlu mengidentifikasi kemungkinan redundansi atau kondisi yang dituangkan berulang kali dalam suatu pohon kinerja. identifikasi kemungkinan keadaan mengenali adanya hubungan sebab akibat instansi pemerintah perlu untuk melakukan identifikasi kembali apakah penjabaran outcome dalam pohon kinerja telah ter eksplorasi secara cukup. instansi pemerintah perlu berhati hati jika ditemukan adanya keadaan dalam menuangkan kondisi outcome antara pada pohon kinerja. evaluasi derajat kepentingan masing masing sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja langkah selanjutnya adalah mengevaluasi derajat kepentingan masing masing variable. pastikan variable yang menjadi penjabaran outcome dalam pohon kinerja memiliki pengaruh yang besar bagi pencapaian outcome, apabila ditemukan variable yang tidak terlalu memiliki pengaruh besar dalam pencapaian outcome, maka sebaiknya eliminasi dihilangkan w apabila variabel yang mempengaruhi pencapaian outcome telah cukup dijabarkan, maka langkah selanjutnya adalah melengkapi setiap variabel dengan indikatornya masing masing. indikator harus mampu menggambarkan pencapaian kinerja, dan terukur. indikator yang baik yaitu indikator yang memenuhi kriteria smart, yakni specific, measurable, attainable, relevant, dan timebound. specific berarti bahwa indikator tersebut harus menunjukkan kondisi yang spesifik, tidak bias, atau bermakna ganda. measurable berarti indikator tersebut harus dapat diukur secara objektif dan memiliki ukuran kuantitatif. attainable berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang memungkinkan organisasi mencapainya, tidak terlalu sulit dicapai, namun juga tidak terlalu mudah dicapai. relevant berarti indikator tersebut harus memiliki relevansi atau keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur. timebound berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang menggambarkan kondisi pada suatu kurun waktu tertentu. gambar setiap variabel harus dilengkapi dengan indikator outcome outcome outcome outcome outcome outcome dana outcome outcome ninja panen panen dibawah ini adalah beberapa contoh pohon kinerja sederhana (parsial), antara lain terkait permasalahan strategis kemacetan dan kemiskinan yang disusun sesuai langkah langkah diatas: gambar contoh pohon kinerja kemacetan (parsial) pohon kinerja ala kemacetan wk: level series parkirliar kapasitas jalan permukaan jalan pelanggaran lalu imbas jumlah titik k spam ix: panjang jalan ik ami pelanggaran parkir tar mantap volume kendaraan jalan kendaraan kendaraan jajar takar djam sibuk raya sowalisas ganjil genap penegakan ganjil genap jml soataksasi ik: jml penegakan gas gambar contoh pohon kinerja kemiskinan (parsial) pohon kinerja kemiskinan ik: angka kemiskinan pengangguran pemecatan pendidikan tkt pengangguran indeks keyakinan ik: rata rata lama indikator kinerja terbuka konsumen sekolah putus sekolah tampung sekolah angka putus ik: rasio daya sekolah tampung sekolah pendidikan penduduk pendidikan nonformal miskin ddk putus sekolah ik: rata rata lama (hut kejar a b c sekolah ddk miskin beasiswa utk peserta lembaga pendidikan didik kurang mampu nonformal peak miskin sama! lendir informal penerima brosiswo penerima bop setelah pohon kinerja tersusun dengan baik, selanjutnya pohon kinerja tersebut diterjemahkan menjadi nomenklatur program kegiatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan didistribusikan setiap jabatan dalam struktur organisasi, yang akan dibahas pada bab selanjutnya. lebih lanjut, pohon kinerja ini juga dapat dijadikan dasar rujukan dalam menetapkan struktur organisasi instansi pemerintah, dengan demikian, nantinya struktur organisasi yang dibangun dapat mendukung pencapaian kinerja yang diharapkan, bab menerjemahkan pohon kinerja kedalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan tahapan selanjutnya dalam penentangan kinerja adalah menerjemahkan pohon kinerja yang sudah dilengkapi dengan indikator kepada komponen perencanaan strategis. proses penerjemahan ini adalah penting dalam penentangan kinerja karena akan mempengaruhi distribusi kinerja kepada unit unit organisasi dan setiap jabatan dalam struktur organisasi. variabel variabel kinerja beserta indikator nya yang telah disusun dalam pohon kinerja, kemudian dijabarkan dalam komponen perencanaan, yaitu dengan menentukan variabel mana yang akan menjadi tujuan, sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan. gambar komponen perencanaan jabon: untuk adapun dalam menerjemahkan pohon kinerja kepada komponen perencanaan, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, diantaranya: satu kotak dapat menjadi satu komponen satusatu komponen perencanaan satu kotak dapat menjadi lebih dari satu komponen (baik vertikal maupun horizontal) satu kotak pohon kinerja juga dapat diterjemahkan dalam lebih darilebih dari satu komponen perencanaan beberapa kotak dapat menjadi satu komponen beberapabeberapa kotak menjadi satu komponen bbhbge selanjutnya, teknis menuangkan pohon kinerja komponen perencanaan dan mendistribusinya jabatan dalam struktur organisasi dapat mengikuti langkah langkah berikut: gambar tahapan menuangkan pohon kinerja komponen perencanaan dan distribusi kinerja jabatan pohon kinerja mengklasifikasi pohon kinerja kepada level kinerja langkah awal yang dilakukan dalam menuangkan pohon kinerja perencanaan kinerja instansi pemerintah adalah dengan mengklasifikasi pohon kinerja (tiga) level kinerja, yaitu level kinerja strategis, level kinerja taktikal, dan level kinerja operasional. penjelasan lengkap tentang ketiga level kinerja tersebut dan kriteria kriterianya terdapat bab pedoman ini. klasifikasi kinerja ini akan menjadi acuan dalam menentukan perencanaan kinerja dan kinerja utama setiap jabatan. berikut contoh pengklasifikasian pohon kinerja dalam level kinerja yang mengacu pada contoh parsial pohon kinerja kemiskinan pada gambar bab iii pedoman ini gambar contoh klasifikasi level kinerja sederhana pohon kamera level kinerja owners stategis kinerja taktikal man reses dalam praktiknya, pengklasifikasian level kinerja dapat lebih kompleks dari gambar contoh diatas. pengklasifikasian kinerja strategis bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: kinerja strategis nasional, untuk kinerja yang bersifat strategis tingkat nasional, kinerja strategis daerah, untuk kinerja yang bersifat strategis tingkat daerah pemerintah daerah), kinerja strategis sektor, untuk kinerja yang bersifat strategis tingkat kementerian lembaga, kinerja strategis sub sektor, untuk kinerja yang bersifat strategis tingkat unit kerja kementerian lembaga, kinerja strategis urusan dan bidang urusan, untuk kinerja yang bersifat strategis tingkat perangkat daerah langkah selanjutnya setelah mengklasifikasi level kinerja adalah menuangkan tiap tiap level kinerja tersebut komponen perencanaan dan mendistribusikannya tiap level jabatan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: prinsip prinsip menuangkan pohon kinerja kepada komponen perencanaan yang telah dijelaskan sebelumnya skema dalam menuangkan level kinerja dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja tiap jabatan, seperti yang ditampilkan dalam gambar dibawah peraturan terkait penetapan program dan kegiatan kementerian lembaga dan pemerintah daerah mandat dan ruang lingkup tugas jabatan gambar skema penuangan pohon kinerja komponen perencanaan dan kinerja jabatan .i . oranje date ana. renta perangkat opera sekitar) benda: daan esa berasa merata unit cara sutustata tujuan lamaran sasaran program sean setara skema diatas memperlihatkan adanya perbedaan level kinerja dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah karena perbedaan peraturan yang terkait perencanaan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, sehingga pembahasan teknis dalam menuangkan pohon kinerja komponen perencanaan dan kinerja jabatan pada pedoman ini akan dibedakan antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah, namun dengan menggunakan contoh pohon kinerja yang sama dalam gambar bab iii terkait permasalahan kemiskinan. langkah langkah menuangkan pohon kinerja kepada komponen perencanaan kementerian lembaga sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tahapan awal dalam menuangkan pohon kinerja dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan adalah dengan terlebih dahulu mengklasifikasi pohon kinerja menjadi kinerja strategis, kinerja taktikal, dan kinerja operasional. telah dijelaskan pula bahwa kinerja strategis dapatnasional khususnya penyelesaian masalah pemerataan pendidikan, yang diampu oleh kementerian lembaga terkait. gambar contoh klasifikasi level kinerja kementerian lembaga pohon kinerja luei kerja ana aaa aan kelana (mma mem mmomannuanunum nun aman nun soeria strategis sektor non sandera dempusasehahas pai sya aan ana nagan . ' ata ska eta bta kara sgg selanjutnya berdasarkan klasifikasi level kinerja diatas, kementerian lembagasektor sebagai tujuan dan sasaran dalam perencanaan strategis kementerian lembaga perencanaan strategis menggambarkan peran penting dan strategis suatu instansi pemerintah dan menjelaskan alasan keberadaan (eksistensi) instansi tersebut. dalam perencanaan strategis,perencanaan strategis harus mengacu pada kinerja strategis instansi pemerintah, kementerian lembaga yang berperan dalam peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menuangkan pohon kinerja contoh gambar diatas dalam dokumen renstra kementerian lembaga dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut: tabel contoh menuangkan kinerja strategis sektor sebagai tujuan dan sasaran kementerian lembaga pemerataan pendidikan sekolah sii aksesibilitas kasar sd smp smasubsektor sebagai tujuan dan sasaran strategis dalam perencanaan strategis unit kerja, dan sebagai sasaran program unit kerja dalam perencanaan anggaran. dalam menetapkan tujuan dan sasaran strategis unit kerja, perlu memperhatikan peran strategis yang menggambarkan alasan keberadaan suatu unit kerja. metode yang digunakan dalam menjabarkan (cascade) kinerja unit kerjaselanjutnya dalam proses perencanaan anggaran, kementerian lembaga menetapkan program dengan mengacu pada peraturan pedoman yang diatur oleh kementerian ppn bappenas dan kementerian keuangan, yang juga mengharuskan adanya sasaran program, indikator, dan targetnya. dalam tahapan ini, kementerian lembaga menuangkan kinerja strategis unit kerja sebagai sasaran dan indikator program. berikut contoh menuangkan kinerja strategis subsektor pada pohon kinerja sasaran dan indikator program: tabel contoh menetapkan kinerja strategis subsektor sebagai sasaran program w indikator kinerja programtarget dari sasaran strategis. menetapkan kinerja taktikal sebagai sasaran kegiatan dan kinerja operasional sebagai output kegiatan kinerja manajerial biasanya mencakup intermediate outcome dan immediate outcome. sebagai contoh dalam pohon kinerja pada gambar diatas, terkait level kinerja manajerial meningkatnya partisipasi penduduk putus sekolah pada sekolah nonformal" dengan indikator kinerjaadalah immediate outcome yang ditetapkan sebagai sasaran kegiatan. langkah selanjutnya dalam menuangkan pohon kinerja kepada komponen perencanaan adalah dengan menetapkan keluaran (output) yang harus diselesaikan dalam rangka pencapaian kinerja. berikut contoh menuangkan kinerja manajerial dan operasional dari pohon kinerja perencanaan penganggaran. tabel contoh menetapkan kinerja taktikal dan operasional sebagai sasaran kegiatan dan output kegiatan sasaran kegiatan meningkatnya partisipasi penduduk putus nmansnade saatoutput jumlah lembaga pendidikan nonformal ntr yan mna batok ojp langkah langkah menuangkan pohon kinerja kepada komponen perencanaan pemerintah daerah hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, tahapan awal dalam menuangkan pohon kinerja dalam komponen perencanaan pemerintah daerah adalah dengan terlebih dahulu mengklasifikasi pohon kinerja menjadi kinerja strategis, kinerja manajerial, dan kinerja operasional. kinerja strategis perludaerah. gambar contoh klasifikasi level kinerja pemerintah daerah pohon kemenag kesal aiueeia strategi daerah ar 2z2 sa mana akawutiritar pendidikan . oo .woo.obowoesuas . bea mama ma tenaaturkannya dana .o.c.c.c.o c.u.c.mami selanjutnya berdasarkan klasifikasi level kinerja diatas, pemerintah daerahdaerah sebagai tujuan dan sasaran dalam perencanaan strategis pemerintah daerah perencanaan strategis pemerintah daerah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) yang menggambarkan arah dan prioritas pembangunan pemerintah daerah, sertarpm harus mengacu pada kinerja strategis daerah yang menjawab isu isu dan permasalahan strategis daerah. berikut contoh menuangkan pohon kinerja dari gambar diatas dalam tujuan dan sasaran rpm pemerintah daerah: tabel contoh tujuan dan sasaran rpm yang ditetapkan dari pohon kinerja menurunnya angka kemiskinan kemiskinan meningkatnya rata rata lama pemerataan sekolahurusan bidang urusan sebagai tujuan dan sasaran strategis dalam perencanaan strategis perangkat daerah. perencanaan strategis perangkat daerah menggambarkan peran penting dan strategis suatu pemerintah daerah dalam mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah dan menjelaskan alasan keberadaan (eksistensi) perangkat daerah tersebut. dalam menetapkan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah,menetapkan kinerja taktikal sebagai sasaran program dan sasaran kegiatan langkah selanjutnya dalam rangka pencapaian kinerja utama, perangkat daerah menetapkan program dan kegiatan dengan mengacu pada peraturan yang diatur oleh kementerian dalam negeri. agar program dan program, indikator program, dan targetnya, serta menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan, dan target kegiatan dengan mengacu kepada pohon kinerja level kinerja manajerial. contoh berikut mengacu pada gambar diatas, menuangkan kinerja manajerial pada pohon kinerja program dan kegiatan, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator program dan indikator kegiatan: tabel contoh menetapkan kinerja taktikal sebagai sasaran program dan kegiatan (ee menurunnya penduduk putus sekolah keamanan pengelolaan pendidikan nonformal kesetaraan besaran pagatan. meningkatnya partisipasi pendidikan nonformala b c sampai tamat ben menetapkan kinerja operasional sebagai sasaran subkegiatan selanjutnya dalam capaian kinerja utama, perangkat daerah menetapkan subkegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan yang diatur oleh kementerian dalam negeri. agar subsubkegiatan, indikator subkegiatan, target subkegiatan, dengan mengacu kepada pohon kinerja level kinerja operasional, contoh berikut mengacu pada gambar diatas menuangkan kinerja operasional pada pohon kinerja subkegiatan serta sasaran dan indikatornya tabel contoh menetapkan kinerja operasional sebagai sasaran subkegiatan nama subkegiatan pengelolaan dana bop sekolah mtemafamtran sasaran subkegiatan tersalurkannya dana bop lembaga immaanntema indikator subkegiatan jumlah lembaga nonformal yang aman nenas e langkah langkah terdistribusi pohon kinerja setiap jabatan pendistribusian kinerja dari pohon kinerja setiap jabatan pada struktur organisasi instansi pemerintah dengan mengacu pada pengklasifikasian level kinerja sebagaimana dicontohkan dalam gambar dan gambar diatas. berikut panduan dalam terdistribusi pohon kinerja menjadi kinerja setiap jabatan: terdistribusi pohon kinerja setiap jabatan pada kementerian lembaga distribusi kinerja dari pohon kinerja setiap jabatankementerian lembaga: as. kinerja strategis sektor sebagai ukuran kinerja menteri kepala lembaga kinerja strategis subsektor sebagai ukuran kinerja eselon kinerja taktikal dan output kegiatan sebagai kinerja eselon langkah langkah terdistribusi pohon kinerja setiap jabatan pada pemerintah daerah distribusi pohon kinerja setiap jabatan pada pemerintah daerahpemerintah daerah: kinerja strategis daerah sebagai ukuran kinerja kepala daerah kinerja strategis bidang urusan sebagai ukuran kinerja kepala perangkat daerah kinerja taktikal (intermediate outcome) sebagai kinerja eselon iii kinerja taktikal (immediate outcome) dan operasional (output aktivitas) sebagai kinerja eselon iv jabatan fungsional. dalam mendistribusikan pohon kinerja menjadi kinerja setiap jabatan pada suatu instansi pemerintah, perlu memperhatikan mandat dan ruang lingkup kerja setiap struktur jabatan. sebagai contoh, kinerja menurunnya penduduk putus sekolah dalam struktur jabatan yang terbagi pada (dua) bidang, yaitu bidang pengelolaan sekolah dasar sd), dan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama smp), sehingga distribusi kinerja menyesuaikan dengan masing masing bidang, yaitu menurunnya penduduk putus sekolah sd untuk bidang yang menangani sekolah dasar, dan menurunnya penduduk putus sekolah smp untuk bidang yang menangani sekolah menengah pertama. selanjutnya, distribusi kinerja jabatan kinerja individu mengacu pada peraturan menteri para terkait manajemen kinerja asn atau peraturan terkait lainnya yang berlaku. bab penutup pemerintahan yang berorientasi hasil merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan reformasi birokrasi. reformasi dalam pengelolaan keuangan negara juga mengamanatkan terselenggaranya penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). penggunaan uang negara tidak hanya berorientasi pada besarnya serapan anggaran semata, namun juga diharapkan hasil dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat atau stakeholder instansi pemerintah. untuk mewujudkannya diperlukan komitmen setiap instansi pemerintah dan didukung setiap elemen dalam struktur organisasi instansi pemerintah. pedoman penjabaran kinerja instansi pemerintah menjadi panduan instansi pemerintah dalam menetapkan kinerja utama dan ukurannya serta mengabaikannya tiap level jabatan, komponen perencanaan dan anggaran. dengan demikian, ukuran kinerja setiap level jabatan dan ukuran kinerja dari penggunaan anggaran menjadi lebih relevan dengan kinerja utama instansi pemerintah, sehingga pemerintahan yang berorientasi hasil dapat direalisasikan secara nyata dan tidak menjadi slogan sematkode etik pengawas intern instansi pemerintah telah terjadi tumpang tindih peraturan sehingga tidak efektif'per m.pan tentang kode etik aparat pengawas intern. peraturan menteri nomor per m.pan tentang kode etik aparat pengawas intern pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. sanksi atas pelanggaran yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dan sedang dijalani oleh auditor aparat pengawas intern pemerintah yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku. apabila terjadi pelanggaran kode etik dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya peraturan menteri ini maka hasil pemeriksaannya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalamapabila terjadi pelanggaran kode etik sebelum berlakunya peraturan menteri ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuanevaluasi kode etik aparat pengawasdato, perlu ditetapkan jabatan fungsional penyuluh agamaagam. pejabat fungsional penyuluh agama yang selanjutnya disebut penyuluh agamabimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. bimbingan atau penyuluhan agama yang selanjutnya disebut bimbingan atau penyuluhankonseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama. wilayah sasaran adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab penyuluh agama. kelompok sasaran adalah kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang orang atau jamaah yang berada wilayah sasaran atau berada luar wilayah sasaran hanya bila diperlukan yang menjadi tanggung jawab penyuluh agagamagama. tim penilai angka kredit jabatan fungsional penyuluh agamagama dalam bentuk angka kredit penyuluh agama. standar kompetensi penyuluh agpenyuluh agamagama sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional penyuluh agama. hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh penyuluh agamgama baik perorangan atau kelompok bidang bimbingan atau penyuluhan agama. instansi pembina jabatan fungsional penyuluh agamatau rumpun jabatan bagian kesatu kedudukan dan tanggung jawab penyuluh agama berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat pada instansi pembina. penyuluh agama. kedudukan penyuluh agama merupakan jabatan karier pns. bagian kedua klasifikasi rumpun jabatan jabatan fungsional penyuluh agama termasuk dalam klasifikasi rumpun keagamaan dan pendidikan. bab iii kategori dan jenjang jabatan fungsional jabatan fungsional penyuluh agamagamagama terampil, penyuluh agama mahir, dan penyuluh agama penyelia. jenjang jabatan fungsional penyuluh agamenyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama ahli muda, penyuluh agama ahli madya, dan penyuluh agama ahli utama. jenjang pangkat untuk masing masing jabatan fungsional penyuluh agamagama yaitu. bagian kedua unsur dan sub unsur kegiatan unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh agama yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: persiapan bimbingan atau penyuluhan, pelayanan konseling atau informasi, penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan, penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan, pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan, pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan, pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan, pengembangan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan, dan penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhagama kategori keterampilterampil, meliputi: menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran tingkatmelaksanakan evaluasi bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran tingkat melaksanakan konsultasi secara perorangan pada kelompok sasaran tingkat melaksanakan konsultasi secara kelompok pada kelompok sasaran tingkat dan menyusun laporan hasil konsultasi perorangan kelompok pada kelompok sasaran tingkat penyuluh agama mahir, meliputi: mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran, menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran tingkat ii, mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan, menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah untuk kelompok sasaran tingkat ii, menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster,, melaksanakan evaluasi bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran tingkat ii, melaksanakan konsultasi secara perorangan pada kelompok sasaran tingkat ii, melaksanakan konsultasi secara kelompok pada kelompok sasaran tingkat ii, dan menyusun laporan hasil konsultasi perorangan kelompok pada kelompok sasaran tingkat ii, dan penyuluh agama penyelia, meliputi: menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran tingkat iii, mengidentifikasi kebutuhan sasaran, menyusun konsep program, membahas konsep program sebagai penyaji, merumuskan program kerja,iii, melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tatap muka pada kelompok sasaran tingkat iii,i, melaksanakan evaluasi bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran tingkat iii, melaksanakan konsultasi secara perorangan pada kelompok sasaran tingkat iii, melaksanakan konsultasi secara kelompok pada kelompok sasaran tingkat iii, menyusun laporan hasil konsultasi perorangan kelompok pada kelompok sasaran tingkat iii, mengumpulkan bahan untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan, dan mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan. uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh agama kategori keahliahli pertama, meliputi: mengidentifikasi bahan rencana kerja pendataan atau inventarisasi data wilayah sasaran, menyusun instrumen pendataan atau inventarisasi data wilayah sasaran, melakukan pendataan atau inventarisasi data umum wilayah sasaran, melakukan pendataan atau inventarisasi data dan rekapitulasi kelompok sasaran dalam bentuk tabulasi wilayah sasaran, melakukan pemaparan atau eksporecamatanpenyuluh agama ahli muda, meliputi: menyusun rencana kerja pendataan atau inventarisasi data wilayah sasaran, melakukan rekapitulasi data umum potensi wilayah sasaran dalam bentuk tabulasi, mengolah hasil identifikasi informasi tentang situasi faktual wilayah sasaran, menyusun tanggapanii, melakukan pelayanan konseling atau informasi kategori abupaten atau kota, penyuluh agama ahli madya, meliputi: mengidentifikasi informasi dari sumber yang terpercaya tentang situasi faktual, isu, permasalahan dan potensi wilayah sasaran, menyusun rekomendasi hasil pendataan atau inventarisasi data wilayah sasaran, melakukan pemetaan kebutuhan kelompok sasaran, menyusun materi konseling atau informasi kategori iii, melakukan pelayanan konseling atau informasi kategori islidebookletprovinsii, dan penyuluh agama ahli utama, meliputi: menyusun peta kerja kelompok sasaran, merumuskan monografi potensi wilayah sasaran, menyusun materi konseling atau informasi kategori iv,vvevvvnasional atau internasionalvvv. penyuluh agamayuluh agamaterampil, meliputi: rencana kerja operasional, naskah materi bimbingan atau penyuluhan, laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan, laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pentas pertunjukan, laporan evaluasikonsultasi perorangan kelompok, penyuluh agama mahir, meliputi: laporan hasil identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran, rencana kerja operasional, laporan bahan materi bimbingan atau penyuluhan, konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah, naskah materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster, laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhhasil konsultasi perorangan kelompok, dan penyuluh agama penyelia, meliputi: rencana kerja operasional, laporan hasil identifikasi kebutuhan sasaran, konsep program bimbingan atau penyuluhan, laporan hasil pembahasan konsep program bimbingan atau penyuluhan, laporan program bimbingan atau penyuluhan, konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah, laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan masyarakat pedesalaporan rekapitulasi hasil konsultasi perorangan kelompok, laporan bahan penyusunan jumlah jenis bimbingan atau penyuluhan, dan naskah jumlah jenis bimbingan atau penyuluhan.ahli pertama, meliputi: dokumen bahan rencana kerja, instrumen pendataan atau inventarisasi data, dokumen data umum potensi wilayah sasaran, dokumen data kelompok sasaran, dokumen ekspor hasil pendataan, dokumen materi konseling atau informasi kategori laporan pelaksanaan pelayanan konseling atau informasi kategorimasalah agama dan pembangunan, laporan hasil mediasi masalah agama dan pembangunan,uda, meliputi: dokumen rencana kerja, dokumen rekapitulasi data umum potensi wilayah sasaran dalam bentuk tabulasi, laporan hasil identifikasi situasi faktual wilayah sasaran, dokumen tanggapan hasil pemaparan tentang pendataan atau inventarisasi data wilayah sasaran, dokumen materi konseling atau informasi kategori ii, laporan pelaksanaan pelayanan konseling atau informasi kategori adya, meliputi: dokumen data kondisi faktual wilayah sasaran, dokumen rekomendasi hasil pendataan atau inventarisasi data wilayah sasaran, dokumen peta kebutuhan kelompok sasaran dokumen materi konseling atau informasi kategori iii, laporan pelaksanaan pelayanan konseling atau informasi kategori idan penyuluh agama ahli utama, meliputi: laporan peta kerja wilayah sasaran, laporan monografi potensi wilayah sasaran, dokumen materi konseling atau informasi, laporan pelaksanaan pelayanan konseling atau informasi kategori ivkonseling atau informasi. dalam hal unit kerja tidak terdapat penyuluh agamaagamaagama yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agama yang berada (satu) tingkat atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh sebesar (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agamyang dilakukagamagamagama non kependidikan,agamagama. pns yang telah diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh agamaagama harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidang bimbingan atau penyuluhan agama. penyuluh agagama dinilai dan ditetapkan dari pelaksanaan tugas jabatan fungsional penyuluh agamagamakeagamaan untuk jabatan fungsional penyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama ahli muda dan penyuluh agamaagamaagama ahli pertama dan penyuluh agama ahli muda, (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh agama ahli madya, dan (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh agamayuluh agamimbingan atau penyuluhan agama. penyuluh agamaagamaagamaagamayuluh agamaagama kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi penyuluh agamaagama kategori keterampilan. penyuluh agamagamayuluh agama ahli utama yang akan didudukiyuluh agamagama melalui promosi sebagaimana dimaksud dalamyuluh agama, atau kenaikan jenjang jabatan fungsional penyuluh agama (satu) tingkat lebih tinggiagama ahli utama melalui promosi harus berijazah paling rendah magister bidang keagamaanagama yang akan diduduki. angka kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agamagamyuluh agamagama wajib menyusun skp setiap awal tahun. skp merupakan target kinerja penyuluh agamaagama kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit: (lima) untuk penyuluh agama terampil, (dua belas koma lima) untuk penyuluh agama mahir, dan (dua puluh lima) untuk penyuluh agama penyelia. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi penyuluh agamaagamapenyuluh agama ahli pertama, (dua puluh lima) angka kredit untuk penyuluh agama ahli muda, (tiga puluh tujuh koma lima) angka kredit untuk penyuluh agama ahli madya, dan (lima puluh) angka kredit untuk penyuluh agama ahli utama. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi penyuluh agamagamyuluh agama terampil, dan (sepuluh) angka kredit untuk penyuluh agama mahir. penyuluh agamagama ahli pertama, (dua puluh) untuk penyuluh agama ahli muda, dan (tiga puluh) untuk penyuluh agama ahli madya. penyuluh agamagama. hasil penilaian dan pak penyuluh agamagama. bagian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usulan pak penyuluh agama diajukan oleh: pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepadakepala kantor wilayah kementerian agama provinsi kepadakementerian agama kabupaten atau kota kepadaagama dalam pendidikan dan pelatihan. tim penilai angka kredit jabatan fungsional penyuluh agama terdiri atas: tim penilai pusat bagi. tim penilai kantor wilayah bagi kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk angka kredit penyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama ahli muda dan penyuluh agama kategori keterampilimbingan atau penyuluhan agama, unsur kepegawaian, dan penyuluh agampenyuluh agama penyelia untuk penilaian penyuluh agama kategori keterampilan dan pejabat pimpinan tinggi pratama atau penyuluh agama ahli madya untuk penilaian penyuluh agama kategori keahlianuluh agamagama yang dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit penyuluh agama, dan aktif melakukan penilaian angka kredit penyuluh agama. apabila jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipenuhi dari penyuluh agamagammadya yang membidangi jabatan fungsional penyuluh agama pada instansi pembina bagi tim penilai pusat.agama ditetapkan oleh menteri agama selaku pimpinagama, untuk penyuluh agamagama dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: pengajar pelatih bidang bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunanagampenyuluh agama ahli madya yang akan naik jenjang jabatan penyuluh agampenyuluh yuluh agama, penyusunan karya tulis karya ilmiah bidang bimbingan atau penyuluhan agama, penerjemahan atau penyaluran buku dan karya ilmiah bidang bimbingan atau penyuluhan agama, penyusunan standar pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidang bimbingan atau penyuluhan agama, pelatihan pengembangan kompetensi bidang bimbingan atau penyuluhan agama, atau kegiatan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina bidang bimbingan atau penyuluhan agamyuluh agama yang akan naik jenjang penyelia, ahli madya dan ahli utama, penyuluh agama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi jabatan fungsional penyuluh agama, dengan angka kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut: (empat) bagi penyuluh agama mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi penyuluh agama penyelia, (enam) bagi penyuluh agama ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi penyuluh agama ahli madya, dan (dua belas) bagi penyuluh agama ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi penyuluh agama ahli utama. penyuluh agama yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang bimbingan atau penyuluhan agamagama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. penyuluh agama penetapan kebutuhan pns dalam jabatan fungsional penyuluh agama dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut: jumlah umat sesuai komposisi agama, ragam permasalahan keberagamaan, dan cc. luas wilayah dan kondisi geografis wilayah sasaran. pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional penyuluh agamagamyuluh agama harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. standar kompetensi penyuluh agamaagama wajib diikutsertakan pelatihan. pelatihan yang diberikan bagi penyuluh agama sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk: pelatihan fungsional, dan pelatihan teknis bidang bimbingan atau penyuluhan agama. selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada penyuluh agamagama. penyuluh agama. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional penyuluh bimbingan atau penyuluhan agamagama, atau tidak memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh agama. penyuluh yuluh agama. terhadap penyuluh agamagamagamaer, penyuluh yuluh agama, menyusun standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh agama, cc. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh agama, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja penyuluh agama, menyusun pedoman penulisan karya tulis karya ilmiah yang bersifat inovatif bidang bimbingan atau penyuluhan agama, menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional penyuluh agama, menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional penyuluh agama, membina penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional penyuluh agama pada lembaga pelatihan, menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh agama, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang tugas jabatan fungsional penyuluh agama, melakukan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh agama, il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional penyuluh agama, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional penyuluh agama, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional penyuluh agama, melakukan akreditasi pelatihan jabatan fungsional penyuluh agamaagama seluruh instansi pemerintah yang menggunakan jabatan tersebutagamagama wajib memiliki (satu) organisasi profesi. setiap penyuluh agama wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional penyuluh agama. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional penyuluh agamagamagamaagama dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi jabatan fungsional penyuluh agama. pns yang telah diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh agamyuluh agama kategori keterampilan yang belum memperoleh ijazah sarjanyuluh agama kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh ijazah sarjana paling lama (lima) tahun sejak peraturan menteri ini mulai berlaku. penyuluh agama kategori keterampilan yang belum memperoleh ijazah sarjanyuluh agamaterampilan angka pelaksana tugas pokok oma selamat uraian kegiatan tugas hasil kerja output kredit kegiatan sm. asas aaa melakukan pelaksanaan persiapan mengumpulkan data potensi wilayah laporan hasil identifikasi mahir bimbingan atau bimbingan atau bimbingan atau atau kelompok sasaran potensi wilayah atau penyuluhan, dan penyuluhan penyuluhan kelompok sasaran pengembangan agama dan bimbingan atau pembangunan menyusun rencana kerja operasional rencana kerja operasional terampil penyuluhan agama pada kelompok sasaran tingkat dan pembangunan menyusun rencana kerja operasional rencana kerja operasional mahir pada kelompok sasaran tingkat menyusun rencana kerja operasional rencana kerja operasional penyelia pada kelompok sasaran tingkat iii identifikasi kebutuhan sasaran laporan hasil identifikasi penyelia kebutuhan sasaran menyusun konsep program konsep program kerja penyelia bimbingan atau penyuluhan membahas konsep program sebagai laporan hasil pembahasan penyelia penyaji konsep program bimbingan atau penyuluhan merumuskan konsep program laporan program penyelia bimbingan atau penyuluhan menyusun materi bimbingan atau penyuluhan mengumpulkan bahan materi laporan bahan materi mahir bimbingan atau penyuluhan bimbingan atau penyuluhan menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah untuk: masyarakat sasaran tingkat konsep materi bimbingan masyarakat sasaran tingkat atau penyuluhan dalam mahir bentuk naskah masyarakat sasaran tingkat iii menyusun konsep materi bimbingan konsep materi bimbingan mahir atau penyuluhan dalam bentuk atau penyuluhan dalam poster bentuk poster pelaksanaan melaksanakan bimbingan atau bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada: penyuluhan masyarakat sasaran tingkat laporan pelaksanaan masyarakat sasaran tingkat bimbingan atau penyuluhan masyarakat sasaran tingkat iii ja) melaksanakan bimbingan atau laporan pelaksanaan terampilmelaksanakan bimbingan atau laporan pelaksanaan mahirangka pelaksana ks. melaksanakan bimbingan atau laporan pelaksanaan penyeliaiii pertunjukan evaluasi melaksanakan evaluasi bimbingan atau laporan evaluasi bimbingan terampil bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran atau penyuluhan penyuluhan tingkat melaksanakan evaluasi bimbingan atau laporan evaluasi bimbingan mahir penyuluhan pada kelompok sasaran atau penyuluhan tingkat melaksanakan evaluasi bimbingan atau laporan evaluasi bimbingan penyelia penyuluhan pada kelompok sasaran atau penyuluhan tingkat iii melaksanakan konsultasi secara perorangan pada melaksanakan konsultasi secara kelompok pada: kelompok kelompok kelompok pelayanan |a) menyusun laporan hasil konsultasi laporan rekapitulasi hasil terampil konsultasi perorangan atau kelompok pada konsultasi perorangan agama dan masyarakat sasaran tingkat kelompok pembangunan menyusun laporan hasil konsultasi laporan rekapitulasi hasil mahir perorangan atau kelompok pada konsultasi perorangan masyarakat sasaran tingkat kelompok. menyusun laporan hasil konsultasi laporan rekapitulasi hasil penyelia perorangan atau kelompok pada konsultasi perorangan masyarakat sasaran tingkat iii kelompok pengembangan penyusunan pedoman mempersiapkan bahan untuk penyusunan bimbingan atau atau pelaksanaan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis penyuluhan bimbingan atau penyuluhan: mengumpulkan bahan laporan bahan penyusunan penyelia jumlah jenis bimbingan atau penyuluhan mengolah dan menganalisis data naskah jumlah jenis penyelia bimbingan atauahlian angka pelaksana pen oh melakukan pelaksanaan persiapan mengidentifikasi bahan rencana kerja dokumen bahan rencana kerja ahli pertama bimbingan atau bimbingan atau bimbingan atau pendataan atau inventarisasi data penyuluhan, penyuluhan penyuluhan wilayah sasaran pengembangan pembangunan inventarisasi data wilayah sasaran bimbingan atau agama dan inventarisasi data wilayah sasaran data umum wilayah sasaran sasaran melakukan pendataan atau inventarisasi dokumen data kelompok ahli pertama data dan rekapitulasi kelompok sasaran sasaran dalam bentuk tabulasi wilayah sasaran melakukan rekapitulasi data umum dokumen data institusi ahli muda potensi wilayah sasaran dalam bentuk masyarakat tabulasi mengidentifikasi informasi dari sumber dokumen data kondisi faktual ahli madya yang terpercaya tentang situasi faktual, wilayah sasaran isu, permasalahan dan potensi wilayah sasaran mengolah hasil identifikasi informasi laporan hasil pendataan ahli muda tentang situasi faktual wilayah sasaran wilayah sasaran (setiap pelaksanaan melakukan pemaparan atau ekspor hasil dokumen ekspor hasil ahli pertama pendataan atau inventarisasi data pendataan wilayah sasaran menyusun tanggapan hasil pendataan dokumen tanggapan ahli muda atau inventarisasi data wilayah sasaran angka pelaksana tugas pokok deg manor uraian kegiatan tugas hasil kerja output kredit kegiatan nawa j) senapan menyusun rekomendasi hasil pendataan dokumen rekomendasi ahli madya atau inventarisasi data wilayah sasaran melakukan pemetaan kebutuhan dokumen peta kebutuhan ahli madya kelompok sasaran kelompok sasaran menyusun peta kerja kelompok sasaran laporan peta kerja wilayah ahli utama sasaran (setiap pelaksanaan merumuskan monografi potensi wilayah laporan monografi potensi ahli utama sasaran wilayah siaran (setiap pelaksanaan pelayanan menyusun materi konseling atau informasi dokumen materi konseling atau ahli pertama konseling atau kategori informasi informasi melakukan pelayanan konseling atau laporan pelaksanaan pelayanan ahli pertamuda kategori informasi melakukan pelayanan konseling atau laporan pelaksanaan pelayanan ahli mudadya kategori iii informasi melakukan pelayanan konseling atau laporan pelaksanaan pelayanan ahli madya informasi kategori iiutama kategori informasi melakukan pelayanan konseling atau laporan pelaksanaan pelayanan ahli utama informasi kategori konseling atau informasi c.| penyusunan menyusun rencana kerja operasional dokumen rko bulanan ahli pertama rencana kerja bulanan program bimbingan atau bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran penyuluhan masyarakat umum dan atau khusus tingkat angka pelaksana pen waw melawan menyusun rencana kerja operasional dokumen rko bulanan ahli mudmadyutamperudadya menyusun rencana kerja tahunan dokumen tahunan ahli upenyusunan menyusun materi bimbingan atau dokumen materi bimbingan ahli pertama materi bimbingan penyuluhan bagi kelompok sasaran atau penyuluhan dalam bentuk atau penyuluhan masyarakat umum dan atau khusus naskah tingkat dalam bentuk naskah angka pelaksana pen1 dalam bentuk postangka pelaksana pen aa". so : ie, desa'iaiii dalam bentuk naskahiii dalam bentuk slideiii dalam bentuk flyer angka pelaksana pen sennaiii dalam bentuk infografisiii dalam bentuk posteriii dalam bentuk bookletiii dalam bentuk rekaman audiiii dalam bentuk videangka pelaksana pen aa. maa haapelaksanaan melakukan pembentukan kelompok laporan pembentukan ahli pertama penyuluhan khusus tingkat pelaksanaan melakukan bimbingan atau penyuluhan laporan pelaksanaan ahli peruda khusus tingkat pelaksanaan melakukan bimbingan atau penyuluhan laporan pelaksanaan ahli mudadya khusus tingkat iii pelaksanaan melakukan bimbingan atau penyuluhan laporan pelaksanaan ahli madyangka pelaksana pen naa "., maan melakukan pembentukan kelompok laporan pembentukan ahli utama sasaran masyarakat umum dan atau kelompok sasaran (setiap khusus tingkat pelaksanaan melakukan bimbingan atau penyuluhan laporan pelaksanaan ahli umedia sosial angka pelaksana pen se.radio dan televisiradio dan televisi pelayanan melakukan pendampingan masalah agama| laporan hasil pendampingan ahli pertama pendampingan dan pembangunan bagi masyarakat (setiap pelaksanaan) dan mediasi sasaran umum dan atau khusus tingkat masalah agama dan melakukan pendampingan masalah agama| laporan hasil pendampingan ahli mudamadyutampertama pembangunan bagi masyarakat sasaran pelaksanaan) umum dan atau khusus tingkat angka pelaksana pen senna melakukan mediasi bidang agama dan laporan hasil mediasi (setiap ahli muda pembangunan bagi masyarakat sasaran pelaksanaan)madya pembangunan bagi masyarakat sasaran pelaksanaan) umum dan atau khusus tingkat iii melakukan mediasi bidang agama dan laporan hasil mediasi (setiap ahli utama pembangunan bagi masyarakat sasaran pelaksanaan) umum dan atau khusus tingkat monitoring dan menyusun instrumen monitoring dan instrumen monitoring dan ahli pertama evaluasi hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan atau evaluasi pelaksanaan penyuluhan pada kelompok sasaran bimbingan atau masyarakat umum dan atau khusus penyuluhan angka menyusun instrumen monitoring dan instrumen monitoring dan ahli mudmadyutamperangka pelaksana pen melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan hasil monitoring dan ahli mudmadyuii. pelaksanaan pelaksanaan memetakan kebutuhan kerjasama lintas laporan peta kebutuhan ahli pertama bimbingan atau kerjasama lintas swasta terkait tingkat kecamatan pelaksanaan agama dan bimbingan atau sektoral dengan lembaga pemerintah atau kerjasama lintas sektoral (setiap pembangunan penyuluhan swasta terkait tingkat kabupaten atau kota pelaksanaan) memetakan kebutuhan kerjasama lintas laporan peta kebutuhan ahli madya sektoral dengan lembaga pemerintah atau kerjasama lintas sektoral (setiap swasta terkait tingkat propinsi pelaksanaan) memetakan kebutuhan kerjasama lintas laporan peta kebutuhan ahli utama sektoral dengan lembaga pemerintah atau kerjasama lintas sektoral (setiap swasta terkait tingkat nasional atau pelaksanaan) internasional menyusun pola strategi kerjasama lintas laporan pola strategi kerjasama ahli perecamatan angka pelaksana pen menyusun pola strategi kerjasama lintas laporan pola strategi kerjasama ahli mudabupaten kota menyusun pola strategi kerjasama lintas laporan pola strategi kerjasama ahli madypropinsi menyusun pola strategi kerjasama lintas laporan pola strategi kerjasama ahli unasional atau internasional melaksanakan kerjasama lintas sektoral laporan pelaksanaan kerjasama ahli perecamatan melaksanakan kerjasama lintas sektoral laporan pelaksanaan kerjasama ahli mudabupaten atau kota melaksanakan kerjasama lintas sektoral laporan pelaksanaan kerjasama ahli madypropinsi melaksanakan kerjasama lintas sektoral laporan pelaksanaan kerjasama ahli unasional atau internasional angka pelaksana pen (bb k13 mengevaluasi hasil pelaksanaan laporan evaluasi kegiatan ahli perecamatan mengevaluasi hasil pelaksanaan laporan evaluasi kegiatan ahli mudabupaten atau kota mengevaluasi hasil pelaksanaan laporan evaluasi kegiatan ahli madypropinsi mengevaluasi hasil pelaksanaan laporan evaluasi kegiatan ahli unasional atau internasional pengembangan mendesain pengembangan model atau laporan desain model atau ahli pertama model metode pr metode atau program bimbingan atau metode atau program (setiap gram kegiatan penyuluhan bagi kelompok sasaran pelaksanaan) bimbingan atau masyarakat umum dan atau khusus penyuluhan angka mendesain pengembangan model atau laporan desain model atau ahli muddesain pengembangan model atau laporan desain model atau ahli madyiii angka pelaksana pen k13 mendesain pengembangan model atau laporan desain model atau ahli utamperudadyiii mengembangkan model atau metode atau laporan pengembangan model ahli upenyusunan menyusun pedoman bimbingan atau| dokumen pedoman bimbingan ahli pertama pedoman penyuluhan bagi kelompok sasaran atau penyuluhan bimbingan atau masyarakat umum dan atau khusus penyuluhan tingkat menyusun pedoman bimbingan atau| dokumen pedoman bimbingan ahli muda penyuluhan bagi kelompok sasaran atau penyuluhan masyarakat umum dan atau khusus tingkat menyusun pedoman bimbingan atau| dokumen pedoman bimbingan ahli madya penyuluhan bagi kelompok sasaran atau penyuluhan masyarakat umum dan atau khusus tingkat iii angka pelaksana tugas pokok deg manor uraian kegiatan tugas hasil kerja output kredit kegiatan oo menyusun pedoman bimbingan atau| dokumen pedoman bimbingan ahli utama penyuluhan bagi kelompok sasaran atau penyuluhan masyarakat umum dan atau khususpengembangan profesi dan penunjang jabatan fungsional penyuluh agama hasil kerja pelaksana aoipenyuluh agama pangkat bimbingan atau dengan bidang tugas jabatan penyuluhan agama fungsional penyuluh agamabimbingan atau penyuluhan bidang bimbingan atau penyuluhan agama agama yang dipublikasikan: sanam ema internasional yang terindeks dasa eta perasabimbingan atau penyuluhan agama yang tidak dipublikasikan: idalambentukbuku buka semuajenjang biodata bentuk majalah bts sb. "obtidak dipublikasikan:bimbingan atau artikel semua jenjang penyuluhan agamabimbingan atau penyuluhan bidang bimbingan atau agama yang dipublikasikan: penyuluhan agambimbingan atau penyuluhan agamabimbingan atau penyuluhan agama bidang bimbingan atau penyuluhan agama pengembangan kompetensi mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: bidang bimbingan atau penyuluhan agama pelatihan fungsional sertifikat laporan semua jenjang hasil kerja pelaksana apps mm.penyuluh agamapenyuluh agama dan memperoleh sertifikat jnasa, seo,bimbingan atau instansi pembina bidang penyuluhan agama bimbingan atau penyuluhanbimbingan pembimbing bidang dengan bidang bimbingan atau penyuluhan atau penyuluhan bimbingan atau penyuluhan agama agama keanggotaan dalam tim menjadi anggota tim penilai tim uji kompetensi laporan semua jenjang pemanen panah asas perolehan penghargaan memperoleh penghargaan tanda jasa satya kan pop potiapaampenyuluh agama kategori keahlian kategori keahlian kategori keahlian hasil kerja pelaksana sa. sh.yuluh agama tugas penyuluh ekolah menengah atasb ii d iii a iit b iitd iii a iit b iiim a n b ni d iv b iviii b timuda ahli madya ahli utama tingkatan. pelaksanaan. efisiensi. penghematan. disiplindoman peningkatan pelaksanaan efisiensi, penghematan dan disiplin kerja bagi seluruh instansi pemerintah telah dimuat dalam peraturan perundang undangan dan aturan kebijakan secara komprehensif, bahwsudah tidak sesuai dengan perkembangpeningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada unit kerja satuan kerja pada instansi pemerintah, bahwa pengaturan komponen penilaian zona integritadah tidak sesuai dengan kerangka penilaian reformasi birokra. tahun tentang penilaian mandiri. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:,instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah, salinona integritas, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur negara,mbangunan dan evaluasi menuju wbk dan bbm digunakan sebagai pedoman bagi: instansi pemerintah dalam membangun pada satuan unit kerja sehingga mempunyai pemahaman yang sama tentang hakikat pembangunan zi, satuan unit kerja pada saat pelaksanaan proses pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat terwujud, kawasan yang ditunjuk oleh tim strategi nasional pencegahan korupsi untuk membangun pada suatu kawasan, tpi instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi unit kerja yang membangun zona integritas, dan tpn dalam melakukan evaluasi atas hasil penilaian tpi terhadap unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan predikat menuju wbk bbm. pedoman pembangunan dan evaluasi pembangunan menuju wbk dan bbm sebagaimana dimaksud dalam bertujuan: sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun menuju wbk dan bbm: dan sebagai rujukan bagi tpi untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan pada unit kerja satuan kerja kawasan, sebagai rujukan bagi tpn untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja satuan kerja kawasan yang diajukan untuk mendapatkan predikat wbk dan bbm, memastikan bahwa tpi dan tpn mempunyai pemahaman yang sama tentang proses pembangunan dan evaluasi pembangunan zi, dan memastikan kualitas unit kerja satuan kerja kawasan yang akan mendapatkan predikat menuju wbk dan bbm. ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: pedoman pembangunan menuju wbk dan bbm, dan pedoman evaluasi pembangunan zi. pembangunan menuju wbk dan bbm mencakup: pencanangan zi, penetapan unit kerja, pembangunan unit kerja, pemantauan pembangunan zi. evaluasi oleh tpn mencakup: evaluasi pembangunan oleh tpi, pengajuan unit kerja satuan kerja berpredikat menuju wbk dan bbm, evaluasi pembangunan oleh tpn, dan pemantauan unit kerja satuan kerja berpredikat menuju wbk dan bbm. pedoman pembangunan dan evaluasi menuju wbk dan bbm instansi pemerintevaluasi sebagaimana dimaksud dalam kementerian menyusun profil pembangunan dari hasil evaluasi unit kerja pada instansi pemerintah yang diajukan mendapat predikat menuju wbk dan bbmtekad. ye, komunikasi, dan informasi publik, san (fe: ta fnjhad averrouce kuta (nowpendahuluan latar belakang reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi sesuai peraturan presiden nomor tahun tentang grand design reformasi birokrasi bahwa terdapat fase pelaksanaan mulai tahun dan pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondihal insaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas presiden republik indonesia yaitu mewujudkan pemerintahan yang sederhana, simple, lincah, dan cepat. selain itu, dalam beberapa kali kesempatan presiden selalu menyampaikan bahwa yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang lambat, berbelit belit dan terdapat pungli. hal ini tentu saja menjadi prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dikawal bersama oleh setiap instansi pemerintah. sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden dandibangun zona integritas zi) pada unit kerja satuan kerja sebagai pilot project percontohan. oleh karena itu, pelaksanaan yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja satuan kerja, diutamakan pada unit kerja satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. diharapkan unit yang membangun dan mendapat predikat menuju wilayah bebas dari korupsi wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani bbm) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. selain itu, sesuai dengan peraturan presiden nomor tahun tentang strategi nasional pencegahan korupsi yang disertai dengan surat keputusan bersama dengan lima pimpinan tim strategi nasional pencegahan korupsi, maka perlu dibangun pada kawasan kawasan strategis. unit unit kerja satuan kerja yang terdapat pada kawasan yang ditunjuk untuk membangun wajib membangun internal unit serta membangun proses bisnis kawasan yang terintegrasi sehingga dapat mempercepat kualitas pelayanan dan peningkatan integritas kawasan. sehingga pembangunan akan semakin banyak dilakukan kawasan dan unit unit kerja satuan kerjanya. dalam proses pembangunan yang telah dilaksanakan sejak tahun masih banyak kendala terkait bagaimana mekanisme evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh tim penilai internal tpi) instansi pemerintah dan evaluasi oleh tim penilai nasional tpn). salah satunya adalah terkait sdm yang melaksanakan evaluasi, tahapan evaluasi yang harus dilakukan, serta pengisian lembar kerja evaluasi. oleh karena itu, untuk menjaga kualitas proses dan hasil evaluasi serta keberlanjutan pembangunan menuju wbk bbm, maka diperlukan pedoman pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani wbk bbm). bab pembangunan zona integritas konsep zona integritas key points pembangunan zona integritas terinspirasi dari konsep island integrity yang merupakan praktek lebih jauh dari eksistensi pengembangan keilmuan administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. island integrity merupakan suatu kondisi dimana unit kerja instansi pemerintah yang imun dan mampu memberikan tata kelola yang terbaik meskipun instansi pemerintah disekitarnya didominasi oleh manajemen dan tata kelola yang buruk dalam literatur administrasi publik, island integrity juga diberi istilah yang berbeda seperti islands excellence therkildsen islands effectiveness crook ) , pockets effectiveness leonard roll 2011a) dan pockets efficiency gender namun tengah berbagai istilah berbeda yang digunakan kesemuanya mengarah kepada bagaimana membangun instansi pemerintah yang berintegritas tengah situasi dimana supra sistem dalam karyanya public sector reforms and the development productive capacities least development countries cs), therdkildsen menyatakan bahwa pelaksanaan reformasi administrasi dapat dilakukan melalui islands excellence . islands excellence mengacu kepada organisasi yang secara sengaja melalui desain atau skema tertentu atau melalui upayanya sendiri, mengelola untuk menunjukkan kinerja yang terbaik dibawah situasi dan kondisi yang sulit. untuk mengidentifikasi hal tersebut memang bukanlah merupakan hal yang mudah apalagi ketika basis data yang digunakan sangatlah lemah dan tidak bisa diandalkan. istilah lain diungkapkan oleh crook sebagai islands effectiveness crook, untuk menciptakan unit untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan efektif tidak harus melalui sumber daya yang terlalu besar. istilah lain juga diungkapkan oleh out yang menyampaikan bahwa ada dua strategi yang dilakukan untuk menciptakan pocket effectiveness, yaitu internal strategy dan external strategy. internal strategy diambil dari visi manajemen dan ideologi yang kuat dari pimpinan organisasi sehingga mampu meningkatkan kapasitas manajemen. sementara strategi eksternal merupakan upaya untuk steering away dari pengaruh politik dalam organisasi. upaya ini merupakan langkah untuk menghindarkan organisasi dari komputasi politik sehingga organisasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. dampak dari pelaksanaan island integrity setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi (corruption free performance), efisiensi yang lebih besar, mempengaruhi sistem yang lebih luas dunia, gambar dampak island integrity menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi merupakan dampak sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan island integrity. melalui pelaksanaan island integrity diharapkan tercipta sumber daya organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi. dampak lain dari pelaksanaan island integrity adalah efisiensi yang lebih besar karena organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien. dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimal akan dihasilkan output yang lebih optimal. hal penting lainnya dari pelaksanaan island integrity adalah untuk mempengaruhi sistem yang lebih luas. unit organisasi yang melaksanakan island integrity diharapkan mampu menularkan virus keberhasilannya untuk mempengaruhi sistem organisasi yang lebih luas, sehingga mampu menghasilkan lebih banyak unit organisasi yang memiliki zona integritas. mekanisme pembangunan zona integritas untuk dinilai mampu mendapat predikat wbk bbm, instansi pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya pembangunan zona integritas dengan baik. dalam pembangunan zona integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian evaluasi secara internal dan pengusulan kepada tpn. ten pencanangatau pimpinan unit kerja bahwa instansi unit kerja telah siap membangun zona integritas. pencanangan pembangunan zona integritas dilakukan oleh instansi pemerintakegiatan pencanangan merupakan langkah awal pembangunan zona integritas, namun tidak diwajibkan terdapat acara yang khusus formal pada saat pencanangan, akan tetapiona integritas. mam penetapan unit kerja penetapan unit kerjaunit kerja yang ditetapkan adalah unit kerja yang memenuhi kriteria antara lain: unit kerja yang melaksanakan layanan utama (core business) instansi pemerintah, unit kerja yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima, unit kerja yang mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan zona integritas, mag iii pembangunan unit kerja setelah instansi pemerintah menetapkan unit kerja, maka yang selanjutnya harus dilakukan adalah pembangunan area perubahan zona integritas. unit kerja perlu melakukan penetapan program pembangunan zona integritas ini harus disesuaikan dengan hasil identifikasi jenis layanan utama unit kerja, isu strategis dan risiko risiko yang dihadapi oleh unit kerjaona integritas. lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap program kerja zona integritas dapat berjalan dengan baik, maka unit kerja perlu membentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat dan pegawai pada unit kerjazona integritas untuk kemudian dilaksanakan dengan seluruh anggita unt kerja. dalam pembangunan zona integritas pada unit kerjaona integritas, memperhatikan dan melengkapi unsur unsur pembangunan zona integritasunit kerjaunit kerja masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan. pemantauan pembangunan zona integritas selama unit kerja membangun zona integritas internalnya masing masing, maka perlu dilakukan pendampingan dan pemantauan oelh tim penilai internal tpi)oleh karena itu, tpi dalam proses pembangunan juga mempunyai peran untuk: menjadi tempat konsultasi bagi unit kerjaunit kerja sehingga unit kerja mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen komponen pembangunan zona integritas, berkonsultasi kepada tpn terkait proses pembangunan zona integritas pada unit kerja,unit kerja dan hasil penilaian tersebut disusun dalam bentuk rekomendasi terhadap pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerjamenjadi yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan baik oleh tim kerja zona integritas pada unit kerja maupun tpi. pembangunan area area perubahan ini akan dapat membantu pencapaian sasaran zona integritasenam area dan hasil yang akan dicapai akan digambarkan lebih lanjut dalam kerangka logis pembangunan zona integritas. kerangka logis pembangunan zona integritas pembangunan zona integritas mencakup duapengungkit masitaoy manajemen penataan pemerintahan yang layanan tati likoama bersih dan akuntabel nilai persepsi anti kru ina capaian kinerja penataan pemenuhan wind (m dis reform pelayanan publik yang prima nilai persepsi kualitas tinta pengawasan pelayanan publik naa aaduazona integritasiona integritas. dalam membangun zona integritasterimplementasinya core value asn berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif)uan kerjameningkatnya kinerja unit kerja satuan kerja: telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building transfer knowledge):,, aspek reform aspek reform diukur dengan melihat kondisi apakah: meningkatnya capaian kinerja:,. meningkatkan sistem integritas uit kerja dalam upaya pencegahan kkn. unit telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan terdapat unit penanggung jawab yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan masukan dan konsultasi, kesesuaian persyaratanzona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi(survei eksternal), nilai persepsi korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakeholdersona integritas. beberapa hal utama terkait komponen surveyctor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya iiiiiv. perkalian memastikan bahwa unit kerja yang mengusulkan zona integritas tidak terdapat praktik praktik perkalian (baik pihak perkalian dapat berasal dari oknum pegawaiona integritas. capaian kinerja lebih baik.ii. target kinerja utama tercapai dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya, iii.iv. target kinerja utama tidak tercapai,y persepsi kualitas pelayanan mengacu pada kebijakan terkait survey kepuasan masyarakat skm) yang diterbitkan oleh kementerian parazona integritaszona integritas pada unit tersebut. tujuan pembangunan zona integritas pada kawasan terpadu ini adalah: agar dampak pembangunan zona integritas langsung dirasakan masyarakat, mengintegrasikan pembangunan zona integritasona integritas, pembangunan zona integritaszona integritaskawasan bandar udara kementerian hukum dan hak kantor pelayanan imigrasi bandarameminta kementerian pertanian balai karantina hewan dkawasan pelabuhan kementerian perhubungan kantor otoritas pelabuhan utama ankara kementerian hukum dan kantor layanan imigrasi kelasiaimikanaan kementerian pertanian balai karantina hewan dan tumbuhan nun selain kawasan tersebut, pembangunan zona integritas yang menjadi prioritas strana meliputi: pembangunan zona integritaszona integritaszona integritaspembangunan zona integritaszona integritas sesuai dengan pembangunan zona integritas pada unit kerja satuan kerja. selain itu, antar unit kerja satuanzona integritasintegrasi proses bisnis pembangunan zona integritas pada kawasan harus memperhatikan juga integrasi proses busines,y, dan audiensi dengan petugas dan stakeholderkawasan strategis lain yang memiliki syzona integritasona integritaszona integritaszona integritaszona integritaszona integritas dan inovasi pelayanan yang telah dilakukan oleh unit kerja yang membangun zona integritas diketahui oleh masyarakat. beberapa hal tersebut merupakan strategi percepatan yang dapat membantu unit kerja dalam pembangunan zona integritas dalam menuju wbk bbmunit kerja dan telah dipantau keberhasilannya oleh tpi, maka yang selanjutnya dilakukan adalah pengusulan unit unit kerja tersebut untuk dilakukan penilaian oleh tim penilai nasional melalui aplikasi online disertai dengan surat rekomendasi dari pimpinan instansi. lebih lanjut langkah langkah dan proses penilaian terhadap unit kerja untuk mendapat predikat wbk bbm akan tertuang secara jelas dalam pedoman evaluasi pembangunan menuju wbk bbevaluasi pembangunan zona integritas oleh tim penilai internal mekanisme evaluasi zona integritas mandiri oleh tpi setelah unit kerja satuan kerja membangun zona integritas zi), maka selanjutnya unit kerja satuan kerjarupakan tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (assess dan assist) terhadap unit kerja satuan kerja yang sedang membangun zi. pada implementasinya, penilaian internal dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah api) atau api yang dibantu unit lain yang ditunjuk yang mampu untuk melakukan penilaian dan asistensi pada komponen pembangunan zi. tpi mempunyai tugas: melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan oleh unit kerja satuan kerja, memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja satuan kerja atas pembangunan menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja satuan kerjapara. hal hal yang harus diperhatikan oleh tpi pada saat melakukan evaluasi internal kepada unit kerja satuan kerjaunit kerja satuan kerja, menentukan penilaian dari hasil survei yang didapat, capaian kinerja dari unit kerja satuan kerjauan kerjalke) sehingga hasil evaluasi yang dilakukan oleh tpi dapat diandalkan kualitasnya. mekanisme penilaian internal pada kementerian lembaga mekanisme evaluasi internal untuk kementerian lembaga k l) adalah sebagai berikut: gambar mekanisme penilaian internal pada kementerian lembaga bea op? penilaian pendahuluan apabila unit kerja satuan kerja yang membangun pada k l adalah unit kerja satuan kerja jabatan pimpinan tinggi pratama maupun unit pelaksana teknis level provinsi, diperlukan penilaian pendahuluan dari unit kerja satuan kerja pimpinan tinggi madya sebelum penilaian dari tpi, apabila unit satuan kerja yang membangun adalah unit satuan kerja dibawah tingkat provinsi, maka unit satuan kerja tingkat provinsi melakukan penilaian pendahuluan pembangunan zi, penilaian pendahuluan yang dilakukan sebagai salah satu fungsi pembinaan kepada unit kerja satuan kerja, penilaian pendahuluan merupakan penilaian yang sifatnya berjenjang dari unit kerja satuan kerja pimpinan tinggi madya atau pewakilan tingkat provinsi kepada unit yang ada bawahnya. hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa unit kerja satuan kerja pimpinan tinggi madya atau perwakilan tingkat provinsi ikut memantau dan mendampingi pembangunan unit kerja satuan kerja bawahnya, penilaian pendahuluan dilakukan oleh tim penilai unit kerja satuan kerja pimpinan tinggi madya atau perwakilan tingkat provinsi yang terdiri dari unit sdm internal yang memahami atau menangani komponen pengungkit pada pembangunan sehingga tim dapat memberikan penilaian secara obyektif terhadap pembangunan yang dilakukan oleh unit kerja satuan kerja, penilaian pendahuluan menggunakan instrumen penilaian yang sama yang digunakan oleh tpi, hasil penilaian oleh tim unit kerja satuan kerja pimpinan tinggi madya atau perwakilan tingkat provinsi menjadi dasar apakah unit layak dilakukan evaluasi pembangunan oleh tpi. apabila memenuhi kriteria penilaian pembangunan zi, maka tim unit kerja satuan kerja pimpinan tinggi madya atau perwakilan provinsi akan merekomendasikan kepada pimpinan unit kerja satuan kerja pimpinan tinggi madya atau pimpinan provinsi, bahwa unit kerja satuan kerja layak dievaluasi tpi. selanjutnya pimpinan unit kerja satuan kerja pimpinan tinggi madya atau pimpinan unit tingkat provinsi mengirimkan surat kepada tpi bahwa unit kerja satuan kerja tersebut layak untuk evaluasi pembangunan zi. evaluasi oleh tpi apabila unit yang melakukan pembangunan adalah unit kerja satuan kerja pimpinan tinggi madya, maka tpi langsung melakukan evaluasi terhadap komponen proses dan hasil pada unit kerja satuan kerja tersebut, apabila unit yang melakukan pembangunan adalah unit kerja satuan kerja tingkatannya dibawah unit kerja satuan kerja pimpinan tinggi madya atau unit kerja satuan kerja pada tingkat kabupaten kota, tpi memastikan telah dilakukan penilaian pendahuluan oleh unit kerja satuan kerja pimpinan tinggi madya atau perwakilan tingkat provinsi dan hasil penilaian pendahuluan menyimpulkan bahwa unit tersebut layak dievaluasi oleh tpi, tpi melakukan evaluasi dengan menggunakan lembar kerja evaluasi (lke)penilaian yang telah dilakukan oleh tpi kemudian disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah. mekanisme penilaian internal pada pemerintah daerah beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat penilaian internal untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut: gambar mekanisme penilaian internal pada pemerintah daerah unit kerja ho tidak na) unit kerja pembinaan) bagi pemerintah daerah yang unit kerja satuan kerja telah membangun zi, maka unit yang telah membangun akan dilakukan evaluasi oleh tpi. selanjutnya tpi memastikan bahwa unit telah membangun sesuai kriteria pengungkit dan hasil pembangunan zi, tpi melakukan evaluasi dengan menggunakan lkeevaluasi yang telah dilakukan oleh tpi kemudian disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah. lembar kerja evaluasi pada saat melakukan evaluasi, tpi melakukan pengisian terhadap lke untuk mengetahui kualitas pembangunan terkait komponen pengungkit dan hasil. lke evaluasi sebagaimana terlampir pada lampiran iii. komponen penilaian pada lke sesuai dengan tabel berikut: tabel komponen pengungkit komponen pengungkit bobot drum non peningkatan kualitas pelayanan publik|kepersen dari bobot per komponen pengungkit. tabel komponen hasilunit kerja satuan kerja sesuai lke tersebut, tpi menyampaikan hasil penilaian kepada pimpinan instansi pemerintahunit kerja satuan kerja tersebut belum dapat diajukan kepada kementerian para selakupimpinan instansi pemerintah untuk mengajukan evaluasiunit kerjdua hal, yaitu terhadap kualitas pembangunan secara individu unit kerjake sebagaimana lembar kerja evaluasi kepada unit kerja satuan kerja. penilaian internal terhadap integrasi kawasan dilakukan oleh tim penilai internalaspek penilaian pembangunan kawasanbab pengajuan unit kerja satuan kerja berpredikat menuju wbk dan bbm setelah tpi menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap unit kerja satuan kerja yang membangun zi. pimpinan instansi pemerintaholeh instansi pemerintah terkait syarat pengajuan kepada tpn, yaitu: tabel kriteria pengajuan usulan menuju wbk bbm syarat menuju wbk menuju bbm opini bpk minimal wtp predikat sakit minimal predikat sakit minimal b bb tingkat indeks minimal| indeks minimal instansi untuk pemerintah untuk pemerintah pemerintah daerah daerah indeks minimal indeks minimal untuk untuk kementerian lembaga kementerianpersentase penyelesaian tindak lanjut hasil tingkat "unit pengawasan dari api bpk 100y6 kerja satuan lokasi dan lakon kerjab bagi instansi pemerintah yang telah banyak kankernya mendapatkan predikat menuju wbk bbm, yaitu lebih dari 30xketentuan mengenai hal ini akan disampaikan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kepada instansi yang telah memenuhi kriteria tersebut. selanjutnya tpi instansi pemerintah yang lebih dari 30y6(contoh surat permohonan evaluasi sebagaimana gambar gambar contoh surat pengajuan evaluasi kepada tpn nomor nomor surat) tanggal pengajuan) lampiran hal pengajuan unit kerja satuandibawah ini gambar contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak surat pernyataan tanggung jawab mutlak (spam) kebenaran data pendukung yth. menteri,:., selanjutnya permohonan evaluasi pembangunan kepada tpnipi merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (ti) berbasis web. pipi bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dan pengajuan yang dilakukan oleh masing masing instansi pemerintah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data, serta monitoring dan evaluasi data. pipi ini digunakan oleh: tpi untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pembangunan unit kerja satuan kerja, instansi pemerintah untuk melakukan pengajuan evaluasi kepada tpn apabila penilaian yang dilakukan tpi kepada unit kerja satuan kerja telah memenuhi kriteria untuk diajukan kepada tpn, tpn untuk monitoring dan evaluasi pembangunan zi, pengelolaan data dan informasi dalam rangka penyusunan profil pelaksanaan baik pada tingkat k l, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. pengajuan evaluasara akan memberikan informasi melalui surat pemberitahuan. infrastruktur dari pipi dapat dilihat pada gambar berikut ini: gambar infrastruktur pipi infrastruktur pipi daring user kementerian lembaga server pipi kementerian para internet user user pemerintah pemerintah kabupaten provinsi kota bab iii evaluasi pembangunan zona integritas oleh tim penilai nasional setelah pimpinan instansi pemerintah mengajukan unit kerja satuan kerja yang memenuhi kriteria menuju wbk bbm melalui pipi, maka tpn melakukan beberapa langkah dalam rangka evaluasi pengajuan usulan unit kerja satuan kerja berpredikat menuju wbk bbm. secara garis besar, alur evaluasi pembangunan oleh tpn melalui beberapa langkah sebagai berikut: pra evaluasi pada tahap ini tpn memperhatikan hal hal sebagai berikut: memastikan bahwa instansi pemerintah yang mengusulkan unit kerja satuan kerja berpredikat menuju wbk atau bbm telah memenuhi syarat pengusulan tingkat instansi. apabila instansi pemerintah yang mengusulkan tidak memenuhi persyaratan , memastikan unit kerja satuan kerja yang diusulkan memenuhi syarat pengusulan tingkat unit. apabila unit kerja satuan kerja yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan di. selain itu, apabila unit kerja satuan kerja yang diusulkan bukan unit kerja satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi layanan masyarakat langsung, maka jumlah unit kerja satuan kerja yang sejenis yang akan dievaluasi ditentukan berdasarkan koordinasi antara tpn dan tpi: memastikan bahwa hasil penilaian tpi pada unit kerja satuan kerja yang diajukan telah memenuhi ambang batas penilaian, yaitu total nilai pengungkit dan hasil minimal dengan minimal nilai pengungkit untuk menuju wbk dan minimal dengan minimal nilai pengungkit untuk menuju bbm, memastikan bobot nilai per area pengungkit minimal 60x pada semua area pengungkit untuk predikat menuju wbk, dan bobot nilai per area pengungkit minimal pada semua area pengungkit untuk predikat menuju bbm, memastikan nilai komponen hasil birokrasi yang bersih dan akuntabel minimal untuk menuju wbk dan untuk menuju bbm dengan ketentuan nilai sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal atau minimal skor survei untuk menuju wbk dan bbm, serta nilai sub komponen kinerja lebih baik minimal untuk menuju wbk dan untuk menuju bbm, memastikan nilai komponen hasil pelayanan publik yang prima minimal atau skor survei minimal untuk unit kerja satuan kerja yang diajukan berpredikat menuju wbk dan minimal atau skor survei minimal untuk unit kerja satuan kerja yang diajukan berpredikat menuju bbm. apabila hasil pra evaluasi tpn pada unit kerja satuan kerja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka hingga diatas, maka unit kerja satuan kerja dianggap tidak memenuhi kriteria untuk evaluasi oleh tpn. setelah itu, apabila unit kerja satuan kerja memenuhi ketentuan sebagaimana angka hingga diatas, maka unit kerja satuan kerja dianggap memenuhi kriteria untuk evaluasi oleh tpn. desk evaluasi oleh tpn setelah dilakukan pra evaluasi untuk melihat pemenuhan syarat instansi pemerintah dan unit kerja satuan kerja yang akan mengajukan evaluasi pembangunan zi, maka selanjutnya tpn melakukan desk evaluasi untuk mengetahui kualitas pembangunan terutama dari area pengungkit. desk evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa unit kerja satuan kerja telah secara konsisten dan berkelanjutan dalam membangun dan implementasi pembangunan telah dilengkapi dengan data dukung yang sesuai. desk evaluasi dilakukan melalui pendalaman dan pengujian lke serta data dukungan yang telah disampaikan oleh tpi serta dengan mengidentifikasi informasi dari berbagai media terkait unit satuan kerja yang dilakukan evaluasi. apabila diperlukan, desk evaluasi dapat dilakukan dengan meminta unit kerja satuan kerja untuk memaparkan hasil pembangunan zona integritas yang dilanjutkan dengan diskusi melalui media sarana yang efektif. hasil desk evaluasi selanjutnya menjadi bahan bagi tpn untuk menentukan keberlanjutan proses evaluasi selanjutnya bagi unit kerja satuan kerja. evaluasi lapangan oleh tpn evaluasi lapangan bertujuan untuk melihat secara langsung implementasi pembangunan zona integritas pada unit kerja satuan kerja. pada saat evaluasi lapangan tpn dapat melibatkan: perwakilan instansi yang berada pada level provinsi yang mempunyai fungsi pembinaan layanan utama dari unit kerja satuan kerja dengan memperhatikan adanya potensi benturan kepentingan, instansi lain yang mempunyai kapasitas untuk melakukan evaluasi pembangunan zona integritas dengan memperhatikan adanya potensi benturan kepentingan, para ahli serta akademisi yang mempunyai kompetensi tentang tugas fungsi dari unit kerja satuan kerja tertentu. tpn pada saat evaluasi lapangan akan melaksanakan kegiatannya terhadap dua aspek: aspek pelaksanaan area pengungkit pada saat melakukan evaluasi lapangan, tpn memperhatikan dan menguji implementasi enam area perubahan pada zona integritas. evaluasi lapangan ini menggunakan kertas kerja evaluasi hasil penilaian tpi sebagai dasar penilaian. oleh karena itu, evaluasi lapangan yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penilaian tpi telah sesuai dengan kondisi yang ada lapangan. apabila terdapat gap antara hasil penilaian evaluasi lapangan dengan hasil penilaian tpi maka yang digunakan adalah hasil penilaian evaluasi lapangan. untuk evaluasi yang terdapat kawasan strana, selain memperhatikan kualitas pembangunan unit kerja satuan kerja, tpn juga harus melakukan evaluasi terhadap penerapan integrasi proses bisnis layanan utama suatu kawasan. hal ini untuk memastikan bahwa pada suatu kawasan telah terdapat mekanisme kerja yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam suatu kawasan. pada saat evaluasi tpn dapat melibatkan tim strana pencegahan korupsi. aspek hasil yang terdiri atas sub komponen survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi pelayanan publik. dalam melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi pelayanan publik, tpn memastikan kualitas integritas dan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat stakeholder dengan melaksanakan survei secara langsung. survei ini dilaksanakan oleh tpn melalui badan pusat statistik atau pihak ketiga yang telah ditunjuk. hal yang menjadi perhatian pada saat pelaksanaan survei adalah: survei dilakukan kepada unit yang memenuhi pra evaluasi awal oleh tpn melalui pipi, survei dapat dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan waktu evaluasi pengungkit (evaluasi lapangan) dan memperhatikan kondisi yang terjadi pada saat evaluasi, survei dilakukan kepada penerima pelayanan yang telah selesai menerima pelayanan dari unit kerja satuan kerja. hal ini untuk memastikan bahwa responden telah menerima secara penuh rangkaian proses pelayanan sehingga hasil survei akan dapat memberikan gambaran secara obyektif kualitas pelayanan, minimal jumlah responden yang dilakukan survei adalah responden untuk satu unit kerja satuan kerja. apabila penerima pelayanan dari unit yang diusulkan secara kuantitatif selama kurun waktu yang ditentukan kurang dari orang, karena memang karakter unit kerja satuan kerja yang bukan pelayanan kebutuhan dasar, maka tim yang melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah kaidah perhitungan statistik, tim survei harus memperhatikan komposisi responden terkait jenis pelayanan yang dimiliki oleh unit kerja satuan kerja. hal ini untuk memastikan bahwa hasil survei akan menggambarkan kualitas dari semua jenis pelayanan yang diberikan oleh unit kerja satuan kerja. pertanyaan survei mencakup persepsi kualitas pelayanan, yang meliputi aspek aspek yang diatur oleh kebijakan tentang evaluasi pelayanan publik. sedangkan persepsi anti korupsi meliputi aspek tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku, praktek pungutan liar, dan praktek perkalian. aspek pertanyaan pada persepsi kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi disesuaikan sesuai dengan kebutuhan survei. ketentuan lebih detail terkait pelaksanaan survei akan disampaikan setiap tahunnya oleh kementerian setelah mendapat masukan dari bps. evaluasi terhadap sub komponen capaian kinerja pada saat melaksanakan evaluasi, tpn memastikan bahwa capaian indikator kinerja utama (iku) unit kerja satuan kerja telah sesuai melebihi dengan target perencanaan kinerjanya. selain itu, apabila indikator kinerja utama yang digunakan mempunyai standar target nasional, maka capaian kinerja unit tersebut minimal harus sama atau melebihi target nasional yang ada. setelah selesai melakukan evaluasi lapangan disertai pelaksanaan survei, maka tpn melakukan penilaian dengan menyandingkan lke hasil penilaian tpi dengan kondisi yang ditemukan dari proses evaluasi. selain itu, pada evaluasi lapangan ini, tpn juga melakukan pengujian melalui mystery hopper pada unit satuan kerja. tahapan clearance dan panel setelah selesai melakukan rangkai evaluasi, tpn melakukan clearance dengan ombudsman republik indonesia, komisi pemberantasan korupsi, komisi yang terkait teknis instansi, serta aparat pengawas internal pemerintah api) untuk menentukan unit kerja satuan kerja yang akan mendapatkan predikat menuju wbk bbm. setelah itu dilanjutkan dengan panel hasil evaluasi. penyusunan laporan hasil evaluasi selanjutnya tpn menyusun laporan hasil evaluasi dengan menjelaskan catatan selama evaluasi. secara rinci, hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut: a.apabila hasil evaluasi tpn menunjukan bahwa nilai unit kerja satuan kerja tidak memenuhi kriteria dan nilai minimal menuju wbk bbm, maka tpn merekomendasikan kepada pimpinan instansi pemerintah agar unit kerja satuan kerja tersebut dilakukan pembinaan, apabila hasil evaluasi tpn menunjukan bahwa unit kerja satuan kerja tersebut memenuhi syarat menuju wbk bbm, maka tpn akan merekomendasikan kepada menteri agar unit kerja satuan kerja tersebut ditetapkan sebagai unit kerja satuan kerja menuju wbk bbm, apabila hasil evaluasi tpn menyatakan bahwa seluruh unit kerja satuan kerja yang wajib membangun pada kawasan tersebut memenuhi syarat menuju wbk bbm akan tetapi belum terdapat integrasi pelayanan kawasan, maka tpn akan merekomendasikan kepada pimpinan setiap instansi pemerintah yang mempunyai unit pada kawasan agar unit kerja satuan kerja pada kawasan untuk membangun integrasi dan berkolaborasi dalam pelayanan kawasan, apabila hasil evaluasi tpn menyatakan bahwa terdapat unit kerja satuan kerja yang wajib membangun pada kawasan tersebut tidak memenuhi syarat menuju wbk bbm maka tpn akan merekomendasikan kepada setiap pimpinan instansi pemerintah pada unit kerja satuan kerja kawasan agar unit kerja satuan kerja tersebut dilakukan pembinaan, apabila hasil evaluasi tpn menyatakan bahwa seluruh unit kerja satuan kerja yang wajib membangun atas pada kawasan tersebut memenuhi syarat menuju wbk bbm dan sudah terdapat integrasi pelayanan kawasan, maka tpn akan merekomendasikan kepada menteri agar kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan menuju wbk bbm. penetapan predikat menuju wbk bbm penetapan unit kerja satuan kerja berpredikat menuju wbk dan bbm berdasarkan rekomendasi dari tpn, menteri menetapkan unit kerja satuan kerja tersebut sebagai unit kerja satuan kerja berpredikat menuju wbk bbm. syarat unit kerja satuan kerja yang dapat ditetapkan sebagai menuju wbk bbm adalah sebagai berikut: tabel persyaratan penetapan unit kerja satuan kerja menuju menuju wbk bbm nilai total telah mendapatkan predikat menuju wbk bobot nilai minimal per area pama nilai komponen hasil pemerintah yang bersih dan akuntabel! minimal nilai sub komponen survei persepsi anti| (survey (survey korupsi minimal nilai sub komponen kinerja lebih baik minimal nilai komponen hasil pelayanan publik yang| (survey (survey prima minimal penetapan kawasan menuju wbk bbmwbk. syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai wbk adalah:wbkwbk. ilustrasi kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan menuju wbk adalah sebagaimana tabel berikut: tabel ilustrasi kawasan yang ditetapkan menuju wbk unit integrawbk wbk tidak seluruh ada integrasi tidak memenuhi unit menuju nilai integrasi kawasan menuju wbk kawasan wbk tidak memenuhi seluruh unit tidak ada kawasan menuju menuju wbk integrasi wbk ada integrasi memenuhi seluruh unit nilai integrasi kawasan menuju menuju wbk kawasan wbk penetapan kawasan berpredikat menuju wbk dituangkan dalam keputusan menteri. penetapan predikat menuju wbk berlaku sesuai yang tertera dalam suratbbm. syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai menuju bbm adalah: kawasan tersebut telah mendapat predikat kawasan menuju wbk,bbmmenuju bbm. ilustrasi kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan menuju bbm adalah sebagaimana berikut: tabel ilustrasi kawasan yang ditetapkan menuju bbm unit integrasi kondibbm bbm tidak seluruh ada integrasi tidak memenuhi unit menuju nilai integrasi kawasan menuju bbm kawasan bbm tidak memenuhi seluruh unit tidak ada kawasan menuju menuju bbm integrasi bbm ada integrasi memenuhi seluruh unit nilai integrasi kawasan menuju menuju bbm kawasan bbm penetapan kawasan berpredikat menuju bbm dituangkan dalam keputusan menteri. penetapan predikat menujub pemantauan unit kerja satuan kerja kawasan berpredikat menuju wbk bbm pemantauan unit kerja satuan kerja atau kawasan berpredikat menuju wbk bbm unit kerja satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat menuju wbk bbm merupakan unit kerja dan tpn. langkah yang harus dilakukan oleh tpi: melakukan pendampingan secara konsisten terhadap unit kerjaunit kerjaunit kerjasebagaimana gambar melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasi unit kerjagambar contoh surat laporan monitoring dan evaluasi unit kerja satuan kerja"!lselain beberapa hal diatas yang dilakukan tpi terhadap unit kerja satuan kerja atau kawasan yang telah mendapatkan predikat menuju wbk bbm, langkah yang harus dilakukan oleh tpn: melakukan verifikasi atas laporan monitoring tpievaluasi lapangan secara berkalaverifikasi lapangan dan klarifikasi dengan tpi apabila terdapat laporan dugaan maladministrasi yang diterima oleh tpn terkait pelayan atau integritas unit kerja satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat menuju wbk bbm. pemberian penghargaan bagi unit kerja satuan kerja berpredikat menuju wbk bbm sebagai wujud apresiasi kepada unit kerja satuan kerja yang telah berhasil membangun dan dalam rangka mendorong pembangunan pada unit kerja satuan kerja yang lain, instansi pemerintahasing masing instansi pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan peradangan yang berlaku. pencabutan predikat menuju wbk bbm pada unit kerja satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat menuju wbk bbm apabila berdasarkan laporan dari tpi bahwa unit kerja satuan kerja atau kawasan sudah tidak memenuhi kriteria menuju wbk bbm. berdasarkan hasil evaluasi lapangan berkala atau verifikasi lapangan oleh tpn dan setelah melakukan klarifikasi dengan tpi ditemukan bukti bahwa terdapat maladministrasi, maka secara tertulis tpn akan merekomendasikan kepada menteri para untuk mencabut predikat menuju wbk bbm pada unit kerja satuan kerja atau kawasan tersebut. selanjutnya, unit kerjatahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan. replikasi pada unit kerjunit kerja satuan kerja atau kawasan lainnya, maka perlu dilakukan replikasi pembangunan dari unit kerjaunit kerjaevel internal instansi pemerintah untuk mendorong unit atau kawasan lain melakukan replikasi pada unit yang telah mendapatkan predikat menuju wbk bbm, sehingga replikasi terhadap unit kerjaterbangunnya unit kerja yang berpredikat menuju wbk bbm dapat menjadi percontohan bagi instansi pemerintah yang sedang berupaya melakukan perbaikan pelayanan publik dan anti korupsi dalam rangka percepatan reformasi birokrasi. instansi pemerintah harus memahami bahwa upayanya untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan integritas lingkungannya akan berpengaruh tidak hanya pada kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan, namun juga akan meningkatkan kepercayaan publik yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, apabila pada tahun pengajuan terdapat perbuatan melanggar hukum terkait kkn pada suatu instansi, khususnya yang melibatkan pimpinan tertinggi instansi, maka usulan tpi yang telah disampaikan pada tpn akan digugurkanoleh karena itu diperlukan evaluasi kebijakan pelaksanaan pembangunan zona integritas untuk mengetahui efektivitas pedoman ini. evaluasi dilaksanakan oleh kementerilanjutnyapilihan penilaian bobot penjelasan kamala jawaban nilai catatan keterangan penjelasan a.(pengungkit jogo| (|r00000| pemenuhan yahoo| |r00000| |a.manajemen perubahan li. penyusunan tim kerja melakukan pembangunan zona integritas penentuan anggota tim dipilih melalui jika dengan prosedur mekanisme yang jelas dan prosedur mekanisme yang jelas mewakili seluruh unsur dalam unit kerja jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili a b c sebagian besar unsur dalam unit kerja jika tidak seleksi. lii.| rencana pembangunan zona integritas |ar00o0oon| terdapat dokumen rencana kerja pembangunan ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan zona zona integritas menuju wbk bbm integritas. ya tidak dalam dokumen pembangunan terdapat target jika semua target target prioritas relevan dengan target prioritas yang relevan dengan tujuan tujuanpembangunan wbk bbm pembangunan wbk bbm jika sebagian target target prioritas relevan dengan a b c lon tujuan pembangunan wbk bbm jika tidak ada target target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan wbk bbm terdapat mekanisme atau media untuk jika telah dilakukan pengelolaan media aktivitas mensosialisasikan pembangunan wbk bbm interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan kepada internal dan stakeholder secara berkala jika pengelolaan media aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala jika pengelolaan media aktivitas interaktif belum dilakukan iii| pemantauan dan evaluasi pembangunan ne00o r0000o0| seluruh kegiatan pembangunan sudah jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan rencana sesuai dengan rencana jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah nad dilaksanakan sesuai dengan rencana jikajika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan pembangunan zona integritas dilakukan secara berkala jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan ain: and pimpinan dan tidak secara berkala jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas penilaian bobot penjelasan pisan jawaban nilai catatan keterangan penjelasan hasil monitoring dan evaluasi telah jika semua catatan rekomendasi hasil monitoring dan ditindaklanjutibesar catatan rekomendasi hasil monitoring dikecil catatan rekomendasi hasil a b c dcatatan rekomendasi hasilliv.| perubahan pola pikir dan budaya kerja ' nou pimpinan berperan sebagai role model dalam ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai nilai pelaksanaan pembangunan wbk bbm organisasi. ya tidak sudah ditetapkan agen perubahan jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum a b c berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya jika belum terdapat agen perubahan telah dibangun budaya kerja dan pola pikir jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja lingkungan organisasi dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja a b c dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir anggota organisasi terlibat dalam pembangunan jika semua anggota terlibat dalam pembangunan zona zona integritas menuju wbk bbm integritas menuju wbk bbm dan usulan usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju wbk bbm jika sebagian kecil anggota terlibat dalam a b c d nge pembangunan zona integritas menuju wbk bbm jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju wbk bbm |penataan tatalaksana 3isis li. prosedur operasional tetap sop) kegiatan 1x00 10000on0| jika semua sop unit telah mengacu peta proses bisnis cc. jika sebagian sop unit telah mengacu peta proses a b c d bisnis jika belum terdapat sop unit yang mengacu peta proses bisnis penilaian bobot penjelasan pisan jawaban nilai catatan keterangan penjelasan prosedur operasional tetap sop) telah jika unit telah menerapkan seluruh sop yang diterapkan ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada sop yang diterapkana b c d e ditetapkan organisasi jika unit telah menerapkan sebagian kecil sop yang ditetapkan organisasi jika unit belum menerapkan sop yang telah ditetapkan organisasia b c d e jika sebagian besar sop utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti jika sebagian kecil sop utama telah dievaluasi jika sop belum pernah dievaluasi lii. sistem pemerintahan berbasis elektronik spe)| r00000| sistem pengukuran kinerja unit sudah jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e menggunakan teknologi informasi performance e sakit) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e performance e sakit) yang menggunakan teknologi a b c informasi jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e performance e sakit) yang menggunakan teknologi informasi merasionalisasi manajemen sdm sudah jika unit memiliki merasionalisasi manajemen sdm menggunakan teknologi informasi yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi jika unit memiliki merasionalisasi manajemen sdm a b c yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat jika belum menggunakan teknologi informasi dalam merasionalisasi manajemen sdm menggunakan teknologi informasi terpusat unit sendiri dan terdapat inovasi jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan a b c menggunakan teknologi informasi secara terpusat jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi penilaian bobot penjelasan pisan jawaban nilai catatan keterangan penjelasan telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran pengukuran kinerja unit, merasionalisasi sdm, kinerja unit, merasionalisasi sdm, dan pemberian dan pemberian layanan kepada publik layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkalaajb c layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala jika tidak terdapatiii.| keterbukaan informasi publik r00000 kebijakan tentang keterbukaan informasi publik jika sudah terdapat pejabat pengelola informasi publik telah diterapkan ppid) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap jika sudah terdapat ppid yang menyebarkan sebagian a b c informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap jika belum ada ppid dan belum melakukan penyebaran informasi publik telah dilakukan monitoring dan evaluasi jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah publik ditindaklanjuti jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi a b c belum ditindaklanjuti jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan is. penataan sistem manajemen sdm aparatur perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan egg ets aaa mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban tidak beban kerja untuk masing masing jabatan kerja untuk masing masing jabatan. penempatan pegawai hasil rekrutmen murni jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan disusun per jabatan jika sebagian besar jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil abi rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan penilaian bobot penjelasan fans jawaban nilai catatan keterangan penjelasan telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah ya tidak telah memberikan perbaikan terhadap kinerja memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. unit kerja lii( pola mutasi internal loh r000on| dalam melakukan pengembangan karier ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar wujud dari pengembangan karier pegawai. ya tidak jabatan dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah telah memperhatikan kompetensi jabatan dan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal inimutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi telah dilakukan monitoring dan evaluasi ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam ya tidak dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja kaitannya dengan perbaikan kinerja. iii. pengembangan pegawai berbasis kompetensi a28 aer, (la untuk pengembangan kompetensi pengembangan kompetensi. dalam menyusun rencana pengembangan jika semua rencana pengembangan kompetensi kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja hasil pengelolaan kinerja pegawai pegawai jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi kiri pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai jikanilaian bobot penjelasan fans jawaban nilai catatan keterangan penjelasan c.| tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesara pegawai unit kerja telah memperoleh jika seluruh pegawai unit kerja telah memperoleh kesempatan hak untuk mengikuti diklat kesempatan hak untuk mengikuti diklat maupun maupun pengembangan kompetensi lainnya pengembangan kompetensi lainnyajika unit kerja melakukan upaya pengembangan unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai kompetensi kepada pegawai (seperti jika unit kerja melakukan upaya pengembangan mengikutsertakan pada lembaga pelatihan, in kompetensi kepada sebagian besar pegawai a b c d house training, coaching, atau mentoring) jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai telah dilakukan monitoring dan evaluasi jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan kaitannya dengan perbaikan kinerja perbaikan kinerja telah dilakukana b c perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidakbelum dilakukan |iv.| penetapan kinerja individu oo i 200o r0000o0| terdapat penetapan kinerja individu yang terkait jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan dengan perjanjian kinerja organisasi kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai skp) jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi a b c d jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi penilaian bobot penjelasan pisan jawaban nilai catatan keterangan penjelasanindikator kinerja individu kesesuaian dengan indikator kinerja individu level level diatasnya diatasnya serta menggambarkan logic modelajb memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya jika ukuran kinerja individu belumjika pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik bulanan jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara a b c d e semester jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dasar untuk pemberian reward dijadikan dasar untuk pemberian reward seperti: ya tidak pengembangan karir individu, atau penghargaan raat doors yoohom# yaoooon| perilaku pegawai saat aturan disiplin kode etik kode perilaku telah jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh dilaksanakan diimplementasikan atura b c d organisasi jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin kode etik kode perilaku yang ditetapkan organisasi jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin kode etik kode perilaku yang ditetapkan organisasi ivi.| sistem informasi kepegawaian o25 data informasi kepegawaian unit kerja telah jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat dimutakhirkan secara berkala diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat a b c diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan la. penguatan akuntabilitas li. keterlibatan pimpinan a50 10000o0| damilnian babak penlalnann pilihan mg penonton moto dontolnon penilaian bobot penjelasan jawaban jawaban nilai catatan keterangan penjelasan unit kerja telah melibatkan pimpinan secara jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan langsung pada saat penyusunan perencanaan penyusunan perencanaan jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan a b c penyusunan perencanaan jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya menandatangani unit kerja telah melibatkan secara langsung jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja penyusunan perjanjian kinerja jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan a b c penyusunan perjanjian kinerja jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja pimpinan memantau pencapaian kinerja secara jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh berkala pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak a b c d lanjut hasil pemantauan jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja jii. pengelolaan akuntabilitas kinerja a50 lengkap b.i perencanaan kinerja telah berorientasi hasil iya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil ya tidak naa indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria jika seluruh indikator kinerja telah smart smart jika sebagian besar indikator kinerja telah smart a b c d jika sebagian kecil indikator kinerja telah smart pgi jika belum ada indikator kinerja yang smart laporan kinerja telah memberikan informasi jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan tentang kinerja informasi tentang kinerja jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan a b c informasi tentang kinerja jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja terdapat sistem informasi mekanisme informasi ya, jika terdapat upaya peningkatan kapasitas sdm yang pan: ya tidak kinerja menangani akuntabilitas kinerja unit kerja telah berupaya meningkatkan jika seluruh sdm pengelola akuntabilitas kinerja kapasitas sdm yang menangani akuntabilitas kompeten kinerja jika sebagian sdm pengelola akuntabilitas kinerja a b c kompeten jika seluruh sdm pengelola akuntabilitas kinerja belum ada yang kompeten is. |penguatan pengawasan li. pengendalian gratifikasi lasso toa penilaian bobot penjelasan fans jawaban nilai catatan keterangan penjelasan telah dilakukan public campaign tentang jika public campaign telah dilakukan secara berkala pengendalian gratifikasi jika public campaign dilakukan tidak secara berkala jika belum dilakukan public campaign a b c pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan jika unit pengendalian gratifikasi, pengendalian gratifikasi telahmenjadi bagian dari prosedur jika unit pengendalian gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan a b c d jika telah membentuk unit pengendalian gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian jika belum memiliki unit pengendalian gratifikasi penerapan sistem pengendalian intern aan aan jago yokohama rooma b c d e pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian telah dilakukan penilaian risiko atas jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakana b c d ejika unit kerja belum melakukan penilaian resiko penilaian bobot penjelasan param jawaban nilai catatan keterangan penjelasan telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi untukbig sit untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko spi telah diinformasikan dan dikomunikasikan jika spi telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait kepada seluruh pihak terkait jika spi telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait a b c jika spi belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait iii.( pengaduan masyarakat oo kebijakan pengaduan masyarakat telah jika unit kerja mengimplementasikan seluruh diimplementasikan jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh arg kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat ditindaklanjuti 'o ) ) ) |) iya pengaduanmasyaakat ditindaklanjuti ' ') ) | ya tidak telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas jika penanganan pengaduan masyarakat monitoring penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi secara berkala jika penanganan pengaduan masyarakat monitoring a b c dan evaluasi tetapi tidak secara berkala jika penanganan pengaduan masyarakat belum monitoring dan evaluasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan masyarakat telah ditindaklanjuti pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja a b c jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti liv.| whistle blowing system e: t whistle blowing system jika unit kerja menerapkan kebijakan whistle blowing system sesuai dengan yang ditetapkan organisasi jika unit kerja belum menerapkan kebijakan whistle blowing system penilaian bobot penjelasan tea jawaban nilai catatan keterangan penjelasan telah dilakukan evaluasi atas penerapan jika penerapan whistle blowing system monitoring whistle blowing system dan evaluasi secara berkala jika penerapan whistle blowing system monitoring dan evaluasi tidak secara berkala dai jika penerapan whistle blowing system belum monitoring dan evaluasi cc. hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan whistle system telah ditindaklanjuti blowing system telah ditindaklanjuti oleh unit kerja jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti oleh unit kerja a b c jika hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system belum ditindaklanjuti iv.| penanganan benturan kepentingan r0000n| telah terdapat identifikasi pemetaan benturan jika terdapat identifikasi pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama jika terdapat identifikasi pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama jika terdapat identifikasi pemetaan benturan hibrid kepentingan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama jika belum terdapat identifikasi pemetaan benturanlayanan jika penanganan benturan kepentingan disosialisasikan diinternalisasikan sebagian besar layanan jika penanganan benturan kepentingan milisi disosialisasikan diinternalisasikan sebagian kecil layanan jika penanganan benturan kepentingan belum disosialisasikan diinternalisasikan seluruh layanan penanganan benturan kepentingan telah jika penanganan benturan kepentingan diimplementasikan diimplementasikan seluruh layanan jika penanganan benturan kepentingan diimplementasikan sebagian besar layanan jika penanganan benturan kepentingan a b c d diimplementasikan sebagian kecil layanan jika penanganan benturan kepentingan belum diimplementasikan seluruh layanan telah dilakukan evaluasi atas penanganan jika penanganan benturan kepentingan dievaluasi benturan kepentingan secara berkala oleh unit kerja jika penanganan benturan kepentingan dievaluasi a b c tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja jika penanganan benturan kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja penilaian bobot penjelasan pidana jawaban nilai catatan keterangan penjelasan jawaban hasil evaluasi atas penanganan benturan jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan a b c benturan kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja |e. peningkatan kualitas pelayanan publik li. standar pelayanan o1n00 terdapat kebijakan standar pelayanan terdapat penetapan standar pelayanan terhadap seluruhluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta a b c d enamun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku standar pelayanan belum ditetapkan standar pelayanan telah dimaklumkan standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan website dan media lainnya standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal website a b c d standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan dilakukan revi dan perbaikan atas standar dilakukan revi dan perbaikan atas standar pelayanan pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara laindilakukan revi dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil skm dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders dilakukan revi dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil skm dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders belum dilakukan revi dan perbaikan atas standar pelayanan tire lal pelayanan dan maklumat pelayanan maklumat pelayanan penilaian bobot penjelasan fans jawaban nilai catatan keterangan penjelasan jii. budaya pelayanan prima ke r0000oe telah dilakukan berbagai upaya peningkatan telah dilakukan pelatihan sosialisasi pelayanan prima kemampuan dan atau kompetensi tentang secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh penerapan budaya pelayanan prima petugas pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat money yang melihat kemampuan kecakapan petugas pelaksana layanan telah dilakukan pelatihan sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh, akan tetapi baru sebagian besar namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan belum dilakukan pelatihan sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan informasi tentang pelayanan mudah diakses seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses melalui berbagai mediaseluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik a b c d nasional seluruh informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses tempat layanan (intranet dan non elektronik) informasi tentang pelayanan sulit diakses telah terdapat sistem pemberian penghargaan telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayandan telah diterapkan secara rutin berkelanjutan telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dnamun belum diterapkan secara rutin berkelanjutan telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan atbicid sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi penilaian bobot penjelasan param jawaban nilai catatan keterangan penjelasan telah terdapat sistem pemberian kompensasi telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila kepada penerima layanan bila layanan tidak layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan sesuai standar seluruh jenis layananbesar jenis layanan a b c dkecil jenis layanan belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar terdapat sarana layanan terpadu terintegrasi jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu terintegrasi jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu terintegrasi jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara sibisip terpadu terintegrasi jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu terintegrasi terdapat inovasi pelayananserta telah direplikasijika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada nipis jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan iii| pengelolaan pengaduan ooh r00000 terdapat media pengaduan dan konsultasi terdapat media konsultasi dan pengaduan secara pelayanan yang terintegrasi dengan sp4n lapor! namun belum terintegrasi dengan sp4n lapor! a b c d e terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan penilaian bobot penjelasan param jawaban nilai catatan keterangan penjelasan terdapat unit yang mengelola pengaduan dan terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan konsultasi pelayanan pengaduan, serta surat penugasan pengelola sp4n lapor! level unit kerja terdapat pengelola sp4n lapor! level instansi dan atau surat penugasan pengelola sp4n lapor level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada big belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat pengelola sp4n lapor! level instansi dan atau surat penugasan pengelola sp4n lapor! level unit kerja telah dilakukan evaluasi atas penanganan evaluasi atas penanganan keluhan masukan dan keluhan masukan dan konsultasi konsultasi dilakukan secara berkala evaluasi atas penanganan keluhan masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala a t sis belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan masukan dan konsultasi liv.( penilaian kepuasan terhadap pelayanan r0000on| telah dilakukan survey kepuasan masyarakat survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanana b c d e survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal kali dalam setahun belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara secara terbuka online (website, media sosial, dll) dan offline hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses a b c secara offline tempat layanan hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi dilakukan tindak lanjut atas hasil survei jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil a b c d survei kepuasan masyarakat jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat |v. pemanfaatan teknologi informasi poo telah menerapkan teknologi informasi dalam terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi memberikan pelayanan informasi pada seluruh proses pemberian layanan terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan a b c d terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan penilaian bobot penjelasan pose jawaban nilai catatan keterangan penjelasan pena arena bag eren (amal lm| i|o terintegrasi terintegrasi telah dilakukan perbaikan secara terus menerus perbaikan dilakukan secara terus menerus perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus a b c belum dilakukan perbaikan hero o soo| ja. manager perubahan oo o a ih b t3o zr00000| li. komitmen dalamperubahan agen perubahan telah membuat perubahan yang misalkan dengan kebijakan agen perubahan konkret instansi (dalam tahun) persentase diperoleh dari jumlah perubahan yang dibuat dibagi dengan jumlah agen perubahan jumlah agen perubahan kh. jumlah perubahanyangdibuat koran terintegrasi dalam sistem manajemen jumlah perubahanyangdibuat hodumah tis dalam sistem manajemen li. komitmen pimpinan a10 h#ttttitios pimpinan memiliki komitmen terhadap target capaian zona integritas sudah ada dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas target capaian reformasi yang jelas dokumen sudah tercapai perencanaan target capaian zona integritas sudah ada dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas sudah tercapai target capaian zona integritas sudah ada dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah aan sudah tercapai target capaian zona integritassudah ada dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) tidak ada target capaian zona integritas dokumen perencanaan unit kerja iii.| membangun budaya kerja ' a00 instansi membangun budaya kerja positif dan budaya kerja dan nilai nilai organisasi telah menerapkan nilai nilai organisasi dalam internalisasi seluruh anggota organisasi, dan pelaksanaan tugas sehari hari penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan tugas budaya kerja dan nilai nilai organisasi telah internalisasi seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional a b c d pelaksanaan kegiatan tugas budaya kerja dan nilai nilai organisasi telah disusun, namun belum internalisasi seluruh anggota organisasi belum menyusun budaya kerja dan nilai nilai organisasi penataan tatalaksana li. peta proses bisnis mempengaruhi oo s0 penilaian bobot penjelasan fans jawaban nilai catatan keterangan penjelasan telah disusun peta proses bisnis dengan adanya peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan jabatan penyederhanaan seluruh jabatan peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari jabatan peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari y6) srg sisi jabatan peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan ti. sistem pemerintahan berbasis elektronik spe)| |o r0000n|publik yang lebih publik yang lebih cepat dan efisien cepat dan efisien implementasi spe telah mampu mendorong a b c pelaksanaan pelayanan publik yang lebihpublik yang lebih cepat dan efisieninternal unit kerja internal organisasi yang lebih cepat dan efisien yang lebih cepat dan efisien implementasi spe telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih a b cinternal unit kerja yang lebih cepat dan efisien isi.| transformasi digital memberikan nilai manfaat r00000| transformasi digital pada bidang proses bisnis kriteria huruf telah terpenuhi dan penerapan atau utamaroses bisnis utamamampu direalisasikan pada unit kerja sesuai a bicoderoses bisnis utama sasaran dan target manfaat dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan penilaian bobot penjelasan tea jawaban nilai catatan keterangan penjelasan transformasi digital pada bidang administrasi kriteria huruf telah terpenuhi dan penerapan atau pemerintahan telah mampu memberikan nilai penggunaan dari manfaat dampak dari transformasi manfaat bagi unit kerja secara optimal digital pada bidang administrasi pemerintahanmampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat dampak aibicprteadministrasi pemerintahan sasaran dan target manfaat dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan transformasi digital pada bidang pelayanan kriteria huruf telah terpenuhi dan penerapan atau publikelayanan publikmampu direalisasikan pada unit kerja sesuaielayanan publik sasaran dan target manfaat dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan i3.|penataan sistem manajemen sdm aparatur " bi 53so ji0000 kinerja individu pas i ai bios30 r00000| ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya (outcome) sesuai pada levelnya sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi a b c hasil (outcome) sesuai pada levelnya tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome penilaian bobot penjelasan param jawaban nilai catatan keterangan penjelasan lii.|assessment pegawai hasil assessment telah dijadikan pertimbangan seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai internal dan pengembangan kompetensi pegawai hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai a b c hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai iii.|( pelanggaran disiplin pegawai oo penurunan pelanggaran disiplin pegawai persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari jumlah pelanggaran tahun sebelumnya of, dikurangi jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan jumlah pelanggaran tahun sebelumnya jumlahpelanggarantahunsebelumnya yoadumah jumlahpelanggarantahunini ' o oo o o o )3ov uuo o o ioo000000000 date (ho w tea oma sanksi hukuman |a. penguatan akuntabilitas li. meningkatnya capaian kinerja unit kerja ho 10000o0| persentase sasaran dengan capaian atau persentase diperoleh dari jumlah sasaran kinerja yang lebih tercapai atau lebih dibagi dengan jumlah sasaran kinerja jumlah sasaran kinerja oo oo)o) )3vs40o ouv jumlah atau lebih lii. pemberian reward and punishment hasil capaian monitoring perjanjian kinerja seluruh capaian kinerja perjanjian kinerja) merupakan telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward unsur dalam pemberian reward and punishment and punishment bagi organisasi sebagian besar capaian kinerja (lebih dari perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment sebagian kecil capaian kinerja (kurang dari a b c d perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment capaian kinerja perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment iii.| kerangka logis kinerja o50 apakah terdapat penentangan kinerja terdapat kerangka logis kinerja yang mengacu pada kerangka logis kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai penentuan kinerja seluruh pegawai? terdapat kerangka logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam a b c d penjabaran kinerja seluruh pegawai kerangka logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai kerangka logis kinerja belum ada s.penguatan pengawasan li. mekanisme pengendalian ala ho a50 penilaian bobot penjelasan param jawaban nilai catatan keterangan penjelasan telah dilakukan mekanisme pengendalian terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang aktivitas secara berjenjdan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanisme kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendalinamun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja a b c d eterdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak bersistem tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi ii. penanganan pengaduan masyarakat 'o | masyarakat yang harus diselesaikan tie, e ditindaklanjuti diproses tes e ditindaklanjuti iii. penyampaian laporan harta kekayaan r0000on| yaa tml persentase penyampaian lakon kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: undang undang tahun undang undang tahun undang undang tahun peraturan komisi pemberantasan korupsi tahun instruksi presiden tahun men para se m.pan sumlahyangharus melaporkan rumah ikepalasatuankerja oik jumlah kohtainnya rumah bumlahyangsudah melaporkan rumah lil penyampaian laporan harta kekayaan aparatur ana nanas penilaian bobot penjelasan jawaban nilai catatan keterangan penjelasan persentase penyampaian lokasi penyampaian lokasi diatur dalam: undang undang tahun undang undang tahun undang undang tahun men para tahun ee, pete lol pejabat administrator (eselon1) ioo j a malah pejabat pengawas eselon) ooh pe jumlah fungsionaldan pelaksana rumah lol i hsumlahyangsudah melaporkan oe idallah oo )tt t .|peningkatan kualitas pelayanan publik | too a |upaya dan atau inovasi pelayanan publik r00000| upaya dan atau inovasi telah mendorong upaya dan atau inovasi yang dilakukan telah perbaikan pelayanan publik pada: mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang kesesuaian persyaratan prima (lebih cepat dan mudah) kemudahan sistem, mekanisme, dan upaya dan atau inovasi yang dilakukan belum prosedur seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan kecepatan waktu penyelesaian pelayanan public yang prima cepat dan mudah) kejelasan biaya tarif, gratis upaya dan atau inovasi yang dilakukan belum sesuai a b c d kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan kebutuhan kompetensi pelaksana web belum ada inovasi perilaku pelaksana web kualitas sarana dan prasarana penanganan pengaduan, saran dan masukan upaya dan atau inovasi pada persentase diperoleh dari jumlah perijinan pelayanan perijinan pelayanan telah dipermudah: yang telah dipermudah dibagi dengan jumlah waktu lebih cepat perijinan pelayanan yang terdata terdaftar of, pelayanan publik yang terpadu alur lebih pendek singkat terintegrasi dengan aplikasi dies terdata terdaftar u dipermudah lii. penanganan pengaduan pelayanan dan i3sp j2000009| b penanganan pengaduan pelayanan dilakukan pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon melalui berbagai kanal media secara responsive dengan cepat melalui berbagai kanal media dan bertanggung jawab pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal media yang terbatas a b c d pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal media pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal media terbatas total pengungkit oo solo b.|(hasil jago birokrasi yang bersih dan akuntabel ' | anti korupsi indeks persepsi anti korupsi pak damilnian babak peniolnann pilihan mi penta oto manan monlolnann penilaian bobot penjelasan ban jawaban nilai catatan keterangan penjelasan capaian kinerja lebih baik dari pada capaian kinerja target kinerja utama tercapai lebih dari dan lebih sebelumnya baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasionala b c d ekinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih pelayanan publik yang prima i diisi5o r00,nilai pelayanan indeks persepsi kualitas pelayanan publik ipjp total hasil nilai evaluasi zona integryelenggaraan mpp. petunjuk teknin setempat, dan atau pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat kabupaten kota,menteri bersama dengan para menteri kepala lembaga menyusun nota kesepahaman mengenai penempatan pelayanan publik pada mpp sesuai kewenangan masing masing. sasaran menteri kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada baik sendiri maupun bersama sama menetapkan keputusan mengenai penempatan pelayanan publik pada mpp. keputusan menteri kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan publik pada mpp antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah. penyusunan nota kesepahampp diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. pemerintah daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas gerai pelayanan pada mpp melalui dpmptsp. pemerintah daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam dapat menyediakan penambahan pelayanan mpp pada beberapa wilayah atau lokasi sesuai kebutuhan dan atau bersifat lintas kabupaten kota yang diselenggarakan oleh mpp kabupaten kota yang lain. penambahan pelayanan mpp sebagaimana dimaksud pada bertujuan: memberikan kemudahan pengurusan pelayanan pada (satu) tempat, memberikan kemudahan akses jarak bagi masyarakat, dan atau dukungan terhadap program strategis nasional. penambahan pelayanan mpp sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dengan membuka pojok pelayanan dan atau pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau sebutan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. penambahan pelayanan mpp untuk memberikan dukungan terhadap program strategis nasional dapat berupa pelayanan pada: kawasan ekonomi khusus: kawasan industri, pelabuhan, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau kawasan perbatasan. pemerintah daerah kabupaten kota yang akan melakukan penambahan pelayanan mpp menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri. penambahan pelayanan mpp ditetapkan oleh bupati walikota. bab iii tata cara pengajuan penyelenggaraan mpp bagian kesatu pengusulan pemerintah daerah kabupaten kota menyampaikan usulan penyelenggaraan mpp kepada menteri. penyampaian usulan penyelenggaraan mpp sebagaimana dimaksud pada disertai dengan dokumen persyaratan: surat permohonan penyelenggaraan mpp, daftar jenis pelayanan publik dari masing masing instansi yang akan diintegrasikan termasuk pelayanan kementerian lembaga berdasarkan pada kesepakatan yang sudah disusun oleh menteri dengan menteri kepala lembaga terkait, cc. analisis ketersediaan prasarana dan sarana dasar bagi pengembangan mpp, dan rencana strategis pembangunan mpp. surat permohonan penyelenggaraan mpp sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan setelah dilakukan kajian untuk menilai urgensi dan kelayakan penyelenggaraan mpp. kajian sebagaimana dimaksud pada disertai dengan penyelenggaraan forum konsultasi publik untuk menjaring masukan dari masyarakat. penyusunan kajian usulan penyelenggaraan mppmenteri melakukan verifikasi terhadap usulan penyelenggaraan mpp sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak surat dan dokumen usulan diterima lengkap. verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada dilakukan untuk menilai kelayakan usulan penyelenggaraan mpp. verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada dilakukan melalui (dua) tahap meliputi: verifikasi administratif: dan verifikasi faktual. dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada menteri melibatkan kementerian lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan mpp melalui rapat koordinasi. formulir verifikpersetujuan menteri berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam menetapkan keputusan persetujuan penyelenggaraan mpp. bab pembangunan mpp bagian kesatu tahapan pembangunan mpp pembangunan mpp daerah dilakukan setelah mendapatkan keputusan persetujuan menteri sebagaimana dimaksud dalam pembangunan mpp sebagaimana dimaksud pada meliputi tahapan: persiapan, penyiapan teknis pelayanan, dan penyiapan sarana prasarana. tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembentukan tim pelaksana pembangunan mpp, dan penandatanganan perjanjian penempatan pelayanan pada mpp dalam bentuk: kesepakatan bersama, jika perjanjian dilakukan antarpemerintah daerah, perjanjian kerja sama, jika perjanjian dilakukan antara pemerintah daer, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf angkyiapan teknis pelayanan pada mpp sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penyusunan proses bisnis pelayanan pada mpp, penyiapan sistem informasi pelayanan pada mpp yang terintegrasi, dan penyusunan tata laksana pelayanan pada mpp. tahapan penyiapan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penyiapan gedung kantor, dan penyiapan prasarana perkantoran dan sarana perkantoran. bagian kedua uji coba merasionalisasi penyelenggaraan mpp pemerintah daerah kabupaten kota menyelenggarakan uji coba merasionalisasi penyelenggaraan mpp. uji coba merasionalisasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (tiga) bulan sejak selesainya pelaksanaan pembangunan mpp. bagian ketiga peresmian pembangunan mpp dalam hal uji coba merasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam telah dilaksanakan dan menunjukan hasil yang tidak memerlukan perbaikan atau perbaikan telah selesai dilaksanakan, pemerintah kabupaten kota dapat mengusulkan peresmian pembangunan mpp kepada menteri. menteri menyampaikan surat persetujuan peresmian pembangunan mpp kepada bupati wali kota. ketentuan mengenai merasionalisasi penyelenggaraan mpp diatur dengan peraturan bupati walikota. bab standar dan mekanisme penyelenggaraan mpp standar dan mekanisme penyelenggaraan mpp paling sedikit meliputi: penempatan pelaksana yang merupakan perwakilan organisasi penyelenggara pada mpp dan dikoordinasikan dengan penyelenggara mpp, pengaturan kehadiran pelaksana pada mpp diatur berdasarkan penjadwalan atau undangan yang ditetapkan oleh penyelenggara mpp, penataan proses bisnis dan digitalisasi diantara gerai pelayanan mpp, dan peningkatan kompetensi pelaksana untuk menjamin kualitas pelayanan mpp. penyusunan dan pelaksanaan standar dan mekanisme penyelenggaraan mpp sebagaimana dimaksud pada melalui koordinasi antara penyelenggara mpp dengan organisasi penyelenggara mpp. dalam hal pemerintah daerah kabupaten kota mengembangkan sistem pelayanan berbasis elektronik, paling sedikit terdapat fitur yang terdiri atas: informasi umum, pendaftaran, pemrosesan dan penelusuran dokumen, konsultasi dan pengaduan masyarakat, survei kepuasan masyarakat, dan pelaporan kinerja. selain fitur sebagaimana dimaksud pada dapat ditambahkan fitur lain sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan mpp. seluruh fitur sebagaimana dimaksud pada terhubung dengan (satu) portal utama yang dikelola oleh penyelenggara mpp. dalam hal sistem pelayanan elektronik dimiliki oleh pengelola gerai pelayanan luar pemerintah daerah kabupaten kota, fitur yang terhubung dengan portal utama sebagaimana yang dimaksud pada paling sedikit terdiri atas fitur informasi umum dan fitur pendaftaran. bab pengukuran kepuasan masyarakat pemerintah daerah kabupaten kota melakukan pengukuran kekuasaan masyarakat melalui survei terhadap penyelenggaraan mpp.araan mal pelayanan publik format nota kesepahaman penyelenggaraan pelayanan publik pada mal pelayanan publik nota kesepahaman antara menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia dengan menteri panca. republik indonesia nomor: nomor: tentang kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik pada mal pelayanan publik pada harian, tanggal bulan tahun bertempat yang bertandatangan bawah ini: tjahjo kumolo: menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasijenderal sudirman no, kav rt. rw. senayan, kecamatan kebayoran baru, kota jakarta selatan, untuk selanjutnya disebut pihak kesatu, menteri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berkedudukan untuk selanjutnya disebut pihak kesatu. menteri dalam negerimedan merdeka utara rt. rw. gambir, kecamatan gambir, kota jakarta pusat, untuk selanjutnya disebut pihak ketiga. hak kesatu, pihak kedua dan pihak ketiga untuk selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai para pihak, padat untuk mengadakan nota kesepahaman tentang kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik lingkungan kementerian pada mal pelayanan publik yang selanjutnya disebut sebagai nota kesepahaman, dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk landasan bagi para pihak untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup kewenangan pihak kedua pada mal pelayanan publik. nota kesepahaman ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi pihak pemerintah daerah kabupaten kota atau penyelenggara mal pelayanan publik dengan unsur penyelenggara pelayanan publik pada pihak kedua. dalam rangka penyelenggaraan mal pelayanan publik, para pihak telah menyepakati: pihak kedua menempatkan pelayanan publik pada tiap tiap daerah kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah. pihak kesatu membantu penyiapan dan pelaksanaan pemberian pelayanan public pihak kedua pada mal pelayanan publik. pihak ketiga membantu koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka penempatan pelayanan public pihak kedua. (i) nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak untuk jangka waktugambar (tiga) bulan sebelumnya. apabila mufakat. hal hal yang belum diatur atau terjadinya perubahantemple jabatan. nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak. pihak kesatu pihak kedua pihak ketiga (tjahjo kumolo) kajian usulan penyelenggaraan mpp usulan penyelenggaraan mpp bagan tangan halaman judul judul usulan dilengkapi logo pihak yang penyelenggaraan mpp mengusulkan. pengusul pengantar memuat penjelasan tentang latar belakang maksud dan hasil assessment kesiapan menguraikan proses penilaian dan penilaian menata rati administratif dan hasilnya. kelayakan penilaian administratif mencakup kerangka regulasi dan kelengkapan proses bisnis seluruh pelayanan publik yang akan diintegrasikan mpp ii, desain flow chat pelayanan mpp yang mengintegrasikan seluruh pelayanan publik kelayakan menguraikan proses penilaian tania kelayakan teknis yang meliputi penjelasan lokasi ii, ketersediaan prasarana dan sarana dasar iii. ketersediaan sistim informasi pelayanan publik iv, data instansi pemerintah k l dan pemerintah provinsi yang akan memberikan pelayanan pada mpp dokumen dukungan menguraikan proses perlengkapan pabrik penggalangan dukungan publik melalui forum konsultasi publik fkp) dan hasil yang dilengkapi risalah fkp sebagai bukti dukungan publik. renstra dapat disederhanakan dengan pengembangan membuat noframe dan workplace tahunan temp oo formulir verifikasi dan penilaian kelayakan penyelenggaraan mal pelayanan publik formulir verifikasi dan penilaian kelayakan penyelenggaraan mal pelayanan publik verifikasi administratif penyataan setan ada, ada tidak lengkap me ,masih ada menuai perlu syarat diperbaiki surat permohonan penyelenggaraan mpp daftar jenis pelayanan publik yang akan diintegrasikan mpp pernyataan dukungan organisasi penyelenggara pelayanan publik dokumen rencana strategis pengembangan mpp ams konsultasi publik mengetahui nama pimpinan yang memberi (nama) (nama) (nama) tugas kepada tim verifikator) verifikasi faktual jenis status bukti catatan sae milik sewa hak guna tanpa sendiri pakai hak guna status bangunan hibah kepemilikan lokasi mudah dijangkau transportasi publik gedung memiliki fasilitas untuk disabilitas ketersediaan sarana minimum untuk fungsi perkantoran meja, kursi dll) utilitas gedung (listrik, telepon, saluran air bersih, saluran air kotor) bagian ini tidak diisi jaringan telekomunikasi (telp dan internet) re, mengetahui tim nama ttd ' nama oo nama tid perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelayanan pada mpp kabupaten kota perjanjian kerjasama antara dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kota dengan kantor tentang penyelenggaraan pelayanan dalam mal pelayanan publik kabupaten kota nomor: nomor: pada harian, tanggal bulan tahun bertempat yang bertanda tangan bawah ini: kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, berkedudukan jalan berdasarkan keputusan bupati wali kota nomor tanggal tentang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kota selanjutnya disebut pihak kesatu. kepala kantor berkedudukan berdasarkan keputusan menteri nomor tanggal tentang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kantor selanjutnya disebut pihak kesatu. pihak pertama dan pihak kedua yang selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai para pihak, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut: bahwa pihak pertama merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bahwa pihak kedua merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi kementerian bidangpenyelenggaraan mal pelayanan publik, berdasarkan hal hal tersebut atas, para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik dalam mal pelayanan publik kabupaten kota dengan ketentuan sebagai berikut: ketentuan umum dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan: perjanjian adalah perjanjian kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik dalam mal pelayanan publik kabupaten kota mal pelayanan publik adalah tempat pelayanan public kabupaten kota yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan menteri maksud dan tujuan ruang lingkup kerjasama ruang lingkup pelayanan public dalam perjanjian kerjasama ini meliputi: sarana p u www ww prasarana " u u penugasan dan pembinaan pegawai merasionalisasi w www hak dan kewajiban pembiayaan jangka waktu dan berakhirnya perjanjian penyelesaian perselisihan penutup segala perubahan dan atau pembatalan perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. addendum dan perjanjiarjanjian kerjasama ini dalam dua rangkap, dibubuhi meterai, dan ditandatangani oleh para pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. pihak kesatu pihak kedudisasi proses bisnis sektor pelayanan strategis terintegrterintegpelayanan publik yang lebih cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman berbasis elektronik diperlukan standardisasi proses bisnis yang terintegrasi berbasis elektronik, bahwa proses bisnis sektor pelayanan publik strategis terintegrasi berbasis elektronik diperlukan guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses bisnis pelayanan publik strategis terintegrasi diperlukan pengaturan standardisasi proses bisnis.ngguna pelayanan publik yang selanjutnya disebut dengan pengguna pelayanan adalah warga negara dan penduduk yang melakukan permohonan pelayanan atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara. sektor pelayanan publik strategis yang selanjutnya disebut sektor pelayanan strategis adalah pelayanan publik esensial dan kritiktegrasi data adalah proses menggabungkan atau mengkombinasikan dua kelompok data atau lebih, yang berasal dari sumber yang berbeda dalam suatu penyimpanan. validasi data adalah tahapan proses bisnis untuk memastikan data telah menjalani pembersihan data untuk memastikan data tersebut akurat dan bergtandardisasi proses bisnis sektor pelayanan strategis merupakan tolok ukur yang wajib dilaksanakan oleh setiap unit penyelenggara dalam rangka kemudahan pelayanan publik. setiap unit penyelenggara sebagaimana dimaksud pada memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. prinsip proses bisnis sektor pelayanan strategis terdiri atas: kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan. proses bisnis sektor pelayanan strategis bertujuan agar antarinstansi pemerintampu memberikan kejelasan pelayanan instansi pemerintah dengan prinsip dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan mampu memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat. sasaran untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: terwujudnya pelayanan sektor pembangunan yang strategis secara sederhana, cepat, mudah, transparan, pasti, terjangkau, profesional, dan berintegritas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan terjaminnya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap penyelenggara sektor pelayanan strategis, wajib menyusun proses bisnis pelayanan publik. proses bisnis sebagaimana yang dimaksud pada berupa: proses bisnis pelayanan manual, proses bisnis pelayanan semi digital, atau proses bisnis pelayanan digital. proses bisnis pelayanan manutidak terkoneksi internet. proses bisnis pelayanan semidigital. proses bisnis pelayananlayanan semi digital sebagaimana dimaksud dalam dibagi dalam tahapan dan kriteria minimal sebagai berikut: pelayanan semi digital (versi dua titik nol) memiliki kriteria sistem pendaftaran daring, dan sistem evaluasi mandiri secara daring, pelayanan semi digital (versi dua titik satu) memiliki kriteria sistem pendaftaran secara daring, sistem survei kepuasan masyarakat secara daringpusat layanan, dan cc. pelayanan semi digital (versi dua titik dua) memiliki kriteria sistem pendaftaran secara daring dan sistem survei kepuasan masyarakat secara daring, adanya perjanjian kerjasama pemanfaatan data untuk integrasi data antarlayanan, layanan satelit luar pusat layanan, otorisasi dengan tanda tangan elektronik, dan layanan daerah digital (e services). proses bisnis pelayanan manual dan semi digital dilaksanakan pada layanan instansi tertentu dan atau daerah tertentu. instansi tertentu dan atau daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada memiliki ruang lingkup yang dibatasi pada layanan instansi dan atau daerah yang menjadi kewenangannya. proses bisnis pelayanan digital dilaksanakan pada layanan lintas instansi dan atau antardaerah dengan proses bisnis yang saling terhubung melalui portal terpusat berbasis web. jangka waktu untuk menyelesaikan proses bisnis pelayanan publik, wajib ditetapkan sebagai standar pelayanan oleh pimpinan instansi masing masing. dalam hal jangka waktu penyelesaian proses bisnis pelayanan publik belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada maka jangka waktu penyelesaian tiap layanan paling lama (lima) hari kerja. setiap penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam wajib melaksanakan transformasi proses bisnis layanan digital. transformasi proses bisnis sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara validasi data dan integrasi data. proses bisnis hasil transformasi sebagaimana dimaksud pada dievaluasi secara berkala oleh menteri. uraian komponen proses bisnis sektor pelayanan strategis terinteuraian komponen proses bisnis sektor pelayanan strategis terintegrasi emosajaaas sektor pelayanan strategis kategorisasi proses bisnis pelayanan manual adalah proses pelayanan generasi pertama pelayanan manual bisnis yang masih menggunakan proses bisnis sektor berbasis kertas dan tidak terkoneksi pelayanan internet. strategis proses bisnis pelayanan semi digital, adalah terintegrasi pelayanan generasi kedua pelayanan semi digital versi yang menggunakan proses bisnis berbasis kertas dan digital. proses bisnis ini meliputi layanan yang dibagi dalam tiap tahap dengan persyaratannya, sebagaimana digambarkan pada tabel bawah ini. skm online portal pendaftaran integrasi data pks pemanfaatan data) layanan satelit desentralisasi) integritas tte) layanan services keterangan:secara daring.onlinempp, layanan versi memiliki kriteria: sistem pendaftaran secara daring dan sistem penilaian survei kepuasan masyarakat secara daring: adanya perjanjian kerja sama pemanfaatan data untuk integrasi data antarlayanan, tersedianya layanan satelit luar mpp: serta otorisasi dengan tanda tangan elektronik (tte): dan tersedianya layanan daerah digital f(e services). proses bisnis pelayanan digital sepenuhnya, adalah layanan generasi ketiga pelayanan digitalta proses peta proses bisnis level digambarkan sebagai peta proses bisnis level pada proses bisnis level ini, ada tiga proses utama: proses manual, proses semi digital, dan proses digital. untuk menyelenggarakan ketiga proses ini khusus dalam mal pelayanan publik mpp), memerlukan proses manajerial yang terkait langsung seperti proses pengadaan sarana dan prasarana mal pelayanan publik mpp). rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia mal pelayanan publik mpp), dan proses pemantauan dan evaluasi untuk kinerja mal pelayanan publik mpp) dan penyelenggara pelayanan publik. pada proses lainnya yang tidak terkait secara langsung, diperlukan proses validasi data yang kemudian dilakukan proses integrasi data untuk memudahkan proses antarlayanan daerah. peta proses bisnis level digambarkan sebagai berikut: peta proses bisnis level pada peta proses bisnis level ini dibagi sesuai proses bisnis utamanya, menjadi: proses bisnis manual: proses pendaftaran menggunakan formulir dan dokumen persyaratan bersifat kertas (paper based), dilanjutkan dengan proses layanan unit layanan terkait, dilakukan evaluasi menggunakan form kertas, sebelum kemudian diberikan dokumen yang dibutuhkan. proses bisnis semi digital proses pendaftaran dapat dilakukan dengan menggunakan form pendaftaran bersifat kertas (paper based) atau dengan menggunakan portal pendaftaran berbasis web, dilanjutkan dengan proses layanan unit layanan terkait, dilakukan evaluasi menggunakan survei daring, sebelum kemudian diberikan dokumen yang dibutuhkan. proses bisnis digital: proses pendaftaran menggunakan portal berbasis web, kemudian diproses secara daring, kemudian dihasilkan dokumen dengan otorisasi digital, setiap tahapan proses dilakukan proses pemantauan secara digital, dan diakhiri dengan survei daring untuk evaluasi kinerja. peta proses bisnis level digambarkan sesuai proses bisnis utamanya: peta proses bisnis manual, digambarkan sebagai berikut: peta proses bisnis manu serta penyelenggara pelayanan publik terkait. pengguna layanan akan datang lokasi pelayanan publik dan dibantu proses pendaftarannya oleh petugas frontiermanual. peta proses bisnis semi digital, digambarkan sebagai berikut: peta proses bisnis semi digit, dan penyelenggara pelayanan publik terkait. pengguna layanan bisa memilih akan menggunakan fasilitas pendaftaran melalui portal web yang tersedia atau langsung datang lokasi pelayanan. bila belum tersedia layanan elektronik secara penuh, pengguna layanan akan datang tempat pelayanan dan dibantu proses pendaftarannya oleh petugas frontlinedaring. peta proses bisnis digital digambarkan sebagai berikut: nai wei peta proses bisnis digital level pada peta proses ini seluruh proses dilakukan oleh portal layanan daring hingga tahap pengisian skm. setelah itu dokumen yang dihasilkan bila dapat dihasilkan dokumen elektronik maka pengguna layanan dapat mengunduhnya. jika masih dalam bentuk cetak, maka pengguna layanan dapat menggunakan mitra pengiriman dokumen atau mengambil dokumen tersebut pusat jangka instansi pemerintah, yang menerima data dan waktu kelengkapan pengguna layanan, wajib pelayanan memberikan keluaran output) pelayanan dalam waktu yang telah disampaikan dalam maklumat pelayanan. waktu pelayanan dalam ruang lingkup sektor pelayanan strategis harus dapat diselesaikan dalam waktu (satu) hari kerja atau paling lama (lima) hari kerja. dalam hal jangka waktu pelayanan melewati batas waktu yang sudah ditetapkan, maka penyedia layanan dianggap secara hukum menyetujui permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam hal kelengkapan dan data pengguna layanan masih bermasalah karena hal terjadinya bencana atau keadaan kahar lainnya, penyelenggara pelayanan publik wajib menyampaikan prosedur penyelesaian secara jelas kepada pengguna layanan paling lama (tiga) hari kerja. biaya tarif biaya atau tarif disesuaikan dengan standar biaya pelayanan instansi pemerintah, atau peraturan perundang undangan yang mengatur perihal pajak dan pemasukan negara bukan pajak. penanganan menangani pengaduan bertahap: pengaduan, tahap penanganan diprioritaskan tidak saran dan bertatap muka suara langsung dengan warga masukan tahap jika tahap permasalahan belum bisa apresiasi diselesaikan, tahap berikutnya adalah melalui mekanisme lain: pos elektronik, telepon call center), atau aplikasi pesan langsung (direct messaging) yang terhubung dengan). pemantauan kegiatan pemantauan dilakukan sepanjang kegiatan berlangsung. pada proses bisnis manual, kegiatan pemantauan dilakukan secara manual sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sumber daya manusia aparatur yang bertugas. untuk proses bisnis semi digital dan digital, proses pemantauan dapat dilakukan waktu yang sama (real time) dengan menggunakan portal layanan yang tersedia. evaluasi kegiatan evaluasi dilakukan akhir proses layanan dengan menggunakan survei kepuasan masyarakat skm). pada peta proses bisnis manual, maka evaluasi dilakukan dengan cara mengisi survei kepuasan masyarakat skm) cetak. untuk semi digital dan digital, menggunakan survei kepuasan masyarakat skm) darsebagaimana dimaksud pada meliputi: membantu menteri kepala dalam perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan kementerian badandan wakil menteri wakil kepala:ekretariat kementerian sekretariat utama terdiri atas: biro umum, hukum, dan pengadaan, hukum, dan pengadaan biro umum, hukum, dan pengadaanumum, hukum, dan pengadaanpelaksanaan pengeloladvokasi hukum, dan pelaksanaan urusan administrasi biro. biro umum, hukum, dan pengadaan terdiri atas: bagian tata usaha pimpinan dan rumah tangg, tata usaha sekretaris kementerian sekretaris utama, tata usaha staf ahli dan staf khusus,kerja tahunan, program dan anggaran, kinerja organisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan lingkungan sekretariat kementerian sekretariat utama, pemberian dukungan administrasi keuangan, dan pelaksanaan urusan administrasi birokerja tahunan, program, dan anggaran, kinerja organisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan urusan keuangan, dan cc. pelaksanaan urusan administrasi biro. biro perencanaan dan keuangan terdiri atas kelompok jabatan fungsionaladministrasi sumber daya manusia aparatur, administrasi jabatan fungsional, pengembangan karier, kompetensi, manajemen talentrencanaan, pengadaan, dan pembinaan disiplin sumber daya manusia aparatur, mutasi, administrasi sumber daya manusia aparatur, dan administrasi jabatan fungsional, pengembangan karier, kompetensi, manajemen talenta, dan manajemen kinerja, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pelaksanaan urusan administrasi biro. biro sumber daya manusia dan organisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsionalterkait informasi produk kebijakan dan program lingkungan kementerian badanpelaksanaan produksi konten terkait informasi produk kebijakan dan program, dan pelaksanaan urusan administrasi biro. biro komunikasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional,kebijakan strategis, dan pelaporan: dan pemantauan, analisis, evaluasi, kelompok jabatan fungsional. bagian kelima direktorat manajemen strategis direktorat manajemen strategis mempunyai tugas penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan strategis, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang manajemen strategis. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat manajemen strategis menyelenggarakan fungsi: penyelarasan, koordinasi, dan perumusan perencanaan strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif', penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang manajemen strategis. direktorat manajemen strategis terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian keenam direktorat regulasi direktorat regulasi mempunyai tugas penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi telaahan kebutuhan dan evaluasi regulasi dan deregulasi, dan materi substansi serta naskah akademik regulasi bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang regulasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat regulasi menyelenggarakan fungsi: penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi telaahan kebutuhan dan evaluasi regulasi dan deregulasi bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi materi substansi dan naskah akademik regulasi bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi terkait bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. direktorat regulasi terdiri atas kelompok jabatan fungsionalstandardisasi kompetensisumber daya dan kelembagapariwisata. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam direktorat pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatifekonomi kreatifekonomi kreatif kelompok jabatan fungsional. bagian keenam direktorat standardisasi kompetensi direktorat standardisasi kompetenstandardisasi kompetensikompetensi menyelenggarakan funganalisis, evaluasi, dan pelaporan. direktorat standardisasi kompetensi terdiri atas kelompok jabatan fungsionaldan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamdan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan. direktorat hubungan antarlembaga terdiri atas kelompok jabatan fungsional,, direktorat infrastruktur ekonomi kreatif, direktorat pengembangan destinasi dan direktorat pengembangan destinasingembangan destinasi dan infrastrukturirektorat tata kelolaalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat tata kelola destinasi menyelenggarakan fungsi: perumuslaksanamberian bimbingan teknis dan supervisidan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporanirektorat tata kelola destinasi terdiri atas kelompok jabatan fungsionalekonomi kreatif. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat infrastruktur ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi: perumuslaksananyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan sentra kreatif, serta infrastruktur fisik dan digital ekonomi kreatif, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan sentra kreatif, serta infrastruktur fisik dan digital ekonomi kreatif' pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan sentra kreatif, serta infrastruktur fisik dan digital ekonomi kreatif. direktorat infrastruktur ekonomi kreatif terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian keenamirektorat pengembangan destinasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian ketujuhterdiri atas kelompok jabatan fungsionalpemantauan, analisis, evaluasi,standardisasi dan sertifikasi usaha, direktorat manajemen industri, direktorat manajemen investasi, dan direktorat akses pembiayaindustri dan investasi. subbagian kepegawaian, hukumkeempat direktorat standardisasi dan sertifikasi usaha direktorat standardisasi dan sertifikasi usahdan sertifikasi usaha menyelenggarakan fungsi: perumuspelaksanadanirektorat standardisasi dan sertifikasi usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian kelimadustridustri menyelenggarakan fungsi: perumuspelaksanadan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang tata kelola, kemitraan, ketahanan, dan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. direktorat manajemen industri terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian keenamvestasi, serta fasilitasi pembentukan kawasan ekonomi khususvestasimanajemen investasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian ketujuh direktorat akses pembiayaan direktorat akses pembiay sebagaimana dimaksud dalam direktorat akses pembiayaakses pembiayaan terdiri atas kelompok jabatan fungsionalnusantara, direktorat pemasaran pariwisata regional direktorat pemasaran pariwisata regional ii, dan direktorat pemasaran ekonommasarmasaralam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat komunikasi pemasaran menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi pemasaran destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif: pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi pemasaran destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif: penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang komunikasi pemasaran destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif' pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang komunikasi pemasaran destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif: danirektorat komunikasi pemasaran terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian kelima direktorat pemasaran pariwisata nusantara direktorat pemasaran pariwisata nusantarindonesia. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat pemasaran pariwisata nusantara menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pemasaran pariwisata wilayah indonesia, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemasaran pariwisata wilayah indonesia, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemasaran pariwisata wilayah indonesia, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemasaran pariwisata wilayah indonesia, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata wilayah indonesia. direktorat pemasaran pariwisata nusantara terdiri atas kelompok jabatan fungsionalasia pasifikasia pasifik, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemasaran pariwisata wilayah asia pasifik, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemasaran pariwisata wilayah asia pasifik, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemasaran pariwisata wilayah asia pasifik, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata wilayah asia pasifik. direktorat pemasaran pariwisata regional terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian ketujuhlaksananyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemasaran pariwisata wilayah eropa, timur tengah, amerika, dan afrika, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemasaran pariwisata wilayah eropa, timur tengah, amerika, dan afrika: danirektorat pemasaran pariwisata regional terdiri atas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam direktorat pemasaran ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi: perumusanalisis kelompok jabatan fungsionalan(events) bidang pariwisata dan ekonomi kreatif:minat khusus, direktorat pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran, direktorat event nasional dan internasional, dan direktorat event daerahroduk wisata dan penyelenggara kegiatan events)roduk wisata dan penyelenggara kegiatan events). bagian keempat direktorat wisata minat khusus direktoraterja sama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat wisata minat khusus menyelenggarakan fungsi: perumuspelaksanadan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporanirektorat wisata minat khusus terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian kelima direktorat pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran direktorat pertemuan, insentif, konvensi, dan pamerrtemuan, insentif, konvensi, dan pameran. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat pertemuan, insentif, konvensi, dan pamerpertemuan, insentif, konvensi, dan pameran terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian keenam direktorat event nasional dan internasional direktorat event nasional dan internasionalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat event nasional dan internasionalirektorat event nasional dan internasional terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian ketujuh direktorat event daerah direktorat event daerah mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang strategi dan promosi, peningkatan jejaring, fasilitasi pemangku kepentingan event daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat event daerah event daerah. direktorat event daerah terdiri atas kelompok jabatan fungsionaltata kelola ekonomi digital, direktorat aplikasi, permainan, televisi, dan radio, direktorat kuliner, kriya, desain, dan fesyen, direktorat musik, film, dan animasi, dan direktorat pengembangan kekayaan intelektual industrekonomi digital dan produk kreatifkeempat direktorat tata kelola ekonomi digital direktoratalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat tata kelola ekonomi digital menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijak' pelaksanaan kebijakan teknis, dan pemantauan, analisis, evaluasiirektorat tata kelola ekonomi digital terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian kelima direktorat aplikasi, permainan, televisi, dan radio direktorat aplikasi, permainan, televisi, dan radio. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat aplikasi, permainan, televisi, dan radio6l pemangku kepentingan bidang aplikasi, permainan, televisi, dan radio. direktorat aplikasi, permainan, televisi, dan radio terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian keenam direktorat kuliner, kriya, desain, dan fesyen direktorat kuliner, kriya, desain, dan fesyealam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat kuliner, kriya, desain, dan fesyenirektorat kuliner, kriya, desain, dan fesyen terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian ketujuh direktorat musik, film, dan animasi direktorat musik, film, dan animalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat musik, film, dan animasiirektorat musik, film, dan animasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian kedelapan direktorat pengembangan kekayaan intelektual industri kreatif direktorat pengembangan kekayaan intelektual industralam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat pengembangan kekayaan intelektual industri kreatif menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kekayaan intelektual industri kreatif, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kekayaan intelektual industri kreatif, danirektorat pengembangan kekayaan intelektual industri kreatif terdiri atas kelompok jabatan fungsionalumum, dan kelompok jabatan fungsional.lima bagian umum bagian umum mempunyai tugas melaksanainspektorat utama. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian umum menyelenggarakan fungsi: koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan urusan tata usaha, perbuatan, rumah tangga, arsip, dan pengelolaan sistem informasi, perlengkapan, dan ketatausahaan barang milik negara, cc.inspektorat utama pusat. pusat data dan sistem informasi mempunyai tugas melaksanakanpengembangan teknologi informasi dan jaringan, dan pengelolaan perpustakaan lingkungandan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan jaringan, pengelolaan perpustakaan kementerian badan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat. pusat data dan sistem dan kerumahtanggaan pusat pusatrencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihansumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai fungsi: perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat. pusat pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatifkepalakementerian. menteribadabadjabatadirektur, kepala pusat, inspektur merupakan jabatan pimpinan tinterhadap objek pemeriksaan inspektorat yang diatur berdasarkan peraturan menteri ini ditetapkan dengan peraturan menteri. perubahan terhadap wilayah pemasaran sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan oleh menteri kepala. penetapan menteri kepalseluruh pejabat yang memangku jabatan lingkungan kementerian badanmelaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pengangkatan jabatan berdasarkan peraturan menteri ini. seluruh ketentuan pelaksanaan daribab xxna ngan sesuai dengan aslinya r8, kepal biro umum dan hukum, up, dek hati rpr ibnstruktur organisasi kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif badan pariwisata dan ekonomi kreatif (lima) staf ahli wakil kepala pusat data dan sistem pusat pengembangan deputi deputi bidang pengembangan deputi deputi bidang bidang produk wisata bidang ekonomi bidang kebijakan bidang sumber daya bidang industri dan strategis dan kelembagaan destinasi dan, investasi pemasaran bean yang digital dan produk sekretariat kementerian sekretariat utama biro biro biro biro umum hukum, dan perencanaan dan sumber daya manusia komunikasi pengadaan keuangan dan organisasi bagian tata usaha pimpinan dan rumah tangga subbagian tata usaha menteri kepala subbagian tata usaha wakil menteri wakil kepala ehh f5 'koordinator dan 'koordinatordan koordinator dan hi) koordinator dan sekretaris kementerian kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan sekretaris utama fungsional fungsional fungsional fungsional mens saansasanann) aman asana ana aaasasana ht, subbagian tata usaha staf ahli dan staf khusus subbagian urusan dalam dan pengamanan subbagian protokol deputi bidang kebijakan strategisllllllillilllililtliliii koordinatordan il kelompok jabatan fungsional direktorat direktorat direktorat kajian strategis manajemen strategis regulasi fe. koordinatordan koordinatordan koordinatordan kelompok jabatan hl kelompok jabatan (hh kelompok jabatan (eh fungsional fungsional fungsional nennaaaaaaaaaaanunnunn ittttitittittitit rrr deputi bidang sumber daya dan kelembaga koordinator kelompok jabatan fungsional direktorat direktorat direktorat pengembangan sumber pengen gan sumber standardisasi umma daya manusia pariwisata kompetensi kreatif viii pin lee (dititik tiri titrititr jan ht koordinator dan koordinatordan koordinator dan koordinator danjne eri deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastrukturh7 koordinatordan kelompok jabatan direktorat direktorat direktorat direktorat tata kepala dana infrastruktur ekonomi pengembangan pengembangan kreatif destinasi destinasi lilit iii kanal lilit (tttt titik tititirr jne seni htniei janin deputi bidang industri dan investasidan kelompok jabatan esai direktorat direktorat manajemen direktorat manajemen direktorat akses standardisasi dan teduteten investasi pembiayaan sertifikasi usaha voli iii iii ipar mitittitttit ht koordinator dan koordinatordan koordinator dan jdeputi bidang pemasar dan kelompok jabatan men aan aan one ennnasun direktorat direktorat direktorat direktorat direktorat komunikasi pemasaran pemasaran pariwisata pemasaran pariwisata pemasaran pariwisata pemasaran ekonomi nusantara regional regional kreatif : . : ' koordinatordanjln illeiieeeeiee ieeleeiti llliititiiiiiii diri deputi bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan (events)i! koordinatordan kelompok jabatan fungsional lol lil lil lilit direktorat direktorat usus pertemuan, insentif, event nasional dan konvensi, dan pameran internasional ih koordinatordan h koordinatordan f koordinatordan koordinatordan ih kelompok jabatan hh kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional fungsional ana lilitiiliiililtilielitii el) deputi bidang ekonomi digital dan produk kreatif koordinatordan kelompok jabatan fungsional direktorat direktorat tata kelola api direktorat pengembangan kekayaan ekonomi digital televisi, dan radio dan fesyen musik, film, dan animasi intelektual industri kreatif teh a.a. hi koordinatordan hh koordinator dan hr koordinator dan koordinator dan koordinator dan hh kelompok jabatan hhnaa inn cttitttttititittttttiti cltttittitititititit inspektorat utama subbagian tata usaha dan rumah tangga subbagian kepegawaian, hukum, dan organisasi honor ban nn: kelompok jabatan fungsional fungsional nan na pusat data dan sistem informasi lilllll lll lll lilin koordinator dan kelompok jabatan fungsional imi kelinci ieee etil lilit pusat pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif koordinator dan kelompok (ti menteri pariwisata dan ekonomi kreatif kepala badan pariwisata dan ekonomi kreatif (as alir sesuai dengan aslinya republik indonesia, riro umum dan hukum, nn, renda ss, hati sandiaga alauddin uno bekraf ispmenteri menetapkanariwisatapada penyelenggaraan perizinan berusaha sektor pariwisataarian span sesuai dengan aslinya biro umum dan hukum, ayatandar usaha angkutan darat wisata berisiko menengah rendah angkutan darat wisata ruang lingkup standar ini memuat pengaturan terkait dengan: pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor destinasi kawasan pariwisata. istilah dan usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan definisidarat wisata adalah penyediaan angkutan orang berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor destinasi pariwisata, untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata. usaha angkutan darat wisata berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan k3l) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya k3l. standar usaha angkutan darat wisata adalah rumusan kualifikasi usaha angkutan darat wisata dan atau klasifikasi usaha angkutan darat wisata yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan sdm, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha angkutan darat wisata. sertifikat usaha angkutan darat wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga oss kepada pengusaha angkutan darat wisata berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (self declaration) untuk menerapkan melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha angkutan darat wisata pada saat mendaftarkan nomor induk berusaha nib) melalui sistem ossskala usaha mikro, kecil, menengah dan besar sesuai ojo jangan memangsa pewayangan persyaratan pep persyaratan memiliki sarana angkutan darat wisata yang laik khusus usaha jalan dan surat kendaraan masih berlaku sesuai ketentuan perundang undangan, kegiatan usaha berada dalam kawasan destinasi pariwisata, cc. memenuhi kriteria nomor s.d sarana sarana usaha angkutan darat wisata sarana minimum usaha angkutan darat wisata yang harus dimiliki meliputi antara lain: area parkir kendaraan bersih dan terawat, tersedia ruang yang digunakan untuk administrasi, pengelola, dan ruang penyimpanan dokumen, ruang area karyawan yang bersih dan terawat, instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan, instalasi air bersih terpasang aman dan memenuhi kelaikan, tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, baik milik sendiri maupun rekanan, toilet bagi karyawan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan atau fasilitas internet, fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan p3k) dan alat pemadam api ringan agar):, gudang atau tempat penyimpanan barang. fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha angkutan darat wisata antara lain sebagai berikut: penjualan tiket, papan nama yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan mudah terlihat dan terbaca, tempat sampah tertutup terdiri atas tempat sampah organik dan tempat sampah non organik, fasilitas pertolongan pertama pp): ruang area tunggu. kondisi lingkungan informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekatorganisasi dan struktur organisasi terdokumentasi, sdm uraian tugas terdokumentasi, peraturan perusahaan atau tata tertib perusahapelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja k3) terdokumentasi, pelaksanaan pertolongan pertama pada kecelakaan p3k): pelaksanaan perawatan dan perbaikan kendaraan terdokumentasi, pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi. sumber daya manusia sdm) pengemudi dan mekanik memiliki keahlian berperilaku baik, pelaksanaan peningkatan kompetensi, pelaksanaan penilaian kinerja karyawan, perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan. pelayanan penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon dan email mengenai pemesanan produk dan harga, pelayanan pemberangkatan dan kepulangan kendaraan dari dan lokasi yang disepakati bersama, pengecekan kendaraan sebelum dan setelah beroperasi, perlindungan asuransi kecelakaan bagi penumpang, pelaksanaan tanggap darurat operasional kendaraan, pertolongan pertama pada kecelakaan p3k), pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha, penanganan keluhan pelanggan selama menggunakan kendaraan. produk usaha kendaraan bermotor laik operasi yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan atas rel, dan atau,memiliki dokumen sop dan atau petunjuk manajemen pelaksanaan kerja perencanaan usaha, usaha. penilaian penilaian kesesuaian kesesuaian menengah rendah pemenuhan terhadap standar dan dilakukan dengan pernyataan diri (self declaration) pengawasan pada saat pendaftaran nib melalui sistem oss. unsur unsur persyaratan memiliki sarana angkutan khusus darat wisata yang memenuhi laik jalan dan surat kendaraan masih berlaku. kegiatan usaha berada dalam kawasan destinasi pariwisata. sarana ketersediaan sarana ketersediaan fasilitas ban terpenuhinya kondisi joan struktur terdapat organisasi mama jam sans reeredaans pelayanan terdapat dokumen sop usaha dan atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha. melaksanakan sop dan atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi. persyaratan kendaraan bermotor yang produk memenuhi persyaratan usaha teknis dan laik jalan selain kendaraan yang berjalan atas rel yang memenuhi persyaratan keselamatan, dan atauterdapat dokumen sop manajemen dan atau petunjuk usaha pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha.375y6:, pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal y0, persyaratan produk usaha minimal pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal y60, dan pemenuhan kriteria penilaian standar usaha angkutan darat wisata untuk usaha perseorangan skala mikro pada aspek sarana, struktur organisasi dan sdm, pelayanan dan sistem manajemen minimal pengawasan usaha pengawasan usaha angkutan daratdarat wisata penanaman modal asing pma), dan bupati walikota melaksanakan pengawasan usaha angkutan darat wisata penanaman modal dalam negeri mdn)darat wisata pma, bupati walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha angkutan darat wisata mdn kepada skpd kabupaten kota yang membidangi pariwisata. pengawasan terhadap usaha angkutan daratjalan darat wisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan. standar usaha angkutan jalan rel wisata berisiko menengah tinggi angkutan jalan rel wisata ruang lingkup standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel kawasan wisatjalan rel wisata adalah usaha pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata kawasan atau destinasi wisata. usaha angkutan jalan reljalan rel wisata adalah rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi usaha angkutan jalan reljalan rel wisata. sertifikasi standar usaha angkutan jalan rel wisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha angkutan jalan rel wisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha angkutan jalan rel wisata melalui audit pemenuhan standar usaha angkutan jalan rel wisata. sertifikat standar usaha angkutan jalan rel angkutan jalan rel wisata yang telah memenuhi standar usaha angkutan jalan rel wisata. sertifikat pengujian sarana perkeretaapian adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang perkeretaapian yang menerangkan bahwa sarana perkeretaapian laik operasiperkeretaapian wisata. j usaha angkutan jalan rel wisatsertifikat pengujian sarana perkeretaapian usaha sesuai ketentuan perundang undangan. sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh lsu bidang pariwisata, diunggah dalam sistem oss memenuhi kriteria nomor sarana sarana minimum yang harus dimiliki meliputi: ruang kantor area administrasiaman. ruang areainstalasi listrik yang aman dan memenuhi kelaikan instalasi air bersih sesuai yang aman dan memenuhi kelaikan tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan kereta api, baik milik sendiri atau rekanan, toilet umum pria dan wanita yang terpisah pertolongan pertama pada kecelakaan p3k) dan alat pemadam api ringan agar), gudang atau tempat penyimpanan barang. fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan meliputi: peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan p3k), alat pemecah kaca, dan jendela darurat, alat pemadam api ringan agar), area penyimpanan barang penumpang wisatawan (bagasi): tempat sampah dan penampungan sampah sementara, air bersih kereta api, area untuk ibadah. kondisi lingkungan yang harus dimiliki meliputi: informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi, tersedia tempat sampahusaha. struktur organisasi struktur organisasi dan sdm, meliputi: dan sdm organisasi organisasi terdokumentasi, uraian tugas dan fungsiutamaan penggunaan produk dan atau tenaga kerja lokal dalam negeri, pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha, pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat menyurat yang terdokumentasi, pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja k3) yang terdokumentasi, tersedia perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan p3k): program perawatan dan perbaikan kereta secara berkala dan terdokumentasi,masinis dan mekanik memiliki keahlian berperilaku baik, program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi, program penilaian kinerja karyawangecekan keselamatan dan keamanan kereta api wisata sebelum, selama perjalanan, dan stasiun tujuan, pembayaran tunai dan atau nontunai, penerimaan penumpang, penyediaan makanan dan minuman, keadaan darurat keselamatan dan pertolongan pertama), pemberangkatan angkutan jalan rel wisata, penanganan keamanan kantor dan penumpang wisatawan dalam perjalanan kereta api, penanganan keluhan penumpang atau persyaratan produk |a. angkutan jalan rel wisata dilengkapi usaha pengatur suhu udara, tempat penyimpanan barang (overhead compartment) pemandu perjalanan wisata dalam kereta api, tempat duduk yang aman dan memenuhi kelaikan, sistem dan perangkat tata suara sound system) kereta wisata. sistem manajemen |a. memiliki dokumen sop dan atau petunjuk usaha pelaksanaan kerja perencanaan usaha,internal audit usaha angkutan jalan rel wisata. il. melaksanakan sop dan atau petunjuk pelaksanaan kerja internal audit usaha angkutan jalan rel wisatarovinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. unsur unsur persyaratan sertifikat pengujian khusus sarana perkeretaapian sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh lsu bidang pariwisata. sarana usaha ketersediaan ketersediaan fasilitas usaha, terpenuhinya kondisi lingkungan, struktur terdapat organisasi organisasi dan usaha, sdm ketersediaan sdm usaha,angkutan jalan rel produk usaha wisata dilengkapi pengatur suhu udara, tempat penyimpanan barang (overhead compartment),, pemandu perjalanan wisata dalam kereta api, tempat duduk yang aman dan memenuhi kelaikan sistem dan perangkat tata suara sound system) kereta wisatarsyaratan produk usaha yo, dan pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal yo. pengawasan usaha pengawasan usaha angkutan jalan rel,rel kereta wisata penanaman modal asing pma), dan gubernur melaksanakan pengawasan usaha angkutan rel kereta wisata penanaman modal dalam negeri mdn). pengawasan usaha angkutan rel keretarel keretarel kereta wisata pma, gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha angkutan rel kereta wisata mdn kepada skpd provinsi yang membidangi pariwisata. pengawasan terhadap usaha angkutan rel keretaangkutan jalan rela kereta wisata telah dilaksanakan dengan standar usaha angkutan laut untuk wisata berisiko menengah tinggi angkutan laut dalam negeri untuk wisata angkutan laut luar negeri untuk wisata ruang lingkup standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: angkutan laut dalam negeri untuk wisata mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi laut, dan atau wisata bahari. termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya. angkutan laut luar negeri untuk wisata mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan indonesia dan pelabuhan luar negeri. termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatorkutan laut dalam negeri untuk wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, wilayah perairan indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. cc. angkutan laut luar negeri untuk wisata usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. usaha angkutan laut dalamusaha angkutan laut luarlaut dalam negeri untuk wisata adalah rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi usaha angkutan laut dalamdalam negeri untuk wisata. standar usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata adalah rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi usaha angkutan laut luarluar negeri untuk wisata. sertifikasi standar usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha angkutan laut dalamdalam negeri untuk wisata melalui audit pemenuhan standar usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata. sertifikasi standar usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha angkutan laut luarluar negeri untuk wisata melalui audit pemenuhan standar usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata. sertifikat standar usaha angkutan laut dalamdalam negeri untuk wisata yang telah memenuhi standar usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata. sertifikat standar usaha angkutan laut luarluar negeri untuk wisata yang telah memenuhi standar usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata. sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus adalah tanda bukti persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus yang dikeluarkan oleh kementerian yang membawahi sektor perhubungan lautangkutan laut dalam negeri untuk wisata: usaha sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus. angkutan laut luar negeri untuk wisata: sertifikat standar persetujuan pengoperasian kapal nasional sertifikat standar usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata paling lambat (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui sistem oss. sertifikat laik sehat akomodasi untuk usaha yang memiliki fasilitas akomodasi paling lambat (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui sistem oss, sarana usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata berakomodasigudang atau tempat penyimpanan barang. fasilitas minimum (di dalam kapal) sebagai penunjang kegiatan sebagai berikutpenyediaan makan dan minuman kamar mandi dan toilet pribadi yang bersih dan terawat, tempat sampah tertutup, fasilitas pertolongan pertama,, informasi petunjuk keselamatan crew dan penumpang terdapat pengelolaan limbah cair dan padat melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata tidak berakomodasi sarana minimum meliputi: ruang kantor area adminstrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik, papan nama terpasang aman dan memenuhi kelaikan dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, alat keselamatan dan keamanan pelayaran, ruang penerimaan tamu yang bersihkan terawat, tempat penyimpanan khusus (storage) bahan makanan dan minuman:fasilitasj)) gudang atau tempat penyimpanan barang. fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan sebagai berikut: bahan informasi destinasi dan promosi wisatayediaan makan dan minum yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi, tempat atau area makan minum yang bersih dan terawat: tempat sampah tertutup, fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan p3k) dan: informasi petunjuk keselamatan crew dan penumpangstruktur organisasi dan sdm meliputi: dan sdm usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata berakomodasi, meliputi:danbagi crew kapal, dan program penilaian kinerja karyawan. usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata tak berakomodasi, meliputi: organisasi struktur organisasi dan uraian tugas terdokumentasi, laporan daftar nama crew dan penumpang wisata angkutan laut wisata dalam negeri kepada penyelenggaraanterdokumentasi,crew, dan program penilaian kinerja crew. pelayanan usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata betanggapan kerugian penumpang wisatawan, keadaan darurat pertolongan pertama pada kecelakaan p3k))usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata tidak beapengoperasian kapalrawatan dan perbaikan kapal wisata serta pengeboman (docking) kapaldalam negeri untuk usaha wisata berakomodasi, meliputi: kapal berbendera indonesia yang laik laut, kamar sebagai sarana akomodasi, peralatan keselamatan yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik, sistem dan perangkat tata suara (sound system) yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik.. usaha angkutan laut dalam negeri wisata tidak berakomodasi, meliputi: kapal berbendera indonesia yang laik laut: paket wisata bahari, peralatan keselamatan yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik, pemandu wisata bahari, penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi,ersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan kapal wisata, baik milik sendiri maupun rekanan, tempat penyimpanan bahan makanan dan minuman berupa storage, toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, tempat penampungan sampah sementara, pengelolaan limbah b3, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawgudang atau tempat penyimpanan barang. fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan yang harus dimiliki, meliputikafe dan bar yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi, area hiburan yang bersih dan terawat dan mudah diakses pengunjung wisatawan, ruang atau area perawatan yang dilengkapi dokter dan paramedisjualan makan dan minum yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi, area makan minum yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan, area atau tempat ibadah beserta perlengkapannya, kamar mandi dan toilet yang bersih dan terawat untuk pengunjung wisatawan, tempat sampah tertutup organik dan non organik terpisah, tempat penampungan sampah sementara organik dan anorganik. tangki penampungan air (water reservoir).: instalasi kamera pengawas (closed circuit television cctv), fasilitas dan akses untuk penyandang disabilitas., kondisi lingkungan yang harus dimiliki meliputi: memiliki program pengendalian hama pest control): kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau klinik terdekat yang terdokumentasi, tersedia tempat sampah organik dan anorganik terpisah dan tertutup,, ear ami maa struktur organisasi profil perusahaan yang terdiri atas dan sdmtanggapan masalah kesehatan, tempat penampungan sampah sementara untuk sampah organik dan anorganyang terdokumentasi. sumber daya manusia sdm) meliputi:nakhoda dan mekanik memiliki keahlian berperilaku baik, sertifikat keahlian dan keterampilan p), program pelatihan peningkatan kompetensi bagi abk dan nakhoda, program penilaian kinerja karyawan, pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala termasuk pemeriksaan kesehatan nahkoda dan abk, pelayanan usaha angkutan laut luar negeri untuk wisatatata graha kamar tidur, area meja kursi, serta area makan dan minum untuk wisatawan pemeliharaan instalasi sanitasi dan lingkungansikap tanggap terhadap kerugian penumpang wisatawanluar negeri untuk wisata, usaha minimal meliputi: kapal berbendera: kamar dan atau ruang tidur, peralatan keselamatan bersih terawat dan berfungsi dengan baik, sistem dan perangkat tata suara (sound system) kapal wisata yang bersih, dan berfungsi dengan baik,laik sehat restoran, bar dan musik, restoran, bar dan musik. sistem manajemen usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata usaha dan usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata yang harus dimiliki meliputi: memiliki doku, memiliki dokumen sop dan atau petunjuk pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan, melaksanakan sop dan atau petunjuk pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi. memiliki dokume. melaksanaka terdokumentasi. penilaian penilaian kesesuaian kesesuaian dan usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata pengawasan memiliki tingkatan risiko menengah tinggi pemenuhan terhadap standar usaha angkutan laut dalam luar negeri untuk wisata dilakukan melalui sertifikasi standar usaha oleh lsu bidang pariwisata, atau inspeksi oleh pemerintah serta pemerintah provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata unsur unsur kriteria penilaian penilaian persyaratan sertifikat standar khusus persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus sertifikat standar usaha angkutan laut dalam"oma struktur terdapat organisasi mama jason kemdaanso pelayanan terdapat dokumen sop dan atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha, dan atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi, produk kapal berbendera usaha indonesia yang laik laut: peralatan keselamatan bagi crew dan penumpang, sistem dan perangkat tata suara (sound system) yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik, kamar kamar (anyamenansaan| penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi, petrwiat ara pemandu dan atau instruktur wisata bahari berbahasa asing, task enkamatai kapal berbendera indonesia yang laik laut: paerwisat ara peralatan keselamatan bagi crew dan penumpang angkutan laut dalam negeri untuk wisata, melaksanakan sop ancam sea pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisatusaha angkutan laut luar negeri untuk wisata unsur tan persyaratan sertifikat standar khusus persetujuan pengoperasian kapal nasional sertifikat standar usaha angkutan luarmata struktur terdapat organisasi takson keweciamsoi, kamar dan atau ruang peralatan keselamatan bersih, terawat dan berfungsi dengan baik, sistem dan perangkat tata suara (sound system) kapal wisata, peka bahari pemandu dan instruktur wisata bahari, penyediaan makanan (mama restoran, bar dan sistem sistem manajemen manajemen angkutan laut luar negeri untuk wisata meliputi: terdapat dokume, melaksanaka terdokumentasi,pengawasan usaha pengawasan usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata pengawasan usaha terdiri dari:serta menjamin kerahasiaan data, menteri melaksanakan pengawasan usaha angkutan laut dalam dan luar negerilaut dalam dan luar negeri untuk wisata juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh lembaga sertifikasi usaha lsu)laut dalam dan luar negeri untuk wisata berlaku selama pengusaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata, badan koordinasi penanaman modal bkpm) untuk melaksanakan pengawasan usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata pma, gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha angkutan laut dalam dan luar negerilaut dalam dan luar negeri untukangkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan. standar usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata dan yang berhubungan dengan itu (bdi) beresiko menengah tinggi angkutan sungai dan danau untuk wisata bdi ruang lingkup standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata dan bdistilah dan definisi |a. usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan angkutan wisata sungai dan danau dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggarawisata sungai dan danauwisata sungai dan danau adalah rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi usaha angkutan wisata sungai dan danauwisata sungai dan danausertifikasi standar usaha angkutan wisata sungai dan danau adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha angkutan wisata sungai dan danau untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha angkutan wisata sungai dan danau melalui audit pemenuhan standar usaha angkutan wisata sungai dan danau. sgangkutan sungai dan danau untuk wisata dan bdi, sertifikat standar usaha angkutan wisata sungai dan danau adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lsu bidang pariwisata kepada usaha angkutan wisata sungai dan danau yang telah memenuhi standar usaha angkutan wisata sungai dan danauskala usaha menengah dan besar sesuai dengan mama petang ang persyaratan umum persyaratan khusus sertifikat kelaikan kapal sungai dan danau usaha sertifikat, papan nama. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang dengan aman, rescue boat atau perahu kecil untuk penyelamatyang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik, gudang atau tempat penyimpanan angkutan wisata sungai dan danau. fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan meliputi: area penyimpanan barang bawaan penumpang dan atau penitipan uang dan atau barang berharga, bahan informasi destinasi dan promosi wisata, area atau tempat ibadah beserta perlengkapannya, kamar mandi dan toilet yang bersih dan terawat terpisah untuk pria dan wanita, tempat sampah tertutup, tempat penampungan sampah sementara, peralatan sesuai dengan kegiatan wisata, akses untuk penyandang disabilitas. fasilitas, meliputi: informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi, terdapat pengelolaan limbahstruktur organisasi |a. struktur organisasi dan sdm struktur organisasi terdokumentasi, uraian tugas terdokumentasi, laporan daftar nama penumpang wisatawan angkutan wisata sungai dan danau kepada penyelenggara pelabuhan, perjanjian kerja bersama pkb) atau peraturan perusahaan, pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat menyurat yang terdokumentasi, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja k3) terdokumentasi, asuransi hull and machinepelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi, kepemilikan sertifikat laik sehat, kepemilikan dokumen surat pernyataan pemantauan lingkungancrew kapal sertifikat keahlian dan keterampilan p)), program pelatihan peningkatan kompetensi bagi crew kapal program penilaian kinerja karyawan, memiliki perencanaan dan pengembangan kariryimpanan barang bawaan penumpang dan atau penitipan uang dan atau barang berharga, ruang penumpang wisatawan, pembayaran tunai dan atau nontunai, penyediaan makanan dan minuman, keselamatan dan evakuasi penumpang wisatawan, pemberangkatan angkutan wisata sungai dan danau: penanganan keluhan penumpang atau wisatawan. persyaratan produk |a. kapal berbenderadan danau, pemandu wisata sungai dan danau, penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi, sistem manajemen |a. memiliki dokumen sop dan atau petunjuk usahaj .emerintah provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. unsur unsur kriteria penilaian penilaian persyaratan sertifikat kelaikan khusus kapal sungai dan danau, sertifikat standar usaha angkutan sungai dan danau, seimartatesaa sarana ketersediaan sarana ketersediaan fasilitas oma terpenuhinya kondisi (mata struktur terdapat organisasi maa danyon keemedaansanjamesmarama pemandu wisata (mita penjualan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan laik sehat: 6ly6,pengawasan pengawasan usaha angkutan sungai dan danau untuksungai dan danausungai dan danau untuksungai dan danau untuk wisata untukangkutan sungai dan danau untuk wisata pma, gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha angkutan sungai dan danausungai dan danau untuk wisata dilaksanakansungai dan danau untuk wisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan, standar usaha hotel berisiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi hotel bintang ruang lingkup standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: hotel bintang yaitu hotel non bintang melati yaitu usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagibintang dan non bintang yang memiliki tingkat risiko: menengah rendah: jumlah kamar tidur tamu unit atau jumlah karyawan orang atau memiliki luas menengah tinggi: jumlah kamar tidur tamu unit atau jumlah karyawan orang atau memiliki luas lahan tinggi: jumlah kamar tidur unit atau jumlah karyawan orang atau memiliki luas bangunanhotel berbasis risiko adalah usahahotel adalah rumusan kualifikasi usaha hotel dan atau klasifikasi usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel. sertifikasi usaha hotel adalah proses pemberian sertifikat kepada usahahotel melalui audit pemenuhan standar usaha hotel berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi, sertifikat standar usahahotel berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi yang telah memenuhi standar usaha hotel, berlaku selama pengusaha hotel menjalankan kegiatan usaha. sgnline single submission oss) yang selanjutnya disebuthotel, penggolongan usaha memiliki skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan persyaratan umum persyaratan khusus menengah rendah usahaduatinggi sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh lsu bidang pariwisata paling lambat paling lambat (satu) tahunsarana sarana minimal yang harus dimiliki hotel dengan risiko: menengah rendahmenengahystem sirkulasi udara dan sy,yorganisasi hotel berisiko menengah rendah, dan sdmpencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnyadisahkan pihak berwenanguntuk karyawan dengan jumlah minimal (seratus) orang, memiliki peraturan perusahaan atau pkb, memiliki programlayanaproduk usaha hotel berisiko menengah rendah usahahotel berisiko menengah tinggiyang harus dimiliki minimal meliputiit hunian untuk tamu dengan keterbatasan fisik kamar untuk tamu dengan keterbatasan fisik untuk setiap kelipatan kamar atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku). pengelolaan usaha hotel berisiko menengah rendah. hotel berisiko menengah tinggi dan tinggi:penilaian penilaian kesesuaian kesesuaian dan risiko menengah rendah pemenuhan terhadap pengawasan standar usaha yang dilakukan melalui pernyataan diri (selfdeclaration) pemenuhan standar pada saat mendaftarkan nib melalui sistem oss. usaha hotel berisi menengah rendah unsur unsur kriteria penilaian penilaian sertifikat standar usaha hotel yang diterbitkan oleh lembaga oss, sertifikat laik sehat persyaratan jetmataa khususmama sarana untuk bangunan usaha yang berlantai (lima) atau lebih, bersih dan terawat. terdapat dokumen uji berkala.gunaan produk dan atau tenaga kerja lokal dalam negeri, pelayanan tersedia pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas publik dan fasilitas karyawankerja usaha, melaksanakan sop dan atau petunjuk pelaksanaan pengelolaan kerjahotel berisiko menengah rendah minimal pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha hotel berisiko menengah rendah minimal pemenuhan kriteria penilaian standar persyaratan produk usaha hotel berisiko menengah rendah minimal pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha hotel berisiko menengah rendah minimal risiko menengah tinggi pemenuhan terhadap standardan pemerintah provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. usaha hotel berisiko menengah tinggi unsur unsur kriteria penilaian penilaian persyaratan sertifikat standar fasa, sertifikat laik sehat (m: bersih dan terawat, terdapat dokumen uji berkala jemaatistem sirkulasi udara dan siandilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air limbah: tangan ruang pemeriksaan kesehatan karyawan dengan peralatandan kesehatan kerja k3)tinggi minimal pemenuhan kriteria penilaian standar organisasi dan sdm usaha hotel berisiko menengah tinggi minimal pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha hotel berisiko menengah tinggi minimal yo, pemenuhan kriteria penilaian standar produk usaha hotel berisiko menengah tinggi minimal pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha hotel berisiko menengah tinggiminimal y6. risiko tinggi pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi oleh lsu bidang pariwisata dan inspeksi oleh pemerintah pusat dalam rangka pengawasan. usaha hotel berisiko tinggi unsur unsur kriteria penilaian persyaratan sertifikat standar tree sertifikat laik sehat () bersih dan terawat, terdapat dokumen uji berkala dilengkapi cctvtoilet umum bagi tamumemiliki tim p2k3 yang disahkan pihak berwenang untuk karyawan dengan jumlah minimal orang dan kesehatan kerja k3:)mbersihan fasilitas tamu, fasilitas publik dan fasilitas karyawantuk tamu dengan keterbatasan fisik kamar untuk tamudengan keterbatasan fisik untuk setiap kelipatan kamar atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku), pengelolaan memiliki dokumen usahatinggi minimal pemenuhan kriteria penilaian standar organisasi dan sdm usaha hotel berisiko tinggi minimal yo, pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha hotel berisiko tinggi minimal pemenuhan kriteria penilaian standar produk usaha hotel berisiko tinggi minimal y6, pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha hotel berisiko tinggi minimal pengawasan usaha pengawasan usaha hoteldaerahhotel yang penanaman modal asing pma) dan usaha hotel berisiko tinggi yang menggunakan penanaman modal dalam negeri (mdn), dan gubernur melaksanakan pengawasan usaha hotel berisiko menengah tinggi penanaman modal dalam negeri mdn) dan bupati walikota melaksanakan pengawasan terhadap usaha hotel berisiko menengah rendah dan rendah mdn melibatkan asosiasi usaha pariwisata terkait. pengawasan usaha hotellima) tahun sekali untuk usaha hotel berisiko tinggi dan sekurang kurangnya setiap (sepuluh) tahun sekali untuk usaha hotel berisiko menengah tinggi. usaha hotel berisiko menengah tinggi pada tahun dan surveilans dilaksanakan secara virtual (remote audit), sedangkan surveilans usaha hotel berisiko tinggi antara tahun dan tahun dilaksanakan (satu) kali surveilans secara virtual (remote audit). sertifikat standar usaha hotelhotel pma dan usaha hotel berisiko tinggi mdn, gubernur dan bupati walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha hotel berisiko menengah tinggi dan berisiko menengah rendah dan rendah mdn kepada skpd provinsi dan kabupaten kota yang membidangi pariwisata. pengawasan terhadap usaha hotelhotel telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan. standar usaha vila berisiko menengah rendah dan menengah tinggi vilavila berbasis risiko adalah usaha vila yang meliputi usaha berbasis risiko rendah, menengah rendah dan menengah$masuk wisatawan dan lingkungan k3l), dan probabilitas terjadinya potensi bahaya k3l. standar usaha vila adalah rumusan kualifikasi usaha vila dan atau klasifikasi usaha vila yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha vila. sertifikat standar usaha vila berisiko menengah rendah adalah bukti tertulis yang diberikan untuk usaha vila yang telah membuat pernyataan diri (self declaration) melaksanakan standar usaha vila berisiko menengah rendah bagi usaha vilavila menjalankan kegiatan usaha, sertifikasi usaha vila adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha vila berisiko menengah rendah dan menengah tinggi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha vila melalui audit pemenuhan standar usaha vila berisiko menengah rendah dan menengah tinggi. sertifikat standar usaha vila berisiko menengah rendah dan menengah tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lsu bidang pariwisata kepada usaha vila berisiko menengah rendah dan menengah tinggi yang telah memenuhi standar usaha vila, yang berlaku selama pengusaha vila menjalankan kegiatan usaha. j vilavila. penggolongan usaha skala usaha vila adalah mikro, kecil, menengah dan besar. usaha vila memiliki penggolongan yaitu vila non bintang, vila bintang (silver), vila bintang (gold) dan vila bintang (diamond). persyaratan umum pes persyaratan khusus menengah rendah: usahamenengah tinggi: memiliki sertifikat standarilikial usaha vila berisiko menengah rendah yang harus dimiliki antara lain adalah: sarana minimal vila bintang (silver) ruang area administrasi dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, area tempat karyawan, tempat area parkir, toilet karyawan yang bersih dan berfungsi dengan baik, tempat sampah dan penampungan sampah sementara, instalasi listrik dan instalasi air bersih yang aman dan memenuhi kelaikan, jalur evakuasi (evacuation sign), terdapat peralatan komunikasi,ngan pertama pada kecelakaan p3k), gudang atau tempat area penyimpanan barang, fasilitas minimum vila bintang (silver: toilet yang bersih, terawat terawat dan terawat bagi karyawan, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan p3k) dan alat pemadam api ringan agar):, kolam renang yang bersih dan terawat, area parkir, papan nama area vila yang terbaca jelas dan mudah terlihat: kondisi lingkungan vila bintang (silver): memiliki program pengendalian hama pest control):usaha vila berisiko menengah tinggi yang harus dimiliki antara lain adalah: sarana minimal vila bintang (gold): ruang administrasi dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, ruang penyimpanan dokumen dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, ruang atau areasampah dan penampungan sampah sementara, tempat penyimpanan dan pendistribusian lena (linen):air bersih yang aman dan memenuhi kelaikan, piranti lunak penunjang kegiatan operasional (management information system), tanda arah menuju jalur evakuasi (evacuation sign) sesuai dengan dengan standar yang mudah terlihat dan terbaca dengan jelas, peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan atau internet.mham pertama pada kecelakaan p3k), gudang atau tempat penyimpanan barang, fasilitas minimum vila bintang (gold): tanda arah yang menunjukan fasilitas vila (vila directional sign), tempat parkir dan pengaturan yangkolam renang yang bersih dan terawat, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan p3k) dan alat pemadam api ringan agar) yang aman dan memenuhi kelaikangolvila bintang (diamond): ruang administrasi dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang yang aman dan memenuhi kelaikan, ruang penyimpanan dokumen dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, ruang karyawan dilengkapi ruang ganti dan ruang makanpenampungan sampah dan sistem pengolahan air limbah, tempat penyimpanan dan pendistribusian lena (linen),gas yang aman dan memenuhi kelaikan instalasi air bersih yang aman dan memenuhi kelaikan, tanda arah menuju jalur evakuasi (evacuation sign) yang memenuhi kelaikan piranti lunak penunjang kegiatan operasional (management information system), peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan internet, ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan, instalasi kamera pengawas (closed sirkuit television ccb) yang berfungsi dengan baik, alat pemadam api ringan agar) dan pertolongan pertama pada kecelakaan p3k), gudang. fasilitas minimum vila bintang (diamond: tanda arah yang menunjukan fasilitas vila (vila directional sign), kolam renang yang terdiri dari kolam renang anak anak dan kolam renang dewasa, tempat parkir dan pengaturan yang aman danperalatan pertolongan pertama pada kecelakaan p3k) dan alat pemadam api ringan agar) yang memenuhi kelaikan, ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat, bagi pengunjungdiamon tara sampah organik dan non organik, terdapat sistem pengolahan air limbahtruktur organisasi |a. usaha vila berisiko menengah rendah memiliki dan sdm struktur organisasi dan sdm minimal sebagai berikut: organisasi dan sdm usaha vila bintang (silver): organisasi profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi terdokumentasi, uraian tugas dan fungsi yangkeselamatan dan kesehatan kerja k3):, melaksanakan program peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan, program penilaian kinerja karyawan, pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan terdokumentasi. usaha vila berisiko menengah tinggi memiliki struktur organisasi dan sdm minimal adalah: organisasi dan sdm vila bintang (golmanajemen keselamatan dan kesehatan kerja k3) yang terdokumentasi, pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi,,, petugas keamanan, program penilaian kinerja karyawan, melaksanakan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala terdokumentasi organisasi vila bintang (diamonsistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja k3), program pemberian asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan, program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha, pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi, pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi. j)) pada level manager, supervisor dan pelaksana, pengembangan karir, petugas keamanan, program penilaian kinerja karyawan, melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk seluruh karyawan terdokumentasi, pelayanan pelayanan usaha vila berisiko menengah rendah vila bintang (silver), yang harus dimiliki meliputi antara lain: pemesanan tempat atau reservasi penanganan proses check in dan check out pembersihan penyiapan kamar, pembayaran tunai dan atau nontunai penanganan keluhan tamu. pelayanan usaha vila berisiko menengah tinggi yang harus dimiliki meliputi antara lain: pelayanan vila bintang (gollayanan untuk tamu dengan keterbatasan fisik, dan atau lanjut usialayanan usaha vila bintang (diamonnyampaian informasi, penerimaan dan penyampaian pesan, dan pengurusan barang tamu. pelayanan untuk tamu dengan keterbatasan fisik, dan atau lanjut usia, pelayanan binatu, pelayanan jasa parkir, pelayanan antar jemputrsyaratan produk persyaratan produk usaha vila berisiko usaha menengah rendah yang harus dimiliki minimal meliputi antara lain: persyaratan produk usaha vila bintang (silvererisiko menengah tinggi yang harus dimiliki minimal meliputi antara lain: persyaratan produk usaha vila bintang (golintang (diamonaman dan memenuhi kelaikan, denah lokasi kamar dan tata cara penyelamatan diri dalam keadaan darurat yang aman danminimalterawat, kolam renang yang bersih dan terawatanajemen sistem manajemen usaha vila berisiko menengah rendah yang harus dimiliki antara lain:sistem manajemen usaha vila berisiko menengah tinggi yang harus dimiliki antara lain: sistem manajemen usaha vila bintang (golinternal audit pengelolaan usaha vila berkelanjutan, melaksanakan sop internal audit pengelolaan usaha vila berkelanjutan terdokumentasi. sistem manajemen usaha vila bintang (diamon, memiliki dokumen sop internal audit pengelolaan usaha vila, melaksanakan sop internal audit pengelolaan usaha vila. penilaian penilaian kesesuaian kesesuaian dan menengah rendah pemenuhan terhadap standar pengawasan dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri (self declaration) pada saat mendaftar nib melalui sistem oss diterbitkan oleh lembaga oss. vila bintang silver) unsur unsur kriteria penilaian penilaian persyaratan sertifikat laik sehat aan usaha usaha, ketersediaan fasilitas usaha, terdapat kondisi benny organisasi terdapat organisasi sdm ketersediaan sdm seedsistem memiliki dokumen manajevila berisiko menengah rendah,untuk usaha vila mikro perseorangan pemenuhan kriteria sarana, struktur organisasi dan sdm, pelayanansu bidang pariwisatgold) unsur unsur kriteria penilaian penilaian persyaratan sertifikat standar khusus usaha yang diterbitkan oleh lsu bidang pariwisata |sertifikat laik sehat ama sarana ketersediaan sarana ketersediaan fasilitas terdapat kondisi iaamanyagam struktur terdapat organisasi oam tang dan sdm ketersediaan sdm (akanikmpamanemiliki dokumen sop manajemenbintang (gold) berisiko menengah tinggpemenuhan kriteria penilaian standar usaha perseorangan mikro vila berisiko menengah rendah aspek sarana, struktur organisasi dan sdm, pelayanan, persyaratan produkembaga sertifikasi usahdiamond) unsur unsur kriteria penilaian penilaian perkara sertifikat standar tan khusus usaha yang diterbitkan oleh lsu bidang pariwisata sertifikat laik sehat mata sarana ketersediaan sarana ketersediaan fasilitas terdapat kondisi atom organisasi terdapat organisasi pam sdm ketersediaan sdm jaamaikolam renang yang bersih dan terawat, kondisi bersih, terawat dan berfungsi dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, sistem memiliki dokumen sop manajemen dan atau petunjuk pelaksanaan kerja sydiamond berisiko menengah tinggi terdokumentasidan menengah tinggi minimal y6,yo,yo, pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha vila berisiko menengah rendah minimal yo. pengawasan usaha pengawasan usaha vil, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota: menteri melaksanakan pengawasan usaha vila penanaman modal asing pma), dan gubernur melaksanakan pengawasan usaha vila berisiko menengah tinggi penanaman modal dalam negeri mdn), dan bupati walikota melaksanakan pengawasan terhadap usaha vila berisiko menengah rendah dan rendah mdn. pengawasan usaha villa juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha vila bintang dan vila bintang oleh lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata sup)villvila pma, gubernur dan bupati walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha villa berisiko menengah tinggi, berisiko menengah rendah dan rendah mdn kepada skpd provinsi dan skpd kabupaten kota yang membidangi pariwisata. pengawasan terhadap usaha vilvilla telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan. standar usaha apartemen hotel berisiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi apartemen hotelapart endotel. usaha apartemen hotel meliputi: berisiko rendah, jumlah kamar tidur tamu unit atau jumlah karyawan orang atau memiliki luas bangunan berisiko menengah rendah: jumlah kamar tidur tamu unit atau jumlah karyawan orang atau memiliki luas berisiko menengah tinggi: jumlah kamar tidur tamu unit atau jumlah karyawan orang atau memiliki luas lahan berisiko tinggi: jumlah kamar tidur unit atau jumlah karyawan orang atau memiliki luas bangunan m2? istilah dan usaha pariwisata adalah usaha yang definisiapartemen hotel yang dikelola oleh usaha jasa manajemen apartemen hotel, usaha apartemen hotel berbasis risiko adalah usaha apartemenapartemen hotel adalah rumusan kualifikasi usaha apartemen hotel dan atau klasifikasi usaha apartemen hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha apartemen hotel, sertifikat standar usaha apartemen hotel berisiko menengah rendah adalah bukti tertulis yang diberikan untuk usaha apartemen hotel yang telah membuat pernyataan diri (self declaration) melaksanakan standar usaha apartemen hotelapartemen hotel menjalankan kegiatan usaha, sertifikasi usaha apartemen hotel adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha apartemenapartemen hotel melalui audit pemenuhan standar usaha apartemen hotel berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi, sertifikat standar usaha apartemenapartemen hotel berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi yang telah memenuhi standar usaha apartemen hotel, berlaku selama pengusaha apartemen hotel menjalankan kegiatan usaha,, lembaga online single submission oss)apartemenapartemen hotel. penggolongan memiliki skala usaha menengah dan besar sesuai obama jangan teemtanpemmenpmanyanangn. persyaratan persyaratan menengah rendah khusus usaha sertifikat laik sehat akomodasisatumemenuhi kriteria nomor tinggi sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata sup) paling lambat paling lambat (satu) tahun beroperasi, diunggah melalui sisticc. memenuhi kriteria nomor sarana sarana usaha apartemen hotel berisiko menengah rendah: lift tamu untuk bangunan yangberlantai (lima) ataulebih: bersih dan terawat terdapat dokumen uji berkalasarana usaha apartemen hotel berisiko menengah tinggi,sarana usaha apartemen hotel berisiko tinggi.apartemen hotel berisiko menengah rendah, organisasi dan struktur organisasi, uraian tugas setiap sdmapartemenapartemen disahkan pihak berwenanguntuk karyawan dengan jumlah minimal orangpelayanan apartemeapartemenusaha apartemen hotel berisiko menengah produk usaha rendahapartemen hotel berisiko menengahtersedia petunjukdapur area restoran, pengelolaan pemadam (supresi api), produk usaha apartemen hotel berisikosudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggidirektur adalah dosen pegawai negeri sipil yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin politeknik pariwisata.dan ekonomi kreatif badan pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi bidang kepariwisat dan pengabdian kepada masyarakat. kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. direktur diangkat dan diberhentikan oleh menteri. direktur bertugas memimpin poltekpar. bab persyaratan pengangkatan direktur persyaratan untuk dapat diangkat menjadi direktur terdiri atas:usia paling tinggi (enam puluh) tahun pada saat dimulainya pendaftaran, memiliki pengalaman manajerial sebagai ketua jurusan, kepala pusat, direktur pascasarjana, atau pembantu wakil direkturkementerian, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah, fl.pernahbab iii pengangkatan direktur, atau direktur berhenti dari jabatan karena masa jabatan berakhir. pengangkatan direktur sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui tata cara: penunjukan, manajemen talenta, atau seleksi. pengangkatan direktur melalui tata cara penunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh menteri. dalam proses penunjukan sebagaimana dimaksud pada menteri dapat meminta usulan calon direktur dari sekretaris kementerian sekretaris utama. pengangkatan direktur melalui tata cara manajemen talenngkatan direktur melalui tata cara seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh menteri. panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada bertugas melaksanakan proses kegiatan seleksi calon direktur. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada panitia seleksi dibantu oleh sekretariat yang berasal dari biro yang membidangi fungsi sumber daya manusia. panitia seleksi berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit (lima) orang yang terdiri atas: wakil menteri selaku ketua merangkap anggota, sekretaris kementerian sekretaris utama selaku anggota, cc. inspektur utama selaku anggota, deputi yang membidangi fungsi sumber daya manusia selaku anggota, dan anggota lain yang ditunjuk oleh menteri. seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui tahapan: seleksi administrasi, uji kompetensi, dan cc. rekomendasi calon direktur. seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diawali dengan pendaftaran. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat (tiga) bulan sebelum masa jabatan direktur berakhir. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dibuka selama (sepuluh) hari kerja. pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui situs resmi kementerian. tata cara pendaftaran ditetapkan oleh ketua panitia seleksi. seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. tata cara seleksi administrasi ditetapkan oleh ketua panitia seleksi. uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap calon direktur yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada meliputi kompetensi: teknis, manajerial, dan sosial kultural. dalam melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada panitia seleksi dapat dibantu oleh lembaga independen. tata cara uji kompetensi ditetapkan oleh ketua panitia seleksi. panitia seleksi menyampaikan rekomendasi paling sedikit (tiga) calon direktur yang dinyatakan lolos seleksi kepada menteri. menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon direktur sebagaimana dimaksud pada melalui tim penilai kinerja. tim penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh menteri. menteri dapat memilih salah (satu) calon direktur sebagaimana dimaksud pada (l) untuk ditetapkan sebagai direktur. bab masa jabatan masa jabatan direktur adalah (empat) tahun dan dapat diangkatdiangkat, menteri dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan direktur untuk waktu paling lama (satu) tahun atau menunjuk pelaksana tugas dalam waktu (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali paling lama dalam waktu (tiga) bulan. bab pemberhentian direkturmengundurkan diri, nge diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi atau administrasi, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, menjalani tugas belajar lebih dari (enam) bulan, cuti luar tanggungan negara,nunjuk salah satu pembanpembantu wakil direktur sebagai pelaksana hariga bia erasia biro umum, hukum, dan pengadaan nag s tiang isnaryati |
ismenteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, menimbang bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan peraturan presiden nomor tentang tunjangan kinerja pegawai, dipandang perlu menetapkan peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaketapkan peringkat jabatan lingkungan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sekretariat komisi perlindungan anak indonesia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariapabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. . menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya) menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesi entertain pem bersamaan prem puan dan perlindungan anak dan sekretariat kom isi perlindungan anak indonesia eselon peringkat jabatan tunjangan kinerja jabatan per kelas jabatan rp. rp. 1a. staf ahli suar khusus menteri tan ten.ooa kepala biro boa kepala bidang rp. iii kepala bagian sono peta pata bagian rp. auditor muda fungsional pustakawan penyelia rp. analis kepegawaian pelaksana lanjutan pranata komputer pelaksana lanjutan analis kebijakan analis program analis kerjasama dalam negeri analis kerjasama luar negeri analis tatalaksana analis evaluasi program analis pel rp. fungsional laporan analis hukum umum analis kasus pengaduan analis laporan keuangan legal drafted konsuler hukum pranata hubungan masyarakat bendahara pengeluaran fungsional. menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia amal fpeomtrawsam tertentu rp. rp. |
putperlu ada penyesuaian besaran tunjangan kinjdih kemenpppajdih kemenpppa memutuskan:ubahangka mulai berlaku pada tanggal novembertatjana aslinya plt. kepala biro hukum dan humas lan2012tunjangan peringkat kinerja eselon jabatan jabatan per kelas jabatan pmosoonon rp. asisten deputi rp. kepala bidang rp. a a rp. rp. jdih kemenpppa nn, fungsional ben perawat pelaksana tertentu pengelola layanan administrasi pengelola bahan penyusunan umum petugas pengelola administrasi belanja rp. jdih kemenpppa dewa lao menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, ttd. wahana demise salinan sesuai dengan.aslinya plt. kepala biro hoki m.dan humas margarin robin nip. jdih kemenppptetapkan peraturan menteri perhubungan nomor tahun tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan angkutan penyeberangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan menteri perhubungan nomor tahun tentang penyelenggaraanwakegiatan pelayanan angkutan penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud dalam diberikan subsidi atau kompensasi. pemberian subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada perusahaan angkutan penyeberangan atas dasar: penugasan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sepenuhnya dibebankan pada anggaran pemerintahatau ditetapkannya lintas penyeberangan selain lintas penyeberangan perintis yang secara komersial belum menguntungkan atau belum mencapai nilai keekonomian. pemberian subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan melalui kontrak tahun jamak. sha ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: formula perhitungan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tarif angkutan penumpang kelas nonekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa berdasarkan tarif dasar, jarak, dan pelayanan tambahan. standar pelayanan nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:dan bukti kepemilikan kapal grosse akta)daerah provinsi, atau bupati wali ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: terhadap persetujuan pengoperasian kapalsebagaimana dimaksud pada diberikan oleh: direktur jenderal yang ditandatangani oleh direktur yang bertanggung jawab bidang angkutan penyeberangan, untuk kapal yang melayani penyeberangan antarkota antarprovinsi, gubernur untuk kapal yang melayani penyeberangan antarkabupaten kota dalam daerah provinsi, dan bupati wali kota untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten kota, ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) dalam hal terdapat kebutuhan transportasi pada suatu daerah membutuhkan ketersediaan kapasitas angkut, persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan pada lintas komersil dapat diberikan persetujuan pengoperasian sementara lebih dari (satu) lintas. dalam menjamin keberlangsungan pelayanan angkutan penyeberangan perintis pada saat docking, dapat diberikan persetujuan pengoperasian kapal pengganti. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penumpang dan kendaraan beserta muatannya harus diberi tiket sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan. operator kapal harus menyusun dokumen manifest berdasarkan jumlah tiket yang diberikan sebagaimana dimaksud pada penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang telah diberikan tiketiket. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pembinaan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan meliputi: petunjuk teknis, yang mencakup penetapan pedoman, prosedur, dan atau tata cara penyelenggaraan angkutan penyeberangan, dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis para penyelenggara angkutan penyeberangan. pengawasan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan meliputi: kegiatan monitoring, pemantauan, dan penilaian atas penyelenggaraan angkutan penyeberangan dan pemenuhan standar pelayanan minimal kapal angkutan penyeberangan, kegiatan pemberian saran teknis, sanksi, atau fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan angkutan penyeberangan, dan melaksanakan tindakan korektif dalam pelaksanaan kegiatan angkutan penyeberangan. pengawasan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh balai pengelola transportasi derirama sesuai dengan aslinya ban deng hukum, ina sae sai herpriarsono |
cwiny map hukum, syalfsaji herpriarsono |
am, menimbang bahwa dalam ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang penerbangan telah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentangipandang perlu mengatur tata cara dan prosedur pengenaan tarif jasa kebandarudaraan dengar peraturan menterta cara dan prosedur pengenaan tarif jasa kebandarudaraanasing yang telah mendapat persetujuan pemerintah republik indonesia melayani angkutan udara luar negeri. biaya per unit cost per unit) adalah biaya total penyelenggaraan masing masing jenis pelayanan jasa kebandarudaraan dibagi total produksi selama periode tertenturif pelayanan jasa kebandarudaraan pelayanan jasa kebandarudaraan merupakan pelayanan jasa terhadapkebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam yang diberikan oleh unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara dikenakan tarif jasa kebandarudaraan. tarif pelayanan jasa kebandaraudaraan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tarif jasa pendaratan pesawat udara, tarif jasa penempatan pesawat udara, cc. tarif jasa penyimpanan pesawat udara, tarif jasa penumpang pesawat udara jp2u), tarif jasa kargo dan pos pesawat udara (jkp2u), tarif jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (check counter), dan tarif jasa pemakaian garbarata (aviobridge). bab iii struktur dan golongan tarif pengusahaan jasa kebandarudaraankebandarudaraan yang diberikan oleh penyelenggara bandar udarai satuan waktu dihitung untuk (satu) kali pendaratan pesawat udara, dan satuan ukuran, dihitung dalam satuan tontatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa pendaratan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada dapat berupa tarif variabel dengan pengelompokan minimal charges dengan berat tof). tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa penempatan pesawat udara yaitu satuan waktu dihitung perjam sejak pesawat udara diparkir (block on) sampai dengan meninggalkan tempat parkir (block off) dengan ketentuan dikenakan pungutan setelah (satu) jam pertama, dan satuan ukuran dihitung berdasarkan: dihitung dalam satuan ton berdasarkan berat pesawat udara maximum take off weight mow), aircraft dimensions atau length stay berdasarkan dokumen sertifikat pesawat udara bersangkutan, dimensi pesawat udara (aircraft dimension area occupied) dihitung berdasarkan lebar sayap pesawat udara (wing span): atau kombinasi antara berat dan dimensi pesawat udara. tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa penempatan pesawat udara pada dapat berupa tarif variabel melalui pengelompokan minimal charges dengan berat ton.dalam satuan ton berdasarkan berat pesawat udara maximum take off weight mow ), aircraft dimensions atau length stay berdasarkan dokumen sertifikasi pesawat udara yang bersangkutan.. tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa penumpang pesawat udara yaitu: satuan waktu dihitung (satu) kali proses perjalanan angkutan udara,tarif jasa kargo dan pos pesawat udarayaitu dengan tarif minimal yang kenakan kg. (l) satuan waktu udara per (dua) jam, dan selebihnya dihitung berdasarkan kelipatannya per (satu) jam per pemakaian block off.dan satuan ukuran dihitung dalam satuan ton berdasarkan berat pesawat udara dalam satuan ton maximum permissiblegolongan tarif pelayanan jasa kebandarudaraan merupakan pengosongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kebandarudaraan, klasifikasi dan fasilitas yang tersedia bandar udara. golongan tarif sebagaimana dimaksud dalam merupakan tarif yang ditetapkan untuk setiap bandar udara atau kelompok bandar udara sesuai kelas bandar udara dan jenis penerbangan serta tingkat pelayanan jasa kebandarudaraan. kelas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. jenis penerbangan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: penerbangan dari dan luar negeri internasional), dan penerbangan dalam negeri domestik). bab tata cara dan prosedur penetapan tarif jasa kebandarudaraan tarif jasa kebandarudaraan ditetapkan dengan berpedoman pada struktur dan golongan yang diatur dalam peraturan ini dan memperhatikan: keselamatan dan keamanan penerbangan, kepentingan pelayanan umum, cc. peningkatan mutu pelayanan jasa, kepentingan pemakai jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa: penilaian tingkat pelayanan (level service), pengembalian biaya, pengembangan usaha, dan prinsip akuntansi yang berlaku. besaran tarif jasa kebandarudaraan diperoleh dari hasil perhitungan biaya per satuan unit produksi (cost per unit). perhitungan besaran tarif jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada termuat dalam lampiran peraturan menteri ini. (l) besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara bandar udara unit pelaksana teknis upt),dan peraturan daerah untuk bandar udara diselenggarakan oleh unit pelaksanaan teknis daerah utd). besaran tarif jasa kebandarudaraan untuk penerbangan niaga berjadwal pada bandar udara yang diselenggarakan oleh badan usaha bandar udara ditetapkan oleh direksi setelah dikonsultasikan kepada menteri. konsultasi besaran tarif jasa kebandarudaraan kepada menteri sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis oleh direksi badan usaha bandar udara dengan melampirkan, justifikasi kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa, masukan dan tanggapan dari pengguna jasa. setelah usulan konsultasi besaran tarif jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada diterima secara lengkap, selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja menteri memberikan tanggapan atas besaran tarif jasa kebandarudaraan, dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja, menteri tidak memberi tanggapan, badan usaha bandar udara dapat memberlakukan besaran tarif jasa kebandarudaraan.dan minimalbesaran tarif jasa kebandarudaraan untuk penerbangan niaga tidak berjadwal dan penerbangan non niaga pada bandar udara yang diselenggarakan oleh badan usaha bandar udara ditetapkan oleh direksi dengan memperhatikan struktur, golongan dan tata cara perhitungan tarif jasa kebandarudaraan dalam ketentuan ini. pada periode waktu tertentu pada bandar udara yang diselenggarakan oleh badan usaha bandar udara, dapat memberikan potongan harga tarif jasa kebandarudaraan atau mengenakan tarif tambahan (surcharge) dengan pertimbangan supply dan demand. tarif jasa kebandarudara$). tarif jasa kebandarudaraan dapat ditinjau setiap (dua) tahun sekali, kecuali pada keadaan tertentu. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi kenaikan tingkat inflasi umum sama dengan atau lebih besar dari (tujuh persen), peningkatan pelayanan, peningkatan infrastruktur bandar udara, atau keadaan luar biasa (force majeure),fan kepa wee dadksln, g?. ao), ka, yan pisangan die. mm, utama (iv e) nip. |
sa) tengaturan terhadapdiubah sebagai berikut: menambah butir pada sub bagian sehingga!gubah judul butir pada sub bagian dan menambah huruf (d) sehingga berbunyi sebagai berikut: informasi petugas operasi penerbangan pesawat kepada penerbangmenambah huruf pada sub bagian butir sehingga berbunyi sebagai berikut: fasilitas dan pelayanan: penyedia angkutan udara tambahan (a) sebelum mulai penerbangan, tiap penerbangenerbang yang berwenang harus mendapatkan tambahan informasi yang tersedia terkait kondisi meteorologi dan ketidakbiasaan fasilitas dan pelayanan yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan. (c) dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), petugas operasi penerbangan wajib menjelaskan kepada penerbang secara tatap muka.ankar san p2, rahayu (iv b) mars bun |
no#&operhatik:j, dan untuk wilayah kalimantan, sulawesi, dan pulau lainnya) sebesar rp. per pnp km. berdasarkan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada (dua) maka besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagai berikut: tarif batas atas: wilayah sumatera, jawa, bali, dan nusa tenggara) dengan tarif sebesar rp. (seratus lima puluh lima rupiah) per penumpang kilometer, wilayah kalimantan, sulawesi, dan pulau lainnya) dengan tarif sebesar rp. (seratus tujuh puluh dua rupiah) per penumpang kilometer. tarif batas bawah: wilayah sumatera, jawa, bali, dan nusa tenggara) dengan tarif sebesar rp. (sembilan puluh lima rupiah), wilayah kalimantan, sulawesi, dan pulau lainnya) dengan tarif sebesar (seratus enam rupiah)y6,kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor: dan pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotorpembina tingkat (iv b) nipkeretaapian dan hurufmenteri dapat menetapkan tarif angkutan dalam hal dalam bentuk kewajiban pelayanan publik, bahwa terdapat peningkatan pelayanan kereta api perintis pada kereta api siliwangi dan kereta api benggala menjadi kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik, perlu menata kembaliitetapkan pada pelayanan: perkeretaapian antarkota:yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungandirektur jenderal perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini. kereta api siliwangi dan kereta api benggala yang semula memberikan pelayanan angkutan perintis menjadi pelayanan angkutan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik terhitung sejak tanggal januari tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada pan engan aslinya hukum, aj) nan herpriarsonoantarkota kereta api jarak jauh jarak nama angkutan lintas bagan yang pap ora kereta api brang (km) kahuripan blitar kiaracondong bengawan sri tanjung sempuyangan wae kereta api jarak sedang jarak nama angkutan lintas mana yan karena tarif kereta api rp orang) (km) karena serayu sutojayan jarak nama tarif angkutan lintas den ora kereta api rang (km) malang kotama tawang alun rajasa kertapati ay. bukit surel kertapati user lubuklinggau putri deli tanjungbalai medan tegal ekspress tegal pasarsenen han banyuwangi probowangi probolinggo surabayagubeng kereta api lebaran nama angkutan lintas jarak tarif kereta api rp orang) yss pasundan surabayagubeng lebaran kiaracondong lebaran pasarsenen tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi perkotaan kereta api jarak dekat nama angkutan lintas besaran tarif kereta api rp orang) merak jaya patas merak merak rangkasbitung banten ekspres lokal merak cilamaya ekspres purwakarta cepat purwakarta tanjungpriok malahan ekspress malahan tanjungpriok ekspres ekonomi lokal purwakarta lokal purwakarta cibatu ekonomi batuan bandung raya ekonomi mba pdi bandung raya ekonomi bandung cicalengka bandung raya ekonomi padalarang cibatu bandung raya ekonomi purwakarta cicalengka padalarang bandung raya ekonomi cicalengka padalarang blitar malang surabayagubeng tape malang blitar kertosono sidoarjo ekonomi lokal surabaya pasar turi bojonegoro ekonomi lokal surabaya pas bojonegoro nama angkutan lintas besaran tarif kereta api rp orang) ekonomi lokal surabaya pasar turi sidoarjo kertosono ekonomi lokal surabayakota siantar ekspres medan siantar solobalapan sukabumi cianjur kereta rel diesel besaran tarif nama angkutan lintas rp orang) kereta api lamongan san karang way umpu kotabumi tanjung karang srilelawangsa binjai medan tarombo gedung sepur semarang ponsel kereta rel listrik nama angkutan lintas nag kereta api rosea oercondi bilik berikutnya dan menteri perhubungan republik indonesia, ttd budi karya semadi ali dengan aslinya hukum, nn. abelum diatur ketentuan mengenai standar spesifikasi teknis untuk sarana kereta api monoresarana kereta api monorel: menetapkan: peraturan menteri perhubungan tentang standar spesifikasi teknis sarana kereta api monorelpi monorel adalah kereta api yang bergerak pada (satu) reladalah hasil rancang bangun gabungan bahan atau material yang membentuk sebagian dari kereta api monorel. komponen adalah bagian bagian utama yang membentuk kesatuan pelengkap kereta api monorelpenggerak penggerak sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan peralatan yang digunakan sebagai tenaga penggerak sarana kereta api monorel, dengan sumber tenaga listrik dari luar dan atau dari dalam berupa arus searah atau arus bolak balik. penggerak sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: mampu mengatur menghasilkan arus listrik sesuai kebutuhan traksi, besarnya arus listrik yang diterima dari luar sesuai dengan kemampuan penangkap daya, dilengkapi dengan pemutus arus listrik (circuit breaker): tidak menimbulkan gangguan elektromagnetik terhadap peralatan prasarana perkeretaapian monorel: dan kebisingan eksternal atau internal dan emisi gas buang mengikuti peraturan tentang lingkungan hidup indonesia. penangkap daya (current collector device) sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan: posisi alat penangkap daya disesuaikan dengan kondisi sistem daya listrik: dan tekanan kontak rata rata serendah mungkin dengan memperhatikan kualitas pengumpuldaya listrik yang digunakan: dan memutus arus listrik secara otomatis jika terjadi hubungan singkat (short circuit) dan atau beban lebih. penerus daya penerus daya sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan peralatan yang digunakan untuk meneruskan tenaga penggerak roda. penerus daya sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: mampu menyalurkan daya sesuai dengan kebutuhan traksi, dan mampu meneruskan daya dalam dua arah dengan kemampuan sama. pengendali pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan peralatan yang digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan akselerasi. pengendali sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pengatur daya, dan pengatur pengereman. pengatur daya sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tuas pengatur traksi secara bertahap darikecepatan dengan sistem pengereman secara bertahap dan pengereman darurat.: dilengkapi alat proteksi operasional, dan nyaman digunakan dan ergonomis. pengendali sebagaimana dimaksud pada dapat difungsikan menjadi suatu perangkat yang terintegrasi dalam sistem operasional monorel terpusat sesuai dengan kebutuhan. rem rem sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan peralatan yang digunakan untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan sarana kereta api monorel. rem sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai: rem pelayanan: dan rem parkir.sarana kereta api monorelmampu menghentikan sarana kereta api monorel dalam kondisi pengereman normal maupun pengereman darurat sesuai dengan kecepatan operasi, dan bekerja secara otomatis menghentikan sarana kereta api monorel pada kondisi sistem rem gagal bekerja. rem parkir sebagaimana dimaksud dalam huruf dioperasikan untuk menahan sarana kereta api monorel pada saat parkir. rem parkir sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: a.mampu menahan sarana kereta api monorel kondisi beban normal pada kelandaian jalan rel yang dilalui: b.rem parkir merupakan rem mekanik. perangkai perangkai sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan peralatan yang menghubungkan antar badan sarana kereta api monorel. perangkai sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: perangkai mekanik, perangkai pneumatik atau hidrolik: dan atau perangkai elektrik. perangkai mekanik sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan alat untuk serangkaian antar badan sarana kereta api monorel. perangkai mekanik sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: mampu meneruskan gaya maksimum yang terjadi untuk tarik atau tekan sesuai desain, dan mampu mengakomodir gerakan sarana kereta api monorel sesuai jalan rel yang dilalui. perangkai pneumatik atau hidrolik sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan alat untuk menyalurkan udara atau fluida antar badan sarana kereta api monorel. perangkai pneumatik atau hidrolik sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: mampu menyalurkan udara atau fluida sesuai dengan tekanan yang dibutuhkan: dan mampu mengakomodir gerakan sarana kereta api monorel sesuai jalan rel yang dilalui. perangkai elektrik sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan alat untuk meneruskan arus listrik antar badan sarana kereta api monorel. perangkai elektrik sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: mampu menghantarkan arus listrik dengan stabil: memiliki nilai tahanan sesuai dengan tegangan yang digunakan, mampu meneruskan arus listrik dengan aman: dan mampu mengakomodir gerakan sarana kereta api monorel sesuai jalan rel yang dilalui. bagian keempat peralatan keselamatan peralatan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain terdiri atas: alat pencegah kecelakaan kereta api: alat evakuasi: cc. pintu darurat: pemadam api (fire extinguisher), detektor asap (smoke detector): dan tuas atau tombol tanda darurat (buzzer). alat pencegah kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan alat untuk melindungi operasional kereta api dari pelanggaran signal dan batas kecepatan. alat evakuasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: tangga spiral dan atau peluncur, jembatan. tangga spiral dan atau peluncur sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tangga untuk menurunkan penumpang. jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai jembatan evakuasi antar badan sarana kereta api monorel. alat pencegah kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud dalam dan alat evakuasi sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan menteri tersendiri. pintu darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pintu yang digunakan pada saat kondisi darurat. pintu darurat sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: minimum (satu) unit untuk setiap dinding samping ruang penumpang, tersedia pada setiap ujung rangkaian sarana kereta api monorel: mudah dioperasikan secara manual, dan tinggi dan lebar pintu minimum mm. pemadam api (fire extinguisher) sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai alat bantu pemadam api ringan. pemadam api sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan: minimum (satu) unit untuk setiap ruang penumpang dan ruang kabin masinis dengan kapasitas kg: indonesia, dan diberi tanda khusus untuk penempatannya dan mudah dijangkau. detektor asap (smoke detector) sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai alat bantu deteksi asap dalam ruang penumpang dan ruang kabin masinis yang diproteksi atau tertutup. detektor asap sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: bekerja secara otomatis dengan memberikan peringatan dini berupa suara: b.jumlah detektor asap disesuaikan luas ruang penumpang dan ruang kabin masinis, dan detektor asap bekerja sesuai dengan peraturan penggunaan alat pemadam api indonesia. tuas atau tombol tanda darurat (buzzer) sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf sebagai alat pemberi tanda darurat. tuas atau tombol tanda darurat sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: minimum (satu) unit untuk setiap ruang penumpang: terhubung dengan kabin masinis atau ruang operator: cc., dan tuas atau tombol diberi warna khusus dan petunjuk penggunaan. bab persetujuan spesifikasi teknis spesifikasi teknis sarana kereta api monorelringan aslinya kepala dan kln la) aacontoh jenis sarana kereta api monorel suspended monorail, merupakan sarana kereta api monorel yang berjalan menggantung pada jalan rel bogie bogie pylon ing bogie badan pylon a13og aldi uoj 213og ai3og l upper (ra mpeg jali sebelas (wear) ojek eyed uejehag jasouou ted eja nay eur jes ueyednuaw nesouoy opens contoh pengaturan ruang bebas pandang kabin masinis sarana kereta api monorel pada saat dioperasikan (sa np mega (ah t sei aga menteri perhubungan republik indonesia ttd e.e. mangindaan salinan sesuai geng aslinya kepala hula ama dr. umat aris, sh, mm, pembina utama muda iv c) nip. bab persyaratan umum setiap pengadaan sarana kereta api monorel, cc.api monorelapi monorelsubyek hukum internasional, berupa negara atau organisasi internasional. spesifikasi teknis sarana kereta api monorel dibuat dengan memperhatikan: ruang batas sarana kereta api monorel: lebarjalan rel: kelengkungan jalan rel: landai penentu maksimum: beban gandar, jumlah gandar, jenis sarana kereta api monorel: kecepatan operasional: perkembangan teknologi sarana kereta api monorel: dan kelembaban dan temperatur udara. ruang batas sarana kereta api monorel, lebar jalan rel, kelengkungan jalan rel, landai penentu maksimum, dan beban gandar, sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf sesuai dengan desain prasarana kereta api monorel. bab iii persyaratan teknis bagian kesatu umum sarana kereta api monorel merupakan kereta dengan penggerak sendiri yang berjalan pada (satu) rel dengan menggunakan sumber tenaga listrik dari luar dan atau dari dalam sebagai penggerak dan dapat dioperasikan dengan atau tanpa awak sarana perkeretaapian. sarana kereta api monorel sebagaimana dimaksud pada dibedakan menjadi (dua) jenis, terdiri atas: saddle monorail, merupakan sarana kereta api monorel yang berjalan diatas jalan rel: suspended monorail, merupakan sarana kereta api monorel yang berjalan menggantung pada jalan rei. sarana kereta api monorelsarana kereta api monorel sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: konstruksi: komponen: dan peralatan keselamatan. bagian kedua konstruksi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: badan: kabin masinis: dan bogie. badan badan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari ruang penumpang atau ruang barang dan ruang awak sarana perkeretaapian. badan sebagaimana dimaksud pada dapat dirancang sebagai konstruksi rakitan monocoque atau semi monocoque yang terdiri atas rangka dasar, lantai, dinding, dan ataubadan sebagaimana dimaksud pada sesuai peruntukannya dibedakan menjadi: eksterior (bagian luar badan): dan interior (bagian dalam badan). pembebanan terhadap badan sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan sebagai berikut: beban kompresi longitudinal minimum merupakan beban statis yang dikenakan pada rangka dasar atau badan, diperhitungkan bersama atau tanpa beban vertikal: beban vertikal sarana kereta api monorel diperhitungkan berdasarkan formula sebagai berikut: p,#p2) beban vertikal (koefisien dinamis) berat badan kereta siap operasi berat muatan yang diangkut untuk angkutan orangtiap 1m? diperhitungkan sesuai rencana peruntukan (termasuk luas dari tempat duduk yang bisa dilipat) untuk angkutan barang p2 berat muat toleransi toleransi berat muat cc. tegangan yang terjadi pada beban maksimum pada titik kritis konstruksi badan sarana kereta api monorel, untuk tegangan tarik maupun tegangan geser maksimum tegangan mulut bahan. eksterior sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan sisi bagian luar badan sarana kereta api monorel. eksterior sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: menggunakan material tahan korosi, dan mampu melindungi sisi bagian dalam badan terhadap perubahan cuaca. eksterior sebagaimana dimaksud pada dilengkapi antara lain: pintu dan jendela, pintu penghubung antar badan kereta (gateway): dan lampu. pintu dan jendela, sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan: pintu dirancang mampu menahan beban minimum n m2: lebar dan tinggi pintu dan ukuran jendela sesuai dengan kebutuhan untuk kenyamanan, pintu mengakomodir kebutuhan penyandang cacat atau pengguna kursi roda, kaca pintu atau jendela:usat operasi monorel: dan apabila pintupintu penghubung antar badan kereta sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan: lebar dan tinggi sesuai dengan kebutuhan untuk kenyamanan, mampu mengakomodir kebutuhan penyandang cacat atau pengguna kursi roda. lampu sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan lampu yang digunakan sebagai lampu penerangan dan atau sebagai lampu tanda, terdiri atas: lampu utama, dan atau lampu tanda. lampu utama dan atau lampu tanda sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai kebutuhan operasional untuk penggunaan: warna cahaya, kuat cahaya, dan cc. jumlah lampu. interior sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan sisi bagian dalam badan sarana kereta api monorel. interior: menggunakan material tahan rambatan api dan tidak beracun, cc. instalasi listrik yang terpasang harus aman dari kebocoran arus listrik oleh penyebab apapun, dilengkapi sistem ventilasi udara yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan. interior sebagaimana dimaksud pada dilengkapi antara lain: indikator kinerja: pengatur sirkulasi udara, cc. informasi penumpang: tempat duduk, pegangan tangan: lampu penerangan. indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf berfungsi sebagai alat pemantau kinerja peralatan sarana kereta api monorel dalam kabin masinis. alat pemantau sebagaimana dimaksud pada antara lain terdiri atas: a.indikator lampu, berfungsi untuk memantau bekerjanya lampu ruang penumpang: indikator pengendali pintu, berfungsi untuk memantau mekanisme kerja pintu: dan cc. indikator kecepatan (pedometer), berfungsi untuk memantau kecepatan monorel. alat pemantau sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: mudah dilihat dan dibaca awak sarana perkeretaapian: dan indikator kecepatan menggunakan satuan ukuran km jam. apabila sarana kereta api monorel terintegrasi dalam suatu sistem operasional terpusat maka alat pemantau disesuaikan dengan kebutuhan. pengatur sirkulasi udara sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan alat yang digunakan sebagai pengatur temperatur dan atau sirkulasi udara, antara lain dapat berupa: pengatur temperatur udara ac): dan atau kipas angin (fan). pengatur temperatur udara ac) sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi persyaratan: menggunakan pengatur temperatur udara (ac) sesuai peruntukannya: bekerja pada temperatur )c: menyediakan udara segar (fresh air) minimum m jam untuk setiap penumpang: kelembaban relatif yo: dan menggunakan refrigeran sesuai dengan peraturan tentang lingkungan hidup indonesia. kipas angin (fan) sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi persyaratan: kecepatan aliran udara maksimum m det: dan mampu mengatur keseimbangan udara dalam ruang. informasi penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan alat yang digunakan sebagai media informasi penumpang, antara lain dapat berupa: media audio, dan atau media video atau visual. media sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: media audio dapat didengar dengan jelas, media video atau visual mudah dilihat atau dibaca dan jelas. tempat duduk sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan: mampu menahan beban pada rangka bawah minimum tiap satu tempat duduk tiap penumpang: ergonomis dengan diberi sandaran: bahan tempat duduk dan sandaran tahan rambatan api: dan tempat duduk masinis dapat diatur maju mundur, naik turun dan berputar. pegangan tangan (hand rail) sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan: mampu menerima beban statis minimum setiap yang bekerja pada sudut kronis vertikal kearah bawah: pegangan dan sumbangannya bebas dari sudut tajam: dan dirancang untuk kenyamanan penumpang berdiri. lampu penerangan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: kuat cahaya lampu ruang penumpang minimum lux dan memberikan penerangan yang merata, titik lampu disesuaikan dengan kebutuhan: cc. tersedia lampu darurat (emergency lamp) dan bekerja secara otomatis: dan lampu ruang kabin masinis disesuaikan dengan kebutuhan untuk kenyamanan bekerja. kabin masinis kabin masinis sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai konstruksi yang terdiri atas rangka dasar, lantai, dinding, dan atap. kabin masinis sebagaimana dimaksud pada merupakan ruang awak sarana perkeretaapian yang dilengkapi fasilitas untuk pengoperasian sarana kereta api monorel. kabin masinis sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: memiliki ruang bebas pandang kedepan pada saat dioperasikan: dilengkapi pintu, sedangkan untuk kabin masinis yang menyatu dengan ruang penumpang dipisahkan oleh partisi yang dilengkapi pintu geser atau dorong dengan pengunci: kabin masinis mampu memberikan ruang gerak bagi masinis dan atau asisten masinis,. ruang bebas pandang sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan: sudut keatas dan kebawah yang dihitung dari bola mata: sudut kanan dan kiri yang dihitung dari bola mata. pengaturan ruang bebas pandangbogie bogie sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan suatu kesatuan konstruksi yang mendukung sarana kereta api monorel saat berjalan diatas rel lengkung atau lurus untuk kestabilan dan kenyamanan, terdiri atas: rangka bogie: sistem suspensi, penerus gaya, dan perangkat roda. rangka bogie sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan konstruksi yang dirancang untuk mendukung badan terhadap pembebanan. rangka bogie sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: memiliki kekuatan serta kekakuan tinggi terhadap pembebanan vertikal, lateral dan longitudinal tanpa terjadi deformasi tetap: dan tidak terjadi cacat (retak) pada titik kritis akibat pembebanan. sistem suspensi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengurangi impak atau getaran yang terjadi karena gerakan badan sarana kereta api monorel. sistem suspensi sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan mampu memberikan kualitas pengendaraan sebagai berikut: metode sterling wz) dan atau metode root mean square (rms) dengan vibration level mi det' iso standard atau edisi terakhir) penerus gaya sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan alat penghubung antara bogie dan badan sarana kereta api monorel atau sebaliknya. penerus gaya sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: mampu meneruskan gaya antara bogie dan badan sarana kereta api monorel atau sebaliknya, mampu menerima gaya maksimum pada saat akselerasi dan akselerasi: cc. mampu mengakomodir gerakan sarana kereta api monorel sesuai jalan rel yang dilalui. perangkat roda sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bagian sarana kereta api monorel yang mengalami kontak langsung dengan permukaan rel, antara lain dapat berupa: roda utama (main tire), berfungsi sebagai penggerak dan atau tumpuan badan sarana kereta api monorel: roda pengarah (guide tire) berfungsi sebagai pengarah gerakan sarana kereta api monorel: dan atau cc. roda penstabil (stabilizing tire), berfungsi sebagai penstabil saat melewati jalan rel lurus atau tikungan. perangkat roda sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: mampu menerima beban maksimum dan aman saat melewati jalan rel lurus dan jalan rel lengkung: mampu meneruskan traksi tanpa terjadi slip: jika roda terbuat dari bahan karet yang diisi udara tekan, roda dilengkapi dengan pengaman apabila terjadi kebocoran atau berkurangnya tekanan udara sehingga dapat dioperasikan sampai stasiun terdekat, udara yang digunakan mampu menjaga tekanan dari perubahan kelembaban dan temperatur lingkungan. bogie sebagaimana dimaksud dalam harus mampu dan aman: dioperasikan minimum dari kecepatan operasi, dalam keadaan berhenti dengan muatan maksimum pada jalan rel lurus atau lengkung pada kelandaian maksimum yang dilalui. kecepatan operasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kecepatan maksimum rencana pada saat desain monorel. bagian ketiga komponen komponen sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penggerak: penerus daya: cc. pengendali: rem: dan perangkatelah diatur setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan: bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan laut, perlu menyusun standar pelayanan penumpang angkutenumpang angkutan lautumpang angkutan laut,angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. perusahaan rayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan pelabuhanguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan laut, baik untuk angkutan orang. maklumat . astandar pelayanan penumpang angkutan laut merupakan pedoman bagi penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan laut dalam memberikan pelayanan jasa kepada penumpang angkutan laut. standar pelayanan penumpang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada meliputi: standar pelayanan penumpang angkutan laut terminal, dan standar pelayanan penumpang angkutan laut atas kapal. penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada meliputi: unit penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan: dan perusahaan angkutan laut nasional.: pelayanan keamanan dan ketertiban, pelayanan kehandalan keteraturan:: cc. pos dan petugas keamanan, informasi gangguan keamanan, dan ce. peralatan dan pendukung keamanan. pelayanan . mh)cc. toilet: tempat ibadah, lampu penerangan, fasilitas kebersihan: fasilitas pengatur suhu, ruang pelayanan kesehatan: dan (, informasi gangguan perjalanan kapal: informasi angkutan lanjutan, fasilitas layanan penumpang, fasilitas kemudahan naik turun penumpang, sg.standar pelayanan penumpang angkutan laut termipenumpang angkutan laut atas kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara angkutan laut, yang meliputi: pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan dan ketertiban, cc. pelayanan kehandalan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan, dan pelayanan kesetaraan. pelayanan . pelayanan keselamatan atas kapatas kapal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: fasilitas keamanan, petugas keamanan, dan informasi gangguan keamanan. pelayanan kehandalan atas kapal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: ketepatan jadwal keberangkatan: dan ketepatan jadwal kedatangan kapal. s5) pelayanan kenyamanan atas kapal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kapasitas angkut, lampu penerangan, fasilitas pengatur suhu: fasilitas kebersihan: tingkat kebisingan, toilet: ruang ibadah, kafetaria: dan informasi larangan merokok. pelayanan kemudahan atas kapal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: informasi untuk mengetahui tempat duduk tempat tidur sesuai tiket: informasi mengenai ruang kapal: cc. informasi pelabuhan yang akan disinggahi, dan informasi gangguan perjalanan kapal. pelayanan kesetaraan atas kapal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tempat tidur prioritas untuk difabel: dan kursi roda. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dan berlaku untuk kapal dengan kapasitas lebih dari (lima ratus) penumpang dan atau waktu tempuh lebih dari (enam) jam perjalanan. standar pelayanan penumpang angkutan laut atas kapdalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal dari kapal pada pelabuhan keberangkatan, penyelenggara angkutan laut wajib memberikan kompensasi kepada penumpang dengan ketentuan sebagai berikut: (delapan) jam sampai dengan (dua puluh empat) jam diberikan kompensasi berupa makanan berat dan minuman: dan lebih dari (dua puluh empat dan biaya penginapan. dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal dari kapal lebih dari (enam) jam, dapat diberikan formulir informasi keterlambatan dari penyelenggara angkutan laut kepada penumpang yang membutuhkan. dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal yang diakibatkan oleh force mature dan teknis pelabuhan, penyelenggara angkutan laut dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal terjadi keterlambatan (dua puluh empat) jam dari jadwal keberangkatan kapalmedia pengumuman, telepon, atau pesan layanan singkat paling lambat (dua belas) jam sebelum jadwal keberangkatan atau sejak pertama kali diketahui adanya keterlambatan. dalam hal terjadi keterlambatan dari jadwal keberangkatan kapal terminal penumpangpengumuman. penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan laut wajib menyusun dokumen standar pelayanan sesuai dengan komponen standar pelayanan penumpang angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam dan dokumen standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada harus disetujui oleh direktur jenderal. jasa pelayanan penumpang angkutan lautjasa pelayanan penumpang angkutan lautuntuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan penumpang angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap (enam) bulan oleh direktur jenderal. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: fungsi dan manfaat jenis pelayanan: dan pemenuhan nilai ukuran jumlah jenis pelayanan. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada menteri. penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan laut yang melanggar ketentuan standar pelayanan penumpang angkutan lautdirektur jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penerapan standar pelayanan penumpang angkutan laut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang undangan. mekanisme penilaian dan pengawasan standar pelayanan penumpang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal. . penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan laut wajib menyesuaikan standar pelayanan penumpang angkutan laut sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini dalam waktu@ hukum dan kln, sri lestari rahayu pembina tk. (iv b) nip. era nn: na jun, mri kena tee lan on: as) nadi gc: iii hai ( sbb ahan meng #|s ata pr: es: asi ss|l apl blogs sal tlg sc tss kg) sala aan vogpagesen gara gas) ppe|sesplaesesas else| sites dii3 &@$ giga pam sww aa, ga, ala sa8| sel kelas a39 a20 cit da6| s8) pasta fang balik po? pagar na: epr (tulus sen" pages lak| to, @bei3 xs| sal b2. ne) aa| wu ego bekal bnn: gg pa: |leu au) rs, ts. sss sesal aan a53 (s8 jas kep oo. sis pisa sis b0 ng: inn ban pisa s3 laa i2a al. .wl (anj alan da. om. haa rj ter) ng. (eka) ka) anna maan eannanse o2p|gap| see2|age dere asasi sesi masa| bea hanya bad bag luigi sp, catala par sau kai saat ang fa. (santa) asal b3s bea| tangan masa opp tag nga la) na: 2p3 ss tgn kari kan ka) on| is) kep) css bao paganaiiagasisgas| cie s9 ica ses aa: 2in9 bp3 ebi lan an) kg: sela bn: ahn bas snn poo 3gda| sls ssh oa, msi fg| sg? nan ya. jun: te3 t2h ak3 enam seni tensei ina nat gni 538p ta. anna v3, snn lan te3ar kei sar | take ne) 5aep epa gd 2ngi (8g tan tea ro. t2g der soma dal sari hat bai ta. ppi lan aga seks aa: ang nan aa. pegal bsa $|g as) gigi ts) uga lai joel sri ket ysu| yari bar) gis b2r loose ssh sab sasana #sal segala "ie iko per ola dra srn oo5 snn me epja og sesi tebar sah ana kiai carl floor sbb, ide btb s$|b3 kun sd. iba drg ssp| krp| sup bl. e|pbs| a38 ne) bg. nadi fg) oke x3| sal $fb. yong ss) peer rona (ori sal g3 nan ibuku clan kai y$a tn: 8r| bel sana pede kej e5| 2yal pai tai man den oli. palas) ana aooooeveyr2r k3) lesi reni ls) elo nan sie|aa ne: tan (aa pp: pas as) hat sia mat bag3 tn: . as) ang adm anna esai is) ae) ceslaatasas inai anna tari dah spb arb in pra laa gap au) $$ nan lam nan sob nan t.a. maa ta, sar nae nas w|(s zin hen pena sel irs ssp se83u note bsi (esa 232p den ari dag ann sas$| sda, an: tina ata na. pot pp? ol hate pa. 3la csi . "gd p nan att s8. d2 pam ktm as) a.s sd ne. te lan ani sol |. ( ( ara 2nd .$ tai :8al lina be kopi a35 bdg pep na: tea naa r33 sei tee dua tar hn) ggs 255i fans jha 2g: eta fag seba bahai 5g ken pmr 352p tan pig bangga sis aai geger) oop bagi psk akan tbk rar. bea b3| psr2 mereka bea la. sr| lag ego der 2r3 s3$ boo 88ar slb bela fatale oo |gag3 porno penat (sore ses pno nps| rui tonga era ppi so, lek ing o8b tega feb ana seba garasi| tss sig pig pat. lag tan ana 2a8e|l ses 2e3| ses) da5 ana far ren sebut ber &. $ ting '5e kis fan yo, |(# dl. una es) mat,dan berdasarkan ketentu,peraturan menteri ini bertujuan untuk melakukan: pembatasan operasional terhadap mobil barang, dan penutupan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor. mobil barang sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dilakukan pembatasan operasional meliputi: mobil barang dengan sumbu (tiga) atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, cc. kereta gandengan, pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku ruas jalan tol dan ruas jalan nasional. pembatasan operasional sebagaimana dimaksud pada berlaku pada: tanggal mei mulai pada pukul wib sampai dengan tanggal juni pukul wib, dan tanggal juni mulai pada pukul wib sampai dengan tanggal juni pukul wib. ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada meliputi: tertinggi besar bakauheni, jakarta tangerang merak, jakarta outer ring road, prof. dr. ir. sedyatmo, jakarta bogor ciawi gombong, jakarta cikampek palimanan kunci pejalan pemalang batang semarang, purwakarta bandung cileungsi, krapyak jatingaleh, semarang, jatingaleh sfondo, semarang, jatingaleh muktiharjo, semarang, semarang solo, solo ngawi, ngawi kertosono, kertosono mojokerto, oo. mojokerto surabaya, surabaya gempol, g . gempol pandaan, gempol pasuruan, pasuruan probolinggo, dan pandaan malang. ruas jalan nasional sebagaimana dimaksud pada meliputi: medan berantai tanah karo, pematang siantar harapan simalungun, palembang jambi, geram merak, bandung agree tasikmalaya, pandaan malang, probolinggo lumajang, jombang larutan, banyuwangi jember, dan denpasar gilimanuk. pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam hurufhuruf dikecualikanair minum dalam kemasan, ternak: pupuk, fl. hantaran pos dan uang, barang pokok terdiri atas: beras: . . tepung terigu, jagung, gula, sayur dan buah buahan, daging, ikan, daging ayam ras, minyak goreng dan mentega, susu, telur: garam, kedelai, bawang, dan cabe, dan sepeda motor dalam rangka mudik dan balik gratis angkutan lebaransebagaimana dimaksud dalam huruf dimulai pada tanggal mei pukul wib sampai dengan tanggal juni pukul wib. penutupan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor diseluruh pulau jawa, pulau bali, dan provinsi lampung. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor yang dilakukan penutupanrama pagu engan aslinya biro hukum, daa lai herpriarsotelah ditetapkan peraturan menteri perhubungan nomor tahun tentang pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak ruang udara yang dilayani indonesiauntuk peningkatan keselamatan penerbangan terhadap kemungkinan bahaya (hazard) yang ditimbulkan oleh pengoperasian pesawat udara tanpa awak dan untuk mengakomodir perkembangan teknologi pesawat udara tanpa awak, perlu dilakukan perubahe. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: beyond visual line of sight bolos) adalah kaidah pengoperasian pesawat udara tanpa awak dimana remote pilot atau observer tidak dapat mempertahankan kontak visual dengan pesawat udara tanpa awak secara langsung dengan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkfalerfalerting service) dan pelayanan saran lalu lintas penerbangan (fair traffic advisory service)operator pesawat udara tanpa awak untuk selanjutnya disebut operator (remote pilot operator) adalah pihak yang mencakup instansi pemerintah, bumn, swasta maupun perorangan yang bertanggung jawab sebagai individu ataupun mewakili instansi dalam menjalankan tugas usaha kegiatannya memanfaatkan teknologi pesawat udara tanpa awakvisual line sight los) adalah kaidah pengoperasian pesawat udara tanpa awak dimana remote pilot atau observer dapat mempertahankan kontak visual dengan pesawat udara tanpa awak secara langsung tanpa menggunakan alat bantuperaturan menteri ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam standar dan prosedur pada pengoperasian pesawat udara tanpa awak dalam rangka mewujudkan keselamatan penerbangan nasional indonesia. peraturan menteri ini dimaksudkan agar: pengoperasian pesawat udara tanpa awak ruang udara yang dilayani indonesia lebih tertib, jelas, dan tepat, dan mon sk, | kae sbb pengawasan dalam pengoperasian udara tanpa awak dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka menjaga keamanan ruang udara dan keselamatan penerbangan. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini, yaitu: pengoperasian pesawat udara tanpa awak yang didaftarkan indonesia, pengoperasian pesawat udara tanpa awak ruang udara yang dilayani indonesia, pengoperasian pesawat udara tanpa awak oleh orang perorangan dan atau badan hukum dari luar negeri, pengawasan pengoperasian pesawat udara tanpa awak ruang udara yang dilayani indonesia, dan pengenaan sanksi. pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada wilayah ruang udara yang berada daerah sekitar bandar udara yang belum mempunyai kawasan keselamatan operasi penerbangan, harus disusun dan ditetapkan batasan titik koordinat yang berfungsi sama seperti kawasan keselamatan operasi penerbangan. penetapan batasan titik koordinat sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh direktur jenderal setelah dikoordinasikan dengan para stakeholder pengguna jasa. pengoperasian pesawat udara tanpa awak yang digunakan untuk pengangkutan bahan berbahaya harus memenuhi standar dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai barang berbahaya. pesawat udara tanpa awak yang dimiliki oleh pemerintah dan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah diberlakukan sebagai pesawat udara negara. pelaksanaan pengoperasian pesawat udara tanpa awak sebagai pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan tentang pesawat udara negara. ketentuan pengoperasian pesawat udara tanpa awak ruang udara yang dilayaniena badan baata sesuai dengan aslinya antena map hukum, png dat pe) sae fpi herpriarsono lampiranpendahuluan ketentuan umum peraturan ini disusun dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan ruang udara yang dilayani indonesia dari kemungkinan bahaya (hazard) dan konsekuensistandar pengoperasian, tata cara dan mekanisme pemberian persetujuan serta persyaratan pemenuhan persetujuan bagi pengoperasian pesawat udara tanpa awak ruang udara yang dilayani indonesia. peraturan mengenai tata cara persetujuan sertifikasi sistem dan pilot pesawat udara tanpa awak diatur dalam peraturan menteri tersendiri. pengoperasian pesawat udara tanpa awak ruang udara yang dilayani pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada ruang udara yang dilayani berupa: controlled airspace, harus memiliki persetujuan direktur jenderal: controlled airspace, dengan ketentuan: pengoperasian pada ketinggian mulai dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian feet tanpa persetujuan direktur jenderal. pengoperasian pada ketinggian atas feet harus memiliki persetujuan direktur jenderal. maa batasan ruang udara pengoperasian pesawat udara tanpa awak selain pengoperasian pada ruang udara sebagaimana dimaksud dalam butir pesawat udara tanpa awak dapat dioperasikan pada kawasan dengan persetujuan direktur jenderal. kawasan sebagaimana dimaksud pada butir terdiri atas: kawasan keselamatan operasi penerbangan kpop) suatu bandar udara. kawasan dalam radius (tiga) nautical mile dari titik koordinat helipad yang berlokasi luar kpop suatu bandar udara. kawasan sebagaimana dimaksud dalam butir huruf merupakan kawasan dengan batas horizontal dan vertikal yang ditetapkan oleh direktur jenderal. pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada kawasan udara terlarang prohibited area) dan kawasan udara terbatas restricted area) harus memiliki persetujuan instansi yang berwenang pada kawasan tersebut. kawasan sebagaimana dimaksud dalam butir merupakanroute part enr tata cara persetujuan pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada ruang udara dan kawasan sebagaimana dimaksud pada butir dan butir meliputi mekanisme sebagaimana tercantum pada butir tata cara dan prosedur pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada ruang udara yang dilayani indonesia pesawat udara tanpa awak dioperasikan oleh orang perseorangan sesuai ketentuan perundang undangan. pengoperasian pesawat udara tanpa awak dikategorikan sebagai berikut: pesawat udara kecil tanpa awak atau small unmanned aircraft dengan ketentuan: merupakan pesawat udara tanpa awak dengan berat tidak lebih ibs dan digunakan untuk keperluan selain hobi atau rekreasi sertapesawat udara kecil tanpa awak yang digunakan untuk keperluan hobi atau rekreasi wajib memenuhi ketentuan cast part pengoperasian pesawat udara tanpa awak dengan berat bawah ibs untuk kepentingan komersial harus mendapatkan penilaian safety assessment dari direktur jenderal. ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan safety assessment sebagaimana dimaksud angka disusun dan ditetapkan oleh direktur jenderal. pesawat udara tanpa awak atau unmanned aircraft dengan ketentuan: pengoperasiansebagaimana disebutkan padapesawat udara tanpa awak dapat menggunakan kaidah visual line of sight los) dan atau kaidah beyond visual line of sight bolos). pengoperasian pesawat udara tanpa awak diprioritaskan dengan menggunakan kaidah los. sia pengoperasian pesawat udara tanpa awak dengan kaidah bolos dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: pesawat udara tanpa awak memiliki kemampuan detect and avoid daa) yang digunakan untuk memastikan bahwa pengoperasian pesawat udara tanpa awak tidak mengganggu pengoperasian pesawat udara atau mendeteksi kondisi meteorologi yang berbahaya serta adanya halangan atau rintangan, dan memiliki kemampuan tracking system untuk memudahkan monitoring pengoperasian pesawat udara tanpa awak. pesawat udara tanpa awak dapat dioperasikan pada area pemukiman (populated area) dan bukan area pemukiman (non populated area) dengan ketentuan: pada area pemukiman (populated area) harus memenuhi aspek aspek: ketinggian pengoperasian memenuhi aspek keselamatan dan tidak membahayakan orang dan atau obyek properti yang berada pada area pengoperasi, kondisi halangan rintangan, ketersediaan area untuk pendaratan darurat, kemampuan dan prosedur untuk menghentikan pengoperasian pesawat udara tanpa awak guna kepentingan keselamatan dan keamanan, memiliki jalur penerbangan yang telah ditentukan dan disetujui oleh direktur jenderal. pada area bukan pemukiman (non populated area) paling sedikit memenuhi aspek aspek: ketinggian pengoperasian memenuhi aspek keselamat. pengoperasian pesawat udara tanpa awak diprioritaskan pada wilayah yang bukan merupakan area pemukiman (non populated area). pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada prinsipnya hanya dapat dilakukan pada saat matahari terbit sampai dengan matahari tenggelam (day light). pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada malam hari dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan direktur jenderal melalui pelaksanaan safety assessment. pengoperasian pesawat udara tanpa awak untuk pengangkutan barang muatan (kargo) dan atau komersial harus memenuhi ketentuan standar keselamatan dan keamanan penerbangan yang disusun dan ditetapkan oleh direktur jenderal. pengangkutan barang muatan pada pesawat udara tanpa awak harus sesuai dengan performa dan fungsi. dalam hal pesawat udara tanpa awak digunakan untuk mengangkut barang berbahaya, operator harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam cast sebelum melakukan pengoperasian pesawat udara tanpa awak remote pilot harus memiliki informasi terkait faktor kondisi lingkungan yang meliputi: kondisi meteorologi yang berpotensi membahayakan pengoperasian pesawat udara tanpa awak antara lain awan kumulonimbus, icing dan turbulensi: temperatur udara upper air temperature), cc. potensi gangguan interferensi elektromagnetik yang dapat berpengaruh dalam pengoperasian antara lain high transmission (radar sites), solar flares, abu gunung berapi dan kegiatan ionospheric. prosedur pengoperasian pesawat udara tanpa awak yang terkait dengan unit pelayanan navigasi penerbangan, sebagai berikut: prosedur koordinasi koordinasi dengan unit pelayanan navigasi penerbangan dilakukan pada tahapan sebagai berikut: dilakukan paling lambat jam sebelum pengoperasian dengan menyampaikan informasi sekurang kurangnya sebagai berikut: sia informasi jadwal terbang pesawat udara tanpa awak, ii. batasan performa sistem pesawat udara tanda awak dalam melakukan manuver: ii. kemampuan control and communication link (c2 link) pesawat udara tanpa awak, iv. prosedur penghentian pengoperasian pesawat udara tanpa awak. selama pengoperasian secara periodik, dan setelah pengoperasian prosedur koordinasi sebagaimana dimaksud angka berlaku untuk pengoperasian pesawat udara tanpa awak dengan kaidah los dan bolos. prosedur komunikasi komunikasi antara remote pilot dengan unit pelayanan navigasi penerbangan dilakukan dengan peralatan komunikasi radio dua arah melalui peralatan atc yang tersedia atau melalui jaringan komunikasi langsung. prosedur emergency dan kontingensi prosedur pendaratan darurat pada lokasi yang tidak menimbulkan resiko keselamatan bagi orang dan obyek properti. pengoperasianpengoperasianpesawat udara tanpa awak akan diberikan persetujuan apabila dalam radius dari batas terluar areal pertanian perkebunan dimaksud tidak terdapat pemukiman penduduk. seni. tel li: dalam hal kondisi kejadian luar biasa atau bencana alam atau bencana non alam, sebuahdan unit pelayanan navigasi penerbangan yang bertanggung jawab atas ruang udara tempat terjadinya kejadian luar biasa atau bencana alam untuk mendapatkan batas horizontal dan vertikal daerah pengoperasian yang diperbolehkan. tata cara dan mekanisme pemberian persetujuan persetujuan sebagaimana dimaksud butir butir huruf dasesuai butir huruf angka dan dan huruf angka dan dengan menggunakan mekanisme yang efisien, terpadu, dan terkendali sebagai pelayanan terintegrasi yang dapat dikembangkan melalui sistem berbasis teknologi informasi. pengembangan melalui sistem berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada butir dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang disusun dan ditetapkan oleh direktur jenderal. permohonan persetujuan diajukan kepada direktur jenderal dilakukan paling lambat (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pengoperasian pesawat udara tanpa awak. paling lambat dalam waktu (empat belas) hari sejak pengajuan permohonan yang disertai dengan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, direktur jenderal yang secara fungsional dilakukan oleh direktur navigasi penerbangan melakukan validasi aspek administrasi dan teknis permohonan persetujuan harus dilakukan dengan mengisi form dan melampirkan data dukung berupahasil pelaksanaan safety assessment terkait rencana pengoperasian pesawat udara tanpa awak yang dilaksanakan oleh operator, untuk kepentingan pemotretan, pemfilman atau pemetaan, melampirkan surat dari institusi yang berwenang dan atau pemilik objek yang berada bawah wilayah pengoperasian pesawat udara tanpa awak wilayah yang akan dipotret, difilmkan atau dipetakan, registrasi dan sertifikat kelaikudaraan pesawat udara tanpa awak, il. surat hasil pelaksanaan assessment dari perum lppnpi, dokumen asuransi pengoperasian pesawat udara tanpa awak. dokumen asuransi sebagaimana dimaksud butir huruf merupakan jaminan yang harus diberikan oleh operator pesawat udara tanpa awak terhadap kerugian pihak ketiga yang disebabkan karena kegagalan pengoperasian. rencana penerbangan bagi pesawat udara tanpa awak sebagaimana dimaksud pada butir huruf paling sedikit): cc. peralatan yang dibawa (kamera, prayer dll.), tempat titik lepas landas, jalur penerbangan, cruising speed, cruising level, tempat titik pendaratan, 'tempat titik alternatif pendaratan, estimated operation time, ketahanan baterai bahan bakar, il. jangkauan jelajah pengoperasian, bae. area manuver pengoperasian, personel remote pilot dan kru (visual observer): oo. kaidah pengoperasian yang digunakan antara lain los atau bolos, remote pilot station. surat hasil penilaian safety assessment dari perum lppnpi, paling sedikit memuat penilaian terhadap kondisi: obstacle assessment: operasional pelayanan navigasi penerbangan. dalam hal terjadi perubahan atas rencana waktu pengoperasian pesawat udara tanpa awak, operator harus mengajukan permohonan perubahan paling lambat (tujuh) hari kerja sebelum hari pelaksanaan (yang baru). apabila perubahan terhadap rencana penerbangan pesawat udara tanpa awak bersifat major yaitu perubahan area atau ketinggian, harus mengikuti ketentuan tata cara pengajuan persetujuan baru. dalam hal terjadi pembatalan, operator pesawat udara tanpa awak harus segera menginformasikan hal tersebut kepada direktorat jenderal. setelah penerbitan persetujuan dilakukan penyiapan dan publikasi nota pengoperasian pesawat udara tanpa awak. dalam hal pesawat udara tanpa awak digunakan untuk kegiatan: survey udara, pemetaan dan atau foto udara pada wilayah tertentu, operator harus memiliki security clearance pemotretan atau pemfilman, operator harus memiliki surat persetujuapenggunaan pesawat udara tanpa awak kepada institusi yang berwenang kawasan atau ruang udara yang diterangi. dalam hal tertentu persetujuan pengoperasian dapat dibatalkan atau ditunda pelaksanaanya. hal tertentu sebagaimana dimaksud pada butir meliputi: untuk kepentingan angkutan udara yang memerlukan prioritas penggunaan ruang udara, untuk kepentingan kenegaraan, kondisi darurat sipil, kondisi darurat militer, kondisi darurat perang, kondisi bencana. pengawasan pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada ruang udara yang dilayani indonesia pengawasan pengoperasian pesawat udara tanpa awak dilaksanakan oleh direktorat jenderal dan dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya. objek pengawasan, sekurang kurangnya meliputi: penetapan pengoperasian sistem pesawat tanpa awak yang diterbitkan instansi terkait. pengoperasian yang meliputi ketinggian, area ruang udara dan waktu sesuai yang dipublikasi pada nota. cc. registrasi dan kelaikudaraan pesawat udara tanpa awak sesuai ketentuan perundang undangan. sertifikasi operator sesuai ketentuan perundang undangan. sertifikat remote pilot sesuai ketentuan perundang undangan. izin keamanan security clearance) yang diterbitkan instansi terkait. pelaksanaan pengawasan terhadap pengoperasian pesawat udara tanpa awak dilaksanakan oleh inspektur penerbangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya (tim pengawasan pengoperasian pesawat udara tanpa awak) serta berdasarkan informasi pengaduan dari masyarakat. dalam melaksanakan pengawasan, direktorat jenderal dapat melakukan upaya pencegahan dengan kegiatan yang berupa pemberian sosialisasi kepada masyarakat paling sedikit mengenai tata cara pengoperasian, area lokasi yang diperbolehkan dan dilarang fly zone) dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak dan informasi terkait lainnya. prosedur tata cara pelaksanaan pengawasan disusun dan ditetapkan oleh direktur jenderal. sanksi pengenaan sanksi dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan kondisi sebagai berikut: melanggar wilayah kedaulatan dan keamanan udara, mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan, cc. memiliki dampak ancaman terhadap pusat pemerintah, pusat ekonomi, objek vital nasional dan keselamatan negara, tidak memiliki persetujuan, beroperasi tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud mencakup: pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan dan dimasukan dalam daftar hitam (blacklist). pengenaan tindakan berupa: jamming frekuensi, pemaksaan untuk keluar dari kawasan atau ruang udara, penghentian pengoperasian dalam bentuk menjatuhkan pada area yang aman dan tindakan yang diperlukan lainnya. pengenaan tindakan sebagaimana dimaksud pada butir huruf harus dilakukan dengan memperhatikan: kepentingan pertahanan dan pengamanan wilayah udara: kepentingan keselamatan pengguna (user) kawasan ruang udara, perlindungan terhadap bangunan, properti dan manusia yang berada bawah dimana pesawat udara tanpa awak dimaksud beroperasi. pengenaan tindakan sebagaimana dimaksud pada butir huruf dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan anti drone dan atau upaya lain sesuai situasi dan kondisi. pengenaan sanksi kepada setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara tanpa awak pada kondisi sebagaimana tercantum pada: butir huruf dilakukan oleh direktorat jenderal, dan butir huruf dan dilakukan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan bidang pertahanan sesuai kewenangannya, dapat langsung melakukan tindakan penghentian pengoperasian pesawat udara tanpa awak. menteri perhubungan republik indonesia, ttd budi karya semadi setir sesuai dengan aslinya ban deng map hukum, sah saiamandemen ketentuan international civil aviation organization icao) annex tentang aeronautical telecommunication perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian civil aviation safety regulation partdiubah sebagai berikut: ketentuan sub bagian huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sub bagian ini memuat: standar penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan yang sesuai dengan standar icao dan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan berbasis darat dan satelit:, dan ketentuan administrasi. ketentuan sub bagian huruf ditambahkan kata pengertian pelayanan terganggu, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian ini menjelaskan tentang pengertian pelayanan terganggu: pelayanan telekomunikasi penerbangan yang disediakan dengan menggunakan satu atau lebih fasilitas pada satu atau beberapa lokasi, dimana setiap fasilitas terdiri dari: satu unit peralatan, atau beberapa peralatan yang terinterkoneksi pada suatu lokasi tertentu. pelayanan terganggu jika: selama jam operasi, fasilitas tidak beroperasi karena terjadi kegagalan atau dihentikan: atau selama jam operasi fasilitas beroperasi menyimpang dari spesifikasi teknis. ketentuan sub bagian huruf angka dihapus, sehingga sub bagian huruf berbunyi sebagai berikut: berdasarkan ruang lingkup pelayanan komunikasi penerbangan pada huruf atas, jenis jenis pelayanan komunikasi penerbangan sebagai berikut: pelayanan aeronautika siaran,antara sub bagian dan sub bagian disisipkan (satu) sub bagian, yakni sub bagian sehingga berbunyi sebagai berikut kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan dan spesifikasi teknis. standar kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan harus sesuai dengan persyaratan sebagai berikut: persyaratan kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan berbasis darat kontinuitas pelayanan lea rlandtenn mtb akurasi pepatah prita sangar power) pelayanan siaran jam pelayanan aeronautika direct, rapid, bergerak tidak diatur continuous, static immediate radar data display tba badak immediate untuk atc jam catu pelayanan ny. tidak aeronautika jam tidak diatur ditentukan immediate icao doc icao doc a signs jam chapter chapter immediate icao doc icao doc chapter chapter radar icao doc icao dbc immediate jam voll vol iii chapter chapter tabel tabel icao annex icao annex ils vol vol tabel immediate jam bagian lampiran icao annex vot1 tidak dme jam bagian ditentukan immediate icao annex vol tidak vor jam bagian ditentukan immediate icao annex tidak diatur vol ch3 immediate jam section persyaratan kinerja signal space) gnis accuracy time typical accuracy available horizontal integrity to continuity operation 05x, vertical alert city en route n a 1x107 h |5min 1x10 h nm) 1x108 h en route n a 1x107 h |15s 1x10 h terminal 1x108 h initial n a 1x 1x10 h approach ft) 1x108 h intermediate approach, non precision approach npa), departure approach 20m 8x operation ft) ft) any per with vertical approach guidance apv i approach 8x operation ft) ft) any per with vertical approach guidance apv ii) category .0m .0m 8x precision ft) foto13f) any per approach note approach note persyaratan kinerja pelayanan ads b kategori tier kategori tier kategori tier parameter reparasi snm sepadan situasional awareness position reporting pelayanan dengan radars sama dengan ads c with enhanced flight operation aircraft detik rate detik rate detik rate updates detik sesuai dengan detik sesuai dengan detik sesuai dengan persyaratan operasional persyaratan operasional persyaratan operasional latensi yo: detik dari detik dari detik dari network ground station output ground station output ground station output reliabilitas autonomous ground duplicated ground duplicated stations station ground station termasuk termasuk antenna termasuk antenna antenna, each providing data, common point reliabilitas setiap ground station setiap ground station' setiap ground station mtb termasuk antenna termasuk antenna harus termasuk antenna harus harus mencapai mencapai mencapai mtb mtb jam jam reliabilitas completely duplicated, duplicated, mtb duplicated, mtb infrastruktur jam jam komunikasi common point failure reliabilitas total service mtb total service mtb total service mtb total ads b jam jam jam service availability total service availability total service availability total service total ads b availability service integrity site monitor, termasuk site monitor, termasuk site monitor, ground station gps rain, monitored gps rain, dimonitor termasuk gps cms oleh cms rain, dimonitor oleh cms integritas all systems atm all systems atm all systems pemrosesan dan system, errors |10e atm system, errors komunikasi data c1x 10e persyaratan kinerja ads plc automatic dependent surveillance control pilot data link communication) standar kriteria keterangan waktu uplink maksimum uplink adalah waktu pengiriman pengiriman menit yang dihitung sejak pesan terkirim pengiriman toleransi keseluruhan pesan yang dikirim pesan kegagalan uplink dalam waktu (satu) hari message per hari waktu downlink maksimum downlink adalah waktu penerimaan penerimaan menit yang dihitung sejak pesan dikirim sampai dengan diterima penerimaan toleransi keseluruhan pesan yang diterima pesan kegagalan untuk dalam waktu (satu) hari one way time menit adalah per hari total data toleransi kegagalan total data total data yang dikirim adalah yang dikirim yang dikirim maksimum per keseluruhan data yang dikirim dalam hari waktu (satu) hari. indikator kegagalan data yang dikirim ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: reason code diterima berarti pesan tersebut tidak terkirim penerima (pesawat udara): tidak ada respon dari penerima dalam waktu detik. ketersediaan ketersediaan adalah kemampuan (availability) layanan jaringan data link dalam melaksanakan fungsinya pada waktu tertentu. apabila tidak memenuhi standar ketersediaan maka harus dinyatakan dengan nilai attr mean time repair), dimana rumus perhitungan nilai attr yaitu: availability mtb (mtb4#attr) kehandalan tbd kehandalan adalah kemampuan (reliability) sistem atau aplikasi data link dalam untuk melakukan fungsi dalam interval waktu tertentu, dapat dinyatakan dalam nilai mtb mean time before failure), dengan rumus perhitungan availability sebagaimana pada kriteria ketersediaan. integritas per jam integritas adalah kemungkinan dari (integrity) kegagalan yang tidak terdeteksi dalam periode waktu tertentu. tata cara pemenuhan standar kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan pada huruf diatur dalam peraturan direktur jenderal. ketentuan sub bagian fasilitas telekomunikasi penerbangan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: fasilitas telekomunikasi penerbangan kelompok fasilitas telekomunikasi penerbangan diklasifikasikan menurut kerumitan sistemnya terdiri dari: komunikasi penerbangan: kategori very high frequency air ground communication ais, adc, app, acc dan er). voice switching communication system. controller pilot data link communication. automatic message switching centre. very high frequency digital link. aeronautical telecommunication network system. automatic message handling system. ats interfacility data communication. integrated remote control and monitoring system. kategori very high frequency direction finding station doppler direction finder instaneous direction finder. aerodrome terminal information system. high frequency air ground communication udara muara). very small aperture terminal. radio link. recorder. kategori high frequency single side band. teleprinter. direct speech. kelompok alat bantu navigasi penerbangan, meliputi: kategori very high frequency omnidirectional range. distance measuring equipment. instrument landing system. microwave landing system. global navigation satelite system gnis). ground based augmentation system. satelite based augmentation system. aircraft based augmentation system. kategori (reserved) kategori non directional beacon locator kelompok fasilitas pengamatan penerbangan, meliputi: kategori primary surveillance radar. secondary surveillance radar. monopulse secondary surveillance radar. multilateration system. automatic dependent surveillance broadcast dsb). automatic dependent surveillance contract asc). surface movement radar smr). precision approach radar system. atc automation rdfs, fps). advance surface movement guidance control system asmgcs). cbt dan atc simulator. kategori (reserved) kategori (reserved) penunjang fasilitas penerbangan: kategori adalah fasilitas lain pendukung pelayanan lalu lintas udara berdasarkan cast ketentuan sub bagian huruf angka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jika pemohon pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan (differences) dalam: annex dan konvensi chicago: dan peraturan perundang undangan yang berlaku. antara sub bagian dan sub bagian disisipkan satu sub bagian yakni sub bagian sehingga berbunyi sebagai berikut: pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dalam pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan, penyelenggara pelayanan harus memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. penyelenggara pelayanan harus melaporkan kondisi atau status kelaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan secara berkala sesuai yang diatur pada peraturan perundang undangan. ketentuan sub bagian diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pemenuhan standar manual operasi harus: memuat setiap standar pelayanan dan fasilitas yang berhubungan dengan rancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian atau pemeliharaan dari penyelenggara pelayanan. standar adalah standar standar pelayanan atau fasilitas yang ditetapkan sesuai dengan: dokumen icao annex peraturan perundang undangan yang berlaku bidang navigasi penerbangan: dan standar standar lain yang termuat dalam manual operasi. menjelaskan cara pemenuhan standar. melampirkan dokumen terkait dengan proses validasi fasilitas, sekurang kurangnya: ijin stasiun radio isr) darat untuk fasilitas yang menggunakan frekuensi radio. hasil flight commissioning untuk fasilitas telekomunikasi penerbangan yang diatur dalam peraturan perundang undangan. hasil site acceptance test sat). ketentuan sub bagian diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut spesifikasi fungsi dan nilai kinerja pelayanan manual operasi harus memuat: spesifikasi fungsi masing masing pelayanan telekomunikasi penerbangan: dan nilai atau karakteristik kinerja yang diterapkan untuk pelayanan harus memenuhi ketentuan pada sub bagian nilai nilai yang disebutkan dalam huruf angka harus diperoleh atau diukur dari salah satu atau kedua hal berikut: bentuk (konfigurasi) setiap pelayanan, dan kinerja setiap pelayanan. cc. manual operasi juga harus menjelaskan metode yang digunakan untuk menghitung setiap nilai. untuk pelayanan radio navigasi penerbangan, nilai integritas dan karakteristik harus dipenuhi untuk masing masing fasilitas alat bantu navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai fungsinya. antara sub bagian dan sub bagian disisipkan satu sub bagian, yakni sub bagian sehingga berbunyi sebagai berikut prosedur pemasangan spesifikasi teknis fasilitas telekomunikasi penerbangan diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur jenderal. fasilitas telekomunikasi penerbangan yang dipasang harus mendapat persetujuan pedoman teknis. persetujuan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada angka diatur lebih lanjut peraturanni date kln, sin deny pisa kel mm, ngga utama,udaraagar memberikan perlindungan serta pelayanan terhadap penumpang angkutan udara perlu ditetapkan standar pelayanan penumpang angkutan udar: memutuskan:lenggara jasa angkutan udarayelenggara jasa bandar udara adalah badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, dan unit penyelenggara bandar udara daerah. ga(difabel)penumpang angkutan udara dalam negeri ini merupakan acuan dalam memberikan pelayanan bagi penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan udara. standar pelayanan penumpang angkutan udara dalam negeri dimulai pada saat masuk pintu gerbang bandar udara dan sampai dengan keluarnya penumpang dari pintu gerbang setelah penerbangan. penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan udara sebagaimana dimaksud pada meliputi penyelenggara bandar udara: dan badan usaha angkutan udara dalam negeri. standar pelayanan penumpang angkutan udara dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam selama bandar udara memuat komponen pelayanan keselamatan: pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan: pelayanan kenyamanan:menteri ini. standar pelayanan penumpang angkutan udara dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam selama dalam pesawat udara memuat komponen pelayanan keselamatan: pelayanan kenyamanan: cc.ini. bab penyusunan dan penerapan standar pelayanan penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan udara wajib menyusun dokumen standar pelayanan paling lambat (tujuh) hari kerja sejak peraturan ini diberlakukan, sesuai dengan komponen yang ada dalam lampiran dan lampiran peraturan ini. dokumen standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada harus disetujui oleh direktur jenderal. untuk menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksuddiberlakukan. tata cara penilaian dan pengawasan standar pelayanan penumpang angkutan udara dalam negeri diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal. bab sanksi penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan udarapa rahayu tea (iv b) pre ama usubandar udaradan informasi ketersediaan dan kemampuan informasi dan fasilitas keselamatan fasilitas peralatan penyelamatan pelayanan mudah terlihat dan terjangkau, antara keselamatan darurat dalam bahaya kondisi lain: (kebakaran, kecelakaan atau sesuai marka jalan rencana alam) dengan warning traffic hgt standar dan alat pemadam kebakaran (hydra peraturan iar dan agar yang berlaku luar dan pintu darurat emergency exit sign lampu emergency fire detection and alarm system titik kumpul evakuasi assembly point) informasi, area informasi, ketersediaan area kemampuan ketersediaan area untuk pelayanan kantor dan fasilitas dan fasilitas pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan pelayanan kesehatan kondisi informasi fasilitas kesehatan pelabuhan kesehatan sesuai mudah terlihat dan terjangkau dengan fasilitas kesehatan minimal berupa standar dan perlengkapan p3k pertolongan peraturan pertama pada kecelakaan) dalamyang berlaku keadaan layak pakai dan tidak kadaluarsa jam operasi layanan kesehatan sesuai dengan jam operasional bandara petugas orang yang bertugas untuk ketersediaan petugas medis yang berseragam kantor kesehatan menangani keadaan darurat sesuai dengan menggunakan mudah terlihat kesehatan standar dan pelabuhan peraturan yang berlaku fasilitas fasilitas keamanan area kemampuan fasilitas keamanan yang layak dan keamanan terminal dan sekitarnya yang pelayanan berfungsi mencegah kejahatan yaitu dapat mencegah tindak adanya cctv dengan durasi kejahatan penyimpanan data rekaman minimal hari petugas petugas yang menjaga ketersediaan petugas pengaman bandara aviation keamanan ketertiban dan keamanan sesuai dengan security avec) berseragam dan bandara standar dan menggunakan mudah terlihat peraturan yang berlakupengaduan bagi ketersediaan informasi berupa banner spanduk pengaduan penumpang terkait gangguan berisi tempat pengaduan serta nomor keamanan keamanan telepon dan atau sms call center) pada tempat yang strategis dan mudah dilihat pemeriksaan pemeriksaan orang waktu normal: paling lama menit (kondisi penumpang meliputi: tiket, kartu tidak memerlukan pemeriksaan dan bagasi identitas, dan pas bandara lanjutan) pemeriksaan terhadap khusus: paling lama menit (kondisi penumpang dan bagasi memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, untuk memastikan antara lain pemeriksaan bagasi dan keamanan dan keselamatan pemeriksaan badan) penerbangan. pelayanan ketentuan waktu buka waktu paling lambat (dua) jam sebelum a" check check counter jadwal keberangkatan ketentuan waktu tutup waktu paling lambat menit sebelum jadwal check counter keberangkatan kecepatan atau lamanya waktu paling lama menit detik waktu proses pelayanan per penumpang batas waktu lamanya waktu paling lama menit menunggu check per penumpangpelayanan penutupan batas waktu naik waktu paling lambat10 menit sebelum jadwal boarding pesawat (boarding) keberangkatan pelayanan waktu yang dibutuhkan waktu paling lama menit bagasi untuk mengambil bagasi setelah penumpang pertama menunggu area pengambilan bagasi kadisemamaaa toilet tersedianya toilet kebersihan ketersediaan toilet duduk dan toilet dan jongkok dengan kelengkapan antara kelengkapan lain: sanitaire, air, sabun, tissue, sesuai pengering tangan, cermin, tempat standard sampah, pengharum, dsb peraturan area bersih dan tidak berbau yang berlaku yang berasal dari dalam toilet musholla fasilitas untuk melakukan ketersediaan tersedia sesuai dengan kapasitas ibadah kondisi bandara tersedia tempat wudhu dan perlengkapan sholat untuk pria dan wanita area bersih dan tidak berbau yang berasal dari dalam musholla pengkondisian berfungsi sebagai sumber intensitas terminal penumpang lux cahaya cahaya bandara cahaya sesuai area bagasi lux standard toilet lux peraturan yang berlakupengkondisian fasilitas untuk sirkulasi suhu suhu dalam terminal penumpang suhu udara dapat menggunakan maksimal air conditioned, kipas angin (fan) dari atau ventilasi udara ruang merokok ruang untuk merokok ketersediaan ruangan untuk merokok jika disediakan) harus terisolasi dari penumpang umum dan dilengkapi dengan fasilitas exhaust serta tempat pembuangan puntung rokok kebersihan terjadinya dan tersedianya kondisi sesuai area bersih dan tidak berbau a" fasilitas kebersihan dengan standar yang berasal dari dalam area terminal bandara dan peraturan penumpang yang berlaku pelayanan petugas yang disediakan ketersediaan tersedia petugas berseragam, petugas sisi untuk melayani penumpang kondisi menggunakan dan mudah darat (ground pada saat kondisi terlihat staff penerbangan tidak normal ramah dan cepat tanggap (keterlambatan, pembatalan (responsive) penerbangan dan denied boarding passenger) memberikan prioritas check terlebih dahulu kepada penumpang yang telah berada dalam antrian check in, dan dengan kondisi menit sebelum waktu tutup check counteryang disampaikan kondisi sesuai informasi yang akurat dalam bentuk s' pelayanan bandara kepada dengan standar visual diletakkan tempat strategis penerbangan penumpang melalui visual dan peraturan yang mudah terlihat dan jelas maupun audio yang berlaku terbaca, sekurang kurangnya memuat: nama maskapai penerbangan jadwal kedatangan dan keberangkatan pesawat rute penerbangan status penerbangan informasi panggilan terakhir dalam bentuk audio terkait pengumuman penerbangan maupun non penerbangan informasi informasi kepada penumpang kondisi sesuai informasi diumumkan maksimal gangguan dan apabila terjadi keterlambatan dengan standar menit setelah diketahui adanya kompensasi keberangkatan dan dan peraturan gangguan oleh petugas airlines penerbangan kedatangan, serta pembatalan yang berlaku informasi terkait tata cara penerbangan yang disebabkan pemberian kompensasi bagi gangguan teknis operasional, penumpang cuaca, dan lain lain termasuk kompensasi yang harus diberikan kepada penumpang fasilitas naik fasilitas yang harus ketersediaan penggunaan garbarata apabila dan turun disediakan bagi penumpang tersedia dan sesuai dengan tipe pesawat naik dan turun pesawat pesawat yang digunakan tersedianya kendaraan bermotorroda empat atau lebih apabila parkirmeter dengan kondisi tempat atau ruang terbuka dan tidak tersedia akses pejalan kaki transit fasilitas yang disediakan ketersediaan tersedianya konter dan petugas untuk dan atau untuk melayani penumpang proses penumpang transit transfer transfer pada saat proses singgahnerbangan yang sama beda fasilitas informasi dan fasilitas yang ketersediaan tersedia fasilitas media layanan yang pengaduan disediakan untuk menangani disediakan untuk penanganan keluhan penumpang pengaduan penumpang untuk penumpang untuk pelayanan bandar pelayanan bandar udara udara dan pelayanan badan usaha maupun pelayanan badan angkutan udara yang bisa dilakukan usaha angkutan udara melalui nomor telepon dan atau sms call center) fasilitas fasilitas pelayanan jasa ketersediaan tersedianya konter dan petugas yang terminal bandar udara bagi bertugas memberikan informasi information penumpang yang memerlukan terminal center tic) informasi secara umum kb.signage tanda berupa papan yang ketersediaan penempatan strategis, mudah terlihat, rambu berisikan tulisan atau gambar sesuai dengan jelas terbaca, informatif dan minimal untuk memberikan petunjuk standar yang dalam bahasa, indonesia dan inggris. arah tempat lokasi dan berlaku larangan bandar udara fasilitas trolley tersedianya trolley untuk ketersediaan tersedia trolley pengangkutan bagasi sesuai dengan trolley penumpang penumpang standar dan kondisi baik peraturan kondisi bai yang berlaku kemampuan pelayanan informasi informasi yang disampaikan ketersediaan tersedianya informasi angkutan lanjutan angkutan bandar udara kepada kemampuan yang mudah terlihat dan jelas terbaca lanjutan penumpang tentang angkutan pelayanan sekurang kurangnya memuat: lanjutan, jenis angkutan penunjuk arah dan lokasi angkutan lanjutan jurusan rute fasilitas ruang fasilitas ruang tunggu bagi ketersediaan tersedia fasilitas ruang tunggu berupa h' tunggu penumpang sebelum boarding kemampuan kursi sebanyak penumpang keberangkatan waktu sibuk, media hiburan seperti pelayanan dan charger boxtempat parkir fasilitas area tempat parkir ketersediaan tersedia tempat parkir kendaraan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan sejumlah dari penumpang waktu parkir kendaraan baik roda standar dan sibuk (empat) maupun roda (dua) peraturan yang berlaku sea fasilitas dan fasilitas dan pelayanan untuk ketersediaan tersedianya fasilitas pelayanan bagi kemudahan penumpang sesuai dengan ramp dengan kemiringan penumpang berkebutuhan khusus standar dan maksimum berkebutuhan peraturan yang khusus berlaku toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus lift khusus pada bandar udara dengan (dua) lantai atau lebih area tunggu khusus pada ruang tunggu keberangkatan petunjuk atau bantuan khusus untuk penyandang tuna netra pemberian prioritas pelayanan dan pendamping yang meliputi: counter check khusus prioritas tempat duduk pesawat petugas yang menangani penumpang berkebutuhan khusus tersedianya fasilitas seperti kursi roda adanya prioritas pada saat naik dan turun pesawat ego,nursery room ruangan tempat yang ketersedian tersedia ruang khusus dengan disediakan khusus bagi ibu dan kondisi fasilitas lengkap untuk ibu bayi untuk menyusui, berganti menyusui bayinya area pakaian, dan membuat susu keberangkatan yang nyaman dan higienis po.pesawat jenis pelayanan uraian indikator tolok ukur keselamatan informasi dan adanya informasi dan peralatan ketersediaan informasi dan peralatan keselamatan peralatan keselamatan penumpang pesawat sesuai dengan mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: keselamatan standar dan kartu petunjuk keadaan darurat pan yang buku petunjuk keselamatan penerbangan kartu doa jaket keselamatan (life jacket) sesuai dengan kapasitas penumpang masker oksigen sesuai dengan kapasitas penumpang jalur dan pintu darurat kondisi baik dan berfungsi peralatan ketersediaan peralatan kesehatan kondisi peralatan kesehatan berupa perlengkapan p3k kesehatan yang digunakan untuk penanganan penanganan pertama pada kecelakaan) keadaan darurat baim awak kabin kemampuan komunikasi serta kondisi jelas dalam menyampaikan informasi selama berpenampilan rapi dan sopan penerbangan, tanggap, terampil, ramah serta berpenampilan rapi dan sopan fasilitas fasilitas yang disediakan dalam ketersediaan tersedia fasilitas dalam pesawat antara lain: dalam pesawat untuk melayani penumpang levator (toilet) dengan peralatannya dalam pesawat dalam keadaan baik dan bersih kondisi bersih dan tidak berbau interior dan fasilitas media hiburan, majalah atau surat kabar bagi penerbangan full services air sickness bag pengkondisian pengatur suhu dalam pesawat kondisi sesuai tersedianya pengkondisian suhu pada saat suhu menggunakan air conditioned) dengan standar penumpang pesawat wajib mengacu pada standar dan peraturan keselamatan dan keamanan yang berlaku penerbangan informasi informasi yang diberitahukan kepada ketersediaan informasi dalam bentuk visual atau audio mengenai penumpang selama penerbangan selama penerbangan yang meliputi penerbangan informasi cuaca informasi ketinggian informasi waktu lama perjalanan informasi waktu untuk mendarat bandar udara tujuan (aw fasilitas petunjuk buku petunjuk keselamatan ketersediaan tersedianya buku petunjuk keselamatan keselamatan penerbangan bagi penumpang penerbangan dalam bentuk huruf braille penerbangan bagi berkebutuhan khusus misal untuk maksimal dari total kapasitas tempat penumpang penumpang tuna netra duduk berkebutuhan khusus dan kln, enta mba ariirahayu sgtopeta tki! (uv b) ubu |
let benusesuai amanatdiatur ketentuan mengenai tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi: bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlu ditetapkan tarif batas atas oleh menteri perhubungan, bahwa berdasarkan penyesuaian harga bahan bakar minyak sesuai keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor mem tanggal maretperlu dilakukan evaluasi terhadap tarif. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam neger:sebagaimana dimaksud pada:,melalui direktur jenderal untuk penetapan. bab iii ketentuan lain lain untuk kegiatan angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi yang telah dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran nasional periode januari sampai dengan aprilgiatan angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi yang dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran nasional sejak tanggal meiini mulai berlaku, peraturan menteri perhubungan nomor tahun tentang tarif batas atas angkutan penumpang laut kelas ekonomi dalam negeriterhitung(agsopo maan rp. penumpang jagat ambon via tmk,dbo,tua,smi,bnd agatstmk,dbo,tua,oml,klb,kpg, irk, ibj,bma, mks jagat bau bau via tmk,dbo,tua,sml,bnd,amb,wnc 1agats bau bau via tmk,tua,lain,fak,srg,bbg,btg,bgi agats benda via tmk,dbo,tua,sml,bnd,amb,wnc,bau,mks,bma agats bima via tmk,dbo,tua,lb,kpg, irk, jbj,bma,mks,btl,emg jagat dobj via tmk jagat fak fak via tmk,kmn jagat kaimana via tmk jagat kalabahi! via tmk,dbo,tua,snl agats kupang via tmk,dbo,tua,sml,kib jagat labuanbajo via tmk,dbo,tua,sml,klb,kpg, irk jagat larantuka via ftk,dbo,tua,sml,kib,kpg jagat makassar via tmk,dbo,tua,smi,bnd,amb,wne,bau jagat makassar via track,tua,kmn,fak,srg,bbg,btg, bgi,bau agats makassar via tak,dbo,tua,sml,ldb,kpg, irk, ibj,bma jagat merauke agats morotai via tmk,kmn,fak,srg jagat saumlaki via tmk,dbo,tua jagat semarang via mk,dbo,tua,sml,klb,kpg, irk, ibj,bma,mks,bt agats sorong via tmk,kmn,fak jagat surabaya via tmk,dbo,tua,sml,bnd,amb,wnc,bau,mks,bma,bna agar surabaya via tmk,tua,kmn,fak,srg,bbel,bnd,amb agats mahal via tmk,dobj,tual, irt,saum,bnd agats larat via tmk,dobj,tual agats surabaya via tmk,dobj,tual,saum,kbh,kpg, im(mahal bima via amb,inci,bau,mks yamaha dobj via bnd,saum,ktt,tual yamaha larat via bnd,saum pamabhai makassar via amb,inci,bau yamaha merauke via bnd,saum,lrt,tual,dobj,tmk,agt jajahan saumlaki via bnd jamaat surabaya via amb,inci,bau,mks,bma,boa yamaha timika via bnd,saum, irt,tual,dobj jajahan tual via bnd,saum, irt mahal wangi via amb jambon agats via bnd,sml,tua,dbo,tmk jambon balikpapan via nmi,bau,mks jambon banda jambon banggai via nml,snn,fnt,btg jambon batam via nml,bau,mks,sby,tgp ambon bau bau jambon bau bau via nml ambon bau bau via wnc jambon bau bau via nm|,snn,tnt,btg,bgi ambon benda via wne,bau,mks,bra jambon biak via srg jambon biak via fak,srg.mwr,wsr,nbr,sri,jpr ambon bima via wnc,bau,mks ambon bitung via nml,snn,tnt jambon bitung via tnt ambon bula via ger jambon dobj via bnd,sml,tua #ambon dobj via bnd,tua jambon fak fak via bnd,tua,dbo,kmn (ambon fak fak |ambon geser ambon jayapura via srg.bik ambon jayapura via fak,srg,mwr,wsr,nbr,sri ambon jayapura jambon kaimana via bnd,tua,dbo (ambon kijang via nml,bau,mks,sby,tp jambon kisah via sml,tpa,moa jambon makassar jambon makassar via wnc,bau jambon makassar via bau s91, jambon makassar via nml,bau ambon makassar via nml,snn,tnt,btg,bgi,bau rp. penumpang! ambon manokwari via fak,srg jambon manokwari ambon manokwari via srg ambon merauke via bnd,smi,tua,dbo,tmk,agt ambon moa via sml,tpa jambon nabire via fak,srg,mwr ambon nabire via fak,srg,mwr,war (ambon nabire ambon namea ambon parole jambon pantulan via nml,bau,mks,bip jambon sarana via nml jambon saumlaki #ambon saumlaki via bnd ambon semarang via bau,mks,sby #ambon seru! via fak,srg,mwr,wsr,nbr ambon serui jambon serui via srg,mwr ambon sorongambon tg. priok via nmli,tua,dbo ambon toli toli via nml,bau,mks,blp,ptl ambon tual via bnd,smi ambon 'tual via bnd jambon wangi jambon wasior via fak,srg,mwr jambon wasior jambon mahal jambon kupang jambon lewoleba via kpg jambon larantuka via kpg, iwb ambon maumere via kpg, iwb,ltk ambon larat via amh, bnd, smi amurang balikpapan via tol,pti amurang biak via btg,tnt,srg,mwr,nbr,sri amurang bitung |amurang jayapura via big,tnt,srg,mwr,nbr,sri,bia amurang manokwari via big,tnt,srg amurang nabire via btg,tnt,erg,priok via tol,ptl,blp,sby amurang voli toli amurang buol barang bacan agats via arg,fak,kmn,turu #barang bacan merauke via srg,fak,kmn,tua,tmk,agt barang bacan sorong #barang bacan surabaya via btg,bgi,bau,mks jabang bacan timika via srg,fak,kmn,tua barang bacan tual via srg,fak, bacan biak via srg,mnw,nbr,ser bacan manokwari via srg bacan nabire via srg,mnid bacan serui via srg,mnw,nbr #bacan ternate #bacan wasior via srg,mnw bacan bau bau via ter,bit,hgi bacan banggai via ter,bit bacan surabaya via ter,bit,bgi,bat,mks batas benda batas ende via ibj, wng ibadah kupang via ibj, wng, end ibadah labuanbajo ibadah waingapu via ibj bajo kolaka bajo bau bau via kol bajo wangi via kol,bau (balikpapan ambon via mks,bau,nml balikpapan amurang via ptl,tol #balikpapan balikpapan via trk,nnk #balikpapan barru via greg #balikpapan batulicin via grt,blg,bru #balikpapan batulicin via tgr balikpapan bau bau via trk,nnk,blp.pre,mks #balikpapan bau bau via pre,mks balikpapan belang belang via jaa rp. penumpang balikpapan biak via pti,tolong,tnt,arg, mwr,nbr,sri balikpapan bitung via pt! balikpapan bitung via ptl,tol balikpapan cirebon via ter,blg,bru,btl,sby,smp,sng #balikpapan fak fak via mks,bau,nml,amb balikpapan jayapura via pti,btg,tnt,srg,mwr,nbr,sri #balikpapan jayapura via ptf iwb balikpapan kupang via pre,mks,mre,lwb balikpapan lewoleba via ttk,nnk,blp,pre,mks,mre (balikpapan manokwari via mks,bau,nml,amb,fak,srg balikpapan manokwari via ptl,btg,tnt,srg (balikpapan manokwari via ptitolbtg,tut,srg balikpapan manokwari via blp,mks,srg balikpapan maumere via trk,nnk,blp,pre,mks balikpapan maumere via pre,mks balikpapan nabire via mks,bau,nml,amb,fak,srg,mwr balikpapan nabire via ptl,btg,tnt,srg,mwr balikpapan nabire via ptl,tol,btg,tnt,srg,mwr #k,ank,blp balikpapan pare pare (balikpapan sampit via grt,big,bru,btl,sby balikpapan sampit via tar,btl,sby balikpapan semarang via grt.bis,bru,btl,sby,spt balikpapan semarang via ter,btl,sby,smp balikpapan semarang via pre,mks balikpapan serui via ptl,btg,tnt,srg,mwr,nbr balikpapan serui via pti,tol,btg,tnt,srg,mwr,nbr ong,tnt (balikpapan sorong via blp,mks (balikpapan surabaya via grt,blg,bru,btl balikpapan surabaya balikpapan surabaya via tgr,bt! balikpapan tanah grogol balikpapan tarakan balikpapan tarakan via ptl balikpapan ternate via ptl,btg balikpapan ternate via ptl,tol,btg balikpapan tg.priok via sby balikpapan toli to via blp,ptl balikpapan toli toli via trk,nnk balikpapan wasior via mks,srg,mwr balikpapan larantuka via pare2, mks, more janda agats via smj,tua,dbo,tmk ibunda ambon ibunda bau bau via amb janda bau bau via amb,wnc ibunda benda via amb,wnc,bau,mks,bma ibunda bima via amb,wnc,bau,mks janda dobj via sml,tua ibunda 50b0 via tua ibunda fak fak via tua,dbo,kmn janda kaimana via tua,dbo ibunda makassar via amb,bau ibunda merauke via seal,tua.dbo,tmk,agt ibunda saumlaki ibunda semarang via amb,bau,mks,sby janda surabaya via amb,bau,mks ibunda surabaya via amb,wnc,bau,mks,bma,bna ibunda priok via amb,bau,mks,sby ibunda tg.priok via amb,wnc,bau,mks,bma,bna,sby ibunda timika via smi,tua,dbo ibunda tual via smi banda tual janda wangi via amb ja ibj,bma,lbr banggai biak via btg,tnt,srg,mwr,wsr,nbr,sri banggai bima via kverg,mwr,wsr,nbr,sri,bik banggai kendari via iwk,kdl banggai koloniale via ivk banggai labuanbajo via iwk,kdl,knd,rha,bau,mks banggai lembar via wwk,kdl,knd,rha,bau,mks, ibj,bma tanggal luwuk ,000j rp. penumpang banggai makassar via bau banggai makassar via ivk,kdl,knd,rha,bau banggai manokwari via btg,tnt,srg banggai nabire via btg,tnt,srg, mwr,wsr banggai raha via kvk,kdi,knd bangga semarang via iwk,kdl,knd,rha,bau,mks, ibj, bma, ibr,bna,sby banggai seru! via btg,tnt,srg,mwr,wsr,nbr #gr barru belang belang barru bontang via blg barru cirebon barru sampit via btlsmp barru surabaya via btl barru surabaya via big,hon,blp,teep,sby,mks,bau,nmi batam bau bau via tgp,sby,mks batam belawan via tbl batam bitung via tgp,sby,rok,bau,nml,amb,tnt batam makassar via tgp,sby jabatan namea via tep,sby,mks,bau batam surabaya via tgp batam ternate via tgp,sby,mks,bau,nmi,amb batam tg.balai batam tg.priok ibatulicin agats via mks,bma,lbj, irk,kpg,klb,smi,tua,dbo,tmk batulicin balikpapan via bru,blg,ert jbatulicin balikpapan via bru,blg jbatulicin balikpapan via bru,blg,bon jbatulicin barru jbatulicin belang belang via bru jbatulicin bima via mks, ibj ibatulicin bontang via bru,big jbatulicin cirebon via smg ibatulicin cirebon via sby,smp,smg ibatulicin dobj via mks,bma,lbj, irk,kpg,kib,sml,tua latu licin kalabahi via mks,bma,lbj, irk,kpg ibatulicin kumai via smg #batulicin kupang via mks,bma, ibj,irk ibatulicin labuan bajo via mks ibatulicin labuanbajo via mks,bma ybatulicin larantuka via mks,bma, ibj batulicin makassar jbatulicin merauke via mks,bma, ibj, irk,kpg,klb,smi,tua,dbo,tmk,apt jbatulicin sampit via sby #batulicin saumlaki via mks,bima, ibj, irk,kpg,klb jbibatulicin tanah grogol via bru,blg,blp jbatulicin tanah grogol via bru,blg,bon,blp ibatulicin timika via mks,bma, ibj, irk,kpg,kib,sml,tua,dbo ibatulicin tual via mks,bma,lbj, irk,kpg,klb,sml ibatulicin pare pare (average) jbatulicin bontang via pre ibu bau agats via wnc,amb,bnd,sml,tua,dbo,tmk ibu bau ambon via nml #bau bau ambon ibu bau ambon yia once bau bau balikpapan via mks,pre,bip,trk,nnk jiwa bau balikpapan via mks #bau bau balikpapan via mks,pre bau bau banda via amb bau bau banda via wnc,amb bau bau banggai bau bau banggai via rha,knd,kdi, iwk bau bau batam via mks,sby,tep ibu bau benda via mks, ibj,bma,amp bau bau benda via mks,bma bau bau biak via bgi,btg,tnt,srg,mwr,wsr,nbr,sri ibu bau biak via nm|,amb,fak,srg,mwr,wsr,nbr,sri,ipr ibu bau bima via mks,lbj ibu bau bima via mks ibu bau bitung via bgi jiwa bau bitung via nml,amb,tnt ibu bau bitung via rha,kdr,kdi iwk,grt bau bau bitung via rha,knd,kdl, iwk,bgi,trivia rha,kdr,kd iwk,grt ibu bau bobo via amb,bnd,tua rp. penumpang ibu bau dobj via vnc,amb,bnd,smi,tua ibu bau fak fak via amb,bnd,tua,dbo,kmn jiwa bau fak fak via nml,amb jiwa bau gorontalo via rha,kdr,kdl,kek ibu bau gorontalo via rha,knd,kdi, iwk,olivia rha,kdr,kdi,vk ibu bau jayapura via bgi,btg,tnt,srg,mwr,wsr,nbr,sri,ibu bau kaimana via amb,bnd,tua,dbo #bau bau kendari via rha bau bau kijang via mks,sby,tjp bau bau koloniale via rha,kdr bau bau kupang via mks,pre,blp,trk,nnk,b ip,pre,mks,mre,lwb ibu bau labuan bajo via mks ibu bau lembar via mks,lbj,bma ibu bau lewoleba via mks,pre,blp,trk,nnk,blp,pre,mks,mre ibu bau luwuk via rha,kdr,kdl ibu bau makassar via mks,pre,blp,trk,nnk,blp,pre ibu bau makassar ibu bau manokwari via bpi,btg,tnt,srg ibu bau manokwari via nml,amb,fak,srg bau bau manokwari via aibu bau nabire via bgi,btg,tnt,srg,rner,wsr ibu bau nabire via rml,amb,fak,srg,mwr ibu bau nabire via nmi,amb,fak,srg,mvr,wsr ibu bau namea ibu bau nunukan via mks,pre,blp,trk ibu bau pantulan via mks,blp ibu bau pare pare via mks,pre,bip,trk,nnk,bip ibu bau pare pare via mks #bau bau raha bau bau saumlaki via wnc,amb,bnd bau bau semarang via mks,sby,tgp bau bau semarang via mks,sby bau bau semarang via mms, ibj,bma, ibr,bna,sby ibu bau serui via bgi,btg,tnt,srg,mwr,wsr,nbr ibu bau serui via nml,amb,fak,srg,mwr,wsr,nbr ibu bau sorong via bgi,btg,tnt ibu bau sorong via nml,amb,fak #bau bau sorong (bau bau surabaya via mks bau bau surabaya via mks,bma,bna ibu bau surabaya via mks, ibj,bma, ibr,bna ibu bau tarakan via mks,pre,blp ibu bau ternate via bgi,btg ibu bau ternate via nmi!,tua,dbo ibu bau toli toli via mks,blp,pti ibu bau toile toli via mks,pre,bip,trk,nuk ibu bau tual via amb,bnd ibu bau tual via wnc,amb,bnd,sml bau bau wangi #bau bau wasior via bgi,btg,tnt,srg,mwr ibu bau wasior via nml,amb,fak,srg, mwr ibu bau bacan via bgi,bit,ter bau bau mahal via inci,amb ibu bau larat via inci,amb,amh,bnd,saum ibu bau kolaka ibu bau bajo via kal bawean kumai bawean pontianak via kmi,dradibilang belang barru belang belang batulicin via bru belang belang batulicin via bon,blp,tgr dibilp,ter,bti,sby belang belang semarang via bru,btllbelawan batam via tbl belawan tg.balai belawan tg.priok via tbl,btm dibelinya kijang dibelinya lesung via kig belinya miai via kjg, ite,tmp,ntn belinya natuna via kjg, ite,tmp dibelinya pontianak via kjg, ite,tmp,ntn,mdi,srn dibelinya serapan via kjg its,tmp,ntn,mdi tarif dibelinya surabaya via kig, ite,tmp,ntn,mdi,srn,ptk dibelinya tambalan via kjg, its,tmp,ntn,mdi,srn dibelinya arema via kjg,ltg dibelinya tg. priok benda agats via bma,lbj,mks,bau,wnc,amb,bnd,smi,tua,dbo,tmk ibj,mks,ban,rha,knd,kdl,wk benda bau bau via amp,bma,lbj,mks benda bau bau via bma,lbj,mks benda bima via amp benda bima benda bitung via amp,bima,lbj,mks,bau,rha,kdr,kdl,lwk,grt benda bitung via ibr,bma, ibj,mks,bau,rha,knd,kdl, iwk,bgi,grt benda bobo via bma, ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,sml,tua benda ende via bma,wgp benda gorontalo via arap,bma,lbj,mks,bau,rha,kdr,kdl,iwk benda gorontalo via ibr,bma,lbj,mks,bau,rha,knd,kdi, ibj#benda larantuka via bma,wgp,end,sbu,rte,kpg benda lembar benda luwuk via amp,bma,lbj,mks,bau,rha,kdr,kd! benda makassar via amp,bma,ibj benda makassar via bma,lbi benda merauke via bma,ibi,mks,bau,wne,amb,bnd,sml,tua,dbo,tmk,agt benda raha via amp,bma, ibj,mks,bau benda rote via bma,wgp,end,sbu #benda sabu via bma,wgp,end benda saumlaki via bma,ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd #benda semarang via sby benda surabaya benda tg. priok via sby benda timika via bma, ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,sml,tua,dbo benda tual via bma,tbj,mks,bau,wnc,amb,bnd,sml benda waingapu via bma benda wangi via bma, ibj,mks,bau benda mahal via bma,mks,bau,inci,amb benda larat via bma,mks,bau,inci,amb,amh,bnd,saum benda batas s1i alikpapan via jpr,sri,nbr,mwr,srg,tnt,btg,tobat biak banggai via sri,nbr,wsr,mwr,srg,tnt,bt nbr,wsr,mwr,srg,tnt biak bitung via jpr,biak makassar via srg,amb biak makassar via sri,nbr,wsr,mwr,srg,fak,amb,nml, bau rab biak pantulan via jpr,sri,nbr,mwr,srg,tnt,btg,tol biak serui biak serui via jpr biak sorong via sri,nbr,wsr,mwr #biak sorong #biak sorong via jpr,sri,nbr,mwr biak surabaya via srg,amb,mks #biak surabaya via jpr,sri,nbr,mwr,srg,tnt,btg,tol,ptl,blp p,tnt,btg 3biak wasior via sri,nbr biak bacan via mnw,srg bima agats via ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,smi,tua,dbo,tmk bima agats via ibj, irk,kpg,klb,sml,tua,dbo,tmk bima ambon via ibj,mks,bau,wnc bima banda via ibj,mks,bau,wnc,amb bima banggai via ibj,mks,bau,rha,knd,kd iwk bima batulicin via mks ssi bima bau bau via lbj,mks bima benda bima benda via tbr bima bitung via ibj,mks,bau,rha,kdr,kdl,h wwk,grt bima bitung via ibj,mks,bau,rha,knd,kd iwk,bai,ert bima cirebon via mks,btl,smg bima cirebon via wgp,end,sbu bima via ibj,mks,bau wnc,amb,bnd,sml,tua mmm. rp. penumpang bima dobj via ibj, irk,kpg,klb,smi,tua bima ende via wgp bima ende via ibj,wgp bima gorontalo via ibj,mks,bau,rha,kdr,kdl,iwk bima gorontalo via ibj,mks,bau,rha,knd,kd i,hvk,bgi bima kalabahi via mks,syr.mrp, irk bima kalabahi via wgp,end,kpg bima kalabahi via ibj,irk,kpg bima kalabahi via wgp,end,sbu,rte,kpp, irk bima kendari via ibj,mks,bau,rha bima koloniale vie ibj,mks,bau,rha,kdr bima kumai via mks,bin,smg bima kupang via wgp,end (bima kupang via ibj,wgp,end bima kupang via ibj. irk bima kupang via wgp,end,sbu,rte bima labuanbajo bima labuanbajo via mks bima larantuka via wep,end,kpg,kib bima larantuka via mks,syr,mrp bima larantuka via ibj bima larantuka via wgp,end,sbu,rte,kpg (bima lembar bima luwuk via ibj,mks,bau,rha,knd,kd! bima makassar bima makassar via ibj bima marapokot via mks,syr bima merauke via ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,smi,tua,dbo,tmk,agt bima merauke via ibj, irk,kpg,kls,klb bima selayar via mks bima semarang via mks,bln bima semarang via ibr,bna,sby bima surabaya via bna bima surabaya via ibr,bna bima tg.priok via bna,sby bima timika via ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,sm|,tua,dbo bima timika via ibj, irk,kpe,kib,sml,tua,dbo bima tual via ibj,mks,bau,wne,amb,bnd,sml bima tual via ibj, irk,kpg,kib,sml bima waingapu bima waingapu via ibj bima wangi via ibi,mks,bau bima mahal via mks,ban,inci,amb bima larat via mks,bau,inci,amb,amh,bnd,saum bima surabaya via mks,btl bima semarang via ibj, mks, ble bitung agats via srg,fak,kmn,tmk bitung agats vibrant,srg,fak,kmn,tmk gl1 bitung agats via bbg,srg,fak,kmn,tua,tmk bitung ambon via tnt,snn,mil bitung ambon (bitung ambon via tnt bitung amurang (t bitung batam via tnt,amb,nml,bau,mks,sby,tgp bitung bau bau via bgi bitung bau bau via tni,amb,nmi bitung bau bau via grt, iwk,kdl,kdr,rha bitung benda via grt,iwk,kdl,kdr,rha,bau,mka,lbj,bma,amp bitung benda via grt,bgi, iwk,kd i,knd,rha,bau,mks,ibj,bma, ibr bitung biak via tnt,srg,mwr,wsr,nbr,sri bitung biak via tnt,srg,mwr,nbr,sri (bitung bima via grt, iwk,kdl,kdr,rha,bau,mks, ibj bitung bima via grt,bgi,lwk,kdi,knd,rha,bau,mks, ibj bitung buli via tbl (bitung fak fak via srg bitung fak fak via mabitung jayapura via tnt,srg,mwr,nbr,sri bitung jayapura via tnt,srg,mwr,nbr,sri,bia bitung kaimana via srg,fak bitung kaimana via art,srg,fak (bitung kaimana via bbg,srg,fak (bitung karang via sia,thn, irg bitung karang via sia,thn,mrr, irg bitung kendari via grt,hvk,kd! bitung kendari via grt,bgi,hvk,kdi bitung kijang via tnt,amb,mnl,bau,mks,sby,tjp (bitung koloniale via grt,lwk bitung koloniale via grt,bgi,lwk dihitung labuan bajo via grt,hwk,kdi,kdr,rha,bau,mks bitung labuanbajo via grt,bgi,hvk,kdl,knd,rha,bau,mks bitung lembar via grt, iwk,kd l,kdr,rha,bau,mks, ibj,bma bitung lembar via grt,bgi,lwk,kdl,knd,rha,bau,mks, ibi,bma rp. penumpang) bitung larung via sia,thn 65s bitung larung via sia,thn,mrr bitung luwuk via grt iwk,kdi,kdr,rha,banu dihitung makassar via grt,bgi,hvk,kdl,knd,rha,bau bitung manokwari via tnt,srg (bitung more via sia,thn #bitung merauke via srg,fak,kmn,tmk,agt bitung merauke viarnrt,srg,fak,kmn,tmk,agt bitung merauke via bbg,srg,fak,kmn,tua,tmk,agt (bitung manga via sia,thn,lrg,krg bitung manga via sia,thn,mrr, irg,kte bitung morotai bitung nabire via tnt,srg,mwr,wsr bitung nabire via tnt,arg,mwr bitung namea bitung namea via tnt,amb bitung namea via tnt,san bitung togian via grt bitung pantulan bitung pantulan via tol bitung poso via grt.ptg bitung raha via grt, iwk,kdl,kdr bitung raha via grt,bgi,hvk,kdi,knd bitung sarana bitung sarana via tnt bitung semarang via grt,bgi,vk,kdl,knd,rha,bau,mks,tbj,bma, ibr,bna,sby bitung serui via tnt,srg,mwr,wsr,nbr (bitung serui via tnt,srg,mwr,nbr bitung siau (bitung sorong bitung sorong via tnt (bitung sorong via m i,knd,rha,bau,mks,ibj,bma, ibr,bna bitung surabaya pistol,ptl,bip bitung tahuna via sia bitung ternate via tbl,bli,zbe bitung ternate (bitung tg. priok via tnt,amb,ami,bau,mks,sby (bitung tg.priok via tol,ptibitung tual via bbg,srg,fak,kmn bitung wasior via tnt,srg,mwr #bitung buol via amr bitung kahikitang #blink pontianak #blink semarang via ptk (bontang balikpapan bontang batulicin via blp,ter bontang sampit via blp,tgr,btl,sby bontang semarang via blp,ter,bti,sby,smp s01, bontang surabaya via blp,tgr,btl (bontang tanah grogol via bipoml hpp cirebon agats via smg,spt,sby,btl, mks,bma,lbj, irk,kpg,k ib,smi,tua,dbo,tmk cirebon batulicin via smg,spt,sby cirebon bima via smg,spt,sby,btl,mks cirebon dobj via smg,spt,sbv,btl, mks,bma, ibj, irk,kpg,kib,snl,tua cirebon kalabahi via smg,spt,sby,btl,mks,bma, ibj, irk,kpg cirebon kupang via emg,spt,sby,btl,mks,bma,tbj,lrk cirebon labuanbajo via smg,spt,sby,btl,mks,bma cirebon larantuka via smg,spt,sby,bti,ras,bma,lbj cirebon makassar via smg,spt,sby,bti cirebon merauke via smg,spt,sby,btl,mks,bma,l ibj, irk,kps,ktb,sml,tua,dbo,tmk,agt cirebon sampit via smg,spt cirebon sampit cirebon saumlaki via smg,spt,sby,btl,mks,bma, ibj, irk,kpg,kib cirebon semarang cirebon surabaya via smg,spt rp. penumpang cirebon timika via smg,spt,sby,btl,mks,bma,lbj, irk,kpg,klb,sml,tua,dbo cirebon tual via smg,spt,sby,bti,mks,bma,lbi, irk,kpg,klb,sml dobj agats via tmk adobo ambon via tua,sml,bnd adobo ambon via tua,bnd id0b0 banda via tua,mil id0b0 banda via tua adobo batulicin via tua,smi,klb,kpg, irk, ibi,bma,mks adobo bau bau via tua,bnd,amb adobo bau bau via tua,sml,bnd,amb,wnc adobo benda via tua,smi,bnd,amb,wnc,bau,mks,bma bima via tua,sml,bnd,amb,wnc,bau,mks adobo bima via tua,smb,klb,kpg, irk, ibj adobo cirebon via tua,sml, klb,kpg, irk, ibj,bma,mks,btl,amg adobo fak fak via kmn adobo kaimana adobo kalabahi via tua,sml adobo kupang via tua,sml,klb adobo labuanbajo via tua,sml,klb,kpg, irk adobo larantuka via tua,sml,klb,kpg adobo makassar via tua,bnd,amb,bau adobo makassar via tua,sml,bnd,amb,wne,bau adobo makassar via tua,sml,klb,kpg, irk,lbj,bma dobj merauke via tmk,agt adobo saumlaki via tua adobo semarang via tua,bnd,amb,bau,mks,sby,tep adobo semarang via tua,bnd,amb,bau,mks,sby adobo semarang via tua,sml,klb,kpg, irk, ibj,bra,mks,bti adobo surabaya via tua,bnd,amb,bau,mks 1dobj surabaya via tua,smic,bau,mks,bma,bna,sby adobo timika adobo tual adobo wangi via tua,sml,bnd,amb adobo mahal via tual, irt,saum,bnd adobo larat via tual adobo surabaya via tual,saum,kbh,kpg, irn, ibj,bma,mks,btl ende benda via wgp,bma (ende bima via wgp,lbj ende bima via wgp ende kalabahi via wgp, ibjtienne labuanbajo via wgp ende larantuka via wgp,lbj,bma,mks,syr,mrp ende larantuka via sbu,rte,kpg,klb ende larantuka via sbu,rte,kpg ende makassar via wgp,lbi,bma ende marapokot via wgp,lbj,bmende batas via wng, ibj ende waingapu ende lembar via wai ende surabaya via wai,lbr jak fak agats via kmn,tmk 811i jak fak agats via kmn,tua,tnk #fak fak ambon via kmn,dbo,tua,bnd jejak fak ambon jak fak barang bacan via srg jejak fak balikpapan via amb,nml,bau,mks jak fak banda via kran,dbo,tua jak fak banggai via srg,bbg,btg jejak fak bau bau via kmn,dbo,tua,bnd,amb (fak fak bau bau via amb,nml fak fak bau bau via srg,bbg,btg,bgi fak fak biak via srg,mwr,wer,nbr,sri,jpr irak fak bitung via srg ikan fak bitung via srg,mrt peak fak bitung via srg,bbg jak fak dobj via kmn fak fak jayapura via srg,mwr,wsr,nbr,sri fak fak kaimana fak fak makassar via kmn,dbo,tua,bnd,amb,bau #fak fak makassar via amb,nml,bau ak rak makassar via erg,bbg,btg,bri,bau #fak fak manokwari via srg fak fak merauke via kmn,tmk,agt jak fak merauke via kmn,tua,tmk,agt #fak fak morotai via srg kak fak nabire via srg,mwr #fak fak nabire vis seine,wst #ep #fak surabaya via kmn,dbo,tua,bnd,amb,bau,mks tah rp. penumpang ak fak surabaya via erg,bbg,bte,bgi,bau,mks jinak fak priok via kmn,dbo,tua,bnd,amb,bau,ras,sby jejak fak tg. priok via amb,nml,ban,mks jarak fak timika via kmn fak fak timika via kmn,tua fak fak toli toli via amb,nml,bau,mks,blp,ptl jak fak tual via kmn,dbo fak fak tual via kran fak fak wasior via srg,mer jak bak kupang via amb fak fak lewoleba via amb,kpg peak fak larantuka via amb,kpg, iwb ffa fak maumere via amb,kpg,lwb,ltk gene ambon via tnt,btg,tnt,snn,nmi 'gene bitung via tnt gene namea via tnt,btg,tnt,snn gene sarana via tnt,btg,tnt gene ternate (geser ambon geser bula geser parole via amb jgn. sitoli padang via sbl jgn. sitoli sibolga b67 jgn. sitoli tg.priok via sbl,pdg gorontalo ambon via bte,tnt,snn,nml #gorontalo banggai gorontalo bau bau via iwk,kdl,kdr,rha gorontalo bau bau via bgi, iwk,kd i,knd,rha (gorontalo benda via iwk,kdl,kdr,rha,bau,mks, ibj,bma,amp gorontalo benda via bgi, iwk,kdl,knd,rha,bau,mks, ibj,bma, ibr gorontalo bima via wwk,kdt,kdr,rha,bau,mks,li gorontalo kendari via bgi,lwk,kdl gorontalo koloniale via iwk gorontalo koloniale via bgi,wk gorontalo labuan bajo via iwk,kd i,kdr,rha,bau,mks #gorontalo labuanbajo via bgi, iwk,kdl,knd,rha,bau,mks gorontalo lembar via iwk,kdl,kdr,rha,bau,mks, ibj,bma gorontalo lembar viaggi, iwk,kdt,knd,rha,bau,mks, ibj,bma gorontalo luwuk #gorontalo luwuk via bgi gorontalo makassar via iwk,kdl,kdr,rha,bau gorontalo makassar via bgi, iwk,kd i,knd,rha,bau gorontalo namea via btg,tnt,srn gorontalo togian gorontalo poso via ptg gorontalo raha via iwk,kdl,kdr gorontalo raha via bgi,lwk,kdl,knd gorontalo sarana via btg,tnt gorontalo semarang via bgi,wk,kdl,knd,rha,bau,ras, ibj,bma, ibr,bna,sby gorontalo surabaya via bgi, iwk,kdl,knd,rha,bau,mks, ibj,bma, ibr,bna gorontalo ternate via btg jayapura ambon via bik,srg (d jayapura balikpapan via sri,nbr,mwr,srg,tnt,bte.tol,ptl jayapura banggai via sri,bia,nbr,wsr,mwr,srg,tnt,bte jayapura bau bau via sri,bia,nbr,wsr,mwr,srg,tnt,btg, bgi jayapura bau bau via mwr,srg jayapura bau bau via sri,mwr,srg jayapura bau bau via bia,sri,nbr,wsr,mwr,srg,fak,amb,nml jayapura biak jayapura bitung via sri,bia,nbr,wsr,mwr,srg,tnt jayapura bitung via sri,nbr,mwr,srg,tnt jayapura fak fak via bia,sri,nbr,wsr,mwr,srg jayapura makassar via sri,bia,nbr,wsr, mwr,srg,tnt,btg, bgi,bau jayapura makassar via bik,srg,amb #jayapura makassar via ari,nbr,wsr,mwr,srg #wsr,mwr,srg,fak,amb,nml,bau jayapura manokwari via sri,bia,nbr,wer #jayapura manokwari via sri,nbr,user jayapura manokwari jayapura manokwari via sri,nbr ##!rp. penumpang jayapura surabaya via mwr,srg,bau,mks jayapura surabaya via sri,nbr,mwr,srg,tnt,bts,ptl,blp #jayapura surabaya via sri,mwr,srg.rab,mks,sby jayapura tg. priok via bia,sri,nbr,wer,mwr,srg,fas,amb,nml,bau,mks jayapura tg. priok via mwr,srg,bau,mks,sby jayapura tg.priok via sri,mwr,srg,bau,mks,sby jayapura tg.priok via sri,nbr,mwr,srg,tnt,btg,to lpml,blp,sby jayapura "voli voli via sri,nbr,mwr,srg,tnt,btg jayapura wasior via sri,bia,nbr jayapura wasior via sri,nbr jayapura buol via ser,nbr,mnw,srg,ter,bit,amr jikahikitang bitung ipkahikitang karang via thn, more, img ikahikitang larung via than ikahikitang larung via thn, more (kahikitang more via thn ikahikitang manga via than, ring, kring kahikitang manga via thn, more, ring, kring kahikitang poso via bang, gentle, togian #kahikitang tahuna #kahikitang tahuna #kahikitang ternate via bang, tbol, bli, jkahikitang tobelo via bang ikahikitang togian via bang, gentle #kaimana agats via tmk #kaimana agats via tua,traarg,bbg,btg kaimana bau bau via dbo,tua,bnd,amb kaimana bau bau via fak,srg,bbe,bte,bgi kaimana bitung via fak,srg kaimana bitung via fak,srg,nart kaimana bitung via fak,srp,bbg kaimana ine)zie) kaimana fak fak #mk,agt #kaimana merauke via tua,tmk,agt #kaimana morotai via fak,kaimana sorong via fak kaimana surabaya via dbo,taa,bnd,amb,bau,mks kaimana surabaya via fak,srg, bbg, btg,bgi,tua,dbo,tmk ikalabahi batulicin via kpg, irk, ibi,bma,mks kalabahi benda via irt,legend,wep,bma ikalabahi benda via kpg,rte,sbu,end,wgp,bma kalabahi bima via irt,kpg,end,wgp fkalabahi bima via kpg, irk. ibi kalabahi bima via kpg,rte,sbu,end,wgp kalabahi cirebon via kpg, irk, tbj,bma,mks,bti,smg fkalabah! bobo via sml,tua jkalabahi ende via irt,kpg kalabahi ende via kpg,rte,sbu kalabahi kupang via irt kalabahi kupang #kalabahi labuanbajo via kpg,lrk 1012jkalabahi larantuka 1013jkalabahi larantuka via kpg 1014jkalabahi makassar via irk,mrp,syr jkalabahi makassar via kpg, irk, ibj,bma kalabahi marapokot via irk jkalabahi merauke via sml,tua,dbo,tmk,agt 1018ikalabani rote via kpg |ka bani sabu via kpg,rte kalabahi saumlaki kalabahi selayar via irk,mrp kalabahi semarang via kpp,irk, ibj,bma,mks,btl kalabahi surabaya via irt,kpg,end,wgp,bma,bna j kalabahi surabaya via kpg,rte,sbu,end,wgp,bma,bna 1025jkalabahi timika via sml,tua,dbo jikalabahi tual via sml ikalabahi waingapu via irt,kpg,end jkalabahi waingapu via kpg,rte,sbu,end ikalabahi batas via kpg, end, wng, ibj jkaratung bitung via irg,thn,sia karang bitung via irg,mer,thn,sia karang buli via irg,mrr,thm,sia,btg,tbl karang gene via irg,mrr,thn,sia,btg,tbl,bli tarif ar, karang gorontalo via irg,thn,sia,btg karang larung ikaratung more via irg karang manga |karang togian via irg,thn,sia,bte,grt fkaratung poso via ire,thn,sia,bte,grt,ptg karang siau via irg,thn karang siau via irg,rarr,thn jkaratung tahuna via irg,mrr karang tahuna via irg ikaratung ternate via irg,fhn,sia,btg,grt,pte,pso,ptg,srt,btg karang ternate via ing,mrr,thn,sia,btg,tbl,bli,abe fkaratung tobelo via irg,mrr,thn,sia,btg ykaratung kah1052kendari banggai via kdl,wk 1053kendari bau bau via rha kendari benda via rha,bau,mks, ibi,bma,amp kendari bima via rha,ban,mks, ibj kendari bitung via kdl,iwk,grt kendari bitung via kdl,hvk,bgi,grt kendari gorontalo via kdl,lwk #kendari gorontalo via kdl,lwk,bgi 1060kendari koloniale kendari labuan bajo via rha,bau,mks 1062kendari lembar via rha,bau,mks, ibj,bma kendari luwuk via kdl kendari makassar via rha,bau kendari raha kendari semarang via rha,bau,mks,lbami kijang bau bau via tip,sby,mks 10701kijang belinya kijang bitung via tip,sby,mks,bau,nml,amb,tnt kijang kupang via tgp,sby,mks,amor,hrk kijang kupang via tgp,sby,mks,rarr, irk, iwb kijang larantuka via tep,sby,mks,mmr #kijang lesung !kijang lewoleba via tgp,sby,mks,mmr,irk kijang makassar via tep,sby kijang maumere via tgp,sby,mks kijang miai via itg,tmp,ntn kijang namea via tjp,sby,mks,bau kijang natuna via itg,tp kijang pontianak via itg,tmp,ntn,mdi,sm kijang serapan via ite,tmp,ntn,mdi kijang surabaya via lig,ump,ntn,mdi,srn,ptk $kijang surabaya via tjp kijang tambalan via ltg,imp,ntn,mdi,sm kijang arema via itg kijang ternate via tjp,sby,mks,bau,nml,amb kijang tg.pandan kijang tg.priok #kijang tg.priok via tpn kijang tg. priok via bny 10933kisah ambon via moa,tpa,sml kisah bula via moa,tpa,smi,amb,gsr $kisah geser via moa,tpa,sml,amb kisah moa kisah saumlaki via moa,tpa 1098kisah tepat via moa #kolaka bau bau kolaka wangi via bau #kolaka bajo fkolonedale banggai via iwk koloniale bau bau via kdr,rha koloniale benda via kdr,rha,bau,mks, ibj,bma,amp koloniale bima via kdr,rha,bau,mks, ibj ikolonedale bitung via iwk,grt jkolonedale bitung via lwk,bgi,grt jkolonedale gorontalo via iwk koloniale kendari koloniale labuan bajo via kdr,rha,bau,mks fkolonedale lembar via kdr,rha,bau,mks, ibj,bisa koloniale luwuk koloniale makassar via kdr,rha,bau jkolonedale raha via kdr koloniale semarang via knd,rha,bau,mks,lbj,bma, ibr,bna,sby koloniale surabaya via knd,rha,bau,mks,lbj,bma, ibr,bna kumai banjarmasin via smg 18kumai batulicin via smg 1119kumai benda via sby 1120kumai bima via smg,bin,mks, ibj kumai bima via sby,bna 1122kumai ende via sby,bna,bma,wgp 1123kumai kalabahi via sby,bna,bma,wgp,end,kpg 1124kumai kalabahi via sby,bna,bma,wgp,end,sbu,rte,kpg, iri:1128kumai larantuka via sby,bna,bma,wgp,end,kpg,klb . bee ma, rp. penumpang kumai larantuka via sby,bna,bma,wep,end,sbu,rte,kpz kumai makassar via smg,bin 1131j3kumai pontianak via smg kumai rote via sby,bna,bma,wgp,end,sbu )kumai sabu via sby,bna,bma,wgp,end 11341kumai sampit via smg 1135jikimi semarang kumai surabaya via smg,smp kumai surabaya 1138kumai waingapu via sby,bna,bma kupang agats via klb,smi,tua,dbo,tmk 11407mks kupang bau bau via kvb,mre,mks,pre,blp,trk,nnk,b ip,pre,mks kupang benda via end,wgp,bma #kupang benda via rte,sbu,end,wgp,bima kupang bima via end,wgp,lbj kupang bima via end,wgp kupang bima via irk, ibj kupang bima via rte,sbu,end,wgp 1150kupang cirebon via irk, ibj,bma,mks,btl,among kupang dobj via klb,smi,tra 1152kupang ende kupang ende via rte,sbu 1154kupang kalabahi via end,wgp, ibj,bma,mks,syr,mrp,ep kupang labuanbajo via end,wgp 1160kupang labuanbajo via irk kupang larantuka via end,wgp,lbj,bma,mks,syr,mrp t1621 kupang larantuka )kupang larantuka via lwb kupang lewoleba 1165kupang makassar via ivb,mre,mks,pre,blp,trk,nnk,bip,pre kupang makassar via end,wgp,lblp,trk,nnk,blp,pre kupang marapokot via end,wep,lbj,bma,mks,syr #kupang marapokot via end,wgp,lbi,bma,mks,syr 1174kupang maumere via irk kupang maumere via iwb kupang maumere via keb, irk kupang merauke via klb,sml,tua,dbo,tmk,agt 1178kupang nunukan via iwb,mre,mks,pre,bip,trk kupang nunukan via iwb,mmr,mks,pre,blp,pt ltr kupang pantulan via iwb,rada11841kupang sabu via rte kupang saumlaki via kib kupang selayar via end,wgp.lbj,bma,mks kupang semarang via irk,ibj,bma,mks,btl kupang surabaya via end,wgp,hma,bna kupang surabaya via rk,mmr,mks 1190 kupang tarakan via iwb,mmr,mks,pre,bip,ptl kupang tg.priok via irk,mmr,mks,sby j)kupang tg.priok via iwb,lrk,mar,mks,sby kupang timika via klb,sm itu,dbo kupang tual via klb,smi kupang waingapu vian kupang waingapu via rte,sbu,end #kupang batas via end, wng, ibj kupang surabaya via irn, ibj,bma,mks,btl kupang ambon via lwb 1203j kupang fak fak via iwb,amb kupang sorong via kwwv,wsr labuan bajo batulicin via bma,mks #labuan bajo bau bau via mks 1210labuan bajo benda via bma,amp labuan bajo bima 1212labuan bajo bitung via mks,bau,rha,kdr,kdl, iwk,grt labuan bajo gorontalo via mks,bau,rha,kdr,kdl,lwk 12143labuan bajo kendari via mks,bau,rha 1215(labuan bajo semarang via bma,mks,bin 1222ilabuanbajo agats via mka,bau,wne,amb,bnd,sml,tua,dbo,tmk labuanbajo agats via irk,kpg.klb,sm|,tua,dbo,tmk tarif meri labruanbajo ambon via mks,bau,wnc 1225ilabuanbajo banda via mks,bau,wnc,amb ilabuanbajo banggai via mks,bau,rha,knd,kdl, iwk ilabuanbajo batulicin via bma,mks 1228ilabuanbajo bima labuanbajo bitung via mks,bau,rha,knd,kdi, iwk,bgi,grt jlabuanbajo cirebon via bma,mks,btl,smg #labuanbajo ina) ie) via mks,bau,wnc,amb,bnd,sml,tua labuanbajo bob via irk,kpg,klb,sm),tua labuanbajo ende via wgp #labuanbajo gorontalo via mks,bau,rha,knd,kdi, iwk,bgi labuanbajo kalabahi via bma,mks,syr,mrp, irk jlabuanbajo kalabahi via irk,kpg jlabuanbajo kupang via wgp,end jlabuanbajo kupang via irk labuanbajo larantuka via bma,mks,syr,mrp !labuanbajo larantuka ilabuanbajo makassar via bma ilabuanbajo marapokot via bma,mks,syr 1243j labuanbajo merauke via mks,bau,wnc,amb,bnd,sml,tra,dbo,tmk,agt ilabuanbajo merauke via irk,kpg,klb,smi,tua,dbo,tmk,agt jlabuanbajo saumlaki via mks,bau,wnc,amb,bnd jlabuanbajo saumlaki via irk,kpg,klb ilabuanbajo selayar via bma,mks labuanbajo semarang via bma,mks,btl ilabuanbajo semarang via bma, ibr,bna,sby labuanbajo surabaya via bma, ibr,bna labuanbajo timika via mks,bau,wnc,amb,bnd,mil,tua,dbo jilabuanbajo timika via irk,kpg,klb,smi,tua,dbo jlabuanbajo tual via mks,bau,wnc,amb,bnd,smi 1254ilabuanbajo tual via irk,kpg,kib,sml labuanbajo waingapu ilabuanbajo wangi via mks,bau ilabuanbajo batas ilabuanbajo semarang via mks, blc ilabuanbajo surabaya via bma,mks,btl 12601labuanbajo marapokot ilabuanbajo makassar labuanbajo surabaya 1263larantuka agats via kpg,klb,sml.tua,dbo,tmk larantuka batulicin via ibj,bma,mks larantuka benda via kpg,end,wgp,bma larantuka benda via klb,kpg,rte,sbu,end,wgp,bma larantuka bima via kpg,end,wgp larantuka bima via ibj larantuka bima via klb,kpp,rte,sbu,end,wgp #larantuka cirebon via ibj,bma,mks,btl,smg larantuka bobo via kpg,klb,aml,tua larantuka ende via kpg 1273larantuka ende via klb,kpg,rte,sbu #larantuka kalabahi #larantuka kalabahi via kpg #larantuka kijang via mmr,mks,sby,tgp #larantuka kupang 1278larantuka kupang via kvb larantuka kupang via klb 12801larantuka labuanbajo larantuka lewoleba !larantuka makassar via mrp, syr larantuka makassar via mmr larantuka makassar via ibi,bma larantuka marapokot larantuka maumere larantuka merauke via kpg,kib,smi,tua,dbo,tmk,agt larantuka rote via kib,kpg 3larantuka sabu via klb,kpg,rte larantuka saumlaki via kpg,kib larantuka selayar via larantuka semarang via ibj,bma,mks,bti larantuka surabaya via kpg,end,wgp,bma,bna larantuka surabaya via mmr,mks larantuka surabaya via klb,kpg,rte,sbu,end,wgp,bma,bna larantuka tg.priok via mmr,mks,sby larantuka timika via kpg,kib,sml,sbu,end larantuka surabaya via ibj,bma,mks,btl larantuka ambon via kpg, iwb larantuka fak fak via kpg, iwb,amb larantuka sorong via kpg,lwb,amb,fak larantuka manokwari via kpg, iwb,amb,fak,srg larantuka wasior via kpg iwb,amb,fak,srg,mnw larantuka nabire via kpg, iwb,amb,fak,srg,mnw,wsr larantuka makassar larantuka pare pare via mks ) larantuka balikpapan via mks,pre larantuka pantulan via mks,pre,bpp larantuka tarakan via miss,pre,bpp.ptl |larantuka nunukan via mks,pre,bpp,ptr,trk 1314ibarat agats via tual,dobj,tmk 1315larat mahal via sml, bnd larat ambon via sml, bnd, amh larat banda via sml 1318larat bau bau via sml, bnd, amh, amb, wnc eo . ra, rp. penumpang larat benda via sml, bnd, amh, amb, wnc, mks, bma 1320ibarat tual 1328ibarat wangi via sml, bnd, arah, amb lembar banggai via bma,!bj,mks,bau,rha,knd,kdl,wk lembar bau bau via bma, ibj,mks lembar benda !lembar bima !lembar bitung via bma,lbj,mks,bau,rha,kdr,kdl,lwk,grt lembar bitung via bma,lbj,mks,bau,rha,knd,kdi, iwk,bgi,grt lembar gorontalo via bma, ibj,mks,bau,rha,kdr,kdi,lwk lembar gorontalo via bma, ibi,mks,bau,rha,knd,kdi, iwk,bgi lembar kendari via bma,lbj,mks,bau,rha 1338lembar koloniale via bma, ibj,mks,bau,rha,kdr lembar labuan bajo via bma 13401lembar luwuk via bma, ibj,mks,bau,rha,kdr,kdi lembar makassar via drama,lbj )lembar raha via bma,lbj,.mks,bau 1343lembar semarang via bna,sby )lembar surabaya via bna 1345lembar waingapu lembar ende via wai lembar surabaya 1398lesung belinya via kjg lesung kijang 1350jantung miai via tmp,ntn #lesung natuna via tmp #lesung pontianak via tmp,ntn,mdi,srn 13537lesung serapan via map,ntn,mdi 13543lesung surabaya via tmp,ntn,mdi,smn,ptk jantung tambalan via tmp,ntn,mdi,srn #lesung arema lesung tg.pandan via kjg 1358jantung tg.priok via kig,bny lesung "fg.priok via kitten 13601lewoleba balikpapan via mre,mks,pre,blp,trk.nnk lewoleba balikpapan via mre,mks,pre j)lewoleba bau bau via mre,mks,pre,blp,trk,nnk,blp,pre,mks 13631lewoleba kijang via rk,mor,mks,sby,tep lewoleba kupang i!lewoleba makassar via irk,mmr lewoleba maumere 13701lewoleba maumere via irk ilewoleba nunukan via mre,mks,pre,blp,trk |lewoleba nunukan yia nmr,ras,pre,blp,pti.,trk 1373ilewoleba pantulan via rmr,mks,pre,blp lewoleba pare pare via mre,mks,pre,bip,trk,nnk,blp 1375)lewoleba tarakan via mmr,mks,pre,blp,pti lewoleba tg.priok via irk,mmr,mks,sby lewoleba ambon ilewoleba fak fak via amb lewoleba sorong via amb,fak )lewoleba manokwari via amb,fak,srg 1384ilewoleba wasior yia amb,fak,srg,mnw 1385ilewoleba nabire via amb,fak,srgmnw,wsr kliring bitung via thn,sia kliring bitung via mrr,thn,sia 1388kliring buli via marr,thn,sia,btg,tbl kliring gene via mrr,thn,sia,bte,tbl,bli 1390firing gorontalo via thn,sia,btg 13911larung karang larung more 1393kliring manga via krg 1394kliring togian via thn,sia,btg,grt 1395kliring poso via thn,sia,btg,grt,pte kliring siau via mrr,thn kliring siau via thn 1398kliring tahuna kliring tahuna via mrr 1400kliring ternate via thn,sia,btg,grt,ptg.pso,pts,ert,btg 1401kliring ternate via mrr,thn,sia,bte,tbl,bhi,ebe larung tobelo via mrr,thn,sia,btg 1403kliring kahikitang than, larung kahikitang via more, thn 1405iloweleba balikpapan via mre,mks,pre iloweleba balikpapan via mre,mks,pre,blp,trk,nnk iloweleba bau bau via mre,mks,pre,blp,trk,nnk,blp,pre,mks 1408iloweleba kupang 1loweleba makassar via mre 14101loweleba makassar via mre,mks,pre,blp,trk,nnk,blp,pre iloweleba maumere loweleba nunukan via mre,mks,pre,blp,trk 1413jloweleba pare pare via mre,mks aan, rp. penumpang loweleba pare pare via mre,mks,pre,bip,trk,nnk,blp loweleba tarakan via mre,mks,pre,bip luwuk banggai luwuk bau bau via kdl,kdr,rha 1418luwuk benda via kdi,kdr,rha,bau,mks,lbj,bma,amp 3luwuk bima via kdl,kdr,rha,bau,mks, ibj luwuk bitung vingt #luwuk bitung via bgi.grt #luwuk gorontalo 1423luwuk gorontalo via bgi 1424luwuk kendari via kdl luwuk koloniale raha via kdl,kdr 14301luwuk semarang via kdl,knd,rha,bau,mks,!bj,bma,lbr,bna,sby )luwuk surabaya via kdl,knd,rha,bau,mks, ibj,bma, ibr,bna makassar agats via bau,wnc,amb,bnd,sml,tua,dbo,tmk makassar agats via btg,mrt,srg,fak, kmn,tmk makassar agats vi1438makassar ambon via bau )makassar balikpapan via pre,bip,trk,nnk makassar balikpapan #makassar balikpapan via pre makassar banda via bau,amb 14431makassar banda via bau,wnc,amb makassar banggai via bau makassar bangga!lp,pre,mks makassar bau bau 1450makassar benda via ibj,bma,amp makassar benda via bma makassar biak via bau, bgi,btg,tnt,srg, mwr,wsr,nbr,sri makassar biak via amb,srg #makassar biak via bau,nmi,amb,fak,srg,mwr,wsr,nbr,sri,ipr )makassar bima #makassar bima via ibj makassar bitung via bau,bgi ms8 makassar bitung via bau,nm jl,amb,tnt makassar bitung via bau,rha,kdr,kdl, iwk,ert makassar bitung 1461makassar bitung via bau,rha,knd,kdi, iwk,bgi,ert makassar cirebon via bt,smg 14633makassar dobj via bau,amb,bnd,tua )makassar dobj via bau,wnc,amb,bnd,snl,tua makassar dobj via bma,l ibi, irk,kpg,klb,smi,tua makassar ende via bma, ibj,wgp makassar fak fak via bau,amb,bnd,tua,dbo,kmn 3makassar fak fak via bau,oral,amb makassar fak fak via btg,art,srg makassar gorontalo via bau,rha,kdr,kdi,wk makassar gorontalo via bau,rha,knd,kdl. iwk,bgi makassar jayapura via bau,bgi,btg,tnt,srg,mwr,wsr,nbr,sri,bik |makassar jayapura via amb,srg,bik |makassar jayapura via srg,mwy,wsr,ibr 1475makassar jayapura via bau,srg,mwr 1476makassar jayapura via bau,srg,mwr,sri makassar jayapura via bau,nml,amb,fak,srg,)makassar kaimana via btg,nrt,srg,fak makassar kalabahi via syr,.mrp,irk makassar kalabahi via bma, ibj, irk,kpg makassar kendari via bau,rha makassar kijang via sby,tjp makassar koloniale via bau,rha,kdr makassar kumai via bin,smg makassar kupang via pre,blp,trk.nnk,blp,pre,mks,mre,lwb makassar kupang via bma, ibj,wgp,end makassar kupang via rarr,irk 1490makassar kupang via mre,lwb makassar kupang via mmr, irk,iwb makassar kupang via bma, imakassar larantuka via mmr makassar larantuka via bima, ibjor,irk #makassar luwuk via bau,rha,kdr,kdl makassar makassar via pre,blp,trk,nnk,bible,srg rp. penumpang makassar manokwari via amb,srg 1510makassar marapokot via syr makassar maumere via pre,blp,trk,mnk,blp,pre,mks 1512makassar maumere makassar merauke via bau,wne,amb,bnd,smj,tua,dbo,tmk,agt 1514i makassar merauke via btg,art,srg,fak,kmn,tmk,agt 1515makassar merauke via bma, ibj, irk,kpg,klb,smt,tua,dbo,tmk,apt makassar morotai via btg makassar nabire via bau,bgi,btg,tnt,srg, mwr,wsr 1518makassar nabire via bau,nml,amb,fak,srg,mwr makassar nabire via srg,mwr,wsr 15201makassar nabire via bau,nml,amb,fak,srg,mwr,wsr )makassar namea via bau makassar nunukan via pre,b ip,trk makassar nunukan via pre,blp,ptl,trk makassar pantulan via blp makassar pantulan via pre,blp makassar pare pare via pre,blp,trk,nnk,bip makassar pare pare )makassar raha via bau makassar saumlaki via bau,wne,amb,bnd 1530makassar saumlaki via bma, ibj, irk,kpz,kij,hama, ibr,bna,sbv makassar semarang makassar serui via bau,bgi,btg,tnt,srg.mwr,wsr,nbr makassar serui via bau,srg,mwr 15397makassar serui via bau ,nml,amb,fak,srg,mwr,wsr,nbr 15401makassar serui via srg,mwr,wsr,nbr #makassar serui via amb,srg,mwr makassar sorong via bau,bgi,btg,tnt 15435makassar sorong via bau,nml,amb,fak makassar sorong via amb #makassar sorong #makassar sorong via bau makassar sorong via btg,mrt 1548makassar surabaya (makassar surabaya via bma,bna 1550makassar surabaya via ibi,bma,lbr,bna makassar tarakan via pre,blp 1552makassar tarakan via pre,blp,pti 1553makassar ternate via bau,bgi,btg 1554makassar ternate via bau,nml,amb 1555makassar priok via sby makassar tg. priok makassar tg.l makassar toli toli via pre,blp,trk,nnk makassar tual via bau,amb,bnd 1564makassar tual via bau,wnc,amb,bnd,sml 1565makassar tual via bma,lbj, irk,kpg,kib,sml makassar waingapu via bma,lbj makassar wangi via bau makassar wasior via bau,bei,btg,tnt,srg, mwr makassar wasior via srg,mwr makassar wasior via bau,nml,amb,fak,srg,mwr makassar amanat via bau,inci,amb makassar bacan via bau,bgi,bit,ter makassar larat)manokwari ambon via srg manokwari! amurang via mwr,srg,tnt,btg manokwari balikpapan via srg,fak,amb,nml,bau,mks )manokwari balikpapan via srg,tnt,btg,ptl |manokwari banggai via srg,tnt,btg manokwari bau bau via srg,tnt,bte,bgi )manokwari bau bau via srg,fak,amb,nml 1585manokwari bau bau via srg manokwari biak via wsr,nbr,sri )manokwari biak via nbr,sri j)manokwari biak via wsr,nbr,srijpr manokwari biak via sri 1590manokwari bitung via srg.tnt manokwari fak fak via srg manokwari jayapura via usejayapura via sri )makassar via srg,tnt,btg,bgi,bau manokwari makassar via srg,fak,amb,nml, bau manokwari makassar via srg 1603manokwari makassar via srg,bau uma rp penumpang manokwari makassar via srg,amb manokwari nabire via war manokwari nabire #manokwari namea via srg,fak,amb !manokwari pantulan via srg,fak,amb,rml,bau,mks,bip manokwari pantulan via srg,tnt,btg 1610manokwari pantulan via arg,tnt,btg,tol manokwari semarang via srg,mks,sby manokwari serui via wsr,nbr manokwari serui via nbr manokwari serui )manokwari sorong manokwari surabaya via srg,miss manokwari surabaya via srg,bau, mks manokwari surabaya via srg,tnt,btg,ptl,blp manokwari surabaya via srg,amb,mks manokwari ternate via srg manokwari tg. priok via mwr,srg,fak,amb,nml,bau,mks manokwari tg.priok via srg,bau,mks,sby manokwari tg.priok via srg,tnt,bte.tol,ptl,bip,sby manokwari tg.priok via srg,amb,mks,sby )manokwari toli toli via arfak,amb,nml,bau,mke,blp,pt! #manokwari toli toli via srg,tnt,btg manokwari wasior manokwari buol via srg,ter,bit,amr manokwari bacan via srg manokwari kupang via srg,fak,amb )manokwari lewoleba via srg,fak,amb,kpg |manokwari larantuka via srg,fak,amb,kpg,hvb manokwari maumere via srg,fak,amb,kpg, iwb,ltk marapokot kalabahi via irk marapokot larantuka jmarapokot makassar via syr jmarapokot selayar #marapokot labuanbajo imarapokot makassar via ibj jambore bitung via thn,sia jambore buli via thn,sia,btg.tbi 1642improve gene via thn,sia,btg,tbl,bl: 1643improve karang via irg jambore larung 1645improve manga via irg,ktg improve siau via thn improve tahuna improve ternate via thn,sia,btg,tbl,bli,gbe more tobelo via thn,sia,btg #more kahikitang via thn #maumere balikpapan via mks,pre,b ip,trk,nnk maumere balikpapan via mks,pre )maumere bau bau via mks,pre,blp,trk,nnk,b ip,pre,mks maumere kijang via mks,sbv,tep 1655maumere kupang maumere kupang via irk,lwb maumere kupang via maumere larantuka maumere lewoleba #maumere lewoleba via irk maumere makassar via mks,pre,b ip,trk,nnk,blp,pre maumere makassar 16633maumere nunukan via mks,pre,blp,trk maumere nunukan via mks,pre,blp,ptl,trk 1665maumere pantulan via mks,pre,blp maumere pare pare via mks,pre,blp,trk,nnk,blp maumere pare pare via mks j)maumere surabaya via mks maumere tarakan via mks,pre,blp maumere "tarakan via mks,pre,bip,pti maumere tg.priok via mks,sby maumere ambon via itk,kpg, iwb maumere fak fak via itk,kpg, iwb,amb maumere sorong via itk,kps,wb,amb,fak maumere manokwari! via itk,kpg,lwb,amb,fak,srg maumere wasior via itk,kpg, iwb,amb,fak,srg,mnw maumere nabire via itk,kpg,link, mks, pare2 maumere pantulan via into, mks, pare2, bikin maumere tarakan via into, mks, pare2, bukan, putin j)maumere nunukan via into, mks, pare2, bikin, putin, tren merauke agats #merauke ambon via agt,tmk,dbo,tua,smi,bnd #merauke barang bacan via agt,tmk,tua,kmn,fak,srg merauke banda via agt,tmk,dbo,tua,sml 1688merauke banggai via agt,tmk,tua,kmn,fak,srg,bbg,bte bnd,amb,wnc merauke bau bau via agt,tmk,tua,kmn,fak,srg, bbg,btg,bgi #merauke benda via agt,tmk,dbo,tua,smi,bnd,amb,wnc,bau,mks,bma #merauke bima via agt,tmk,dbo,tua,smi,bnd,amb,wne,bau,mks #merauke bima via agt,tmk,dbo,tua,smi,kib,kpg, bua,kmn,fak,srg,bbg merauke cirebon via agt,tmk,dbo,tua,sml,klb,kpg, irk,lbj,bma,mks,btl,smg rp. penumpang| merauke bobo via agt,tmk 1700merauke fak fak via agt,onk,kmn merauke fak fak via agt,tmk,tua,kmn !1705merauke kupang via agt,iim,dbo,tua,sml,klb,kpg 1708,bbg,bte, bgi,bau 10j)merauke makassar via agt,tmk,dbo,tua,sml,klb,kpg, irk, ibj,bma merauke morotai via agt,tmk,kmn,fak,srg merauke saumlaki via agt,tmk,dbo,tua !merauke semarang via agt,tmk,dbo,tua,sml,klb,kpg, irk,tbj,bma,mks,btl merauke sorong via agt,tmk,kmn,fak )merauke sorong via agt,tmk,tua,kmn,fak merauke surabaya via agt,tmk,dbo,tua,sml, bnd,amb,once,bau,mks,bma,bna merauke surabaya via agt,tmk,tua,kmn,fak,srg,bbp,bte!merauke tual via agt,tmk,dbo merauke tual via agt,tmk )merauke wangi via agt,tmk,dbo,tua,sml,bnd,amb 1723merauke mahal via agt,tmk,dobj,tual, irt,saum,bnd merauke larat via agt,tmk,dobj,tual merauke surabaya via agt,tmk,dobj,tual,suara,kbh,kpg, irn, ibj,bma,btl manga bitung via ktg,lrg,mrr,thn,sia #manga bitung via krg, irg,thn,sia manga buli via ktg, irg,mrr,thn,sia,btg,tbl jmiangas gene via ktg, irg,mrr,thn,sia,btg,tbl,bli manga gorontalo via krg, ire,thn,sia,btg jmiangas karang manga larung via ktg manga more via ktg, irg imbangan togian via krg, irg,thn,sia,btg,grt imbangan poso via krg, irg,thn,sia,bte,ert,pte imbangan siau via ktg, irg,mrr,thn imbangan siau via krg, irg,thn manga tahuna via kte,lrg,mrr imbangan tahuna via krg, irg manga ternate via krg, irg,thn,sia.btg,grt,ptg,pso,ptg,ert,btg manga ternate via ktg, irg,rarr,thn,sia,btg,tbl,blirare, thn imitasi belinya via ntn,tmp,lts,kig imitasi kijang via ntn,tmp,ltg imitasi lesung via ntn,tmp 1748jidai natuna miai pontianak via srn jidai serapan 17513miai surabaya via srn,ptk 1752miai tambalan via srn )miai arema via ntn 17541miai tg.pandan via ntn,trp,ltg,kig 17ssi dal tg.priok via ntn,tmp,ltg,kje,bny imitasi tg.priok via ntn,trp,lte,kig,tpn ima ambon via tpa,sml 1758ima bula via tpa,sml,amb,gsr moa geser via pasal,amb 1760moa kisah ima saumlaki via tpa moa tepatsrg,fak 1772nabire amurang via mwr,srg,tnt,btg 1773nabire balikpapan via mwr,srg,fak,amb,nml,bau,mks nabire balikpapan via mwr,srg,tnt,bte,ptl nabire balikpapan via mwr,srg,tnt,btg,tol,pti nabire banggai via wsr,mwr,srg,tnt,btg nabire bau bau via wer,mwr,srg,tnt,btg,bgi 17781781nabire biak via sri,jpr nabire bitung via wer,mwr,srg,tnt 1783nabire bitung via mwr,srg,tnt nabire fak fak via mwr,srg nabire fak fak via wsr,m wr, srg nabire jayapura via sri,bik nabire makassar via vsr,mwr,srg, int,btg,bgi,bau nabire makassar via mwr,srg,fak,amb,mil, bau #nabire makassar via wsr, twr,srg nabire makassar via wsr,mwr,srg,fak,amb,nmi,bau nabire manokwari 1792nabire manokwari via wsr nabire namea via mwr,srg,fak,amb daa cjmy rp. penurmapuag! nabire pantulan via mwr,srg,fak,amb,nmi,bau,mks,blp 179s5nabire pantulan via mwr,srg,tnt,btg nabire pantulan via mwr,srg.tnt,bts,tol nabire semarang via wer,mvr,srg,mks,sby nabire serui nabire sorong via wsr, mmwr nabire surabaya via wsr,mwr,srg,mks 1801nabire surabaya via mwr,srg,tnt,btg,ptl,blp nabire ternate via wsr,mwr,srg nabire ternate via wr,s trg nabire tg. priok via wsr,mwr,srg,fak,amb,nml,bau,mks 1805nabire tg.priok via mwr,srg,tnt,btg,tol,ptl,blp,sby nabire toli toli via mwr,srg,fak,amb,nml,bau,mks,blp,pti nabire toli toli via mwr,srg,tnt,btg nabire wasior nabire buol via mnw,srg.ter,bit,amr nabire bacan via sri, biak, mwr, srg j nabire kupang via wsr,mnw,srg,fak,amb nabire lewoleba via wsr,mnw,srg,fak,amb,kpg #nabire larantuka via wsr,mnw,srg,fak,amb,kpg, iwb nabire maumere yia wsr,mnw,srg,fak,amb,kpg, iwb, itk namea ambon namea balikpapan via bau,mks namea banggai via snn,tnt,btg nn,tnt namea bitung via amb,tnt namea bula via amb,gsr 1825tjp namea makassar via bau 1830namea makassar via snn,tnt,bts,bgi,bau namea manokwari via amb,fak,srg namea nabire via amb,fak,srg,mwr 1833j)namea nabire via amb,fak,srg,mwr,wsr namea pantulan via ban,mks,blp 1835namea sarana namea serui via amb,fak,srg, mwr,wsr,nbr namea sorong via amb,fak #namea surabaya via bau,mks #namea ternate via amb namea ternate via snn #namea tg. priok via bau,mks namea tg. priok via bau,mks,sby 1843namea toli toli via bau,mks,blp,ptl namea wasior via amb,fak,srg,mwr #parole ambon natuna belinya via tmp,lte,kig #natuna kijang via tmp,ltg natuna lesung via tmp #natuna miai 1850natuna pontianak via mdi,srn #natuna serapan via mdi #natuna surabaya via mdi,srn,ptk !natuna tambalan via mdi,srn natuna arema 1855natuna tg.pandan via trp,lts,kig natuna tg. priok via tmp, itg,kjg,bny natuna tg.priok via trp,itg,kig,tpn !nunukan balikpapan nunukan balikpapan via tli nunukan bau bau via blp,pre,mks nunukan kupang via blp,pre,mks,mre,kvb nunukan lewoleba via blp,pre,mks,mre nunukan lewoleba via tli,bip,pre,mks,mmr nunukan makassar via blp,pre nunukan makassar via tli,blp,pre #nunukan maumere via blp,pre,mks nunukan maumere via tli,blp,pre,mks nunukan pare pare via blp #nunukan pare pare via tli,b nunukan semarang via blp,pre,mks #nunukan toli toli nunukan larantuka via tok2, bukan, pare2, mks, more 18733nunukan larantuka via toli2, bukan, pare2, mks, more 1874p. togian ambon via grt,btg,tnt,sin,nml 1875ip. togian bitung via 18761p, togian gorontalo 1p. togian namea via grt,btg,tnt,snn 18781p. togian poso togian sarana via grt,btg,tnt 18801p. togian ternate via grt,btg 3padang gn. sitoli :padang sibolga via gst 1883padang tg. priok #pantulan ambon via bip,mks,bau,nmi pantulan amurang via tol ipantoloan balikpapan ipantoloan balikpapan via trk,nnk #pantulan bau bau via bip,mks pantulan bau bau via trk,nnk,blp,pre,mks pantulan biak via tol,btp,tat,srg,mwr,nbr,sri ep. penumpang pantulan bitung pantulan bitung via tol pantulan fak fak via blp,mks,bau,nml,amb #pantulan jayapura via btg,tnt,srg,mwr,nbr,sri ipantoloan jayapura via tol,btg,tnt,srg,mwr,nbr,sri,bia jpantoloan makassar via blp ipantoloan makassar via trk,nnk,blp,pre 1898jpantoloan manokwari via blp,mks,bau,nml,amb,fak,srg pantulan manokwari via btg,tnt,srg 1900jpantoloan manokwari via tol,btg,tnt,srg )pantulan nabire via blp,mks,bau,nml,amb,fak,srg,mwr pantulan nabire via btg,tnt,srg,mwr pantulan nabire via tol,btg,fnt,srg,mwr pantulan namea via blp,mks,bau pantulan nunukan via trk ipantoloan pare pare via trk,ank,blp ipantoloan serui via btg,tnt,srg,mwr,nbr pantulan serui via tol,btg,tnt,srg,mwr,nbr pantulan sorong via blp,mks,bau,nml,amb,fak pantulan sorong via btg,tnt 191i jpantoloan sorong via tol,btg,tnt pantulan surabaya via blp pantulan tarakan pantulan ternate via btg pantulan ternate via tol,btg pantulan tg.priok via blp,sby pantulan toli toli ) pare pare balikpapan via blp,trk,nnk pare pare balikpapan jo20ipar pare bau bau via blp,trk,nnk,blp,pre,mks pare pare bau bau via mks ipar pare kupang via blp,trk,nnk,blp,pre,mks,mre,lwb pare pare kupang via mks,mre,lwb pare pare lewoleba via blp,trk,nnk,btp,pre,mks,mre 1925pare pare lewoleba via mks,mre pare pare makassar bip,trk,nnk,blp,pre pare pare makassar pare pare maumere via blp,trk,nnk,bip,pre,mks pare pare maumere via mks pare pare nunukan via blp,trk pare pare nunukan via blp,ptl,trk pare pare pantulan via blp 1933pare pare pare pare via blp,trk,nnk,blp ipar pare semarang via mks 1935ipar pare tarakan via blp ipar pare "arakan via blp,ptl ipar pare toli toli via bip,trk,nnk ipar pare larantuka via mks, more |pare pare (average) bontang 19401ipar pare (average) bima via mks 19411pare pare (average) ilabuanbajo via mks, bma |pontianak belinya via srn,mdi,ntn,tmp,ltg,kig pontianak kijang via srn,mdi,ntn,tmp, itg pontianak kumai! via smg pontianak lesung via srn,mdi,ntn,tmp rabaya pontianak surabaya via smg,kmi pontianak lte,kjg pontianak tg.priok via smm,radi,ntn,tmp, itg,kjg,bny pontianak tg.priok via tpd pontianak tg. priok pontianak tg.priok via sm,mdi,ntn,trp, itg,kjg,tpn poso ambon via ptg,grt,btg,tnt,snn,nml poso bitung via ptg,grt 19621p0s0 gorontalo via ptg 19631poso namea via ptg,ert,bte,tnt,snn poso togian 1965poso sarana via ptg,ert,btg,tnt 19661poso ternate via ptg,grt,btg irama banggai via knd,kdi,hvk 1968graha bau bau irama benda via bau,mks, ibj,bma,amp raha bima via bau,mks, ibj irama bitung via kdr,kdt,lwk,grt raha bitung via knd,kdi, iwk,bgi,grt irama gorontalo via kdr,kdi, iwk irama gorontalo via knd,kdl, iwk,bgi irama kendari irama koloniale via kdr irama labuan bajo via bau,mks 1978irama lembar via bau,mks, ibj,bma raha luwuk via kdr,kdi 1980irama makassar via bau irama semarang via bau,mks, ibi,bma,lbr,bna,sby raha surabaya via bau,mks, ibi,bma, ibr,bna wrote benda via sbu,end,wep,bma 1984ir oor bima via sbu,end,wgp aman rp. penumpang| rote ende via sbu wrote kalabahi via kpg, irk wrote kupang 1988wrote larantuka via kpg wrote sabu 1990wrote surabaya via sbu,end,wgp,bma,bna wrote waingapu via sbu,end sabu benda via end,wgp,bma 1993sabu bima via end,wep sabu ende 1995sabu kalabahi via rte,kpg, irk sabu kupang via rte sabu larantuka via rte,kpg 1998sabu rote sabu surabaya via end,wgp,bma,bna 20001sabu waingapu via end 20011sampit agats via sby,bna,bma, ibj,mks,bau,wne,amb,bnd,sml,tua,dbo,tmk sampit agats via sby,btl,mks,bma,lbj,rk,kpg,klb,ami,tua,dbo,tmk sampit ambon via sby,bna,bma, ibj,mks,bau,wnc sampit balikpapan via sby,btl,bru,blg,grt sampit balikpapan via smg,bt bru,blg sampit balikpapan via smg,btl,bru,blg,bon sampit banda via sby,bna,bma, ibj,mks,bau,wnc,amb sampit barru via sby,btl 1sampit barru via smg,btl 2010sampit batulicin via sby 2011sampit batulicin via smg 20121sampit bau bau via sby,bna,bma, ibj,mks sampit bawean sampit belang belang via sby,btl,bru sampit belang belang via smg,btl,bru 2016sampit benda via sby sampit bima via sby,bna tot, 2018sampit bima via sby,btl,mks sampit bontang via smg, btl,bru,big 20201sampit cirebon via smg 20211sampit dobj via sby,bna,bma, ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,sml,tua mir via sbv,btl,mks,bma,lbj, irk,kpg.klb,sml,tua sampit kalabahi via sby,btl,ranks,bma, ibj, irk,kpg sampit kupang via sby,bti,ranks, bma, ibj,li,mks,bma,ibj sampit makassar via sby,bna,bma, ibj sampit makassar via sby,bti 20301sampit merauke via sby,bna,bma,lbj, mks,bau,wne,amb,bnd,sml,tua,dbo,tmk,agt 1sampit merauke via sby,bti,mks,bma, ibj, irk,kpg,kib,sml,tua,dbo,tmk,agt sampit saumlaki via sby,bna,bma,lbj,mks,bau,wnc,amb,bnd 20331sampit saumlaki via sby,btl,mks,bma,lbjbig 2038sampit tanah grogol via smg,btl,bru,blg,blp sampit tanah grogol via smg,btl,bru,blg,bon,blp 20401sampit timika via sby,bna,bma, ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,smi,tua,dbo sampit timika via sby,bti,mks,bma,ibi, irk,kpg,klh,smi,tua,dbo sampit tual via sby,bna,bma, ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,sml sampit tual via sby,btl,mks,bma,lbj, irk,kpg,klb,sml sampit wangi via sby,bna,bma, ibj,mks,bau sampit bontang via smg, blc, pre 1sampit karimun jawa via smg sampit kumai via sby )sampit pare pare (average) via smg, blc |sampit semarang via sby, kami sarana ambon via sarana banggai via tnt,btg sarana bau bau via tnt,btg,bgi sarana bitung via tnt sarana bula via etal,amb,gsr 2055sarana geser via aml,amb sarana makassar via tnt,btg,bgi,bau istana namea sarana ternate saumlaki agats via tua,dbo,tmk saumlaki ambon #saumlaki ambon via bnd saumlaki banda )saumlaki batulicin via klb,kpg, irk, biji,bma,mks saumlaki bau bau via bnd,amb,wne saumlaki benda via bnd,amb,wnc,bau,mks,bma isaumlaki bima via bnd,amb,wnc,bau,mks isaumlaki bima via klb,kpg, irk, ibj isaumlaki bula via amb,gsr saumlaki cirebon via klb,kpg, irk, ibj,bma,mks,btl,emg saumlaki dobj via tua isaumlaki geser via amb saumlaki kalabahi saumlaki kisah via tpa,moa 20741saumlaki kupang via kib 2075isaumlaki labuanbajo via kib,kpg, irk |saudari larantuka via klb,kpg |saumlaki makassar via bnd,amb,wnc,bau saumlaki makassar via klb,kpg, irk, ibi,bma saumlaki merauke via tua,dbo,tnk,agt 20801saumlaki moa via tpa saumlaki namea via amb rp. penampang saumlaki sarana via amb,nml 20833saumlaki semarang via klb,kpg, irk, ibj,bma,mks,btl saumlaki surabaya via bnd,amb,wnc,bau,mks,bma,bna jsaumlaki tepat #saumlaki tg. priok via bnd,amb,wne,bau,mks,bma,bna,sby isaumlaki timika via tua,dbo isaumlaki tual saumlaki wangi via bnd,amb 20901saumlaki mahal via bnd isaumlaki laratagats via spt,sby,btl,mks,bma, ibj, irk,kpg,ktb,smi,tua,dbo,tmk semarang ambon via tgp.sby,mks,batl,bru,blg semarang balikpapan via btl ibr,bma, ibj,mks,ban,rha,knd,kdl,vk semarang banjarmasin |semarang barru via spt,sby,btl semarang barru via btl )semarang batulicin via spt,sby semarang batulicin 2112semarang bau bau via tep,sby,mks semarang bau bau via sby,mks semarang bau bau via bna,lbr,bma,lbj,mks semarang belang belang via spt,sby,btl,bru 2116semarang belang belang via btl,bru j semarang benda | semarang bima via bin,mks,lbj 21191semarang bima via spt,sby,btl,mks 21201semarang bima via bna,ibr semarang bitung via bna, ibr,bma, ibj,mks,bau,rha,knd,kdi, iwk,bgi,grt semarang bontang via btl,bru,blg semarang cirebon 21241semarang dobj via tep,sby,mks,bau,amb,bnd,tua 2125i semarang dobj via sby,mks,bau,amb,bnd,tua semarang dobj via spt,sby,btl,ras,bma,lbj, irk,kpg,klb,smi,tua semarang fak fak via tep,sby,mks,bau,amb,bnd,tua,dbo,kmn semarang fak fak yia sby,mks,bau,amb,bnd,tua,dbo,kmn semarang gorontalo via bna,lbr,bma,lbj,mks,bau,rha,knd,kdl,iwk,bgi 2130semarang kaimana via tpp,sby,mks,bau,amb,bnd,tua,dbo semarang kaimana via sby,mks,bau,amb,bnd,tua,dbo 21301semarang kalabahi via spt,sby,btl,mks,bma, ibj, irk,kpg semarang kendari via bna,lbr,bma,lbj,mks,bau,rha semarang koloniale via bna,lbr,bma,lbj,mks,bau,rha,knd )semarang kumai semarang kupang via spt,sby,btl,mks,bma,lbj, irk semarang labuan bajo via bin,mks 21381semarang labuanbajo via spt,sby,btl,mks,bma semarang labuanbajo via bna,ibr,bma 21401semarang larantuka via spt,sby,btl,mks,bma,lbj semarang lembar via bna semarang luwuk via bna, ibr,bma, ibj,mks,bau,rha,knd,kdi semarang makassar via bin semarang makassar via tep,sby |i semarang makassar semarang merauke via spt,sby,btl,mks,bma, ibj, irk,kps,klb,smi,tua,dbo,tmk,agt semarang nunukan via mks,pre,blp,tk semarang pare pare via mks semarang pontianak 2153j semarang raha via bna, jbr,hma,lbj,mks,bau semarang sampit semarang saumlaki via spt,sby,btt,mks,bma,ibj, irk,kpg,klb semarang surabaya via ptk semarang surabaya via smp 21583semarang surabaya via tep 2159semarang surabaya semarang surabaya via kmi !semarang tanah grogol via spt,sby,btl,bru,blg semarang tanah grogol via btl,bru,blg,blp semarang tanah grogol via btl,bru,blg,bon,b semarang tarakan via mks,pre,blp semarang tg. priok semarang timika via spt,sby,bti,mks,bma,lbj, irk,kpg,klb,amtual via spt,sby,btl,mks,bma, ibj, irk,kpg,klb,sama semarang bontang via blc, pre 21711semarang karimun jawa semarang pare pare (average) via blc |serapan belinya via mdi,ntn,tmp, itg,kig serapan kijang via mdi,ntn,tmp, itg serapan lesung via mdi,ntn,tmp serapan miai serapan natuna via serapan pontianak tarif pro masa pres aag serapan surabaya via ptk serapan tambalan serapan arema via mdi,ntn serapan tg.pandan via mdi,ntn,trp,ltg,kjg |serapan tg.priok via mdi,ntn,tmp, its,kjg,bny serapan tg.priok via mdi,ntn,trp, ite,kig,tpn serui ambon via nbr,wsr,mwr,srg,fak 1serui ambon via mwr,srg ise rur amurang via nbr,mwr,arg,tnt,btg serui balikpapan via nbr,mwr,srg,tnt,btg,pti 21891seru! balikpapan via nbrmwr,srg,tnt,btg,tol,pti 21901serui banggai via nbr,wsr,mwr,srg,tnt,btg serui bau bau via nbr,wsr,mwr,srg,tnt,btg,bgi 21921serui bau bau via mwr,srg 2193serui bau bau via nbr,wsr,mwr,arg,fak,amb,nml 2194serui biak serui biak via jpr 2196serui bitung via nbr,wsr,mwr,srg,fnt serui bitung via nbr,mwr,srg,tnt 2198serui fak fak via nbr,wsr,mwr,srg 21991serui jayapura 22001serui jayapura via bia 2201serui makassar via nbr,wsr,mwr,srg,tnt,btg, bgi, bau serui makassar via mwr,srg,bau 22031serui makassar via nbr,wsr,mwr,srg, fak,amb,nml,bau serui makassar via nbr,wsr,mwr,srg serui makassar via mwr,srg,amb serui manokwari via nbr serui manokwari 2208serui manokwari via nbr,wer serui nabire 22101serui namea via nbr,wsr,mwr,srg,fak,amb 1serui pantulan via nbr,mwr,srg,tnt,btg 22121serui pantulan via nbr,mwr,srg,tnt,btg,tol serui semarang via nbr,wsr,mwr,srg,mks,sby 2214serui sorong via nbr,wsr,mwr 22151serui sorong via nbr,mwr 22161serui sorong via mwr serui surabaya via nbr,mwr,srg,tnt,bte,ptl,btp 22181seru! surabaya via mwr,srg,bau, maks |serui surabaya via nbr,mwr,srg,tnt,bte,tol,pti,b serui surabaya via nbr,wer,mwr,erg,mks 22211serui surabaya via mwr,srg,amb,mks serui1serui tg.priok via mwr,srg,bau,mks,sby serui tg.priok via nbr,mwr,srg,tnt, bte,tol,p4,blp,sby serui tg. priok via mwr,srg,amb,mks,sby 22281serui toli toli via nbr,mwr,srg,tnt,btg 22291serui wasior via nbr 22301seri buol via nbr,mnw,srg,ter,bit,amar 22311serui bacan via biak, mwr, srg 22321siau bitung siau bul via btg,tb! 1siau gene via btg,tbl,bli 1siau gorontalo via btg 22361siau karang via thn,mrr, irg isian karang via thn, irg siau larung via thn,mrr siau larung via thn 22401siau more via thn isian manga via thn,nrr, irg,ktg siau manga via thn, irg,krg siau togian via btg,ert 2244isian foto via btg,ert,ptg 22451siau tahuna 22461siau ternate via btg,grt.ptg,pso,ptg,ert,btg isian ternate via btg,tbl,bli,gbe 22481siau tobelo via btg sibolga padang 22501sibolga tg.priok via pdg sorong agats via fak,kmn,tmk sorong ambon sorong ambon via fak sorong amurang via tnt,btg sorong barang bacan didorong balikpapan via fak,amb,nml,bau,mks sorong balikpapan via tntbtg.ptl sorong balikpapan via tnt,btg,tol,ptl sorong bangga! via tnt,btg sorong banggai via bbg,btg sorong bau bau via tnt,btg,bgi !sorong bau bau via fak,amb,nml 2263sorong bau bau sorong bau bau via bbg,bts,bgi sorong biak via mvr,wer,nbr,sri sorong biak (sorong biak via mwr,nbr,sri 22681sorong biak via mwr,wvs,nbr,sri,jpr |sorong bitung 227061sorong bitung via art sorong bitung via bbg 22721sorong bitung via tnt sorong fak fak sorong jayapura via mwr,wsr,nbr,sri,bik 22751sorong jayapura via bik rp. penumpang sorong jayapura via mwr,wsr,nbr sorong jayapura via sorong jayapura via mwr,nbr,sri sorong kaimana via fak 228322881sorong makassar via bbg,btg,bgi,bau |sorong manokwari 22901sorong merauke via fak,kmn,tmk,agt 22911sorong merauke via fak,kami,tua,tmk,agt |sorong morotai sorong nabire via mwr,wer |soro#sorong pantulan via tnt,btg,tol 17sorong semarang via mks,sby 23007sranks sorong surabaya via tnt,btg,ptl,blp sorong surabaya via bbg,btg,bgi,bau,mks 2308jorong surabaya via tnt,btg,tol,pti,blp sorong ternate sorong priok via amb,mks,sby jorong tg. priok via fak,amb,nml,bau,mks sorong tg. priok via bau,mks,sby sorong tg. priok via tnt,btg,topi,blp,sby 2314i sorong timika via fak,kmn | sorong timika via fak,kmn,tua 23161sorong toli toli via fak,amb,nml,bau,mks,blp,pt!i sorong toli voli via tnt,btg 23181sorong tual via fak,kmn sorong wasior via mut 1sorong bacan )sorong buol via ter,bit,amr 23221s0orang kupang via fak,amb 23231sorong lewoleba via fak,amb,kpg sorong larantuka via fak,amb,kpg,heb |sorong maumere via fak,amb,kpg,hvb, i kmn,tmk 23281surabaya agats via btl,mks,bma,lbi, irk,kps,klb,sml,tua,dbo,tmk surabaya ambon via mks,bau 283301surabaya ambon via mks,bau,nml 23311surabaya ambon via mks |surabaya ambon via bna,bma,lbj,mks,bau,wnc |surabaya amurang via bpp,ptl,tol 23341surabaya balikpapan via btl,bru,big,grt surabaya balikpapan surabaya banda via mks,bau,amb surabaya banda via bna,bma, ibj,mks,bau,wne,amb surabaya barru via btl|surabaya bawean via spt 23441surabaya bawean |surabaya belang belang via btl,bru surabaya belinya via ptk,sm,imdb,ntn,trop, itg,kig surabaya belinya via ptk |surabaya benda surabaya biak via mks,amb,srg |surabaya biak via bpp,pt$.tol,bte,tat,srg,mwr,nbr,sri surabaya bima via bna )surabaya bima via btl,mks )surabaya bitung via mks,bau,nml,amb,tnt surabaya bitung via blp,pt 2355surabaya bitung via mks surabaya bitung via bpp,pti,tol surabaya cirebon via smp,smg surabaya p0ob via ras,ban,amb,bnd,tua surabaya dobj via bna,bma, ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,sml,tua surabaya dobj via btl,mks,bma,lbj, irk,kpg,klb,smi,tua surabaya ende via bna,bma,wgp 23621surabaya fak fak via mks,bau,amb,bnd,tua,dbo,kmn 23631surabaya fak fak via mks,btg,mrt,srg 2364surabaya jayapura via mks,amb,srg,bik 2365 l)surabaya jayapura via mks,sngrp. penumpang) surabaya kaimana via mks,btg,nrt,srg,fak |surabaya kalah! via bna,bmawgp,end,kpg 2375surabaya kalabahi via bti,mks,bma,ibj, irk,kpg surabaya kalah! via bna,bma,wgp,end,sbu,rte,kpg, irk surabaya kijang via ptk,srn,mdi,ntn,tmp,ltg 23781surabaya kijang via tjp surabaya kumai 2380surabaya kumai via bwn surabaya kupang via bna,bma,wgp,end tbj, )surabaya larantuka via bna,bma,wgp,end,kpg,klb surabaya larantuka via mks,armor 23901surabaya larantuka via btl,mks,bma,lbj surabaya larantuka via bna,bma,wgp,end,sbu,rte,kpg surabaya ung via ptk,srn,mdi,ntn,tmp 23931surabaya lewoleba via mks,mar, irk surabaya makassar )surabaya makassar via bna,bma,lbj surabaya makassar via bti surabaya makassar via blp 2398124011surabaya manokwari via bpp,ptl,tol,btg,tnt,srg !surabaya manokwari via blp,mks,srg surabaya manokwari via mks,amb,srg surabaya maumere via mks 2405surabaya merauke via bna,bma, ibj,muse,bau,wnc,amb,bnd,smlara,lbj, irk,kpg,k ib,smi,tua,dbo,tmk,agt surabaya miai via ptk,srn surabaya morotai via mks,btg 24101surabaya nabire via mks,srg.mwr,wsr surabaya nabire via blp,pti,btg,tnt,srg, mwr 24121surabaya nabire via blp,mks,sre,mwr,wsr 2413surabaya namea via mks,bau surabaya natuna via ptk,srn,mdi 2415surabaya pantulan via blp 1surabaya pontianak !24201surabaya sampit surabaya saumlaki via bna,bma,lbj,mks,bau,wnc,amb,bnd 24221surabaya saumlaki via bti,mks,bma, ibj, irk,kpg.kib surabaya semarang via spt 2424surabaya semarang via tgp #surabaya semarang surabaya semarang via bwn,kmi #surabaya serapan via ptk surabaya seru! via blp,ptl,btg,tnt,arg,mwr,nbr surabaya serui via mks,bau,srg,mwr surabaya serui via bpp,ptl,tol,btg,tnt,srg,mwr,nbr surabaya serui via mks,srg,mwr,wsr,nbr 24321surabaya serui via mks,amb,srg,mwr surabaya sorong via mks,amb #surabaya sorong via mks 2435surabaya sorong via mks,bau surabaya sorong via blp,ptl,btg,tnt (surabaya sorong via mks,btg,mrt surabaya sorong via bpp,pti,tol,btg,tnt |surabaya sorong via blp,mks )surabaya 'tambalan via ptk surabaya tanah grogol via btl,bru,blg #21surabaya arema via ptk,srn,mdi,ntn |surabaya ternate via bip,ptl,btg surabaya ternate via mks,bau,nml,amb surabaya ternate via bpp,pti,tol,btg i surabaya tg.pandan via ptk surabaya tg.pandan via ptk,srn,mdi,ntn,trp, ite,kjg surabaya tg.pandan via ptk,bin surabaya fg. priok via ptk,srn,adi,ntn,tmp, itg,kjg,nyv surabaya tg. priok via ptk,tpd |surabaya tg.priok |aks, btg,mrt,srg,fak,kmn |surabaya timika via btl,mks,bma,lbj, irk,kpg,klb,sml,tua,dbo surabaya toli toli via bpp,pt surabaya tual via mks,bau,amb,bnd 24581surabaya 'tual via bna,bma,!bj,mks,bau,wnc,amb,bnd,sml surabaya tual via btl,mks,bma,lbj, irk,kpg,kib,smi surabaya waingapu via bna,bma surabaya wangi via bna,bma, ibj,mks,bau cahaya wasior via mks,srg,.mwr 24631surabaya wasior via bip,mks,srg,mwr surabaya mahal! via boa,bma,mks,bau,inci,aman surabaya bacan via mks,bau,bgi,bit,ter |surabaya larantuka via mau pen rp. penumpang surabaya kupang via mau, itk surabaya lewoleba via mau,ltk,kpg surabaya ambon via mau,ltk,kpg,l iwb j)surabaya fak fak via mau,ltk,kpg, iwb,amb surabaya sorong via mau,ltk,kpg,kvb,amb,fak 2475surabaya manokwari via mau, itk,kpg, iwb,amb,fak,srg surabaya wasior via mau,ltk,kpg, iwb,amb,fak,argon surabaya nabire via mau, itk,kpg, iwb,amb,fak,srg,mnw,wsr surabaya labuanbajo 1surabaya marapokot via ibj surabaya lembar surabaya waingapu via ibr surabaya ende via ibr,wai tahuna bitung via sia 2484tahuna buli via sia,btg,tb! tahuna gene via sia,bte,tbl,bli tahuna gorontalo via sia,btg tahuna karang via mrr,irg |tahuna karang via irg tahuna larung 24901tahuna larung via 3tahuna more 24921tahuna manga via irg,krg tahuna manga via mrr, irg,ktg tahuna togian via sia,btg,art tahuna poso via sia,btg.grt.ptg tahuna siau tahuna ternate via sia,btg.grt,ptg,pso,pig.grt,btg 2498tahuna ternate via sia,btg,tbl,bli,gbe tahuna tobelo via sia,btg 2500tahuna kahikitang 3tahuna kahikitang tambalan belinya via srn,mdi,ntn,trp, its,kig tambalan kijang via smm,mdi,ntn,trp, itg ityambe2508tambalan serapan #tambalan surabaya via ptk #tambalan arema yia sm,mdi,ntn tambalan tg.priok via ern,mdi,ntn,trp, itg,kjg,bln tanah grogol balikpapan tanah grogol barru via blg tanah grogol batulicin via blg,bru 25153tanah grogol batulicin 251651tanah grogol belang belang tanah grogol cirebon via blg,bru,bti,sby,amp,smg 2518tanah grogol sampit via blg,bru,btl,sby 2519tanah grogol sampit via btl,sby 25201tanah grogol semarang via big,bru,btl,sby,spt 2521tanah grogol semarang via btl,sby,smp 2522tanah grogol surabaya via blg,bru,btl 2523tanah grogol surabaya via btl tarakan balikpapan via ank 2525tarakan balikpapan via nnk,tli tarakan bau bau via ank,bip,pre,mks tarakan kupang via nnk,blp,pre,mks,mre, iwb tarakan lewoleba via nnk,bip,pre,mks,mre tarakan lewoleba via nnk,tli,blp,pre,mks,mmr tarakan makassar via nnk,blp,pre arakan makassar via nnk,th,blp,pre tarakan maumere via nnk,blp,pre,mks tarakan maumere via nnk,tli,bip,pre,mks tarakan nunukan )tarakan pare pare via nnk,blp tarakan pare pare vian,tli,blp tarakan semarang via nnk,blp,pre,mks )tarakan toli toli via ank tarakan larantuka viannkn, toli2 bukan, pare2, mks, more 2540tarakan larantuka yiannkn, toli2 bikin, pare2, mks, more jtarempa belinya via itg,kjg arema kijang via itg i arema lesung !arema miai via ntn jtarempa natuna itarempa pontianak via ntn,mdi,srn jtarempa serapan via ntn,mdi jtarempa surabaya via ntn,mdi,sm,ptk itarempa tambalan via ntn,mdi,sm |arema tg .pandan via ite.kig itarempa tg.priok via itg,kje,bny arema tg.priok via itg,kje,ton stepa ambon via saat stepa bula via sml,amb,gsr stepa geser via sml,arab stepa kisah via moa 'tepat moa tepat saumlaki ternate ambon via snn,nm! 2560ternate ambon ternate amurang via btg ternate balikpapan via btg,ptl 2563ternate balikpapan via btg,tol,ptt ternate banggai via btg ternate batam via amb,nml,bau,mks,sby,tep ternate bau bau via btg,bgi ta, rp. penumpang ternate bau bau via amb,nml )ternate biak via srg,mwr,wsr,nbr,sri #ternate biak via srg,mmwr,nbr,sri 2570ternate bitung ternate jayapura via srg,mwr,wsr,nbr,sri,bik 2572ternate jayapura via srg,mwr,nbr,sri 2573ternate jayapura via srg,mwr,nb2578i ternate nabire via srg,mwr,wsr ternate nabire via srg.mwr 2580ternate namea via snn ternate namea via amb 2582ternate pantulan via btg 2583ternate pantulan via btg,tol ternate sarana ternate serui via srg, mwr,wsr,mtr ternate serui via srg,mwr,nbr ternate sorong 2588ternate surabaya via btg.ptl,bip ternate surabaya via amb,nml,bau,mks 2590ternate surabaya via btg,tol,pti,bip ternate tg.priok via amb,nml,bau,mks,sby ternate tg.priok via btg,tol,ptl,bip,sby 2593ternate toli toli via btg ternate wasior via srg, mwr ternate bacan ternate buol via bit,amr pandan pontianak 2598jtg pandan semarang via ptk 25991tg priok ambon via sby,mks,bau 26001tg priok ambon via sby,mks priok banda via sby,mks,daun,amb 2602jtg priok bau bau via sby,mks 2603jtg priok biak via sby,mks,amb,srg 2604itg priok bobo via sby,mks,ban,amb,bnd,tua 260site priok fak fak via sby,mks,bau,amb,bnd,tua,dbo,kmn 26061tg priok jayapura via sby,mks,amb,srg,bik priok kaimana via sby,mks,bau,amb,bnd,tua,dbo 2608itg priok makassar via sby 26091tg priok pontianak via tpd 26101tg priok semarang via tpd,ptk 2611itg priok sorong via sby,mks,amb 26121tg priok surabaya 26131tg priok pandan 26141tg priok tual via sby,mks,bau,amb,bnd 26151tg. pandan kijang via tgp, bli 2616jtg. pandan lesung via tgp, bli, kjg 26171tg. pandan miai via tep, bli, kig, itg, tmp, ntn itg. pandan natuna via tep, bli, kig, ite, temp tg. pandan serapan via tgp, bli, kig, its, tmp, ntn, mdi tg. pandan arema via tgp, bli, kjg, ite itg.balai batam )tg.balai belawan 2623itg.balai tg.priok via btm tg.pandan blink !tg.pandan pontianak via bly tg.pandan semarang via bly,ptk itg.pandan surabaya via ptk itg.pandan tg. priok tg. priok agats via sby,bna,bma,lbj, mks,bau,wnc,amb,bnd,smi,tua,dbo,tmk 26301tg.priok ambon via sby,mks,bau,nml itg.priok ambon via sby,bna,bma,lbj,mks,bau,wnc tg.priok ambon via mks,bau,nmi 2633itg.priok amurang via sby,bpp,ptl,tol 1tg.priok balikpapan via mks,pre tg. priok balikpapan via sby itg.priok banda via sby,bna,bma, ibj,mks,bau,wne,amb itg. priok batam 2638itg.priok bau bau via sby,mks tg. priok bau bau via sby,bna,bma,lbj,mks 1tg.priok bau bau via mks itg.priok belawan via btm,tbi tg.priok belinya tg.priok benda via sby itg.priok biak via sby,bpp,ptl,tol,btg,tnt,srg,mwr,nbr,sri itg.priok biak via mks,bau,nml,amb,fak,srg,mwr,wsr,nbr,sri,ptl,tol 1tg.priok blink via tpn 26501tg. priok dobj via sby,bna,bma,lbj,mks,bau,wne,amb,bnd,sml,tua itg.priok fak fak via mks,bau,nmi,amb tg. priok gn. sitoli via pdg )tg. priok jayapura via sby,mks,bau,srg, 2654itg. priok jayapura via sby,mks,bau,srg,mwr,sri 2655itg.priok jayapura via sby,bpp,ptl,tol,btg,tnt,srg,mwr,nbr,sri,bia itg. priok jayapura via mks,bau,nml,amb,fak,srg,mwr,wsr,nbr,sri itg. priok kijang 2658itg, priok kijang via bny itg.priok kupang via sby,mks,mar, irk tg. priok kupang via sby,mks,mmr, irk, iwb its.priok labuanbajo via sby,bna,bma tg.priok larantuka via sby,mks,mmr 2663itg.priok lesung via bny,kig an! rp. penampang tg. priok lewoleba via sby,mks,mor, irk itg.priok makassar via sby itg.priok makassar via gby,bna,bma,ibi itg.priok makassar 2668itg. priok manokwari via sby,mks,bau,srg 26691tg.priok manokwari via sby,bpp,pt,tol,btg,tnt,srg 26701tg.priok manokwari via mks,bau,nml,amb,fak,srg itg.priok manokwari via sby,mks,amb,srg 26721tg.priok maumere via sby,mks tg.priok merauke via sby,bna,bma,ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,smi,tua,dbo,tmk,agt tg.priok miai via bny,kjg temp,ntn tg.priok nabire via sby,bpp,pt,tol,bte,tnt,srg,mwr itg.priok nabire via mks,bau,nm|,amb,fak,srg,mwr,wsr 'tg.priok namea via sby,mks,bau 2678itg. priok namea via mks,bau tg, priok natuna via bny,kjg, ite,tmp ta. priok natuna via bny,kjg, ite,tmp tg.priok nunukan via mks,pre,blp,trk itg.priok padang 2683jtg.priok pantulan via sby,bpp 26841tg.priok pare pare via mks tg. priok pontianak via bny,kjg, ite,tmp,ntn,mdi,arn itg.priok pontianak via tpn,blv itg.priok pontianak via tpn 2688itg.priok saumlaki via sby,bna,bma, ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd tg.priok semarang 26901tg. priok serapan via bny,kig, ite,tmp,ntn,mdi itg.priok serui via sby,mks,bau,srg,mwr 1tg.priok serui via sby,bpp,pt tol,btg,tnt,sng,mwr,nbr tg.priok serui via mks,bau,nm|,amb,fak,srg,mwr,wsr,nbr itg.priok serui via sby,mks,amb,srg,mwr itg.priok sibolga via pdg,est itg.priok sorong via sby,mks,bau itg.priok sorong via sby,bpp,ptl,tol,btg,tnt 2698itg.priok sorong via mks,bau,nml,amb,fak itg.priok surabaya via bny,kjg itg,tmp,nto,mdi,arn,ptk tg. priok surabaya tg.priok surabaya via tpn,ptk 27021tg.pojok tambalan via bny,kig, its,tmp,ntn,mdi,sm tg.priok tarakan via mks,pre,blp tg.priok "arema via bny,kig,tg itg.priok ternate via sby,mks,bau,nml,amb jtg.priok ternate via sby,bpp,pti,tol,btg itg.priok tg.balai via btm 27081tg. priok timika via sby, bna, bma, ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,sml,tua,dbo jtg.priok toli toli via mks,pre,blp,trk,nnk 101itg.priok toli toli via sby,bpp,ptl tg. priok tual via sby,bna,bma,lbj,mks,bau,wnc,amb,bnd,srn)l 27121tg. priok wangi via sby,bna,bma,lbj,mks,bau 2713itg. priok wasior via mks,bau,nml,amb,fak,srg,mwr 2714timika agats 271527181timika banggai via tua,kmn,fak,srg,bbg,btg 1timika batulicin via dbo,tua,sml,klb,kpg, irk, ibi,bma,mks timika bau bau via dbo,tua,sml,bnd,amb,wnc 27211timika bau bau via tua,kmn,fak,srg,bbg,btg,bgi 272217mimika benda via dbo,tua,sml,bnd,amb,wnc,bau,mks,bma 272831timika bima via dbo,tua,sml,bnd,amb,wnc,bau,mks 1timika bima via dbo,tua,sml,klb,kpg, irk, ibj timika bitung via kran, fak,srg timika bitung via kmn,fak,srg,mrt timika bitung via tua,kmn,fak,srg.bbg timika cirebon via dbo,tua,sml,kib,kpg, irk, ibj,bma,mks,bti,smg timika timika fak fak via kmn timika fak fak via tua,kmn 27321timika kaimana timika kaimana diatur timika kalabahi via dbo,tua,sml timika kupang via dbo,tua,sml,k timika labuanbajo via dbo,tua,sml,klb,kpg, irk timika larantuka via dbo,tua,smi,klb,kpg timika makassar via dbo,tua,sm|l,bnd,amb,wnc,bau timika makassar via tua,kmn,fak,srg, bbg,btg,bgi,bau 27401timika makassar via dbo,tua,sml,kib,kpg,irk, ibj,bma timika merauke via agt timika morotai via kmn,fak,srg )timika saumlaki via dbo,tua timika semarang via dbo,tua,sml,k ib,kpg, irk, ibj,bma,mks,bti timika sorong via kmn,fak timika sorong via tua,kmn,fak timika surabaya via dbo,tua,sml,bnd,amb,wnc,bau,mks,bma,bna timika surabaya via tna,kmn,fak,srg,bbg,btg, bgi, ban,mks 1timika tg.priok via dbo,tua,sml,bnd,amb,wne,bau,mks,bma,bna,sby !timika 'tual via dbo mimika tual timika wangi via dbo,tua,smi,bnd,amb 27531m, ibj,bma,mks,btl tobelo ambon via bli,gbe,tnt,btg,tnt,snn,nml tobelo bitung via bli,gbe,tnt tobelo buli 2759tobelo gene via bli 27601tobelo namea via bli,ebe,tnt,btg,tnt,snn tarif pre oo erputeemmmpang tobelo sarana via bli,gbe,tnt,btg,tnt tobelo ternate via bli,gbe 2763toli toli ambon via plt,b ip,mks,bau,nmi toli toli amurang toli toli balikpapan via plt toli toli balikpapan toli toli bau bau via plt,blp,mks toli toli biak via btg,tnt,srg,mwr,nbr,sri toli toli bitung toli toli fak fak via plt,b ip,mks,bau,nml,amb toli toli jayapura via btg,tnt,srg,mwr,nbr,sri,bia 27721lt,b l,amb,fak,srg,mwr toli toli nabire via btg,tnt,srg,mwr 27801toli toli namea via plt,blp,mks,bau toli toli pantulan 27821toli toli pare pare via blp toli toli serui via btg,tnt,srg,mwr,nbr lp,sby 27894toli toli larantuka via blp, pare2, mks, more 27901toli toli larantuka via bike, pare2, mks, more tual agats via dbo,tmk 27921tual agats via tmk 27931tual ambon via smi,bnd 2794ritual ambon via bnd ritual barang bacan via kmn,fak,srg ritual banda via sml ritual banda 27981tual banggai via kmn,fak,srg,bbg,btg 27991tual batulicin via sml,kib,kpg, irk, ibj,bma,mks tual bau bau via bnd,amb 28011tual bau bau via smi,bnd,amb,wnc ritual bau bau via kmn,fak,srg,bbg,btg,bgi !tual benda via sml,bnd,amb,wnc,bau,mks,bma 2804ritual bima via sml,bnd,amb,wnc,bau,mks tual bima via sml,kib,kpg, irk, ibj ritual bitung via kmn,fak,srg,bbg ritual cirebon via sml,ktb,kpg, irk, ibj,bma,mks,btl,smg tual dobj 28091tual fak fak via dbo,kmn 28101tual fak fak via kmn 2811jual kaimana via dbo 28121tual kaimana 2813jual kalabahi via sml 28141tual kupang via sml,kib 2815tual labuanbajo via smi,ktb,kpg,lrk 2816ritual larantuka via sml,kib,kpg ritual makassar via bnd,amb,bau 2818ritual makassar via sml,bnd,amb,wnc,bau makassar via kmn,fak,srg,bbg, btg,bgi,bau 28201tual makassar via sml,klb,kpg, irk, ibj,bma ritual merauke via dbo,tmk,agt 28221tual merauke via tmk,agt 28231tual saumlaki 4tual semarang via bnd,amb,bau,mks,sby,tep tual semarang via bnd,amb,bau,mks,sby ritual semarang via sml,klb, kpg, irk, ibj,bma,mks,btl ritual sorong via kmn,fak tual surabaya via bnd,amb,bau,mks tual surabaya via sml,bnd,amb,wne,bau,mks,bma,bna 2830ritual surabaya via kmn,fak,srg,bbg,btg,bgi,bau,mks 28317jual priok via bnd,amb,bau,mks,sby 2832jual tg. priok via sml,bnd,amb,wnc,bau,mks,bma,bna,sby 2833jual timika via dbo 2834tual timika jual wangi via smi,bnd,amb ritual mahal via irt,saum,bnd ritual larat 28381tual surabaya via saum,kbh,kpg,kn, ibi,bma,mks,btl waingapu benda via bma 28401waingapu bima #waingapu bima via ibj waingapu ende 28431waingapu kalabahi via ibj,bma,n waingapu kupang via end,sbu,rte 28481waingapu labuanbajo 1waingapu larantuka via ibj,bma,mks,syr,mrp waingapu larantuka via end,kpg,lbh waingapu larantuka via end,sbu,rte,kpg )tarif rp. penumpangwangi agats via amb,bnd,sml,tua,dbo,tmk inci ambon inci banda via amb inci bau bau inci benda via bau,mks,bma janji bima via bau,mks janji dobj via amb,bnd,sml,tua inci makassar via bau inci merauke via amb,bnd,sml,tua,dbo,tmk,agt )wangi saumlaki via amb,bnd wangi surabaya via bau,mks,bma,bna janji tg.priok via bau,mks,bma,bna,sby |wangi timika via amb,bnd,sml!,tua,dbo inci tual via amb,bnd,sml inci mahal via amb inci larat via amb,amh,bnd ,saum inci kolaka via bau janji bajo via bau,kofak fak via mwr,srg wasior jayapura via nbr,sri,bik wasior jayapura via nbr wasior jayapura via nbr,sri wasior makassar via mwr,srg,tnt, btg,bgi,bau wasior makassar via mwr,srg ,mks,sby wasior seru! via nbr wasior sorong via mmwr wasior surabaya via mwr,srg,.mks #wasior ternate via mwr,srg #wasior tg. priok via mwr,srg,fak,amb,nm!,bau,mks 4srg,fak,amb,kpg,lwb wasior maumere via mnw,srg,fak,amb,kpg, iwb,ltk menteri perhubungan republik indonesia, salinan sesuai dengar aslinya ttd. hukum, ignatius jona rp. penumpang) jagat ambon via mmk,dbo,tua,sml,bnd jagat barang bacan via trek,tua,mon,fak,srg jagat banda via tmk,dbo,tua,sml (agats banggai via tmk,tua,kmn,fak,srg,bbg,btg garis batulicin via tnk,dbo,tua,sml,klb,kpp, irk, ibj,bma,mks jagat bau bau via tmk,dbo,tua,sm il,bnd,amb, wnc agats bau bau via tmk,tua,kmn,fak,srg,bbg,btg, bei jagat benda via tmk,dbo,tua,smi,bnd,amb,wnc,bau,mks,hma jagat bima via tmk,dbo,tua,smit,bnd,amb,wne,bau,mks jagat bima via tmk,dbo,tua,smi,khb,kpp, irk,ibi jagat bitung via tmk,kmn,fak,srg jagat cirebon via tmk,dbo,tua,sml,ktb,kpp, irk, ibj,bma,mks,btl,smg jagat doro via tmk jagat fak fak via ank,kmn jagat kaimana via tmk jagat kalabahi via tmk,dbo,tua,aml jagat kupang via tmk,dbo,tua,sml,klb jagat labuanbajo via tmk,dbo,tua,smj,ktb,kpg, irk jagat larantuka via tmk,dbo,tua,smi,kdb,kpg jagat makassar via tmk,dbo,tua,smi,bnd,amb,wne,bau jagat makassar via tank,tua,kmn,fak,srg,bbg,btg, bei,bau jagat makassar via tmk,dbo,tua,sml,kib,kpg, irk, ibj,bma jagat merauke agats morotai via mmk,kmn,fak,srg jaga saumlaki via tmk,dbo,tua jagat semarang via tmk,dbo,tua,sml,klb,kpg, irk, ibi,bma,mks,btl agats sorong via tmk,kmn,fak jagat surabaya via tmk,dbo,tua,smi,bnd,amb,wnc,bau,mks,bma,bna jagat surabaya via tmk,tua,kmn,fak,srg,bbg,bte,bet! via tmk,dbo,tua,sml,bnd,amb garis mahal via tmk,dobj,tual, ir,saum,bnd jagat larat via tmk,dobj,tual jagat surabaya via trek,dobj,tual,saum,kbh,kpg, irnjajahan bima via amb,inci,bau,mks tamahan dobj via bnd,saum,lrt,tual jajahan larat via bnd,saum jajahan makassar via amb,inci,bau jajahan merauke via bnd,saum, irt,tual,dobj,tmk,agt jajahan saumlaki via bnd yamaha! surabaya via amb,inci,ban,ranks,bma,boa jajahan timika via bnd,saum, irt,tual,dobj jajahan 'tual via bnd,saum, irt jjamahai wangi via amb ambon agats via bnd,sml,tua,dbo,trak jambon balikpapan via mil,bau,mks jambon banda jambon banggai via nmi,snn,tnt,btg jambon batam via nml,bau,mks,sby,tep jambon bau bau jambon bau bau via amil ambon bau bau via wnc jambon bau bau via nml,snn,tnt,bte, bgi jambon benda via wnc,bau,mks,bma jambon biak via srg jambon biak via fak,sre,mwr,wsr,nbr,spider jambon bima via wnc,bau,mks jambon bitung via nml,enn,tnt ambon bitung via tot ambon bula via gsr jambon dobj via bnd,sml,tua 3ambon dobj via bnd,tua #ambon fak fak via bnd,tua,dbo,kmn (ambon fak fak (ambon geser jambon jayapura via srg,bik ambon jayapura via fak,srg,mwr,wsr,nbr,sri jambon jayapura jambon kaimana via bnd,tua,dbo (ambon kijang via nml,bau,mks,sby,tip ambon kisah via sml,tpa,moa ambon makassar jambon makassar via wnc,bau jambon makassar via bau jambon makassar via nml,hau jambon makassar via nmi,snn,tnt,btg,bgi,bau 3ambon manokwari via fak,srg jambon #manokwari uut rp. penumparpgi jambon manokwari via srg '#ambon merauke via bnd,sml,tua,dbo,tmk,agt ambon moa via sml,tpa ambon nabire via fak,srg, mwr #ambon nabire via fak,srg, mwr, wsr ambon nabire 4ambon namea jambon parole ambon pantulan via nml,bau,mks,blp jambon sarana via jambon saumlaki ambon saumlaki via bnd |ambon semarang via bau,mks,sby jambon serui via fak,srg,mwr,wsr,nbr jjambon surabaya via aml,bau,mks jambon surabaya via mks jambon surabaya via wnc,bau,mks,bma,bna jambon tepat via smm ambon ternate via nml,snn ambon ternate ambon priok via bau,mks,sby jambon priok via mks,sby jambon tg, priok via ramil,tua,dbo jambon toli toli via nmi,bau,mks,blp,ptl jambon tual via bnd,sml jambon 'tual via bnd ambon wangi ambon wasior via fak,srg,mwr #ambon wasior (ambon mahal jambon kupang jambon lewoleba via kpg jambon larantuka via kpg,lwb jambon maumere via kpg. iwb, itk jambon larat via amh, bnd, smi amurang balikpapan via tol,ptl amurang biak via btg,tntsrg,mwr,nbr,sri amurang bitung amurang jayapura via btg,tnt,srg, mwr,nbr,sri,bia amurang manokwari via btg,tnt,srg amurang nabire via bte,tnt,srg,rne priok via tol,pti,btp,sby amurang toli toli amurang buol terbang bacan agats via srg,fak,kmn,tua,tmk barang bacan banggai via btg dibayang bacan bau bau via btg,bgi jabang bacan bitung jabang bacan fak fak via srg barang bacan kaimana via srg,fak jabang bacan makassar via btg,bgi,bau barang bacan merauke via srg,fak,kran,tua,tmk,ast jabang bacan sorong jabang bacan surabaya via btg,bgi,bau,mks #barang bacan 'fisika via srg,fak,krim,tua jabang bacan tual via srg,fak,kmm #bacan biak via srg.mnw,nbr,ser bacan manokwari via srg bacan nabire via srg,mnw bacan serui via srgmnw,nbr #bacan ternate bacan wasior via srg,mnw bacan bau bau via ter,bit,bgi #bacan banggai via ter,bit bacan surabaya via ter,bit,bgi,bau,mks batas benda batas ende via ibj, wng batas kupang via ibi, wng, end batas labuanbajo ibadah waingapu via ibj bajo kolaka #bajo bau bau via kol y71 bajo wangi via kol,bau (balikpapan ambon via mks,bau,nml (balikpapan amurang via ptl,tol balikpapan balikpapan via trk,nnk (balikpapan barru via grt.blg balikpapan batulicin via grt,b ig,bru balikpapan batulicin via tgr balikpapan bau bau via trk,nnk,blp,pre,mks #balikpapan bau bau via pre,mks balikpapan belang belang via grt balikpapan biak via ptl.tol btg,tnt.srg,mwr,nbr,sri tarif balikpapan bitung via ptl (balikpapan bitung via ptl,tol balikpapan cirebon via ter,blg,bru,btl,sby,smp,sng balikpapan fak fak via mks,bau,nml,amb balikpapan jayapura via ptl,btg,tnt,srg,mwr,nbr,sri balikpapan jayapura via pt,tol#balikpapan kupang via pre,mks,mre, iwb balikpapan lewoleba via trk,naik,bip,pre,mks,mre #balikpapan lewoleba via pre,mks,mre #balikpapan makassar via trk,nnk,bip,pre balikpapan makassar #balikpapan makassar via pre #balikpapan manokwari via ras,bau,nml,amb,fak,arg (balikpapan manokwari via ptl,btg,tnt,srg (balikpapan manokwari via ptl,tol,btg,tnt,srg #balikpapan manokwari via bip,mks,srg #balikpapan maumere via trk,nnk,blp,pre,mks balikpapan maumere via pre,mks (balikpapan nabire via mks,bau,nml,amb,fak,srg.mwr balikpapan nabire via ptl,btg,tnt,arg,mwr (balikpapan nabire via ptl,tol,btg,tnt,srg, balikpapan nabire via bip,mks,srg,mwr,wsr balikpapan namea via mks,bau (balikpapan nunukan via trk balikpapan nunukan via pti,trk balikpapan pantulan balikpapan pare pare via trk,nnk,blp (balikpapan pare pare (balikpapan sampit via grt,big,bru,btl,sby balikpapan sampit via tgr,btl,sby balikpapan semarang via grt,blg,bru,btl,sby,spt #balikpapan semarang via tgr,btl,sby,smp #balikpapan semarang via pre,mks 'balikpapan serui via ptl,btg,tnt,srg,mwr,nbr #balikpapan serui via ptl,tol,bte,tnt,srg,mwr,nbr #balikpapan sorong via mks,bau,nmi,amb,fak (balikpapan sorong via ptl,btg,tnt (balikpapan sorong via ptl,tof,bte,tnt (balikpapan sorong via blp,mks |balikpapan surabaya via grt,big,bru,bt! balikpapan surabaya balikpapan surabaya via tgr,btt (balikpapan tanah grogol balikpapan tarakan balikpapan tarakan via pti balikpapan ternate via ptl,btg (balikpapan ternate via ptl,tol,btg balikpapan tg priok via sby balikpapan toli toli via bip,pti balikpapan "voli toli via trk,mnk balikpapan wasior via mks,srg,mwr balikpapan larantuka via pare2, mks, more janda agats via sml,tua,dbo,tmk ibunda ambon janda bau bau via amb ibunda bau bau via amb,wnc janda benda via amb,wnc,bau,mks,bma 3banda bima via amb,wnc,bau,mks janda bobo via sml,tua banda dobj via tua ibunda far fak via tua,dbo,kmn banda kaimana via tua,dbo ibunda makassar via amb,bau banda merauke via sml,tua,dbo,tmk,agt janda saumlaki (banda semarang via amb,bau,mks,sby #banda surabaya via amb,bau,mks #banda surabaya via amb,wnc,bau,mks,bma,bna #banda priok via amb,bau,mks,sby ibunda tg.priok via amb,wnc,bau,mks,bma,bna,sby banda timika via smi,tua,dbo ibunda tual via sml banda 'tual banda wangi via amb ibulbj,bma, ibr banggai biak via btg,tat,srg,mwr,wer,nbr,sri #banggai bima via iwk,kdi,knd,rha,bau,mks,lbj banggai bitung #banggai bitung via grt #banggai gorontalo #banggai jayapura via btg,tnt,srg,mwr,wer,nbr,sri,bik banggai kendari via iwk,kdl banggai koloniale via iwk banggai labuanbajo via wwk,kdl,knd,rha,bau,mks banggai lembar via iwk,kdl,knd,rha,bau,mks, ibi,bma banggai luwuk banggai makassar via bau banggai makassar via iwk,kdl,knd,rha,bau banggai manokwari via btg,tnt,srg banggai nabire via btg,antara,mwr,wsr rp. penumpang) banggai raha via iwk,kdl,knd banggai semarang via ivk,kdi,knd,rha,bau,mks, ibj,bma, ibr,bna,sby banggai serui via btg,tnt,sre,mwr,wsr,nbr er barru belang belang (barru bontang via big barru cirebon barru sampit via btiemp barru surabaya via bt! barru surabaya via blg,bon,blp,ter,btl barru tanah grogol via blg barru tanah grogol via blg.btp barru tanah grogol via big,bon,bip batam ambon via tgp,sby,mks,bau,nml batam bau bau via tgp,sby,mks #batam belawan via tbl batam bitung via tgp,sby,mks,bau,nmi,amb,tnt batam makassar via tep,sby (batam namea via tgp,sbv,mks,bau batam surabaya via tep (batam ternate via tep,sby,mks,bau,nml,amb batam tg. balai batam tg.priok ibatulicin agats via mks,bma, ibj,irk,kps,k ib,smi,tua,dbo,tmk ibatulicin balikpapan via bru,bert ibatulicin balikpapan via bru,blg jbatulicin balikpapan via bru, blg,bon ibatulicin barru ibatulicin belang belang via bru ibatulicin bima via mks, ibi ibatulicin bontang via bru,blg jbatulicin cirebon via smg jbatulicin cirebon via sby,smp,smg #batulicin dbo via mms,bma,tbj, irk.kpg,klb,smi,tua batulicin kalah! via ranks, broad,tbj, irk,kpp batulicin kumai via smg #batulicin kupang via mke,bma,tbj, irk batulicin labuan bajo via mks fbatulicin labuanbajo via mks,bma ibatulicin larantuka via mks,bma,lbj ibatulicin makassar fbatulicin merauke via mks,bma,lbj, irk,kpg,klb,sml,tua,dbo,tmk,agt fbatulicin sampit via sby ibatulicin saumlaki via mks,bma, ibj, irk,kpz,klb istbatulicin tanah grogol via bru,big,bip ibatulicin tanah grogol via bru,big,bon,blp ibatulicin timika via mks,bma,lbj, irk,kpg,klb,sml,tua,dbo ibatulicin tual via mks,bma,lbj, irk,kpg,klb,mil ibatulicin pare pare (average) ibatulicin bontang via pre ibu bau agats via wnc,amb,bnd,sml,tua,dbo,tmk ibu bau ambon via nml ibu bau ambon ibu bau ambon via wnc ibu bau balikpapan via mks,pre,blp,trk,nnk ibu bau balikpapan via mks ibu bau balikpapan via mks,pre ibu bau banda via amb ibu bau banda via wec,amb bau bau banggai jiwa bau banggai via rha,knd,kdl, iwk ibu bau batam via mks,sby,tgp ibu bau benda via mks, ibj,bma,amp ibu bau benda via mke,bma bau bau biak via bgi,btg,tnt,srg,mwr,wsr,nbr,sri ibu bau biak via nml,arms,fak,srg,mwr,wsr,nbr,sri,jpr ibu bau iwk,grt ibu bau bitung via rha,knd,kd!, iwk,bgi,trivia rha,kdr,kdl, iwk,ert ibu bau bobo via amb,bnd,tua ibu bau dobj via wnc,arms,bnd, smi,tua ibu bau fak fak via amb,bnd,tua,dbo,kmn bau bau fak fak via nml,amb ibu bau gorontalo via rha,kdr,kdi, iwk bau bau gorontalo via rha,knd,kdi iwk,olivia rha,kdr,kdi,hwk mama mag rp. penumpang) ibu bau jayapura via bgi,btg,tnt,srg,mwr,water,nbr,sri,bik #bau bau jayapura via srg,mwr #ba#bau bau kendari via rha #bau bau kijang via mks,sby.tip ibu bau koloniale via rha,kdr ibu bau kupang via mks,pre,blp,trk,nnk,blp,pre,mks,mre,lwb ibu bau labuan bajo via mks ibu bau lembar via mks, ibi,bma ibu bau lewoleba via mks,pre,b ip,trk,nnk,blp,pre,mks,mre ibu bau luwuk via rha,kdr,kdi ibu bau makassar via mks,pre,blp,trk,nnk,blp,pre bau bau makassar ibu bau manokwari via bgi,btg,tnt,srg ibu bau manokwari via nml,amb,fak,srg bau bau manokwari via sbau bau nabire via bgi,btg,tnt,srg,mwr,wsr bau bau nabire via nmi,amb,fak,sre,mwr bau bau nabire via nml,amb,fak,srg,mwr,wsr #bau bau namea bau bau nunukan via mks,pre,blp,trk #bau bau pantulan via mks,blp #bau bau pare pare via mks,pre,bip,trk,nnk,blp (bau bau pare pare via mks |bau bau raha ibu bau saumlaki via wnc,amb,bnd ibu bau semarang via mks,sby,tgp bau bau semarang via aks,sby bau bau semarang via mks, ibi,bma, ibr,bna,sby ibu bau serui via bgi,btg,tnt,srg,mwr,wsr,nior bau bau serui via amb,amb,fak,srg,mwr,wsr,nbr ibu bau sorong via bgi,btg,tnt #bau bau sorong via nilam,fak 4il #bau bau sorong ibu bau surabaya via mks ibu bau surabaya via mke,bma,bna (bau bau surabaya via mks, ibi,bma,lbr,bna ibu bau tarakan via mks,pre,blp ibu bau ternate via bri,btg ibu bau ternate via nml,tua,dbo ibu bau toli voli via mks,blp,ptl ibu bau toli voli via mks,pre,bip,trk,nnk ibu bau tual via amb,bnd bau bau tual via wnc,amb,bnd,smid ibu bau wangi ibu bav wasior via bgi, btg,tnt,srg,mwr ibu bau wasior via nml,arms,fak,srg,mwr ibu bau bacan via bgi,bit,ter ibu bau mahal via inci,amb ibu bau larat via inci,amb,amh,bnd,saum ibu bau kolaka ibu bau mayor via ko! bawean kumai bawean pontianak via kmi,smg bawean semarang via kmi bawean surabaya #belang belang balikpapan via prt belang belang balikpapan 'belang belang balikpapan via bon #belang belang barru #belang belang batulicin via bru (belang belang batulicin via bon,blp,tgr belang belang bontang belang belang cirebon via bru,btl,sby,smp,smg 'belang belang sampit via bru,btl,sby (belang belang sampit via bon,bl ip,tgr,btl,sby belang belang semarang via bru,btl,sby,spt (belang belang semarang via bon,btp,ter,btl,sby,smp #belang belang surabaya via bru,btl (belang belang surabaya via bon,blp,tgr,btl #belang belang tanah grogol belang belang tanah grogol via blp #belang belang tanah grogol via bon, blp #belawan batam via tbl #belawan tg.balai belawan tg. priok via tbl,btm belinya kijang dibelinya lesung via kig #belinya miai via kig,tg.tmp,ntn 3belinya natuna via kjg. ite,tmp belinya pontianak via kig, ite,tmp,ntn,mdi,srn belinya serapan via kig,ite,tmp,ntn,mdi dibelinya surabaya via kig ite,tmp,ntn,mdi,srn,ptk belinya tambalan via kig, ite,tmp,ntn,mdi,smn belinya arema via kip, ite dibelinya tg.priok benda agats via bina, ibj,mks,bau,wnc,amh,bnd,sml,tva,dbo,anak benda ambon via bma,lbj,mks,bau,wnc rp. penumpang) benda banda via bma,lbj,mks,bau,wnc,amb #benda banggai via ibr,bma, ibi, mks,bau,rha,knd,kdl, hvk benda bau bau via amp,bma,tbj,mks benda bau bau via bma,lbj,mks 'benda bima via amp benda bima benda bitung via amp,bma, tbj,mks,bau,rha,kdr,kdl, iwk,ert benda bitung via ibr,bma, ibi,mks,bau,rha,knd,kdi, iwk,bpi,ert benda dobj via bma, ibi,mks,bau,wne,amb,bnd,sml,tua benda ende via bma,wgp benda gorontalo via amp,bma, ibj,mks,bau,rha,kdr,kdl, iwk benda gorontalo via ibr,bma, ibi,mks,bau,rha,knd,kdt, iwk,bgi benda kalabahi via bma,wgp,end,psib benda larantuka via bma,wgp,end,sbu,rte,kpe benda lembar benda luwuk via amp,bma,lbj,mks,bau,rha,kdr,kdi jibenoa makassar via amp,bma,lbj benda makassar via bma, ibj benda merauke via bma,lbi,mks,bau,wnc,amb,bnd,sml,tua,dbo,tank,agt benda raha via amp,bma, ibj, mks,bau benda rote via bma,wgp,end,sbu #benda sabu via bma,wgp,end benda saumlaki via bma,lbj,mks,bau,wnc,amb,bnd #benda semarang via sby #benda surabaya #benda tg.priok via sby benda timika via bma, ibj,mks,bau,once,amb,bnd,aml,tua,dbo benda tual via bma, ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,smi benda waingapu via bma benda wangi via bma,!bj,mks,bau benda maka via bma,mks,bau,inci,amb benda larat via bma,mks,bau,inci,amb,amh,bnd,saum benda batas biak ambon via srg biak ambon via sri,nbr,wer,mwr,srg,fak biak amurang via jpr,sri nbr,mwr,srg,tnt,btg biak balikpapan via jpr,sri,nbr,mwr,srg,tnt,btg,tol,pt! biak banggai via sri,nbr,wer,mwr,srp,tnt,btg biak bau bau via sri,nbr,wsr,mwr,srg,tnt,btg,bei biak bau bau via sri,nbr,wsr,mwr,srg.fak,amb,mil biak bitung via sri,nbr,wsr,mwr,srp,tmt h7, biak bitung via jpr,sri,nbr,mwr,srg,tnt biak fae fak via sri,nbr,wsr,mwr,srg biak jayapura biak makassar via sri ,nbr,wsr,mwr,srg,tnt, bytes,bgi, bau biak makassar via srg.amb biak makassar via sri,nbr,wsr,mwr,srg, fak,amb,nmi, bau biak manokwari via sri,nbr,wsr biak manokwari via jpr,sri,nbr #biak nabire via sii #biak nabire via jpr,sri biak namea via sri,nbr,wsr,mwr,srg,fak,amb biak pantulan via jir,sri,nbr,mwr,srg,tnt,btg,tol #biak serui #biak serui via jpr #biak sorong via sri,nbr,wsr,mwr biak sorong #biak sorong via jpr,sri,nbr,mwr #biak surabaya via srg,amb,mks biak surabaya via jpr,sri,nbr,mwr,srp,tnt,bte#biak tg. priok via sri,nbr,wsr,mwr,srg,fak,amb,nml,bau,mks biak toli toli via ipr,sri,mbr,mwr,srg,tnt,btg #biak wasior via sri,nbr biak bacan via mnw,srg bima agats via ibi,mks,bau,wne,amb,bnd,sml,tua,dbo,tmk bima agats via ibj, irk,kps,klb,smi,tua,dbo,tmk bima ambon via ibj,mks,bau,wnc bima banda via ibi,mks,bau,wnc,amb bima banggai via ibj,mks,bau,rha,knd,kdl,iwk bima batulicin via mks bima bau bau via ibi,mks bima benda bima benda via bima bitung via ibi,mks,bau,rha,kdr,kdhlwk,srt bima bitung via ibj,mks,bau,rha,knd,kdl,i iwk,bgi,grt bima cirebon via mks,bti,smg bima cirebon via wgp,end,sbu 3bima bobo via ibj,mks,bau,wnc,amb,brd,sml,tua bima dobj via ibi, irk,kps.klb,sml,tua bima ende via wep bima ende via ibj,wgp bima gorontalo via ibj,mks,bau,rha,edr,kdi,lwk bima gorontalo via ibi,mks,bau,rha,knd,kdi, iwk,bgi bima kalabahi via mks,syr,mrp, irk bima kalabahi via wgp,end kpg tarif mam pang bima kalabahi via ibj, irk,kpg bima kalabahi via wep,end,sbu,rte,kpg, irk bima kendari via ibj,mks,bau,rha bima koloniale via ibj,mks,bau,rha,kdr bima kumai via mks,bin,smg (bima kupang via wgp,end bima kupang via ibi,wgp,end bima kupang via ibj, irk bima kupang via wgp,end,sbu,rte (,mrp bima larantuka via ibj bima larantuka via wpp,end,sbu,rte,kpg bima lembar bima luwuk via ibi,mks,bau,rha,knd,kdi bima makassar #bima makassar via ibj bima marapokot via mks,ayr bima merauke via ibi,mks,bau,wnc,amb,bnd,sml,tua,dbo,tmk,agt bima merauke via ibj, irk,kps,ktbima surabaya via ibr,bna bima tg. priok via bna,sby bima timika via ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,seal,tua,dbo bima timika via ibi, irk,kps,klb,sml,tua,dbo bima tual via ibi.mks,bau,wnc,amb,bnd,sml bima 'tual via ibj,lrk,kpg,klb,sml bima waingapu #bima waingapu via lbj bima wangi via ibi,mks,bau bima amanat via mks,ban,inci,amb bima larat via mks,bau,inci,amb,amh,bnd,saum (bima surabaya via mks,bti (bima semarang via ibj, mks, blc bitung agats via srg,fak,kmn,tmk s10 bitung agats vibrant,srg,fak,kmn,tmk gi1 bitung agats via bbg,srg,fak,kmn,tua,tmk (bitung ambon via tnt,san,nml (bitung ambon bitung ambon via tnt bitung amurang bitung barang bacan 1bitung balikpapan via ptl bitung balikpapan via tol,pti bitung banggai bitung banggai via pet bitung batam via tnt,amb,nml,bau,mks,sby,tep bitung bau bau via bgi bitung bau bau via tnt,amb,nmi bitung bau bau via gri, iwk,kd il,kdr,rha bitung benda via grt. iwk,kd i,kdr,rha,bau,mks, ibi,bma,amp bitung benda via grt,bpi, iwk,kdl,knd,rha,bau,mks, ibi ibj bitung bima via grt,bgi, iwk,kdl,knd,rha,bau,mks, ibi bitung buli via tbl bitung fak fak via srg bitung fak fak via m(lrg bitung karang via sia,thn,mrr, irg bitung kendari via grt,hwk,kdl bitung kendari via grt,bgi,wk,kdt bitung kijang via tnt,amb,nml,bau,mks,sby,tip bitung koloniale via grt, iwk bitung koloniale via grt,bgi,hvk bitung labuan bajo via grt, iwk,kdl,kdr,rha,bau,mks bitung labuanbajo via grt,bgi, iwk,kdi,knd,rha,ban,mks bitung lembar via prt, iwk,kdl,kdr,rha,bau,mkg, ibj,bma bitung lembar via grt,bgi, iwk,kdi,knd,rha,bau,mks, ibi,bma bitung larung via sia,thn bitung larung via sia,thn,mrr (bitung luwuk via grt (bitung luwuk via ert,bgi (bitung makassar via bgi,bau bitung makassar via tnt,amb,nml, bau bitung makassar via grt, iwk,kdl,kdr,rha,bau bitung makassar via grt,bei, iwk,kdl,knd,rha,bau & rp. penumpang)vibranbitung nabire via tnt,srg,mwr,wsr (bitung nabire via tnt,srg,mwr bitung namea bitung namea via tnt,amb (bitung namea via tnt,snn bitung togian via grt 'bitung pantulan (bitung pantulan via tol bitung poso via grt,ptg bitung raha via grt, iwk,kd il,kdr bitung raha via grt,bei, iwk,kdi,knd bitung sarana bitung sarana via tnt bitung semarang via grt,bsi,lwk,kdi,knd,rha,bau,mks, ibj,bma, ibr,bna,sby hitung serui via tnt,srg,mwr,wsr,nbr bitung serui via tnt,srg,.mwr,nbr bitung siau (bitung sorong bitung sorong via tnt (bitung sorong via mrt ibi ung sorong via bbg dihitung surabaya via tnt,amb,nml,bau,mks bitung surabaya via ptl,blp (bitung surabaya via bgi,bau,mks (bitung surabaya via grt,bgi, iwk,kdi,knd,rha,bau,mks, ibi,bma,ibr,bna bitung surabaya pistol,ptl,blp bitung tahuna via sia bitung ternate via tbi,bli,gbe bitung ternate bitung tg.priok via tnt,amb,nml,bau,mks,sby bitung tg.priok via tol,ptl,b i(bitung tual via bbg,srg,fak,kmn (bitung wasior via tnt,srg,mwr (bitung buol via amr bitung kahikitang iblisnya pontianak aslinya semarang via ptk (bontang balikpapan (bontang batulicin via blp,tgr bontang sampit via bip,ter,btl,sby bontang semarang via btp,ter,btl,sby,smp bontang surabaya via blp,ter,btl (bontang tanah grogol via blp bontang bima via pre, mks bontang laruanbajo via pre, mks, bma (bontang makassar via pre (nml buli bitung via gbe,tnt (bumbpp #cirebon agats via smg,spt,sby,bti,mks,bma,lbj, irk,kps,klb,sml,tua,dbo,tmk cirebon batulicin via smg,spt,sby cirebon bima via smg,spt.sby,btl,mks #cirebon dobj via smg,spt,sby,btl,mks,bma,lbi, irk,kpg.klb,sml,tua cirebon kalabahi via sang,spt,sby,btl,mks,bma,lbj, irk,kps cirebon kupang via smg,spt,sby,btl, mks,bma, ibj, irk cirebon labuanbajo via smg,spt,sby,btl,mks,bma 1cirebon larantuka via smg,spt,sby,btl, mks,bra,lbi cirebon makassar via smg,spt,eby,btl cirebon merauke via smg,spt,sby,btl, mks,bma,lbi, irk,kpg,klb,smi,tua,dbo,tank,agt cirebon sampit via drag,spt cirebon sampit cirebon saumlaki via smp,spt,sby,btl,mks,bma, ibj, irk,kpp,klb cirebon semarang |cirebon surabaya via smp,spt 1cirebon timika via smg,spt,sby,btl,mks,bma, ibi,rk,kps,klb,setua,3bo cirebon tual via smg,spt,sby,btl,mks,bma, ibj, irk,kps,kib,smi adobo agats via tmk adobo ambon via tua,sml,bnd !dobj ambon via tua,bnd ibo banda via tua,sml bobo banda via tua adobo batulicin via tua,sml,k'b,pes, irk, ibi,bma,mks dobj bau bau via tua,bnd,amb rp. penumpang) adobo bau bau via tua,smi,bnd,amb,wnc adobo benda via tua,seal,bnd,amb,wnc,bau,mks,bma adobo bima via tua,sml,bnd,amb,wnc,bau,mks adobo bima via tua,sml,ktb,kpg, irk, ibi dobj cirebon via tua,sml,kib,kpg, irk, ibi,bma,mks,bti,smg adobo fak fak via kmn 3dobj kaimana #dobj kalabahi via tua,ami adobo kupang via tua,smi,kib adobo labuanbajo via tua,sml,kib,psg. irk dobj larantuka via tua,smi,kib,kpg 3dobj makassar via tua,bnd,amb,bau adobo makassar via tua,smi,bnd,amb,wnc,bau adobo makassar via tua,sml,klb,ppg, irk, ibi,bma dobj merauke via tmk,agt adobo saumlaki via tua 1dobj semarang via tua,bnd,amb,bau,mks,sby,tsp adobo semarang via tua,bnd,amb,bau,mks,sby 1dobj semarang via tua,serl,kib,kpp, irk, ibi,bma,mks,bt! dobjtg. priok via tua,sml,bnd,amb,wnc,bau,mks,bma,bna,sby 1dobj timika 1dobj "full adobo wangi via tua,sml,bnd,amb 1dobj mahal via tual, irt,saum,bnd adobo larat via tual adobo surabaya via tual,saum,kbh,kpg, im, ibj,bma,mks,bt! ende benda via wgp,bma ende bima via wpp,lbi ende bima via wep ende kalabahi via wgp,lojiende labuanbajo via wgp ende larantuka via wgp, ibj,bma,mks,syr,mrp ende larantuka via sbu,rte,kpg,ktb (ende larantuka via sbu,rte,kpg (ende makassar via wgp, ibi,bma einde marapokot via wep, ibi,bma,mks,syr ende rote via sbu ende sabu ende selayar via wgp ibj,bma,mks ende surabaya via wgp,bma,bna ende waingapu ende batas via wng, ibi ende waingapu ende lembar via wai ende surabaya via wai, ibr jejak pak agats via kmn.tmk year fak agats via ktm,tua, fak fak ambon via kmn,dbo,tua,bnd fak fak ambon jak fak barang bacan via srg (fak fak balikpapan via amb,ami,bau,mks fak fak banda via kmn,dbo,tua (fak fak banggai via srg,bbr,bte #pak fak bau bau via kmn,dbo,tua,bnd,amb i!fak fak bau bau via amb,nm! 'fak fak bau bau via srg,bbg,btg,bgi #fak fak biak via srg,inw,wsr,nbr,sri,jpr (fak fak bitung via srg (fak fak bitung via srg,mrt #fak fak bitung via srg.bbg jak fak dobj via kmm jak fak jayapura via sreg, uwr,wsr,nbr,sri #fak fak kaimana jak fak makassar via krim,dbo,tua,bnd,amb,bau #fak fak makassar via amb,nmi,bau jak fak makassar via srg.bbg,btg,bgi,bau jak fak manokwari via srg fak fak merauke via kmn,tmk,agt jak fak merauke via kmn,tua,tmk,agt fak fak morotai via srg tak fak nabire via srg,mwr ffa fak nabire via srg.mwr,wsr #kak fak namea via amb #fak fak pantulan via amb,nmi,bau,mks,blp #akar fak semarang via kmn,dbo,tua,bnd,amb,bau,mks,shy,tep #fak fak semarang via kmn,dbo,tua,bnd,amb,bau,mks,sby jak fak serui via srg.mwr,wsr,nbr jak fak sorong #pak fak surabaya via kmn,dbo,tua,bnd,amb,bau,mks fak fak surabaya via srg,bbg,bte.bsi,bau,mks jak fak priok via kmn,dbo,tua,bnd,amb,bau,mks,sby jak fak tg. priok via amb,nml, bau, mks fak fak timika via kmn fak fak timika via kmn,tua fak fak toli toli via amb,nmi,bau,mks,b ip,pti fak fak tual via kmn,dbo fak fak tual via kmn jak fak wasior via sir int fak fak kupang via amb trayek tarif rp. penumpang) jak fak lewoleba via amb,kpg jak fak larantuka yia amb,kpg, iwb jak fak maumere via amb,kpg, iwb,ltk gene ambon via tnt,btg,tnt,enn, gene bitung via tnt gene namea via tnt,btg,tnt,snn gene sarana via tnt,btg,tat gene ternate geser ambon geser bula geser parole via amb jgn, sitoli padang via sbl jgn. sitoli sibolga ign. sitoli tg.priok via lpg gorontalo ambon via btg,fnt,snn,nml gorontalo banggai gorontalo bau bau via iwk,kd i,kdr,rha gorontalo bau bau via bgi,lwk,kdl,knd,rha gorontalo benda via hrk,kdl,kdr,rha,bau,mks, ibj,bma,amp gorontalo benda via bgi, iwk,kd i,knd,rha,bau,mks,lbj,bma, ibr gorontalo bima via iwk,kdl,kdr,rha,bau,mks, ibj gorontalo bima via bgi,iwk,kdl,knd,rha,bau,mks,lbj gorontalo bitung #gorontalo kendari via iwk,kdl gorontalo kendari via bgi,twk,kdl #gorontalo koloniale via iwk gorontalo koloniale via bgi,lwk #gorontalo labuan bajo via iwk,kdl,kdr,rha,bau,mks gorontalo labuanbajo via bgi, iwk,kdl,knd,rha,bau,mks gorontalo lembar via iwk,kd!,kdr,rha,bau,mks, ibi,bina gorontalo lembar viaggi, iwk,kdl,knd,rha,bau,mks, ibj,bma gorontalo luwuk #gorontalo luwuk via bgi gorontalo makassar via iwk,kd i,kdr,rha,bau gorontalo makassar via bgi,hvk,kdl,knd,rha,bau #gorontalo namea via btg,tnt,snn #gorontalo togian gorontalo poso via ptg gorontalo raha via ivk,kdf i,knd,rha,bau,mks, ibi,bma, ibr,bna,sby gorontalo surabaya via bgi, iwk,kd i,knd,rha,bau,mks, ibj,bma,lbr,bna gorontalo ternate via btg jayapura ambon via bik,srg jayapura ambon via bia,sri,nbr,wsr,mwr,srg,fak jayapura amurang via sri,nbr,mwr,srg,tnt, btg 1jayapura balikpapan tia sri,nbr,mwr,erg,tnt,btg,ptt 1jayapura balikpapan via sri,nbr,mwr,srg,tnt,bte,tol,ptl jayapura banggai via sri,bia,nbr,wsr,mwr,srg,tnt,btg jayapura bau bau via sri,bia,nbr,wer,mwr,srg,tnt,bte,bgi 3jayapura bau bau via rner,srg 3jayapura bau bau via sri,mwr,srp 3jayapura bau bau via bia,sri,nbr,wsr,mwr,srg.fak,amb,nml #jayapura biak #jayapura bitung via sri,bia,nbr,wsr,mwr,srg,tnt jayapura bitung via sri,nbr,mwr,srg,tnt g11 jayapura fak fak via bia,sri,nbr,wsr,mwr,srg #jayapura makassar via sri,bia,nbr,wsr,mwr,srg,tnt, btg, bgi, bau jayapura makassar via bik,srg,amb 3jayapura makassar via sri,nbr,wsr,m tr, ssrn jayapura makassar via mwr,srg,bau 3jayapura makassar via sri,mwr,sra bau #jayapura makassar via bia,sri,nbr,wsr,mwr,srg,fak,amb,nml, ban jayapura manokwari via sri,bia,nbr,wsr #jayapura manokwari via sri,nbr,wsr #jayapura manokwari #jayapura manokwari via sri,nbr #jayapura manokwari via sri (jayapura nabire via sri,bia jayapura nabire via sri #jayapura namea via bia,sri,nbr,wsr,mwr,arg,fak,amb #jayapura pantulan via sri,nbr,mwr,srp,tnt,btg jayapura pantulan via sri,nbr,mwr,srg,tnt,btg,tol jayapura semarang via sri,nbr,wsr,mmr,srg,.mks,sby jayapura serui via bia jayapura serui #jayapura sorong via sri,bia,nbr,wsr,mwr 1jayapura sorong via bik jayapura sorong via sri,nbr,wsr,mwr 3jayapura sorong via #jayapura sorong via sri,nbr,mwr #jayapura sorong via sri,mwr 3jayapura surabaya via bik,arg,amb,mks #jayapura surabaya via sri,nbr,wsr,mwr,srg,mks jayapura surabaya via mwr, ssrn,bau,mks jayapura surabaya via sri,nbr,mwr,srg,tnt, btg,ptt, bip jayapura surabaya via sri,mwr,srg,bau,mks 1jayapura ternate via ari,bia,nbr,wsr, mwr,srg jayapura ternate via sri,nl,bau,mks jayapura tg.priok via mwr,srg,bau,mks,sby jayapura tg.priok via sri,mwr,srg,bau,mks,sby 1jayapura tg.priok via sri,nbr,mwr,srg,tat,btg,tol,pt lip,sby jayapura toli toli via sri,nbr,mwr,srg,tnt, bte rp. penumpang) jayapura wasior via sri,bia,nbr (jayapura wasior via sri,nbr jayapura buol via ser,nbr,mnw,srg,ter,bit,amr jkahikitang bitung ikahikitang bitung ikahikitang buljkahikitang karang via thn, more, ring jkahikitang larung via than #kahikitang larung via thn, more #kahikitang more via thn jkahikitang manga via than, ring, kring kahikitang manga via thn, more, ring, kring kahikitang pos via bang, gentle, togian jkahikitang 'tahuna #kahikitang tahuna #kahikitang ternate via bang, tbol, bli, ikahikitang tobelo via bing #kahikitang togian via bang, gentle (kaimana agats via tmk 1! via fak,seri,bbg,btg kaimana bau bau via dbo,tua,bnd,amb kaimana bau bau via fak,srg,bbe,btg,bgi (kaimana bitung via fak,srg kaimana bitung via fak,erg,mrt #kaimana bitung via fak,srg, bbg kaimana (kaimana fak fak rk,agt kaimana merauke via tua,tmk,agt kaimana morotai via fak,erg |kaimana semarang via dbo,tua,bnd,amb,bau,mks,sby,igp kaimana semarang via dbo,tua,bnd,amb,bau,mks,sby kaimana sorong via fak kaimana surabaya via dbo,tua,bnd,amb,bau,mks kaimana surabaya via fak,srg,bbg,bts,bsjkalabahi agats via sml,tua,dbo,tmk jkalabahi batulicin via kpg, irk, biji,bma,mks kalabahi benda via irt,kpg,end,wgp,bma kalabahi benda via kpg,rte,sbu,end,wgp,bma #kalabahi bima via irt,kpg,end,wgp kalabahi bima via kpg, irk, ibi kalabahi! bima via kpg.rte,sbu,end,wpp ikalabahi cirebon via kpg, irk, biji.bma,mks,btl,smg ikalabahi dobj via sml,tua fkalabahi ende via irt,kpg fkalabahi ende via kpg.rte,sbu ikalabahi kupang via irt jkalabahi kupang jkalabahi labuanbajo via kpg, irk ikalabahi larantuka ikalabahi larantuka via kpg jjkalabahi makassar via irk,mrp,syr jkalabahi makassar via kpg, irk,lbi,bma jkalabahi marapokot via irk jkalabahi merauke via smj,tua,dbo,tmk,agt ikalabahi rote via kpr ikalabahi sabu via kpg,rte ikalabahi saumlaki jkalabahi selayar via irk,mrp ikalabahi semarang via kpg, irk, ibj,bma,mks,bti jkalabahi surabaya via irt,kpg,end,wgp,bma,bna kalabahi surabaya via kpr.rte,sbu,end,wgp,bma,bna jkalabahi timika via sml,tua,dbo jkalabahi tual via seal jkalabahi waingapu via irt,kps.end jkalabahi waingapu via parte,sbu,end jkalabahi batas via kpg, end, wng, ibi karang bitung via irg,thn,sia jkaratung bitung via irgmrr,thn,sia karang buli via irg,rarr,thn,sia,btg,tbl karang gene via irg,terr,thn,sia,btg,tb i,bli jkaratung gorontalo via ire,thm,sia,btg karang larung jkaratung more via irg karang manga jkaratung togian via ire.thn,sia,bte.prt karang poso via irg,thm,sia,btg,ert,ptg karang siau via irg,thn jkaratung siau via irg,rarr,thn karang tahuna via irg,rarr jkaratung tahuna via irg ikaratung ternate via irg,thn,sia,btg,ert,pte,pso,ptg,srt,btp jkaratung ternate via irg,rarr.thn,sia,bte.tbl,bli,ebe trayek tarif rp. penumpang) jkaratung tobelo via irg,mrr,thn,sia,btg jkaratung karkendari banggai via kdl,lwk kendari bau bau via rha kendari benda via rha,bau,mks, ibi,bma,amp kendari bima via rha,bau,mks,lbj #kendari bitung via kdi, iwk,grt kendari bitung via kdi, iwk,bgi,ert dikendarai gorontalo via kelak kendari gorontalo via kdl,lwk,bsi kendari koloniale (kendari labuan bajo via rha,bau,mks kendari lembar via rha,bau,mks, bj, bra (kendari luwuk via kdl kendal! makassar yia rha,bau kendari raha kendari semarang via rha,bau,mks, ibj,bma, ibr,bna,sby kendari surabaya via rha,bau,mks,fbj,bma, ibr,bna kijang ambon via tip,eby,mks,bau,nrs (kijang bau bau via tip,sby,mks kijang belinya kijang bitung via tjp,sby,mks,bau,mil,amb,tnt (kijang kupang via tep,sby,mks,mmr, irk kijang kupang via tep,sby,mks,mor, irk,hwb kijang larantuka via tgp,sby,mke,mmr kijang lesung #kijang lewoleba via tgp,sby,mks,mrnf,irk #kijang makassar via tgp,sby (kijang maumere via tgp,sby,mks #kijang miai via itgstmp,ntn kijang namea via tip,sby,mks,bau kijang natuna via itg,tmp kijang pontianak via ite,tmp,ntn,mdi,smn kijang serapan via ite,bmp,nti, mdi kijang surabaya via itg,tmp,ntn,mdi,sm,ptk kijang surabaya via tjp kijang tambalan via itg,imp,ntn,mdi,srn kijang arema via itg kijang ternate via tjp,sby,mks,bau,nmi,amb kijang tg.pandan kijang tg. priok kijang tg.priok via tpn kijang tg. priok via bny kisah ambon via moa,tpa,sml kisah bula via moa,tpa,sml,amb,gsr kisah geser via moa,tpa,sml,amb kisah moa kisah salak! via moa,tpa kisah tepat via moa kolaka bau bau kolaka wangi via bau kolaka bajo jkolonedale banggai via hvk koloniale bau bau via kdr,rha jikolonedale benda via kdr,rha,bau,mks, ibj,bma,amp koloniale bima via kdr,rha,bau,miss, ibi jkolonedale bitung via iwk,ert koloniale bitung via iwk,bsi,ert koloniale gorontalo via jkolonedale kendari jkolonedale labuan bajo via kdr,rha,bau,mks koloniale lembar via kdr,rha,bau,mks, ibj,bma jkolonedale luwuk jkolonedale makassar via kdr,rha,bau jkolonedale raha via kdr koloniale semarang via knd,rha,bau,ranks, ibj, bima, ibr,bna,sby jkolonedale surabaya via knd,rha,bau,mks,lbj,bma,ibr,bna kumai banjarmasin via smg kumai batulicin via smg kumai benda via sby kumai bima via smg,bln,mks, ibi kumai bima via sby,bna #kumai ende via sby,bna,bma,wgp kumai kalabahi via sby,bna,bma,wep,end,ppg kumai kalabahi via sby,bna,bma,wgp,end,sbu,rte,kpp, irk kumai kupang via sby,bna,bma,wep,end kumai kupang via sby,bna,bma,wgp,end,sbu,rte kumai labuan bajo via smg,bln,mks kumai larantuka via sby,bna,bima,wgp,end,kps,kib kumai larantuka via sby,bna,bma,wgp,end,sbu,rte,kpr kumai makassar via smg,bln kumai pontianak via smg kumai rote via sby,bna,bma,we|kumai surabaya kumai waingapu via sby,bna,bma kupang agats via kib,smi,tua,dbo,tmk (kupang balikpapan via iwb,mre,mks,pre,blp,trk,nnk kupang balikpapan via iwb,mre,mks,pre pee rp. penumpang) kupang batulicin via irk, ibj,bma,mks kupang bau bau via iwb,mre,mks,pre,blp,trk,rmep,tbj kupang bima via end,wgp kupang bima via irk, ibi kupang bima via rte,sbu,end,wep kupang cirebon via irk, ibj,bma,mks,btl,smg kupang i210) via klb,sml,tua kupang ende kupang ende via rte,sbu #kupang kalabahi via end,wgp, ibi,bma, mks,syr,map,irk kupang kalabahi kupang kalabahi via irk kupang kijang via rk,mmr,mks,sby,tgp kupang kijang via iwb, irk,rmr,mks,sby,tgp kupang labuanbajo via end, wgp kupang labuanbajo via irk kupang larantuka via end,wgp, ibj ip,trk,nnk,blp,pre kupang makassar via end,wgp, ira kupang makassar via iwb,mre,mks,pre,blp,trk,nnk,blp,pre kupang marapokot via end,wep, ibi,bma,mks,syr kupang marapokot via end,wgp, ibj,bma,mks,syr kupang maumere via irk kupang maumere via iwb kupang maumere via iwb, irk kupang merauke via klb,smi,tua,dbo,tmk,agi (kupang nunukan via iwb,nare,mks,pre,blp,trk kupang nunukan via iwb,radar,mks,pre,blp,pti,trk kupang pantulan via wwb,mar,mks,pre,blp kupang pare pare via iwb,mre,mks,pre,blp,trk,nnk,blp kupang pare pare via iwb,rare,mks kupang rote (kupang sabu via rte kupang saumlaki via klb kupang selayar via end,wep, ibi,bma,mks kupang semarang via irk, ibj,bra,ranks,btl kupang surabaya via end,wgp,hma,bna kupang surabaya via irk,mar,mks lp kupang tarakan via iwb,mmr,mks,pre,blp,pti kupang tg. priok via irk,mar,mks,sby kupang tg. priok via kwb, irk,ram,mks,sby kupang timika via klb,smi,tua,dbo kupang tual via klb,sml kupang waingapu via end kupang waingapu via rte,sbu,end kupang batas via end, wng, ibi kupang surabaya via ira,ibj,jama,mks,btl kupang ambon via hvb kupang fak fak via iwb,amb kupang sorong via hrnw,wsrivk,ert labuan bajo gorontalo via mks,bau,rha,kdr,kdl,wk |! labuan bajo makassar labuan bajo raha via mks,bau labuan bajo semarang via bma,mks,bin ilabuanbajo agats via mks,bau,wnc,amb,bnd,sml,tua,dbo,tmk #labuanbajo agats via irk,kpg,klb,smi,tua,dbo,tmk labuanbajo ambon via mks,bau,wnc #labuanbajo banda via mks,bau,wnc,amb flabuanbajo banggai via mks,bau,rha,knd,kdi iwk ilabuanbajo batulicin via bma,mks ilabuanbajo bima ilabuanbajo bitung via mke,bau,rha,knd,kdi, iwk,bsi,ert ilabuanbajo cirebon via bma,mks,bti,smg ilabuanbajo dobj via mks,bau,wne,amb,bnd,smi,tua ilabuanbajo dobj via irk,kpg,kib,sml,tua flabuanbajo ende via wgp ilabuanbajo gorontalo via mks,bau,rha,knd,kdl,hvk,bgi ilabuanbajo kalabahi via bma,mks,syr,mrp, irk labuanbajo kalabahi via irk,kpg jlabuanbajo kupang via wgp,end maa barang rp. penumpang) labuanbajo kupang via irk labuanbajo larantuka via bma,mks,syr,mrp #labuanbajo larantuka labuanbajo makassar via bma ilabuanbajo marapokot via bma,mks,syr #labuanbajo merauke via mks,bau,wnc,amb,bnd,sml,tua,dbo,tmk,aet jlabuanbajo merauke via irk,kpg,klb,sml,tua,dbo,tmk,agt ilabuanbajo saumlaki via mks,bau,wnc,amb,bnd ilabuanbajo saumlaki via irk.kpg,klb labuanbajo selayar via bma,mks #labuanbajo semarang via bma,mks,btl ilabuanbajo semarang via bma,lbr,bna,sby ilabuanbajo surabaya via bma, ibr,bna ilabuanbajo timika via mks,bau,wnc,amb,bnd,smi,tua,dbo ilabuanbajo timika via irk,kpg,klb,sml,tua,dbo ilabuanbajo tual via mks,bau,once,amb,bnd,sml ilabuanbajo tual via irk.kps,klb,smi labuanbajo waingapu flabuanbajo wangi via mks,bau #labuanbajo batas jlabuanbajo semarang via mks, blc #labuanbajo surabaya via bma,mks,btl jlabuanbajo marapokot #labuanbajo makassar ilabuanbajo surabaya larantuka agats via kpg,klb,sml,tua,dbo,tmk larantuka batulicin via ibi,bma,mks larantuka benda via kpp,end,wgp,bma |larantuka benda via kib,kpg,rte,sbu,end,wgp,bma larantuka bima via kpg,end,wep larantuka bima via ibiib,smi,tua larantuka ende via kpg larantuka ende via klb,kpr,rte,sbu larantuka kalabahi larantuka kalabahi via kpg larantuka kijang via mmr,mks,sby,tgp larantuka kupang larantuka kupang via ivb larantuka kupang via klb larantuka labuanbajo (larantuka lewolerba larantuka makassar via mrp,syr larantuka makassar via mmr larantuka makassar via 'bj,bma 3larantuka marapokot larantuka maumere larantuka merauke via kpg.kib,smi,tua,dbo,tmk,agt larantuka rote via klb,kpe larantuka sabu via klb,kpg,rte larantuka saumlaki via kpg,kib larantuka selayar via mrp larantuka semarang via ibj,bma,maks,btt larantuka surabaya via kpg,end,wep,bma,bna larantuka surabaya via rom,ranks larantuka surabaya via klb,kpp,rte,sbu,end,wgp,bma,bna larantuka tg.priok via ram,mms,sby larantuka timika via kpr,klb,smf,tua,dbo larantuka tual via kpg,kib,smt larantuka waingapu via kpg,end larantuka waingapu via klb,kpg,rte,sbu,end larantuka surabaya via biji,bma,mks,btt larantuka ambon via kpglwb larantuka fak fak via kpg, iwb,amb larantuka sorong via kps. iwb,amb,fak larantuka manokwari via kpg iwb,amb,fak,srg larantuka wasior via kpg.lwb,amb,fak,srg,mnw larantuka nabire via kpg,lvb,amb,fak,srg,mnw,wsr larantuka makassar larantuka pare pare via mks larantuka balikpapan via mks,pre larantuka pantulan via mks,pre,bpp larantuka tarakan via mks,pre,bpp,ptl larantuka nunukan via mks,pre,bpp,ptr,trk ibarat agats via tual,dobj,tmk ibarat mahal via sml, bnd larat ambon via smi, bnd, amh ibarat banda via sml ibarat bau bau via sml, bnd, amh, amb, wnc ibarat benda via mil, bnd, amh, amb, wnc, mks, bma ibarat bima via snl, bnd, amh, amb, wnc, mks ibarat bobo via tual ibarat makassar via sml, bnd, amh, amb, wnc, bau larat merauke via tual,dobj,tmk,agt ##larat tual #larat wangi via sml, bnd, amh, amb lembar bangga! via bma, ibi,mks,bau,rha,knd,kdi,wk lembar bau bau via bma, ibi,mks lembar benda lembar bima lembar bitung bma,lbj,mks,ban,rha,kdr,kdl,hvk,g rp. penumpang lembar bitung via bma, ibj,mks,bau,rha,knd,kdl, iwk,bgi,grt lembar gorontalo via bma, ibj,mks,bau,rha,kdr,kdl,wk lembar gorontalo via bma, ibj,ras,bau,rha,knd,kcda, iwk, bgi lembar kendari via bma, ibj,mks,bau,rha lembar koloniale via bma, ibi,mks,bau,rha,kdr lembar labuan bajo via bma lembar luwuk via bma,lbi,mks,bau,rha,kdr,kdi lembar makassar via bma,lbj lembar raha via bma,lbj,ranks,bau #lembar semarang via bna,sby lembar surabaya via bna lembar waingapu lembar ende via wai lembar surabaya lesung belinya via kig lesung kijang lesung miai via tmp,ntn lesung natuna via tmp jantung pontianak via tmp,ntn,mdi,srn #lesung serapan via temp,ntn,mdi jantung surabaya via tmp,itn,mdi,smn,ptk jantung tambalan via tmp,ntn,mdi,sm jantung arema lesung tg.pandan via kig jantung tg.priok via kig.bny lesung "fg.priok via kig.tpn ilewoleba balikpapan via more,mks,pre,blp,trk,nnk ilewoleba balikpapan via mre,mks,pre jlewoleba bau bau via mre,mks,pre,blp,trk,nnk,blp,pre,mks jlewoleba kijang via irk,mmr,mks,sby,tgp lewoleba kupang jilewoleba makassar via irk,mmr lewoleba maumere jlewoleba maumere via irk ilewoleba nunukan via mre,mks,pre,blp,trk ilewoleba nunukan via mmr,mks,pre,blp,pti,trk ilewoleba pantulan via mmr,mks,pre,bip ilewoleba pare pare via mre,mks,pre,blp,trk,nnk,blp ilewoleba tarakan via mer,mks,pre,blp,pti ilewoleba tg.priok via irk,mmr,mks,sby jilewoleba ambon #lewoleba fak fak via amb #lewoleba sorong via amb,fak jlewoleba manokwari via amb,fak,srg jlewoleba wasior via amb,fak,srg,mnw jlewoleba nabire yia amb,fak,srg, mnw,wsr kliring bitung via thn,sia kliring bitung via mrr,thn,sia klirikliring more kliring manga via krg kliring togian via thm,sia,btg,ert kliring poso via thn,sia,btp,ert,ptg kliring siau via rarr,thn kliring siau via thn kliring tahuna #larung tahuna via #larung ternate via thn,sia,btg,grt,ptx,pso,ptg,grt,bte kliring ternate via mrr,thn,sia, btg,tbi,bli,gbe kliring tobelo via mrr,thn,sia,btg kliring kahikitang via than, kliring kahikitang via more, thn jloweleba balikpapan via mre,mks,pre jloweleba balikpapan via rare,mks,pre,blp,trk,nnk jiloweleba bau bau via mre,mks,pre,bip,trk,nnk,blp,pre,mks iloweleba kupang jiloweleba makassar via mre iloweleba makassar via mre,mks,pre,blp,trk,nuk,blp,pre iloweleba maumere iloweleba nunukan via mre,mks,pre,blp,trk m13bau,mks,lbj,bma,amp luwuk bima via kdl,kdr,rha,bau,mks,t! luwuk koloniale #irama via kdlkdr pel maa pang rp. penumpang) luwuk semarang via kdl,knd rha,ban,mks,lbj,bma,lbr,bna,sby #luwuk surabaya via kdl,knd,rha, bau,teks, ibi,bma,lbr,bna makassar agats via bau,wnc,amb,bnd,smi,tua,dbo,tmk makassar agats via btg,sort,srg,fak,kmn,tmk makassar agats via bma,lbi, irk,kpg,kib,sml,tua,dbo,tmk makassar ambon via bau,nml makassar ambon makassar ambon via bau,ric makassar ambon via bau makassar balikpapan via pre,bi#makassar banggai via bau,rha,knd,kdi, iwk makassar batam via sby,tgp makassar batulicin makassar bau bau via pre,btp,trk,nnk,bip,pre,mks makassar bau bau makassar benda via ibi,bma,amp makassar benda via bma makassar biak via bau, bgi,btg,tnt,srg,mwr,wsr,nbr,sri #makassar biak via amb,srg makassar biak via bau,nml,amb,fak,srg, mwr,wsr,nbr,sri,ipr makassar bima makassar bima via ibj makassar bitung via bau,bgi makassar bitung via bau,nm lamb,tnt makassar bitung via bau,rha,kdr,kdl,lwk,ert makassar bitung makassar bitung via bau,rha,knd,kdl, iwk,bgi,grt makassar cirebon via btl,smg makassar dobj via bau,amb,bnd,tua |makassar via bau,wnc,amb,bnd,smi, tua makassar dobj via bma, ibj, irk,kpg,klb,sml,tua makassar ende via bma, ibi,wgp makassar fak fak via bau,amb,bnd,tua,dbo,kmn makassar fak fak via bau,nml,amb makassar far fak via btg,mrt,srg makassar gorontalo via bau,rha,kdr,kdl,wk makassar gorontalo via bau,rha,knd,kdl, iwk,bgi makassar jayapura via bau,bgi,btg,tnt,srg, rni,amb,fak,srg,mwr,wer,nbr,sri makassar jayapura via sreg, mwt,wsr,nbr,sri makassar kaimana via bau,amb,bnd,tua,dbo makassar kaimana via btg,art,srg,fak. makassar kalabahi via syrmorp,irk makassar kalabahi via bma, ibi, irk,kpg makassar kendari via bau,rha makassar kijang via sby,tip makassar koloniale via bau,rha,kdr h486 makassar kumai via bin,smg makassar kupang via pre,blp,trk,nnk,b ip,pre,mks,mre,lwb makassar kupang via bra, ibi,wep,end makassar kupang via mmr,irk makassar kupang via mre, iwb makassar kupang via mor,irk, iwb makassar kupang via bma, ibj, irk makassar kupang via mrr,kpg makassar labuan bajo makassar labuanbajo via bma makassar larantuka via syr,map makassar larantuka via mmr makassar larantuka via bma, ibj makassar lembar via biji,bma makassar lewoleba via pre,blp,trk,nnk,bip,pre, mks,mre makassar lewoleba via mre #makassar lewoleba via mar,lrk makassar luwuk via bau,rha,kdr,kdl makassar makassar via pre, blp,trk,nnk,blmanokwari yia amb,srg makassar marapokot via syr makassar maumere via pre,bip,trk,nnk,blp,pre,mks makassar maumere makassar merauke via bau,wnc,amb,bnd,smi,tua,dbo,tmk,agt makassar merauke via btg,mrt,srg,fak,kmn,tmk,agt makassar merauke via bra, ibi, irk,kpg.klb,sml,tua,dbo,mmk,agt makassar morotai via btg makassar nabire via ban, bgi,btg,tnt,srg,rner,wsr (makassar nabire via bau,oral,amb,fak,erg,mwr makassar nabire via stein,w makassar nabire via bau,nml,amb,fak,srg, mwr,wsr makassar namea via bau #makassar nunukan via pre,bip,trk makassar nunukan via pre,bip,pt!,trk makassar pantulan via blp (makassar pantulan via pre,bip mam rp. penumpang) makassar pare pare via pre,blp,trk,nnk,blp makassar pare pare makassar raha via bau makassar saumlaki via bau,wnc,amb,bnd makassar saumlaki via bma,lbj, irk,kpg,i#makassar serui via bau,mnl,amb,fak,srg, mwr,wsr,nbr makassar serui via srgmwr,wsr|makassar sorong via amb bi, bara,tbr,bna makassar tarakan via pre,blp makassar tarakan via pre,bip,ptl makassar ternate via ban,e,fak,kmn makassar timika via bma, ibj, irk,psg,klb,smt,tua,dbo makassar toli toli via blp,pti makassar toli voli via pre,blp,trk,nnk makassar tual via bau,amb,bnd makassar 'tual via bau,wnc,amb,bnd,sml makassar tual via bara, ibi, irk,kps,klb,seal makassar waingapu via bma, ibj makassar wangi via bau makassar wasior via bau,bgi,btg,tnt,srg,mwr |makassar wasior via srg,mwr makassar wasior via bau,nml,amb,fak,srg,mwr makassar mahal via bau,inci,amb makassar bacan via bau,bgi,bit,ter makassar larat viamanokwari ambon via srg manokwari amurang via mwr,srg,tnt,btg #manokwari balikpapan via srg,fak,amb,nmt,bau,mks manokwari balikpapan via srg,int,bte,pti manokwari banggai via srg,tnt,btg manokwari bau bau yia srg,tnt,btg,bgi manokwari bau bau via srg,fak,amb,nml manokwari bau bau via srg manokwari biak via wsr,mbr,sri manokwari biak via nbr,sri manokwari biak via wer,nbr,srijpr manokwari biak via sri manokwari bitung via srg,tnt #manokwari fak fak via srg manokwari jayapura via wsr,nbr,sri,bik manokwari jayapura via wsr,nbr manokwari jayapura #manokwari jayapura via nbr,sri #manokwari jayapura via sri manokwari jayapura via nbr,ari,bia manokwari jayapura via wsr,nbr,sri manokwari jayapura via sri,bia #manokwari makassar via srg,tnt, btg, bgi, bau manokwari makassar via srg,fak,amb,nml,bau #manokwari makassar via srg manokwari makassar via srg,bau manokwari makassar via srg,amb manokwari nabire via wsr #manokwari nabire manokwari namea via sepak,amb manokwari pantulan via srg,fak,amb,nmt,bau,mks,blp manokwari pantulan via srg,imbr manokwari seru! via abr manokwari serui manokwari sorong manokwari surabaya via srg,mka manokwari surabaya via srg,bau,mks manokwari surabaya via srg,tnt,btg,ptl,blp manokwari surabaya via saab,mks manokwari ternate via arg #manokwari! tg. priok via mer,srg,fak,amb,nml,bau,mks pee rp. penumpang manokwari tg.priok via srg,bau,mks,sby manokwari tg. priok via urgent,bte,tol,ptl,bip,sby manokwari tg.priok via srg,amb,mks,sby manokwari toli toli via srg,fak,amb,nml,bau,mks,blp,ptl manokwari "voli toli via srg,tnt,btg manokwari wasior manokwari buol via srg,ter,bit,arr |manokwari bacan via srg manokwari kupang via srg,fak,amb manokwari lewoleba via srg,fak.amb,kpg manokwari larantuka via srg,fak,amb,kps, iwb manokwari maumere via srg,fak,amb,kps. iwb, itk imarapokot kalabahi via irk imarapokot larantuka imarapokot makassar via syr imarapokot selayar imarapokot labuanbajo imarapokot makassar via ibj improve bitung via thn,sia jambore buli via thn,sia,btg,tbl improve gene via thn,sia,btg,tbl,bli jambore karang via irg jambore larung improve manga via irg,ktg improve siau via thn improve tahuna improve ternate via thn,sia,btg.tbl,bh,ebe improve tobelo via thn,sia,btg jambore kahikitang via thn maumere balikpapan via mks,pre,bip,trk,nnk maumere balikpapan via mks,pre maumere bau bau via mks,pre,blp,trk,nnk,bip,pre,mks maumere kijang via mks,sby,tep maumere kupang #maumere kupang via irk,iwmks,pre,blp,trk,nnk,bimks,pre,blp maumere pare pare via mks,pre,blp,trk,nnk,bip maumere pare pare via maks maumere surabaya via miss maumere tarakan via mks,pre,blp maumere tarakan via mks,pre,blp,ptt maumere tg, priok via mks,sby maumere ambon via itk,kpg iwb maumere fak fak via itk,kpg. iwb,amb maumere sorong via ltk,kps,vb,amb,fak maumere manokwari via itik,kpg iwb,amb,fak,srg maumere wasior via itk,kpg, iwb,amb,fak,srg,mnw maumere nabire via itk,kps.into, mks, pare2 maumere pantulan via hnk, mer, pare2, bikin maumere tarakan via into, mer, pare2, bikin, putin maumere nunukan via into, mks, pare2, bikin, putin, tren merauke agats merauke ambon via apt,tmk,dbo,tira, ami, bnd merauke barang bacan via agt,tmk,tua,kmn,fak,arg merauke banda via agt,tmk,dbo,tua,sml merauke banggai via apt,tmk,tua,kmn,fak,srg,bbp,btg merauke batulicin via agt,tmk,dbo,tua,sml,klb,kpg, irk, ibi,bma,mks merauke bau bau via agt,tmk.dbo,tua,smi,bnd,,amb,wnc merauke bau bau via agt,tmk,tua,kmm,fak,srg, bbg, bte, bgi merauke benda via agt,tmk,dbo,tua,mil, bnd,amb,wnc,bau,mks,bma merauke bima via agt.tmk,dbo,tua,smi,bnd,amb,wne,bau,mks merauke bima via agt,tmk,dbo,tua,smi,klb,kpg, irk,ibi merauke bitung via agt,tmk,kmn,fak,srp merauke bitung via agt,trik,kmm,fak,srg,mrt merauke bitung via agt,tmk,tua,kmn,fak,srg,bbg merauke cirebon via agt,tmk,dbo,tua,sml,klb,kpg, irk, ibi,bma,mks,btl,amg merauke dobj via agt,tmk merauke fak fak via agt,tmkmerauke kupang via agt,tmk,dbo,tua,sml,kib merauke labuanbajo via agt,tmk,dbo,tua,smic,hau merauke makassar vja agt,tank,tua,kmn,fak,srg,bbg,btg,bgi,bau |merauke makassar via agt,tmk,dbo,tua,sml,kib,kpg, irk, ibiim,dbo,tua,sm!,klb,kpp, irk, ibj,bma,mks,bti merauke sorong via agt,tmk,kmn,fak #merauke sorong via agt,tan.tmk.tua,kmn,fak,srg, bbs, bts, bgi,bau,mks rp. penumpang) merauke tg.priok via agt,tmk,dbo,tua,smi,bnd,amb,wne,bau,mks,bma,bna,sby merauke timika via agt merauke 'tual via agt,tmk,dbo merauke tual via agt,tmk merauke wangi via agt,tmk,dbo,tua,sml,bnd,amb merauke mahal via agt,tmk,dobj,tual, irt,saum,bnd merauke larat via agt,tmk,dobj,tua merauke surabaya via agt,tmk,dobj,tual,saum,kbh,kpg,trn, ibj,bma,btl imbangan bitung via ktg,trg.rarr,thn,sia imbangan bitung via krg,irg,thn,sia imbangan buli via ktg, irg,mrr,thn,sia,btg,tbl imbangan gene via ktg, ire,mrr,thn,sia,btg,tbl,bli jmiangas gorontalo via krg,rg,thn,sin,btg jmiangas karang imbangan larung via ktg jmiangas more via ktg. irg manga togian via krg, irg,thn,sia,btg.ert manga poso via kegg,thn,sia, btg,ert,ptg jmiangas siau via ktg, irg,mrr,thn imbangan siau via krg, irg,thn imbangan tahuna via ktg,lre.mrr imbangan tahuna via krg,lrg imbangan ternate via krg irg,thn,sia, btg,ert,pts.pso,pte,ert,bte imbangan ternate via ktg, irg,mrr,thn,sia,btg.tbl,bhmarie, thn imitasi belinya via ntn,tmp. ite.kjg miai kijang via ntn,tmp,ltg imitasi lesung via ntn,tmp #miai natuna #miai pontianak via srn jidai serapan #miai surabaya via srn,ptk amida! tambalan via srn #miai arema via ntn imitasi tg.pandan via ntn,trp, itg,kig imitasi tg. priok via ntn,tmp, itg,kig,bny imitasi tg. priok via ntn,trp, itg,kig,tpn ima ambon via tpa,sml ima bula via tpa,sm),amb,gsr moa geser via tpa,sm|,amb moa risa moa saumlaki via tpa jima tepat morotai agats via srg,fak, kmn,tmk #morotai bitung #morotai fak fak via srg morotai! kaimana via srg,fak morotai merauke via srg,fak,kmn,tmk,agt #morotai sorong morotai timika via srg.fak,kmn nabire ambon via mwr,srg,fak #nabire ambon via wsr,mwr,srg,fak nabire amurang via mwr,srg,tnt,bte nabire balikpapan via mwr,srg,fak,amb,nml,bau,mks nabire balikpapan via mwr,srg,tnt,bte,pti nabire balikpapan via mwr,srg,tnt,btg,tol,pti nabire banggai via wsr,mwr,srg,tnt,bts nabire bau bau via wsr,mwr,srp,tnt,btg,bei nabire bau bau via mwr,srg,fak,amb,nml nabire bau bau via wsr,mwr,srg,fak,amb,ami nabire biak via sri nabire biak via sirip nabire bitung via wsr,mwr,srg,tnt nabire bitung via mer,srg,tnt nabire fak fak via mwr,arg nabire efek fak via wsr,mw tr,srg nabire jayapura via sri,bik nabire makassar via wsr,i t,srg,tnt,btg, bei,bau nabire makassar via mwr,srg,fak,amb,nmi,bau nabire makassar via sr, wr, srg nabire makassar wsr,mwr,sre fak,amb,nml, bau nabire manokwari nabire manokwari via wsr nabire namea via mwr,srg,fak,amb nabire pantulan via mur,srg,fak,amb,rmi, bau, mks,bip nabire pantulan via mwr,srp,tnt,btp nabire pantulan via murung,tnt,btg,tol #nabire semarang via wsr,mwr,srg,mks,sby nabire serui nabire sorong via wsr,mwr nabire surabaya via wsr,mwr,srg,mms nabire surabaya via mwr,srg,tnt, btg,ptl,blp nabire ternate via war,mwr,arg nabire ternate yia mur,srg #nabire tg. priok via wer,mwr,srg,fak,amb,nml,bau,mks nabire tg. priok via mur,srg,tnt,bte,tol,ptl, bip,sby nabire toli toli via mwr,erg,fak,amb,nml,bau,mke,bip,ptl nabire toli toli via mur,srg,tnt,btg nabire wasior nabire buol via mana,srg,ter,bit,amr nabire bacan via sri, biak, mnw, srg nabire kupang via wsr,mnw,srg,fak,amb nabire lewoleba via wsr,mnw,erg,fak,arab,kpg nabire larantuka via wsr,mnw,srg,fak,amb,kpg,lwb pem rang rp. penumpang) nabire maumere via wsr,mnw,srg,fak,amb,kpg,lwb,ltk namea ambon inamlba balikpapan via bau,mks namea banggai via snn,tnt,btg jinamlea batam yia bau,mks,sby,tgp jinamlea bau bau namea bau bau via snn,tntbtg,bgi namea biak via amb,fak,srg,mwr,wsr,nbr,sri,i#namea jayapura via amb,fak,srg,mwr,wsr,nbr,sri namea kijang via bau,mks,sby,tip #namea makassar via bau #namea makassar via snn,tnt,btg,bsi, bau #namea manokwari via amb,fak,srg namea nabire via amb,fak,erg,mwr namea nabire yia amb,fak,sre,mwr,wsr jinamlfak namea surabaya via bau, mks namea ternate via amb namea (ternate via snn namea tg. priok via ban,mks namea tg.priok via bau,mka,sby namea toli toli via bau,mks,blp,pt namea wasior via amb,fak,srg,mwr inamrole ambon natuna belinya via bmp, ite,kig natuna kijang via tmp, itg natuna lesung via tmp natuna miai natuna pontianak via mdi,smn natuna serapan via mdi #natuna surabaya via mdi,srn,ptk natuna tambalan via mdi,sm natuna 'arema natuna 'tg.pandan via trp, itg,kig natuna tg.priok via trap, ite,kig, bri natuna tg.priok via trp, its.kis,tpn nunukan balikpapan #nunukan balikpapan via tli #nunukan bau bau via bip,pre,mks #nunukan kupang via blp,pre,mks,mre,lwb nunukan lewoleba via blp,pre,mks,rare nunukan lewoleba via tti,b ip,pre,mks,mmr nunukan makassar via blp,pre nunukan makassar via tli,bip,pre #nunukan maumere via blp,pre,mks nunukan maumere via tli,blp,pre,mks #nunukan pare pare via blp nunukan pare pare via tii,blp nunukan semarang via blp,pre,mks nunukan toli toli nunukan larantuka via toli2, bukan, pare2, mks, more nunukan larantuka via toli2, bikin, pare2, mks, more #p. togian ambon via grt,btg,tnt,snn,nml jp. togian bitung via grt jp. togian gorontalo ip. togian namea via grt.btg,tnt,snn jp. togian poso ip. togian sarana via grt,btg,tnt jp. togian ternate via grt,btg padang gn, sitoli padang sibolga via gst padang tg.priok jpantoloan ambon via blp,mks,bau,nml pantulan amurang via tol jpantoloan balikpapan |pantulan balikpapan via trk,rmk ipantoloan bau bau via blp,mks |pantulan bau bau via trk,nnk,blp,pre,mks ipantoloan biak via tol,btg,tnt,srg,mwr,nbr,sri |ipantoloan bitung ipantoloan bitung via tol ipantoloan fak fak via blp,mks,bau,nml,amb ipantoloan jayapura via bte,tnt,srg,mwr,nbr,sri jipantoloan jayapura via tol,btg,tnt,srg,mwr,nbr,sri,bia jpantoloan makassar via bip ipantoloan makassar via trk,ajpantoloan manokwari via tol,btg,tnt,srg jpantoloan nabire via bip,mks,bau,nml,amb,fak,srg,mwr jpantoloan nabire via bte,tnt,srg,mwr jpantoloan nabire via tol,btg,tnt,sre,mwr jpantoloan namea via blp,mks,bau jpantoloan nunukan via #pantulan pare pare via trk,nnk,bip jpantoloan serui via btg,tnt,srg,mwr,nbr ipantoloan serui via tol,btg,tnt,srg mwr,nbr (pantulan sorong via blp,mks,bau,mi,amb,fak rp. penumpang) tpantoloan sorong via btg,tnt ipantoloan sorong via tol,btg,tnt tpantoloan surabaya via bip fpantoloan tarakan #pantulan ternate via btg fpantoloan ternate via tol,btg ypantoloan tg.priok via bip,sby ipantoloan toli toli pare pare balikpapan via bip,trk,nnk pare pare balikpapan ipar pare bau bau via bip,trk,nnk,blp,pre,mks ipar pare bau bau via mks ipar pare kupang via bip,trk,nnk,blp,pre, mks,rare,hvb ipar pare kupang via mks,mre,lwb ipar pare lewoleba via bip,trk,nnk,blp,pre,mks,mre pare pare lewoleba via mks,mre |ipar pare makassar via bip,trk,nnk,blp,pre ipar pare makassar ipar pare maumere via blp,trk,nnk,blp,pre,mks ipar pare maumere via mks ipar pare nunukan via blp,trk |pare pare nunukan via blp.pt ltr pare pare pantulan via blp ipar pare pare pare via ip,trk,nnk,blp pare pare semarang via mks ipar pare tawaran via blp pare pare tarakan via blp,pt pare pare toli toli via blp,trk,ank pare pare larantuka via mer, mara pare pare (average) bontang pare pare (average) bima via mks pare pare (average) labuanbajo via mks, bma (pontianak belinya via srn,mdi,ntn,tmp,its,kig pontianak kijang via srn,mdi,ntn, tmp, itg pontianak kumai via smg pontianak lesung via srn,mdi,ntn,tmp pontianak miai via 'pontianak natuna via srn,mdi #pontianak semarang pontianak serapan #pontianak surabaya #pontianak surabaya via smg,kmi (pontianak tambalan #pontianak arema via srn,mdi,ntn #pontianak tg.pandan pontianak tg.pandan via srn,mdi,ntn,trp,ltg,kis #pontianak tg.priok via srn,mdi,ntn,tmp, its,kis,bny pontianak tg.priok via tpd pontianak tg.priok pontianak tg.priok via srn,mdi,ntn,trp,ltg,kig,ton poso ambon via ptg,ert,btg,tnt,snn,nml poso bitung via ptg,grt (poso gorontalo via ptg poso namea via ptg,grt,bte,tnt,snn poso togian poso sarana via pte,ert,btg,tnt poso ternate via ptg,grt,btg irama banggai via knd,kdl, iwk irama bau bau irama benda via bau,mks, ibi,bma,amp irama bima via bau,mks, ibj raha bitung via kdr,kdi, iwk,ert raha bitung via knd,kdl iwk,bgi,grt raha gorontalo via kdr,kdi, iwk irama gorontalo via knd,kdi,kvk,bgi irama kendari graha koloniale via kdr irama labuan bajo via bau,mks graha lembar via bau,mks, ibi,bma irama luwuk via kdr,kdi graha makassar via bau graha semarang via bau,mks, ibi,bma,lbr,bna,sby irama surabaya via bau,mks,tbj,bma,lbr,bna wrote benda via sbu,end,wgp,bma wrote bima via sbu,end,gep wrote ende via sbu wrote kalabahi via kpg, irk wrote kupang wrote larantuka via kpg wrote sabu wrote surabaya via sbu,end, wgp,bma,bna wrote waingapu via sbu,end sabu benda via end, wgp,bma sabu bima via end,wgp sabu ende sabu kalabahi via rte,kpg, irk sabu kupang via rte sabu larantuka via rte,kpg sabu rote sabu surabaya via end,wgp,bma,bna #sabu waingapu via end sampit agats via sby,bna,bma, ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,sml,tua,dbo,tmk sampit agats via sby,btl,mks,bma,lbi, irk,kps,klb,smi,tua,dbo,tmk sampit ambon via sby,bna,bma, ibj,mks,bau,wnc sampit balikpapan via sby,btf,bru,big,grt sampit balikpapan via smg,btl,bru,bie selama pama rp. penumpang) sampit balikpapan via smg,btl,bru,blg,bon #sampit banda via sby,bna,bma, ibj,mks,bar,wne,amb sampit barru via sby,bti sampit barru via smp,btl 'sampit batulicin via sby sampit batulicin via smg sampit bau bau via sby,bna,bma,ibi,mks sampit bawean (sampit belang belang via sby,btl,bru #sampit belang belang via smg,btl,bru sampit benda via sby |sampit bima via sby,bna sampit bima via sby,bti,mks sampit bontang via smg,btl,bru,blg sampit cirebon via smg sampit via sby,bna,bma,lbj,mks,bau,wnc,amb,bnd,smi,tua sampit via sby,btl,mks,bma,bj, irk,kpg,ktb,smi,tua sampit kalabahi via sby, bti,mks,bma,tbi, irk,kpg sampit kupang via sby,bti,mks,bma, ibi, irk sampit labuanbajo via sby,bna,bma sampit labuanbajo via sby,bti,mks,bma sampit larantuka via sby,bti,mks,bma, ibj sampit makassar via sby,bna,bma, ibj sampit makassar via sby,bti sampit merauke via sby,bna,bma, ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,sent,tua,dbo,tmk,agt sampit merauke via sby,btl,mks,bma,lbj, irk,kpg,klb,smi,tua,dbo,tmk,agt sampit saumlaki via sby,bna,bma,lbi,mks,bau, wnc,amb,bnd sampit saumlaki via sby,bti,mks,bma, ibi big sampit tanah grogol via smg.btl,bru,big,blp sampit tanah grogol via smg, btt,bru,big,bon,bip sampit timika via sby,bna,bma, ibi,mks,bau,wnc,amb,bnd,sml,tua,dbo sampit '"timika via sby,btl,mks,bma,lbi, irk,kpg,klb,sml,tua,dbo sampit tual via sbv,bna,bma,lbj,mks,bau,wnc,amb,bnd,sml sampit tual via sby,btl,mks,bma,lbi irk,kpg,klb,sml sampit wangi via sby,bna,bma,lbj,mks,bau sampit bontang via smg, blc, pre sampit karimun jawa via smg sampit kumai via sby sampit pare pare (average) via smg, ble 1sampit semarang via sby, kami |istana ambon via nmi |sarana banggai via tnt,btg |sarana bau bau via tnt,bte,bgi istana bitung via tnt istana bula via nm|,amb,gsr istana geser via nmi,amb sarana makassar via tnt,btg,bgi,bau istana namea istana ternate jsaumlaki agats via tua,dbo,hmk jsaumlaki ambon #saumlaki ambon via bnd jsaumlaki banda isaumlaki batulicin via klb,kpg, irk, ibj,bma,mks isaumlaki bau bau via bnd,arab,wnc isaumlaki benda via bnd,amb,once,bau,mks,bma jsaumlaki bima via bnd,amb,wne,bau,mks jsaumlaki bima via klb,kpg, irk,tbj saumlaki bula via amb,gsr isaumlaki cirebon via klb,kpg, irk, ibj,bma,mks,bti,smg saumlaki dobj via tua jsaumlaki geser via amb |saumlaki kalabahi isaumlaki kisah via tpa,moa isaumlaki kupang via klb |saumlaki labuanbajo via kib,kpp,lrk isaumlaki larantuka via kib,kpg (saumlaki makassar via bnd,amb,wnc,bau isaumlaki makassar via klb,kpg. irk. ibi,bma isaumlaki merauke via tua,dbo,tmk,agt isaumlaki moa via tpa isaumlaki namea via amb isaumlaki sarana via amb,nm! isaumlaki semarang via klb,kpg, irk, ibi,bma,mks,btl isaumlaki surabaya via bnd,amb,wnc,bau,mks,hma,bna isaumlaki tepat #saumlaki tg. priok via bnd,amb,wnc,bau,mks,bma,bna,sby #saumlaki timika via tua,dbo jsaumlaki tual jsaumlaki wangi via bnd,amb #saumlaki mahal via bnd jsaumlaki larat selayar kalabahi via arp,rk selayar larantuka via mrp #selayar makassar selayar marapokot semarang agats via spt,sby,btl,mks,bma,lbi, irk,kps,klb,sml,tua,dbo,tmk semarang ambon via tgp,sby,mks,bau |semarang ambon via sby,mks,bau |semarang balikpapan via spt,sby,bti,bru,big,ert semarang balikpapan via btl,bru,blg semarang balikpapan via btl,bru,blg,bon rp. penumpang) semarang balikpapan via mks,pre semarang balikpapan via smg 'semarang banda via tgp,sby,mks,bau,amb semarang banda via sby,mks,bau,amb #semarang banggai via bna, ibr,bma, ibj,mks,bau,rha,knd,kdl,iwk semarang banjarmasin #semarang barru via spt,sby,btl semarang barru via btl |semarang batulicin via spt,sby #semarang batulicin (semarang bau bau via tgp,sby,mks semarang bau bau via sby,mks semarang bau bau via bna,lbr,bma, ibj,mks semarang belang belang via gatsby,btl,bru semarang belang belang via btl,bru semarang benda semarang bima via bin,mks,lbi #semarang bima via spt,sby,btl,mks semarang bima via bna,lbr semarang bitung via bna, ibr,bma, ibj,muse,bau,rha,knd,kdi, iwk,bgi,ert semarang bontang via btl,bru,blg (semarang cirebon semarang dobj via tep,sby,mks,bau,amb,bnd,tua semarang via sby,mks,bau,amb,bnd,tua semarang injajzio) via spt,sby,bti,mks,bma,ibj, irk,kpg,k ib,smi,tua ibi,mks,bau,rha,knd,kdl, iwk,bgi semarang kaimana via tgp,sby,mks,bau,amb,bnd,tua,dbo semarang kaimana via sby,mks,bau,amb,bnd,tua,dbo |semarang kalabahi via spt,sby,btt,mks,bma, ibj, irk,kpg semarang kendari via bna, ibr,bma, ibj,mks,bau,rha semarang koloniale via bna,lbr,bma, ibj,mks,bau,rha,knd semarang kumai (semarang kupang via spt,sby,btl,mks,bara,lbj, irk semarang labuan bajo via bin,mks |semarang labuanbajo via sp4sby,btl,mks,bma semarang labuanbajo via bna, ibr,bma semarang larantuka via spt,sby,btl,mks,bma,lbj semarang lembar via bna |semarang luwuk via bna,lbr,bma,lbj,mks,bau,rha,knd,kdi semarang makassar via blibr,bma,lbj |semarang makassar |semarang merauke via spt,sby,btl,mks,bma, ibi, irk,kpsontianak semarang raha via bna,lbr,bma, ibi,mks,bau semarang sampit semarang saumlaki via spt,sby,bti,mks, bma, ibi, irk,kps,klb semarang surabaya via ptk semarang surabaya via smp semarang surabaya via tgp (semarang surabaya semarang surabaya via kmi semarang tanah grogol via spt,sby, bti,bru,blg s77, (semarang tanah grogol via btl,bru,blg,blp semarang tanah grogol via bil, bru,blg, bor,blp semarang tarakan via mks,pre,bip semarang tg. priok semarang timika via spt,sby, bt!,mks,bra, ibj, irk,kpg,kib,mi'tual via spt,sby,btl,mks,bma,lbj, irk,kpg,kib,sml semarang bontang via blc, pre (semarang karimun jawa (semarang pare pare (average) via blc serapan belinya via mdi,ntn,tmp,ltg,kig serapan kijang via mdi,nto,tmp, itg serapan lesung via mdi,ntn,tmp serapan miai serapan natuna via mdi serapan pontianak |serapan surabaya via ptk |serapan tambalan serapan arema via mdi,ntn |serapan tg.pandan via mdi,ntn,trp, teki serapan tg. priok via mdi,ntn,tmp, itg,kig,bny serapan tg.priok via mdi,ntn,trp, ite.kir.tpn serui ambon via nbr,wsr,mwr,srg,fak serui ambon via wr, 'serui amurang via nbr,mwr,srg,tnt,btg serui balikpapan via nbr,mwr,srg,tnt,bte.ptl serui balikpapan via nbr,mwr,srg,tnt,bte,golput 3serui banggai via obr,wsr,mwr,srg,tnt, seru! bau bau via nbr,user,mwr,srg,tnt,btg,bgi serui bau bau via umur,srg serui bau bau via nbr,wsr,mwr,arg,fak,amb,nml serui biak serui biak via jpr serui bitung via nbr,wsr,mer,srg,tnt eui bitung via nbr,mwr,sre,tnt rp. penumpang) serui fak fak via nbr,wsr,mwr,srg serui jayapura serui jayapura via bia #serui makassar via nbr,wsr,mwr,srg,tnt, btg, bgi,bau serui makassar via mwr,srg,bau #serui makassar via nbr,wsr,mwr,srg,fak,amb,nmi, bau serui makassar via nbr,wsr,mwr,srg 'serui makassar via mwr,sr,erg,tnt,btg serui pantulan via nbr,mwr,srg,tnt,btg,tol serui semarang via nbr,wsr,mwr,srg,mks,sbv serui sorong via nbr,wsr,mwr serui sorong via nbr,mwr serui sorong via mur 'serui surabaya via nbr,mwr,srg,tnt,bte,ptl,blp serui surabaya via mwr,srg,bau,mks #serui surabaya via nbr,mwr,srg,tnt,btg,tol,ptl,bip serui surabaya via nbr,wsr, mwr,srg,mks serui surabaya via mwr,srg,amb,mks serui ternate via nbr,wsr,mwr,srg |serui ternate via nbr,mwr,srg serui tg. priok via nbr,wsr,mwr,srg,fak,arb,nml,bau,mks |serui tg.priok via mwr,srg,bau,mks,sby serui tg.priok via nbr,mwr,srg,tnt.btg,tol,ptl,btp,sby |serui tg. priok via mwr,srg,amb,mks,sby serui toli toli via nbr,mwr,srg,tnt,btg serui wasior via nbr serui buol via nbr,mnw,srg,ter,bit,amr serui bacan via biak, mwr, srg isian bitung |siau buli via btg.tb! |siau gene via btg,tbt,bli isian gorontalo via btg isian karang via thn,rarr,irg |siau karang via thn, irg isian larung via thn,mrr isian larung via thn isian more via thm siau manga via thn,merr, irg,ktg siau manga via thn, irg,krg siau togian via btg,ert 1siau poso via btg,ert.ptg siau tahuna isian ternate via btg,ert.pts.pso,pts.ert,bte isian ternate via btg,tbl,bli,gbe isian tobelo via btg 1sibolga padang sibolga tg. priok via pdg jorong agats via fak,kmn,tmk jorong ambon sorong ambon via fak sorong amurang via tnt,btg sorong barang bacan jorong balikpapan via fak,amb,nml,bau,mks sorong balikpapan via tnt,btgptl |sorong balikpapan via tnt,btg,tol,pti sorong banggai via tnt,btg |sorong banggai via bbg,btg |strong bau bau via tnt,btg,bgi |sorong bau bau via fak,amb,nml sorong bau bau |er,nbr,sri,jpr sorong bitung sorong bitung via mrt |sorong bitung via bbg sorong bitung via tnt sorong fak fak (sorong jayapura via mwr,sri 'sorong jayapura via mwr,nbr,sri,bia #sorong jayapura via mwr,wsr,nbr,sri 'sorong kaimana via fak jorong makassar via tnt,bte,bgi,bau sorong makassar via fak,amb,nml,bau jorong makassar via amb sorong makassar sorong makassar via bau |sorong makassar via bbg,btg,bgi,bau |sorong manokwari sorong merauke via fak,kmn,tmk,agt sorong merauke via fak,kmn,tua,tmk,agt (sorong morotai jorong nabire via mut, wwr ema png rp. penumpang) iso ora,btg,tol jorong semarang via mks,sby sorong serui via mer, wsr,nbr sorong serui via mwr,nbr sorong serui viabtg,toll,blp sorong ternate sorong priok via amb,mks,sby sorong tg. priok via fak,amb,nml,bau,mks sorong tg.priok via bau,mks,sby sorong tg.priok via tnt,btg.to lpml,blp,sby sorong timika via fak,kmn sorong "timika via fak,kmn,tua sorong toli toli via fak,amb,nml,bau,mks,blp,pti sorong toli toli via tnt,btg sorong tual via fak,kmn |sorong wasior via mwr sorong bacan sorong buol via ter,bit,amr |sorong kupang via fak,amb sorong lewoleba via fak,amb,kpp sorong larantuka via fak,amb,kpp,lwb sorong maumere via fak,amb,kpg, iwb,lkmn,tmk surabaya agats via btl.mks,bma,lbj, irk,kps,klb,sml,tua,dbo,tank surabaya ambon via mks,bau surabaya ambon via mks,bau,nm! surabaya ambon via mks s05, surabaya ambon via bna,bma,lbi,mks,bau,wnc surabaya amurang via bpp,pti,tol surabaya balikpapan via btl,bru,big,ert surabaya balikpapan surabaya banda via mks,bau,amb surabaya banda via bna,bma,lbj,mks,bau,wnc,amb surabaya barru via btt surabaya batam via tep |surabaya batulicin |surabaya bau bau via mks |surabaya bau bau via bna,bma,lbi,mks |surabaya bawean via spt |surabaya bawean s7, surabaya belang belang via bti,bru surabaya belinya via ptk,srn,mdi,ntn,tmp,itg,kig |surabaya belinya via ptk surabaya benda surabaya biak via mks,amb,srg surabaya biak via bpp,ptl,tol,bte,tnt,sre.mwr,nbr,sri surabaya bima via bna surabaya bima via btl,mks |surabaya bitung via mks,bau,nml,amb,tnt surabaya bitung via blp,pt surabaya bitung via mks surabaya bitung via bpp,ptl,tol surabaya cirebon via smp,smg (surabaya bobo via mks,bau,amb,bnd,tua (surabaya via bna,bma,lbj,mks,bau,wnc,amb,bnd,srl,tua surabaya bobosurabaya fak fak via mks,btg,mrt,srg surabaya jayapura via mks,amb,srg,bik |surabaya jayapura via mks,erg,mwr,wsr,nbr surabaya jayapura via ras,bau,srg,mwr |surabaya jayapura via ip,pti,btg,tnt,srg.mwr,msurabaya jayapura via mks,sresurabaya kaimana via mks,btg,art,srg,fak surabaya kalabahi via bna,bma,wep,end,kpp surabaya kalabahi via btl,mks,arena,lbj, irk,kpg surabaya kalabahi via bna,bma,wgp,end,sbu,rte,kps, irk surabaya kijang via ptk,srn,mdi,ntn,tmp, itg surabaya kijang via tip surabaya kumai surabaya kumai via bwn surabaya kupang via bna,bma,wgp,end |surabaya kupang via mks,mmr, irk surabaya kupang via mks,mmr, arkib surabaya kupang via btl,mks,bra,ibj, irk surabaya kupang via bna,bma,wep,end,sbu,rte surabaya labuanbajo via bna,bma #surabaya labuanbajo via btl,mks,bma surabaya larantuka via bna,bma,wgp,end,kps,kib surabaya larantuka via mks,mmr rp. penumpang) surabaya larantuka via btl,mks,bma,! irkip,ptl,btg,tnt,srg surabaya manokwari via bpp,pti,tol,btg,tnt,srg (surabaya manokwari via blp,mks,srg surabaya manokwari via mks,amb,srg surabaya maumere via mks surabaya merauke via bna,bma, ibi,mks,bau,wnc,amb,ma,lbj, irk,kps,klb,sml,tua,dbo,trk,agt surabaya miai via ptk,sm surabaya morotai via mks,btg surabaya nabire via mks,srg,mwr,wsr surabaya nabire via blp,ptkbtg,tnt,sre,mwr surabaya nabire via blp,mks,srg,mwr,wsr surabaya namea via mks,bau surabaya natuna via ptk,smm,mdi surabaya pantulan via blp surabaya pontianak surabaya pontianak via bwin,kmi,smg surabaya rote via bna,bma,wep,end,sbu surabaya sabu via bna,bma,wgp,end #surabaya sampit surabaya saumlaki via bna,bma,lbj,mks,bau,wnc,amb,bnd (surabaya saumlaki via bti,mks,bma,lbi,lrk, kpg,klb surabaya semarang via spt surabaya semarang via tep s,tnt,srg.mwr,nbr surabaya serui via mks,bau,srg, mwr #surabaya serui via bpp,ptl,tol,btg,tnt,srg, mwr,nbr surabaya serui via mks,erg,mwr,wsr,nbr (surabaya serui via mks,amb,srg,rm(surabaya sorong via mks,btg.mrt surabaya sorong via bpp,pti,tol,btg,tnt (surabaya sorong via blp,mks surabaya tambalan via ptk #l,btg surabaya ternate via mks,bau,nml,amb surabaya ternate via bpp,ptl,to ltg surabaya tg.pandan via ptk 'surabaya tg.pandan via ptk,sm,mdi,ntn,trp, its, kie surabaya tg.pandan via ptk,bin surabaya tg.priok via ptk,sm,mdi,ntn,tmp, its,kis,bny surabaya tg.priok via ptk,tpd surabaya tg. priokks,bte,mrt,srg,fak,kmn surabaya timika via bti,mks,bma,lbi jrk,kpg,klb,sml,tua,dbo surabaya "voli voli via bpp,ptl surabaya tual via mks,bau,amb,bnd surabaya tual via bna,bma,lbj,mks,bau,wnc,amb,bnd,smi surabaya tual via btl,mks,bma,lbj, irk,kpg,klb,smisurabaya mahal via boa,bra,mks,bau,inci,aman surabaya bacan via mks,bau,bgi,bit,ter (surabaya larantuka via mau surabaya kupang via mau, itk surabaya lewoleba via mau,ltk,kpg 'surabaya ambon via mau,ltk,kpg,iwb surabaya fak fak via man,ltk,kpg, iwb,amb surabaya sorong via mau,ltk,kps, iwb,amb,fak surabaya manokwari via mau, ltk,kpg,iwb,amb,fak,erg surabaya wasior via mau,ltk,kpg, iwb,amb,fak,srg, mnw surabaya nabire via mau,ltk,kpgiwb,amb,fak,srg, mnw,wsr surabaya labuanbajo surabaya marapokot via ibj surabaya lembar |surabaya waingapu via ibr surabaya ende via ibr,wai tahuna bitung via sia tahuna buli via sia,bte,tb! tahuna gene via sia,btg,tbl,bli trayek tarif rp. penumpang) tahuna gorontalo via sia,btg tahuna karang via mrr,lrg tahuna karang via irg tahuna larung tahuna larung via mrr tahuna more 1tahuna manga via irg,krg tahuna manga via mur,irg,ktg tahuna togian via sia,btg,ert tahuna poso via sia,btg,grt,ptg |tahuna siau tahuna ternate via sia,btg,grt,pts,pso,ptg,ert,btg tahuna ternate via sia,btg,tbl,bli,ebe tahuna tobelo via sia,btg tahuna kahikitang tahuna kahikitang #tambalan belinya via smn,mdi,ntn,trp, itg,kig tambalan kijang via srm,indi,ntn,trp,ltg jjtambelan lesung via srn,mdi,ntn,trp tambalan miai via tambalan natuna via smm,mdi tambalan pontianak |tambalan serapan tambalan surabaya via ptk tambalan arema via srn,mdi,ntn tambalan tg.priok via srn,mdi,ntn,trp, itg,kig,bin tanah grogol balikpapan (tanah grogol barru via blg (tanah grogol batulicin via big,bru tanah grogol batulicin tanah grogol belang belang tanah grogol cirebon via blg,bru,btis,spt tanah grogol semarang via btl,sby,smp tanah grogol surabaya via blg,bru,btl tanah grogol surabaya via btl tarakan balikpapan via nnk tarakan balikpapan via nnk,tl.ti,b ip,pre,mks,mmr tarakan makassar via nnk,blp,pre tarakan makassar via nnk,tli,btp,pre tarakan maumere via nnk,blp,pre,mks tarakan maumere via nnk,tli,blp,pre,ras tarakan nunukan tarakan pare pare via nnk,blp tarakan pare pare via nnk,ti,bip tarakan semarang via nnk,blp,pre,mks tarakan toli toli via nnk tarakan larantuka via nkm, toli2 bikin, pare2, mks, more tarakan larantuka via nnn, toli2 bikin, pare2, mks, more itarempa belinya via itg,kig itarempa kijang via itg itarempa lesung itarempa minat via ntn jtarempa natuna itarempa pontianak via ntn,mdi,sm itarempa serapan yia ntn,mdi itarempa surabaya via ntn,mdi,srn,ptk itarempa tambalan via ntn,mdi,srn jtarempa tg.pandan via ite,kig itarempa tg.priok via itg,kig,bny itarempa tg. priok via ite,kig.tpn stepa ambon via mil stepa bula via sml,amb,ger stepa geser via sml,amb stepa kisah via moa stepa moa stepa saumlaki ternate ambon via snn,mmi ternate ambon (ternate amurang via btg ternate balikpapan via btg,ptl |ternate balikpapan via btg,tol,ptl ternate banggai via btg ternate batam via amb,nmi,bau,ranks,sby,tgp ternate bau bau via bte,bei ternate bau bau via amb,nml ternate biak via srg,mwr,wsr,nbr,sri ternate biak via srg.mwr,nbr,sri ternate bitung ternate jayapura via srg,mwr,wsr,nbr,sri,bik ternate jayapura via srg,mwr,nbr,sri ternate jayapura via arg,mer,nio mwt, wsr ternate nabire via srg, ternate namea via snn ternate namea via amb rp. penumpang) ternate pantulan via btg ternate pantulan via btg,tol ternate sarana ternate serui via sre,mwr,wsr,abr ternate serui via sreg, mwr,nbr ternate sorong ternate surabaya via btg,ptl,bip ternate surabaya via amb,oral,bau,mks ternate surabaya via btg,tol,pti,blp ternate tg. priok via amb,nml,ban,mks,sby ternate tg.priok via bte,tol,ptt,blp,sby ternate toli toli via btg ternate wasior via srg,mw ternate bacan ternate buol via bit,amr jtg pandan pontianak jtg pandan semarang via ptk itg priok ambon via sby,nks,bau itg priok ambon via sby,ranks jtg priok banda via sby,mks,bau,amb itg priok bau bau via sby,mks jtg priok biak via sby,mks,amb,srg jtg priok bobo via sby,mks,bau,amb,bnd,tua jtg priok fak fak via sby,mks,bau,amb,bnd,tua,dbo,kmn jtg priok jayapura via sby,mks,amb,srg,bik jtg priok kaimana via sby,mks,bau,amb,bnd,tua,dbo jtg priok makassar via sby jtg priok pontianak via tpd (tg priok semarang via tpd,ptk itg priok sorong via sby,mks,amb itg priok surabaya (tg priok pandan itg priok tual via sby,mks,bau,amb,bnd 'tg. pandan kijang via tgp, bli itg. pandan lesung via tgp, bli, kig itg. pandan miai via tep, bli, kig, itg, tmp, ntn itg. pandan natuna via tgp, bli, kig, its, tnp tg. pandan serapan via tgp, bli, kig, tg, tmp, ntn, mdi (tg. pandan arema via tgp, bli, kig, itg.balai batam itg.balai belawan ptg.balai tg.priok via btm itg.pandan blink itg.pandan pontianak via bly itg.pandan semarang via biv,ptk |itg.pandan surabaya via ptk 'tg.pandan tg.priok itg.priok agats via sby,bna,bma, ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,sultra,dbo,tmk itg.priok ambon via sby,mks,bau,nml itg.priok ambon via sby,bna,bma,tbi,mks,bau,wnc itg.priok ambon via mks,bau,nml ftg.priok amurang via sby,bpp,ptl,tol |tg.priok balikpapan via mks,pre itg.priok balikpapan via sby itg. priok banda via sby,bna,bma, ibi,mks,bau,wnc,amb itg.priok batam itg.priok bau bau via sby,mks itg.pr bau bau via sby,bna, bma, ibj,mks itg.priok bau bau via mks itg.priok belawan via btm,tbi (itg.priok belinya |tg.priok benda via sby ptg.priok biak via sby,bpp,pt.tol,btg,tnt,srg,mwr,nbr,sri itg.priok biak via mks,bau,nml,amb,fak,srg.mwr,wsr,nbr,sri,jpr itg.priok bima via sby,bna itg.priok bitung via sby,mks,bau,nmi,amb,tnt itg.priok bitung via sby,bpp,pti,tol itg.priok blink via tpn (tg. priok dobj via sby,bna,bma, ibi,mks,bau,wnc,amb,bnd,smi,tua itg.priok fak fak via mks,bau,oral,amb ptg.priok gn. sitoli via pdg itg. priok jayapura via sby,mks,bau,srg,mwr |tg.priok jayapura via sby,mks,bau,srg,mwr,sri itg. priok jayapura via sby,bpp,ptl,tol,bte,tnt,srg.mwr,nbr,sri,bia itg.priok jayapura via mks,bau,name,fak,srg,rawa,wsr,nbr,sri itg.priok kang itg.priok kijang via bny itg, priok kupang via sby,mks,mmr, irk jtg. priok kupang via sby,mks,mar, irk,twb tg. priok labuanbajo via sby,bna,bma itg.priok larantuka via sby,mks,mar jtg. priok lesung via bny,kig itg. priok lewoleba via sby,mks,mar, irk itg.priok makassar via sby jtg.priok makassar via sby,bra,bma,lbi jtg.priok makassar itg. priok manokwari via sby,mks,bau,srg itg.priok manokwari via sby,bpp,pti,tol,btg,tnt,srg itg.priok manokwari via mks,bau,nml,amb,fak,srg itg.priok manokwari via sby,mks,amb,srg ptg.priok maumere via sby,mks itg.priok merauke via sby,bna,bma,lbi,mks,bau,wnc,amb,bnd,smi,tua,dbo,tmk,agt itg.priok miai via bny,kig, ite,tmp,ntn itg.priok nabire via sby,bpp,ptl,tol,btp,tnt,arg,rawa itg.priok nabire via mks,ban,nml,amb,fak,arg,mwr,wsr jtg.priok namea yia sby,mke,bau arm rp. penumpang) itg.priok namea via mks,bau jtg. priok natuna via bny,kgg, ite,tmp tg.priok natuna via bny,kig, its.tmp tg. priok nunukan via mks,pre,blp,trk itg.priok padang itg.priok pantulan via sby,bpp itg.priok pare pare via mks itg.priok pontianak via bny,kig, ite,tmp,ntn,mdi,srn itg.priok pontianak yia tpn,bly itg.erick pontianak via tpn ytg.priok saumlaki via sby,bna,bra, ibf,mks,bau,wne,amb,bnd itg.priok semarang itg.priok serapan via bny,kig, ite.tmp,nta,mdi ptg.priok serui via sby,mks,bau,srg,mwr itg.priok serui via sby,bpp,pti,tol,btg,tnt,srg.mwr,nbr itg.priok serut via mks,bau,nml,amb,fak,sre, mwr,wsr,nbr itg.priok serui via sby,mks,amb,srg,mwr itg.priok sibolga via pdg,gst itg.priok sorong via sby,mks,bau itg.priok sorong via sby,bpp,ptl,tol,bte,tnt itg.priok sorong via mks,bau,nml,amb,fak itg.priok surabaya via bny,kig,ltg,bima,ntn,mdi,smn ptk itg.priok surabaya jtg. priok surabaya via tpn,ptk jtg.priok tambalan via bny,kjg, ite,imp,ntn,mdi,srn tg.priok tarakan via mks,pre,blp jtg. priok arema via bny,kig,ite itg.priok ternate via sby,mks,bau,nml,amb itg.priok ternate via sby,bpp,ptl,tol,bte itg.priok tg.balai via btm itg.priok timika via sby,bna,bma, ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,sml,tua,dbo tg.priok toli toli via mks,pre,blp,trk,nnk itg.priok toli toli via sby,bpp,pti |tg.priok tual via sby,bna,bma, ibj,mks,bau,wnc,amb,bnd,smi itg.priok wangi via sby,bna, bma, ibi,mks,bau tg.priok wasior via mks,bau,nm il,amb,fak,srg,mwr timika agats timika banggai via tua,kmn,fak,srg,hbe,btg timika batulicin via dbo,tua,sml,klb,kpg, irk, ibi, bma,mks timika bau bau via dbo,tua,sml,bnd,amb,wnc timika bau bau via tua,kmn,fak,srg, bbg,bte,bgi timika benda via dbo,tua,smi,bnd,amb,wnc,bau,mks,bma timika bima via dbo,tua,aml,bnd,amb,wnc,bau,mks timika bima via dbo,tua,smi,kdb,kpg,irk,rl,kib,kps, irk, ibj,bma,mks,bt i,smg timika jago: e) timika far fak via kmn timika fak fak via tua,kmn 'timika kaimana timika kaimana via tua timika kalabahi via dbo,tua,seal timika kupang via dbo,tua,sml,kib timika labuanbajo via dbo,tua,sml,k ib,kpg, irk timika larantuka via dbo,tua,smi,ktb,kpg timika makassar via dbo,tua,sml,bnd,amb,wnc,bau timika makassar via tua,kmn,fak,srg, bbs,btg,bsi,bau timika makassar via dbo,tua,sml,ktb,kpg, irk, ibi,bma timika merauke via agt #timika morotai via kmn,fak,srg timika saumlaki via dbo,tua #timika semarang via dbo,tua,sml,kib,kpg, irk, ibj,bma,mks,btl timika sorong via kmn,fak (timika sorong via tua,kmn,fak timika surabaya via dbo,tua,sml,bnd,amb,wne,bau,mks,bma,bna timika surabaya via tua,kmn,fak,srg,bbg,bte, bei,bau,mks (timika tg. priok via dbo,tua,sm|,bnd,amb,wnc,bau,mks,bma,bna,sby (timika tual via dbo timika tual timika wangi via dbo,tua,sml,bnd,amb #rn, ibj,drama,mks,bt! tobelo ambon via bli,gbe,tnt,bte,tnt,snn,nml tobelo bitung via bli,gbe,tnt tobelo buli 'tobelo gene via bli (tobelo namea via bli,gbe,tnt,btg,tnt,snn tobelo sarana via bli.ebe,tnt,bte,tnt tobelo ternate via bli,gbe 'tolitoli ambon via plt,btp,mks,bau,mil toli toli amurang toli toli balikpapan via plt 'toli toli balikpapan #toli toli bau bau via plt,bip,mks toli toli biak via btg,tnt,org,mwr,nbr,sri toli toli bitung toli toli fak fak via plt,bip,mks,bau,nml,amb #toli toli jayapura via btg,tnt,srg,mwr,nbr,sri,bia toli toli lewoleba via blp,pre,mks,mrr |toli toli makassar via plt,bip rp. penumpang) toli toli makassar via blp,pre #toli toli manokwari via plt,bip,mks,bau,rni,amb,fak,srg,mwr #toli toli nabire via btg,tnt,srg, toli toli namea via plt,bip,mks,bau toli toli pantulan 'toli toli pare pare via blp toli toli serui via btg,tnt,srg mwr,nbr #lbl,sby toli toli larantuka via blp, pare2, mks, more (toli toli larantuka via blp, pare2, mks, more ritual agats via dbo,tmk ritual agats via tmk ritual ambon via sml,bnd jual ambon via bnd ritual barang bacan via kmn,fak,srg ritual banda via sml 'tual banda ritual banggai via kmn,fak,srg,bbg,btg (tual batulicin via sml,klb,kpg, irk, iii,bma,mks ritual bau bau via bnd,amb ritual bau bau via smi,bnd,amb,wnc (tual bau bau via iron,fak,srg, bbg,btg, bgi ritual benda via smi,bnd,amb,wnc,bau,mks,bma ritual bima via aml,bnd,amb,wnc,bau,mks jual bima via sml,klb,kpg,irk, ibi jual bitung via kmm,fak,srg, bbg jual cirebon via sml,klb, kpg, irk, ibi,bma,mks,btt,smg jual dobj jual fak fak via dbo,kmn ritual fak fak yia jual kaimana via dbo ritual kaimana ritual kalabahi via sml jual kupang via sml,klb jual labuanbajo via smb,klb,kpg, irk tual larantuka via sml,klb,kpg ritual makassar via bnd,amb,bau jual makassar via sal, bnd,amb,once,bau ritual makassar via kmn,fak,srg,bbg,btg,bei,bau jual makassar via sml,klb,kpg, irk, ibj,bara tual merauke via dbo,tmk,agt ritual merauke via tmk,agt jual saumlaki jual semarang via bnd,amb,bau,mks,sby,tep ritual semarang via bnd,amb,bau,mks,sby ritual semarang via sml,klb,kpg, irk, ibi,bma,mks,bt ritual sorong via kmn,fak ritual surabaya via bnd,amb,bau,mks ritual surabaya via sml,bnd,amb,wne,bau,mks,bima,bna jual surabaya via kmn,fak,srg,bbe,btg,bgi,bau,mks 'tual priok via bnd,amb,bau,mks,sby 'tual tg.priok via smi,bnd,amb,wne,bau,mks,bima,bna,sby 'tual timika via dbo ritual timika ritual wangi via smi,bnd,amb ritual mahal via irt,saum,bnd ritual larat ritual surabaya via saum,kbh,kpg, im, ibj,bma,mks,bti waingapu benda via bma waingapu bima #waingapu bima via ibj waingapu ende waingapu kalabahi via ibi,bma,mks,syr,mrp, irk waingapu kalabahi via end,kpg waingapu kalabahi! via end,sbu,rte,kpg,irk waingapu kupang via end #waingapu kupang via end,sbu,rte (waingapu labuanbajo #waingapu larantuka via ibj,bma,mks,syr,mrp waingapu larantuka via end,kpg,kib #waingapu larantuka via end,sbu,rte,kpg waingapu makassar via ibj,bma waingapu marapokot via ibj,bma,mks,ajanji agats via amb,bnd,smi,tua,dbo,tmk janji ambon janji banda via amb janji bau bau inci benda via bau,mks,bma inci bima via bau,mks janji dobj via amb,bnd,smi,tua janji makassar via bau trayek tarif rp. penumpang) janji merauke via amb,bnd,sml,tua,dbo,trak,agt wangi saumlaki via amb,bnd janji surabaya via bau,mks,bma,bna janji tg.priok via bau,mks,bma,bna,sby (wangi timika via amb,bnd,smi,tua,dbo inci tual via amb,bnd,smi janji mahal via amb #wangi larat via amb,amh,bnd,saum inci kolaka via bau inci bajo via bau,kol ##wasior bau bau via mmer,srg,fak,amb,nmi wasior biak via nbr,sri wasior biak via nbr,srijpr wasior bitung via mwr,srg,tnt wasior fak fak via mwr,srg 3wasior jayapura via nbr,sri,bik wasior jayapura via nbr #wasior jayapura via nbr,sri wasior makassar via mwr,srg,tnt, btg, bgi, bau wasior makassar via mwr,srg wasior makassar via imnvwr,srg,fak,amb,nml,bau wasior manokwari wasior nabire wasior namea via mwr,srg,fak,amb #wasior semarang via mwr,srg,mks,sby wasior serui via nbr wasior sorong via mwr wasior surabaya via mwr,sre,mks wasior ternate via mwr,srg wasior tg. priok via wr,srg,fak,amb,oral,bau,mks arfak,amb,kpg, ivb wasior maumere via mnw,srg,fak,amb,kp iwb, itk menteri perhubungan salinan sesuai den aslinya republik indonesia, kepala #tiro xl, ttd ignatius jonan sri lestari rahayu pembina utama muda iv ckegiatan pengusahaan bandar udara, telah diatur mengenai penyelenggaraan angkutan udara, bahwa untuk mendorong perkembangan iklim usaha penerbangan dan kemudahan penerbitan izin rute baru,perlu dilakukan penyempurnaan peraturan mentermodal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi investasi awal dan modal kerja tahun pertama. investasi awal badan usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud pada meliputi: investasi aktiva tetap berwujud (intangible asset): dan aktiva tidak berwujud (intangible asset). modal kerja tahun pertama badan usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada meliputi: biaya operasi langsung, dan biaya operasi tidak langsung. antara dan ditambahkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: penyetoran modal dan penambahan atas modal dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. dalam hal penyetoran modal dilakukan dalam bentuk lainnya, penilaian setoran modaloleh perusahaan. penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam (satu) surat kabar atau lebihtersebut. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam harus tercantum dalam neraca yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar dan sesuai dengan akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila ada) yang telah disahkan oleh kementerian yang berwenang bidang hukum. menghapus ketentuan persyaratan modal disetor bagi sekolah penerbang (flying school) dalam hurufnomor pokok wajib pajak npp): surat keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti identitas diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atas nama direktur utama atau penanggung jawab lembaga untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang digunakan oleh orang perseorangan warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit harus memiliki: fotokopi kartu tanda pendudukdan dan huruf dan diserahkan dalam bentuk salinan yang telah legalisasi oleh instansi yang mengeluarkan dan apabila diperlukan dokumen asli harus dapat ditunjukkan untuk:cc.(l) huruf dan sehingga berbunyi sebagai berikut: badan usaha angkutan udara dapat mengajukan permohonan izin rute baru kepadaketentuan 103a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 103a badan usaha angkutan udara yang mengalami kecelakaan accident dan atau serious incident) dilakukan audit oleh tim yang dibentuk direktur jenderal. audit sebagaimana dimaksud pada (l), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ditemukenali adanya kekurangan atau kesalahan oleh badan usaha angkutan udara, maka direktur jenderal dapat memerintahkan badan usaha angkutan udara untuk melakukan perbaikan manajemen. berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ditemukenali adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan bidang penerbangan, direktur jenderal dapat mengenakan sanksi administratif kepada badan usaha angkutan udara, penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan. selama pelaksanaan kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada badan usaha angkutan udara dapat melakukan kegiatan angkutan udara, sepanjang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: badan usaha angkutan udara yang telah dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturtindak lanjut terhadap pelaksanaan sanksi yang telah diberikan disesuaitea lng srkpkstari rahayu pembina utama muda iv c) nip. |
pang berita negara republik indonesia kemenhub. pengelolaan komunikasi publik.kembangan dinamika komunikasi publik dan kehumasan serta untuk optimalisasi dan efektifitas kegiatan komunikasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian perhubungan, perlu menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang pengelolaan komunikasi publlolaan komunikasi publik. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: komunikasi adalah kegiatan penyampaian pesan timbal balik sebagai wujud hubungan antara kementerian dengan masyarakat, baik langsung maupun melalui media. komunikasi publik adalah proses komunikasi pada kementerian untuk menyampaikan informasi bidang transportasi kepada publik secara efektif dan efisien. pengelolaan komunikasi krisis adalah proses pengelolaan isu isu strategis yang diprediksi memiliki potensi krisis sebelum menjadi komunikasi krisis, serta mengelola kebijakan, penyelesaian masalah dan tahap pemulihan dalam rangka mencegah situasi destruktif yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi lembaga, publik, sumber daya manusia, dan pemangku kepentingan. tim komunikasi strategmbicarakan. tim komunikasi krisngelola manajemen krisis terkait dengan kebijakan, penyelesaian masalah dan tahap pemulihan yang dilaksanakan dalam rangka mencegah situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi lembaga, publik, sumber daya manusia, maupun pemangku kepentingelolaan komunikasi publik ini disusun sebagai acuan bagi pengelola komunikasi publik lingkungan kementerian dalam melaksanakan tata kelola komunikasi publik secara terintegrasi, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel. pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: memberikan arah dan strategi dalam pengelolaan komunikasi publik lingkungan kementerian, mendukung terwujudnya sasaran dan program kementerian, cc. memberikan manfaat secara timbal balik yang bersifat terbuka dan komunikatif, mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku khalayak sasaran, membangun citra dan reputasi kementerian, optimalisasi dan efektivitas kegiatan komunikasi publik: dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. bab pengelola komunikasi publik pengelola komunikasi publik lingkungan kementerian terdiri atas: unit kerja komunikasi kementerian merupakan unit kerja yang bertanggung jawab bidang komunikasi publik pada sekretariat jenderal, unit kerja komunikasi inspinspektorat jenderal, unit kerja komunikasi dirdirektorat jenderal, unit kerja komunikasi badan merupakan unit kerja yang bertanggung jawab bidang komunikasi publik atau kehumasan pada badan, dan unit kerja komunikasi unit pelayanan teknis merupakan unit kerja yang bertanggung jawab bidang komunikasi publik atau kehumasan pada unit pelayanan teknis lingkungan direktorat jenderal atau badan. pengelola komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada harus saling berkoordinasi dan mendukung pelaksanaan pengelolaan komunikasi publik yang terintegrasi, optimal, efektif, efisien dan akuntabel. pengelola komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf berwenang dan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan komunikasi publik lingkungan kementerian. pengelola komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf bertanggung jawab atas: penyelenggaraan komunikasi publik yang bersifat teknis operasional sesuai dengan bidang tugas masing masing, keabsahan dan keakuratan dokumen sebagai data dukung penyelenggaraan komunikasi publik bidang kewenangannya masing masing, dan pemutakhiran atas dokumen sebagai data dukung sebagaimana tersebut pada huruf dalam pelaksanaan mengoordinasikan dan pengintegrasian pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam unit kerja komunikasi kementerian melakukan kegiatan: penyusunan strategi komunikasi publik kementerian, penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan komunikasi publik kementerian: dan penyusunan rencana strategis komunikasi publik. penyusunan strategi komunikasi publik kementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dan ditetapkan setiap tahun oleh unit kerja komunikasi kementerian. strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai rujukan dan penjabaran lebih rinci oleh seluruh pengelola komunikasi publik. penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf dikoordinasikan oleh unit kerja komunikasi kementerian setelah ditetapkan olehusulkan kepada menteri untuk ditetapkan dengan keputusan menteri tersendiri. pengelola komunikasi publik pada masing masing unit organisasi eselon harus menyusun standar operasional prosedur pengelolaan komunikasi publik sesuai tugas, fungsi, dan kewenangasusun oleh unit kerja komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf standar operasional prosedur pengelolaan komunikasi publik yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pimpinanjadikan acuan oleh unit kerja komunikasi unit pelayanan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam menetapkan standar operasional prosedur lingkungan masing masing. penyusunan rencana strategis komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh tim komunikasi strategis. penyusunan rencana strategis komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada mengacu pada rencana strategis kementerian. menteri menetapkan rencana strategis komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setiap (lima) tahun sekali dan dievaluasi setiap (satu) tahun sekali. tim komunikasi strategis sebagaimana dimaksud dalam dibentuk dan ditetapkan oleh menteri. susunan keanggotaan, tugas, dan mekanisme kerja tim komunikasikomunikasi publik pengelolaan komunikasi publik meliputi kegiatan yang terdiri atas: kegiatan komunikasi internal, kegiatan komunikasi eksternal, dan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat. kegiatan komunikasi internal sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pertemuan formal, pertemuan informal, publikasi internal, dan media komunikasi lainnya. kegiatan komunikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: hubungan pers dan media, publikasi media eksternal, pengelolaan media komunikasi milik kementerian, komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang berdampak strategis dan pelibatan aktif masyarakat (public engagement), pengelolaan dan pemanfaatan media sosial, kegiatan tatap muka dan materi promosi, dan media komunikasi lainnya. kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakatpengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada memanfaatkan informasi dari pendokumentasian secara terencana dan memiliki nilai informasi serta pengelolaan isu yang bersumber dari media komunikasi dan atau umpan balik masyarakat. pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam mencakup tahapan: analisis situasi, tujuan dan khalayak sasaran, cc.pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan tetap berpegang kepada komitmen, etika kehumasan, dan praktik terbaik. tahapan analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi proses: penyusunan proposal penelitian atau studi dan atau kerangka acuan kerja, pengumpulan data, fakta, dan informasi, penggalian aspirasi dan opini yang berkembang masyarakat, pengumpulan bahan informasi bentuk digital, cetak, audio visual, serta kecenderungan sikap dan pendapat media sosial, seleksi dan pengelompokan bahan informasi, dan penyusunan materi dan hasil analisis penelitian. tahapan tujuan dan khalayak sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi proses: merumuskan tujuan komunikasi publik dari hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam menetapkan tujuan komunikasi publik, dan menetapkan khalayak sasaran komunikasi publik. tahapan strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi proses: perhitungan, penentuan, dan persiapan kegiatan secara sistematis dengan berdasar pada hasil analisis situasi, serta tujuan dan khalayak sasaran yang telah ditetapkan, penyusunan strategi komunikasi publik yang sedikitnya mengandung unsur strategi pengemasan media, pilihan media yang terintegrasi atau konvergensi media, penetapan figure narasumber, pelibatan publik, dan pemangku kepentingan, dan cc. mengkoordinasikan strategi komunikasi publik kepada pengelola komunikasi publik. tahapan program dan kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi proses: pelaksanaan kegiatan koordinasi, konsolidasi, dan sinkronisasi dalam rangka integrasi program dan kegiatan komunikasi melalui mekanisme rapat secara berkala oleh tim komunikasi strategis, dan perumusan dan pembahasan kategori program, tema pesan komunikasi, alokasi anggaran, prioritas khalayak sasaran, dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan komunikasi publik sesuai dengan rencana strategis lingkungan kementerian. pelaksanaan integrasi program dan kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh unit kerja komunikasi kementerian. pelaksanaan integrasi program dan kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan penyampaian usulan program dan kegiatan komunikasi kepada sekretaris jenderal c.g. unit kerja komunikasi kementerian dengan melampirkan data dukung oleh pengelola komunikasi publik. unit kerja komunikasi kementerian melakukan revi dan memberikan pertimbangan teknis terhadap usulan program dan kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada hasil revi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara hasil revi dan disampaikan kepada sekretaris jenderal. pembahasan usulan program dan kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sebelum triwulan (empat) setiap tahun. pembahasan terhadap usulan program dan kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk menjadi rencana program dan kegiatan (dua) tahun berikutnya. tahapan implementasi kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelaksanaan program dan kegiatan komunikasi yang telah ditetapkan. pelaksanaan program komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengelolaan komunikasi internal, publisitas media, cc. hubungan media, penerbitan atau publikasi, komunikasi interpersonal, media placement, pengelolaan jejaring komunikasi, dan penyediaan dan pengelolaan informasi. tahapan evaluasi komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan komunikasi publik. tahapan evaluasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada meliputi proses: monitoring opini publik, monitoring pemberitaan mengacu pada strategi komunikasi, evaluasi berkala: dan evaluasi akhir. pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan tahapan dkomunikasi krisis pengelolaan komunikasi krisis dilakukan dalam hal terjadi komunikasi krisis. komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada disebabkan oleh peristiwa: bencana transportasi, dan atau yang diperhitungkan dapat berpotensi krisis bagi citra, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap kementerian serta kelangsungan penyelenggaraan transportasi (mismanagemenji). bencana transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: bencana transportasi yang disebabkan faktor alam, dan atau bencana transportasi yang disebabkan faktor non alam. pengelolaan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim komunikasi krisis dan dilaksanakan secara cepat, akurat, serta berkesinambungan dengan tujuan untuk memulihkan kepercayaan publik dan mendapatkan dukungan masyarakat. tim komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh menteri sesuai dengan usulan unit kerja komunikasi kementerian. usulan pembentukan tim komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada mengacu padelolaan komunikasi publik lingkungan kementerian dilakukan pengawasan untuk mengukur pencapaian tujuan pengelolaan kegiatan komunikasi publik. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilakukan oleh pengelola komunikasi publik kementerian. monitoring sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara berkala setiap (satu) tahun sekali dan atau sesuai dengan kebutuhan. monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilakukan terhadap: kesesuaian program kerja dengan rencana strategis komunikasi publik dan strategi komunikasi publik kementerian, pemenuhan sumber daya manusia komunikasi publik, dan kegiatan lain dalam proses pembinaan pengelolaan komunikasi publik. ketentuan mengenai kode etik, wewenang dan tanggung jawab pengelola komunikasi publik, sumber daya manusia komunikasi publik, mekanisme, tahapan dan prosedur pengelolaan komunikasi publik, serta prosedur koordinasi pengelolaan komunikasikomunikasi publik kehumasan)bab pendahuluan latar belakang perkembangan sektor transportasi saat ini telah mencapai tahap sedemikian dinamis dan memerlukan antisipasi dalam berbagai bidang, khususnya pengelolaan komunikasi publik sejalan dengan kemajuan teknologi dan media komunikasi digital. hal ini tak lepas dari kecenderungan yang terjadi berupa kebutuhan terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (good public governance). salah satu yang terasa krusial adalah peningkatan kualitas penanganan komunikasi publik dalam ruang lingkup kementerian. hal ini merupakan konsekuensi logis dari semakin meningkatnya tantangan besar terhadap organisasi publik dewasa ini, baik dinamika internal organisasi maupun tekanan eksternal organisasi. sektor transportasi merupakan bidang yang memiliki risiko tinggi, dengan unsur keselamatan manusia dan sarana yang pendukungnya sebagai faktor dominan yang senantiasa memerlukan perhatian seksama. sektor transportasi juga memegang peranan amat strategis dari tugas kementerian dalam mengupayakan konektivitas antar wilayah dan antar pulau, sebagai upaya yang berkesinambungan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh wilayah republik indonesia. penanganan komunikasi publik yang terintegrasi dan handal atas berbagai permasalahan seperti keselamatan dan konektivitas transportasi akan turut menentukan terbentuknya citra dan reputasi kementerian. dalam hal ini, peningkatan pengelolaan komunikasi publik dalam lingkup kementerian yang terintegrasi merupakan sebuah prasyarat yang menentukan dalam mendukung tugas strategis kementerian atas. perlu dipahami, penggunaan kosa kata komunikasi publik mencakup kegiatan humas dalam peraturan ini, karena tak lepas dari semakin kompleks dan strategisnya makna dan fungsi fungsi komunikasi yang diemban, sehingga fungsi komunikasi baik eksternal mau pun internal dirasakan semakin luas baik makna mau pun gerakannya. untuk itu, istilah humas disesuaikan penggunaannya sebagai bagian dari komunikasi publik pada sejumlah peraturan sehingga dianggap lebih mewakili dinamika yang kini berkembang. maka dalam hal ini, komunikasi publik dijabarkan sebagai komunikasi antar organisasi lingkungan kementerian baik terhadap publik internal kementerian sendiri, maupun terhadap publik eksternal kementerian yaitu masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memupuk manfaat secara timbal balik yang bersifat terbuka dan komunikatif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian. dalam konteks komunikasi publik inilah, profesionalisme para pengelola komunikasi publik sebagai ujung tombak pengelolaan informasi perlu dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, komunikasi strategis yang terintegrasi, perencanaan dan evaluasi komunikasi, serta manajemen komunikasi krisis dalam upaya menciptakan pengelolaan komunikasi publik yang baik, sebagai bagian dari pengelolaan pemerintahan yang baik. surat keputusan bersama skb) tiga menteri yaitu menegaskan bahwa revitalisasi fungsi humas adalah melaksanakan prinsip prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan fungsi humas pemerintahterkait dengan hal itu, maka misi praktisi komunikasi publik kementerian adalah membangun citra dan reputasi institusi dan pengelola komunikasi publik kementerian sebagai salah satu aparatur negara, pembentuk opini publik, penampung dan pengolah pesan serta aspirasi masyarakat, hingga upayapengelolaan kehumasan yang baik, pengelolaan komunikasi publikngelolaan komunikasi publik merupakan panduan dan acuan pelaksanaan pengelolaan komunikasi publik lingkungan kementerian. pengelolaanomunikasi publik unit unit kerja masing masing. beberapa hal atas sejalan dengan dinamika keilmuan dan profesi kehumasan public relations) yang berkembang arah komunikasi strategis dengan beragam paradigma yang berkembang dewasa ini, antara lain kehumasan sebagai fungsi manajemen strategis, manajemen relasi (relationship management) komunikasi korporasi atau komunikasi institusi, dan manajemen reputasi. keragaman paradigma kehumasan atau komunikasi itu menimbulkan konsekuensi perbedaan perspektif dalam merancang strategi, program dan kegiatan komunikasi yang ditetapkan. terlebih lagi dinamika perkembangan teknologi komunikasi dan konvergensi media era digital ini menghendaki pengelolaan komunikasi publik yang komprehensif dan terintegrasi (lihat skema berikut ini). skema dinamika kehumasan dan komunikasi strategis visi dan misi visi komunikasi publik kementerian visi komunikasi publik dan humas pemerintah lingkungan kementerian yaitu terciptanya pengelolaan komunikasi publik d dalam melayani untuk keselamatan dan konektivitas transportasi. misi komunikasi publik kementerian misi komunikasi publik kementerian terdiri atas: membangun citra dan reputasi positif kementerian dan pemerintah indonesia, membangun kepercayaan publik (public trust) terhadap kementerian dan pemerintah republik indonesia: mengelola pelibatan publik (public engagement) terkait dengan pelayanan, keselamatan, dan konektivitas transportasi. asas umum komunikasi publik kementerian asas umum komunikasi publik kementerian adalah: keterbukaan, yaitu asas yang menuntut praktisi komunikasi publikkomunikasi publik tidak memihak dalam melaksanakan tugas, jujur, yaitu asas yang menuntut setiap praktisi komunikasi publikkomunikasi publik menepati janjikan konsisten dalam melaksanakan tugas, etis, yaitu asas yang menuntut praktisi komunikasi publikara pelaku atau praktisi komunikasi publikara pelaku atau praktisi komunikasi publikkomunikasi publik bersikap independen dengan komitmen yang tinggi. prinsip dasar komunikasi publik kementerian prinsip dasar komunikasi publik kementerian meliputi: tata kelola komunikasi publik yang berorientasi pada proses pencitraan, reputasi, kinerja, dan penciptaan nilai, tata kelola komunikasi publikomunikasi publiktata kelola komunikasi publiksasaran sasaran pengelolaan komunikasi publik ini adalah terciptanya sistem komunikasi yang bersifat terbuka dan komunikatif, yaitu sistem organisasi yang mampu menerima umpan balik dan masukan dari publik atau para pemangku kepentingan melalui komunikasi dua arah. manfaat manfaat pengelolaan komunikasi publik meliputi: peningkatan kualifikasi, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia sdm) bidang komunikasi publik, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi strategis yang meliputi program dan kegiatan komunikasi publik kementerian yang terpadu, pemantapan kelembagaan komunikasi publik, mengkoordinasikan dan sinkronisasi pengelolaan komunikasi publik: dan pembangunan hubungan baik antar individu, terjalinnya kebersamaan antar unit kerja kementerian, serta adanya keseimbangan arus informasi dari dan kepada masyarakat. pengertian umum praktisi komunikasi publik kementerian yaitu individu kementerian yang menjalankan fungsi komunikasi publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. kode etik komunikasi publik kementerian merupakan pedoman komunikasi publik dalam bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap lingkungan kementerian. kompetensi sdm merupakan pengetahuan atau pemahaman (knowledge), keterampilan (skills), karakter dan perilaku praktisi komunikasi terkait tugas pokok dan fungsi komunikasi strategis, termasuk kehumasan didalamnya.dari unsur regulator, operator, dan asosiasi pemangku kepentingan transportasi. manajemen isu merupakan proses analisis terhadapbagi. manajemen komunikasi krisis sebagai bentuk pengelolaan dan pemulihan situasi yang disebabkan olehsertabab kode etik komunikasi publik kode etik komunikasi publik kementerian mengacu padaterhadap pelaksana komunikasi publik kementerian berlaku, secara individu, pengelola komunikasi publik, dan sebagai tenaga profesional, pelaksana komunikasi publikpengelola komunikasi publik kementerian terdiri atas: menjunjung tinggi kehormatan sebagai pegawai instansi pemerintah,, menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik rekan profesi,, serta memajukan profesi humas pemerintahan indonesia, loyal terhadap kepentingan organisasi instalasinya, bukan kepada kepentingan perseorangan golongan, pelaksana komunikasi publik kementerian wajib:dan b.. tunduk, patuh, dan menghormati kode etik sesuai dengan perundangan,, tidak, menghargai, menghormati, dan membina hubungan baik dengan profesi lainnya, wajib bertukar informasi dan membantu memperlancar arus informasi dengan sesama anggota, bersedia mendukung pelaksanaan tugas sesama anggota, dan tidak dibenarkan mendiskreditkan sesama anggota. bab iii wewenang dan tanggung jawab pengelola komunikasi publik pengelola komunikasi publik kementerian dalam pengelolaan komunikasi publik, pengelola komunikasi publik kementerian berpedoman pada tata kerja, yaitu: unit kerja komunikasi kementerian unit kerja komunikasi kementerian bertugas menyusun rencana strategi komunikasi yang mencakup tahapan analisis situasi, perumusan tujuan dan strategi komunikasi publik, penetapan program dan kegiatan komunikasi publik, implementasi program dan kegiatan komunikasi publik melalui berbagai media komunikasi, dan evaluasi komunikasi publik. unit kerja komunikasi kementerian menyelenggarakan fungsi: juru bicara kementeriandalam penyampaian kebijakan publik, strategi, dan program kementerian yang telah diputuskan menteri atau disepakati jajaran pimpinan kementerian, koordinator pengelolaan komunikasi publik kementerian, perancangan strategi komunikasi publik kementerian, mengomunikasikan kebijakan kementerian kepada masyarakat melalui berbagai media dan saluran komunikasi, penghubung yang proaktif untuk menjembatani kepentingan kementerian dengan masyarakat, pelaksana komunikasi publik untuk menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis dalam penyelenggaraan transportasi, pelaksana komunikasi publik dalam pengelolaan citra dan reputasi positif kementerian, pengelola opini publik yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi maupun hal hal terkait kementerian, pengelola isu komunikasi strategis dan manajemen komunikasi krisis sektor transportasi, pembina dan pengelola hubungan pers dan media, pembina dan pengelola jejaring komunikasi baik internal maupun eksternal kementerian, pembina dan pengelola penerbitan, kegiatan edukasi dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan publik sektor transportasi, penyampai materi komunikasi secara obyektif dan transparan sesuai dengan fakta dan data, pembina dan pengelola pelayanan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi, pembina dan pengelola dokumentasi yang terencana dan memiliki nilai informasiseperti gambar, suara, video, atau medium lain, dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan komunikasi publik kementerian, unit kerja komunikasi itjen, ditjen, dan badan unit kerja komunikasi itjen, ditjen, dan badan mendukung penyelenggaraan fungsi unit kerja komunikasi kementerian dan melaksanakan kegiatan komunikasi publik sesuai dengan bidang tugas masing masing. unit kerja komunikasi ditjen dan badan menyelenggarakan fungsi pembinaan pada unit kerja komunikasi unit pelaksana teknis upt) yang berada dalam kewenangan unit kerja eselon masing masing. unit kerja komunikasi unit pelaksana teknis upt) unit kerja komunikasi upt mendukung penyelenggaraan fungsi unit kerja komunikasi kementerian dan ditjen atau badan serta melaksanakan kegiatan komunikasi publik sesuai dengan bidang tugas masing masing. wewenang pengelola komunikasi publik kementerian wewenang unit kerja komunikasi kementerian unit kerja komunikasi kementerian berwenang untuk: mengoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan komunikasi publik lingkungan kementerian yang bersifat makro strategis, yaitu lintas sektoral maupun lintas sub sektoral, berdampak, serta berskala nasional dan internasional. melakukan review terhadap setiap usulan kegiatan komunikasi publik yang disampaikan oleh unit kerja komunikasi lingkungan kementerian dengan melampirkan data dukung yaitu: surat usulan pengajuan kegiatan komunikasi publik, kerangka acuan kerja, dan rencana anggaran biaya. memberikan rekomendasi terhadap usulan kegiatan komunikasi publik tersebut dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu: kesesuaian dengan visi, misi, rencana strategis, dan strategi komunikasi kementerian, nilai manfaat untuk kementerian dan masyarakat, mengkoordinir pengelolaan komunikasi publik lingkungan kementerian. unit kerja komunikasi kementerian berwenang mengikuti dan atau dapat dilibatkan dalam proses pembahasan dan perumusan kebijakan strategis kementerian. wewenang pengelola komunikasi publik kementerian dalam hal tertentu, menteri dan pejabat eselon dapat menunjuk pejabat lain, guna menyampaikan informasi kepada pers sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan. kriteria pejabat yang mendapat penunjukan antara lain memenuhi relevansi jabatan terkait, kompetensi, pengalaman popularitas, kesamaan atribut dan pertimbangan lain. batasan wewenang pejabat yang ditunjuk hanya sebatasmenunjuk, disertai cakupan materi atau informasi yang disampaikan kepada pers media atau publik. sebagai contoh, pejabat struktural pada uptbersangkutan. peran pengelola komunikasi publik kementerian pengelola komunikasi publik kementerian dapat berperan sebagai: penasihat komunikasi publik diwujudkan dalam bentuk penyajian hasil analisis tentang masalah masalah komunikasi publik beserta alternatif solusi yang direkomendasikan, memberikan pendapat dan solusi komunikasi publik atas pertanyaan pimpinan, dan peran lain sebagai advisor komunikasi publik lingkungan kementerian. mediator dijalankan antara lain dalam menjembatani pemecahan masalah atau resolusi konflik komunikasi internal maupun kementerian atau subsektor dengan pihak pihak eksternal. fasilitator dilakukan antara lain melalui penyiapan tempat atau sarana, penyusunan acara, penyiapan wawancara, dan sejenisnya. bab sumber daya manusia komunikasi publik sumber daya manusia komunikasi publik sumber daya manusia komunikasi publik adalah pegawai yang karena kualifikasi dan atau kompetensinya ditugaskan dan atau ditempatkan unit kerja komunikasi publik. pegawai dimaksud adalah: pegawai negeri sipil pns), pegawai negeri sipil pns) yang diperbantukan, dan pegawai tidak tetap. kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia komunikasi publik: sumber daya manusia yang menangani kegiatan komunikasi publik pada unit kerja komunikasi harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia komunikasi publik, kualifikasi dibuktikan dengan ijazah pendidikan dan atau sertifikat, sertifikat tersebut diberikan dan atau diterbitkan oleh lembaga instansi terakreditasi atau pengelola komunikasi kementerian, dan pegawai yang ditugaskan unit kerja komunikasi wajib segera mengikuti pengembangan kompetensi untuk memiliki sertifikat bidang komunikasi publik. pengembangan kompetensi sumber daya manusia komunikasi publik unit kerja komunikasi kementerian bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia komunikasi publik, dengan cara: bimbingan teknis bintik) komunikasi publik untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia komunikasi, mengikutsertakan sumber daya manusia komunikasi dalam pendidikan dan pelatihan atau peningkatan kemampuan dalam ilmu dan teknik komunikasi publik serta pengetahuan penyelenggaraan transportasi, dan mengikutsertakan sumber daya manusia komunikasi dalam program akreditasi dan sertifikasi profesi kehumasan. ketentuan mengenai persyaratan, kriteria, dan tata cara prosedur standar kompetensi komunikasi publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang jabatan fungsional dan bidang kepegawaian. bab mekanisme, tahapan dan prosedur pengelolaan komunikasi publik mekanisme komunikasi publik kementerian reformasi birokrasi kementerian menuntut transparansi dan akuntabilitas informasi. untuk itu, diperlukan komunikasi publik yang lebih interaktif dengan mempergunakan mekanisme komunikasi dua arah atau timbal balik yang simetris. mekanisme pengelolaan komunikasi publik kementerian gambar berupaya untuk menciptakan komunikasi dua arah dengan pengaruh yang seimbang melalui strategi komunikasi publikyang berbasis visi, misi, asas asas umum, prinsip dasar, dan etika komunikasi publik atau kehumasan pemerintah indonesia. tahapannya dimulai dari formulasi strategi, implementasi strategi, hingga evaluasi strategi komunikasi publik kementerian. gambar mekanisme pengelolaan komunikasi publik kementerian visi misi komunikasi publik asas umum kode etik prinsip dasar kehumasan strategi pesan strategi figur strategi media strategi khalayak komunikasi publik komunikasi publik komunikasi publik komunikasi publik ddaphkaesin seat berbasis implementasi evaluasi audit visi misi asas umum prinsip smm strategi komunikasi strategi komunikasi dasar etika komunikasi publik publik kehumasan) publik kehumasan) humas pemerintahan) tahapan dan prosedur pengelolaan komunikasi publik pengelolaan komunikasi publik kementerian dimulai dengan analisis situasi, tujuan dan khalayak sasaran,tahapan dapat dicermati pada siklus tahapan pengelolaan komunikasi publik gambar gambar tahapan dan prosedur pengelolaan komunikasi publik kementerian berikut ini penjelasan (enam) tahap pengelolaan komunikasi publik lingkungan kementerian: analisis situasi komunikasi publik diawali dengan analisis situasi melalui kegiatan penelitian komunikasi publik yang meliputi: penyusunan proposal penelitian dan atau kerangka acuan kerja, dilanjutkan pengumpulan data berupa pencarian fakta, data dan informasi, antara lain bersumber dari hasil pemantauan berbagai media cetak, media elektronik, dan media digital (radio, televisi, internet, media sosial, dan media baru lainnya), literatur, observasi, diskusi, wawancara, survei, foto dan video dokumentasi, dan atau studi literasi, serta sumber lainnya, penggalian aspirasi dan opini publik yang berkembang masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi melalui kegiatan peninjauan langsung lapangan, survei, focus group discussion fgd), surat pembaca media massa, dialog dengan masyarakat, penyebaran angket, penyiapan kotak saran, sumber daring, media sosial, contact center atau bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu, cc. pengumpulan bahan informasi dalam bentuk salinan digital (soft copy), salinan cetak (hard copy), makalah, rekaman audio, foto, video dan dokumentasi lain, serta hasil penggalian berbagai sikap dan pendapat yang berkembang masyarakat media daring dan media sosial, seleksi dan pengelompokan bahan informasi dilakukan berdasarkan urutan kepentingan dan tematik sesuai masing masing bidang, analisis situasi dilakukan dengan memanfaatkan bahan informasi yang diperlukan dan bahan dari dokumentasi yang ada serta keterkaitannya dengan bahan aktual dari beberapa sumber lainnya, penyusunan materi informasi dan laporan hasil penelitian dalam bentuk materi pokok, antara lain: ringkasan hasil penelitian, pendahuluan, model penelitian, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, serta kesimpulan dan rekomendasi, disertai materi pelengkap yang disajikan dalam lampiran laporan hasil penelitian. tujuan khalayak sasaran tujuan komunikasi ditetapkan dan disesuaikan dengan hasil analisis situasi (termasuk hasil penelitian atau riset) dan dalam pencapaiannya perlu memperhitungkan, menentukan, dan mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang diawali dengan perancangan strategi komunikasi publik. tujuan komunikasi yang ditetapkan itu misalnya untuk mengenalkan atau memberikan pemahaman (awareness knowledge), membangun citra positif kementerian, mempengaruhi atau mengubah sikap publik dari negatif menjadi netral dan positif atau menyukai, memperoleh dukungan publik, menguatkan kepercayaan publik, mendorong perubahan perilaku publik, serta menggubah publik untuk berpartisipasi dan turut menyebarluaskan (share) kebijakan atau kegiatan komunikasi dari kementerian. strategi komunikasi publik perencanaan dan penyusunan strategi dan program komunikasi dilakukan dengan memperhitungkan, menentukan, dan mempersiapkan kegiatan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang dituangkan dalam bentuk strategi dan program komunikasi secara rinci dan operasional antara lain melalui analisis situasi, termasuk isu isu strategis, menetapkan tujuan komunikasi dan khalayak sasaran komunikasi, sumber daya manusia, jadwal kegiatan komunikasi, biaya, pemilihan media, serta jangka waktu pelaksanaannya berupa strategi komunikasi publik kementerian. strategi komunikasi publik kementerian dituangkan dalam bentuk dokumen yang sedikitnya memasukkan unsur strategi pengemasan pesan, pilihan media yang terintegrasi (konvergensi), penetapan figur sebagai narasumber komunikasi publik, dan pelibatan publik atau komunitas transportasi indonesia yang berbasis analisis situasi dan rumusan tujuan komunikasi publik.program dan kegiatan komunikasidalam rangka penjabaran strategi komunikasi publik kementerian menjadi berbagai program dan kegiatan komunikasi, maka untuk penyiapan implementasi program dan kegiatan komunikasi publik kementerian dilakukan koordinasi, konsolidasi, dan sinkronisasi kegiatan komunikasi melalui mekanisme rapat secara berkala tim komunikasi strategis untuk menyepakati hal hal penting, yaitu: kategori program dan kegiatan komunikasi publikminimal untuk sebulan depan bagi masing masing unit kerja komunikasi publik: tema pesan komunikasi (pesan tematik: tema mayor) yang akan digaungkan, misal tema melayani untuk keselamatan transportasi , atau tema konektivitas transportasi nusantara yang diusung oleh semua unit kerja komunikasi. masih terkait dengan pesan tematik ini, perlu juga disepakati bila diperlukan pesan tematik minor sebagai sub tema pendukung tema mayor tersebut. sebagai ilustrasi adalah sub tema keselamatan transportasi kawasan wisata atau dukungan transportasi untuk akses pariwisata, alokasi anggaran kegiatan komunikasi publik masing masing unit eselon termasuk kesepakatan bila memungkinkan relokasi dan pemusatan (polling) anggaran untuk kegiatan dan media komunikasi tertentu: khalayak sasaran kegiatan komunikasi publik perlu ditetapkan prioritasnya melalui pemetaan para pemangku kepentingan (stakeholder mapping) dan dipilah mencakup khalayak sasaran primer dan khalayak sasaran sekunder yang meliputi: khalayak sasaran internal, yaitu segenap pejabat dan karyawan lingkungan kementerian, kegiatan komunikasi internal, dilakukan dengan menjalin komunikasi terhadap semua pegawai lingkungan kementerian melalui pengumuman, pertemuan, silaturahmi, sosialisasi, serta edukasi untuk menumbuhkan kelancaran arus infomasi dan komunikasi, kegiatan komunikasi eksternal dilakukan dengan menjalin komunikasi terhadap masyarakat eksternal, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi publik, dan khalayak sasaran eksternal, yaitu kelompok yang berada luar kementerian, terdiri atas: masyarakat umum, khususnya pengguna jasa transportasi umum dan pengendara beragam moda transportasi, instansi pemerintah lain baik pusat maupun daerah, cc) pimpinan dan anggota legislatif tingkat pusat dan daerah, kelompok masyarakat atau komunitas sekitar unit unit kerja lingkungan kementerian, organisasi, kelompok, dan perorangan yang menjadi penyedia dan pengguna jasa transportasi, kelompok kelompok masyarakat yang menjadi atau diharapkan dapat menjadi mitra kerja bagi unit unit kerja lingkungan kementerian, komunitas media massa baik media daring hingga media sosial, para pembentuk opini publik, antara lain para pakar, akademisi, aktivis lsm dan atau organisasi masyarakat, dan sebagainya. kalangan investor, dalam dan luar negeri, dan para pemangku kepentingan dan khalayak sasaran lain. implementasi kegiatan komunikasi implementasi kegiatan komunikasi publik kementerian merupakan pelaksanaan program komunikasi publik yang telah ditetapkan, dalam bentuk: publisitas media, seperti: siaran pers (press release) siaran pers merupakan penyampaian keterangan resmi secara tertulis yang disusun dengan format tertentu yang dapat dilengkapi dengan rekaman gambar yang disampaikan kepada pihak media massa dengan maksud agar dipublikasikan. konferensi pers atau jumpa pers konferensi pers atau jumpa pers merupakan pertemuan resmi antara pejabat dan atau wakil instansi dengan para wartawan yang diselenggarakan secara terencana atau insidentil untuk mempublikasikan kebijakan atau permasalahan tertentu sebagai pernyataan resmi pemerintah yang dilengkapi dengan keterangan tertulis. wawancara media wawancara media merupakan kegiatan tanya jawabinstansi. pada umumnya permintaan wawancara diajukan secara formal disertai permasalahan dan pertanyaan pokok secara tertulis atau melalui media baru digital dengan maksud mendapatkan penjelasan secara lebih mendalam. liputan pers media liputan pers media merupakan kesempatan yang diberikan kepada wartawan untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan acara objek tertentu. wisata pers (press tour) wisata pers merupakan kegiatan orientasi bagi wartawan dengan cara menyertakan wartawan menuju objek tertentu untuk memberikan wawasan mengenai penyelenggaraan transportasi. hubungan media, seperti: kunjungan redaksi (media visit) kunjungan redaksi merupakan bentuk komunikasi berupa kegiatan pejabat yang secara langsung kantor media massa untuk berdialog dan membina hubungan baik dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. keterangan pers (press background) keterangan pers merupakan penjelasan yang diberikan oleh seorang pejabat dan atau wakil institusi dalam pertemuan informasi dengan materi bersifat terbatas. lokakarya atau orientasi wartawan (press gathering) lokakarya wartawan merupakan acara yang disusun secara khusus berisi kegiatan pemberian materi, wawasan, dan pengetahuan kepada wartawan mengenai penyelenggaraan transportasi guna pemahaman dan penyampaian persepsi. penerbitan publikasi), seperti: penyelenggaraan media milik kementerian (in house media). in house media bisa berupa penerbitan majalah (in house magazine), siaran tv radio, website, media sosial, dan media lainnya. in house magazine merupakan penerbitan yang disusun dan didistribusikan untuk kalangan internal dan eksternal. beberapa bentuk in house magazine misalnya majalah, bulletin, newsletter. cetakan dan merchandising seperti leaflet, booklet, kalender, buku agenda kerja, dan souvenir korporasi. identitas korporasi seperti buku dan video profil kementerian. konten publikasi dapat berupa tulisan naratif, infografis, videografi, serta dokumentasi hasil kinerja kementerian dalam bentuk foto dan video. format publikasi bisa dalam bentuk konvensional ataupun digital. komunikasi interpersonal, dalam bentuk: pameran tematik. pameran tematik merupakan ajang penyampaian kebijakan kementerian kepada masyarakat secara langsung dengan tema tertentu (seperti pelayanan yang handal, berdaya saing, keselamatan, dan konektivitas transportasi), pameran menggunakan berbagai kelengkapan seperti benda benda pamer, alat peraga, gambar, foto, video, dan sebagainya. penyampai pesan dalam pameran adalah juru penerang. workshop edukasi transportasi publik. workshop edukasi merupakan kegiatan peningkatan pengetahuan publik tentang isu isu transportasi dimana audience dilibatkan dalam proses internalisasi materi. acara ajang khusus (special event). special event merupakan suatu kegiatan yang dikemas secara kreatif dan menarik untuk menumbuhkan pengertian, pemahaman, ketertarikan, dan kepedulian terhadap penyelenggaraan transportasi, baik secara tatap muka maupun secara digital. contoh special event yaitu pentas seni, kompetisi, dan kegiatan below the line lainnya. media placement, seperti: advertorial advertorial merupakan publikasi konten berbayar yang dikemas dalam bentuk pemberitaan media massa dan media digital baru lainnya. iklan iklan merupakan bentuk publikasi konten berbayar kebijakan melalui media cetak, media elektronika, media social, dan media baru digital lainnya. iklan melalui media cetak dan daring misalnya display ad, banner, video interaktif. iklan melalui elektronik misalnya iklan layanan masyarakat, jingle, sandiwara radio, filler, insertion. iklan melalui media digital baru misalnya web series. iklan iklan audio dan atau visual tersebut dikemas secara kreatif dengan durasi detik s.d. menit. out home out home merupakan publikasi berbayar melalui media luar ruang atau ruang publik. misalnya billboard, media transportasi, videotron, body building transport, dan sebagainya. pemanfaatan rubrik media massa pemanfaatan rubrik media massa merupakan kegiatan publikasi melalui media berbayar dengan mengisi rubrik yang telah tersedia misalnya dialog dan radio, program regular media. pembuatan program kreatif bekerja sama dengan media massa pembuatan program kreatif bekerja sama dengan media massa merupakan (blocking program) seperti: pembuatan magazine, variety show dan sebagainya. program program tersebut dapat ditindaklanjuti atau diperluas dengan penyebaran informasi melalui media daring dan media sosial agar terjadi konvergensi media. caranya antara lain melalui live streaming dengan memanfaatkan facebook, instagram, maupun youtube. pengelolaan jejaring komunikasi, seperti: pengembangan dan pembinaan jejaring internal sebagai duta kementerian seperti forum koordinasi, workshop dan event key opinion leaders internal, dan sebagainya, pengembangan jejaring eksternal untuk penguatan hubungan dan akses dengan para pakar, tokoh, key opinion leader melalui forum, diskusi, event, coffee morning, dan sebagainya, pelibatan key opinion leaders influencers dalam kegiatan komunikasi publik untuk menjadi narasumber wawancara, testimoni, endorses, dan sebagainya melalui fasilitasi pembuatan konten komunikasi publik terkait isu transportasi. penyediaan dan pengelolaan informasi, seperti: penyampaian informasi secara langsung kepada publik internal dan eksternal (perorangan atau kelompok) yang dilakukan secara aktif (sosialisasi dan atau dialog publik langsung) dengan pemanfaatan kombinasi media (media mix) yang tepat, penyediaan informasi kepada publik internal dan eksternal kepada masyarakat yang datang secara langsung maupun melalui surat menyurat, telepon, contact center, internet, media sosial, dan sebagainya, informasi yang telah dikelola dengan baik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid) dapat dimanfaatkan sebagai materi komunikasi publik, pengelolaan informasi publik secara rinci diatur dalam peraturan menteri atau petunjuk teknis terkait ppid. pengelolaan komunikasi internal, seperti: penerbitan media internal seperti newsletter, bulletin, in house magazine, e magazine, dan sebagainya, kegiatan komunikasi internal melalui rapat dinas, forum, sosialisasi, atau event internal lain, orientasi humas yang merupakan kegiatan pembekalan pengetahuan dan pemahaman wawasan tentang bidang komunikasi publik dan kehumasan bagi para pejabat kementerian. media komunikasi publik untuk melaksanakan kegiatan komunikasi publik diperlukan beragam media yang perlu diintegrasikan dan dikombinasikan agar terjadi konvergensi media antara berbagai media berikut: media tradisional (sesuai kearifan lokal), media interpersonal (media presentasi dan tatap muka), media luar ruang, media cetak, media elektronik, media daring, media sosial, dan media baru digital lain. perencanaan media untuk integrasi dan kombinasi berbagai media agar terjadi konvergensi media dilakukan mulai dari media tradisional, interpersonal, cetak, elektronik, online, hingga media sosial berikut ini: media tradisional seperti dimaksud dalam butir adalah media yang sesuai dengan kearifan lokal, antara lain pentas seni dan budaya, pawai, obrolan lesehan, rembug warga, dan pertemuan sejenis, media interpersonal seperti dimaksud dalam butir termasuk media presentasi atau tatap muka, antara lain terdiri dari: pameran, peragaan, dan pemutaran video tentang transportasi, cc. media luar ruang seperti billboard, videotron, billboard elektronik, spanduk, baliho, hingga media luar ruang digital, media cetak sebagaimana dimaksud dalam butir antara lain terdiri dari: surat kabar, majalah, bulletin, newsletter, brosur, leaflet, booklet, dan sejenisnya, media elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir antara lain terdiri dari radio, televisi, dan film, media daring seperti website dan blog (yang menyatu dengan website), hingga e newsletter, media sosial terdiri dari kategori antara lain: mikroblog (seperti twitter) dan media untuk berbagi (antara lain youtube dan slideshare), dan jejaring sosial (antara lain facebook, instagram, google, dan linked in) serta platform lain yang terus berkembang, atau media baru digital lain yang selalu berkembang, misalnya dalam kategori blog platforms, blog conversations, content networking, livestreaming, jejaring sosial, dan kategori lain yang dipetakan dalam conversations prism oleh brian solis yang terus berkembang. pemilihan media yang optimal (media mix) sebagaimana dimaksud dalam butir sampai dengan butir atas perlu lebih dicermati untuk mendukung kegiatan komunikasi publik didasarkan pada pertimbangan efektivitas penyampaian pesan, khalayak sasaran, karakteristik media, kecepatan penyampaian informasi, dan luas penyebaran. kehadiran media baru digital memunculkan pengelompokan baru dalam kategorisasi yang disingkat pose paid media, owned media, shared media, dan earned media) berdasarkan penggunaan atau penguasaan media seperti berikut: paid media: yaitu media berbayar yang digunakan untuk pemasangan iklan, advertorial, search ads, dan sponsor konten (fb sponsor, tweet sponsor, google sponsor, mobile sponsor). isi atau substansi pesan dapat dikendalikan oleh institusi yang memproduksi. owned media: media yang dirancang sendiri oleh institusi kementerian sebagai produsen konten sehingga isinya relatif dapat dikendalikan seperti website dan blog institusi atau lembaga, content development, hingga e newsletter. shared media: merupakan jejaring sosial baik yang isinya disiapkan sendiri oleh institusi atau dirancang pihak lain seperti facebook (fb), twitter, instagram ig), linkedin, dan youtube. publik merupakan sebagai konsumen konten dan sekaligus produsen konten. earned media: berupa pemuatan pemberitaan melalui media daring dan media sosial atau perbincangan oleh publik dan pemerhati, hasil kegiatan hubungan masyarakat (hubungan media, hubungan dengan investor, hubungan dengan para pengamat dan pemangku kepentingan yang lain), serta komentar atau rekomendasi dari para pemerhati, pakar atau tokoh berpengaruh (influencers endorses key opinion leader). evaluasi komunikasi evaluasi program dan kegiatan komunikasi evaluasi program dan kegiatan komunikasi dilakukan dengan mengkaji seluruh kegiatan komunikasi yang telah dilaksanakan, mulai dari tahap analisis situasi sampai dengan tahap pelaksanaan atau implementasi serta dampak yang ditimbulkan. penyelenggaraan evaluasi komunikasi publik kementerian dilakukan berdasarkan pengukuran dan indikator evaluasi, sesuai tujuan komunikasi yang telah direncanakan. maksudnya, tujuan komunikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan atau perancangan strategi komunikasi menjadi acuan untuk pengukuran pencapaian kinerja kegiatan komunikasi publik kementerian. berikut ini adalah beberapa aspek yang menjadi basis evaluasi dan pengukuran keberhasilan kegiatan komunikasi. level pertama adalah pengukuran input atau proses, lalu tiga level berikutnya adalah output, outgrowth, dan outcome dengan pengertian masing masing seperti berikut: input: rancangan atau kemasan pesan (message design) berupa materi komunikasi atau kampanye, seperti siaran pers, advertorial, iklan layanan masyarakat, poster, dan sebagainya. output: pemuatan atau pemunculan pesan dcmedia (message transmission) media tradisional, media cetak, elektronik, media daring, media sosial, hingga media luar ruang. outgrowth: penangkapan, respon, atau pemahaman khalayak (message reception) terhadap pesan yang disebarkan. penerimaan dan penafsiran pesan oleh publik berada tahap ketiga ini. outcome: perubahan opini, sikap, dan perilaku khalayak karena dampak pesan (message effect) yang mereka terima. untuk kepentingan evaluasi dalam pengelolaan komunikasi publik ini, indikator pengukuran terdiri dari empat level yakni input, output, outgrowth, dan outcome yang dicontohkan untuk evaluasi siaran pers, advertorial, peresmian infrastruktur transportasi, facebook, dan materi komunikasi infografis seperti tersaji pada tabel berikut. tabel contoh empat level pengukuran kegiatan komunikasi kegiatan input proses: output: publisitas outgrowth: outcome: efek komunikasi materi liputan persepsi dampak perubahan komunikasi media publik opini siaran pers unsur wt1 jumlah media jumlah efek terhadap poin sp) meliput pembaca dan sikap unsur nilai jumlah berita| khalayak publik khalayak berita media merespon efek terhadap gaya bahasa jumlah pembaca| persepsi perilaku atau khalayak| opini publik khalayak kualitas akur per media pembaca khal jenis efek: suka asi data posisi halaman anak berbagi, fact sheet berita dan| ragam rekomendasi narasumber cakupan wilayah komentar pembaca khal anak framing nada berita advertorial fokus tema jumlah jumlah efek terhadap poin adv) advertorial advertorial di| pembaca dan sikap penjabaran media khalayak publik khalayak tema jumlah pembaca| merespon efek terhadap kreatif atau khalayak| persepsi perilaku pesan isi per media opini publik khalayak narasumber posisi halaman pembaca jenis efek: suka advertorial advertorial, khalayak berbagi, unsur wt# waktu tayang,| ragam rekomendasi advertorial rating, dan| komentar desain cakupan wilayah pembaca audio visual khalayak peresmian susunan jumlah berita| jumlah efek terhadap poin infrastruktur acara media khalayak dan sikap transportasi rundown) pit jumlah pembaca| undangan publik khalayak pit) desain atau khalayak| merespon efek terhadap panggung, per media persepsi dan perilaku backdrop, dll posisi halaman opini publik publik khalayak tempat berita pit dan| undangan jenis efek: suka duduk waktu tayang ragam berbagi, sambutan, liputan komentar rekomendasi terkait pengisi acara website dan| website dan pit undangan medsos media sosial facebook profil postingan jumlah like, efek terhadap fb) jumlah timeline comments opini sikap kualitas foto pesan messages) opini, perilaku jumlah news feed respon, facebooks kualitas video jumlah followers saran, dll) jenis efek: suka profil friends jumlah share berbagi, rekomendasi materi desain dan konvergensi jumlah like efek terhadap komunikasi: tata letak media comments opini sikap infografis infografis pemunculan opini, perilaku pengguna mki) kejelasan infografis (web,| respon, media digital tema dan blog, media| saran, dll) jenis efek: suka, pilihan kata sosial) jumlah share berbagi, (diksi) integrasi berbagai rekomendasi gaya bahasa infografis dengan| media sosial dan unsur materi lain mobile sw4#1h jumlah pembaca akses pengukuran input adalah pada materi komunikasi atau kemasan pesan (teks atau narasi, desain, tata letak, foto, gambar, infografis, dan audio visual). pengukuran output fokus pada media yang menyampaikan pesan, mencakup profil media (jenis media, kepemilikan atau grup media, sebaran wilayah, dan lain lain), profil khalayak media (jumlah dan profil pembaca, pemirsa, follower, dan sejenisnya), serta kualitas pemberitaan atau pemunculan pesan (posisi atau penempatan halaman, waktu tayang dan kualitas program media). pengukuran outgrowth lebih fokus kepada interpretasi atau penerimaan pesan mata khalayak atau publik, terkait dengan pengetahuan, pemahaman atau persepsi dan opini mereka terhadap suatu pemberitaan atau pesan tertentu. sedangkan pengukuran outcome terfokus pada perubahan persepsi atau opini, sikap, dan perilaku khalayak atau publik dalam merespon pemberitaan atau pesan kegiatan komunikasi publik tertentu. level ketiga (outgrowth) dan keempat (outcome) sebenarnya dapat digabung dalam pengukuran dalam outcome untuk mengetahui pemahaman hingga dampak pesan atau kegiatan komunikasi terhadap perubahan opini, sikap, dan perilaku publik atau khalayak sasaran. jadi, pengukuran bisa disederhanakan menjadi tiga level yakni input, output, dan outcome. panduan teknik evaluasi komunikasi publik kementerian secara lebih terinci diatur dalam petunjuk teknis tersendiri, termasuk teknik analisis percakapan media sosial (social media analytics tools) dan teknik pelacakan percakapan (tracking analysis) yang terus berkembang dengan beragam teknik yang dapat diunduh secara gratis maupun berbayar. dalam pengelolaan komunikasi publik jangka panjang perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh pengelola komunikasi publik melalui audit komunikasi. selanjutnya audit komunikasi dapat dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis tersendiri. monitoring khusus unit kerja komunikasi kementerian mengoordinasikan dan menyelenggarakan monitoring atas kegiatan komunikasi yang sedang berjalan. mekanisme monitoring kegiatan komunikasi publik kementerian diatur dalam petunjuk teknis tersendiri sebagai panduan. selain monitoring kegiatan komunikasi kementerian, juga dilakukan monitoring khusus, berupa monitoring opini dan aspirasi masyarakat pada periode angkutan lebaran, angkutan natal dan tahun baru, angkutan haji, serta implementasi kebijakan baru, peristiwa kecelakaan, dan isu strategis lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi. monitoring khusus dilakukan terkait dengan angkutan lebaran angle), angkutan natal dan tahun baru natar) dan juga monitoring kampanye tematik komunikasi publik kementerian, antara lainseperti tema melayani untuk keselamatan serve for safety), serta tema dan konektivitas transportasi nusantara. laporan tahunan pada setiap akhir tahun anggaran, unit kerja komunikasi publik kementerian wajib menyusun laporan tahunan kegiatan komunikasi publik yang telah dilaksanakannya. unit kerja komunikasi kementerian merangkum seluruh laporan tahunan kegiatan komunikasi publik unit kerja komunikasi publik dari semua eselon disampaikan kepada menteri, pejabat eselon dan pejabat lain terkait. untuk itu, unit kerja komunikasi publik seluruh eselon wajib terlebih dahulu menyampaikan laporan tahunan kegiatan komunikasi publik tahun berjalan kepada unit kerja komunikasi kementerian. tahapan dan prosedur pengelolaan komunikasi krisis pengelolaan komunikasi krisis sektor transportasi lingkungan kementerian dilaksanakan sebagai berikut: pengelola komunikasi publik lingkungan kementerian wajib menganalisisyang berdampak terhadap citra,, monitoring media (media cetak, media elektronik, media online, media sosial, dan media digital lainnya) serta analisis opini publik dapat menjadi salah satu sarana untuk mengidentifikasi potensi krisis sektor transportasi, pelaporan perkembangan dampak kebijakan, peristiwa, berita dan informasi yang diprediksi memiliki potensi krisis, dilakukan oleh: upt dilingkungan direktorat jenderal atau badan dengan melaporkan kepada unit kerja komunikasi ditjen atau badan. unit kerja komunikasi itjen, ditjen atau badan melaporkan kepada unit kerja komunikasi kementerian. pengelola komunikasi publik lingkungan kementerian wajib mengelola isu isu strategis yang diprediksi memiliki potensi krisis secara cermat melalui klarifikasi, kontra isu, dan lain lain, agar tidak beralih atau berubah menjadi krisis komunikasi, dan pengelola komunikasi publik lingkungan kementerian wajib menyusun strategi komunikasi atau langkah lainnya guna mengantisipasi kemungkinan dan mengatasi terjadinya krisis sebagaimana dimaksud dalam angka bab prosedur koordinasi pengelolaan komunikasi publik prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meliputisepuluh prinsip tersebut mendasari tata kelola komunikasi publik public communication governance) dan pengelolaan komunikasi publik public communication management) lingkungan kementerian. untuk kepentingan koordinasi, konsolidasi dan sinkronisasi strategi dan program komunikasi, diperlukan prosedur koordinasi pengelolaan komunikasi publik melalui tim komunikasi strategis dan untuk pengelolaan komunikasi krisis perlu dibentuk tim komunikasi krisis. selain tim komunikasi atas, diperlukan koordinasi melalui forum komunikasi sektor transportasi dan forum komunikasi kehumasan lainnya. tim komunikasi strategis dan tim komunikasi krisis ditetapkan melalui keputusan menteri. tim komunikasi strategis tim komunikasi strategis kementerian merupakankerja eselon untuk membahas, dengan susunan tim, tugas, dan peran sebagai berikut: susunan tim komunikasi strategis terdiri dari, sekretaris jenderal sebagai ketua umum tim komunikasi strategis, kepala unit kerja komunikasi kementerian sebagai ketua harian, cc. anggota tim komunikasi strategis adalah para sesditjen, sesajen, dan sebaran lingkungan kementerian, yang ditetapkan dengan keputusan menteri. gambar susunan tim komunikasi strategis) gambar keterkaitan antara pimpinan dan anggota tim komunikasi strategis kementerian sekretaris jenderal kepala unit komunikasi kementerian tugas tim komunikasi strategis menyusun rencana strategis komunikasi publik kementerian, membahas masalah komunikasi strategis, dan cc. menemukan solusi bersama atau masalah komunikasi strategis kementerian. mekanisme kerja melaksanakan rapat rutin tim komunikasi strategis paling sedikit (satu) kali dalam (satu) bulan untuk mengevaluasi implementasi strategi komunikasi kementerian bulan berjalan dan merencanakan kegiatan komunikasi tematik bulan berikutnya, dalam kondisi diperlukan aksi komunikasi segera, tim komunikasi strategis dapat mengadakan rapat luar rapat rutin, kesepakatan rapat tim komunikasi strategis dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir, d.hasil kesepakatan rapat harus dilaporkan dan dilaksanakan masing masing unit kerja pengelola komunikasi publik lingkungan kementerian, dan pelaksanaan hasil kegiatan strategis sebagai hasil kesepakatan rapat yang tertuang dalam berita acara harus dilaporkan kepada menteri melalui ketua umum tim komunikasi strategis. forum komunikasi sektor transportasi dalam rangka penyiapan bahan, data dukung, sinergitas pelaksanaan komunikasi publik lingkungan kementerian, ketua harian tim komunikasi strategis dapat menyelenggarakan forum komunikasi sektor transportasi,atas unsur regulator, operator, dan asosiasi pemangku kepentingan transportasi, forum komunikasi sektor transportasi bertujuan untuk koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi, dan harmonisasi sinergi program komunikasi terkait komunikasi sektor transportasi, forum komunikasi sektor transportasi diikuti oleh pejabat pengelola komunikasi lingkungan kementerian, dinas perhubungan provinsi dan atau kabupaten kota, operator badan usaha milik negara badan usaha milik daerah swasta), dan atau asosiasi sektor transportasi, forum komunikasi sektor transportasi dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun secara bergiliran sesuai kesepakatan bersama, unit komunikasi kementerian bertanggung jawab dalam pelaksanaan mengoordinasikan penyelenggaraan forum komunikasi sektor transportasi, dan dalam kondisi tertentu, forum komunikasi sektor transportasidapat diikuti asosiasi perhimpunan kehumasan seperti pelumas, bakohumas, forum humas bumn, dan asosiasi kehumasan lainnya. tim komunikasi krisis dalam hal eskalasi krisis mengarah tingkat makro strategis yaitu lintas sektoral dan berdampak berskala nasional dan internasional, maka koordinasi kegiatan komunikasi publik diambil alih dan dilaksanakan oleh tim komunikasi krisis. adapun susunan tim komunikasi krisis terdiri dari para pejabat terkait dan melekat pada jabatan mereka (ex officio): menteri sebagai pengarah, sekretaris jenderal atau inspektur jenderal atau direktur jenderal atau kepala badan sebagai ketua, kepala unit kerja komunikasi kementerian sebagai wakil ketua, dan perwakilan unit kerja teknis subsektor), unit kerja komunikasi ditjen itjen badan sebagai koordinator bidang dan anggota. terkait angka (enam) dimungkinkan pelibatan pemangku kepentingan terkait krisis seperti kementerian lembaga komite lain, pemerintah daerah, operator transportasi, dan sebagainya. ketua tim komunikasi krisis diatur sebagai berikut: sekretaris jenderal menjadi ketua apabila terjadi komunikasi krisis tingkat nasional internasional, lintas sektoral, dan lintas subsektor: inspektur jenderal menjadi ketua apabila terjadi komunikasi krisis pada inspektorat jenderal, direktur jenderal menjadi ketua apabila terjadi komunikasi krisis pada subsektor yang menjadi tanggung jawabnya, dan kepala badan menjadi ketua apabila terjadi komunikasi krisis pada badan yang menjadi tanggung jawabnya. suatu kondisi dinyatakan krisis apabila memenuhi unsur sebagai berikut:dan atauapabila suatu kondisi memenuhi sedikitnya (satu) dari (tiga) unsur tersebut, maka tim komunikasi krisis otomatis bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. tim komunikasi krisis sedikitnya terdiri dari (tiga) bidang yang masing masing diketuai oleh koordinator bidang yaitu: bidang monitoring dan analisis media, bidang administrasi penghubung liaison officer) dan penunjang, dan bidang hubungan media. juru bicara tim komunikasi krisis yaitu pengarah, ketua, wakil ketua, dan atau pejabat yang ditunjuk oleh pengarah pada kesempatan pertama. gambar keterkaitan antara pimpinan dan anggota tim komunikasi krisis posko komunikasi krisis dimungkinkan bertempat kantor pusat kementerian, tempat kejadian perkara, dan tempat lain yang diperlukan. evaluasi dan pelaporan pengelolaan komunikasi krisis dilakukan secara berkala selama krisis berlangsung sampai dengan pasca krisis oleh tim komunikasi krisis yang dipimpin oleh ketua. mekanisme kerja tim komunikasi krisis secara terinci diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan komunikasi krisis. gambar proses kerja tim komunikasi krisis monitoring media isu strategis mai isu strategis bab vii penutup peraturan menteri perhubungan tentang pengelolaan komunikasi publik ini merupakan panduan untuk peningkatan kinerja kementerian perhubungan, khususnya pengelola komunikasi publik dalam melakukan aktivitas komunikasi publikkementerian perhubungan dan para pemangku kepentingan. menteri perhubungan republik indonesia, ttd budi karya semadi |
dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri perhubungan, menimbang bahwa dalam rangka memberikan dasar penentuan kelas organisasi kantor unit penyelenggara bandar udara yang objektif dan terukur serta menyempurnakan kriteria klasifikasi yang telah ada, maka,kantor unit penyelenggara bandar udara adalah unit pelaksana teknis lingkungan direktorat jenderal perhubungan udaraerakkan oleh penerbb komponen kriteria klasifikasi bagian kesatu umum klasifikasi kantor unit penyelenggara bandar udara sebagai unit pelaksana teknis lingkungan direktorat jenderal perhubungan udarabandar udara. klasifikasi sebagaimana dimaksud pada berupa penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja suatu kantor unit penyelenggara bandar udara.pokok kantor unit penyelenggara bandar udara sebagai berikut: jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat udara, kapasitas pelayanan bandar udara, rute penerbangan, koordinasi pelayanan operasional bandar udara, dan personel penerbangan bandar udara. jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kemampuan suatu bandar udara dalam memberikan pelayanan kepada penumpang, kargo dan pos serta pergerakan pesawat udara terbesar, baik yang datang, berangkat maupun transit yang terdiri dari unsur unsur sebagai berikut: jumlah penumpang angkutan udara merupakan jumlah orang yang naik pesawat udara baik yang datang, berangkat maupun transit dalam waktu satu tahun, dengan satuan orang tahun, jumlah kargo dan pos merupakan jumlah total barang muatan termasuk bagasi dan jumlah barang muatan pos yang diangkut oleh pesawat udara baik yang datang, berangkat dan transit baik angkutan udara internasional dan nasional dalam waktu satu tahun, dengan satuan kilogram tahun, jumlah pergerakan pesawat udara merupakan jumlah pesawat udara yang mendarat dan lepas landas pada suatu bandar udara dalam waktu satu tahun, dengan satuan pergerakan tahun, dan pesawat udara terbesar yang dilayani merupakan jenis pesawat udara terbesar yang secara rutin dilayani oleh penyelenggara bandar udara, dengan satuan kelompok kode huruf sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kapasitas pelayanan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kemampuan bandar udara dalam memberikan pelayanan untuk menunjang operasi keselamatan penerbangan yang terdiri dari unsur sebagai berikut: kapasitas landasan merupakan kemampuan landasan suatu bandar udara untuk dapat melayani jenis pesawat udara terbesar, meliputi: panjang landasan dikelompokkan berdasarkan standar internasional yaitu dikelompokkan kode angka dan yang ditunjukkan dengan panjang landasan dengan satuan meter. bentang sayap dikelompokkan berdasarkan standar internasional berdasarkan kode huruf a,b,c,d,e dan yang masing masing mewakili bentang sayap dan jarak antar roda pesawat dengan satuan meter. jam operasi bandar udara merupakan jumlah jam pelayanan terhadap kegiatan penerbangan suatu bandar udara yang ditetapkan dengan satuan jam hari, fasilitas keamanan penerbangan (aviation security) merupakan tingkat kemampuan dan kelengkapan peralatan keamanan penerbangan suatu bandar udara dalam melayani keamanan penerbangan yang dikelompokan berdasarkan standar internasional yaitu kelompok a,b,c,d,e dan fasilitas pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran pkp pk) merupakan tingkat kemampuan suatu bandar udara dalam melayani pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadaman kebakaran berdasarkan standar international yaitu kategori dan dan kapasitas terminal merupakan luas bangunan yang digunakan untuk melayani penumpang dalam suatu bandar udara untuk menampung penumpang dengan satuan meter persegi (m?). rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jumlah lintasan pesawat udara dari bandar udara keberangkatan bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan dalam satu tahun pada suatu bandar udara dengan satuan buah. koordinasi pelayanan operasional bandar udara sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tugas dan fungsi koordinasi yang dilakukan oleh unit penyelenggara bandar udara untuk melaksanakan operasional dengan instansi atau lembaga lain yang terdiri atas: koordinasi dengan instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemerintahan pada bandar udara yang meliputi: kepabeanan, keimigrasian, dan perkarantinaan. koordinasi dalam penggunaan bersama bandar udara pangkalan udara (enclave sipil militer) yaitu keadaan tertentu suatu bandar udara digunakan bersama untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna pertahanan, yang terdiri dari: enclave sipil militer, dan bandar udara yang tidak digunakan bersama untuk pangkalan udara. koordinasi dengan lembaga pelaksana penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan bandar udara. personel penerbangan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jumlah personil yang memberikan pelayanan kegiatan operasional bandar udara, dengan satuan orangpokok sebagai berikut: sumber daya manusia administrasi, penerimaan negara bukan pajak pnb), cc. anggaran belanja operasional, asset barang milik negara bmn), dan hirarki bandar udara guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan satuan orang. penerimaan negara bukan pajak pnb) sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jumlah seluruh penerimaan bandar udara dari pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, dengan satuan rupiah tahun. anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jumlah anggaran yang diterima suatu bandar udara yang diperoleh melalui anggaran pendapatan belanja negara apbn) luar anggaran non operasional investasi), dengan satuan rupiah tahun. aset atau barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam hurufkantor unit penyelenggara bandar udara, dengan satuan rupiah tahun. hierarki bandar udara sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan status yang dihitung dari tingkat cakupan pelayanan penumpang dan atau kargo terhadap bandar udara sekitar dan pengaruh perkembangan ekonomi wilayah, yang berupa bandar udara pengumpul (hub) atau bandar udara pengumpan (spoke) sesuai peraturan perundangan. bab iii penilaian kriteria klasifikasiberi nilai maksimal (bobot dengan pembagian sebagai berikut: komponen substantif nilai maksimal sebesar (seratus) dengan bobot (delapan puluh), dan komponen penunjang nilai maksimal sebesar (seratus) dengan bobot (dua puluh). rincian penilaian pembobotan komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat udara dengan bobot (tiga puluh enam) terdiri dari unsur: jumlah penumpang angkutan udara dalam orang per tahun dengan bobot (empat belas), jumlah kargo dan pos dalam per tahun dengan bobot (tujuh), jumlah pergerakan pesawat dalam pergerakan per tahun dengan bobot (sembilan), dan pesawat udara terbesar yang dilayani dalam satuan kelompok kode huruf dengan bobot (enam). kapasitas pelayanan bandar udara dengan bobot (dua puluh tujuh), terdiri dari: kapasitas landasan dalam meter, dengan bobot (tujuh) yang terdiri dari: panjang landasan, dan bentang sayap. jam operasi bandar udara dalam jam per hari dengan bobot (enam), fasilitas keamanan penerbangan dalam kelompok fasilitas keamanan, dengan bobot (lima), fasilitas pkp pk dalam kategori pkp pk, dengan bobot (lima) kapasitas terminal dalam meter persegi, dengan bobot (empat) yang terdiri dari: luas terminal penumpang, luas terminal kargo. rute penerbangan dalam penggal rute, dengan bobot (lima), koordinasi pelayanan operasional bandar udara dalam jenis koordinasi, dengan bobot (tujuh) terdiri dari unsur: koordinasi antar instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemerintahan pada bandar udara diberi bobot (dua), koordinasi dalam penggunaan bersama bandar udara dan pangkalan baru (enclave sipil militer) diberi bobot (dua), koordinasi dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan pada bandar udara, diberi bobot (tiga). personil penerbangan dalam jumlah orang bandar udara dengan bobot (lima). rincian penilaian pembobotan komponen penunjang sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: sumber daya manusia administrasi dalam jumlah orang dengan bobot (tiga), penerimaan negara bukan pajak pnb) dalam rupiah per tahun dengan bobot (delapan), belanja operasional dalam rupiah per tahun dengan bobot (tiga), aset barang milik negara dalam rupiah per tahun dengan bobot (dua), hierarki bandar udara dalam jenis status hierarki dengan bobot (empat). tata cara penghitungan nilai untuk tiap tiap komponen dan unsur dari kriteria klasifikasi organisasi unit penyelenggarapenetapan klasifikasi penetapan klasifikasi organisasi kantor unit penyelenggara bandar udara dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada bandar udara yang bersangkutan. klasifikasi organisasi kantor unit penyelenggara bandar udara, terdiri atas: bandar udara kelas utama, bandar udara kelas bandar udara kelas ii: dan bandar udara kelas iii. jumlah angka penilaian untuk masing masingsebagai berikut: kantor unit penyelenggara bandar udara kelas utama, nilai sama dengan atau lebih besar kantor unit penyelenggara bandar udara kelas,i, nilai sama dengan atau lebih besar dari hingga kurang dari bagi bandar udara yang memperoleh nilai kurang dari dan tidak atau belum ada kegiatan operasional penerbangan serta bandar udara baru yang belum dilakukan ditetapkan kelasnya, dikategorikan sebagai satuan pelayanan bandar udara. satuan pelayanan bandar udara sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari organisasi kantor unit penyelenggara bandar udara tertentu. bagi kantor unit penyelenggara bandar udarabandar udara tersebut dapat ditetapkan sebagai kantor unit penyelenggara bandar udara kelas tertentu. kriteria klasifikasi organisasi kantor unit penyelenggara bandar udara ditinjau dan dievaluasi kembali dalam waktu paling lama (dua) tahun. bab ketentuan penutupkriteria klasifikasi organisasi unit pelaksana teknis bandar udaelia kln, (as tma dan dia. le) mm, pertiga utang (iv e) nip. oo1 lampiran peraturan menteri perhubungan nomor tahun tanggal september tata cara penghitungan kriteria klasifikasi kantor unit penyelenggara bandar udara umum penilaian kriteria klasifikasi kantor unit penyelenggara bandar udara, didasarkan pada beban kerja dari masing masing kantor unit penyelenggara bandar udara sesuai dengan kondisi dan data lapangan. beban kerja dimaksud tercermin dari data komponen substantif dan data komponen penunjang. dalam melakukan penilaian terhadap seluruh komponen menggunakan data dari seluruh unit pelaksana teknis upt) bandar udara yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri perhubungan nomor km. tahun tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bandar udara. iibandar udara yang dibutuhkan. data komponen substantif dan data komponen penunjangterdiri atas unsur unsur yang masing masing dengan bobot prosentase y0) secara proporsional berdasarkan pengaruhnya terhadap beban kerja kantor unit penyelenggara bandar udara. komponen substantif dengan nilai sebesar 80x delapan puluh persen) sedangkan komponenpenunjang dengan nilai sebesar dua puluh persen). setiap komponen dengan bobot berbeda beda dengan mempertimbangkan pengaruh komponen terhadap beban kerja operasional bandar udara. komponen dikelompokkan berdasarkan jenis data diskrit dan data kontinyu. komponen yang termasuk data kontinyu adalah: jumlah penumpang angkutan udara, jumlah kargo dan pos, jumlah pergerakan pesawat udara per tahun, rute penerbangan, personel penerbangan, sumber daya manusia administrasi, penerimaan negara bukan pajak pnb), anggaran belanja operasional, dan aset barang milik negara bmn). komponen yang termasuk data diskrit adalah: pesawat udara terbesar yang dilayani, kapasitas landasan, jam operasi bandar udara, fasilitas keamanan penerbangan, fasilitas pkp pk: kapasitas terminal, koordinasi pelayanan operasional bandar udara, hirarki bandar udara komponen yang termasuk data kontinyu dilakukan pengelompokan dengan menggunakan penghitungan interval yaitu: nilai komponen setiap bandar udarainginkan, dengan dirumuskan sebagai berikutkomponenkomponen. batas atas nilai (satu) dijumlahkan dengan nilai interval untuk mendapatkan batas atas untuk log jumlah penumpang dengan nilai (dua) dan seterusnya hingga mendapatkan nilai (sepuluh). beberapa komponen yang memiliki data kontinyu menggunakan data rata rata dalam3 (tiga) tahun yang kemudian dilakukan penghitungan kelompok interval. komponen tersebut adalah: jumlah penumpang angkutan udara, jumlah kargo dan pos, jumlah pergerakan pesawat udara. iii. komponen substantif hasil pengelompokan dan bobot masing masing komponen yang memiliki data kontinyu adalah sebagai berikut: jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat udara jumlah penumpang pertahun dengan bobot dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut sjd sjd s d oo) jumlah kargo dan pos dalam kilogram kg) per tahun dengan bobot dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut kilogram pertahun sjd sjd sjd s d jumlah pergerakan pesawat udara per tahun dengan bobot dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut jumlah pergerakan pesawat pertahun nilai keatas s d s d s d s d s d s d s d s d s d komponen pesawat udara terbesar yang dilayani dengan bobot dikelompokan berdasarkan: huruf bentang sayap lebar roda nilai kode utama terluar lebih dari hingga kurang dari hingga kurang hingga kurang dari dari hingga kurang hingga dari kurang dari kurang dari kurang dari kapasitas pelayanan bandar udara dengan bobot dikelompokan berdasarkan: nomor panjang huruf bentang sayap nilai kode landasan kode lebih dari lebih dari hingga hingga kurang dari kurang dari 800m hingga hingga kurang dari kurang dari .200m kurang dari 800m kurang dari jam operasi bandar udara dengan bobot dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut fasilitas keamanan penerbangan security) dengan bobot dikelompokan berdasarkan:.baggage, ray cabincabin, handy talk, radio, mobil patroli, motor patroli kelompok metal detector wmd), small conveyor, hand held metal detector, handy talk, mobil patroli, motor patroli pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran pkp pk) dengan bobot dikelompokan berdasarkan: jenis fasilitas nilai kendaraan utama kendaraan peralatan pendukung pendukung kategori comando car breathing 1tr apparatus ft nurse tender baju tahan 1tr api panas serba guna pemadam resueitator megaphone talkie rami pa selimut tahan api fire blanket rain astra $ u mean portable ukuran kategori ft command car breathing itr apparatus api per panas serba guna pemadam resucitator toko. megaphone talkie $ am selimut tahan api blanket rpm $ masa otl tml ukuran 1tr apparatus bsa pass itr api panas guna pemadam suaitacr $ none talkie u mi selimut tahan api blanket $ rem asn $uu omegam tml ukuran kategori7 hane |command car gema itr apparatus isa itr api tee panas kendaraan serb slang guna pemadam usa esaptone ito talkie tanu s6| ami ta selimut tahan api fire blanket oran u oma oam portable ukuran kg) kategori iv command car breathing 1tr apparatus easy api panas team pemadam $ u rsueitator $ mesapnone talkie lo. tandu ame selimut tahan api fire blanket rin la exhaust fan| team portable ukuran kategori ambulance breathing 1tr apparatus itr api panas paman pemadam 0stone too talkie randu uma selimut tahan api fire blanket rara maa $u omegam portable ukuran kategori 1tr apparatus vi baju tahan itr api panas nemsaam pemadam poo resucitator $$ mesaphone tan denda talkie teo tandu $ tt selimut tahan api blanket) austrian omegam ukuran itr apparatus kas mana sisa api ter panas pemadam eesucitaor u motor tag talkie koo randu ca selimut tahan api blanket prairie pp u meriam portable kategori2 kec man apparatus tes api panas u reesucitatr esapnone te talkie tandu helmet selimut tahan api fire blanket 000k kopel rim portable ukuran kategori apparatus api panas rear rapport lil talkie pelet selimut tahan api fire blanket para ll portable ukuran kapasitas terminal dengan bobot dikelompokan berdasarkan: kapasitas terminal nilai s d keatas s d s d s d s d s d s d s d s d s d tata cara penghitungan nilai tertimbang untuk komponen pelayanan rute penerbangan dengan bobot dengan pengelompokkan dengan carapengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut jumlah penggal rute penerbangan diatas penggal rute antara penggal rute hingga penggal rute antara penggal rute hingga penggal rute antara penggal rute hingga penggal rute koordinasi pelayanan operasional bandar udara dengan bobot terdiri atas: pelayanan cio dengan bobot dengan pengelompokkan sebagai berikut: terdapat kantor pelayanan cio tidak terdapat kantor pelayanan cio penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara dengan bobot dengan pengelompokkan sebagai berikut enclave sipil militer pelayanan lppnpi dengan bobot dengan pengelompokan sebagai berikut: tingkat tidak ada unit lppnpi tata cara perhitungan nilai tertimbang untuk komponen personel penerbangan bandar udara, dengan bobot personel penerbangan nilai keatas s d sja s d s d s d s d iv. komponen penunjang jumlah sumber daya manusia administrasi dengan bobot dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut sumber daya manusia administrasi nilai s d s d s d o0 sid jumlah penerimaan negara bukan pajak pnb) dengan bobot dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut penerimaan negara bukan pajak pnb nilai keatas s d s d s d s d s d s d s d s d s d anggaran belanja operasional dengan bobot dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut keatas s d 9g. s d s d s d s d s d s d s d s d asset barang milik negara bmn) dengan bobot dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut nilai keatas s d s d s d s d s d s d s d s d s d hierarki fungsi bandar udara dengan bobot dengan pengelompokkan sebagai berikut hierarki bandar udara nilai bandar udara pusat penyebaran (hub bandar udara bukan pusat penyebaran (spoke pemberian nilai tertimbang dan klasifikasi unit penyelenggara bandar udara setelah nilai komponen suatu bandar udaradibandingkan dengan bobot komponen yang telah ditentukan. nilai tertimbang nilai yang diperoleh bobot komponen nilai tertimbang setiap komponen pada suatu bandar udara dijumlahkan.komponen pada seluruh upu, kemudian nilai tertinggi kurangi nilai terendah kemudian dibagi dengan jumlah kelas bandar udara. jarak interval nilai tertinggi nilai terendah jumlah kelas bandar udaraupu kelas iv. batas atas kelas dijumlahkan dengan nilai interval untuk mendapatkan batas atas kelas iii dan seterusnya hingga didapatkan batas atas kelas ii. batas atas kelas menjadi batas terendah upu kelas ringkasan komponen dan bobot kriteria dan klasifikasi kantor upu ino| komponen bot)| (komponen substantif ' la. jumlah penumpang tahun lb. jumlah kargodan pos tahun le. jumlah pergerakan pesawat udara tahun ld. pesawatudaraterbesardilayani j6 la. kapasitaslandaan panjang landasan ga bentang sayap lb. jam operasi bandar udara ' j6 le. fasilitas keamanan penerbangan pemadam kebakaran le. kapasitas terminal komponen bobot koordinasi pelayanan operasional bandar udara koordinasi dengan instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pemerintahan koordinasi dalam penggunaan bersama bandar udara pangkalan udara koordinasi dengan lembaga pelaksana penyelenggara cc. pelayanan navigasi penerbangan bandar udara personil penerbangan bandar udara komponen penunjang sumber daya manusia administrasi penerimaan negara bukan pajak pnb anggaran belanja operasional asset barang milik negara bmn hierarki bandar udara menteri perhubungan republik indonesia, ttd e.e. mangindaan salinan sesuai dengar aslinya kepa bee vaksin ags sia mm, per nga unse hurufapaldia jasa adalah penyedia jasa angkutan penyeberangan dan atau penyedia jasa pelabuhan penyeberngguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa penyeberlayaran. direktur jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya bidang lalu lintas dan angkutan penyeberangan. bab ruang lingkup standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan merupakan acuan bagi penyedia jasa. standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: standar pelayanan pelabuhan penyeberangan, dan standar pelayanan kapal angkutan penyeberangan. standar pelayanan penumpang pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: keselamatan, keamanan: kehandalan keteraturan: kenyamanan, kemudahan keterjangkauan,standar pelayanan penumpang dalam kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: keselamatan: keamanan: kenyamanan: kemudahan keterjangkauan:i penyusunan dan penerapan standar pelayanan penyedia jasa wajib menyusun dokumen standar pelayanan sesuai dengan komponen yang ada dalam lampiran dan lampiran untuk lintasan utama dan lampiran iii dan lampiran untuk lintasan perintis. dokumen standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada harus disetujui oleh direktur jenderal. (l) untuk menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud penyedia jasdia jasdirektur jenderal melakukan pengawasan terhadap penerapan standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. pengaturan lebih lanjut terkait dengan mekanisme penilaian dan pengawasan standar pelayanan penumpang angkutan penyeberanganmenteri ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan berupa pembekuan dan pencabutan izin. bab ketentuan peralihan penyedia jasa wajib menyesuaikan standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini dalam waktu paling lama (enam) bulan untuk lintasan utama dan paling lama (dua belas) bulan untuk lintasan perintis sejak peraturan menteri ini mulai berlakuisi car bah keran pagi pake ee) dig adal age) there ter aan na, sae naa nag aa sena le) nanga ee3 en: naa png 23f3lag nan andal akun ing leah sag5 rani aa, olx akan | "$$ og) bil sol ag) lela) kg) lai is) |g im) al dah goa segel| eee senggang rene naga! sea mas bata bags) a83 ha) lama bagus don (ca vgg d0, ken iud pohon c00 ann es) gya pia pom too4 kon and bek0 eru3 lag ten| v35 "be get gal ana) c3l jana pd. kai lung pf: te) le) er| bar lula ke) ada kp) ka. kai ni: tol aka: te) ato puma "ane in) pga linen tang en. kep isl oo, b|a ts) anggur pas desi bsb3 #a3992 in had, ana heran kana lga aan ct tops5 seng kso gan ayu dog ebe sez2s| ar| b358 2x3 tea leg ary pera wp03 esa (@) (ea sel ss| sol cet ta. safer s23 pasar gagap lap ayu ons ip9 goa dahaga bsn sea sos sha nasas| bebe spa apel sal peta s5es| pesraper| "eedd el| 'pr| pesiar sas| h5. desa aku dadi ana ani sora sites5p pun loe bag tengan| papan. desa3| tera bpr sea nih ayo pia sig p|b na| sis kp! dg, aya bad sai ses r3lb apsis ay sas jbireeebe tata: sat sep dea au. saga cit iis paus yp3? tni bay 223i nee he: penah nga) s2| nn: d5. . gala ks) (f933 meme pypgangre| (asal pam r03 take situ had sean nana nara fpb pas rawa o5a2 oeg pad ha. fs) pagr grabag "s3 snn pan alma tan) ser pelan being bab 2gg dix ur cel ssi sasis tula kan ibbshins (gasolgerrp3 besi dp3 kera a38 katana th dsa p .( ba| l$s: polo do sai sat dean saja ta: sea sag far (gg sop pesta kb) dog. pem hua ra. ispansoksoseer| aga b3| (esa eha ban| ben mi. oya we. pers ora gone: hor loco o.s. semaine3 es9| dang "2a83| ago ec props nan nn ! a29 sis sis yua tai a33 os tesis sets edan jan sis massal .uo kmr ek: sasjalo wib per kara are mal ei pas pem p53 ai pers ipo eta ekesnsigi ser pop tes seng smg les) log ss, selo sel sis sip oo ass ow| fak pes san jep aran| sep bakar rata bios ras ao0 ges5| sop (eh ipa olah 53s soal bse (eet| nesagagr| tesla 3s| (3a0 says besi ia5 ber bbb delesi ata pnisisus| s3a s8. ada| ba| benda diy "s3 o'c psp pig pr2p on. ya kata ken deal $$, $g5 ken) a02 t30 ap ps8 ss, ig) pam isp sara pens ak: ho. ola nag s$ |b gitu jus) sleep| sea kang hoa 25x 87m "ia segaxgges| papal elo pssi sas sep njan| arti yaa ole ping espa| era so8 ban inn eta ben bh? r25 lek ng seks pose sib ton supa pandak eceran| fifa 2e8 pera far geos|l yan) ta) ss. pena ma. (et peri eror gerggagga lsp keb seka pa: deng arti pip yon, eol8 spl abe eb3 bee bba tpa ded besi ola apl 5gp oa tgn. cik kok, ada kos as) pa. bli2| sela ssi s2 sis ng, i "ip a92 2nn padi leo pas obatan ara fase |genap pcs8| so3janes3 k sis s|x0mb ssp bah dd, " dp( 9s. (b3 isl 3b2| pro seal gelar ses 2pag ako dd, ul seg| sih a53 ara sis yaa. kg) ssk rpp para lena pewwad p.& 29m nga) da. vaara saad yaa semesta2s| ssepase| tbk uso| pobonyosa iroha pada esbarsajn| rwb selig adw oo, mua ona a4, haha won spl lek ola an. pak |w and s?|g pp asi 05m dm, hak gia nana 5g gardu sih big a53 ses 252i s|s peg sb.scale sio ss. |& saya|o aoi lola signs c$e x , iris sak bap alis fu) tan bee sea ni: ear ag, ogg pos bed kera deg gb tema tee pbb tam ter sai tenun dana haa p5p o cal als bis s|s konon (oo pen aan senen pers these| (eggs sas lan aral pagu bb. tenan tesla pep law dpn dada aan oyp3 (en jari gag nas lana per akr ge3 pose ep. en8 parigi ing see ega tag bt: g3. an: aa bak tcl3 ba: bang banana pap dean sena bee ere tonga bpd ad haa (ni bea donor sss apa pas db. psa san ani !| p e| s3 oo, vu| sela ye) ka) ear3uow mapas 833p) sepak33as pa3y2 ogan bbl use benaiayi| dai basa sl? gr9453 il) hp. dartassirs| eup pi35 py3 oya belas la| gran r23 ses "325p adal ' $& land barat iso ana tai aa. s2. son ang s|e8er a30 ooh searah olga sea sea tni oo, dana ber app asal beban calo pembawa| asih log psg bea pena otd d0ou jen naga pena pagan dia le) s2 eh ja) p5| ta. ke) fa) ,is tesis ibi 353k ses daerah33i| s35 sas . apel spa, spy pd? w.? efs gsi33 ss| dip pas ii ) bra mem . ma. kak an, $$ pada han kun kian mma pena ben ere ten atau kena o5ab aan aan ap. oc0 en: tp3 na: peak di is! f3. co: rekan kala jyp sah s.e tee 2esai5 kos lari emerg sasis sera tele as) iga gis| cl is sel. jan pelan heni ega (desa 9g ide pp laga: bea ng dp 38k spl v2. 2er gelaran beban arena sana ena als 3hap ega ela penuh at! kanan il ke) haa eib via wis ye) ka) gl kg) ie) gico3 isap| epi sea (seap iss jga, usul| rad big aga paksa| terlepas| gesa bates (pen tan sia an nnn meg (d3 psk ojo eu. ipehsols toga 5d ses sib snn nrp sn: | pps ra, ri pleno (2x5 in maa ary jang nx) ada da ss "ng pp aan klan #iw lan) anu sony ann bar lg) sbb ic lis tw) tar nan rat k3) et: dy anna sd mh bis butar hampa (an yang a82 sig joe o5e tas kan) boo ajo jua sig kelas fo0ores opo skala eng ado spg n$po|s pa. ddpokph erp rat n4: kan sgb origin ser stress pangan kelas kang lsg k.i0 sc$ es. kena denda res gan pps rabb gpp teo. like3o fib ibe sim ibi sal kar seal soal sis kaa 3neo oon3 sig p p3 ce oma. far hatta bag yp9 52m a53 ao. angan erp ida ibl (ah ses| took png nba eme pan apu awu ins3o vis taoruuipn ooo @simo2a| ser ease pati pxs da , nkb s1 i3oc epe| pes gni sie bis aan: nan nan o1p3 (f3 gab2p ida a00 beda|w hal d3 tan aib kelak por 2x9 sig sim ja. an) tak s.p pala an, dam sep ega: see kap) tan tap tr. fu) cv bau oo fan sis apsis swa tera n135 gegen bo, nan fa) |
ang dada ayang menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten kota bertanggung jawab untuk,penyedia layananadalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten solok selatan. dinas adalah dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga yang menyelenggarakan urusan pendidikan. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga kabupaten solok selatansatu kepemudaan dan olahraga. ehikepemudaan dan olahraga. pendidikan anak usia dinilajarnol sampai dengan enam tahutanoempat tahun sampai enam tahun. perseorangan adalah orang perorangan atau kelompok orangdua sampaimaksud dan tujuanendidikan anak usia dini satu tahun pra sekolah dasar.moral nilai nilai agama emosional bahasa kemandirian, raudhatul athfal dan butanol athfalman pendidikan anak, pos paud yang diintegrasikan dengan posyandu dan satuan paud sejenis bagian kedua penyelenggara penyelenggaraan paud dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah nagarinagari dan badan hukum penyelenggara pendidikan, paud non formal dalam bentuk tpa dan diselenggarakan oleh pemerintah nagarinagari yang disesuaikan dengan jumlah peserta didik, dalam hal satu nagari membutuhkan lebih dari satu paud, letak lokasi antar paud diatur dengan ketentuan kepala dinas,. bagian ketiga jadwal,kebagian kelima anggaran penyelenggaraan anggaran pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini paud) satu tahun pra bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten solok selatan, anggaran pendapatan belanja nagari kabupaten solok selatan, bantuan pemerintah pusat bantuan pemerintah provinsi sumatera barat sumber bantuan lain yang sah berdasarksatu tahun praiaya penyelenggaraan paud dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat4(l) jumlah peserta paud formal paling sedikit (limlim, tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada diangkat oleh pemerintah dan penyelenggara paud,, bab kurikulum dan strategi pembelajaran bagian kesatu kurikulum (l)minangkabaujaran paud dilaksanakan dengan menggunakan prinsipaldiari dinas, memiliki pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan, cc. kemampuan pembiayaanpaud ditetapkan oleh penyelenggara paud(l):dan paud dan pendidikan non formal eki bab xiii tugas dan tanggung jawab penuntasan paud satu tahun pra sekolah dasar (l) keberhasilan penuntasanenamsebagaimana dimaksud pada dan berkaitan dengan tim koordinasi kelompok kerjatetapkan dengan keputusan bupati. bab xiv pengawasan dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan tkm pembinaan atas penyelenggaraan paud dilakukan oleh dinasan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, organisasi mitra paud dan organisasi kemasyarakatan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi bidang: peningkatan profesionalitas tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, pengelolaan proses pembelajaran, perencanaan dan evaluasi, dan pengelolaan administrasi dan keuangan, bab sanksi administratif (l)kuan kegiatan operasional paud:palejuni bupati solok selatan, murni zakaria diundangkan padang aro pada tanggal, jum daerah kabupaten solok selatan, cerita daerah kabupaten solok selattolitoli, menimbang bahwangelolaan cadangan pangan pemerintah dan untuk menghadapi keadaan darurat. cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan dikuasai dan dikelolaumber dana sumber dana untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah daerahyang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan pemerintah daerah adalah dinas ketahanan pangan daerahdengan susunan keanggotaan sebagai berikut pembina bupati tolitoli wakil bupati tolitoli ketua umum sekretaris daerah ketua pelaksana kepala dinas ketahanan pangan daerah sekretaris kepala bidang distribusi dan cadangan pangan anggota dinas tanaman pangan dan hortikultura dinas perkebunan dan peternakan. inspektorat. sekretariat dewan ketahanan pangan. perum bulog cabang tolitoli. badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. dinas keuangan dan asset daerah. badan penanggulangan bencana daerah. dinas sosial. sekretariat dinas ketahanan pangan daerah. tim pelaksana kabupaten sebagaimana dimaksud padaadalah beraspersediaan beras yang ada gudang cadangan pangan pemerintah dapat revolving setiap (tiga) bulan sekali untuk peremajaan guna menjaga kualitas beraskapitapadainas ketahanan pangan daerahinas ketahanan pangan daerah pengendalian harga pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah bupati. kepala dinas ketahanan pangan daerah selaku ketua pelaksana pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah membuat laporan tentang penyaluran beras kepada bupati dengan tembusan kepada kepala dinas ketahanan pangan daerah provinsi sulawesi tengah serta pihak terkait lainnya. bab viitahanan pangan daerah kepada bupatidinas ketahanan pangan daerahhan lai (pi hal laa mulyadi, sea ip. |
salinan air lgi, menimbang bahwa sehubungan ditetapkannyamaka sekretaris daerah tidak dapat diberikan insentif dalam hal diberlakukannya tambahan penghasilan pegawai negari sipil, sehinggasebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati sigi nomor tahun tentang perubahan kedua atasyang pembagiannya diatur oleh kepala perangkat daerah masing masing, bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, cc.an pajak. pemberian insentif kepada bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud padaketentuan diubah,"daerah kabupaten sigi angan rusdi, "1g pembina nipbupati seram bagian timur, menimbang bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan penanganan corona virus disease dapat berjalan dengan baik dan efisien serta untuk menjamin kepastian hukum diperlukan upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, bahwa upaya penegakan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada hurufperlu ditseram bagian timurtasional penyebaran corona virus disease sebagai bencana nasional, metii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf (a) yang dimaksudkan dengan asas perikemanusiaan adalah bahwa peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilandasi atas perlindungan dan kehormatan pada nilai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta bersifat universal. huruf (b) yang dimaksudkan dengan asas manfaat' adalah bahwa peningkatan disiplin dan penegakan hukum sebesar besarnya bagi jaminan atas keselamatan atau kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. huruf (c) yang dimaksudkan dengan asas perlindungan bahwa peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan harus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari penyakit dan atau resiko penyebaran corona virus disease yang berpotensi menimbulkan kelarutan kesehatan masyarakat dan atau terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi pelayanan publik bagi masyarakat. huruf (e) yang dimaksudkan dengan asas nondiskriminatif bahwa dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, ras, jenis kelamin atau gender yang berakibat pada pelanggaran terhadap hak asasi warga masyarakat. huruf (f) bar yang dimaksudkan dengan asas kepentingan umum bahwa dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehataarus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan tertentu. huruf (g) protokol kesehatan harus memberikan manfaat yang yang dimaksudkan dengan asas keterpaduan bahwa dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan secara terpadu dengan keterlibatan dan atau melibatkan lintas sektoral serta sinergi antar san met kementrian lembaga dan pemerintah daerah danhuruf (h) yang dimaksudkan dengan asas kesadaran hukum bahwa dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, menuntut peran dan kesadaran serta kepatuhan hukum dari semua pihak baik masyarakat maupuuruf (i) yang dimaksudkan dengan asas kepentingan nasional? adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkannegara kesatuan republik indonesia dan kehidupan masyarakat secara umum sesuai dengan cita cita dan tujuan pembangunan nasional. huruf (j) yang dimaksudkan dengan asas kepentingan daerah adalah kepentingan seluruh masyarakatdaerah untuk kesejahteraan masyarakat. huruf kk) yang dimaksudkan dengan asas kepastian hukum adalah bahwa pelaksanaan pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan disertai dengan penegakan hukum dan atau sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku untuk memberikan efek merah bagi para pelanggar. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas bgt cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pain lan pan san mmet. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksudkan dengan bupati adalah bupati seram bagian timur. daerah adalah kabupaten seram bagian timur. pemerintah daerah pemerintah kabupaten seram bagian timur. satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut satpol adalah satu polisi pamong praja kabupaten seram bagian timur. penyusunan peraturan bupatib.daerah.,daerah. peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas perikemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, lana nondiskriminatif: kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, kepentingan nasional, kepentingan daerah,dan kepastian hukum. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi dan laporan, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan. bab iii pelaksanaan bagian kesatu umulaku dan diberlakukan daerah.ilakukan dengan memperhatikan jaminan perlindungan atas hak asasi warga masyarakat dan aspek pemenuhan hak hak dasar masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. selain yang dimaksudkan pada pemerintah daerah juga harus memberikan sosialisasi dan informasi publik kepada masyarakat melalui jaringan komunikasi antara lain: website satuan tugas covid kabupaten seram bagian timur, media cetak, media daring, media sosial, sms gateway, radio, oka bete jaringan organisasi sosial kemasyarakatan, jaringan lembaga organisasi masyarakat hukum adat atau jaringan lembaga organisasi lainnya, dan jaringan informasi daerah. bagian kedua subjek pengaturan subjek pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi setiap orangsetiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf adalah orang perseorangan atau korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf adalah setiap orang perseoranganadalahkendaraan pribadi, toko, pasar moderenyadan oo. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bagian ketiga kewajibanmet berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, b.wajib membersihkan dan atau dan menciptakan kerumunan atau kumpulan orang untuk mengendalikan penyeb,setiap pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya wajib menerapkan protokol kesehatan, penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar serta menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer), melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, dan disinfeksi lingkungan usaha secara berkala, melakukan upaya pengaturan jarak yang ditandai dengan tanda gambar dan atau sejenisnya, penegakan disiplin pada perilaku masyarakat (konsumen) yang beresiko dalam penularan dan tertuanya covid dan fasilitasi direksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib mematuhi dan melaksanakan penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan antara lain meliputi pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib memasang petunjuk dan atau informasi terkait dengan penegakan protokol kesehatan tempat umum dan fasilitas umum, melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang melakukan aktifitas tempat dan fasilitas umum, melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan tempat dan fasilitas umum secara berkala, dan fasilitasi direksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covidpemantauan, monitoring, evaluasi dan laporan satpol melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati ini. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ini dilakukan oleh satuan tugas covid kabupaten seram bagian timur bersama dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pain lan beta, pan meet pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada juga dilakukan pada wilayah kecamatan dan desa. hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada bupati, dan bupati melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ini kepada gubernur paling sedikit (satu) kali dalam (enam) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. bab sanksi setiap orang perorangan atau teguran tertulis, denda administrasi, dan kerja sosial dan atau sanksi sosial lainnya dengan disesuaikan dan atau memperhatikan budaya dan kearifan lokal masyarakat. denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf (b) paling banyak sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh satpol dengan dibantu oleh kepolisian. setiap pelaku usaha(dua) kali berturut turut dan tetap tidak dilaksanakan diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara dan denda administratif dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tetap dilanggar maka akan dikenakan atau diterapkan sanksi berupa pencabutan zin usaha d.denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf (b) paling banyak sebesar rp. (lima juta rupiah) pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh satpol dengan dan didampingi oleh perangkat daerah yang menangani bidang dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan dan dinas pariwisata bersama, dinas tenaga kerja dan transmigrasi dengan kepolisian. setiapmet berupaselama (tiga) kali berturut turut tidak dilaksanakan akan dikenakan denda administratif paling banyak sebesar rp. (lima juta rupiah) sanksi sosial lainnya pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh satuan polisi pamong praja bersama atau dampingi oleh tni dan kepolisian. dikecualikan kegiatan ditempat atau fasilitas publik yang dimiliki pemerintah darah untuk kepentingan strategis nasional dan atau kepentingan strategis daerah untuk pelaksanaan pasar murah untuk dan atau menjelang hari hari keagamaan atau hari tertentu lainnya yang ditentukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau pemerintah pusat: b.memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan obat obatan dan alat kesehatan, dan pelaksanaan kepentingan penyelengaraan pelaksanaan agenda dan atau tahapan pemilu serentak.sosialisasi dan partisipasi dinas kesehatan bersama dengan dinas komunikasi dan informatika melaldan unsur masyarakat lainya. oka bete bab vundang undangan bab vseptember bupati seram bagian timur, ttd abdul mukti melibas diundangkan bula pada tanggal septbagian hukum (ep (meter) gytonra r'rumahan, ip: t2740611006041013 matt penjelasan atasi. umum penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran corona virus disease dilaksanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan covid melalui sinergi antar kementrian lembaga dan pemerintah daerahain itu, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan utamanyadalam upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease covidpenyusundan kabupaten seram bagian timur. bar sementara itu,:kabupaten seram bagian timur. peraturan bupati ini dibentuksan metdalam upaya tertib administrasi secara sistematik penggolongan barang milik daerah dan pemberian kodifikasi barang, perlu dilakukan penetapan yang mengatur tentang penggolongan dan kodifikasi barang milik selakpada setiap barang inventaris milik pemerintah daerah sesuai dengan penggolongan masing masing barang milik daeran, dan sub sub rincian obyekode registerbarang milik daerah pada daftar barang milik daerah sesuai dengan golongan barangnya. tahun perolehan adalah tahun dimana barang milik daerah tersebut diperoleh melalui pengadaan atau penerimaan barang lainnya yang sah. barang intrakomptabel adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset. barang ekstrakomptabel adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasib ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah: kodifikasi barang, kode lokasi, dan cc. kode register. bab iii kode barang kodifikasi barang sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan bagi skpdkodifikasi barang sebagaimana dimaksud padakodifikasidak tersedia kode barang yang sesuai pada sub sub rincian objek, skpd dapat mengajukan usulan penambahan kode sub sub rincian objek kepada pengelola barang. pengelola barang melakukan penelitian terhadap usulan skpd dengan mempertimbangkan karakteristik dari barang yang diusulkan. dalam hal usulan penambahan kode barang disetujui, pengelola barang menyampaikan usulan penambahan kode barang kepada bupati untuk ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam hal usulan penambahan kode barang tidak disetujui, pengelola barang menyampaikan penyesuaian kode barang dengan kode barang yang dianggap sejenis, untuk digunakan skpd pengusul. bab kode lokasi kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan bagi skpd dalam menentlevel menunjukkan kode kepemilikan, level menunjukkan kode barang intrakomptabel atau ekstrakomptabel, level menunjukkan kode provinsi, level menunjukkan kode kabupaten, level menunjukkan kode status penggunaan barang, level menunjukkan kode skpd, level menunjukkan kode sub skpd, dan level menunjukkan kode sub sub skpd. kode loregister kode register sebagaimana dimaksud dalam hurufkode register meliputi: kode lokasi, tahun perolehan, kode barang, dan nomor urut pendaftaran. cara penulisan kode register adalah dengan menuliskan (dua) baris kode yaitu baris atas dan baris bawah, yang dipisahkan dengan sebuah garis mendatar. baris atas dari kode register memuat kode lokasi barang. baris bawah dari kode register memuat kode barang, nomor urut pendaftaran dan tahun perolehan. ilustrasi dari penulisan kode register adalah sebagai berikut: kode register sebagaimana dimaksud dalamkecuali terhadap: persediaan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap renovasi atr), konstruksi dalam pengerjaan kdp))lfahri nip. berita daerah kabupaten hulu sungai selatan: bahwanyatakan bahwa alokasi anggaran yang telah ada diutamakan penggunaannya untuk kegiatan kegiatan yang mempercepat penanganan corona virus disease covid focusing kegiatan dan relokasi kegiatan, bahwa untuk menindaklanjutiahwa untuk menindaklanjuti peraturan gubernur riausebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir deng:lampiran dan diubmusisi diundangkan teluk kuantan pada tanggal meg) bupati kendal provinsi jawa tengahenuhi pendanaan penyelenggaraan satuan pendidikan lingkungan pemerintah kabupaten kendal sehingga dapat sesuai dengan standar nasional pendidikan, yang merupakan tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten kendal sesuai ketentuanperlu menyediakan pendanaan melalui skemaagadapat berjalan efektif, tepat sasaran, tertib dan akuntabel, maka perlu disusun peraturan bupati yang mengatudua bos pendamping smp:smpsmptiga larangan penggunaan dana bos pendamping pada dan smp lingkungan pemerintah daerah bos pendamping pada dan smp lingkungan pemerintah daerah dilarang digunakan untuk kegiatan sebagai berikutantuan operasional sekolah yang bersumber dari apbn atau apbd provinsi jawa tengah, komite sekolah, sumbangan, dan atau dana lainnya yang menjadi pendapatan sah sekolah, membiayai kegiatannggaran pendapatan dan belanja sekolah:, belanja modal atau membeli barang barang yang nilainya dihitung menjadi aset. dipinjamkan pihak lain, disimpan dengan maksud digunakan, membeli software atau aplikasi yang harga kebolehannya dihitung sebagai belanja modal, dan membiayai honorarium guru tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. bagian keempat prosedur pelaksanaan kegiatan yang dibiayai bos pendamping kepala dinas melaksanakan verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga kependidikan penerima bos pendamping untuk biaya operasi personalia sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan bupati ini, termasuk pengendalian penerbitan surat perjanjian kerja pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil, melalui bidang pembinaan ketenagaan. daftar nama nama pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan mendapatkan jasa pelayanan pendidikan yang bersumber dari bos pendamping, ditetapkan oleh kepala dinaskepala dinas melaksanakan verifikasi dan validasi data sekolah penerima bos pendamping untuk biaya operasi nonpersonalia sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan bupati ini, melalui bidang teknis sesuai dengan jenjang pendidikan masing masingbagian kelima penyaluran bos pendampingsekolah menerima alokasi dana bos pendamping dari kas umum daerah melalui bendahara pengeluaran pada dinas. bos pendamping sebagaimana dimaksud pada dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah. dalam hal bos pendamping disalurkan setelah anggaran pendapatan dan belanja sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan ditetapkan, maka kepala sekolah melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. sekolah penerima bos pendamping untuk biaya operasi personalia wajib membayarkan biaya operasi personalia non pegawai negeri sipil sesuai dengan nama nama penerima yang telah ditetapkan, maksimal (tiga) hari setelah dana bos pendamping untuk biaya operasi personalia masuk rekening sekolah. ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana bos pendamping diatur kepala dinas. bagian keenam kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan penerima bos pendamping pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil yang menerima dana bos pendamping untuk biaya operasi personalia, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut melaksanakan tugas yang telah menjadi kewajibannya serta mematuhi ketentuan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang undangan, menandatangani perjanjian kerja untuk (satu) tahun pelajaran dan dievaluasi akhir semester dan atau sewaktu waktu apabila diperlukan, menyusun laporan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil penerima dana bos pendamping untuk biaya operasi personalia, setiap bulan dan disampaikan setiap akhir semester kepada kepala dinas melalui bidang yang menangani pembinaan ketenagaan, sesuai dengan format format yang akan diatur oleh kepala dinas. pendidik ' dan tenaga kependidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada dapat dikenai sanksi dan atau diproses sesuai dengan perjanjian kerjanya. bagian ketujuh kewajiban sekolah penerima bos pendamping sekolah penerima bos pendamping wajib membuat pembukuan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan ketatausahaan keuangan daerah. dana bos pendamping dibukukan terpisah dengan sumber anggaran lainnya. buku yang digunakan dalam pembukuan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit adalah buku kas umum, buku pembantu kas: buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. buku kas umum sebagaimana dimaksud pada huruf ditutup setiap bulan dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. sebelum melakukan penutupan buku kas umum sebagaimana dimaksud pada kepala sekolah melakukan name kas dengan menghitung jumlah kas, baik yang ada sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada bank (buku tabungan). hasil dari name kas sebagaimana dimaksud pada selanjutnya dibandingkan dengan saldo akhir buku kas umum pada bulan berkenaan. dalam hal setelah hasil dari name kas dibandingkan sebagaimana dimaksud pada terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. setelah melakukan name kas sebagaimana dimaksud pada kepala sekolah dan bendahara sekolah menandatangani berita acara pemeriksaan kas. ketentuan mengenai perpajakan dalam penggunaan dana bos pendamping berpedoman pada ketentuan perpajakan. ketentuan pertanggungjawaban keuangan dalam penggunaan dana bos pendamping harus disertai dengan kelengkapan dan bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan terkait pengelolaan keuangan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pembukuan ketatausahaan bos pendamping diatur oleh kepala dinas. bab monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan bos pendamping bagian kesatu monitoring dan evaluasi kepala dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan kegiatan bos pendamping dan melaporkan kepada bupati. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut monitoring untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana tingkat sekolah, b.responden terdiri dari sekolah, pendidik tenaga kependidikan dan peserta didik dan atau orang bos pendampingmonitoring dapat melibatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggung bagian kedua pengawasan pelaksanaan bos pendamping pengawasan dana bos pendamping dilaksanakan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. bagian ketiga pengaduan masyarakat sekolah penerima bos pendamping wajib membuka layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan kegiatan yang dibiayaisekolah dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. informasi, pertanyaan, atau pengaduan masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan bos pendamping dapat disampaikan secara langsung kepada kepala dinas. kepala dinas wajib membuka layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan kegiatankepala dinas dan ditindaklanjutbantuan operasional sekolah pendamping yang selanjutnya disebut bos pendamping adalah alokasi pendanaan biaya pada satuan pendidikan lingkungan pemerintah daerahsatuan pendidikanpersonalia dan biaya operasi nonpersonalia. biaya operasi personalia adalah biaya operasi yang harus dikeluarkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk membayar jasa layanan pendidikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil dan telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan surat perjanjian kerjaanggaradengankecil adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan suatu kelompok masyarakat dengan jumlah peserta didik minimal (tiga) orang adalah guru pada satuan pendidikan dasar dan smp dan tujuan maksud pedoman teknis bos pendamping yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah merupakan pedoman dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan penyediaan alokasi anggaran bos pendamping untuk dan smp yang diselenggarakan pemerintah daerah sehingga dapat tepat sasaran, tertib, dan akuntabel, dan b.merupakos pendamping. tujuan pedoman teknis bos pendamping yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah a.untuk mewujudkan dukungan pemerintah daerah dalamb.mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar bebas pungutan pada dan smp yang diselenggarakan pemerintah daerah, dengan tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab masyarakat dalam memberikan sumbangan pembiayaan dan smp sesuai dengan kemampuan dan kesadaran bersama serta ketentuan peraturan perundang undangan, memenuhi kekurangan biaya operasi dan smpmberikan penghargaan atas pengabdian dan pengorbanan pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil pada dan smp dalam memberikan pelayanan pendidikan melalui pemenuhan biaya operasi personalia satuan pendidikan. bab iii prinsip pengelolaan bos pendamping pengelolaan anggaran bos pendamping dilaksanakan berdasarkan prinsipbos pendamping, akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bos pendamping, yaitu penggunaan dana bos pendampinga bos pendamping harus berpedoman pada peraturan perundang undangan, dan h.manfaat, yaitu penggunaan dana bos pendamping bab ruang lingkup bagian kesatu alokasi bos pendamping bos pendamping dialokasikan untuk dan smp lingkungan pemerintah daerah. dan smp sebagaimana dimaksud pada adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. besaran dan sekolah penerima bos pendamping sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua lingkup penggunaan bos pendamping lingkup penggunaan bos pendamping untukc.untuk pengembanganlingkup penggunaan bos pendamping untuk smpuntuk pengembanganbab pengelolaan bos pendamping bagian kesatu bos pendamping::basan kewajiban pembayaran pbb tahun akibat dampak penyebaran virus corona disease, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenaiwabah virus corona corona virus disease covid telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam dan penyebarannya telah berdampak kepada pekerjaan atau kegiatan usaha wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bahwa untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi wajib pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terdampak covid perlu diberikan kebijakan perpajakan berupa pembebasan kewajiban pembayaran pajak yang terutang untusolok selatan. bupati adalah bupati solok selkeuangan daerah kabupaten solok selatan yang selanjutnya disingkat bpk. s5bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah kabupaten. kg: bangunan adalahokok ketetapan adalah nila pbb yang harus dibayar yang tercatat dalam basis data pbb p2. penyakit corona virus covid adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus (sars bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun karena dampak penyebaran corona virus disease covid bab iii pembebasan pbb tahun bupati karena jabatannya dapat membuat suatu kebijakan pembatalan atas ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang sedang menghadapi wabah corona virus disease covid pembatalan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana yang dimaksud dalam dilakukan untuk seluruh ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun dengan dibatalkannya ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun sebagaimana dimaksud pada maka wajib pajak dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi wajib pajak pbb yang berbentuk badan. wajib pajak pbb orang pribadi yang mengajukan permohonan verifikasi ssd bt pit. bvp4ti solok pam, wasit mang diundangkan padang aro pada tanggal mei daerah kabupaten solok selatan, yulian berita daerah kabupaten solok selatan tahun nomor |
ses bupati banjar provinsi kalimantan selatan peraturan bupati banjar pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten banjar kepala daerah yang selanjutnya disebut bupati adalah bupati banja pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat dpmptsp kabupaten banjamelaluiataudaerah berdasarkanmaksud dari peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan ksw dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai bentuk pelayanan publik tertentu. tujuan dari peraturan bupati ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan bab konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan perizinan dan nonperizinan, dpmptsp melakukan ksw untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dengan status valid. pelaksanaan ksw sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sistem informasi milik direktorat jenderal pajak dan aplikasi yang telah disediakan oleh direktorat jenderal pajak. dalam hal pelaksanaan ksw sebagaimana dimaksud padawajib pajak dengan status valid, keterangan status wajib pajak dengan status valid sebagaimana dimaksud pada diperoleh dari kpp atau tempat lain yang ditentukan oleh direktorat jenderal pajak yang mewakili kpp. ksw sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan pada dpmptsp. dalam hal pemohon pelayanan perizinan dan nonperizinan memperolah keterangan status wajib pajak yang memuat status tidak valid, permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada dpmptspdanaan pendanaan pelaksanaan ksw yang merupakan persyaratan dalam pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan pada dpmptsp dibebankan melalumad hilman berita daerah kabupaten banjar tahun nomor |
aye tiajrajapolah irajapolah | irajapolah isukanaga j6878a426. rajapolah ' imanggungsari o116123010. rajapolah tanjungpura o l rumah ink reda |soajciawi gombong o | o88anos1300| (sos jerami .ipakemitan kidul) laos ciawi lemma 3osjciawi ikurnm bakti jaro|ciawi tpakemian lsn ciawi (isukamantri | ) ciawi jumlah basa adipat . kadipaten |kadipaten kadipaten kadipaten (kadipaten ( jumlah jpageragbung spacing somsssee.0o| jpagerageung sukamaju jpagerageung pagersari jpageragbung pageragbung sukadana a2080000. ipagerageung )putaran . pagerageung tanjungkerta |pagerageung ganteng pagerageung nanggewer jpagerageunc tumpah @oso.coo.cof pan pee isukaresik pondok sukaresmi sukaresmi |3s2 isu gresik an, son o0000| sukaresmi' sukaresmi sukapancar sukaresmi jsukarssik mar lya ilmiah ma, bea sts, ass manis tkarangmulya b0, |as9ojyamanis ' gresik |jamais ' condong bojonggaok umah 3se,ss2, ,a78, l rumah sessagaso.oo| 1a, pena anna nan halaman dana bagi hasil pbb belum jalur tahun desa dbh pbb isingaparna ' kunir isingapa ' ) ojcikapona dona jemaat ooooooo oj olemwram o o o | karana nggak jkarangnunggal| nba mna i amalan too dana bagi hati. pbr belum jalur tahun desa dbh pbb ite bes karangnunggal cibatuireng jbatiwa ras (jcinbam cinema rajadatu isingaparna (sukaasih singapura (singasari isingaparna singapura jsingaparna dipakai singapura singapura singapura cikadongdong jmangunreja mangunreja sekarat tawangbanteng disayang disayang tanjungjaya cintanya mami jumlah dana bagi hasil pbb belum jalur tahun desa) dbh pbb jkarangnunggal batuireng isauawu siamang ta64000. isa lawu tanjungsari ijatiwaras jmandalamekar |manongaya teman kap isingarar rna isukaasm ti jsingaparna singasari isingaparna ' ) isingaparna ) | jsingaparna ' )o(cukur lae |sin apa rna ) (cikapongpona |is isukarame ) isukaramp oo jle wisata ' rasa ril o ) | isukaratu ' isu kama o o oo | (suka ratu ' isukaratu irajapolah imanggungjaya halaman rajapolah tanjungpura sukaresmi pondok sukaresmi sekarat tanjungjaya cibalanarik itanjungjaya cintanya yee jumlah jumlah alokasi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada desa ta. (a4tb4# sebesar rp. tiga milyar dua puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pra (rl bupriiyasikmalaya, wbesugianto kmr halaman2x0. kecamatan pihak |omega sonam drm papan darah non kepada dean dbh pajak daerah non pbb kepada desa proporsional pemerataan jumlah cipatujah cameras cipatujah cipatujah ciparujah sindangkerta alcipatuan (tikawangsding cipatujah bantarkalong cipatujan dirawat ciperujah narrow separah pameutingan cipatujah tobongjaya cipatujah cipanas cipatujah kertasari cipatujoh gandum .on cipatujah nengelasari cipatujah padawaras cipatujah isukahurip . jumlah karangnungpa! cilacap nan ana karangnungpa! ciawi karangnungpai cukup karangnunggal karangnunggal karangnungya! karangmekar karangnungpal icikukulu karangnunggsl cibatuireng karangnunggul cibatu karangnunggal sarimanggu karangnunrgal isukawangun karangnungsal cintawangi karangnunggal cikapinis a2076,o00. karangnunggal sarimukti karangnunggal kujang wum cikalong cikalong cikalong kalapagenep cikalong cikancra cikalong singkil cikalong penyiaran 3s cikalong cibeber cikalong cikal cikalong mandalajaya cikalong bidadari cikalong cimanuk cikalong sindangjaya cikalong karangsari cikalong bojongsari kuman pancatengah cibuniasih pancatengah pangliaran aroma rea are range song: sonnnnnnne sanak snnnnanng. gun manga pancatengah tonjong pancatengah cibongas o47 pancatengah tawang pancatengah tegalsari pancatengah icikawung pancatengah ibayamukti pancatengah margaluyu pancatengah mekarsari pancatengah pancawangi cikatomas gunungsari cikatomas lumba s0 ( cikatomas pakaian 2mesooooo| cikatomas fcogreg cikatomas sayur cikatomas lengkongbarang cikatomas sindangasih cikatomas tanjungkarang cikatomas miinggalaksana jumlah cikalong digempur . cabang setiawaras cikalong eureunpalay cabang cikalong cikalong isingajaya 4a9000001 cikalong parung kuman parungponteng parungponteng parungponteng gunung parungponteng banteng po. parungponteng barumekar parungponteng cibubur 7a|bantarkalong sirnagalih jumlah tan bojongasih mertajaya po. bojongasih cikadongdong bojongasih bojongasih bojongasih sindangsari bojongasih girijaya bojongasih golongan jumlah na: culamega kuya lo. culamega cintabodas proporsional pemerataan jumlah nan man ann culamega cipinang culamega bojongsari o | culunega mekarlaksana . jumlah ' ' '|ejonggambir mangkonjaya ,07e, bojonggambir kertanegara bojonggambir purwaraharja bojonggambir girimukti koma sodonghilir perumahan sodonghilir cukangkawung sodonghilir sodonghilir sodonghilir cikalong sodonghiir ' '| cipainggun os00000| sodonghilir leuwidulang sodonghilir guncang .lah nan taraf taju taraf cikarang taraf tbeudeul taraf purwarahayu taraf singasari s7eoo0o| taraf banyuasin taraf raksasa taraf kertaraharja taraf pagaralam jumlah salah jarang salah serang salah salah salah tegalsari s00000| salah tanjungsari salah tenjowaringin salah sundawenang . . salah karangsari salah sukaraja salah kotawaringin salah karangmukti salah margalaksana koma o puspahiang mandalasari puspahiang sukamara dopoooo| puspahiang puspasari puspahiang puspahiang ixo| kecamatan desa alokasi deh pajak daerah non kepada desa proporsional pemerataan jumlah man man nan man man tangan man|. tanjungjaya sukasenang isma aesmooooo| sakamoto.oo| ,1e4, sukaraja sukamara sukaraja leuwibudah sukaraja sirnajaya sukaraja mekarjaya sukaraja singaraja sukaraja janggal sukaraja margalaksana sukaraja tarunajaya jumlah sala mandalahayu sala mayasari sala kaitan saloka mandalawangi alla karyawan saloka tanjungsari alla ' mandraguna . saloka karyamandala sala banjarwaringin jumlah jatiwaras keputihan jatiwaras isetiawangimandalamekar jatiwaras ikertarahayu jatiwaras mandalahurip haag, lomba meteor.oo| cinema cisarua cinema kondang cinema menjulang cinema simpanan cinema cinema cinema rajadatu cinema ancol cincau nagaratengah cinema pasirmukti cinema mayasari jumlah ixo| kecamatan serasa proporsional pemerataan jumlah none karangnya sirnajaya karangnya karangnya karenanya karangrayung karangnya citalahab jumlah manonjaya char manonjaya ditangkap manonjaya pasirpanjang manonjayalan gunungtanjung icimunjang gunungtanjung gunungtanjung gunungtanjung bojongsari ' gunungtanjung jatijaya gunungtanjung tanjungsari gunungtanjung siliwangi gunungtanjung malatisuka jumlah singapura cikunten singapura singapura singapura dipakai 2is| singapura marga 280so00o00| singapura kunir singapura cikadongdong singapura sukaasih singapura sukamutya singapura '| singasari singapura sukaherang uum tt mangunreja sukasukur mangunreja sales mangunreja mangunreja mangunrea marganya mangunrcja pasirsalam mangunreja isukaluyu jumlah sukaraja sukaraja sukaraja isukamenak sukaraja sukamara | . sukaraja paduka sukaraja sukarapih sukaraja nargakerta jumlah mala nan cigalontang bersamamu cigalontang panggang ino) kecamatan desa lokasi dbh pajak daerah non pbb kepada desa enknbasaan hesmadsmunoanne menobowe seon cigalontang pusparagam cigalontang jayapura cigalontang lengkongjaya cigalontang tangerang cigalontang sukamara cigalontang singaraja otp cigalontang cidugaleun cigalontang parents cigalontang puspamuktijumlah leuwisari antasari leuwisari cawang leuwisari cigadog lewisi ' ' '( linggawangi leuwisari jayamukti leuwisari mandalagiri . leuwisari linggamulya jumlah ' ' ' padakembang cilampunghilir padakembang rancapaku padakembang | mekarjaya padakembang cisarua padakembang padakembang isu siliwangi siliwangi siliwangi sukoharjo siliwangi ' jayaratu siliwangi ' ' linggasirma siliwangi singasari siliwangi ' sukamuih siliwangi selayang siliwangi jayapura jumlah sekarat linggarjati sekarat . tawangbanteng .00j sekarat sinaga sekarat gunungsari ca77 sekarat sukagalih aaa inna karya s20000001 hanan oon sekarat sukamara sekarat indrajaya jumlah disayang disayang 2s2 disayang sukawati sitooooo| disayang sukasukur disayang sukamukti disayang nusawangi disayang cikal pisang ' cinereus kayong jatihurip proporsional pemerataan jumlah anna ata ketkuman o sukahening banyumas sukahening cilincinga 4o000000| jumlah. sukanagalih rajapolah tanjungpura lan jamais (condong manis bojonggaok jamais sindangraja jamais karangmulya jamais terusik jamais karangsambung jamais tanjungmekar jamais karangresik suma ciawi gombong ciawi bagi ciawi mayasari ciawi pakeliran ciawi ciawi ciawi sumantri ciawi pasirhuni giai (hamba sao0o0o0o| ciawi kertamukti ciawi kurniabaki ciawi takemitan kidul jum lan kadipaten kadipaten soo0o0.00o| kadipaten tbirgahayu kadipaten cibahayu kadipaten mekarsari kadipaten buniasih kadipaten pamoyanan jenis z0scale0.o0| 72as600000| saa19.ooo.oo pagerageung spacing pagerageung pagerageung pagerageung sukamaju .:jne alokasi dbh pajak daerah non pbb kepada desa proporsional pemerataan jumlah sob, ibn penjungkerta oo oo, pagerageung putra pagerageung ganteng pogerageung nangewer ss,boo.ool 1907sc00. pagerageung sukasada pagerageung pagersari fagerageung oo sukadana jumlah sukaresmi cipondodk sukaresmi sukamenak sukarela sekarat s13, sukaresmi banjarsari sukaresmi tanjungsari sukaresmi sukkapencar 20sponsor 190gsaoase! sukaresmi isukaresik . sukaresmi margamulya jumlah jumlah total bulan tasikmalaya, ng m7 | sugianto lampiran iii:rororsionat pemerataan sunan sampah joiheras ooo7j soe0o0no| o1, cipatujah cipatujah sipatujah sindangkerta ,s8200000| cipatujah cikawungading cipatujah bantarkalong cipatujah (biarawati cipatujah narrow cipatujah pameutingan icipaujah tobongjaya cipatujah (cipanas cipatujah kertasari . cipatujah gandum cipatujan nengelasari cipatujah padawaras cipatujah sukahurip tema karangnungrai icidadap karangnunggal ciawi karangnunggel cukup karangnunggal karangnunggal karangnungyal karangmekar karangnunggal cikukulu karangnunggal cibatuireng karangnunggal cibatu karangnunggai sarimanggu karangnunagal sukawangun karangnunggal cintawangi . lae parnganer cikapinis karangnungga! serimuki ara kujang woman nan cikarang cikalong cikalong kalapagenep cikalong cikancra cikalong singkil cikalong penyiaran cikalong cibeber cikalong cikal cikalong mandalajaya cikalong didanai cikalong cimanuk cikalong sindangjaya jar gigaton (kubangan saooooo| cikalong . tanjungsari jumlah . pancatengah cibunisih pangliaran . kecamatan desa stw pancatengah tonjong pancatengah cibongas pancatengah tawang pancatengah tegalsari pancatengah cikarang pancatengah jayamukti pancatengah margaluyu s9oo0o.0o0o| pancatengah mekarsari pancatengah ikancawangi uml cikatomas gunungsari cikatomas lumba cikatomas pakeliran cikatmas code cikatomas sayur cikatomas . mlengkongbarang cikatomas sindangasih cikatomas tanjungkarang cikatomas linggalaksana kuma o cikalong digempur cikalong tsetiawaras cikalong eureunpalay cikalong cikalong cabang '( singaraja cikalong parung iso assaooooo| 9soo0o0| parungponteng parungponteng parungponteng digabung parungponteng banteng a8100000| parungponteng barumekar parungponteng cibubur. bantarkalong sirmagalih g99, jumlah bojongasih mertajaya bojongasih cikadongdong bojongasih bojongasih bojongasih sindangsari . bojongasih girijaya bojongasih golongan soma arogooooo| sasa00000| culamega tcikuya culamega cintabodas bni culamega picung nan culamega bojongsari culamega mekarlaksana jumlah .ojonggambir mangkonjaya bojonggambir kertanegara bojonggambir purwaraharja bojonggambir pairimukti jumlah sodonghilir perumahan sodonghilir itukangkawung sodonghilir sodonghilir sodonghilir cikalong sodonghilir cipaingeun sodonghiir leuwidulang sodonghilir guncang taraf taraf taraf cikarang taraf geudeu taraf fpurwarahayu taraf singasari t23 tara banyuasin taraf raksasa taju kertaraharja taraf pagaralam jumlah salah jarang salah serang salah salah salah tegalsari salah tanjungsari salah tenjowaringin salah sundawenang salah karangsari salah sukaraja salah kotawaringin salah karangmukti salah margalaksana svm lar puspahiang mandalasari puspahiang sukamara puspahiang puspasari puspahiang e puspahiang kecamatan desa ororsionat pemerataan imam nona: one ann dengan nan aman. senayan hongnogns, sonannang. nandatanjungjaya sukasenang jumlah sukaraja sukamara sukaraja heuwibudah sukaraja sirnajaya sukaraja . mekarjaya sukaraja singaraja sukaraja . janggal sukaraja margalaksana sukaraja ' tarunajaya jumlah . m633, saloka mandalahayu saloka mayasari saloka kaitan saloka mandalawangi sala karyawan saloka tanjungsari 3s6000o0o| saloka mandraguna saloka karyamandala saloka banjarwaringin war asasiooooo| 1a2s800000| 2nas9, jatiwaras keputihan jatiwaras setiawan. mandalamekar jatiwaras kertarahayu jatiwaras mandalahurip jumlah tttt sss,oo0o.0o0o| cinema cisarua cinema kondang cinema diulang cinema simpanan cinema cinema aa7| cinema ramadan so2cbooo| cinema ancol cinema nagaratengah cinema pasirmukti cream mayasari jumlah kecamatan desa proporsional pemerataan jumlah aim ix. karangnya sirnajaya karangnya karangnya karangnya karangrayung karangnya citalahab wum manonjaya char manonjaya ditangkap sa7000. manonjaya pasirpanjang manonjaya '. jumlah gunungtanjung menunjang gunungtanjung gunungtanjung gunungtanjung bojongsari gunungtanjung jatijaya gunungtanjung tanjungsari gunungtanjung siliwangi ceooooo| gunungtanjung malatisuka jumlah singapura cikunten singapura singapura singapura icipakat singapura citarasa singapura kunir | ? singapura cikadongdong singapura sukaasih singapura sukamulya singaparnma singasari vo singapura sukaherang . jumlah mangunreja sukasukur mangunreja sales mangunreja mangunreja mangunreja marganya mangunreja pasirsalam mangunreja sukaluyu yum lah sukaraja sukaraja sukaraja isukamenak sukaraja surakarta sukaraja paduka sukaraja sukarapih sukaraja wargakerta jumlah cigalontang bersamamu cigalontang panggang kecamatan desa proporsional pemerataan jumlah cigalontang pusparagam cigalontang jayapura cigalontang lengkongjaya cigalomtang tangerang cigalontang e sukamara cigalontang singaraja cigalontang cidugaleun cigalontang parents 2a7 gigalontang puspamuki tooooooo| ,s8200000|cuma leuwisari antasari leuwisari cawang leuwisari cigadog leuwisari linggawangi leuwisari jayamukti leuwisari mandalagiri leuwisari linggamulya 6r,0o00.00o| lah padakembang cilampunghilir padakembang rancapaku padakembang mekarjaya padakembang cisarua padakembang padakembang jong sms3, 2es| sarang sarang 3asooooo| siliwangi sukoharjo siliwangi jayaratu siliwangi linggasirna siliwangi singasari siliwangi sukamulih siliwangi selayang siliwangi jayapura kuman sekarat linggarjati sekarat tawangbanteng sekarat sinaga sekarat gunungsari sekarat sukagalih sekarat sekarat sekarat sukamara sekarat indrajaya ati, .0o| oma disayang itisayong disayang sukawati disayang isukasukur disayang sukamukti disayang nusawangi disayang itikad disayang ioiteuteus graooooo| disayang jatihurip kecamatan desa proporsional pemerataan jum lan os.jiumiak sukahening banyumas sukahening cilincing .00o|ta jumlah ah j7sukanagaih 1igooooo| rajapolah tanjungpura jumlah jamais condong . manis bojonggaok |. jamais sindangraja ' jamais karangmulya jamais gresik . jamais karangsambung jamais tanjungmekar jamais karangresik umt ciawi sombong ciawi bagel ciawi mayasari . ciawi pakeliran ciawi ciawi ciawi isukamantri ciawi pasirhuni ciawi ditambah ciawi kertamukti ciawi pkurniabakti ciawi pakeliran kidul jamak kadipaten kadipaten . kadipaten dirgahayu kadipaten tcibahayu kadipaten mekarsari kadipaten tunisia kadipaten iamoyanan pagerageung spacing pagerageung pagerageung pagerageung sukamaju alokasi dbh retribusi daerah kepada desa nu. kecamatan desa proporsional pemerataan jumlah pegerngonng uanaaain iso ora mls van abal pagerageung putaran pagerageung ganteng pagerageung nangewer . pagerageung sukasada pagerageung pagersari tan pagerageung sukadana jumlah sukaresmi pondok sukaresmi sukamenak sukaresmi sekarat sukaresmi banjarsari sukaresmi tanjungsari sukaresmi sukapancar sukaresmi sukaresmi .00j sukaresmi margamulya jumlah jumlah total |. bupati malaya, "yk (el pre canto nam ppt memutuskan: menetapkan peraturan bupatipkpubudihitung sebesar (sepuluh persen) dari ketetapan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun anggaran setelah hasil pembulatan. alokasi dana bagi hasil pajak daerah non pbb kepada desa tahun anggaran dihitung sebesar (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah non pbb tahun anggaran setelah hasil pembulatan. alokasi dana bagi hasil retribusi kepada desa tahun anggaran dihitung sebesar (sepuluh persen) darisebagaimana dimaksud pada sebesar rp. tiga milyar dua puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). s5) alokasi dana bagi hasil pajak daerah non pbb kepada desa tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada sebesar rp. empat milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). alokasi dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada sebesar rp. sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan ribu rupiah). rincian alokasi dana bagi hasi! pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran dan iljpatntasikmalaya, ii an ng. xp, sugianto diundangkan singapura pada tanggal mei sekretaris daerah gta tasikmalaya, a bumi dan bangunan kepada desa kabupaten tasikmalaya tahun anggaran yaa kecamatan desa ketetapan proporsional pemerataan jum lan jei patuyamn o o ojcimeras ooo o | oo j74, jcipatujah o o o ) cipanas oo |o j sesososaool bas7o00o00| jelpatusan cbooo oo j keanu o o | jess3as87o0o| 2e22000. jerpatuyan oo o)joi sinoanarerta | ? icipatujah icikawungading o85995s1200| jcipatujah padawaras jerpatuyan jeipatuyat, da1 jerpatusa sma jcipatujam jerpamuyan cipatujah jeipatruyah jumlah (mama pai karangnungga: karangan ga! karangan a. jkarangnunu gal jkarangnunggal jkarangnuncgal . jkarangnung sai. . karangnung:3al karangmekar karangnunggal jkarangnunggal (cibatu jkarangnunggai. |sukawangun karangnunggail, icintawangi |karangnunggal. cikukulu las karananunesat jsarimanggu sasososeoo| 001co0o0| jumlah penomoran sans .0n cikalong cikalong as0m, ,0a0, cikalong cikalong jas jeikasona penyiaran to te0a2as900| jika long immer oo | o ss02524900| t1208, cikalong iku ban gsa see jika long isin dang jaya |eika longa j seiman oo) rumah jpancatengah ) tenggara jpancatengah ' )'jpancawangi lo | o jpancatengah )o jcikawu oo) o36887, 147e, jpancatengah ' ) rawan o stops, rumah soa, ,a86.00o| halangan jciwaromas ' ) juinggataksa o ) jcikarom ' ) oilengkongbarang jcikaromas ' o|tanjung rang oo ) ls1 jeiwaromas oo ) jalur o j seo3s12400| 2is6000o0|l jika mas ' ) wpangasin | jumlah lee jera long jarang sismo7o7o0o| sate000o| |skema long isingasaya oo ) loo jumlah s7masa,o90. iesmeaie jparungponteng parungponteng parungpont barumekar fakungpunten .c0 parung pontang parung anting banteng . parungponteng parungponteng idumtah io. anak22s9s.0o| ob bantarkalong (simpang | jbantarkalong hbgarwangi jbantarkalong wangunsari jbantarkalong jbantarkalong parakanhonje bantarkalong bantarkalong cakap 49n800000| jumlah ,oe3,y uu. ag. ann bojongasih jpovongasin bojongasih jbojongasih bojongasih ibojongasih jumlah (cutamraa |culamega bojongsari iculamega mekarlaksana . ana ibojonggambir jcampakasari ens72. bojongkapol jbojonggambir ' ? wanasari sisi929yao0o| jbojonggambir jprdangkamulyan jbojonggambir' )ikertanbgla ) | jbojonggambir ) |mangkonjaya jbojonggambir ' )|purwaraharja | ) ngg bir oo ) oo ) sa476,s57. (oo jumlah asa isodonghilir ' jcukangjayagung (sodonghilir ' jparumasan | ) lesi, isbn ) o isepatrnungaa oo ) |sopongunir o ) ojrarsasaya o j949206677. halaman li1s isobonamuir ' ) otpakalongan j |i16 isodonghilir oo ) iruwibu lana adverse300o| jumlah sag4a2s8200| so,a9o,o00. lis juta banyuasin o | o o37945s01. a208000. jitu|taraf seo3s2800| taraf iraksasari oo osoba7as0.oo)| jrarasu oo casa oo oo itaraju ikertaraharya oesasaass.oo) taraf pagaralam o22669498. o07000. |.o.jumlah ss9ag9a, sukaraja li2s isa lawu asam ang oto sasha7a7.o0| salah awu salah salah. salah jasa asal isalawu jsalawu salah . . salah margalaksana . jsalawu serang ikutan kah roa: songgon main. ling dea sin puspahiang )(mandalasari ss0s000s0f g070, puspahiang sukamara puspahiang puspasapi jpuspahiang puspahiang puspahiang puspahiang pusparahayu a20r000.00p puspahiang seiman ggu |. jpuspahiang putrajaya jumlah ta, kanan sukaraja mekarjaya sukaraja mekarjaya sukaraja sukaraja sukaraja sukaraja sukaraja jumlah bar snn sa: mena kai aan mandalahayu saloka ikaryamandala o4asas10. mayasari diss lop tanjungsari saloka (mandraguna (ico|sa lupa kawan saloka imandalawangi isa lupa tbanjarwaringin |sa lupa jkaryawangi human gpassssotoo| gogeeooooo| sre7ao0ooo| selanono00, (ica lsamwaras ikapurman 7aae,solo| 2s0900000| luarwaras o o7 iserawangi (ice juamwakas o o o oisukakerta | dice luariwaras yarwaras s16746. meoluatmwaras o o o o7 apa telah lesser.7o2oo| so,7as,ooo.oo| se,zss,o0o.00o| t7. halaman ne: nan naa tana saingi sana nanang, sei jasa jeram ) imaviasari oo | o6ers2at8.o0o| 2e72000. jasa jciwsam irayabatu oo | o ose626,s94. 37as000. ena jkarangjaya ) isirnajaya o oo o | jkarangjaya )i gaya oo ) o53802, an gan arena panama ena manonjaya char manonjaya manonjaya manonjaya manonjaya manonjaya o, imanonjaya manonjaya . imanonjaya margaluyu . jmanonjaya |ditangkap ti7oe9,t0s00o| 200pohon| jmanonjaya (pasirbatang jumlah jgunungtanjung tcinunjang a208, gunungtanjuing gunungtanjung jgunungtanjung ijatijaya a0k00l.0o0| jgunungtanjung tanjungsari jgunungtanj ung wangi ooo gunungan inc bojongsari gunungtanjung malatisuka naan menu ang "mmauingke ban isingaparna isingaparna singapura singapura singapura singapura singapura |. singapura isingaparna tetrapoda don jumlah h aa, lola: (ah donald, imangunreya kasur mangunreja ' imargajaya jumlah bi,7o9, s7, |sukaraja ' )' isukakarsa ssa777aoo| s77a000. sudah sas,ieo,as4.o00o| san maan aan manah dae nan jcigalontang oo) inangtang oo ) o86, halaman |2sejcica lintang o ) lengkongyaya s2107. |assfcicatontana oo ) nangarrang oo ja s5sa5s00o| ci lontar o )jo isirnaputr o o | j o459s6, 1s38000. |241icigalontang ) ( simnarasa oo) jci montana o ) ojeibuga sun o j o3sess277o00o| sudah 6so69asis00| ana jle istri jarjasari o o | linggawangi jlebuwisari ojlinggamulya leuwisari jumlah poo m04, wan tan siliwangi siliwangi e. |sarang! isariwana: . isariwangi jatiwangi sukamulih . isariwangi (selayang . as5, isariwangi . o jayapura agarasaoo| r25400000| s20g000o0l 5s0g, .o0 jumlah ab: nagan jpadakembang tctampunghilir padakemban mekarjaya 49goo0oo| jpadakemban cisarua (padakemban asrsloa0u| jumlah . .c0 sekarat linggarjati sekarat kartu isukaratu sekarat sekarat sekarat sekarat ito! mma sena bisa yyo isantanamekar disayang lerejcisayona oisukayad| sukasukur sukaraharja |disayang )|mekarkan oo) jasa jcisayona o o ) tei leu les oo a27asas700o| jumlah g21,7o5, 24a7a,o00. s4, bana isukahening )isukahening oo jo63s07ses.oo| sukahening (kiarajangkung ' ) sukahening ' ikubapepa to sosa73a700| isukahening jbanyuresmi o jo@6soar2oo|l sukahening ' isundakerta o3181235500| la7goo0o0o|l s481, (oo lumrah www halamkutai barat, menimbang bahwa berdasarknas lingkungan hidup yang sebelumnya tipe berubah menjadi tipe sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hiduprlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yampada lingkungan hidup di adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yanglu kabarkutai barat. kepala adalah kepala dinas lingkungan hidup kabupaten kutai barat. sekretaris adalah sekretaris dinas lingkungan hidupmasyarakat hukum adat yang selanjutnya disingkat mha adalah sekelompok orang yang hidupbab kedudukan dinas lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar diterdiri atas: kepala, perlu kabar sekretariat, membawakan: sub bagian umum: dan sub bagian perencanaan program dan keuangan. bidang penataan dan penataan plh, membawakankan: seksi pengelolaan sampah, seksi limbah b3::lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidupperlu kabaradministrasi dinaslingkungan hidupngendalian pelaksanaan tugas utd: penyelenggaraan fungsi kesekretariatanlingkungan hidup: mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dinas lingkungan hidup berdasarkan rencana strategis dinas lingkungan hidup sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran, perlu kabar menetapkegiatan dan anggaran dinas lingkungan hidup sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja dinas lingkungan hidup, menetapkan standar operasional prosedur sop) dan standar pelayanan lingkungan dinas lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi: mengoordinasikanyang dimiliki,lingkungan hidup: mengarahkan penyusunan apple daerah: menyelenggarakan lhs untuk keterangan rencana peruntukanatau penggunaan atas suatu persil tanah daerah, mengoordinasiil. menyelenggarakan pengelolaan keanekaragaman daerah: mengoordinasikan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah dalam (satu) daerah: membina dan mengawasi usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin plh diterbitkan oleh pemerintah daerah, mengoordinasikanmengarahg .: mengarahkan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah: ss.rlu kabarlokasi dan atau dampaknya daerah: menyelenggarakan pengelolaan sampah: mengoordinasiina dan mengawasi pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta:lingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku: mengevaluasi dan melapordaerah, zz. membina kelompok jabatan fungsional lingkungan dinas lingkungan hidup:lingkungan hidup: bb. mengarahkan, cc. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis dinas lingkungan hidup guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan:peraturan perundang undangan:, ee. mengoordinasikan setiap unit kerja lingkungan dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan tugas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup:lingkungan hidup dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban dinas lingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku: hh. melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan dinas lingkungan hidup: perlu kabarlingkungan hidup sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan:, ji: melaporkan pelaksanaan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja dinas lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku: kk:: pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (s mempunyai rincian tugas: memberi petunjuk penyusunan rencana strategis dinas lingkungan hiduplingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan: merumuslingkungan hidup: mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja lingkungan dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan:lingkungan hidup:lingkungan hidup:lingkungan hidup: menyela pengelolaan keuangan pada dinas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan, menyela:, il. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas tugas kesekretariatan lingkungan dinas lingkungan hiduplingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan, memberi petunjuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dinas lingkungan hidup sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, perlu kabar oo. memberi petunjuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan:, memberi petunjuk penyusunan laporan keuangan dinas lingkungan hidup secara berkala sesuai deng:lingkungan hidupmenyusun standar operasional prosedur (sop) sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai pedomperlu kabar mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian lingkungan dinas lingkungan hidup: menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat lingkungan dinas lingkungan hidup: menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada dinas lingkungan hiduplingkungan hidup: mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur sop) lingkungan dinas lingkungan hidup:lingkungan hidupperlu kabarlingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja dinas lingkungan hidup: melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran dinas lingkungan hidup berdasarkan ketentuanyang berlaku: melaksanakan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan dinas lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan ketentuanyang berlaku, menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan dinas lingkungan hidup berdasarkan ketentuanyang berlaku, memeriksa penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening dinas lingkungan hidup, il. memeriksa laporan pertanggungjawaban belanja dinas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuanlingkungan hidup berdasarkan ketentuanyang berlaku, melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas lingkungan hidup secara berkala sesuai ketentuanlingkungan hidup, memeriksa bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban dinas lingkungan hidup: memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas lingkungan hidup, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis dinas lingkungan hidupataan dan penataan plh bidang penataan dan penataan plh sebagaimana dimaksuddalam huruf dipimpin oleh seorang kepala bidang penataan dan penataan plh yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala. bidang penataan dan penataan pl. bidang penataan dan penataan plmengoordinasioordinpelaksanaan pemantauan dan evaluporpenataan plh mempunyai rincian tugas: merencanakan program bidang penataan dan penataan plh sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja dinas lingkungan hidup:penataan plh (sop) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugas bidang penataan dan penataan plh guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup: menyela inventarisasi data dan informasi sumber daya alam: memberi petunjuk penyusunan dokumen apple, merencanakpemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan apple, menyela penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup:laksanakan sinkronisasi apple nasional, pulau kepulauan dan ekoregion: memberi petunjukgatur pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang apple, oo. menyela penyusunan status lingkungan hidup daerah dan pengesahan lhs: mengatur fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan lhs, mengatur fasilitasi pembinaan penyelenggaraan serta pemantauan dan evaluasi lhnyela penilaian terhadap dokumen lingkungan amdal dan ukl upl): menyelarlu kabar memberi petunjuk, menyela pelaksanaan proses izin lingkungan: mempenelaahan dan verifikasi atas pengaduan, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan: memberi petunjuk pelaksanaanaa. merencanakan sosialisasi tata cara pengaduan, bb. memberi petunjukcc. memberi petunjukmengaturmelaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah, ff. 'menyela pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan serta tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum: gg. memberi petunjuk pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran plh, hh. memberi petunjuk pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, ii. memberi petunjuk penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu, ji: melaksanakan pemantauan dan evaluasikk.ji. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan plh sebagai bahan pertanggungjawaban, perlu kabar kkilsebagaimana dimaksuddalam huruf angka 1dipimpin oleh seorang kepala seksi perencanaan dan kajian dampakrincian tugas: merencanakan kegiatan seksi perencanaan dan kajian dampakdan kajian dampakinventarisasi data dan informasi sumber daya alam, melaksanakan penyusunan dokumen apple: menyiapkan bahapple: menyiapkan bahan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup:rlu kabar memeriksnyiapkan bahan sinkronisasi apple nasional, pulau kepulauan dan ekoregion, memeriksayiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang apple, menyiapkan bahan penyusunan status lingkungan hidup daerah dan pengesahan lhs, menyiapkan bahan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan lhs: menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan serta pemantauan dan evaluasi lhs:laksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan amdal dan ukl upl):laksanakan proses izin lingkungan, melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan kajian dampak lingkungan: melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kajian dampak lingkrencanaan dan kajian dampak lingkungan sebagai bahan pertanggungjawaban, dansebagaimana dimaksuddalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi pengaduan dan penyelesaian perlu kabar sengketampunyai rinciaduan dan penyelesaian sengketalh, menyiapkan bahan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan: menyiapkan bahan rekomendasi tindak j .sosialisasi tata cara pengaduan, il.melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan: melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengaduan dan penyelesaian sengketalaporkan pelaksanaan tugas seksi pengaduan dan penyelesaian sengketaegakan hukum lingkungan seksi penegakan hukum lingkungan sebagaimana dimaksuddalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi penegakan hukumegakan hukummpunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi penegakan hukumegakan hukum lingkunganrlu kabarpenegakan hukum lingkungan serta pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan: menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran plh, menyiapkan bahan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, il. menyiapkpemantauan dan evaluasi penegakan hukum lingkungan: melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan penegakan hukumegakan hukumegakan hukumdalam huruf dipimpin oleh seorang kepala bidang pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala. bidang pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitasngelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup: mengoordinasi: pelaksanaan koordinasi dibidang pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup: pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup: dan pelaporan dibidang pengelolaan sampah, limbahgelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas mempunyai rincian tugas: merencanakan program bidang pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitassampah, limbah dan peningkatan kapasitassampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup: menyela penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat daerah: memberi petunjukmberi petunjuk penyiap, mengatur: il. memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah daerah, perlu kabar melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, merencanakan operasional penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, oo. memberi petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah: mengaturmemberi petunjuk pelaksanaan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping: menyela penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, menyela pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah: mengaturkoordinasi pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah, memberi petunjuk penyusunan jakstrada:, memberi petunjuk penyiapmberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan sertamberi petunjuk penyiap: menyela pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah dalam satu daerah: aa. mengatur pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah dalam satu daerah, bb. menyelacc. menyela pelaksanadd. memberi petunjukrlu kabar ee. memberi petunjuk penyiapff. 'menyelamengaturhh. memberi petunjuk pelaksanaan komunikasi dialog dengan mha serta memberi petunjuk pembentukan panitia pengakuan mha, ii. menyelji: memberi petunjukkk. mengaturmberi petunjuk penyiapan model dan penyiapan sarana prasaranam. menyela pengembangan materi dan metode pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup: nn. mengatur penyelenggara, memberi petunjuk pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup: pp. menyela pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup, gg. memberi petunjuk penyiaprr. memberi petunjuk pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan, dan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, serta pemberian dukungan program pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi dan nasional: ss. melaksanakan pemantauan dan evaluasiperlu kabar tt.rrss. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas sebagai bahan pertanggungjawaban:, ttampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan uuperaturan perundang undangan yang berlaku. bagian kesepuluh paragraf seksi pengelolaan sampah seksi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksuddalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi pengelolaan sampsampah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada uraian tugas seksi pengelolaan sampah mempunyai rincian: merencanakan kegiatan seksi pengelolaan sampahsampahpenyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat daerah: perlu kabar: menyiapkan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen industri:: j . melaksanakan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah: menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk: il. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah daerah:oo.: menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping: mengontrolnyiapsanakan penyusunan jakstradaj, melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah, perlu kabar aa. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampahlaporkan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan sampah sebagai bahan pertanggungjawaban:, ddgelolaan sampah, dan ee.mbah seksi limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi limblimbimbah b3. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi limbah mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi limbahlimbah(satu) daerah, melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah dalam satu daerah: perlu kabar melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah dalam satu daerah: menyiapkan bahannyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan limbah b3: il. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakanterkait limbah b3limbahlimbah b3:peningkatan kapasitas lingkungan hidupmpunyai rincian tugas: perlu kabar merencanakan kegiatan seksi peningkatan kapasitasingkatan kapasitasnyiapkomunikasi dialog dengan mha serta melaksanakan pembentukan panitia pengakuan mha: memeriks, menyiapkan bahanlaksanakan penyiapan model danenyiapkan bahan pengembangan materi dan metode pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup: melaksanak: oo.pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup: perlu kabar melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup: menyiapkmelaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan, serta pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten: melaksanakan pemberipenyusunan bahan pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas lingkungan hidup: melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakanterkait peningkatan kapasitasingkatan kapasitas lingkungan hidupingkatan kapasitas lingkungan hidup,jawab kepada kepala.rlu kabar mengoordinasilaksanaan koordinasi dibidang pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup: pelaporan dibidang pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hiduprincian tugas: merencanakan program bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidupcemaran dan kerusakan lingkungan hidupndalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup: menyelenggarakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi: menyelenggarakan pemantauan kualitas air, udara, tanah, mata air dan tutupan lahan: memberi petunjuk penentuan baku mutu lingkungan: melaksanakmberi petunjuk penentuan baku mutu sumber pencemar:mberi petunjuk: perlu kabar il. melaksanakmberi petunjuk penyediaan sarana dan prasarana pemantauan dan pengawasan lingkungan (laboratorium lingkungan): memberi petunjuk penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan: oo. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan: memberi petunjukberi petunjuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan: melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari serta pencanangan sumber daya alam, memberi petunjuk pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim: menyela pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca, memberi petunjuk penyiapan bahan perencanaan konservasi keanekaragaman hi: memberi petunjuk penyiapberi petunjuk pengelolaan keanekaragaman daerah, melaksanakdan evaluasiaa.sebagai bahan pertanggungjawaban:cemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, dan perlu kabarmaran lingkungan seksi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksuddalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi pencemarmaran lingkungan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pencemaran lingkungan mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi pencemarancemar, mata air dan tutupan lahan: menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan, menyiapkan bahan pelaksana:perlu kabar il. menyiapkan bahsanakan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan, melaksanakan pengujian dan analisis komponen lingkungan secara laboratorium: melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan): merencanakan, melaksanakan dan membuat laporan pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup daerah: melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pencemaran lingkungan, melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait pencemarancemaran lingkunganncemaran lingkungan hidup,usakan lingkungan seksi kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dipimpin oleh seorang kepala seksi kerusakmpunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi kerusakan lingkungan berdasarkan rencana kerja dinas lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas:rusakentuan kriteria baku kerusakan lingkungan: menyiapkan bahan pemantauan kerusakan lingkunganmenyiapkan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan: melaksanakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan: melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kerusakan lingkungan, il. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakanterkait kerusakan lingkungan hiduusakan lingkungkerusakeliharaan lingkungan hiduppemeliharaan lingkungan hidup yang berkedudukan bawah dan perlu kabarmpunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi pemeliharaaneliharaan lingkungan hiduplaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari serta pencanangan sumber daya alam::laksanalolaan kebun raya dan ruang terbuka hijau, il. melaksanakan pengelolaan taman keanekaragaman luar kawasan hutan: menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hi: melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pemeliharaan lingkungan hidup: oo. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakanterkait pemeliharaan lingkungan hidup:meliharaan lingkungan hidup sebagai bahan pertanggungjawaban:,meliharalingkungan hidup dapat dibentuk utd untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang lingkungan hidup. utd pada dinas lingkungan hiduplingkungan hidupperlu kabarlingkungan hiduplingkungan hidupabarbupatibengkayang provinsi! kalimantan baratipindai dengan cam scannerubah dengan undang undang tahun tentang dipindai dengan cam scannerpindai dengan cam scannerengkayang. peraturan kepala daerah selanjutnya disebut perkara adalah peraturan bupati bengkayang. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bengkayengkayinspektorat adalah inspektorat kabupatenanggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar rekening pendapatan dan rekening belanja daerah yang mengakibatkan perubahan secara redaksional pada dokumen penjabaran.ipindai dengan cam scannerpendapatan dan belanja sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupatigeseran anggaran yang selanjutnya disebut dpp adalah dokumen yang memuat pergeseran pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergesertriwulan. keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan prograbutuhan setiap bulan untuk tahun anggaran berkenan. belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya pelayanan dasar kepada masyarakatjenis belanja pada kode rekening belanja. uraian rincian obyek belanja adalah nama judul pengeluaran dibawah rincian obyek belanja, sesuai kebutuhan kegiatan dan telah dipastikan satuan dan harga satuannya. bab mekanisme dan pelaksanaan pergeseran pergeseran anggaran dapat dilakukan tar organisasi, dipindai dengan cam scanner pergeseran anggaran terdiri atasdalam huruf yaitu pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama, pergeseran ini dapat atas persetujuan sekretaris daerah;; pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek yang sama, pergeseran ini dapat c:dilakukan atas persetujuan ppid; dan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek dapatdipindai dengan cam scanner pasa14,pelaksanaan; danperaturan bupati ini mulai berlaku, maka peraturan bupati bengkayang nomor tahun ten erita daerah kabupaten bengkayang tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. babiu.pamserta daerah kabupaten bengkayang tahun nomor aliran sesi dengan aslinya bag hukum yr@bengkayang dipindai dengan (am banner penjelasantelah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikankepala daerah berwenang menetapkan peraturan kepala daerahrta berwenang untuk: melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tolak ukur keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan amanat rakyat selanjutnya tidak terlepas dari dukungan dari pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah khususnya dalam hal menetapkan kebijakan yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah baik yang ditetapkan dalam peraturan daerah maupun yang yang berlaku. pengaturan mengenaimerupakan amanat dari dmanat dariditerbitkan oleh kementerian dalam negeri setiap tahun. peraturan bupati ini untuk memperjelas tentang mekanisme danyang dapat digunakan sebagai prosedur tetap yang menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dan tim anggaran pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan kepala daerah tentang perubahan atas peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dilingkungan pemerintah kabupaten bengkayang mendahului perubahan peraturan daerah. dipindai dengan (am&cannes ii. demi cukupjelas pasa12 cukupjelas huruf cukupjelas huruf cukupjelas cukupjelas huruf cukupjelas huruf curup jelas huruf curup jelas huruf cukupjelas cukupjelas curup jelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas curup jelas cukupjelas dipindai dengan cam scanner cukup jelas huruf cukupjelas huruf cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas tambahan berita daerah kabupaten bengkayang tahun nomor dipindai dengan cam scanner |
walikota surabaya provinsi jawa timur salinan peraturan daerah kota surabaya nomor tahun tentang upaya kesehatanarah pembangunan kesehatan kota surabaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas upaya kesehatan serta pengembangan perilaku sehat dan lingkungan sehat, bahwa agar penyelenggaraan upaya kesehatan kota surabaya dapat dilaksanakan secara optimal maka perlu tindakan dari pemerintah daerah dan diperlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat untuk menyelenggarakan dan upayasurabaya tentang upayaagian kelima kesehatan reproduksi setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan dapat dipertanggungjawabkankesehatan reproduksi, melalui kegiatan pemberian informasi dan pelaksanaan edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi generasi muda, calon pengantin, keluarga dan masyarakat, pemberian informasi, edukasi dan pelayanan alat kontrasepsi dalam pelayanan keluarga berencana untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengatur jarak kehamilan, tes hiv aids pada ibu hamil, pemberian informasi dan edukasi pencegahan penularan infeksi menular seksual dan hiv aids, antara lain dengan. pemberian informasi dan edukasi penggunaan alat pencegah penularan hiv, memfasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi fasilitas pelayanan kesehatan, dan memberikan pelayanan dan memantau wilayah terhadap pencegahan penularan hiv aids dari ibu anak. bagian keenam perbaikan gizi setiap orang berhak memperoleh upaya perbaikan giziperbaikan gizi, melalui kegiatan pemenuhan status gizi yang baik sesuai standar, menjamin ketersediaan bahan makanan secara merata dan terjangkau sesuai pedoman gizi seimbang, cc. penyediaan sarana dan pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat keluarga sadar gizi, dan mendorong pelaksanaan kegiatan inisiasi menyusui dini serta memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya inisiasi menyusui dini kepada ibu dan keluarga. bagian ketujuh kesehatan jiwa setiap orang berhakjawab atas terselenggaranya upaya kesehatan jiwa, melalui kegiatan pemberian informasi dan pelaksanaan edukasi tentang kesehatan jiwa, kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam penyediaan dan pengelolaan data kependudukan orang dengan gangguan jiwa, cc. pemberian pelayanan kesehatan jiwa, dan pemberdayaan pasca pemulihan kesehatan jiwa. bagian kedelapan kesehatan lanjut usia setiap lanjut usia berhak memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas terselenggaranya upaya kesehatan lanjut usia, melalui kegiatan pengembangan pos pelayanan terpadu lansia dan puskesmas santun lansia: dan pemberian prioritas dalam penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, fasilitas rekreasi dan olah raga atau taman lansia. kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan upaya kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada dan disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku. bagian kesembilan kesehatan bagidan masyarakat bertanggungjawab atas terselenggaranya upaya kesehatan bagi penyandang disabilitas, melalui kegiatan pemberian informasi dan edukasi kepada penyandang disabilitas dan keluarganya, pemberian pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, memfasilitasi pendirian rumah penyandang disabilitas: dan mendorong penyelenggara tempat umum untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. bagian kesepuluh pencegahan, pengendalian dan pemberantasanmelalui kegiatan: pemberian informasi dan edukasi tentang penyakit menular, pemberian pelayanan kesehatan penyakit menular, cc. penyelidikan epidemiologi penyakit menular, penetapan dan pengumumdan penanggulangan keadaan wabah atau kejadian luar biasa. bagian kesebelas pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit tidak menularemberian informasi dan edukasi tentang penyakit tidak menular. penetapan program pengendalian penyakit tidak menular sebagai prioritas. cc. pengembangan kegiatan pembinaan terpadu penyakit tidak menular, pengembangan pencegahan dan deteksi dini kanker, pengembangan pelayanan paliatif bagi penderita kanker, dan penetapan kebijakan kawasan tanpa rokok. penetapan protes program pengendalian penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan kriteria tingginya angka kematian, tingginya angka kesakitan, cc. tingginya biaya pengobatan, dan faktor risiko yang dapat diubah dan diintervensi secara terstruktur, sistemik dan masif. bagian keduabelas pengamanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya pengamanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif. upaya pengamanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif, deteksi dini penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, melakukan pengendalian dan pengawasan produk minuman beralkohol, pengendalian dan pengawasan peredaran narkotika dan psikotropika untuk pelayanan kesehatan, dan pengurangan dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. bagian ketigabelas pengamanan makanan dan minuman setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan makanan dan minuman wajib memiliki izin dan atau sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku. dalam mendukung peredaran makanan dan minuman yang aman dan bermutu, pemerintah daerah berwenang: menerbitkan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, melakukan pengawasan pos market produk makanan minuman industri rumah tangga, dan menerbitkan sertifikat laik sehat pada penyedia makanan dan minuman siap saji. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bagian keempatbelas pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan penyelenggaraan upaya kesehatan harus didukung adanya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, berkhasiat bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. dalam menjamin mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menjamin sediaan farmasi dan alat kesehatan memenuhi standar sediaan farmasi dan alat kesehatan: dan izin edar. dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan, pemerintah daerah berwenang, menerbitkan sertifikatmemberikan rekomendasi usaha kecil obat tradisional, dan membentuk balai pengujian fasilitas pelayanan kesehatwalikota. bagian kelimabelas penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan indera pendengaran. pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran melalui kegiatan pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan penglihatan dan kesehatan pendengaran, deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran pada masyarakat, dan cc. pengobatan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran pada masyarakat. pengendalian dan penanganan upaya kesehatan indera dilakukan melalui. bagian keenambelas kesehatan gigi dan mulut setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya kesehatan gigi dan mulut melalui kegiatan pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat, deteksi dini gangguan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat, cc. pencegahan gangguan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat, dan pengobatan gangguan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat. upaya kesehatan gigi dan mulut dengan pendekatan kuratif dan rehabilitasi dilakukan melalui pelayanan kesehatan gigi dan mulut fasilitas pelayanan kesehatan. bagian ketujuhbelas kesehatan olahraga pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mengembangkan upaya kesehatan olahraga. upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan: pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan olahraga pada masyarakat, fasilitasi terbentuknya kelompok olahraga pada unit penyelenggaraan pemerintahan terkecil dan kelompok masyarakat, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan olahraga khusus untuk pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan, dan mengembangkan sarana prasarana kegiatan olahraga. bagian kedelapanbelas kesehatan kerja pemerintah daerah mengembangkan upaya kesehatan kerja melalui pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan kerja kepada penanggung jawab kegiatan dan atau usaha sektor formal dan informal, skrining penapisan kesehatan pada pekerja sektor formal dan informal, dalam mengembangkan upaya kesehatan kerja, pemerintah daerah mewajibkan kepada penanggung jawab kegiatan dan atau usaha sektor formal untukbertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan kerja, dan menyediakan fasilitas bagi pekerja berkebutuhan khusus. bagian kesembilanbelas kesehatan lingkungan pemerintah daerah mengembangkan upaya kesehatan lingkungan melalui pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan lingkungan kepada masyarakat, pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat dalam rangka terpenuhinya sanitasi total berbasis masyarakat. dalam mengembangkan upaya kesehatan lingkungan, pemerintah daerah mewajibkan kepada penanggung jawab kegiatan dan atau usaha untuk melaksanakan pengolahan limbah sesuai standar. pemerintah daerah memberikan pelayanan kesehatan lingkungan kepada sekolah daerah sesuai dengan kewenangannya. bagian keduapuluh kesehatan matra pemerintah daerah dalam upaya kesehatan matra memiliki tugas dan tanggung jawab menyiapkan dan menyusun perencanaan kontingensi, menyiapkan dan menggerakkan tim gerak cepat, melakukan koordinasi dan komunikasi pemangku kepentingan kesehatan matra: menyiapkan, menggerakkan, memobilisasi dan melakukan pendistribusian bantuan, melakukan penyiapan dan peningkatan kapasitas sumber daya teknis dan operasional, melaksanakan kesehatan matra berdasarkan pedoman, standar, dan persyaratan kesehatan, menjalin jejaring kerja, dan melaksanakan komunikasi dan informasi kesehatan matra: melakukan bimbingan teknis operasional, pengendalian dan pengawasan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja kesehatan matra. upaya kesehatan matra sebagaimana dimaksud pada mempunyai lingkup kegiatan meliputimerintah daerah dapat menunjuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk membantu pelayanan kesehatan matra daerah. bagian keduapuluh satu kesehatan tradisional dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, masyarakat berhak melakukan pelayanan kesehatan tradisional yanguntuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan tradisional, pemerintah daerah memiliki wewenang: mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional yang spesifik daerah kepada pemerintah provinsi, melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional daerah kepada pemerintah provinsi, menerbitkan surat terdaftar penyekat tradisional, surat izin praktek tenaga kesehatan tradisional dan izin fasilitas pelayanankesehatan tradisional, dan mendayagunakan penyekat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan surat terdaftar penyekat tradisional, surat izin praktek tenaga kesehatan tradisional dan izin sarana penyekat tradisional diatur dengan peraturan walikota. penyekat tradisional dalam melakukan pelayanan kesehatan tradisional dilarang:disabilitahun nomor tambahan lembagakesehatan nomor menkes iii tentang laboratorium kesehat, dan atau menyebarluaskan iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tradisional yang menyesatkan. penyekat tradisional warga negara asing dilarang melakukan praktek bekerja atau alih teknologi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris daerah. bab fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjamin kualitas pelayanan kesehatan, setiap penyelenggaran fasilitas pelayanan kesehatan wajib memperoleh izin pendirian dan atau izin operasional dari walikota sesuai dengan kewenangannya. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi standar pelayanan kesehatan. penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi, dan swasta. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan izin pendirian dan atau izin operasional sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan harus memberikan informasi yang benar tentang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, tidak diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien, memberikan pelayanan gawat darurat, berperan aktif dalam memberikan pelayanan upaya kesehatan pada bencana dan atau kejadian luar biasa, menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam melayani pasien, menyediakan sarana dan prasarana umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakumiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana, dan melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas penyelenggara upaya kesehatan dalam melaksanakan tugas. bab sistem rujukan ruang lingkup penyelenggaraan sistem rujukan fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi rujukan ukm, dan rujukan ukp. penyelenggaraan sistem rujukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: dan swasta, dan atau perangkat daerah. fasilitas pelayanan kesehatan, unit kerja lain dan lintas sektor yang terkait dengan kesehatan melakukan rujukan ukm dalam rangka untukjenjang rujukan ukm ditentukan berdasarkan jenjang administrasi pemerintahan yang meliputi kelurahan: kecamatan, kota,pelayananpelayanan kesehatan. ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan walikota bab vii kegiatan dan atau usaha lainnya setiap kegiatan dan atau usaha yang berkaitan dan atau berdampak terhadap kesehatan perseorangan dan atau masyarakat wajib memperoleh rekomendasi dari pemerintah daerahwalikota. bab viii sumber daya manusia kesehatan sumber daya manusia kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan. dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin praktik dan atau izin kerja dari walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin praktik dan atau izin kerja sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah. perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pengadaan sumber daya manusia kesehatan, penempatan sumber daya manusia kesehatan, cc. mutasi sumber daya manusia kesehatan, dan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan. dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, sumber daya manusitiap penyelenggara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangketersediaan tenaga kesehatan setempat. setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang akan mendayagunakan tenaga kesehatan warga negara asing wajib melapor kepada pemerintah daerah dengan menunjukkan surat izin tenaga kerja asing dari kementerian. bab informasi kesehatan setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengelola informasi kesehatan sesuai dengan sistem informasi kesehatan. data dan informasi hasil dari pelayanan kesehatan masing masing fasilitas pelayanan kesehatan dilaporkan secara periodik dan berjenjang. setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi kesehatan yang dikecualikan. pemerintah daerah dalam menyelenggarakan upaya kesehatan daerah harus menyusun sistem informasi manajemen kesehatan. sistem informasi manajemen kesehatan sebagaimana dimaksud pada digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pengembangan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan yang dilakukan oleh orang atau badan. setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kesehatan pemerintah daerah. setiap orang atau badan yang menyelenggarakan iklan dan atau publikasi upaya kesehatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut memuat informasi dengan data dan atau fakta yang akurat, berbasis bukti: informatif: edukatif, dan bertanggung jawab. makanan dan minuman yang belum terbukti memiliki fungsi sebagai obat, dilarang diiklankan sebagai obat. pemerintah daerah berwenang melakukan penilaian dan pengawasan terhadap iklan dan atau publikasi upaya kesehatan melalui koordinasi dengan badan pengawas obat dan makanan, komisi penyiaran informasi daerah, dan atau organisasi profesi. bab pembiayaan kesehatan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran bidang kesehatan paling sedikit (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah luar gaji. paling sedikit (dua pertiga) dari alokasi anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik. pemerintah daerah memberikan jaminan kesehatan bagi fakir miskin, masyarakat tidak mampu dan masyarakat tertentu yang belum dijamin oleh pemerintah pusat. masyarakat yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada secara bertahap harus menjadi peserta jaminan kesehatan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. babab kota lain, swasta, lembaga dalam luar negeri dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab xii peran masyarakat dan pihak swasta masyarakat berperan sertayang dimaksud pada mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif. masyarakat dan pihak swasta dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. bab xiii pembinaan dan pengawasan kepala daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang menyelenggarakan upaya kesehatan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada berupa peningkatan pengetahuan, pemberian penghargaan, dan insentif. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sertifikasi tenaga kesehatan, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan cc. pengawasan atas pengaduan masyarakat. kepala daerah melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada kepala dinas berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi dan instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan, pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam bab xivdalam peraturan daerah iniatau |
dicabut dengan perda salinan gan, tahun daru!pkecamatan dan kelurahanpemerintahan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten mukomuko. pemerintahan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten mukomuko bawah kecamatan. pembentukan kelembagaan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan daerah kabupaten mukomuko pasai kelembagaan yang dibentuk adalah sebagai berikut pemerintahan kecamatan dalam wilayah kabupaten mukomuko, terdiri dari: camat sekretaris camat seksi pemerintahanpemerintahan kelurahan dalam wilayah kabupaten mukomuko, terdiri dari sekretaris kelurahan cc. seksi umum dan kesra seksi pemerintahan seksi pembangunan seksi ketentraman dan ketertiban kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan dalam wilayah kabupaten mukomuko diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. uraian tugas dari masing masing jabatan struktural pada pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan dituangkan dalam keputusan bupati. bab iii pengangkatan dan pemberhentian camat diangkat dan diberhentikan oleh bupati. lurah diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usulan camat. bab pembiayaan segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas perangkat pemerintahan kecamatan dan perangkat pemerintahan kelurahantataagustus penjabat bupati mukomuko, tievaukani bahari pembinaan utama muda nip. lembaran daerah kabupaten mukomuko tahun nomor seri mat lampiran peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor tahun tanggal abs organisasi dan tata kerja pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan kabupaten mukomuko tugas pokok pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan kabupaten mukomuko melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari bupati. . untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan mempunyai fungsi pemerintahan kecamatan penyelenggaraan tugas tugas umum dan pembinaan keagrariakesejahteraan sosial. pengendalian pemberdayaan aparatur dan prasarana pemerintahan kecamatan. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh bupati. pemerintahan kelurahandaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah kelurahan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat. susunan organisasi susunan organisasi pemerintahan kecamatan, terdiri dari camat sekretaris camat seksi pemerintahan cc.susunan organisasi pemerintahan kelurahan terdiri dari lurah sekretaris kelurahan seksi umum dan kesra seksi pemerintahan seksi pembangunan seksi ketentraman dan ketertiban kelompok jabatan fungsional bagan struktur organisasi tata kerja pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan. penjabat bupati mukomuko, garis zainuddin fin struktur organisasi kecamatan kelompok jabatan sekretaris sekcam fungsional seksi seksi seksi seksi pemerintahan perekonomian, pembangunan dan ketentraman dan kesejahteraan dan pemberdayaan ketertiban pelayanan umum masyarakat.desa dan kelurahan desa kelurahan penjabat bupati mukomuko, api kli gibran struktur organisasi kelurahan lurah kelompok jabatan sekretaris lurah fungsional seksi seksi seksi seksi umum dan kesra pemerintahan pembangunan ketentraman dan ketertiban lingkungan pen bupati mukomuko, (da gan z:zainuddin tki |
lembaran daerah kabupaten berau aa) tahun nomor peraturan daerah kabupaten berau nomor tahun tentang penyelenggaraan terminal transportasi jalan dalam daerah kabupaten berau. dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati berau, menimbang aa. bahwa dengan telah dibangunnya terminal angkutan penumpang umum oleh pemerintah kabupaten berau, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan terminal transportasi jalan dalam daerah kabupaten berau: bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf atas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah:ahun nomor seri dinas perhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten berau, kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan kabupaten berauygikukan perjalanbab wewenang penentuan terminal kepala daerah mempunyai wewenang menunjuk menentukan lokasi terminal setelah memperhatikan pertimbangan dari instansi teknis. penentuan lokasi terminal harus memperhatikan keperluan penduduk, ketertiban umum, keamanan, keindahan dan kelestarian lingkungan dengan tetap berpedoman kepada rencana induk kota, bab iii pengelolaan terminal pengelolaan terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal:: penataan fasilitas penumpang, penataan fasilitas penunjang terminal:: evaluasi sistem pengoperasian terminal, kegiatan pelaksanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam meliputi pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum dalam terminal, penertiban kartu pengawasan dan jadwal perjalanan:pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat:jinkan: pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan: pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya: bab hak dan kewajiban pemakai terminal pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan memarkir kendaraannya dalam terminal pada tempat yang sudah ditentukan, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang terminal, pemilik atau pengemudi kendaraan dapat berhenti sementara atau memberhentikan kendaraannya dengan membayar retribusi: pedagang, pengusaha dan siapapun yang mempergunakan terminal untuk kegiatan usaha terlebih dahulu harus mendapatkan jin dari pengelola terminal: pedagang, pengusaha atau siapapun yang mempergunakan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku: pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor, pedagang, pemilik tempat usaha atau siapapun yang mempergunakan memanfaatkan terminal wajib mematuhi ketentuan petunjuk dari pengelola terminal: pedagang, pemilik tempat usaha atau siapapun yang mempergunakan fasilitas terminal wajib membayar retribusi, setiap kendaraan penumpang, penjemput, pengantar dan atau siapapun yang memasuki terminal berkewajiban membayar retribusi, bab larangan bagi pemakai terminal pemilik dan atau pengemudi kendaraan atau siapapun dilarang memperbaiki kendaraan dalam terminal, kecuali dalam hal keadaan terpaksa, pada tempat yang ditentukan oleh petugas terminal: pengusaha, pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum dilarang mempergunakan seseorang atau beberapa orang perantara untuk mendapatkan penumpang: penumpang atau calon penumpang dilarang turun atau naik kendaraan umum selain ditempat yang sudah ditentukan: pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor dilarang menimbun barang dalam terminal, pengusaha, pedagang atau siapapun dilarang menjajakan dagangannya dalam atau dekat penumpang umum dan atau kendaraan yang sedang menaikkan dan atau menurunkan penumpang,:vii, bab viii ketentuan peralihan ketentuan ketentuan tentang penyelenggaraan terminal yang telah ada dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini tetap berlaku::(a3 kalasebagaimana dimaksud hurufpimpinan daerah perwakilan rakyat daerah kabupaten badung nomor tahun tentang penyempurnaan hasiljumlah rp. bertambah sejumlah rp. sehingga menjadi rp. anggaran belanja daerah kabupaten badung tahun anggaran sebelanja aparaturbelanja aparatur daerah kabupaten badung yang terdiri dari belanja administrasi umum rp. belanja operasional rp. belanja modal rp. belanja pelayanan publik belanja pelayanan publik daerah kabupaten badung tahun anggaran semula sebesar rp. bertambah sejumlah rp. sehingga menjadi rp. belanja pelayanan publik yang terdiri dari belanja administrasi rp. belanja operasional rp. belanja modal rp. belanja bantuan keuangan dan bagi hasil rp. belanja tidak tersangka rp. defisit anggaran sebesar rp. pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah tahun anggaran semula berjumlah rp. bertambah sejumlah rp. sehingga menjadi rp. pengeluaran daerah tahun anggaran semula berjumlah rp. bertambah sejumlah rp. sehingga menjadi rp. (d0, lampiran daftar investasi penyertaan modal), lampiran daftar dana cadangan, lampiran vii daftar utang atau pinjaman daerah,november bupati badung, ttd anak agung gde agung diundangkan badung pada tanggal novdinadi.adakah mukomuko ugdinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah9g. peraturan bupati adalah peraturan bupati kabupaten mukomuko:dinas daerah kabupaten mukomuko kedudukan, tugas pokok dan fungsi dina. mukomuko tahuniii. dinas pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman kedudukan dinas pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman merupakan unsur pelaksana teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan pemukim, perumahan dan pemukiman mempunyai tugas,, perumahan dan pemukimiv merupakan unsur pelaksana teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukperda kab. mukomuko tahun tugas dan fungsi dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukdinas keluarga berencana, kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi kedudukan dinas keluarga berencana, kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi merupakan unsur pelaksana teknis bidang keluarga berencana, kepencasaaluarga berencana, kependudukan,uarga berencana, kependudukan.berda kab mukomuko tahun vi. dinas pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan peternakan kedudukan dinas pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan peternakan merupakan unsur pelaksana teknis bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan peternakketahanan pangketahanan pangvii. dinas kehutanan, perkebunan dan konservasi sumber daya alam kedudukan dinas kehutanan, perkebunan dan konservasi sumber daya alam merupakan unsur pelaksana teknis bidang kehutanan, perkebunan dan konservasi sumber daya alahutanan, perkebunan dan konservasi sumber daya alamdinas kehutanan, perkebunan dan konservasi sumber daya alaviii. dinas sosial, kesra dan pemberdayaan perempuan kedudukan dinas sosial, kesra dan pemberdayaan perempuan merupakan unsur pelaksana teknis bidang sosial, kesra dan pemberdayaan peremputugas dan fungsi dinas sosial, kesradinas sosial, kesrat7n pap ketan yunus sain ee man dala has gen sam era . anakan sasa adaah sks sah pan ane seaemuda dan olah raga tanggal sumber aan uwu05 . kepala dinas kelompok jabatan fungsional sekretaris kasubbag karunia dena keuangan kepegawaian kabid mes kabid kabid bina program pendidikan pendidikan kebudayaan, dasar menengah pls dan menanam seksi naga sek sen seksi seksi aa. ketenagaan perencanaan bri laporan kurikulum dan kesan kurikulum dan kebudayaan pls dan utd jar ter bupati mukomuko tea nan cyiyafi yunus ng: pra ruptur organisasi lampiran peraturan daerah kabupaten mukomuko nas kesehatan nomor tahun tanggal disebut kepala dinas kelompok jabatan fungsional sekretaris kasus bag umum dan kasus bag kepegawaian keuangan bam kabid gebapaasi sarana, prasarana promotes dan bina program dan farmasi p2p dan keling yankee seksi seksi seksi seksi ksi seksi edan sarana dan logistik pen nhan kesehatan kesia,gizi lingkungan perencanaan peran prasarana farmasi dan dan yankee kesehatan oka rujukan sala utd tapi muko gr, sisian yunus kam daan panutan nukonko tur organi asi nomor tahun rumahan dan pemukiman tanggal prsrmbez nan mana kepala dinas kelompok jabatan fungsional sekretaris mean kasubbag umum dan areanya kepegawaian kabid kabid sumber kabid bina program daya air bina cipta karya ati seksi seksi seksi seksi seksi seksi seksi !canaan money dan bangil dan irigasi dan jalan jembatan sen karya tata kota pelaporan pedesaan tata guna air emrsman dan desa aan af: "go pati mukomuko utd aaryan yunus nan bean bea kisah nan janin sja lampiran peraturan daerah kabupaten mukomuko struktur organisasi: dinas koperasi, ukm industri nomor dsn dan perdagangan tanggal otstmbet kepala dinas kelompok jabatan fungsional kasus bag kasus bag umum dan kepegawaian keuangan kabid kabid bina program pengembangan kai koperasi dan ukm perdagangan dam money dan seksi usa mnet dan pengen pengen pan perizinan seksi pelaporan koperasi menengah potensi industri potensi perdagangan daerah daerah investasi parah nas utd pati mukomuko tag lea (nrp hewan yunus struktur organisasi: mana dinas keluarga berencana, sana sea na. akan dudukan dan nakertrans gagal dekem kepala lea kelompok sekretaris fungsional kena deng kasus bag umum dan kepegawaian keuangan kabid kabid kesejahteraan kabid rans bina program keluarga kependudukan berencana seksi seksi aksi perencanaan penyuluh medinbukak papa dan analisis tenaga kerja seksi seksi seksi seksi monitoring evaluasi pengendalian kb, dan pelayanan kependudukan nnsmigrasi dan pelaporan pemberdayaan keluarga dan statistik tax utd abtafigikonuro, "menawan yunus yukon bas mtp sae mena bian pee aka bakal bean babakan mana naa bnn struktur organisasi: lampiran peraturan daerah kabupaten mukomuko dinas pertanian, ketahanan pangan, nomor tahun perikanan dan peternakan tanggal domba kepala kelompok jabatan fungsional sekretaris kasubbag umum dan sekretaris kepegawaian kabid kabid kabid kabid bina program pertanian dan peternakan kelautan dan perikanan seksi seksi seksi seksi perencanaan produksi proteksi tanaman kesehatan hewan dan pangan dan hortikultura produksi ternak kelautan seksi seksi seksi money dan pelaporan ketersediaan, distribusi dan keanekaragaman pangan pengembangan dan agribisnis perikanan yai (ra wan apd pa: muko tea ag a4) ng. ngk utp. kim tekanan yunus penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing masing masing jabatan struktural pada dinas daerah dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dalam peraturan bupati dan atau keputusan bupati mukomuko. bab iii pad susunan organisasi dinas daerah susunan organisasi dinas daerah kabupaten mukomuko, terdiri dari dinas pendidikan, kebudayaan dan pemuda olah raga. kepala dinas. "ii sekretaris. sub bagian umum kepegawaian. sub bagian keuangan. bidang pendidikan dasar. seksi kurikulum, seksi ketenagaan dan kesiswaan, bidang pendidikan menengah. seksi kurikulum. seksi ketenagaan dan kesiswaan. bidang bina program. seksi perencanaan. seksi monitoring evaluasi dan pelaporan. bidang kebudayaan, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga seksi kebudayaan. seksi pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga. 9g. kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis dinas. dinaskesehatan. kepala dinas sekretaris. sub bagian umum dan kepegawaian. sub bagian keuangan. cc. bagian sarana dan prasarana. seksi sarana dan prasarana kesehatan. ben gems jessi struktur organisasi: lampiran peraturan daerah kabupaten mukomuko" dinas kehutanan, perkebunan dan nomor: tahun konservasi sumberdaya alam tanggal grcrmbet sampai kepala kelompok jabatan fungsional sekretaris umum dan kepegawaian keuangan kabid kabid kabid kabid bina program kehutanan perkebunan konservasi sumber daya alam seksi seksi seksi seksi can budi daya perk konservasi dan perencanaan pengusahaan hutan perkebunan rehabilitasi seksi seksi seksi seksi produksi dan protes money dan pelaporan perlindungan hutan psi pemetaan hutan map utd bura muko kps asn unus brands daa gea memakan pan bpa bid aka dai mbk peta bibi para sem sikatan pena jika pan tap sab struktur organisasi: lampiran peraturan daerah kabupaten mukomuko dinas sosial, kesra dan nomor tahun pemberdayaan perempuan. tanggal desember kelompok umum dan kepegawaian keuangan kabid kabid kabid kabid bina program kesejahteraan pemberdayaan sosial rakyat perempuan seksi seksi seksi seksi perang angan bimbingan dan penyuluhan pengentasan peningkatan peranan wanita masyarakat kemiskinan dan kesetaraan gender seksi seksi seksi money pelaporan bina bantuan kerohanian dan peniranketerampilan wanita masyarakat urusan haji berani rain keluarga ng, mis utd san jatikomuro ch dah yunus mat seksi logistik farmasi dan oka. bidang promotes dan keling. seksi penyuluhan dan jpk. seksi kesehatan lingkungan. bidang p2p dan yankee. seksi p2p. seksi kesia gizi dan yankee rujuk9g. kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis dinas dinas pekerjaan umum, perumahan dan pemukimanbidang sumber daya air. seksi bangil dan pedesaan. seksi irigasi dan tata guna air. bidang bina marga. seksi jalan. seksi jembatan. bidang cipta karya. seksi bagian cipta karya, perumahan dan pemukiman. seksi tata kota dan desa. kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis dinas dinas koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan. kepala dinas sekretaris. sub bagian umum dan kepegawaian. sub bagian keuangan. bagian bina program. seksi perencanaan. seksi monitoring evaluasi dan pelaporan. bidang pengembangan koperasi dan ukm. seksi koperasi. seksi usaha kecil dan menengah. bidang perindustrian. seksi pengembangan potensi industri daerah. seksi pengembangan potensi investasi. bidang perdagangan seksi perizinan investasi dan perdagangan daerah. |. seksi pengembangan perdagangan daerah. 9g, kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis dinas. dinas keluarga berencana, kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasikesejahteraan keluarga berencana. seksi penyuluhan dan analisis. seksi pengendalian kb, dan pemberdayaan keluarga. perda kab. mukomuko tahun tag bidang kependudukan. seksi catatan sipil. seksi pelayanan kependudukan dan statistik. bidang nakertrans. seksi tenaga kerja. seksi transmigrasi. kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis daerah, dinas pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan peternakan, kepala dinas.pertanian ketahanan pangan. seksi produksi proteksi tanaman pangan dan holtikultura. seksi ketersediaan, distribusi dan kerangka rakaman pangan. bidang kelautan dan perikanan. seksi kelautan. seksi perikanan. bidang peternakan, seksi kesehatan dan produksi ternak. seksi pengembangan dan agri bisnis. kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis dinas. dinas kehutanan, perkebunan dan konservasi sumber daya alam kepala dinas sekretaris. sub bagian umum dan kepegawaian. sub bagian keuangan. nan aan aamaene aaa ann man tea perda kab. mukomuko tahun cc. bidang bina program seksi perencanaan, seksi monitoring evaluasi dan pelaporan. bidang kehutanan. seksi pengusahaan hutan. seksi perlindungan hutan. bidang perkebunan. seksi budi daya perkebunan. seksi produksi dan proteksi perkebunan. bidang konservasi sumber daya alam. seksi konservasi dan rehabilitasi. seksi pemetaan hutan. kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis dinas, dinas sosial, kesra dan pemberdayaan perempuan, kepala dinas sekretaris. sub bagian umum dan kepegawaian. sub bagian keuangan. cc. bidang bina program. seksi perencanaan. seksi monitoring evaluasi dan pelaporan. bidang sosial. seksi bimbingan dan penyuluhan masyarakat. seksi bina bantuan masyarakat. bidang kesejahteraan rakyat. seksi pengentasan kemiskinan. seksi kerohanian dan urusan haji. bidang pemberdayaan perempuan. seksi peningkatan peranan wanita dan kesetaraan gender, seksi pembinaan keterampilan wanita dan kesejahteraan keluarga. kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis dinas. perda kab. mukomuko aaa ana unit pelaksana teknis dinas. struktur organisasi masing masing dina"dinas adalah jabatan eselon sekretaris dinas dan kepala bidang diangkat dalam jabatan eselon iii kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang dan kepala unit pelaksana teknis dinas lembaga teknis dinas adalah jabatan eselon bab vii ketentuan lain lai.. ikhwan yunus diundangkan mukomuko pesatanagal desember yai sekretkrinda rah kabupaten mukomuko to, sony kh. lazuardi didik pata tepi ehir4 utama muda nip. lembaran daerah kabupaten mukomuko tahun nomor: seri" dd . perda kab. mukomuko tahun |
megan sangbadung, menimbang bahwa berkenaan dengan perubahan nilai pasar jenis bahan galian golongan telah mengalami kenaikan, sehingga dipandang perlu melaksanakan penyesuaian atas nilai pasar atau harga standar bahan galian golongan kabupaten badung, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf diatas, maka perlu mengadakanbahwa perubahan atas peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf digperaturan daerah kabupaten badung nomor tahun tentang pajak pengambilan bahan galian golongan lembaran daerah kabupaten badung tahun nomor seri nomor diubah sebagai berikut ketentuan huruf dan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut huruf pasir dan kerikil pasir batu pasir sungai, kerikil, kapal: bongkah, pasir laut. huruf tras batu padas): paras batu: paras ukir. ketentuan dihapus. lampiran peraturan daerah kabupaten badung nomor tahun tentang pajak pengambilan bahan galian golongan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut lampiran peraturan daerah kabupaten badung tanggal april nomor tahun tentang: pajak pengambilan bahan galian golongan nilai pasar atau harga standar bahan galian golongan kabupaten badung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut jenis bahan galian nilai pasar atau golongan harga standart tras (batu padas) paras batu paras ukir pasir dan kerikil pasir batu pasir sungai kerikil kapal bongkah pasir laut tanah tanah liat tanah uruumum bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan fisik yang memerlukan bahan galian golongan perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan bahan galian golongan hal tersebut juga berdampak terjadinya kenaikan nilai pasar atau harga standart jenis bahan galian golongan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, pemerintah daerah perlu melaksanakan penyesuaian atas nilai pasar atau harga standart bahan galian golongan kabupaten badung dan untuk selanjutnya ditetapkan dengii. demidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati katingan menimbang .atransportasi sungai diwilayah kabupaten katingan mempuyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka kelancaran, keamanan, ketertiban, keselamatan, mobilisasi penumpang dan barang serta meningkatkan pendapatan asli daerah, guna menunjang pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi perairan daratan sampai pelosok pelosok daerah kabupaten katingan, cc. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf dan tersebut atas, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten katingan, mengingat undang undang republik indonesia nomor: tahun tentang, pelayaran lembar negara republik indonesia tahun nomor:: tambahan lembaran negara nomor: peraturan pemerintah nomor tahun tentang kepulaukewenangan pemerintah daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomtahun nomor. tambahan lembaran negar: peraturan daerah lembaran daerah kabupaten katingan tahun nomor seri dpemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran, dinas perhubungan dan telekomunikasi adalah unsur pelaksana teknis pemerintah daerah dibidang perhub: angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan sungaipenggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau, izin tempat penimbunan kayu logon adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan kegiatan penimbunan kayu diperairan daratan: izin berlayar adalah izin yang diberikan kepada kapal yang melakukan pelayaran dari tempat asal ketempat tujuan perairan daratan, bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi surat ukur kapal sungai dan danau registrasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas atas pemberian surat pendaftaran kapal retribusi dimaksud kepada orang pribadi atau suatu badan untuk menyediakan pelayarertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian sertifikat dimaksud kepada orang pribadi atau suatu badan: dengan nama retribusi sertifikat pengawasan kapal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian sertifikat pengawasan kapal dimaksud pada orang pribadisungai dan danau dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau dimaksud kepada orang pribadi atau badan untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umumbarang khusus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin angkutan barang berbahaya dimaksud kepada orang pribadi atau badankapal laut masuk perairan daratan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dimaksud kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan baranglokasi bangunan air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian kawasan perairan daratatempat penimbunan kayu logonizin berlayar sib: objek retribusiuntuk suatu kegiatan untuk keperluan sendiri perusahaan yang berdomisili dalam wilayah kabupaten katingan. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan surat ukur kapal sungai dan danau registrasi tanda pendaftaran kapal plat nomor kapal sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau,surat izin kapal laut masuk perairan daratan, surat izin lokasi bangunan air, surat izin tempat penimbunan kayu logon surat izin berlayar sib kapal sungai dan danau, bab iii persyaratan administrasi dokumen kapal dan perizinan persyaratan administrasi dokumen kapal dan perizinan yang dimaksud pada bab atas harus melengkapi persyaratan sebagai berikut surat ukur kapal sungai dan danau registrasi faktur pembelian mesin body kapal: foto copy sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau yang masih berlaku, . foto copy ktp yang masih berkala, tanda pembayaran lunas retribusi, sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau: baru surat permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan, foto copy ktp yang masih berkala, tanda lulus pemeriksaan tanda pembayaran lunas retribusi, perpanjangan.foto copy ktp yang masih berkala, tanda pembayaran lunas retribusi, sertifikat pengawasan kapal spk), surat permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan, foto copy ktp yang masih berlaku, pas fotoukuran sebanyak tiga lembar, surat berbadan sehat dari dokter, lulus ujian teori dan praktek, tanda pembayaran lunas retribusi: surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau, barufoto copy sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau, rekomendasi dari camat: tanda pembayaran lunas retribusi, perpanjangansurat izin trayek asli, surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan barang khusus, surat permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan,tanda pembayaran lunas retribusi: izin kapal laut masuk perairan daratan fotokopi izin surabaya! keberangkatan: surat izin kapal laut masuk perairan daratan: surat izin lokasi bangunan air surat permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan, data rencana bangunan, tanda pembayaran lunas retribusi, surat izin tempat penimbunan kayu logon) suara permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan, foto copy ktp tanda pengenal yang masih berlaku, foto copy npp, peta lokasi untuk penimbunan kayu, bukti pemegang hak pengunaan hutan hph dan atau hak pemungutan hasil hutan pphh ipk, laporan hasil survey lapangan untuk pembuatan tempat penimbunan kayu yang bersangkutan: 9g. rekomendasi dari camat setempat, tanda pembayaran lunas retribusi, surat izin berlayar sib kelengkapan dokumen kapal: perlengkapan keselamatan pelayaran, daftar penumpang atau barang, bab golongan retribusi retribusi semua angkutan sungai dan danau digolongkan sebagai retribusisertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau yang pengaturan serta pengawasan teknis kapal yang menurut konstruksi dan peralatan ditetapkan sebagai bukan kapal laut, surat ukur kapal sungai dan danau registrasiizin kapal laut masuk perairan daratan, izin lokasi bangunan air, izin tempat penumpukan kayu logon dan izin berlayar kapal perairan daratan. biaya sebagaimana dimaksud pada hanya meliputi biaya administrasi. biaya pemeriksaan pengukuran, pengujian, survey lapangan, biaya transportasi, dokumentasi dibebankan kepada pemohon. struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan barang, daya angkutan jenis sertifikat pengawasan kapal spk khusus dan umum, luas perairan yang dipakai. struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam (|) adalah sebagai berikut ukuran kapal st,luas besar jenis retribusi jenis perairan yang dipakai tarif keterangan angkutan jenis skk neng aaa kapal motor rp. surat ukur kapal sungai dan tug boat rp. masa berlaku5 (lima) danau tongkang rp. tahun, dan dievaluasi speed boat rp. setiap (satu)tahu kapal motor gt. gt. st. gst. gt. keatas rp. sertifikat kelaikan dan tug boat gt. gt10 rp. masaberlaku (satu) kebangsaan kapal rp. tahun tongkang sampai dengan st. rp. gt. keatas rp. speed boat gt. umum rp. st. pribadi perusahaan rp. nakhoda rp. sertifikat pengawasan kapal motors rp. masa berlaku lima) spk) tahun nakhoda motors rp. gt. angkutan penumpang rp. umum speed boat surat persetujuan pengoperasian gt. angkutan penumpang rp. masaberiaku (satu) kapal! angkutan sungai dan perusahaan tahun danau, gt.i sid gt. angkutan rp. kapal motor penumpang umum st7 st. rp. kapal motor gt. gt. rp. surat persetujuan pengoperasian gt. gt. rp. angkutan khusus sungai dan masaberlaku (satu) danau tug boat gt. gt. rp. tahun tongkang gt.it rp. chiesa gr.ico tanda pendaftaran kapal pasang kapal laut masuk masa berak perairan daratan sungai gt5s1 gt. rp. (satu) kali masuk katingan gt. sid gt.s000 rp150000 lokasi bangunan air masa berlaku (satu) lanting rp. tahun dermaga khusus rp. zin penumpukan kayu rp. rp. masa berlaku (satu) log pond tahun gta angkutan penumpang rp. umum surat izin usaha angkutan sungai kapal perairan gt. angkutan penumpang rp. masa berlaku (satu) dan danau daratan perusahaan tahun gt. gt.& angkutan rp. penuh umum surat izin berlayar kapal perairan rp. masa berlaku (satu) sib) daratan kali pelayaran bab wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah daerah tempat surat dan izin diberikan bab vii masa retribusi dan saat retribusi terutang masa berlaku retribusi surat ukur kapal sungai dan danau registrasi adalah jangka waktu lima) tahun dan dievaluasi setiap (satu) tahun, masa retribusi sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal adalah jangka waktu satu tahun, masa berlaku retribusi sertifikat pengawasan kapal adalah jangka waktu lima tahun, masa berlaku retribusi surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau adalah jangka waktu (satu) tahun, masa berlaku retribusi surat persetujuan pengoperasian angkutan khusus sungai dan danau adalah jangka waktu (satu) tahun, masa berlaku retribusi izin kapal laut masuk perairan daratan adalah jangka waktu (satu) kali masuk, masa berlaku retribusi izin lokasi bangunan air adalah jangka waktu (satu) tahun, masa berlaku retribusi izin tempat penumpukan kayu logon adalah jangka waktu (satu) tahun: masa berlaku retribusi surat izin berlayar sib adalah jangka waktu (satu) kali berlayar, saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah skr atau dokumen lain yang dipersamakan. bab viii surat pendaftaran pasai wajib retribusi mengisi surat pendaftaran objek pajak retribusi daerah spdoprd surat pendaftaran objek pajak retribusi daerah spdoatau tata cara pengisian dan penyampaian surat pendaftaran objek pajak retribusi daerah spdoprd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala daerah: bab kewajiban dan tanggung jawab perusahaan pengusaha angkutan sungai dan danau yang telah memperoleh izin usaha wajib melaporkan kepada pejabat pemberi izin usaha melaporkan kegiatan usaha untuk setiap tahun, melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal atau domisili perusahaan, melaporkan setiap kegiatan pengakuan barang berbahaya, bab. penetapan retribusi berdasarkan surat pendaftaran objek retribusi daerah spdoprd sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan surat keterangan retribusi daerah skr atau dokumen lain yang dipersamakan,terutang, maka dikeluarkan surat keterangan retribusi daerah kurang bayar tambah skrdkbt bentuk, isi dan tata cara penerbitan surat ketetapan retribusi daerah skr atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dan surat keterangan retribusi daerah kurang bayar tambah skrdkbt sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala daerah,, dan surat keterangan retribusi daerah kurang bayar tambahyss kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan surat tanda retribusi daerah std). bab il hari sejak diterbit dan surat tanda retribusi daerah std, surat tanda retribusi daerahdinas perhubungan dan telekomunikasi kabupaten katingan, penagihan retribusi oleh dinas perhubungan dan telekomunikasi kabupaten katingan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. bab keberatan (thrangan retribusi daerah skr atau dokumen lain yang dipersamakan, surat keterangan daerah kurang bayar tambah skrdkbt dan surat keterangan retribusiurat keterangan skrdkbt dan surat keterangan retribusi daerah lunastersebutrangan retribusi daerah lebih bayarurat keterangan retribusi daerah lebih bayar bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar dua persen sebulan atas perlambatan pembayaran kelebihan retribusi, permohonan mengembalik,sumuran bukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran,satukepala daerah bab sihatnya retribusi sebagaiyang diberi wewenang khusus oleh undang undang penyedia sebagaimana dimaksud dalam karena kewajibannya mempuyai weghentian penyediaan, i. mengadakan penghentian penyidikan, ji. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab:arangan paling lama (enam) bulan atau denda setinggi tingginya rp. (lima puluh juta rupiah) tindak pidana yang dimaksud pada adalah pelanggaran. bab xxi ketentuan peralihan pada tanggal mulai berlakunya peraturan daerah ini, semua peraturan mengenai retribusi angkutan sungai dan danau kabupaten katingan dinyatakan tidak berlaku, untuk sertifikat kapal perairan daratan yang diterbitkan oleh syahbandar tetap berlaku sampai habis masa berlakuny,uya katingan, latin rangkai lembaran daerah kabupaten katingan tahun nomor :. penjelasan atas angkutan sungai dan danau umum bahwa, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberikan peluang kapada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atau prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah untuk mendukung penyelenggaraan daerah, sumber sumber pembiayaan pelaksanaan yang terdiri dari pendapatan asli daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan seperti pajak daerah, hasil retribusi dan hasil pengelolaan lainnya. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas izin dimaksud diberikan kepada kapal laut yang akan melakukan kegiatan perairan daratan dengan batasan sebagai berikut sungai katingan dari daerah kecamatan katingan kuala sampai hulu sungai kecamatan katingan hulu diwilayah kabupaten katingan: izin lokasi bangunan air hanya untuk bangunan air seperti keramba, lanting dan dermaga khusus. cukup jelas cukup jelas pasai cukup jelas s d( cukup jelas khusus untuk pagatan sampit banjarmasin surat izin berlayar diterbitkan oleh syahbandar. cukup jelas pasai cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas retribusi semua jenis perizinan, jenis surat pengawasan kapal pendaftaran kapal (registrasi) dan sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal besar tarif retribusi seperti dimaksud pada adalah tarif dihitung dari kapal, jenis surat pengawasan kapal skp nakhoda, motors nakhoda motors dan luas perairan yang dipakai. pasai cukup jelas. surat ketetapan retribusi daerah skr adalah surat keputusan yang menentukan besarnya tarif jumlah retribusi. surat pendaftaran objek pajak daerah sport adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sesucukup jelas. cukupjelas. surat ketetapan retribusi daerah kurang bayarm dalam hal ini bukan pemerintah daerah tidak boleh.olinfans venbawn wen1a won |
prerumah sakit umum daerah asorumah sakit umum daerah aso! i1 tentang rumah sakitasokesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah kabupaten katingan bidang kesehatan, rumah sakit umum daerah selanjutnya disingkat rsud adalah rumah sakit umum daerah asongan wilayah kabupaten katingan yang berlokasi asongan: direktur rumah sakit adalah direktur rumah sakit umum daerah asongan kabupaten katingan,rumah sakit umum daerah asongan: direktur dan kasi adalah jabatan struktural pada rumah sakit umum daerah asongan kelas daerah asongan kelas kabupaten katingan. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian pertama kedudukan, tugas dan fungsi rumah sakit umum daerah asongan adalah unsur pelaksana teknis daerah atau unsur penunjang pemerintah daerah: rumah sakit umum daerah asongaumum daerah asongan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan penyembuhan penderita, pemulihan yang dilaksanakumah sakit umum daerah asongan menyelenggarakan fungsi menyelenggarakan pelayanan medis menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis cc.didikan dan pelatihan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan menyelenggarakan administrasi umum dan keuanganmelalui sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit umum daerah asongiga paragraf direktur direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. paragraf bidang pelayanan bidang pelayanlayanan medik, penunjang medik dan keperawatan baik dari segi mutu, pengembangan pelayanan umum pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan instalasi rawat jalan ira), instalasi rawat inap irna), instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat, instalasi intensif dan rehabilitasi medik. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana bidang pelayanan mempunyai fungsi menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan pelayanan dan penunjang medik menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan keperawatan, menyelenggarakan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik serta keperawatan menyelenggarakan koordinasi upaya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik serta keperawatan paragraf bidang perencanaan, pengembangan dan rekam medik bidang perencanaan dan pengembangrencanaan dan pengembangan baik dari segi ketenagaan,, instalasi kamar jenazah dan sanitasi rumah sakit. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana bidang perencanaan dan pengembangan mempunyai fungsi mengkoordinasikan kebutuhan ketenagaupaya pengembangan kebutuh: melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan dan pengembangan serta rekam medik:: mengkoordinasikan kegiatan sanitasi rumah sakit paragraf bidang keuangan bidang keuanguangan rumah sakit untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana bidang keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan keuangan: menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan dan akuntansi menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan verifikasi dan anggaran, paragraf bagian kesekretariatan bagian kesekretariatpegawaian dan hubungan masyarakat serta pemeliharaan sarana rumah sakit untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana bidang kesekretariatan mempunyai fungsi menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perencanaan kepegawaian dan hubungan masyarakat, menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perlengkapan dan rumah tangga menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemeliharaan sarana paragraf komite medis, staf medis fungsional dan instalasi komite medis merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua ketua staf medis fungsional, ketuanya ditetapkan dengan keputusan direktur. tugasnya membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan medis,yang bertanggung jawab kepada direktur. staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit,fungsion, instalasi sebagaimana dimaksud pada ini meliputi instalasi rawat jalan (poliklinik umum dan spesialis): instalasi rawai inap: instalasi gawat darurat, instalasi radiologi, instalasi farmasi: instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, instalasi gizi, instalasi kamar jenazah: instalasi laboratorium: unit transfusi darah, rekam medis. bab susunan organisasi susunan organisasi rumah sakit umum daerah asongan terdiri dari direktur, bagian kesekretariatan, membawakan subbab. kepegawaian dan humas: subbab. perlengkapan dan rumah tangga. bidang pelayanan, membawakan seksi pelayanan dan penunjang medik: seksi keperawatan. bidang perencanaan, pengembangan dan rekam medik, membawakan seksi perencanaan dan pengembangan, seksi rekam medik: bidang keuangan, membawakan seksi perbendaharaan dan akuntansi, seksi verifikasi dan anggaran, kelompok jabatan fungsional. bab bagan organisasi bagan struktur organisasi rumah sakit umum daerah asongan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini: lampiran peraturan daerah dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan peraturan daerah ini. bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya direktur rsud, kepala bagiandilingkungan rumah sakit umum daerah asongan. setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan rumah sakit umum daerah aso setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan rumah sakit umum daerah asong, bab vii kepegawaian direktur diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerahdirektur rsud melalui sekretaris daerah, pejabat pejabat lainnya di direktur eselon ill.a, kepala bagian dan kepala bidang eselon iii.b, kepala sub bagian dan kepala seksi eselon iv.a. bab viiikabupaten katingan, anggaran pendapatan dan belanja negara dan bantuan pihak ketigasurumah sakit umum asongtermasuk tugas pokok dan fungsi secara rincumah sakit umum daerah asonganduel racing diundangkan asongan pada tanggal, oktober plt. sekretaris daerah kabupaten katingan, kar nagaentar. salah. lembaran daerah kabupaten katingan tahun nomor:umum. rumah sakit umum daerah asongan merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas bupati: il. demisinkronisrumah sakit umum daerah asongan direktur kelompok jabatan fungsional moo bidang bagian bidang bidang perencanaan, pengembangan kesekretariatan pelayanan dan rekam medik keuangan subbab seksi seksi seksi kepegawaian dan humas pelayanan dan penunjang medik perencanaan dan pengembangan perbendaharaan dan akuntansi subbab seksi seksi seksi perlengkapan dan rumah tangga keperawatan rekam medik verifikasi dan anggaran komite medis staf medis fungsional katingan duel racing |
keidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati badung, menimbang bahwa berkenanmengadakan peninjauan kembali terhadapat daerah yang selanjutnya disebut setda adalah unsur staf pemerintah kabupaten badung, penelitian, dan pengembangan adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah pemerintah kabupaten badung. lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung pemerintah kabupaten baduterhadap dprdbadung.. bab perangkat daerah dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten badung yang meliputi sekretariat daerah: inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan, dinas daerah terdiri dari dinas pendidikan, pemuda, dan olah raga, dinas kesehatan:, dinas bina marga dan pengairan, dinas cipta karya, dinas koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan, dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan, dinas peternakan, perikanan dan kelautan: dinas pendapatan pasawahan agung, dinas pemadam kebakaran, dinas kebersihan dan pertamanan: lembaga teknis daerah terdiri dari badan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat, badan lingkungan hidup, badan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa, badan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, badan kepegawaian daerah, pendidikan, dan pelatihan, satuan polisi pamong praja, kantor perpustakaan daerah, kantor arsip daerah, kantor pemberdayaan perempuan, rumah sakit umum daerah rsud) sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah staf ahli terdiri dar, kecamatan terdiri dari kecamatan petang, kecamatan abiansemal: kecamatan mengwi, kecamatan kuta utara: kecamatan kuta: kecamatan kuta selatan: kelurahan terdiri dari: kelurahan keroyokan kaja, kelurahan keroyokan kelok, kelurahan tuban, kelurahan keringanan, kelurahan kuta: kelurahan legiun, kelurahan sebanyak, kelurahan benda, kelurahan tanjung benda, kelurahan jembatan. bab iii kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah bagian kesatu sekretariat daerah (l)tiga badanmerupakan unsur perencana, penelitian, dan pengembangan, penelitian,dibidang penelitian dan pengembdaerah (l) dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerahdimaksud ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian kelima lembaga teknis daerah jl) lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas bupatimaksud ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian keenamujuh(l) staf ahli bupatelapan kecamatan (l) kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten badung, dipimpin oleh seorang camat,sembilan kelurahan (dl), dipimpin oleh seorang lurah,lakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padadibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan upay, melakukan fungsi fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah kelurahan. bab susunan organisasi perangkat daerah bagian kesatu sekretariat daerah susunan organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud hurufumum terdiri dari sub bagian ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, sub bagian otonomi dan perangkat daerah, sub bagian kependudukan, pertanahan, kerjasama dan perbatasan: bagian administrasi kesejahteraan rakyat terdiri dari sub bagian kesejahteraan rakyat, sub bagian sosial dan tenaga kerja, sub bagian pendidikan, pemuda, dan olah raga, bagian hukum dan ha, sub bagian evaluasi dan pelaporan, bagian administrasi perekonomian terdiri dari sub bagian penanaman modal, sub bagian pengendalian produksi, ketahanan pangan, dan sumber daya alam, sub bagian pemberdayaan lembaga perekonomian. asisten administrasi umum terdiri dariumum terdiri dari sub bagian tata usaha dan rumah tangga, sub bagian kepegawaian, sub bagian sandi, bagian perlengkapan dan asset daerah terdiri dari sub bagian analisa dan kebutuhan, sub bagian perlengkapan dan perawatan, sub bagian pengelolaan administrasi asset daerah, bagian humas dan protokol terdiri dari sub bagian dokumentasi dan peliputan, sub bagian komunikasi dan pelayanan pers, sub bagian protokol dan perjalanan dinas, bagian organisasi dan tata laksana sub bagian kelembagaan, sub bagian tata laksana, sub bagian analisa jabatan. bagian kedua inspektorat susunan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut, sub bagian auditor. wilayah kerja pembinaan dan pengawasan inspektur pembantu wilayah ii, ini, meliputimerintahan dan kesejahteraan meliputim, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, dinas kesehatan, dinas sosial dan tenaga kerja, dinas kependudukan dan catatan sipil, badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, badan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, badan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa: satuan polisi pamong praja, kantor pemberdayaan perempuan, rumah sakit umum daerah.rekonomian dan pembangunan meliputi bagian administrasi pembangunan, bagian administrasi perekonomian, dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, dinas cipta karya, dinas bina marga dan pengairan, dinas kebudayaan, dinas pariwisata, dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan: dinas peternakan, perikanan dan kelautan, j)) dinas koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan, badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, badan lingkungan hidup, inspektur pembantu wilayah iiiadministrasi umum meliputi bagian keuangan, bagian umum, bagian perlengkapan dan aset daerah, bagian humas dan protokol, bagian organisasi dan tata laksana, dinas pendapatan pasawahan agung, dinas kebersihan dan pertamanan, dinas pemadam kebakaran: badan kepegawaian daerah pendidikan, dan pelatihan, j)) kantor arsip daerah, kantor perpustakaan daerah, inspektur pembantu wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan meliputi kecamatan se kabupaten badung, desa dan kelurahan se kabupaten badung, sekolah sekolah se kabupaten badung sekolah dasar, sekolah menengah pertama smp), sekolah menengah umum smu), dan sekolah menengah kejuruan smk )): perusahaan daerah kabupaten badung, organisasi kemasyarakatan yang menerima dana apbd, memeriksa hal hal khusus sesuai perintah bupati. bagian ketiga badan perencanaan pembangunan daerahsebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari kepala badan, sekretariat terdiri dari sub bagian penyusunan rencana kegiatan, sub bagian umum, sub bagian keuangan, bidang statistik, monitoring, dan evaluasi terdiri dari sub bidang pengumpulan dan pengolahan data, sub bidang evaluasi dan pelaporan, bidang ekonomi terdiri dari sub bidang pertanian, sub bidang pengembangan dunia usaha, bidang kesejahteraan sosial terdiri dari sub bidang pendidikan dan kebudayaan, sub bidang kesejahteraan sosial, bidang sarana prasarana wilayah terdiri dari sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup, sub bidang sarana dan prasarana wilayah, bidang penelitian dan pengembangan terdiri dari sub bidang penelitian, sub bidang pengembangan, bidang pemerintahan dan aparatur terdiri dari sub bidang pemerintahan, sub bidang aparatur, j . jabatan fungsional. bagian keempat dinas daerah susunan organisasi dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut susunan organisasi dinas pendidikan, pemuda dan olahraga terdiri dari kepala dinas, sekretariat terdiri dari sub. bagian umum, sub. bagian kepegawaian, sub. bagian keuangan, bidang pendidikan terdiri dari seksi pendidikan dasar: seksi pendidikan menengah, seksi pendataan pelaporan, bidang tenaga kependidikan terdiri dari seksi tenaga pendidikan tk sd sdb, seksi tenaga pendidikan slip, seksi tenaga pendidikan smu smk, bidang pls, pemuda dan olah raga terdiri dari seksi pendidikan pls masyarakat, seksi pembinaan generasi muda: seksi olah raga, bidang gedung dan sarana terdiri dari seksi gedung dan peralatan, seksi pengadaan dan pendistribusian, seksi pembukuan dan alat pelajaran, unit pelaksana teknis: kelompok jabatan fungsional.erencanaan dan pengendalian, sub bagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian, bidang pelayanan kesehatan terdiri dari seksi kesehatan dasar dan rujukan, seksi kesehatan khusus: seksi kefarmasian dan pengawasan bahan berbahaya, bidang pencegah menular, seksi penyehatan lingkungan, bidang bina kesehatan keluarga terdiri dari: seksi gizi: seksi kia kb: seksi lanjut usia, bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat terdiri dari seksi kesehatan institusi: seksi peran serta masyarakat, seksi penyuluhan kesehatan, unit pelaksana teknis terdiri dari puskesmas: instalasi farmasi: kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi dinas sosial dan tenaga kerja terdiri dari: kepala dinas, sekretariat terdiri dari sub bagian umum, sub bagian kepegawaian, hukum dan humas, sub bagian keuangan, bidang bina sosial terdiri dari seksi swadaya dan lembaga sosial seksi penyuluhan bimbingan sosial dan pelestarian nilai nilai kepahlawanan, seksi kesejahteraan anak dan keluarga, bidang rehabilitasi tuna sosial terdiri dari seksi rehabilitasi pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni, seksi rehabilitasi tuna susila, seksi rehabilitasi korban narkotika dan bekas hukuman, bidang penyatuan dan bantuan sosial terdiri dari seksi penyatuan penyandang cacat, seksi penyatuan dan bantuan orang lanjut usia, seksi sumbangan sosial dan urusan korban bencana dan orang terlantar, bidang pendataan, monitoring dan pelaporan terdiri dari seksi pendataan, seksi monitoring dan evaluasi, seksi pelaporan, bidang pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja terdiri dari seksi penempatan dan penyaluran tenaga kerja seksi pengembangan usaha sektor informal dan padat karya, seksi usaha mandiri: bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja terdiri dari seksi produktivitas tenaga kerja dan pemasangan, seksi pelatihan dan pembinaan lembaga pelatihan kerja, seksi standarisasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja, bidang hubungan industrial, kesejahteraan tenaga kerja dan pengawasan ketenagakerjaan terdiri dari seksi kelembagaan hubungan industrial, persyaratan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja, seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, seksi pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, unit pelaksana teknis,monitoring, evaluasi dan pelaporan terdiri dari seksi data dan informasi: seksi monitoring dan pengendalian seksi evaluasi dan pelaporan, bidang lalu lintas terdiri dari seksi bimbingan keselamatan dan ketertiban, seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, seksi pengendalian operasional, bidang angkutan terdiri dari seksi angkutan orang, seksi angkutan barang, seksi angkutan khusus, bidang sarana dan prasarana terdiri dari seksi sarana dan prasarana transportasi: seksi terminal: seksi perparkiran, bidang teknis pengujian dan perawatan kendaraan terdiri dari seksi pengujian, seksi akreditasi dan sarana uji, seksi teknik kendaraan dan perbengkelan, bidang informasi dan telematika terdiri dari seksi manajemen sistem informasi, seksi pendayagunaan sistem informasi, seksi telematika, unit pelaksana teknis: kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi dinas kependudukan dan catatan sipil terdiri dari: kepala dinas: sekretariat terdiri dari sub bagian umum, sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, bidang pelayanan catatan sipil terdiri dari seksi kelahiran, seksi perkawinan dan perceraian, seksi kematian, pengakuan, dan pengesahan anak, bidang data dan pelaporan terdiri dari seksi penyimpanan, seksi perubahan, seksi penyuluhan dan evaluasi: bidang pelayanan administrasi kependudukan terdiri dari seksi penerbitan administrasi kependudukan, seksi pendaftaran penduduk: seksi mutasi penduduk: unit pelaksana teknis. susunan organisasi dinas kebudayaan terdiri dari: kepala dinas, sekretariat terdiri dari dari sub bagian umum, sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, bidang kesenian terdiri dari seksi pengembangan dan penghargaan seni, seksi perizinan: seksi perlindungan dan pemeliharaan seni, bidang adat istiadat terdiri dari seksi pengembangan adat budaya, seksi wig wig adat: seksi bahasa dan sastra, bidang warisan budaya terdiri dari seksi pengembangan warisan budaya, seksi pembinaan sarana warisan budaya, bidang dokumentasi dan pemeliharaan terdiri dari seksi dokumentasi dan inventarisasi: seksi pemeliharaan dan perawatan: unit pelaksana teknis. susunan organisasi dinas pariwisatpariwisata terdiri dari seksi akomodasi, seksi rumah makan, bar dan restoran: seksi bimbingan kawasan dan lingkungan wisata, bidang obyek dan daya tarik wisata terdiri dari seksi obyek wisata, seksi atraksi dan aneka wisata: seksi rekreasi dan hiburan umum, bidang promosi dan pemasaran terdiri dari seksi promosi: seksi bimbingan wisata, seksi pelayanan informasi, unit pelaksana teknis. susunan organisasi dinas bina marga dan pengairalatan, sub bagian keuangan, bidang pendataan dan evaluasi terdiri dari seksi pengolahan data dan informasi, seksi analisa dan penilaian, seksi evaluasi dan pelaporan, bidang jalan dan jembatan terdiri dari seksi pemeliharaan jalan dan jembatan: seksi pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, seksi perijinan dan pembinaan, bidang pengairan terdiri dari: seksi peningkatan, seksi pembangunan, seksi pemeliharaan dan operasional, unit pelaksana teknis. susunan organisasi dinas cipta karyanalisa dan penilaian, seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan, bidang tata ruang terdiri dari seksi survei dan pemetaan, seksi teknik tata ruang, seksi perizinan tata ruang, bidang bangunan terdiri dari seksi tata bangunan, seksi izin bangunan, seksi pengawasan bangunan, bidang permukiman dan penyehatan lingkungan terdiri dari seksi permukiman: seksi penyehatan lingkungan, seksi reklamasi dan konservasi: bidang pertambangan dan energi seksi air bawah tanah dan permukaan: seksi bahan galian: seksi migas, listrik, dan energi baru, unit pelaksana teknis: kelompok jabatan fungsional. susunanat terdiri dari sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, sub bagian umum, bidang pendataan dan pelaporan terdiri dari seksi pengumpulan data dan informasi, seksi analisis data seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan, bidang bina lembaga koperasi terdiri dari seksi penyuluhan dan badan hukum koperasi, seksi organisasi dan tata laksana koperasi, seksi pengawasan koperasi, bidang bina usaha koperasi dan ukm terdiri dari seksi bina usaha koperasi produksi, seksi bina usaha koperasi konsumen, kemitraan usaha kecil, dan fasilitas pembiayaan, seksi bina usaha koperasi simpan pinjam, bidang perindustrian terdiri dari seksi usaha industri: seksi sarana perindustrian, seksi produksi perindustrian: bidang perdagangan terdiri dari seksi usaha dan pendaftaran perusahaan: seksi promosi dan perdagangan internasional, seksi pembinaan dan pengembangan, bidang pembinaan dan perlindungan terdiri dari seksi perlindungan konsumen, seksi metrologi, seksi perselisihan konsumen, unit pelaksana teknis: kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi dinas pertanian, perkebunan, dan kehutasdm dan penyuluhan terdiri dari seksi penyuluhan, seksi kelembagaan petani, seksi pembinaan dan supervisi penyuluh, bidang sarana dan prasarana terdiri dari seksi alat dan mesin pertanian: seksi penyediaan benih dan bibit tanaman, seksi pembiayaan pupuk dan pestisida, bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari seksi pengembangan benih dan teknologi, seksi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, seksi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan terdiri dari seksi pengembangan dan teknologi, seksi produksi dan budidaya, seksi perlindungan tanaman, bidang kehutanan terdiri dari seksi konservasi dan perlindungan hutan, seksi rehabilitasi hutan dan lahan, seksi pendayagunaan dan pengelolaan kawasan hutan, bidang pengolahan hasil dan pasca panen terdiri dari seksi informasi pasar dan promosi: seksi pasca panen dan pengolahan hasil: seksi agribisnis, bidang pengelolaan lahan dan air terdiri dari seksi pengelolaan lahan, seksi pengelolaan air, seksi perluasan areal: unit pelaksana teknis: kelompok jabatan fungsional. il. susunan organisasi dinas perternakan, perikanan, dan kelautencanaan, sub bagian keuangan, bidang bina usaha terdiri dari seksi pelayanan usaha: seksi pengolahan dan pembinaan mutu, seksi pemasaran, bidang bina produksi peternakan terdiri dari seksi penyebaran dan pengembangan peternakan, seksi teknis reproduksi: seksi teknologi dan pengembangan pakan ternak, bidang kesehatan hewan terdiri dari seksi pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, seksi pelayanan kesehatan hewan, seksi masyarakat veteriner, bidang pemberdayaan pesisir, pantai dan laut terdiri dari seksi pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir, seksi jasa wilayah pesisir, pantai, dan laut: seksi tata operasional ppi dan tpi, bidang bina produksi perikanan dan kelautan terdiri dari seksi sarana dan prasarana produksi: seksi perikanan budi daya, seksi perikanan tangkap, bidang sumber daya perikanan dan kelautan terdiri dari seksi sumber daya dan non hi: seksi kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya, unit pelaksana teknis: kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi dinas pendapatan daerah pasawahan agung terdiri daripendaftaran dan pendataan terdiri dari seksi pendataan, seksi pendaftaran: seksi dokumentasi dan pengolahan data, bidang penetapan terdiri dari seksi perhitungan, seksi penerbitan surat ketetapan, seksi angsuran, bidang penagihan terdiri dari seksi penagihan, seksi keberatan: seksi penerimaan sumber lain lain: bidang pembukuan dan pelaporan terdiri dari seksi pembukuan penerimaan, seksi pembukuan persediaan, seksi pelaporan, bidang perubahan terdiri dari seksi tata usaha perubahan: seksi perubahan: seksi pembinaan lembaga perubahan dan pasawahan, unit pelaksana teknis. susunan organisasi dinas pemadam kebakarandan laboratorium terdiri dari seksi pengadaan, seksi pemeliharaan: seksi laboratorium dan penelitian: bidang pemadam terdiri dari seksi operasional, seksi komunikasi: seksi bantuan teknik: bidang pencegahan terdiri dari seksi pendataan, seksi penyuluhan, seksi pengembangan, unit pelaksana teknis. susunan organisasi dinas kebersihan dan pertamanan terdiri dari: kepala dinas, sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan program, sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, bidang evaluasi dan pengembangan terdiri dari seksi pengembangan teknologi, seksi penyuluhan, seksi evaluasi dan laporan, bidang peralatan dan angkutan terdiri dari seksi peralatan: seksi angkutan, seksi perawatan, bidang kebersihan terdiri dari seksi kontruksi dan pemeliharaan: seksi pembuangan dan pemusnahan sampah, seksi limbah: bidang pertamanan terdiri dari seksi tanaman dan penghijauan, seksi taman dan dekorasi kota, seksi pemeliharaan, unit pelaksana teknis. bagian kelima lembaga teknis daerah susunan organisasi lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut susunan organisasi badan kesatuan bangsabidang ideologi dan wawasan kebangsaan terdiri dari sub bidang wawasan kebangsaan, sub bidang ketahanan nasional, bidang kewaspadaan nasional terdiri dari sub bidang deteksi dini, sub bidang penanganan masalah situasi daerah, bidang politik terdiri dari sub bidang politik dalam negeri, sub bidang hubungan antar lembaga, bidang perlindungan masyarakat terdiri dari sub bidang penanganan bencana, sub bidang pembinaan dan latihan. susunan organisasi badan lingkungan hidup terdiri dari kepala badan, sekretariat terdiri dari sub bagian program, sub bagian umum, sub bagian keuangan, bidang analisis dan pencegahan dampak lingkungan terdiri dari sub bidang analisis teknis amdal, ukl, dan upl, sub bidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, bidang pengawasan dan pengendalian terdiri dari sub bidang pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan, sub bidang pengembangan kapasitas, bidang pemantauan dan pemulihan terdiri dari sub bidang pemantauan kualitas lingkungan, sub bidang pemulihan kualitas lingkungan, bidang pendataan, informasi, dan laboratorium terdiri dari sub bidang informasi lingkungan, sub bidang data dan laboratorium. susunan organisasi badan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan despemberdayaan masyarakat terdiri dari sub bidang bantuan pembangunan dan swadaya masyarakat, sub bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, bidang pemerintahan desa dan kelurahan terdiri dari sub bidang aparatur pemerintah desa dan kelurahan, sub bidang kelembagaan desa dan kelurahan, bidang ketahanan masyarakat terdiri dari sub bidang pengembangan sdm desa dan kelurahan, sub bidang sarana dan prasarana desa dan kelurahan. bidang pengembangan desa dan kelurahan terdiri dari sub bidang pembinaan desa dan kelurahan, sub bidang unit daerah kerja pembangunan. badan keluarga berencana dan keluarga sejahterdata dan informasi terdiri dari sub bidang pengumpulan data, sub bidang evaluasi dan komunikasi, informasi, edukasi: bidang keluarga berencana terdiri dari sub bidang jaminan dan pelayanan kb, sub bidang kesehatan reproduksi remaja, bidang data keluarga sejahtera terdiri dari sub bidang pemberdayaan ekonomi keluarga, sub bidang pembinaan ketahanan keluarga, bidang peningkatan partisipasi masyarakat terdiri dari sub bidang institusi dan peran serta, sub bidang advokasi: unit pelaksana teknis: kelompok jabatan fungsional. badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan terdiri dari: kepala badan, sekretariat terdiri dari sub. bagian umum dan kepegawaian, sub. bagian keuangan, sub. bagian perencanaan dan evaluasi, bidang data dan perencanaan pegawai terdiri dari sub bidang data pegawai, sub bidang formasi, penyaringan, dan pengadaan pegawai, bidang pengembangan pegawai terdiri dari sub bidang pengembangan karier, sub bidang pembinaan pegawai, bidang mutasi pegawai terdiri dari sub bidang mutasi pegawai, sub bidang pemberhentian dan pensiun, bidang pendidikan dan pelatihan terdiri dari sub bidang pendidikan dan pelatihan struktural dan pendidikan umum sub bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional: kelompok jabatan fungsional, susunan organisasi satuan polisi pamong praja terdiri dari kepala satuan, bagian tata usaha terdiri dari sub bagian umum devaluasi dan pelaporan, bidang pengendalian dan operasional terdiri dari seksi pembinaan, seksi operasional: bidang penyidikan terdiri dari seksi pemeriksaan, seksi pemberkatan dan pengamanan barang bukti,akuisisi dan pengolahan bahan pustaka, seksi layanan pustaka, seksi pembinaan teknis dan promosi: kelompok jabatan fungsionalmbinaan sdm dan sistem kearsipan, seksi pengolahan dan pelayanan arsip aktif, seksi akuisisi dan pengolahan arsip aktif. kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi kantor pemberdayaan perempuan terdiri dari kepala kantor, sub bagian tata usaha seksi pengharusutamaan gender, seksi bina ketrampilan perempuan, seksi penyuluhan dan pembinaan. j . susunan organisasi rumah sakit umum daerah terdiri dari direktur: bagian tata usaha terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian penyusunan program, keuangan, dan akuntansi, bidang pelayanan terdiri dari seksi pelayanan rawat jalan dan rawat darurat, seksi pelayanan rawat inap, rawat intensif, tindakan medik, bidang penunjang terdiri dari seksi penunjang diagnostik, logistik: seksi pemeliharaan sarana dan prasarana, bidang pengendalian dan operasional terdiri dari seksi pengembangan sdm diklat, dan akreditasi: seksi rekam medik, sim, dan humas: kelompok jabatan fungsional. bagian keenamsebagaimana dimaksud huruf terdiri dari sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, bagian umum terdiri dari sub bagian tata usaha, sub bagian perlengkapan, sub bagian protokol dan perjalanan dinas,persidangan dan risalah terdiri dari sub bagian program dan pelaporan, sub bagian persidangan dan risalah, sub bagian humas, bagian hukum dan perundang undangan terdiri dari sub bagian dokumentasi dan perpustakaan, sub bagian hukum dan perundang undangan sub bagian produk dprd, kelompok jabatan fungsional. bagian ketujuh kecamatan susunan organisasi kecamatan sebagaimana dalam dimaksud huruf terdiri dari camat: sekretariat terdiri dari sub bagian umum, sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, seksi pemerintahan: seksi ketentraman dan ketertiban umum seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, seksi sosial: seksi pelayanan umum. bagian kedelapan kelurahan susunan organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari lurah: sekretaris: seksi pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, seksi pembangunan, seksi kesejahteraan rakyat, seksi umum. bab eselokepala satuan polisi pamong praja, dan inspektur merupakan jabatan struktural eselon ilb. kepala kantor, kepala bagian, direktur rumah sakit umum daerah rsud), camat, sekretaris pada dinas, badan, inspektorat, rsud),dan kepala seksi pada satuan polisi pamong praja, kepala sub bagian dan kepala seksi rumah sakit umum daerah rsud)bagan organisasi (l) bagan susunan organisasi perangkan susunan organisasi unit pelaksana teknis ditetapkan dengan peraturan bupati. bab vii tata kerja sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupatidalam pelaksanaan tugasnya bertanggunginspektorat dipimpin oleh seorang inspektur berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada bupati, dan secara teknis administratif dibina oleh sekretaris daerah. dinas badan kantor bagian dipimpin oleh kepala dinas badan kantor bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. rumah sakit umum daerah rsud) dipimpin oleh seorang direktur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada bupati. sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada camat. kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada bupati melalui camat. sekretariat kelurahan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada lurah. j0) setiap pimpinan organisasi perangkat daerah, serta pengawasan melekat. jl)serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya. bab viii uraian tugas ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing masing organisasi perangkat daerah diatur dengan peraturan bupati.dung. bab ketentuan peralihan sekretariat daerah badan dinas kantor sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan dan kelurahan dapat melaksanakan tugas, wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sampai dilantiknya pejabat untuk mengisi formasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini. bagi kepala bidang pada badan dan kepala sub dinas pada dinas yang sudah memangku jabatan struktural eselon illa, sebelum peraturan daerah ini diundangkan kepada yang bersangkutketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsionalperaturan daerah kabupaten badungbadung, dan peraturan daerah kabupaten badung tahun tentang organisasi dan tata kerja kelurahni bupati badung, ttd. anak agung gde agung diundangkan badung pada tanggal junsusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten badung. bahwatentang pemerintahan daerah, susunan organisasi dan tata kerja perangkat ak oa, na) men pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara aan peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow utara nomor:aa. bahwa sebagaiwenangan penuh kepada daerah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom dalam pengelolaan sumberdaya alamnya termasuk air bawah tanhpresiden nomor tahun tentang pengaturan, pengurusan dan penguasaan uap geotenergi dan sumberdaya mineral nomor:propinsi sulawesi utaraturun daerah kabupaten bolaang nama mongondow utara tentang perizinan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaannegeri sipil yang diberi tugas tertentu oleh bupati: kas daerah adalah kas daerah kabupaten bolaang mongondow utara: dinas pertambangan dan energi kabupaten bolaang mongondow utara adalah dinas lingkungan pemerintah kabupaten bolaang mongondow utara yang antara lain mempunyai kewenangan dalam pengelolaan air bawah tanah:sosiasi adalah asosiasi perusahaan pemakreditasi adalah akreditasi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun sertifikat adalah sertifikat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun klasifikasi adalah klasifikasi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun kualifikasi adalah kualifikasi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahunpemboran air bawah tanah, perusahaan pemboran air bawah tanah adalah badan usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak bidang pemboran air bawah tanah, air bawah tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan mengandung air bawah permukaan tanah, mata air adalah air bawah tanah yang muncul permukaan tanah: air permukaan adalah air yang mengalir permukaan tanah yang berasal dari sumber air seperti mata air: hidrogeologi adalah yang ilmu yang membahas tentang tatanan air bumi yang berkaitan dengan keterpaduan, keterdapatan, penyebaran, pengaliran, kualitas dan kuantitasnya: siklus hidrologi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan peredaran air dalam keadaannya yang berupa bahan cair, uap dan padat dari lautan udara, dari udara daratan, atas permukaan daratan atau bawah tanah dan kembali laut:, surat izin perusahaan pemboran air bawah tanah sippa) adalah izin yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk melakukan pemboran, surat izin juru bor fijb) adalah izin yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan pemboran: surat izin pemboran sip) adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk melakukan pemboran air bawah tanah, surat izin pengambilan air bawah tanah sisbawah tanah, surat izin penerapan mata air sip) adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan penerapan mata air, surat izin pengambilan mata air sigmmata air, surat izin pengambilan air permukaan siappermukaan:, retribusi sebagai retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas penerbitan izin tertentu, wajib retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menurut peraturan dan perundang undangan retribusi diwajibkan membayar retribusipembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan dan perundang undangan retribusi daerah, surat ketetapan retribusi daerah skr) adalah surat yang menetapkan besaryang menetapkan tambahan atas besaryang menetapkanskk) adalah surat keputusankewajiban memiliki izin setiap kegiatan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan wajib memiliki izin: kewajiban perizinan sebagaimana dimaksud pada ini didasarkan kepada azas kemanfaatan dan kelestarian serta keseimbangan air dalam siklus hidrogeologi. bab iii kewenangan pemberian izin wewenang pemberian izin sebagaimana dimaksud yang dilakukan wilayah kabupaten berada pada bupati: pemberian izin sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas pertambangan dan energi wewenang sebagaimana dimaksud pada mencakup: mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian surat izin perusahaan pemboran air bawah tanah sippa). mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian surat izin juru bor fijb), cc. mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian surat izin pemboran sip): mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian surat izin pengambilan air bawah tanah sisa): mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian surat izin penerapan mata air sip): mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian surat izin pengambilan mata air sigma): mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian surat izin pengambilan air permukaan siap). bab jenis perizinan izin sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: surat izin perusahaan pemboran air bawah tanah sippa): surat izin juru bor fijb): surat izin pemboran sip): surat izin pengambilan air bawah tanah sisa): surat izin penerapan mata air sip), surat izin pengambilan mata air sigma): surat izin pengambilan air permukaan siap). izin sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. bab yang berhak memiliki izin pemohon izin dapat berbentuk: perorangan yang warga negara indonesia dan berdomisili indonesia: badan usaha. bab pengecualian memiliki izin pengecualian dari kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai meri pemanfaatan untuk keperluan sosial pemanfaatan untuk keperluan irigasi pertanian dan peternakan yang tidak bersifat komersial, cc. pemanfaatan untuk keperluan penelitian: pemanfaatan untuk mitigasi bencana alam dan kebakaran: pemanfaatan dari sumur gali yang menggunakan tenaga manusia: pemanfaatan untuk kebutuhan rumah tangga kurang dari m bulan. bab vii tata cara dan persyaratan permohonan izin tata carabupati dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini: persyaratan permohonan surat izin perusahaan pemboran air bawah tanah sippa) adalah sebagai berikut akte pendirian perusahaan: surat izin tempat usaha, surat izin undang undang gangguan, bukti pelunasan semua jenis pajak, foto instalasi boembaga pengembangan jasa konstruksi lpnk). persyaratan permohonan surat izin juru bor fijb) adalah sebagai berikut kartu tanda penduduk ktp): pasfoto ukuran sebanyak (tiga) lembar): salinan ijazah terakhir dengan pendidikan paling rendah sta, pengalaman kerja lebih dari (tiga) tahun pada kegiatan pemboran sebagai juru bor, sertifikat keterampilan dan keahlian kerja dari asosiasi dan telah registrasi oleh lpnk. persyaratan permohonan surat izin pemboran air bawah tanah sip) adalah sebagai berikut salinan sippa dan fijb, peta hidrogeologi regional berskala peta titik pengambilan berskala peta lokasi berskala penampang pendanaan geolistrik untuk penentuan titik pemboran dengan kedalaman lebih dari rencana konstruksi sumur bor dan jaringan distribusi. dokumen upl dan ukl untuk pengambilan kurang dari i dtk, sedangkan untuk pengambilan sama dengan atau lebih besar dari i dtk dari satu sumu persyaratan permohonan surat izin pengambilan air bawah tanah sisa) adalah sebagai berikut salinan sip: peta hidrogeologi regional berskala peta titik pengambilan berskala peta lokasi berskala gambar penampang litologi dan logging: gambar penampang konstruksi sumur bor dan jaringan distribusi, berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor, berita acara uji pemompaan, hasil uji pemompaan, hasil analisis fisika dan kimia air. persyaratan permohonan izin penerapan mata air sirencana konstruksi bangunan penerapan dan jaringan distribusi, dokumen upl dan ukl untuk pengambilan kurang dari wdt, sedangkan untuk pengambilan sama dengan atau lebih besar dari wdt dari satu mata ai, saran teknis dari dinas kimpraswil pengairan. persyaratan permohonan surat izin pengambilan mata air sigma) adalah salinan sip,erapan dan jaringan distribusi, berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penerapan, saran teknis dari dinas kimpraswil pengairan. persyaratan permohonan surat izin pengambilan air permukaan siagambilan dan jaringan distribusi: berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pengambilan: saran teknis dari dinas kimpraswil pengairan. bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan sippa, fijb, sip, sip, sisa dan sigma berdasarkan hasil evaluasi dan saran teknis dari dinas pertambangan dan energy bab viii ketentuan dan kewajiban pemegang izin setiap perubahan instalasi bor dari pemegang sippa harus mendapatkan surat tanda instalasi bor stub) dan plat nomor instalasi bor yang baru dari asosiasi yang telah diakreditasi oleh lpnk: setiap instalasi bor harus dijalankan oleh seorang juru bor yang mempunyai fijb, pelaksanaan pemboran wajib diawasi oleh tenaga ahli bidang geologi atau hidrogeologi, pemegang sippa wajib melaporkan kegiatan pemboran kepada bupati dan menyampaikan laporan teknis pemboran kepada dinas pertambangan dan energi, pemegang sippa harus mengajukan perpanjangan izinnya sebelum masa berlakunya berakhir, jika tidak maka perusahaan dianggap tidak aktif lagi. pemegang fijb hanya dapat melakukan pemboran selama fijb masih berlaku, setiap perubahan domisili pemegang fijb wajib dilaporkan, pemegang fijb harus mengajukan perpanjangan izinnya sebelum masa berlakunya berakhir, jika tidak maka juru bor dianggap tidak aktif lagi. pemohon sip wajib melaporkan kepada bupati tentang rencana pelaksanaan konstruksi sumur bor dan uji pemompaan yang pelaksanaannya diawasi oleh dinas pertambangan dan energi, pemohon sip wajib melaporkan kepada bupati tentang rencana pelaksanaan konstruksi bangunan penutup yang pelaksanaannya diawasi oleh dinas pertambangan dan energi, pemegang sip wajib melaporkan hasil kegiatan pemboran kepada bupati, pemegang sip wajib melaporkan hasil kegiatan penerapan kepada bupati, pemegang sip dan sip wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen amdal, ukl dan upl. pemegang sisa, sigma dan siap wajib melaporkan hasil pengambilan air bawah tanah, mata air atau air permukaan setiap bulan kepada bupati, pemegang sisa, sigma dan siap wajib memasang alat pengukur jumlah pengambilan air atau meter air, pemegang sisa, sigma dan siap wajib mematuhi ketentuan tentang jumlah atau debit maksimum yang boleh diambil, sisa wajib menyediakan (satu) sumur pantau untuk, pengambilan dari (lima) sumur bor dalam kawasan kurang dari (sepuluh) ha: pengambilan lebih dari i dtk dari beberapa sumur bor dalam kawasan kurang dari (sepuluh) ha: pengambilan lebih dari i dtk dari (satu) sumur bor. pemegang sisa, sigma dan siap harus mengajukan perpanjangan izinnya sebelum masa berlakunya berakhir, jika tidak maka izinnya dicabut dan titik penampilannya disegel. bab masa berlaku izin surat izin perusahaan pemboran air bawah tanah sippa) berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun: surat izin juru bor sjb) berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun: surat izin pemboran air bawah tanah sip) dan izin penerapan mata air sip) hanya berlaku untuk (satu) titik pemboran atau penerapan, surat izin pengambilan air bawah tanah sisa), surat izin pengambilan mata air sigma) dan surat izin pengambilan air permukaan siap) berlaku selama (satu) tahun dengan ketentuan kondisi hidrogeologi setempat masih memungkinkan untuk digunakan berdasarkan hasil pemantauan hidrogeologi yang dilakukan oleh dinas pertambangan dan energi. babi perpanjangan atau daftar ulang izin pemegang sippa, sjb, sisa, sigma dan siap wajib memperpanjang atau mendaftarkan ulang izinnya setiap (satu) tahun sekali. perpanjangan atau daftar ulang sippa, sjb, sisa, sigma dan siap dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada bupati, persyaratan perpanjangan sippa adalah sebagai berikut salinan sippa yang akan berakhir masa berlakunya:: cc. bukti pelunasan semua jenis pajak dan retribusi daerah. persyaratan perpanjangan fijb adalah sebagai berikut salinan fijb yang akan berakhir masa berlakunya: salinan kartu tanda penduduk ktp): fasfoto ukuran sebanyak (tiga) lembar, surat keterangan berbadan sehat dari dokter annekti pelunasan semua jenis pajak dan retribusi daerah. persyaratan daftar ulang sisa adalah sebagai berikut salinan sisa yang akan berakhir masa berlakunya, salinan surat keterangan jumlah pengambilan air bawah tanah, bukti pelunasan semua jenis pajak dan retribusi daerah. persyaratan daftar ulang sigma adalah sebagai berikut salinan sigma yang akan berakhir masa berlakunya, salinan surat keterangan jumlah pengambilan mata air. hasil pemantauan hidrogeologi dari dari dinas pertambangan dan energy, bukti pelunasan semua jenis pajak dan retribusi daerah. persyaratan daftar ulang siap adalah sebagai berikut salinan siap yang akan berakhir masa berlakunya, salinan surat keterangan jumlah pengambilan air permukaan: hasil pemantauan hidrogeologi dari dari dinas pertambangan dan energy: bukti pelunasan semua jenis pajak dan retribusi daerah. bupati dapat mengabulkan atau menolak perpanjangan atau daftar ulang sippa, fijb, sisa, sigma dan siap berdasarkan hasil pemantauan dan saran teknis dari dinas pertambangan dan energi. bab sanksi administrasi pemegang sippa dan fijb yang melakukan pemboran tanpa sip, akan dicabut izinnya, pemegang sippa dan fijb yang melakukan pemboran tanpa sip lebih dari (dua) kali, tidak diizinkan lagi bergerak bidang pemboran air bawah tanah: pemegang sippa dan fijb yang tidak memperpanjang izinnya, akan dicabut izinnya, jika masih ingin mengajukan perpanjangan, akan dikenakan denda sebesar 25y6 untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari besar seibu pemegang sisa, sigma dan siap yang tidak mendaftarkan ulang izinnya, akan dicabut izinnya dan titik pengambilan akan disegel, jika masih ingin mengajukan perpanjangan atau pendaftaran ulang, akan dikenakan denda sebesar 25y4 untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari besar retribusi. bab xii nama, golongan, objek dan subjek retribusi nama retribusi adalah retribusi perizinan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu: objek retribusi mencakup: retribusi penerbitan surat izin perusahaan pemboran air bawah tanah sippa), retribusi penerbitan surat izin juru bor fijb), retribusi penerbitan surat izin pemboran sip), retribusi penerbitan surat izin pengambilan air bawah tanah sisa): retribusi penerbitan surat izin penerapan mata air sip), retribusi penerbitan surat izin pengambilan mata air sigma), retribusi penerbitan surat izin pengambilan air permukaan siap), retribusi perpanjangan daftar ulang sippa, fijb, sisa, sigma dan siap. subjek retribusi adalah perorangan dan atau badan hukum. bab xiii struktur dan besar tarif retribusi besarnya retribusi perizinan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dihitung berdasarkan tarif retribusi: prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan berdasarkan kepada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin: struktur dan besar tarif yang digolongkan berdasarkan jenis perizinan serta jumlah titik pemboran penerapan pengambilan dan atau jangka waktu pelayanan ditetapkan, sebagai berikut: surat izin perusahaan pemboran air bawah tanah sippajuru bor fijbpemboran sip) sebesar: titik untuk kedalaman niaga kecil), titik untuk kedalaman industri kecil), #titik untuk kedalaman 100m niaga besar). titik untuk kedalaman industri besar). surat izin pengambilan air bawah tanah siserapan mata air sip) sebesar: titik untuk niaga kecil, titik untuk industri kecil, titik untuk niaga besar, titik untuk industri besar. surat izin pengambilan mata air sigmgambilan air permukaan siap) sebesar: tahun untuk niaga kecil, tahun untuk industri kecil: tahun untuk niaga besar, tahun untuk industri besar. perpanjangan daftar ulang sippa, fijb, sisa, sigma dan siap sebesar dari penerbitan izin pertama kali. bab xiv wilayah pemungutan retribusi retribusi yang terutang dipungut wilayah hukum kabupaten bolaang mongondow utara. bab saat retribusi terutang saat retribusi terutang adalah pada saat penerbitan surat keterangan retribusi daerah skr) atau dokumen lain yang dipersamakan y bab xvi surat pendaftaran retribusi wajib retribusi wajib mengisi surat pendaftaran objek retribusi daerah sport),xviiviii tata cara pemungutan retribusi pemungutan retribusi dapat dilakukan dengan cara: disetor langsung oleh wajib retribusi kepada dinas pertambangan dan energi, dipungut oleh petugas yang ditunjuk berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh kepala dinas pertambangan dan energi, retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang dipersamakan: kepada petugas pemungut diwajibkan memakai tanda pengenal yang dikeluarkan oleh dinas pertambangan dan energi, kepada petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada diberikan uang insentif dari realisasi penerimaan!setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditunjuk dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah std)penerbitan std dan surat keberatan menyebabkan jumlahbupati, keberatan diajukan secara tertulis yang disertai dengdapat mengajukan bahwa jangka waktu tersebutpenerimaanjangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah lampaupenerbitan skrdolb: apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan setelah lewat jangka waktu (dua) bulan, maka diwajibkan tambahan biaya administrasi sebesar)ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ini diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan masyarakat yang tidak mampuv kadaluarsa penagihan hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kadalutanggung apabila: diterbitkan surat tagihan dan atau, ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung. bab xxvi pengawasan dan pengendalian bupati berhak melakukan pengawasan dan pengendali, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas pertambangan dan energi hak pengawasan adalah mencakup sebagai berikut pengawasan dalam rangka penertib, pengawasan pelaksanaan persyaratan dan ketentuan administrasi dan teknis yang tercantum dalam izin: pengawasan terhadap ukl, upl dan amdal: pengawasan terhadap kemungkinan terjadi pencemaran lingkungan air bawah tanah. hak pengendalian adalah mencakup sebagai berikut pemantauan jumlah pengambilan air sesuai izin pemantauan jumlah dan mutu air bawah tanah: pemantauan dampak lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah, penentuan titik pemboran: penentuan akuifer yang aman untuk disadap: penentuan debit pengambilan air bawah tanah maupun mata air, penilaian laporan teknis dari pemegang izin. untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud maka setiap instansi pemerintah atau swasta wajib memberikan kesempatan kepada petugas dinas pertambangan dan energi untuk mengadakan pemeriksaan dan memberikan keterangan dan data yang diperlukan. bab xxvii ketentuan pidana dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama (enam) bulan dan atau denda paling banyak (lima juta rupiah), pemegang sippa, fijb, sip, sip, sisa, sigma dan siap yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ini yang disertai dengan pencabutan izin dan penyegelan: pemegang sippa dan fijb yang melakukan pemboran tanpa sip dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ini dan pencabutanya sabagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sidangx ketentuan peralihan izin pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang diberikan berdasarkan peraturan sebelumnya masih berlaku sebelum izinnya belum berakhir babxxnow utara hamdan datunsolang diundangkan borok padatanggal september sekret merah kabupatenundang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mengamanatkan dan memberikan kewenangan penuh kepada daerah kabupaten kota sebagai daerah otonom dalam pengelolaan sumber daya alam. hal tersebut tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab aparatur pemerintah kabupatenperizinan, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan merupakan sumber daya alam yang merupakan jenis pajak daerah tingkat dan untuk menindaklanjuti penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dibutuhkan, maka hal tersebut diatas sebagai usaha eksistensi perlu digali dan dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah pad). ii. penjelasan demi s d cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten bolaang mongondow utara nomor |
salinan .pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasijinan terpadu daerah, maka dipandang perlu menata kembali susunan organisasi unit. pelayanan perizinan terpadu daerah kabupaten mukomuko gm. .area dzinan terpadu daerah. : w. bab ketentuan umumatu pintu selanjutnya disebut ptsp adalah unsur perangkat daerah kabupaten mukomuko yang mempunyai kewenangan urusan bidang perizinan dan non perizinan. kepala kantor adalah kepala satuan kerja perangkat daerah kantor pelayanan terpadu satu pintu sebagai unsur penunjang pemerintah kabupaten mukomukawa lkbklbuk rr'3i iii cc, perda kab. mukomuko tahunbupati yang selanjutnya disingkat dengan perlu adalah peraturan bupati mukomuko. perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, selanjutnya disebustandard operating prosedur sop) prosedur tetap perizinan adalah pedoman bagi kantor pelayanan terpadu satu pintu dan aparatur pelayanan terpadu satu pintu yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun pelaku usaha dalam memberikan perizinan sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlakuebukabupaten mukomuko. perda kab. mukomuko tahun bab pembentukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bidang perizinan dan non perizinan dibentuk kantor pelayanan perizinan terpadu dengan sebutan kantor pelayanan terpadu satu pintu ptsp) kabupaten mukomuko. bab ii! kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan bagian pertama kedudukan kantor pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati mukomuko melalui sekretaris daerah kabupaten mukomuko. kantor pelayanan terpadu satu pintuterpadu satu pintu kabupaten mukomuko. bagian kedua tugas, fungsi dan kewenangankantor pelayanan terpadu satu pint: pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan: pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan. perda kab. mukomuko tahun www g$ 55gggggggg . kepala kantor pelayamukomuko berdasarkan pendelegasian kewenangan dari bupati mukomuko. perangkat daerah secara teknis terkait dengan pts dan non perizinan. bab susunan organisasi dan tata kerja bagian pertama pelayanan terpadu satu pintu, sub bagian tata usaha, cc. seksi promosi, dokumentasi dan pengendalian, seksi pengembangan, pengawasan dan pengendalian, seksi pelayanan dan perizinan: tim teknis: kelompok jabatan fungsional. sub bagian tata usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor. seksi seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor. jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati mukomuko. perda kab. mukomuko . tahundalam huruf terdiri daterpadu satu pintu ptsp)susunan organisasi kantor pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud tersebutkepala kantor pelayanan terpadu satu pintu, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok tenagasuai dengan tugas masing masing. ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas kantor pelayanan terpadu satu pintu diatur dengan peraturan bupati. ra, perda kab. mukomuko tahun setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup ptsp mempunyai kewajiban mengutamakan koordinasi pada setiap kebijakan: memberikan bimbingan dan arahan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas, cc. mentaati kewajiban yang telah digariskan organisasi, menyampaikan laporan kegiatan tepat waktu. bab eselon jabatan kepala kantor ptsp kabupaten mukomukokepegawaian dan keuangan bagian pertama kepegawaian susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dalam jabatan lingkungan ptsp diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pegawai yang ditugaskan kantor pelayanan terpadu satu pintu diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya. pegawai yang ditugaskan pada kantor pelayanan terpadu satu pintu dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. bagian kedua keuangan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan tugas kantor pelayanan terpadu satu pintu dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten mukomuko. kantor pelayanan terpadu satu pintu merupakan satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran. perda kab. mukomuko tahun sana ikm ii:bupati mukomuko. bab viii ketentuan peralihan standard operating procedure prosedur tetap kantor pelayanan terpadu satu pintu akan ditetapkan dengan peraturan bupati mukomuko. standar pelayanan minimal akan ditetapkan dengan peraturan bupati mukomuko. eselonering jabatan lingkungan kantor pelayanan terpadu satu pintu sesuai denganepala kantor pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan peraturan bupati mukomukoalam peraturan bupati mukomuko. babunit pelayanan terpadu perizinanerda kab. mukomuko tahun |
pa: dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati katingan menimbang: bahwayang menyatakan jangka waktu pemenuhan modal setor sebesar oleh pemegang saham serta jangka waktu setor yang semula sebesar seratus lima puluh miliyar rupiah) hingga tahun menjadi lima ratus milyar rupiah untuk seluruh kabupaten kota se kalimantan tengah perlu segera untuk direalisasikan: bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten katingan pada bank pembangunan kalteng pt. bpk) hanya mengatur besar modal penyertaan rp. lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas jangka waktu penyetoran sampai dengan tahun bahwa berdasarkan pertimbangan maksud pada huruf dan atas perlu adanya pengaturan untuk mengintegrasikan modal setor dan jangka waktu penyetoran modal pemerintah daer daerah.bank adalah bank pembangunan kalimantan tengkalimantan tengah. penyertaan modal adalah penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten katingan pada perseroan terbatas pt) bank pembangunan kalimantan tengahbank pembangunan kalimantan tengah. bab tujuan tujuan penyertaan modal adalah: pemenuhan modal setor atas pemegang saham dari seratus lima puluh milyar rupiah) menjadi lima ratus milyar rupiah selama sepuluh) tahun, sejak tahun sampai dengan tahun dengan tidak menutup kemungkinan untuk mempercepat penyetoran lebih awal dari target yang disepakati. meningkatkan daya saing bank pembangunan kalimantan tengah guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global. mendukung upaya perluasan usaha dan pengembangan produk perbankan. mendapatkan penerimaan daerah yang bersumber dari deviden penyertaan modal serta meningkatkan deviden. bab iii jumlah dan tata cara penyertaan modal penyertaan modal yang harus dipenuhi mulai tahun sampai dengan tahun minimal sebesar dari lima ratus milyar rupiah), atau sebesar tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) penyertaan modal sebagaimana dimaksud sampai dengan tahun telah disetor sebesar tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah dengan rincian sebagai berikut tahun sebesar lima ratus juta rupiah) tahun sebesar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tahun sebesar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tahun sebesar dua milyar lima ratus juta rupiah) tahun sebesar rp. satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tahun sebesar rp. tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tahun sebesar rp. tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sisa kewajiban penyertaan modal yang harus dipenuhi adalah sebesar rp. enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dilaksanakan mulai tahun sampai dengan tahun pemerintah kabupaten katingan menganggarkan mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun sebesar dua milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk penyetoran selanjutnya setiap tahun sampai dengan tahun dianggarkan serendah rendahnya empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tiap tiap tahun anggaran. perhitungan deviden akan disetorkan kas daerah kabupaten katingan sebagai pendapatan asli daerah pad) setelah rapat umum pemegang saham rups) dan audit dilaksanakan. proses penyalubupati katingan.pt) bank pembangunan daerah kalimantan tengahpenjelasan umumdan peraturan daerah provinsi kalimantan tengah nomor tahun tentang perubahan atas perubahan peraturan daerah nomor tahun tentang perubahan bentuk badan hukum bank pembangunan kalimantan tengah, pemenuhan modal setor oleh pemegang saham dari seratus lima puluh miliyar rupiah) menjadi lima ratus milyar rupiah selama sepuluh tahun, sejak tahun sampai dengan tahun yang selanjutnya ditentukan besar modal penyertaan setiap tahunnya ditentukan serendah rendahnya rp. empat ratus tujuh puluh juta rupiah) disamping itu dengan jenis dan kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat, berpotensi menyebabkan semakin tingginya resiko yang dihadapi bank, oleh sebab itu perlu diatasi dengan peningkatan modal bank, disamping manfaat yang diberikan dalam hal pendapatan penerimaan daerah dalam bentuk deviden. jumlah modal yang akan dipenuhi oleh pt. bank pembangunan kalimantan tengah sebesar rp. lima ratus milyar rupiah il. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten katingan tahun nomor |
peraturan daerah kabupaten badung nomor tahun tentang perubahan atasembentukandungjjamkesmas rp. dana kapital akses rp. dana jampersal rp. dana jbm rp. dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah ppid) rp. hibah rp. dana darurat rp. ketentuntukan dana cadangan rp. pembayaran pokok utang rp. pemberian pinjaman daerah rp. penguatan modal dana bergulir rp. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut uraian lebih lanjut perubahan atastas apbd, lampiran ringkasan perubahan atas apbd menurut urusan pemerintahan daerah, dan organisasi skpd, lampiran iii rincian perubahan atastasperubl ok ban 3s,ntaeran pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utarafpemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utarales pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utarapemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara|,, pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utarpemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utaramerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara.ie, pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanjaleueer bupati gir eni utara, hamdan datunsolang diundangkan borok pada tanggal iwvemeer sekretaris rah kabupaten bolaktelah disetujui bersama antara dprd dan pemerintah kabupaten bolaang mongondow utara yang dituangkan dalamberdasarkan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten bolaang mongondowbolaang mongondow utara tentang perubahan penjabarutara pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondowcong utara) kabupaten mukomuko dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mukomuko, menimbang bahwa badan usaha milik daerah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi: bahwa badan usaha milik daerah mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat: cc. bahwa pelaksanaan peran badan usaha milik daerah dalam perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal, 0d. bahwa untuk mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional: bahwa peraturan perundang undangan yang mengatur badan usaha milik daerahdaerah maupun badan usaha milik daerah bumi)badan usaha milik daerah (bumi) kabupaten mukomukopemerintah kabupatenkabupaten mukomukoaksud dan tujuan pendirian bumi, adalah: anggaran pendapatan dan belanja daerah, kapitalisasi cadangan, cc. sumber lainnya anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan bupati. atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan peraturan bupati. dikecualikan dari. direksi bertanggung jawab penuhengawasan bumi dilakukan oleh komisaris dan atau dewan pengawas. komisaris dan atau dewan pengawasatau dewan pengawaatau dan atau dewan pengawas yang bersangkutan: atau anggota direksi atau komisaris dankepala daerah mengangkat (satu) orang atau lebih untuk mewakili perum. bumi terdiri dari persero dan perum. bab persero bagian pertama pendirian pendirian persero dan kabar. keuangan. pelaksanaan pendirian persero dilakukan oleh bupati dengan persetujuan dprd serta,bupati bertindak selaku rups dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh daerahdaerah. bupat: kerja sama persero: pembentukan anak perusahaan atau penyertaan, pengalihan aktiva. dikecualikan dari huruf dan pada pihak yang menerima kuasa dapat mengindahkan persetujuan bupati dengan alasan ketidaktaatan waktu pelaksanaan rups. bagian kelima direksi persero pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh rups. dalam hal bupati bertindak selaku rups, pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh bupatipemegang sahamad artkretaris perusahaan sesuai kebutuhan dan kepada dprd sebagai laporrupspengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan olehbupatperaturan daerahpendirian perum, bagian ekonomi, bagian hukum dan bagian keuangan. perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam dengan persetujuan dprd serta memperhatikan ketentuan peraturan perundangan undangan memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya peraturan bupatibupati. bagian kedua maksud dan tujuanbupati, perum dapat melakukan pengembangan usaha dan dapat bekerjasama dengan badan usaha lain. bagian ketiga organ organ perum adalah bupati, direksi, dan dewan pengawas. bagian keempat kewenangan bupati bupatbupatdaerah yang telah dipisahkan dalam perum, kecuali apabila bupatbupati. bagian kelima anggaran dasar anggaran dasar perum ditetapkan dalam peraturan bupati tentang pendiriannya. perubahan anggaran dasar perum ditetapkan dengan peraturan bupatibupati tentang perubahan anggaran dasar perum. bagian keenam penggunaan laba setiap tahun buku perum wajib menyisihkan sekurang kurangnya (sepuluh persen)gian ketujuh direksi perum pengangkatan dan pemberhentian direksibupatibupatbupati untuk memperoleh pengesahbupatbupati..bumipenggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran bumi, diatur dengan peraturan daerah. dalam melakukan tindakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam kepentingan bumi, pemegang saham pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan bumi harus tetap mendapat perhatian. bab kewajiban pelayanan umum pemerintbupati. ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan keputusan bupati. bab viim, persero yang bergerak sektor tertentu yang olehpenjualan saham kepada manajemen dan atau karyawan yang bersangkutan. bagian kelima komite privatisasibupati dengan anggota, yaitu sekda, kabar. keuangan, dan dinasbupatibupati. dalam melaksanakan privatisasi, bupatprivatisasi. bagian keenam tata cara privatisasibupatikabar.daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara privatisasi diatur dengan peraturan bupatidelapanketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil privatisasi diatur dengan peraturan bupati. bab ketentuan laibupatibupati. bab ketentuan peralihan segala ketentuan yang mengaturdewan komisaris) nip. lembaran daerah kabupaten mukomuko tahun nomor |
yg, yel pemerintah kabupaten jombangimplementasi kewenangan terkait pendapatan daerah, diperlukan adanya perubahan organisasi dan tata kerja pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jombang, bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana tersebut pada huruf perlu mengubah kembali organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten jombangiubah sebagai berikut: ketentuan ditambah satu huruf yaitu huruf sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: bidang pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada membawahi: seksi pendataan dan pendaftaran, seksi penetapan, seksi penagihan dan pelaporan. pan ketentuan lampiran viii diubah sehingga secara keseluruhan lampiran viipril bupati jombang, suyanto diundangkan jombang pada tanggal mei plt. sekretaris daerah kabupaten jombang, lembaran daerah kabupaten jombang tahun nomor d:hukum 1nraperda perda kedepan maret draf perubahan perda dppkad.doc vol ena (aa haa bagan susunan organisasi lampiran vii peraturan daerah kabupaten jombang dinas pendapatan, pengelolaan keuangan nomor tarun dan aset daerah kabupaten jombang kepala dinas sekretariat kelompok jabatan sub bagian sub bagian pen akan fungsional umum keuangan dan pelaporan bidang bidang bidang benang wum bidang anggaran pendapatan daerah akuntansi daerah aset daerah seksi seksi pendataan seksi seksi pena dan perencanaan anggaran dan pendaftaran akuntansi penerimaan inventarisasi aset seksi seksi seksi seksi pelaksanaan anggaran seksi penetapan pembinaan pengelolaan pengeluaran pengolahan data dan keuangan pengendalian aset seksi penagihan dan pelaporan bupati jombang, unit pelaksana teknis dinas pita suyanto an area@@aaaaaa1066665. . . |
pemerintah kabupaten mukomukosurplus rp. pembiayaan penerimaankurang),rp. , ) realisasi surplus anggaran rp. selisih kurangnetto dari aktivitas operasi rp. arus kas netto dari aktivitas investasi non keuangan rp. , ) arus kas netto dari aktivitas pembiayaan rp. arus kas nettoikhwan yunus diundangkan mukomuko pada tanggal september sekretaris daerah, ttd syafkani, pembina iv b. nip. lembaran daerah kabupaten mukomuko tahun nomor . |
salinan engan rahmat tuhan yang masa esa bupati kendal, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif daerahbahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan mengajukan izin gangguan dengan tetap mempertimbangkan dan mengendalikan setiap usaha usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum secara terus menerus, makatidak sesuai dengan kondiskendalkab.go.idminuman kerasketentuan bab retribusi izin gangguan, bagian kelima, struktur dan besarnya tarif retribusi, ddan ditambahkan (satu) baru yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut untuk menetapkan besarnya retribusi izin gangguan yang dibayarkan,berdasarkan rumus biaya penerbitan dokumen izin biaya pengawasan lapangan biaya penegakan hukum biaya ketatausahaan biaya dampak negatif. biaya penerbitan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan rumus indeks lokasi jumlah tim penerbitan dokumen izin tarif dasar penerbitan dokumen izin. biaya pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan rumus indeks dampak jumlah tim pengawasan lapangan tarif dasar pengawasan lapangan. biaya penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan rumus indeks dampak jumlah tim penegakan hukum tarif dasar penegakan hukum. biaya ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkanbiaya dampak negatif sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan rumus indeks dampak indeks besarnya jdih.kendalkab.go.id modal indeks sebaran dampak tarif dasar biaya dampak negatif. indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada indeks dampak sebagaimana dimaksud pada dan indeks besarnya modal, indeks sebaran dampak sebagaimana dimaksud pada tarif dasar penerbitan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada tarif dasar pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada tarif dasar penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada dan tarif dasar biaya dampak negatif sebagaimana dimaksud padajumlah tim penerbitan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebanyak (sepuluh) orang. jumlah tim pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebanyak (enam) orang. jumlah tim penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebanyak (empat) orang. pembentukan timjdih.kendalkab.go.idumum. dengan semakin meningkatnya dunia usaha daerah, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. untuk mendukung peningkatan pertumbuhan dunia usaha daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif. sedangkan pada sisi lain, peningkatan usaha daerah berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar dunia usaha dalam bentuk gangguan terhadap kepentingan umum secara terus menerus. oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengarahkan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya melalui mekanisme perizinan, sehingga dapat mempertimbangkan dan melindungi secara seimbang kepentingan dunia usaha dan masyarakat luas. samping itu, untuk menjamin efektifitas pengendalian dunia usaha, perlu didukung oleh kepastian hukum yang dijamin dalam perundang undangan. untuk mendukung iklim usaha daerah dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas yang didukung oleh kepastian hukum,sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi sekarang sehingga perlu diubah dan disempurnakan. sehubungan dengan hal tersebut,ii. demi cukup jelas cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten kendal nomor jdih.kendalkab.go.id |
bupati badung provinsi bali peraturan daerah kabupaten badung nomor tahun tentang penamaan jalan dengan rahmat tuhan yang meta esa bupati badung, menimbang bahwa dengan dilaksanakannyaberdasarkanmaka perlu dilaksanakan penataan administrasi kewilayahan kabupaten badung salah satunya berkenaan penamaan jalanjalanmaim jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. jalan kota adalahdan tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik daerah. bab iii jenis jalan dan nama jalan jenis jenis jalan menurut statusnya terdiri jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. setiap jalan sebagaimana dimaksud dalamcal serta tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia, nama tokoh pewayangjalan nasional yang berada daerah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, bab tata cara pengusulan nama jalan pengusulan nama jalan daerah dapat dilaku dan cc.alam peraturan bupati. bab papan nama jalan papan nama jalan berisikan nama jalan dengan huruf kapital latin, huruf bali: dan kode pos. setiap orang dilarang melakukan perusakan, pemindahan dan perubahan papan nama wajib melakukan pemasangan papan nama jalan yang berada lingkungan komplekbab pembiayaan pembiayaannama jalan daerah yang telah ada masih berlaku dan harus disesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat (dua) tahun sejak peraturan pelaksanaamaan jalan umum.namaanuntuk tertib administrasi pengelolaannamaan jalan untuk dituangkan dalam peraturan daerah. dengan adanya peraturan daerah kabupaten badung tentang penamaan jalan dimaksudkan sebagai pedomansehingga terwujudat kabupaten kendal dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kendal, menimbang :a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, dan penyeberangan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah,, sungai dan penyeberangc.ta . rencana lokasi pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sebagai berikut untuk terminal penumpang tipe ditetapkan oleh bupati, untuk terminal penumpang tipe diusulkan oleh bupati kepada gubernur, dan untuk terminal penumpang tipe diusulkan oleh bupati kepada menteri melalui gubernur. rencana jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sebagai berikut diusulkan bupati kepada gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek antar kota dalam provinsi, diusulkan bupati kepada menteri melalui gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek antar kota dalam provinsi. bagian kedua penggunaan jalan j1)bupati. bagian ketiga kelas jalan (d)berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang jalan. (l) penetapan kelas jalan daerah pada setiap ruas jalan dilakukan oleh bupati. kelas jalan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dengan rambu lalu lintas. bagian keempat perlengkapan jalan jl) perlengkapan jalanl)bagian kelimacentral control room). bagian keenam pengendalian lingkungan jalan jl)jl)bagian ketujuh penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jl)kepolisian negara republik indonesia. izin kepolisian negara republik indonesia sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan setelahbagian kedelapan dispensasi penggunaan jalan jl) kelas, daya dukung,jl). jl)pejabat yang ditunjuk.bagian kesembilan trotoar, tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari,bagian kesepuluh hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas jl)(d) pejalan kakisebelas fasilitas difabel jl)jl) jenis yang meliputi mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan digerakkan oleh hewan. bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada dan berupa pemberian buku uji dan atau kartu uji serta tanda uji. (l) pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh penguji kendaraan bermotor yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh menteripengujian berkala jl)jl) pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan kendaraan bermotor milik tni polri, mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum, dan sepeda motor. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam dan model bukti lulus pengujian sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. jl) kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam (l),jl) pengujian berkala kendaraan bermotor untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan paling lama (enam) bulan sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor. syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian berkalterhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pengujian, dikenai retribusi. ketentuan mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor diatur dalam peraturan daerah tersendiri. jl) dalam halpaling sedikitjangka waktu paling lama (empat belas) hari, dan tidak diberlakukan sebagai pemohon baru sertajl)jl)kepala dinas. perubahan status dan atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan ketentuan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas serta mendapatkan sertifikat registrasi uji tipe surut). bagian ketigaapabila penguji kendaraan bermotor penyelia tidak ada, maka yang berwenang untuk menandatangani buku uji adalah penguji kendaraan bermotor pelaksana lanjutan yang ditetapkan kepala dinasbagian keempat(l): dan emisi gas buang. (l)bagian kelimadua) dapat dikenai retribusi. sebagai buktilenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, dan penyeberang(l)kendaraan bermotor yang dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada adalah sepeda motorbagian keenam pengendalian pencemaran udara sumber bergerak jl): dan memberlakukan hari bebas kendaraan bermotor jalan kota sesuai hari tanggal jam pemberlakuan penetapan pemberlakuan hari bebas kendaraan bermotor jalan kota sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh bupati. penetapan pemberlakuan hari bebas kendaraan bermotor luar jalan kotagian ketujuh penilaian teknis jl)bengkel umum (l)persyaratan sistem mutu, mekanik: atau pejabat yang ditunjuk. bagian keempatlembaga surveyor yang ditunjuk dengan keputusan menteri yang bertanggungjawab bidang industri setelah mendapat rekomendasi dari bupati ataudan bengkel kelas tipe dan dan bengkel kelas iii tipe dan (s5) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam dan sertifikasi sebagaimana dimaksud ilakukan oleh dinas. jl)b viii terminal bagian kesatu penyelenggaraan jl)sebagaimana dimaksud dalamintra moda dan antar moda: menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban lla:: dan tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas terminal. bagian ketiga lokasi (l) penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud dalamenetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. bagian keempat tipe terminal tipe terminal penumpang terdiri darikotaankotaan dan angkutan perdesaan. bagian kelima pembangunan terminal pembangunan terminal dilakukan oleh pemerintah daerah. pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada dapat mengikutsertakan badan hukum indonesiabagian keenamusholla. fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada dapat berupa kamar kecil toilet:., kecuali atas izin bupati. bagian ketujuh lingkungan kerja terminal (d0)delapan pengelolaan terminal jl)bagian kesembilan pemeliharaan terminal (l) sesuai peraturan perundang undangan. bagian kesepuluh ketjl)sebelas. bagian keduabelas lanjut dengan peraturan bupati dalam lingkungan kerja terminal. dinas bertanggung jawab atas kebersihan dan pembuangan sampah dalam lingkungan kerja terminal. bagian ketigabelas larangan pedagang dan atau orang yang bekerja lingkungan terminal dilarang a.: dan atau c..e.berjudi, minum minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila, dan ataubelas tempat bongkar muat barang jl)lebih lanjut mengenai tempat tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. jlaataubagian kelimabelas, selain kendaraan angkutan barang, fasilitas telekomunikasi: tempat ibadah, alat pemadam kebakaran, alat timbang kendaraan dan muatannya, ruang pengobatan, kamar kecil toilet: kios kantin: dan taman. bab pembinaan pemakai jalan bagian kesatu budaya tertib berlalu lintas jl)ina komunitas masyarakat akan sadar keselamatan lla:dalam menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sosialisasi zona selamat sekolah ss)bidang lladaerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. dinas adalah dinas perhubungan kabupaten kendal. kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan kabupaten kendal. lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya dapatl)(l)pembinaan pengemudi angkutan umum j0) penyuluhan,pengemudi kendaraan bermotor angkutan orang dilarang a..menurunkan penumpang selain tempat pemberhentian dan atau tempat tujuan tanpa alasandalam pemerintah daerah dapat melibatkan polres, ganda, asuransi jasa raharja, rumah sakit,dalam meliputi kegiatan audit: inspeksi, dans5)merupakan tanggung jawab bupati untuk jalan daerah dan jalan desa. bupati sebagaimana dimaksud pada menunjuk dinas sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintperekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan. bagian keempat perencanaan jl)dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh bupati melalui penetapan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas pada jaringan jalan tertentu. (l) kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bupati untuk jalanjl)jl)jl) setiap ba yanghasil dokumen andalan sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan dari bupati. s5) ketentuan mengenai tata cara penilaian, dan atau persetujuan dokumen andalanj0)wilayah daerah: trayek angkutan perkotaan, trayek angkutan khusus, terdiri dariuntuk kepentingan pariwisata, dan angkutan orang kawasan tertentu. jdaerahatau mobil bus umum dengan tanda khusus.umum dalam jaringan trayek dan wilayah operasi taksi. perencanaan penyelenggaraan pelayanan angkutan umum dalam trayekperencanaan penyelenggaraan pelayanan angkutan dengan menggunakan taksipenelitian mengena, mengkonversikan jumlah perjalanan oranguluh persen), dan kapasitas kendaraan yang akan melayani(l) terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam bupati menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi wilayah daerahdan pengawasan bersama wilayah perbatasan. (jl)i dengan memperhatikan jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalamsetiap orang atau badanizin operasi. jlkeluarkan kartu pengawasan dan kartu jam perjalanan. s5) kartu pengawasan dan kartu jam perjalandan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan. izin operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi izin untuk a.angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang untuk kepentingan pariwisata, dan c.angkutan orang kawasan tertentu. izin usaha angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam dikeluark(d), dan atauizin insidentil untuk rute trayek antar kotabagian kedua penggantian dan penghapusan kendaraan bermotor umum jl)meliputi peremajaan, perubahan identitas, dan cc. tukar lokasi operasi. sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana lla, penggantian kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap. (d) dalam rangka menjamin keselamatan kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup, batas umur setiap kendaraan angkutan orang jalan dengan jenis angkutan umum paling lama (dua puluh) tahun. bagi kendaraan yang belum mencapai batas umur kendaraan sebagaimana dimaksud pada pemilik yang menginginkan dilakukan penggantian dapat mengajukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian dan penghapusan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian ketiga pool kendaraan bermotor umum (l)il)::bagian keempat(l)lima angkutan barangdari atas tempat duduk pengemudi.: dan a.melekatkan nama perusahaan pada badan kendaraan samping kiri dan kanan: identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard. untuk memuat dan atau membongkar barang umum harus memenuhi ketentuan a.dilakukan pada tempat tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas:c.(l) angkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam hurufa.c.e.pelayanan lambat, dan memiliki tanda tanda khusus. jl) untuk keselamatan dan keamanan angkutan bahan berbahayajl) kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan pokok: dan lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap ruang pengemudi.anj0) pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam hurufmobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan a.melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang badan kendaraan, dan identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.danengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam hurufuruf harus memenuhi syarat sebagai berikut a.c.kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi persyaratan a.untuk menaikan dan atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan a.engangkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya. j0)dana.prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan, menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar, c.dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai dengan peruntukannya, dan melalui lintas yang ditetapkan oleh dinas, dan e.pelayanan lambat. (l)untuk menaikkan dan atau menurunkan alat berat(l): koperasi, atau perorangan warga negara indonesia. (l) untuk melakukan usaha angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memiliki izin usaha angkutan barang umum. untuk memperoleh izin usaha angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada wajib memhukum, identitas diri bagi pemohon perorangan,. izin usaha angkutan barang umum sebagaimana dimaksud padadan surat muatan barang. (l)nam angkutan sungai dan penyeberangan jenis angkutan perairan daerah terdiri atas angkutan sungai, dan angkutan penyeberangan. untuk melakukan kegiatan angkutan perairan daerah sebagaimana dimaksud dalam orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha. jl) izin usaha angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh bupatipenyeberangan sebagaimana dimaksud pada untuk angkutan sungai dan penyeberangan yang dioperasikan, wajib memiliki izin trayek yang diberikan oleh bupati kepada yang bersangkutan, bagi kapal yang melayani trayek dalam wilayah daerah. jl)dalam diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati. permohonan sebagaimana dimaksud pada dan wajib dilengkapidengan bukti hak milik atas kapal, identitas pemilik, dan surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh syahbandar. bagian ketujuh kendaraan tidak bermotor (l)sebagaimana dimaksud dalam yang dioperasikan jalan, wajib didaftarkan dinas. terhadapdengan tanpa dipungut biaya. setiap pengemudi kendaraan tidak bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi kendaraan tidak bermotor yang dikeluarkan oleh dinangkutan barangperbab xiv perparkiran bagian kesatu penyelenggaraan tempat parkir jl) tempat parkir dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan atau badan, perorangan warga negara indonesia.badan dan atau, perorangan warga negara indonesidikategorikan menjadi zona zona dan zona ketentuan lebih lanjut mengenai zona parkir sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. jl)(l) untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas ditetapkan jenis kendaraan dengan jbb yang dilarang parkir tepi jalan umum. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah berat yang diperbolehkan pelataran parkir, taman parkir, dan gedung parkir. padagelolaan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir milik pemerintah daerah lebih lanjutj0)(l)ataudiadministrasikan(l), persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor angkutandengan berkoordinasi kepolisian negara republik indonesia. pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh petugas pemeriksa, ppidan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xvii sumber daya manusia bidang perhubungan (l)la, keselamatan lalu lintas jalan, dan angkutan sungai dan penyeberangperkeretaapian, angkutan sungai, dan penyeberangan, dan perencanaan, penelitian dan pengembangan. (l)(l) bidang terminal dan angkutan sungai dan penyeberangan, bidang perparkiran, cc.jl)dapat diakses oleh masyarakat. bab forum lla (l)jl), asosiasi perusahaan angkutan umum, perguruan tinggi, tenaga ahli bidang lla, lembaga swadaya masyarakat bidang lla, dan pemerhati lla yang ditetapkan oleh bupati. dalam pelaksanaan pembahasan forum lla, bupati mengikutsertakan skpd. bab xxi pengawasan dan pengendalian (l)i sanksi administrasi jl) setiap orang badan yang melanggar ketentuan atautif:oleh bupati. bab xxiii penyidikan (l) ppid bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang perhubunganalat penimbangan yang dipasang secara tetap dan atau penimbangan portabelv ketentuan pidana jl) setiap orang atau badan yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ataulalu lintas dan angkutan jalanumum. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberang, sungai dan penyeberangan dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban teryang dalam konteks ini adalah pemerintah daerah. peraturan daerah ini didasarkan pada semangat bahwa penyelenggaraan lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangdengan adanya pengaturan lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan diharapkan dapat mewujudkan keselamatan, kelancaran sektor transportasi serta terwujud adanya kepastian norma dan standar yang telah ditetapkan. berdasarkan uraian sebagaimana atasberwawasan lingkungan hidup adalah semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus berupaya secara sadar dan terencana untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup'jcukup jelas. cukup jelas. dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang beradatidak dalam trayek adalah angkutan orang dengan menggunakan taksi dengan tujuan tertentu, keperluan pariwisata dan kawasan tertentuan mengibarkan bendera indonesia sebagai bendera kebangsaan. angkutan penyeberangan adalah angkutan yang dipergunaan kereta api yang terputus karena adanya perairan. jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya dapatpool adalah fasilitas penyimpanan kendaraan bermotopendukung kegiatan lla lalu lintas dan angkutan jalan) yang berada jalan maupun luar badan meliputi a.trotoar, lajur sepeda, c.tempat penyeberangan pejalan kaki, halte: dan atau e.fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bus priority adalah upaya upaya yang dilakukan untuk mengurangi waktu tempuh dan meningkatkan pelayanan bus (lajur khusus bus, prioritas pada saat persimpangan). huruf yang dimaksud dengan variable message sign vms) adalah rambu elektronik. huruf yang dimaksud dengan traffic report adalah laporan secara langsung kondisi lalu lintas melalui radio. huruf yang dimaksud dengan e payment adalah pembayaran secara elektronik dan terintegrasi. yang dimaksud dengan e ticketing adalah pengelolaan tiket secara elektronik dan terintegruar kepentingan lalu lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan antara lainerorangan antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lain. pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksudc.terdiri atas, penempelan kendaraan bermotor, yang dimaksud dengan persyaratan laik jalan adalah persyaratan yangcukup jelas.cukup jelashuruf yang dimaksud dengan angkutan antar kota sebagai daerah otonom, bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan, atau c |
te, nas lapan provinsi jawa timu' esa.i83.kg)rp.cekgabupaten situbondo kabupaten situbondoadangnata zainal muhtadien diundangkan situbondo pada tanggal dec sekretaris daerah kabupaten situbondo, afdasar hukum dalam penyertaan modal pemerintah kabupaten kendal kepada perusahaan daerah aneka usahyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam berupa tanah yaitu seluas (empat puluh lima ribu tujuh ratus enam meter persegi), dengan nilai rp. (empat milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), biaya pematangan tanah dari sebagian tanah seluas m?(empat puluh lima ribu tujuh ratus enam meter persegi) sebagai berikut tahap seluas (dua puluh satu ribu enam ratus meter persegi) dengan biaya sebesar (delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan tahap seluas m2? (dua belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi) dengan biaya sebesar rp. (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah). biaya pagar karas sebesar (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah). barang daerah yang belum dimasukkan dalam penyertaan modal, akanumum. penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah. oleh karena itu dalam melaksanakan penyertaan modal harus sesuai dengan prinsip prinsip dan ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.jumlah penyertaan modal oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan daerah. untuk itu untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi dalam ketatausahaan dan pengelolaan keuangan daerahii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukupjelas. angka cukupjelas. cukupmilihan perajin dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesisir barat menimbang bahwa untuk melaksanakan peraturan menteri dalam negeri nomo hun tentang pemilihan kepala desa, menetapkan peraturan daerah tentang pemilihan perajin. mengingat aya ng undang dasar negara kesatuan republik indo undang tahun tentang pembentukan pernomor tahun tentang pem akan kabupaten pesisir barat provinsi lampung negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor publik indonesia nomor tahun tentang kepala desa berita negara republik indonesia nomor dengan persatu dewan per rakyat daerah kab barat barat usman: menetapkan rah tentang pemilihan perajirajin sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.kon adalah pekon wilayah kabupaten pesisir barat,.e adalah pns kabupaten pesisir barat. panitia pemilihan perajin tingkat pek ang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan proses pemilihan perajin. panitia pemilihan perajin tingkat ten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten yang dibentuk bupati pada tingkat kabupaten dalam menu angan pemilihan perajin. calon perajin adalah bakal tin yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon ber alih menjadi perajin calon perajin terpilih lah perajin yang memperoleh suara terbanyak dalam aamipemilihan perajin. penjabat perajin ang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang mel akan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban perajin dala waktu tertentu:bab kekosongan jabatan perajin kekosongan jabatan perajin dapat terjadi karena: meninggal dunia, mengundurkan diri, melanggar larangan sebagai perajinekson jaba perajin sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dari (satu) tahun, bupati mengangkat seorang pns sebagai latin sampai sisa masa jabatan perajin berakhir. dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan perajin sebagaimana dimaksud dalam dan huruf dan huruf huruf huruf lebih dari (satu) tahun, bupati mengangkat seorang pns sebab menjabat perajin sampai terpilihnya perajin melalui hasil musyawarah bhp. dalam hal kekosongan jaba perajin sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf pengisian jabatan perajin menggunakan mekanisme pemilihan erat pns yang diangkat sebagai penjabat perajin sebagaimana dimaksud dalam paling sedi bab periodisasi pemilihan pemilihan perajin dilakukan secara serentak. dengan pertimbangan tertentu, pemilihan perajin dapat dilaksanakan secara bergelombang. pemilihan perajiperajinperajin sebagaimana dimaksud pada adalah (dua) tahun. pemilihan perajirajin kemampuan keuangan daerah, dan atau ketersediaan pns yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat perajin. bab pelaksanaan bagian kesatu umum pemilihan perajin dilaksanakan melalui tahapan: persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. bersiap umum asal persiapan pemilih erat bagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kegiatan: pemberitahuan kepada perajin tentang akhir masa jabatan yang disampaikan (ena ulan sebelum masa jabatan perajin berakhir, pembentukan panitia pemilihan perajin tingkat pekon oleh lhp ditetapkan dalam jangka waktu (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan perajinlhprajinperajin sudah berumur (tujuh belas) tahun ata ah pernah menikah, nyata nyata tidak sedang terganggu jiwa in tidak sedang dicabut hak pilihnya markah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tet berdomisili pekon sekurangfkura (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih semesta ang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat veteran pemilih yang telah terdaftar alih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana kehilangan hak pilihnya. pasar daftar pemilih dimuat ikan validasi sesuai data penduduk pekon. pemutakhiran sebagai pada dilakukan karena: evaluasi tentang sya sia pemilih, yang sampai dengan saat pemungutan suara pemilik berumur (tujuh belas) tahun, belum berumur juh belas) tahun, tetapi sudah pernah menikah, telah meninggal dunia,r'umumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkausudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai dpt. panitia pemilihan mengumumkan dpt ana dimaksud dalam tempat yang mudah dijangkau rakyat pekon. jangka waktu pengumuman sebab dimaksud pada paling singkat selama (tiga) hari cnn dpt ditetapkan. pasar untuk keperluan tps, panitia menyusun salinan dpt untuk tps. dpt yang akan identik dengan dpt yang diumumkan sebagaimana dpt yang sudah disahkan'perajin yang dibuktikan dengan surat pernyataan,perajin selama (tiga) kali masa jabatan pekon nder. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimas ada terlampaui, tetapi hanya ada (satu) pendaftar, ita menambah jangka waktu selama (tujuh) hari lagi. panitia pemilihan menambah jangka waktu dataran sampai tercapai paling sedikit (dua) orang pendaftar. saraf penelitian cal penetapan dan pengumuman calon al25 panitia pemilihan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kel apan dan keabsahan administrasi pencalonan. panitia pemilik umumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada arakanperajin. calon perajin yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diumumkan kepada masyarakat pekrajin berakhir, bupati mengangkat pns sebagai penjabat perajin. penetapan calon perajinraji(1l),memuat visi dan misi bila terpilih sebagai perajin. kampanye sebagaimana dimaksud pada ila dengan asas jujur, terbuka, dialog serta bertanggung jawab. kampanye sebagaimana dimaksud dal dapat dilaksanakan melalui: dialog, penyebaran bahan kampanye cc. pemasangan alat peraga pat, kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan, kegiatan lain yang tidak anggar'peraturan perundang undangan. asal pelaksana kampanye mempersoal negara pancasila, uudnkri tahun dan bentuk negara kesatu indonesia, melakukan kegiatanperajin perangkat perajin, cc. anggota lhpperajinya area surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. panitia pemilihan menentukan jumlah lokasi, bentuk, dan tata letak tps. panitia pemilihan kan pemilih tiap tps. tps sebagaimana dim da' ditentukan lokasinya tempat yang mudah kijang ter penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapatlhpempat yang memuat satu calon: atau tanda color terdapat dalam salah segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yangftelahcalon, atau tanda color terdapat pada'salatiga kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama san pasar panitia melakukan itu para tps setelah pemungutan suara berakhir. sebelum peng ngan dimulai sebagaimana dimaksud pada panitia pemilik ung: jumlah pemilihhphpperajin terpilih yang memperoleh suara terbanyakeraji keratin kepada lhp berdasarkan laporan hasil pemilihan bagaimana dimaksud pada lhp menyampaikan calon pera piliherajin, peran perajin dan pns perajin saraf alon dari perajin atau perangkat perajin yang akan sekretaris perajin melaksanakan tugas dan kewajiban perajin. perangkat perajirajin sebagaimana dimaksud pada dirangkap oleh perangkat perajin lainnya yang ditetapkan dengan keputusan perajin. paragraf calon perajin dari pnsbab pembiayaan bagian kesatu sumber pembiayaan biaya pemilihan perajinpekonperajin dia oleh, panitia pemilihan kepada pemerintah pekon besaran biaya sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan kebutuhan masing masing pekon. ketentuan mengenai besaran bia diatur dalam peraturan bupati. ete aksi calon perajin yang mela kampanye sebagaimana dimaksud dalam dan pasa dikenai'san ksi: peringatan tertulis ilaaarat tahun nomor nomor register pera kabupaten pesisir barat provinsi lampu nomor: psb sesuai dengan salinan aslinya kepala bagian hukum dan organisasi, kpk san. setia seret mawardi nip. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor tahun tentang pemilihan perajin umumistilah desa kabupaten pesisir barat adallah menjabarkan tentang bagaimana pekon dikelola. berkaitan dengan tata cara pemilihan perajin, tel diundangkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ng4 pemilihan kepala desa yang mengatur secara lebih terperinci mengenainya pemilihan perajin secara langsung atau melalui musyawarah ekonom, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat satan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sahperajin dan pekon. pembentukan peraturan daerah bagai penjabaran lebih lanjut tentang pemilihan perajin serentak merupakan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor tentang pemilihan kepala desa. berdasarkan latar belakangaterse aka kabupaten perajin mengundangkan peraturan daerah ang pem han perajperajinam pengertian ini dapat dilakukan dengan cara menempel pada papan pengumuman kantor perajin, kepala dusperajinbarat nomorbentuk surat suara tanda gambar pemilihan perajin kartu suara pemilihan perajin oo. kecamatan .oooooooooooooooooooo . kabupaten pesisir barat nama calon nama calon nama calon panitia pemilihan perajiperajindenah lokasi pemungutan suara pintu keluar pemilihan : pintu keluar lampiran iii peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor tahun tanggal januari tentang pemilihan perajin daftar perhitungan suara namacalonperatin) (jumlah noa| namacalonperatin) jumlah leo lal loh ill tete were na| see were nusa ter were nella jom wp jumlah catatan: daftar perhitungan suara dibuat atas rton, penulisan perolehan suara ditulis dengan gan lidi (contoh: hh) kertas perhitungan suara ditempa dilihat oleh semua saksisurat pernyataan calon perajin.oo.o.o. kecamatan.oooocooo.i&co. kabupaten pesisir baratkri tahun serta memperkaya memelihara keutuhan nkri dan bhinneka tunggal ika, bersedia dicalonkan menjadi perajin tidak pernah menjadi perajin selama masa jabatan pekon domisili sekarang. membuat pernyataan, materai rp. nama terang)belanditu dikenakan nasionalisasi. mengingat: undang undang dasar sementara republik indonesia, undang undang tahun tentang nasionalisasi perusahaan belanda lembaran negara cc. undang undang tahun lembaran negaracc. peraturan pemerintah tahun tentang pembentukan kadang, nasionalisasi perusahaan belanda lembaran negara mendengar: dewan menteri dalam sidangnya yang ke pada tanggal maret memutuskan menetapkan: peraturan pemerintah tentang penentuan perusahaan pertanian perkebunan belanda yang dikenakan nasionalisasi. ditetapkan jakarta pada tanggal! presiden republ. umum, presiden republik indonesia, menimbang bahwa para veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia masih banyak yang belum mempunyai lapangan pekerjaan. bahwa harus segera ada peraturan tentang penerimaan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia didalam sesuatu lapangan pekerjaan, mengingat undang undang dasarempatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dalam lapangan pekerjaan. sesuatu instansi pemerintah yang memerlukan tenaga kerja dan atau tambahan tenaga kerja, baik yang langsung akan dipekerjakan sebagai pegawai ataupun yang akan mendapat pendidikan terlebih dahulu pada suatu kursus, diwajibkan mendahulukan penerimaan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia, dengan tidak mengurangi syarat syarat yang diperlukan, suatu instansi pemerintah yang mengadakan pendidikan menyempurnakan pengetahuan kejuruan untuk membuka kesempatan pertumbuhan carriere kepegawaian, diwajibkan mendahulukan pemberian kesempatan itu kepada para pegawainya yang telah diakui sebagai veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dengan tidak mengurangi syarat syarat yang diperlukan. . ketentuan ketentuan termaktub dalam dan peraturan ini berlaku juga bagi perusahaan perusahaan pemerintah dan partikular yang mendapat facilities pemerintah. guna pelaksanaan ketentuan ketentuan pada dan peraturan ini instansi instansi pemerintah dan partikular yang bersangkutan diwajibkan berhubungan dengan departemen urusan veteran. ketentuan ketentuan termaktub dan peraturan ini hanya berlaku bagi para veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia yang telah melalui penyaringan oleh departemen urusan veteran republik indonesia. ketentuan ketentuan yang termaktub dan peraturan ini tidak berlaku bagi veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia yang: pernah dikenakan ketentuan ketentuan tersebut: melanggar dan tidak memenuhi ketentuan ketentuan penyelenggaraan dari peraturan ini. ketentuan ketentuan lebih lanjut untuk penyelenggaraan peraturan ini, akan diatur bersama oleh menteri urusan veteran dan menteri perburuhan. penjelasan umum. setelah pemulihan kedaulatan wilayah republik indonesia dan kita menginjak pada taraf pembangunan negara maka dalam kehidupan sehari hari terdapat suatu hal yang tak dapat dielakkan ialah adanya masalah bekas pejuang kemerdekaan yang disebut sebagai masalah veteran dan meminta penyelesaiannya, timbulnya masalah itu antara lain disebabkan karena para pejuang kemerdekaan itu setelah selesai menjalankan tugas bersenjata tidak lagi mendapatkan pegangan dan tempat yang sewajarnya didalam kehidupan masyarakat. hingga kedudukan bekas pejuang kemerdekaan menjadi tidak jelas, paling sedikit seratus lima puluh ribu pejuang kemerdekaan tidak mempunyai lapangan pekerjaan atau menganggur tak kentara. timbullah perasaan perasaan sebagai elemen yang onproductief serta mengganggu pembangunan negara, dengan demikian maka masalah veteran pejuang kemerdekaan akan dapat selesai apabila mereka telah dapat disalurkan pada tempat yang sewajarnya kembali sesuai dengan jiwa serta kemampuannya. penyaluran tenaga veteran ini sekaligus akan mencakup kebutuhan pemulihan penggunaan tenaga sebagai manpowerbuilding dalam rangka pembangunan negara, penyelenggaraan sosial ekonomis bagi para veteran pejuang kemerdekaan: yang menjadi salah satu tugas penyaluran veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia itu adalah soal penempatan para veteran didalam lapangan pekerjaan: dan sesuai dengan hal yang tersebut dalam undang undang tahun maka sangat diperlukan adanya ketentuan pelaksanaan yang mengatur tentang tugas penempatan para veteran pejuang kemerdekaan dalam lapangan pekerjaan. penjelasan demi bahwa berdasar bunyi undang undang tahun kepada para veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia yang menganggur atau belum mempunyai lapangan pekerjaan yang tetap dipandang perlu untuk dengan didahulukan dari pada pelamar lain bukan veteran diberikan tempat pekerjaan, agar mereka segera dapat menjadi tenaga yang production bagi pembangunan negara serta sekaligus menerima perbaikan sosial ekonominya. tentang syarat syarat yang diperlukan yang disebut dalam ini adalah dimaksud dengan syarat syarat kepegawaian yang berlaku umum bagi masing masing tenaga guna lowongan yang bersangkutan. sesuai dengan maksud dan tujuan mutlak dari undang undang tahun sendiri ialah memberikan tempat layak dan wajar bagi para veteran pejuang kemerdekaan, maka dipandang perlu guna diikutsertakannya para veteran dalam tiap kesempatan kemajuan baik yang berupa pendidikan penyempurnaan maupun pendidikan khusus guna pertumbuhan carriere kepegawaian. cukup jelas. penunjukan kepada instansi pemerintah serta partikular yang mempunyai lowongan atau memberikan kesempatan kemajuan untu berhubungan dengan departemen urusan veteran adalah bermaksud agar ada ketertiban dalam penyaluran tenaga veteran pada lapangan pekerjaan serta guna menghindari adanya kemungkinan tekanan tekanan langsung oleh para veteran yang bersangkutan terhadap instansi yang memerlukan tenaga dan terhadap pihak pihak lain diluar departemen urusan veteran. adapun ketertiban tersebut diatas antara lain bertujuan adanya jaminan tentang keveteranan, pengaturan serta seleksi seperlunya apabila kesempatan maupun lowongan tenaga kerja yang ada adalah tidak seimbang dengan permintaan untuk disalurkan yang dihadapinya, cc. adanya penempatan yang tepat menurut jiwa, bakat serta kemampuan veteran yang bersangkutan. tindakan penyaringan .oleh departemen urusan veteran yang disebut dalam ini adalah bermaksud antara ain: penyaringan guna yang disebut dalam penjelasan sub guna mengadakan penelitian seperlunya apakah seseorang veteran menganggur atau belum mempunyai lapangan kerja yang tetap benar benar karena belum mendapatkan lapangan pekerjaan (yang tetap), atau pernah mendapatkan kesempatan lapangan pekerjaan karena hal hal diluar kemampuannya tidak dapat menggunakan kesempatan itu, ataukah seorang veteran itu dengan sengaja, mengabaikan kesempatan yang pernah diberikan yang sewajarnya dapat digunakan. adapun tentang penyaringan guna ketentuan keveteranan diatur menurut peraturan pemerintah tahun bagi veteran yang pernah mendapatkan kesempatan lapangan kerja menurut ketentuan peraturan ini, demikian pula terhadap veteran yang dengan sengaja melanggar serta tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan guna pelaksanaan peraturan ini tidak akan lagi diberikan pelayanan guna kesempatan yang baru. hal ini dipandang perlu oleh karena kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan menurut peraturan ini hanya diberitakan lapangan pekerjaan menurut peraturan ini hanya diberikan untuk satu kali. dalam hal hal khusus dapat diberikan kesempatan dua kali atau lebih berdasarkan keputusan menteri urusan veteran antara lain dalam hal veteran yang bersangkutan memiliki bakat bakat istimewa. hal hal yang diperlukan guna pelaksanaan peraturan pemerintah ini akan diatur oleh menteri urusan veteran. dan untuk keperluan ini guna hal hal tertentu menteri urusan veteran akan berhubungan dengan menteri menteri lainkehutanan negara jawa tengahusaha kehutanankehutanan wilayah daerah tingkat jawa tengah mengingat undang undang dasar, undang undang nomor prp. tahun lembaran negarakehutanan negara jawa tengah. bab pendirian dengan nama perusahaan kehutanan negara jawa tengah" disingkat perhutani jawa barat, didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud pada undang undang nomor prp. tahun pelaksanaan pendirian termasuk dalam atas diatur oleh menteri pertanian. bab anggaran dasar ketentuan umum perhutani jawa tengah ialah perhutani jawa tengah: direksi" ialah direksi perusahaan b.p.u." ialah badan pimpinan umum sebagaimanasemarang dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan dalam daerah tingkat jawa tengah. tujuan dan lapangan usaha. perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha dibidang kehuta, dengan berpedoman kepada dasar dasar komersil yang sehat, bertugas menyelenggarakan produksi, pengolahan dan dimana perlu juga pemasaran hasil hasil kehutanan, segala sesuatu menurut petunjuk petunjuk menteri dan dengan mengindahkan politik kehutanan negara yang ditetapkan oleh menteri. modalpengangkatan presiden direktur dilakukan atas usul menteri dan direktur atas usul gubernur kepala daerah tingkat jawa tengahtubapusahaan pemerintah. cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan tujuan termaksud pada undang undang nomor prp. tahun ditentukan dengan peraturan menteri. separuh dari laba bersih yang menurut ketentuan dalam sub disisihkan untuk dana pembangunan semesta, diserahkan kepada daerah tingkat jawa tengkehutanan dari perusahajawa tengah umum.. sebagaimana termaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahupresiden republik indonesia, menimbang,. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negera menurut undang undang prp tahun yang berusaha dalam lapangan perhubungan udara didaerah daerah: mengingat undang undang dasar: undang undang prp tahun tentang perusahaan negara lembaran negara tahun mendengar menteri pertama, wakil menteri pertama bidang distribusi, dan menteri perhubungan udara: memutuskan menetapkan: peraturan pemerintah. bab pendirian. dengan nama perusahaan negara p.n.) perhubungan udara daerah dan penerbangan serbaguna merpati nusantara" selanjutnya dapat disebut p.n. merpati nusantara". ketentuan umum. p.n. merpati nusantarperusahaan" ialah p.n. merpati nusantara": cc. direksi" ialah direksi p.n. merpati nusantara", menteri" ialah menteri perhubungan udara, cc.b.p.d" ialah badan penasehat perhubungan udara daerah dan penerbangan serbaguna yang dibentuk dengan keputusan menteri operasi didaerah daerah yang akan ditetapkan oleherah dan penerbangan serba guna dan memajukan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perhubungan udara didaerah daerah, kesemuanya dalam arti kata yang seluas luasnya. modal. d) modal perusahaan ditetapkan rp. ., (sepuluhah seorang direktur yang bertanggung jawab atas bidang operasi danyang bertanggung jawab atas bidang bidang operasi, teknik, komersial dan administrasi didaerah masing masing. presiden direktur bertanggung jawab kepada menteri dan para direktur kepala cabang.pada diatasdibawah ini.direktur bidang komersial dan bidang administras.p.u.anggota b.p.u. badan penasehat perhubungan udara daerah dan penerbangan serba guna b.p.d.). d) susunan b.p.d: ditetapkan dengan surat keputusan menteri. b:p.d. memberi nasehat kepada kepala cabang untuk melancarkan usaha dalam perhubungan udara daeraherlaku dari tangal satu januari sampai dengan tiga puluh satu desemberkaret negarakaret negara, dianggap perlu untuk mendirikan suatu badan pimpinan umum perusahaan perkebunan karet,itu, cc. mengawasi pekerjaan, menguasai dan mengurus perusahaan perusahaan perkebunan karet negara tersebut. mengingat undang undang dasar, huruf dan dan undang undang prp tahun lembaran negara mendengarbadan pimpinan umum perusahaan perkebunan karet negara". bab pendirian. dengan nama badan pimpinan umum perusahaan perkebunan karet negara", disingkat b.p.u. p.p.n. karetperkebunan karet negara sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturkaretii. anggaran dasar. ketentuan umum. b.p.u. p.p.n. kareta." pemerintah" ialah presiden republik indonesia, b." menteri" ialah menteri pertanian dan agraria. c." b.p.u." ialah b.p.u. p.p.n. karet: d." direksi" te,putusan rakyat dan ketenteraman serta kegairahan kerja dalam b.p.u.tersebut, mengawasi pekerjaan, menguasai dan mengurus perusahaan perusahaan perkebunan karet negara serta melakukan pemasaran hasil hasil perusahaan perusahaan perkebunan karet negarakaret. modal. d) modal b.p.u. ditetapkan sebesar rp. (empat orang direktur. dengan mengindahkan azas azas gotong royong diantara anggota anggota direksi,ememberhentik,karet negara, menyelenggarakan peta saran hasil hasil perusahaan perkebunan karet negara, rakan penelitian yang bersangkutan dengan perusahaan karet.karetkaretmenteri. tanggungjawabair panas uang, surat surat berharga dan barang barang persediaan yang karena tindakank haan yang disimpan didalam gudang atau tempat tempat penyair panaskaretkaret negarakaret negarakaretdari b.p.u. dan dari perusahaan perusahaan karet gunak . presiden republik indonesia, menimbang: bahwa dalam rangka usaha penertiban perbankan swasta perlu segera meninjau kembali persyaratan yang kini berlaku bagi pendirian bank: bahwa untuk melaksanakan hal tersebut huruf atas dalam waktu yang sesingkat singkatnya perlu segera meninjau kembali ketentuan ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun sambil menunggu dikeluarkannya undang undang pokok perbankan dan undang undang pokok bank indonesia yang baru: mengingat: undang undang pokok bank indonesia. ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah tahun tentang pengawasan terhadap urusan kredit diubah dan ditambah, sepanjang ketentuan ketentuan tersebut mengenai hal hal yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. sejak mulai berlakunya peraturan pemerintah ini izin untuk mendirikan bank umum hanya diberikan apabila bank mempunyai modal yang telah dibayar sekurang kurangnya sebesar rp. (dua puluh lima juta rupiah) dan memenuhi syarat syarat umum yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tahun dan atau peraturan pemerintah ini. izin tetap untuk melakukan usaha bank umum, yang telah diberikan selama ini, ditetapkan sebagai izin sementara terhitung mulai tanggal berlakunya peraturan pemerintah ini. bank bank umum termaksud dalam ini diwajibkan dalam waktu setahun setelah berlakunya peraturan pemerintah ini untuk menambah modal yang dibakarnya, sehingga memenuhi ketentuan yang tercantum dalam ini, kecuali apabila menteri yang diserahi urusan bank swasta" menetapkan lain. izin tetap untuk melakukan usaha bank umum diberikan setelah dipenuhinya ketentuan tersebut atas. (1l) pendirian bank umum termaksud dalam hanya dapat dilakukan oleh warganegara indonesia atau badan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dan yang saham sahamnya dimiliki oleh warganegara indonesia. saham saham yang dikeluarkan oleh bank umum termaksud dalam ini hanya dapat dikeluarkan "atas nama". bank bank umum yang belum memenuhi ketentuan tersebut dalam dan ini, diwajibkan untuk dalam waktu (enam) bulan setelah berlakunya peraturan pemerintah ini melaksanakan ketentuan tersebut. setiap pemindah tanganan dari saham saham hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan bank indonesia. bank umum yang telah didirikan berdasarkan hukum yang berlaku indonesia akan tetapi mengenai pemilikan saham sahamnya belum memenuhi syarat syarat yang ditetapkan dalam ditetapkan sebagai bank asing sepanjang bank tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam belum memenuhi syarat syarat tersebut atas. terhadap bank tersebut berlaku ketentuan ketentuan yang ditetapkan terhadap bank asing. kepada menteri yang diserahi urusan bank swasta diberi wewenang untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan bidang pengurusan serta susunan permodalan bank bank umum dalam rangka menyelenggarakan politik pemerintah dan menertibkan bank swasta. kepada menteri yang diserahi urusan bank swasta" diberi wewenang untuk menetapkan syarat syarat dan ketentuan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pendidikan bank tabungan swasta apabila dianggap perlu dalam rangka penertiban perbankan swastrubahan dan penambahan peraturan pemerintah tahun tentang pengawasan terhadap urusan kredit penjelasan umum. kehidupan dan perkembangan perbankan tidaklah merupakan suatu persoalan yang berdiri sendiri. perbankan sebagai suatu alat perjuangan dari pemerintah dan rakyat indonesia dalam usahanya mengejar cita cita suatu masyarakat adil dan makmur, serta membantu terlaksananya amanat penderitaan rakyat, harus berkembang, baik struktur maupun ekonomis, seiring dengan dinamika revolusi indonesia yang meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat dan negara. dalam deklarasi ekonomi yang telah diamanatkan oleh p.y.m. presiden tertanggal maret ditegaskan bahwa jalan arah sosialisme indonesia harus ditempuh secara gotong royong antara pemerintah dan rakyat. pada hakekatnya dasar ekonomi terpimpin salah menyalurkan dan memperkokoh potensi rakyat tersebut, agar supaya dapat berkembang sepenuhnya, berdasarkan perencanaan dari pelaksanaan secara teratur dan perhitungan yang saksama. dari perbankan yang juga merupakan suatu potensi, yang menghimpun "funds and forces" dalam masyarakat, perlu segera diambil manfaat yang sebesar besarnya dan dipergunakan sebaik baiknya dalam usaha pemerintah mensukseskan politik ekonomi jangka pendek dan mengikut gerakannya dalam pembangunan semesta jangka panjang, maupun dalam usahanya untuk meletakkan landasan landasan yang kuat bagi perkembangan perbankan selanjutnya. salah satu usaha arah ini salah perlunya dalam waktu yang tidak lama mengadakan penertiban dilingkungan perbankan, yang kini telah menjalankan usahanya, penertiban mana pertama tama ditujukan arah a.mencegah dipergunakannya perbankan untuk manipulasi manipulasi yang merugikan masyarakat. b.meletakkan dan mempertimbangkan landasan landasan yang kokoh dan sehat bagi perkembangan perbankan dalam rangka ekonomi terpimpin. dalam rangka kewajiban kita menumbuhkan revolusi nasional yang perpesifiknya adalah sosialisme indonesia, maka kini telah disusun suatu rancangan undang undang induk perbankan dan rancangan undang undang pokok bank indonesia, yang mengatur sistim perbankan dalam arti konsepsionil, organisatoris dan struktural. sambil menunggu disetujuinya kedua rancangan undang undang tersebut oleh d.p.r. g.r. maka dianggap perlu untuk segera mengadakan perubahan perubahan dan tambahan tambahan pada p.p. tahun guna dapat melaksanakan penertiban perbankan dimaksud atas. penjelasan demi cukup jelas dalam rangka penertiban perbankan termaksud atas, maka perlu persyaratan pendirian bank sebagaimana ditetapkan dalam p.p. tahun ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter dewasa ini. dalam ketentuan ini ditetapkan persyaratan modal untuk mendirikan bank dari rp. juta menjadi rp. juta. berhubung dengan adanya ketentuan baru ini, maka semua bank umum, yang selama ini telah mendapatkan izin bekerja, diwajibkan dalam waktu setahun setelah berlakunya keputusan presiden ini untuk menambah modal dibakarnya sampai sekurang kurangnya rp. juta. izin tetap yang telah diberikan selama ini ditetapkan sebagai izin sementara, selama persyaratan modal itu belum dipenuhi. cukup jelas. dalam ketentuan ini ditetapkan bahwa bank umum yang telah didirikan berdasarkan hukum indonesia akan tetapi dalam kenyataannya belum dapat memenuhi syarat syarat tentang pemilikan saham sebagaimana ditetapkan dalam dalam jangka waktu bulan setelah berlakunya peraturan pemerintah ini dianggap dan diperlakukan (dikwalifisir) sebagai bank asing. ini berarti bahwa bagi bank tersebut berlaku sepenuhnya ketentuan ketentuan yang ditetapkan bagi bank bank asing. ketentuan ini memberi wewenang kepada menteri yang diserahi urusan bank swasta guna mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam bidang management dan susunan permodalan bank yang bersangkutan, apabila terdapat hal hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara, samping mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari ketentuan ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah ini. berdasarkan ketentuan ini maka menteri yang diserahi urusan bank swasta dapat melarang dipergunakannya warga negara asing sebagai tenaga pada bank bank swastuntuk mempertinggi daya guna dan daya kerja perusahaan negara yang bergerak bidang tenaga listrik dan industri gas perlu menyesuaikan organisasi serta kepimpinan perusahaan negara yang didirikan dengan peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun dengan tuntutan keadaan sekarang, supaya dapat dipergunakan sebagai alat perjuangan dan alat revolusi untuk mewujudkan masyarakat sosialis indonesia, bahwa berhubung dengan itu perlu membubarkan badan pimpinan umum perusahaan listrik negara, yang didirikan dengan peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun dan mendirikan perusahaan listrik negara p.l.n.) dan perusahaan gas negara p.g.n.) sebagai kesatuan usaha bidang ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum (public utility): mengingat: undang undang dasar, undang undang prp tahun mendengar presidium kabinet republik indonesia dan menteri pekerjaan umum dan tenagabab pembubaran. badan pimpinan umum perusahaan listrik negara yang didirikan dengan peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun terhitung mulai ditetapkannya peraturan ini dibubarkan. menteri pekerjaan umum dan tenagabadan pimpinan umum perusahaan listrik negara yang telah dibubarkan itu. bab il. pendirian. dengan nama nama: ll. perusahaan listrik negara,disingkat p.l.n.", perusahaan gas negara, disingkat p.g.n.", didirikan perusahaan perusahaan negara sebagai termaksud dalam undang undang prp tahun segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk segenap pegawai serta usaha badan pimpinan umum perusahaan listrik negara yang dibubarkan beralih kepada perusahaan perusahaan negara tersebut dalam bab til. anggaran dasar. ketentuan umum. perusahaan listrik negara p.l.n.) dan perusahaan gas negara p.g.n.), adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha usaha berdasarkan peraturan pemerintah ini. perusahaan negara tersebut adalah kesatuan usaha bidang ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum (public utility) menteri" ialah menteri pekerjaan umum dan tenaga, cc. perusahaan" ialah perusahaan perusahaan negara yang disebut pada direksi" ialah direksi perusahaan. dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan pemerintahroduksi industri, sesuai dengan asas asas dalam deklarasi ekonomi dengan mengutamakan kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual. lapangan usaha dari perusahaan perusahaan ini adalah: perusahaan listrik negara p.l.n.) berusaha dalam lapangan penyediaan tenaga listrik dalam arti seluas luasnya, terutama dengan tujuan mempertinggi derajat hidup masyarakat umum. perusahaan gas negara p.g.n.) berusaha dalam lapangan penyediaan tenaga gas dan industri gas termasuk hasil tambahan (by products) dalam arti seluas luasnya, terutama dengan tujuan mempertinggi derajat hidup masyarakat umum. tugas perusahaan perusahaan untuk mencapai tujuan itu adalah: perusahaan listrik negara p.ltenaga listrik: b.produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik, c.perencanaan dan pembangunan, yang bersifat supplemented komplementer serta pemugaran bidang tenaga listrik d.pengusahaan industri alat alat listrik e.pengusahaan jasa jasa (consulting contractor) bidang kelistrikan. perusahaan gas negara p.gindustri gas kokas: b.produksi, transmisi dan distribusi tenaga gas lokasi: c.perencanaan dan pembangunan, yang bersifat supplemented komplementer serta pemugaran bidang gas: d.penelitian penyelidikan dan pengusahaan industri bahan bahan alat alat hasil tambahan (by products) dari gas kokas: e.pengusahaan industri peralatan produksi dan distribusi gas kokas perubahan dalam arti perluasan atau pengurangan lapangan usaha dan tugas dari perusahaan perusahaan ini diatur oleh menteri. modal. modal dari perusahaan perusahaan ditetapkan masing masing sebesar rp. untuk perusahaan listrik negara 9p. l.n.), dan rp. untuk perusahaan gas negara n.yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. ketentuan ketentuan mengenai direksitanggungatur dalamdan anggaran perusahaan. ketentuan ketentuan tentang tahun buku dan anggaran perusahaanpresiden direktur kepada menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh menteri. laporan perhitungan tahunan. ketentuan ketentuan mengenai laporan perhitungan tahunpenggunaan laba. dari laba bersih yang telah disahkan menurut undang undang prp tahunapabilketentuan ketentuan tentang pembubaran perusahabab ivsebelum anggota direksi dari perusahaan perusahaan yang tersebut dalam diangkat, maka bekas anggota direksi dari badan pimpinan umum perusahaan listrik negara yang telah dibubarkan melakukan tugas direksi berdasarkan petunjuk petunjuk yang diberikan oleh mentertandarisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya presiden republik indonesia, membaca: surat dari depan nomor depan, tanggal november tentang rancangan peraturan pemerintah tentang standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya. menimbang: bahwa untuk menjamin perkembangan dan akselerasi industri penerbangan nasional, serta demi tercapainya efisiensi maksimal dalam operations penerbangan tersebut, perlu diadakan penertiban dari pada pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya. mengingat: undang undang nomor tahun tentang penerbangan, peraturan presiden nomor tahun tentang depan, dewan penerbangan dan angkasa luar nasional republik indonesia). mendengar: presidium kabinet ampera. memutuskan menetapkan: peraturan pemerintah tentang standardisasi pesawat udara dan materiil lainnya. semua pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya untuk keperluan pemerintah, semi pemerintah maupun swasta wajib memenuhi syarat syarat standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya yang ditetapkan oleh depan. dewan penerbangan dan angkasa luar nasional republik indonesia). dilarang untuk mengimpor dan atau memasukkan indonesia: aa. pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya yang tidak memenuhi syarat syarat standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya. pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya yang sama, sejenis, sekelas dengan apa yang dihasilkan dalam negeri. barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam diatas, dipidana dengan kurungan selama lamanya tiga bulan, atau denda sebanyak banyaknya lima ribu rupiah: tindak pidana yang dimaksudkan dalam adalah pelanggaran: barang barang yang diimpor dan atau dimasukkan indonesia tanpa memenuhi ketentuan ketentuan yang dimaksudkan dalam disita dan dirampas untuk negara. dalam keadaan khusus, depan dewan penerbangan dan angkasa luar nasional republik indonesia) dapat memberikan dispensasi terhadap ketentuan ketentuan tersebut atas. pelaksanaan dari ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini diserahkan kepada menteri menteri yang bersangkutan dengan mengindahkan petunjuk petunjuk dari depan. hal hal yang belum diatur dalam peraturan pemerintah ini akan diatur oleh depanpenjelasan atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya. umum, dalam rangka usaha pemerintah untuk menjamin perkembangan dan akselerasi industri penerbangan nasional, maka pemerintah menganggap perlu untuk menempuh jalan guna mengadakan penertiban pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya. kebijaksanaan untuk mengadakan proteksi ini ditempuh pula demi tercapainya efisiensi maksimal dalam operasi operasi penerbangan dan untuk mencapai keamanan dan keselamatan penerbangan. depan sebagai suatu badan koordinasi pada tingkatan tertinggi dalam bidangnya bertugas menyelesaikan dan memecahkan segala masalah masalah penerbangan yang prinsipil dan mengadakan perumusan politik penerbangan negara, dan salah satu manifestasi dari pada perumusan politik penerbangan ialah supaya standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya, dengan memperhatikan perkembangan perkembangan teknologi. dengan demikian akan tercapai suatu arah yang tertentu dalam politik penerbangan nasional, untuk mencegah adanya pemilikan type type pesawat yang berganda dan beraneka warna, hal mana akan menyusahkan menyulitkan usaha "self reliance" dibidang maintenance dan produksi. ii. penjelasan demi kepada instansi instansi pemerintah, semi pemerintah maupun swasta dalam mengusahakan pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya diwajibkan memenuhi syarat syarat dan ketentuan ketentuan mengenai standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya yang ditetapkan depan. depan sebagai badan koordinasi tertinggi didalam bidang penerbangan secara functional dapat menetapkan type pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya apa yang boleh dipakai sebagai standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya. apabila pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya yang diusahakan oleh yang bersangkutan tidak memenuhi syarat syarat standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya, maka instansi yang berwenang berhak untuk menolak pemberian izin untuk dimasukkan indonesia sesuai dengan petunjuk depan. dalam rangka menjamin perkembangan industri penerbangan, maka majalah apabila pemerintah mengadakan pelarangan untuk memasukkan pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya yang sama, sejenis atau sekelas dengan yang digariskan dalam negeri, dengan memperhatikan perkembangan perkembangan teknologi. mengenai terminologi "larangan mengimpor dan atau memasukkan indonesia" dapatlah diterangkan bahwa menjadi suatu larangan pula untuk mendatangkan pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya yang termaktub dalam dengan melalui procedure lain dari pada import, misalnya diwujudkan dalam bentuk hadiah dari luar negeri dan sebagainya. ketentuan pidana dalam ini berdasarkan undang undang penerbangan nomor tahun tentang penerbangan. dalam keadaan yang khusus, maka depan dapat memberikan dispensasi terhadap ketentuan ketentuan yang ditetapkan atas usul instansi yang berwenang berdasarkan permintaan yang bersangkutan. berhubung depan menentukan policy tertinggi dalam bidang penerbangan, maka depan berfungsi memberikan petunjuk petunjuk pelaksanaan kepada instansi yang berwenang yang nantinya mempuyai kepentingan langsung dalam mengusahakan pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya. petunjuk pelaksanaan dari depan akan menjadi pedoman selanjutnya yang harus diindahkan dan diikuti. cukup jelasbaikan penghasilan pensiun bekas menteri negara republik indonesia ketua wakil ketua serta anggota d.p.r.g.r. kami, pejabattunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas menteri negara dan ketua wakil ketua dan anggota d.p.r. g.r. serta janda dan anak yatim pintunya sesuai dengan perbaikan penghasilan pensiun bekas pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahuntentang pemberian tunjangan kepada bekas menteri negara yang telah meletakkan jabatan:entang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas ketua anggota d.p.r. g.r.: peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomor tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas pegawai negeri sipil. memutuskanperbaikan penghasilan pensiun bekas menteri negara republik indonesia dan ketua wakil ketua serta anggota d.p.r. g.r. arti pensiun pokok. yang dimaksud dengan "pensiun" ialah tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan menurut: aa. peraturan pemerintah nomor tahun juncto peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberian tunjangan kepada bekas menteri negara r.i. yang telah meletakkan jabatan: undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas ketua wakil ketua dan bekas anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia. kepada bekas pejabat negara yang bersangkutan atau kepada janda anak yatim pintunya. kenaikan pensiun pokokmulai tanggal januari dinaikkan sedemikiantara mei dan januari dinaikkan sedemikian sehingga jumlah pensiun pokok baru menjadi (dug.r. yang berlaku antara mei dan mei dinaikkan sedemikian sehingga jumlah pensiun pokok baru menjadi (empatnegara atau ketua wakil ketua dan anggota d.p.r. g.r. yang berlaku antara januari dan mei dinaikkan sedemikian sehingga pensiun pokok baru menjadi (limatau ketua wakil ketua dan anggota d.p.r. g.r. yang berlaku sebelum januari dinaikkan sedemikian sehingga pensiun pokok baru menjadi (delapan ratus lima puluhperaturan ini tidak boleh kurang dari: (tiga ratus rupiah), untuk pensiun bekas pejabat negara yang bersangkutan: (seratus lima puluh rupiah), untuk pensiun janda atau anak yatim pintunya. pelaksanaan kenaikan penghasilan pensiun. pelaksanaan kenaikan penghasilan pensiun menurut peraturan ini dilakukan oleh direktorat perbendaharaan dan kas negara. keluarga dan tunjangan kejahatan daerah menurut ketentuan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. tunjangan pangan. kepada penerima pensiun menurut peraturan ini beserta keluarganya diberikan tunjangan pangan menurut keputusan menteri keuangan. tunjangan khusus. apabila jumlah pensiun pokok setelah dinaikkan menurut dan peraturan ini masih kurang dari (lima ratus rupiah), maka kepada penerima pensiun yang bersangkutan diberikan tunjangan khusus sedemikian besarnya sehingga jumlah pensiun pokok baru ditambah tunjangan khusus menjadi (lima ratus rupiah). tunjangan khusus termaksud ini, diberikan disamping tunjangan menurut dan peraturan ini. perubahan batas (lima ratus rupiah) termaksud pada ini ditentu bersamaan waktunya dengan perubahan batas tunjangan khusus yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. tunjangan tunjangan lain. apabila dianggap perlu, maka selain tunjangan tunjangan tersebut,.umum. dengantelah ditetapkan peraturan peraturan tentang perbaikan gaji bagi menteri negara dan ketua wakil ketua anggota d.p.r. g.r. gaji gaji kehormatan berdasarkan peraturan baru itu akan menjadi dasar untuk menetapkan pensiun pokok bagi menteri negara dan ketua wakil ketua anggota d.p.r. g.r. yang akan berhenti setelah januari berhubung dengan itu, maka pensiun pensiun pokok yang ditetapkan atas dasar gaji gaji lamaeraturan peraturan gaji baru. penyesuaian itu didasarkan atas imbangan antara gaji menurut peraturan yang berlaku mulai januari dan gaji gaji yang berlaku sebelum januari yaitu berturut turut: .1l.a.gaji menteri republik indonesia lama rp. sebulan. i.b. peraturan peraturan gaji gaji kehormatan yang berlaku antara januari dan mei yakni: peraturan pemerintah nomor tahun l.n. tahun nomor r.i.s. mulai desember gaji menteri rp. peraturan pemerintah nomor tahun l.n. tahun nomor mulai september gaji menteri rp. undang undang nomor tahun mulai pebruari gaji ketua d.p.r. rp. , : gaji wakil ketua rp. , j gaji anggota rp. undang undang nomor tahun l.n. tahun nomor mulai januari gaji ketua d.p.r. rp. , : gaji wakil ketua rp. , : gaji anggota rp. , : peraturan gaji gaji kehormatan yang berlaku antara mei dan mei p.p. nomor l.n. nomor mulai mei gaji menteri rp. u.u. nomor tahun l.n. nomor mulai mei gaji ketua d.p.r. rp. gaji wakil ketua d.p.r. rp. :j gaji anggota d.p.r. rp. , : u.upr rp. peraturan gaji gaji kehormatan yang berlaku antara mei dan januari p.p. nomor l.n. nomor mulai mei gaji menteri rp. u.u. nomor l.n. nomor mulai mei gaji menteri rp, u.u. nomor l.n. nomor mulai juli gaji ketua d.p.r. rp. , : gaji wakil ketua d.p.r. rp. , : gaji anggota d.p.r. rp. , : u.u. nomor l.n. nomor mulai oktober gaji ketua d.p.r. rp. , : gaji wakil ketua d.p.r. rp. , : gaji anggota d.p.r. rp. , : peraturan gaji yang berlaku antara januari sampai januari p.p. nomor l.n. nomor mulai januari gaji menteri rp. p.p.p.r. rp. , : disamping itu dianggap perlu pula untuk mengadakan penyederhanaan data.p. nomor tahun l.n. tahun nomor dan p.p. nomor tahun l.n. tahun nomor.p. nomor tahun l.n.: p.p. nomor tahun l.n. tahun nomor jo. p.p. nomor tahun l.,n. tahun nomor tenang pemberian tunjangan kejahatan umum: per. pres. nomor tahun l.n. tahun nomor jo. p.p. nomor tahun l.n. tahun nomor per. pres. nomor tahun l.n. tahun nomor per. pres. nomor tahun l.n. tahun nomor tentang pemberian tambahan penghasilan penghasilan peralihan kepada bekas menteri negara dan bekas ketua anggota d.p.r. serta janda dan atau anak yatim pintunya. per. pres. nomor tahun l.n. tahun nomor per. pres. nomor tahun l.n. tahun nomor f . p.p. nomor tahun l.n. tahun nomor p.p. nomor tahun l.n. tahun nomor p.p. nomor tahun l.n. tahun nomor sampai dengan tentang perbaikan penghasilan bagi penerimaan pensiunli "dharma phala"ri gerombolan cina komunis g.t.k.) kalimantan barat adalah tugas mulia demi mempertegas kekuasaan serta kedaulatan negara yang berasaskan pancasila bahwa mengingat hal tersebut direpublik indonesia yang secara aktif telah melakukan gerakan gerakan operasi militer tersebutsatyalancana peristiwa gerakan operasi militer viii dharma phala". kepada anggota angkatan bersenjata republik indonesia yang dalamjangka waktu sejak tanggal april sampai tanggal yang akan ditentukan lebih lanjut oleh menteri pertahanan keamanan secara aktif selama sedikit dirinya (tiga puluh) hari melakukan tugas dalam gerakan pembersihan dan pemberantasan terhadap pemberontakan dan gerombolan cina komunis g.t.k.) yang merupakan gabungan antara, diberi tanda penghargaan berupa satyalancana dengan nama satyalancana dharma phala". syarat waktu (tiga puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam diatas dapat dirubah oleh menteri pertahanan keamanan. kepada warga negara republik indonesia bukan anggota angkatan bersenjata republik indonesia yang melakukan kegiatan atas perintah dan petunjuk dari angkatan bersenjata republik indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh diatas dapat diberi juga satyalancana dharma phala". satyalancana dharma phala" berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran peraturan pemerintah ini,ialah sebuah satyalancana bundar berliku liku dibuat dari logam berwarna perunggu mempunyai garis tengah mm. disebelah muka dilukiskan tulisan dharma phala", gambar peta pulau kalimantan dengan tulisan gom viii didalamnya yang semuanya ini berada dalam lingkaran lukisan rangkaian padi dan kapas. disebelah belakang satyalancana dilukiskan tulisan republik indonesia. pita satyalancana dharma phala" berukuran lebar dan panjang berwarna dasar biru tua dengan (lima) lajur yang membagi pita tegak berwarna kuning emas, memakai pita denan (lima) lajur yang membagi pita dalam bagian yang sama lebar sebagai terlukis dalam lampiran peraturan pemerintah. kepada mereka yang telah menerima satyalancana dharma phala" dapat menerima lagi secara ulangan apa bila persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan pemerintah diatas terpenuhi kembali. pemberian ulangan tersebut dilakukan dengan melekatkan pada pita satu lobang kecil berbentuk bintang bersegi lima berwarna putih dibuat dari perak untuk tiap ulangandharma phala" diberikan oleh menteri pertahanan keamanan atas usul panglima angkatan masing masing. tata cara pelaksanaan dari pengusulan penyerahan dan lain lain mengenai satyalancana dharma phala" ini diatur oleh panglima angkatan masing masing.i. alamsyah mayor jenderal t,n.i.ii "dharma phala". pemberontakan dan pengacauan yang dilakukan oleh gerombolan cina komunis g.t.k.) yang dalamnya tergabung antara gerombolan gerombolan semenjak tanggal april nyata nyata sangat membahayakan keutuhan negara dan bangsa indonesia yang bersendikan pancasila. demi untuk keselamatan negara dan bangsa, sesuai dengan panggilan ibu pertiwi untuk mempertahankan setiap jengkal tanahnya, maka angkatan bersenjata republik indonesia, telah menunaikan kewajibannya sebagaimana yang diharapkan menunjukkan kemampuannya dalam pembersihan dan penumpasan g.t.k. tersebut dengan hasil yang gemilang. telah menjadi kenyataan, bahwa samping angkatan bersenjata republik indonesia, tidak ketinggalan pula bantuan atas kesadaran dan keinsyafan dari lapisan masyarakat yangyang setinggi tingginya dengan ucapan terimakasih kepada mereka yang diwujudkan dalam pemberian tanda penghargaan ini. piagam tanda kehormatan. menteri pertahanan dan keamanan mengingat: undang undang nomor tahun tentang tanda penghargaan khusus untuk anggota angkatan perang republik indonesia, peraturan pemerintah nomor . tahun . tentang satyalancana dharma phala. memutuskan menyatakan, bahwa: nama pangkat n.r.p. jabatan dianugerahi satyalancana dharma phala" sesuai dengan ketentuan ketentuan sebagai tersebut dalam dari peraturan pemerintah nomor tahun ea. tersebut nomor atas. dikeluarkan jakarta, pada tanggal . . menteri pertahanan dan keamananemen gresik menjadi perusahaan perseroan (persero) presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari p.n. semen gresik, perlu diadakan tindakan yang memungkinkan perusahaan negara tersebut mengadakan perluasan usahanya yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, dipandang perlu mengubah dan mengalihkan bentuk usaha perusahaan negara semen gresik menjadi perusahaan perseroan persero) seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun juncto peraturan pemerintah nomor tahun bahwa untuk memperoleh manfaat yang maksimal, tindakan pengalihan bentuk usaha ini harus dilakukan secepat cepatnya, sehingga perlu diberikan penundaan pemenuhan syarat syarat seperti yang ditentukan dalam peraturan pemerintah nomor tahun mengingat: undang undang dasar kitab undang undang hukum dagang tbl. sebagaimana yang beberapa kali telah diubah dan ditambah: undang undang nomor prp tahun peraturan pemerintah penggantiemen gresikmenjadi perusahaan perseroan persero) sebagaimana yang dimaksudkan dalamseluruh modal sahamnya dimiliki oleh negara republik indonesia. dengan dialihkan bentuk p.n. semen gresik menjadi persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam ini. p.n. semen gresiksemen gresikalam rangka pelaksanaan pengalihan bentuk p.n. semen gresik menjadi persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan pemerintah ini, kewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut pada hurufgi p.n. semen gresik ditunda sampai selambat lambatnya pada akhir tahun bab il. pelaksanaan pendirian persero kepada menteri keuangan dikatakan untuk menyelesaikan pendirian persero tersebut pada peraturan pemerintah ini berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakukandapatb iii. anggaran dasar persero dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan yang diatur dalam kitab undang undang hukum dagang tbl. maka ketentuan ketentuan mengenai jenis saham, dividend, pengangkatan direksi serta komisaris dan hasil likuidasi yang akan dicantumkan dalam anggaran dasar dari persero tersebut pada peraturan pemerintah ini masing masing harus didasarkan atas ketentuan ketentuan yang termaktub dalamodalsemen gresik sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya (nilainya) akan ditetapkan oleh menteri keuangan. neraca pembukaan persero ditetapkan oleh menteri keuangan. bab iv. ketentuan penutup terhitung mulai pada saat berdirinya persero serta dibubarkannya p.n. semen gresisemen gresikpelaksanaan undang undang tahun 1966tentang ketentuan ketentuan pokok pers, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tahun tentang dewan pers, tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini dan oleh karenanya dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan ketentuan baru sebagai pengganti peraturan pemerintah tahun termaksud. mengingat undang undang dasar ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara xxxii mars tentang pembinaan pers: undang undang tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pers lembaran negara tahun tambahan lembaran negara memutuskan mencabut peraturan pemerintah republik indonesia tahun tentang dewan pers. menetapkan peraturan pemerintah republik indonesia tentang dewan pers. fungsi. dewan pers mempunyai fungsi mendampingi pemerintah dalam bersama samatahun tentang ketentuan ketentuan pokok pers mendampingi pemerintah dalam bersama sama menyiapkpers dalam memecahkan persoalan persoalan yang menyangkut hubungan antara pers dan pemerintah dan masyarakat. mendampingi pemerintah dalam bersama sama melakukan bimbingan ideal kewartawanan dan pengusahaan pers. mendampingi pemerintah dalam bersama sama menilai pemanfaatan pemberian fasilitas oleh pemerintah kepada pers. mengawasi pelaksanaan pendapatan kode etnik yang berlaku dibidang kewartawanan dan pengusahaan pers. melakukan usaha usaha lain untuk memajukan pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. wewenang dalam melaksanakan tugasnya dewan pers berwenang untuk mendampingi pemerintah dalam bersama sama menetapkan kebijaksanaan umum tentang pers. mendampingi pemerintah dalam bersama sama menetapkan ketentuan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat syarat kewartawanan dan pengusahaan pers. memberikan pertimbangan kepada badan instansi yang berwenang lainnya mengenai kebijaksanaan penindakan terhadap perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan dan atau melanggar undang undang tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pers dan peraturan peraturan lain yang bersumber pada undang undang tersebut, serta peraturan peraturan laintahun tentang ketentuan ketentuan pokok pers. susunan dewan pers terdiri dari sebanyak banyaknya orang dan tersusun atas ketua merangkap anggota menteri penerangan. anggota anggota, yang (lima) orang wakil wakil terdiri dari organisasi wartawan, (empat) orang wakil wakil organisasi perusahaan pers, (lima) orang ahli dibidang pers, direktur jenderal pembinaan pers dan grafika, (satu) orang pejabat departemen penerangan. cc. wakil ketua dan sekretaris dipilih oleh dewan pers dari anggota anggotanya. untuk melancarkan tugas pekerjaan dewan pers sehari hari dibentuk pimpinan harian yang terdiri dari sebanyak banyaknya (lima) orang, dan tersusun atas wakil dewan pers sebagai ketua, sekretaris dewan pers dan (tiga) orang anggota dewan pers sebagai anggota. keanggotaan anggota anggota dewan pers terdiri dari wakil wakil organisasi pers yang disahkan pemerintah dan para ahli dibidang pers dari kalangan masyarakat dan kalangan. dalam, undang undang tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pers. anggota dewan pers diangkat oleh presiden atas usul menteri penerangan untuk masa (dua) tahun lamanya dan sesudah itu dapat diangkat kembali. organisasi pers dapat mengusulkan penarikan kembali wakil wakilnya dari keanggotaan dewan pers sebelum berakhir masa jabatannyayang berlaku dibidang pers: demi kelancaran tugas dewan pers, pemerintah dapat menolak usul tersebut ini, apabila syarat syarat yang ditetapkan pada huruf ini tidak dipenuhi. pembiayaan. biaya untuk dewan pers dibebankan kepada anggaran belanja departemen penerangan. keanggotaan dewan pers berdasarkan keputusan presiden tahun sebagaimana telah diubah dengan keputusan keputusan presiden m tahun dan m tahun tetap berlaku sampai dibentuknya dewan pers yang baru berdasarkan peraturan pemerintah inpemerintah bersama sama dewan pers(undang undang tahun lembaran negara presiden republik indonesia, menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan untuk melaksanak, yang telah disetujui dengan undang undang tahun lembaran negara tahun perjanjian mana dalam peraturan pemerintah ini selanjutnya akan disebut perjanjian mengenai soal dwikewarga negarawan atau perjanjtanggal maret memutuskan menetapkan: peraturan pemerintah tentang melaksanakan perjanjian mengenai soal dwi kewarganegaraan. bab tentang petugas petugas yang menerima pernyataan keterangan, cara pernyataan keterangan dan administrasinya, dan surat bukti keluarga negarawan republik indonesia. keterangan tentang melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok untuk tetap mempunyai keluarga negarawan republik indonesia atau untuk memperoleh kembali keluarga negarawan republik indonesia sebagaimana dimaksud iii dan perjanjian, harus dinyatakan: indonesia kepada hakim pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan: luar indonesia kepada wakil diplomatik atau konsul republik indonesia, yang daerahnya meliputi tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan, atau kepada petugas lain yang ditunjuk oleh menteri luar negeri. keterangan tentang melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok dapat dinyatakan dengan surat atau dengan lisan, kedua duanya bebas dari meterai dan biaya, keterangan yang dinyatakan dengan tulisan dianggap dinyatakan pada hari tulisan itu diterima pada kantor petugas tersebut dalam keterangan yang dinyatakan dengan lisan dianggap dinyatakan pada hari dibuat surat catatan termaksud dalam kecuali dalam hal yang ditentukan dalam kalimat ke keterangan yang dinyatakan setelah waktu yang ditentukan lampau tidak diterima. apabila orang orang yang datang untuk menyatakan keterangan secara lisan begitu banyak sehingga tidak dapat dilayani waktu itu, petugas dapat menentukan bahwa orang orang itu mendaftarkan namanya saja dahulu, dan pembuatan surat catatan termaksud dalam ditentukan pada hari lain. hari pendaftaran dianggap sebagai hari menyatakan keterangan. apabila orang yang mendaftarkan namanya dipanggil untuk menyelesaikan pernyataan keterangannya tidak datang hingga dua kali, maka namanya dihapuskan dari daftar. pernyataan dengan surat harus menyebutkan keterangan keterangan seperti tercantum dalam formulir ii, iii, iv, atau yaitu: formulir untuk orang laki laki yang mempunyai anak belum dewasa yang sah, disahkan, diakui dengan sah atau diangkat dengan sah: formulir untuk orang perempuan yang mempunyai anak belum dewasa, yang tidak mempunyai bapak sah atau tidak diketahui keluarga negarawan bapaknya ataupun bapaknya telah meninggal dunia sebelumcc. formulir iii untuk orang yang tidak mempunyai anak belum dewasa dan untuk perempuan yang anak anaknya semuanya mempunyai bapak sah dan masih hidup atau sudah meninggal dunia setelahatau ibunya yang memilih keluarga negarawan republik indonesiaibunya yang memilih atau dianggap memilih keluarga negarawan republik rakyat tiongkok, atau warga negara republik rakyat tiongkok bukan warga negara republik indonesia. nama orang yang menyatakan keterangan, nama isteri dan anak anaknya harus ditulis dengan huruf latin dengan disertai tulisannya dalam huruf tionghoa. orang yang menyatakan keterangan boleh menambah namanya dengan nama lain yang dianggap nama indonesia asli sebagai alias, dengan tidak melanggar adat sesuatu daerah, tanda tangan atau cap (empu) jari yang dibubuhi dibawah surat pernyataan keterangan, harus dinyatakan sahnya menurut aturan aturan yang berlaku. surat pernyataan keterangan harus dikirim dalam empat rangkap yang masing masing ditempeli pasfoto dan disertai pembuktian tentang kelahiran orang yang menyatakan, tentang kelahiran anak anak yang belum dewasa dan tentang perkawinan, apabila petugas yang menerima surat pernyataan keterangan menganggap orang yang menyatakan keterangan tidak berhak, maka pernyataan keterangan ditolak dan semua surat pernyataan keterangan dikembalikan kepada orang yang menyatakan keterangan dengan disebut alasan penolakan. apabila petugas yang menerima surat pernyataan keterangan menganggap surat itu tidak benar atau keterangan keterangannya belum cukup diyakinkan, maka semua surat olehnya dikembalikan kepada orang yang menyatakan dengan diberitahukan apa yang perlu diperbaiki atau diperlengkapi. seorang yang pernyataan keterangannya ditolak, dapat membuktikan haknya untuk menyatakan keterangan itu lebih lanjut kepada petugas yang menolak selambat lambatnya bulan setelah penolakan itu diberitahukan. apabila pernyataan yang ditolak itu kemudian oleh petugas dinyatakan benar, maka pernyataan keterangan itu berlaku mulai hari pernyataan semula. apabila petugas yang menerima surat pernyataan keterangan menganggap pernyataan itu benar, maka surat pernyataan keterangan itu diberinya nomor urut dan bawah tiap tiap lembar olehnya dibubuhi keterangan keterangan yang ditanda tangani menurut formulir ii, iii, atau dari keterangan tentang melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok yang dinyatakan dengan lisan yang oleh petugas dianggap benar, oleh petugas itu dibuat surat catatan dalam empat rangkap yang ditanda tangannya dan yang masing masing ditempeli pasfoto, menurut formulir ia, iia, iii, iva atau va, yang terlampir pada peraturan pemerintah ini, yaitu menurut perbedaan dan dalam surat catatan itu diberi nomor urut. nomor urut yang diberikan kepada surat catatan dan kepada surat pernyataan keterangan adalah sambung menyambung menurut waktu membuat surat catatan atau penerimaan surat pernyataan itu. selembar surat pernyataan keterangan yang sudah dibubuhi keterangan penerimaan termaksud dalam atau selembar surat catatan pernyataan keterangan oleh petugas disampaikan kepada orang yang menyatakan keterangan. dua lembar kedua surat tersebut atas disampaikan kepada menteri kehakiman. selembar kedua surat itu disimpan oleh petugas dalam suatu berkas bersama dengan surat surat (catatan) penyataan keterangan yang lain, disusun menurut nomor urut. surat pernyataan keterangan yang sudah dibubuhi keterangan penerimaan oleh petugas atau surat catatan pernyataan keterangan yang disampaikan kepada orang yang menyatakan keterangan termaksud dalam kalimat kesatu,alam surat itu selama anak anak itu belum dewasa. surat surat tersebut atas kehilangan daya pembuktiannya apabila pernyataan keterangannya oleh menteri kehakiman atau oleh hakim) pengadilan umum dinyatakan tidak sah. dalam hal ini surat surat itu oleh pemegangnya harus segera dikembalikan kepada petugas yang memberikannya. menteri kehakiman mengembalikan surat surat (catatan) pernyataan keterangan yang dianggapnya perlu diperbaiki atau yang dianggapnya tidak sah karena orang yang menyatakan keterangan tidak berhak untuk itu kepada petugas yang mengirimkannya. dalam hal surat (catatan) pernyataan keterangan perlu diperbaiki maka petugas yang bersangkutan mengusahakan perbaikan itu pada keempat lembar surat (catatan) dan mengembalikannya setelah itu selembar karena orang yang menyatakan keterangan dan dua lembar kepada menteri kehakiman. dalam hal pernyataan keterangan dianggap tidak sah oleh menteri kehakiman maka petugas yang bersangkutan mengusahakan supaya lembaran yang ada pada orang yang menyatakan keterangan dikembalikan kepadanya, setelah mana keempat lembar surat (catatan) pernyataan keterangan dimusnahkan. selembar surat (catatan) pernyataan keterangan yang oleh menteri kehakiman dianggap benar disimpan kementerian kehakiman dan selembar lagi disampai indonesia. menteri kehakiman mengumumkan nama nama orang yang menyatakan keterangan melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok dalam berita negara. masing masing petugas tersebut dalam dalam kantornya memelihara sebuah daftar bulanan untuk pernyataan keterangan menurut contoh yang terlampir pada peraturan pemerintah ini. semua keterangan yang dinyatakan dalam satu bulan, baik dengan lisan yang sudah dibuat catatannya maupun dengan tulisan yang telah dibubuhi keterangan penerimaan, dicatat dalam daftar bulanan itu dan disusun menurut abjad nama orang yang menyatakan keterangan. daftar bulanan itu sedapat dapat sudah selesai pada akhir bulan berikutnya. sehelai salinan daftar bulanan selepas lepasnya disampaikan kepada menteri kehakiman: sehelai lagi disampaikan kepada gubernur kepala daerah dan kepala polisi propinsi jakarta raya dan sekitarnya yang meliputi daerah petugas yang bersangkutan indonesia atau kepada menteri luar negeri bagi petugas luar negeri. daftar bulanan itu, jika perlu, diperbaiki menurut petunjuk menteri kehakiman. petugas yang bersangkutan memberi tahunan perbaikan yang dikehendaki oleh menteri kehakiman itu kepada gubernur dan kepala polisi propinsi jakarta raya dan sekitarnya atau menteri luar negeri, supaya daftar yang disimpan oleh gubernur atau menteri luar negeri itu juga diperbaiki. bab tentang warga negara republik indonesia yang dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkoknya, administrasi dan surat bukti keluarga negarawan republik indonesia. warga negara republik indonesia keturunan tionghoa yang dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok nya, sebagaimana dimaksud dalam angka penukaran nota antara perdana menteri republik indonesia dan perdana menteri republik rakyat tiongkok tertanggal peking, juni ialah mereka yang pada waktu perjanjian mulai berlaku: sudah pernah bersumpah atau berjanji setia kepada republik indonesia sebagai anggota sesuatu badan resmi, anggota angkatan perang republik indonesia atau telah dihentikan dengan hormat sebagai demikian, cc. anggota polisi republik indonesia atau telah dihentikan dengan hormat sebagai demikian, seorang veteran: pegawai negeri atau telah dihentikan sebagai pegawai negeri republik indonesia dengan berhak menerima pensiun, pegawai daerah otonom atau telah dihentikan sebagai pegawai daerah otonom republik indonesia dengan berhak menerima pensiun: sudah lebih dari satu kali mewakili pemerintah republik indonesia dalam lapangan politik: sudah lebih dari satu kali mewakili pemerintah republik indonesia dalam lapangan ekonomi,,yang bersifat perlombaan antar negara, dan setelah mewakili republik indonesia, tidak pernah mewakili republik rakyat tiongkok, petani, yang menurut pendapat menteri dalam negeri, menteri kehakiman dan menteri agraria cara hidupnya dan pergaulannya dengan masyarakat indonesia asli menunjukkan bahwa sebetulnya anak pribumi. anggapan termaksud dalam tidak dilakukan terhadap orang yang telah menunjukkan tidak setia kepada republik indonesia. ketentuan tidak berlaku terhadap orang perempuan yang pada waktu perjanjian mulai berlaku dalam perkawinan dan anak anak yang pada waktu perjanjian mulai berlaku belum dewasa, apabila suami perempuan itu atau ayah ibu, yang keluarga negaranya diikuti oleh anak anak itu berkeluarga negarawan rangkap tetapi tidak termasuk salah satu golongan tersebut dalam isteri seorang yang dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok nya diturunkan dalam anggapan itu. anak yang pada waktu perjanjian mulai berlaku belum dewasa turut keluarga negarawan bapaknya atau, apabila tidak mempunyai bapak sah (lagi), turut keluarga negarawan ibunya, yang dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok nya. selepas mungkin setelah perjanjian mulai berlaku ditermaksud dalam yaitu oleh: masing masing ketua badan resmi untuk orang orang termaksud dalam huruf menteri pertahanan untuk anggota angkatan perang dan bekas anggota angkatan perang termaksud dalam huruf yang tidak termasuk veteran: cc. kepala kepolisian negara untuk anggota polisi dan bekas anggota polisi termaksud dalam huruf c:, menteri veteran untuk orang orang veteran, masing masing menteri untuk pegawai negeri dan pensiunan pegawai negeri republik indonesia dalam lingkungan kementeriannya, kepala daerah otonom untuk pegawai daerahnya atau pensiunan pegawai daerahnya termaksud dalam huruf menteri luar negeripolitik, termaksud dalam huruf menteri perekonomian perindustrianekonomi, termaksud dalam huruf menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan untuk orang orang yangtermaksud dalam huruf menteri dalam negeri untuk petani petani termaksud dalam huruf daftar tersebut dalam (l) menyebutkan nama lengkap, tanggal dan tempat kelahiran, pekerjaan dan tempat tinggal orang yang bersangkutan, nama isteri, nama anak anak yang belum dewasa pada waktu mulai berlakunya perjanjian serta tanggal dan tempat kelahirannya. kepala dana pensiun membantu pejabat pejabat tersebut dalam huruf dan membuat daftar dari orang orang yang telah dihentikan dengan berhak menerima pensiun. sehelai daftar oleh pembuat daftar tersebut dalam disampaikan kepada menteri kehakiman. kepada orang yang didaftarkan oleh pembuat daftar diberitahukan bahwa dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok nya. pemberitahuan itu dilakukan dengan surat keterangan tentang keluarga negarawan republik indonesia tunggal seperti formulir yang terlampir pada peraturan pemerintah ini. orang yang dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok nya boleh menyatakan keterangan ingin menjadi warga negara republik rakyat tiongkok. dengan menyatakan keterangan itu menjadi warga negara republik rakyat tiongkok dan kehilangan keluarga negarawan republik indonesianya. pernyataan keterangan itu berlaku juga terhadap orang orang tersebut pada anak anak yang pada waktu mulai berlakunya perjanjian belum dewasa, akan tetapi pada waktu menyatakan keterangan itu sudah dewasa, boleh turut menyatakan keterangan itu bersama sama dengan bapaknya atau ibunya. keterangan itu dapat dinyatakan dalam satu tahun, terhitung mulai tanggal surat keterangan tentang keluarga negarawan indonesia tunggal karena dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok. pernyataan keterangan termaksud dalam dilakukan dengan mengembalikan surat keterangan (formulir kepada petugas yang mengirimkannya dengan mengisi segi bawah dari surat keterangan 1tu. surat keterangan yang dikembalikan termaksud dalam oleh instansi yang menerimanya disampaikan kepada menteri kehakiman, setelah instansi itu mengusahakan diperbaikinya daftar yang bersangkutan. terhadap surat keterangan tentang keluarga negarawan republik indonesia tunggal tersebut dalam kalimat ke berlaku ketentuan ketentuan nama nama orang yang menyatakan keterangan ingin menjadi warga negara republik rakyat tiongkok oleh menteri kehakiman diberitahu. menteri kehakiman mengumumkan dalam berita negara nama nama orang yang dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok dan tidak menyatakan keterangan ingin menjadi warga negara republik rakyat tiongkok: bab iii pidana. barang siapa dengan sengaja tidak mengembalikan surat (catatan) pernyataan keterangan yang tidak sah kepada petugas yang memberikannya sebagaimana dimaksud dalam atau perbuatan pidana ini adalah kejahatan. barang siapa dengan sengaja memberi keterangan tentang dirinya atau tentang orang lain yang tidak benar, dapatbuatan pidana ini adalah kejahatluar negeri a.i. ttd. hardi. menteri kehakiman ttd. g.a. mangkok diundangkan pada tanggal juni menteri kehakiman ttd. g.a. mangkok. penjelasan atas keluarga negarawan (undang undang tahun lembaran negara umum. perjanjian mengenai soal dwikewarganegaraan dapat dibagi dalam bagian, yaitu menyelesaikan masalah dwikewarga negarawan yang sekarang sudah ada s d perjanjian), mencegah timbulnya dwikewarga negarawan dikemudian hari vii s d perjanjian). bagian ke tidak memerlukan aturan pelaksanaan. bagian ke yaitu masalah dwikewarga negarawan yang sekarang sudah ada, menurut perjanjian diselesaikan dengan jalan menghilangkan keluarga negarawan republik indonesia atau kewarganegaraan republik rakyat tiongkok yang serempak dimiliki seseorang. siapa memiliki keluarga negarawan republik indonesia sudah barang tentu ditentukan oleh perundang undangan republik indonesia, dan siapa memiliki keluarga negarawan republik rakyat tiongkok ditentukan oleh perundang undangan republik rakyat tiongkok. untuk menghilangkan salah satu keluarga negarawan termaksud diatas itu, maka pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik rakyat tiongkok dapat menganggap suatu golongan diantara orang orang yang berdwikewarga negarawan itu, tidak mempunyai keluarga negarawan rangkap lagi "karenaidak melepaskan keluarga negaranya republik rakyat tiongkok" (angka permukaan nota): ii. semua orang yang berkeluarga negarawan rangkap, yang tidak termasuk golongan tersebut diatas, harus memilih dengan kehendak sendiri keluarga negarawan mana ingin tetap memilikinya yo. perjanjian), dengan sanksi tercantum dalam sanksi itu dalam kenyataannya berarti, bahwa orang yang tidak menyatakan pilihannya, bagi republik indonesia menjadi orang asing, suami isteri yang berkeluarga negarawan rangkap menentukan pilihannya sendiri sendiri, anak selama belum dewasa mengikuti pilihan bapak atau apabila tidak mempunyai bapak sah atau apabila bapaknya meninggal dunia sebelum memilih mengikuti pilihan ibunya vi): sesudahnya dewasa anak itu harus memilih, dengan sanksi apabila tidak menyatakan pilihannya, dianggap ingin tetap berkeluarga negarawan seperti selama belum dewasa. dalam pada itu teks perjanjian sama sekali menyinggung penyelesaian secara melainkan hanya mengatur penyelesaian secara ii. inipun tidak diatur extensa, dan tidak yuridis teliti. memang pada dasarnya perjanjian hanya menentukan pokok pokok, dan apabila pada pelaksanaannya nanti dijumpai kekurangan ketentuan atau ketentuan yang kurang terang, maka dapat diadakan pertukaran pikiran atau akan diadakan perundingan diantara kedua pihak xii dan xiii perjanjian). penyelesaian masalah dwikewarga negarawan menurut didasarkan pengecualian suatu golongan dari umum. oleh karena itu dalam peraturan pemerintah ini pelaksanaannya diatur dalam bab ii, sedangkan pelaksanaan penyelesaian menurut ii, yaitu pelaksanaan untuk umum, diatur dalam bab bab pelaksanaan untuk umum. tentang penyelesaian yang umum, perjanjian, kecuali menentukan dasar dasar yang dikemukakan diatas dalam ii, juga memuat ketentuan ketentuan mengenai pelaksanaannya, yaitu cara memilih keluarga negarawan yang seorang ingin tetap memilikinya ialah melepaskan keluarga negarawan lainnya 1i1i), melepaskan keluarga negarawan harus dinyatakan kepada petugas negara yang keluarga negaranya dipilih iii), petugas petugas itu didalam negeri ditunjuk oleh pemerintahnya sendiri, negeri pihak yang lain, kedutaan besar dan petugas petugas lain yang ditunjuk oleh pemerintahnya dengan persetujuan pemerintah pihak yang lain, diluar negeri lainnya, sedapat dapat disesuaikan caranya iii), cara menyatakan pilihan hendaknya sederhana, pilihan harus dinyatakan dalam waktu tahun setelah perjanjian mulai berlaku bagi orang yang pada saat itu sudah dewasa ii) dan bagi orang yang pada saat mulai berlakunya perjanjian belum dewasa, tahun setelah menjadi dewasa vi). sudah barang tentu peraturan pelaksanaan perjanjian harus mengatur bagaimana melaksanakan penghilangan salah satu kewarganegaraan (bagi indonesia: penghilangan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok), dengan dasar dasar yang dikemukakan dalam dan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan mengenai pelaksanaan yang tercantum dalam perjanjian. akan tetapi disamping itu peraturan pelaksanaan harus mengingat bahwa ketegasan yuridis, bahwa seorang warga negara republik indonesia tidak bisa lagi serempak warga negara republik rakyat tiongkok belumlah cukup untuk menghilangkan keragu raguan yang terdapat dalam masyarakat tentang keluarga negarawan seorang tionghoa, yaitu keragu raguan yang berdampingan dengan soal dwikewarga negarawan. kalau sebelum adanya perjanjian ini tersimpan siur orang orang tionghoa yang tidak pernah menjadi warga negara indonesia, orang orang tionghoa yang pernah menjadi warga negara indonesia akan tetapi sudah tidak warga negara indonesia lagi dan orang orang tionghoa yang (masih) warga negara indonesia, maka sesudah perjanjian ini akan dijumpai orang orang tionghoa asing, dan orang orang (keturunan tionghoa warga negara indonesia. kesukaran didalam masyarakat sewaktu perjanjian ini belum ada untuk mengenal seorang tionghoa sebagai warga negara indonesia atau sebagai orang asing, janganlah tetap ada setelah perjanjian ini dilaksanakan. maka perlukah seorang keturunan tionghoa yang warga negara indonesia dengan mudah dalam pergaulan (hukum) dapat menunjukkan keluarga negaranya, dan perlu pula administrasi dengan mudah dapat mengetahui dasar dan pengaruh atau kekuatan keluarga negarawan itu. ini berarti bahwa orang keturunan tionghoa itu hendaknya mempunyai sepucuk surat yang tegas menunjukkan keluarga negarawan indonesianya. dasar keluarga negarawan indonesia itu ialah pelepasan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok oleh seorang yang tadinya serempak warga negara republik indonesia dan warga negara republik rakyat tiongkok. keluarga negarawan indonesia itu mungkin hanya berlaku bagi pemegang surat sendiri, tetapi mungkin berlaku juga bagi orang, orang lain. maka satu dan lain menghendaki supaya surat itu dapat memberi penunjukan bahwa pemegang surat itu memang surat warganegara republik indonesia sebelum adanya perjanjian, dan dalam surat itu hendaknya dapat dibaca untuk siapa keluarga negarawan indonesia itu berlaku. berhubung dengan keterangan diatas maka isi surat yang menunjukkan keluarga negarawan indonesia itu berbeda beda. pelepasan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok dapat dinyatakan dengan tertulis atau dengan lisan. sebaliknya surat yang menyatakan melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok atau surat catatan dari pelepasan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok yang dinyatakan dengan lisan, sekalian merupakan surat yang menunjukkan keluarga negarawan indonesia orang yang bersangkutan, yang selembar dipegang oleh orang itu. supaya orang orang yang hendak menyatakan pilihannya dengan tertulis mengetahui keterangan keterangan apa yang harus ditulis kecuali keterangan tentang melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok maka pada peraturan pemerintah ini dilampirkan formulir s d sebagai contoh untuk pelbagai keadaan. guna keseragaman dan kejelasan maka isi formulir formulir itu hendaknya diurut. begitu pula bagi petugas yang menerima pernyataan dengan lisan diberi contoh formulir s d va, yang bersesuaian dengan formulir s d formulir dan ialah untuk orang laki laki yang mempunyai anak sah, disahkan, diakui atau diangkat dengan sah, yang belum dewasa. formulir dan iia ialah untuk orang perempuan yang mempunyai anak belum dewasa yang tidak mempunyai bapak sah atau tidak diketahui keluarga negarawan bapaknya (meskipun keadaan ini tidak disebut dalam perjanjian) ataupun bapaknya telah meninggal dunia sebelumiii dan iii ialah untuk orang yang tidak mempunyai anak yang belum dewasa, dan untuk perempuan yang anak anaknya semuanya mempunyai bapak sah yang masih hidup, atau yang sudah meninggal dunia setelahdan iva ialah untuk orang yang ingin tetap berkeluarga negarawan indonesia setelah menjadi dewasa. meskipun dengan tidak menyatakan keterangan orang itu tetap menjadi warga negara indonesia juga, namun untuk kepentingannya sendiri orang yang bersangkutan hendaknya menyatakan keterangan ini sehingga mempunyai bukti yang langsung mengenai dirinya. formulir dan ialah untuk orang yang selama belum dewasa dianggap hanya warga negara republik rakyat tiongkok karena turut bapak ibunya, dan yang setelah menjadi dewasa ingin menjadi warga negara republik indonesia. lembaran surat pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan republik rakyat tiongkok yang oleh petugas dikembalikan kepada orang yang menyatakan keterangan dan yang telah dinyatakan benar oleh petugas itu, atau lembaran surat catatan pernyataan keterangan melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok yang oleh petugas diberikan kepada orang yang menyatakan keterangan dengan lisan, merupakan surat bukti langsung tentang keluarga negarawan republik indonesia bagi orang yang bersangkutan. ini berarti bahwa tidak perlu ada pembuktian lain. meskipun demikian, kemungkinan masih tetap ada, bahwa surat bukti itu diberikan karena sesuatu kekeliruan. kekeliruan itu harus dinyatakan oleh menteri kehakiman atau oleh hakim) pengadilan umum. setelah ada pernyataan itu maka surat itu kehilangan daya buktinya dan oleh orang yang bersangkutan harus dikembalikan kepada petugas yang memberikannya. apabila lalu lintas sehari hari menghendaki surat bukti dalam bentuk yang ringkas, lebih jelas dan lebih dikenal oleh umum sebagai surat resmi maka adalah termasuk tugas kementerian dalam negeri untuk mengeluarkan surat demikian ini, yang diberikan kepada orang yang bersangkutan atas penunjukan surat (catatan) pernyataan tersebut diatas. surat bukti yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri termaksud tidak mengubah daya bukti surat (catatan) keterangan itu. diatas telah dikemukakan bahwa perjanjian tidak mengatur segala soal yang mengenai dwikewarga negarawan dengan lengkap. tentang anak, perjanjian hanya melihat, bahwa anak masih mempunyai orang tua dan bahwa anak yang berdwikewarga negarawan mempunyai orang tua yang berdwikewarga negarawan juga. dasar dasar yang ditentukan oleh perjanjian ialah bahwa anak selama belum dewasa turut orang tua, bapak atau ibunya, dan baru setelah dewasa diperbolehkan diharuskan memilih. dilakukan terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua agi pada waktu perjanjian mulai berlaku atau yang kedua orang tuanya meninggal dunia sebelum menyatakan pilihan, maka anak itu turut orang tuanya yang dianggap tidak menyatakan pilihan dan keluarga negaranya ditentukan menurut terhadap anak yang berdwikewarga negarawan, sedangkan orang tuanya tidak, dasar dasar diatas menentukan bahwa anak itu selama belum dewasa mengikuti keluarga negarawan orang tua, bapak atau ibunya, menurut perincian dalam perjanjian. satu dan lain tidak memerlukan ketentuan hanya akan ternyata dalam formulir dan va. peraturan pelaksanaan ini selanjutnya mengatur administrasi sedemikian sehingga dapat diketahui siapa diantara keturunan tionghoa warga negara indonesia, dan apakah seorang keturunan tionghoa yang tertentu warga negara indonesia atau bukan? bab pelaksanaan untuk golongan yang dikecualikan. angka dari pertukaran nota, yang merupakan suatu kebulatan dengan perjanjian, memberi wewenang kepada pemerintah republik indonesia untuk menganggap golongan golongan tertentu dari orang orang yang berdwikewarga negarawan republik indonesia republik rakyat tiongkok, tidak mempunyai dua keluarga negarawan lagi berdasarkan kedudukan sosial dan politik mereka, yang membuktikan bahwa mereka dengan sendirinya (secara implisit) telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkoknya. ini berarti bahwa republik rakyat tiongkok melepaskan orang orang warga negaranya seketika pemerintah republik indonesia menentukan bahwa orang orang itu dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkoknya, asal saja anggapan itu didasarkan kedudukan sosial atau kedudukan politik orang orang itu. agak berlebihan (maksudnya untuk menegaskan) angka pertukaran nota tersebut menentukan selanjutnya, bahwa orang orang yang termasuk golongan tersebut diatas, karena mereka mempunyai hanya satu keluarga negarawan, tidak diwajibkan untuk memilih keluarga negarawan menurut ketentuan ketentuan perjanjian dwikewarga negarawan. karena wewenang yang oleh perjanjian diberikan kepada pemerintah republik indonesia adalah wewenang mutlak dan karena orang orang termaksud, setelah ditentukan oleh pemerintah republik indonesia, menjadi warga negara republik indonesia) tunggal, maka orang orang itu tidak saja tidak diwajibkan untuk memilih keluarga negarawan menurut ketentuan ketentuan perjanjian, melainkan orang orang itu juga tidak diperbolehkan untuk memilih keluarga negarawan menurut ketentuan ketentuan perjanjian itu. dengan lain perkataan, orang orang itu tidak boleh menolak anggaran pemerintah republik indonesia bahwa mereka warga negara republik indonesia tunggal: mereka tidak boleh terpilih untuk dianggap dan diperlakukan sebagai seorang dwiwarna negara. dalam menentukan orang orang yang dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok nya itu pemerintah republik indonesia tidak hanya harus melihat kepada kedudukan sosial atau politik orang orang itu, melainkan juga harus melihat kepada perundang undangannya sendiri atau mengingat azas azas yang sudah lazim dilakukan. anak anak dibawah umur dari orang tua yang berdwiwarga negarawan tidak boleh dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok nya terlepas dari orang tuanya. seorang perempuan dalam perkawinan hendaknya juga jangan dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok nya terlepas dari suaminya, apabila suami itu berisi keluarga negarawan. ini tidak mengurangi kedudukan isteri itu karena sebagai seorang dwi keluarga negarawan bebas menentukan kewarganegaraan menurut ketentuan ketentuan perjanjian. orang orang yang dianggap mempunyai hanya satu kewarganegaraan itu, oleh republik rakyat tiongkok dianggap bukan warga negaranya lagi. oleh karena itu kewarganegaraan mereka menjadi semata mata soal republik indonesia. berhubung dengan itu, dan karena yang menjadi kriteria dalam menentukan golongan yang dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok itu ialah kedudukan sosial atau kedudukan politik, satu dan lain menurut pendapat pemerintah republik indonesia sendiri, maka dalam rangka penyelesaian masalah dwikewarga negarawan ini, wewenang yang oleh perjanjian diberikan kepada pemerintah republik indonesia itu harus mengandung pula wewenang untuk menentukan orang orang yang keluarga negaranya turut dengan orang yang dianggap warga negara republik indonesia tunggal itu. dalam menentukan itu pemerintah republik indonesia itu tidak terikat oleh perjanjian, melainkan terikat oleh ketentuan ketentuan dari perundang undangannya sendiri atau apabila undang undang belum ada harus memperhatikan azas azas yang lazim dilakukan dalam mengatur keluarga negarawan mengenai soal ini. yang lazim ialah, bahwa seorang isteri mengikuti suaminya, anak anak dibawah umur mengikuti ayahnya, atau apabila tidak mempunyai ayah yang sah atau ayahnya, atau apabila tidak mempunyai ayah yang sah atau ayahnya sudah meninggal mengikuti ibunya. pada umumnya pemerintah tidak dapat mencegah seorang warga negara memperoleh kewarganegaraan lain. hanya apakah memperoleh keluarga negarawan lain itu mengakibatkan hilangnya keluarga negarawan semula, itulah tergantung pada perundang undangan negara pertama. dalam rangka penyelesaian masalah dwikewarga negarawan berhubung dengan pelaksanaan ketentuan angka pertukaran nota sudahlah selayaknya apabila pihak republik rakyat tiongkok dengan mudah menerima kembali sebagai warga negaranya seorang yang oleh pemerintah republik indonesia telah dianggap hanya mempunyai keluarga negarawan republik indonesia, akan tetapi yang ingin menjadi warga negara republik rakyat tiongkok kembali. begitu pula sudahlah selayaknya apabila pihak republik indonesia dengan mudah, melepaskan dari lingkungan kewarganegaraannya seorang yang olehnya telah dianggap warga negara republik indonesia tunggal, akan tetapi yang ingin menjadi warganegara republik rakyat tiongkok kembali. prosedur ini hendaknya diatur semudah mudahnya bagi orang yang bersangkutan. terhadap kehilangan keluarga negarawan republik indonesia karena memperoleh kembali keluarga negarawan republik rakyat tiongkok itu tidak berlaku perjanjian yang mengatur kehilangan keluarga negarawan republik indonesia karena melepaskan keluarga negarawan itu memilih keluarga negarawan republik rakyat tiongkok. dalam melaksanakan perjanjian sudah barang tentu orang yang diperbolehkan minta menjadi warga negara republik rakyat tiongkok kembali dan dengan itu kehilangan keluarga negarawan republik indonesia ialah orang yang oleh pemerintah republik indonesia dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok. orang orang yang keluarga negaranya diikutkan keluarga negarawan orang itu tidak diperbolehkan minta sendiri. mereka turut menjadi warga negara republik rakyat tiongkok kembali dengan orang yang diikuti itu. hanya seorang anak yang pada waktu mulai berlakunya perjanjian ini belum dewasa, akan tetapi telah menjadi dewasa pada waktu ayah ibunya yang diikutinya menjadi warga negara republik rakyat tiongkok kembali, hendaknya diperbolehkan minta menjadi warga negara republik rakyat tiongkok kembali bersama sama dengan ayah ibunya itu. memperoleh keluarga negarawan republik rakyat tiongkok (kembali) selain dari pada yang berhubung dengan pelaksanaan ketentuan pertukaran nota termaksud diatas dan selain dari pada yang ditentukan dalam induk persetujuan dengan akibat kehilangan keluarga negarawan republik indonesia adalah termasuk penyelesaian menurut saluran perundang undangan keluarga negarawan biasa. tiap orang dwiwarna negara perlu mengetahui apakah termasuk orang yang dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkoknya atau tidak. janganlah karena kurang sempurnanya administrasi terjadi seorang mengira dirinya telah dianggap warga negara republik indonesia tunggal tetapi kemudian setelah waktu untuk pilihan lampau, ternyata bukan demikian halnya, sehingga karena tinggal diam menjadi orang asing. maka setelah pemerintah dengan tegas menyebutkan golongan golongan yang dianggap warga negara republik indonesia tunggal, pejabat yang bersangkutan yang disebut dalam peraturan pelaksanaan ini membuat daftar dari orang orang yang termasuk golongan yang menjadi bagiannya. sehelai daftar disampaikan kepada menteri kehakiman yang memegang pimpinan pelaksanaan perjanjian, dan sehelai disimpan pada pejabat itu. tentu saja daftar itu dibuat dengan menghubungi orang orang yang bersangkutan untuk menanyakan hal hal yang perlu diisi dalam daftar itu. setelah daftar dibuat pembesar memberitahukan kepada masing masing kepala kelurga bahwa dan keluarganya dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok. cara demikian adalah tegas bagi orang orang yang bersangkutan. mereka tidak perlu mendatangi sesuatu instansi untuk menanyakan apakah mereka warga negara tunggal atau dwiwarganegara. surat pemberitahuan itu adalah berguna sekali buat administrasi dan penting sekali bagi orang yang bersangkutan. apabila orang yang bersangkutan "memilih" keluarga negarawan republik rakyat tiongkok (ingin menjadi warga negara republik rakyat tiongkok kembali) maka cukuplah apabila mengembalikan surat pemberitahuan itu. kesempatan untuk mengembalikan surat pemberitahuan itu, tidak perlu ditetapkan tahun seperti untuk pilihan, cukup apabila waktu yang diberikan itu tahun setelah tanggal pemberitahuan. apabila orang yang bersangkutan menjadi warga negara republik indonesia maka surat pemberitahuan itu merupakan bukti langsung tentang keluarga negarawan republik indonesia dari orang yang namanya tersebut dalam surat itu. untuk menjadi surat pengenal perlu ditempel pasfoto pada surat itu, yang prosedurnya cukup diatur oleh menteri kehakiman sendiri. apa yang ditemukan diatas, tentang surat bukti yang berlaku bagi orang orang yang tidak dikecualikan, berlaku juga bagi surat bukti ini. ii. demi menunjuk petugas petugas republik indonesia yang menerima pernyataan keterangan dari orang orang yang melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok nya. didalam negeri ditunjuk hakim pengadilan negeri. demikian ini karena hakim yang sudah biasa memeriksa pembuktian dianggap lebih memberi jaminan akan kebenaran pernyataan keterangan yang diterima. jaminan itu perlu karena surat pernyataan keterangan atau surat catatan yang dibuat tentang keterangan yang dinyatakan dengan lisan akan merupakan surat bukti tentang keluarga negarawan republik indonesia. diluar negeri ditunjuk wakil diplomatik atau konsul republik indonesia, atau jika dalam suatu daerah tidak ada petugas petugas itu, ditunjuk petugas lain oleh menteri luar negeri. sekiranya petugas petugas diluar negeri itu dianggap kurang memberi jaminan seperti dimaksud diatas, maka hal itu sudah ditampung, karena semua pernyataan keterangan, baik didalam maupun diluar negeri, oleh petugas yang menerimanya dikirim kepada menteri kehakiman. menentukan bahwa cara menyatakan keterangan bagi orang bersangkutan adalah tidak memberatkan, yaitu boleh dengan surat atau dengan lisan dan tanpa biaya atau meterai. selanjutnya ini menentukan tanggal pernyataan keterangan yaitu pada pokoknya tanggal keterangan yang dinyatakan itu sampai kepada petugas yang menerimanya. apabila pada suatu hari, dapat diduga hari hari penghabisan orang yang datang untuk menyatakan keterangan dengan lisan begitu banyak sehingga mereka tidak dapat dilayani pada hari itu, maka mungkin jangka waktu yang ditetapkan akan dilampaui apabila tanggal pernyataan keterangan itu ditetapkan juga hari orang itu dilayani. berhubung dengan itu maka orang orang yang datang itu cukup mendaftarkan namanya saja dulu dan hari itu dianggap sebagai hari mereka menyatakan keterangan. kalau mereka kemudian dipanggil untuk menyelesaikan pernyataan keterangannya tidak datang hingga dua kali, maka terpaksa tidak akan dilayani lagi dan dianggap tidak menyatakan keterangan. bermaksud untuk memudahkan orang orang yang hendak menyatakan keterangan tertulis dan memudahkan petugas petugas yang membuat surat catatan tentang keterangan yang dinyatakan dengan lisan. orang yang hendak menyatakan keterangan tertulis tidak perlu pemikir pikirkan lagi apa yang harus tulis. hanya melihat formulir mana yang harus pergunakan. selain dari termaksud untuk memudahkan, termaksud juga untuk mencapai suatu keseragaman. keseragaman itu perlu berhubung dengan daya pembuktian yang diberikan kepada surat pernyataan atau surat catatan tentang pernyataan keterangan 1tu. supaya surat bukti itu sekalian menjadi surat pengenal maka pada surat itu ditempelkan pasfoto dari orang yang bersangkutan. hal hal yang dimuat dalam formulir formulir itu ialah bagi orang yang sudah dewasa pada waktu perjanjian mulai berlaku menunjukkan bahwa orang itu berhak menyatakan keterangan, yaitu bahwa pernah warga negara republik indonesia, yang pada umumnya dapat dilihat dari negara kelahirannya: bahwa masih warganegara republik indonesia, yaitu tidak pernah melepaskan keluarga negarawan republik indonesia: yang dimaksud ialah dimuka petugas republik rakyat tiongkok dalam melaksanakan perjanjian ini, tidak pernah menolak keluarga negarawan republik indonesia: yang dimaksud ialah pelaksanaan persetujuan konperensi meja bundar: cc. untuknya tidak pernah ditegakkan keluarga negarawan republik indonesia, yang dimaksud ialah pelaksanaan persetujuan konperensi meja bundar dalam hal orang itu sewaktu belum dewasa ditegakkan keluarga negarawan indonesianya oleh bapaknya yang bukan warga negara indonesia atau oleh walinya, tidak pernah turut dalam penolakan keluarga negarawan indonesia, yang dimaksud ialah bahwa karena waktu itu belum dewasa turut orang tuanya yang menolak keluarga negarawan indonesia (pelaksanaan persetujuan konperensi meja bundar). untuk administrasi dikemudian hari dan untuk pembuktian keluarga negarawan disebut anak anak yang belum dewasa. bagi orang yang menjadi dewasa sesudah perjanjian mulai berlaku: menunjukkan bahwa orang itu selama belum dewasa turut keluarga negarawan bapak ibunya karena pelaksanaan perjanjian ini: yang semuanya dapat diselidiki. melihat pada keterangan yang dinyatakan dengan tertulis, yang oleh petugas yang menerimanya dianggap tidak sah, atau tidak benar atau kurang cukup pembuktiannya. pernyataan keterangan dianggap tidak sah apabila yang menyatakannya dianggap tidak berhak karena bukan warga negara indonesia, atau karena masih belum dewasa. dalam hal ini orang menyatakan keterangan boleh membuktikan haknya lebih lanjut kepada petugas yang menolak pernyataan itu. untuk itu diberi batas waktu yang dipandang cukup, yaitu bulan. pernyataan keterangan dianggap tidak benar apabila formulir yang dipakainya bukan formulir yang semestinya atau apabila formulir diisi dengan keliru. dalam hal pernyataan keterangan dianggap tidak benar maka orang yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membenarkannya. dalam hal pembuktian dianggap kurang cukup maka orang yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperlengkapinya. satu dan lain harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan. mengatur apa yang harus diisi oleh petugas dalam surat pernyataan keterangan yang dianggapnya sah dan benar. pengisian ini perlu supaya surat pernyataan yang tidak diisi oleh petugas tidak dapat disalah gunakan. menentukan bahwa petugas membuat surat catatan dari keterangan yang dinyatakan dengan lisan. formulir formulir surat catatan itu pokoknya serupa formulir formulir surat pernyataan keterangan yang mengenai golongan yang sama. nomor urut adalah untuk administrasi. menentukan apa gunanya surat pernyataan keterangan dan surat catatan dibuat dalam rangkap: yaitu lembar buat orang yang bersangkutan guna pembuktian, lembar buat disampaikan kepada menteri kehakiman lembar buat administrasi kementerian kehakiman: lembar untuk disampaikan kepada pemerintah republik rakyat tiongkok): lembar disimpan oleh petugas dalam suatu berkas. memuat suatu ketentuan yang penting sekali: yaitu bahwa surat pernyataan keterangan atau surat catatan tentang pernyataan keteranganidalam surat itu selama anak anak itu belum dewasa. seperti telah dikatakan diatas, surat bukti langsung berarti bahwa tidak diperlukan pembuktian lain. meskipun kepada surat itu harus diberikan daya pembuktian yang kuat, kemungkinan bahwa pernyataan itu tidak sah masih tetap ada. pertama surat (catatan) pernyataan keterangan itu diterima oleh orang yang bersangkutan sebelum menteri kehakiman memeriksa lembaran yang disampaikan kepadanya. kedua: kemungkinan masih ada bahwa pihak ketiga dimuka hakim dapatmembuktikan bahwa orang yang disebut dalam surat (catatan) pernyataan keterangan itu bukan warga negara indonesia. berhubung dengan satu dan lain maka menentukan bahwa surat itu kehilangan daya pembuktiannya, apabila menteri kehakiman atau hakim pengadilan negeri atau pengadilan lain menyatakan surat iru tidak benar. pemegang surat pernyataan yang dinyatakan tidak benar harus mengembalikan surat itu kepada petugas yang memberikannya. mengatur apa yang diperbuat oleh menteri kehakiman, apabila surat (catatan) pernyataan keterangan dianggapnya tidak sah atau perlu diperbaiki. yang penting ialah bahwa pemegang surat yang dinyatakan tidak sah harus mengembalikan surat itu kepada petugas yang memberikannya. menentukan bahwa selembar surat pernyataan keterangan yang oleh menteri kehakiman dianggap benar, disampaikan kepada pemerintah republik rakyat tiongkok dengan perantaraan duta besar rakyat tiongkok indonesia, dan nama orang yang menyatakan keterangan diumumkan dalam berita negara. mengharuskan petugas membuat daftar bulan dari orang orang yang menyatakan keterangan baik dengan lisan maupun dengan tertulis. daftar itu disusun menurut abjad, dan sedapat dapat sudah selesai pada akhir bulan berikutnya. dengan demikian maka ada daftar (berkas) menurut nomor urut dan daftar menurut abjad nama orang yang menyatakan keterangan, sehingga dapat diketahui nama orang yang menyatakan keterangan dengan nomor tertentu dan dapat diketahui pula apakah seorang tertentu menyatakan keterangan atau tidak. daftar menurut abjad itu dibuat bulanan supaya dapat dibuat berangsur angsur dan tidak perlu menunggu sampai habis waktu pernyataan keterangan. sehelai salinan daftar bulanan disampaikan kepada kepala daerah propinsi), sehelai kepada kepala kepolisian propinsi dan sehelai kepada menteri kehakiman, sehingga yang menyimpan daftar ialah pengadilan negeri untuk daerah hukumnya, perwakilan republik indonesia untuk daerahnya, kepala daerah propinsi) dan kepala kepolisian propinsi untuk daerah propinsi) nya dan menteri kehakiman untuk seluruh indonesia dan luar negeri. menyebut golongan golongan yang dianggap sudah bukan warga negara republik rakyat tiongkok lagi, melainkan hanya warga negara indonesia. dasar dari anggapan itu ialah sikap orang orang yang termasuk golongan itu yang menunjukkan setia kepada republik indonesia, atau cara hidup dan pergaulan mereka yang menunjukkan bahwa mereka sudah merasa anak pribumi. maka anggapan itu tidak dilakukan terhadap orang yang telah menunjukkan tidak setia kepada republik indonesia. yang dimaksud dengan resmi ialah dewan menteri, dewan perwakilan rakyat, dewan nasional, dewan perwakilan rakyat daerah, dewan pemerintahan daerah, dan badan badan lain yang dibentuk dengan atau berdasarkan suatu peraturan perundang undangan: termasuk golongan yang menunjukkan setia kepada republik indonesia tidak saja orang orang yang masih anggota angkatan perang, melainkan juga yang sudah dihentikan dengan hormat, baik yang mendapat pensiun maupun tidak: cc. seperti bj, siapa veteran ditentukan oleh undang undang: berlainan dengan anggota angkatan perang republik indonesia polisi republik indonesia, pegawai yang dihentikan dengan hormat tetapi tidak mendapat pensiun, tidak termasuk golongan: begitu pula pensiunan pegawai hindia belanda tidak termasuk. ukuran setia bagi pegawai negeri ialah apabila tetap hingga pensiun menjadi pegawai negeri dan tidak sementara untuk mencari nafkah: seperti dan seperti juga adalah tugas yang jelas hanya dilakukan oleh warga negara, oleh karena itu orang orang yang menjalankan tugas itu tidak disangsikan lagi kesetiaannya terhadap negara, orang orang yang dalam lapangan kebudayaan atau keolahragaan mewakili suatu negara bersama sama anak pribumi biasanya pergaulannya sehari hari dengan anak pribumi sudah mendalam, dan disertai syarat yang dapat mengandung kesimpulan bahwa orang orang itu mengutamakan indonesia sebagai negaranya, disamping syarat obyektif yaitu petani menentukan syarat subyektif tentang cara hidup dan cara pergaulan orang orang yang termasuk golongan ini, menteri dalam negeri ditunjuk sebagai instansi yang menentukan: dari siapa menteri dalam negeri minta pendapat atau saran saran itulah terserah kepada beliau. menentukan bahwa seorang perempuan dwiwarna negara yang pada waktu perjanjian mulai berlaku dalam perkawinan dengan seorang dwiwarna negara, tidak boleh dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkoknya, sedangkan suaminya tidak. begitu pula seorang anak yang pada waktu perjanjian mulai berlaku belum dewasa, tidak boleh dianggap melepaskan kewarganegaraan republik rakyat tiongkoknya, sedangkan bapak atau ibunya yang dwiwarna negara yang keluarga negaranya diikutinya, tidak. terhadap seorang perempuan yang baru kawin setelah perjanjian mulai berlaku, dilakukan aturan aturan atau azas azas keluarga negarawan biasa. memuat ketentuan ketentuan yang lazim dipakai dalam peraturan keluarga negarawan. menunjuk instansi instansi yang memyang termasuk golongan masing masing. kepala dana pensiun diwajibkan membantu daftar orang pensiunan dengan keluarganya yang termasuk golongan angkatan perang republik indonesia, polisi republik indonesia, pegawai negeri republik indonesia dan pegawai daerah otonom republik indonesia. menentukan bahwa sehelai daftar disampaikan kepada menteri kehakiman. demikian ini karena administrasi dinetralkan pada menteri kehakiman. mewajibkan pembuat daftar untuk memberitahukan kepada orang yang terdaftar, bahwa dianggap telah melepaskan keluarga negarawan. pemberitahuan ini dilakukan dengan suatu surat yang nanti menjadi surat bukti langsung bagi orang yang disebut namanya tentang keluarga negarawan republik indonesianya. membuka kesempatan bagi orang yang dianggap telah melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok untuk menyatakan ingin menjadi warga negara republik rakyat tiongkok, dan memuat ketentuan untuk siapa pernyataan itu berlaku dan menentukan jangka waktu untuk pernyataan itu. menentukan bahwa keinginan untuk menjadi warganegara republik rakyat tiongkok dinyatakan dengan mengembalikan surat bukti keluarga negarawan republik indonesia. memuat ketentuan administrasi yang berpusat pada menteri kehakiman. memuat ketentuan yang penting, yaitu bahwa surat pemberitahuan oleh pembuat daftar yang berupa surat keterangan tentang keluarga negarawan republik indonesia tunggal mempunyai daya bukti seperti surat (catatan) pernyataan keterangan, yaitu merupakan surat bukti langsung tentang keluarga negarawan republik indonesia bagi orang yang namanya disebut didalamnya. mewajibkan menteri kehakiman memberitahukan kepada pemerintah republik rakyat tiongkok nama orang orang yang ingin menjadi warga negara republik rakyat tiongkok, karena pemerintah republik rakyat tiongkok memang perlu mengetahuinya. nama nama orang yang telah dianggap melepaskan kewarganegaraan republik rakyat tiongkok nya dan tidak menyatakannya untuk menjadi warga negara republik rakyat tiongkok diumumkan dalam berita negara seperti juga nama nama orang yang menyatakan keterangan melepaskan keluarga negarawan republik rakyat tiongkok nya. dan memuat ancaman hukuman terhadap orang yang menyala gunakan atau tidak mengindahkan peraturan pelaksanaan perjanjiasa kerja yang dihitung untuk pensiun, seperti dimaksud dalam undang undang tah yang pernah dialami oleh seorang pegawai negeri untuk menentukan pensiun: bahwa oleh karena itu penghargaan masa kerja bagi penetapan pensiun seperti diatur dalam peraturan pemerintah tahun perlu diubah dan ditinjau kembalisiun pegawai negeri sipilmbatalkan: peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun dan ketentuan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan pemerintah dibawah ini. ii. menetapkan: peraturan pemerintah tentang penetapan masa kerja yang dihitung untuk pensiun, seperti dimaksud dalam undang undang tahun selain dari pada masa kerja termaksud dalam undang undang tahun dapat pula dihitung untuk sebagian atau penuh untuk menentukan pensiun, waktu waktu bekerja sebagai berikut 'a. waktu bekerja sebagai pegawai sipil atau militer pemerintah pusat swatantra swapraja, kecuali selama istirahat diluar tanggungan negara, dihitung penuh, waktu bekerja sebagai pegawai suatu badan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat swatantra swapraja, bukan sebagai suatu jawatan pemerintahan yang bersangkutan dan waktu bekerja pada suatu badan swasta dihitung penuh, apabila badan badan termaksud pada waktu penetapan pensiun pegawai yang berkepentingan telah dijadikan jawatan pemerintahan tersebut: waktu bekerja dalam suatu dan waktu bekerja sebagai pegawai suatubadan yang diselenggarakan bukan sebagai suatu jawatan pemerintah tersebut,sekurang kurangnya selama tahun.: waktu bekerja pada suatu badan swastaterus menerus sekurang kurangnya selama tahun:, yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah,itu. penghargaan waktu waktu kerja masa kerja untuk menentukan pensiun dalam seluruh ini, hanya berlaku untuk waktu waktu bekerja yang belum dihargai dengan suatu pensiun atau tunjangan bersifat pensiun. terhadap waktu waktu kerja yang dihitung sebagai masa kerja,. perhitungan jumlah iuran pensiun didasarkan atau gaji pertama yang diterima atau seharusnya diterima pada pengangkatan terakhir menjadi pegawai negeri. hal hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan peraturan ini ditentukan seperlunya oleh kepala kantor urusan pegawaiperaturan pemerintah tahun apabila hal ini menguntungkan bagiperaturan pemerintah tahun tentang masa kerja yang dihitung untuk pensiun, seperti dimaksud dalam undang undang tahun penjelasan umum. dalam rangka usaha pemberian jaminan hari tua kepada pegawai negeri telah dicapai suatu tingkatan, dimana pemerintah menganggap perlu untuk meninjau kembali penghargaan masa kerja bagi penetapan pensiun sedemikian sehingga masa kerja yang dialami dalam satu usaha swasta dapat dihitung meskipun tida seluruhnya untuk menentukan pensiun sebagai pegawai negeri. yang akan dapat dihitung, hanyalah waktu kerja yang dialami dalam suatu hubungan kerja yang merupakan pekerjaan pokok dan sehari harinya berlangsung penuh. penjelasan demi huruf yang dimaksud dengan pemerintah" dalam peraturan ini adalah pemerintah pusat swatantra swapraja dan juga pemerintah negara negara bagian r.i.s., yaitu y9reps gemeenschap atau "landschap" dan sebagainya dahulu. pegawai militer, ialah anggota ketentaraan. kecuali waktu bekerja sebagai pegawai seperti dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf undang undang pensiun, maka yang dimaksud dengan "waktu bekerja sebagai pegawai sipil" dalam peraturan ini, ialah umpamanya waktu kerja: pada pemerintah pusat swatantra swapraja dengan menerima gaji upah bulanan, harian, atau jam jaman: sebagai pegawai suatu pemerintahan selama diperbantukan pada suatu pemerintah lain, umpamanya: pegawai pemerintah swatantra, "groups gemeenschap" dan sebagainya, badan badan yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau cc. badan badan internasional dan badan badan swasta, sebagai pegawai pemerintah pusat swatantra swapraja, selama dilarang bekerja atau diberhentikan untuk berturut turut dalam dan peraturan pemerintah tahun sebagai pegawai pemerintah pusat swatantra swapraja selama menjalankan kewajiban negara seperti dimaksud dalam peraturan pemerintah tahun baik aktif maupun non aktif sebagai pegawai: sebagai pegawai pemerintah pusat swatantra swapraja, selama diberi istirahat atau tugas belajar, baik dalam maupun diluar negeri . huruf badan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat bukan sebagai suatu jawatan, ialah berbagai bagai yayasan dan institut institut, bank rakyat indonesia, bank indonesia, bank negara, perusahaan perusahaan negara seperti " " badan badan", peni, g.t.a. dan badan perusahaan lainnya yang dibiayai oleh pemerintah dan diselenggarakan berdasarkan hukum sipil. yang dimaksud dengan "dijadikan jawatan pemerintah" dalam huruf ini ialah peleburan menjadi jawatan pemerintah. huruf yang dimaksud dengan suatu "", 1alah umpamanya jabatan jabatan "penghulu", "naik" sebelum jabatan jabatan itu dijadikan jabatan negeri dan jabatan "lurah", "kepala negeri, "anggota k.n.i.p." dan sebagainya, yang masih ada, huruf "waktu bekerja pada suatu badan swasta", ialah waktu bekerja pada pelbagai usaha atau perusahaan partikelir, seperti umpamanya sebagai guru sekolah sekolah partikelir taman siswa, muhammadiyah, perguruan rakyat dan lain lainnya): pegawai perusahaan perusahaan dagang partikelir bank bank, pabrik pabrik, perusahaan pelayaran, n.v. import export, perkebunan, dan lain lain): pegawai yayasan, seperti palang merah indonesia badan penolong keluarga korban perjuangan b.p.k.k.p.) dan lain lainnya: mereka yang karena tugasnya dalam pimpinan partai politik yang bertujuan kemerdekaan negara dan bangsa tidak dapat menjalankan pekerjaan lain, mereka yang karena tugasnya pada pimpinan suatu surat kabar nasional yang bertujuan kemerdekaan negara dan bangsa, tidak dapat menjalankan pekerjaan lain. huruf e.dan waktu waktu bekerja yang dimaksud tidak perlu langsung bersambungan dengan pengangkatan sebagai pegawai huruf peraturan khusus tentang pemberian jaminan yang berupa pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun yang telah ditetapkan, ialah umpamanya peraturan pemerintah tahun dan peraturan pemerintah tahun berturut turut mengenai pegawai pegawai d.k.a.,, yang berasal dari perusahaan perusahaan kereta api swasta, dan mengenai para guru sekolah rakyat. yang dimaksud dengan "belum dihargai dengan suatu pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun", adalah juga yang belum dihargai dengan pemberian (uitkeering) sekaligus baik yang berupa uang maupun yang berupa benda (in natura). sudah jelas. ditetapkan bahwa setiap masa kerja yang berlaku untuk menentukan pensiun, berlaku baik untuk menentukan hak pensiun maupun untuk menghitung jumlah pensiun. dengan demikian, maka masa kerja menurut peraturan pemerintah tahun peraturan pemerintah tahun serta menurut undang undang tahun yang mengadakan dua kali masa kerja itu untuk menetapkan pensiun, kini dinyatakan berlaku baik untuk menetapkan hak pensiun maupun untuk menghitung jumlah pensiun. sudah jelas. sudah jelastahun tahun tentang lafal sumpah janji apoteker presiden republik indonesia, menimbang: perlu menetapkan lafal sumpah janji apoteker, mengingat undang undang dasar: undang undang tahun tentang pokok pokok kesehatan lembaran negara tahun mendengar menteri pertama wakil menteri pertama bidang kesejahteraan rakyat, menteri kesehatan dan menteri kehakiman memutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang lafal sumpah janji apoteker. d) sebelum seorang apoteker melakukan jabatannya, maka harus mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji, ucapan sumpah dimulai dengan kata kata demi allah" bagi mereka yang beragama islam, dan sumpah untuk agama lain, pemakaian kata kata demi allah" disesuaikan dengan kebiasaan agama masing masing. sumpahjjanji itu berbunyi sebagai berikut: saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatanapoteker, sekalipun diancam,saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiajar asian:, kepartaian atau kedudukan sosial:. sukarbijaksanaan dibidang hargaditinjau kembali garis kebijaksanaan yang sekarang berlaku dibidang harga harga, bahwa persediaan bagi rakyat konsumen hanya dapat terjamin dan distribusi dapat berjalan lebih lancar, jika harga harga memberikan perangsang yang cukup kuat kepada produsen, bahwa perlu diusahakan agar supaya keuntungan keuntungan, yang karena kekurangan barang sementara ini diperoleh secara berlebih lebihan dapat dipergunakan untuk memperkuat alat produksi atau alat distribusi yang tertentu atau memperkuat keuangan negara, mengingat:pada tanggal mei memutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang kebijaksanaan dibidang harga. d) garis kebijaksanaan pengendalian harga ditujukan kepada maksud supaya produsen mendapat perangsang yang cukup kuat, sehingga dengan bertambahnya produksi dan bukunya persen diana dan kestabilan harga, distribusi berjalan lebih lancar. menteri perdagangan bertugas mengumumkan penetapan harga, yang memenuhi petunjuk dalam ini, setelah mendengar menteri menteri menteri yang bersangkutan. penetapan harga baik yang berasal dari pemerintah, maupun dari pemerintah daerah atau instansi lain, yang bertentangan dengan penetapan harga yang dimaksud dalam ini, tidak berlaku lagi. jika ada dugaan bahwa diambil keuntungan yang berlebih lebihan, maka satu satunya instansi yang berwenang mengambil tindakan adalah direktorat pajak. barang barang jasa jasa, yang dikuasai oleh pemerintah, dan yang penjualannya dilakukan langsung oleh sesuatu badan pemerintah, atau oleh sesuatu perusahaan negara dan barang barang jasa jasa lain, yang ditunjuk oleh menteri perdagangan setelah mendengar menteri menteri menteri bersangkutan, dijual dengan harga yang mendekati dan tidak berselisih lebih dari (tiga puluh proses) dari harga yang sebenarnya dibayar oleh pemakai. jika harga pasaran kelihatan menurun karena bertambahnya produksi dan persediaan, maka harga penjualan pemerintah disesuaikan dengan kenyataan itu. jika masih ada perbedaan antara harga pokok menurut norma norma perusahaan, termasuk penyusutan harga dan sebagainya, ditambah dengan keuntungan yang ditetapkan oleh menteri perdagangan, setelah mendengar menteri menteri menteri yang bersangkutan, dengan harga yang diterima sebenarnya pro dusun c.g. importir, maka jumlah kelebihan itu harus distro kedalam kas negara sebagai hasil perdagangan negara. menteri perdagangan setelah mendengar menteri menteri menteri yang bersangkutan menetapkan secara periodik besar selisih lebih serta saat penyetoran yang disebut dalam ini. menteri perdagangan dengan persetujuan wakil menteri pertama bidang keuangan dan wakil wakil menteri pertama lain yang bersangkutan, dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruhnya hasil perdagangan negara dapat dikembalikan atau tidak dipungut sama sekali, untuk memperkuat alat produksi atau alat distribusi yang tertentu. jika dipandang perlu, maka menteri perdagangan dan menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan mengatur secara penetapan dan penagihan hasil perdagangan negara dalam peraturan tersendiupuk sriwijaya mengingat: undang undang dasar, undang undang prp tahun lembaran negara tentang perusahaan negara, mendengar wakil perdana menteri iii dan menteri perindustrian dasar pertambangan: memutuskan menetapkan: peraturan pemerintah tentang pendirian perusahaan negara pupuk sriwijaya. bab pendirian. dengan nama perusahaan negara pupuk sriwijaya, selanjutnya disebut p.n. putri,.t. pupuk sriwijaya (p.t. putri) yang didirikan berdasarkan akte notaris eliza pandang berkedudukan jakarta tanggal desember dengan ini dilebur kedalam p.n. putri termaksud pada atas. segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari p.t. putri beralih kepada p.n. putri. pelaksanaan peleburan termaksud pada dan ini diatur oleh menteri perindustrian dasar pertambangan. bab il. anggaran dasar. ketentuan umum. p.n. putradalah presiden republik indonesia, menteri" adalah menteri perindustrian dasar pertambangan: cc. perusahaan" adalah p.n' pus da. direksi" adalah direksi perusahaan b.p.u." adalah b.p.upalembang dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden dalam negeri,ad(1l)membuat pupuk urea dan ammonia beserta segala macam hasil pengolahan dari padanya memberi jasa dalam pembangunan proyek industri pupuk dan ammonia,modal perusahaan ditetapkan (sembilan belas) milyar,(1l, segala sesuatunya menurut petunjuk menteri. keputusan b.p.u, disisihkan untuk: a.dana pembangunan semesta sebesar b.menimbang bahwa berhubung dengan berkembangnya perusahaan negara merpati nusantara dengan terbentuknya kantor kantor cabang daerah daerah dan bertambahnya alat alat terbang, maka perlu memperkuat pimpinan perusahaan negara tersebut, bahwa oleh karena hal tersebut atas, maka perlu diadakan perubahan pada dari peraturan pemerintah tahundan.diubah dan ditambah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: perusahaan dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari dari seorang presiden direktur dengan dibantu oleh seorang direktur yang bertanggung jawab atas operasi, seorang direktur yang bertanggung jawab atasdan bertanggung jawab atas bidang bidang operasi, teknik, komersial dan administrasi daerah masing masing"an pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun presiden republik indonesia, menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli, sesuai dengan tingkat harga dewasa ini serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, perlu menaikkan gaji penghasilan pegawai, mulai bulan januari mengingat: undang undang dasar: mendengar: presidium kabinet ampera dalam sidangnya tanggal pejabat negara: pegawai negeri sipil termasuk pegawai daerah dengan pegawai harian: cc. anggota a.b.r.i.:dan angka huruf ini, terhitung mulai bulan januari diberikan kenaikan penghasildua) kali jumlah yang mereka berhak menerima untuk bulan desembertidak berlaku bagi mereka yang menerima dalam mata uang rupiah irian barat,,,sebagaimana diubah dan ditambah, tentang kedudukan keuangan wakil ketua, anggota dewan pertimbangan agung sementara,tahun memutuskan menetapkan: peraturan pemerintahjumlah (lima ribudua belas ribu lima ratus rupiah)": diatas gaji pokok termaksud dalam ini kepada wakil ketua dewan pertimbangan agung sementara, diberikan tunjangan tunjangan menurut peraturan yang berlaku umum untuk pegawai negeri sipil yang digaji menurut golongan s d p.g.p.s kepada wakil ketua dewan pertimbangan agung sementara diberikan tunjangan jabatan sebesar (dua puluh keseratus) dari gaji pokok sebulan. jika wakil ketua dewan pertimbangan agung sementarjumlah (dua ribu lima ratusenam ribu dua ratus lima puluh rupiah)." jumlah biaya penginapan serta biaya pengangkutan lokal anggota dewan pertimbangan agung sementara termaksud padadewan pertimbangan agung sementaraumum. dengan peraturan pemerintah ini maka gaji pokok dan tunjangan wakil ketua dan anggota dewan pertimbangan agung sementara yang kini diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomordewan pertimbangan agung sementara dengan taraf baru penghasilan menurut peraturan ini dan dengan tingkat harga pada sesuatu saat, hendaknya diatur secara flexible.residen republik indonesia, menimbang bahwa dengan undang undang nomor tahun lembaga negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor propinsi bengkulu telah terbentuk, bahwa untuk dapat segera terwujud pemerintahan propinsi bengkulu tersebut yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. perlu ditetapkan mulai berlakunya undang undang nomor tahun tentang pembentukan propinsi bengkulu serta mengatur pelaksanaan pemerintahannya denganberlakunya undang undang nomor o,tahun dan pelaksanaan pemerintahan propinsi bengkulu. bab ketentuan umum, yang dimaksud dengan aa. propinsi bengkulu ialah daerah yang dibentuk dengan undang undang nomor tahun pemerintah daerah propinsi bengkulu ialah pd. kepala daerah dengan dibantu oleh sebuah staf yang terdiri dari tenaga ahli dan sebuah badan penasehat. cc. pd. kepala daerah propinsi bengkulu ialah pengusaha yang diangkat oleh presiden atas usul menteri dalam negeri. bab ii. berlakunya undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang pembentukan propinsi bengkulu dinyatakan berlaku pada tanggal juni bab iii. kewenangan pangkal. undang dan hak kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah propinsi bengkulu seperti dimaksud pada dan undang undang nomor tahun dilaksanakan oleh pemerintah daerah propinsi bengkulu. bab iv. perangkat pemerintah daerah propinsi bengkulu. menteri dalam negeri menyampaikan calon calon kepada presiden untuk diangkat sebagai penguasa yang melaksanakan pemerintahan propinsi bengkulu. penguasa dimaksud disebut pd. gubernur kepala daerah dengan kewenangan yang diatur pada undang undang nomor tahun kuno undang undang nomor tahun dalam menjalankan pemerintah propinsi bengkulu pd. kepala daerah dibantu oleh sebuah staf yang terdiri dari (lima) orang tenaga ahli. menteri dalam negeri mengangkat anggota anggota staf tenaga ahli dimaksud dari calon calon yang diusulkan oleh pd. kepala daerah. menteri dalam negeri dapt mengangkat anggota anggota staf tenaga ahli tersebut menyimpang dari ketentuan pada staf tenaga ahli dikoordinir oleh pd. sekretaris daerah pd. sekretaris daerah diangkat oleh menteri dalam negeri dari calon calon yang diusulkan oleh pd. kepada daerah menteri dalam negeri dapat mengangkat pd. sekretaris daerah menyimpang dari ketentuan pada dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah propinsi bengkulu. pd, kepala daerah dibantu oleh sebuah badan penasehat yang terdiri dari sebanyak banyak (lima) orang. keanggotaan badan penasehat dimaksud diangkat oleh menteri dalam negeimaksud pada dan undang undang nomor tahun serta pemuka pemuka masyarakat bengkulu yang diusulkan oleh pd. kepala daerah. untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dimaksud pada pd. kepala daerah menyusun organisasi sekretariat daerah dan dinas dinas daerah, beserta perangkatnya, dengan mengikuti formasi pegawai yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri dan memperhatikan keuangan daerah organisasi sekretariat daerah dan dinas dinas daerah beserta perangkatnya dimaksud pada disahkan oleh menteri dalam negeri. sekretaris daerah dimaksud pada dipimpin oleh pd. sekretaris daerah. pd. kepala daerah propinsi bengkulu dan kepada daerah propinsi sumatera selatan bersama sama mengatur pelaksanaan penyerahan hal hal yang sebelumnya dikuasai oleh propinsi sumatera selatan (lama) seperti dimaksud dalam undang undang nomor tahun pembentukan dan pengangkatan pejabat pejabat dan pembantu pembantunya untuk jawatan jawatan propinsi bengkulu dilakukan oleh menteri menteri yang bersangkutan. pd. kepala daerah membantu menteri menteri yang bersangkutan menyiapkan perangkat jawatan jawatan dimaksud pada bab penyempurnaan perangkat pemerintah daerah. apabila menurut penilaian menteri dalam negeri kondisi dan situasi daerah propinsi bengkulu telah memungkinkan, maka perangkat pemerintah propinsi bengkulu disempurnakan dengan menyiapkan penyusunan dewan perwakilan rakyat daerah gotong royong, pemilihan gubernur kepala daerah dan perangkat lainnya. bab vi. pembiayaan. dalam menjalankan pemerintah propinsi bengkulu pd. kepala daerah harus memperhatikan kemampuan sumber keuangan daerah yang ada. biaya biaya bertalian dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada dibebankan pada anggaran departemen yang bersangkutan. modal pangkal guna membiayai pembangunan gedung untuk keperluan pemerintah propinsi bengkulu dan perumahan pegawai untuk tahun diatur oleh menteri dalam negeri bersama sama dengan menteri keuangan. bab vii. pembinaan dan pengawasan. menteri dalam negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas jalannya pemerintahan propinsi bengkulu. menteri menteri yang bersangkutan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas jawatan jabatannya propinsi bengkulu. bab viii. ketentuan peralihan. segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan peraturan pemerintah ini dan segala sesuatu yan belum cukup diatur dalam peraturan pemerintah ini akan diatur dan dilaksanakan oleh menteri dalam negeri. bab ix. ketentuan penutup. peraturan pemerintah ini disebut peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pemerintahan propinsi bengkulu peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai denganenjelasan umum dengan undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor dijadikan daerah propinsi bengkulu yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. dengan demikian secara formal pemerintahan daerah propinsi bengkulu tersebut dilaksanakan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah. tetapi dalam undang undang nomor tahun tersebut ditetapkan bahwa mengingat batas kemampuan keuangan pada negara dan daerah yang bersangkutan, selama propinsi bengkulunya diatur dengan peraturan pemerintah. demikian juga tentang berlakunya undang undang nomor tahun tersebut menurut ketentuan undang undang dimaksud, diatur dengan peraturan pemerintah. peraturan pemerintah ini merupakan pengaturan (dua) peraturan pemerintah dimaksud atas. dengan ditetapkannya tanggal berlakunya undang undang pembentukannya maka propinsi bengkulu benar benar telah terbentuk dan terwujud sebagai wadah untuk kemudian diisi dengan hak kewenangan, perangkat, pembiayaan dan sumber sumber keuangan lainnya sebagai modal pangkal dalam pelaksanaan pemerintahan propinsi bengkulu. urusan dan hak kewenangan pangkal bagi propinsi bengkulu ialah urusan dan hak kewenangan propinsi sumatera selatan yang telah ditentukansebelum ada perangkat yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun maka pemerintahan propinsi bengkulu dilaksanakan oleh perangkat peralihan sampai mencapai kondisi dan situasi daerahnya yang memungkinkan dibentuknya perangkat pemerintah daerah berdasarkan undang undang nomor tahun perangkat peralihan tersebut terdiri dari pd. kepala daerah selaku penguasa tunggal pemerintah daerah yang dibantu oleh staf tenaga ahli dan badan penasehat, pd. sekretaris daerah yang memimpin sekretariat daerah dan dinas dinas daerah yang ada serta jawatan jawatan yang akan dibentuk secara berangsur angsur. staf tenaga ahli merupakan pembantu pd. kepala daerah dalam bidang tehnis pemerintahan, yang terdiri dari pejabat pejabat ahli, baik ahli dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang ekonomi keuangan, pembangunan, pertanian dan sebagainya. badan penasehat juga merupakan pembantu pd. kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan dalam pemerintahan, yang terdian pemuka pemuka masyarakat, sehingga dengan demikian secara tidak langsung dalam melaksanakan pemerintahan propinsi bengkulu sudah pula mengikut sertakan rakyat. dengan demikian pd. kepala daerah yang merupakan penguasa tunggal dalam melaksanakan tugasnya dapat dipertanggung jawabkan kemampuan teknisnya dengan bantuan pendapat dan saran saran dari masyarakat daerah bengkulu yang disampaikan baik langsung ataupun melalui badan penasehat, sehingga masa peralihan pemerintah tersebut diharap segera diakhiri. perlu dijelaskan bahwa pendapat atau saran dari masing masing anggota badan penasehat atau keputusan badan penasehat tidak mengikat. pd. sekretaris juga diangkat dari pejabat ahli karena dibebani tugas berat mengatur administrasi pemerintahan pula samping memimpin dan menyusun sekretariat daerah dan mengkoordinir dinas dinas yang ada juga mengkoordinir staf tenaga ahli. dalam masa pemerintahan peralihan ini bersama sama dengan pemerintah daerah sumatera selatan juga harus dapat menyelesaikan dalam waktu yang singkat penyerahan hal hal yang sebelumnya dikuasai oleh propinsi sumatera selatan (lama). samping perangkat daerah juga perlu adanya perangkat jawatan jawatan yang akan diangkat dan dibentuk oleh menteri menteri yang bersangkutan yang sudah barang tentu pemerintah daerah harus membantu dan memberikan fasilitas seperlunya agar dapat terlaksana dalam waktu yang singkat seirama dengan penyusunan perangkat organisasi daerah sendiri. lamanya masa pemerintahan peralihan ini tergantung pada kemampuan pemerintah daerah beserta seluruh perangkatnya, dengan selalu mendapat bantuan yang terus menerus dari masyarakat bengkulu sendiri yaitu sampai tercapainya kondisi dan situasi daerah yang menurut penilaian menteri dalam negeri memungkinkan secara penuh penyusunan pemerintahan propinsi bengkulu setaraf dengan pemerintahan propinsi lainnya yang telah ada. kecuali biaya routine yang diperlukan untuk pemerintahan propinsi, dianggap perlu diberikan modal pangkal oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan pemerintah. pemerintah daerah harus berusaha merealisir jenis jenis pajak yang telah diserahkan oleh propinsi sumatera selatan (lama) yang kemudian pelaksanaannya harus diintensifkan. berhubung dengan itu tanpa mengurangi semangat pemerintah daerah untuk berusaha menjalankan pemerintahannya dengan sebaik baiknya, harus selalu diperhatikan kemampuan sumber keuangan yang ada untuk keseimbangan pembiayaan. oleh karena itu pulalah mata anggaran untuk pembiayaan pembentukan jawatan jawatan dan pengangkatan perangkatnya seluruhnya harus dibebankan kepada departemen yang bersangkutan. pemerintah daerah hanya membantu dan menyediakan fasilitas seperlunya. pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan propinsi bengkulu oleh menteri dalam negeri dan pelaksanaan tugas jawatan jawatan oleh menteri menteri yang bersangkutan memang sudah sewajarnya, tetapi dalam hal ini perlu ditegaskan mengingat pemerintahan propinsi bengkulu dalam periode pemerintahan peralihan yang perlu mendapatkan sorotan dan perhatian khusus dari pemerintah agar masa peralihan segera dapat diakhiri dan terbentuk pemerintahan propinsi sepadan dengan pemerintahan propinsi lainnya. penjelasan demi lihat penjelasan umum. cukup jelas. lihat penjelasan umum. selanjutnya perlu dijelaskan bahwa urusan dan hak kewenangan propinsi bengkulu dimaksud ialah urusan dan hak kewenangan yang nyata nyata dilaksanakan oleh pemerintah daerah propinsi sumatera selatan (lama) pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini: mengingat bahwa urusan urusan dan hak kewenangan pemerintah daerah propinsi tersebut seperti dimaksud dalam undang undang nomor tahun sebagian ada yang telah diserahkan kepada daerah daerah tingkat dalam wilayah daerah propinsi yang bersangkutan, maka perincian urusan dan hak kewenangan propinsi bengkulu sebaiknya diselesaikan bersama oleh kepala daerah propinsi sumatera selatan dan pd. kepala daerah propinsi bengkulu. yang dimaksud dengan perangkat ialah aparatur sebagaimana diatur dalam penjelasan undang undang nomor tahun lihat penjelasan umum. staf tenaga ahli membantu pd. kepala daerah setiap hari dan adalah sebagai pegawai. cukup jelas. lihat penjelasan umum. lihat penjelasan umum. kemungkinan bahwa dari anggota anggota badan penasehat ada yang bukan pegawai dan kepada mereka dapat diberikan honorarium yang akan ditetapkan oleh menteri dalam negeri. s d lihat penjelasan umumupati mojokerto peraturan bupati ]mojokerto oil ior tahun tentang pemanfaatan dan pembagian hasil peneliti'ikan tarif pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang ilaha esapemanfaatan dan pembagian hasil penerimaan tarif pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah yang diatur dalam peraturan bupati. nomor tahun antara pembentukan daerah daerah kabupaten dalam llrgkurgan propinsi jana timur mundo undang undang nomor tahun bintang perubahan bah merah kohpnaia sutabalp dan daerah tingkat sunabalp lembaran negara republik lndonesia tahun nomor tambahan lernbanan negara republik indonesia no{n20o4cr\ sebagaimana telah diubahrumah sakit lembaran negara rebupf2al$lah diubah terakhir dengan peracunan l\,penari dalam l{lvl$tirto nomor tahun antara pengadaan kalangan daerah lernbanan daerah kabupaten illojokerto tahun nomor seri tambahan lembaran daerah kabupaten mojokerto nomor peraturan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri nomor menkes p bllllllll2dan rumah sakit daerah; peraturan menteri kesehatan nomor menkes per( tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat berita negara republik lndonesiavip berita daerah kabupaten mojokerto tahun nomor menetapkan peraturan bupati tentang pemanfaatan dan eil bagian hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah. bab ketentuan ui,|direktur rsud adalah direktur rsud prof. dr. sekadar dan rsud achmad masoni kabupaten mojokerto. t8. t9latau jasa yang diberikan oleh rsud; jasa sammedis adalah biaya atas pemeriksaan dan atau tindakan oleh tenaga medisstruktur dan besaran tarif struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan rsud sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan daerah kabupaten mojokerto nomor tahun tentang retribusi jasa umum dan lampiran peraturan bupatistruktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan rsud yang menggunakan jamkesmas, jamkesda dan jampersal asalkan arif inang,s dan perubahannya yang ditetapkan kementrian kesehatan republik indonesia. bab iii pemanfaatan dan pembagian hasil penerimaan tarif pelayanan kesehatan hasil penerimaan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dimanfaatkan untuk jasa sarana dan jasa pelayanan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf paling banyak o o (empat puluh empat persen) yang dibagi untuk jasa medis; dan jasa non medis. pemanfaatan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sekira bertahap dan dilaksanakan secara penuh pada awal tahun besaran tarif sebagaimana dimaksud pada dengan rincian sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan ini. bab ketentuan penutup satuan kerja perangkat daerah yang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah dalam penetapan pemanfaatan dan pembagian hasil penerimaan tarif pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah dapat berpedoman pada peraturanmojokerto nomor tahun tentang pedoman penggunaan retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit umr* v,at+ bupati mojokerto, mus diundangkan ito,poker pada tanggal r?"*wa n\ 'o\ sekretaris daesh }kabupaten i'q'puerto, ii' berita daerah kabupaten ]i'ojogrto tai.iun non'pr lampiran peraturan bupati mojokerto |^il' j"f hff. n or\ pemanfaatan dan pembagian hasil penerimaan tarif pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah berdasarkan lampiran peraturan daerah nomor tahun pelayanan rawat jalan jenis pelayanan jrs total pemeriksaan kesehatan umum pemeriksaan kesehatan spesialis pelayanan administrasi rekam medis rapat jalan rekam medik rawat jalan konsultasi antar dr. spesialis poliklinik konsultasi gzi pelayanan muat darurat jenis pelayanan jrs total pemeriksaan kesehatan umum observasi konsultasi dokter spesialis cito bed ird flag kerja) konsultasi dokter spesialis cito bed ird (diluar jam kerja) konsultasi dokter spesialis per telepon (perhari) pelayanan rawat inap umum kelas pemuatan makan minum jrs total pelayanan adninisfasi rekam medis rapat info rekam medik rawat info konsultasi dokter iaa konsultasidokter spesialis lain iam kerja konsultasi dokter sosialis lain luar iam kerja konsultasi dokter spesialis per telepon (perhari) konsultasi gizi kelas lll kelas kelas kelas utama kelas vip intensif kelas perawatan jrs total observasi khusus intensive care unit icu intensive cardiac care unit iccu neonatal intensive care unit nica pediatric intensive care unit picu haemodialisa visite dokter danasuhan kesempatan kelas perawatan dokter umum gigi oktet spesialis kelasi minimum nursing care partial nursing care total nursing care kelas minimum nursing care partial nursing care total nursing care kelas z,uuu zb, uuusempatan mandiri jenis pei layanan jrs total memandikan pasien (personal hygiene) kali sampling laboratorium oleh paramedis ruangan retensi dan minum per ronde speed hari cukur rambut screen vagina vulva hygiene kelas kelas kelas kelas utama kelas vip perawatan payudara ibu nifas tindakan medik non operatif umum jrs total pasang infus dewasa ana bayi nfa seal kelas kelas kelas kelas utama kelas vip suntik infeksi per infus into muscular nfa vena nfa artikler paralumbal pemberian obat oer vagina rectal pasang ngt maaf slang kelas kelas kelas kelas utama .zfi kelas vip kubah lambung kali jasa medis per kasus kelas kelas kelas kelas utama kelas vip pasang populer kateter kelas kelas kelas kelas utama kelas vip pavement punah kelas kelas kelas kelas utama kelas jahit luka, ringan sedang berat rawat luka anti balut per kali tindakan. sedang kelas kelas kelas kelas utama kelas vip berat (termasuk ancien) kelas kelas kelas kelas utama kelas vip rawat luka bakar oer kali tindakan. luas o o kelas kelas kelas ias utama kelas vip luas 30o o kelas kelas kelas kelas utama kelas vip luas o o kelas kelas kelas kelas utama kelas vip angkat jahitan suction hari nebulizer kelas kelas kelas .off kelas utama kelas vip tindakan medik non operatif khusus jrs total pemakaian hari incubator titre incubator time infant warmer monitor shrine pump infus sumo ventilator foto terapi ian peralatan tali pusat kali lumbal fungsi inkubasi teacher tes kalori tes perforasi tes mantu tuberkulin transfusi tukar zfi. resusitasi post shock trm mill endoskopi punosiasites kelas kelas kelas kelas utama kelas vip regulasi cepat seri kelas kelas kelas kelas utama kelas vip atooinisasi seri kelas kelas kelas kelas utama kelas vip resusitasi jantung paru hari tindik telinga pemeriksaan gda gula darah acak elektokardioaafi ekg elekboencephalmati eeg kelas kelas kelas kelas utama kelas vip tindakan mdtk tht el|nga, hidung jenis pelayanan jrs total larinqoskopi lndirekta larinooskooi direka rinmkopi posterior tes garpu tala angiogram .ffi tampon efe$in nasal invasi segmen obturans parasentesis tanpa mikroskop kaustik tca ekspansi benda asing mudah ekstraksi benda asing sulit nsisi othematoma biopsi tumor tht tampon eoistaksis ringan sedang berat ekstraksi polip mae kelas kelas kelas kelas utama n7.50a kelas vip friksi sinus maksila kelas kelas kelas kelas utama kelas vip s.tindakan ffieoi kiril ata jrs total virus buta warna refraksi tonomebi slitlamo funduskopi schumer test anestesi fluoresen test auto refraktor keratometer ark) three minor goldman mg) biomedis epilepsi ekspirasi coral diluar kornea ekstincasi coral kornea tanpa penulis infeksi subkoniunotiva estimasi lithiasis nsisi hordeolum chalazion eksisipteriqium virus, refraksi, slitlamp, funduskopi kelas kelas kelas kelas utama kelas vip lriqasibola mata kali kelas kelas kelas kelas utama kelas vip fungsi bola mah. infeksi subsonik. qliserin oral kelas kelas kelas kelas utama kelas vip 7s, g.tindakan medik gigi dan mulut jenis pelayanan jrs total alveolektomi relio eksis venture hyperplasia edulis ekspansi sulung ekspansi temp pencabutan gigi dengan penulis figure sealang frenektomi ginoqivektorni jahit luka robek jaringan lunak odontektorni operasi kista nsisi abses into oral pengobatan periodenya ginqqival curetaqe space maintained dekat 2b, space maintained lepasan pengelolaan socket splitting fiksasi kanan ori relio tindakan pasca bedah rapat luka tindakan preventif scaling per+eqo topikal aplikasi fluor ra rb b0, tempatan sementara tempatan tetap gigi sulung tempatan tetap gigi permanen ,b00 c,uuu tindakan medik kulit dan kelamin jenis pelayanan jrs total lnspekulo vaginal urebalsuab perawatan kondiloma tinctures podophvllin larva migrain infeksi khusus (koloid,varies,acne conglobata,licien planus tes alerqiternoel ekstaksimilia kuretase kulit electodessication have decision fungsi vesikel bula biopsi kulit (punch) insist abses diubah zu,uuu lu,uuu ju,uuu bedah listrik (hvftecauter) sebagai tambahan tindakan operatif kecil ekskokleasitums kecil crn.single.diluar salah ekskokleasi tumor kecil cm,single,wajah terapi kondiloma dengan bedah listrik kuretase ekspirasi tumor kecil cm,multiple,diluar wajah ekstinoasi tumor kecil cm,multiple,dibawah ekspirasi mukokel eksis biopsi (terapeutik) diluar niah ekskokleasisanulorna eksis nexus kecil lcm dunia tindakan bedah listrik terapeutik dengan hyftekauter umum terapi dengn tca penyakit kulit zb,uuu lo,uuu 2b, tindakan medik bedah jenis pelayanan jrs total rectal touches ekspansi kuku nsisi abses non facial cross incisa eksis flavus eksisilipoma pasang cvp lepas k were 3s, pasang back slab pasang ransel vland pasang below elbow cost pasang long arm cast pasang below knee cost pasang long length cast pasang robert jones bondage pasang elastic$adage pasang slab should&r pengangkatan gips fungsi hemat paella thumb spica cast tindakan medik paru jenis pelayanan jrs total fungsi pleura kelas kelas kelas kelas utama kelas vip wsd ffhoraxdainaoe) kelas kelas kelas kelas utama kelas vip lepas toraks dan kelas kelas kelas kelas utama kelas vip fab trans hutan kelas kelas kelas kelas utama kelas vip fab trans terawal kelas kelas kelas kelas utama kelas vip pleurodesis kelas kelas kelas kelas utama kelas kemoterapi kelas kelas kelas kelas utama kelas vip tes faal paru kelas kelas kelas kelas utama kelas vip tindakan medik kebidanan dan penyakit kandungan jenis pelayanan jrs total aspirasikista gardner biopsi endometrium biopsi serviks doppler eksisikondiloma kecil eksisiliooma ekstraksi implant eksfaksil lnsersilmolan insersi iud insist abses bartholin kolonoskopi pap smear pasang pesarium perturbasi post total tes pct) .00a pur paksi luar usg douglas punct kelas kelas kelas kelas utama kelas vip curetaqe abortus inkornplit kelas kelas kelas kelas utama kelas vip eksis kista bartolini kelas kelas kelas kelas utama kelas vip tampon vagina kelas kelas kelas kelas utama 1s. kelas vip eksplorasi hpp kelas kelas kelas kelas utama kelas vip kardiotokosran ctg) kelas kelas kelas kelas utama kelas vip manual plasenta kelas kelas kelas .00a kelas utama kelas vip parts fisiologis per vagina kelas kelas kelas kelas utama kelas vip parts patologis vagina kelas kelas kelas kelas usai'r|a kelas vip tanaman rehabilitasi medik jenis pelayanan jrs total infra merah uefa sound difteri usd wave ditemui swd medium wave difteri mwd traksi .ffi senam hamil terapi exercise electric stimulator tens akupunktur penyakit akupunctwe kosmetik tindakan medik rawat darurat jenis pelayanan jrs total vaginal touch rectal touch pasang elastic bandara pasang ransel betrand pasang fiksasi dada pasang soal oada tangan kaki reposisi dislokasi reposisi dislokasi mandibula mudah reposisi dislokasi mandibula sulit reposisi manual hemoroid reposisi hernia dan fiksasi re posisi prolansus arteri tampon eoistaksis ringan sedang berat fungsi kandung ksnihblas ounktie cross incisa insist abses non facial ekstraksi kuku irigasi mata fungsi bola mata gliserol oral estimasi coral mata tanpa penulis ektirpasi aspal (telinga. hidung) mudah estimasi comal (telinga. hidung) sulit ektirpasi coral kulit dilatasifimosis khitan circumsisi amputasi (diartikulasi) vena seksioleh dokter afooinisasi seri shock kali regulasi cepat seri oximefi pemeriksaan laboratorium patologi klinik jenis pelayanan jrs total hematologi darah lengkap kelas kelas kelas kelas utama kelas vip .zfr .s00 .2ffi hernoolobin ahli bleeding time bd. clottnq time kelas kelas kelas kelas utama 't0. kelas vip .ffi ppt. att kelas kelas kelas kelas utama kelas vip malaria kelas kelas kelas kelas utama kelas vip ratusan darah teori kelas kelas kelas kelas utama kelas vip golongan darah abo rh. urine urine lengkap. sedimen urine kelas kelas kelas kelas utama kelas vip kimia klinik glukosa darah acak. ipo. gdp( post ttg kelas kelas kelas kelas utama kelas slot sept bilirubin direct bilirubin kota protein kota albumin globularis alkali fosfatase kelas kelas kelas kelas utama kelas vip gamma kelas kelas kelas kelas utama kelas vip bun. serum kreatinin. lereng kreatinin kelas kelas kelas kelas utama kelas vip asam urat kelas kelas kelas kelas utama kelas vip total kolesterol kelas kelas kelas kelas utama kelas vip hdl kolesterol ldl kolesterol kelas kelas kelas .ffi kelas utama kelas vip trigliserida kelas kelas kelas kelas utama kelas vip elektrolit na cu kelas kelas kelas .fio kelas utama .s00 kelas vip blood gas analisis kelas kelas kelas kelas utama kelas vip serologi kidal kelas kelas kelas kelas utama kelas vip .5a0 elisa) kelas kelas kelas kelas utama kelas vip juli elisa) kelas kelas kelas kelas utama kelas vip anti hcv glise) kelas kelas kelas kelas utama kelas vip anti hav glise) kelas kelas kelas kelas utama .00ci kelas vip crp ftwalitatifl kelas kelas kelas kelas utama kelas vip kelas kelas kelas kelas utama kelas vip .7il aso ast kelas kelas kelas kelas utama kelas vip kelas kelas kelas .7ffi kelas utama kelas .2w .2s0 toxoolasma lom kelas kelas kelas kelas utama kelas vip t3. kelas kelas kelas kelas utama kelas vip kelas kelas kelas 1m. kelas utama kelas vip ft4 kelas kelas r5, kelas kelas utama kelas vip 2s. faces faces lengkap. karbohidrat. lemak kelas kelas kelas kelas utama kelas vip benzoin kelas kelas kelas kelas utama kelas vip mikrobiologi pengecatan gram. zn. bta kelas kelas kelas kelas utama kelas vip tes narkoba pemeriksaan radiologi jenis pelayanan jrs total foto polos kelas kelas kelas kelas utama 7s. kelas vip foto kontes lvp, follow through, colon loop, omd ugi kelas kelas kelas kelas utama 1s0. kelas vip esophagogmm, fistulogmfi kelas kelas kelas kelas utama kelas vip foto gigi kelas kelas kelas kelas utama kelas vip usg mayor kelas kelas kelas kelas utama kelas vip usg minor testis, tiroid, mama, urologi, kandungan, kepala, echocardtoarafi kelas kelas kelas kelas utama kelas vip foto panoramik kelas kelas kelas kelas utama kelas vip scan kepala, tanpa khas kelas kelas kelas kelas utama kelas vip scan kepala, dengan kontes kelas kelas kelas kelas utama kelas vip whole body scan kelas kelas kelas ke|as utama kelas vip usg colour. doodle kelas kelas kelas kelas utama kelas vip mammografi t'adakan med'x operatif d"stairs'bedah sentral jenis pelayanan jrs jasa medis jasa asisten total operatofanestesioperatoranestesi operasi kecil kelas kelas kelas kelas utama kelas vip operasi sedang kelas kelas 14s, 't6, kelas kelas utama kelas vip 't, operasi besar kelas kelas kelas kelas utama kelas vip operasi khusus kelas kelas kelas kelas utama kelas vip keterangan jasa dr. anestesi .25o o dan jasa medis operator jasa asisten operator olo dari jasa medis operator jasa asisten anestesi o o dari jasa medis anestesi jasa dr.spesialis pendamping lain o o dan jasa medis operator dihibahkan tarif tindakan forensik jenis pelayanan jrs total perawatan jenazah memandikan .fio pemakaian kamar jenazah pemakaian lemari pendingin jenazah hari visum luar kwan hidup visum luar jenazah visum dalam autopsi jenazah visum pasca oenooalian jenazah pelayanan lain lain jenis pelayan jrs total ilrfqt l(terang_n sehat masuk sekolah p9bfr_{!4e! !_qg ,qq_0 !,i[ elena elerrqu]1c!9nya 9pt'qt elgrlt erg$ er bqq sg11t_[_tgl cl'gil be$ryp!_4' s_{ true_s$! kl4) pengelolaan limbah medis dengan lncenerator mudah terbakar ___jg jq9_ sulit terbakar sterilisasi ala l0,q_0_q !.!rtr ed!g. general check medical test iblis f qte a.le!_q!_qtqiqq e, quiet! e lg&p urine lengkap pe!_elitgqel1!ry urn o_[!er_ gmq! pemeriksaan jantung ekg annual check thorax foto )laboratorium a9_ahl elgltep lq'gelap sept d.sg0t e.bun kreatinin q_?cq_e[s_qqq unary__ do_[!q_qqu pemeriksaan4 mata pemeriksaan jantung ekg .gq4_er,1l_q! iq9_'{p_9!qll4q thorax foto laboratorium datab]els[cp urine lengkap sept d.slot bun kreatinin 4q qm vrt kolesterol trigliserida glukosa darah pemeriksaan umum dokter umum pemaksaan mata p_q!e{[eqq!=g_q! eqe{lee! t]j] pemeriksaan jantung ekg mobil ambulance tujuan bahan bakar jrs bbm jumlah dalam wilayah kabupaten mojokerto dauarblandong kembali jetis gede sooko trowulan jatirogo 8s. diganggu 9q!da!g_ sukorejo pacet rawas ngoro bangsal s5. mojoanyar puri n,|eg9q! punggung ___ luar wii ayah.i kabupaten mojokerto kota mojokerto primbon sidoarjo surabaya jombang gresik nganjuk !4e!e!'g_ madiun kota lain menyebut raihan sesuaiaraknya keterangan asumsiharga bbm per liter rp. harga bbm menyesuaikan harga yang berlaku jasa perauntpendamping adalah dari jumlah total mobil tengah tujuan bahan bakar jrs bbm jumlah dalam wilayah kabupaten mojokerto 0awarblandong n8, kembali_ jetis gede sooko trowulan jatirogo 0ganggu gondang sukorejo pacet rawas ngoro bangsal mojoanyar puri wonosari punggung luar wilayah kabupaten mojokerto kota mojokerto primbon sidoarjo surabaya jombang gresik nganjuk malang madiun kota lain mendes raihan semua___?z9p00l jaraknya iq2_,q00 berdasarkan tarif ina cbg,s jenis operasi jrs jasa pelayanan dr. operator rdr. anestesiass. operators. anestesi dr. pendamping total operasi kecil operasi ringan operasi sedang operasi besar bupati mojo mustofa kamalbadan permusyawaratandilaksanakan melalui perubahan atas peraturan daerah kabupaten tapin nomor tahun tentang badan permusyawaratanibahas dalam rapat badan permusyawaratan desa dan hasilnya disalurkan kepada pemerintah desa untuk ditangani ditanggapi ditindaklanjuti. aspirasi masyarakat yang bersifat mendesak untuk segera ditangani ditanggapi ditindaklanjuti, dapat langsung disalurkan kepada pemerintah desa setelah mendapat persetujuan dari pimpinan badan permusyawaratan desa. ketentuan dan diubah, serta ketentuan dan dihapus, sehingga ketentuan berbunyi sebagai berikut bagian kedua pemberhentian anggota badan permusyawaratan desa berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, bertempat tinggal luar desa yang bersangkutan, tidak lagi memenuhi syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan keterangan yang berwajib, melanggar larangan anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam dan telah berakhir masa jabatannya.adan permusyawaratan desa. keputusan badan permusyawaratangesahdihapus. dihapus. diantara dan ditambahkan (satu) bagian dan disisipkan (tiga) yakni bagian ketiga, dan sehingga ketentuan bagian ketiga berbunyi sebagai berikut bagian ketiga pergantian antar waktu paw)pergantian antar waktu anggota badan permusyawaratan desa berasal dari wilayah anggota badan permusyawaratan desa yang berhenti atau diberhentikan sesuai daftar urut calon tetap pimpinan bpd tidak secara langsung menjadi pimpinan badan permusyawaratan desa. anggota badan permusyawaratan desa pengganti antar waktu sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh ketua badan permusyawaratan desa. selambat lambatnya dalam waktu (tiga puluh) hari setelah usul penggantian anggota badan permusyawaratan desa diterima, bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan anggotaiantara bab viii dan bab ix, disisipkan (satu) bab yakni bab viii, sehingga berbunyi sebagai berikutadan permusyawaratanbadan permusyawaratan desa, memberikan pedoman teknis pelaksanaan organisasi dan tata kerja bpd, melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan organisasi dan tata kerja badan permusyawaratan desa, memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan organisasi dan tata kerja badan permusyawaratan desorganisasi dan tata kerja badan permusyawaratan desa, memfasilitasi teknis penyusunan organisasi dan tata kerja badan permusyawaratan desa. ketentuan pasai diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, fungsi, hak, wewenang dan kewajibannya sampai dengan terakhir masa jabatannya sebagai anggota badan permusyawaratan desa. anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud pada (i) apabila mengundurkan diri, diberhentikan atau meninggal dunia tidak dapat diisi dari anggota pengganti antar waktu apabila jumlahnya lebih dari (sebelassata.tanggal dantri np: na, bupati tap te! iry ra .a 4edis worden halida diundangkan rantau pada tanggal januari pm13 yan kab t4ris daerah kabupaten tapin, nan lai ftapin nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa,jumlah anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalamatau jumlah penduduk lebih dari jiwa, orang anggota. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut yang dapat dipilih menjadi anggota badan permusyawaratan desa adalah penduduk desa warga negara indonesia yang, undang undang dasar negara kesatuan pemerintah republik indonesia, yang dibuktikan dengan surat pernyataputus, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa setempat, sekurang kurangnya telah berumur (dua puluh lima) tahun, sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit pemerintah puskesmas, mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat setempat, yang dibuktikan dengan surat pernyataan, bersedia dicalonkan menjadi anggota badan permusyawaratan desa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan, dan tidak sebagai pengurus partai politik, yang dibuktikan dengan surat pernyataan. bab iii diubah, dan diantara dan disisipkan (tujuh) dan (satu) bab, yakni oc, bab iii, dan sehingga bab iii dan bab iii berbunyi sebagai berikut bab iii mekanisme pelaksanaan pembentukan badan permusyawaratan desa bagian kesatu penanggungjawab pelaksanaan musyawarah kepala desa bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan musyawarah pembentukan badan permusyawaratan desa. kepala desa berkewajiban memberi laporan kepada bupati tentang rencana pembentukan badan permusyawaratan desa melalui camat. penanggungjawab pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membentuk panitia musyawarah tingkat desa,, dan melaporkan hasil musyawarah pembentukan badan permusyawaratan desa untuk dimintakan pengesahan kepada bupati berdasarkan berita acara musyawarah panitia musyawarah tingkat desa. bagian kedua panitia musyawarah tingkat desa dan tingkat wilayah panitia musyawarah tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf berjumlah sekurang kurangnya (tiga) orang dan sebanyak banyaknya (lima) orang yang terdiri dari unsur pamong desa, tokoh pemuka masyarakat agama, dan unsure pemuda karang taruna. susunan panitia musyawarah tingkat deadan permusyawaratan desa sebelumnya berakhir. pembentukan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. masa kerja panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada berakhir setelah dilantiknya anggota badan permusyawaratan desa. panitia musyawarah tingkat desa selanjutnya membentuk petugas pelaksana musyawarah tingkat wilayah. petugas pelaksana musyawarah tingkat wilayah dibentuk tingkat rukun warga dan atau gabungan beberapa rukun tetangga. mereka yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana musyawarah tingkat wilayah adalah orang yang diusulkan berdasarkan hasil rapat rukun warga dan atau hasil rapat gabungan beberapa rukun tetangga. petugas pelaksana musyawarah tingkat wilayah sekurang kurangnya (tiga) orang dan sebanyak banyaknya (lima) orang yang terdiri dari unsur rukun warga rukun tetangga, tokoh pemuka masyarakat agama, dan unsur pemuda karang taruna. susunan petugas pelaksana musyawarah tingkat wilayah terdiri atas (satu) orang ketua merangkap anggota, (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. panitia musyawarah tingkat desa bertugas menetukan jumlah anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan rasio keterwakilan setiap wilayah, menentukan penggabungan dan atau pemecahan dan untuk ditetapkan menjadi wilayah, menyusun jadwal kegiatan pembentukan badan permusyawaratan desa, menyusun anggaran pembentukan badan permusyawaratan desa, membentuk petugas pelaksana musyawarah tingkat wilayah, mendampingi petugas pelaksana musyawarah tingkat wilayah dalam musyawarah wilayah serta melakukan penelitian kembali persyaratan administratif calon anggota badan permusyawaratan desa wilayah yang bersangkutan, melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan berita acara hasil rapat musyawarah tingkat wilayah, dan membuat berita acara hasil musyawarah pembentukan badan permusyawaratan desa dan selanjutnya melaporkan kepada kepala desa. petugas pelaksana musyawarah tingkat wilayah bertugas mengadakan musyawarah untuk menjaring bakal calon anggota badan permusyawaratan desa, menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon anggota badan permusyawaratan desa bersama panitia musyawarah tingkat desa, cc. mengadakan musyawarah tingkat wilayah untuk menentukan calon anggota badan permusyawaratan desa yang mewakili wilayah yang bersangkutan, membuat berita acara hasil musyawarah tingkat wilayah, dan melaporkan hasil musyawarah pembentukan badan permusyawaratan desa perwakilan wilayah kepada panitia musyawarah tingkat desa. bagian ketiga penemuan ratio dan wilayah panitia musyawarah tingkat desa membuat ketentuan teknis penggabungan dan atau pemecahan wilayah dengan cara sebagai berikut menetukan ratio tiap kursi dengan rumus r z ratio jumlah penduduk desa kursi banyaknya anggota badan permusyawaratan desa yang akan dipilih dalam musyawarah membuat ketentuan teknis penggabungan dan atau pemecahan pedukuhan untuk membentuk wilayah dengan ketentuan jumlah untuk tiap tiap desa sekurang kurangnya (lima) dan sebanyak banyaknya (sebelas) wilayah musyawarah, jumlah wilayah sama dengan jumlah kursi anggota badan permusyawaratan desa masing masing desa. bab iii tata cara musyawarah pemilihan calon anggota badan permusyawaratan desa bagian kesatu musyawarah tingkat wilayah petugas pelaksana musyawarah tingkat wilayah menjaring dan selanjutnya melakukan penelitian persyaratan administratif untuk menyaring bakal calon anggota badan permusyawaratan desa perwakilan wilayah. petugas pelaksana musyawarah tingkat wilayah mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon anggota badan permusyawaratan desaadan permusyawaratan desa dengan ketentuan sekurang kurangnya (tiga) orang dan sebanyak banyaknya (lima) orang. petugas pelaksana musyawarah tingkat wilayah membuat berita acara musyawarah dengan mengurutkan calon anggota badan permusyawaratan desa yang ditandatangani oleh ketua petugas pelaksana musyawarah tingkat wilayah selanjutnya dilaporkan kepada panitia musyawarah desa. bagian kedua musyawarah tingkat desa berdasarkan berita acara musyawarah tingkat wilayah sebagaimana dimaksud dalam panitia musyawarah tingkat desa menyusun daftar nama calon anggota badan permusyawaratan desa masing masing wilayah menjadi calon tetap. panitia musyawarah tingkat desa wajib meneliti dan memeriksa kembali persyaratan calon anggota badan permusyawaratan desa, dan jika ternyata ada yang tidak lengkap maka segera diminta kepada calon yang bersangkutan melalui petugas pelaksana musyawarah tingkat wilayah untuk dilengkapi. berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, yang didasarkan kepada rangking perolehan suara terbanyak para calon masing masing wilayah, panitia musyawarah tingkat desa menetapkan calon terpilih untuk menjadi anggota badan permusyawaratan desa dan selanjutnya membuat berita acara musyawarah tingkat desa tentang terpilihnya anggota badan permusyawaratan desa yang ditandatangani oleh ketua panitia musyawarah tingkat desa. angota badan permusyawaratan desa yang terpilih sebagaimana dimaksud pada segera melaksanakan rapat untuk menentukan unsur pimpinan. unsurlaksanakan secara khusus. rapat pemilihan unsur pimpinan untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. unsur pimpinan badan permusyawaratan desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada beserta berita acara rapat disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan. ketua panitia musyawarah tingkat desa menyampaikan laporan hasil musyawarah pembentukan badan permusyawaratan desa dihampiri nobulan dan berita acara musyawarah kepada kepala desa. kepala desa menyampaikan laporan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada kepada bupati melalui camat paling lambat (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah. peresmian anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan dengan keputusan bupati. anggota badan permusyawaratan desa sebelum memangku jabatanadan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut demi allah tuhan yang maha esa, saya bersumpah bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya,pancasila sebagai dasar negara. bahwa saya,iantara bab dan bab vi, disisipkan (satu) bab yakni bab va, sehingga berbunyi sebagai berikut bab tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat badan permusyawaratan desa dapat menggali aspirasi masyarakat desa melalui: pengamatan, observasi, kunjungan kerja, cc. pertemuan acara khusus untuk menggali aspirasi, atau cara cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. upaya menggali aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dimasukkan dalam program kerja badan permusyawaratan desa. badan permusyawaratan desa dapat menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat desa melalui pesan pengaduan secara lisan, surat aspirasi tertulis lainnya, pertemuan resmi yang diselenggarakan tingkat desa dusun rw rt atau pertemuan kelompok resmi lainnya, atau cara cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlakuapat digali oleh disampaikan kepada anggota badan permusyawaratan desa secara perorangan atau badan permusyawaratan desa sebagai suatu lembagayang berasal dari wilayah hasil pembagian, diutamakan digali oleh disampaikan kepada anggota badan permusyawaratan desa yang merupakan perwakilan dari wilayah yang bersangkutan. |
bupati buru peraturan bupati buru nomor taifun tentang perubahan tarif retribusi pelayanan pers]vipaiiani i(ebersihait menimbang: mengingatguru nomor tahun 2oll tentang retribusi pelayanan persampahanl kebersihan, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembu.ngu.r,pelayanan persamaan kebersihan; undang undang nomor tahun tentang penyelam_anggaran negara yang be raih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme umbara, n.g*rntrhr"r, lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah dengan undang undang_"i25, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 44s7| 2ri,:' peraturan pemerintah nomor tahun oo5a7 tentang pengelolaan uang negaratata cara penatamsahaan dan pen5rusun laporan pertanggungjawaban bendahara serta pen yam papan ya; peraturan daerah kabupaten buru nomor tah]un 2oo8 tentang tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran daerah kabupaten tahun oo8 nomor peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun all tentang tentang retribusi pelayanan persampahanl kebersihan lembaran daerah kabupaten tahun 2oll nomor o); peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten*l3 berita daerah kabupaten buru tahun ol2 nomor il. memutus(an: menetapkan peraturan bupati tentang perubahan tarif re*tribus pelayanan persamaan kebersihan ketentuan pasar peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun 2all tentang retribusi pelayanan persampahanl kebersihan lembaran daerah kabupaten buru tahun nomor tam^bahan lembaran daerah kabupaten buru nomor o); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: t2. struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persamaan kebersihan ditetapkan sebagai berikut: jenis retribusi tarif pelayanan persamaan kebersihan tarif pelayanan persamaan kebersihan lama baru d. t2. t7. t9. sampah biasa rumah tinggal mess wisma dan asrama dalam satuan bangunan rumah sakit poliklinik kantor pemerintah perusahaan daerah dan penayangannya gudang pemerintah toko dengan rumah tinggal rumah makan dengan rumah tinggal rumah kopi dengan rumah tinggal rumah dan atau rumah kopi kafetaria bioskop bioskop dengan restaurant kafetaria toko kios warung penjualan warung makan dan minum warung dengan rumah tinggal gudang umum toko dan gudang kantor perusahaan kantor perusahaan dengan gudang lapangan usaha (pertukangan, penggerak ian ,pengeringan, pengolahan bahan perdagangan pabrik) bar dengan usaha sejenisnya bengkel reparasi mobil, motor dan lain bengkel reparasi alat alat elektronik hotel penginapan dan sejenis setiap tempat penjualan tetap pada los pasar rp. oo. bulan rp. ooo. bulan rp. o. bulan rp. ooo. bulan rp. o.o0o. bulan rp. o. bulan rp. ooo. bulan rp. rp. rp. rp. rp, rp. rp, ooo. bulan ooo. bulan ooo. bulan ooa. bulan ooo. l bulan ooo. bulan o0. bulan o00. bulan . bulan oo. bulan o00. bulan oo. bulan ooa. bulan rp. o00. bulan rp. ooo. bulan rp. . bulan ooo. bu1an o0o. bulan o00. bulan rp. ooo. bulan rp. o.ooo. bulan rp. ooo. bulan rp. ooo. bulan oaa. bulan oao. bulan ooo. bulan ooo. bu1an ooo. bulan o. bulan ooo. bulan aao. bulan o.ooo. bulan o0o. bulan ooo. bulan rp. . bulan rp. . bulan rp. o0o. bulan rp. o0o. bu1an rp. . bulan ooo aoa .o00 bulan bulan bulan rp.a8. ooo. bulan rp. ooo. bulan rp. o.00o. bulan tempat praktek dokter apotik percetakan industri kecil makanan dan atau minuman sampah basah pengangkutan pembuangan tiap hitung dan rp. . bulan rp. ao. bulan rp. ooo. bulan rp. o0o. bulan rp. o.ooo. lr:":" rp. rp. rp. rp. ooo .ooo bulan bulan bulan bulan . m3rat,ily masuki tel ui diperiksa diundangkan namea pada tanggal, januari al3 sekretaris daerah i(kabupaten buru, ttd abdul adji souls berita daerah kabupaten salinan sesuai asli{ya tup. rgcrmr4 2q)o03 o() buru tahun 2oi3 nomor |
peraturan daerah kabupaten kuni, menimbang bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran perlu dibuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kuningan, kabupaten kuningmengingna belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri lama negeri nomor tahun tentang perubahan atas peraturan menteri lamasurpluspemerintahan daerah dan organisasi: lampiran rincian laporan realisasi anggaran men pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan pembiayaan: lampiran rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah pemerintahan daerah, program dan kegiatan, lampiran rekapitulasi realisasi anggaran belanja keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan nes daerah: lampiran daftar realisasi penambahan dan pengurai lainnya: lampiran daftar kegiatan kegiatan yang belum diseleksi akhir tahun dan dianggarkan kembali dalamak (ai ghoeriahnomor seria noref peraturan daerah kabupaten kuningan, provinsi jawa barat |
bupati minahasa utara peraturan bupati minahasa utara nomor: tahun tentang pemberian tambah uang (tu) persediaanmenimbang daerah kabupaten minahasa utara, maka perlu dimengingat kq|us|'c9 undang undang nomor tahun tentang perupa kedua atas undang undang nomor tahun tentang pfmeh,^ es= s5=sss332 peraturan mentah dalam nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam gegen nomor tahun tentang perubahan kedua atas peraturan center,.tsterndan prosedur pengelolaan keuangan daerah kabupaten minahasa utara; dan peraturan bupati minahasa utara tentang pemberian tambahan uang tu) menetapkan ^.^ gjmem, pengakuan surat permintaan pembayaran tambah uang tu) persediaan hanya dapat dilakukan apabila uang persediaan up) tidak lag. mencakup. untuk membiayai kegiatan yang akan dilakukan; pemberian tambah uang tu) persediaan hanya dapat dilakukan pada stan yang bersifat mendesak dan harus dipertanggungjawabkan selambat lambatnya (satu) bulan setelah sp2d diberi.akan; pasal jumlah dana yang diminta dengan tambah uang tu) rereodiasn hams dbertanqqungjawabkan tersendiri, apabila tidak digunakan atau tidak hab.s digunakan9n dalam jangka waktu (satu) bulan, maka dana tersebut harus disetorkan rekening kas umum daerah; utara selaku ppid^ diundangkan di: airmadidi pada tanggal januari2014 sekretaris daerah kabupaten.berita daerah kabupaten minahasa utara tahunbentuknya dinas pendapatan daerah kabupaten lamongan sebagaimana ditetapkan dalam, maka guna kelancaran pengelolaan sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, perlu mengubahtan. seluruh penyebutan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset kabupaten lamongan sebagaimana tersebut dalamdiubah menjadi dinas pendapatan daerah kabupaten lamopan bnn diundangkan lamongan pada tanggal maretmuhadjirraskin tahun anggaranlaksanaan program raskin tingkat kabupaten mojokerto dan untuk melaksanaiperlukan panduan pelaksanaan yang mengatur mengenai petunjuk teknis program raskin kabupaten mojokertoraskipangan; undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah;robolinggo, menimbang bahwa kabupaten probolinggo sebagai salah satu lumbung pangan nasional jawa timur perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan sawah, efektif, bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri, mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan sawah beririgasi telah mengancam daya dukung wilayah secara regional dalam menjaga kedaulatan pangan bahwa sesuaikabupaten probolinggo perlu mengatur mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutsentif dan pencabutan insentif bagian kesatu insentif pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilakukan melalui pemberian insentif. pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada merupakan alat pengendalian terhadap alih fungsi lahan. bentuk insentif yang diberikan, meliputi keringanan pajak bumi dan bangunan pengembangan infrastruktur pertanian cc.produksi pertanian bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan dan atau penghargaan bagi petani berprestasi tinggi pasca panen. insentif diberikan berdasarkan pertimbangan jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan kesuburan tanah luas tanam, irigasi, tingkat fragmentasi lahan produktivitas usaha tani lokasi, kolektivitas usaha pertanian dan atau praktik usaha tani ramah lingkungan. kewajiban para petani penerima insentif meliputi memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah mencegah kerusakan lahanbagian kedua pencabutan insentif pencabutan insentif dilakukan dalam hal petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan petani tidak mentaati norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian insentif dan atau lahan pertanian pangan berkelanjutan telah dialih fungsikan. pengenaan pencabutan insentif dilakukan melalui tahap tahap pemberian peringatan pendahuluan dan pengurangan pemberian insentif. pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan. bab perlindungan dan pemberdayaan petani pemerintah daerah bertanggungjawameliputi jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan jaminan memperoleh sarana dan prasarana produksi pertanian cc. jaminan pemasaran hasil pertanian pangan mengutamakan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional jaminan ganti rugi akibat gagal panen dan atau perlindungan sosial sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemberdayaan petani meliputi penguatan kelembagaan petani penyuluhan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia memfasilitasi sumber pembiayaan permodalan fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga tani, serta memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan fisik alamiah fisik buatan kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi status kepemilikan dan atau penguasaan luas dan lokasi lahan dan jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok. pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam harusemerintah pusat dan pemerintah provinsi jawa timur bab viii pembiayaan pembiayaan perlindungan lahan pertanikompensasi ganti rugi dari pihak ketiga dan sumber sumber lain yang sah. ketentuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dijalankan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakudibidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjdibidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutans pelanggaran dibidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutdibidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjulindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan penjelasan umum bahwjunctomengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam suatu peraturan daerah. ii. penjelasan demi cukupctor lain. strategi yang ditempuh melalui pengurangan kemiskinan, ceuremen dan pengangguranperlakuan syarat yang dimaksud dalah pada wilayah perkotaan kecenderungan alih fungsi lahan pertanian lahan terbangun cukup besar sehingga perlindungan lahan pertanian pangan persentasenya cukup kecil dibandingkan dengan wilayah pedeslayah cepat tumbuh adalah wilayah yang terindikasi cepat berkembang yang disebabkan beberapa factor antara lain aksesibilitas (kemudahan penyampaian), ketersediaan struktur dan berdasarkan penetapan wilayah atau kawasan sebagai pusat industri, pemerintahan, bisnis dan sebagainyapresiden nomor tahun tentang penyediaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman koordinasi penataan ruang daerahol1 tahun tentang pembentukan peraturrovinsi, adalah provinsi jawa timur. pemerintah daerah, adalah pemerintah kabupaten probolinggo. bupati, adalah bupati probolinggo. gubernur, adalah gubernur jawa timurhan, adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. lahan pertanian pangan, adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. lahan pertanian pangan berkelanjutan,,sawah, adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian sawah. irigasi,lahan sawah beririgasi, adalah bidang lahan pertanian sawah yang sudah memiliki sistem pengairan. pertanian sawah,sawah, adalah setiap orang warga negara indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha lahan sawah beririgasi. setiap orang,lompok tani,dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan sawah beririgasi. alih fungsi lahan beririgasi, adalah perubahan fungsi lahan sawah beririgasi menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara. kecenderungan perkembangan wilayah kategori tinggi, adalah wilayah perkotaan masing masing kecamatan dan sepanjang jalan arteri atau kolektor. kecenderungan perkembangan wilayah kategori sedang, adalah wilayah lingkar atau perbatasan perkotaan dengan pedesaan. kecenderungan perkembangan wilayah kategori rendah, adalah wilayah pedesaan. lahan kering, adalah lahan pertanian yang menjadikan air hujan sebagai sumber utama pengakuannya. kawasan perdesaan,nyuluhan pertanian, adalah proses pembelajaran bagi petani dan keluarga serta pelaku usaha pertanian lainny keterpaduan keterbukaan dan akuntabilitas kebersamaan dan gotong royong partisipatif keadilan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal j . desentralisasi tanggungjawab pemerintah daerah il. keragam menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak mempertahankan keseimbangan ekologisnetapan dan perlindungan alih fungsi lahan cc. insentif dan pencabutan insentif perlindungan dan pemberdayaan petani pembiayaan ketentuan penyidikan ketentuan pidana ketentuan penutup. bab iii penetapan dan perlindungan bagian kesatu umum penentuan penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten probolinggo. penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai perlindungan lahan pangan sawah sekitar sarana irigasi dan lahan tegalan, dengan luasan (tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua hektar). penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada yang ditetapkan sebagai pengembangan lahan pangan sawah dapat berupa sawah beririgasi teknis dan semi teknis sawah beririgasi sederhana cc. sawah tadah hujan tegalan. sebaran kawasan sawah beririgasi teknis, semi teknis, sederhana, sawah tadah hujan dan tegalan. perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan wilayah perdesaan dan perkotaan memiliki perbedaan perlakuan syaratpenetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan perencanaan tata ruang wilayah kawasan perdesaan dan perkotaan pada wilayah daerah. penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penetapan zonasi. penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang wilayah daerah. penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada dapat berubah jika ada perubahan rencana tata ruang wilayah daerah. penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan antar desa ditetapkan dengan keputusan bupati. penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah daerah. bagian ketiga perlindungan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berlaku wilayah perdesaan dan perkotaan. perlindungan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan mempertimbangkan luas sawah beririgasi, sawah tadah hujan, tegalan produktivitas pertanian tanaman pangan cc. potensi teknis lahan ketersediaan infrastruktur ketersediaan sarana dan prasarana pertanian wilayah administrasi lahan dan wilayah wilayah cepat tumbuh. bab alih fungsi lahantan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pengalih fungsikan tanahsetelah pembebasan kepemilikan hak atas tanah tersebut dari pemiliknya dan penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian yang dialihfungsikan ditempat lain pada lahan cadangan. pembebasan kepemilikan hak milik atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pemberian ganti rugi dengan mengacu ketentuan perundang undangan yang berlakupada dilakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pemberian ganti rugi dengan mekanisme penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan pembukaan lahan baru sebagai lahan sawah beririgasi penetapan lahan pertanian sebagai lahan sawah beririgasi atau pengalih fungsikan tanah dari non pertanian pertanian sebagai lahan sawah beririgasi. penyediaan lahan pengganti terhadap lahan sawah beririgasi yang dialih fungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan dengan baik oleh petani. segala kewajiban yang perlu dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan pengalih fungsikan lahan sawah beririgaskarena bencana daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan penggantian lahan sawah beririgasi |
salinan kaauntuk biayadoman umum bantuan keuangan untuk biaymemutuskan: peraturan bupati tentang pedoman umum bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desabab biayawajib dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa) sebagai pendapatan desa kelompok transfer dalam jenis bantuan keuangan dari apbd. besaran bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desapedoman umumbruari pedoman umumbantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desa latar belakang dalam upaya mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa guna menentukan pemimpin desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui sistem yang mengedepankan azas demokrasi, maka biaya pemilihan kepala desa akan diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta mempertimbangkan dan honorarium panitiumum bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desa. maksud dan tujuan maksud maksud diberikannya pedoman umum bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desa adalahumum bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desasecara serentak yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerahdiberikan berdasarkan: jumlah hak pilih jumlah hak pilih berdasarkan data dari komisi pemilihan umum kabupaten mojokerto yang merupakan data daftar pemilih tetap. jumlah anggota panitia pemilihan adapun ketentuan jumlah anggota panitia pemilihan yang diberikan honorarium adalah sebagai berikut: panitia pemilihkeseluruhan anggota panitia pemilihan yang mendapat honorarium sebagaimana dimaksud dalam angka huruf dengan ketentuan sebagai berikut:rincian obyek dan besarnya anggaran honorarium: honorarium panitia pemilihan diberikan sebanyak tahapsebagai berikut: besar ama rp) o 2o 0013pa ketua(merangkap anggota) sekretaris(merangkap anggota) bendahara(kerangka anggota) biaya cetak surat suara ditetapkan sebagai berikut: biaya cetak surat suara mengacu daftar pemilih tetapcetak cadangan surat suara daftar pemilih tetap)penggandaan surat undangan ditetapkan sebagai berikut: biaya penggandaan surat undangan: daftar pemilih tetap rp. , ), biaya penggandaan cadangan surat undangan: daftar pemilih tetap rp. , ,. (lima ratus ribu rupiah),satu juta rupiah),lima juta rupiah), biaya sarana pendukung pelaksanaan pemilihan kepala desadiberikan setinggi tingginya sebesar rp. (sepuluh juta rupiah) yang dapat dipergunakan untuk:roposal pengajuan proposal bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut:antuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desadengan ketentuan sebagai berikut: pengajuan pencairan oleh pemerintah desa panitia pemilihan mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada bupati melalui camatkeuangan dari panitia pemilihan sesuai bantuan keuangan desa yang telah ditetapkan. kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh panitia pemilihan. rencana kebutuhan biaya pemilihan kepala desa sebesar bantuan keuangan serta diverifikasi oleh sekretaris desa. fotokopi rekening kas pemerintah desa, fotokopi kartu tanda penduduk ketua panitia pemilihan dan fotokopi kartu tanda penduduk bendahara desa yang telah dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku. fotokopi keputusan bupati tentang pengangkatan kepala desa atau penjabat kepala desa. fotokopi keputusan kepala desa tentang pengangkatan bendahara desa. fotokopi keputusan badan permusyawaratan desa tentang pembentukan panitia pemilihanpengajuan pencairan oleh pemerintah daerah bagian pemerintahan sekretariat daerah memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan dari kepala desa kemudian memberikan rekomendasi pencairan kepada bupati dengan tembusan badan pengelolaan keuangandan aset. badan pengelolaan keuangan dan aset memproses pencairan bantuan pemilihan kepala desa rekening kas pemerintah desa. laporan pertanggungjawaban meliputi: nota dan kwitansi segala, dan laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa. pajak bantuan keuangan bendahara desa wajib memiliki nomor pokok wajib pajak, bendahara desa berkewajiban meminta memungut dan menyetor pajak penghasilan ph) serta pajak pertambahan nilai ppn) sesuai ketentuan perundangan perpajakan, meliputi: belanja honorarium panitia pemilihan dikenakan sebesar (lima persen), belanja barang dikenakan sebesar (satu koma lima persen) dari nilai pembelian tidak termasuk ppn. pengecualian pengenaan untuk pembelian barang yang nilainya tidak melebihi rp. (dua juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah pecah. membayar jumlah ppn atas pembelian barang sebesar (sepuluh persen) dari nilai pembelian yang senilai rp. (satu juta rupiah) atas dengan cara memungut dan menyetor pada kantor pajak atau tempat pembayaran pajak yang lain. pembinaan dan pengawasan pembinaan pelaksanaan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala disayang bersumber dari pemerintah daerah kabupaten mojokertowasan administrasi pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan oleh inspektorat kabupaten mojokerto. penutup pedoman umum bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara pemilihan kepala desapj. bupati mojokerto, ttd much. ardi |
lapakresik, menimbang bahwa program pembangunan jangka menengah kabupaten gresik telah dituangkbahwa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarktelah terjadi perubahan mendasar meliputi asumsi ekonomi makro, perubahan organisasi perangkat daerah, perubahan kebijakan nasional dan kesepakatangresikampiran ketentudr. ir. sembari halim radiant, s.t., si. diundangkan gresik pada tanggal sekretaris daerah kabupaten gresik drs. kng. djoko sufistik hadi,umum dasar penyusunan perencanaan pembangunan adalah undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. dijelaskanrangka penyusunan perubahrpm) kabupaten gresik tahun agenda substansial yang mendasar dan melatarbelakangi perubahan rpm meliputi: kondisi makro ekonomi dunia, nasional, dan daerah yang dalam pemulihan setelah masa resesif, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya harga minyak, dan pelbagai entitas ekonomi makro yang mempengaruhi perekonomian dalam konstelasi dunia, nasional, maupun daerah. perubahan organisasi perangkat daerah dengan ditetapkannya perda nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah kabupaten gresik (melandasi peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah) yang ditetapkan setelah peraturan daerah nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten gresik tahun hasil pengendalian dan evaluasi sistem akuntabilitas instansi pemerintahan sakit) yang merekomendasikan penyempurnaan pengukuran kinerja sesuai dengan hierarki kinerja antara kepala daerah, eselon ii, eselon iii, eselon iv, sampai dengan jabatan fungsional umum. penjabaran pengukuran kinerja diterjemahkan dalam perumusan cascading kinerja utama daerah dala arsitektur rencana pembangunan jangka menengah daerah pada tingkatan tujuan, sasaran, dan program, sedangkan sasaran operasional dan kegiatan terletak pada rencana strategis renstra) opd. kapasitas fiskal daerah yang mengalami peningkatan terbatas sehingga estimasi pendanaan untuk program program prioritas pembangunan ii, dan iii membutuhkan rasionalisasi didukung focusing kegiatan. perubahan kebijakan strategis nasional yang berdampak terhadap pembangunan kabupaten gresik seperti penyelenggaraan kabupaten kota smart city, pelaksanaan perpres tahun tentang sdg's, perubahan kebijakan fiskal, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) provinsi jawa timur tahun dan sebagainya. rekomendasi dprd kabupaten gresik sebagai mitra kerja pemerintah daerah guna mewujudkan perencanaan pembangunan berkualitas untuk pembangunan gresik yang lebih baik. adapun substansi utama perubahan rpm kabupaten gresik tahun meliputi perumusan dan pengukuran kinerja pada tujuan dan sasaran pembangunan, penggabungan, penghapusan, dan penambahan nomenklatur program pembangunan, serta kerangka kebutuhan estimasi pendanaan. ii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten gresikan desa pengendalian penduduk d, melakukan kegiatan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam dan luar daerahj .kegiatan tata kelola keuangan dan aset dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencanlakukanpemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnyalaksanendalian penduduk dan keluarga berencana tugas pokok dan fungsi kepala bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah membantu kepala dinas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencanabidang pengendalian penduduk dan keluarga berencanngendalian penduduk dan keluarga berencan dan keluarga berencana:tingkat tingkat provinsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, melakukegiatlaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinaparagraf kepala seksi advokasi dan pergerakan tugas pokok dan fungsi kepala seksi advokasi dan pergerakan adalah membantu kepala bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencandvokasi dan pergerakan, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan seksi advokasi dan pergerakadvokasi dan menggerakan, melakukan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang advokasi dan menggerakan, melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria spk), melaksanalakukan penyiaplaksanakan koordinasij . melaksanakan penyiap, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang advokasi dan menggerakgendalian penduduk dan informasi keluarga berencana tugas pokok dan fungsi kepala seksi pengendalian penduduk dan informasi koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga berduduk dan informasi keluarga berencana, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan seksi pengendalian penduduk dan informasipengendalian penduduk dan informasi keluarga berencana, merumuskan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga berencana, melakukan penyusunlaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga, menyusun dokumen penetapan perkiraan sasaran program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, melakukan pendataan, pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro keluarga, j . melakukan pengolahanusuingkatan kesehatan dan jaminan pelayanan tugas pokok dan fungsi kepala seksi peningkatan kesehatan dan jaminan pelayanan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kesehatan dan jaminan pelayanan keluarga berencaningkatan kesehatan dan jaminan pelayanan keluarga berencana, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan seksi peningkatan kesehatan dan jaminan pelayananteknis dibidang peningkatan kesehatan dan jaminan pelayanan keluarga berencana, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang peningkatan kesehatan dan jaminan pelayanan keluarga berencana, melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria spk) dibidang peningkatan kesehatan dan jaminan pelayanan keluarga berencana, memproseslakukan penyiapil.bagian keempat kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga tugas pokok dan fungsi kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah membantu kepala dinas melaksanakan mengoordinasikan, monitoringdan kesejahteraan keluarga, mempunyai uraian tugas: merumuskan perencanaan program dan kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluargrumusan kebijakan teknis daerah bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, merumuskan kontrak kinerja dengan para kepala seksi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarnorma, standar, prosedur dan kriteria spk)melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasidinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, paragraf kepala seksi pemberdayaan keluarga sejahtera tugas pokok dan fungsi kepala seksi pemberdayaan keluarga sejahtera adalah membantu kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sejahtekeluarga sejahtera, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan seksi pemberdayaan keluarga sejahterawasan dan pengendalian kegiatan seksi pemberdayaan keluarga sejahtera berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas, melaksanakan ketatausahasejahteralakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk peningkatan dan pengembangankeluarga serta pemberdayaanj kelurga balita, anak dan lansia tugas pokok dan fungsi kepala seksi bina ketahanan keluarga balita anak dan lansia adalah membantu kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansikeluarga balita, anak dan lansia, mempunyai uraian tugas: menyusun perencanaan kegiatan seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansirencana program seksi ketahanan keluarga balita, anak dan lansia berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan, melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan seksi ketahanan keluarga balita, anak dan lansia berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas melakukan penyusunan kebijakan kebijakan yang berhubungan dengan tumbuh kembang kelompok bina keluarga balita, anak dan lansia serta bahan bahan penyusunan rencana kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan. melaksanakbalita, anak dan lansia melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk peningkatan dan pengembangan bina keluarga balita, anak dan lansibalita, anak dan lanremaja. tugas pokok dan fungsi kepala seksi bina ketahanan remaja adalah membantu kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarg danremaja, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan seksi bina ketahanan remajusun kebijakan yang berhubungan dengan tumbuh kembang kelompok bina ketahanan remajketahanan remaja serta pemberdayaan keluarga dalam gerakan pembangunan keluarga remajremaja, melakukan penyelesaiberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang berkedudukan dibawakmakaterdiri dari: kepala dinaspenduduk dan keluarga berencana, membawakan: seksi advokasi dan pergerakan, seksi pengendalian penduduk dan informasi kb, seksi peningkatan kesehatan dan jaminan pelayanan kb. bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga,gembangan dan ketahanan sosial budaya masyarakat, membawakan seksi pengembangan desa kelurahan, seksi ketahanan sosial budaya, masyarakat desa kelurahan, seksi kesejahteraan dan keswadayaan masyarakat. bidang pemberdayaan pemerintahan desa,membawakan: seksi kelembagaan desa kelurahan, seksi keuangan dan kekayaan desa kelurahan, seksi prasarana desa kelurahberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga merumuskan dan menetapkan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga bermberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sesuai ketentuan yang berlaku, merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, merumuskan rencana strategis dan program kerja dinas, memberi informasi serta saran pertimbangan kepada bupati dalam hal urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai bahan kebijakan bupati, menyelenggarakan penyusunbimbingan, pengawasan dan pengendalian bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, menyelenggarakan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, j . menyelenggarakan pembinaan fungsional terhadap unit unit organisasi dilingkupi dinas, melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat lingkup dinas, il.adalah membantu kepala dinas melaksanakan penyelenggaraan kebijakan umum dan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencanapengelolaan kebijakan anggaran, program dan kegiatan dinas, mensosialisasikan pelaksanaan program dan kegiatan dinas,mberian usul dan sarmberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dpenyediaan bahumuskan pengaturan dan pengelolaannyusun petunjuk teknis perencanaan program kegiatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencmberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,kantor perwakilan pemerintah daerah kabupaten lampung tengah jakarta dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung tengah menimbang bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan kabupaten lampung tengah oleh aparatur pemerintah daerah dalam bentuk memfasilitasi pertemuan atau rapat rapat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, para tokoh masyarakat jawa dan para investor maka perlu disediakan kantor perwakilan pemerintah daerah kabupaten lampung tengah jakarta, bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf atas dipandang perlu: sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten lampung tengah, bagian umum adalah bagian umum sekretariat daerah kabupaten lampung tengah: penanggung jawab kantor perwakilan pemerintah daerah yang selanjutnya disebut penanggung jawab adalah unit kerja yang diserahi tugas untuk melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian bangunan gedung: petugas pengelola kantor perwakilan pemerintah daerah yang selanjutnya disebut petugas adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi serta berada dibawah pengawasan penanggung jawab. bab pembentukan dan kedudukan (l) dengan peraturan bupati ini dibentuk kantor perwakilan pemerintah daerah kabupaten lampung tengah: kantor perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada berkedudukan jakarta. bab iii fungsi kantor perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam berfungsi untuk memfasilitasi hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga lembaga pemerintah dan swasta lain, tokoh tokoh masyarakat kabupaten lampung tengah dan investor jakarta. memfasilitasi upaya upaya promosi daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan minat investor daerah. memfasilitasi pengembangan budaya dan kesenian daerah. bab penanggung jawab penanggung jawab pengelolaan kantor perwakilan pemerintah daerah adalah bagian umum. bab susunan organisasi susunan organisasi kantor perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari koordinator yang secara teknis operasional membawahi petugas urusan administrasi: petugas urusan keamanan dan kebersihan. koordinator sebagaimana dimaksud pada adalah pejabat non struktural yang berada dibawah sub bagian rumah tangga bagian umum sekretariat daerah. koordinator dan petugas sebagaimana dimaksud pada diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang undangan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bagan struktur kantor perwakilan daerahpbdmustafa diundangkan gunung sugih pada tanggal matt sekretaris daerah kabupaten lampung tengah anakmaret tahun bagan struktur organisasi kantor perwakilan pemerintah daerah kabupaten lampung tengah jakarta kepala bagian umum kasubbag rumah tangga koordinator petugas urusan petugas urusan administrasi keamanan dan kebersihan bupati lampung tengah, |
berita negara republik indonesia kemhan. penetapan ikumemutuskan: menetapkan peraturan menteri pertahanan tentangdimaksud pada dilaksanakan untukenterian pertahanan dan tentara nasional indonesiaenterian pertahanan dan tentara nasional indonesia dengan melibatkan inspektorat jenderal kementerian pertahanan dan inspektorat jenderal tentara nasional indonesia. inspektorat jenderal kemhan dan inspektorat jenderal tentara nasional indonesian berita negara republik indonesia gugur atau tewas. penetapan status. peraturan menteri pertahanan republik indonesia. bab ketentuan umumentara nasional indonesia atau pegawai negeri sipil kementerian pertahanentara nasional indonesia atau pegawai negeri sipil kementerian pertahanan. gugur adalah meninggal dunia dalam melaksanakan tugas pertempuran atau tugas operasi dalam atau ketua dengan anggota unsur kesehatan, intelijen, hukum, dan polisi militer tni angkatan darat, tni angkatan laut, dan tni angkatan udara. panitia evaluasi kecacatan lingkungan markas besar tni sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan tingkat markas besar tni yang dibentuk berdasarkan surat perintah panglima tni. panitia evaluasi kecacatan lingkungan markas besar tni panitia evaluasi kecacatan tingkat kemhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk berdasarkan surat perintah menteri. panitia evaluasi kecacatan tingkat kemhan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan sebagai ketua dengan anggota unsur kesehatan biro umum sekretariat jenderal kemhan, biro hukum sekretariat jenderal kemhan dan bagian pengamanan biro umum sekretariat jenderal kemhan. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja panitia evaluasi kecacatan lingkungan tni sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf diatur dengan peraturan panglima tni. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja panitia evaluasi kecacatan lingkungan kemhan sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dengan peraturan sekretaris jenderal kemhan. mekanisme pengajuan evaluasi kecacatan pns kemhan lingkungan tni dilaksanakan dengan ketentuan: pns kemhan penyandang cacat mengajukan surat permohonan kepada komandan, komandancc. panglima komando utama komandan komando utama kepala badan melaporkan hasil evaluasi panitia evaluasi kecacatan komando utama kepada kepala staf tni angkatan darat, tni angkatan laut, atau tni angkatan udara untuk selanjutnya diteruskan kepada panglima tni, panglima tni melaporkan hasil evaluasi panitia evaluasi kecacatan markas besar tni. mekanisme pengajuan evaluasi kecacatan pns kemhan lingkungan kemhan dilaksanakan dengan ketentuan: pns kemhan penyandang cacat mengajukan surat permohonan kepada kepala satker, kepala satker mengajukan permohonan kepada panitia evaluasi kecacatan lingkungan kemhan dalam rangka penentuan tingkat dan golongan kecacatan, kepala satker melaporkan hasil evaluasi panitia evaluasi kecacatan lingkungan kemhan perubahan status tingkat dan golongan kecacatan pns kemhan dapat dilaksanakan melalui klasifikasi. klasifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan hasil proses rehabilitasi dan evaluasi panitia evaluasi kecacatan. perubahan status sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. bab iii status gugur atau tewas bagian kesatu umum penetapan status gugur atau tewas bagi pns kemhan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas status: gugur, hilang dalam tugas operasi, dan cc. tewas. bagian kedua status gugur status gugur sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pns kemhan yang meninggal dunia karena: sedang melaksanakan tugas berbantuan dalam pertempuran, sedang melaksanakan tugas berbantuan operasi militer dalam negeri atau luar negeri, atau akibat tindakan langsung lawan. status gugurgugur. bagian ketiga status hilang dalam tugas operasi status hilang dalam tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: hilang dalam tugas berbantuan pertempuran, dan hilang dalam tugas berbantuan operasi militer dalam negeri atau luar negeri. status hilang dalam tugas operasi sebagaimana dimaksud pada diberikan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya setelah dilakukan upaya pencarian selama (satu) tahun dan tidak diketemukan. status hilang dalam tugas operasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai status gugur. penetapan status gugur sebagaimana dimaksud pada berdasarkan keputusan penetapan status hilang dalam tugas operasi. bagian ketiga status tewas status tewas sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pns kemhan yang meninggal dunia karena: menjalankan tugas kewajiban, dan keadaan yang ada hubungannya dengan dinas. status tewastewas. meninggal dunia karena menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: meninggal dunia langsung atau tidak lansung karena menjalankan tugas jabatan dan atau tugas kedinasan lainnya lingkungan kerja, dan meninggal dunia langsung atau tidak langsung karena menjalankan tugas jabatan dan atau tugas kedinasan lainnya luar lingkungan kerja. menjalankan tugas jabatan dan atau tugas kedinasan lainnya lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuanketentuan peraturan perundang undangan. menjalankan tugas jabatan dan atau tugas kedinasan lainnya luar lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuanketentuan mengenai meninggal dunia karena menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku secara mutasi mutans terhadap meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas. ketentuan mengenai meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada secaramenuju tempat tugas atau pulang dari tempat tugas. penetapan status gugur atau tewas sebagaimana dimaksud dalam dan harus diberikan kepada pns kemhan kecuali jika yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela dan atau melanggar hukum status gugur atau tewas tidak diberikan. penetapan status gugur atau tewas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh menteri. bagian keempat persyaratan status gugur atau tewas penetapan status gugur atau tewas bagi pns kemhan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi: persyaratan umum, dan persyaratan khusus. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk memperoleh: status gugur, dan status tewas. persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: fotokopi keputusan pengangkatan pertama sebagai pns kemhan, fotokopi keputusan tentang penempatan, golongan dan jabatan terakhir, fotokopi kartu tanda peserta sabri, fotokopi kartu tanda anggota pns kemhan, fotokopi surat keterangan kematian, fotokopi surat nikah dan kartu penunjukan suami istri bagi pns kemhan yang sudah berkeluarga fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi surat keterangan ahli waris. persyaratan khusus untuk memperoleh status gugurker yang bersangkutan, surat perintah tugas berbantuan operasi militer dari pejabat yang berwenangkhusus untuk memperoleh status tewasla satker lingkungan kemhan dan tni, surat perintah dinas: cc.ker yang bersangkutan. bagian keenam penilaian dan penetapan penilaian status gugur atau tewas ditentukan oleh tim peneliti. penilaian status gugur atau tewas sebagaimana dimaksud pada hasilnyakeputusan tentang penetapan hasil penilaian status gugur atau tewas sebagaimana dimaksud dalam dibuat oleh: panglima komando utama, atau kepala satker.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: santunan risiko kematian khusus: nilai tunai tabungan asuransi, cc. bantuan beasiswa, dan atau pengembalian nilai tunai iuran pensiun serta hak lainnya. haklingkungan tni dilaksanakan dengan ketentuan, panglima komando utama menerbitkan keputusan penetapan status gugur atau tewas, panglima komando utama mengajukan keputusan penetapan status gugur atau tewas kepada kepala staf angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, kepala kepala staf angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara mengajukan keputusan penetapan status gugur atau tewas kepada panglima tni, panglimamekanisme penetapan status gugur atau tewas lingkungan kemhan dilaksanakan dengan ketentuankepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan. kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan menyampaikan kepada kepala satker, kepala satker menerbitkan keputusan penetapan status gugur atau tewas, kepala satkerpns kemhan lingkungan tni diatur dengan peraturan panglima. bagian ketujuh tim peneliti tim peneliti dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berkoordinasi dengan panglima komando utama kepala satkerker, melaksanakan rapat untuk membahas dan menentukan status korban:tim peneliti status gugur atau tewas paling sedikit berjumlah (enam) orang. tim peneliti status gugur atau tewasluar negeri sebagai akibat tindakan langsung lawan atau yang menentang negara atau pemerintahan yang sah. tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas berdasarkan perintah dinas bukan sebagai akibat tindakan langsung lawan atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dan tni. santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan sebagainya. tunjangan adalah uang yang diberikan untuk menunjang dan merupakan tambahan pendapatan luar gaji sebagai bantuan. tugas berbantuan adalah penugasan darurat yang berhubungan dengan penanganan daerah konflik. turupengelola program adalah badan hukum yang mengelola asuransi sosial bagi peserta, dalam hal ini adalah sabri persero). tim peneliti status gugur atau tewas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh panglima komando utama. bagian kedelapan usul penetapan dan pencabutan status gugur bagi pns kemhan yang hilang dalam tugas operasi pengajuan usul penetapan status gugur bagi pns kemhan yang hilang dalam tugas operasi dilaksanakan dengan dilampirkan dokumen: kronologis kejadian pns kemhan yang hilang dalam tugas operasi, fotokopi surat perintah tugas berbantuan operasi militer, fotokopi data pns kemhanmenteri. mekanisme pengajuan usul penetapan status gugur bagi pns kemhan yang hilang dalam tugas operasi lingkungan tni sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sebagai berikut: atasan langsung korbpanglima, panglima mengajukan penetapan hasil penelitian tentang penetapan status gugur kepada menteri. pengajuan usul penetapan status gugur bagi pns kemhan yang hilang dalam tugas operasi lingkungan kemhan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai berikut: kepala satker korban melalui kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhngajukan kepada kepala satker, kepala satker mengajukan penetapan hasil penelitian tentang penetapan status gugur kepada menteri. pencabutan keputusan tentang penetapan status gugur bagi pns kemhan yang hilang dalam tugas operasi dilakukan apabila pns kemhan diketemukan dalam keadaan hidup. dalam hal pns kemhan yang hilang dalam tugas operasi dan mempunyai keputusan tentang penetapan status gugur namun dikemudian hari ditemukan dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud pada dilakukan ketentuan: peninjauan kembali atas keputusan tentang penetapan status gugur,ns kemhandan ditetapkan statusnyayang pernah diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai dasar untuk: besaran jumlah hak yang diterima, dan mengembalikanns kemhan yang hilang dalam tugas operasi lingkungan tni diatur dengan peraturan panglima tdinyatakan tetap berlaku,itia evaluasi kecacatan adalah panitia yang dibentuk untuk menentukan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan pns kemhan dilaksanakan melalui evaluasi. tim penilans kemhan yang meninggal dalam dinas dan atau tugas operasi militernetapan status tingkat dan golongan kecacatan, dan penetapan status gugur atau tewas bagi pns kemhan. bab penetapan status tingkat dan golongan kecacatan bagian kesatu umum penetapan status tingkat dan golongan kecacatan bagi pns kemhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh menteri. status tingkat dan golongan kecacatan bagi pns kemhan sebagaimana dimaksud pada ditentukan melalui pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh panitia evaluasi kecacatan. panitia evaluasi kecacatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. bagian kedua tingkat kecacatan tingkat kecacatan bagi pns kemhan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: cacat tingkat iii, cacat tingkat ii, dan cacat tingkat cacat tingkat iii sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuancc.j .& cacat tingkat sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuan: kehilangan (dua) jari atau lebih tangan kanan, j . bisu, tuli, il., hilangnya cuping hidung, atau impotensi. cacat tingkat sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuan: gangguan kejiwaan yang ringan, kehilangan (satu) jari tangan atau kaki, cc.,kali lain tangan kanan, kehilangan ruas pertamakali lain tangan kiri, kaki memendek sebelah kurang dari (lima) cm, il.kehilangan kedua belah daun telinga, atau cacat lainnya: terkelupasnya kulit kepala. golongan kecacatan bagi pns kemhan sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan penyebab kecacatan. golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: golongan golongan dan golongan golongan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kecacatan yang terjadi pada saat melaksanakan tugas dinas khusus dan atau tugas berbantuan dalam operasi militer. operasi militer sebagaimana dimaksud pada meliputi: operasi militer untuk perang omp): dan operasi militer selain perang emsp). operasi militer sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. golongan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kecacatan yang terjadi dalam melaksanakan tugas atas perintah dinas. golongan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kecacatan yang terjadi karena bukan sedang melaksanakan dinas. pns kemhan yang telah ditetapkan sebagai penyandang cacat tingkat iii diberhentikan dari kedinasan pns kemhan. dalam hal pns kemhan sebagaimana dimaksud pada mempunyai prestasi atau keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh kemhan dan atau tni dapat dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan sebagai pns kemhan. ketentuan lebih lanjut mengenai pns kemhan yang bekerja lingkungan kemhan yang mempunyai prestasi atau keterampilan dan dapat dimanfaatkan olehyang bekerja lingkungan tni yang mempunyai prestasi atau keterampilan dan dapat dimanfaatkan olehdapat diberhentikan dari kedinasan pns. pns kemhan penyandang cacat tingkat sebagaimana dimaksud pada tidak diberhentikan dari kedinasan pns kemhan jika yang bersangkutan masih mampu melaksanakan pekerjaan atau tugas kedinasan lingkungan kemhan atau tnitidak diberhentikan dari kedinasan pns kemhan. bagian ketiga panitia evaluasi kecacatan panitia evaluasi kecacatan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: panitia evaluasi kecacatan komando utama lingkungan tni angkatan darat, tni angkatan laut dan tni angkatan udara,, panitia evaluasi kecacatan lingkungan markas besar tni, dan panitia evaluasi kecacatan lingkungan kemhan. panitia evaluasi kecacatan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan evaluasi dan hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada menteri. dalam hal diperlukan panitia evaluasi kecacatan dapat melibatkan unsur lain jika diperlukan. panitia evaluasi kecacatan komando utamakomando utama yang dibentuk berdasarkan surat perintah panglima komando utama komandan komando utama kepala badan. panitia evaluasi kecacatanmarkas besar angkatan yang dibentuk berdasarkan surat perintah kepala staf angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. panitia evaluasi kecacatan tni angkatan darat, tni angkatan laut, dan tni angkatan udara sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur staf personel sebagai |
bupati banggai provinsi sulawesi tengah peraturan daerah kabupaten banggaggaibanggaikabupaten ramah hak asasi manusia. babi ketentuan umum dalam peraturan daerahwargabanggai ramah hamartisipasi masyarakat adalah peran serta wargakelompok marjinal adalah warga yang terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan. warga adalah pendudukbanggbanggainyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerahramah ham.sama. bab prinsip penyelenggaraan bagian kesatu umum prinsip penyelenggaraan kabupaten ramah ham meliputi: hak atas kabupaten: non diskriminhak atas pemulihan, partisipasi, terbuka dan akuntabel, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan dan marginal. bagian kedua komitmennyham dan kebebasan dasar manusia bagian kesatu pelaksanaan hamatas kesehatan: hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, hak atas lingkungan yang berkelanjutan, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan il. hak atas kesejahteraan. paragraf hak untuk hidup setiap warga berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. setiap warga berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. paragraf hak atas kesehatan setiap warga memperoleh akses yang permanen terhadap penyelenggaraan, mutu dan kualitas pelayanan serta fasilitas kesehatan. pemerintah daerah menjamin fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dengan penetapan program jaminan kesehatan masyarakat daerah bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. paragraf hak atas pendidikan pemerintah daerah wajib belajar. setiap wargmerintah daerah menjamin agar anak usia sekolah tidak mengalami larangan dan atau kesulitan bersekolah serta mendorong terwujudnya pendidikan inklusif. paragraf hak perempuan dan anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. s5)anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negar5)mengetahui siapa orang tuanya,pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yangparagraf hak atas kependudukan setiap warga berhak untuk menikmati fasilitas layanan kependudukan dan catatan sipil yang meliputi. pemerintah daerah melakukan pemenuhan hak administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.aragraf hak atas pekerjaanperjanjian kerja yang sama.5)pemerintah daerah menghendaki agar prosentase pengangguran terbuka atau angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan untuk mendapat pekerjaan meliputi angkatan kerja usia tahun atas terhadap jumlah penduduk usia tahun keatas, tenaga kerja yang berasal dari penyandang disabilitas instansi pemerintah daerah. paragraf hak atas perumahan yang layak setiap warga berhak mempunyai akses atas rumah tinggal layak huni. pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni bagi masyarakat melalui program rumah bersubsidi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. rumah tinggal layak huni sebagaimana dimaksud pada adalah rumah tinggal bersantai adalah rumah tinggal yang paling sedikituntuk menikmati hak atas perumahan, pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyediaan listrik bagi warga tidak mampu dan daerah terpencil. paragraf hak atas lingkungan yang berkelanjutan setiap warga berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. pemerintah daerah melaksanakan langkah langkah pencegahan terhadap: timbulnya polusi dan pencemaran lingkungan lainnya, pembangunan yang tidak tertata dalam suatu wilayah: dan atau pendudukan wilayah lingkungan yang dilindungi. pemerintah daerah melaksanakan langkah yang. pemerintah daerah mengurangparagraf hak memperoleh keadilan setiap wargawargawargadakwa. setiap wargawarga tidak seorang hutang piutang. paragraf hak atas kebebasan pribadi tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperlambat. tidak diperbolehkan melakukan. setiap wargawarga berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud damai. setiap wargwargawargaperundang undangan. setiap wargaagama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsawarga berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. setiap warga berhak meninggalkan dan masuk kembali wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf hak atas rasa aman setiap warga berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. setiap warga berhak atas pengakuan depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja berada. setiap warga5) setiap wargawargawargaparagraf hak atas kesejahteraan setiap warga berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun berdua hak dan kebebasan hak dan kebebasan yang diatur dalam peraturan daerah ini hanya dapat dibatasi pun dalam peraturan daerah ini boleh diartikan bahwa pemerintah daerperaturan daerah ini. bab kewajiban dasar manusia setiap warga yang ada wilayah daerahwargwargapemerintah daerah secara bertahap dan berkelanjutan melaksanakan program kabupaten ramah ham sesuai dengan kemampuan daerah. pelaksanaan program kabupaten ramah ham sebagaimana dimaksud pada merupakan program prioritas pemenuhan ham dan kebebasan dasar manusia. pelaksanaan program kabupaten ramah ham sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan dokumen perencanaan daerah melalui tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. pelaksanaan kabupaten ramah ham sebagaimana dimaksud dalam ditindaklanjuti dalam rencana aksi daerah kabupaten ramah ham. rencana aksi daerah kabupatenramah ham, bupati membentuk komisi kabupaten ramah ham. ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan tata kerja komisi kabupaten ramah ham diatur dalam peraturan bupati. s5) ketentuan lebih lanjut mengenai komisi kabupaten ramah ham sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab partisipasi masyarakat setiap wargawargaannya. tata cara kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan kabupatenviii pembiayaan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kabupaten ramah hamsekadaukab ditetapkan luwuk tanggal me asisten atnbanggai, vii kabar sop, ap) kasual yari diundangkan luwuk pada tanggal mei baris daerahkabupaten banggai, anta (sy set udakabupatenbanggaibanggaipeduli ham. human rights city yang diterapkan oleh kabupaten banggaibanggai dimaksudkanuntuk menjadikan ham sebagai prinsip dasar dan kerangka kerja bagi kabupaten banggaibanggai dalam melindungi, menghormati, dan memajukan ham sehingga kabupaten banggai menjadi kabupaten peduli ham. agar kabupaten banggai dapat menjadi kabupaten peduli ham, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya kabupaten banggaipemulihan. karena kabupaten pedulipeduliramahramah ham, kabupaten banggairamah ham, kabupaten banggaidemi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. hurufurufkabupaten banggai menerapkan kebijakan non diskriminasi, termasuk kebijakan sensitif gender dan tindakan afirmatif untuk mengurangi ketidakadilan dan meningkatkan kemampuan bagi kelompok rentan dan terpinggirkan. hurufkabupaten banggaibanggaihuruf kabupatenhuruf keadilan sosial adalah bahwa keadilan merupakan setiap individu yang ada masyarakat.kabupaten banggaihurufhuruf kabupaten banggai menghendaki adanya partisipasi warga dalam setiap kebijakan pemerintah daerah serta menyediakan mekanisme yang efektif dan akuntabel, untuk memastikan pemenuhan hak atas informasi publik, komunikasi dan partisipasi dalam pembuatan keputusan, implementasi serta pengawasan. huruf kabupaten banggai menghormati martabat manusia serta menjamin standar hidup minimal untuk menikmati hidup yang layak, hak penyandang disabilitas, anak, kaum muda, lansia dan kelompok kelompok renntarlembaga. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten banggai nomor |
bg).n huruf perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten bengkulu utarabeberapa kalilra), neraca, laporan arus kas, perubahan saldo anggaran lebih lp sal), laporan perubahan ekuitas lpe), laporan operasional lo), dan catatan atas laporan keuangan. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan serta dihampiri dengan laporan keuangan perusahaan milik daerah. bagian kesatu laporan realisasi anggaran lra)elisih antara anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sebesar dengan rincian sebagai berikut: anggaran pendapatan setelah perubahan) realisasi pendapatan selisih lebih kurang) selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar dengan rincian anggaran belanja setelah perubahan) realisasi belanja selisih lebih kurang) selisih antara anggaran surplus defisit dengan realisasi surplus defisit sebesar dengan rincian anggaran surplus defisit setelah perubahan) realisasi surplus defisit selisih lebih kurang) selisih antara anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar rp( dengan rincian anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan) realisasi penerimaan pembiayaan selisih lebih kurang) selisih antara anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar dengan rincian anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan) realisasi pengeluaran pembiayaan selisih lebih kurang) selisih antara anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sebesar dengan rincian anggaran pembiayaan netto setelah perubahan) realisasi pembiayaan netto selisih lebih kurang) bagian kedua neracasebesar rp33. arus kas bersih dari aktifitas operasi sebesar rp271. arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar rp( arus kas bersih dari aktifitas pendanaan sebesar rp0, arus kas bersih dari aktifitas transistors non anggaran sebesar: rp( saldo akhir kas per desember tahun sebesar rp133. bagian keempat laporan perubahan saldo anggaran lebih lp sal) laporan perubahan saldo anggaran lebih lpr januari tahun sebesar rp38. saldo anggaran lebih akhir per desember tahun sebesar rp152. bagian kelima laporan perubahan ekuitas lpe)sebesar rp1. surplus defisit laporan operasional sebesar rp120. dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar sebesar rp5. ekuitas akhir per desember tahun sebesar rp1. bagian keenam laporan operasional lo)onal sebesar rp1. beban operasional sebesar rp1. surplus defisit operasional sebelum pos luar biasa sebesar rp120. bagian ketujuh catatan atas laporan keuangalami sept: salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum utara delman siborg.s.h penata tk. il d) nip. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.