Datasets:

just-108
/

C2

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
bupati mukomuko provinsi bengkulu peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor tahun tentang kabupaten layak anakanprd mukomukomukomukankabupaten untuk pemenuhan hak anak didalam mencapai indikatorforum anak adalah wadah partisipasi anak dalam upayaadalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satudesa kelurahan layak anak adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintahan, menyeluruh dan berkelanjutan. dunia usaha adalah orang atau badan yang bergerak bidang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, danketurunanmaupun anak sehat yang sedang berkunjung serta dapat menimbulkan fisik dan psikologieaan kasus kekerasan pada perempuan dan anak tingkat kecamatan dan desa. pusat pembelajaran keluarga dan anakkan kualitas orangbab maksud, tujuan dan ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan kla dalam peraturan daerah ini,yang dilaksanakan secara bertahapprasarana dan sarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang dilaksanakan secara bertahapruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi pemenuhan dan perlindungan hak anak, dan peran serta pemerintahan daerah beserta pemerintah, dunia usaha, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak. bab iii prinsip dan strategi upaya kla dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip, meliputipandangan anak. implementasi kla dilaksanakan pada strategi, meliputi mengutamakan hak anak,: dan d.implementasi secara teknis huruf selanjutnya diatur dengan keputusan bupati. bab hak dan kewajiban anak bagian kesatu umum hak anak, sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut hak anak atas identitas meliputi akte kelahiran dan kartu identitas anak: hak perlindungan identitas meliputi penjagaan nama baik dan tidak eksploitasi publik tanpa izin anak tersebut. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah hak dalam mengambil keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung kepada anak. hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan:, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai:b. a., setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, dan anak dapat mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini, b.mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk memperoleh pendidikan, berbagian keenam pemenuhan hak perlindungan khusus setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan hak perlindungan khusus, sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya yang perlu mendapatkan prioritas dalam mendapatkan hak haknya). pengungsi anak memastikan bahwa setiap anak yang berpindah ketempat asalnya ketempat yang lain harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh berkembang secara optimal. situasi konflik bersenjata memastikan setiap anak yang berada daerah konflik tidak rekrut atau tidak dilibatkan dalam peranan apapun, contoh menjadi tameng hidup kurir, mata matadalam king), korban penelantaran, penyandang disabilitas, korban bencana alam dan korban konfli.anak dengan kondisi disebutkan,bagian ketujuh kewajiban anak setiap anak berkewajiban, untuk mencintai dan menyayangi keluarga, menghormati guru, tetangga dan masyarakat, mematuhi jam belajar anak, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, bertingkah laku sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, menghormati pemeluk agama yang berbeda dalam melaksanakan ajaran agamanya, mencintai dan melestarikan lingkungan hidup, memelihara kerukunan demi mewujudkan harmoni sosial, menjaga, memelihara prasarana dan sarana publik, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan menjaga dan melestarikan budaya adiluhur bangsa, bab indikator kabupaten layak anak indikator kla, terdiri dari penguatan kelembagaan, dan klaster. indikator penguatan kelembagaan,laksanaan kla daerah dilakukan berdasarkan, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran: dan b.jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada kabupaten kecamatan dan desa kelurahan. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi yang terakreditasi. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi angka kematian bayi dan balita: prevalensi kekurangan gizi pada balita: persentase air susu ibu eksklusif: jumlah ruang asi:, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi angka partisipasi pendidikan anak usia dini, persentasi wajib belajar pendidikan (dua belas) tahun: persentasi sekolah ramah anak: jumlah sekolah yang memiliki program, prasarana dan , sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi persentasi: c.adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, dan persentasi anak yang bebaskan dari bentuk bentuk pekerjaan terburuk anak. bab tahapan kabupaten layak anak tahapan kla, meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan: pemantauan, evaluasi: dan pelaporan. dalam setiap tahapan kla,, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri darietapan kebijakan dasar kla kebijakan dasar kla sebagaimana dimaksud dalam adalah pengaturan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kebijakan dasar kla dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi pembebasan kutipan akte kelahiran anak usia (nol) sampaii:meningkatkan fasilitas laktasi, kebijakan dalam rangka meningkatki rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih: dan kebijakanpenyediaan kelas inklusi dalam sekolah umumselamat, dan pra sarana perjalanan anak dan dari sekolah, mengudaraselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, kebijakan pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi abhefektifitas pelaksanaan kebijakan kla pemerintah dm adanya peraturan:datuk menyelenggarakan kla pemerintah daerah membentuk utdanak daerah. ketentuan mengenai pembentukan utd ppa sebagaimana ditetapkan dengan peraturan bupati. untuk mendukung efektif(s5) pembentukan forum anak tingkat kecamatan ditetapkan oleh camat. pembentukan forum anak tingkat desa kelurahan ditetapkan oleh kepala desa lurah. paragraf pengumpulan data dasar pengumpulan data dasar, sebagaimana dimaksud dalam angka adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi, untuk mengembangkan kebijakan, menentukan fokus program, dan menyusun kegiatan prioritasedalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah: cc. pengintegrasian rad dalam rencana kerja pemerintah daerah: dan d.pemasukan dokumen rad dalam rencana kerja anggaran pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut tentang rad kla diatur dengan peraturan bupati,desadesa sampai dengan tingkat rukun warga. evaluasi dilakukan oleh gugus tugas klmenteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. bab vii tanggung jawab pemerintah daerah bagian kesatu kewajibandan penyediaan kartu identitas anakpusat pengadufasilitas informasi dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan bagi anak penyandang disabilitaskeluargamendorong dan memberikan dukungan terhadap status akreditasi lembaga kesejahteraan sosial anapelayanan kesehatan ramah anak:rukun warga rukun tetangga lingkungan: penyediaan air bersih:,menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas: mengoptimalkan pendidikan keterampilan:angkutan , dan menyelenggarakan masa pengenalan sekolah dan atau orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasandan atau penguatan kegiatan kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a)pun lingkungan, tidak menjadi korban napa, hiv, dan aids, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak trafficking), dan tidak menjadi korban penelantaran, memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak korban bencana alam: menyusun program dan memberikan pelatihan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana bagi anak: memberikan kemudahan akses mendapatkan kartu penyandang disabilitas bagi anak penyandang disabilitas:pemenuhan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. bagian kedua sekolah, pelayanan, dan kampung ramah anaksekolah ramah anak sebagaimana dimaksud sekurang kurangnya ditetapkan dipunyai dokumen kurikulum satuan pendidikan yang berbasis anak, mempunyai kebijakan yang anti kekerasan, penindasan, perpeloncoan, intimidasi dan diskriminasi lingkungan sekolah, mempunyai mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan fisik, mental dan atau seksualberat, mempunyai ragam aktivitas peserta didik yang secara individu maupun kelompok gerakan siswa bersatu mewujudkan sekolah ramah anak, memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan sekolah bebas rokok dan napa bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, menghapus pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh apbn dan apbd, menerapkan program yang dapat mencegah peserta didik putus sekolah, menyediakan tenaga konseling yang terlatih gender, hak hak anak dan menangani peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus, menjamin, melindungi dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi, memiliki program usaha kesehatan sekolah: mempunyai lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan aman, menerapkan perilaku hidup bersih sehat, oo. memiliki warung kantin kejujuran yang sehat dan atau aktivitas perdagangan yang serupa, dan melibatkan siswapelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan seluruh jenjang dan: penanggung wajib memiliki:kampung ramah anak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling sedikit yang meliputi persentase kader wilayah yang berperan untuk pemenuhan hak anak: b.jumlah tokoh masyarakat bukan kader yang berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak, jumlah peraturan kesepakatan tertulis wilayah yang berpihak kepada pemenuhan hak anak, dan persentase swadaya murni masyarakat yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak wilayah. ketentuan lebih lanjut tentang kampung ramah anak diatur dalam peraturan bupati. bab vii tanggung jawab keluarga keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagai berikut: memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan ana,: dan memberikan jaminan sosial, cc.bersama sama dengan pemerintah daerah menyediakan fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak, e.sg.il. mengefektifkan ketentuan jam belajar anak. ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar anak sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan bupatimenghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya, b.yang melahirkan dan menyusui:peran serta bagian kesatu peran serta lembaga swadaya masyarakat lembaga swadayamedia mass:: dan mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak. bab xiiyang dimaksud pada dan diatur lebih lanjutmeliputperaturan perundang undangan. bab xiv sanksi administratif sekolah penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan dunia usahaperingatan tertulis, dan pencabutan izin. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif,dalam dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. bab xdiundangkan mukomuko padatanggal maret pj. sekretaris daerah paten mukomuko, darat persendiantahun nomor: penjelasan atas peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor tahun tentang kabupatenhak tentang anak, pelaksanaan kewajibbebasjugatata pemerintahan yang baik yaitu esiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat::tahun nomor. g.
2miorgan dan kepegawaian perusahaan daerah air minum lematang enim dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muara enim. menimbang bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum lematang enilematanglematang eni: peraturan daerah tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum lematang enim yang selanjutnya disebut dam lematang enimlematang enilematang enilematang enilematang enilematang enilematang enilematang eni,berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat syarat pendidikan sebagaimana dimaksud padalematang enimlematang enilematang enilematang enilematang enim: cc. cuti sakit,lematang eni lematang enilematang enilematang enilematang enim dan rahasia jabatan. setiap pegawai dilarang: melakukan kegiatan yang merugikan dam lematang enilematang enim: dan mencemarkan nama baik dam lematang enim: pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam):dibuktikan dengan surat keterangan dokter: telah mencapai usia pensiun, dan atau reorganisasi::lematang enidam lematang enim wajib menjadi anggota persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia pereaksi). dam lematang enimlematang enim dilakukan oleh bupati. bab muara enim nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat lembaran daerah kabupaten muara enim tahun nomor seri dj): dan peraturan daerah kabupaten muara enim nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerjajwan pengawas adalah dewan pengawas dam lematang enim. pegawai adalah pegawai dam lematang enim. gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai dam lematang enim. penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya. istdalam rangkaian satuan organisasi. daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian kerja yanglematang enim. bab organ dam lematang enim bagian kesatu umum dam lematang enim didukung dengan organ dan kepegawaian. organ dam lematang enim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bupatilematang enilematang enilematang enilematang enilematang enilematang enilematang enian dibebankan pada anggaran dam lematang enilematang enikemlematang enim, membina pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan dam lematang enilematang enipenyusunan dan penyampaian rencana bisnis dan anggaran tahunan dam lematang enim sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan paling lambat (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan, dan menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan dam lematang enilematang enilematang enim: menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dam lematang enilematang enim didalam dan diluar pengadilan: menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili dam lematang enilematang enilematang enim. untuk mendukung kelancaran pengelolaan dam lematang enilematang enitribusi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati batu bara, menimbang bahw, sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi kabupaten batu bara, bahwa dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaandih.batubarajdih.batubarakab.go.idios kategori pertama) adalah kios yang berada dibagian depan pada bangunan pasar atau strategis (dekat dengan keramaian). kios kategori kedua) adalah kios yang berada area dalam pada bangunan pasar atau kurang strategis (jauh dari jalan keramaian). bab jenis retribusi, dan il. retribusi pengendalian lalu lintas. jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jdih.batubarakab.go.idjenis retribusi jasatrayek, dan retribusi izin usaha perikanansatu retribusi pelayanan kesehatan paragraf nama, ouskesmas keliling air, balai pengobatan, rsud, jdih.batubarakab.go.id dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah. dikecualikan dari retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran pelayanan kesehatan yang diselenggarakuantitas, kualitas, jenis, frekuensi pemakaian, waktu, jarak, spesifikasi, dan kualifikasi serta penggunaan obat pada pelayanan dan sarana kesehatan. prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatanjdih.batubarakab.go.idprinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif berdasarkan biaya peradaban sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, tempat pembuangan akhir sampah, dan biaya pemusnahan atau pengolahan sampah dengan mempertahankan biaya penyediaan jasa,jdih.batubarakab.go.id bagian ketigaukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggun berupa pelataranjdih.batubarakab.go.idtipe kategori tempat berjualan dalam area pasarwilayah pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah bagian dalam dari area tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang menurut ketentuan pemerintah dipergunakan sebgai area pasar.jdih.batubarakab.go.id bagian kelima retribusi pengujian kendejdih.batubarakab.go.idpemeriksaan pengujian alat pemadam kebakarjdih.batubarakab.go.id bagian kedelapan retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus paragraf namatempat lokasi fasilitas. jdih.batubarakab.go.id paragraf struktur besarnya tarif struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakusmbiljdih.batubarakab.go.idberdasarkan tempat fasilitas. paragraf struktur dan besarnya tarif struktur dan besarnya tarif retribusi pengolahan limbah caipulpelayanan dan pengujian barang sebagai objek retribusi pelayanan tera tera ulang sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatistruktur besarnya tarif struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera tera ulangsejdih.batubarakab.go.idyang digunakan untuk mendirikan menara telekomunikasi. paragraf struktur dan besarnya tarif penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan indeks zona, indeks tinggi dan jenis menara. biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari honor petugas. biaya transportasi. cc. uang makan alat tulis kantor. perhitungan biaya pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada menggunakan rumus nilai rata rata (indeks zona indeks tinggi jenis menara) retribusi per bulan nilai rata rata biaya operasional. retribusi per tahun skr) retribusi per bulan kali kunjungan struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasijdih.batubarakab.go.id bagian kedua belas retribusi pengendalian lalu lintas paragraf nama, objek, subjek dan wajib retribusi dengan nama retribusi pengendalian lalu lintas dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan.meliputi sepeda motor, kendaraan penumpang umum, kendaraan pemadam kebakaran,dan ambulans. subjek retribusi pengendalian lalu lintas adalah orang pribadi atau badanefektifitas pengendalian lalu lintas dan dapat menutup biaya penyelenggaraan. jdih.batubarakab.go.id paragraf struktur dan besarnya tarif penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya modal, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya bunga. struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian lalu lintas tercantum padalalu lintasdan retribusi pengendalian lalu lintas termasuk dalam retribusi jasa umum. bab prinsip dan sasardih.batubarakab.go.idjdih.batubarakab.go.idstruktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah tercantum padajdih.batubarakab.go.idkelola pemerintah daerahjdih.batubarakab.go.idstruktur dan besarnya tarif retribusi tempat peleljdih.batubarakab.go.idstruktur dan besarnya tarif struktur dan besarnya tarif retribusi terminal tercantum pada terminal. jdih.batubarakab.go.idpada lampiran xpada lampiran xviii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. paragraf wilayah pungutan pasarjdih.batubarakab.go.idrumah potong hewan tercantum pada lampiran xixdanstruktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pelabujdih.batubarakab.go.id bagian kesembilstruktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga tercantum pada lampiran xxluruhanjdih.batubarakab.go.idjdih.batubarakab.go.idstruktur dan besarnya tarif harga dasar bangunan thb) adalah: tarif harga dasar bangunan thb) per untuk bangunan baru milik orang pribadi dan badan usaha tercantum pada lampiran xjdih.batubarakab.go.id bagian kedutarif retribusi izin trayek tercantum pada lampiran xxiilima golongan retribusidalam retribusi perizinan tertentumbudidayaan izin usaha pembudidayaan ikan air payau, meliputi usaha pembenihan lebih dari ha, atau usaha pembesaran lebih dari ha. jdih.batubarakab.go.id izin usaha pembudidayaan ikan air tawar, meliputi usaha pembenihan lebih dari ha, atau usaha pembesaran lebih dari ha. dikecualikan dari objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada adalah usaha pembudidayaanmbudidayaan ikan diukur berdasarkan luas tempat usahapada lampiran x jdih.batubarakab.go.id bab viiijdih.batubarakab.go.idjdih.batubarakab.go.ibatubarakab.go.iddih.batubarakab.go.idjdih.batubarakab.go.idjdih.batubarakab.go.idatubarakab.go.id:dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan teknis pelaksanaan dariinikesehatan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut retribusi pelayanan kesehatan pada rsud kabupaten batu bara pelayanan instalasi rawat jalan pada rsud kabupaten batu bara pelayanan konsultasi medis jasa jasa poliklinik umum poliklinik spesialis gawat daruratarif tindakan medis dan terapi pada instalasi rawat jalan poliklinik gigi dan mulut jasa jasa clorethyl dengan suntikan biasa biasa dengan penyulut odontestomy ringan \|odontectomyberat rp108. rp162. hectingperl gagal alveolectomy (per regio) mandibula manila jdih.batubarakab.go.id edisi mucocelle fracturmaxilla mandibula ringan sedang ringan sedang orthodontie implant) rahang rahang jdih.batubarakab.go.id occlusal grindingpenyakit bedah jasa liquor fungsi rp120. vena seksi ' rp180. rp270. \|nsisi rp180. rp270. pertama ulangan pertama ulangan ganti perban graft) anestesi)bidanan dan kandungan jasa jasa operasi pemasangan iud pencabutan iud ' \| jdih.batubarakab.go.id pencabutan implant bartholini posteriortht jasa jasa brown telinga obturans \|insist abses liang telinga parasintesis miringotomi telinga tala) sementara toilet hidung tetap hidung jdih.batubarakab.go.id tenggorokan kepulangan) insistulit dan kelamin jasa jasa total tarif senistndakan sana cautersasi wajah rp120. rp180. kelamin rp192. rp288. tempat lain rp144. rp216. necrotomi cuci luka mikro dermabrasi rp120. facial care minor surgery eksis lime rp144. eksis flavus calls rp108. ekstraksi kuku santlasma rp200. rp300. amyliodosimata jasa jasa total tarif menistindakan tenaga alienus bahan kimia funduscopy jdih.batubarakab.go.id virus refraksi nanometer rp sedimen tessehatan jiwa jasa jasa total tarif vol mamomona sa, tram scale symptom scale scale scale mama ivan personality inventoryenyakit dalam jasa jasa biopsi hat ginjal rp117360 fungsi perikardium rp12. aspirasi biopsi rpanak jasa jasa imunisasi polio jdih.batubarakab.go.id imunisasi dpt imunisasi hepatitis imunisasi campak imunisasi tambahan luar obat) test ppdaru jasa jasa total tarif pemeriksaan spirometri faal paru usg thorax rp120. peuple flowumum jasa jasa jenis tindakan sarana tenaga total tarif gani terbang j1. luka kecil luka sedang luka besar ekstraksi kuku buka heating (per heating) mesielayanan instalasi rawat darurat pada rsud kabupaten batu bara jasa jasa jenis tindakan sarana tenaga total tarif kompres luka tanpa verbal kompres luka dengan verbal tiap lokasi jahit luka dengan luka s d jahitan luka atas jahitan ditambahkan rp. kubah lambung resusitasi kardiopulmoner jdih.batubarakab.go.id eksplorasi benda asing kateterisasi uretra aff kateterisasi uretra pemasangan ngt aff pemasangan ngt pemasangan infus fungsi class pemasangan endotracheal tube luka bakar s d 30y6 luka bakar lebih reposisi tulang sandi tmj tempore mandibula joint) fiksi externa per lokasi pemakaian oksigen tiap liter menit pemakaian alat penghisap function) pemakaian nebulizer ekstraksi kuku pemeriksaan kasus tertentu kll pemasangan spal badai ekstraksi corpus milenium pada hidung dan telinga gantiveban j1. luka kecil luka sedang luka besar pasang wsd water seal drainage) aspirasi cairan pleura rp180. rp180. dekompresi pentil pneumothoraxtarif biaya rawat inap tarif biaya rawat inap sesuai dengan jenis penyakit dan tingkat keparahan penyakit kelas iii deskripsi tingkat jasa jasa total tarif penyakit keparahan sarana tenaga penyakit infeksi dan parasit tertentu a00 neoplasia c00 jdih.batubarakab.go.id d48) sedang berat penyakit darah dan darah ringan membentuk organ dan gangguan sedang tertentu yang melibatkan d50 r90) berat endokrin, ringan national, dan penyakit sedang metabolik e00 r90) berat gangguan ringan perilaku foo sedang f99) berat penyakit sistem ringan cara sedang berat penyakit mata ringan dan aneka sedang h00 hs9) berat penyakit dari ringan proses telinga dan mastid sedang h60 h9s) berat penyakit sistem ringan peredaran sedang barah berat penyakit pada ringan stem pernafasan joo sedang j99) berat penyakitpada ringan sistem pencernaan sedang koo k93) berat penyakit kulit ringan dan jaringan subkutan loo sedang berat penyakit sistem ringan muskulosketel dan jaringan sedang ikat moo m99) berat penyakit sistem ringan genitourinari sedang noo n99) berat persalinan ringan kehamilan dan sedang jdih.batubarakab.go.id masa nifas berat kondisi tertentu ringan originating pada periode sedang genital poo pos) berat malformasi ringan kongenital, sedang deformasi dan abnormalitas chromosomal berat gejala menandatangani ringan dan temuan klinis dan laboratorium yang abnormal, sedang tidak diklasifikasikan tempat lain berat kampus cedera, keracunan, dan ringan konsekuensi lain tertentu sedang penyebab dari luar soo t98) berat penyebab eksternal ringan morbiditas dan mortalitas vo1 \| sedang y98) berat faktor yang mempengaruhi ringan status kesehatan dan sedang kontak dengan pelayananpenyakit infeksi dan parasit tertentu a00 b99) neoplasia coo d48) penyakit darah dan darah membentuk organ dan jdih.batubarakab.go.id gangguan tertentu yang melibatkan d50 e90) endokrin, national, dan penyakit metabolik e00 e90) gangguan mental dan perilaku f00 fo9) penyakit sistem daop penyakit mata penyakit dari proses telinga dan mastid h60 h95) penyakit sistem peredaran darah penyakit pada sistem pernafasan joo penyakit pada sistem pencernaan koo ko3) penyakit kulit dan jaringan subkutan lo0 l90) penyakit sistem muskuloskotel dan jaringan ikat m0o m99) penyakit sistem genitourinari noo n99) persalinan kehamilan dan masa nifas kondisi tertentu originating pada periode genital poo p96) malformasi kongenital, deformasi dan abnormalitas jdih.batubarakab.go.id chromosomal gejala menandatangani dan temuan klinis dan laboratorium yang abnormal, tidak berat diklasifikasikan tempat lain roo r99) cedera, keracunan, dan konsekuensi lain tertentu penyebab dari berat luar soo t98) penyebab eksternal morbiditas dan yan atas vo1 faktor yang mempengaruhi status kesehatan dan kontak dengan pelayanan berat kesehatan z00jasa penyakit keparahan sarana jasa tenaga total tarif penyakit infeksi ringan rp1, rp2, dan parasit tertentu a00 sedang rp1, rp3, b99 berat rp1, neoplasia co0 ringan d48) sedang berat penyakit darah ringan dan darah membentuk sedang rp1, organ dan gangguan tertentu yang berat melibatkan d50 e90) endokrin, ringan national, dan sedang rp1, penyakit metabolik e00 berat e90) gangguan mental ringan rp1, dan perilaku foo sedang f99) berat jdih.batubarakab.go.id penyakit sistem ringan saraf goo g99) sedang berat rp1, penyakit mata ringan dan aneka ho0 sedang h59) berat penyakit dari ringan proses telinga sedang dan mastid h60 h95) berat penyakit sistem ringan peredaran darah sedang too berat rp2, penyakit pada ringan rp1, sistem sedang rp1, pernafasan joo j99) berat penyakit pada ringan sistem sedang rp1, pencernaan koo ko3) berat rp1, penyakit kulit ringan dan jaringan sedang subkutan lo0 l99) berat rp1, penyakit sistem ringan muskulosketel sedang dan jaringan ikat moo m99) berat rp1, penyakit sistem ringan genitourinari sedang noo n99) berat persalinan ringan kehamilan dan sedang masa nifas o00 berat kondisi tertentu ringan originating pada sedang rp1, periode genital poo p96) berat rp1, malformasi kongenital, ringan deformasi dan abnormalitas sedang aga kemal berat gejala ringan menandatangani dan temuan sedang klinis dan laboratorium yang abnormal, tidak berat diklasifikasikan tempat lain roo r99) cedera, ringan keracunan, dan sedang konsekuensi lain tertentu berat jdih.batubarakab.go.id penyebab dari luar soo t98) (lateral ringan morbiditas dan sedang ringan mempengaruhi sedang status kesehatan dan kontak kesehatan z00 z99) tarif biaya operasi tarif biaya operasi sesuai dengan jenis penyakit dan tingkat keparahan penyakit kelas iii deskripsi tingkat operasi pada sistem saraf operasi pada sistem endokrin operasi pada mata telinga hidung, mulut, dan paling aeon mebuat tesis latar sistem pernapasan operasi pada sistem pasaran operasi pada sistem urin organ kelamin laki laki ca) operasi pada organ genital debat aan paolo kano og0. jdih.batubarakab.go.id berat operasi pada sistem muskuloskeletal operasi pada sistemgita saraf operasi pada stem endokrin operasi pada mata berat operasi pada telinga operasi pada hidung, mulut, dan paling operasi pada sistem daan pasan rp10, operasi pada sistem pencernaan operasi pada sistem urin operasi pada laki laki sedang rp3, operasi pada organ genital wanita prosedur obstetrics operasi pada sistem, kel sedang ba) operasi pada jdih.batubarakab.go.id sistem sedang int amensistem saraf os) operasi pada sistem kuan operasi pada mata operasi pada telinga sedang operasi pada hidung, mulut, paling aring berat operasi pada sistem pen alasan operasi pada sistem pencernaan operasi pada sistem urin operasi pada organ kelamin laki laki ca) operasi pada organ genital wanita prosedur obstetrics operasi pada sistem operasi pada sistem integumen jdih.batubarakab.go.id tarif pelayanan instalasi penunjang medis pelayanan pemeriksaan radio diagnostik pemeriksaan sederhana tanpa kontras) jasa jasa sendi siku rp pergelangan tangan tangan manu pemeriksaan sedang tanpa kontras) jasa jasa sea pemeriksaan canggih jasa jasa fistulografi rp192. bno basis rani ' ) e\| jdih.batubarakab.go.id orbit duodenografi) paleografi) paleografi) pemeriksaan electro medis jasa jasa sia bronchoseopy dialek usg mammal usg gynecology trans rp50. jdih.batubarakab.go.id usg bayi usg doppler sederhana usg doppler vascular usg transvaginal scan kepala tanpa kontras scan cervical tanpa kontras scan coronal tanpa kontras scan sinus coronal tanpa kontras scan sinuscoronal tanpa kontras rp240. scan manila axial dan coronal tanpa kontras scan orbit tanpa kontras scan oropharitanpa kontras scan cervical tanpa kontras scan kepala axial tanpa kontras jdih.batubarakab.go.id scan sinus coronal dengan kontras scan axial coronal dengan kontras scan mastid axial coronal dengan kontras scan nasopharinx dengan kontras scan latex axial dan coronal dengan kontras scan axial axial dan coronal dengan kontras scan orbit dengan kontras scan oropharikonsultasi gizi \|. kelas iii kelas kelas j4. vip tindakan pernapasan jasa jasa jenis pemeriksaan sarana tenaga total tarif inkubasi teacher rp108. ekstasi teacher setting ventilator nebulizer suction masing hari jdih.batubarakab.go.id tindakan pelayanan jasa jasa tabulasi vena perifer didasari lada cvc) dewasa cvc) anak drainage) shock tindakan insersi tube kateter jasa jasa urine schocthen klima rp3. tarif pemakaian alat jasa jasa rp. matters hari tarif pemeriksaan laboratorium klinik jasa memata waktu bekuan dimensi count \| ddr malay boomalstis jdih.batubarakab.go.id sedimen mmunolegiftnfeksi mama rp129. bn: 5ensnsdn dodbosiad moses edan dengue sepak rp12000 neo pemeriksaan pcr swap domain nan boss dibssengd bising orangan bt pnindhinsdans boss mastani disini orang trombon korporat kimia klinik kolesterol ldl ' bilirubin total bilirubin derek cardiac marker jdih.batubarakab.go.id tumor marker cea (psa) (interpretasi analisa mikrobiologi parasitology fees i2000 narkoba muri) narkoba mulia rp108. pelayanan rehabilitasi medis fisioterapi jasa jasa sana ringan excessive) jdih.batubarakab.go.id manual excessive into red electro terapi pelayanan pemasaran jenazah jasa jasa perawatan tanpa pemandian dan pengamanan: segar perawatan tanpa pengamanan: membusuk perawatan dengan pemandian dan pengamanan: segar perawatan dengan pemandian dan membusuk segar dengan remodeling) segar dengan remodeling) segar dengan remodeling) membusuk dengan luka ringan remodeling) membusuk remodeling) membusuk remodeling) segar penguburan membusuk membusuk penggalian (dalam aan sar penggalian (luar rp216. transport jdih.batubarakab.go.id pemeriksaan tkp rp216. malam per malam permintaan keluarga) segar wni segar wna membusuk wni membusuk wna pelayanan mobil ambulance jasa jasa ban tempuh pertama pelayan oksigen rp73 rp75 rp78 rp75 rp73 moonatoog rp73 recovery room jdih.batubarakab.go.id pelayanan kesehatan lainnya tarif pemeriksaan keperluan surat keterangan kesehatan jasa jasa jenis tindakan sarana tenaga total tarif anak sekolah masyarakat umum tenaga kerja calon pengantin calon jemaah haji pemeriksaan kesehatan lainnya visum repertum psikiatrik sumut repertum pemeriksaan luar atau visum luka tiap kasus surat klaim asuransi surat keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa transfusi darah jasa jasa jenis tindakan sarana tenaga total tarif transfusi darah dana penggantian darah rp180. per kantong hemodialisa jasa jasa jenis tindakan sarana tenaga total tarif rp288. rp432. retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya tindakan rawat jalan umum jasa jasa jenis tindakan sarana tenaga total tarif rawat jalan umum nan poliklinik umum konsultasi spesialis konsultasi psikologi rawat jalan poli gigi rawat dokter gigi tindakan kecil pencabutan gigi sulung pencabutan gigi tetap arsen eugenol chem tkf fletcher tambalan sementara rumputan amalgam rumputan jdih.batubarakab.go.id bongkar filling lepasan endapan sedang dengan komplikasi tindakan rawat inap jasa jasa total tarif pakai penyulut completes pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar neonatus pasca persalinan mis. plasenta manual) pada komplikasi kebidanan dan neonatal rp. tindakan ugd jasa jasa sia jdih.batubarakab.go.id heating rp5. observasi jam rp5. tanpa infus) dengan trial pasang spectrum) rp5. rp7. grade s d ronde lineup mata, hidung, telinga) pelayanan penunjang jasa jasa sea diagnostik rp5. laboratorium roo jdih.batubarakab.go.id urine rutin rapid test rp1. rp2. rp2. rp4. rp4. rp3. rp3. bb. kreatinin test) test) update parameter dan lembar rp3. dis liter menit w pertumbuhan dan perkembangan anak jdih.batubarakab.go.id konseling ekspor remaja, pranikah konseling gizi konseling batra komplementer terapi konseling penyakit menular konseling penyakit tidak menular konseling kesehatan haji kesehatan lingkungan asuhan kesehatan lingkungan operasional rp350. insinerator per kali pembakaran survei berkala rp150. penyedia air minum, pengelola makanan rehabilitasi medik fa. pelayanan ibu hamil senam hamil senam nifas pelayanan post stroke terapi latihan pengawasan berkala rp200. fasilitas kesehatan swasta wilayah kerja pelayanan ambulance dan pengawetan jenazah jasa jasa jenis tindakan sarana tenaga total tarif pelayanan ambulance berdasarkan jarak tempuh pada pertama selanjutnya biaya pendamping dokter rp150. paramedis supir ambulance dalam kota t w dokter paramedis supir ambulance pengawetan jenazah rp150. jdih.batubarakab.go.id pelayanan pemeriksaan tes antigen swab dan rt pcr rp3 kanrsamaan kebersihan besaran tarif retribusi pelayanan persamaan kebersihan ditetapkan sebagai berikut perumahan rumah permanen. , bulan rumah semi permanen. , bulan rumah sangat sederhana. , bulan perdagangan toko, swalayan, biro travel dan sejenisnya. , bulan kios rokok, kedai biasa, dan sejenisnya. , bulan pedagang kaki lima dan sejenisnya. , hari hotel losmen hotel berbintang. , bulan hotel melati , bulan losmen mess pesanggrahan , bulan rumah makan restoran warung restoran. , bulan rumah makan. , bulan kedai nasi warung nasi. , bulan perusahaan pabrik industri industri pabrik kelapa sawit. , m3 industri pabrik pengolahan karet. , m3 industri pabrik tepung tapioka jagung dan sejenisnya. , m3 industri pabrik minyak goreng. , m3 industri pabrik peleburan aluminium , m3 kawasan pelabuhan kuala tanjung , m3 saw mill penggergajian kayu) , m3 industri pabrik sejenis , m3 penggilingan padi , bulan j . pabrik roti dan sejenis , bulan furniture pengolahan kayu) , bulan industri rumah tangga , bulan jdih.batubarakab.go.id usaha tontonan hiburan rekreasi dan tempat umum bioskop. bulan billboard. , bulan salon kecantikan. , bulan taman rekreasi alam. , taman rekreasi modern. , m3 stasiun kereta api. , bulan terminal bus. , bulan pertunjukan seni konser. , pertunjukan hiburan rakyat pasar malam. , hari j . warung internet game play station , bulan bangunan dan tempat usaha lain show room mobil sepeda motor. , bulan bengkel mobil. , bulan bengkel sepeda motor. , bulan bengkel sepeda becak. , bulan spbu. , bulan rumah sakit. , m3 klinik. , bulan praktek dokter. , bulan apotik , bulan perkantoran kantor pemerintahan , bulan kantor perbankan , bulan kantor sejenis , bulan tarif retribusi khusus pembuangan sampah langsung diantar tempat pembuangan akhir tpa) atas kegiatan keramaian umum trip lokasi tertentu dan atau pengangkatan sampah dilakukan secara khusus untuk kepentingan pribadrkir tepi jalan umum besaran tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut reguler(truk ukuran besar roda (enam) kana kendaraan bermotor jenis bis ukuran besar atau truk atau mobil tangki (sepuluh) atas insidentil\|truk ukuran besar roda (enam) kendaraan bermotor jenis bis ukuran besar atau (truk atau mobil tangki (sepuluh) atsar besaran tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut struktur retribusi tarif retribusi rp) pasar harian kios kategori , bulan (b. kios kategori . bulan loss , bulan pelataran , hari pasar tekanan onan kios kategori , bulan \|(b. kios kategori , bulan loss , bulan pelataran , berjualan pasar khusus buah kios kategori , bulan kios kategori , bulan loss , bulan pelataran , hari kamar mandi mandi , pakai buang air besar kecil , pakujian kendaraan bermotor besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut objek retribusi besaran tarif rp) kendaraan bermotor darat mobil bus dan mobil barang mobil penumpang umum kereta gandengan dan tempelan kenderaan khusus penerbitan penggantian buku uji berkala tanda uji menumpang uji berkala kenderaan bermotor air pengujian kenderaan bermotor air ukuran gt. pengujian kendaraan bermotor air ukuran gt. pengujian kenderaan bermotor air ukuran geriksaan pengujian alat pemadam kebakaran besaran tarif retribusi pemeriksaan pengujian alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut objek retribusi besaran tarif rp) unit tahun retribusi pemeriksaan pengujian alat pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa, jenis cairan, serbuk (powder) dan sejenisnya 1kgs d2 3kgs d lebih dari retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa hidran, alarm otomatis dan sprinter hidran: hidran halaman hidran gedung alarm otomatis sprintegantian biaya cetak peta besaran tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan sebagai berikut:sebagai berikut: besaran tarif rp) objek retribusi septictank pemukiman rumah tangga , septictank rumah makan restoran terminal , septictank kantor tempat wisata , septictanolahan limbah cair besaran tarif retribusi pengolahan limbah cair ditetapkan sebagai berikut objek retribusi besaran tarif rp) rumah tangga men mitera tera ulang besaran tarif retribusi pelayanan tera tera ulang ditetapkan sebagai berikut pelayanan pengujian alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya http)an men ukuran panjang sampai dengan meter dengan pegangan unit lebih dari sampai dengan tongkat duga unitukuran panjang dengan alat hitung (counter unit enda kadi mes dice alat ukur permukaan cairan (level gauge) tombol takaran (basah kering) tangki ukur lanbemuesmaertemsengan bean samparaengansoorl s0oo0o a00000lebih dari dihitung sbb pertama unit selebihnya dari setiap bagian unit bagian dari dihitung satu kl) bentuk bola dan speroidalkl.yamsn enak snn bean tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal unit sampai dengan lebih dari dihitung sbb mon soo selebihnya dari sampai dengan kl,bejana ukur sampingan sat: wat dengan dengan 500l dengan lebih dari tarif pada huruf angka ini unit ditambah tiap oiwetermaksi unsan nak ban alat ukur cairan minyak vtterdamandataratnyas a.l meter induk untuk setiap ms jam lebih dari m jam pertama selebihnya dari ms3 jam sampai dengan unit ms3 jam, setiap ms jam selebihnya dari m? jam sampai dengan unit m jam, setiap s jam selebihnya dari m jam, setiap m jam unit bagian bagian dari ms3 jam dihitung satu ms jam meter kerja untuk setiap media uji: sampai dengan unit ms jam lebih dari m? jam dihitung sbb: m3 jam pertama unit selebihnya dari m' jam sampai unit dengan m3 jam, setiap s jam selebihnya dari ms3 jam sampai liam, unit setiap s jam selebihnya dari ms3 jam, setiap ms jam unit bagian bagian dari m3 jam dihitung satujam dana arap adan uta setiap badan ukur ataturk gas meter induk: ms jam lebih dari m3 jam dana selebihnya dari m3 jam sampai dengan unit m jam, setiap ms jam selebihnya dari ms3 jam sampai dengan m3 jam, setiap unit ms jam selebihnya dari ms3 jam sampai dengan m3 jam, setiap unit m3 jam selebihnya dari ms3 jam, setiap m? jam bagian bagian dari unit ms3 jam dihitung satu ms jam d lu lebih dari m? jam dana selebihnya dari m' jam amp dengan unit m jam, setiap ms jam selebihnya dari m3 jam sampai dengan unit m3 jam, setiap ms jam selebihnya dari ms3 jam sampai dengan on? jam, setiap unit ms jam selebihnya dari ms3 jam, setiap m? jam unit lmeter gas office dan sejenisnya (merupakan satu unit perlengkapan meter gas office (jika diuji tersendiri), unit jam pompa ukur bahan bakar gas bbg), elpiji, untuk unit yam meter induk lebih dari m jam sampai dengan unit lebih dari m3 jam unit meter kerja lebih dari m jam sampai dengan unit yam pendant0ons jam umt meter cairan minum selain air meter induk sampai dengan m3 jam unit lebih dari m jam sampai dengan unit ms3 jam meter kerja lebih dari m jam sampai dengan unit jam alat kompensasi suhu (atc) tekanan kompensasi unit akan pam pama malon kg min sampai dengan\|s3\| kg min, setiap tan selebihnya dari kg min sampai dengan unit kg min, setiap kg min selebihnya dari kg min sampai dengan ke min, setiap unit kg min selebihnya dari kg min, setiap kg min unit bagian bagian dari kg min dihitung satu kg min alat ukur pengisi (filling machine) setiap unit alat pengisi meter listrik mahram yoo kelas atau kurang (tiga) phase unit (satu) phase unit kelas atau kelas kelas anak timbangan ketelitian sedang dan biasa kelas dan m3): dengan dengan lebih dari kg kg ditambah untuk setiap unit atau bagiannya ketelitian halus kelas m1): dengan dengan ketelitian khusus kelas dan fi): sampai dengan unitebih dari sampai unit dengan lebih dari sampai unit dengan timbangan sampai dengan unit lebih besar dari s d kai .solo soo lebih besar dari unit s d sampai dengan unit lebih besar dari s d uut soo lebih besar dari s d man lebih dari desimal dan milisimal unit boomers: sampai dengan unit lebih besar dari uut soo as0o lebih besar dari unit s d soo lebih besar dari s d rock soo lebih dari unit sampai dengan unit lebih besar dari s d kai 0solo soo sampai dengan unit lebih besar dari kgs d unit lebih besar dari s d kai .solo soo lebih besar dari unit s d soo as000 lebih besar dari unit s d o.so00o soo lebih besar dari unit timbangan lainnya (otomatis unit atau semi otomatis)ketelitian sedang dan biasa kelas dan iii!)yam lebih dari sampai dengan unit lebih dari sampai dengan unit lebih dari sampai dengan unit \|.solo soo unit kelas lebih dari kg: biasa, setiap ton halus, setiap ton timbangan ban berjalan: ton jam ton jam sampaiton jamkg cm? lebih dari kg cm? sampai dengan unit kg cm? nanometer minyak: sampai dengan unit kg cm? lebih dari kg cm? unit sampai dengan sama kg cm? lebih dari kg cm2 unit sampai dengan kg cm? kg cm? pencak kartuunit setiap komoditi jdih.batubarakab.go.id pengujian pengujian pembatalan pembatalan \|s3\| amsomptomem for pengujian barang dalam keadaan terbungkus bkt) jamuan tetinerat batam kemasan sempat dengan format beban dar mi. sampan engan botol mengindari iter sampai dengan potter dot aimbansotte dimulai buat dalam kaleng bot rp5. peng earamdatam kemasan r07 bgs eatdatam kemasan sampai dengan prp eng paingaritegafaske pts ang barang dalam keadaan terbungkus lainnya bungkus kotak dan sebagainyamenara telekomunikasi besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut zonasi wilayah persebaran menara telekomunikasi kabupaten batu bara indeks zona) kecamatan zona indeks zona lima puluh malawi tanjung tiram sei balai set suka (medang deras air putih komponen indeks jarak tempuh (zona) indeks jarak zona iii lahan perkebunan pertanian indeks menara berdasarkan ketinggian indeks tinggi) tinggi menara indeks tinggi sampai meter lebih dari jdih.batubarakab.go.id indeks menara berdasarkan operator pengguna menara jenis menara) operator indeks indeks jarak komponen indeks jarak pembagian zona indeks jarak biaya operasional rp. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) komponen biaya operasional: honor petugas org rp. uang makan 4org rp. biaya transport transport tim rp. biaya atk dan cetak rp. biaya cek laboratorium rp. jumlah rplalu lintas besaran tarif retribusi pengendalian lalu lintas ditetapkan sebagai berikut objek retribusi besaran tarif rp) jbb , hari jbb , hari jbb , hari jbb , hari jbb keatas ,akaian kekayaan negara besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan negara ditetapkan sebagai berikut tarif retribusi pemakaian alat berat objek retribusi besaran tarif rp) tandem roller mesin gila) ton total biaya sewa alat jam g#p) jam total biaya sewa alat jam sx7 jam hari water pump total biaya pemilihan dan biaya operasi alat jam a4b) jam total biaya pemilihan dan biaya operasi alat hari 5x( ab) hari trailer ton total biaya sewa alat jam g#p) jam total biaya sewa alat hari sx7 jam hari excavator total biaya sewa alat jam g#p) jam total biaya sewa alat hari sx7 jam hari motor grader total biaya sewa alat jam g#p) jam total biaya sewa alat hari sx7 jam hari pedestrian roller total biaya sewa alat jam g#p) , jam total biaya sewa alat hari sx7 jam hari bulldozer total biaya sewa alat jam g#p) jam total biaya sewa alat hari sx7 jam hari tire roller single drum total biaya sewa alat jam g#p) jam total biaya sewa alat hari sx7 jam hari pneumatic tired roller ptr) total biaya sewa alat jam g#p) jam total biaya sewa alat hari sx7 jam hari dum truck total biaya sewa alat jam g #p) jam total biaya sewa alat hari sx7 jam hari water tanker total biaya sewa alat jam g #p) jam total biaya sewa alat hari sx7 jam hari tampes total biaya sewa alat jam g#p) jam total biaya sewa alat hari sx7 jam hari jdih.batubarakab.go.id wheel loader total biaya sewa alat hari sx7 jam hari asphalt finisher total biaya sewa alat hari sx7 jam hari dona total biaya sewa alat jam g#p) , jam total biaya sewa alat hari sx7 jam , hari trade spm total biaya sewa alat hari sx7 jam , hari loader total biaya sewa alat jam g #p) , jam kam tno gema, dsn total biaya sewa alat jam g#p) jam total biaya sewa alat hari sx7 jam hari excavator amphibi long arm total biaya sewa alat hari sx7 jam hari baby roller ton total biaya sewa alat hari sx7 jam hari pemakaian pengguna jalan kabupaten jalan kabupaten sewa kendaraan derek jet sky rp200.asar grosir dan atau pertokoan besaran tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan ditetapkan sebagai berikutlelangan besaran tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut objek retribusi besaran tarif rp) pelelangan ternak sapi, kerbau dan kuda rp. kambing, domba rp. cc. unggas rp. pelelangan ikan ditetapkan sebesar (tig(harga dasar ikan ditetapkan dalam peraturan bupati) dipungut dari penjual. dipungut dari pembelirminal besaran tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut objek retribusi besaran tarif rp) angkutan akbp angkutan akhusus parkir besaran tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut retribusi tempat khusus parkir tempat wisata besaran tarif rp) waktu hari objek retribusi sekali parkir kendaraan bermotor roda (dua) kendaraan bermotor roda (tiga) hari reguler (senin s d minggu) kendaraan bermotor roda (empat) kendaraan bermotor roda (enam) kendaraan bermotor roda (dua) hari libur kendaraan bermotor roda (tiga) nasional acara kendaraan bermotor roda tertentu (empat) kendaraan bermotor roda (enam) retribusi tempat khusus parkir rumah sakit besaran tarif objek retribusi (rp) sekali ket parkir kendaraan bermotor roda (dua) kendaraan bermotor roda (tiga) jdih.batubarakab.go.id kendaraan bermotor box ken kendaraan bermotor roda (empat) nan kendaraan bermotor roda (enam) kan kendaraan bermotor roda (dua) kendaraan bermotor roda (tiga) tarif inap hari kendaraan bermotor roda (empat) kendaraan bermotor roda (enamnginapan pesanggrahan villa besaran tarif retribusi tempat penginapan pesanggrahan ditetapkan sebagai berikut besaran tarif objek retribusi rp) kamar hari klasifikasi kamar ruangan vip klasifikasi kamar ruangan ekonomi klasifikasi kamar ruangan standar klasifikasi ruangan tamu klasifikasi ruangan pertemuan klasifikasi restoxrumah potong hewan besaran tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut objek retribusi besaran tarif rp) biaya tempat pemotongan: sapi, kerbau, kuda kambing atau domba babi unggas , sample biaya pemeriksaan kesehatan daging: ewan ternak daging sapi, kerbau, kuda kambing atau domba babi , sample ungglabuhan besaran tarif retribusi pelayanan pelabuhan ditetapkan sebagai berikut rekomendasi dermaga dermaga beton m? tahun dermaga kayu m? tahun dermaga ponton terapung m? tahun retribusi terminal pelabuhan: pas masuk pelabuhan terminal (penumpang tujuan dalam negeri) orang sekali masuk. pas masuk pelabuhan terminal (pengantar penjemput) orang sekali masuk. tanda masuk kendaraan roda (dua) sekali masuk. tanda masuk kendaraan roda (tiga) sekali masuk. tanda masuk kendaraan roda (empat) sekali masuk. tanda masuk kendaraan roda (enam) atau lebih sekali masuk. pas masuk pelabuhan terminal penumpang kapal tujuan luar negeri bagi penumpang pastor republik orang sekali masuk. indonesia pas masuk pelabuhan terminal penumpang kapal tujuan luar negeri orang sekali masuk. bagi penumpang pastor luar negeri. kapal angkutan dalam negeri: kapal niaga lebih kecil dari , sandar. lebih besar sama dengan , gt sandar. kapal bukan niaga lebih kecil dari , sandar lebih besar dengan , gt sandrekreasi dan olah raga besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga ditetapkan sebagai berikut tempat rekreasi orang dewasa anak anak kenderaan roda dua kenderaan roda empat kenderaan roda empat keatas pemakaian kolam renang dewasa anak anak cc. rombongan siswa dan mahasiswa dari institusi secara resmi untuk langganan bulanan dewasa anak anak untuk keperluan pertandingan atau latihan dengan batas waktu (enam) jam untuk jumlah orang jumlah orang s d orang jumlah lebih dari orang. kelebihan waktu dari jam ditambah biaya orang untuk pertandingan pertunjukan yang dikomersialkan per hari atau jam. pemakaian lapangan volly pemakaian lapangan volly untuk sekali pakai hari khusus pemakaian untuk pertandingan untuk pemakaian keperluan latihan kesenian untuk pemakaian keperluan yang lain jdih.batubarakab.go.id pemakaian lapangan bola kaki sekali pakai untuk pemakaian hiburan umum hari. khusus pemakaian pertandingan hari. untuk pemakaian lainnya hari. parkir tempat tempat rekreasi dan olah raga roda roda roda diatas rodmendirikan bangunan koefisien izin mendirikan bangunan imb) penggunaan permanen semi bangunan tingkat bangunan permanen permanen bertingkat lantai iv v dan seterusnya bertingkat lantai jasa komersial tempat bertingkat usaha toko dan lantai iii kantor) bertingkat fe) fe) ko) lantai sampai dengan bertingkat lantai dan seterusnya industri dan bertingkat gudang lantai iii bertingkat lantai sampai dengan bertingkat lantai dan seterusnya pendidikan dan bertingkat lantai bangunan sosial bertingkat lantai dan seterusnya fasilitas perusahaan bertingkat 2y9 negara daerah lantai ala jdih.batubarakab.go.id bertingkat lantai sampai dengan bertingkat lantai dan seterusnya pekerjaan lain tarif harga dasar bangunan thb): bangunan tidakbertingkat bangunan bertingkat semi semi permanen permanen permanen permanen permanen permanen lux rp) rp) rp) lux rp) rp) rp) tarif retribusi izin mendirikan bangunan imb) tower dan tiang objek retribusi besaran tarif rp): untuk ketinggian s d untuk ketinggian s d untuk ketinggian s d untuk ketinggian s d untuk ketinggian s d seterusnya lasi kabel listrik instalasi iang (untu abe listrik, telepon dan sejenisnya) bangunan kontruksi reklame untuk ketinggian sampai dengan untuk ketinggian sampai dengan untuk ketinggian sampai dengan seterusnya tangki penampung tangki timbul) m3trayek besaran tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut besarnya tarif objek retribusi rp) kendaraan mobil bus umum dengan kapasitas orang mobil itas mobil penumpang umum dengan kapasitas orang mobil penumpang umum (oplet) mobil bus umum kecil mobil bus umum sedang mobil bus umum besusaha perikanan besaran tarif retribusi izin usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut besaran tarif (rp) objek retribusi tahun izin usaha pembudidayaan ikan air payau usaha pembenihan usaha pembesaran izin usaha pembudidayaan ikan air tawar usaha pembenihan usaha pembesaangkat desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyuwangi, menimbang bahwa perangkat desa merupakan unsure desa yang efektif dan efisien, bahwa peraturan daerah kabupaten banyuwangi nomor tahun tentang perangkat desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan berbagai penyesuaian agar dapat memberikan kepastian hukum dalam implementasinya, bahwa sejalan dengan pertimbangan pada huruf dan dengan lahirnya peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah kabupaten banyuwangi nomor tahun tentang perangkat desa perlu ditinjau substansyang telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula. bab unsur stafatau diberhentikan. bab viii peningkatan kapasitas dan mutasi perangkat desa (l)d kabupaten, apb desa serta sumber lain yang sah. sekretaris desa yang berasal dari pns dapat dipromosikan dalam jabatan lainnya pada perangkat daerah tertentu sesuai dengan kinerja dan prestasi yang bersangkutan. kepala desa dapat memberi izin kepada perangkat desa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan yang bersangkutan jenjang yang lebih tinggi. ketentuan lebih lanjut tentang prosedur peningkatan kapasitas perangkat desa diatur dengan peraturan bupat,ab hak, kewajiban, dan larangan bagi dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa, serta jaminan kesehatan.ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan bupati. il. membantu kepala desa dalam mengembangkan potensi sumber daya halaman melestarikan lingkungan hidup, dlang halangi atau menggagalkan proses pengangkatan perangkat desa,tim penguji, bakal calon, calon dan atau keluarganya, sanksi administrasi perangkat desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan yang terindikasi melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan keuangan negara dan keuangan daerah, pemerintah desa dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma yang hidup dan berkembang desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai ketentuan dengan peraturan perundang undangan, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan atau hukuman disiplin berat. hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: teguran tertulis, dan atau, dan atau pemberhentian tidak dengan hormat. hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada dan menjadi kewenangan kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hukuman disiplibanyuwangi nomor tahun tentang perangkat desaangkat desa penjelasaturan daerah kabupaten banyuwangi nomor tahun tentang perangkat desa perlu ditinjau kembali. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk kembali peraturan daerah tentang perangkperangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat desa, unsurbab kedudukan, susunan, dan masa kerjdalam hal bidang urusan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (tiga) urusan, susunannya adalah: urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan: penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun yang dipilihsebagaimana dimaksud pada terdiri atas (tiga) seksi, susunan adalah sebagai berikut seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. dalam hal pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (dua) seksi, susunan adalah sebagai berikut seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan pelayanan masing masing seksi sebagaimana dimaksud pada dan dipimpin oleh kepala seksi. kepala dusun sebagaimana dimaksud dalammusyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam diikuti oleh peserta rapat yang terdiri atas ketua rukun warga, ketua rukun tetangga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi wanita yang ada wilayah dusun setempat. hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada diusulkan sekurang kurangnya (dua) orang calon yang memenuhi syarat kepada kepala desa. calon kepala dusun hasil musyawarah mufakat yang dipilih oleh kepala desausun kepadamusyawarah mufakat kembali bagi calon perangkat desa. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi oleh camat diatur dalam peraturan bupati. masa kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam adalah sampai dengan yang bersangkutan berusia tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam diatur denganpernah diberhentikan dengan tidakberkelakuan baik,khusus untuk jabatan kepala dusun, calon harus bertempat tinggal wilayah dusun setempat selama (tiga) tahun berturut turut, kecuali wilayah dusun setempat tersebut tidak ada yang mencalonkan, dapat diisi dari wilayah dusun lain dalam lingkup (satu) desa, dan bagi calon perangkat desa yang berasal dari bpd harus nonaktif dari keanggotaan bpd selama proses pemilihan pengangkatan perangkat desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf adalahngangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikutpanitia yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan minimal seorang anggota, panitiadalamtugas panitia sebagaimana dimaksud pada huruf adalah: mengumumkan penerimaan perangkat desa, melaksanakan pendaftaran penerimaan perangkat desa, menyelenggarakan seleksi penerimaan perangkat desa, dan melaporkan hasil pelaksanaan seleksi penerimaan perangkat desa kepada kepala desa. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada panitia bertanggung jawab kepada kepala desaatas permintaan sendiri, dan atau diberhentiyang ditindaklanjuti rekomendas
dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota balikpapan, menimbang bahwa untuk keharmonisan dan sinkronisasi penyelenggaraan tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum lingkungan pemerintah kota balikpapan, maka perlu diatur mengenai tata cara penyusunan produk hukum daerah secara terencana dan terkoordinasi, bahwa untuk mewujudkan produk hukum bagi penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan transparan, maka perlu ditata mengenai ketentuanmakapada huruf huruf huruf maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang tata cara pembentukan produk hukum daerahkota balikpapan dan walikota balikpapan memutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah kota balikpapan. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan: daerah adalah kota balikpapsekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota balikpapan. bagian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kota balikpapan. kepala bagian hukum adalah kepala bagian hukum sekretariat daerah kota balikpapalikpapanproduk hukumota balikpapota balikpapbalikpapproduk hukum daerah jenis produk hukum daerah yang diterbitkan oleh walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bersifat: pengaturan, dan penetapan. jenis produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: peraturan daerah, peraturan walikota, dan peraturan bersama kepala daerah. jenis produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa keputusan walikota. jenis produk hukum daerah yang diterbitkan oleh dprd, terdiri atas: peraturan dprd, keputusan dprd), dan keputusan pimpinan dprd.iii perencanaan pembentukan peraturan daerah bagian kesatu umum perencanaan penyusunan peraturan daerah ditetapkan denganrancangan peraturan daerah dalam proligdisusun oleh dprd melalui balada dengan walikota. bagian kedua perencanaan pembentukan peraturan daerah yang diterbitkan oleh walikota walikota selaku kepala daerah memerintahkan pimpinan skpd menyusun proliga lingkungan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh bagian hukum. dalam menyusun proliga, bagian hukum menerima usulan proliga dari skpd pengusul. skpd pengusul menyampaikan rencana proliga disertasdiatur, dan jangkauan serta arah pengaturan. penyusun atau penetapan rancangan perda tentang apbd. penyusunan proliga sebagaimana dimaksud dalampenyusunan proliga sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam forum proliga dengandisampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan program dan penganggambentukan peraturan daerah yang diterbitkan oleh dprd penyusunan perencanaan proliga lingkungan dprd dikoordinasikan dan dipersiapkan oleh balada. dalam penyusunanertasi rancangan perda, atau objek yang diatur, dan jangkauan serta arah pengaturan. dalam penyusunan proliga sebagaimana dimaksud dalam balada dapat mengundang pimpinan dan atauhasil penyusunan proliga antara pemerintah daerah dan dprd dibahas dalam rapat kerja antara balada dengan bagian hukumputusan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pimpinan dprd kepada walikota. bagian keempat program legislasi daerahkelurahan atau nama lainnya, dan atau, dalam keadaan tertentu, dprd atau walikota dapat mengajukan rancangan perda luar proliga disertaipersetujuan atasb penyusunan produk hukum bagian kesatu penyusunan peraturan daerah paragraf umum rancangan perda dapat berasal dari dprd atau walikota sebagairda yang merupakan perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan tidak berdampak aturan daerah lingkungan pemerintah daerah rancangan perda yang berasal dari walikotada yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi disampaikan kepada dprd. walikotawalikotparagraf persiapan penyusunparagraf pembahasan perda. rancangan peraturan walikota dan kdh sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada walikotakepada walikota melalui sekretaris daerah dengan tembusan walikota yang telah dibahas dibubuhi para koordinasi kepala bagian hukum, pimpinan skpd terkait, asisten daerah sesuai dengan bidang tugasnya, sekretaris daerah dan wakil walikota serta disampaikan kepada walikota untuk ditandatangani. bagian keempat penyusunan keputusan dprd dan keputusan pimpinroduk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh: dprd: sekretaris daerah:pengundangan perda, peraturan walikota, dan kdsama dengan balada. rancangan perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota menjadi perda dan disampaikan kepada dprd. bagian kedua klarifikasi peraturan daerahwalikota sebagaimana dimaksud pada yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundangan yang lebih tinggi akan disempurnakan oleh tim berdasarkan rekomendasi menteri dalam negeri. bab penyebarluasan penyebarluasan terhadaprancangan peraturan daerah atas inisiatif dprd dilaksanakan oleh sekretariat dprd. penyebarluasan terhadap peraturan daerah, peraturan walikota, kdh, dan keputusan walikota dilakukan oleh sekretariat daerah. penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada danapat dilakukan melalui media masa, tata muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, publikkdh harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. bab viii pembiayaan pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada apbd kota balikpapan. hasil pelaksanaan pengawasan produk hukum daerah dilaporkan kepada walikota dengan tembusan bagian hukum sebagai bahan kajian. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan walikota untuk: melanjutkan memberlakukan produk hukum daerah,aturan walikota dan kdh mengikutsertakan perancang peraturan perundang undangan, peneliti dan tenaga ahliumum seiringmodel sistem pemerintahan telah berubah dari sentralistik menjadi sentralistik. melalui sistem pemerintahan yang terdesentralisir, maka tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan layanan dinilai akan mudah dicapai. desentralisasi dimaksudkan untuk mengubah kekuasaan pada pemerintahan lokal yang akan melahirkan demokratisasi, kesadaran dan rasa keterikatan lebih besar dengan kebijakan lokal maupun menjamin efisiensi dalam layanan birokrasi. bagi seller ada dua alasan, yaitu: kekuatan pemerintah lokal lebih kredibel dalam penyediaan layanan untuk membawa pada ambisi lebih banyak pada tujuan welfare state. kekuatan pemerintah lokal telah mampu menjamin adanya dukungan dari komunitas dan juga penyediaan sumberdaya politik yang dibutuhkan untuk mencapai program dalam jangka panjang pada egalitarian welfare state. penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, eksistensialam rangka menunjang tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih baik dan berkualitas, maka diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dengan dprd. untuk menunjang hal tersebut telah ditetapalah satunya mengatur pemeranan tugas dan fungsi dprd, khususnya fungsi legislasi. keharmonisan hubungan dprd dan walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara lebih baik terutama dalam penyusunan kebijakan publik daerah. bersamaan dengan meningkatnya pemeranan lembaga dprd yang memiliki fungsi legislasi (inisiatif dprd), maka dapat mendorong peningkatan pembentukan produk produk hukum daerah yang lebih baikmendasarkan hal tersebut, maka tata cara pembentukan produk hukum daerah kota balikpapan perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan yang lebih rincimudian yang dimaksudkan dengacukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas yang dimaksudkan dengan 'perwakilan dari masyarakat adalah individu yang dapat mewakili dirinya sebagai warga masyarakat biasa ataupun sebagai wakil organisasi memasyarakat atau organisasi profesi yang dinilai mampu memberi masukan dalam proses penyusunan proliga. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf pimpinan dprd sebelum menyampaikan penjelasan melakukan koordinasi terlebih dahulu cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksudkan dengan peneliti dan tenaga ahli meliputi akademisi, konsultan, praktisi atau lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu. cukup jelas,ketentuan sanksi,ota balikpapan nomor . tahun . tentang (nama peraturan daerah) dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota balikpapan, menimbang bahwa.: bahwa .: dan seterusnya .: mengingat ll. dig dan seterusnya .nama peraturan daerah). bab ketentuan umum bab . bab
nek, reg walikota serang provinsi banten peraturan daerah kota serang nomor tahun tentang penyelenggaraan terminal dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota serpenyelenggaraan terminal yang handal, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya penyelenggaraan terminal yang dilengkapi sarana, prasarana dan fasilitas yang mendukung kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan, bahwa sesuai ketentuanangkutan terminal penumpang angkutan jalan berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan .meriksa:tiap angkutan perkotaan wajib melakukan pemberangkatan penumpang dari dan terminal sesuai dengan trayek kendaraan dalam daerah dan kartu pengawasan. bagian kedua fasilitas terminal paragrafparagraf fasilitas utama fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: jalur . jalur keberangkatan kendaraan, jalur kedatangan kendaraan, ruang tunggu penumpang, pengantar dan atau penjemput, tempat naik turun penumpang tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan lingkungan hidup, perlengkapan jalan, fasilitas penggunaan teknologi, media informasi, penanganan pengemudi, fasilitas pengawasan keselamatan, il. jalur kedatangan penumpang, pusat informasi papan peramban dalam terminal, papan pengumuman, tempat berkumpul darurathurufparagraf . paragrafisabilitas, ibu hamil atau menyusui, fasilitas keamanankesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet, fasilitas keamanan, media pengaduan layanan, dan atau fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan. selain fasilitas penunjang dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada dan) persen. . dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat disabilitas,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga zona pelayanan terminal terminal penumpang terdiri atas (dua) zona pelayanan yang meliputi: zona perpindahan, dan zona pengendapangkutan kota. bab . bab penyediaan, pemanfaatanmerintah daerah wajib melakukan pemeliharalingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu operasional terminal. bagian kedua daerah pengawasan daerah pengawasan terminal merupakan daerah luarlintas. bab sistem informasi manajemen terminal dalam penyelenggaraan terminalunit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, dinas perhubungan provinsi bantenwilayah banten secara online dan realtime. data dan informasi realisasi sertavii, cc. pengatur lalu lintas, penyidik pegawai negeri sipil, penguji kendaraan bermotor, petugas teknologi informasi, petugas pelayanan, teknisi elektrikal: teknisi. teknisi mekanikal: j . . petugas operasional terminal sebagaimanakeputusan walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia terminal sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan walikota. bab viii. kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh wali kotabab kerjasama dengan pihak ketiga pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas terminal. pelaksanaanmbiayaan pembiayaan penyelenggaraan terminal dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab sanksi administratif sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam meliputi: peringatan .:yelenggarak. teng citwf\|u bh. penjelasan atas peraturan daerah kota serang nomor tahun tentang penyelenggaraan terminal umum kota serang, adalah sebuah wilayah administratif yang terletak propinsi banten dan yang berbatasan dengan kabupaten serang dan teluk banten, kota serang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan daerah kabupaten kota lainnya yang bersumber dari beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang lebih kompleks. terhadap permasalahan itu jugaurbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khususuntuk menjawab tantangan yang serba kompleks itu maka sangat dirasakankota serang dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. dengan demikian, diharapkan kota serang akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat. apabila dikaitkan dengan angkutan jalan dan terminal sebagai sarana penunjang transportasi, kota serang sebagai daerah yang otonom memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya berdasarkan aspek pengelolaan aktivitas (kegiatan) transportasinya. peran strategis lalu lintas dan terminal sebagai sarana penunjang transportasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengaturannya diatur dalam undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam undang undang ini terminal sebagai sarana penunjang transportasi,ndorong pencapaian pertumbuhan . pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola hidup yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. pentingnya peran transportasi tersebut, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan terminal harus ditata dengan baik dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keselamatan, aman, efektif dan efesien serta mudah dijangkau oleh masyarakat. pengaturan lalu lintas dan sarananya, selain memiliki tujuaaturan lalu lintas dan angkutan jalan ini perluselain peran tersebut diatas, dalam peraturan daerah ini juga memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan bagi usaha kecil, menengah dan mikro pada fasilitas terminal disediakan tempat untuk kegiatan usaha kecil, menengah dan mikro paling sedikit (tiga puluh persen) berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan terminal. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota serang nomortipe adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotmobil penumpang umum yang selanjutnya disebutjalur keberangkatan kendaraan umum adalah pelataran dalam terminalistirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan. tempat bab penyelenggaraan bagian kesatu umum penyelenggaraan terminal penumpang tipe merupakan kewenangan pemerintah daerah. penyelenggaraan terminal penumpang tipe dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perhubungan. penyelenggaraan terminal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan villa) daerah. bagian kedua penetapan wali koan bagi pergantian antar moda dan atau intertidal pada suatu wilayah tertentu. lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh waliko, kesesuaian .bagian ketiga tipe terminal terminal penumpang menurut peran pelayanannya termasuk dalam kelompok. bagian keempat kewenangan penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh wali kota dengan memperhatikan usulan masukan dari perangkat daerah yang bertanggung jawab bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. bagian kelima perubahan penetapanoleh walikota. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh walikota. bagian keenam pembangunan pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada memberikan kemudahan perpindahan atau pergerakan orang dan tidak memberikan tambahan beban kepada pengguna, baik penumpang maupun operator angkutan, seperti pembangunan atau penyelenggaraan terminal perbatasan. buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan dokumen teknis yang memuat detail engineering designepan terminal untuk mendukung fasilitas perpindahan moda transportasiwalikoiii pengoperasian terminal bagian kesatu umum pengoperasian terminal melalui kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, dan.,i .
ungutan hasil hutan non kayu bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kewenangan pemerintah daerah dan propinsi sebagai daerah otonomi, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu peraturan daerah kabupaten kutai kartanegnyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten kutai lembaran daerah kabupaten kutai tahun nomor)prd adalah dprd kabupaten kutai kartanegara, dinas kehutanan adalah dinas kehutanan kabupaten kutai kartanegara: kepala dinas adalah kepala dinas kehutanan kabupaten kutai kartanegara: cabang dinas adalah cabang dinas kehutanan kabupaten kutai kartanegara: hasil hutan adalah benda benda yang dihasilkan dari hutan, pemungutan hasil hutan adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan lainnya dan mengangkutnya ketempat pengumpulan, ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah ijin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu menurut jenis, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan dalam ijin. bab ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu untuk mengambil hasil hutan bukan kayu diberikan kepada badan usaha milik negara daerah, koperasi badan usaha swasta maupun kepada masyarakat sekitar kawasan hutan dan diutamakan diberikan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan. bab iii ketentuan pemungutan hasi hutan bukan kayu ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu untuk mengambil hasil hutan menurut jenis, jumlah, letak lokasi dan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam ijin ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu tidak dapat dipindah tanganan dalam bentuk apapun tata cara untuk memperoleh ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu akan diatur dengan keputusan bupati ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa sarang burung walet diatur tersendiri dalam peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara. bab areal hak pemungutan hasil hutan bukan kayu areal ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah kawasan budidaya kehutanan dan non budidaya kehutanan, tanah milik dan tanah garapan yang sah yang dibuktikan oleh instansi yang berwenang dalam kawasan hutan lindung, tetapi tidak dapat diberikan pada areal suaka alam, cagar alam, hutan wisata, zona inti dan zona rimba pada taman nasional. areal ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang diberikan diatas hak pengusahaan hutan atau areal yang telah dicadangkan untuk hak pengusahaan hutan atau didalam areal hak pemungutan hasil hutan untuk menebang kayu, harus sepengetahuan pemegang hak yang bersangkutan. bab pelaksanaan pemungutan hasil hutan pemegang ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu tidak diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan lainnya dan mengambil hasil hutan diluar lokasi yang telah ditentukan dalam ijin. dalam pelaksanaan pemberian ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu kepala dinas dapat melakukan hal hal sebagai berikut setiap tahun menunjuk dan menetapkan areal yang akan diberikan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu. memberikan sanksi administrasi terhadap pemegang ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang melakukan pelanggaran, berupa penghentian pelayanan penghentian kegiatan ijin pemungutan hasil hutan. bab kewajiban pemegang ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu setiap pemegang ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu wajib membayar iuran kehutanan kepada pemerintah daerah yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati. membuat dan melaporkan realisasi kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu setiap bulan kepada dinas yang pembukanya disampaikan kepada bupati. kepada petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar lima per seratus) dari realisasi pungutan. lurah kehutanan sebagaimana dimaksud pada disetor kas daerah yang merupakan pendapatan asli daerah. bab vii pengawasan, pengendalian dan pembinaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh kepala dinas kehutanan kabupaten kutai kartanegara dan atau kepala cabang dinas kehutanan beserta aparat bawahannya secara tehnis operasional sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya. bab viii ketentuan pidana barang siapa dengan sengaja memindahtangankan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu kepada pihak lain dalam bentuk apapun: menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang telah habis masa berlakunya, cc. isi. dokumen tidak sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut, mengangkut hasil hutan tanpa disertai dokumen angkutan yang sah resmi, memungut hasil hutan diluar ijin yang telah ditentukan: tidak membuat dan melaporkan realisasi kegiatan pemungutan hasil hutan: g.di, h.dalam pelaksanaan pemungutan hasil hutan karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan. perbuatan sebagaimana dimaksud huruf adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa: sanksi administrasi penghentian pelayanan pencabutan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu. dipidana perbuatan sebagaimana dimaksud dalam yaitu pemegang ijin tidak melunasi lurah kehutanan dan seperti yang dimaksud dalam huruf dan adalah kejahatan dan dapat dikenakan sanksi. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dan adalah pelanggaran. bab ketentuan penyidikan selain pejabat penyidik polri yang berwenang untuk melakukan penyidikan pelanggar tindak pidana dibidang kehutanan, dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil ppn tertentu dilingkungan pemerintah daerah kabupaten kutai kartanegara: melakukan tindakan berslakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidikada tanggalpenjelasan umum hasil hutan bukan kayu adalah merupakan salah satu komoditi hasil hutan yang cukup besar dan potensial keberadaannya, sehingga pemerintah daerah sangat menaruh perhatian agar supaya produksi hasil hutan bukan kayu dapat menyumbangkan dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sendiri, lokal maupun nasional. tujuan pengelolaan hasil hutan bukan kayu bagi kepentingan masyarakat baik yang berada pedesaan maupun masyarakat disekitar hutan adalah untuk mendapatkan lapangan dan kesempatan kerja meningkatkan sumber pendapatan masyarakat memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat terutama bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat yang berada disekitar hutan. mengingat bahwa hasil hutan non kayu merupakan komoditi hasil hutan yang pupuk besar dan potensial, maka sangat diperlukan pengaturan, pengembangan dan pengelolaannya secara lestari dan berkelanjutan serta berdaya guna dan berhasil guna. il. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu diberikan dengan jangka waktu bulan s d tahun yang disesuaikan dengan jenis, jumlah dan luasan areal yang dimohon. cukup jelas tata cara ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu khususnya sarang burung walet akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. tanah milik dan tanah garapan yang sah adalah tanah atau lahan garapan dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan tanah dan lahan dari instansi yang berwenang. apabila ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu diberikan didalam areal hph, pphh untuk kayu, maka pemegang ijin harus memberitahukan kepada pemegang hph, pphh tersebut harus dapat mengijinkan kegiatan pphh bukan kayu, sepanjang tidak mengganggu kegiatan hph, pphh. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas penyidikan pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil ppn) adalah pejabat ppn kehutanan kabupaten kutai kartanegara atas perintah kepala dinas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas
st:sertdaerah: bahwa dengan berlakunya undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan penetapan pengaturan tarif retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa: bahwa retribusi tempat penginapan pesanggrahan! villa merupakan salah satu retribusi jasa usaha sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf huruf dan huruf diatas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang retribusi tempat penginapan pesanggrahan! villpenginapan pesanggrahan!villinas adalah dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kutai kartanegara: kepala dinas adalah kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kutai kartanegar yang berlakuvilla: tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan pesanggrahan villa yang disediakan,jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan pesanggrahan villa, besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku daerah setempa,administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa, keuntungan sebagaimana yang dimaksud dalamditetapkan sebagai berikut pesanggrahan kamar rp. , hari kamar rp. , hari kamar rp. , hari kamar rp. , hari diatas kamar rp. , hari villa kamar rp. , hari kamar rp. , hari kamar rp. , hari kamar rp. , hari diatas kamar rp. , hari bab vii wilayah pemungutan dan insentif pemungutan retribusi yang berhutang dipungut wilayah daerah tempat penyediaan fasilitas penginapan pesanggrahan! villa diberikan:i tata cara pembayaran dan penagih(satu kali duapuluh empat) jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh bupati: pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai (lunas), retribusi yang terutang dilunasi dalam jangka waktu (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan skr atau dokumen lain yang dipersamakan dan skrdkbt, pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran: tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ini ditetapkan oleh peraturan bupati:peraturan ini harus dilakukan secara teratur dan berturut turut dengan dikenakan bunga sebesar sebulan dari jumlah retribusi yang belum dibayar, penagihan retribusi terutang dilakukan: dalam jangka waktu setelah, ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan bupati, bab:,yang dimaksud dalam merupakan penerimaan negara, bab xii ketentuan peralihan selain petugas dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kutai kartanegara memungut wajib retribusi tempat rekreasi dan olah raga, maka pelanggaran peraturan ini akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku: selain pejabat penyidik umum atas penyidikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten kutai kartadalam melaksanakan tugas penyidikan,\|primary hayati bammomnts star bahan \|homs msi pakabantutam abdul kadir, sh,m. kasual. perundang undangan
rum gubernur nusa tenggara baratdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur nusa tenggara barat, menimbangpemerintah provinsi nusa tenggara barat, pemerintah kabupaten sumbawa barat, dan pemerintah kabupaten sumbawa berhak atas pembelian divestasi saham pt. newton nusa tenggara sebesar dengan batas waktu penyelesaian hari, bahwa berdasarkan pertimbangan percepatan pembelian divestasi saham sebesar sebagaimana tersebut pada huruf (a) pemerintah daerah nusa tenggara barat, pemerintah kabupaten sumbawa barat, dan pemerintah kabupaten sumbawa bersepakat mendirikan badan usaha milik daerah sesuai dengan kesepakatan bersama nomor: kesia, terbang dan tahunkabupaten sumbawa barat, dan kabupaten sumbawa bersepakat agar pembentukan ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi berdasarkan kesepakatan bersama nomor kesia, nomor ksb dseroan terbatas pt) daerah maju bersaseroan terbatas (pt) daerah maju bersainggubernur adalah gubernur nusa tenggara barat. kepala daerah adalah gubernur nusa tenggara barat, bupati sumbawa barat dan bupati sumbaw, dewan perwakilan rakyat kabupaten sumbawa barat dan dewan perwakilan rakyat kabupaten sumbawa. perseroan terbatas daerah maju bersaing, disingkat pt. dmb selanjutnya disebut perseroan,pt. multi daerah bersaing, selanjutnya disingkat pt. mdb adalah perusahaan patungan antara perseroan dengan pt. multi capital yang bekerjasama untuk melaksanakan pembelian divestasi saham pt. newton nusa tenggara pt. nnt), pt. multi capital adalah badan usaha swasta nasional yang bekerjasama membentuk pt. mdb dengan pt. dmb, rapat umum pemegang saham rapat umum pemegang saham luar biasa yang selanjutnya disingkat rups rusli, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang dalam perseroanpemegang saham adalah pemilik modal dalam suatu perseroan. akuntan publik terdaftar adalah profesional yang bekerja dibidang akuntansi yang memiliki syarat syarat dan izin praktek sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, laporan keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan perseroan, yaitu neraca, laporan laba rugiindonesia, mulut tambang adalah tempat daerah penghasil dimana terletak sumur pit (sumur tambang),daerah kabupaten sumbawa barat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sumbawa, kas daerah adalah kas pemerintah provinsi nusa tenggara barat, kabupaten sumbawa barat, dan kabupaten sumbawa. bab pembentukan (l) pt. dmb adalah badan usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas tanggal mei nomor: tahun dan disahkan oleh menteri hukum dan ham nomor: ahu .ah. tahununtuk pertama kalinya anggaran dasar perseroan dibuat oleh para pemegang saham. bab iii nama perseroan dan logo jl) nama perseroan adalah perseroan terbatas daerah maju bersaing, selanjutnya disingkat pt. dmb. logo perseroan harus mengandung ciri ciri khas daerah nusa tenggara barat dan ditetapkan dalam anggaran dasar. bab tempat kedudukan perseroan berkedudukan dan berkantor pusat ibukota provinsi dan dapat membuka kantor cabang perwakilan dan unit unit usaha lainnya kabupaten sumbawa barat, kabupaten sumbawa atau seluruh wilayah republik indonesia. bab maksud dan tujuan jl) maksud dan tujuan penetapan peraturan daerah ini adalah mengesahkan pembentukan pt. dmb, untuk dijadikan pedoman kepada para pemegang saham dalam hal bertindak untuk dan atas nama daerah masing masing. perseroan dibentuk dengan maksud untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pembelian saham divestasi pt. newton nusa tenggara,rseroan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai kelayakan usaha. dalam melaksanakan maksud dan tujuannya, perseroan dikelola dan dibina berdasarkan asas ekonomi perusahaan yang profesional. bab bidang usaha (l) untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam perseroan melaksanakan bidang usaha kerjasama dengan pt. multi capital dalam hal pembelian saham divestasi pt. newton nusa tenggara, bidang usaha yang umumnya dilakukan oleh perusahaan komersial dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. rincian bidang usaha sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam anggaran dasar perseroan beserta perubahannya, guna menyesuaikan dengan perubahan lingkungan usaha dan perkembangan perseroan. dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik tertentu yang berkaitan dengan bidang usaha komersial lainnya yang disetujui dalam rups sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii modal dasar jl) modal dasar perseroan untuk pertama kali sebesar rp. (dua milyar rupiah), terbagi atas (dua ribu) lembar saham, masing masing lembar saham bernilai nominal rp. (satu juta rupiah). modal dasar sebagaimana dimaksud pada ditempatkan dan disetor (dua puluh lima keseratus) atau sejumlah (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar rp. (lima ratus juta rupiah) olejl) modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari apbd tahun anggaran pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah tentang apbd tahun berkenaan. apabila dikehendaki penambahan modal perseroan, akan ditetapkan dengan apbd tahun berkenaan. perubahan modal dasar ditetapkan oleh rups sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penambahan modal atau pengurangan modal dasar perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan rups, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau untukgang kuasa pemerintah daerah dalam menggunakan hak suara dalam pengambilan keputusan rups. bab viii komposisi kepemilikan saham komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut: pemerintah provinsi nusa tenggarsebesar (dua puluh keseratus) atau sejumlah (seratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar rp. (seratus juta rupiah). (l) dalam hal pt. newton nusa tenggara sudah mulai tahapan kegiatan operasi produksi kabupaten sumbawa sehingga kabupaten sumbawa barat dan kabupaten sumbawa sama samsebesar (empat puluh keseratus), pemerintah kabupaten sumbawa (tiga puluh keseratus): dan pemerintah kabupaten sumbawa barat (tiga puluh keseratus). dalam hal pt. newton nusa tenggara menghentikan kegiatan operasi produksi kabupaten sumbawa barat dan melanjutkan kegiatannya kabupaten sumbawa, sehingga kabupaten sumbaw(empat puluh keseratus), pemerintah kabupaten sumbawa (empat puluh keseratus), dan pemerintah kabupaten sumbawa barat (dua puluh keseratus). jl) saham pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh persero rusli. bab kekayaan jl) kekayaan perseroan terdiri dari nilai seluruh kekayaan perseroan termasuk (dua puluh lima keseratus) saham perseroan pada pt. mdb. nilai keseluruhan. pelepasan kekayaan perseroan dalam bentuk barang bergerak tidak bergerak dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dprd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab tahun buku, rencana kerja dan anggaran (d) tahun buku perseroan adalah tahun taklim. rencana kerja dan anggaran perseroan diajukan oleh direksi melalui dewan komisaris untuk memperoleh persetujuan rups rups lb. pengajutahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta arus kas yang telah diaudit oleh akuntan publik. bab penyertaan modal (l) untuk pertama kalinya, penyertaan modal daerah ditetapkan dalam apbd tahun anggaran penyertaan modal berikutnya kepada perseroan harus melalui persetujuan dprd. bab xii prinsip prinsip pengelolaan perseroan jl) pengelolaan perseroan harus dilakukan secara profesional dengan mengikuti prinsip prinsip lembaga usaha ekonomi yang berorientasi keuntungan (profit oriented). untuk melaksanakan prinsip prinsip pengelolaan sebagaimana dimaksud pada dewan komisaris dan direksi perseroan diserahkan kepada pihak yang memiliki syarat kompetensi, profesional, dan memiliki integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan. bab xiii organ perusahaan bagian kesatu rapat umum pemegang saham rups rups lb memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris. (l) kepala daerah mewakili daerah selaku pemegang saham perseroan. kepala daerah selaku pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah daerah dengan hak substitusi untuk mewakilinya dalam rups rups lb:: kerjasama pt. dmb dengan pihak ketiga, pengesahan rencana kerja anggaran tahunan, dan pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris dan direksi. (dl)diadakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun. rups tahunan diadakan paling lamarups ditentukan oleh rups dengan berpedoman pada anggaran dasar. bagian kedua direksi (l) perseroan dipimpin oleh (tiga) orang direksi, yang terdiri dari (satu) orang direktur utama dan (duauntuk (satu) kali masa jabatan. pengangkatan direksiireksitetapireksi perseroan untuk pertama kali diangkat oleh pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direksi perseroan mempunyai tugas: membuat rencana kerja dan anggaran untuk mendapat persetujuan kepala daerah rups rusli: membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi dan arus kas melalui dewan komisaris untuk mendapatkan pengesahan kepala daerah rups rusli, cc. pengajuan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebulan sebelum tahun buku berakhirseroan atau bertentangan deseroan mengalami kerugian berturut turut selama (dua) tahun. khusus dalam hal diduga terdapat dugaan sebagaimana ditelah menerima usulan,, selambat lambatnya (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud huruf rups mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan, komisaris dan anggota direksi lainnya.sebagaimana dimaksud huruf tidak diadakan oleh dewansebagaimana dimaksud pada dan keputusan pemberhentian sementara oleh rups yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum,dewan komisaris, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada kepala daerahpengambilan, keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan, apabilaterjadinya kerugian perseroan selama (dua) tahun berturut turut sebagaimana dimaksud pada huruf maka anggota direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan secara langung oleh kepala daerah. bagian ketiga dewan komisaris jl) dewan komisaris terdiri dari (dua) orang, yaitu seorang komisaris utama dan seorang komisaris yang diangkat dari kalangan profesionalewan komisarisewan komisaris mempunyai tugas membuat kebijakan umum tentang operasional perusahaan, melakukan pengawasan terhadap kebijakan umum perusahaan yang dijalankan oleh direksi: melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap operasional perusahaan, pengawasan, pengendalian dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepadausaha perusahaan. dewan komisaris mempunyai fungsi penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan, pelaksanaan dan pengawasan atas kepengurusan perusahaan, menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan perusahaan, dan pembinaan dan pengawasan perusahaan. dewan komisaris mempunyai wewenang, menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan kepada kepala daerah rups untuk mendapat pengesahan, memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada kepala daerah rups untuk perbaikan dan pengembangusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada kepala daerah rups, menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu. (d0) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dewan komisaris bertanggungjawab kepada rups ruslikomisaris. bab xiv penetapan, penggunaan dan pembagian laba bersih (l) pembagian laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh rups, ditetapkan sebagai berikut: deviden untuk pemegang saham sebesar (sembilan puluh keseratus), cadangan umum sebesar (dua keseratus): cadangan tujuan sebesar (satu koma lima keseratus), dana kesejahteraan sebesar (lima keseratus), jasa produksi sebesar (satu koma lima keseratus). perubahan pembagian laba bersih kecuali sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan melalui rups. deviden yang menjadi bagian pemerintah daerah seluruhnya disetor rekening kas daerah paling lama (satu) bulan setelah rups. bab karyawan karyawan perseroan diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. hak dan kewajiban karyawan diatur dengan keputusan direksi atas persetujuan dewan komisaris sesuai peraturan perundang undangan dengan memperhatikan kemampuan perseroan. bab xvi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran (l) penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran ditetapkan oleh rups rups lb setelah mendapatkan persetujuan dprd dan ditetapkan dengan peraturan daerah. perseroan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan rups rups lb, dan atau penetapan pengadilan. tata cara penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam anggaran dasar. bab xvii pembinaan, pengawasan dan pengendalian (l)rups. hasil rups sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada masing masing kepala daerah. masing masing kepala daerah wajib memberikan laporan kepada dprd mengenai hasil sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengawasan dan pengendalian kebijaksanaan direksi dalam menjalankan dan mengelola perseroananggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan daerah ini harus disesuaikan paling lambat (enam) bulan setelahumumnewton nusa tenggara diwajibkan untuk mengalihkan saham divestasi tahun dan saham divestasi tahun kepada pemerintah provinsi dan atau daerah (untuk selanjutnya disebut sebagai pemerintah daerah) nusa tenggara barat, kabupaten sumbawa barat dan kabupaten sumbawa atau suatu perusahaan yang dinominasikan oleh pemerintah daerah. untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut dan pengembangan usaha lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah, pemerintah provinsi nusa tenggara barat, kabupaten sumbawa barat dan kabupaten sumbawa membentuk pt. daerah maju bersaing dengan mengacu pada undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas dengan memperhatikan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang badan usaha milik daerah pt. daerah maju bersaing. pembentukan badan usaha milik daerah ini selain dimaksudkan untuk mengakuisisi saham divestasi pt. newton nusa tenggara dimaksudkan pula untuk membantu dan menunjang pembangunan dan perekonomian daerah dengan lebih memberdayakan perekonomian rakyat serta menjadikan badan usaha tersebut mandiri dan profesional dalam pengelolaannya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. dengan demikian keberadaan perseroan sebagai badan usaha milik daerahsaldo laba atau laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan ad berdasarkan keputusan rupsdarp1.:2013 bagian. bagian keempat! lampifx. hadi rudyatmo diundangkan surakarta padatanggal jul sekretaris daerah surakarta apn budi suharto lembaran daerah kota surakarta tahun nomor
bupati pati propinsi jawa tengahbupati pati, menimbang:korban kekerasan berbasis gender dan anak harus mendapatkan perlindungan atas ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat dariskpd yang membidangi. kekerasan adalah setiap bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan bahaya bagi seseorang baik yang bersifat fisik, seksual, psikologis dan ekonomataufisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka beratpsikologis atauekonomi adalah setiap perbuatan yang dapat berupa membatasi hak seseorang untuk bekerja dengan layak didalam maupun luar rumah dan juga perbuatan menelantarkdaykorban kekerasan berbasis gender dan anak yang selanjutnya disingkat p2tk2bga adalah unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak wilayah kabupaten pati. reintegrasi sosial adalah proses persiap: keterpaduan, tidak menyalahkan korban, memberdayakan, il. kerahasiaan korban, dan pengambilan keputusan ditangan korban., cc. memberikan pendampingan hukum, mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial, memberikan rasa aman terhadap korban, danterpadu yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan, pemulihanmemperoleh hak sebagaimana dimaksud pada atur dengan peraturan bupati. bab kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak pemerintah daerah berkewajiban mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan bagi korban kekerasan, menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat,, dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korbfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu, cc.k2bga. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaran perlindungan terhadap korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. p2tk2bga sebagaimana dimaksud dalam dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. p2tk2bgapusat rehabilitasi sosial, dan unsur lain sesuai kebutuhan. bagian kedua pelayanan terpadu penyelenggaraan p2tk2bga pelaksanaannya dikoordinasikan oleh skpd. tugas p2tk2bga sebagaimana dimaksud dalam adalahkerjasama, mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan. bagian ketigaedukasi dan meningkatkan capacity buildingbagian keempatketentuan lebih lanjut tentang tata cara upaya pemulihan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kelimalter), melakukan pendampingan selama proses hukum pada setiap tahap pemeriksaan, dan cc. menunjuk perwalian bagi anak korban kekerasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian keenamdengan pelayanan terpadu antar kabupaten kota,, dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi jawa tengah. bagian ketujuh upaya peningkatan partisipasi mayarakat upaya peningkatan partisipasi mayarakat sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melaluidan. bagian kedelapan monitoring dan pelaporan monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap seluruh aspek kegiatan pelayanan terpadu dalam bentuk pelaksanaan pengawasan, pendokumentasian dan evaluasi terhadap kasus kasus kekerasan berbasis gender dan anak. bab pendampingan pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi professional bidangnya dan bekerjasama dengan p2tk2bga. bab vii kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan atau lembaga lainnya. kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud padakabupaten kota atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud padbab vikpdguna mewujudkan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak dari ancaman tindak kekerasan sebagaimana tersebut atas pemerintah daerah memandangke maupun masyarakat, berbangsa dan bernegaraekreasi dan berkreasjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggaraandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mageltur perubahan alokasi dana transfer dan ketentuan penggunaan dana transfer umum paling sedikit (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerahtelah ditetapdalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang undanganpembulatan gaji asn sebagaimana maksud pada huruf direncanakan sebesar rp27. dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah). belanja turun jaminan kesehatan asn sebagaimana maksud pada huruf direncanakan sebesar rp30. tiga puluh milyar seratus enam puluh juta tiga ratus dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah). belanja iuran jaminan kecelakaan kerja asn sebagaimana maksud pada huruf direncanakan sebesar rp2. dua milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). belanja iuran jaminan kematian asn sebagaimana maksud pada huruf direncanakan sebesar rp1. satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).empat juta du. belanja jasa sebagaimana dimaksud pada. belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud padadua juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh duadua ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah). belanja turun jaminan asuransi sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp23. dua puluh tiga milyar dua puluh lima juta empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh satutiga milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).satu juta delapan ratus lima belasenam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat, yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeriseratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). ketentuan d, belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp6. enam milyar tiga ratus lima puluh empatdua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu3. empat puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus. tiga milyar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus du4. empat puluh empat milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)(la) belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp5. lima milyar empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluhsatu milyar seratuempat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat6. dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu. ketentuan d. belanja modal alat studio komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp342. tiga ratus empat. belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada7. empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp319. tiga ratus sembilan belassepuluh milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga belatujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)., yang terdiri atas belanja modal alat bantuketentuan d3. tiga milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh limnol7. tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). belanja modal alat ukur yang terdiri atas: belanja modal alat kantor, dan belanja modal alat rumah tangga. belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp3. tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluhempat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah). ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: belanja modal alat studio komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp342. tiga ratus empat puluh dua juta rupiah)60. dua ratus enam 82. delapan puluh dua juta yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran yang terdiri atas: belanja modal unit alat laboratoriumelanja modal alat peraga praktek sekolah, belanja modal alat proteksi radiasi atau proteksi lingkungansembilan juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat2. dua milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah). belanja modal alat proteksi radiasi atau proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp6. enam0. seratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat64. seratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh. tiga milyar tujuh ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tig871. delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). ketentuan d yang terdiri atas: belanja modal gedung dan bangunadan bangunan sebagaimana dimaksud pada1. dua puluh satu juta dua ratus lima1. satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah). ketentu yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerjatujuh ratus juta dua ratus tujuh puluh lima1. satu milyar yang terdiri atas: belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp6. enam milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), dan belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp13. tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh yang terdiri atas belanja modal bangunan air irigasiketentuan d5. lima belas08. dua ratus delapan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus lima puluh8. delapan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus tig80. delapan puluh milyar seratus lima belas juta delapan ratus seketentuan lampiran lampiran ii, danton pimpinan, ding setda taur sja. per bih tingkat nir. 197yf03231990031003n museum dan taman budaya dan dak non fisik jenis dana layanan administrasi kependudukan, surat direktur jenderal bina keuangan daerah nomor kedua tanggal maretketahanan pangan dan pertanidua triliun empat ratus dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapdua triliun dua puluh milyar seratus enam puluh empat juta enam puluh satupemerintahketentuan d27. dua puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). dana depuluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah). ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalama transfer umum dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer umum dana alokasi khusus non fisik. dana transfer umum dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp34. tiga puluh empat milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan5. sembilan ratus tujuh puluh lima milyar tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)146. seratus empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). dana transfer umum dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp249. dua ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiglima ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilsatu triliun enam ratus tujuh belas milyar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam600. 9. enam puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh sembildua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh empat juta sembilan puluh limapuluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh. dua milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). belanja pegawai blue sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp48. empat puluh delapan milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah). ketentuan d600. (453. empat ratus lima puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu42. empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluhbelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tig30. tiga puluh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh limenam milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat22. dua puluh dua milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua3. tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
huikeputusan bupati,ewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tang. kecamatan adalah bagian wilayah dari daerahyang selanjutnya disingkat dbh adalahperuntukan bagi desa yang digunakan untuk percepatan pembangunan desa yang pemberiannya disesuaikan. sakdalam jenis belanja bantuan keuanganadd(sembilan puluh keseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa, paling banyak (dua , luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung dengan bobot: (tiga puluh key60)huruf dan huruf penyaluran add sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. penyaluran add sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: a.tahap pada bulan maret sebesar (enam puluh keseratus), dan tahap pada bulan agustus sebesar yy6 (empat puluh keseratus). penyaluran adddd semester sebelumnya. penyaluran add tahap dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan add semester rincian adddilakukan secara khusus pada bulan november. bagian keempat , penanggulangan bencana alamlatihan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa,ll. pendataan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyandang disabilitas. sub bidang. ua penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang undangan tingkat desa, .pelayanan terpadu desa, operasional lembaga pemberdayaan masyarakat, operasional pembinaan kesejahteraan keluarga, .0operasional. operasional karang taruna, pengelolaan radio desa, peringatan hari besar nasional, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat desa. sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelapor:dan administrasi pajak bumi dan bangunan, dan penentuan penegasan pembangunan batas batas patok tanah desa.mainan edukatif, sarana pendidikan anak usia dinidanedukatif pendidikan anak usia dini.pengembangan.: ll.pembangunan taman layak anak, taman bacaan, taman bermain, alat bermain tradisional anak anak, kegiatan pembangunan pusat pemberdayaan masyarakat, pembangunan wahana permainan anak (ruang bermain ramah anak), pembangunan wahana permainan outbound, pembangunan taman rekreasi, dan pembangunan gedung balai latihan kerja. sub bidang kesehatan penyelenggaraan pos kesehatan desa pondok bersalin desa milik desa (obat obatan, tambahan insentif bidan desa perawat desa, ( pelayanan terpakonvergensi stuntingondok kesehatan desaondok kesehatan desa, pengadaan kapal.pemeliharaan. sia.pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan desa, ...pemeliharaan .., diluar prasarana jalan), pemeliharaan fasilitas jamban umum mandi cuci kakus umum, dll: pemeliharaan taman taman bermain anak milik desa: .pembangunan rehabilitasi peningkatan sumur resapan, l1.dannl), pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa, .pembangunan. t3,:, kegiatan sosialisasi anti radikalisme, komunisme dan terorisme, kegiatan . kegiatan pembinaan lembaga ketahanan masyarakat desa, kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat .i, klub kepemudaan,.pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda. sub bidang kelembagaan masyarakat pembinaan lembaga adat, pembinaan lembaga ketahanan masyarakat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan pembinaan kesejahteraan keluarga, .pelatihan. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembentukan kampung kreatif:,lita dan anak sekolah dasar pendidikan anak usia dini desa pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana, dan kegiatan bina keluarga bayi dimbingan teknikll), .pemeliharaan. pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana, pelatihan bimbingan tekn:..pelatihan.:. sub bidang dukungan penanaman modal: pembentukan badan usaha milik desa penyertaan modal badan usaha milik desa(angkdan add yang berjumlah lebi. insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud pada (dua) huruf angka merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga. penggunaan add mengacu pada rpm desa dan rkp desa. bab iii dana bagi hasil bagian kesatu penganggaran dana bagi hasil pemerintah daerah menganggarkan dbh dalam jenis belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerahdbdbh sebagaimana dimaksud pada menjadi bahan penyusunan rancangan apb desa. bagian . aha bagian kedua pengalokasian dana bagi hasil paragraf bagian dari pajak daerah pemerintah daerah mengalokasikan dbh pajak daerah kepada desa paling sedikit 10x (sepuluh keseratus) dari realisasi penerimaan. pengalokasian dbh pajak daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan ketentuan: 90xparagraf bagian dari retribusi daerah pemerintah daerah mengalokasikan dbhdbh retribusibesaran dbhdbh dbh disalurkan oleh pemerintah daerah kepada desa penyaluran dbh sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rsud rkd. penyaluran dbh sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. penyalur60xbhbh semester sebelumnya. penyaluran dbh tahap dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan dbh semester rincian dbhdbh sebagai akibat perubahan apbd, maka penyaluran dana bagi hasil tersebut dilakukan secara khusus pada bulan november. bagian keempat penggunaan dbh dbh digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat pembinaan kemasyarakatan dan keadaan darurat. dbhbh sebagaimana dimaksud pada dikelola dalam apb desapenggunaan paling sedikit (tujuh puluh keseratus) sebagaimana dimaksud pad.penyediaan. tis penyediaan tunjangan bpd, penyediaan operasional bpd (:genal.pendataan penduduk desa, dan 1l.pendataan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyandang disabilitas.(musyawarah desa, musyawarah rencana pembangunan desa, pra musyawarah rencana pembangunan desa.pengembangan., 11l.penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa, .., penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang undangan tingkat desa, .pelayanan terpadu desa, .0operasional lembaga pemberdayaan masyarakat, .operasional pembinaan kesejahteraan keluarga, .operasional karang taruna ..pengelolaan radio desa, .peringatan hari besar nasional, dan .peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat desa, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporbb), penentuan penegasan pembangunan,batas patok tanah desa, dan pembiayaanaga edukatif, sarana pendidikan anak usia dini,dan seterusnya),endidikan anak usia dini taman.dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi, ll.pembangunan taman layak anak, taman bacaan, taman bermain, alat bermain tradisional anak anak, ..kegiatan pembangunan pusat pemberdayaan masyarakat, .pembangunan wahana permainan anak rbr ruang bermain ramah anak), .pembangunan wahana permainan outbound, .pembangunan taman rekreasi,, .pembangunan gedung balai latihan kerja. sub. sub bidang kesehatan penyelenggaraan pos kesehatan desa poliklinik desa milik desa (obat obatan, tambahan insentif bidan desa perawat desa, pelayanan terpadu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lanjut usia, insentif kader pos pelayanan terpaetugas keamanan dalametugas keamanan dalam, pengadaan.pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jembatan milik desa, pembangunan .al.pembangunan rehabilitasi peningkatan sumur resapan, pembangunan. l.pembangunan rehabilitasi peningkatan sambungan air bersih rumah tangga (pipanisasa,, kegiatan sosialisasi anti radikalisme, komunisme dan terorisme, kegiatan pembinaan lembaga ketahanan masyarakat desa, kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat.hla: pembinaan lembaga adat, pembinaan lembaga ketahanan masyarakat desa, lembaga pemberdayaan dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan pembinaan kesejahteraan keluarga, pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembentukan kampung kreatif,yi bawah lima tahun dan anak sekolah dasar pendidikan anak usia dini. kegiatan .yi seterusnya), pelatihan bimbingan teknisakegiatan peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya tanaman pangan,e.saha, sub bidang dukungan penanaman modal pembentukan badan usaha milik desa (. meningkatkan penyertaan modal badan usaha milikgunaan dbh mengacu pada rpm desa dan rkp desa. dalam penggunaan belanja operasional kelembagaan desa besaran ditetapkan dengan keputusan bupati. bab . bab bantuan keuangan kepada pemerintah desa: umum, dan khusus. bantuan keuanganpemerintah daerah desa. bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi dankhusus sebagaimana dimaksud meliputi: bantuan untuk pelaksanaan pembangunan desa, bantuan untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar, cc. jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan perangkat desa, bantuan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan bantuan lain berdasarkan peraturan perundang undangan penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud adalah pemerintah desa dengan mekanisme melalui transfer apb des sebagai pendapatan pemerintah desa yang bersumber dari bantuan keuangan apbd. pendapatan pemerintah desa yang bersumber dari bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud penggunaannya terpisah atau tidak termasuk dalam perhitungan (tujuh puluh keseratus) yang digunakan(tiga puluh keseratus)serta insentif rukun tetangga dan rukun warga. . bantuan keuangan khusus untuk jaminan kesehatan dan atau jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka dianggarkan setiap tahunperaturan perundang undangan. bantuan keuangan khusus untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam angka dianggarkan setiap adanya penyelenggaraan pemilihan kepala desabantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka dan dianggarkan denganpelaksanaan penganggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputus(l) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dbh untuk desa, dan bantuan keuangan yang bersumber dari apbpengelolaan add, dbh dan bantuan keuangan pengelolaan add, dbh dan bantuan keuang(l) ketatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada(l) kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan add, dbh, dan bantuan keu, dbh, dan bantuan keuangan semester dan semester kepada bupati melalui skpd yang membidangi desa. penyampaian laporan realisasi penggunaan add, dbh, dan bantuan keuang, dbh, dan bantuan keuangan berdasarkan laporan camat. penunda, dbh, dan bantuan keuangan berdasarkan laporan camat. lpa add, dbh, dan bantuan keuangan yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada berupa sisa add, dbh, dan bantuan keuangan yang melebihi (tiga puluh keseratus) dari add, dbh, dan bantuan keuangan yang diterima desa. dalam hal penggunaan add, dbh, dan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaanya sebagaimana dimaksud dalam dan bupati dapat menunda penyaluran tahap berikutnya. bab pemantauan, evaluasi dan pengawasan skpd terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan add, dbh dan bantuan keuangan, dbh dan bantuan keuangan, cc. penyampaian laporan realisasi, dan siapa add, dbh dan bantuan keuangan. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: penghitungan pembagian besaran add, dbh dan bantuan keuangan, dan realisasi penggunaan add, dbh dan bantuan keuangdbh, dan bantuan keuangan kepadfasilitasingarah, penanggungjawab, ketua, sekretaris: dan anggota. gian kedua pengawasan pengawasan pengelolaan dan penggunaan add, dbh dan bantuan keuangan kepada, dbh dan bantuan keuangan kepada desa dan melaporkannya kepada bpd dan camat. bab vii, dbh dan bantuan keuangan, dbh dan bantuan keuanganpemerintah desa untuk mengadakan rapat dengar pendapat ketika proses pelaksanaan pengelolaan add, dbh dan bantuan keuangan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, dbh dan bantuan keuangandan ditandatangani masing masing oleh anggota bpd dan pemerintah desa. bab yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepadbaki iskandar diundangkan tigaraksa pada tanggal januari seks ris daerah kabu tangerang, much. massal rasyid lembaran daerah kabupaten tangerang tahun nomor
tar key bupati blora provinsi jawa tengah peraturan bupati blora nomor tahunnggaran pendapatan dan belanja daerahsusunnya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mekanisme pengelolaan anggaran kas dan penyediaan dana lingkungan pemerintah daerah. tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah mewujudkan mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan daerah.anggaran kas skpd sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kuasa bud bersamaan dengan penyusunan dpa skpd. pembahasan anggaran kas skpd dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan dpa skpd. kuasa bud melakukan verifikasi atas rancangan anggaran kas yang diajukan olehberdasarkan anggaran kas skpd yang telah diverifikasi, kuasa bud menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah danb iii surat penyediaan dana dalam rangka manajemen kas, ppid menerbitkan spd untuk masing masing kegiatan pertriwulan berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah, ketersediaan dana kas umum daerah dan penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum pada dpa skpd. spd sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh kuasa bud untuk disahkan oleh ppid selaku bud. kuasa bud menyampaikan spd yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada kepada kepala skpd. dalam hal penyediaan dana tidak mencukupi kebutuhan permohonan penampakan batas tertinggi penyediaan dana anggaran kas pada skpd sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan: untuk membiayai pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan atau kejadian luar biasa, atau terjadi perubahan pada sub kegiatan yang pelaksanaannya mengalami percepatan atau penundaan pelaksanaannya dari jadwal yang telah ditetapkan. permohonan penampakan batas tertinggi penyediaan dana anggaran kas pada skpd dapat dilakukan atas persetujuan ppid selaku bud dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, rincian kebutuhan dan waktu penggunaan anggaransea tea
bupati tabanan provinsi bali peraturan bupati tabanan nomor tahun tentang pola tata kelolrumah sakit umum daerah nyitdah bagi masyarakat, perlu disusun pedoman dalam penyelenggaraan rumah sakit sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan profesionapola tata kelola unit pelaksana teknis dinas badan daerah yang akan menetapknyitdah. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten tabanan.erencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu menghitung kebutuhan pegawai non asn yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada rsud nyitdah. kebutuhan pegawai non asn pada rsud nyitdahsatuan organisasi pada rsud nyitdahrsud nyitdahngumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu mengumumklajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitunyitdah sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh direkturseleksi sebagaimana dimaksud dalam hurufasn yang dibutuhkan rsud nyitdahhuruf diatur dalam surat keputusan direktur. direkturengangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu pengangkatan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, serta telah melakukan pendaftaran ulang diterima sebagai calon pegawai non asnasn akan menerima perjanjian kerja yang ditandatangani oleh calon pegawai non asn dengan direktur. daftar pelamar yang diterima sebagai calon pegawaikepala dinas. pengangkatan calon pegawai non asn sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur. calon pegawai non asnasnpengadaan dokter tamu dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan rsud nyitdah dengan persetujuan komite medik dan direktur. setiap dokter tamu berhak mendapatkan penghasilan atas jasa layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dokter tamu yang telah berakhir perjanjian kerjanya dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan kebutuhangian keempat peraturan kerja, dan larangan, jam kerja dan pakaian, batas usia pensiun, dan sanksi. setiap pegawai non asnmilik negara daerah dengan sebaik baiknya, moo. mentaati segala peraturan perundang undanganasn berhak atas: penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh rsud nyitdah, cuti, perlindungan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai kemampuan rsud nyitdahjaminan kematian. setiap pegawai non asn pada rsud nyitdahasnasnnon asjam kerja dan hari kerja pegawai non asn, diberlakukan sama dengan pegawai negeri sipil lingkungan rsud nyitdah, kecuali dalam pelaksanaan tugas tertentu. pegawai non asnasn pada rsud nyitdah, diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang diatur dengan peraturan direktur. batas usia pensiun bagi pegawai non asn untuk tenaga medis (enam puluh) tahun dan tenaga non medis yaitu perpanjang apabila masih dibutuhkan. pegawai non asn yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan rsud nyitdah. setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawaiperaturan direktur. bagian kelima pembinaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pembinaan, pengembangan, dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam hurufngembangan pegawai non asn sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk membangun pegawai non asnasnasn sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan rsud nyitdah. penilaian kinerja pegawai non asnnon asn dan perilaku kerja. penilaian sasaran kerja pegawai non asnnon asn dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direktur. bagian keenam kesejahteraan kesejahteraan pegawai diatur dengan menggunakan sistem remunerasi dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketujuh rotasi pegawai rotasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karieratau kondisi fisik dan psikis pegawai. bagian kedelapan pemberhentian pemberhentian terhadap pegawai non asn sebagaimana dimaksud padateknidan jasa. pejabat keuangan adalah kepala badan keuangan bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan rsud nyitdah dan bertindak sebagai bendahara umum. dokter tamu adalah dokter yang bukan berstatus sebagai pegawai rsud nyitdah yaitu dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis,nyitdah untuk jangka waktu dan atau kasudinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten tabanan kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kabupaten tabanan. ruang lingkup peraturan bupati ini, meliputi:asn sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan direktur. pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam. pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf 'c,asnati tabanan, rn) segar roman kode sanjaya diundangkan tabanan pada tanggal februari sek daerah kabupaten tabanan, kab kop seed susila berita daerah kabupaten tabanan tahun nomorpejabat pengelola rsud nyitdahdirektur bertanggung jawab terhadap operasional rsud nyitdah kepada kepala dinas. komposisi pejabat pengelola rsud nyitdah dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnyadinas. perubahan komposisi pejabat pengelola rsud pindah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. pejabat keuangan dan pejabat teknis rsud nyitdahsud nyitdah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada nyitdah. direktur yang berasal dari asn,sud nyitdahrsud nyitdahasnmanusia. bab iii prosedur kerja dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional berrsud nyitdah, serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. dalam penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing masing, setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban mengadakan rapat secara berkala. setiap pimpinan satuan organisasi berkewajibanelompokan fungsi pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: komite medis: komite keperawatan, komite tenaga kesehatan profesional lainnya, komite etik dan hukum: komite mutu: dan satuan pengawas internal. kelompok fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhfungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerjpad nyitdah, memelihara mutu profesi staf medis: dan menjadi disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis. komite keperawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan (strategi) berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, dan merumuskan standar pelayanan asuhan keperawatan, standar peralatan, standar tenaga keperawatan, dan. komite tenaga kesehatan profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: melakukan kredensial dan kredensial, memelihara mutu profesi, dan menjaga disiplin, etika, dan perilaku tenaga kesehatan profesional lainnya. komite etik dan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: mengadakan rapat koordinasi komite etik dengan komite lainnya tiap tiga bulan sekali, memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarga pasien tentang hak dan kewajiban antara pasien dan dokter, cc. membantu direktur menyusun dan merumuskan medico etik legal dan kode etik pelayanan, menyelesaikan masalah pelanggaran etik dan hukum antara pasien dan rsud nyitdah, dan menyelesaikan konflik etik yang timbul antar profesi rsud nyitdah. komite mutu sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai isiko rsud nyitdah. satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risikongpemeriksa internalnyitdah. bab pengelolaan sumber daya manusia bagian kesatu pengelolaan aparatur sipil negara manajemen asn pada perangkat daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pengelolaan pegawai non aparatur sipil negara ruang lingkup pengelolaan pegawai non asn pada rsud nyitdah meliputi: pengadaan, peraturan kerja, cc. pembinaan, pengembangan, dan penilaian kinerja, kesejahteraan, rotasinyitdah. bagian ketiga pengadaan pengadaan pegawai non asn pada rsud nyitdahasn. pengadaan pegawai non asdan
berita daerah kabupaten bandung nan papi," lenga nomor tahun peraturan bupati bandung nomor tahun tentang komisi penanggulangan aidsnggulangan hiv dan aids daerah secara insentif, menyeluruh dan terpadu perlu dibentuk komisi penanggulangan aids kabupaten sertaisi penanggulangan aid,susunan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab kewenangan kpaskpd, kecamatan, desa kelurahan dan unsur masyarakat. dalam rangka pelaksanaan kebijakan, strategi dan langkah langkah pencegahan hiv dan penanggulangan aids, bupati selaku ketua kpa menugaskan kepala skpd terkait untuk menganggarkan program penanggulangan aids sesuai dengan tugas pokok dan fungsi skpd masing masing, camat untuk memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan dan memobilisasi sumberdaya yang ada kecamatan, dan kepala desa kelurahan untuk membentuk dan membina warga peduli aids (wpa). pembentukan dan pembinaan wpa sebagaimana dimaksud pada huruf bantu oleh pelaksana harian bidang pemberdayaan masyarakat pada sekretariat kpa, sektor terkait, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan lsm peduli aids. bab monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan tugas penanggulangan hiv dan aids mencapai tujuan yang ditetapkan, kpa melaksanakan monitoring dan evaluasi. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan pedoman nasional monitoring, evaluasi dan pelaporan hiv dan aids yang ditetapkan oleh komisi penanggulangan aids nasional. hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berkala kepada bupati, komisi penanggulangan aids propinsi jawa barat dan komisi penanggulangan aids nasional. bab pembiayaan belanja program dan kegiatanelanja program dan kegiatan penanggulangan hiv dan aids yang bersumber dari apbd dianggarkan pada skpd anggota kpa. untuk belanja operasional kpa dialokasikan anggaran pada bantuan sosial yang besarnya didasarkan pada rencana pembiayaan kegiatan sekretariat kpa. pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pencegahan hiv dan aids pada alokasi dana desa add. bab vii ketentuan penutup pada saat mulai berlakunya peraturan bupati ini peraturan bupati bandung nomor tahun tentang komisi penanggulangan aids (kpa)omisi penanggulangan aids (kpa) tahun tentang strategi dan rencana aksi nasional penanggulangan hiv dan aids tahun peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonetelah diubpraja lembaran daerah kabupaten bandung tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang komisi penanggulangan aidwakil bupati adalah wakil bupati bandung komisi penanggulangan aids kabupaten selanjutnya disingkat kpa adalah komisi penanggulangan aids kabupaten bandung. ketua adalah ketua komisi penanggulangan aids kabupaten bandung. anggota adalah anggota komisi penanggulangan aids kabupaten bandung yang terdiri atas satuan kerja perangkat daerah dan sektor terkait. satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat skpd adalah satuan kerja kabupaten bandungsektor terkait adalah sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat lsm), organisasi profesi, organisasi keagamaan, unsur kepolisian, unsur tni dan warga peduli aids. sekretariat adalah unit organisasi kpa yang dipimpin oleh sekretaris penuh waktu dan dibantu oleh pelaksana harian serta tenaga penuh waktu sebagai staf sekretariat. sekretaris penuh waktu adalah tenaga senior pensiunan eselon yang ditetapkan oleh bupati selaku ketua kpa kabupaten bandung untuk menjabat sekretaris berdasarkan pertimbangan kompetensi dan komitmen dalam program pencegahan hiv dan penanggulangan aids. pelaksana harian adalah pegawai negeri sipil yang berdasarkan peraturan bupati ini ditetapkan untuk menjabat bendahara sekretariat atau melaksanakan bidang tugas dalam kesekretariatan kpa secara ex officio sesuai dengan tugas pokoknya pada skpd terkait. tenaga penuh waktu adalah non pegawai negeri sipil yang direkrut berdasarkan kemampuan handal dan komitmen dalam program pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids serta bekerja delapan jam setiap hari kerja dan tidak merangkap jabatan pada skpd. tim pelaksana adalah tim yang beranggotakan unsur skpd dan sektor terkait yang bertugas melaksanakan atau membantu program pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids sesuai dengan tugas pokok dan fungsi skpd atau organisasinya masing masing. kelompok kerja adalah kelompok yang beranggotakan pejabat skpd dan sektor terkait dan atau pihak lainnya yang dianggap perlu yang bertugas menyusun kebijakan teknis dan mengkaji pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids. penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan hiv dan aids, melalui promosi, pencegahan, perawatan, dukungan terutama pada kelompok berisiko tinggi tertular hiv dan aidsrapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh kpa propinsi jawa barat dan atau kpa kabupaten bandung yang melibatkan seluruh anggota dan atau sektor terkait. rapat kerja adalah rapat yang diselenggarakan oleh kpa kabupaten bandung yang melibatkan kelompok kerja dan atau pihak lainnya yang dianggap perlu. lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disingkat lsm adalah lembaga yang terdaftar pada kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten bandung, dan merupakan mitra kerja kpa kabupaten bandung dalam rangka pembinaan warga peduli aids dan atau program penanggulangan aids lainnya. warga peduli aids yang selanjutnya disingkat wpa adalah lembaga yang beranggotakan kader pemberdayaan masyarakat, populasi kunci dan unsur masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam rangka pencegahan penularan hiv dan aids daerahnya. kader pemberdayaan masyarakat adalah pekerja sosial masyarakat dan kader pkk yang menggerakkan segenap unsur masyarakat agar senantiasa bersama sama melaksanakan upaya pencegahan penularan hiv dan aids. populasi kunci adalah dha atau kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi tertular hiv melalui prilaku seksual berisiko, bertukar alat suntik tidak steril dan faktor risiko lainnya, yang harus dilibatkan secara aktif dalam program pencegahan penularan hiv dan aids. orang dengan hiv aids yang selanjutnya disingkat dha adalah seseorang yang telah mengidap hiv atau aids dan dinyatakan positif hiv melalui tes darah. bab kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan kpa merupakan lembaga non struktural pemerintah daerah, dan terkoordinasi. kpa membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan penanggulangan hiv dan aids. bagian kedua tugas kpa mempunyai tugas pokok merumuskaids wilayah kabupaten bandung sesuai dengan kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh komisi penanggulangan aids nasional. bagian ketiga fungsi dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kpa mempunyai fungsibandungadakan kerjasama regional dalam rangka pencegahan hiv dan penanggulangwpa dan lsm peduli aids kabupaten bandung, memfasilitasi pelaksanaan tugas tugas camat dan pemerintahan desa kelurahan dalam pencegahan hiv dan penanggulangorganisasi bagian kesatu keanggotaan susunan keanggotaan komisi penanggulangan aids kabupaten bandungasisten perekonomian dan kesejahteraan rakyat sekretaris tenaga senior penuh waktu pensiunan eselon ii iii) sekretaris kepala badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan anggota unsur skpd dan sektor terkait. susunan keanggotaan komisi penanggulangan aids kabupaten bandungkpapelaksana harian, dan staf sekretariat. pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada meliputi bendahara pada sekretariat kpa dijabat oleh bendahara pada badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang ditetapkan oleh sekretaris ii, pelaksana harian bidang informasi, monitoring dan evaluasi dijabat oleh kepala seksi pemberantasan penyakit pada dinas kesehatan, dan pelaksana harian bidang pemberdayaan masyarakat dijabat oleh kepala bidang pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. staf sekretariat sebagaimana dimaksud huruf meliputi pengelola program dan pengolahan data, pengelola administrasi dan keuangandengan surat perjanjian kerja. bagian ketiga kelompok kerja anggota kpa sebagaimana dimaksud pada.asahan. pegawai nonpegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut pegawai non pns adalah pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian lingkungan pemerintah kabupaten aspns sebagaimana dimaksud padaiberikan juga kepada pegawai non pns yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian lingkungan pemerintah kabupaten asahan. tunjangan hari raya bagi pns dan pegawai non pns sebagaimana dimaksud dalam dandbekerja. bab pendanaan anggarasahankeputusan menteri keuangan republik indonesia nomor km. tanggal desember tentang penggunaan sebagian earmarking) dana alokasi umum atau dana bagi hasil dalam rangka dukungan pendanaan program vaksinasi corona virus disease covidcc.aman dari tanggal maret perihal hasil inventarisasi dan pemetaan mapping) klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait dak non fisik jenis dana ketahanan pangan dan pertanian t.a bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomorhalaman dari: menetapkan perubahan atas peraturan bupati asahtiga ratus empat juta tujuh ratus enam puluh duahalaman dari dua ratus enam puluh dua milyar empat puluh delapan juta enam ratus du(satu trilyun enam ratus lima puluh enam milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga rupiah,keseluruhandelapan puluh lima milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilandua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapsatu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah). halaman daritiga ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh tujuhdelapan milyar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh rupiah). ketentuan dan diubah(tujuh ratus tiga milyar seratus tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus:tiga ratus ima puluh ribu empat. halaman dari.ketentuan dan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutempat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapanua puluh satu milyar enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah). halaman dari tunjangan keluarga asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam puluh dua ribu dua puluh dua rupiah).tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). tunjangan beras asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (tujuh belas milyar sembilan ratus enam belas juta empat ratus empat ribu delapan rupiah).lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).sembilan ribu tujuh ratus tiga. turu.ketentuan dan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut halaman daridelapan belas milyar enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah),tiga ratus delapan belas juta enam puluh ribu rupiah). ketentuan dan diubah sehingga keseluruhanmpat milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah) yang terdiri atas: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, halaman daritiga ratus delapan belas juta sembilan puluh juta limatujuh milyar tiga ratus lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima belasmilyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilandua juta lima ratus ribu rupiah): ketentumasing masing satuan kerja perangkat daerah kabupaten asahsepanjang mengenai daftar nama penerima hibah, alamat penerima, dan besaran hibahsosial pada masing masing satuan kerja perangkat halaman dariae) fp) sar bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor tahunengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tangerang, menimbang bahwa untuk melindungi masyarakat kabupaten tangerang dari penyebaran corona virus disease perlu dilakukan antisipasi penyebaran dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergitas antarperangkat daerah dan stakeholder terkait, bahwa sehubungan dengan adanya potensi penyebaran corona virus disease varian micron, pemerintah kabupaten tangerang akan melakukan langkah langkah pencegahan dan penanggulangan corona virus disease c.bahwa.perlu melakukan antisipasi dan percepatan penanganan penyebaran corona virus disease varian micrbab pencegahan dan penanggulangan covid varian micron serta penegakan penggunaan aplikasi pedulilindungi pemerintah daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan covid varian micron dengan langkah langkah: mengintensifkan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat mikro dengan mengoptimalkan fungsi satuan tugas penanganan covid masing masing lingkungan, baik tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa serta rukun tetangga rt) rukun warga rw) dengan menjalankan fungsi fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan dukungan pelaksanaan penanganan covid b.mengintensifkan.cc, dan (testing, tracing, dan treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi) untuk mengurangi risiko penularan covid varian micron, melakukan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerahdan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangntensive care unit beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen, f.melakukan. melakukan70y6 (tujuh puluh keseratus) untuk dosis pertama dan khusus lansia target pencapaian 60y6 (enam puluh keseratus) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. dengan tidak hanya menggunakan coronata sinovac bio firma namun juga mengoptimalkan vaksin astrazeneca, pfizer, moderna, johnsongjohnson. selain itu perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis (dua) sehingga mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis keduakeseratus) untuk dosis pertama dan lansia (enam puluh keseratus) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin coronata sinovac bio firma, dan melakukan deteksi dini varian micron, dengan berkoordinasi bersama kementerian kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah masing masing dengan fasilitas polymerase chain reaction pcr) s gene target failure stf) serta memastikan sampel probable micron dilakukan sekuensing genomik. dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi peduli lindungi, pemerintah daerah dapat melakukanb.melakukan. melakukan penegakan penggunaan aplikasi peduli lindungi secara konsisten bagi penyelenggara tempat kegiatan publik. tempat publik yang wajib memasang aplikasi peduli lindungi antaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat serta pusat keramaian lainnya. camat lurah kepala desa wajib: mengoptimalkan satgas covid wilayah masing masing dalam pencegahan dan penanggulangan covid varian micron: melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat masing masing wilayah setempat, menyediakan rumah singgah untuk isolasi mandiri, melaksanakan penyemprotan disinfektan terhadap tempat tempat fasilitas umum, melakukan pengawasan dan pembubaran aktifitas masyarakat yang menimbulkan kerumunan, dan melakukan razia masker wilayah masing masing fasilitas umum dan tempat tempat yang menimbulkan kerumunan. . kepala perangkat daerah terkait melaksanakan sosialisasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan covid varian micron lapangan sesuai tugas dan fungsi masing masing serta berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan covid tingkat kabupaten, satuan tugas penanganan covid tingkat kecamatan, satuan tugas penanganan covid tingkat kelurahan desa yang didukung penuh oleh tentara nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia, dan kejaksaan republik indonesia. penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif antara lain: pencabutan sementara izin operasional tempat usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha, dan atau pencabutan izin operasional tempat usaha atau rekomendasi pencabutan izin operasional tempat usaha. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada (l) dilaksanakan berdasarkpas. zaki iskandar diundangkan tigaraksa pada tanggal desember sekrup7ris daerah tangerang, much. massal rasyid berita daerah kabupaten tangeranghotelajak hotel adalah selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel.epend(l) obypelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas lainnya yang disediakan olehuntuk memudahkan pemungutan pajak, didenda akan menetapkan pengusaha hotel sebagai wajib pajak (l) atas penjualan fasilitas hotel sebagaimana yang dimaksud pada dikenakan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengelola hotel harus mendaftarkan usaha fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada kepada didenda terkait untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak daerah yang terpisah dengan pajak hotel, takepala didenda atas nama bupati tangerang. bab iii dasar pengenaan dan tarif pajak (l) dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. untuk memudahkan pengawasan, wajib pajak harus menggunakan faktur, akuntansi bukti pembayaran lainnya. akunhotel wajib mendaftarkan usahanya didenda dalam jangka waktu sebelum dimulainya kegiatan usahanya,, foto copy akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha hotel dari instansi berwenang.. surat penunjukan sebagai pemilik penanggungjawab usaha wajib pajak, kartu ppd: maklumatbagian kedua penetapan dan pembayaran pajak (l) didenda dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang dalam suatu masa pajak berdasarkan surat pemberitahuan pajak daerah speed). besarnya pajak terutang adalah (sepuluh persen) dari nilai penjualan jasa pelayanan hotel.bat akhir bulan berikutnya dengan mempergunakan surat setoran pajak daerahparagraf. a10penjelasenam tata cara penagihan. a1hotel. a2a43l. a4untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir perlu dibentuk unit pengelola teknis dinas koperasi dan umkm yaitu unit pengelola dana bergulir koperasi usaha mikro kecil dan menengah cc. bahwa rincian tugas, fungsi dan tatakerja unit pelaksana teknis pengelola dana bergulir upt pdb sebagaimana dimaksud huruf perluaebijakan percepatan pengembangan sektor rill dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengahtugas pokok, fungsi dan tatakerja dinas koperasi usaha mikro, kecil dan meneng, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten tangerang, dinas adalah dinas koperasi umkm kabupaten tangerang, kepala dinas adalah kepala dinas koperasi umkm kabupaten tangerang, unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut upt adalah unsur pelaksana dinas koperasi usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten tangerang yang melakukan sebagian tugas teknis operasional tertentu upt pengelola dana bergulir adalah unit pelaksana teknis pengelola dana bergulir pada dinas koperasi umkm kabupaten tangerang. kepala upt pengelola dana bergulir adalah kepala pada upt pengelola dana bergulir pada dinas koperasi umkm kabupaten tangerang kepala sub bagian tata usaha adalah kepala sub bagian tata usaha upt pengelola dana bergulir pada dinas koperasi umkm kabupaten tangerang dana. dana bergulir adalah uang milik pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan alokasi pembiayaan yang diperuntukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kabupaten tangerang secara bergulirengelola dana bergulir berkedudukan sebagai unsure pelaksana teknis operasional dan penunjang dari sebagian tugas dinas koperasi umkm kabupaten tangerang upt pengelola dana bergulir dipimpin oleh seorang kepala uptdana bergulir terdiri dari kepala upt, sub bagian tata usaha, pelaksana penerimaan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi upt pengelola dana berg. bagian ketiga tugas dan fungsi upt pengelola dana bergulir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pengelolaan dana bergulir. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pengelola dana bergulir mempunyai fungsi: penyusunan dan pelaksanaan kerja dan anggaran unit pengelola dana bergulir perencanaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana bergulir yang diterima penyaluran dan penagihan pengembalian dana bergulir pembimbingan dan pendampingan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengembalian dana bergulir penyelenggaraan kemitraan pengelolaan dana bergulir penyediaan, pembukuan, pemeliharaan perawatan dan pelaporan prasarana dan sarana kerja penerimaan hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang unit pengelola dana bergulir pelaksanaan fungsi ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya paragraf kepala upt kepala upt pengelola dana bergulirdan tata kerja upt pengelola dana bergulir. pelaksanaan perencanaan kerja dan anggaran sub bagian tata usaha penghimpunan, meneliti, mengolah dan menyusun rencana kerja dan anggaran unit pengelola dana bergulir pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dilingkupi unit, pelaksanaan pengelolaan barang pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dibidang ketatausahaan, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan termasuk pengamanan kantor pelaksanaan kehumasan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur, pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan dan kegiatan ketatausahaan pelaksanaan menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan unit pengelola dana bergulir penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sub bagian tata usahapelaksana pelaksana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan dana bergulir. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pelaksana fungsi: pelaksanaan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dana bergulir dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan memonitor dan melaporkan ketersediaan dana tunas dana bergulir bank yang ditunjuk pelaksanaan . pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kecukupan ketersediaan dana tunas dana bergulir menginformasikan data penerimaan dana bergulir menginformasikan data penerimaan dana bergulir pelaksanaan penyaluran dana bergulir pelaksanaan pencatatan, pembukuan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyaluran dana bergulir pelaksanaan penyusunan rencana kemitraan penyaluran dana bergulir pelaksanaan mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kemitraan penyaluran dana bergulir penyusunan standar operasional prosedur penyaluran dana bergulir dan kemitraan menginformasikan data penyaluran dana bergulir pelaksanaan analisa kelayakan calon penerima dana bergulir oo. penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pelaksanaan penyusunan rencana penagihan dan pendampingan dana bergulir pelaksanaan penagihan dan pendampingan dana bergulir pelaksanaan mengkoordinasikan,memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan dana bergulir penyusunan standar operasional prosedur penagihan dan pendampingan dana bergulir menginformasikan data pengembalian data bergulir penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala upt sesuai bidang tugasnya. pelaksana penerimaan, penyaluran dan kemitraan, penagihan dan pendampinganengelola dana bergulirengelola dana bergulir, kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala upt pengelola dana bergulir,engelola dana bergulir adalah unsur penunjang dari sebagian tugas dinas dalam bidang pengelola dana bergulir, upt pengelola dana bergulir dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis yang diangkat oleh bupati, dalam melaksanakan tugasnya upt pengelola dana bergulirengelola dana bergulirengelola dana bergulir, bagian kedua pelaporan (l) setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan upt pengelola dana bergulir. kepala upt pengelola dana bergulir bagian ketiga hal mewakili apabila seorang pimpinan organisasi lingkungan upt pengelola dana bergulirengelola dana bergulir diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pembiayaan segala biaya upt pengelola dana bergulir dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sinjai, menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam mendukung program percepatan penuntasan wajib belajar (sembilan) tahun yang bermutu dan merata kabupaten sinjai, perlu pembentukan satuan pendidikan baru, bahwa dengan meningkatnya calon peserta didik lulusan satuan pendidikan dasar dan sederajat yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama kecamatan sinjai barat kabupaten sinjai, maka dipandang perlu membuka satuan pendidikan baru tingkat sekolah menengah per, instruksi presidennegar. dengan peraturan bupati ini menetapkan pembentukan satuan pendidikan sekolah menengah pertama smp) negeri sinjai barat kabupaten sinjai. dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam akan ditindaklanjuti dengan izin operasional sekolah oleh instansi teknis yang melaksanakan kewenangan pendidikan kabupaten sinjai. kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja sekolah menengah pertama negeri sinjai barat kabupaten sinjai menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dengan berlakunya peraturan bupati ini maka sekolah menengah pertama negeri sinjai barat kabupaten sinjai resmi dibukfei) iai) saad liye y mappasere berita daa rah kabupaten sinjai tahun nomor
tung maa bupati blorakepala kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten blora wilayah kerjany,pelaksanaan swakelola untuk pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikutel yang ditunjuk dari dinas teknis terkait: dapat dibantu oleh pekerja, meliputi tenaga tukang dan atau mandor, khusus pekerjaan konstruksi berupa bangunan, pembuatan dan atau peningkatan jalan pedesaan, tpk mengajukan pencairan dana kepada kpk desa dalam (tiga) tahap yaitu: tahap pertama, sebesar (empat puluh keseratus) dari nilai pekerjaan yang diajukan sebagai uang muka untuk membiayai persiapan pelaksanaan kegiatan, tahap kedua sebesarpertama, tahap ketiga, sebesar 30y6kedua. dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa desa melalui swakelola,, mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya, membuat laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan kegiatan kepada kepala desa selaku kpk desa. untuk mendukung kegiatan swakelola tpk dapat menunjuk penyedia barang jasa yang dianggap mampu oleh tpk untuk melaksanakan pengadaan barang jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya. tata cara pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan pengadaan barang jasa desa melalui penyedia barang jasa. bab vii, dan atausebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: pembelian material untuk swakelola pembangunan konstruksi, meliputi semen, besi beton, dan sebagainya, sewa alat berat untuk swakelola pembangunan konstruksi, meliputi: escalator, molen dan sebagainya, cc. penyediaan tukang kayu dan atau tukang batu dan atau mandor. kebutuhan barang jasa secara langsung desa sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain pembelian komputer, printer, dan kertas, langganan internet, cc. pembelian meja, kursi dan peralatankatalog lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, cc.menyusun rencana pengadaan barang jassertahargaformat dokumen pengadaan barang jadesa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihakngawasan dan sanksi bagian kesatu pengawasan pengawasansetiap pengaduan mengenai pengadaan barang jasa wajib ditindaklanjuti olehataupengembangan sumbermengenai tata cara pengadaan barang jabupati. tim asistensi desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati, keanggotaannya terdiri dari unit layanan pengadaan, satuan kerja perangkat daerah, dan cc.ikuti ketentuanakhmad kaisar ali, sh, pembina tingkat nidesa adalah tim yang dibentuk oleh bupati dengan tugas pendampingan pengadaan barang jasa, pendampingan pengawasan pengendalian kepada unsur kecamatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusicak pemerintah kabupaten blora pali tya sekretariat daerah n. jalan pemuda telp. fax. tlx. blora nota dinas kepada yth.: bupati blora lewat plt. sekretaris daerah kabupaten blora asisten pemerintahan sekda kab. blora dari kabar tata pemerintahan setda kab. blora tanggal juni perihal amanat peraturan bupati blora tentang tata cara pengadaan barang. jasa desaperlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pengadaan barang jasa desa. sebagai tindaklanjut dari amanat peraturan pemerintah dimaksud, bersama ini kami sediakan dengan hormat draf peraturan bupati blora tentang tata cara pengadaan barang jasa desa sebagaimana terlampir untuk mendapatkan amanat. demikian untuk menjadikan periksa dan mohon amanat sebanyak rangkap (dua). kepala bagian tata pemerintahan setda kabupaten blora drs. pujian said, pembina tingkat nip.barang jasa desa tim pengelola kegiatan kecamatan. alamat jln. kode desa. undangan pengadaan barang jasa nomor bonkaananaanan nana aan lampiran perihal ann nun nun pnn tee ene unibannaaaaaanananananaaaaaaan sumber pendanaan . jo.tim pengelola kegiatan kecamatan. anakan. alamat jln. kode desa.rp) jumlah peneosetantetentt harga sudah termasuk pajak yang berlaku ketuaanannananananananaaaaaaaaaan pekerjaan anakananatanaan nanaaaaaan alamat nnanaanaanananananannanaaan telepon ananananananananaananananana identitas nananananaananananaanan sport) . jj.e.aanaanaaaaaaananaaaaaan instansi pemberi izin usaha ananaanannanaanan nan aaaaanananannnaaaaanaaaanaaaan identitas( ktp sim) jabatan nnanananaanananaanananaananan bertindak untuk nnanaanaaanannananaananaaaan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan . ji.coorkop surat rekanan) alamat: jl. telepon: . kode pos. kepada yth. ketua tim pengelola kegiatan desa . di. tempat nomo je.: .i je.an desa peeeeeeean. kecamatan . kabupaten rembangponnanaanannanaanaananaan jenis pekerjaan volume harga jumlah harga yang kerjakan satuan satuan rp) meter, unit, rp) btg, jumlah \|o00000000 pepessttntentetea harga sudah termasuk pajak yang berlaku terbilang .voodoo woo wan rekanan format berita acara hasil negosiasi penawaran tim pengelola kegiatan kecamatan. alamat lo. kode . berita acara hasil negosiasi penawaran tanggal: nek. pada hari ini . tanggal .i jjj. bulan lio: bnanaanannanaanaana nanaaaasanaanannannanaanannann (efek) nama rekanan bananaanananannananaaaaaankanaanaanan nan nanananananan (eformat daftar hadir daftar hadir: .icon.tim pengelola kegiatan ketua, format surat perintah kerja spk) kabupaten blorakaanananananananananananaaaaaaan pekerjaan surat penawaran nomor bon kaananaanan nana kanaananannananan ana tanggal kaanananananananananananaaaaaaan kode rekening belanja berita acara negosiasi kananananananaaanana nomor donakannannaannan san canaan nana aan tanggal kaanananananananananananaaaaaaan sumber dana apbd . tanggal donnaanananananana nana waktu pelaksanaan banana cile) hari nilai pekerjaan kalender jenis barang kuantitas harga jumlah bahan satuan rp) jumlah termasuk pajak yang berlaku bp: nan ( desa. format standar ketentuan dan syarat umum surat perintah kerja i. .i.iiipennenenaanaaa jabatan sekretaris nama jan banana jabatan anggotae. l.i.i jleknan jan dorannanannnaanananaaaaa jabatan sekretaris nama bananama pekerjaan volume tanda keterangan barang lengkap dan sesuai rekanan, panitia penerima hasil pekerjaan kaaanananananaaananan nama lanananananananannn jabatan ketua nama dowaannananaanaan kanaasasanaaan jabatan sekretaris nama nasa bella jabatan anggota format berita acara serah terima barang pekerjaaneteteleeeeeeeepertamatim pengelola kegiatan pihak pertama pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada termasuk: pengadaan barang jasa yang pembiayaannya bersumber dari apb desa yang berasal: bantuan keuangan dari pemerintah provinsi pemerintah daerah, pengadaan barang jasa untuk investasi lingkungan badan usaha milik desa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada apb desa. pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk dalam lingkupbagaimana dimaksud pada tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan desa. pengadaan barang jab tata nilai pengadaan bagian kesatu prinsipformat berita acara serah terima barang pekerjaan berita acara serah terima barang pekerjaan tr. sense pada hari ini . tanggal . bulan .i jjj. tahun lokallannaannannannaana ketua, jabatan ketua jan dorranaannaanannananaan jabatan sekretaris inn nama jan berannnananaanann jabatan anggota mengetahui kepala desa, format surat perintah sp) pemerintah kabupaten blora kecamatan kantor desa ll. jalan. jean telp. . kode pos. surat perintah (sp) nomor: oo. jean jen jennyberdasarkan surat perintah kerja nomor :. . . . tanggal., bersama ini memerintahkankepada nama ponnananananaanaaaan jabatan bonkanaanaananaaaaa alamat bnganananannananananaanjumlah total harga sudah termasuk pajak yang berlaku) terbilangngelola kegiatan ketua menerima dan menyetujui rekanan bupati blora djoko nugrohobagian kesatu organisasi pengelola kegiatan organisasi pengelola kegiatan pengadaan barang jasa terdiri atas kepala desa, tpk, dan panitia penerima hasil pekerjaan. bagian kedua kepala desa kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa. kepala desa memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut membentuk dan menetapkan tpk dengan keputusan kepala des bagian ketiga tim pengelola kegiatan tpk, (satu) orang sebagai sekretaris, paling sedikit (satu) orang sebagai anggota. ketua tpk sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur perangkat desa dengan ketentuanlaksanakan tugas dan fungsinya. sekretaris dan anggota tpk sebagaimana dimaksud pada berasal dari perangkat desa atau unsur lembaga kemasyarakatan desa. unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada merupakan anggota lembaga kemasyarakatan desa yang aktif, memiliki kompetensi dibidangnya dan terdaftar pemerintahan desa setempat. tpk dapat dibentuk lebih dari (satu) sesuai dengan kebutuhan. untuk dapat ditetapkan sebagai korupsi dan nepotisme, berpendidikan paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat: dan tidak menjabat sebagai sekretaris desa atau bendahara desa. untuk dapat ditetapkan sebagai sekretaris dan menyusun rencana pengadaan barang jasa, melakukan pemilihan terhadap penyedia barang jasa,andatanganil. melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang jasa setiap (satu) bulan sekali kepada kepala desa, mengusulkan pembentukan tim teknis kepada kepala desa, dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada kepala desa.. besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala desa selaku kpk desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa. bagian keempat panitia penerima hasil pekerjaan paragraf pembentukan kepala desa selaku kpk desa membentuk panitiadengan susunan keanggotaan terdiri dari (satu) orang ketua, (satu) orang sekretaris, dan (satu) orang anggota. keanggotaan panitia penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada berasal dari perangkat desa sebanyak (dua) orang dan unsur lembaga kemasyarakatan desa sebanyak (satu) orang. paragraf persyaratan panitia penerima hasil pekerjaannandatangani pakta integritas, dan tidak menjabat sebagai sekretaris desa dan bendahara desa. paragraf tugas pokok dan kewenangan panitia penerima hasil pekerjaan panitiadalam haldan berita acara serah terima hasil pekerjaan, yang bersangkutdan berita acara serah terima hasil pekerjaan. untuk membantu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pai bupati sanggau provinsi kalimantan barat peraturan bupati sanggaunomor tahun dan nomor tahun diubah sebagai berikut: ketentuan ditambah dua) sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, diil.a, pns eselon il.b, pns eselon l.dalam hal tenaga kontrak yang karena kedudukannya mengikuti pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis luar provinsi, dapat melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi yang disetarakan dengan pns golongan dalam hal mengikuti pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada spp harus dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh bupat, maka spp ditandatangani oleh wakil bupati.: bagi pejabat eselon ii.b, spp ditandatangani dengan ketentuan sebagaimana. bagi pejabat eselon iii, eselon dan:dan dalam hal istri bupati, istri wakil bupati dan atau isttandatangani oleh plt atau plh asisten berkenaan. kecuali sekretaris dprd dan camat, spp ditandatangani dengan ketentuan sebagaiejabat eselon iii, eselon iv, pns non eselon, dan..dan angka serta huruf angka dan angkaitambah (satu) yaknivdalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket transportasi, makaperangkat daerahketentuan diubah, dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikuts5)bungan masyarakat danluar daerah dalamuntuk tenaga kontrak yang berkedudukan sebagai sopir kepala perangkat daerah yang mendampingi kepala perangkat daerah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan bantuan penginapan yang disetarakan dengan pnshui dan ham, (aa a.a do, sil, pembina ev b) nip.
kepada aparatur negaraiberikan kepada aparatur negara lingkungan pemerintahan daerah. aparatur negara sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pegawai asn, terdiri dari: pns: calon pns: dan ppp. pns sebagaimana dimaksud pada huruf angka termasuk:bagian kedua komponejabatan sebagaimana dimaksud pada merupakan tunjangan jabatanhuruf bagi pegawai asn meliputi:bagi cons, terdiri atas,, sesuai dengan jabatan dan atau pangkatnya. gaji pokok sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan huruf angka merupakan gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang gaji. tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan huruf angka merupakansebagaimana dimaksud pada huruf angka dan huruf angkahuruf angkjabatan struktural sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksudhuruf merupakan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud tunjangan tenaga kependidikan. tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada huruf angka huruf dan huruf angkasn, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya radiasi. bagian ketiga besaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tunjangan hari rayadalam hal terdapat perubahan pada besarandalam hal terdapat perubahan pada besarpenerima uang tunggu dan pns yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufpingajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, penyusunan modul pendidikan dan pelatihan, dan panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan. honorarium tapi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan bupati, oo. honorarium tim rkd sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada asn non asn yang terlibat dalam anggota rkd, honorarium forum koordinasi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam rangka tugas membantu bupati dalam perumusan kebijakan bidang ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan keamanan ipoleksosbudhankam): honorarium saber pungli sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam rangkahonorarium tim konsultasi dan pendampingan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam rangka konsultasi dan pendampingan permasalahan hukum pemerintah daerah, honorarium kelompok ahli pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam rangka melaksanakan visi dan misi pemerintah daerah: dan honorarium tim pembina blue sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam rangka pembinaan blue. satuan biaya jasa kantor diberikan kepada jasa penyebaran surat pemberitahuan pajak terutang. ketentuan diubah dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: asn dan non asn hanya berhak menerima honorarium bulanan dalam (satu) tahun paling banyak (dua belas) kali dari perangkat daerah. dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada untuk bupati dan wakilane komang,code sanjaya diundangkan tabanan pada tanggal pebruari daerah kabupaten tabanan, gsaran honorarium dan satuan biaya jasa kantor lingkungan pemerintah daerah uraian besaran honorarium ieeomorakeumaan pengelola keuangan pasangan bacan keuangan daerah truman apbd saitama pisan aan pooooowo triliun peta sooooooo triliun asam ena sooooooo triliun pedas kanan sooooomo triliun jumlah apbd diatas s3tahun pejabat pengelola keuangan daerah ppid) kuasa pengguna anggaran pagu dana rpioojuta nilai pagu dana atas rp100 juta pet atasan mia misa nilai pagu dana diatas rp250 juta denan per onkdasnnsasa mad misa nilai pagu dana atas rp500 juta aka nilai pagu dana atas rp1 miliar per anda mba lil nilai pagu dana atas rp2, uraian nilai pagu dana atas rp5 miliar mono nilai pagu dana atas rp10 miliar dan hei sladaadaaad messi nilai pagu dana atas rp25 miliar pesanan menuai nilai pagu dana atas rp50 miliar kal mad messi nilai pagu dana atas rp75 miliar dan eisadasdasaa mod minas il. nilai pagu dana atas rp100 marga ressa nilai pagu dana atas rp250 marga rosommar nilai pagu dana atas rp500 marga roro nilai pagu dana atas rp750 jaman rona nasi pagu dana diatas rp1 talun pejabat pelaksana teknis kegiatan laa niat pagu dana rp10juta nilai pagu dana atas rp100 masa nilai pagu dana atas rp250 juta dan pre unbedasnaduna melawan nilai pagu dana atas rp500 datang rotan nilai pagu dana atas rp1 miliar peni mad maan nilai pagu dana atas rp2, amanda ros maan tan nilai pagu dana atas rp. miliar dan kal peni adas mad ananta nilai pagu dana atas rp10 sal minas nilai pagu dana atas rp25 area rosemary nilai pagu dana diatas rp50 anas mad miasdasasd kiai pagu dana diatas rp75) uraian ora rptoomr il. nilai pagu dana atas rp100 amar rensomtan nilai pagu dana atas rp250 nilai pagu dana atas rp500 nilai pagu dana atas rp750 bai pagu dana diatas rpitalun pejabat ketatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah ppk ema nitatpagu dana sd. rpioojuta nilai pagu dana atas rp100 juta dan hei pen" alan masi nilai pagu dana atas rp250 juta manga nilai pagu dana atas rp500 juta peer bada mia masi nilai pagu dana atas rp1 miliar pen esa mita nilai pagu dana atas rp2, kamar romana nilai pagu dana atas rp5 miliar motor nilai pagu dana atas rp10 bea nilai pagu dana atas rp25 miliar dan pesanan mal mania nilai pagu dana atas rp50 miliar kel peel matan nilai pagu dana atas rp75 sada mal manda nilai pagu dana atas rp100 kamar resor nilai pagu dana atas rp250 kamen resoommr nilai pagu dana atas rp500 ema nilai pagu dana atas rp750 ben pee east mad dsn uraian nilai pagu dana atas rp1 bendahara pengeluaran atau nondanarapenermaan misi pagu dana sd ioojuta nilai pagu dana atas rp100 juta dan pra ebekadadastan madan nilai pagu dana atas rp250 juta kwon nilai pagu dana atas rp500 juta pee bai nilai pagu dana atas rp1 miliar nilai pagu dana atas rp2, miliar kemana nilai pagu dana atas rp5 miliar dan pen pandan masi nilai pagu dana atas rp10 miliar peel danai manasi nilai pagu dana atas rp25 miliar kimono nilai pagu dana atas rp50 miliar mantan nilai pagu dana atas rp75 miliar pe0 adele melawan il. nilai pagu dana atas rp100 miliar pet ada menuai nilai pagu dana atas rp250 (amar rps0omar nilai pagu dana atas rp500 akal nilai pagu dana atas rp750 akar rent bia pagu dana diatas rpi taun bendahara pengeluaran pembantu aantenaatwateneematembanu \|\| nai pagu dana s.d. rpi0juta ob nilai pagu dana atas rp100 juta daa dana pera ebelnadadadal mad nilai pagu dana atas rp250 juta dana pera landas mad nai pagu dana diatas rp500 juta\| uraian oam nilai pagu dana atas rp. miliar bean piawai nilai pagu dana atas rp2, miliar nilai pagu dana atas rp5 miliar mono nilai pagu dana atas rp10 miliar nilai pagu dana atas rp25 miliar keamanan nilai pagu dana atas rp50 miliar nilai pagu dana atas rp75 miliar peni sada mad misa il. nilai pagu dana atas rp100 miliar dan p5" misa nilai pagu dana atas rp250 paman resoomtar nilai pagu dana atas rp500 kana nilai pagu dana atas rp750 miliar ben peta messi bia pagu dana atas rpitalun honorarium pembantu bendahara ob is honorarium pembantu dprd honorarium penanggungjawab jeemomotabarwomurbasen pemegang kekuasaan pengelolaan laangttitensoran nano jumlah perolehan aset sampai jumlah perolehan aset diatas pen "ena inti jumlah perolehan aset diatas peer "end ketahui jumlah perolehan aset diatas diatas honorarium pengurus barang odoratum pembantu pengurus barang honorarium pengadaan barang jasa odoratum pejabat pengadaan\| ob uraian arang honorarium kelompok kerja pemilihan emeananbarangyomasia nilai pagu pengadaan atas rp2, miliar s.d. rp5 miliar nilai pagu pengadaan atas rp. miliar s.d. rp. miliar nilai pagu pengadaan atas rp10 miliar s.d. rp25 nan nilai pagu pengadaan atas rp25 miliar s.d. rp50 miliar nilai pagu pengadaan atas rp50 miliar s.d. teslauraian nilai pagu pengadaan atas rp500 miliar s.d. nilai pagu pengadaan atas rp750 miliar s.d. pemasema nilai pagu pengadaan tas rentan honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang jasa untuk pengadaan barang non konnilai pagu pengadaan atas rp1 miliar s.d. rp2, inn nilai pagu pengadaan atas rp2, miliar s.d. rp5 plananilai pagu pengadaan atas rp25 miliar s.d.vessel uraian nilai pagu pengadaan atas rp100 miliar s.d. pas nilai pagu pengadaan atas rp250 miliar s.d. aanpas nilai pagu pengadaan patas rennilai pagu pengadaan jasa kionamanaisa rpsodma nilai pagu pengadaan jasa konsultansi atas rp50 juta s.d. rp100 juta nilai pagu pengadaan jasa lamar rotoogmaol miliar s.d. rp2, miliar nomorekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten tabanan.uraianpsr misa uraian mana man honorarium pengguna anggaran honorarium pengguna anggaran pengadaan barang jasainn ai nilai pagu pengadaan atas rp750 miliar s.d. rp1 triliun nilai pagu pengadaan tas rea honorarium pengguna anggaran pengadaan barang nonnilai pagu pengadaan atas rp750 miliar s.d. rp1 triliun nilai pagu pengadaan pes men honorarium pengguna anggaran pengadaan jasa non kontruksi) nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas rp10 uraian men b(mengada dan asa kpn. 3a kepala too0o00 sekretaris staf pendukung verifikator honorarium narasumber membahas moberarogy pembawa pcataypamma honorarium narasumber membahas menteri pejabat setingkat menteri kebabarnenaratamya uraian kepala daerah pejabat setingkat kepala daerah pejabat daerah pejabat eselon yang disetarakan pejabat eselon yangdisetarakan pejabat eselon iii bawah yangpembawa acara odoratmmeraurmmmearsaakeomtan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala pena penanggungjawab e tema o jwaratema o sekretaris angel yang ditetapkan oleh sekretaris aan aan pena menanggung jawab e ye50o00 jwakikema o00o00 sekretaris ananta os s00. honorarium sekretariat tim pelaksana yang ditetapkan oleh kepala (paiaansewmsarsbaran uraian oem wiki tema angsa honorarium pemberi keterangan ahli etamabawpesacnea honorarium pemberi keterangan ahli per ebbaada masi honorarium asn non asn yang diberi isa onorarumpenulur nona saga dyb7o iny sarana terapan sarana si) master(s) esboktorisg honorarium rohaniwan ok honorarium tim penyusunan jurnal buletin majalah pengelola teknologi honorarium tim penyusunandumal penanggung jawab other redaktur ter penting eater other ha pesan grafis ter potogratee ter sekretariat other pembuat artikel per pan dawan honorarium tim penyusunan buletin pemanggunggawap ore redaktur ter he pemwuntingreater ter desain gratis other fotograf ter sekretariat other pembuat artikel per ban mia honorarium tim pengelola teknologi ditemani pongaotawooate penanggungjawab uraian opera a50000\| eat webcam web developer pembuat artikel per ear odoratum penyelenggara honorarium penyelenggara ujian tingkat penyusun atau pembuat bahan naskah isi pesan ec" mal pengawasan pemeriksa hasil ujian siswa aka honorarium penyelenggara ujian tingkat penyusun atau pembuat bahan naskah isi tesla maa pengawasan pom pemeriksa hasil ujian siswa bea dal honorarium penulisan butir soal jamoxartounsirsaburameny koma honorarium penyusunan butir soal per butir imngatpeonnarkapatn ota honorarium telaah butir soal tingkat pekan kampar telaah materi soal per butir pem telaah bahasa soal per butir honorarium penyelenggaraan kegiatan jeemiiambanretanmantraam b3i honorarium penceramah ojp dalam hal penceramahojp luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara honorarium pengajar yang berasal dari\| uraian dalam satuan kerja perangkat daerah honorarium penyusunan modul diklat per dao honorarium panitia penyelenggara besa asn dna ama aikatsu sha penanggung jawab kedua wakil ketua b3ri sekretaris atanggeta beamabikatosa 3oha penanggung jawab kedua wakil ketua b3ri sekretaris as0. attanggeta utama didattebih dar 3oha penanggung jawab arkea wakil ketua p3ri sekretaris e00.o00\| anggota ok e0o.oo0\| honorarium tim anggaran pemerintah ("" ostntindonsssssnltnsnlind ben honorarium tim anggaran pemerintah bea fata men besaran honorarium tapi yang bersifat kebijakan setinggi aya sebaga pem sae pembina be pengarah aware wiki demam warta sekretaris setara selatan benar besaran honorarium tapi yang bersifat teknis setinggi bnn koordinat p3i sekretaris uraian angsa pelaksana teknis pelaksana administrasi honorarium sekretariat tim anggaran nini skema t000000 pi pemetaan engga penasehat ib penanggungjawab arema afwarikema eg sekretaris pasi sekeras ekeordnatoe on anggota pelaksana teks i pelaksana administrasi honorarium forum koordinasi pimpinan e22nsdbssdsistossdaniosal agus ange onoraruw saberpung pengendali penanggungjawab b pengarah pembina skema pelaksana ia( wiki ketua pelaksana sekretaris aman kepada bidang ketua pokja pwaarkemapoga sekretaris pokja anggota honorarium tim konsultasi dan pendampingan permasalahan hukum ia penasehat beenasehatih uraian reoramatr akoordnatort kamar pel sekretaris aanegeta pi star teks ii staf administrasi honorarium kelompok ahli pemerintah dal ("sndassdadssnssnliad modi moss ronorarummmpememablud penasehat b\| penanggungjawab ketua fa sekretaris anggota hi pelaksana administrasi (at besaran jasa kantor besaran jasa kantor sebagaiberikut jasa penyebaran surat pemberitahuan per penenang damar bupati.tabanan, sana ind pan ui, komang gede sanjay. non aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat non asn adalah orang pribadi pegawai yang tidak berkedudukan sebagai asjabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat ppt adalah asn pada unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari program sesuai dengan bidang tugasnyaperangkat daerahpbd. honorarium adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada pejabat asn non asn atas peran dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan kegiatan pada masing masing perangkat daerah. tim panitia pelaksana kegiatan yang selanjutnya disebut tim panitia adalah pejabat asn non asn yang ditunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatrencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat tim rkd adalah tim yang dibentuk oleh bupati yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja pemerintah daerah. pejabat pengadaan barang jasa adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagaiunit kerja pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disingkat ukpga adalah unit kerja yang berfungsi melakukan pengadaan barang jasa lingkunganpungutan liar yang selanjutnya disebut pungli adalah penyelenggara pelayanan berupaya untuk mengutip imbalan lain kepada pengguna, luar ketentuan yang berlaku atas penyediaan layanan tertentu. sapu bersih pungutan liar yang selanjutnya disebut saber pungli adalah upaya pemberantasan pungutan liarkementerian lembaga maupun pemerintah daerah. tim saber pungli adalah tim yang dibentuk dan memilik lingkungan pemerintahmbantu ppk pd adalah asn yang bertugas membantu ppk pd untuk meningkatkan efektifitas pelaksanambantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai bendahara pembantu yang memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan bupati. pembantu bendahara adalah asn yang bertugas membantu bendahara untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerahdan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. pengurus barang adalah pejabat atau jabatan fungsionaljabat fungsional umumiaya jasa kantor adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan pengadaan jasa kantor yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. sekretariat tim pelaksana kegiatan adalah asn non asnketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jenis honorarium meliputi: honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium penanggung jawab pengelola barang milik daerah, cc. honorarium pengadaan barang jasa, honorarium perangkat ukpga, honorarium nara, honorarium penyuluh non asn, honorarium rohaniwan, j .: honorarium tapi, honorarium tim rkd, honorarium forum koordinasi pimpinan daerah, honorarium tim saber pungli, honorarium tim konsultasi dan pendampingan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara, honorarium kelompok ahli pemerintah daerah, dan honorarium tim pembina blue. jenis jasa kantor meliputi jasa penyebaran surat pemberitahuan pajak terutang. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: honorarium diberikan kepada: honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada: pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah atau kuasa pa, ppt, ppk pdpembantu bendahara: dan pembantu ppk pd. honorarium penanggung jawab pengelola barang milik daerah huruf diberikan kepada: pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, pengurus barang, dan pembantu pengurus barang, honorarium pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada: pejabat pengadaan barang jasa, kelompok kerja pemilihan pengadaan barang jasa, dan pa. honorarium perangkat ukpga sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada asn, honorarium narasumber membahas moderator pembawa acara panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada: narasumber atau membahas: moderator, pembawa acara: dan panitia: tim pelaksana kegiatan, dan sekretariat tim pelaksana kegiatan. honorarium pemberi keterangan ahli saksi ahli dan berbicara sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada: pemberi keterangan ahli atau saksi ahli, dan asn non asn yang diberi tugas untuk berbicara. honorarium penyuluh non asn sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non asn yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang, honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada: tim penyusunan jurnal, tim penyusunan buletin atau majalah, dan tim pengelola teknologi informasi atau website. honorarium penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud dalam huruf, il. honorarium penulisan butir soal sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada: penceramah,badanbada:dandanbadancial dan atau ekonomi masyarakat. bab pelaporan kepala badan:kecamatan adalah kecamatan kabupaten bandung. camat adalah camat,tingkat ketersediaan dan keamanan tangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhankelola oleh badand jawab kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bandung ketua kepala bidang ketahanan pangan pada badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bandung. sekretaris kepala sub bidang identifikasi infrastruktur dan distribusi pangan, pada badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bandung. anggota unsur badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bandung. unsur bappeda kabupaten bandung unsur bmpd kabupaten bandung. unsur bpbd kabupaten bandung. unsur dinas kabupaten bandung. unsur dinkes kabupaten bandung unsur distanbunhut kabupaten bandung unsur bps kabupaten bandung. unsur bulog sub divre bandung. sekretariat bidang ketahanan pangan pada badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bandung,sampai dengan titik bagi lokasi kelompokwilaydan dengan perum bulog sub divre bandung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
pi, hgapmenuhan hak anak, perlu membentukuskesmas bertugas: memberikan pelayanan medis tahap awal kepada anak korban kekerasan, dan merujuk kasus rumah sakit umum daerah dan layanan lain yang ada kabupaten. unit ppa polres bertugas: menerima pengaduan darianak korban kekerasan,dinas sosial bertugas: menyediakan rumah aman dengan fasilitas yang memadai untuk perlindunganak korban kekerasan:anakncegahan dan penanganan bagian kesatu umum dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, dibentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. tim pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anakanak,sengketa dan advokasi, dan memahami peraturan perundang undangan terkait dengan ketenagakerjaan. masa bakti kepengurusan timtim pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. tim bersifat independen dan mandiri. tim berkedudukan ibu kota kabupaten bandung. bagian ketiga tugas dan fungsi tim berfungsi menerima pengaduan pelaksanaan pencegahan perlindungan nak, baik secara tertulis maupun secara lisan. tim bertugas mencari, mengumpulkan dan menganalisa data informasi sesuai pengaduan yang diterima. mendorong dinas terkait untuk segera menyelesaikan masalah perlindungan anakanak bab pembiayaan pembiayaan atas pelaksanaan pelayanan terpadu bagi anak korban kekerasan untuk pencapaian target sesuai spm bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dibebankan pada apbd, apbn dan sumber lain yang sah. biaya yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian targetgemen, serta pengembangan pemerintah kabupaten pada apbdenuhan hak anakanakjumlah bagian kedua tujuan dan fungsi pencegahan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap anak bertujuan untuk: menjamin pemulihan hak anak korban kekerasan, memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadapanakrlindungan kasus kekerasan terhadap anak mempunyai fungsi: pemulihan psikososial dan spiritual, fisik bagi anakanakanak:bab pencegahan dan penanganan pencegahan dan perlindunganakanak, cc. penyuluhan tentang hak hak anak, melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi mas: dan pengaktifan lembaga lembaga kemasyarakatan yang ada. pencegahan dan perlindungrlindunganak korban tindak kekerasan dalam bentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. pelayanan terpadu terhadaperah dan dinas sosial, dan, perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan dan anakdan perlindungan anak.anak korban kekerasan saling berkoordinasi dan bekerjasama ditim pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sendirianak terdiri dari p2tp2a, bidang perlindungan perempuan dan anak pada dp2kbp3a, unit ppa polres, rumah sakit umum daerah, dinas kesehatan khususnya puskesmas, dinas pendidikan, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial pada dinas sosial, pekerja sosial relawan, ulama serta lembaga nonpemerintah. tim pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anaanak.cc. mengatur terbitnya administrasi korban, mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadaptim pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak lainnya dalam pelayanan anak korban kekerasan. bagian kedua tugas dan wewenang bidang perlindungan anak bertugas: merumuskan kebijakan teknis dibidang layanan terpadu perlindungan anak, melakukan sinkronisasi program dengan skpd dan unit pelaksana teknis lainnya dinas sosial, dinas kesehatan, dp2kbp3aanak. rumah sakit umum daerah bertugas: menyediakan ruang khusus bagi pelayantim pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dilakukan tanpa dipungut biaya, dan surat keterangan sakit kepada anak korban kekerasancamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkatasahan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten asahan setelah dikurangi dana alokasi khusudrencana. masa jabatan kepala desa adalah (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. hari adalah hari kerja. bab maksud, tujuan, prinsip dan asas maksud pemerintah daerah memberikan add kepada desa adalahdandd digunakan secara hemat, terarah, terkendali dan dikelola dalam masa (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal januari sampai dengan desember. bab iii tata cara pembagiancctujuh puluh keseratus):, bobot jumlah luas wilayah sebesar (sepuluh keseratus), bobot jumlah penduduk miskin sebesar (lima keseratus), dan bobot indeks kesulitan geografis ikg) sebesar 15x (lima belas keseratus(ad min dp) yad min yssiltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa yad nilai hadiah yad dap min da) z1) z2)bab tata cara penggunaan bagian kesatu umum penggunaan add dapat digunakan untuk membiayai kegiatan padrioritas belanja penggunaan add sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kewenangan desa dan kemampuan keuangan desa serta harus tertuang dalam dokumen perencanaan desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. bagian kedua bidang penyelenggaraan pemerintahan desa prioritas belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikutdan atau sub bidang pertanahan. paragrarioritasbagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dar: penyediaan operasional bpd penyediaan tunjangan bpd, penyediaan penghasilan staf bpd, rapat rapat (alat tulis kantor, makan minumukun tetangga rukun warga, penyediaan insentif operasional operator desa, dan atausaran belanja penyediaan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf ditetapkan dalam keputusan bupati. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diberikan setiap bulannya. penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dianggarkan setiap bulannya dan disetor rekening badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemberian penghasilan tetap kepala desa atau perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf tidak dibayarkan dalam hal kepala desa atau perangkat desa berstatus sebagai pegawai negeri sipil kecuali sedang dalam cuti diluar tanggungan negara termasuk penjabat kepala desa. penyediaan tunjangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas tunjangan kinerja, tunjangan disiplin, cc. tunjangan hari raya, dan tunjangan purna bhakti. penyediaan tunjangan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas tunjangan kinerja, tunjangan disiplin, dan cc. tunjangan hari raya. tunjangan kinerja dan tunjangan disiplin bagi kepaladihitung secara proporsional dengan mengacu kepada peraturan bupati tentang manajemen perangkat desa. penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. pembayaran tunjangan purna bhakti bagi kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. tunjangan purna bhakti bagi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling banyak (lima) kali penghasilan tetap kepala desa, yang dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan pada saat kepala desa akan memasuki akhir masa jabatannya. paragraf sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa prioritas kegiatan pada sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri daricc. pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung prasarana kantor desa, pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran pemerintahan, pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung prasarana balai pertemuan desa, pembangunan rehabilitasi plang kantor desa bpd lembaga kemasyarakatan, pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung prasarana kantor bpd desa lembaga kemasyarakatan desa, dan atau lain lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa. paragraf sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan prioritas kegiatan pada sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri darimetaan,pendataan dan analisis potensi desa secara partisipatif: dan atauparagraf sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan prioritas kegiatan pada sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa pembahasan apb des musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa pra musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa), cc.dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan kepala desa antar waktu, m.dukungan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, dan atau lain lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan. paragraf sub bidang pertanahan prioritas kegiatan pada sub bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri daribiaya ganti rugi pembelian tanah oleh pemerintah desa, dan atau lain lain kegiatan sub bidang pertanahan. bagian ketiga bidang pelaksanaan pembangunan desa prioritas belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut, dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral, dan atau sub bidang pariwisata. hasil belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada dicatat sebagai aset desa. paragraf sub bidang pendidikan prioritas kegiatan sub bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri darij . honor guru mengaji atau sebutan lain, dan atau lain lain kegiatan sub bidang pendidikan. besaran honor guru mengaji atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dalam keputusan bupati. paragraf sub bidang kesehatan prioritas kegiatan pada sub bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri daratau lain lain kegiatan sub bidang kesehatan. besaran insentif kader posyandu pada penyelenggaraan posyandu sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dalam keputusan bupati. paragraf sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang prioritas kegiatan pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari pemeliharaan jalan desa termasuk insentif petugas pekerjaan umumatau lain lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. besaran insentif petugas pekerjaan umum desa sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dalam keputusan bupati. paragraf sub bidang kawasan permukiman prioritas kegiatan pada sub bidang kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dariooatau lain lain kegiatan sub bidang kawasan pemukiman. paragraf sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup prioritas kegiatan pada sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dariatau lain lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup. paragraf sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika prioritas kegiatan pada sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri daridan atau lain lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika. paragraf sub bidang energi dan sumber daya mineral prioritas kegiatan pada sub bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dariatau lain lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral. paragraf sub bidang pariwisata prioritas kegiatan pada sub bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dariatau lain lain kegiatan sub bidang pariwisata. bagian keempat bidang pembinaan kemasyarakatan desa prioritas belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan atau sub bidang kelembagaan masyarakat. paragraf sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat prioritas kegiatan pada sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dariatau lain lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. paragraf sub bidang kebudayaan dan keagamaan prioritas kegiatan pada sub bidang kebudayaan dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri darierian insentif bagi bilal mayit, dan penggali kubur, biaya operasional tim iman dan tawa desa, dan atau lain lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan. besaran pemberian insentif bagi bilal mayit, dan penggali kubur sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dalam keputusan bupati. paragraf sub bidang kepemudaan dan olah raga prioritas kegiatan pada sub bidang kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dariatau lain lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga. paragraf sub bidang kelembagaan masyarakat prioritas kegiatan pada sub bidang kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pembinaan lembaga adat, pembinaan lkd lpm lpml termasuk honor insentif pengurus lpm, pembinaan pkk termasuk honor insentif pengurus pkk, pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, dan atau lain lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat. besaran honor insentif pengurus lpm dan pengurus pkk sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan dalam keputusan bupati. bagian kelima bidang pemberdayaan masyarakat desa prioritas belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikutdan menengah umkm), sub bidang dukungan penanaman modal, dan atau sub bidang perdagangan dan perindustrian. paragraf sub bidang kelautan dan perikanan prioritas kegiatan pada sub bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri darilain lain), pelatihan bimbingan teknis pengenalan tekonologi tepat guna untuk perikanan darat nelayan, dan atau lain lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan. paragraf sub bidang pertanian dan peternakan prioritas kegiatan pada sub bidang pertanian dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri darmberian insentif petugas penjaga pintu air p3a): dan atau lain lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan. besaran pemberian insentif petugas penjaga pintu air p3a) sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dalam keputusan bupati. paragraf sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa prioritas kegiatan pada sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri daridan atau lain lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa. paragraf sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga prioritas kegiatan pada sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dariatau lain lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. paragraf sub bidang koperasi, usaha mikro dan menengah umkm) prioritas kegiatan pada sub bidang koperasi, usaha mikro dan menengah umkm) sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dariatau lain lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah umkm). paragraf sub bidang dukungan penanaman modal prioritas kegiatan pada sub bidang dukungan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri daridan atau lain lain kegiatan sub bidang dukungan penanaman modal. paragraf sub bidang perdagangan dan perindustrian prioritas kegiatan pada sub bidang perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri daridan atau lain lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian. bagian keenam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa prioritassebagai berikut sub bidang penanggulangan bencana, sub bidang keadaan darurat, dan atau sub bidang keadaan mendesak. paragraf sub bidang penanggulangan bencana prioritas kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu penanggulangan bencana. paragraf sub bidang keadaan darurat prioritas kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu keadaan darurat. paragraf sub bidang keadaan mendesak prioritas kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu keadaan mendesak. bab penyaluran alokasi dana desa bagian kesatu tahapan penyaluranari rekening kas desa kepada pihak ketiga dilakukan dengan cara pembayaran penghasilan tetap dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas desa rekening kepala desa atau perangkat desa, pembayaran iuran jaminan sosial dilakukan dengan pemidahbukan dari rekening kas desa rekening penyedia jaminan sosial, dan pembayaran atas pengadaan barang dan atau jasa diutamakan pemindahbukuan dari rekening kas desa rekening penyedia barang dan atau jasa. bagian kedua mekanisme penyaluran penyaluran add dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana anggaran kegiatan yang telah disusun. penyaluran add dilakukan paling cepat bulan januari tahudilakukan dengan ketentuan: penyaluran add untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kinerja, dan tunjangan disiplin dilakukan setiap bulan mulai bulan januari tahun berjalan, penyaluran add untuk pembayaran tunjangan hari raya bagi kepala desa dan perangkat desa dilakukan paling lambat (tujuh) hari sebelum pelaksanaan cuti bersama hari raya idul fitri sebagaimana yang tertuang didalam dokumen apb desa, dan penyaluran add untuk pembayaran selain yang dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan melalui mekanisme uang persediaan dan ganti uang yang dilakukan mulai bulan januari tahun anggarahuruf dilakukan dengan ketentuan: bulan januariulan februari sampai dengan desember (bila ada terjadi perubahan perangkat desa), laporan ketatausahaan keuangan desa bulan sebelumnya melalui aplikasi siskeudes (hardcore dan softcopy), dan dokumen hasil evaluasi terkait laporan penyaluran kepada penghasilan tetap, tunjangan kinerja, tunjangan disiplin dan pembayaran iuran jaminan sosial dari camat. penyaluran add sebagaimana dimaksud pada huruffoto copy apb desa tahun anggaran berjalan, d. penyaluran add sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan ketentuan uang persediaan disalurkan mulai bulan januari tahun anggaran berjalperaturan desa tentang laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa tahun anggaran sebelumnya dan surat evaluasi dari camat, dalam hal pengajuan dilakukan antara bulan januari sampai dengan bulan juni tahun anggaran berjalan,esaran uang persediaan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan menggunakan rumus (add a b) keterangan add alokasi dana desa setiap desa, jumlah penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, jumlah penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, ganti uang disalurklaporan realisasi penggunaan add paling banyak selain pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kinerja, tunjangan disiplin pembayaran iuran jaminan sosial dan tunjangan hari raya, laporan semester pertama tahun anggaran berkenaan dalam hal pengajuan dilakukan pada bulan agustus tahun anggaran berjalan. (bila terdapat perubahan)dan rekening koran kondisi terakhir. penyaluran add sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara menyampaikan dokumen secara langsung, atau menyampaikan dokumen melalui surat elektronik. bupati c.g kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten asahan melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dan kebenaran dokumen pengajuan add yang disampaikan kepala desa. hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pengajuan add yang disampaikan kepala desa sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam lembar hasil verifikasi. dalam hal dokumen pengajuan add dinyatakan lengkap maka bupati asahan c.g kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten asahan menyampaikan surat pengantar pengajuan pencairan add kepada kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten asahan. bupati c.g kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten asahan dapat menunda pencairan add dalam hal kepala desa belum menyampaikan permohonan pencairan add beserta kelengkapannya pada setiap permohonan. bupati c.g kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten asahan dapat menyalurkan add yang ditunda sebagaimana dimaksud pada dalam hal kepala desa telah menyampaikan permohonan pencairan add beserta kelengkapannya pada setiap permohonan. bab penggunaan selisih lebih penggunaan anggaran (siapa) dalam hal terdapat lpa add tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk menutupi kekurangan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari add pada tahun anggardaerah adalah kabupaten asahan. halaman daaparatur negara selain sebagaimana dimaksud pada juga terdiri atasyaitu cuti luar tanggungan negara, atau halaman darihalaman darihalaman dari pns dan calon pns yang bekerja pada instansi daerah, ppp yang bekerja pada instansi daerah, halaman dari bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pimpinan padalau namanya laizin ganggucontoh contoh format dalam penyelenggaraan izin gangguan format permohonan izin gangguan nomor kepada lampiran yth. bupati pati perihal cg. kepala kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten pati di pati dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini: nama lengkap .oooooooetteenllannnna kebangsaan kanananananananananana nana anna pekerjaan kanannaananaana naa alamat rumah ooh mengajukan permohonan atas kertas bermaterai rp. yang bermaksud untuk: mendirikan bangunan baru melimpahkan hak memindahkan perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut nama perusahaan bonnaanananannananaana aan nama pemilik perusahaan bonnaanananannananaana aan bentuk perusahaan perorangan c.v p.t n.v fa. jenis usaha bedaananananannanann aan tgl. ijin lama ijin tempat usaha tgl. . nomor . ena ijin usaha tgl. . nomor letak perusahaan lama) kanananananananana nana ana letak perusahaan baru) atas tanah milik . status tanah . luas# ll. luas bangunan. jj.m2 . j.iww. kecamatan penaananaeaananeeee kabupaten pati. batas batas perusahaan sebelah utara bedaananananannanann aan sebelah timur bonnaanananannananaana aan sebelah selatan bedaananananannanann aan sebelah barat bedaananananannanann aan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari para tetangga yang diketahui kepala desa dan camat. gambar kasar dengan ukuran ukurannya diketahui oleh kepala desa dan camat. bukti pemilikan tanah foto copy sertifikat atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah. surat pernyataan pelimpahan yang diketahui oleh kepala desa foto copy ktp ijin h.o. lama asli) dok. ukl upl spl. rekomendasi mantri tani kecamatan (untuk penggilingan padi baru) foto copy akte pendirian akte notaris foto copy ijin membuat bangunan imb) kemudian atas kebijaksanaan bapak akan terkabulnya permohonan kami, tak lupa diucapkan terima kasih. kepala desa kelurahan. pemohon materai rp. mengetahui camat . nip. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bertanda tangan bawah inikami tersebut diatas adalah para tetangga yang berdekatan dengan tempat usaha .milik sdr. dengan ini menyatakan setuju dan tidak keberatan atas berdirinya usaha tersebut sepanjang pemiliknya sanggup menaati peraturan dan petunjuk dari yang berwenang. demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami tanda tangani tanpa ada paksaan dari pihak lain dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan mestinya. kami yang menyatakan mengetahui kepala desa kelurahan. camat. gambar kasar tempat usaha yang membuat, mengetahui kepala desa kel. . j. camat. format permohonan perubahan izin pati, perihal permohonan perluasan kepada izin tempat usahrluasan izin gangguan tempat usaha. . jecuuu.atas nama . denanananananaaaaa terletak desa. io. kecamatan . kab. pati, yang semula . menjadi. m3. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan izin gangguan yang asli foto copy ktp foto copy sertifikat tanah. demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. hormat kami, cc. format permohonan pengalihan izin gangguan pati, perihal permohonan pengalihan kepada izin gangguanngalihan izin gangguan tempat usaha .iieeeeeekkk atas nama keananananananannnanaaaa terletak desa .ingin kecamatan. kab. pati, diganti menjadi kanaaaannnnaannnna anna atas nama dna karenakan pindah pemilik ganti nama (perusahaan atau pemilik). sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan sertifikat izin gangguan asli foto copy ktp kedua belah pihak surat pernyataan kedua belah pihak. demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. hormat kami, pati, perihal permohonan pelimpahan izin kepada gangguan karena meninggal dunilimpahan izin gangguan tempat usaha .iieeeeeekkk atas nama penananananaaaannnaaaaa terletak desa. kecamatan. kab. pati, diganti menjadi kanaaaannnnaannnna anna atas nama dna karenakan pemilik lama meninggal dunia. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan sertifikat izin gangguan asli nomor . tanggal. foto copy ktp foto copy surat kematian dilegalisir foto copy kartu keluarga dilegalisir surat keterangan ahli waris dari kepala desa. demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. hormat kami, format berita acara pemeriksaan berita acara pemeriksaan izin gangguan tempat usaha . desa kelurahan . kabupaten pati atas nama sensasanaman. desa kel. rt. rw. kecamatan ke. kabupaten kota. bertindak untuk dan atas nama . pada harian.tanggal.yang bertanda tangan dibawah ini tim teknis perizinan kabupaten pati, berdasarkan keputusan bupati pati tanggal maret nomor telah bersama sama memeriksa permohonan sdr.bertempat tinggal desa kelurahan . kecamatan. kabupaten kota.yang bermaksud untuk mendirikan memperbaharui. memindahkan tempat usaha.terletak desa kelurahan . kecamatan. kabupaten pati dengan hasil sebagai berikut: persyaratan administrasi lengkap tidak lengkap bahwa tempat usaha tersebut terletak diatas tanah milik. tersebut hm hgb persil .seluas. m2, dengan status turut desa kelurahan . kecamatan . kabupaten patitempat usaha tersebut mempunyai keadaan luas tempat usaha bangunan kerangka dinding atap lantai keadaan perusahaan perusahaan beri nama bentuk usaha saluran air kotor limbah ventilasi alat pemadam kebakaran jumlah tenaga kerja laki laki. orang perempuan. orang jenis produk bahwa usaha tersebut menggunakan peralatan: bahwa tetangga terdekat menyatakan keberatan tidak keberatan atas didirikannya usaha tersebut. bahwa selama menjalankan aktivitas usahanya tidak pernah mendapatkan reaksi keberatan keberatan dari masyarakat sekitar baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. bahwa tempat usaha tersebut akan diatur dan dijaga kebersihan, ketertiban dan keamanan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan. bahwa tidak ada hal hal yang mungkin dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan berupa apapun dari rumah rumah atau persil persil tetangganya. bahwa pemohon izin sanggup membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. atas dasar hasil pemeriksaan tersebut agar permohonan sdr i. tersebut kabulkan ditolak. demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. dibuat pati pada tanggal: yang memeriksa: pengusaha yang diperiksa format kutipan turunan izin gangguan izin gangguan kutipan keputusan kepala kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten pati nomor tanggal februari kepala kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten pati membaca menimbang mengingat memutuskan menetapkan pertama memberikan lin gangguan tempat usaha kantor dea. kecamatan kabupaten pati nam lo, bertindak untuk dam sea mama sari iin gangguan tempat usaha kantor uu. sebagaimana dimaksud dictum pertama keputusan iri terkuak diatas tanah milk sem seluas . m2, dangan luas tempat usaha. (m3 dea. kecamatan . kabupaten peti dengan bates batas sebagai berikut: sebelah utara sebelah timur en sebelah selatan nno mi sebelah barat banana m ai ketika dalam pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud dictum pertama, keputusan ini pemegang lin berkewajiban memasang kutipan keputusan ini, ditempat usahanya pada sempet yang mudah dilihat umum dan sman. memasang papan nama perusahaan yang mudah dilihat umum dengan mencantumkan nomor dan tanggal keputusan ini. senantiasa menjaga kebersihan tempat usahanya beserta lingkungannya. mempunyai tabung pemadam kettakarari. menjaga jangan sampai timbul polusi (pencemaran) yang dapat mengganggu keempat dalam waktu (bgs) bulan sebelah keputusan ini diterima, perusahaan harus memulai kegiatan usahanya. kelima ika kerena sesuatu hel usaha tersebut tidak melakukan kegiatan usahanya sama sekali berhenti, maka pemegang lin segera melaporkan kepada kantor pelayanan poin terpadu kabupaten pati. keenam keputusan iin gangguan ini bedak selama perusahaan masih beroperasi sesuai dengan peruntukannya, dan wajib melakukan daftar ulang setiap (ima tahun sekali bagi yang wajib amdal dan tiga tahun sekali bagi yang tidak wajib amdal ketujuh nabila dikemudian hari ternyata terdapat pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dictum ketiga keputusan ini, maka dapat mengakibatkan dicabutnya keputusan izin gangguan ini dan semua kerugian yang terjadi akibat pelanggaran dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang lin. kedelapan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. kutipan keputusan diadakan kepada yang berkepentingan untuk dikata dari dipergunakan sebagaimana mestinya. turunan dsb: disarnpaikari kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan pindahkan kepada tersebut kepala kantor pelayanan perjeiman terpadu kabupaten pati untuk kutipan yang sah sesal dengan aslinya kasubbag tata usaha salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum bupati pati, siti subcats, sh, haryanto penata tingkat nip(pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan perizinan kepada kepala kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten pati,bupati blora peraturan bupati blora nomor 12a tahun tentang ketentuan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat umum kabupaten blora tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati blora, menimbang bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian program jaminan kesehatan masyarakat umum kabupaten blora tahun dapat berdaya guna, berhasil guna dan berjalan sesuai ketentuan perundang undangan, perlu mengatur ketentumelalui kepala dinas kesehatan dengan tembusan kepala bappeda dan kepala dppkad. bab vii ketentuan lain lain dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat umum bupati melakukan kerjasama dengan penyelenggara penjamindalam hal pembiayaan atas penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada tidak dimanfaatkan atau terjadi sisa lebih pagu anggaran siapa), maka biaya dimaksud harus disetor kepada kas daerah oleh penyelenggara penjaminan. bab vii ketentuan penutup peraturan bupati blo12a sesuai dengan aslinya kepala bagian huk tda kabupaten blora akhmad idar ali, sh. mh. nipbab ketentuan umum dalam peraturan bupati blorablora. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten blorkan pengesahan pejabat yang berwenang. perangkat desa adalah merupakan kelengkapan pemerintah desa yang mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya dan bertanggungjawab kepada kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun yang masing masing disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. pelayanan kesehatan dasarkabupaten. pemberi pelayanan kesehatan pertama yang selanjutnya disebut ppk adalah utd puskesmas dan jaringannya merupakan unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat suatu wilayah kerja. pemberi pelayanan kesehatan lanjutan yang selanjutnya disebut ppk adalah rumah sakit pemerintah daerah merupakan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan pelayanan spesialistik yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan baik rawat jalan maupun rawat inap kepada peserta suatu wilayah kerja. rawat jalan tingkat pertama yang selanjutnya disebut jtp adalah pelayanan kesehatan dasar untuk berobat jalan yang dilakukan oleh ppk rawat jalan tingkat lanjutan yang selanjutnya disebut rtl adalah pelayanan kesehatan spesialistik untuk berobat jalan yang dilakukan oleh ppk untuk keperluan observasi, diagnosis dan pengobatan. rawat inap tingkat pertama. rawat inap tingkat lanjut baik melalui surat perintah rawat inap ppk maupun unit gawat darurat. jaminan kesehatan adalah jaminan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. program jaminan kesehatan masyarakat umum kabupaten blora tahun yang selanjutnya disebut jaminan kesehatan masyarakat umum adalah jaminan kesehatan yang diperuntukan bagi kepala desa dan perangkat desa yang belum memiliki jaminan kesehatan. iuran adalah besarnya iuran yang dibayar oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat umumrite, dan rite yang berpedoman pada pho yang berlaku. daftar dan plafon harga obat yang selanjutnya disebut pho adalah daftar obat dengan nama generik dan nama dagang serta plafon harganya yang merupakan pedoman dan penyediaan dan pemberian obat bagi peserta. bab maksud dan tujuan program jaminan kesehatan masyarakat umum dimaksudkan untuk memberikan jaminan biaya pelayanan kesehatan ppk dan ppk bagi kepala desa dan perangkat desa yang tidak memiliki jaminan kesehatan. tujuan memberikan jaminan biaya pelayanan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa adalah meringankan beban biaya pelayanan kesehatan bagi yang tidak memiliki jaminan kesehatan, dan sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan jaminan pelayanan kesehatan ppk dan ppk ii. bab iii prinsip penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat umum diselenggarakan dengan prinsip: pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan, pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, efisien, transparan, dan akuntabilitas. bab peserta program jaminan kesehatan bagian kesatu ketentuan persyaratan peserta program jaminan kesehatan masyarakat umum adalah semua kepala desa dan perangkat desa kabupaten blora yang tidak memiliki jaminan kesehatan. untuk memperoleh jaminan kesehatan sebagaimana pada harus memenuhi kelengkapan persyaratan yang terdiri dari: surat permohonan sebagai peserta, foto kopi keputusan bupati tentang pengangkatan peserta sebagai kepala desa dan perangkat desa yang masih berlaku, dan cc. surat pernyataan kepala desa dan perangkat desa yang bersangkutan benar benar tidak mempunyai jaminan kesehatan. bagian kedua kartu peserta setiap peserta program jaminan kesehatan masyarakat umum diberikan kartu peserta sebagai identitas dan bukti kepesertaan program jaminan kesehatan masyarakat umum. kartu peserta sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh penyelenggara penjaminan dengan ketentuan (satu) kartu untuk (satu) orang peserta program tersebut yang telah lengkap dengan nama dan alamat yang jelas (by name address). kartu peserta sebagaimana dimaksud pada diterbitkan berdasarkan keputusan bupati. bab penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagian kesatu umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan masyarakat umumppk meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama jtp), pelayanan rawat inap tingkat pertama rite), pelayanan gawat darurat. pelayanan kesehatan lanjutan ppk ii, meliputi pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan rtl), pelayanan rawat inap tingkat lanjutan rite), pelayanan gawat daruratppk peserta jaminan kesehatan masyarakat umum harus menunjukan kartu peserta jaminan, memenuhi kelengkapan persyaratan berupa foto kopi kartu peserta jaminan kesehatan masyarakat umum, foto kopi kartu tanda pendudukdalam hal menurut indikasi medis peserta memerlukan pelayanan pada tingkat lanjut, maka ppk wajib merujuk peserta program jaminan kesehatan masyarakat umum ppk ii. paragraf pelayanan kesehatan lanjutan peserta program jaminan kesehatan masyarakat umum yang memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dirujuk dari ppk ppk secara berjenjang dengan membawa kartu peserta jaminan jaminan kesehatan masyarakat umum dan surat rujukan yang ditunjuk sejak awal serta dilengkapi persyaratan sebagai berikut foto kopi kartu peserta jaminan, dan foto kopi kartu tanda penduduk.ii. dalam keadaan gawat darurat, pelayanan kesehatan lanjutan oleh ppkinan kesehatan masyarakat umum terdiri dari pelayanan kesehatan dasar ppk meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama jtpberian obat dengan obat generik, konsultasi gizi, asuhan keperawatan, dan pemberian surat rujukan, bila diperlukan. pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama rite) penanganan gawat darurat, perawatan pasien rawat inap (termasuk akomodasi dan makan pasien termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang, tindakan medis yang diperlukan, pemberian obat dengan obat generik, pelayanan gawat darurat, persalinan untuk kelahiran anak (satu) dan (dua). pelayanan kesehatan lanjutan ppk pelayanan kesehatan rawat jalan rujukan tingkat lanjutan rtl) konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter umum spesialis, laboratorium penunjang diagnostik, tindakan medis kecil dan sedang, pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut atau tambal lanjutan, pemberian obat mengacu formularium pho, rehabilitasi medik, dan konsultasi gizi. pelayanan kesehatan rawat inap rujukan tingkat lanjut rite) klas iii, konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan oleh dokter spesialis, tindakan medis yang diperlukan, pemberian obat mengacu formularium pho, pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya (radiologi, ekg, dan usg), pelayanan darah, operasi kecil dan sedang, pelayanan rehabilitasi medis, perawatan intensif (icu, iccu, picu, nica, pacu, hcu), bahan dan alat kesehatan habis pakai, pelayanan gawat darurat, persalinan untuk kelahiran anak (satu) dan (dua). jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam program jaminan kesehatan masyarakat umum meliputi peserta yang tidak berhak, tidak sesuai dengan prosedur, cc. pelayanan kosmetik, pelayanan yang bertujuan untuk memiliki anak, pelayanan yang tidak berdasarkan indikasi medis, pelayanan diluar wilayah kabupaten blora, general check up, protests gigi tiruan, pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi, pengobatan alternative, kecelakaan lalu lintas: hiv aids, imunisasi, cuci darah haemodialisa, oo. intra okular lens (lol), pen plate, screw ortopedi stent urologi), stent arteri jantung), shuntegiatan bakti sosial, kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset). pelayanan canggih, dan kejadian sakit akibat tanggap darurat bencana alampk atau peraturan bupati yang mengatur mengenai tarif pelayanan kesehatan pada ppkppk ii. bab tata laksana pendanaan program jaminan kesehatan masyarakat umum bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaraninan kesehatan masyarakat umudinas kesehatinan kesehatan masyarakat umum dilaksanakan secara berkala oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh bupati.
peraturan bupati tangegerang, menimbang bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai pelaksanaan huruf dan peraturan daerah kabupaten tangerang nomor tahun tentang pajak daerah, dipandang perlu menetapkan peraturan bupati tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kabupaten tangehak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tancara penentuan besarnya npoptkp bpt memutuskan menetapkan peraturan bupati tangerangdanyek pajak. surat tagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat stb adalah untuk surat untuk melakukantambahanjumlah pajaknihil yang selanjutnya disingkat skintetapan pajak daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat sebab adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang telah bayar lebih besar dari jumlah yang. bab objek dan subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (lnggabungan usaha, peleburan usaha: il. pemekaran usaha hadiah hasil lelang non eksekusi atas satu objek pajak yang bukan merupakan jumlah yang dipecah pecah. tarif bpt ditetapkan sebesar (lima per seratus) (dl) besaran pokok bpt yang terutang dihitung dengan cara mengalikan oknumoknumjl) saat terutang pajak atas perolehan hak bpt ditetapkan untuk jual beli adalah sejak tanggal buat dan ditandatangani akta dan atau sejak ditandatanganinya akta perikatan, tukar menukar adalah sejak tanggal buat dan ditandatangani akta, hibah adalah sejak tanggal buat dan ditandatangani akta, hibah wasiat adalah sejak tanggal oknum adalah sejak tanggal buat dan ditandatangani akta, pemisahanbuat dan ditandatangani akta, peleburan usaha adalah sejak tanggal buat dan ditandatangani akta, m.pemekaran usaha adalah sejak tanggal buat dan ditandatangani akta: hadiah adalah sejak tanggal buat dan ditandatangani akta, bab penetapan, tata cara pembayaran, dan penelitian bagian pertama penetapgian . bagian kedua tata cara pembayarpenelitian validasikpp pratama, dkp dan spot pajak bumi dan bangunan pbb). langkah. langkah langkah dalam melaksanakan validasi penelitian ssd bpt langkah menerima berkas permohonan validasi penelitian ssd bpt dengan persyaratan sebagai berikut mengisi formulir ssd bpt, foto copy identitas wajib pajak ktp), foto copy npp (bila ada), foto copy spot dan stats struk atm lunas pembayaran pbb lima) tahun terakhir dan memiliki tunggakan (lima) tahun terakhir. langkah yang harus dilakukan petugas untuk validasi penelitian ssd bpt adalah memberikan nomor registrasi formulir ssd bpt yang terdapat pada sisi kanan atas formulir ssd bpt, dan mencatat data dalam buku register. pemberian nomor registrasi diberikan berdasarkan nomor urut permohonan, dengan struktur kodifikasi sebagai berikut kode bulan s d nomor urut permohonan (lima) angka dimulai dengan kode loket yang terdiri dari untuk kode pelayanan pada dinas pendapatan daerah, untuk kode pelayanan pada kpp pratama kosambi, untuk kode pelayanan pada kpp pratama tigaraksa. contoh bulan nomor urut registrasi kode loket pelayanan. mencocokkan nop yang dicantumkan dalam ssd bptterakhir, mencocokkan nop bumi dan bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam ssd bpt dengan nop bumi dan bangunan per meter persegi pada dkp basis data pbb, meneliti kebenaran penghitungan bpt yang meliputi komponen nilai perolehan objek pajak pop): nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak npoptkp), tarif. pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya bpt yang terutang, besarnya bpt bila ada. langkah. langkah penghitungan pembayaran bpt telah sesuai dengan rumus sebagai berikut pop npoptkp tarif npoptkp ditentukan sebesar rp. npoptkp ditentukan sebesar rp. untuk waris dan hibah wasiat. langkah apabila langkah dan telah dilakukan, maka selanjutnya formulir ssd bpt dan laporannya dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran bank jabar banten. langkahserta formulir ssd bpt lembar dan akformulir ssd bpt lembar dan disimpan oleh bank sebagai bukti pembayaran bahan pelaporan. langkah petugas loket pelayanan bpt didenda menandatangani dan membubuhi tanggal serta stempel pada formulir ssd bpt lembar dan kolom bagian bawah yang telah tersedia. langkah7 mengarsipkan formulir ssd bpt lembar beserta persyaratannya sebagai bahan laporan. langkah mengembalikan formulir ssd bpt lembar dan yang telah divalidasi kepada pemohon untuk selanjutnya oleh pemohon diberikan kepada lembar untuk wajib pajak, lembar untuk plat notaris sebagai arsip, lembar untuk kepala kantor pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran. langkah membuat rekapitulasi penerimaan harian untuk dilaporkan kepada koordinator bidang pembukuan pelaporan. bab pembayaran dan penyetoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bptkas daerah atau bank persepsitukar menukar,hibah,pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha dan hadiah. dilakukan pendaftaran hak oleh pejabat pertanahan dalam hal waris dan hibah wasiat. ditunjuknya pemegang lelang dalam hal lelang.. putusan pengadilan m,mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal pelaksanaan putusan hakim. terdiri dari (enam) rangkap yaitusebagai laporan dinas pendapatan daerah. formulir ssd disediakan plat notaris, kantor lelang, kantor pertanahan, utd, tempat pembayaran bpt, dan tempat lain yang ditunjuk oleh kepala dinas pendapatan daerah. wajib pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh ssd lembar ke ssd lembar ke disimpan oleh plat notaris sebagai arsip.tempat pembayaran bpt mengirimkan ssd lembar ke dinas pendapatan daerah sebagai laporan, ssdn pengelolaan keuangan. penyampaian ssdendiri, pada saat tanggal jatuh tempo maka dinas memberikan sanksi administratif sebesar rp. (seratus ribu rupiah) kepada wajib pajak. bentuk formulir dan petunjuk pengisian ssd adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan kepala daerah ini. bab angsuran dan penundaan pajak yang masih harus dibayar dalam surat tagihan pajak stp), surat ketetapan pajak kurang bayar skpd), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah dalam hal permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam disetujui, kecuali surat tagihan pajak stp), wajib pajak dikenaikantor pelayanan pajak, kecuali apabila kepala kantor pelayanan pajakkantor pelayanan pajak atas namkantor pelayanankepala daerahkepala daerah bab vii pelaporan (l) pejabat pembuat akta tanah,kabupaten tangerang paling lambat pada tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. laporan sebagaimana yang dimaksud pada terdiri darisurat keterangan setoran bpt dari bank penerima. . jl)bupati ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakubbab xii ketentuan bagi pejabat (l)bpt menyerahkan bukti pembayaran pajak. bukti pembayaran bpt sebagaimana dimaksud pada dan harus disertai dengan surat keterangan setoran bpt dari bank penerima. bab xing: hid biaydengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukamara, menimbang:: bahwa terhadap barang milik daerah berupa bangunan yang telah diserahkan kepada perseroan terbatas bank perkreditan rakyat artha sukma perseroan) sebagai penyertaan modal, terdapat perbedaan dengan hasil, sehinggatelah melakukan penyertaan modal kepada bpr artha sukma sejahtera sebesar rp. (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tigad. bpr artha sukma sejahtera, tahun anggaran sebesar rp. (satu milyar rupiah)empat milyar sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiahdansar kepada pt. bpr artha sukma perseroan) berupa tanah sebesar rp. (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah): bangunan sebesar rp. (satu milyar seratus delapan belas juta dua ratus dua ribu rupiah), dan uang sebesar rp. (delapan belas milyar rupiah). pemenuhan penambahan penyertaan modal dasar berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf dengan rincian sebagai berikut tahun anggaran sebesar rp. (empat milyar rupiah): tahun anggaran sebesar rp. (empat milyar rupiah): tahun anggaran sebesar rp. (empat milyar rupiah), tahun anggaran sebesar rp. (empat milyar rupiah): tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar rupiah): total penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dan sebesar rp. sembilan belas milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah). pemenuhan modal dasar pemerintah kabupaten sukamara kepada bpr artha sukma perseroan) sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan penambahan penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam maka jumlah keseluruhan penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. bpr artha sukma perseroan) menjadi sebesar rp. (empat puluh enam milyar tujuh ratus delapan juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiahpenjelasan umumberupa bangunan yang tertuang dalam peraturan daerah kabupaten sukamara nomor tahun belum berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang diberikan kewenangan sesuai peraturan perundang undangan. dengan adanya terdapat selisih atas nilai bangunan yang dicantumkan sebagai penyertaan modal sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadapii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten sukamara nomor
tagarolahraga selenggarakan keolahragaan, perlu membentukpelatih olahraga berprestasi menjadi calon pegawai negeri sipiluda dan olahraga yang selanjutnya disingkat dispora adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusdispora dan atau bidang kebudayaan dan atau pariwisata serta dapat dibantu oleh komunitas atau lembaga yang secara resmi bergerak bidang olahraga rekreasi atau federasi olahraga rekreasi masyarakat indonesiakabupaten, dispora dapat dibantu induk cabang olahraga kabupaten dan komite olahraga kabupaten dan nasional. pemerintah kabupaten menyediakan prasarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian penghargaan, dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten dibantu komite olahraga nasional indonesia kabupatenpada meliputi:pemerintah kabupaten menetapkan cabang olahraga unggulan, dalam rangka mendukung peningkatan prestasipemerintah kabupaten dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga, dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga antara lain berupa: pusat pendidikan latihan pelajar kabupaten, pusat pendidikan latihan mahasiswa kabupaten, pusat latihan kabupatenlebih lanjut mengenai tata cara pembentukan fasilitas keolahragaan diatur dalam peraturan bupatidan pengembangdispora melaksanakan pengembangan olahraga disabilitas kabupaten. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga disabilitas diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab pengelolaan keolahragaan bagian kesatu perencanaan keolahragaan perencanaan keolahragaan kabupaten disusun berdasarkan skala prioritas meliputi rencana strategis keolahragaan kabupaten. rencana strategis keolahragaan kabupatenkabupaten sebagaimana dimaksud pada disusun dengan mengikutsertakan komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga lainnya. rencana strategis keolahragaan kabupaten diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian kedua organisasi keolahragaan masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga kabupaten. setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud padadiatur dalam peraturan bupati. bab penyelenggaraan kejuaraan, pekan, dan festival olahraga kejuaraan, pekan dan festival olahraga dilaksanakan oleh dispora. pelaksanaan kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada bekerjasama dengankabupaten, dan federasi olahraga rekreasi serta organisasi olahraga. kejuaraan, pekan dan festival olahraga dilaksanakan bagi mahasiswa oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten dan dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga mahasiswa kabupaten, komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten, pendidikan pesantren dan pendidikan agama dilaksanakan oleh kantor wilayah kementerian agama berkoordinasi dengan dispora serta badan pembina olahraga pelajar seluruh indonesia dan organisasi olahraga fungsional kabupaten rekreasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh dispora dibantu organisasi olahraga rekreasi kabupaten. kejuaraan olahraga, pekan olahraga pelajar federasi masyarakat dan festival olahraga rekreasi serta olahragadilaksanakan oleh komite olahraga kabupaten dengan melibatkan induk organisasi. pekan olahraga pelajar kabupaten untuk olahraga prestasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukan oleh komite olahraga kabupaten fasilitasi komite olahraga kabupaten. standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan pekan olahraga meliputidiatur dalam peraturan bupati. bab pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga pembinaan atlet olahraga dilakukan dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada atlet dalam pemusatan latihan. pemberian motivasi kepada atlet sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dalam bentukinsentif diatur dalam peraturan bupati bab vii peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga pemerintah kabupatenkabupaten sebagaimana dimaksud pada meliputi: perencanaan, pengadaan, cc.liputi memberikan masukan dan saran kepada pemerintah kabupaten. ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana olahraga diatur dalam peraturan bupati. setiap orang dilarang melakukan penghapusan dan atau alih fungsi sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah kabupaten. penghapusan dan atau alih fungsi sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah kabupaten dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii sumber dan alokasi pendanaan bagian kesatu sumber pendanaan pemerintah kabupaten dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan keolahragaan. pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan kabupaten. sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada berasalketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana penyelenggaraan keolahragaan diatur dalamdandan pelaksanaan pengawasan. tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada dilakukanmasyarakat berkewajiban melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dengankabupaten dapat melibatkan komite olahraga,peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah kabupatenkabupaten secara bertanggung jawab. pemerintah kabupatengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan pemerintah kabupatenkabupaten sesuaikabupatelatih olahraga adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi melatih dan diserahi tugas melatih olahragawan untuk cabang olahraga tertentubab xii pembinaan dan pengembangan industri olahraga pemerinta dalam setiap pelaksanaan industri olahraga. dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, pemerintah kabupaten melaksanakan penyusunan kerangka pengembangan industri olahragakabupaten, organisasi olahraga, dan atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuainerapan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan bagian kesatu standarisasi keolahragaan standardkabupaten. standardisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh badan sesuai peraturan perundang undangan. pemerintah kabupaten memfasilitasi pelaksanaan standardisasi keolahragaan meliputikabupaten menyusun standardisasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan olahraga. pemerintah kabupaten dan induk organisasi cabang olahragakabupaten. bab xiv pencegahan dan pengawasan terhadap doping pengawasan dan pencegahan terhadap doping dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional. pemerintpemberian penghargaan bagian kesatu penghargaan kepada pelaku olahraga pemerintah kabupaten memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan olahraga. masyarakat, organisasi olahraga, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan pihak swasta lainnya dapat memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan olahraga kabupaten. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada dan disesuaikan dengan tingkat prestasi yang dicapai. penghargaan dapat berbentuk beasiswa, asuransi, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, pengangkatan pegawai kontrak pegawai negeri sipil, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerimabagian kedua penghargaan kepada mantan purna atlet berprestasi dalam menjaga kesinambungan dan partisipasi terhadap dunia keolahragaan, mantan purna atlet berprestasi dapat membentuk asosiasi mantan purna atlet berprestasi dari tingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan. pemerintah kabupaten dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan kesejahteraan kepada mantan purna atlet berprestasi berupa pelatihan dan pendampingan kewirausahaan, modal usaha: jaminan kesehatan, dan bentuk lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi dan tata cara pemberian motivasi bagi mantan purna atlet berprestasi diatur dengan peraturan bupati. bab xvi pelaksanaan pengawasan bagian kesatu pelaksanaan yang dilakukan melalui: rapat koordinasi kabupaten, rapat kerja kabupaten, dan konsultasi kabupaten. dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional tingkat kabupaten, pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan instansi pemerintah, pemerintah provinsi. instansi institusi terkait keolahragaan kabupaten, dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan atau organisasi keolahragaan lain. bupati menetapkan tugas masing masing perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penetapan tugas perangkat daerah kabupatenbupati dapat membentuk wadah koordinasikabupaten untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan kabupaten. wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada beranggotakan dari unsur perangkat daerah terkait lingkungan pemerintah provinsikabupatenkabupaten. tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat dilimpahkan kepada pejabat pada disporantar instansixvii sanksi administratif setiap orang, badan usaha atau lembaglimolahragaan umumuntuk mencapai tujuan nasional, pembinaan dan pengembangan keolahragaanmanusia indonesia berdaya guna dan mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.disamping perintah pembentukan perangkat daerah yang khusus mengurusi keolahragaan. atas dasar demikian, pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan mendapat pijakan yuridis sekaligus menjawab kebutuhan sosiologis atas kepastian hukum dalam melindungi kepentingan pemerintah daerah, masayarakat dan swasta dalam penyelenggaraan keolahragaan kabupaten ogan komering ulu oku). sebab itu, dengan adanya perda diharapkanokunasionalmengzhuruf yang dimaksud dengan hurufdan kelompok masyarakat. mantan purna atlet berprestasi adalah seseorang yang mewakili daerah pernah sebagai juara daerah, nasional dan internasional pada bidang cabang olahraga tertentu, dan melakukan atraksi atraksi olahraga. prinsip prinsip penyelenggaraan keolahragaan meliputiruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan meliputi: penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan pariwisata olahraga dan festival olahragfungsi sarana db penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan pariwisata olahraga bagian kesatu olahraga pendidikan olahraga pendidikan dimulai sejak usia dini. olahraga pendidikan: pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan in informal dapat dilaksanakan secara terstruktur, berjenjang dan berkelanjutanrekreasi olahraga rekreasidalamberpemerintah kabupatendiselenggarasebagaimana dimaksud padadan masyarakat menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. dalam hal pemerintah kabupaten dan masyarakat memajukan olahraga prestasi dapat dilakukan denganpenyelenggara olahraga prestasi sebagaimana dimaksud padapenyediaan tenaga medis dan atau paramedis dilakukan dalam rangka untuk menjamin keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival. bagian keempatkabupaten, dan kesejahteraan pelaku olahraga serta kemajuan olahraga. setiap penyelenggara pariwisata olahraga sebelum melaksanakan kegiatannya wajib mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan pariwisata olahraga diatur dalam peraturan bupati. bab iii pembinaan dan pengembangan olahraga bagian kesatu umum pemerintah kabupaten melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga. pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada meliputi menentukan kebijakan olahraga, standar olahraga, tenaga olahraga,pemberian penghargaan bidang olahraga, dan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahragaerintah kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dapat mengikutsertakan induk organisasi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga profesional dan olahraga disabilitas. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahragspora bekerja sama dengan instansi terkait dan badan pembina olahraga pelajar seluruh indonesiadispora dan badan pembina olahraga mahasiswadispora dan badan pembina olahraga pelajar seluruh indonesia. dispora sebagaimana dimaksud dalam ddan pembinaan unit kegiatan belajar olahraga dan kelas olahraga, dan pengembangan dyang kegiatannya mengurangi proses belajar ruang kelas diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses belajar secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka timur, menimbang bahwa kabupaten kolaka timurhwa perkembangan pembangunan dan sarana umum kabupaten kolaka timur mengalami perkembangan yang cukup signifikan, bahwa pengaturan mengenai pemberian dan pembakuan nama rupa bumi, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat: berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor tanggal juli tentang kebijakan prioritas bidang pembakuan rupa bumi dan penegasan batasresiden nomor tahun tentang badan informasi geospasial lembarankuan nama rupa bumi, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pembentukan panitia nama rupa bumn pembakuan nama rupa bumi, peraturan gubernur sulawesi tenggara nomor tahun tentang pedoman pemberian nama rupa bumi unsur buatanpembakuan adalah proses penetapan nama rupa bumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional. nama rupa bumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupa bumi. unsur rupa gazetteer nasional adalah daftar nama rupa prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan unsur rupa bumi. pemberian nama rupa bumi harus dibakukan. nama rupa bumi sebagaimana dimaksud dalam meliputirupa rupa bumi. unsur rupa bumi sebagaimana dimaksud pada dan terdiri atas unsur alami, dan unsur buatan manusia, unsur alami sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan unsur rupa rupa bumi yang dibuat oleh manusia. pembakuan nama rupa bumi meliputi pembakuan terhadap tulisan, ejaan, ucapan, koordinat. pembakuan nama rupa bumi sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada prinsip penamaan. pembakuan nama rupa bumi dilaksanakan dengan prosedur tertentu. bab maksud dan tujuan pemberian dan pembakuan nama rupa bumi unsur alami dan unsur buatan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pemberian dan pembakuan nama rupa bumi unsur alami dan unsur buatan. tujuannya adalah mewujudkan tertib administrasi nama rupa bumi unsur alami dan unsur buatan, melestarikan tata nilai budaya, memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi nama rupa bumi unsur alami dan unsur buatan, mendukung pelaksanaan pembakuan nama rupa bumi unsur alami dan unsur buatan. bab iiiatau bahasa daerah, menggunakan abjad romawi, cc. menggunakan satu nama resmi untuk satu unsur rupa bumirupa bumi menggunakan sistem ejaan bahasa indonesia. dalam hal memiliki pengucapan yang khas, nama rupa rupa rupa bumi sebagaimana dimaksud dalam antara lain: gunung, sungai, danau, rawa, taman, stadion, lapangan terbuka dan atau tertutup, gang, jembatan, gedung, kantor, balai dan perusahaan daerah, sarana dan prasarana. bupati membentuk panitia pemberian dan pembakuan nama rupa bumi panitia pemberian dan pembakuan nama rupa bumi ditetapkan berdasarkan keputusan bupati, panitia pemberian dan pembakuan nama rupa bumi bersifat hoc. bab tata cara pemberian nama rupa bumi setiap orang pribadi badan berwenang memberi nama rupa bumi unsur buatan yang dimiliki dikuasainya, pemberian nama rupa bumi unsur alami dan unsur buatan yang dipergunakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah daerah, setiap masyarakat berhak mengusulkan nama rupa bumi unsur buatan, setiap orang pribadi badan yang akan membuat mendirikan rupa bumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada (b) harus memberikan nama sesuai dengan kaidah pemberian nama rupa bumi unsur alami dan unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan pemberian nama rupa bumi sebagaimana dimaksud pada dilampirkan pada saat pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah, bab ketentuan penutup segala sesuatu yang belum diatur tentang pemberian nama rupa bumi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati kolakakolaka timur. ditetapkan tirawuta pada tanggal, juni ten bupati kolaka timur, penat.tepat. di. ketua th. hj. andi merta diundangkan tirawuta pada tanggal, juni 201j pj. sekretaris daerah kabupaten kolaka timur, dika, andi muh. ional tongas lembaran daerah kabupaten kolaka timur tahun nomor nama rupa bumi, toponim, aturan dan kenyataan kabupaten kolaka timur sebagai sebuah kabupaten baru sulawesi tenggara terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melaksanakan pembangunan pembangunan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi kabupaten kolaka timur yakni mewujudkan kabupaten kolaka timur sebagai wilayah agrobisnis yang unggul dan berdaya saing sejahtera bersama masyarakat . kabupaten kolaka timur, penamaan rupa bumi belum diatur dalam sebuah peraturan yang memadai, akibatnya pemberian nama rupa bumi dilakukan dengan kurang tertib sehingga acap kali terjadi penamaan rupa bumi yang tidak sesuai dengan semangat dan filosofi hidup masyarakat kabupaten kolaka timur dan tidak mencerminkan budaya setempatinformasi dalam hal pemberian nama rupa bumi kabupaten kolaka timur. nama rupa bumi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. aspek budaya juga biasa mempengaruhi pemberian nama rupa bumi. jenis unsur rupa bumi dapat dibagi dalam unsur alami, unsur buatan dan unsur unsur yang bersifat fisiografis, mengacu pada kepada peraturan perundang undangan terkait, setiap unsur rupa bumi harus diberi nama dan dibakukan agar tercipta tertib administrasi dalam penamaan unsur rupa bumi. lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pembakuan nama rupa bumi adalah tim nasional pembakuan nama rupa bumi sebagaimana ditentukan dalam peraturan presiden nomor tahun lembaga ini mempunyai tugas menetapkan pedoman, prinsip, kaidah dan tata cara dalam pembakuan nama rupa bumi. banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberian dan pembakuan nama rupa bumi. salah satu kendala adalah masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ihwal penamaan unsur rupa bumi, bahkan istilah rupa bumi pun masih banyak dikalangan masyarakat yang belum mengetahui arti dan pentingnya pembakuan nama rupa bumi, tulisan ini memberikan gambaran tentang pentingnya penamaan unsur rupa bumi, bagaimana prinsip, kaidah dan tata cara penamaan unsur rupa bumi serta bagaimana kenyataan saat ini dalam penamaan unsur rupa bumi. kata kunci toponimi, toponim, rupa bumi nama generik, nama spesifik, prinsip dan kaidah. antara penamaan unsur rupa bumi dan kehidupan manusia merupakan dua hal yang berjalan bersamaan dan saling mengisi. ditinjau dari kehidupan manusia, penamaan unsur rupa bumi merupakan salah satu kebutuhan mendasar. adanya kehidupan dan aktifitas manusia disuatu wilayah tentu akan diiringi dengan pemberian nama unsur rupa bumi agar interaksi antar sesama dapat berjalan dengan lancar. pemberian nama suatu unsur rupa bumi perlu disepakati, apa nama yang diberikan untuk unsur rupa bumi tersebut, bagaimana cara penulisannya, pengucapan dan akhirnya disepakati untuk dibakukan penamaannya. pengertian dalam kaitan nama unsur rupa bumi seperti nama unsur alami, unsur buatan manusia, ada beberapa istilah dengan pengertian yang sama pada kenyataannya masih tetap digunakan baik dalam tulisan maupun dalam pengucapan. istilah pertama adalah nama rupa bumi istilah ini untuk pertama kali digunakan oleh bakosurtanal badan koordinasi survei dan pemetaan nasional) yang mana sekarang telah berubah nama menjadi big) badan informasi geospasial, pada pembuatan peta dasar dikenal dengan peta rupa bumi indonesia atau disingkat peta rbi. sementara itu peta topografi sudah dibuat oleh jawatan topografi tni ad untuk keperluan militer. antara dua jenis peta yang dibuat oleh dua instansi tersebut tentu perlu dibedakan. usulan pemberian istilah rupa bumi pertama kali diusulkan oleh prof. jacob rais, istilah rupa bumi dapat pula kita jumpai pada peraturan presiden perpres) nomor tahun tentang pembakuan nama rupa bumi. istilah kedua untuk nama rupa bumi adalah nama geografis (geographical names). nama ini masih digunakan oleh sebagian masyarakat, termasuk kalangan akademik. istilah ketiga untuk nama rupa bumi adalah toponim (bahasa inggris toponim). kata ini berasal dari bahasa yunani, topos artinya tempat dan nama artinya nama rais, dkk, dari tiga istilah diatas sepertinya istilah rupa bumi sudah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana tercantum dalam perpres nomor tahun dan bahkan dalam undang undang nomor tahun tentang informasi geospasial, istilah rupa bumi lebih banyak digunakan. oleh sebab itu biasa kita katakan bahwa untuk penamaan suatu fitur buatan mempunyai nama formal rupa bumi sedang nama geografis dan toponim adalah nama variannya. disamping itu ada istilah lain yang hampir senada yaitu toponimi (dalam bahasa inggris toponim). toponimi adala suatu salah satu bidang ilmu yang mempelajari toponim serta totalitas dari toponim dalam suatu region. karena toponimi menyangkut hal yang mempelajari nama suatu tempat, tentunya sangat erat kaitannya dengan bidang keilmuan lain seperti sejarah, budaya dan bahasa. seseorang yang ingin belajar toponimi sudah seharusnya juga mempelajari ketiga bidang ilmu tersebut. peraturan presiden nomor tahun pada tanggal desember terbitlah peraturan presiden perpres) nomor tentang pembakuan nama rupa bumi. dalam perpres tersebut dibentuk tim nasional pembakuan nama rupa bumi. tim nasional ini diketuai oleh menteri dalam negeri, beranggotakan menteri pertahanan, menteri luar negeri, menteri kelautan dan perikanan, menteri pendidikan nasional, sekretaris kepala bakosurtanal dan sekretaris direktur jendral pemerintahan umum dirjen pum) kementrian dalam negeri. adapun tugas yang diemban antara lain menetapkan prinsip prinsip, pedoman dan prosedur pembakuan nama rupa bumi, membakukan secara nasional nama, ejaan dan ucapan unsur rupa bumi indonesia dalam bentuk setir nasional. dalam menjalankan tugas, tim ini dibantu oleh pelaksana, secretariat dan kelompok pakar. adapun ketua tim pelaksana adalah kepala bakosurtanal, wakil ketua tim pelaksana adalah dirjen pum. anggota tim pelaksana berasal dari wakil wakil instansi terkait yang penetapannya melalui keputusan ketua tim pelaksana. ditingkat daerah provinsi dan kabupaten kota dibentuk panitia dengan nama panitia pembakuan nama rupa bumi ppn) tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. panitia ini dibentuk berdasarkan keputusan gubernur bupati walikota setempat. antara tim pelaksana dan ppn tentu mempunyai hubungan yang sangat erat dalam pelaksanaan dan inventarisasi penamaan unsur rupa bumi sebagaimana diamanatkan dalam perpres nomor tahun pentingnya penamaan unsur rupa bumi ada sebuah pepatah inggris mengatakan what name apalah arti sebuah nama. seolah olah nama bukanlah suatu hal penting. jika kita lihat pada kehidupan sehari hari seorang manusia, sejak dilahirkan oleh ibunya, kemudian menjalani kehidupan dengan berbagai problematik kehidupan, sampai meninggal dunia, mana dan tempat selalu sepertinya tidak pernah terlepas dari identitas dirinya. akta kelahiran, kartu tanda penduduk ktp), ijazah, surat kematian dan batu nisan yang tertanam dipusaranya selalu mencantumkan nama, tempat dan tanggal lahir. akta kelahiran merupakan bukti dan bentuk pembakuan nama seseorang. hal ini tentu bertolak belakang dengan pepatah inggris tersebut. menetapkan setir nama nama sukabumi dalam bentuk peraturan pemerintah mengajukan nama nama sukabumi dalam bentuk setir kepada presiden tim melakukan pelaksana verifikasi atas samar aman amen aan pembakuan usulan pembakuan nama nama nama sukabumi sukabumi yang diusulkan panitia menugaskan panitia "raya provinsi untuk menginventarisasi nama nama unsur sukabumi melakukan pane rnn nnnnnnnnnn inventarisasi panitia prov. penelaahan usulan pembakuan nama pra me nama unsur menugaskan panitia sukabumi yang kab kota untuk diusulkan oleh menginventarisasi panitia kab kota nama nama unsur sukabumi io. panitia melakukan mengumpulkan hasil . kab kota inventarisasi inventarisasi nama penelaahan usulan nama unsur pembakuan nama sukabumi nama unsur aan. sukabumi yang diusulkan oleh camat atau melakukan sebutan lain inventarisasi nama nama unsur sukabumi pena gambar pola hubungan kerja tim nasional, tim pelaksana pembakuan nama rupa bumi, ppn tingkat provinsi kabupaten kota dalam proses pembakuan nama rupa bumi. prinsip penamaan unsur rupa bumi pengertian prinsip dalam penamaan unsur rupa bumi merupakan acuan dasar berpikir dan bertindak. setidaknya terdapat prinsip yang menjadi patokan dalam pemberian nama unsur rupa bumi, yaitu penggunaan huruf romawi. setiap nama unsur rupa bumi yang dibakukan harus menggunakan huruf romawi dan tidak boleh menggunakan diakritik seperti dan tidak menggunakan tanda penghubung. sebagai contoh parepare tidak ditulis pare pare, satu nama untuk satu unsur rupa bumi. ini berlaku untuk satu wilayah administrasi terkecil, seperti wilayah desa. dalam satu wilayah desa tidak diperkenankan mempunyai nama unsur rupa bumi yang sama. seandainya ternyata ada dua nama yang sama, maka jalan keluarnya adalah dengan memberikan nama berdasarkan letak, sifat atau keadaannya. contoh pulau pinang besar dan pulau pinang kecil, cimanggu utara dan cimanggu selatan, penggunaan nama elemen generik lokal. nama lokal tentu tetap dipelihara dan nantinya akan dibakukan. contoh living. dalam bahasa sunda artinya sungai, batang gantikan. batang dalam bahasa minang artinya sungai, unsur rupa bumi buatan manusia seperti bandar udara pada umumnya menggunakan nama pahlawan nasional. persyaratan yang harus dipenuhi adalah pahlawan tersebut sudah meninggal sedikitnya tahun, tidak bersifat sara suku, agama, ras dan antar golongan). penggunaan unsur rupa bumi yang mengandung sara harus dihindari kerana bias menimbulkan permasalahan, tidak menggunakan nama yang menggunakan bahasa asing. bahasa asing yang dominan saat ini dalam penamaan unsur buatan adalah bahasa inggris. nama perumahan misalnya, yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan, sangat banyak dijumpai menggunakan bahasa inggris. sebuah beberapa nama perumahan seperti green garden, cimanggu residence, depok country, tidak menggunakan nama yang terlalu panjang. sebuah nama rupa bumi yang dibatasi dengan nama maksimum tiga kata. nama yang terlalu panjang dijumpai didaerah tapanuli selatan sumatera utara dan ini tentu akan menyulitkan. ada sebuah nama wilayah desa tapanuli yang terlalu panjang, yaitu purbasinombamandalasena, tidak menggunakan nama yang berisi rumus matematik. nama seperti ini kita jumpai daerah sumatera barat, contohnya adalah lingkung, kaidah dan tata cara penulisan nama unsur rupa bumi berikut adalah beberapa kaidah penulisan nama unsur rupa bumi nama generik dan nama spesifik ditulis secara terpisah, contoh selat sunda, pulau jawa, sungai musi, jika nama spesifik memakai nama sifat dan atau arah depan atau belakangnya, maka nama tersebut ditulis secara terpisah, contoh jawa barat, kebayoran lama, kabupaten rokan hulu, kabupaten rokan hilir, jika nama spesifik memuat nama generik didalamnya dan berbeda dari nama generik yang bersangkutan, maka nama spesifik yang memuat nama generik harus ditulis dalam satu kata. contoh: tanjungpandan, kotamobagu, bukittinggi, gunungsitoli, jika nama spesifik terdiri dari kata berulang, maka nama spesifiknya ditulis dalam satu kata tanpa tanda penghubung. contoh kota parepare, kota baubau, tanjung pipi, apabila nama spesifik terbentuk dari dua atau tiga kata benda, atau nama spesifik terbentuk dari dua atau tiga kata keterangan, dan angka yang bermakna penomoran, maka penulisan nama rupa bumi nya ditulis secara terpisah dan angka yang bermakna penomoran ditulis dengan nama bilangan. contoh: kecamatan tigokoto aua malintang kabupaten agam sumatera barat, kecamatan madang suku satu, kecamatan madang suku dua kabupaten ogan komering ulu oku) provinsi sumatera selatan, apabila nama spesifik diikuti dengan angka yang bermakna penomoran, maka angka penomoran tersebut ditulis dengan huruf. contoh: depok satu, depok dua, depok tiga provinsi jawa barat, apabila nama spesifik yang diikuti dengan angka yang bukan penomoran, maka penulisannya digabung. contoh: jatitujuh (di kabupaten majalengka), manggala (kawasan perdagangan jakarta), muaranya (kecamatan kabupaten oku): apabila nama spesifik terdiri dari dua kata sifat atau dua kata benda, maka penulisan nama rupa bumi nya ditulis menjadi satu kata. contoh: pagaralam, sukamiskin, banyuwangi, jatinegara, apabila nama spesifik berasal dari nama seorang tokoh masyarakat, maka nama spesifiknya ditulis sebagaimana nama tokoh tersebut. contoh: jalan jenderal soedirman, bandara halim perdana kusuma, apabila nama spesifik berasal dari nama dua orang tokoh, maka nama spesifiknya ditulis dengan menggunakan tanda penghubung antara kedua nama tokoh tersebut. contoh bandara soekarno hatta, setir setir (bahasa inggris gazetteer) adalah informasi nama nama rupa bumi yang tersusun secara alfabetis. setiap informasi nama rupa bumi memuat berbagai informasi tambahan yang terkait dengan nama rupa bumi tersebut. informasi tambahan itu tentu sangat banyak, antara lain memuat posisi geografis (koordinat), lokasi administrasi, arti nama, sejarah nama, asal kata, penulisan, pengucapan. informasi tambahan ini semakin lengkap semakin baik. ada kemungkinan bahwa setir selalu dinamis dengan adanya tambahan informasi baru terhadap suatu nama rupa bumi. untuk tataran nasional tentu ada setir nasional dimana nama rupa bumi sudah dibakukan oleh tim nasional ppn. tingkat kabupaten kota agaknya bisa dibangun setir sementara kabupaten kota dan provinsi. setir nasional tentunya secara hirarkis dibangun dari setir provinsi dan setir provinsi dibangun dari setir kabupaten kota. setir nasional yang sudah dibakukan menjadi acuan untuk keperluan berbagai pihak. tantangan dalam penamaan unsur rupa bumi jika kita perhatikan perpres nomor tahun beserta peraturan menteri dalam negeri nomor tahun telah cukup jelas diatur bagaimana seharusnya proses penamaan unsur rupa bumi, bagaimana prinsip dan kaidah yang harus dilakukan. namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai pemberian nama yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. sebagai contoh dalam penggunaan nama rupa bumi yang menggunakan bahasa asing, khususnya dalam penamaan perumahan yang diberikan oleh pengembang perumahan. permasalahan ini disampaikan beberapa tahun lalu kepada salah seorang pejabat kemendagri, jawaban beliau memang sudah disadari dan pernah disosialisasikan dan dihimbau kepada para pengembang perumahan untuk tidak menggunakan istilah asing, sayangnya himbauan itu tidak dapat respon karena pemberian nama nama asing menjadi trend dan ditinjau darisegi pemasaran mempunyai nilai tambah. walaupun prinsip, kaidah dan aturan yang terkait dengan penamaan unsur rupa bumi sudah jelas, akan tetapi bagi yang melanggar tidak diberi sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. kesalahan penulisan unsur rupa bumi tidak hanya terjadi penamaan perumahan saja, kita bias melihat kesalahan penulisan nama rupa bumi sebagai berikut: jl. jenderal sudirman, seharusnya jl. jenderal soedirman. perumahan iwoimea residence, seharusnya perumahan iwoimea residberian dan pembakuan nama rupa bumi terdiri dari skpd, tokoh masyarakat dan atau kelompok masyarakat yang berkepentingan yang ditunjuk oleh bupati. cukup jelas panitia pemberian dan pembakuan nama rupa bumi bersifat sementara dan bisa diperlukan terkait pemberian nama rupa bumi yang dipandang berpotensi konflik.
ipa gubernur sumatera utarasumaterumum energi daerahketenagalistrikrencana umum energi daerah provinsi sumateraadalah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera utara. dinas adalah dinas yang mengurusi urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineralsumatera utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahsumatera utara mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi sumatera utarared p berfungsi sebagai rujukan dalam penyusunan: dokumen perencanaan pembangunan daerah,cc. pemanfaatan energi pada sektor lainya, perangkat daerah provinsi untuk menyusun dokumen rencana strategis, perangkat daerah provinsired p harus diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. red p memuat paling sedikit: kondisi energi daerah saat ini dan masa mendatang, penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai,sistematika red p disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan memuat latar belakang, ruang lingkup, aspek regulasi, posisi dan keterkaitan run dengan red p. , tujuan dan sasaran pengelolaan energi daerah. bab kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah provinsi memuat kebijakan, strategi, kelembagaan dan instrumen kebijakan energi daerah. babi penutup ketentuan mengenncana umum energi daerah provinsi sumatera utara tahunp sebagaimana dimaksud dalam memuat rencana kebutuhan dan pasokan energi daerah tahun bab iii koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kepala daerah p. koordinasi, pembinaan, pengawasan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan gubernur. bab kerja sama kepala daerah dapatsanakan dengan:red p melalui: proses perencanaan, pelaksanaannyaalam peraturan gubernur. bab pendanaan pendanaan pelaksanaan red piode red p mulai berlaku sejak tahun sampai dengadalam hal terjadi perubahan target target dalam red p, dapat dilakukan melaluipas nan dengan aslinya dwi aries sudarto pembina utama muda nip:sumatera utara sebagai salah satu daerah provinsi yang banyak mempunyai daerah industri dengan penduduk lebih kurang (empat belas) juta jiwa, dan dalam upaya mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi diperlukan dukungan ketersedian energi dan infrastruktur penyediaan yang memadai. pelaksanaan pengelolaan energi untuk mencapai ketersedidiamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang energi. dokumen perencanaan energi pada tingkat daerah dinamakan rencana umum energi daerah provinsi red p) yang ditetapkan melalui peraturan daerah. red p provinsi sumatera utaraserta mempedomani rencana umum energi nasional run) dan memperhatikan dokumen perencanaan yang sama pada tingkat daerah kabupaten kota. red p provinsi sumatera utara yang disusun berlaku untuk tahun sinergis dengan jangka waktu rencana umum energi nasional run) yang ditetapkan berdasarkan peraturan presiden nomor tahun red p ini akan menjadi pedoman dalam pengelolaan energi daerah provinsi sumatera utara baik pada penyedia huruf yang dimaksud dengan koordinasi perencanaan energi lintas sektor adalah koordinasi antara berbagai stakeholder terkait rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan energrencana umum energi daerah provinsi sumatera utara daftar isi daftar singkatan dan istilah .oooocoooo latar belakang. ideeodo noor lennon ana nana ena anna ena enam ruang lingkup ocean aspek regulasi. keterkaitan red p dengan perencanaan pembangunan daerah lainnya . kondisi energi daerah dan ekspektasi masa mendatang .ooo oo. isu dan permasalahan energi we.voodoo woo mann ena ena isu dan permasalahan energi nasional.coocoooco ntar ennnnneaaanan isu dan permasalahan energi daerah cc mnnnnnnnnnnnnnnnnna kondisi energi daerah saat ini l.ooo woo mono ennnnnnnn anne anakan indikator sosial ekonomi ocean nenek eaaaaaaan indikator energi daerah coco mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnananananann indikator lingkungan daerah coco wmmnnnnnnnnnnnnnnnnnanannnnanan kondisi energi daerah masa mendatang coco anne struktur pemodelan dan asumsi dasar.doocoooco konten nenek aan hasil pemodelan energi. mnnnnnnnnnnnnnnnnannnananaa visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah .o visi energi daerah ee. oren eren nen ena nnannnnnnan misi energi daerah coco tete tujuan energi daerah eeenooococoo#o#o wenn nenek nana ena sasaran energi daerah .eo.ocococonn nnnnnenn near anakan aka kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah .voodoo oo. kebijakan energi daerah. ddoooo woo nenennnn knn anna anna aan aman strategi energi daerah .en0cocoon oennnnnnnnnnnenn kanan kelembagaan energi daerah .e.voodoo woo mean anaennneeaaan instrumen kebijakan energi daerah .ooo o wocoooo# won anne nana ena ena lampiran peraturan daerah sumatera utara soo oo. matrik kegiatan dan program. oo. ooooooooo iii daftar gambar gambar keterkaitan run, red p dan perencanaan lainnya . gambar ii. subsidi energi tahun .o.oco.oco.o woo.moommmuann gambar ii. bauran energi nasional tahun .cbooo15 gambar ii. bauran pembangkit listrik . gambar ii. bauran energi sumatera utara tahun . gambar ii. kapasitas pembangkit existing provinsi sumatera utara. gambar ii. pasokan dan kebutuhan provinsi sumatera utara satuan ribu toe) .o.ooo work#o##omomnmnnnnnnannnalalnalla gambar ii. proyeksi permintaan energi provinsi sumatera utaral1konservasi bau dan red.ooo.como daftar tabel tabel ii. konsumsi bbm dan produksi kilang tahun (ribu tabel ii. biaya pokok penyediaan tenaga listrik nasional tahun tabel ii. daftar potensi energi baru terbarukan.cbooo. tabel ii. potensi panas bumi provinsi sumatera utara. tabel ii. potensi tenaga air yang sudah teridentifikasi provinsi sumatera utara.bocor woo jalnnannaaaaaannanaaaa tabel ii. pdrb dan pertumbuhan pdrb sumatera utara tahun tabel ii. pdrb menurut lapangan usaha tahun provinsi sumatera utara.ooooooo wo w#annanaaaaannnaaaaa tabel ii. jumlah penduduk provinsi sumatera utara tahun tabel ii. jumlah kendaraan bermotor terdaftar tahun . tabel ii. rasio elektrifikasi sumatera utara tahun . tabel ii. sumber daya dan cadangan batubara provinsi sumatera utara .voodoo wo# mnnnnnannnnanllaaanaaanlanannlannannannaaa tabel ii. emisi provinsi sumatera utara tahun . tabel ii. data asumsi dasar red p sumatera utara . tabel ii. data asumsi sektor transportasi.room tabel ii. proyeksi permintaan energi per sektor (satuan ribu toe). tabel ii. proyeksi permintaan energi per bahan bakar (satuan ribu tabel ii. proyeksi penyediaan energi per bahan bakar (satuan ribu tabel ii. hasil proyeksi elastisitas dan intensitas energi sumatera utara .voodoo wo mannanannnannanlanannannanlannannannannanaa tabel ii. proyeksi emisi tahun provinsi sumatera utara daftar singkatan dan istilah run rencana umum energi nasional red p rencana umum energi daerah provinsi apbd anggaran pendapatan dan belanja daerah apbn anggaran pendapatan dan belanja negara bappeda badan perencanaan pembangunan daerah bappenas badan perencanaan pembangunan nasional business usuw emission analysis platform lpg liguified petroleum gas lsm lembaga swadaya masyarakat toe million tonnes oil equivalent megawatt pln perusahaan listrik negara pole palm oil mill fluent pdb produk domestik bruto pdrb produk domestik regional bruto ptsp pelayanan terpadu satu pintu rad grk rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah renstra rencana strategis senja rencana kerja rkd rencana kerja pemerintahrrr reserve replacement ratio rtrw rencana tata ruang dan wilayah run rencana umum energi nasional red p rencana umum energi daerah provinsipd satuan kerja perangkat daerah suit saluran udara tegangan tinggi toe tonne oil equivalent tpb tujuan pembangunan berkelanjutan pendahuluan latar belakang kebijakan pemerintah pusat terkait rencana pengelolaan energi tingkat nasional yaitu rencana umum energi nasional run). kebijakan tersebut adalahmerupakan suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, termasuk juga terjaminnyadalam upaya pelaksanaan run yang merupakan amanat nomor tahun maka harus dilakoleh karenanya pemerintah provinsi harus menyusun rencana umum energi daerah red) berdasarkan run yang mana harus diintegrasikan dengan. rencana tersebut harusprovinsi sumatera utara secara geografis memiliki luas wilayah sebesar km? yang terdiri dari kabupaten kota. provinsi sumatera utara berada jalur pegunungan bukit barisan, namun provinsi ini selain memiliki wilayah pegunungan juga mempunyai wilayah pesisir. hal ini juga mengindikasikan bahwa wilayah ini memiliki banyak potensi energi terbarukan seperti potensi panas bumi dan potensi hydro. selain itu terdapat potensi dari biomassa baik dari limbah pabrik kelapa sawit maupun limbah pabrik tapioka. terdapat potensi tambahan dari limbah ternak mengingat provinsi sumatera utara signifikan sebagai penghasil ternak potong untuk pulau sumatera. kesemua potensi tersebut dapat menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan energi. pemenuhan energi wilayah provinsi sumatera utara saat ini belum sepenuhnya merata khususnya kepulauan nias. pulau ini, angka rata rata rasio elektrifikasi masih dibawah o0 yang berarti masih terdapat masyarakat yang belum menikmati listrik. hal yang sama juga terjadi wilayah bagian selatan sumatera utara yang sebagian besar masuk wilayah hutan dan pegunungan. banyak lokasi masyarakat yang merupakan salah satu contoh permasalahan energi provinsi sumatera utara. dokumen red provinsi sumatera utara ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pembangunan dan pengelolaan energi daerah yang dapat mengatasi permasalahan dan tantangan energi masa depan dengan penjabaran rencana program dan kegiatan yang responsif terhadap permasalahan tersebut. ruang lingkup ruang penyusunan red p provinsi sumatera utara antara lain dalah: tahun dasar untuk penyusunan data penyediaan dan permintaan energi provinsi sumatera utara adalah berdasarkan data tahun dasar dan tahun akhir kajian hingga tahun akhir beberapa data menggunakan data harga konstan tahun penyusunan red p provinsi sumatera utara dilakukan dalam skenario yaitu skenario business usual dan rencana umum energi daerah red p): skenario adalah skenario proyeksi dengan kondisi seperti pada tahun dasar, tanpa adanya perubahan kebijakan yang berlaku dan intervensi lainnya yang dapat menekan laju konsumsi, skenario red pdalam kebijakan energi nasional. dari sisi penyediaan,manfaat. sumber data untuk penyusunan red p provinsi sumatera utara ini diantaranya berasal dari bps pusat dan provinsi sumatera utara, kementerian energi dan sumber daya mineral republik indonesia, dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sumatera utara, pt. pln persero), pt. pgn persero), pt. pertamina persero), bappenas, bappeda provinsi sumatera utara, dinas perhubungan provinsi sumatera utara, dinas perindustrian dan perdagangan provinsi sumatera utara serta pihak pihak lain.organisasi perangkat daerah opdencana umum energi daerah provinsi sumatera utara ini dilandasi aspek regulasi, perizinan, dan perundang undangan yang terkait energi, yang mana antaranya adalah nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional: keterkaitan dengan pemerintah provinsi sumatera utara untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah rpm) wajib membuat rencana strategis renstra) oleh satuanpm tahun tersebut tertuang pada program dan kebijakan provinsi sumatera utara melalui kegiatan lintas dinas instansi yang berkaitan dengan sektor energi. nomor tahun tentang energi, yang dalamnya memuatminyak dan gas bumi, dengan merujuk padisebutkan bahwa kegiatan yang mendukung usaha migas, pemerintah provinsi dapat melakukan fasilitasi pelaksana kegiatan pemanfaatan energi tak terbarukan energi fosil migas) berupa kegiatan pengawasan dan evaluasi produksi minyak bumi yang dikelola kud sumur tua dan monitoring dan evaluasi distribusi lpg. nomor tahun tentang ketenagalistrikan dengan merujukmiliki peranan untuk menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik dan sarana penumpangnya serta meningkatkan rasio elektrifikasi dengan kegiatan pembangunan jaringan listrik desa dan pemasangan sambungan listrik baru. nomor tahun tentang pemerintahan daerah,peraturan pemerintah nomor tahun tentang konservasi energi, yang didalamnya memuat, dan masyarakat. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi. peraturan presiden nomor tahun tentang kebijakan energi nasional.nomor tahun tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerahyang didalamnya memuat: substansi rtrw sumatera utara meliputi poin (bj):keterkaitan red p dengan perencanaan pembangunan daerah lainnya posisi dan keterkaitan run, red p dan perencanaan pembangunan dalam hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut: red pengan tetap mengacu kepada program dan kebijakan baik yang tertuang dalam rpm maupun rtrw provinsi sumatera utara. sedangkan red pred p provinsiresiden nomor tahun tentang ken untuk menjamin akses energi yang terjangkau, ed psumatera utara keterkaitan run, red p dan perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dan gambar berikut masterplan transportasi masterplan industri perencanaan lainnya: ran grk, gambar keterkaitan run, red p dan perencanaan lainnya sumber: dewan energi nasional kondisi energi daerah dan ekspektasi masa mendatang pada bab ini dijelaskan mengenai isu dan permasalahan energi skala nasional dan daerah, serta kondisi energi daerah saat ini yang menjadi landasan untuk melakukan hasil pemodelan kebutuhan pasokan energi sampai dengan untuk mendapatkan skenario dari kondisi energi yang diharapkan masa mendatang. isu dan permasalahan energi setiap daerah memilikyang relevan dengan kondisi daerah serta isu spesifik daerah yang sudah teridentifikasi.sebagiansumatera utara. isu dan permasalahan energi nasionals oil per day bold) menjadi hanya ribu bold tahun pada tahunberkisarrr ini tergolong rendah dibandingkan dengan tahun yang mencapai dan tahun yang mencapai 354y o walaupun melampaui tingkat rrr ideal.sertasituasi perekonomian global yang menurun akibat wabah covid yang memicu lockdown berbagai negara mengakibatkan aktivitas perekonomian dunia menurun. imbasnya, perekonomian nasional juga terdampak yang penuh gejolak dan tercatat pertumbuhan ekonomi dunia tahun tumbuh minus persen atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun sebesar persen. rendahnya pertumbuhan ekonomi dunia tentu memberikan imbas pada turunnya konsumsi minyak global, sehingga terjadi kelebihan pasokan minyak yang berimbas pada turunnya harga rata rata minyak dunia. sebagai perbandingan, rata rata harga minyak brent tahun us$ per barrel, turun 33x menjadi us$ per barrel padaribu rumah tangga indonesia, kapasitas terpasang pembangkit nasional pada tahunkurangkonsumsi bbm dari tahun hingga cenderung mengalami peningkatan, dan mulai mengalami penurunan tahun akibat menurunnya jumlah impor dan produksi kilang yang dapat dilihat pada tabel ii. saat ini terdapat sembilan kilang dengan kemampuan produksi bbm sekitar ribu bold. tabel ii. konsumsi bbm dan produksi kilang tahun (ribu bold) bbm sumber: handbook energy and economy statistic indonesiaharga ebt belum kompetitif dan subsidi energi belum tepat sasaran. tabel ii. biaya pokok penyediaan tenaga listrik nasional tahun ebt fosil oo harga harga sumber: statistik plnsubsidi energi dapat dikurangi seperti pada tahun subsidi energi rp. triliun dibandingkan tahun yaitu sebesar rp. triliun. besarnya subsidi yang dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dan lpg dunia dapat dilihat pada gambar ii. data subsidi sektor energi 1gdp ieiagg iga subsidi energi subsidi bbm subsidi listrik tahun subsidi energi subsidi bbm subsidi listrik sumber: data apbn.kemenkeu.go.id dataset details gambar ii. subsidi energi tahuntetapi semakin meningkat setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada gambar ii. bauran energi nasional tahun minyak bumi batu bara gas energi baru terbarukan sumber: diolah dari handbook energy economic statistics indonesia gambar ii. bauran energi nasional tahunkapasitas. berdasarkan grafik cenderung menurut, hal ini disebabkan beberapa pembangkit listrik besar tenaga batubara sudah beroperasi sedangkan pembangkit ebt masih dalam pembangunan seperti plta batang toru mw, asahan iii mw. sebagian besar energi yang digunakan pada pembangkit listrik bersumber dari batubara sebesar gas bumi sebesar dan bbm sebesar sebagaimana dapat dilihat pada gambar ii. bawah ini. bauran pembangkit listrik tahun z0x 49k 49k sae eee bos b019 bo20 mbm gas batubara met sumber diolah dari handbook energy economic statistics indonesia gambar ii. bauran pembangkit listrik taker) masih belum jelas, regulasi yan,,,: penelitian dan pengembangan terkait efisiensi energi masih belum berkembang secara optimal. penelitian, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih terbatas hasil penelitian, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi p3iptek) nasional belum mampu memberikan kontribusi secara optimal untuk mendukung kemandirian industri energi nasional. hal ini diantaranya disebabkan oleh: budaya inovasi dan keberpihakan penggunaan inovasi dalam negeri masih lemah, ketersediaan material penelitian yang masih terbatas, masih terbatasnya sarana dan prasarana penelitian, masih lemahnya kerja sama dan jaringan inovasi, masih lemahnya sinergitas antara lembaga penelitian, industri dan pemerintah, anggaran penelitian beserta sistem administrasinya yang belum mendukung, masih rendahnya insentif bagi peneliti dan merekayasa. permasalahan tersebut atas dapat menghambat upaya upaya penciptaan teknologi baru, kemampuan alih teknologi, kerja sama serta partisipasi peneliti dan merekayasa dalam industri beserta upaya perolehan paten. khusus bidang energi, kelemahan itu dapat dilihat dari terbatasnya penemuan sumber energi yang baru terutama kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk mempertahankan produksi migas, mengembangkan ebt, penguasaan teknologi konversi energi dan pengembangan standardisasi komponen. kondisi geopolitik dunia dan isu lingkungan global eksploitasi sumber daya energi dan pemanfaatannya tentu menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang telah menjadi perhatian masyarakat global. dampak penggunaan bahan bakar fosil untuk energi listrik dan aktivitas transportasi dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim dengan segala dampaknya yang mengancam kehidupan dan kelestarian bumi. pertemuan perserikatan bangsa bangsa pbb) tentang perubahan iklimbumcadangan penyangga energi belum tersedia cadangan penyangga energi cpe) mempunyai peranan sangat penting bagi indonesia untuk mengurangi dampak ekonomi, politik, dan sosial yang timbul ketika terjadi kondisi krisis dan darurat energi. namun dikarenakan kebutuhan pembiayaan pembentukan cpe yang besar serta kendala dalam penetapan prioritas anggaran belanja negara, maka cpe masih menjadi tantangan besar bagi pengelolaan energi indonesia. berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang ken, cadangan energi nasional terdiri dari cadangan operasional, cadangan penyangga energi (cpe), dan cadangan strategis. menurut undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, cadangan operasional yang mencakup cadangan bbm nasional disediakan oleh badan usaha. hingga saat ini ketersediaan cadangan operasional bbm masih bersifat sukarela (voluntary) oleh pertamina yaitu hanya sekitar hari konsumsi bbm dan belum pernah ditetapkan oleh pemerintah menjadi keharusan kepada badan usaha sejak diamanatkan nomor tahun tersebut. dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional, pemerintah wajib menyediakan cpe. belum adanya mandat keharusan menyediakan cadangan operasional minyak dan bbm serta belum tersedianya cpe indonesia juga ikut menurunkan ketahanan energi indonesia dan membuat posisi politik, pertahanan keamanan, dan bisnis energi indonesia terhadap negara negara tetangga menjadi lemah. isu dan permasalahan energi daerah isu dan permasalahan energi daerah yang ada provinsi sumatera utara sesuai dengan karakteristik provinsi sumatera utara dapat diuraikan sebagai berikut: belum optimalnya kinerja pembangkit tenaga listrik yang telah terbangun. pembangkit tenaga listrik energi terbarukan yang telah dibangun yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi plt) sebanyak dan pembangkit listrik tenaga uap pltu) labuhan angin belum bekerja dengan optimal dari yang diharapkan. plt sebanyak yang berkapasitas saat ini tidak beroperasi dan pltu labuhan angin hanya bisa menghasilkan daya sebesar dari kapasitas terpasang yang disebabkan adanya kendala teknis pada mesin pembangkit. potensi sumber energi terbarukan yang belum dimanfaatkan. potensi sumber energi yang cukup besar yang tersedia sumatera utara adalah tenaga air dan panas bumi. provinsi sumatera utara tidak mempunyai potensi batubara sedangkan sumber gas alam telah mengalami penurunan. potensi potensi energi terbarukan yang ada sumatera utara ditunjukan pada pada tabel ii. tabel ii. daftar potensi energi baru terbarukan potensi (mw) (mw) dimanfaatkan bumi bumi angin sampah sumber: buku potensi panas bumi, laporan ies dan rute berdasarkan buku potensi panas bumi yang diterbitkan kementerian energi dan sumber dari mineral tahun potensi panas bumi yang terdapat provinsi sumatera utara adalah seperti ditunjukkan pada tabel ii. tabel ii. potensi panas bumi provinsi sumatera utara sumber daya cadangan wwe) izin kab. kota we) akar pengusaha merdu tebu kti wkp sorik sorik merapi mandailing merapi hiburan natal geothermal sampurna power (monoton tanaman seo wkp tapanuli pt. optimal simbolon human nusantara samosir energi hasundutan, dairi wkp tapanuli geothermal gunung utara dan energy sebuah tapanuli kob bali selatan sulla operation limited wkp gunung langkat, pro karo, deli pertamina sebanyak serdang, geothermal gunung simalungun ener sinabung dolok apa tema pancuran mandailing natal dibubuhkan tapanuli selatan \|. total keseluruhan a20 sumber: diolah dari buku potensi panas bumi jilid potensi tenaga air yang sudah teridentifikasi awal dapat dilihat pada tabel tabel ii. potensi tenaga air yang sudah teridentifikasi provinsi sumatera utara lokasi nama kapasitas lokasi nama kapasitas pembangkit mw) pembangkit mw) kek bilah hapasuk aek kuala hapasuk aek piring holding huta padang aek piring bandar pasir aek siregar hutapea asahan5 tanjinatga batang gadis batang toru kecupakl batang toru papa kombi4 ita pinang oem solo lord io pertarungan pisa2 sungai songgo co) joe taman sei mampu ho1 siantarasa aek barong sibundongla selangit isinya ' goj akui songgo ama aek songgo songgo raya panombean sepotong batang toru situmandi hulu sukandebi snfowarwata lenggang tebing tinggi simataniari tenggeran tenggeran (s6 book sumber: diolah dari buku rute pln kesulitan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan. keterlambatan proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sumatera utara mengakibatkan masih kurangnya pasokan daya listrik sistem ketenagalistrikan sumatera bagian utara. hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: banyak lokasi. kesulitan dalam pembiayaan, dan kesulitan dalam pembebasan lahan. pemenuhan energi daerah kepulauan terpencil. kepulauan nias merupakan wilayah bagian barat dari provinsi sumatera utara yang terpisah jauh dari pulau sumatera. pemenuhan kebutuhan energi khususnya energi listrik supply dari pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga gas pt. pln persero). keadaan geografis wilayah ini cenderung membuat hubungan antar kabupaten dan antar kecamatan sulit dijangkau sehingga beberapa dusun desa masih belum mendapatkan energi listrik. meskipun suplai energi kepulauan nias saat ini sudah surplus, namun karena kurangnya jaringan transmisi dan distribusi mengakibatkan rasio elektrifikasi kepulauan nias masih kurang dari yo. bauran energi (energy mix) belum optimal. sesuai data pada tahun terlihat bahwa bauran energi sumatera utara masih didominasi oleh bahan bakar fosil, yaitu minyak, batu bara, dan gas alam dengan total ketiganya mencapai persen dari bauran energi. hal ini terlihat timpang dengan energi baru terbarukan yang hanya mencapai persen dari bauran energi. perlu dilakukan upaya upaya untuk mencapai ketahanan energi yang tinggi sumatera utara yaitu dengan memaksimalkan penggunaan ebt dan meminimalkan bahan bakar fosil, terutama minyak. bauran energi sumatera utara tahun batubara gas minyak energi baru terbarukan sumber: pemodelan leap gambar ii. bauran energi sumatera utara tahun pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan), terutama listrik dan gas bumi. daya mampu pasok pembangkit sumbat pada tahun sekitar atau hanya sekitar dari total kapasitas terpasang mw). kemampuan pasok pembangkit sudah lebih baik walaupun perlu ditingkatkan lagi, beberapa penyebab masih agak rendah adalah yaitu: kondisi pembangkit eksisting yang sudah berumur atas tahun khususnya pembangkit sektor belawan dan medan sehingga rentan mengalami kerusakan. kapasitas pembangkit yang relatif kecil tidak efisien dan teknologi sudah out date, dibandingkan dengan pembangkit teknologi baru. kebutuhan gas bumi sumatera utara terus meningkat, namun saat ini pasokan masih terbatas. potensi yang ada sumatera utara menurun seiring dengan penurunan produksi alamiah dari sumur sumur gas sumatera utara. kondisi energi daerah saat ini sub bab ini memberikan uraian mengenai inventarisasi dan verifikasi data pengelolaan energi daerah provinsi sumatera utara pada tahun dasar pemodelan yang terdiri dari indikator sosial ekonomi, energi dan lingkungan. indikator sosial ekonomi indikator sosial ekonomi terdiri dari jumlah penduduk, penduduk pedesaan dan perkotaan, pdrb per lapangan usaha, pdrb per kapita dan jumlah kendaraan bermotor. pertumbuhan ekonomi provinsi sumatera utara dapat dilihat tabel berikut. tabel ii. pdrb dan pertumbuhan pdrb sumatera utara tahun produk domestik tapa miliar auto harga rupiah konstan pertumbuhan pop harga ,07y6 konstan sumber: diolah dari bps provinsi sumatera utara beberapa hal yang menjadi catatan adalah: pada tahun pertumbuhan ekonomi sumatera utara mengalami penurunan menjadi negatif diakibatkan oleh pandemi covid pdrb per lapangan usaha pendapatan domestik regional bruto provinsi sumatera utara adalah kemampuan wilayah provinsi sumatera utaraseperti dijabarkan pada tabel ii. berikut. tabel ii. pdrb menurut lapangan usaha tahun provinsi sumatera utara pdrb menurut lapangan usaha harga lapangan usaha konstan mily(pdrb) sumber: sumatera utara dalam angka, bps pdrb per kapita pendapatan domestik regional bruto pdrb) per kapita untuk provinsi sumatera utara pada tahun adalah sebesar rp. dengan perhitungan sebagai berikut: pendapat kapita tahun pdrb pada tahun pendapatan per kapita tahun jumlah penduduk tahun pendapat wanita tahun rp. miliar pendapatan per kapita tahun jiwa sementara untuk tingkat nasional, pdrb per kapita sebesar rp. atau selisih rp. lebih kecil dibanding pdrb provinsi sumatera utara. jumlah penduduk jumlah penduduk provinsi sumatera utara dibanding jumlah penduduk secara nasional dari tahun sampai tahun disajikan pada tabel berikut. tabel ii. jumlah penduduk provinsi sumatera utara tahun data satuan aan penduduk prosentase penduduk perkotaan ana org gontor\| asa2mn0\| aa0asia\| aa00s01 asam! tangga erkumehtongga jiwa 4ga\| per rumah tangga tangga perkotaan 1s001 tangga perkotaan hanya korean 1s01607\| tangga perdesaan sumber: bps provinsi sumatera utara berdasarkan data atas, jumlah penduduk provinsi sumatera utara relatif besar untuk provinsi yang ada indonesia. tahun total populasi sumatera utara adalah jiwa dengan laju pertumbuhan diatas setiap tahun. banyaknya populasi jiwa sumatera utara tentunya menandakan bahwa kebutuhan energi daerah provinsi sumatera utara yang juga tinggi serta mempunyai pengaruh penting tingkat nasional.kedua setelah sektor industritabel berikut: tabel ii. jumlah kendaraan bermotor terdaftar tahun jenis sumber: data olahan red p p sumatera utara berdasarkan data tersebut, jumlah kendaraan yang mendominasi provinsi sumatera utara adalah sepeda motor dengan jumlah unit, disusul mobil penumpang, mobil gerobak truk dan bus dengan nilai berturut turut sebesar: unit, unit dan unit. diharapkan dengan adanya program transportasi umum, baik bus dan kereta, dapatbus atau kereta. indikator energi daerah penyediaan energi listrik adalah salah satu hal yang umum digunakan untuk mendeskripsikan kondisi energi masyarakat daerah. indikator penyediaan energi listrik daerah yang digunakan adalah rasio elektrifikasi dan daya listrik terpasang sektor rumah tangga. rasio elektrifikasi re) provinsi sumatera utara yang merupakan penjabaran dari rasio elektrifikasi setiap kabupaten kota sumatera utara dapat ditunjukkan pada tabel ii. berikut. tabel ii. rasio elektrifikasi sumatera utara tahun kasi sumatera utara kab. deli serdang kab. serdang bedagai kab. pakpak barat kab. simalungun kab. batu bara kab. asahan kab. labuhan batu selatan utara kab. tapanuli utara kab. humbang 9s,6o\| 9s, hasundutan kab. toba samosir kab. tapanuli tengah kab. tapanuli selatan utara kab. mandailing natal kota tebing tinggi kota tanjung balai kota sibolga kota padang sidempuan kota gunung sitoli sumber: data pt. pln persero) unit induk wilayah sumatera utara rasio elektrifikasi sumatera utara memiliki tren naik dari tahun hingga dan pada tahun terjadi penurunan. hal ini disebabkan perubahan dalam perumusan perhitungan nilai rasio elektrifikasi. sampai dengan tahun perhitungan rasio elektrifikasi berdasarkan data identitas pelanggan yang terdaftar oleh pt. pln persero), sehingga rasio elektrifikasi atas diakibatkan terdapat rumah tangga yang memiliki lebih dari satu identitas pelanggan adapun kapasitas pembangkit eksisting sumatera utara dari tahun sampai dengan tahun mengalami peningkatan dan terjadi penurunan pada tahun dikarenakan beberapa pembangkit listrik tenaga diesel pld) tidak dioperasikan kembali hal ini dapat dilihat melalui gambar ii. berikut. kapasitas pembangkit eksisting s d (su) tahun sumber: pemodelan leap red p sumatera utara gambar ii. kapasitas pembangkit existing provinsi sumatera utara sedangkan untuk cadangan energi fosil (batu bara, minyak bumi, gas) tidak besar, dapat dilihat pada tabel ii. tabel ii. sumber daya dan cadangan batubara provinsi sumatera utara sumber daya dan cadangan batubara provinsi sumatera utara hipotek merek tertua terus nae terukir tebu tot total (terverifik (terverifik tik kti asl info lisa isis diesel ol. losses sumber neraca sumber daya dan cadangan mineral, batubara dan panas bumi indonesia tahun sumber daya dan cadangan migas provinsi sumatera utara tebu mung harapan tebu harap kti kin total kti mungkin total sumber statistik migas indikator lingkungan daerah pemakaian energi fosil akan menghasilkan emisi. indikator lingkungan daerah yang dihitung dalam red p ini adalah emisi berupa co (karbon dioksida) non biogenik, ch4 (metan), dan n o (nitrogen oksida). data emisi total provinsi sumatera utara tahun untuk sektor industri, rumah tangga, transportasi, komersial, pembangkit, dan sektor lainnya tercantum pada tabel bawah. tabel ii. emisi provinsi sumatera utara tahun sumber: pemodelan leap kondisi energi daerah masa mendatang gambaran kondisi energi daerah masa mendatang dapat diperoleh dari hasil pemodelan energi leap low emission analysis platform). kondisi energi yang dianalisis pada red p sumatera utara berfokus kepada sisi kebutuhan dan penyediaan energi untuk provinsi sumatera utarangembangan energi dari provinsi sumatera utara, dan indikator lingkungan hiduped p sumatera utarubah dari tahun tahun. variabel ini digunakan dalam formula yang dalamnya terdapat variabel tahun. dalam model ini, variabel bernilai tahun dasar dan naik senilai satuan per tahun hingga nilainya mencapai pada tahun demografi demografi penduduk provinsi sumatera utara termasuk dalam asumsi kunciaspek demografi yang berperan dalam penggunaan energi yaitu pertumbuhan penduduk dan jumlah anggota rumah tangga. berikut cuplikan data demografi provinsi sumatera utara tabel tabel ii. data asumsi dasar red p sumatera utara ear kisah jas jas jas are blasusitas pdr induksi mantra o relung jas komet jos fre\|saja ialamstas pbr utamanya sumber: asumsi dasar leap red p sumatera utara ekonomi makro aktivitas ekonomi merupakan hal yang selalu terkait dengan penggunaan energi, oleh karena itu ekonomi makro dijadikan salah satu asumsi kunci dalam pemodelan leap red p sumatera utara. dalam pemodelan ini, indikator ekonomi makro yang digunakan adalah proyeksi pertumbuhan pdrb sumatera utara. dari angka proyeksi pertumbuhan pdrb per tahun maka didapatkan pula proyeksi pdrb provinsi sumatera utara hingga tahun asumsi pdrb yang digunakan bersama dengan pertumbuhannya pada tahun dapat dilihat pada tabel elastisitas aktivitas sebagaimana ditunjukkan pada tabel ii. pada angka elastisitas aktivitas sektor transportasi cukup besar menunjukkan bahwa sektor tersebut sangat terpengaruh dengan kondisi pandemi covid yang sedang melanda indonesia termasuk sumatera utaraasumsi untuk sektor transportasi dapat dilihat pada tabel tabel bawah ini. tabel ii. data asumsi sektor transportasi mobil bus truk sepeda motor operasional endmaetr enam lengan tor tengku (pnp km) (pnp km) (ton km) (pnp km) tahun tahun sumber: data asumsi pemodelan leap red p sumatera utaradalam sub bab ini akan dijabarkan hasil dari pemodelan energi provinsi sumatera utara menggunakan leap. kebutuhan dan pasokan energi dengan mengacu pada sasaran kebijakan energi, dilakukan permodelan energi untuk menunjukkan pasokan dan kebutuhan energi dengan permodelan menggunakan aplikasi low emissions analysis platform leap) sebagaimana pada gambar ii. gas rumah minyak minyak tangga energi baru terbarukan 3y6 komersial pembangkit sumber: pemodelan leap red p sumatera utara gambar ii. pasokan dan kebutuhan provinsi sumatera utara satuan ribu toe) permintaan dan penyediaan energi dilihat dari segi pemakaiannya, energi dibagi menjadi dua yaitusumatera utara dibagi menjadimaka selanjutnya dengan mengacu pada sasaran red p dan run serta target energi daerah, dilakukan pemodelan dengan hasil sebagaimana ditampilkan oleh gambar gambar bawah ini. hasil proyeksi permintaan energi dengan model aplikasi leap menunjukkan bahwa tren penggunaan energi meningkat setiap tahunnya. pada tahun dasar konsumsi energi hampir mencapai ribu toe, lalu diproyeksikan meningkat menjadi sekitar ribu toe pada tahun dan mencapai sekitar ribu toe pada tahun konsumsi energi tertinggi provinsi sumatera utara terdapat pada sektor industri dan diproyeksikan konsumsi energi oleh enam sektor ini akan terus meningkat hingga tahun sebagaimana pada tabel ii. tabel ii. proyeksi permintaan energi per sektor (satuan ribu toe) os5s. transportasi rumah tangga lainnya total industri transportasi rumah tangga lainnya total sumber pemodelan leap red p sumatera utara proyeksi permintaan energi per sektor industri transportasi rumah tangga komersial sektor lainnya tahun sumber: pemodelan leap red p sumatera utara gambar ii. proyeksi permintaan energi provinsi sumatera utara tabel ii. proyeksi permintaan energi per bahan bakar (satuan ribu toe) minyak solar biomassa tradisional \|. total listrik minyak solar eso, minyak bakar rose\|o oo). oss\|o oa7\| oeo\| ora) os0\| biomassa tradisional total sumber: pemodelan leap red p sumatera utara tabel atas menggambarkan bahwa kebutuhan akan bahan bakar energi fosil masih cenderung meningkat setiap tahunnya. kebutuhan energi fosil terbesar adalah bahan bakar jenis premium dan bipolar yang digunakan pada sektor transportasi. namun pemakaian bahan bakar jenis premium diproyeksikan akan mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik. selanjutnya, tabel ii. merupakan proyeksi penyediaan energi provinsi sumatera utara yang dihitung berdasarkan proyeksi kebutuhan energi provinsi sumatera utara. kebutuhan energi terpenuhi dari cadangan energi yang tersedia provinsi sumatera utara, dan bila belum mencukupi maka didapatkan dengan meng impor energi dari provinsi lain. berdasarkan hasil dari permodelan, proyeksi penyedia energi lebih besar dari proyeksi permintaan energi. hal ini disebabkan karena pada proses transformation pembangkit listrik terdapat energi yang hilang (losses). tabel ii. proyeksi penyediaan energi per bahan bakar (satuan ribu toe) mistik ooo\| ooo\| minyak solar bayu biomassa tradisional biomassa so5\| komersial total bistik avtur minyak tanah minyak minyak bakar biomassa tradisional minyak diesel biomassa komersial sumber: pemodelan leap red p sumatera utara bauran energi sumatera utara sumber energi primer dapat bersumber dari fosil maupun dari sumber energi baru terbarukan. sumber energi fosil dikelompokkan menjadi batubara, gas bumi dan minyak bumi. bauran energi merupakan gabungan yang digunakan sisi permintaan demand) maupun penyedia supply) bauran energi primer skenario red p tahun dan seperti ditunjukkan pada gambarbatubaraenergi baru gaskonservasi energi proyeksi konservasi dilakukan pada semua sektor pengguna melalui implementasi hemat energi penghematan bahan bakar efisiensi peralatan dan penggantian peralatan disektor sektor rumah tangga, industri, transportasi, komersial dan sektor lainnya. upaya konservasi pada sektor pengguna menunjukkan adanya potensi efisiensi sebesar ribu toe pada tahun setara ,17y6 bau dan ribu toe pada tahun setara ,89y6 bau. proyeksi konservasi dapat dilihat pada tabel ii. tabel ii. hasil permodelan konservasi satuan toe) konservasi\| 3s2so sisa osaka2 os2s5 ooo diare 13an soo son anon konservasi energi bau dan red oo tahun bau @ red sumber: pemodelan leap red p sumatera utara gambar ii. proyeksi konservasi bau dan red elastisitas energiekonomi, sedangkan, dalam skala regional yaitu produk domestik regional bruto pdrb) sumatera utarasumatera utara. pada tabel ii. bawah dapat dilihat hasil dari proyeksi elastisitas energi provinsi sumatera utarasumatera utara). terlihat bahwa tren elastisitas energi sumatera utara cenderung turun dari tahun sampai dengan hal ini menunjukkan pengunaan energi yang semakin efisien. elastisitas energi sumatera utara pada tahun sebesar dan pada tahun sebesar proyeksi intensitas energi sampai dengan tahun juga menunjukkan tren menurun seperti pada tabelintensitas energi pada tahun sebesar toe milyar rupiah dan turun sebesar toe milyar rupiah pada tahun tabel ii. hasil proyeksi elastisitas dan intensitas energi sumatera utara tahun pdrb milyar rp) konsumsi energi toe) pertumbuhan konsumsi ,08y9 ,33y6 ,71y60 ,20y6 energi gta dar dam dom dow dan pama energi intensitas ss1 sea aro tahun pdrb milyar rp) pertumbuhan son pdrb konsumsi energi toe) pertumbuhan konsumsi ,33y6 ,38y6 energi energi intensitas a71 asi indikator lingkungan dari hasil proyeksi permintaan energi, dapat dihasilkan pula hasil proyeksi emisi sebagai salah satu indikator lingkungan. proyeksi emisi dari proses pengolahan dan pemanfaatan energi dapat dilihat pada tabel i1. bawah didominasi oleh karbon dioksida (co2), dengan sisanya adalah gas metana (ch4) dan sesuai dengan tren permintaan energi yang terus meningkat, tren emisi yang dihasilkan pun bertambah setiap tahunnya. tabel ii. proyeksi emisi tahun provinsi sumatera utara emisi co2 emisi co2 methane sumber: pemodelan leap red p sumatera utara visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah visi energi daerah kondisi kelistrikan provinsi sumatera utara disertai dengan potensi kelistrikan, kebutuhan energi untuk pembangunan sektor industri, pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk, maka ditetapkan visi pengelolaan energi provinsi sumatera utara sebagai berikut: visi energi daerah provinsi sumatera utara adalah tersedianya pasokan energi yang cukup dengan mengembangkan potensi energi setempat secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada statement visi tersebut, terdapat kata kata kunci sebagai berikut:,secara optimalenergi daerah,energi daerah untuk mewujudkan visi diatas, maka misi pengelolaan energi provinsi sumatera utara adalah sebagai berikut: mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi yang berwawasan lingkungan, meningkatkan pemanfaatan sumber energi khususnya energi baru terbarukan dan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan listrik yang aman dan ramah lingkungan, mengembangkan diversifikasi energi pedesaan berbasis energi baru terbarukan hingga terbentuknya desa mandiri energi dme),, meningkatkan kesadaran pengguna energi berbagai sektor untuk melakukan kegiatan konservasi energi, mensinergikan pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi,infrastruktur energi antar wilayah kabupaten kota provinsi, menjamin ketersediaan energi daerah, memaksimalkan potensi daerah berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai kemandirian energi. tujuan energi daerah tujuan pengelolaan energi yang akan dicapai untuk mewujudkan keandalan dan kemandirian energi provinsi sumatera utarasumatera utara, terjaminnya ketersediaan energi daerah, baik bersumber dari pengelolaan potensi setempat maupun bersumber dari luar provinsi sumatera utara, terjaminnya pengelolaan energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, memanfaatkannya energi secara efisien, terbangunnya infrastruktur energi yang memadai daerah tercapainya akses masyarakat miskin terhadap energi untuk peningkatan kesejahteraan hidup, terciptanya lapangan kerja sektor energi dan industry penumpangnya, terjadinya kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan rasio elektrifikasi, pengembangan kemampuan teknologi, industri energi, dan jasa energi daerah agar mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, tersebarnya informasi tentang kebijakan konservasi daerah. sasaran energi daerah sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan energi provinsi sumatera utara, adalah sebagai berikut: terciptanya bauran energi baru terbarukan sebesar persen tahun dan pada tahun tercapainya perluasan jaringan infrastruktur gas bagi pelaku usaha dan rumah tangga,sumatera utara,rasio elektrifikasi sumatera utara sebesar pada tahun kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah kebijakan energi daerah kebijakan energi nasional ken) disusun sebagai pedoman dalam mengelola energi demi mewujudkan ketahanan energi yang juga sebagai sistem pendukungdalam menjalankan ken, tentunya diperlukan kebijakan energi daerah yang mendukung. sebagaimana visi dan misi pemerintah provinsi sumatera utara, untuk mencapai kemandirian energi yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan, maka kebijakan energi daerah harus mengacu pada prinsipngembangan energi baru terbarukan serta melakukan upaya konservasi energi. red p provinsi sumatera utarberdasarkan kondisi daerah saat ini serta isu dan permasalahan energi provinsi sumatera utara, maka ditetapkan arah kebijakan energi provinsi sumatera utara sebagai berikut: penyediaan energi untuk kebutuhan daerah, pemanfaatan energi baru dan terbarukan konservasi dan diversifikasi energi, lingkungan hidup harga, subsidi dan insentif energi, kemampuan pengelolaan energi strategi energi daerah berdasarkan arah kebijakan energi provinsi sumatera utarasumberdaya, potensi, dan atau cadangan terbukti energi dary dan pertanian yang mencakup program program sebagai berikut: peningkatan rasio elektrifikasi pembangunan infrastruktur energi meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi. pada implementasi strategi ini termasuk dalamnya program program sebagai berikut: pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan arah kebijakan: pemanfaatan energi baru terbarukan terdiri dari strategi sebagai berikut: pemanfaatan sumber ebt diarahkan untuk ketenagalistrikan berikut: peningkatan peran ebt dalam bauran energi pemanfaatan sumber ebt diarahkan untuk sektor produktif lainnya berikut: peningkatan penggunaan ebt untuk sektor produktif lainnya. strategi ini terdiri dari program program sebagai berikut: perumusan kebijakan konservasi energi penerapan system manajemen energi standardisasi dan labelisasi peralatan pengguna energi pengalihan moda transportasi massal membangun budaya hemat energi pengurangan kontribusi pld untuk pembangkitan listrik diversifikasi energi. strategi ini terdiri dari program program sebagai berikut: program zero kerosene penggunaan kendaraan listrik perwujudan green industry. strategi ini terdiri dari program program sebagai berikutolusi udaramencakup program sebagai berikut: peningkatan koordinasi dan layanan perizinan dalam kawasan hutan pengendalian dan pencegahan polusi udara dari sektor energi arah kebijakan: harga, subsidi, dan insentif energi kebijakan penetapan harga subsidi energi fosil yang dilakukan pemerintah memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat konsumen dari kesemua menahan pengusaha dalam menetapkan harga, sebagai contoh kebijakan penetapan harga bbm yang ditetapkan bulan sekali. setiap kenaikan harga akan dipantau oleh pemerintah dengan ketentuan mengevaluasi formula harga baru dari harga beberapa bulan terakhir. pada penentuan harga subsidi gas lpg didasarkan pada kenaikan atau penurunan harga gas alam pasaran dunia. akan tetapi penetapan harga eceran tertinggi het) tiap provinsi didasarkan pada het yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat het nasional). kebijakan ini terdiri dari strategi sebagai berikut: harga energi yang berkeadilan. strategi ini mencakup program sebagai berikut: pengaturan harga energi insentif penggunaan energi baru terbarukan. strategi ini mencakup program sebagai berikut: pemberian insentif penggunaan energi baru terbarukan insentif penggunaan transportasi massal. strategi ini mencakup program sebagai berikut: pemberian insentif penggunaan transportasi massal. arah kebijakan: kemampuan pengelolaan energi pengembangan kemampuan pengelolaan energi. strategi ini terdiri dari program program sebagai berikut: pengembangan kemampuan pengelolaan energi pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan instalasi ebstrategi ini mencakup program sebagai berikut: peningkatan kebutuhan energi daerah, perguruan tinggi swasta, bappeda, dinas lingkungan hidup. dinas kehutanan, dinas energi dan sumber daya mineral, dinas perkebunan, dinas perhubungan, dinas bina marga dan bina konstruksi dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dpmptsp), asosiasi swasta, kementerian esdm, dinas pendidikan, sold terkait, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, ptpn persero), pertamina persero) kelembagaan sektor perkebunan, perbankan.ute rencana usaha penyediaan tenaga listrik) renstra rencana strategis) daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) rtrw rencana tata ruang dan wilayah). peraturan daerah tentang ketenagalistrikansumatera utara, dan sektor lainnya. penutup berdasarkan berbagai proses dalam penyusunan red p provinsi sumatera utarasumatera utara yang komprehensif dengan tetap memperhatikan potensi dan kearifan lokal. tingginya pemanfaatan energi yang tidak ramah lingkungan untuk sektor industri pesisir utara sumatera utara, banyaknya potensi energi baru terbarukan yang merupakan bahan bakar transisi menuju energi bersih yang belum memanfaatkan, dan belum terpenuhinya akses listrik daerah terpencil merupakan isu energi yang perlu mendapat perhatian lebih provinsi sumatera utara. dengan perencanaan yang baik, isu isu tersebut seharusnya dapat diatasi mengingat sumatera utara memiliki potensi energi terbarukan yang memadai. sedangkan hasil perhitungan proyeksi permintaan energi dengan menggunakan skenario red p menunjukkan bahwa permintaan energi masa mendatang tetap meningkat, tahun proyeksi permintaan energi berada pada kisaran ribu toe. untuk bauran ebt melalui skenario red p, provinsi sumatera utara diproyeksikan mampu meningkatkan proporsi penggunaan ebt hingga pada tahun dan akan meningkat hingga pada tahun mengacu pada target bauran ebt nasional sebesar 23y6 pada dan pada kondisi sumatera utara sangat baik untuk mendukung ketercapaian target nasional. hidup, maka prioritas pengembangan energi sumatera utarasumatera utaraiversifikasi energi serta penguatan kelembagaan pengelolaan energi daerah. gubernur sumatera utara, ttd edy rahmayadi bea, fan an. sesuai dengan aslinya jln ika hukum, (en pelan misa dut are sudarto pembina utama muda ship:matrik kegiatan dan program kebijakan penyediaan energi untuk kebutuhan daerah meningkatkan peningkatan inventarisasi dan sumatera utara perangkat renstra skpd, apbd apbn, eksplorasi potensi kualitas data pemetaan potensi energi daerah, renstra k l, lembaga energi baru dan potensi energi terbarukan pakar renstra baru dan tinggi, k l perguruan terbarukan terbarukan dan lembaga tinggi lembaga penelitian penelitian studi kelayakan dan ded sumatera utara perangkat renstra skpd, apbd apbn, pemanfaatan energi terbarukan daerah, renstra k l, lembaga lokasi) perguruan renstra tinggi, k l perguruan dan lembaga tinggi lembaga penelitian penelitian kajian opsi opsi pemanfaatan sumatera utara perangkat renstra skpd, apbd apbn, energi terbarukan daerah, renstra k l, lembaga perguruan renstra tinggi, k l perguruan dan lembaga tinggi lembaga penelitian penelitian penyediaan energi bagi peningkatan meningkatkan rasio elektrifikasi sumatera utara dinas bidang renstra opd, apbd apbn, masyarakat yang belum rasio dengan membangun esdm, k l, rpm, renstra badan usaha memiliki akses terhadap elektrifikasi pembangkit listrik tenaga badan usaha k l, renstra energi untuk rumah mikro hidro putih dan plus badan usaha tangga, transportasi, terpusat maupun tersebar. industri dan pertanian bantuan sambungan listrik bagi sumatera utara dinas bidang renstra opd, apbd apbn,b rumah tangga kurang mampu esdm, k l, rpm, renstra adan usaha sebanyak sambungan badan usaha k l, renstra badan usaha pembangunan membangun infrastruktur sumatera utara kementerian renstra k l, apbn, badan infrastruktur transmisi dan distribusi gas esdm, badan renstra badan usaha energi alam usaha usaha memperluas jaringan distribusi sumatera utara pln dan rute badan usaha listrik badan usaha membangun infrastruktur sumatera utara pemerintah renstra opd, apbd, berbasis energi terbarukan daerah, rpm, renstra badan lembaga badan dan badan lembaga lembaga meningkatkan pembangunan pembangunan penambahan sumatera utara pln, badan reptil, rukh, keandalan sistem infrastruktur kapasitas pembangkit listrik usaha perda penyediaan dan ketenagalistrikan dan infrastruktur pendukung ketenagalistrikan pendistribusian energi ketenagalistrikan plta batang toru tapanuli selatan plta songgo hak pak barat plta hidro sumatera tersebar sumatera utara ipp plt pembangkit bayu sumatera utara plt bio plt bio sumatera sumatera utara plt bio plt bio kepulauan sumatera utara plt deli serdang deli serdang plt aek sisir simandame hak pak barat hasundutan plt lae kombi hak pak barat plt parmonangan tapanuli utara plt sei mampu langkat plan perluasan plt sungai buaya serdang bedagai plt aek sibundong ipp) humbang ipp hasundutan plt aek pigeon tapanuli utara ipp plt batang toru tapanuli utara plt batu gajah utm kineppen plt lae ordo hak pak barat hasundutan plt simbolis hasundutan plt aek sibundong tapanuli utara utm aek situmandi utm aek temuan plt batang toru tapanuli utara plt batang toru tapanuli utara plt batang toru tapanuli utara plt ordo hulu hak pak bara plt raihan hutadolok tapanuli tengah plt raihan nagatimbul tapanuli tengah plt songgo humbang ipp hasundutan plt sisir humbang ipp hasundutan plt minihidro tersebar" sumatera utara ipp puing nias puing nias: plt sorik merapi ftp2) mandailing natal ipp plt panas bumi tersebar" sumatera utara ipp plus pembangkit ebt lists sumatera utara pln plus surya sumatera tersebar sumatera utara pln pltu sumut sumatera utara kerjasama wilis pemanas penambahan kapasitas pembangkit dari energi terbarukan tahun plt apbn badan men kader lembaga maw even oom kebijakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan pemanfaatan sumber ebt peningkatan meningkatan pemanfaatan sumatera utara perangkat renstra opd, apbd apbn diarahkan untuk peran ebt energi surya dengan daerah, k l, renstra k l, dan badan ketenagalistrikan dalam bauran pemanfaatan sel surya badan usaha badan usaha, usaha, energi minimum 30x dari luas atap dan perorangan perorangan untuk seluruh bangunan untuk masyarakat plus rooftop on grid meningkatkan pemanfaatan sumatera utara kementerian renstra k l, apbn, badan biomassa dengan co firing esdm, badan badan usaha usaha pembangkit listrik tenaga uap usaha, pln (pltu) meningkatkan pemanfaatan sumatera utara pemerintah renstra opd, apbn badan energi panas bumi untuk daerah, renstra k l usaha pembangkit listrik kementerian dan rute esdm, badan usaha meningkatkan pemanfaatan sumatera utara pemerintah renstra opd, apbd apbn, sampah untuk pembangkit daerah, rpm, renstra badan usaha listrik untuk kota kota besar kementerian k l, badan sumatera utara.energi airbiomassapemanfaatan sumber ebt peningkatan pembangunan plus untuk sumatera utara pemerintah renstra opd, apbd apbn, diarahkan untuk sektor penggunaan penggunaan sektor produktif daerah, k l, rpm, renstra badan usaha produktif lainnya ebt untuk lainnya. dan badan k l, badan sektor produktif usaha usaha lainnya pembangunan biogas untuk sumatera utara pemerintah renstra opd, apbd apbn, penggunaan sektor produktif daerah, k l, rpm, renstra badan usaha lainnya. dan badan k l, badan usaha usaha pemanfaatan langsung panas sumatera utara pemerintah pemerintah apbd apbn, bumi untuk sektor produktif daerah, k l, daerah, k l, badan usaha lainnya. dan badan dan badan usaha usaha kebijakan konservasi dan diversifikasi energi konservasi energi perumusan penyusunan peraturan tentang sumatera utara pemerintah pemerintah apbd apbn kebijakan kewajiban bangunan hemat daerah, k l, daerah, k l, konservasi energi (green building) dan dan badan dan badan energi kawasan usaha usaha perumahan komersial industri hemat energi penerapan audit energi pada bangunan sumatera utara pemerintah pemerintah apbd apbn sistem perkantoran, komersial (hotel, daerah, k l, daerah, k l, manajemen mall, pertokoan), pendidikan dan badan dan badan energi dan rumah sakit secara berkala usaha usaha penggantian lampu led sumatera utara pemerintah pemerintah apbd apbn daerah, k l, daerah, k l, dan badan dan badan usaha usaha penggunaan peralatan hemat sumatera utara pemerintah pemerintah swasta energi daerah, k l, daerah, k l, dan badan dan badan usaha usaha standarisasi penyusunan standar sumatera utara dinas bidang renstra opd, apbd apbn dan labelisasi penggunaan energi pada untuk: esdm, dinas rpm peralatan bangunan perkantoran, sumatera utara bidang pupr, sama perhubungan kendaraan bermotor ana penyusunan peraturan tentang sumatera utara dinas bidang renstra opd, apbd apbn kewajiban pencantuman label esdm, dinas rpm pada peralatan pengguna energi bidang yang diperdagangkan perindustrian dan perdagangan pengalihan penambahan angkutan bus kota medan dinas bidang renstra opd, swasta sistem cepat bebas hambatan bus perhubungan rpm transportasi rapid transit brt) massal meremajakan armada angkutan kota medan dinas bidang renstra opd, swasta umum untuk meningkatkan esdm, dinas rpm efisiensi penggunaan energi bidang perhubungan, bappeda pembangunan jalur kereta api medan deli dinas bidang renstra opd, apbd, listrik dari bandara kuala serdang esdm, dinas k l, rpm, apbn,bumn namu pusat kota bidang rpm swasta perhubungan, bappeda, k l, bumn membangun mengintegrasikan kurikulum sumatera utara dinas bidang renstra opd, apbd apbn budaya hemat mengenai budaya hemat energi esdm, dinas rpm energi sekolah bidang pendidikan sosialisasi mengenai budaya sumatera utara dinas bidang renstra opd, apbd apbn hemat energi melalui program esdm, dinas rpm sekolah adiwiyata bidang pendidikan membangun budaya sumatera utara dinas bidang renstra opd, apbd, penggunaan transportasi massal esdm, dinas k l, rpm, apbn,bumn bidang rpm swasta perhubungan, bappeda, k l, bumn pengurangan mengurangi penggunaan pld sumatera utara pln rute kontribusi pld menjadi paling banyak untuk pada tahun dan nol pada pembangkitan tahun listrik diversifikasi energi program zero konversi minyak tanah sumatera utara dinas bidang renstra k l, kerosene bersubsidi lpg esdm, renstra opd, daerah yang masih esdm, rpm menggunakan minyak tanah pertamina penggunaan penggunaan mobil listrik sumatera utara dinas bidang renstra opd, apbd, kendaraan menjadi pada tahun esdm, dinas k l, rpm, apbn,bumn listrik dan pada tahun bidang rpm swasta perhubungan, bappeda, k l, bumn penggunaan sepeda motor sumatera utara dinas bidang renstra opd, apbd, listrik pada tahun esdm, dinas k l, rpm, apbn,bumn dan pada tahun bidang rpm swasta perhubungan, bappeda, k l, bumn pembangunan stasiun sumatera utara dinas bidang renstra opd, apbd, pengisian listrik umum spl) esdm, dinas k l, rpm, apbn,bumn pada sektor transportasi untuk bidang rpm swasta mendukung penggunaan perhubungan, kendaraan listrik bappeda, k l, bumn perwujudan menetapkan kebijakan sumatera utara dinas bidang renstra opd, apbd apbn green industry pengamanan suplai dan esdm, dinas rpm diversifikasi energi bidang perindustrian dan perdagangan pengendalian dan pengendalian melaksanakan perpres sumatera utara bappeda, renstra opd, pencegahan pencemaran dan pencegahan tahun tentang ran grk dinas bidang rpm lingkungan dari sektor emisi gas rumah secara konsisten lingkungan energi kaca dari sektor hidup dan energi kehutanan, dinas bidang esdm, dinas bidang perhubungan pengendalian penyusunan kebijakan tentang sumatera utara dinas bidang renstra opd, apbd apbn dan pencegahan standar kualitas udara sektor lingkungan rpm polusi udara transportasi, industri, dan hidup dan dari sektor pembangkit listrik kehutanan energi pemantauan dan pengawasan sumatera utara dinas bidang renstra opd, pelaksanaan kebijakan tentang lingkungan rpm standar kualitas udara sektor hidup dan transportasi, industri, dan kehutanan pembangkit listrik penyediaan energi dan peningkatan memfasilitasi proses layanan sumatera utara dinas bidang renstra opd, pemanfaatan energi yang koordinasi dan penerbitan izin pemanfaatan lingkungan rpm berwawasan lingkungan layanan kawasan hutan (pinjam pakai, hidup dan perizinan dalam kerja sama, pemanfaatan jasa kehutanan, kawasan hutan lingkungan, atau pelepasan dinas bidang kawasan hutan) untuk esdm, dinas pengusahaan tenaga air, panas perijinanngendalian penyediaan tanaman energi sumatera utara dinas bidang dan pencegahan untuk penghijauan lahan kritis, lingkungan polusi udara lahan bekas tambang sebagai hidup dan dari sektor alternative penghasil energi kehutanan energi hijau bioenergi). harga energi yang pengaturan pengaturan dan pengawasan sumatera utara dinas bidang renstra opd, berkeadilan harga energi harga lpg esdm, biro rpm ekonomienergi baru dan insentif kebijakan insentif penggunaan esdm, bukan rpm terbarukan penggunaan energi baru dan terbarukan energi baru dan terbarukantransportasi massal insentif kebijakan insentif penggunaan esdm, rpm penggunaan transportasi massal dan bukan, dinas transportasi disinsentif penggunaan perhubungan massal kendaraan pribadi berbahan bakar fosil pengembangan pengembangan peningkatan kemampuan sumatera utara bpsdm renstra k l, apbd apbn kemampuan pengelolaan kemampuan pengelolaan energi bagi asn esdm, dinas renstra opd energi pengelolaan yang membidangi energi bidang esdm, energi bappeda, bpsdm peningkatan kualitas sumatera utara dinas renstra opd pendidikan bidang teknologi pendidikan, energi, khususnya smk dinas bidang esdm pemberdayaan pelatihan pemeliharaan dan sumatera utara bpsdm renstra k l, apbd apbn masyarakat pengoperasian instalasi esdm, dinas renstra opd, untuk ebt(plus komunal terpusat, esdm, smk, rpm menunjang putih, biogas) untuk operator perguruan keberlanjutan tinggi instalasi ebt pelatihan bisnis perdesaan sumatera utara dinas esdm, renstra opd, dengan memanfaatkan smk, rpm komoditas lokal bagi perguruan masyarakat pengguna instalasi tinggi, ngo ebt(plus komunal terpusat, putih, biogas) strategi program kegiatan lokasi melembaga instrumen periode sumber kegiatan) pendanaan pemerintah dan atau penyempurnaan memperkuat kapasitas sumatera utara pemerintah renstra opd, pemerintah daerah sistem organisasi tingkat provinsi, daerah, k l rpm, renstra melakukan penguatan kelembagaan kabupaten kota yang akan k l kelembagaan untuk dan layanan bertanggung jawab terhadap memastikan tercapainya birokrasi perencanaan, pengembangan, tujuan dan sasaran pemerintah dan dan pengelolaan energi penyediaan energi dan pemerintah memfasilitasi kerja satuan kerja sumatera utara pemerintah renstra opd, pemanfaatan energi daerah dan yang bertugas memantau dan daerah, k l rpm peningkatan mengkoordinasikan koordinasi antar penyelesaian masalah birokrasi lembaga dan atau tumpang tindih bidang energi kewenangan daerahpeningkatan meningkatkan pemanfaatan sumatera utara dinas esdm, renstra opd, sumber daya energi kebutuhan ebt berdasarkan data data kementerian rpm, renstra diprioritaskan untuk energi daerah potensi yang dimiliki esdm k l memenuhi kebutuhan energi dalam negeri eng gubernur sumatera utara tabah sesuai dengan aslinya pda iro hukum, ap) (fa ira ar, basi edy rahmayadi dwi aries sudarto pembina utama muda scmp. iri gas dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa barat, menimbang:, seri.: bahwa peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun tentang irigasi sudah tidak sesuai lagi dengan pembaharuan kebijakan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasdaerah provinsi jawa barat tentang irigasiserise yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah3a mitra cai tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi kabupaten kotaserserseriseri. bab iii pengembangan dan pengelolaan sistem iri gasatu sistem irigasi satu kesatuan manajemen pengembangan dan pengelolaan. sedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif ditetapkan oleh gubernurseri. hubungan, dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi,gubernur membentuk komisi irigasi provinsi: komisi irigasi antar provinsi, untuk daerah irigasi lintas provinsi, bekerjasama dengan pemerintah daerah provinsi yang berbatasan: forum koordinasi daerah irigasi, untuk daerah irigasi multiguna pada satu: seri. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten kota dengan luas sampai dengan dan daerah irigasi yang luasnya sampai dengan yang berada wilayah satu kabupaten kota, secara efektif, efisien dan tertib: cc. pemberian rekomendasi teknis kepada pemerintah kabupaten kota dalamseri.kota dengan luas sampai dengan ha, menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kotapengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab petani, p3a mitra cai, gp3a mitra cai dan ip3a mitra cai. bagian keempat kerjasama pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desbagian kelima tugas pembantuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, dapat ditugaspembantuankan kepada pemerintah kabupaten kota atau desa, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab pemberdayaan p3a pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten kota dalam rangka pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, meliputi::fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi bidang irigasi, dan seri.. dalam hal terjadi hambatan kelembagaan p3a mitra cai yang menyebabkan tidak berfungsinya perkumpulan p3a mitra cai sebagai pengelola irigasi, pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan. bab pengelolaan air iri gaskserimenggunak: digunakan untuk pertanian rakyat luar jaringan irigasi yang sudah ada. seri. hak guna pakai air untuk irigasi diterbitkan oleh gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya masing masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undanganbidang pertanian. hak guna usaha air untuk irigasi bagi keperluan pengusahaan bidang pertanian dapat diperoleh dengan, harusgubernur atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya masing masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. seri dengan mempertimbangkan usulan p3a mitra cai. serkabupaten kotgubernur atau bupatiseri. bagian kelima bersama sama dengan pemerintah kabupaten kotadinas atau pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangannyaenam penggunaan air untuk irigasi langsung dari sumber air seri.gubernur, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari hari dan pertanian rakyat dan atau irigasi desa, ditetapkan oleh gubernurseri. bab pengembangan dan pengelolaan jari ngan iri gasdan pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangannya masing masing. pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dan atau pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya masing masing, dan dapat dilakukan oleh p3a mitra cai berdasarkan izin dari pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota. seri yang bersangkutanmerintah daerah dan atau pemerintah kabupaten kota bertanggung jawab terhadap peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sesuai dengan kewenangannya masing masingpemerintah daerah sesuai kewenangannya. seriser jawab p3a mitra cai yang bersangkutangubernur sesuai kewenangannya yang bersangkutankan izin dari gubernur sesuai kewenangannya. bagian kedua pengelolaan paragraf operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sdan atau pemerintah kabupaten kota, sesuai kewenangannya masing masingdinasmerintah kabupaten kota dan p3a mitra cai. dalam rangka pengamanan jaringan irigasi beserta bangunandinas menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu luar garis sempadan. sertelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi, dan harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah sesuai kewenangannya. pemerintah daerah dan atau pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangannya masing masing,menjadi hak dan tanggungjawab p3a mitra cai.gubernur. ser yang bersangkutangubernurdaya manusia. seri. pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota dan p3a mitra cai sesuai kewenangan masing masing, sesuai kewenangannya, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa dan p3a mitra cai, sesuai kewenangannya. pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kotaseri. pembiayaan operasional komisi irigasi provinsi dan forum koordinasi daerah irigasi provinsi menjadi tanggung gas untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, gubernur mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi daerah. pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangannya masing masing irigasi: pemantauan kualitas air pada jaringan irigasi, seri. pengendalian dan penanggulangan pencemaran air pada jaringan irigasi,seri.:seri. menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh hak guna air sebagaimana dimaksud pada danseriseri. bab xii sanksi admin stasi terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada hurufpelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan sanksi penegakan hukum berupa pembongkaran bangunan. bab xiii ketentuanpada meliputi kegiatan: seri.:seriri gas umum dalam sistem irigasi yang sudah adamitra cai serta instansi terkait kabupaten kota dan provinsi secara seri.merintah daerah, pemerintah kabupaten kota, p3a gp3a ip3a mitra cai,3a mitra caiseri. bantuan kepada p3a gp3a ip3a mitra cai: terjadinya kerawanan ketersediaan air: cc.p3a mitra cseri.ri. sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan p3a gp3a ip3a mitra cai dapat berperan serta. pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab p3a gp3a ip3a mitra caidan komisi irigasi antar provinsi dapat dibentuk oleh para gubernur yang bersangkutan. untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh gubernur bupati walikota.seri.esiensi dan efektivitas pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, maka pengaturan irigasi provinsi jawa barat perlu disesuaikan, yang diatur dan ditetapkan dalamseriketerpaduan dan keserasian adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakuseri.mitra caididasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani, p3a gp3a ip3a mitra cai serta semangat kemitraan dan kemandirian., pemerintah daerah dan p3a mitra cai agar terpenuhinya pelayanan irigasi yang memenuhi harapan petani. seri. dilaksanakan diseluruh daerah irigasi yang merupakan wewenang pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.dilakukan secara perseorangan atau melalui p3a gp3a ip3a mitra cai,.seri. huruf cukup jelas hurufseri. huruf dan:cukup jelas tujuan pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi adalahdaerah, pemerintah kabupaten kota dan petani pemakai air, untuk mewujudkan pelayanan irigasi yang seri.mitra cai mitra cai. huruf baik yang sudah ditugaspembantuankan maupun yang belum provinsi. seri. huruf koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi baik yang sudah ditugaspembantuankan maupun yang belum oleh pemerintah kepada provinsi dapat dilaksanakan melalui komisi irigasi antar provinsi. hurufdan strategis nasional pada suatu daerah irigasi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas serpembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi, termasuk dalam hal pengaturan pembiayaan, meliputi: kerjasama dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten kota dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dengan luasan s.d. dan lintas kabupaten kota. kerjasama dengan p3a mitra cai dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier pada daerah layanan tersier yang bersangkutan. kerjasama dengan gp3a mitra cai dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder pada daerah layanan sekunder yang bersangkutan. kerjasama dengan ip3a mitra cai dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer atau pada satu daerah irigasi bersangkutan. cukup jelas seri.masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang secara faktual masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.seri.pengelolaan sumber daya air jawa barat. pemerintah kabupaten kota adalah pemerintah kabupaten kota jawa barat. seri. hak guna air adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada petani pemakai air p3a) mitra cai, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi lainnya untuk memakai airhak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh p3a mitra cai pada pintu pengambilan bangunan utama ditetapkan oleh gubernur atau bupati walikotasaluranseri. pertanian rakyatpakai air untuk irigasi dievaluasi secara berkala setiap (lima) tahun untuk mengkajigubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai untuk irigasi. cukup jelas hak guna usaha air untuk irigasiseri.gubernur atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air, setelah mendapat saran dan pertimbangan dari dewan sumber daya air provinsi. izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh gubernur atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya,: p3a mitra cai untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota atau p3a mitra caieri. perseorangan adalah subyek non hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap (lima) tahun oleh gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya untuk mengkaji dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya. cukup jelas cukup jelas ini mengatur penyediaan air irigasi dalam hal tertentu , misalnya kekeringan dan kebakaran. yang dimaksud dengan kebutuhan lainnya adalah kebutuhan pokok minimal sehari hari, seri. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga: kebutuhan air untuk pemadam kebakaran, kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air. penyusunan rencana tata tanam dan pengaturan air irigasi: penyediaan dan pengaturan air irigasi dilaksanakan sesuai deng, dengan mempertimbangkan usulan p3a mitra cai. penyusunan rencana tata tanam pada daerah irigasi lintas kabupaten kota dilaksanakan melalui kerjasama antara dinas dan dinas terkait dengan pemerintah kabupaten kota, yang dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi provinsi serta ditetapkan oleh gubernur. penyusunan rencana tata tanam untuk daerah irigasi yang terletak dalam satu kabupaten kota dengan luasan sampai dengan disusun oleh dinas dan dinas terkait bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, yang dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten kota, yang selanjutnya ditetapkan oleh gubernur. seri. penyusunan rencana tata tanam untuk daerah irigasi dengan luasan diatas yang berada dalam satu kabupaten kota atau beberapa kabupaten kota, dilaksanakan oleh dinas dan dinas terkait, yang dibahas dan disepakati oleh masing masing komisi irigasi kabupaten kota dan ditetapkan oleh gubernur yang bersangkutan. penyusunan rencana tata tanam daerah irigasi lintas provinsi dilakukan bersama oleh dinas dan dinas terkait serta dibahas dengan komisi irigasi antar provinsi dan ditetapkan oleh gubernur yang bersangkutan. penyediaan air irigasi: penyediaan air irigasi disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi untuk pertanian pada setiap daerah irigasi, yang dilakukan oleh dinas berdasarkan usulan p3a mitra cai, yang dibahas dan disepakati dengan komisi irigasi provinsi. dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi untuk kebutuhan tanaman,encana tata tanam daerah irigasi yang bersangkutan. cukup jelas serijaringan drainase, harus dijaga kualitasnya. seri. cukup jelas cukup jelas konservasi sumberdaya airseri. pembangunan jaringan irigasi adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan privasinya, yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah. pembangundalam hal pemerintah desa tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah, pemerintah daerah, atau pemerintah seri.pembangunseri. bupati walikota adalah bupati walikota jawa baratserdalam hal pemerintah desa tidak mampu melaksanakan peningkatan dalam hal p3a mitra cai tidak mampu melaksanakan peningkatseri.seri. cukup jelas waktu pengeringan bagian jaringuntuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, diatur garis sempadan sebagai berikut garis sempadan pada jaringan irigasi untuk mendirikan bangunan, diukur dari tepi atas saluran untuk yang tidak bertanggal atau kaki tanggul bagian luar saluran bangunan jalan inspeksi bagian luar dengan jarak seri. (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan msua meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari m3? detik. garis sempadan pada jaringan irigasi untuk membuat pagar sebagaimana dimaksud pada diukur dari tepi atas saluran yang tidak bertanggal atau dari kaki tanggul saluran bangunan jalan inspeksi bagian luar dengan jarak (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan dengan kemampuan ms detik atau lebih, (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan sampai m3 detik, (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari m3? detik. serbaik jika tingkat kerusakan dari kondisi awal bangunan saluran dan diperlukan rehabilitasi. pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku. seri. dalam hal pemerintah desa tidak mampu melaksanakan rehabilitasirehabilitasicukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas seri. keadaan darurat adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya akibat bencana alam dan atau tanggul saluran longsorsetiap (lima) tahun satu kalimeliputi jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan. cukup jelas serimonitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasisuai kewenangannya didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasiseri. untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi. cukup jelas kepentingan mendesak adalah kondisi dimana jaringan irigasi mengalami kerusakan yang perlu tindakan segera dan atau kerusakan akibat bencana alam. cukup jelas cukup jelaskabupaten kota yang disusun dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah provinsi, atau bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi. seri. cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf pengendalian pencemaran air dilakukan melalui upaya pencegahan terjadinya pencemaran air dan pengolahan air limbah sebelum masuk sungai dan jaringan irigasi. huruf cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas serseri. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf jenis tanaman tertentu adalah tanaman yang mempengaruhi kegembiraan tanah. huruf yang dimaksud dalam ketentuan ini misalnya keramba, jaring apung, bangunan atas air. huruf yang dimaksud dalam ketentuan ini misalnya fasilitas umum, jembatan, tempat mencuci, tempat mengambil air. pendirian bangunan untuk meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan atau fasilitas umum hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari dinas.tambahan lembaran daerah provinsi jawa barat nomor seri
aa: yin apa peraturan daerah kabupaten karangasemngasemmakaian kekayaandl)yang meliputi penyewaan tanah dan bangunan, penyewaan laboratorium, cc. penyewaan ruangan, penyewaan kendaraan bermotor, dan penyewaan peralatan milik daerahcc. penanaman pertentangan kabel listrik, pemancangan pertentangan kabel telepon: dan penanaman pipa air minumkondisi kekayaan daerah meliputi tanah dan bangunan adalah luas tanah, luas dan volume bangunan, kelayakan penyewaan bangunan dan letak strategis tanah dan bangunan, laboratorium adalah luas dan kondisi bangunan, kelengkapan dan kondisi peralatan laboratorium, ruangan adalah luas dan kondisi kelayakan ruangan, kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan, merk tipe, tahun pembuatan perakitan dan cc, peralatan adalah jenis, jumlah, merk tipe. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif (d0)(dl)antara lainjenis kekayaan daerah yang digunakan satuan unit waktu tarif pemakaian gedung kesenian unit hari kios yeh male unit bulan kios ruko jalan gajah mada bulan kantin disekitar kantor bupati unit bulan excavator unit jam wheel loader unit jam wales ton unit hari wales ton unit hari wales ton unit hari wales kecil baby unit hari sampel rayap unit hari sampel kodok unit hari dump truk unit hari truk cren unit hari kompresor unit hari sound system unit hari seperangkat gong unit hari timbangan ternak unit hari aula skb gedung skb unit hari mes ruang penginapan skb kamar oran0ngurangs5)makaian kekayaan daerah umum bahwamakaian kekayaan 'a. bahwa rancangan apbd ptentang evaluasi atas rancanganbahwa: suntuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah kabupaten gorontalo utara nomor tahun tetang pengelolaan keuangan daerah, hasil penyempurnaan sebagaimana butir atas perlu ditindaklanjuti, bahwa! berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud::lp:sebagaimana telahl.. negara republikan pun keuangan dan kinerja instansi pemerint. dan bupati gorontalo utara memutuskan menetapkan peraturan daerah kabupaten gorontalo utara .tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran tan nang), pembiayaan daerah . penerimaan rp. pengeluaran rp. lnnssgsnatang. pendapatan asli daerah. sejumlah rp. ''b. dana' pertimbangan sejumlah rp. cc. lain aih pendapatan asli:c.''darurat sejumlah rp. . dana: bagi hasil pajak sejumlah rp. 'd, dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah rp. bantuan keuangan dari provinsi atau darina: belanja hibah sejumlah rp. d0ana tan dari jenis belanja belanja?krrmontoa penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf ia,ta. penerimaan pinjaman daerah sejumlah rp. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah. rp. penerimaan piutang daerah sejumlah rp. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri.jan panas neon pep'. dan per jabatan lampiran vii daftar piutang daerah lampiran: viii daftar penyertaan modal (investasi) daerah li. lampiran ixuang kas yang tersedia. dalam hal keadaan:''fan bupati gorontalo utara, yan par aaa selada porn kata dana indra yasin diundangkan kandang pada tanggal oktober ani king kabupaten gorontalo utara, sar9, nana man ismail patahan lembaran daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor so.
bupati pohuwato peraturan daerah kabupaten pohuwato nomor tahun:a. bahwa untuk meningkatkuntuk memenuhi ketentuanab tujuan tambahan penyertuntuk mencapai tujuan sebagaimana diataspenyertaan modal penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah air minum dam) tan tirta maleo dilaksanakan dalam bentuk uang atau saham. bab sumber dan besarnya tambahanpenyertaan modal (l) tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah air minum dam) tirta maleo bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten pohuwato. besarnya tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten pohuwatokepada perusahaan daerah air minum dam) tirta maleo sebesar rp. (dua milyar rupiah)dengan perusahaan daerah air minum dam) tirta maleo. surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada diatas,, sanksi, dan tatacara penyelesaian perselisihan. penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam yang berbentuk setoran tunai, dalam bentuk uang ditetapkan dengan peraturan bupati. penerimaan pad dari penyertaan modal sebagaimana merupakan sumber pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan bab pengawasan secara internal inspektorat daerah melakukan pengawasan umum secara regular sehubungan dengan penyerato, syarif ibunya diundangkan marisa padatanggal mer sekretaris pohuwato, hi. hikmat katohidar, sh.mh pembina utama madya nip. lembaran daerah kabupaten pohuwato tahun nomor 14g naa tan penjelasan atas peraturan daerah kabupaten pohuwato nomor tahun tentang penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten . pohuwato kepada perusahaan daerah air minum (dam) tirta maleo kabupaten pohuwato umum untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah air minum kabupaten pohuwato, maka perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal saham perusahaan daerah air minum kabupaten pohuwato. untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah linan trjasama desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamandauhuruf perlu,kecamatcamat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tingkat kecamatan dalam kabupaten lamandabab bentuk kerjasama bentuk kerjasama dalam masing masing bidang dapat berupa kerjasama manajemen, kerjasama operasional, kerjasama pembayaran, kerjasama pembagian keuntungan, kerjasama bagi hasil, dan: peningkatan pembangunan desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, cc.kerjasama obyek kerjasama meliputi pembangunan bidang bidang sebagai berikut: ekonomi,dengan aslinya kepala bagi kum sania api sera (ega! sunan p. memang dan aa" penjelasan atas rancangan peraturan daerah kabupaten lamandauandau tahun nomor seri
bupati gorontalo provinsi gorontalo peraturan daerah kabupaten gorontalo nomor tahun tentang penertiban hewan ternak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gorontalo, menimbang bahwa hewan ternak yang dilepas oleh pemiliknya telah menimbulkan persoalan kemasyarakatan seperti kerusakan tanaman pertanian perkebunan, merusak nilai nilai estetika, merusak kebersihan lingkungan dan timbulnya kecelakaan bagi pengguna kenderaan, sehingga perlu dilakukan penertiban, bahwasudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan sosial kemasyarakatan sehingga pengaturannyabupaten dati dari isim limbotonetapkan peraturan daerah tentang penertiban hewan terhewan adalah semua jenis hewan atau binatang baik menurut ketentuan peraturan perundang undangan maupun menurut kepatutan harus dipelihara digembalakan oleh pemilik pengusaha pengembangnya. peternak adalah orang badan hukum pengusaha yang memiliki atau orang yang disuruh memelihara hewan ternak. petugas adalah satuan polisi pamong praja,satuan tugas desa kelurahan atau yang ditunjuk oleh pejabat yang berwewenang. bab jenis hewan ternak jenis hewan ternak yang dilarang dilepas tempat tempat tertentu, diklasifikasikan hewan ternak besar, meliputi kerbau, sapi, dan kuda, hewan ternak kecil, meliputi kambing, babi, dan rusa: bab iii larangan dan kewajiban bagian kesatu larangan setiap peternak dilarang menggembala, melepas dan atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran pada yaitu: jalan umum, rumah sakit, cc. pasar, halaman kantor, sekolah, tempat ibadah, lapangan umum, lahan pertanian dan perkebunan, lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan, taman kota, tempat pelelangan ikan, il. sanggar seni, tempat pertemuan umum, tempat wisata, dan atau oo. tempat bermain anak anak, fasilitas umum selain yang dimaksud pada sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua kewajiban peternak setiap peternak wajib menggembala hewan ternak pada tempat tempat yang secara khusus diperuntukkan bagi penggembalaan hewan ternak. setiap peternak wajib mengawasi hewan ternaknya yang gembala sehingga tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan umum. setiap peternak wajib menyediakan kandang ternak atau sebutan lainnya sebagai tempat untuk memelihara hewan ternak. setiap peternak wajib menyediakan makanan bagi hewan ternak yang ditertibkan oleh petugas dan berada kandang penampungan atau tempat lainnya dalam pengawasan petugas, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tindakan penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. dalam hal peternak tidak menyediakan makanan bagi hewan ternak sebagaimana dimaksud pada maka kepadanya dikenakan biaya operasional penertiban hewan ternak sebesar rp. seratus ribu rupiah) untuk (satu) ekor setiap hari. biaya operasional penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada petugas. peternak yang melanggar larangan dan atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan sehingga menimbulkan kerugian materil bagi pihak lain, wajib mengganti kerugian tersebut. penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada tidak menghapus kewajiban membayar denda dan atau tuntutan pidana atau denda pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. bab penertiban hewan ternak petugas berwenang melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang dilepas pada ditempat yang dilarang. dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada petugas dapat melakukan penangkapan dan penempatan hewan ternak pada tempat yang telah ditentukan. petugas dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dan atau pemerintah kecamatan untuk mengelola penempatan hewan ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada petugas memberitahukan tindakan penertiban hewan ternak kepada peternak selambat lambatnya (tiga) hari sejak dilakukan penertiban. dalam melakukan penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada petugas berkoordinasi dengan camat dan atau kepala desa lurah. petugas mencatat setiap pelanggaran oleh peternak terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan dalam buku register. tata cara dan bentuk pencatatan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh petugas. petugas yang ditunjuk dilepaskan dari tuntutan dan tanggung jawab atas kematian,hilang dan cederanya hewan ternak yang ditangkap dan ditempatkan ditempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam bab denda hewan ternak yang ditertibkan oleh petugas dapat diambil kembali oleh peternak setelah membayar dendatebusan hewan ternak besar sebesar rp. ekor hari hewan ternak kecil sebesar rp. ekor hari denda tebusan sebagaimana dimaksud pada disetor kas daerah. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran denda tebusan kas daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. pembayaran denda tebusan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam tenggang waktu paling lama (empat belas) hari sejak diberitahukannya tindakan penertiban hewan ternak kepada peternak. setelah tentang waktu sebagaimana dimaksud pada petugas wajib memberitahukan kepada peternak tentang berakhirnya masa pembayaran denda tebusan. dalam hal dendatebusan tidak dibayarkan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat menjual hewan ternak kepada orang atau badan lain melalui lelang. hasil penjualan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada dikembalikan pada peternak setelah dikurangi dengan biaya biaya yang dikeluarkan selama masa penertiban. penjualan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada tidak menghapus tuntutan pidana atau denda pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan lelang hewan ternakmenghentikanidak membayar denda tebusan dalam waktu (empat belas) harsetiap orang atau badan yang menurut catatan sebagaimana dimaksud dalam melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam dan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan untuk kedua kalinygganti kerugian bagi pihak laviiirtentudan kepada peternak wajib memberi ganti rugi kepada penabrak. bab ketentuan penutup pada saat diundangkan peraturan daerah ini,ati gorontalo, y david bobihoe akb diundangkan limboto pada tanggal sekretaris daerah kabupaten gorontalo, tayub lembaran daerah kabupaten gorontalo tahun nomor noref peraturan daerah kabupaten gorontalo, provinsi gorontalo penjelasan atas rancangan peraturan daerah kabupaten gorontalo nomor tahun tentang penertiban hewan ternak umum hewan ternak yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat daerah akan berdampak baik dan positif manakala dalam pelaksanaannya dikelola secara teratur dan tertib. akan tetapi akan menimbulkan persoalan kemasyarakatan ketika hewan ternak dilepas secara liar oleh pemilik atau orang yang diberi tugas memeliharanya. persoalan persoalan dimaksud antara lain kerusakan pada tanaman pertanian, mengganggu nilai nilai estetika dan kebersihan lingkungan serta seringkali berdampak pada kecelakaan bagi pengguna jalan umum. untuk itu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta memperhatikan ciri khas daerah, maka pengaturan tentang penertiban hewan ternak perlu dilakukan dalam peraturan daerah. peraturan daerah ini merupakan penyempurnaan atas pengaturan tentang hewan ternak sebelumnya yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten daerah tingkat gorontalo nomor tahun tentang larangan melepas hewan. ii. demi cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud lahan pertanian dan perkebunanadalah sebidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang dan atau badan hukum secara sah menurut ketentuan hukum dan difungsikan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. cukup jelas cukup jelas biaya operasional penertiban hewan ternak dimaksud adalah biaya makan dan biaya keamanan. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud tempat yang telah ditentukan adalah kandang atau tempat lain yang secara khusus digunakan untuk menempatkan atau menampung hewan ternak sebagai hasil operasi penertiban. cukup jelas cukup jelas tindakan pencatatan terhadap pelanggaran atas larangan dan kewajiban dilakukan sebagai data pelanggaran oleh peternak. pelanggaran atas larangan dan kewajiban untuk kedua kalinya akan dilakukan penyidikan, sehingga memberikan efek jera bagi pelanggardengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur gorontalo, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik, perlu ditetapkan aturan yang menjamin terselenggaranya jaminan kesehatan masyarakat provinsi gorontalo, bahwterhadap peraturan daerah nomor tahun tentang jaminan kesehatan semesta perlu dilakukan penataan ulangyang baru tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah provinsi gorontalo yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasionalbab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan provinsi adalah provinsi gorontalo pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi gorontalo. pemerintah kabupaten kota adalah pemerintah kabupaten kota se provinsi gorontalo perjanjian kerja sama adalah kesepakatan antara gubernur dengan bupati walikota dan atau gubernur bupati walikota dengan badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajibrogramprovinsi gorontalo yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) provinsi dan kabupaten kota. program jaminan kesehatan semesta yang selanjutnya disingkat jadesta adalah program jamkesda pemerintah daerah provinsi gorontalo. jaminan kesehatan nasional selanjutnya disingkat jkn adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh bpjs kesehatan. peserta adalah penduduk provinsi gorontalo yang memenuhi syarat kepesertaan dan terdaftar sebagai peserta jamkesda yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati walikotklaim adalah pengajuan biaya oleh faskessas, prinsip, dan tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati hatian,tujuan program jaminan kesehatan daerah adalahapbd) pemerintah provinsi gorontalo dan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) pemerintah kabupaten kota. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat gorontalo, meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat gorontalo.provinsi gorontalo. bab iii pembiayaan dan iuran pembiayaan terhadap peserta jaminan kesehatan daerah diwilayah provinsi gorontalo dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, pembiayaan peserta sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk sharing pembiayaan dan kepesertaan, yaitu (enam puluh persen) peserta oleh pemerintah daerah provinsi dan (empat puluh persen) peserta oleh pemerintah daerah kabupaten kota, pembiayaan peserta sebagaimana dimaksud pada untuk pemerintah daerah provinsi gorontalo dilaksanakan melalui kegiatan jaminan kesehatan semesta dan untuk pemerintah kabupaten kota dilaksanakan melalui program jaminan kesehatan daerah masing masing, ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam perjanjian kerja sama antara gubernur dan bupati walikota. besaran iuran peserta disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku tentang penerima bantuan iuran pbi). bab kepesertaan bagian pertama kriteria peserta dan pendataan (l) peserta jamkesda adalah penduduk provinsi gorontalo yang tergolong fakir miskin atau tidak mampu yang kriterianya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku: penduduk provinsi gorontalo sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya, kepesertaan sebagaimana dimaksud pada diusulkan melalui surat keputusan bupati walikota berdasarkan kuota yang telah ditentukan, anak yang terlahir dari peserta jamkesda otomatis menjadi peserta dengan menunjukkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir, gelandangan, pengemis dan peserta program keluarga harapan pkh), masyarakat miskin penghuni lembaga pemasyarakatan secara otomatis menjadi peserta jamkesda dengan membawa surat keterangan dari dinas sosial dan lembaga pemasyarakatan. walikota, kota, tim koordinasi pendataan kabupaten kota mengusulkan penetapan peserta bupati walikota, data peserta yang telah tetapkan, disusun dan tempatkan pada database kepesertaan jamkesda (master file) dinas kesehatan kabupaten kota, data peserta yang telah tetapkan pada selanjutnya diajukan dinas kesehatan provinsi untuk sampaikan bpjs kesehatan, setiap peserta yang telah registrasi akan mendapatkan kartu jkn: dinas kesehatan kabupaten kota bersama tim koordinasi kabupaten kota melakukan updating data kepesertaan setiap (tiga) bulan sekali dan melaporkan hasilnya dinas kesehatan provinsi gorontalo. pendistribusian kartu kepesertaan jkn dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan desa bawah koordinasi dinas. bagian kedua tim koordinasi pendataan peserta tim koordinasi pendataan dibentuk dan ditetapkan oleh bupati walikota tim koordinasi pendataan sebagaimana dimaksud sekurang kurangnya terdiri dari unsur dinas sosial (sebagai koordinator tim), bappeda esertaan kepada bupati walikota terhadap peserta jaminan kesehatan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota,hak dan kewajiban peserta peserta berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan manfaat layanan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan, memperoleh informasi tentang program jaminan kesehatan daerah jamkesda) secara benar melalui sumber sumber yang berwenang memberikan informasi. peserta mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan jamkesda memberikan informasi yang benar selama menjadi peserta jamkesda. bab pengelolaan pengelolaan jamkesda dilaksanakan oleh bpjs kesehatan cabang gorontalo yang diintegrasikan dengan jkn. pengelolaan jamkesda sebagaimana dimaksud pada dituangkan melalui perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pemerintah daerah dengan bpjs kesehatan cabang gorontalo. tata cara pengelolaan jamkesda dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku. tugas badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam menyelenggarakan jamkesda diatur sebagaimana ketentuan dalam undang undang bpjs. bab vii fasilitas kesehatan (faskes) bagian pertama bentuk dan fungsi fasilitasprovinsi gorontalo dapat dirujuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan luar wilayah provinsi gorontalo yang lebih lengkap fasilitas dan ketenagaan berdasarkan indikasi medis dan rekomendasi medik,, ruang rawat inap fasilitas kesehatan tingkat lanjutan adalah kelas iii: jika peserta meminta kelas perawatan:,,,dalam rangka menjamin pelayanan yang berkualitas, fasilitas kesehatan harus senantiasa meningkatkan kualitas sarana prasarana dan sumber daya manusia. bab viii rujukan pasien luar dan dalam daerah pemerintah provinsi gorontalo memfasilitasi rujukan keluar daerah bagi pasien miskin peserta jaminan kesehatan nasional sepanjang tidak ditanggung oleh bpjs kesehatan. dalam hal terdapat pasien rujukan sebagaimana dimaksud pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas pembiayaan, sepanjang tidak dibiayai oleh bpjs kesehatan. fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud terdiri dari, pendamping medis paramedis, pasien dan pendamping pasien, transportasi dan akomodasi, biaya pemasaran dan pemulangan jenazah, biaya perawatan lainnya yang tidak ditanggung bpjs kesehatan akibat upaya medis sebagai inisiatif pendamping medis paramedis demi efektifitas dan efisiensi pelayanan. fasilitasi rujukan pasien sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas utd) balai pemeliharaan kesehatan mandiri bapelkesman) provinsi gorontalo. untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan pasien rujukan luar daerah maka pendamping medis paramedis dapat berinisiatif memberikan upaya medis yang dianggap perlu. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi gorontalo. pembiayaan pasien rujukan luar daerah dengan status emergency dapat menggunakan dana tak terduga yang tersedia pada akun belanja dinas keuangan dan aset daerah provinsi gorontalo. standar operasional prosedur sop) rujukan pasien luar dan dalam serta sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan provinsi gorontalo diatur dengan peraturan gubernur. bab manfaat layanerujuk pada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang jaminan kesehatan nasional. bab cara pembayaran fasilitas kesehatan biaya kapital wajib dibayarkan dimuka, per bulanbiaya non kapital wajib dibayarkan oleh bpjs didasarkan pada besaran klaim yang diajukan olehsejak dokumen klaim diterima lengkap, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku,, prosentase penggunaan dana kapital sebagaimana dimaksud diatur sebesar besarnya (tiga puluh persen) untuk operasional dan dukungan manajemen, serta sekurang kurangnya (tujuh puluh persen) untuk jasa layanan, rincian penggunaan dana kapital sebagaimana pada diatur lebih lanjut oleh peraturan bupati walikota, dalam hal terdapat sisa lebih penggunaan dana kapital, agar dapat dianggarkan kembali pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten kota dan dioptimalkan penggunaannya untuk pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, ina cbg), besaran kapital dan indonesian case based group ina cbg) dapat ditinjau kembali. pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan bpjs kesehatan dibayar dengan penggantian biaya.fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada s5) tidak diperkenankan menarik biaya pelayanan kesehatan kepada pesertabab kendali mutu dan biayaisiensi biaya,, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan kesehatan dan berkoordinasi dengan stakeholders terkait, untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada dibentuk tim safeguarding pada dinas kesehatan provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mutu pelayanan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bpjs kesehatan. bab xii pengawasan pengawasan program jaminan kesehatan daerah dilakukan agar penyelenggaraan program jamkesdasesuai prosedur dan ketentuan perundang undangan, cc.provinsi kabupaten kota dan pengawasan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan. laporan hasil pengawasan yang direkomendasikan oleh pengawas sebagaimana dimaksud wajib ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak sesuai dengan saran rekomendasi yang diberikan. bab xiii pengaduan dalam rangka menampung dan menyelesaikan keluhan masyarakat atas pelayanan program jamkesda terintegrasi jaminan kesehatan nasional jkn), dinas membentuk unit pengaduan masyarakat upm) tingkat provinsi dan kabupaten kota, unit pengaduan masyarakat tingkat provinsi gorontalo berada dinas kesehatan provinsi gorontalo dan menempatkan petugas masing masing rumah sakit kabupaten kota, unit pengaduan masyarakat kabupaten kota berada masing masing dinas kesehatan kabupaten kota. bab xiv sanksi administratif (l)kepegawaian sebagaimana diatur dalam perundang undangan dalam bidang kepegawaian,, bab xvyelenggaraan program jaminan kesehatan semesta provinsi gorontalopatato pada tanggal mass gubernur gore 2d. rasuli habibie diundangkan gorontalo pada tanggal maret sekretaris daerah provinsi gorontalo, inangumumterkendali mutu. masyarakat gorontalo membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah provinsi gorontalo sebagaimana diamanatkan dalam undang undang dasar dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan. pelayanan kesehatan daerah terutama terhadap masyarakat yang belum mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnya percepatan pencapaian indikator kesehatan yang lebih baik. pembiayaan pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat gorontalo bersumber dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang merupakan pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara bersama. melalui kerjasama ini antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam penyediaan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat. oleh karena itu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah ini harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah. pelayanan kesehatan daerah yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi kabupaten kota harus berpihak kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kelola secara terkoordinasi dan terpadu dari berbagai pihak. dengan demikian, diharapkan program pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat gorontalo yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional jkn) dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. ii. demi cukup jelasadalah asas yang bersifat ideal cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan sharing adalah tanggung jawabon yeiy sejak dng sejak from) sejak don mnh temp iad eureka used burdurepu ynyjun used esrenpy yoyo seni sue neue used sepoy keyid serep used surdurepusd serep yen yninmp sue used burdurepusur inipun uejeyasd seung mojo use3nji 3ue tepi yemeaad eye uep 1s7 tyerepe sipourered show surdurepuad ve3usp pnsyeutp 3ue, (c) yeiy sejak dim yeiy tes sejak dng tested self dng tested reduce3udu bue urepeoy turereduww sue used eyed ueynyerp grey bue eurejiod suojoynod ueyepun yyerepe jumps any pnsyeump sue, (s) yeiy sejak from (v) sejak (e) yeiy sejak dng yeiy sejak don tested yang dimaksud dengan inisiatif dari pendamping medis paramedis adalah semua tindakan dan pertimbangan yang didasarkan pada profesionalitas dan spesifikasi keahlian medik tenaga medis paramedis, dengan tujuan efektifitas tindakan medis yang diperlukan pasien dan disesuaikan dengan efisiensi
bupati boalemo provinsi gorontalo peraturan daerahabupatenoalemo nomor tahun tentang pembentukan badan usaha milik daerah lembaran daerah kabupaten boalemo tahun nomor memutuskan menetapkan. beberapaketentuan berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tugas dan tanggung jawab direksi adalah memimpin dan mengendalikan semua kegiatan badan usaha milik daerah bumi), yang terdiri dari tiga orang direktur dan beberapa orang kepala bagian unit. bertanggung jawab kepada rups. menyampaikan rencana kerja (dua) tahun dan rencana kerja anggaran bumi tahunan, kepada dewan komisaris dan rups. melakukan perubahan terhadap program kerja, setelah mendapat persetujuan dewan komisaris. membina pegawai dilingkungan bumi. mengurus dan mengelola kekayaan bumi menyelenggarakan administrasi umum dan keuang dan rups. ketentuan berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tata cara dan masa jabatan adalah direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham rups). direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal tahun. pengecualian dari dan ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuuli bupati mo, rum pagar diundangkan tilamuta pada tanggal juli sekret daerah kabupaten boalemo, sukarno abdul hamid lembaran daerah kabupaten boalemo tahun nomor . noref peraturan daerah kabupaten boalemo provinsi gorontalo nomor
bupati gorontalo utara ews .gorontalo utara, maka daerah dapat membentuk lembaga lain yang ditetapkan dalam peraturan bupati dengan mempertimbangkan kemampudan tata kerja satuan polisi pamong prajstrukturatuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kabupaten gorontalo utara, kepala satuan adalah kepala satuan polisi pamong praja,truktur organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten gorontalo utara. bagian kedua kedudukan, pelaksanaan ketentraman,, penyelenggaraan ketentraman,kepala daerahterhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah bab iii wewenang, hak dan kewajibansanakan kesiagaan terhadap ancaman bencana, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan perlindungan masyarakat. polisi pamong praja dalam melaksanakan kewenangannya, sebagaimana yang disebutkan pada diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. babanggota polisi pamong prajartiban umum dan ketentraman masyarakat, seksi pembinaan kapasitas, pendidikan dan pelatihan, seksi perlindungan masyarakat, dan kelompok jabatan fungsional. bab kelompok jabatan fungsional pada organisasi satuan polisi pamong prajasatuan, kelompok jabatan fungsionalsatuan, sub bagian, seksisatuan polisi pamong praja bertanggungjawab kepada kepala satuan secara berjenjang. setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan polisi pamong prajaan yang berada dalam lingkungan kerjanya. satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan kewenakepala satuan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. kepala satuatuan polisi pamong praja. bab viii pengangkatan, pemberhentian dan eselonering kepala satuan diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul sekretaris daerah setelah melalui pertimbangan baperjakat. pejabat lainnya lingkungan satuan polisi pamong prajapersyaratan untuk dapat diangkat sebagai satuan polisi pamong praja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku kepala satufedora nomor lampiran bagan struktur organisasiusaha fungsional kasih ketertiban kasih pembinaan umum ketentraman kapasitas, pendidikan kasih perlindungan masyarakat pelatihan masyarakatliikotangkat kabar aren asisten sekda bantan hukumsiapa) sebelum koreksi rp. koreksi siapaperangkat kabar daerah hukumhuruf per desember tahun sebagai berikut). sisa lebih kurang pembiayaan anggaran siapa siapa) rp. koreksi siapa rp. sub total rp. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya lain lain)total kewajiban dan ekuitas dana rp. perangkat kabar anna spek daerah hukum sea laporan operasional lo) sebagaimana dimaksud pada huruf per desember tahun sebagai berikut kegiatan operasional pendapatan lo: rp. beban rp. surplus defisit lo) rp. kegiatan non operasional surplus defisit rp. pos luar biasa bebanperangkat kabar hukumrangkat kabar crv daerah hukum asisten sekdpenyertaan modal investasi lampiran daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah lampiran xii daftar rekapitulasi aset tetap lampiran xiii daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan lampiran xiv daftar rekapitulasi aset lainnya lampiran daftar kewajiban jangka panjang lampiran xvi ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah perusahaan daerah mara kanan kanan sekdauji walikota gorontalo, tahu diundangkan gorontalo pada tanggal juli sekretaris daerah kota gorontalo, 'ny ismail davtemen erna daerah hukum asisten sekda
gl gubernur sumatera barat peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor tahun tentang hari jadumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan semangat memiliki, melestarikan dan mengimplementasikan nilai nilai luhur masyarakat sumatera barat yang bersendikan adat basandi syarak, syarak disandikan kitabullah, syarak mandato, adat memakai, perlu penetapan hari jadi sumatera barat, bahwa penetapan hari jadi sumatera barat merupakan proses yang panjang yang menjadi tonggak sejarah terbentuknya wilayah dan pemerintahan, yang memiliki struktur dan sistem yang tidak bisa dipisahkan dari sistem negara kesatuan republik indonesia serta perjuangan bangsa indonesia untuk melepaskan diri dari penjajhari jadi sumatera baratyang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan hari jadi sumatera barat. hari jadi sumatera barat adalah hari yang ditetapkan sebagai hari terbentuknya sumatera barat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia yang sekaligus wujud eksistensi keberadaan sumatera barat dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai wujud identitas, jati diri, dan kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya. tujuan penetapan hari jadi sumatera barat yaitu pengakuan terhadap keberadaan sumatera barat dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara negara kesatuan republik indonesiahin semua komponen masyarakat, pemerintahan daerah dan dunia usaha terhadap keberadaan sumatera barat sebagai daerah otonom, dan untuk menunjukkan jati diri masyarakat sumatera barat yang memiliki keunggulan kualitatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pembangunan daerah. bab penetapan hari jadi hari jadi sumatera barat sebagai kesatuan daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia ditetapkan pada tanggal oktober bab iii peringatan hari jadi hari jadi sumatera barat diperingati pada setiap tanggal oktober oleh dprd, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat sumatera barat. peringatan hari jadi sumatera barat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menyelenggarakan sidang paripurna dprd. ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sidang paripurna dprd sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan tata tertib dprd. peringatan hari jadi sumatera barat sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan dalam berbagai bentuk dan jenis kegiatan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. peringatan hari jadi sumatera barat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kabupaten kota daerah dalam bentuk upacara bendera dan atau bentuk lainnya. peringatan hari jadi sumatera barat sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh pd. setiap peringatan hari jadi sumatera barat ditetapkan suatu tema sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah dalam rangka memperkuat jati diri dan kecintaan terhadap daerah. dalam pelaksanaan peringatan hari jadi, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak pihak yang berjasa dalam sejarah perjuangan daerah sumatera barat serta masyarakat lainnya yang dinilai berprestasi dan berperan aktif dalam pembangunan daerahhari jadi sumatera barat g penjelasan atas peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor tahun tentang hari jadi sumatera barat umum hari jadi bagi daerah, memiliki arti penting sebagai wujud eksistensinya dalam perjalanan kehidupan masyarakatnya. hari jadi tidak hanya sebagai sarana seremonial yang diperingati setiap tahun, akan tetapi hari jadi merupakan sumber motivasi dan sekaligus kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya. penetapan hari jadi sumatera barat menjadi sangat penting, oleh karena sumatera barat sebagai kesatuan wilayah telah ada dan telah menunjukkan eksistensinya dalam sejarah perjalanan bangsa indonesia. banyak momentum momentum atau kejadian sejarah yang tercatat, dapat dijadikan momentum tonggak lahirnya sumatera barat sebagai kesatuan wilayah yang memiliki masyarakat dan struktur pemerintahan. dari momentum momentum tersebut, perlu disepakati bersama, momentum mana yang memiliki nilai nilai heroik, semangat kejuangan yang bisa menjadi sumber motivasi bagi masyarakat, serta memiliki bukti bukti autentik yang dapat dipertanggungjawabkan. keberadaan sumatera barat sebagai kesatuan wilayah, memiliki sejarah panjang dan dalam perjalanannya, kedudukan sumatera barat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengalami perubahan perubahan. awalnya sumatera barat hanya sebagai unit pemerintahan, lalu menjadi keresidenan, meningkat menjadi provinsi, kemudian turun lagi menjadi keresidenan dan terakhir menjadi wilayah provinsi dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. dari catatan sejarah, nama sumatera barat sebagai kesatuan wilayah, yang dapat dijadikan momentum momentum sebagai tonggak penetapan hari jadi sumatera barat, adalah pembentukan unit pemerintahan hoofdcomptoir van sumatra's oostkust? . pada tahun voc membentuk unit pemerintahan pesisir barat pulau sumatera dengan nama hoofdcomptoir van sumatra's oostkust dengan wilayah kekuasaan sekitar pantai barat pulau sumatera meliputi barus singel utara dan indrapura bagian selatan, dengan ibu kota padang. sedangkan arah daratan, mulai dari bibir pantai sampai kaki bukit barisan. hoofdcomptoir van sumatra's oostkust yang dibentuk oleh voc belum merupakan sebuah pemerintahan yang utuh sebagai kesatuan wilayah yang memiliki struktur pemerintahan. hoofdcomptoir van sumatra's oostkust belum menjalankan fungsi pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, fungsinya lebih banyak untuk kepentingan perdagangan voc wilayah pesisir pulau sumatera. dalam pelaksanaan kekuasaannya, hoofdcomptoir van sumatra's oostkust dibagi atas (tiga) compton, yaitu compton selatan dengan wilayah indrapura sampai terusan, compton tengah dengan wilayah mulai dari terusan sampai pasaman dan compton utara dengan wilayah mulai dari pasaman sampai barus. pembentukan keresidenan sumatera barat oleh interregnum inggris pada tanggal november interregnum inggris atas nama ratu belanda pada tanggal november membentuk keresidenan sumatera barat yang merupakan bagian dari wilayah government bengkulu. keresidenan sumatera barat dibagi menjadi post yaitu post padang, post pulau cinkuak, post pariaman, post air tangis, post singel dan post tapanuli. pembentukan gouvernement van sumatra's oostkust pada tanggal november pemerintahan kolonial belanda dengan besluit dari gouvernement kommisasaris socius, meningkatkan status keresidenan sumatera barat menjadi gouvernement van sumatra's oostkust yang dipimpin oleh seorang gouverneur dengan sebutan civile militaire gouverneur atau gubernur sipil dan militer. pemerintahan gouvernement van sumatra's oostkust dibagi menjadi (dua) keresidenan, yaitu residentie van padang dengan ibu kota padang dan keresidenan noordelijke residentie residen air tangis) dengan ibu kota air tangis. masing masing keresidenan dibagi atas (lima) afdeelingen. residentie padang, terdiri dari afdeeling van padang, afdeeling van pariaman, afdeeling pulau congkak, afdeeling pulau pulau batu dan afdeeling van padangsche bovenlanden. sedangkan noordelijke residentie terjadi dari afdeelingen air tangis, afdeelingen pasaman, afdeelingen natal dan tapanuli, afdeelingen mandailing dan angkola dan afdeelingen rao, bonjol dan oosterlijke ophirdistrcten. dalam perjalanannya, residentie dalam wilayah gouvernement van sumatra's oostkust mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tahun dimana gouvernement van sumatra's oostkust terdiri dari afdeelingen, onderaafdeelingen, district dan onderdstricten serta nagari. sebagai sebuah pemerintahan daerah, gouvernement van sumatra's oostkust sudah dilengkapi dengan dewan perwakilan rakyat dengan nama minangkabau raad, meskipun pembentukan minangkabau raad baru bisa diwujudkan pada tahun pembentukan shu chan sumatera barat oleh tentara penjajahan jepang. pasca masuknya tentara penjajahan jepang sumatera barat, gouvernement van sumatra's oostkust dibubarkan dan pada tanggal agustus kedudukan sumatera barat berubah menjadi shu chan dengan nama sumatera nishi kain shu , setingkat keresidenan, dengan ibu kota padang. pembagian pemerintahan yang berada bawah sumatera nishi kain shu sama dengan pembagian pemerintahan pada era gouvernement van sumatra's oostkust yang ditetapkan terakhir pada tahun perebutan kekuasaan keresidenan sumatera barat. pasca kemerdekaan negara republik indonesia, pada rapat kedua ppi tanggal agustus dibentuk (delapan) provinsi negara republik indonesia, yaitu provinsi jawa barat: provinsi jawa tengah, provinsi jawa timur, provinsi sumatera, provinsi borneo (kemudian berubah menjadi kalimantan), provinsi sulawesi, provinsi maluku, dan provinsi sunda kecil. disamping membentuk (delapan) provinsi, ppi juga menetapkan keresidenan dan kota praja yang sudah ada sebelumnya, tetap diakui keberadaannya. dengan demikian, keresidenan sumatera barat tetap sama seperti presiden atau shu yang dibentuk oleh tentara penjajahan jepang. meskipun proklamasi kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia telah diproklamirkan pada tanggal agustus namun tentara pendudukan jepang belum mau menyerahkan keresidenan sumatera barat kepada pemerintah republik indonesia. dalam kondisi tersebut, pada tanggal oktober para pemuda dan pimpinan kind sb dewan perwakilan rakyat daerah sumatera barat) mengadakan rapat dengan keputusan membentuk keresidenan baru sumatera barat, dan mengambil alih pemerintahan keresidenan sumatera barat dari tangan tentara pendudukan jepang. memilih dan menetapkan moh. syafii sebagai residen sumatera barat. pelantikan moh. syafii sebagai residen pertama sumatera barat dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia, baru dapat dilakukan oleh gubernur sumatera teuku mohammad hassan pada tanggal oktober setelah dilantik sebagai residen sumatera barat, pada tanggal oktober dengan besluit r.i i, moh. syafii membentuk (delapan) luhak dalam keresidenan sumatera barat, yaitu luhak padang dan sekitarnya, dengan ibu kota padang. luhak mainan, dengan ibu kota mainan. luhak kerinci indrapura, dengan ibu kota sungai penuh. luhak tanah datar, dengan ibu kota batusangkar. luhak agam, dengan ibu kota bukittinggi. luhak limapuluh kota, dengan ibu kota payakumbuh. luhak solok, dengan ibu kota solok. luhak kecil talu, dengan ibu kota talu. setingkat dengan luhak, juga terdapat (dua) kota praja, yaitu kota praja padang dan kota praja bukittinggi dan setingkat bawah luhak dan kota praja, juga dibentuk (dua puluh satu) unit administrative kewedanaan, yaitu kewedanaan padang. kewedanaan pariaman. kewedanaan lubuk agung. kewedanaan mainan. kewedanaan kerinci. kewedanaan balai selasa. kewedanaan agam tuo. kawedanan maninjau. kawedanan batipuh koto padang panjang). kawedanan sawahlunto. kawedanan batu sangkar. il. kewedanaan sijunjung. kewedanaan payakumbuh. kewedanaan sulit. oo. kewedanaan rangkiang. kewedanaan solok. kewedanaan alasan panjang. kewedanaan luar labuh. kewedanaan lubuk skating. kewedanaan talu, dan kewedanaan air tangis. pembentukan daerah swatantra tingkat sumatera barat. untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat provinsi sumatera tengah, dengtanggal agustus provinsi sumatera tengah, dibagi menjadi (tiga) provinsi, yaitu provinsi sumatera barat. provinsi jambi, dan provinsi riau. daerah tingkat sumatera barat, terdiri dari kabupaten dan kota praja, yaitu kabupaten kabupaten agam kabupaten padang pariaman kabupaten solok kabupaten pasaman kabupaten kabupaten sawahlunto sijunjung kabupaten limapuluh kota kabupaten pesisir selatan (dikurangi dengan wilayah kecamatan kerinci hulu, kerinci tengah dan kerinci hilir). kota praja kota praja bukittinggi kota praja padang kota praja sawahlunto kota praja padang panjang kota praja solok kota praja payakumbuhlanjutnya tetapkan dengan undang undang nomor tahun ii. demi cukup jelas. cukup jelas. banyak momentum sejarah yang dapat dijadikan tonggak sebagai hari terbentuknya sumatera barat sebagai kesatuan wilayah yang memiliki masyarakat dan struktur pemerintahan serta terdapat bukti bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. akan tetapi, untuk menetapkan hari jadi suatu daerah, disamping beberapa kriteria tersebut, yang paling utama, adalah adanya nilai nilai atau semangat dari momentum yang dijadikan tonggak hari jadi tersebut, yang bisa menjadi kebanggaan, menumbuhkan rasa memiliki dan kecintaan dari masyarakat terhadap daerahnya serta dapat menjadi sumber motivasi bagi masyarakat untuk membangun daerahnya. dari perjalanan panjang sejarah sumatera barat, lahir dan eksistensinya dalam perjalanan bangsa dan negera indonesia, telah ada jauh sebelum terbentuknya nkri. dari catatan sejarah tersebut, momentum yang dapat dijadikan tonggak sejarah terbentuknya sumatera barat, dapat dikelompokkan menjadi (dua), yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan nkri. terbentuknya sumatera barat sebelum kemerdekaan nkri, terdapat beberapa fase, yaitu dibentuknya hoofdcomptoir van sumatra's oostkust oleh voc pada tahun dibentuknya keresidenan sumatera barat oleh interregnum inggris pada tanggal november ditingkatkan kedudukan presiden sumatera barat menjadi provinsi oleh pemerintahan kolonial belanda pada tanggal november dengan nama gouvernement van sumatra's oostkust dan dibentuknya sumatera nishi kain shu setingkat presiden oleh tentara pendudukan jepang pada tanggal agustus sedangkan momentum yang dapat dijadikan tonggak sejarah terbentuknya sumatera barat, setelah kemerdekaan nkri, yaitu tanggal oktober dengan momentum rapat para pemuda sumatera barat dengan pimpinan kind sb yang memutuskan untuk membentuk keresidenan baru sumatera barat dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan keresidenan dari tentara pendudukan jepang. sidang nid juga memilih dan menetapkan moh. syafii sebagai residen pertama dari karesidenan sumatera barat, yang kemudian dilantik pada tanggal oktober tanggal agustus dengan momentum ditetapk. dengan undang undang darurat tersebut, provinsi sumatera barat menjadi provinsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari jambi dan riau yang sebelumnya menjadi satu kesatuan dari provinsi sumatera tengah. dari beberapa momentum bersejarah tersebut atas, yang dinilai paling tepat untuk dijadikan tonggak sejarah terbentuknya sumatera barat, yaitu pada tanggal oktober dengan pertimbangan sumatera barat yang dibentuk, sudah menjadi bagian dari nkri. terdapat nilai nilai heroik dari para pemuda sumatera barat dan pimpinan nid sb moh. syafii, dr. jamil dan rasa said) yang memutuskan untuk merebut kekuasaan pemerintahan keresidenan sumatera barat yang tentara pendudukan jepang (pasca kemerdekaan ri, tentara pendudukan jepang, belum mau menyerahkan keresidenan sumatera barat kelangkaan nkri). cukup jelas. sidang paripurna dprd dalam rangka peringatan hari jadi sumatera barat diselenggarakan oleh dprd provinsi sumatera barat dengan agenda khusus memperingati hari jadi sumatera barat. dprd mengundang pejabat pemerintah, forkopimda, gubernur dan wakil gubernur provinsi tetangga yang tergabung dalam provinsi sumatera tengah, pimpinan dprd provinsi tetangga, bupati walikota se sumatera barat, pimpinan dprd kabupaten kota se sumatera barat, perguruan tinggi negeri dan swasta sumatera barat, instansi vertikal, pimpinan opd dilingkupi pemerintah provinsi sumatera barat, mantan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat, tokoh tokoh masyarakat sumatera barat perantauan dan kampung halaman, unsur adat, alim ulama, bundo kanduang, lembaga sosial memasyarakat, perwakilan pemuda pemudi. tata cara pelaksanaan sidang paripurna, undangan, dan pakaian yang digunakan, diatur dalam peraturan tata tertib dprd provinsi sumatera barat. sambil menunggu perubahan peraturan tata tertib dprd provinsi sumatera barat, tata cara pelaksanaan sidang paripurna, undangan dan pakaian yang digunakan, diatur dengan keputusan dprd provinsi sumatera baratwali kota gorontalo provinsi gorontalo peraturan daerah kota gorontalo nomor tahun tentang pajak daerahr7raga asisten sntema tragasis7en sekda kakasisten l71tldaerah. bab jenis pajak bagian kesatu umum (l) jenis pajak daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, asistenpt. jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan wali kota terdiri atas: pajak reklame, pajak air tanah: dan pbb p2. bagian kedua pajak hotel paragraf nama, objek, subjek, dan wajib pajak dengan nama pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam hurufasisten sekda darl) tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 6o (sepuluh persen). tarif pajak hotel untuk rumah kos diatas (sepuluh) kamarsebagaimana dimaksud dalam huruf(iti311subjek, dan wajib pajak pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. raj asisten sekda objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. s3)jg asisten tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut: tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar (sepuluh persen) untuk jenis hiburan berupa: pagelaran kesenian, musik, tari: bina raga, pameran, sirkus, akrobat dan sulap, permainan milyar dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, pertandingan olah raga, dan kesenian rakyat tradisional tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar (lima belas persen) untuk jenis hiburan berupa: tontonan filmpusat kebugaran (fitnes center), dan mandi uap spasisten lgssebagaimana dimaksud dalam hurufmei asisten setarif pajak penerangan jalan bersumber dari plcc. bagian keenam pajak mineral bukan logam dan batuan paragraf nama, objek, subjek, dan wajib pajak dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. kat kabar kiner, nitrat, uu. obsidiaasisten ff. tras: gg. korosifpasar harga patokan yang ditetapkan gubernur. tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25x (dua puluh lima persen). asisten litiyi, dan wajib pajak (l) dengan nama pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam hurufperangkat koa tanadelapan pajak sarang burung walet paragraf nama, objek, subjek, dan wajib pajak dengan nama pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pajak atas kegiatanperangkat kabar dglimambilan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan paragraf nama, objek, subjek, dan wajib pajak dengan nama bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam hurufangkat kabar braanaasistenasisten ana kll)melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang keuangan dan pendapatan daerahwali asistenpuluh pajak reklame paragraf nama, objek, subjek, dan wajib pajak dengan nama pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam hurufasistencara menjumlahkan nilai strategis dengan nilai jual objek pajak reklame. ketentuan mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame, nilai strategis, dan nilai jual objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. tarif pajak reklame ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen). perangkat kabar nanaair tanah paragraf nama, objek, subjek, dan wajib pajak jl) dengan nama pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam hurufpengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, serta kantorbesarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai dengan peraturan kepala daerah. perangkat kabar kamudua belas pbb p2 paragraf nama, objek, subjek, dan wajib pajak (l) dengan nama pbb p2 sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud padarian mewah, tempat penampungan air dan gas, pipa minyak, dan menara. asistenberdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. besarnya njoptkp ditetapkan untuk: nop paling tinggi rp. (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar rp. (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap wajib pajak, nop atas rp. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar (dua puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak, nop diatas rp. (satu milyar rupiah) sampai dengan rp. (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar rp. (lima belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak,dan nop diatas rp. (sepuluh milyar rupiahhap asistentetapkan oleh wali kota berdasarkan klasifikasi objek pajak. tarif pbb p2dan sebesar (nol koma dua persen) untuk nop atas rp. (satuiii masa pajak dan pembayaranmembayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan ssd.erja setelah saat terulangnya pajak. saat pajak berhutang yaitu:pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa, db. pajak reklame dan pajak air tanahbflosaribb p2 ditetapkan menurut keadaan objek pajak pada tanggal januari tahun berjalan. bab pendaftaran, penetapan dan pemungutan pajak daerah bagian kesatuajak daerah, wajib mendaftarkan objek pajak dengan menggunakan surat pendaftaran objek pajak daerah scope) untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan system self assessment, dan surat pendaftaran objek pajak pop) untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan system official assessment, asisten dikecualikan sebagaimana dimaksud pada terhadap penyedia tenaga listrik yang berstatus bumn atau badan usaha milik daerah. setiap wajib pajak daerah yang dipungut berdasarkan system self assessment sebagaimana dimaksud pada huruf mendaftarkan usahanya dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah speed). wajib pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada diberikan ppd. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan wali kota. bagian kedua penetapan pajak wali kotawali kota berdasarkan pop sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan menggunakan skpd. i2) dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada wali kota. wali kotahuruf dengan menerbitkan spot. wali kota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan skpd apabila pop sebagaimana dimaksud pada(s5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan wali kota. asisten bagian ketig kotwali kotag asiste2x\|.) setiap wajib pajak yang membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam pemungutan pajak terutang dilakukan berdasarkan penetapan wali kota atau pejabat yang ditunjusd berdasarkan skpd dan spot bagi pajak bumi dan bangunan. ketentuan mengenai tata cara pengisian, bentuk dan jenis ssd, speed, skpd, dan skpdkbt diatur dengan peraturan wali kota. bab pembayaran dan penagihan bagian kesatu pembayaran jl)gia kota. wali hai asisten ketentuan mengenai tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan wali kota. babketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. wajib pajak menyampaikan speed yang dihampiri ssd kepada wali sebagaimana dimaksud padawali kota melakukan penelitian atas speed dan ssd yang disampaikan oleh wajib pajak. bab vii keberatan dan banding \|.) wajib pajak, perangkat kabar mak skpd: skpdkbt, skpd, skpd: dan perpsurat pos tercatat atau surat elektronik lainnya sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. wali aa. asistepenghapusan,sisten wali sisten jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat (dua) bulan, wali kota memberikan imbalan bunga sebesar 2x6wali sistenwali kot kota. wali kotaaerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kotapengawasan dan pengendalian (l) pengawasan terhadap penyelenggaraan pajak daerahpajak daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang keuangan dan pendapatan daerah. bab xiv asisten untuk kepentingan daerah, wali ada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:cc.asisten \|.e.anyang mengatur mengenai perpajmemb3issn? r wali kota gorontalo., tahu diundangkan gorontalo pada tanggal, teaser r sekretaris dae kota gorontalo, isl madjid lembaran daerah kota gorontalo tahun nomor. noref peraturan daerah kota gorontalo itis iri penjelasan atas peraturan daerah kota gorontaloota gorontalo selama ini berdasarkan pada peraturan daerah yang masih dalam bentuk peraturan daerah untuk masing masing jenis pajak daerah, selain itu juga pajak daerah kota gorontalo belum mengakomodir semua jenis pajak daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang undang pajak daerah, sehingga perlu dibuatkan peraturan daerah yang baru dalam bentuk satu peraturan daerah saja tentang pajak daerah yang mengatur seluruh jenis pajak daerah yang merupakan kewenangan pemerintah kota gorontaloasisten cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.,, huruf cukup jelas. huruf cukup jelas.,asisten sekda menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan restoran atau rumah makan atau bar,,,,,,buat dan fasilitas untuk mandi uap dan pijat, yang dimaksud dengasisten tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa indonesia,. cukup jelas. cukup jelas. huruf angkacukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. haa asisten sekda bu asisten ss?asisten sik mea cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.awayasisten.asisten': bangunan seluas dengan nilai jual rp. m?,etsisten
a.' bupati toraja utara peraturan bupati toraja utara nomor tahunpemeliharaan rutin berkala rumah jabatan dengan kode rekening dan penyediaan gedung kantor rumah (sewa) dengan kode rekening pembentukan layanan pengadaan secara elektronik dengan kode rekening pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik dengan kode rekening publikasi peraturan perundang undangan dengan kode rekening penyusunan instrumen analisis jabatan pns dengan kode rekening menambahkan belanja kegiatan dimaksud pada sekretariat daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah dengan kode rekening menambahkan belanja pada sekretariat dprd,penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikdan perlengkapan kantor dengan kode rekening rapat rapat koordinasi dan konsultasimeilleulaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan kode rekening peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dengan kode rekeningpengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan dengan kode rekening pembangunan puskesmas dengan kode rekening pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening uraikan jenis belajarnya pada dinas kesehatan, pembangunan gedung kantor dengan kode rekening rehabilitasi sedang berat gedung kantor dengan kode rekening penetapan kebijakan tentang dtk,trk dan rtbiaya perencanaan dan pengawasan, dana pendamping pdip, kegiatan lanjutan yang tidak anggaran dalam anggaran indukpada badan perencanaan pembangunan daerah sebagian belajarnya alihkan belanja hibah pada dinas pendapatan pengelolaan, keuangan dan aset daerah, hibah kepada badan'lembaga'organisasi dengan kode rekening belanja bantuan keuangan kepada desa dengan kode rekening pada dinas pendapatan pengelolaan, keuangan dan aset daerah, keselamatan transportasi darat dengan kode rekening sarana dan prasarana pedesaan dengan kode rekening menambahkan biaya umum untuk kegiatan dimaksud padapenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening pembangunan dan pengoperasian siak secara terpadu dengan kode rekening implementasi adminduk melalui pembuatan ktp dengan kode rekening pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pembangunan jalan dengan kode rekening menambahkan retensi dprd dan ppid karena tidak dianggarkan pada anggaran induk rehabilitasi pemeliharaan jalan dengan kode rekening pada dinas bina marga dan sumber daya air ada belanja alihkan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan lembang, pengembangan pasar dan distribusi barang produk dengan kode rekening penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakatbelanja modal untuk kegiatan lanjutan pemeliharaan jalan setapak objek wisata buntu singkil' belum anggaran dalam anggaran indukpeningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga dengan kode rekening pada dinas pemuda dan olah raga, jambore kelompok tani dan penyuluh se kabupaten toraja utara dengan kode rekening menambahkan belanjaperalatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekeningpendataan pasar desadan pengembangan ppm mandiri dengan kode rekeningpenyediaan jasa kebersihan kantoryediaan dan rehabilitasi sarana dan prasaranaenelitian dan pengembangan teknologi dengan kode rekening pengembangan bibit unggul pertanian perkebunan dengan kode rekening pengembangan intensifikasi tanaman padi,palawija dengan kode rekening pengembangan perbenihan pembibitan dengan kode rekening pada dinas pertanian dan perikanan menambahkan belanja dan biaya umum oleh karena dalam anggaran induk belum cukup, pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening dan pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening pada dinas peternakan, reboisasi dan penghijauan dengan kode rekeningpenyediaan sarana produksi pertanian perkebunan dengan kode rekeningmenambahkan belanja pada dinas kehutanan dan perkebunanpedoman pelaksanaan ini dijabarkan lebih lanjutuni bup raja utara frederik bakti sorting diundangkan rantepao padafanggal juni sekretaris daerah kabupaten toraja ntara, lebaran antena'bi' berita daerah kabupaten toraja utara tahun nomor d0.eliharaan rutin berkala rumah jabatan dengan kode rekeningsistem informasi terhadap layanan publikmenjadi rp. bertambah sebesar rp. penyusunan instrumen analisis jabatan pns dengan kode rekening dari rp. menjadi rp. pada skpd sekretariat daerah,kpdkomponen instalasi listrik (tetap menjadi rp. penyediaan biaya pendidikan gratis sd mi dan smp mtskurang sebesar rp. pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikandari rp. menjadi rp. berkurang sebesar rp. pembinaan siswa osn mi, slip dan sta dengan kode rekening dari rp. menjadi rp. bertambah sebesar rp. pada dinas pendidikan, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening dari rp. o, menjadi rp. bertambah sebesar rp. pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan dengan kode rekening dari rp. menjadi rp. berkurang sebesar rp. pembangunan puskesmas dengan kode rekening dari rp. menjadi rp. o, berkurang sebesarada dinas kesehatan, pembangunan gedung kantor dengan kode rekening dari rp. menjadi rp. bertambah sebesar rp. rehabilitasi sedang berat gedung kantor dengan kode rekening dari rp. menjadi rp. bertambah sebesar rp. penetapan kebijakan tentang dtk,trk dan rthibah kepada badan lembaga organisasi dengan kode rekening dari rp. menjadi rp. bertambah sebesar rp. belanja bantuan keuangan kepada desa dengan kode rekening dari rp. menjadi rp. bertambah sebesar rp. pada skpd dinas pendapatan pengelolaan, keuangan dan aset daerah sebagai ppid, keselamatan transportasi darat dengan kode rekening dari rp. menjadi rp. bertambah sebesar rp. sarana dan prasarana pedesaan dengan kode rekening dari rp. menjadi rp. berkurang sebesar rp. pada skpd,dari rp. menjadi rp. berkurang sebesar rp. pembangunan dan pengoperasian siak secara terpadu dengan kode rekening dari rp. menjadi rp. berkurang sebesar rp. implementasi adminduk melalui pembuatan ktp dengan kode rekening dari rp. menjadi rp. bertambah sebesar rp. pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil, belanja pembangunan jaldari rp. tetap menjadi rp. pada dinas bina marga dan sumber daya air, pengembangan pasar dan distribusi barang produk dengan kode rekening dari rp. tetap menjadi rp. penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat dengan kode rekening dari rp. tetap menjadi rp. pada skpdada skpddari rp. tetap menjadi rp. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga dengan kode rekening dari rp. tetap menjadi rp. pada dinas pemuda dan olah ragketentuan dalam lampiran dan ringkasan lampirambore kelompok tani dan penyuluh se kabupaten toraja utara dengan kode rekening dari rp. menjadi rp. bertambah sebesar rp. pada skpdtambah sebesar rp.dari rp. menjadi rp. berkurang sebesar rp. pendataan pasar desamenjadi rp. berkurang sebesardari rp. menjadi rp. berkurangskpddari rp. tetap menjadi rp. penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening dari rp. tetap menjaditetap menjadi rp. penelitian dan pengembangan teknologipalawija dengan kode rekening dari rp. tetap menjadi rp. pengembangan perbenihan pembibitan dengan kode rekening dari rp. tetap menjadi rp. pada skpd dinas pertanian dan perikanan, pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening dari rp. tetap menjadi rp. dan pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening dari rp. tetap menjadi rp. pada skpd dinas peternakan, reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening dari rp. tetap menjadi rp.dari rp. tetap menjadi rp. dan penyediaan sarana produksi pertanian perkebunan dengan kode rekening dari rp. tetap menjadi rp.dari rp. menjadi rp. bertambah sebesar rp. pergeseran belanja dan pertambahan belanja pada skpd dinas kehutanan dan perkebunan. bupati,toraja utara, frederik sortingitaraja utara, frederik sorting
namatunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pengendalian menara telekomunikasirhitungan biaya pembangunan menara. perhitungan retribusietapan retribusi terutang hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam skr. skr sebagaimana dimaksud pada ditanda tangani oleh kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatikabulan dari pokok retribusi atau mengacu pada nop objek lainnya yang sejenis. tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditinjau paling lama (tiga) tahun sekal, serta untuk memudahkan perhitungan, maka perhitungan retribusi memperhatikan parameter parameter sebagai berikut berdasarkan ketinggian menara, danokumen lain yang dipersamakan. wajib retribusi membayarkan retribusi terutang kepada bendahara penerimaan atau rsud. dalam hal pembayaran dilakukan rsud(l) atas usul bersama kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dan kepala dinas pendapatan. bab insentif pemungutan retribusi tata cara pemberian insentif pemungutbs3) man bupati lamandauhwaebagai petunjuk teknis pelaksanaan bagaimana penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah kedaluwarsa sehingga pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik, bahwa untuk maksud huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan bupati lamandau,tangguh(( std pbb), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatandan putusan banding, yang menyebabkannasdengan persetujuan bupatin(asan nomor taifun 2oo8 tentang organisasi dan tata ker.ia ui{it peli\ksatria teknis dii\|as dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat bupati pamekasan, bahwa unit pelaksana teknis dinastempat pelelangan ikan serta pusat kesehatan hewan dan pos inseminasi buatan perlu segera dilakukan dalam rangka terlaksananya pelayanan secara lebih optimal dan tera; undang undang nomor ?slno2 (kll2. 1a7 tentang organisasi perangkat.engan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 20lt berita negara republik indonesia tahun oll nomor ooo8 tentang urusan pemerintahan daerah berita daerah kabupaten pamekasan tahun oo8berita daerah kabupaten pamekasan tahun nomer seri d), sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor tahun ol3 berita daerah kabupaten pamekasan tahun ol3 nomor peraturan bupati nomor tahun tentang penjabaran t\gas dan fungsi dinas perikanan berita daerah kabupaten pamekasan tahun o13 nomor memutus(ait peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati pamekasan nomor tahun 2oo8 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas. menetapkan beberapa ketentuan dalam diubah sebagai berikut ketentuan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pada dinas perikanan dan kelautan, terdiri atas balai benih akan; dan tempat pelelangan akan. ketentuan setelah huruf ditambahkan (satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut pada dinas peternakan terdapat pusat kesehatan hewan dan pos inseminasi buatan, terdiri atas wilayah fft meliputi kecamatan waru, kecamatan batumarmar dan kecamatan asean; wilayah ii, yang meliputi kecamatan pamong, kecamatan pemanenan dan kecamatan kalengan; wilayah iii, yang meliputi kecamatan galis, kecamatan pademawu, kecamatan larangan dan kecamatan kadar. wilayah iv, yang meliputi kecamatan pamekasan, kecamatan tanaman dan kecamatan troppo. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikutempat pelelangan ikan menyelenggarakan fungsi pen1rusun rn perencanaan.n program dan kegiatan; perumusan, pembinaan dan pengembangan pol.tata usaha dan rumah tanggsetelah bagian keenam ditambahkan (satu) bagian yakni bagian ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut bagian ketujuh dinas peternakan pusat kesehatan hewan dan pos inseminasi buatan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dinas peternakan bidang kesehatan hewan dan inseminasi buatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pusat kesehatan hewan dan pos inseminasi buatan menyelenggarakan fungsi pen)s.laksanaan ketatausahaan yang meliputi keuangan dan kepegawaian; pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporanc'b. antara lampiran dan disisipkan (satu) lampiran yakni lampiran dan setelah lampiran ditambahkan (satu) lampiran yakni 't: 'rr diundangkan pamekasan pada tanggal il3 desember i:* sekretaris daerah, qr\ l ltr,r,{:laksana teknis dinas bagan start'kti'r organisasi t'ptd tempat pelelangan ii(an petugas operasional petugas administrasi bupati pamekasan, lampiran peraturan bupati pamekasan nomor: ';,ci,,aksara teknis dinas bagan striiktt'r organisasi i'ptd pusat i{eseiiatan heiiiai{ dai{ fos iitseuii{asi buatan kepala subyang telah diubah melaluperlu menetapkan peraturan bupati karawangcakupan rasio petugas perlindungan orang setiap masyarakat pada tahun penanggulangan bencana cakupan pelayanan bencana pada dinas cipta kebakaran kebakaran tahun karya tingkat waktu tanggap (response time pada rate) tahun prosentase aparatur pemadam pada kebakaran yang memenuhi standar tahun kualifikasi jumlah mobil pemadam kebakaran pada atas liter pada wmk tahupelayanan dokumen kependudukan pelayanan dokumen kependudukan mencakup pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. pengaturan spm pendaftaran penduduk meliputi dokumen kartu keluarga dan dokumen kartu tanda penduduk, sedangkan untuk pencatatan sipil meliputi dokumen akta kelahiran dan dokumen akta kematian.yangetiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun yang sama. cara perhitungan rumus rumus: cakupan penerbitan pada tahun (x) jumlah yang terbitkan pada tahun (x) ko) jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x) pembilang jumlah yang terbitkan pada tahun (x) penyebut jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x) satuan indikator persentase yo) contoh perhitungan pada tahun wilayah kabupaten karawang terdapat (dua ratus ribu) kepala keluarga sedangkan jumlah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten karawang pada tahun sejumlah (seratus sembilan puluh ribu), maka: persentase penerbitan pada tahun (x) kabupaten karawang adalah: artinya: kinerja pemerintah daerah kabupaten karawang dalam pelayanan penerbitan pada tahun baru mencapai sedangkan target pencapaian spm adalah pada tahun maka kesenangannya y0layanan penerbitan kk.k. melakukan pelayanan penerbitan secara terus menerus wilayah kabupaten karawang. melakukan pelaporan penyelenggaraan pelayanan penerbitan kk. sumber daya manusia petugas pelayananngawas pelayanan penerbitan kabupaten. penanggung jawab pelayanan penerbitanartu tanda penduduk pengertian kartu tanda penduduk,arawang.yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten karawangtiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib ktp dalam wilayah kabupaten karawang pada tahun yang sama. jumlah wajib ktp dihitung berdasarkan database kependudukan kabupaten karawang mulai tanggal januari sampai dengan desember pada. cara perhitungan rumus rumus cakupan penerbitan kartu tanda penduduk pada tahun (x): jumlah ktp elektronik yang diterbitkan pada tahun (x) jumlah wajib ktp elektronik pada tahun (x) pembilang jumlah ktp elektronik yang diterbitkan pada tahun (x) penyebut jumlah wajib ktp elektronik pada tahun (x) satuan indikator persentase yo) contoh perhitungan: pada tahun (x), jumlahbanyak (seratus ribu) ktp elektronik, sementara itu jumlah wajib ktp elektronik pada tahun (x) sebanyak (seratus ribu) penduduk maka persentase cakupan pelayanan ktp pada tahun (x) adalah: xx 100p artinya: kinerja pemerintah daerah kabupaten karawang dalam pelayanan penerbitan ktp elektronik padaktp elektronikoleh pemerintah kabupaten karawang untuk penyelenggaraan pelayanan penerbitan ktp elektronik. melakukan pelayanan penerbitan ktp elektronik secara terus menerus kabupaten karawang. melakukan pelaporan penyelenggaraan pelayanan penerbitan ktp elektronik. sumber daya manusia petugas pelayanan penerbitan ktp elektroniktugas operasional kabupaten. pengawas pelayanan penerbitan ktp elektronik kabupaten. penanggung jawab pelayanan penerbitan ktp elektronikteregistwilayah kabupaten karawang(dakutipan akta kelahirlahiran yang terjadi dalam wilayah kabupaten karawang sampai dengan tahun yang bersangkutan.lahiran sampai dengan tahun jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun pembilang jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun penyebut jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahunlahiran yang telah diterbitkan kabupaten karawang sebesar kutipan akta kelahiran, sedangkan jumlah penduduk yang harus diterbitkan kutipan akta kelahiran kabupaten karawang sampai dengan tahun tersebut sebanyak kelahiran maka perhitungan cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran sampai dengan tahun x10059 artinya: kinerja pemerintah kabupaten karawang dalam pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran sampai dengan tahundesa. rujukan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anaklahiran yang harus dicapai oleh kabupaten karawang berdasarkan target nasional pada tahun sebesar (sembilanlahir berhak mendapatkan kutipan akta kelahiran. langkah kegiatan menyebarluaskan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran teregistrasi setiap kelahiran melakukan penerbitan kutipan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran tahun bersangkutan melakukan pelaporan penyelenggaraan pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran. sumber daya manusia petugas pencatatan sipil desa kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. petugas registrasi petugas pelayanan akta kelahiran petugas pengolahan data penduduk. penanggung jawab kegiatan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten karawang.teregisthari sejak peristiwa kematian. definisi operasional cakupan pelayanan penerbitan kutipan akta kematian adalah jumlah dokumen kutipan akta kematisampai denganmatian sampai dengan tahun (x) jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan sampai dengan tahun (x) jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun (x) pembilang: jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan sampai dengan tahun (x) penyebut: jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun (x)matian yang telah diterbitkan kabupaten karawang sebesar akta kematian. pada tahun yang sama, jumlah kematian yang terjadi kabupaten karawang sebanyak kematian. maka perhitungan cakupan penerbitan kutipan akta kematian sampai dengan tahun (x) artinya: kinerja pemerintah daerah kabupaten karawang dalam pelayanan penerbitan kutipan akta kematian sampai denganatau desa.matian yang harus dicapai oleh kabupaten karawang pada tahun berdasarkan target nasional sebesar (tujuhmeninggal harus diterbitkan kutipan akta kematiannya. langkah kegiatan menyebarluaskan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kematian melakukan kerjasama dengan instansi terkait teregistrasi setiap kematian menerbitkan akta kematian dari setiap peristiwa kematian tahun bersangkutan melakukan pelaporan penyelenggaraan pelayanan penerbitan kutipan akta kematian. sumber daya manusia petugas pencatatan sipil kelurahan desa, kecamatan dan kabupaten. petugas registrasi petugas pelayanan akta kematian petugas pengolah data kependudukan. penanggung jawab kegiatan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten karawang ii. pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat mencakup pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan rasio petugas perlindungan masyarakat kabupaten karawang. cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati kabupaten karawang. pengertian sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan bupati. pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan bupati merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan bupati tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan bupati, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. definisi operasional cakupan penegakan perda dan peraturan bupatibupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggarandan peraturan bupatipabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki ppn, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan. cara perhitungan indikator rumus cakupan penegakan perda dan atau peraturan bupati jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan bupati yang diselesaikan tahun bersangkutan ko) jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan bupati yang laporkan dan atau dipantau tahun bersangkutan pembilang jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan bupati yang diselesaikan tahun bersangkutanyebut jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan bupati yang dilaporkan dan atau dipantau tahun bersangkutan satuan indikator persentase yo) contoh perhitungan berdasarkan laporan masyarakat dan atau pantauan dari satuan polisi pamong praja kabupaten karawang pada tahun terdapat (seratus) pelanggaran perda dan atau peraturan bupati, namun atas pelanggaran perda dan atau peraturan bupati tersebut, baru dapat diselesaikan sebanyak kasus maka efektivitas dari pelaksanaan penegakan perda dan atau peraturan bupati pada tahun dapat dilihat sebagai berikut x artinya: kinerja pemerintah kabupaten karawang dalam penegakan perda dan atau peraturan bupati pada tahun baru mencapai sedangkan target pencapaian spm adalah pada tahun maka kesenjangan sebesar 50y6negakan perda dan atau peraturan bupati. sumber data laporan masyarakat kepada satuan kerja satuan polisi pamong praja. pantauan anggota satuan polisi pamong prajaruktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah. target realisasi target pelaksanaan penegakan perda dan atau peraturan bupati berdasarkan target nasional adalah pada tahun langkah kegiatan melakukan tindakan pre native yaitu meliputi menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat, menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli, melakukan pencatatan laporan, melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah menginisiasi perda dan atau peraturan kepala daerah, melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi perda dan atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya. melakukan penindakan preventif non yudisial yaitu meliputi penindakan terhadap para pelanggar perda dan atau: surat teguran kedua, dengan tenggang waktu (tiga) hari: surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu (tiga) hari. untuk daerah yang belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil maka langkah kegiatan hingga penindakan preventif non yudisial tersebut dianggap telah selesai melakukan penegakan perda dan atau peraturan kepala daerah. untuk daerah yang telah memiliki penyidik pegawai negeri sipil, maka langkah kegiatan yang dilakukan adalah satuan polisi pamong praja menyerahkan berkas dan melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan yudisial bagi pelanggaran pidana. penindakan yudisial penindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah: penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan, dan pelaksanaan operasi penegakan perda. dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satuan polisi pamong praja, satuan kerja perangkat daerah menginisiasi perda dengan dibantu aparat penegak hukum dapat melakukan sidang tempat terhadap para pelanggar perda, pemberkatan terhadap para pelanggar perda untukkoordinator pengawas penyidik pegawai negeri sipil) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar perda tempat dan atau kantor satuan polisi pamong praja. sumber daya manusia aparat satuan polisi pamong praja kabupaten karawang penyidik pegawai negeri sipil dan satuan kerja perangkat daerah dan aparat penegak hukum. penanggung jawab kegiatan satuan polisi pamong praja kabupaten karawang. patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pengertian patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. patroli dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib dalam masyarakat. patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja kecamatan. definisi operasional patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli kp) setiap kecamatan yang berada kabupaten karawang. patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lainapabila telah tercipta kondisi (tiga) kali patroli dalam sehari seluruh kecamatan pada kabupaten karawang, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi. cara perhitungan indikator rumus persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat banyaknya kelompok patroli kali patroli dalam sehari banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah kecamatan) dalam wilayah kabupaten karawang pembilang: banyaknya kelompok patroli dikalikan (tiga) kali patroli dalam sehari penyebut banyaknya kelompok kecamatan jumlah wilayah kecamatan) dalam wilayah kabupaten karawang. satuan indikator frekuensi patroli contoh perhitungan apabila kabupaten karawang terdapat (sepuluh) kecamatan, dan ada (delapan) kelompok patroli maka frekuensi patroli dalam satu wilayah kecamatan kabupaten karawang perhitungannya adalah sebagai berikut: 8x3 patroli pada setiap wilayah kecamatan artinya kinerja pemerintah daerah kabupaten karawang dalam melakukan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat baru mencapai patroli dalam satu wilayah kecamatan, sedangkan target pencapaian spm adalah sebanyak sehari dalam satu wilayah kecamatan pada tahunatroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. sumber data pemetaan lokasi patroli sesuai dengan standar operasional prosedur patrolilaporan masyarakat. pantauan dilapangan oleh kelompok patroli.target realisasi target pelaksanaan patroli berdasarkan target nasional sebanyak sehari dalam satu wilayah kecamatan pada tahun langkah kegiatan memetakan lokasi yang dianggap penting untuk pelaksanaan patroli guna mengetahui lokasi yang dianggap rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antar batas wilayah dan tempat keramaian hiburan menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan mengatur jadwal masing masing kelompok patroli setiap kecamatan berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli membuat laporan setelah selesai patroli. sumber daya manusia aparat satuan polisi pamong praja kabupaten karawang. penanggung jawab kegiatan satuan polisi pamong praja kabupaten karawang unit pelaksana satuan polisi pamong praja kecamatan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat kabupaten karawang pengertiambantu pelaksana sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang ketentraman dan perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan hak asasi manusia. definisi operasional rasio petugas lintas kabupaten karawang adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayan. cara perhitungan rumus rumus rasio jumlah satuan lintas per atau sebutan lainnya adalah jumlah satuan lintas kabupaten karawang jumlah kabupaten karawang pembilang jumlah satuan lintas kabupaten karawang penyebut jumlah kabupaten karawang satuan indikator rasio contoh perhitungan: jumlah satuan lintas kabupaten karawang ada (dua ribu) orang, sedangkan jumlah kabupaten karawang ada (enam ribu) maka rasio jumlah satuan lintas pada kabupaten karawang adalah artinya: kinerja pemerintah daerah kabupaten karawang dalam pelayanan rasio petugas lintas baru mencapai per rt, sedangkan target nasional pencapaian spm adalah orang setiap rt. maka kesenangannyaan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan petugas lintas kabupaten karawang. sumber data satuan polisi pamong praja kabupaten karawang kepala satuan lintas kelurahan desa satuan kerja perangkat daerah lainnya. rujukerintahan umum. target rasio target setiap berdasarkan target nasional pada tahun adalah (satu) orang satuan lintas setiap rt. langkah kegiatan melakukan inventarisasi jumlah satuan lintas tingkat wilayah kabupaten karawang. menganalisa jumlah satuan lintas yang dibutuhkan tingkat wilayah kabupaten karawang. melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan lintas setiap kepada kepala desa lurah dan kepala rw. melakukan sosialisasi peran dan fungsi lintas kepada camat, kepala desa lurah, tokoh masyarakat dan lsm sumber daya manusia petugas satuan lintas penanggung jawab kegiatan satuan polisi pamong praja kabupaten karawang iii. pelayanan penanggulang kabupaten karawang. untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan spm sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan daerah. pengaturan spm penanggulangan kebakaran meliputi cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten karawang, tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran wmk), persentasecakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten karawang pengertian cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat pp, selanjutnya disingkat wmk: pemukiman perkotaan dan perdesaan, perindustrian pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya, pembentukan per (satu) wmk ditentukan cakupan luas maksimal masing masing kawasan. pada pemukiman perkotaan dengan luas km2 atau ha, pemukiman perdesaan dengan luas km2 atau ha, pada lingkungan kawasan industri dan atau pabrik dengan luas km2 atau ha, pada kawasan hutan dengan luas km2 atau dan lahan dengan luas km2 atau ha, dibentuklah masing masing (satu) wmk. wmk adalah sebagai suatu public service dalam melayani proteksi kebakaran pada suatu lingkungan yang memiliki daya ancaman kebakaran dan rentan kebakaran daerah yang difasilitasi pemerintah kabupaten karawang yang secara teknis dilakukan oleh dinas cipta karya kabupaten karawangkabupaten karawangdilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam wmk, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, tingkat waktu tanggap pada permukiman,bangunan gedung publik, kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasiberdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk wmk dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran. suatu lingkungan dan atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk wmk dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (unprotected area). daerah yang sudah membentuk wmk maka satuan tugas pemadam kebakaran harus melakukan inspeksi secara berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran dan menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, sarana dan prasarana pada tanggap darurat antara lain mobil pemadam kebakaran, pompa air pemadam api yang dapat digunakan dimana saja, pos pelayanan pemadam kebakaran ditengah wmk. cara perhitungan indikator rumus cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten karawang jumlah luas wmk kabupaten karawang ko) jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten karawang pembilang jumlah luas wmk kabupaten karawang penyebut jumlah luas potensi kebakaran kabupaten karawang satuan indikator persentase yo) cara perhitungan indikator contoh: kabupaten karawang memiliki potensi jenis kebakaran meliputi kebakaran pada pemukiman perkotaan dan perdesaan, kebakaran pabrik industri, hutan dan lahan dengan rincian sebagai berikut: luas wilayah daerah kabupaten karawang km2. luas potensi ancaman kebakaran sesuai tipologi kebakaran sebagai berikut luas pemukiman perkotaan seluas km2, luas pemukiman perdesaan seluas km2, luas kawasan pabrik industri km2, luas kawasan hutan km2, dan luas lahan perkebunan pertanian km2, dari luas potensi kebakaran km2 telah dibentuk wmk dengan rincian sebagai berikut pemukiman perkotaan km2 wmk), pemukiman perdesaan km2 wmk), lingkungan kawasan pabrik dan industri km2 wmk): kawasan hutan km2 wmk): dan lahan perkebunan pertanian km2 wmk) pertanyaan berapakah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten karawang? berapakah kebutuhan wmk dan persentase capaian pembentukan wmk pada lingkungan dan atau kawasan potensi kebakaran kabupaten karawang berapakah capaian kinerja cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran yang telah dicapai kabupaten karawang pada tahun berjalan jawaban luas potensi ancaman kebakaran pada kabupaten karawang km2 dari km2 atau yang tidak berpotensi kebakaran km2 dari km2. kebutuhan wmk untuk layanan perlindungan pemukiman pada kabupaten karawang perkotaan: km? wmk km? perdesaan: km? wmk km2 lingkungan kawasan pabrik dan industri km? wmk km?merintahan kawasan hutan: km? wmk km? kawasan lahan: km? wmk km? jumlah seluruh kebutuhan mwk wmk. persentase capaian pembentukan wmk pada lingkungan dan atau kawasan potensi kebakaran wmk terbentuk 2225255n55555555555555 kebutuhan wmk capaian kinerja cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran kabupaten karawang pada tahun berjalan jumlah luas wmk yang telah dibentuk kabupaten karawang www x1991 jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten karawang km? yo km? yo yo) km? km2 km? y0 y0) km? y0 y0) km2 km? dengan rincian kinerja pada pemukiman perkotaan km? km? pemukiman perdesaan km? km? lingkungan kawasan pabrik industri km? km? lingkungan kawasan hutan km? km? lingkungan kawasan lahan km? km? jadi persentase capaian kinerja cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran pada tahun berjalan yo): kesenjangan kinerja secara nasional berdasarkan indikator cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran target nasional tahun y69 maka kesenjangan yang wajib dipenuhi yang direncanakan dalam perencanaan dan anggaran pembangunan daerah sampai dengan tahun yo. langkah langkah perhitungan capaian pelayanan kinerja ketahui jumlah luas potensi jenis kebakaran, bandingkan dengan luas potensi kebakaran yang telah terlindungi dari bahaya kebakaran dengan jumlah luas potensi jenis kebakaran, ketahui jumlah minimal wmk dimasing masing jenis kebakaran yang seharusnya dibentuk, ketahui jumlah wmk yang telah dibentuk, dan bandingkan jumlah wmk yang telah dibentuk pada masing masing jenis potensi kebakarabuku manual national fire protection) yang dibagikan kepada masyarakat. pedoman manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran national fire protection). target target pelaksanaan cakupan penanggulangan bencana kebakaran yang wajib dicapai oleh kabupaten karawang sampai pada tahun berdasarkan target nasional sebesar (delap penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat utd kebakaran pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan dunia usaha inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran. penanggung jawab kegiatan dinas cipta karya. tingkat waktu tanggap response time rate) daerah layanan wmk, dan bere: jumlah kasus kebakaran wmk yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap penyebut: jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan wmk satuan indikator persentase yo) cara perhitungan indikator contoh kabupaten karawang memiliki (lima belas) wmk diberbagai jenis tipologi kebakaran. pada tahun terjadi kebakaran sebanyak kali yang terdiri dari kali didalam wmk dan kali diluar jangkauan wmk. sedangkan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi hanya kejadian kebakaran, maka perhitungan tingkat waktu tanggap (respon time rate) kejadian kebakaran daerah sebagai berikut: jumlah tanggap kejadian kebakaran didalam wmk luar wmk tanggap kejadian kebakaran jumlah yang terpenuhi tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran kejadian y0 jumlah yang tidak terpenuhi respon time kejadian kebakaran lebih dari tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran sebanyak dalam wmk dan diluar wmk kejadian kebakaran. captain kinerja belum terpenuhi sesuai dengan target nasional tahun berarti masih ada kesenangannya daerah yang telah mencapai target wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun tahuwajib dicapai oleh kabupaten karawang sampai pada tahun berdasarkan target nasional minimal (tujuhinventarisasi potensi rentan dari bahaya kebakaran melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan wmk melakukan identifikasi sarana dan prasarana pada daerah rawan kebakaran melakukan pengembangan wilayah manajemen kebakaran melakukan kesiapsiagaan satgas damkar pengadaan alat komunikasi mengadakan pelatihan simulasi rutin teknis operasional bagi satgas pemadam kebakaran melakukan simulasi standar operation prosedur koordinasi waktu tanggap kebakaran penyediaan dana tak terduga dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana kebakarpenanggung jawab dinas cipta karya. persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pengertian aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat dinas cipta karya yang membidangi pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran. definisi operasional cakupan satuan petugas pemadam kebakaran pada kabupaten karawang yang memenuhi standar kualifikasi adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihanuntuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran. cara perhitungan rumus jumlah satgas damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi jumlah satgas damkar pembilang: jumlah satgas damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi penyebut: jumlah satgas damkar satuan indikator persentase yo) cara perhitungan indikator contoh kabupaten karawang memiliki orang satgas damkar yang melakukan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran. dari satgas damkar hanya orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat sesuai standar kualifikasimaka perhitungan pemenuhan capaian tingkat persentase cakupan satgas damkar memenuhi sertifikasi sesuai standar kualifikasi daerah kabupaten karawang sebagai berikut: orang orang artinya kinerja pemerintah kabupaten karawang dalam menyediakan satgas damkar yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi baru mencapai sedangkan target pencapaian spm sampai dengan tahun sebesar maka kesenangannya y0 18tanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energituran menteri dalam negeri nomor tahun tentang pakaian dinas aparatur pemadam kebakaranpersentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi yang wajib dicapai oleh kabupaten karawang sampai pada tahun berdasarkan target nasional minimal (delapanpelatihan pemadam kebakaran melakukan pelatihan pemadam kebakaran melakukan pelatihan pemadam kebakaran melakukan pelatihan inspektur muda, madya dan utama melakukan pelatihan instruktur muda dan madya melakukan pelatihan penyuluh muda dan madya melakukan pelatihan investigator muda dan madya melakukan pelatihan operator mobil dan montir mobil melakukan pelatihan caraka operator komunikasi.instruktur. penanggung jawab dinas cipta karya. jumlah mobil pemadam kebakaran diatas liter pada wmk pengertian mobil damkar dan atau mesin damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh satgas damkar, salazar, belajar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran. mobil damkar dan atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada dilingkungan dan atau kawasan berpotensi kebakaran. definisi operasional jumlah mobil dan atau mesin damkar diatas liter pada wmk adalah cakupan mobil dan atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan atau kawasan berpotensi kebakaran dan atau wmk. cara perhitungan indikator rumus persentase cakupan wmk yang memiliki mobil dan atau mesin damkar laik pakai jumlah wmk memiliki mobil dan atau mesin damkar laik pakai b www xi469n jumlah wmk atau lingkungan dan atau kawasan berpotensi kebakaran pembilang: jumlah wmk memiliki mobil dan atau mesin damkar yang laik pakai penyebut: jumlah wmk atau lingkungan dan atau kawasan berpotensi kebakaran satuan indikator persentase yo) cara perhitungan indicator contoh kabupaten karawang memiliki wmk atau lingkungan dan atau kawasan berpotensi kebakaran yang wajib mendapat perlindungan bahaya kebakaran dari pemerintah daerah. sedangkan jumlah mobil dan atau mesin damkar yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten karawang hanya unit mobil dan atau mesin damkar. maka persentase cakupan wmk yang memiliki mobil dan atau mesin damkar laik pakai pada tahun berjalan adalah unit mobil dan atau mesin damkar ko) wmk atau lingkungan dan atau kawasan berpotensi kebakaran artinya kinerja pemerintah kabupaten karawang dalam menyediakan mobil pemadam kebakaran atas liter baru mencapai yo, sedangkan target nasional pencapaian spm sampai dengan tahun sebesar maka kesenangannya 57latan operasional berdasarkan standar nasional indonesia yang berlaku, dan buku manual yang dibagikan kepada masyarakat. target target pelaksanaan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas liter pada wmk yang wajib dicapai oleh kabupaten karawang sampai pada tahun berdasarkan target nasional minimal (sembilngadaan mobil damkar kapal damkar, mesin pompa damkar penyediaan garasi dan bengkel mobil damkar, mesin pompa damkar pengadaan tenaga operator dan caraka mobil damkarsopir mekanik operator komunikasi. penanggung jawab dinas cipta karya. bupati karawang, ade swara dalam negeriadalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negerimerintahan dalam negeri, dijadikan acuan bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, satuan polisi pamong praja danmerintahan dalam negeri. penerapan spm bidang pemerintahan dalam negerimerintahan dalam negeri. penerapan spm bidang pemerintahan dalam negerimerintahan dalam negeri penerapan spm bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam merupakan target pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeridokumen kependudukan, pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana kebakaran. ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan target standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negermerintahan dalam negerimerintahan dalam negerimerintahan dalam negermerintahan dalam negerimerintahan dalam negerimerintahan dalam negeri menyampaikan lapormerintahan dalam negeri yang dilakukan oleh aparatur skpd berdasarkan spm bidang pemerintahan dalam negerimerintahpelayanan dokumen cakupan penerbitan kartu keluarga pada disdukcatpil kependudukan tahun cakupan penerbitan kartu tanda pada penduduk tahun cakupan penerbitan kutipan akta pada kelahiran tahun cakupan penerbitan kutipan akta pada kematian tahun pemeliharaan ketertiban cakupan penegakan perda dan pada satpol umum, ketenteraman peraturan bupati tahun masyarakat dan perlindungan masyarakat cakupan patroli siaga ketertiban patroli umum dan ketenteraman masyarakat dalam sehari pada tahun
kan kap letstanah laut yangpemberian bantuan{ sosial kepada guru manga"imengaji yang tutut berperan serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqpamekasan nomor tahun oltol3mengaji1' peraturan bupati pamekasan nomor tahun oo8, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan bupati pamekasan nomor tahun peraturan bupati pamekasan nomor tahun memutuskan: menit akan peraturan bupati tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial kepada guru mengaji. bab kbteiytuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan bupati adalah bupati pamekasan. bagian administrasi kesejahteraan rakyat yang selanjutnya disebut bagian administrasi kesra adalah bagian administrasi kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten pamekasan,n. guru mengaji adalah seseorang yang menyampaikan tata catmengaji. pemberian bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan motivasi guru mengaji; dan meningkatkan kualitas pendidikan islami. bab iii i(writer penerima baittuaiy sosial bantuan sosial dapat diberikan kepada guru mengaji yang memenuhi kriteria sebagai berikut bukan pegawai negeri sipil, tni atau polri; melaksanakan aktifitas masjid, mushalladan penduduk kabupaten pamekasan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada juga berlaku bagi guru mengaji pondok pesantren dengan kriteria sebagai berikut bukan pegawai negeri sipil, tni atau polri; memiliki santri paling banyak (lima puluh) orang; tidak memperoleh tunjang rn sertifikasi; dan penduduk kabupaten pamekasan. bab data cain penerima dan jenis bantuan sosial data calon penerima bantuan sosial divalidasi oleh tim yang dibentuk dengan keputusan bupati. data calon penerima bantuan sosial yang telah divalidasi selanjutnya diumumkan pada papan pengumuman baik balai desa kantor kelurahan maupun kantorkepala desa lurah segera menyampaikan kepada camat, untuk selanjutnya disampaikan oleh camat kepada bagian administrasi kesra. apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja tidak terdapat keberatan dari masyarakat, maka data calon penerima ditetapkan dengan keputusan bupati. jenis bantuan sosial berupa uang paling banyak sebesar rp. o0,oo (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap guru ngaji dan diberikan sekali dalam (satu) tahun. bab tata cara pemberian bantuan sosial bantuan sosial diberikan kepada guru mengaji melalui rekening masing masing penerima. pemberian bantuan melalui camat( ];today il{ bupati pamekasan, diundangkan pamekasan pada tanggal sekretaris daerah kabupaten pamekasan, sosial sebagaimana dimaksud pada disampaikan bab ditutup achmad syafii berita daerah kabupaten pamekasan tahun 2ot4 nomor
idikan, pemuda dan olah semesetrparagraf bidang pendidikan formal dan informal bidang pendidikan formal dan informapengendalian pendidikan kesetaraan dan kursus serta pendidikan masyarakat. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pendidikan formal dan informalpelaksanaan kebijakan daerah dalam hal pendidikan kesetaraan dan kursus serta. rincian tugas bidang pendidikan formal dan informal, yaitu tugas atribut merumuskan perencanaan dan program kerja bidang pendidikan formal dan informalmengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi kesetaraan dan kursus serta seksi pendidiktaraan dan kursus serta seksi pendidikan masyarakat sesuai pedoman yang ditetapkan, mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi kesetaraan dan kursus serta seksi pendidikan masyarakat sebagai bahan perbaikan selanjutnya, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi pendidikan formal dan inform. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi koordinasi, fasilitasi dan atau penyelenggaraan:, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pendidikan non formal dan informalada pendidikan non formal dan informalnon formal dan informal, evaluasi pengelola, satuan jalur, jenjang dan jenis pendidikan non formal dan informal, evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan non formal dan informal, evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu pendidikan non formal dan informal, pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan non formal dan informal, pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan non formal dan informal, supervisi pendidikan non formal dan informal, akreditasi pendidikan non formal dan informal oleh pemerintah, penyediaan bantuan biayamberian dukungan sumberdaya terhadap penyelenggaraan pendidikan non formal dan informalseksi kesetaraan dan kursusyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan kursus. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi kesetaraan dan kursuendidikan kesetaraan dan kursus,, dan cc. pembinaan. rincian tugas seksi kesetaraan dan kursus, yaitu tugas atribut: menyusun perencanaan dan program kerja seksi kesetaraan dan kursus, menyusutaraan dan kursus dengan unit kerja lain, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi kesetaraan dan kursukesetaraan dan kursus:kesetaraan dan kursus:kesetaraan dan kursus, evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan non formal dan informal sektor pendidikan kesetaraan dan kursus:kesetaraan dan kursuswasan penggunaan buku pelajaran pendidikan non formal dan informal pendidikan kesetaraan dan kursus: supervisi pendidikan non formal dan informal sektor pendidikan kesetaraan dan kursuspendidikan kesetaraan dan kursus: akreditasi pendidikan non formal dan informal sektor pendidikan kesetaraan dan kursus oleh pemerintah, penyediaan bantuan biayakesetaraan dan kursuskesetaraan dan kursus. seksi pendidikan masyarakatdidikan masyarakat. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pendidikdidikan masyarakat, pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam halmasyarakat. rincian tugas seksi pendidikan masyarakat yaitu tugas atribut menyusun perencanaan dan program kerja seksi pendidikan masyarakat menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan formal dan informal dan atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal pendidikidikan masyarakat dengan unit kerja lain, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pendidikmasyarakatmasyarakatmasyarakat,:,masyarakat, evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan non formal dan informal sektor pendidikan masyarakat,masyarakatmasyarakat, pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan non formal dan informal sektor pendidikan masyarakat, supervisi pendidikan non formal dan informal sektor pendidikan masyarakatsektor pendidikan masyarakat, akreditasi pendidikan non formal dan informal sektor pendidikan masyarakat oleh pemerintah, penyediaan bantuan biayamasyarakatmasyarakat, kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan pemuda dan olah ragelenggaraan kurikulum dan kesiswaan serta ketenagaan, kelembagaan,bidang pendidikan menengcc. pembinaan pelaksanaan kebijak. rincian tugas bidang pendidikan menengah, yaitu tugas atribut: merumuskan perencanaan dan program kerja bidang pendidikan menengahmenengcc. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah pendidikan menengah.menengahpelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal kurikulum dan kesiswaan pendidikan menengah, dan cc. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah daerah dalam hal kurikulum dan kesiswaan pendidikan menengah. mengkoordinasikan dan memfasilitasiseksi ketenagaan, kelembagaan, sarana dan prasaranaetenagaan, kelembagaan sertaseksi ketenagaan, kelembagaan,dan pembinaan. rincian tugas seksi ketenagaan, kelembagaan, sarana dan prasarana, yaitu tugas atribut: menyusun perencanaan dan program kerja seksi ketenagaan, kelembagaan,, kelembagaan, sarana dan prasarana dengan unit kerja lain, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi ketenagaan, kelembagaan,, pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan menengah. paragraf bidang pendidikan dasar bidang pendidikan dasardidikan dasacc. pembinaanrincian tugas bidang pendidikan dasar, yaitu tugas atribut: merumuskan perencanaan dan program kerja bidang pendidikan dasar mengkoordinasikanedoman yang ditetapkan, mengevaludasardasar,dasar nasionalcc. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah pendidikan dasar, perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikidikan serta bidang pemuda dan olah raga. dinas pendidikan, pemuda dan olah rag serta bidang pemuda dan olah raga, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan sertaserta bidang pemuda dan olah , seksi prasarana dan sarana seksi kurikulum dan kesiswdasardasar, pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal kurikulum dan kesiswaan pendidikan dasar, dan cc. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal kurikulum dan kesiswaan pendidikan dasar. pendidikan dasar,. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar. mengkoordinasikan, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada pendidikan dasar. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah. seksi ketenagaan dan kelembagetenagaan dan kelembagaan pendidikan dasar. dalam menyelenggarakpelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah daerah dalam hal ketenagaan dan kelembagaan pendidikan dasar: dan cc. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal ketenagaan dan kelembagaan pendidikan dasar. rincian tugas seksi ketenagaan dan kelembagaan yaitu tugas atribut: menyusun perencanaan dan program kerja seksi ketenagaan dan kelembagaan, menyusu dan kelembagaan dengan unit kerja lain.: melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi ketenagaan dan kelembaggelolaan sistem informasi manajemen sekolah dasar. sosialisasi dan pelaksanaan standar nasionalserta kelembagaseksi prasarana dan sarana dan pengawasan prasarana dan sarana pendidikan dasarpelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah daerah dalam hal prasarana dan sarana pendidikan dasar,dan cc. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal prasarana dan sarana pendidikan dasar, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi prasarana dan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan dasar, penyusunan usulan kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan dasar, evaluasi pencapaian standar nasional prasarana dan sarana pada pendidikan dasar skala kabupaten, evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu prasarana dan sarana satuan pendidikan dasar, sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional prasarana dan saransarana dan prasarana pendidikan dasar, penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan prasarana dan sarana pendidikan dasar, dan pembiayaan penjaminan mutu prasarana dan sarana satuan pendidikan padarasarana dan sarana pada pendidikan dasar, penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan prasarana dan sarana pendidikan dasar pembiayaan penjaminan mutu prasarana dan sarana satuan pendidikan pada pendidikan dasarsebagian tugas kepala dinas dalam hal kepemudaan dan keolahragaan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pemuda dan olah raga,urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal kepemudaan dan olah raga, cc. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal kepemudaan dan olah raga. rincian tugas bidang pemuda dan olah raga, yaitu tugas atribut', merumuskan perencanaan dan program kerja bidang pemuda dan olah ragabidang pemuda dan olah raga, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pemuda dan seksi olah raga sesuai program kerja yang ditetapkan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas seksi pemuda dan seksi olah raga sesuai pedoman yang ditetapkan, mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pemuda dan seksi olah raga sebagai bahan perbaikan selanjutnya, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang bina pemuda dan olah rangembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda, pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan, pengembangan iptek dan into kalangan pemuda, peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan, pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif, penyelenggaraanpengembangan iptek keolahragaan, pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan, peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga, aa) pembangunan dan pengembangan industri olahraga, bb) pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan, cc) kriteria lembaga keolahragaan. memimpin, membina, mengarahkan dan mengawasi koordinasi, fasilitasi dan atau penyelenggara,j)). bidang pemuda dan olah raga, membawakan seksi pemuda seksi olah raga. seksi pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pemuda dan olah raga dalam hal fasilitasi, koordinasi dan atau penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pemudpelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal pembangunan bidang kepemudaan, dan cc. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal pembangunan bidang kepemudaan. rincian tugas seksi pemuda yaitu tugas atribut: menyusun perencanaan dan program kerja seksi pemuda:uda dengan unit kerja lain, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pemudkeserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda, pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas pemuda, pengembangan kemitraan dan kewirausahaan pemuda, pengembangan iptek dan into kalangan pemuda: peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, pengaturan sistem penganugerahan prestasi bidang kepemudaan, kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan, pembangunan dan kompetensi lembaga kepemudaan, pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan atau menyelenggarak. seksi olah raga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pemuda dan olah raga dalam hal pembangunan bidang keolahragaan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi olah ragpelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal pembangunan bidang keolahragaan, dan cc. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal pembangunan bidang keolahragaan. rincian tugas seksi olah raga yaitu tugas atribut: menyusun perencanaan dan program kerja seksi olah ragaolah raga dengan unit kerja lain. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi olah ragdan keserasian kebijakan olahraga, penyelenggaraan keolahragaan,mbangunan prasarana dan sarana olahraga, kriteria lembaga keolahragaan. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan atau menyelenggarakanbidang pendidikan menengah, membawakan: seksi kurikulum dan kesiswaan, raga, membawakan seksi pemuda seksipembinaan dan pengembangan industri olahraga, pengawasan terhadap penyelenggaraan olahragpenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olah raga, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang pendidikan dandan bidang pemuda dan olah ragsesuai tugas pokok dan fungsidinas dan atau bahan kebijakan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsierencanaan dan program dan asset dinas:
tp, provinsi banten peraturan bupati serang nomor tahun tentang izin lokasi dan penetapan lokasimenteri agraria kepala badan pertanahan nasional nomor tahun tentang izin lokasi, maka peraturan bupati serang nomor tahun tentang izin lokasi, perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali dan dengan adanya kebijakan pemerintserang tentang izin lokasi dan penetapa. bab perubahan izin lokasi dalam hal adanya perubahan izin lokasi berupa nama pemegang pemilik izin lokasiencana tata ruang wilayah rtrw) daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. perubahan izin lokasi berupa nama pemegang pemilik izin lokasi dan atau jenis kegiatan peruntukan sebagaimana dimaksud pada harus mengajukan permohonan izin lokasi baru dengan mengacu pada peraturan bupati ini. dalam hal perubahan pemegang pemilik izin lokasi sebagaimana dimaksud pada dan atau lokasinya diberikan kepada investor lain, maka harus dihampiri surat pernyataan diatas materai dan atau dihadapan pejabat yang berwenang dari pemegang pemilik izin lokasi yang menyatakan bahwa tidak akan melanjutkan investasi pada lokasi yang telah diberikan izin dan selanjutnya diberikan kepada investor lain untuk melanjutkan investasi. dalam hal perubahan jenis kegiatan peruntukan sebagaimana dimaksud pada harus mendapat rekomendasi atau surat keterangan perubahan peruntukan yang dikeluarkan oleh skpd terkait. proses penerbitan perubahan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danfekegiatmberian izin lokasipemberian izin lokasida skpd penegakan peraturan daerahpemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. dalam hal adanya biaya yang timbul selain kegiatan pembinaan dan pengawasan pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada akibat pelaksanaan kegiatan penelitian dan peninjauan lapangan dapat dibebankan kepada pemohon. bab . bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan bupati serang nomor tahun tentang izin loizin lokasi dan penetapan lokasi kop perusahaan nomor lampiran (satu) berkas kepada yth perihal permohonan izin bupati serang cg. kepala ppm kab. serang serang dengan hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan bawah ini., alamat peneanaleeeeeeeeea, yang dalam ini bertindak untuk dan atas nama . jj., dengan ini mengajukan permohonan izin lokasi untuk rencana kegiatan pembangunan . berikut ini kami sampaikan keterangan rencana lahan yang dimohon, antara lain luas bnnaananananan letak benatanananananaaaaaaaaaaan desa ponnanananananaananananaaaan kecamatan ponnanananananaananananaaaan kabupaten serang provinsi banten status tanah bonaananananananananananan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan proposal dan usulan site plan (rencana tapak) serta gambar lokasi lahan yang dimohon. demikian permohonan izin lokasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan terkenalnya, kami aturan terima kasih. hormat kami pt badan. pemohon tembusan yth. asisten bidang administrasi pemerintahan, yth. kepala kantor pertanahan kabupaten serang. kop perusahaan surat pernyataan saya yang bertanda tangan dibawah ini nama alamat instansi jabatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama . m., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan . sesuai dengan ketentuan yang berlaku kabupaten serang. memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah, yang berhak atas tanah, apabila dikemudian hari terjadi gugatan. dalam operasional rencana pembangunan tersebut, kami akan menggunakan tenaga kerja setempat yang ada wilayah kabupaten serang. bersedia untuk melakukan kerjasama dengan balai latihan kerja blk) kabupaten serang baik dalam hal peningkatan kemampuan tenaga kerja dan penerimaan tenaga kerja maupun bentuk kerjasama lainnya. (khusus untuk permohonan kegiatan industri) demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya, tanpa unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga. yang membuat pernyataan materai pemohon bagan alur permohonan izin lokasi bupati bagian hukum kepala ppm pemohon petugas ppm rapat pembahasan dan peninjauan lapangan ditolak disetujui ppm bpip surat permohonan izin dari berkas pemohon permohonan berkas permohonan berita acara berita acara peninjauan kembali risalah pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kab. serang rekomendasi hasil studi analisis dampak lalu lintas lampiran peta lokasi naskah keputusan bupati tentang pemberian izin lokasi penetapan lokasi penyampaian naskah keputusan bupati tentang pemberian izin lokasi bagian hukum setda kab. serangizin lokasi dan penetapa, dalam rangka pelaksanaan penanaman modal daerahpenetapan lokasi adalah penetapan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada skpd atau lembaga badan usaha milikbagian kesatu umum setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan investasi untuk memperoleh tanah pemindahan hak atas tanah menggunakan tanah, dalam rangk. bagian kedua . bagian kedua persyaratan izin lokasi dalam hal setiap orang atau badan hukum mengajukan permohonan izin lokasifoto kopi kartu tanda anggota rei provinsi banten (untuk perumahan), oo.dan atau ijin prinsip penanaman modal dalam negeri (untuk yang menggunakan fasilitas penanaman modal dalam negeri). bentuk format persyaratan administra, apabila berkas permohonan izitelah lengkap, berkas permohonan izidihadiri oleh pemohon untuk dilakukan pendalaman dan pengkajian dengan terlebih dahulu penyampaian ekspor oleh pemohon,makalokasiskpd terkait:. naskah rancangan keputusan bupati tentang pemberian izin lokasi sebagaimana hurufmberian izin lokasi sebagaimana huruf berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan lampiran sebagaimana huruf il. apabila naskah rancangan keputusan bupati tentang pemberian izin lokasiengan jangka waktu (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang hanya untuk (satu dan persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap. bab iii penetapan lokasi dalam hal skpd, lembaga badan usaha milik daerah, atau instansi pemerintaharus mengajukan penetapan lokasidokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, cc.dan proposal rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. persyaratan bentuk format persyaratan penetapan lokasi tata cara pemberian penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam yaitu sebagai berikut skpd lembaga badan usaha milik daerah atau instansi pemerintah selaku pemohon mengajukan permohonan penetapaenetapan lokasi, cc. apabila berkas permohonan penetapaenetapan lokasi telah lengkap, permohonan penetapapenetapan lokasi untuk dilakukan pembahasan dengan terlebih dahulu penyampaian ekspor oleh pemohon, untuk dilakukan pendalaman dan pengkajian dengan memperhatikan rencana kegiatanpeninjauan lokasi, sebagai bahan pertimbangan bupati untuk memberikan dan atau menolak atas permohonan penetapan lokasi, apabila hasil rapat koordinasi dan hasil peninjauan lokasi sebagaimana huruf permohonan penetapan lokasi tidak memenuhi persyaratan, maka kepala badan mempersiapkan surat penolakan permohonan penetapan lokasi dengan terlebih dahulu menyampaikan pertimbangan kepada bupati, kepala badan menyiapkan naskah rancangan keputusan bupati tentang penetapan lokasi yang dihampiri surat permohonan. risalah pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten serang apabila diperlukan, rekomendasi atau keterangan hasil studi analisis dampak lalu lintas dari skpd terkait apabila diperlukannetapan lokasinetapan lokasi, il. apabila rancangan keputusan bupati tentang penetapan lokasi telah memenuhi persyaratannetapan lokasi, keputusan bupati tentang penetapapenetapalokasi sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan jangka waktu (dua) tahun, dan dapat diperpanjang (satu) kali untuk paling lama (satu) tahun. bab komposisi penggunaan tanah komposisi penggunaan tanah setelah mendapat izin lokasi dan atau penetapan lokasierolehan (progres) tanahdan atau diberikannya izin lokasi. dalam hal. dalam hal pemegang pemilik izin lokasi tidak melaporkan perolehan (progres) tanah yang telah dikuasai secara berkala setiap (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada maka akan diberikan surat teguran oleh kepala badan sampai dengan (tiga) kali. dalam hal surat teguran sebagaimana dimaksud pada tidak diindahkan oleh pemegang pemilik izin lokasi, maka menjadi catatan dalam pemberian perpanjangan. dalam hal pemegang pemilik izin lokasi belum menguasai tanah sampai dengan berakhirnya izin lokasi dan tidak mengajukan perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku, maka izin lokasi tersebut dinyatakan batal demi hukumtelah menyampaikan laporan perolehan progres) tanah sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit (lima puluh persen) (plus) (satu) dari luas izin lokasi,melalui kepala badan disertai dengan lampiran data kumulatif dan peta perolehan tanah, luas dan peruntukan tanah sebagaimana dalam izin lokasi tidak berubah, surat pernyataan tentang keseriusan investasi dan memenuhi perolehan progres) tanah dan memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam izin lokasi.untuk kegiatan penanaman modal seluas yang telah dikuasai dan tidak dibenarkan melebihi tanahselanjutnya.
nek iraarawangdesamus penghitungan rincian dana desa peraturan bupati ini menetapkrawang tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan: alokasi dasar, yang merupakan alokasi, dan alokasi bagian formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,angka kemiskinan,luas wilayahrumus formulasi yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut jumlah desa kabupaten pbf z1) (pbf z2) (pbf z3) (pbf z4)! keterangan: dana desa setiap desa pad pagu alokasi dasar dari jumlah dana desa yang diterima dari kabupaten) pbf pagu bagian formula dari jumlah dana desa yang diterima dari kabupaten) rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten karawangarawang yang bersangkutan rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah desa kabupaten karawang yang bersangkutan rasio ikg setiap desa terhadap total ikg desa kabupaten karawangngelolaan dan pembinari dana desadan budidaya perikanan, dan pembangunan dan sarana prasarana produksi desa. prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam hurufendirian dan pengembangan bum desa dapat meliputi pembangunan dan pengelolaan kios dan pasar desa, pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa: cc. pembangunan dan pengelolaan lumbung gembala, j . pengembangan desa wisata,arawkarawangkarawang karawang. pengurangan dana desa dilaporkan oleh bupati karawangbupati kediri provinsijawa timur peraturan bupati kediri nomor46 tahun tentang pedoman pengelolaan badan layanan daerah utd pusat ias lingkungan tf, eric{tah kabupaten kediri dengan hil iat tuhan yang maha esa menimbang bupati kediri, bahwa untuk melaksanalue dan, serta agar pengelolaan keuangan utd puskesmas kabupaten kediri sebagai badan layanan umum daerah dilaksanakan secara tertib, aktif, efisien, transparan dan bertanggung jawab; bahwa sesuain1791418. d0' tanggal agustus perlu diatur tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum daerah utd puskesmas puskesmasblue utd puskesmas kabupaten kediri; . lli'?q014tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum daerah utd puskesmas lingkungan pemerintahyang dalamnya termasuk puskesmas. puskesmas adalah unit pelaksana teknis daerah yang mene peual tanpa mengutamakan kegiatannya didasarkan pada paga prinsip efisiensi dan produktivitas klingkungan pemerintah kabupaten kediriediritim anggaran adalah tim anggaran pemerintah daerah aprencanaan dan penganggaran bagian kesatu perencanaan blue utd puskesmaswajib menyusun renstra bisnis blue utd puskesmas. renstra bisnis blue utdkediri dan rencana strategis skpd. renstra bisnis blue utdblue utdblue utd puskesmas wajib menyusun rba tahunan yang berpedoman pada renstra bisnis blue utd puskesmas. rba sebagaimana dimaksud pada ayalsebagaimana dimaksud pada dipersamakan sebagai rka unit kerja. rba merupakan penjabaran lebihpuskesmas rba utd puskesmas sebagaimana dimaksud dalam memuat kini nad estimate); rencana pengeluaran inv6sebagaimana dimaksud pada ayal (l) disertai dengan urutan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan. rba blue utd puskesmas disampaikan kepada kepada skpd untuk dibahas sebagai bagian dari rka skpd. rka sko beserta rba blue utd puskesmas oad). tim anggaran melakukan penelaahan rka skpd beserta rba blue utd puskesmasbid utd puskesmasrba sebagaimana dimaksud pada dipersamakan sebagai rka skpd.td puskesmas. bab iii pelaksanaan anggaran bagian kesatu dokumen pelaksanaan anggaran dpa blue utd puskesmas disampaikan kepada kepala skpd untuk dibahas sebagai bagian dari dpa skpd.utd puskesmas paling sedikit mencakuputd puskesmas disahkan oleh ppid dan disetujui oleh koordinator pengelolaan keuangan daerah. dalam hal dpa blue utd puskesmas belum disahkan oleh ppid sampai dengan tahun anggaran baru, blue utdutd puskesmas merupakan dasar pelaksanaan anggaran blue dan menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari pendapatan blue. penarikan dana sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan dpa blue utd puskesmas menjadi lampiran dariutd puskesmas. perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ('ldapatan pendapatan blue bersumberdari't) pendapatan blue ,"nn o"r"rrl?::lt"."(termasuk jasa layanan dari kapital jkn). pendapatan blue yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa hibah terkait dan hibah tidak terkaitd puskesmas sebagaimana dimaksud dalam butir huruf huruf dan huruf kecuali hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran blue utdpuskesmas. seluruh pendapatan blue utd puskesmas sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan kepada ppid melalui kepala skpd setiap bulan atau triwulan tanpa menyertakan bukti transaksi. bumi transaksi sebagaimana dimaksud dalam disusun dan disimpan oleh blue utd puskesmas. bagian ketiga biaya biaya blue utdunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. biay biaya pelayanan, meliputi biaya pegawai; biaya bahan; biayajasaayalayaljain. seluruh pengeluaran biaya blue utd puskesmasutd puskesmas. seluruh pengeluaran biaya bluenyataan tanggung jawab spt). pengeluaran biaya blue utd puskesmaskpd sesuai dengan mekanisme perubahan apbd. blue utd puskesmas dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam alutd puskesmas ditetapkan paling banyak 10oloblue utdutd puskesmasutd puskesmas. dalam rangka pengelolaan kas, blue utd puskesmatdutd puskesmas pada bank umum pemerintah yang ditunjuk bupati. penerimaan blue utd puskesmas disetor seluruhnya rekening blue utd puskesmas. bagian kelima piutd puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo. blue utd ltd puskesmas. penghapusan terhadap piutang blue utdutdtd puskesmasayal dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman. blue utd puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan bupati sebagaimana dimaksud dalam ayaltd puskesmas. pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam menjadi tanggung jawab blue utd puskesmas. pemimpin blue utdutd puskesmasjangka panjang blue utd puskesmas. bagian kedelapan kerjasama blue utdtdutdtdtdtd puskesmas. kerjasama yang dilaksanakan blue utdtd{f"t"ntr"n pengadaan barang dan al sepanjang disetujui pemberi hibah. pengadaan barang dan atau jasa blue utdutd puskesmas dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan. barang hasil pengadaan blue utdutd puskesmas berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan. blue utd puskesmas tidak dapat menghapus aset tetap, kecualiutd puskesmas selain dari apbd apbn merupakan pendapatan blue utd puskesmas dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja blue utd puskesmasutdutd puskesmas wajib mendapat persetujuan bupati melalui sekretaris daerah. tanah dan bangunan blue utdutdtd puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah bupati diset*an sebagian atau seluruhnya kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas blue utd puskesmas. bagian kedua tiga belas penaiausahaan ketatausahaan keuangan blue utd puskesmas paling sedikit memuat pendapatan biaya; penerimaan pengeluaran; utang piutang: sediaan, aset tetap, dan investasi: dan ekuitas dana. ketatausahaan keuangan blue utd(l) pemimpin blue menetapkan kebijakan ketatausahaan keuangan blue utd puskesmutdpuskesmas diakuniansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara media. akuntansi dan laporan keuangan blue utdutdutd puskesmasutd puskesmasutd puskesmas'l) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun aljenis layanan blue utd puskesmas. tarif layanan blue utd puskesmas. tarif layanan blue utd puskesmasstandar pelayanan minimal bupati menetapkan standar pelayanan minimal blue utdutd puskesmas diusulkan oleh pemimpin blue dan diketahui kepala skpd kepada bupati. bab vii pejabat pengelola dan pegawai ('l pejabat pengelola blue terdiri atas pemimpin; pejabat keuangan; dan pejabat teknis. pejabat pengelola blueb viii dewan pengawas ('l)set menurut rencana, jumlah anggota dewan pengawas, keanggotaan, persyaratan dan kriteria keanggotaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dewan pengawas dibentuk oleh bupati atas usulan pemimpin blue. usulan pemimpin blue untuk dewan pengawas pada unit kerja bluepaling sedikit rp. (lima belas miliar rupiah); dan atau nilai aset menurut neraca, paling sedikit rp;dapat ditetapkan sebanyak (tiga) orang atau (limsar dari rp. (tiga putih miliar rupiah); dan atau nilai aset menurut neraca, lebih besar dari rp. (dua ratus miliar rupiah). durapabila teenam) bulan dan sewa kutd puskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang undangan. remunerasi blue utd puskesmaspembinaan dan pengawasan ('l) pembinaan blue utd puskesmas dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah. pembinaan keuangan blue utd puskesmas dilakukan oleh ppid. pengawasan operasional blue utd puskesmas dilakukan pengawas internal. pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ('l) dilaksanakan internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin blue. pembinaan dan pengawasan terhadap blue utd puskesmasp nomor tanggal agustus perihal permohonan pen$ikf2015 t ]nggak agustus dengan hasil peserta rapat memutuskan pengeditan peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan blue pada upto puskesmas pemerintah kabupaten kediri bednutrisi{nc15 \|tanggal agustus dengan hasil pesona dapat memuluskan penerbitan peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan blue pada utd puskesmas pemerintah kabupaten kediri,i5 nomor salinan sesuai dengan aslinya a.n. sekretaris daesh asisten administrasi umum
kap bupati malang provinsi jawa timurlingkungan pemerintah kabupaten malangroad map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten mallu roadmap perlu.docroadmap perlu.doe memutuskan, menetapkan peraturan bupati tentang road map reformasi birokrasi pemerintahlu roadmap perlu.doc bab road map reformasi birokrasi untuk melaksanakan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah daerah maka disusunlah road map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten malang tahunguatan pengawasan, cc.rlu roadmap perlu.doc penguatan peraturan perundang undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan monitoringdan, merubah perilaku yang korupsi atau perilaku negatif untuk menjadi perilaku yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. bagian ketiga,. perlu roadmap perlu.doc bagian keempat program penguatan kelembagaan tujuan penguatan kelembagaan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan secara proporsional sesuai dengan pelaksanaan tugas, sehingga kelembagaan menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran dan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya perilaku yang lebih kondusif. bagian kelima penguatan penatalaksanaan tujuan penguatan penatalaksanaan adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem proses bisnis dan prosedur kerja yang jelas, efektif, dan terukur dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagian keenam program penguatan sistem manajemen sdm aparatur tujuan penguatan sistem manajemen sdm aparatur adalah untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dilakukan mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentiankesejahteraan yang sepadan. perlu roadmap perlu.doc bagian ketujuh program penguatanlu roadmapberita daerah kabupaten malang tahun nomor seri perlu roadmap perlu.doc lampiranab pendahuluan latar belakanganyaitu terciptanya pemerintahan kelas dunia. dalam pelaksanaan road map reformasi birokrasi pemerintah daerah perlu untuk menetapkan quick winsdaersistematika babi pendahuluan latar belakang sistematika bab gambaran reformasi birokrasi pemerintah daerah gambaran sasaran reformasi birokrasi gambaran area perubahan bab iii agenda reformasi birokrasi pemerintah kabupaten malang bab monitoring dan evaluasi monitoring evaluasi bab penutup bab gambaran birokrasi pemerintah daerah gambaran sasaran reformasi birokrasi hal hal yang sudah reformasi kebutuhan harapan dicapai baik birokrasi birokrasi yang opini atas keuangan mempertahankan opini bersih dan laporan wtp wtp akuntabel tingkat kapabilitas api tingkat kapabilitas api saat ini level level tingkat kematangan tingkat kematangan implementasi spip saat\| implementasi spip level ini level nilai sakit pemerintah nilai sakit pemerintah kabupaten malang saat\| kabupaten malang ini penggunaan procurement penggunaan e \| sebesar procurement sebesar birokrasi yang indeks reformasi indeks reformasi birokrasi yang survei kepuasan survei kepuasan memiliki masyarakat pemerintah masyarakat pemerintah pelayanan publik kabupaten malang kabupaten malang berkualitas sasaran dari reformasi birokrasi terbagi menjadi (tiga) yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel pemerintah daerah kabupaten malangmalang, sebagai berikut: badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri) telah memberikan opini wtp kepada pemerintah kabupaten malang selama (tiga) tahun berturut turut untuk laporan keuangan pemerintah daerah skpd) kabupaten malang tahun dan dalam rangka transparansi penyelenggara pemerintah daerah, pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, telah menyerahkan laporan dimaksud kepada kpk, pemerintah kabupaten malang telah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah spip), yang akan terus dikembangkan, pemerintah kabupaten malang telah membuka sarana pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana masyarakat dapat menyampaikan pengakuannya melalui website maupun kotak pengaduan, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit), pemerintah kabupaten malang sudah berhasil memperoleh nilai kategori melalui penyusunan: revi rencana pembangunan jangka menengah daerah dan ditetapkanota malang tahun penyusunan indikator kinerja utama lingkungan pemerintah kabupaten malang. penerapan teknologi informasi kabupaten malang sudah dimulai dengan pengembangan e government. secara spesifik juga telah dikembangkan e procurement untuk mendukung pengelolaan sistem lelang barang dan jasa yang lebih akuntabel. dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkanerlu adanya asn sebagai role model yang menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kkn sesuai dengan bidang tugasnya, penegakan hukum terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan disipliner, sehingga dapat lebih menimbulkan efek jera, memberikan reward dan punishment, sesuai dengan asas keadilan atas prestasi berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku. birokrasi yang efektif dan efisien dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, beberapa hal yang telah dicapai antara lain: indeks reformasi birokrasi kabupaten malang saat ini mendapatkan kategori telah dicanangkan (empat) perangkat daerah sebagai zona integritas dinas penanaman modal dan ptsp, badan kepegawaian daerah, dinas lingkungan hidup, dinas kependudukan dan pencatatan sipil): telah menyusun pakta integritas pejabat tinggi pratama dan pejabat administrasi, pejabat tinggi pratama sampai dengan pelaksana, masing masing telah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja. dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkananggaran belanja publik terus ditingkatkan agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi, penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara transparan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai, penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan harus dijalankan dengan baik,kemungkinan adanya duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terus dievaluasi, sehingga sumber daybirokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas kondisi saat ini untuk pelayanan publik kabupaten malang antara lain: pemerintah kabupaten malang merupakan salah satu role model pelayanan publik dari kabupaten kota indonesia yang dipilih oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, terdapat (sepuluh) perangkat daerah, (dua) rumah sakit umum daerah, (empat) puskesmas dan (dua) utd pasar yang sudah bersertifikat iso membentuk perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu ptsp), yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, unit pelayanan pada pemerintah kabupaten malang, telah menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, menetapkan sop administrasi pemerintahan khususnya pada unit pelayanan, melaksanakan survei kepuasan masyarakat skm). dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain: meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor sektor pelayanan dasar untuk menjawab keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik kabupaten malang, melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kabupaten malang melalui skm, cc. meningkatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial berbagai lokasi terutama daerah wilayah pinggiran atau terpencil, menerapkan budaya melayani seluruh level unit pelayanan bahkan pada seluruh perangkat daerah, menerapkan reward dan punishment untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus. gambaran area perubahan pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten malang mengikuti prioritas nasional yang menjadi dasar pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi daerah yang dijabarkan pada (delapan) area perubahan, yaitu: manajemen perubahan, penguatan peraturan perundang undangan, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen sdm aparaturmemakan perawan arayaftam jeng harapan perubahan perubahan dicapai baik manajemen perubahan pola pembentukan tim pola pikir aparatur perubahan pikir aparatur pengarah dan sipil negara berubah sipil negara penyusun road map dari penguasa lingkungan reformasi birokrasi menjadi pemerintah pembentukan tim pelayan abdi kabupaten sensor pada masing masyarakatdari gaya malang masing perangkat priyayi menjadi daerah melayani, pola melaksanakan belanja boros penilaian mandiri menjadi hemat, pelaksanaan mewah menjadi pola reformasi birokrasi sederhana, kurang pmp) kompeten menjadi melakukan bimbingan kompeten, korupsi teknis perubahan menjadi bersih, mindset para kepala sektoral menjadi perangkat daerah lintas sektoral. penguatan penataan menyusun peraturan adanya peraturan peraturan peraturan perundang undangan perundang perundang perundang telah dilakukan undangan yang undangan undangan yang identifikasi, analisis, berkualitas sesuai jelas dan dan pemetaan asas kepastian transparan terhadap peraturan hukum dan tepat perundang undangan sasaran dan dilakukan memakan peranan carayaftan teng harapan perubahan perubahan dicapai baik penguatan penataan menyusun peraturan kelembagaan kelembagaan kelembagaan daerah nomor perangkat daerah perangkat tahun tentang yang tepat ukuran, daerah pembentukan dan tepat fungsi, tidak sebagaimana susunan perangkat tumpang tindih dan diamanatkan daerah bersinergi antar dalam menyusun peraturan instansi tahun bupati tentang perangkat daerah menyusun peraturan bupati tentang utd menyusun kajian akademis tentang perangkat daerah dan utd penguatan pembenahan penyusunan sop pada sop masing tatalaksana proses masing masing masing bisnis tata perangkat daerah perangkat laksana penyusunan daerah tersusun perangkat peraturan daerah sesuai dengan daerah tentang pakaian dinas tugas pokok dan penyusunan fungsi peraturan daerah tata kelola tentang tata naskah pemerintah dinas terlaksana dengan baik mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan penatalaksanaan penguatan perencanaan, melakukan rekrutmen pengadaan dan sistem pengadaan, asn menggunakan penataan pegawai manajemen hingga sistem cat yang transparan sdm pemberhentian mengisi lowongan sehingga aparatur sdm aparatur jabatan tinggi pratama mendapatkan dengan menggunakan penyelenggaraan metode seleksi pemerintahan dan terbuka pelayanan berjalan memata peranan rapatan mega harapan perubahan perubahan dicapai baik menyusun analisis dengan baik dengan jabatan dan analisis adanya pegawai yang beban kerja berbasis profesional dan web kompeten melaksanakan aplikasi sistem informasi kepegawaian( simpeg) dan sistem aplikasi pelayanan apel) untuk memudahkan manajemen sdm menyusun program wilayah bebas korupsi wbk) penguatan peningkatan dokumen sakit yang kinerja akuntabilitas nilai sakit kab. selaras dengan pemerintah kinerja malang dokumen perencanaan daerah lebih kabupaten malang akuntabel memperoleh nilai peningkatan sakit kinerja evaluasi sakit perangkat dilakukan pada daerah seluruh perangkat nilai sakit daerah eselon kabupaten malang meningkat penguatan meningkatkan hasil evaluasi sakit meningkatnya pengawasan peran api perangkat daerah kualitas dan dalam mayoritas kuantitas api penyelenggaraan pmp mendapat meningkatnya pemerintahan predikat nilai penerapan spip daerah telah dicanangkan menurunnya perang daerah nilai kerugian menjadi zona daerah integritas peningkatan wbk bbm kualitas telah ditetapkan pengelolaan satgas saber pungli keuangan daerah telah ditetapkan unit dan keuangan \|memata peranan tarayaftan tega harapan perubahan perubahan dicapai baik pengendalian desa sesuai gratifikasi ketentuan yang kapabilitas api berlaku mencapai level peningkatan mayoritas spip kualitas mencapai level dokumen pemantauan tindak perencanaan dan lanjut bpk penganggaran menduduki peringkat peningkatan nilai jawa timur pmp dan evaluasi sakit minimal zona integritas mencapai wbk bbm kapabilitas api dan mayoritas spip mencapai level meningkatnya kepatuhan asn yang wajib lokasi peningkatan meningkatkan mendorong inovasi peningkatan kualitas kualitas pelayanan publik pada kualitas pelayanan pelayanan masing masing pelayanan publik publik yang perangkat daerah (one publik cepat cepat murah, agency one innovation) murah berkekuatan menjadi pilot project berkekuatan hukum, serta percontohan unit hukum, terukur pelayanan publik nyaman aman tingkat nasional jelas dan mengikuti lomba dan terjangkau pameran pelayanan profesionalisme publik tingkat aparatur yang provinsi dan nasional menangani melaksanakan pelayanan pelayanan publik publik terpadu satu pintu hal hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten malang antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut: manajemen perubahan pada area perubahan manajemen perubahan fokus perubahan dilakukan pada pola pikir aparatur sipil negara. hal hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten malang antara lain: pembentukan tim pengarah dan penyusun road map reformasi birokrasi: pembentukan tim sensor pada masing masing perangkat daerah, melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pmp), dan melakukan bimbingan teknis perubahan mindset para kepala perangkat daerah. penguatan peraturan perundang undangan fokus perubahan dari area perubahan ini adalah penataan peraturan perundang undangan yang jelas dan transparan. hal hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten malang antara lain: menyusun peraturan perundang undangan, dan telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang undangan dan dilakukan. penguatan kelembagaan fokus perubahan dari area perubahan ini adalah penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun hal hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten malang antara lain: menyusun peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, menyusun peraturan bupati tentang perangkat daerah, menyusun peraturan bupati tentang utd, dan menyusun kajian akademis tentang perangkat daerah dan utd. penguatan tatalaksana fokus perubahan dari area perubahan ini adalah pembenahan proses bisnis tata laksana perangkat daerah. hal hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten malang antara lain: sop telah disusun pada masing masing perangkat daerah, penyusunan peraturan daerah tentang pakaian dinas, dan penyusunan peraturan daerah tentang tata naskah dinas. penguatan sistem manajemen sdm aparatur fokus perubahan dari area perubahan ini adalah perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian sdm aparatur. hal hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten malang antara lain: melakukan rekrutmen asn menggunakan sistem cat", mengisi lowongan jabatan tinggi pratama dengan menggunakan metode seleksi terbuka: menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja berbasis web, melaksanakan simpeg dan aplikasi apel untuk memudahkan manajemen pelayanan kepada asn, menyusun sasaran kerja pegawai berbasis online, memanfaatkan teknologi informasi yang semula manual menjadi elektronik yang terintegralkan dengan: informasi kepegawaian, tata naskah elektronik, fitur pengaduan dan aspirasi, informasi pendidikan dan pelatihan, dan official website bkd. penyusunan program wilayah bebas korupsi. penguatan akuntabilitas kinerja fokus perubahan dari area perubahan ini adalah peningkatan nilai sakit kabupaten malang. hal hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten malang antara lain: dokumen sakit yang selaras dengan dokumen perencanaan, kabupaten malang memperoleh nilai sakit dan evaluasi sakit dilakukan pada seluruh perangkat daerah eselon ii. penguatan pengawasan fokus perubahan dari area perubahan penguatan pengawasan adalah meningkatkan peran api dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. hal hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten malang antara lain: hasil evaluasi sakit perangkat daerah mayoritas pmp mendapat predikat nilai telah dicanangkan perang daerah menjadi zona integritas wbk bbm, telah ditetapkan satgas saber pungli, telah ditetapkan unit pengendalian gratifikasi, kapabilitas api mencapai level mayoritas spip mencapai level dan pemantauan tindak lanjut bpk menduduki peringkat jawa timur. peningkatan kualitas pelayanan publik fokus perubahan dari area perubahan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat murah berkekuatan hukum, serta terukur. hal hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten malang antara lain: mendorong inovasi pelayanan publik pada masing masing perangkat daerah (one agency one innovation)), menjadi pilot project percontohan unit pelayanan publik tingkat nasional, mengikuti lomba dan pameran pelayanan publik tingkat provinsi dan nasional, dan melaksanakan pelayanan publik terpadu satu pintu. bab iii agenda reformasi birokrasi pemerintah daerahanajemen perubahan definisi kegiatmelalui membentuk tim pengarah dan ukuran keberhasilan terbentuknya tim reformasi birokrasi yaitu: tim pengarah tim pelaksana tim sensorntara lain inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, badan kepegawaian daerah, badan pendapatan, badan pengelolaan keuangan dan aset, dinas pendidikan, dinas kesehatan, bagian organisasi, serta bagian hukum. perkiraan anggaran rp197. ouickwins pembentukan tim sensor setiap perangkat daerah untuk melakukan memonitor perkembangan reformasi birokrasi perangkat daerah. penguatan peraturan perundang undangan definisi kegiatan pelaksanaan pada area penguatan peraturan perundang undangan ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga tahun nantinya kegiatan pada penguatan peraturan perundang undangan arahkan pada peningkatan keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan, peningkatankegiatan dilaksanakan melalui harmonisasi terhadap peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, melakukan kajian produk hukum daerah, dan melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan penyusunan produk hukum. ukuran keberhasilan meningkatnya penataan peraturan perundang undanganhukum sekretariat daerah. perkiraan anggaran rp7. quick wins yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten malang. penguatan kelembagaan definisi kegiats kesinergisanorganisasi perangkat daerah dan utd dan melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan utd. ukuran keberhasilan persentase perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai. perkiraan anggaran quick wins melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah melalui penyusunan kajian akademis kesesuaian tugas dan fungsi dengan beban kerja masing masing perangkat daerah. penguatan tatalaksana definisi kegiatan pada area penguatan tatalaksana, kegiatan dilaksanakan dimaksudkan untuk meningkatkanpenguatan tatalaksana dilaksanakan melalui penyusunan perbaikan sop apit, penerapan keterbukaan informasi publik. ukuran keberhasilan persentase perangkat daerah yang memiliki peta proses bisnis, persentase perangkat daerah yang menerapkan sop ap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, persentase jangkauan wilayah desa). pelaksanaan dilaksanakan secara berkelanjutan, dinas komunikasi dan informatika dan didukung oleh seluruh perangkat daerah. perkiraan anggaran rp10. ouickwins pelayanan publik diberikan secara optimal sesuai dengan sop ap yang telah ditetapkan masing masing perangkat daerah. penguatan sistem manajemen sdm aparatur definisi kegiatanpool terhadap asn, penyusunan training need untuk seluruhmelaksanakan sistem aplikasi pelayanan apel) dan aplikasi sistem informasi kepegawaian simpeg) untuk memudahkan manajemen sdm. ukuran keberhasilan rekrutmen pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (right sizing), jumlah cons pelamar umum, gtt ptt yang diterimakepegawaian daerah dan bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten malang. perkiraan anggaran rp12. ouickwins melaksanakan rekrutmen pegawai dengan menggunakan data analisis jabatan dan analisis beban kerja, melaksanakan rekrutmen terbuka untuk jabatan jabatan tertentu serta melaksanakan sistem pelayanan aparatur berbasis teknologi informasi yang mentransformasi pelayanan manual menjadi elektronik dan terintegrasi. penguatan akuntabilitas kinerja definisi kegiatan padpenyelarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. ukuran keberhasilan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten malang, persentase perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu. pelaksanaan dilaksanakan secara berkelanjutan dariperencanaan pembangunan daerah, inspektorat daerah, dan bagian organisasi setda kabupaten malang. perkiraan anggaran quick wins penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah kabupaten malang dan perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten malang yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi serta janji kinerja masing masing dengan mengintegrasikan e planning dengan e budgeting. penguatan pengawasan definisi kegiatan pada area penguatan pengawasan, kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas api,dilaksanakan melaluilkj ipukuran keberhasilan kapabilitas api level persentase yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan api, persentase non reguler yang diselesaikan, pengelolaan keuangan desa yang andal, dokumen perencanaan, penganggaran, klip dan skpd yang andal, persentase dengan nilai evaluasi sakit minimal nilai pmp minimal zona integritas mencapai kualifikasi wbk bbm, kabupaten malang bebas pungli, kabupaten malang bebas gratifikasi, mayoritas spip kabupaten malang level persentase asn yang melaporkan lokasi, persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan, persentase rekomendasi hasil pemeriksaan api dan bakri yang selesai ditindaklanjuti. pelaksanaan dilaksanakan secara bertahapinspektorat daerah. perkiraan anggaran rp. ouickwins pemenuhan dan penguatan kapabilitas api peningkatan kualitas pelayanan publik. definisi kegiatanningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat murah berkekuatan hukum, serta terukur. kegiatan yang dilaksanakan melaluitsp). ukuran keberhasilan rata rata survei kepuasan masyarakat, jumlah inovasi pelayanan publik, persentase pengaduan yang ditanggapidinas penanaman modal dan ptsp, kecamatan yang melaksanakan paten, serta bagian organisasi setda. perkiraan anggaran rp41. ouickwins melaksanakan survei kepuasan masayarakat terhadap berbagai jenis pelayanan lingkungan pemerintah kabupaten malang, melaksanakan pelayanan perizinan yang tepat waktu dan sesuai sop apelangllangmalmalang, ttd. rendra kresna
bupati aceh timur provinsi acehatas rahmat allah yang maha kuasa bupati aceh timuperlu penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi dan konsultasi anggaran, diperlukan suatu sistem informasi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran pemerintdan konsultasi anggaranyanan informasi dan konsultasi anggaranstandar operasional prosedur yang selanjutnya disebut sop adalah standar operasional prosedur layanan informasi dan konsultasi anggaran kabupaten aceh timurlayanan informasi dan konsultasi anggaran yang selanjutnya disebut lingkaran adalah sistem aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai tools komunikasi, media koordinasi dan konsultasi terkait proses penyusunan perencanaan anggaran dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas penyusunan anggaran kabupaten acehaplikasi adalah suatu subkelasuser adalah pengguna layanan informasi dan konsultasi anggaran, tujuan, dan sasaran bagian kesatu maksud maksud penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk menyediakan layanan informasi dan konsultasi anggaran kabupaten dalam bentuk sistem aplikasi berbasis komputer guna mendukung proses penyusunan perencanaan anggaran kabupaten. bagian kedua tujuan tujuan penyusunan peraturan bupati ini adalah: meningkatkan kualitas proses penyusunan perencanaan anggaran kabupaten, meningkatkan kualitas dokumen apbd, mendukung pencapaian kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten tingkat yang lebih baik, dan terintegrasinya sistem layanan informasi dan konsultasi anggaran terkait didalam proses penyusunan perencanaan anggaran kabupaten dengan sistem informasi pemerintahan daerah sid) milik kementerian dalam negeri. bagian ketiga sasaran sasaran lingkaran adalah: penguatan tugas dan fungsi asn terkait dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran perangkat daerah, penguatan komitmen seluruh stakeholder, ketepatan waktu dalam pelaksanaan seluruh tahapan dan proses perencanaan dan penganggaran, dan tercapainya kualitas apbd. bab iii lingkaran lingkaran bersifat internal yang pemanfaatannya hanya terbatas bagi pemerintah kabupaten. lingkaran dapat diakses oleh pengguna yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berupa informasi terkait anggaran dengan cepat, efisien, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah. bab pengelola lingkaran pengelolaan sistem aplikasi lingkaran dilaksanakan oleh bidang anggaran pada bpk dengan mengangkat petugas pengelola aplikasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala bpk. petugas pengelola lingkaran sebagaimana dimaksud pada merupakan asn yang membidangi tugas dan fungsi pada bidang perencanaan anggaran dan keuangan. pengelola sistem aplikasi lingkaran sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: penanggung jawab, wakil penanggung jawab, ketua, sekretaris: anggota, admin, dan operator. bab sop lingkaran acuan dan pedoman pelaksanaan lingkaran dilaksanakan sesuai dengan sop. sop lingkaran sebagaimana dimaksud pada meliputi: sop registrasi user, sop permohonan informasi dan konsultasi, dan sop permohonan usulan pergeseran atau mendahului perubahan anggaran. sop linglingkaran bersumber dari apbdgustus dzulhijjah bupati aceh timur, ttd hasbullah bin thaib diundangkan idi pada tanggal agustus dzulhijout m&thales, pembina iv a) nip. lampiransop registrasi user user pelaksana mutu baku proses petugas ketua tim tim keterangan opd administrasi efektif kerja kelengkapan waktu output mengirimkan data pns yang surat hari surat keterangan ditunjuk sebagai user dalam keterangan penunjukan user penggunaan sistem aplikasi penunjukan layanan informasi dan konsultasi user anggaran menerima data user dan surat menit buku register mencatatnya dalam riw keterangan pendaftaran akun untuk penunjukan selanjutnya disampaikan kepada user ketua tim efektif menugaskan anggota tim kerja salinan surat menit disposisi untuk memproses registrasi data keterangan user dalam sistem penunjukan user tim kerja memproses data user disposisi menit data user dalam sistem tim kerja mengkonfirmasi user menit user akun yang telah registrasi via email sop permohonan informasi dan konsultasi mutu baku user ketua efektif mengisi formulir pengajuan formulir pengajuan formulir pengajuan layanan konsultasi melalui layanan konsultasi menit layanan konsultasi website lingkaran.acehtimurkab.go.id menerima dan mencatat formulir pengajuan buku register pengajuan dalam riw layanan konsultasi menit konsultasi serta disampaikan kepada ketua tim efektif menugaskan tim efektif untuk salinan riw disposisi menjawab pengajuan layanan pengajuan menit konsultasi konsultasi menyampaikan penugasan dan disposisi disposisi riw konsultasi kepada tim menit efektif tim efektif melaksanakan disposisi 3hari salinan riw penelaahan terkait pengajuan dan konsultasi menjawab pertanyaan serta riw konsultasi pemohon layanan menerima salinan riw salinan riw jawaban atas pengajuan layanan konsultasi menit konsultasi, formulir yang diberikan serta kepuasan pengguna menyampaikan formulir kepuasan layanan konsultasi pengguna layanan konsultasi melalui email mendokumentasikan riw salinan riw dokumentasi konsultasi dan formulir kepuasan konsultasi, formulir menit salinan riw penggunaan layanan konsultasi kepuasan pengguna konsultasi, formulir layanan konsultasi kepuasan pengguna layanan konsultasi sop permohonan usulan pergeseran atau mendahului perubahan anggaran proses sistem tim ketua keterangan moo mengisi formulir dan mengupload softcopy surat salinan surat file pengajuan permohonan dan lampiran menit dan lampiran mendahului perubahan anggaran permohonan permohonan beserta lampiran mendahului mendahului pergeseran perubahan anggaran perubahan perubahan yang sudah ditandatangani oleh anggaran anggaran kepala perangkat daerah sistem melalui website lingkaran.acehtimurkab.go.id mendownload file pengajuan softcopy surat menit salinan surat permohonan mendahului dan lampiran dan lampiran perubahan anggaran beserta permohonan permohonan lampiran pergeseran perubahan mendahului mendahului yang sudah ditandatangani oleh perubahan perubahan kepala perangkat daerah dan anggaran anggaran mencetak surat permohonan tersebut dan mengirimkan ketua tak untuk disposisi ketua tak mendisposisi usulan salinan surat lembar disposisi mendahului untuk dipelajari serta dan lampiran menit terkait dibahas bersama tim anggaran permohonan persetujuan pemerintah kabupaten tak) mendahului penolakan perubahan usulan anggaran mendahului perubahan tak mempelajari serta membahas lembar rekomendasi usulan mendahului dan disposisi terkait menit untuk memberikan rekomendasi kepada persetujuan persetujuan atau ketua tak untuk ditolak atau penolakan penolakan disetujui melalui mekanisme tanda usulan usulan tangan ppid, sekda ataupun mendahului mendahului ketua dprk perubahan anggaran ketua tak menyetujui menolak rekomendasi surat usulan mendahului perubahan dan untuk persetujuan diteruskan tim efektif untuk persetujuan berdasarkan dapat diinformasikan perangkat atau penolakan wewenang yang daerah terkait melalui sistem usulan ditandatangani lingkaran mendahului (ppid, sekda, anggaran ketua dprk tim efektif melakukan upload file surat menit softcopy surat yang disetujui (sesuai kewenangan persetujuan persetujuan yang ditandatangani) atau ditolak berdasarkan berdasarkan oleh ketua tak kedalam sistem wewenang yang wewenang yang lingkaran yang ditujukan ditandatangani ditandatangani perangkat daerah pengusul (ppid, sekda, (ppid, sekda, mendahului perubahan pergeseran ketua dprk) ketua dprk) anggaran atau surat atau surat penolakan penolakan perangkat daerah pengusul softcopy surat salinan surat menerima surat dari tak melalui persetujuan menit persetujuan website: berdasarkan berdasarkan lingkaran.acehtimurkab.go.id untuk wewenang yang wewenang yang dapat didownload dan dijadikan ditandatangani ditandatangani dasar pergeseran perubahan (ppid, sekda, (ppid, sekda, anggaran yang dituangkan dalam ketua dprk) ketua dprk) dpp atau surat atau surat penolakan penolakan
men peraturan bupati bengkulu selatan nomor tahun,ingkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum, peserttahun bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya peraturan daerah kabupaten bengkulu selatan nomor tahun tentang retribusi jasa umum, maka perlu ditetapkan besaran penggunaan dana retribusi pelayanan kesehatan puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah kabupaten bengkulu selatan: bahwa sesuaijamkesmas) dan nomor menkes per xii tentang petunjuk teknis jaminan persalinan (imperial), pemanfaatan dana untuk pelayanan kesehatan dasar setelah dipertanggungjawabkan maka menjadi pendapatan puskesmas yang dipergunakan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnyabengkulvi tentang petunjuk teknis kesehatan dasar jamkesmas:jasa umum: memutuskan menetapkan peraturan bupatikesehatan kabupaten bengkulu selatan. pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat puskesmas adalah institusi kesehatan daerah yang melayani kunjungan rawat jalan atau inap. puskesmas pembantu yang selanjutnya disingkat pustu adalah perpanjangan pelayanan kesehatan puskesmas yang member pelayanan kesehatan rawat jalan. puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatanlayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis dan para medis. tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, local ataupun tanpa pembiusan. tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan. paket pelayanan adalah rangkaian pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan puskesmas atau puskesmas pembantu dan jaringannya pada satu kali kunjungan yang dikenai retribusidengan menempati tempat tidur puskesmas perawatan. pelayanan penunjang medik adalah pelayanan dalam rangka untuk menunjang penegasan diagnosis dan terapi seperti pemeriksaan radiologi, laboratorium, diagnostik elektromedik, rehabilitasi medic, farmasi, gizi dan pelayanan konsultasivisite adalah kunjungan rutin harian yang dilaksanakan oleh tenaga medikfungsional (dokter,yang diberikan kepada pasien, namun secara nyata menunjang terlaksananya pelayanan kesehatan puskesmas. unsur administrasi, tenaga kebersihan, satpam dll). jasa tenaga kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan atau pelayanan administrasi lainnya termasuk pelayanan medik dan non medik. akomodasi adalah pengguna fasilitas rawat inap termasuk makan pasien puskesmas perawatan. tempat tidur puskesmas perawatan adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap puskesmas perawaterawatan dan puskesmas non perawatan dan jaringannya. program jaminan kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut jamkesmas adalah program pemerintah yang membiayai program pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin. programjasa pelayanan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pertolongan persalinan puskesmas perawatan, puskesmas dan jaringannyadiberikan uang jasa pelayanan. terhadap tenaga kesehatan penolong persalinan puskesmas perawatan, puskesmas dan jaringannya kepada peserta jaminan persalinan jampersal) diberikan uang jasa pelayanan. pemberian uang jasa sebagaimana dimaksud pada dan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pertolongan persalinan. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud diberikan dengan rincian sebagai berikut: untuk pelayanan kesehatan umum, program jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah jamkesda) sebesar 60x (enam puluh persen) dari pendapatan puskesmas perawatan, puskesmas dan jaringannya. sedangkan (empat puluh persen) untuk retribusi yang disetor kas daerah. untuk program jaminan persalinan jampersal) sebesar sembilan puluh lima persen) dari pendapatan puskesmas perawatan, puskesmas dan jaringannya. sedangkan (lima persen) untuk retribusi yang disetor kas daerah. terkecuali untuk bidan praktek swasta bps) (seratus persen) murni pendapatan bps. bab iii pendapatan puskesmas pendapatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam .a)s daerah sebagai pendapatan netto (setelah dipotong jasa pelayanan). pendapatan sebagaimana dimaksud .b) setelah dipertanggungjawabkan dan telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan puskesmas. maka dana tersebut seluruhnya dilaporkandan keperluan lainnya. bab tarif pelayanan puskesmas dan jaringannya tarif pelayanan kesehatan dasar dan jaminan persalinan jampersal) puskesmas perawatan, puskesmas dan jaringannya berpedoman pada peraturan daerah kabupaten bengkulu selatan nomor tahun tentang retribusi jasa umum dmelaksanakan fungsinya, penerima jasa pelayanan kesehatan dasar untukbertanggung jawab kepada dinas kesehatan kabupaten bengkulu selatsehatan kabupaten bengkulu selatan.negara apbn) tahun untuk program jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) dan jaminan persalinan jampersal) dan untuk program jaminan kesehatan daerah jamkesda) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun peraturan bupati bengkulunip. lembaran berita daerah kabupaten bengkulu selatan tahun nomor
salinan "nsa. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah,kti sebagaimana dimaksud padaagian kedua ketatausahaan pengeluartertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganbagian ketigaketentuan mengenai uang persediaan ditetapkan dengan keputusan bupati. penerbitan dan pengajuan dokumen spp gyang lalu, surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak yang telah ditanda tangani oleh pengguna anggaran peraturan menteri dalam negeri nomor tahun dan nomor tahun penerbitan dan pengajuan dokumen spp td.dalam negeri nomor tahun untuk dana tanggap darurat, pimpinan instansi skpdppid dan bupatipenerbitan dan pengajuan dokumen spp ls sebagaimana tercantum dalam hurufhuruf huruf huruf danbagian keempat perintah membayar dalam hal dokumen spp sebagaimana tercantum. dalam hal dokumen spp sebagaimana tercantumbagian kelimapenerbitan sp2d mencakup dokumen spp up dan spm up:, spp gu dan spm gu: spp tu dan spm tu, rincian rencana pengunaan dan spp ls dan spm ls, dan surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggar djd.xviii peraturan menteri dalam negeri nomor tahun bagian keenam jawaban pengeluaran mencakupi , dan register penutupan kas. format dokumen sebagaimana dimaksud padaanggaran berjalpr kabupaten polewali mandarkabupaten polewali mandar. anggaran pendapatan dan anggaran belanja selanjutnya disingkat apbd adalah rencana kegiatgian ketujuh belanja perjalanan dinaspersetujuan dari pimpinan berupa rekomendasigian kedelapanberkenaan dilakukan atas persetujuan sekersembilan penggantian bendahara pengeluaran dalam hal bendahara pengeluarlaksanaan anggaran pembiayaan daerah bagian kesatu sisa lebih perhitungan anggaranlanja langsung,i peraturan menteri dalam negeri nomor tahun bagian keduabagian ketigakukewajiban pinjamapbd perubahanapbd perubahanpembahasan sisa perhitungan apbddaerah. pembayaran denda pinjaman dan atau obligasi. pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan bupati yang memuat, penjualan obligasi daerah melalui lelang dan atau penetapan portofolio pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah tanpa lelang, pembelian kembali obligasi daerah setelahempat piutang daerah setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. skpd melakukan pengelolaan utang piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggungjawabnyappk skpd melakukan ketatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah menjadi tanggungjawab skpdtata cara penyaluran dan pertanggungjawaban piutang daerah yang bersumber dari pembiayaan ditetapkan dalam peraturan bupatiterpaduatas tahun berjalan. bab vii ketentuan peralihan pelimpahan kewenangan pengguna anggaran pa) kepada kuasa pengguna anggaran kpa), sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun khusus untuk pertimbangan beban kerja, lokasi, kompetensi dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. hal hal yang belum termuat dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjutts, pangkat pembina tk. nip :a96707271994031017 tugasdan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pptapbd pelaksanaan pengelolaan apbd berpedoman pada azasuntuk hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah september, oktober, november dan desember tahun dan tahun dibebankan pada apbd tahun anggaranuntuk kelancaran pelaksanaan tugas skpd, kepada pengguna anggaran diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. bab iii dokumen pelaksanaan apbd bagian kesatu.huruf disampaikan kepada kepala skpd, sekretariat daerah, badan keuangan, inspektorat, badan penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah, ppid dan bpk paling lamjumlah belanja sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja yang dianggarkan dalam apbd. penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf oleh skpd. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada hurufbagian kedua anggaran kas kepala skpd berdasarkan rancangan dpa skpd,guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode..bab pelaksanaan anggaran pendapatan daerah bagian kesatu anggaran pendapatan semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah rsud). setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.. petugas verifikasi dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki tugas pokok dan fungsi verifikasi pada skpd bersangkutan. bagian ketiga jawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan apbd pada kepalperaturan menteri dalam negeri nomor tahun bab pelaksanaan anggaran belanja daerah bagian kesatu.
pada bupati blitab). peraturan daerah kabupaten blitar nomor tahun tentang perubahan peraturan daerah kabupaten blitar nomor tahun tentang penyertaan modal pada bank jatim peraturan daerah kabupaten blitar nomor tahun tentang penyertaan modal pada bpr jatim. memutuskan menherry nugroho diundangkan blitar pada tanggal januari sekretaris daerah, pasal ali santoso berita daerah kabupaten blitar tahun nomor
salinan ken naan tik dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerahsehubungan dengan terjadinya perubahan bentuk dan nomenklatur terhadap beberapa organisasi perangkat daerah kabupaten polewali mandar, maka perlu dilakukan pengaturan kembal satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disebut skpd adalah perangkat daerah yang mempunyai kewenangan pemungutan retribusi daerah. kepala badan adalah kepala badan pendapatan kabupaten polewali mandar. sekretaris badan keuangan, kepala bagian hukum kepala seksi badan pendapatan, kepala kasta, bendahara dan bendahara pembantu badan pendapatan sebesar staf badan pendapatan sebesar tenaga kontrak dan tenaga teknis lainnya sebesar, ditetapkan polewali pada tanggal, januari kepala badan pendapatan kabupaten polewali mandar sudirman sh,.mm pangkat pembina utama muda nippolewali mandardan sampai dengan triwulan (seratus keseratuspolewali mandaradan sebagai instansi pemungut pajak. insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada badan dankepada penerima insentifaturkeseratusresentase besaran insentif pemungut pajak daerahbagai pemungut pajakpresentase besaran insentif pemungut retribusisatuan kerja perangkat daerah skpd) sebagai pemungut retribusi diberikan 3y6pengelola retribusi. khusus skpd pengelola pendapatan yang mengelola pendapatan secara bersama sama dengan maka insentifnya dibagi berdasarkan persentase untuk skpd pengelola pendapatan dan untuk. bab pengantjapkeseratus) atau lebih, insentif dapatapat insentif dapat tetapiicabut dan dinyatakan sudah. rijal gaib, pangkat pembina tk. nip bebe tari pemerintah kabupaten polewali mandar aan badan pendapatan eri jalan manunggal nomor pekkabata kode pos telepon: faks: keputusan kepala badan pendapatan kabupaten polewali mandar nomor tahun tentang pemberabupaten polewali mandar untuk triwulan iii dan tahun anggaran kepala badan pendapatan, menimbang bahwa dalam rangka pemberian insentif pungutan retribusi daerah yang telah memenuhi target realisasi penerimaan untuk triwulan iii dan tahun anggaran pada aparat badan pendapatan kabupaten polewali mandar serta aparat yang terkait yang perlu diatur pembagiannyabadan pendapatan kabupaten polewali mandar, undang undang nomor tahun tentang pembentukan propinsi mengingat. memperhatikan memutuskan menetapkan keputusan kepala badan pendapatan tentang pembagesatu bagian biaya insentif pemungutan sebesar dari realisasi target penerimaan triwulan iii dan tahun anggaran untuk aparat pegawai badan pendapatan kabupaten polewali mandar dan aparat terkait sesuai dengan peraturan bupati nomor tahun tentang tata cara pemberian pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kabupaten polewali mandar yang telah diubah dengan perubahan atas peraturan bupati polewali mandar nomor tahun tentang perubahan peraturan bupati polewali mandar nomor tahun tentang tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, diatur sebagai berikut kepala badan sebesar asisten administrasi umum sekretariat daerah, sekretaris badan dan kepala bidang sebesabeberapa ketentuan tentangpenilaian indikator kinerja atas laporan pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap (dua) aspek penilaian, yang terdiri dari aspek kuantitatif, merupakan penilaian atas penyelesaian seluruh target output tugas pekerjaan yang dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, kegiatan dan lain lain yang dilaksanakan pada bulan berkenaan, dengan nilai paling tinggi (seratus persen), aspek kualitatif, merupakan penilaian atas kualitas mutu hasil kerja yang terbaik, dengan nilai paling tinggi (seratus persen). total nilai penilaian indikator kinerja merupakan persentase rata rata dari hasil penjumlahan atas persentase rata rata aspek kuantitatif dan persentase rata rata aspek kualitatif. format laporan pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: laporan pelaksanaan tugas jabatan bulan . tahun . ii. pegawai negeri sipil yang nama nama o o\| poo oo pangkat gol. pangkat gol. ruang ruang jabatan jabatan tatkala tati kerja total kegiatan tugas jabatan kulit nilai tell teliti eps elit lte see opo mama keterangan kolom #kolom6 mengetahui, pejabat penilai, pns yang dinilai, lampiran dihapulaser diundangkan soreang pada tanggal pd berita daerah kabupaten majalengka nomor tahun seri:e peraturan bupati majalengka nomor tahun tentang per pembentukan organisasi dan tata kerja satuan pelaksana penanggulangan benda aga iba pal pda pengungsi (salak pbp)pembentukan satuan pelaksanaan penanggulangan bencana dan periatijanan pengungsi salak pbp) kabupaten majalengka sudah tidak sesuai lagi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana term@but pada huruf atas dan sesuai derivasi keputusan presiden republik indonesia nomor tahun writing badandipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja satuan pelaksana penanggulangan bencana dan pengungsi kabupaten majalengkab ijam dinas sosial pemberdayaan masyarakat kabupaten majalengka. ketika dinas pengelolaan sumber daya air kabupaten majalengka. karier penyuluh pertanian dan ketahanan patijdan kabupaten majalengka. kepala bagian lingkungan hidup setda kabupaten majalengka. perwira seksi operasi kodim majalengka. kepala bagian operasi polres majalengka. ketua palang merah indonesia cabang majalengka. ikatan dokter indonesia kabupaten majalengka. kadin, gapeka, aspekindo, agensi. forum warga daerah majalengka. kh. mutu ridwanullah. drs. tonton puspita, mba. mm. sekretaris daerah bupati majalengka, kabupaten angka cap ttd pnp ipin tutti anwar mahalsatuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang selanjutnya disebut dengmajalengka, yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati. satuan tugas adalah merupakan organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan peng fungsi yang terjadi kabupaten kota yang selanjutnya disebut satgas pbpsekelompok orang yang atas dasar kemampakibat ulah perbuatan manusia dan bencana lainyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan, dan kemampuan. penyelamatan : relokasi adalah kegiatan penempatan pemukiman kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara tempat yang tetap diembentukan membentukab i11 kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian pertama kedudukan salakwilayah kabupaten majalengka, dan bertanggung jawab langsung kepada bupati. bagian kedua . bagian kedua tugas pokok salak pbp mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi daerah kabupaten majalengka, dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh basarnas pbp dan satkorlak pbpgulangan pengungsi daerahnya:: penerimaan dan penyaluran sert. bab organisasi bagan struktur organisasi salak pbp sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. susunan . susunan personalia salak pbp sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. bupati selaku ketua satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi membentuk ruang pusat pengendali operasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi rupusdalops pbp). tim reaksi cepat satuan tugas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi satgas) pbp. kecamatan dibentuk unit operasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi unit ops pbp). pembentukan unit operasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh camat, dengan susunan personalia sebagai berikut ketua camat wakil ketua dan rail wakil ketua kapolsek sekretaris sekretaris kecamatan pelaksana harian kasi katenttamah wan ketertiban kecamatan anggota unit unit terkait dan masyarakat lsm lintas wilayahnya dalam (tiga) kelompok lingkungan kelompok lingkungan pemukiman kelompok lingkungan pekerjaan proyek objek vital. kelompok lingkungan pendidikan. bab v. bab tata kerja satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi salak pbp)dan menetapkan kebijakan daerah dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi antara lain tata cara penerimaan penyaluran penggunaan bantuan, pengawasan dan pertanggungjawabannya: menetapkan kebijakan dan langkah langkah bagaimanatersebutdalam melaksanakan tugasnya setiap unsur organisasi lingkungan satuan pelaksana penanggulangan berbicara dan penanganan pengungsi salak pbp) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi. bab pembiayaan sumber biaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi diperoleh dari bantuan luar negeri, apbn, apbd propinsi jawa barat, apbd kabupaten majalengka, bantuan bantuan dan sumbangan dari pihak lain. bab vil. tae bab vii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan bupati majalengksingh kabupaten mahal berita daerah kabupaten majalengka tahun nomor seri stl ema nga kta lampiran peraturan bupati majalengka nomor tahun tanggal pebruari tentang pembentukan organisasi dan tata kerja satuan pelaksana penang gulukabupaten majalengka. sekretaris pelaksana kepala dinas kesatuan bangsa dan politikkepala bagian keuangan setda kabupaten majalengka. wakil bendahara tahetapan rencana strategis perangkatokumen rencana pembangunan jangka menengah rpm) kabupaten polewali mandapolewali mandar tentang penetapan rencana strategis perangkatolewali mandaolewali mandaenstra perangkat daerah (l) rencana strategis perangkat daerah kabupaten polewali mandar tahun penjabaran dari rpm tahun renstra perangkat daerah kabupaten polewali mandar tahunolewali mandar yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dprd: inspektorat kabupaten, badan penelitian pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah, badan keuangan, badan pendapatan, badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan, badan penanggulangan bencana daerah, badan kesatuan bangsa dan politik, dinadinas sosial, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, oo. dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata, dinas perpustakaan dan kearsipan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas perumahan, permukiman dan pertanahan, dinas pertanian dan pangan, dinas kelautan dan perikanan: dinas lingkungan hidup dan kehutanan, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dinas transmigrasi, tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral, dinas komunikasi informatika, statistik dan persandian, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu aa. dinas perhubungan, bb. satuan polisi pamong praja, cc. kecamatan polewali, dd. kecamatan binuang, ee. kecamatan andreaei, ff. kecamatan matahari: gg. kecamatan wonomulyo, hh. kecamatan tayang, ii. kecamatan matilei, ji. kecamatan luo, kk. kecamatan campalagian, il. kecamatan balcanica, mm. kecamatan sinambung, nn. kecamatan limboto: kecamatan alun, pp. kecamatan putar, gg. kecamatan bulo,dan rr. kecamatan matangnya. renstra perangkat daerah kabupaten polewali mandarolewali mandar tahun rpm provinsi sulawesi barat tahun rpm tahun ,polewali mandarpolewali mandar tahun sebagaimana dimaksud dalam disajikan dengan sistematikapolewali mandar melalui kepala balitbangren.litbangrenlitbangseiring dengan ditetapkannya bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten polewali mandar periode hasil pilkada serentak tahun maka perlu mengakomodir visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih tersebut kedalam dokumen rkd tahun bahwa rkd kabupaten polewali mandar tahun ditetapkan sebelum penetapan bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten polewali mandar periode hasil pilkada serentak tahurubahan atas peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintahan daerah kabupaten polewali mandadiubah sebagai berikut ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut iii kerangka ekonomi dan keuangan daerah. bab iv: sasaran dan prioritas pembangunan daerah. bab rencana kerja pendanaan daerah bab vi: kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. bab vii: penutup. uraian rinci rkdrs: rijal gaib, pangkat pembina tk. nip
salinan kan bea na,negakkan disiplin jam kerja lingkungan pemerintah daerbahwa pengaturan jam kerja berdasarlebihi jumlah jam kerja: pukul wita, dansiapan pendaftaran tanah sistematis lengkapdan nomor tahun maka perlu membentuk peraturan bupati tentang persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkaprsiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap kabupaten polewali mandarpertanahan adalah kantor pertanahan kabupaten polewali mandayang berlaku sebagai pembuktian yang kuat. bab tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu tujuanb.bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini mencakup a. jawaban biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap. bab iii persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap meliputi sosialisasi, penetapan lokasi, perencanaan tenaga, pembentukan panitia abdikasi percepatan, dan pelatihan. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh kantor pertanahan kabupaten dengan berkoordinasi bersama camat, kelurahan dan desa guna kelancaran kegiatan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap. penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan kepala pertanahan kabupaten. perencanaan tenaga sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh kantor pertanahan kabupaten. pembentukan panitia abdikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk dengan keputusan kepala pertanahan kabupaten. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh kantor pertanahan kabupaten. bab tata cara pengusulan untuk mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap masyarakat mengumpulkan kelengkapan berkas kepada kepala desa lurah, yang selanjutnya dituangkan dalam daftar usulan peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap desa kelurahan. kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada meliputi foto copy alas hak atau surat tanah, surat hibah apabila berasal dari warisan hibah, surat pernyataan tanah tidak bersengketa, dan bukti lunas pajak bumi dan bangunan pbb) atau tanda bukti terdaftar pajak bumi dan bangunan pbb).. daftar usulan peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap desa, kelurahan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada camat untuk selanjutnya disampaikan kepada kantor pertanahan kabupaten polewali mandar, biaya pengangkutan dan pemasangan patok daniaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud dalam tidak termasuk biaya pembuatan akta, bea peralihan hak atas tanah dan bangunan bpt) dan pajak penghasilan ph). bab pengelolaan dan pertanggung jawabkan dan wajib disampaikan laporan pertanggung jawabannya kepada bupati melalui dinas perumahan, permukiman dan pertan gali isl ttd drs. rijal gaib, andi ibrahim masdar pangkat pembina tk.berdasarterdapat perbedaan alokasi dana bantuan keuangan dari pemerintah provinsi jawa tengah dengan yang direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten wonosobo tahun bahwakabupaten wonosobodalam hal alokasi dana bantuan keuangan diterima setelah peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten wonosobo tahun anggaran ditetapkan, maka harus, bahwa dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan negeri lingkungan dinas pendidikan, pemuda, dan olah raga kabupaten wonosobo belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten wonosobo tahun anggaran dan berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri tanggal januadana bantuan operasional sekolah dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota.kegiatan yang bersifat mendesak sebagai penunjang dana transfer, dan kegiatan yang harus diikuti tingkat regional maupun nasional sebagai bagian dari kepesertaan dibawah koordinasi kementerian teknis dan gubernur jawa tengah yang tidak tersedia dan atau tidak cukup tersedia alokasi anggarannyayang tidak dapat dilaksanakan karena belum dijabarkan sampai dengan rincian obyek belanja, dan adanya pergeseran paket kegiatan maupun pergeseran belanja daerah pada kegiatanpelayanan dasar yang anggarannya semula direncanakan dibiayai dari bantuan keuangan provinsi tetapi tidak teralokasikalam rangka menjalin hubungan kerja dengan instansi vertikal diperlukan dukungan program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas instansi vertikal daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf huruf, huruf hurufwonosoboo, jumlah pengeluaran setelah perubahan jumlah pembiayaan netto setelah naa, perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan o, antara ketentuan dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut perubahan ringkasan dtara ketentuan dan disisipkan (satu)penjabcap ttd eko purnomosalinan sad tele rri tdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sumedang, menimbang bahwa pengaturan mengenai manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik dan audit teknologi informasi dan komunikasi telah,memutuskan: menetapkan peraturan bupati. beberapa ketentuan dalammanajemen data tercantum dalam lampiran iia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini ketentuan . ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:ikluketentuan mengenai pedoman pelaksanaan manajemen s.h., kn. nip. lampiran iiamanajemen data bab pendahuluan definisi data merupakan kumpulan kejadian atau peristiwa yang terjadi dunia nyata yang berupa angka angka, huruf huruf, simbol simbol khusus, atau gabungan dari semuanya. informasi merupakan sekumpulan pesan atau data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. pengelolaan data dan informasi kabupaten sumedang proses penatalaksanaan mulai pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, validasi data, pelaporan, benchmark data, dan publikasi data internal dan external. tujuan untuk mewujudkan satu data indonesia tingkat kabupaten sumedang diperlukannya suatu pedoman yang mengatur dan menjamin suatu data dan informasi. bab il. bab ruang lingkup pengukuran fungsi klinis dan fungsi manajemen kabupaten sumedang akan menghasilkan akumulasi data serta informasi. untuk memahami seberapa baik kemampuan pemerintah daerah kabupaten bergantung pada hasil analisis data dan informasi yang terkumpul dibanding dengan yang lain. pemerintah daerah kabupaten memahami prioritas pengukuran dan perbaikan sebagai dukungan yang penting. mereka memberikan dukungan secara konsisten sesuai dengan sumber daya dan peningkatan mutu. karena itu pemerintah daerah kabupaten perlu mempunyai sistem manajemen data yang didukung dengan teknologi informasi yang mulai dari pengumpulan, pelaporan, analisis, validasi, serta publikasi data untuk internal dan eksternal. data yang dimaksud meliputi data dari indikator mutu unit dan indikator mutu prioritas. data hasil monitoring kinerja staf klinis (bila monitoring kinerja menggunakan indikator mutu). data hasil pengukuran budaya keselamatan. integrasi seluruh data atas meliputi: perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pembaruan. bab iii. bab iii tata laksana perencanaan data untuk perencanaan data merupakan tahapan awal dari serangkaian proses terciptanya data yang berkualitas. secara mendasar kegiatan perencanaan mempunyai tahapan seperti ulasan berikut: menetapkan target atau tujuan, perencanaan dimulai dengan keputusan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini dari pada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. oleh karena itu perlu diketahui faktor faktor lingkungan intern dan eastern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya,atau yang mungkin menimbulkan masalah. walau pun sulit dilakukan, antisipasi keadaan,masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi waktu men datang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada. pengumpulan data pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien untuk mendukung asuhan pasien serta manajemen rumah sakit lebih baik. dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien maka pengumpulan data merupakan bagian penting dari penilaian kinerja untuk mendukung asuhan pasien dan manajemen yang lebih baik. pengumpulan data dari manajemen risiko, manajemen sistem utilitas, pencegahan dan pengendalian infeksi dapat membantu pemerintah daerah kabupaten memahami kinerja saat ini, apa yang masih menjadi masalah dan perlu dilakukan perbaikan. berdasarkan atas hal tersebut atas agar mempunyai: sistem manajemen data yang meliputi pengumpulan, pelaporan, analisis feedback, dan publikasi. menetapkan data yang akan dibandingkan atau menggunakan database eksternal, dan menjamin keamanan dan kerahasiaan data dalam berkontribusi dengan database eksternal. kumpulan data yang harus tersedia terdiri atas: peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan penanggulangan perlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan pengarusutamaan gender dan perlu penguatan kondisi kehidupan kerukunan umat peningkatan . peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan industri, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agribisnis, peningkatan pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata, peningkatan kualitas infrastruktur sebagai penunjang perekonomian, peningkatan ketahanan daerah, peningkatan ketahanan pangan daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kompetensi dan produktivitas masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja daerah. pemeriksaan data untuk mendapatkan data yang sesuai dengan harapan dan sesuai fakta yang ada, maka perlunya tahap pemeriksaan keabsahan data untuk memperoleh hasil yang memadai. uji keabsahan atau pemeriksaan data dalam dapat dilakukan dengan cara: perpanjangan keikutsertaan peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari kebudayaan dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh historis, baik yang berasal dari diri sendiri maupun responden, dan membangun kepercayaan subyek. dengan demikian penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan peneliti itu guna berorientasi dengan situasi, juga guna memastikan apakah konteks itu dipahami dan diri. peneliti memperpanjang keikutsertaan segala aspek pada internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh secara luas dapat mendukung penelitian. ketekunan pengamatan ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal hal tersebut secara rinci. peneliti akan mencari informasi dan melakukan ketekunan pengamatan jika data yang dibutuhkan masih belum memenuhi utuk mendukung penelitian. triangulasi triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. triangulasi dengan sumber lain berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. pemeriksaan sejawat melalui diskusi. teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan rekan sejawat ataupun orang orang yang mengetahui informasi secara akurat. diskusi dengan orang lain dilakukan utuk mencari kesimpulan solusi dari beberapa permasalahan yang terjadi selama penelitian. analisis kasus negatif teknik analisis kasus negatif dilakukan analisis . mengumpulkan contoh dari kasus yang tidak sesuai dengan pola dan cenderung informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding untuk menjelaskan hipotesis alternatif sebagai upaya meningkatkan argumentasi penemuan. analisis kasus negatif merupakan pembandingan dari beberapa masalah atau kasus yang terjadi pada perusahaan, sehingga dapat mengetahui sebab akibat dan solusi yang terbaik untuk menyelesaikannya. kecukupan preferensial konsep kecukupan preferensial sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. bahan bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan utuk menuju sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data, jika alat elektronik itu tidak tersedia, cara lain sebagai pembanding kritik masih dapat digunakan. kecukupan preferensial dibutuhkan untuk mendukung proses penelitian, fasilitas dan kecukupan sumber informasi akan mempermudah peneliti untuk mengolah data. pengecekan anggota pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. data yang dicek dengan anggota meliputi data kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan. para anggota yang terlibat yang mewakili rekan rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikanoleh peneliti. uraian rinci teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan satelit dan cermat mungkin untuk menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. jenis laporan mengacu pada fokus penelitian, uraian harus mengungkapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami penemuan yang diperoleh. auditing auditing adalah konsep bisnis, khususnya dibidang fiskal yang dimanfaatkan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data. hal ini dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran. pemeriksaan data tersebut dilakukan agar informasi yang didapat peneliti dapat diolah secara benar dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. informasi tersebut diharapkan membantu penelitian dan sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan dan dilakukan melalui portal satu data tingkat pemerintah daerah kabupaten. pembaruan data pembaruan data merupakan teknik atau langkah yang dilakukan untuk memastikan data selalu ter update. pembaruan data bisa dilakukan dijangka waktu tertentu demi menjaga tidak ada duplikasi atau penggandaan data. bab . bab dokumentasi dan pelaporan dokumentasi adalah alat yang bisa menjadi bukti hasil jangka pendek dan jangka panjang yang memengaruhi kemampuan untuk berkembang. ketika proses berubah dan penyesuaian didokumentasikan, mereka dapat dievaluasi kapan pun. fungsi dokumentasi adalah memastikan bahwa proses berjalan seefisien mungkin. untuk pelaporan dilakukan sebagai bukti bahwa sudah dilakukannya serangkaian proses data. bupati sumedang, ttd dony ahmad munir salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda call rt) dodi zona ne. kn. nip.
salinan relasi abagian kelima bidang pembinaan politik dan kemasyarakatan bidang pembinaan politik dan kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitas hubungan dengan dan antar lembaga politik dan antar organisasi kemasyarakatan lembaga masyarakat, perumusan kerjasama dengan lembaga legislatif dan penyelengaraan pemilu, penyiapan perumusan kebijakan dengan lembaga politik, tokoh elit politik, lembaga masyarakat organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, penyiapan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan bidang politik dan kemasyarakatan, penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan, penyiapan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah bidang politik dan situasi daerah, penyiapan perumusan dan pengkajian masalah bidang organisasi masyarakat, penyiappersatuan bangsa, penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasmartabat dan berbudaya, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik bagi masyarakat, partai politik dan usia dini, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang politik dan kemasyarakatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bidang pembinaan politik dan kemasyarakatan terdiri dari: sub bidang pembinaan politik dan pemilihan umum, dan sub bidang ormas dan lembagainaan politik dan kemasyarakatan. paragraf sub bidang pembinaan politik dan pemilihan umum sub bidang pembinaan politik dan pemilihan umum mempunyai tugas mengumpulkan dan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan bidang politik dan fasilitasi pemilihan umum, analisis partisipasi politik. untuk memaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pembinaan politik dan pemilihan umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga organisasi politik dan penyelenggara pemilu, menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga legislatif: menyiapkan dan mengumpulkan bahan bahan perumusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan bidang politik, menyiapkan dan melaksanakan mediasi dan fasilitas lembaga dengan dan antar infra dan supra struktur politik, menyiapkan dan mengumpulkan bahan bahan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah politik, menyiapkan bahan rumusan kebijakan menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, melaksanakan kebijakan pendukung sukses pemilu, melaksanakan pendidikan dan pembinaan politik bagi partai politik, melaksanakan pendidikan dan pembinaan budaya politik untuk usia dini, j . mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang fasilitas pemilu dan partisipasi politik, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. paragraf sub bidang ormas dan lembaga masyarakat sub bidang ormas dan lembaga masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam hubungan dengan dan antar organisasi masyarakat lembaga masyarakat. untuk memaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang ormas dan lembaga masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyiapkan, melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang organisasi masyarakat dan lembaga masyarakat, menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga masyarakat organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat (tomas), tokoh agama (toga), tokoh adat (today), dan tokoh pemuda (toda), menyiapkan rumusan dan mengkaji masalah bidang organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat, memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan memperkokoh kesatuan bangsa, menyiapkan, melaksanakan mediasi dan fasilitasi denganmartabat dan berbudaya, menyiapkan, melaksanakan kebijakan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat, menyiapkan, melaksanakan komunikasi, mediasi, fasilitas dan pemantauan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat, mengevaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang kelembagaan dan kemasyarakatan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian keenam bidang kewaspadaan dan deteksi dini bidang kewaspadaan dan deteksi dini dan tenaga kerja asing, deteksi dini masyarakat, dan kerjasama bidang interkom perumusan bahan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik, penyiapan perumusan bahan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing, penyiapan perumusan bahan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama bidang interkom komandan), penyiapan dan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategi daerah, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah forkopimda), penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pengawasan orang asing tenaga kerja asing dan pelaksanaan kerjasama interkom (komandan), penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka deteksi dini masyarakat untuk meningkatkan deteksi dini dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban, penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka penanganan konflik, pembinaan, pelayanan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bidang kewaspadaan dan deteksi dini terdiri darwaspadaan dan deteksi dini. paragraf sub bidang penanganan konflik dan pengawasan orang asing sub bidang penanganan konflik dan pengawasan orang asingbagi orang asing tenaga kerja asing. untuk memaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang penanganan konflik dan pengawasan orang asing mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan program pada sub bidang penanganan konflik dan pengawasan orang asing tenaga kerja asing per tahun anggaran, menyiapkan dan melaksanakan kebijakanbijakan penanganan konflik, mediasi dan fasilitasi antara pemerintah dan lembaga legislatif: menyiapkan dan melaksanakan kebijakaningkatan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangkalaksanakan monitoring dan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pada sub bidang, baik lisan maupun tertulisdeteksi dini dan kerjasama interkom sub bidang deteksi dini dan kerjasama interkoman deteksi dini dan kerjasama interkom. untuk memaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang deteksi dini dan kerjasama interkom mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan dan program kerja per tahun anggaran pada sub bidang deteksi dini dan kerjasama interkom, menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan deteksi dini dan kerjasama intelkamj, menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait, dalam rangka deteksi dini, untuk meningkatkan deteksi dini dalam menjaga dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif, menyiapkan kebijakan dan pengkajian terhadap masalah situasi dan strategi daerah, menyiapkan bahan penyusunan rapat rapat interkom (komandan) serta penyusunan laporan dan strategi pemecahan masalah, melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas bidang interkom, dan deteksi dini masyarakatsesuai dengan bidang tugasnya masing masing. setiap pemimpin dalam satuan organisasi lingkungan badbadan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakattda kab paten pulang pisau, yui alas lang sbearrani, sekretariat daerah adalah sekretariatadalah badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten pulang pisaketahanan ideologi bangsa, sosial budaya dan ekonomi, membawahi: sub bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ideologi bangsa, dan sub bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. bidang pembinaan politik dan kemasyarakatan, membawahi: sub bidang pembinaan politik dan pemilihan umum, dan sub bidang ormas dan lembaga masyarakat. bidang kewaspadaan dan deteksi dini, membawahenyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan polisebagai berikut: penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan program bidangmbina, mengk sebagai berikut: perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik,pengevaluasian pelaksanaan tugas badan kesatuan bangsa dan politik,program kerja dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik, penyiapan bahan ketentuan tentang peraturan perundang undangan sesuai dengan kebutuhan, pelaksanaan dan pelayanan urusan administrasi perkantoran, kepegawaian serta keuangan dan aset, pelaksanaan urusan rumah tangga kantor, perlengkapan dan humas, mengoordinasikan tentang evaluasi, pelaporan program dan kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik, dan pelaksanaan tugaspenelitian dan pengembangan, menyusun laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan, menyiapkan dan menyusun rencana peraturan yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik. untuk memaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian penyusunan program mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan, program kerja per tahun anggaran padaumpulkan bahan dan data untuk penyusunan program, kegiatan dan anggaran, menyiapkan dan menyusun hasil pemantauan, penelitian dan pengembangan bidang kesatuan bangsa dan politik, menyiapkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik, mengumpulkan dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik, mengumpulkan dan mendokumentasikan peraturan peraturan yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik, melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentangwanlengkap dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenmaksakan tugas sebagaimanamelaksanakan kegiatan, menyelenggarakan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan, menyelenggarakan urusan perlengkapan dan rumah tangga, menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat, menyelenggarakan urusan administrasi perjalanan dinas, menyelenggarakan urusan administrasi dan kepegawaian pengendalian, pemantauanbagian keempat bidang ketahanan ideologi bangsa, sosial budaya dan ekonomi bidang ketahanan ideologi bangsa, sosial budaya dan ekonomi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan, ketahanan ideologi bangsa, ketahanan sosial, budaya dan ekonomi serta menciptakan sistem dan prosedur, sarana kerja dalam mengantisipasi krisis sosial, budaya dan ekonomi, melakukan analisis, mengkoordinasikan penanggulangan yang melibatkan berbagai pihak tni, polri, kub, fkm dan lembaga masyarakat sipil). untuk memaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang ketahanan ideologi bangsa, sosial budaya dan ekonomi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: pembinaan terhadap forum pemantapan wawasan kebangsaan dan kegiatan pembauran bagi generasi muda, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan semua aparatur pemerintah dalam upaya pemantapan stabilitas sosial, budaya dan ekonomi, penyelenggaraan kegiatan meningkatkan pengetahuan sikap mental dan kemampuan generasi muda kader bangsa dan kader pembaharuan, pemantauan kegiatan muda yang dilaksanakan organisasi sosial, ormas dan organisasi profesi, perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring survei terhadap ketahanan sosial, budaya dan ekonomi,ekonomilaksanaan koordinasi dengan unsur keamanan dan dinas instansi terkait dalam rangka menciptakan stabilitas sosial, budaya dan ekonomi dalam skala kabupaten pulang pisau, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bidang bidang ketahanan ideologi bangsa, sosial budaya dan ekonomi terdiri dari: sub bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ideologi bangsa, dan sub bidang ketahanan sosial, budaya dan ekonomtahanan ideologi bangsa, sosial budaya dan ekonomi. paragraf sub bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ideologi bangsa sub bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ideologi bangsawawasan kebangsaan dan ketahanan ideologi bangsa. untuk memaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang seleksi dan kinerja aparatur sipil negara mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyiapkan perumusan mediasi dan fasilitasimantapanlaksanaan bela negara dan ketahanan ideologi bangsa, menyiapkan perumusan mediasi dan fasilitasi peningkatan kerukunan umat beragama, menyiapkan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, memperkokoh ketahanan bangsa serta meningkatan kerukunan hidup beragama, suku dan etnis, menyiapkan perumusan kerjasama dengan unsur masyarakat dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, memperkokoh ketahanan ideologi bangsa serta meningkatkan kerukunan hidup beragama, suku dan etnis, menyiapkan dan melaksanakan kebijakan ketahanan ideologi bangsa, serta sinkronisasi terhadap ketahanan ekonomi sosial dan budaya mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ideologi bangsa, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. paragraf sub bidang ketahanan sosial, budaya dan ekonomi sub bidang ketahanan sosial, budaya dan ekonomiuntuk perekat kesatuan dan persatuan bangsa, serta identifikasi ketahanan sumber daya alam, kesenjangan perekonomian, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, dan ketahanan lembaga usaha ekonomi. untuk memaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang ketahanan sosial, budaya dan ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: merencanakan program kerja pada sub bidang ketahanan sosial, budaya dan ekonomi berdasarkan skala prioritas sasaran yang akan dicapai, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi kerukunan umat beragama, suku dan etnis, pelestarian dan pengembangan budaya, dan kesenian, serta sumber daya alam, perdagangan, fiskal dan moneter, lembaga usaha ekonomi, dan perlindungan konsumen, kesenjangan ekonomi, diperintahkan pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang ketahanan ideologi bangsa, sosial, budaya dan ekonomi, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinanak terduga belanja transfer belanja bagi hasil bantuan keuangan jumlah belanja transferry dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan heli sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
berita daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun nomor teec.bahwapgn nomor s5lanmantannasantujuan untuk meningkatkan kinerjadicc. kondisi kerja: kelangkaan profesi,antena tugas pokok. 13k: ashpeyahheuraan tugas tugas perangkat daerah. rn. melaksanakan tugas tugas terhadap pelayanan 'membawa legislatif, penetapan. hm!:ypasai: tambahan penghasilan ke diberikan pada bulan yani dan bia pemeran tambahan penghasilan ke beh::n: pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran mer.ajukan spm tpp ke kepada bud kuasa budfasa ., kepala skpd menetapkan warngegen sipil lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. eab. vi. bab vii penutup pasa)player. bupati labuhanbatu, dito, timor penurunan siregar diundangkan rantauprapat. pada tanggal are plt. enak darren kabupaten abuse batu, kuy ali arahan berita daerehfkabupaten labuhanbatu tahun nomor lampiran peraturan bupati labuhanbatu nomor: oo? tahun tanggal agar kriteria, total score dan tipe skpd score total bela them can tee get akan \|setwan snn sdn (umar ane jajesremoaat jas era tandan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa? kelurahan kommeweaaoar lele lala leo das ono hee uang berencana (rumahsanit umum daerah kaga apa )d3as kependudukan8 jonas pasar gankebersiman jalelartel, lets east ooo ooo ddb transmigrasi das perhubungan, komunikasi jana data oo bebesreeocoweasus (ee das bina laliga, marah, nsmewowowoea \|\|: lele fal aang aaa ape (njoows oprasarya kantata ifa) tabel jel tale izofoowseesematan pep taat saasdiasaasa amal dies nan peternakan aam changan dan aset daerah ane pepet awas semua, olah raga komaturmesia alay sekretariat kpu elo: idi i t snbegl india den pen douane nasa junta mampang saja ipar ppa kantor ipp kap rea yen kera rao ara pon ipar pat \|sama pria oleh kei mpe catatan mei masa siap ag) benang pesanan dhawan san babatanfungs om \| oma makam han tagal laba garing depot mpatbep juga nn: istri jabatan mei sulaman duncan tipe dan skpotempat berita keterangan total sore bupati labuhanbatu, red score: tripel total some dto, tor pamiisinan siregar farmpuiras peraturan bupati labura bate, motor faham tanggal ar jenis jaba tanitungas dan taimbaiian penghasilan bagi dan cons, hehnasarkan beban kerja bil ara, ta, tea sea perang ban pama (nu jabat anadugas pompa tere pore non kp3 rp) ikp) ra) "onsu! nk: pandan eselon ita bukti eat piston asisten) go, sdon eselon staf ahin eselon akan, kapsul pp, maret doa camar) piston spion sekam) \| . \| . yang. to. sdon va( kepada tata usa) lo00000 sdon iva sdon ka. upt dinas badan) sdon kepala kelurahan dan kasi kecamatan jiwa. toto. sdon kasubbag kecamatan. antar ketaatan powo. se0veo, eselon batu upt dinas badan? ab: ia. sdon kasi pada kelurahan, ann ksb. padu smk) sea eselon va(kvu pada slip stay \|.) serdang staf ahli p9. staf jabatan bendahara pence luaran bendahara pengeluaran ism pee akan pmb bend pengen pmb. bend pencil. oouop, bendahara ppid bendahara penerima pad im bendahara penerima padi v0, pembantu bend penerima pembantu berd penerima pakem ( c00, pengurus darah johar ajudan bupati, ajudan wakil bupati. protokol kabupaten aas men eng: petapa admin ban hawk div sekda petugas disini.stasi unuk eselon a09 .mampu pad iga kepala sekolah dasar metana, kmo, baru sp4 sederajat imaa udah kepada po o kena lampiran peraturan bupati labuhanbatu. nomor er) tahun tanggal tata carlabuhanbatu berikut absensi ditandatangani (dua) kal: sehari sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku masing masing sko, sedangkan kepala skpd atau pejabat yang menangani keperawatan alas pelimpahan kepala skpd memaksa kebenaran dan keabsahan absensi dimaksud seria memberikan langka para atau tanda lan dalam setiap penandatanganan absensi sehat satu kali penandatanganan absensi den ada dan dua kah penandatanganan dien nilai sak, dilengkapi dengan surat pernis dan tugas bak melalui memo atasan maupun lugas yang dibuktikan dengan surat tugas surat pernah dien mia sama dengan nik menandatangani absensi sedangkan tdak had sama serah diberi mulai tingkat kehadiran pns cons adalah perbandingan antara jumlah nila kehadiran pns cons setiap bulan dengan jumlah hai kera dalam satu bulan nikah untuk mengetahui tinggal kehadiran pnscpns, absensi direkapilulasi setiap bulannya oleh kepala skpd atau pejabat yang diberi wewenang die besarnya tambahan penghasilan yang diperoleh pns cons setiap bulannya adalah angka!dan menduduki jabatan eselon jumlah efektif han kena sebanyak hari, yang bersangkutan menandatangani 2esensi sebanyak kah haripat) 40k rp, sex jumlah tambahan penghasilan pns rp, rp. rp. termasuk pengertian tidak hadir dalam by memo dari pimpinan izin karena alasan penting lebih dari iga hari, izin sakit tanpa dibuktikan dengan surat izn sakit dianggap dak hadir dan izin sakit hanya diberikan maksimal (dua) kak. apabila masih merneriukan perawatan yang bersangkutan harus mengajukan cut sakit cuti. ka melapor dibawah tanggal maka akan dibayarkan skpd perempatan baru, dan jrtad\|deh kepala skpd atau pejabat yang ditunjuk drupa labuhanbatu, dto, timor pedusunan siregar
bupati lima puluh kota peraturan bupati lima puluh kota nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lima puluh kotabelanja daerah tahun perlu disusun standar biaya khusus anggaran untuk pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun sebagai salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah, bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf diatas perlu ditetapkan dengan suatuandar biaystandar biaya khusus anggaran untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tahun adalah sebagai pedoman pengalokasian biaya pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota,iaya yang ditetapkan adalah standar maksimal, juga dapat menggunakan biaya yang lebih rendah dari yang ditetapkan. standar biaya yang belum diatur dalam peraturan bupati ini mempedomani peraturan bupati lima puluh kota nomor tahun tentang standar biaya tahun dankpu dan sekretaris kpupanas dan sekretaris panasdan sekretaris kpu sebagaimana yang dimaksud pada dapat diberikan honor paling banyak (dua) kelompok kerja dalam (satu) bulan. pejabat eselon iv, kepala sub bagian dan staf pada kpu dapat diberikan honor paling banyak (tiga) kelompok kerja dalan (satu) bulalis marahtunjuk teknis pengelolaan pendapatan dan pemanfaatan dana i<petisi dan non kapital program jaminan kesehatan nasional fasilitas kereta:tan tingkat pertama milik pemerintah daerah menimbang kabupaten kepulauan sangihe dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kepulauan sangihe, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan ^tut.ni"obahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pemanfaatan dana kapital dan non kapita,si yang dibayarkan n oleh badan penyelenggara j_gatur petunjuk teknis; pengelolaan dan pemanfaatan dana kapital dan non kapita lsitun juk teknis pengelolaan pendapatan dan pemanfaatan dana kapitirsi undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah tingga2l'; mengingatitlegara republik indonesia nomor aa38:rn lembaran negara republik indonesia nomor 44ffi\;,an negara republik indonesia tahun oo9 nomor tambahan lembaran l\[.a tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 52a$:i10ll..,l.oi2ti tahun tentang perubahan atas peraturan presiden nomor tahun o1 manfaatk(lan keuangan daerah; peraturan:r menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembenfir:r menteri kesehatan nomor tahun ol4 tentang pedoman program jari inan kesehatan nasional berita negara republik indonesia tahun ol4 nomor 87fl; peraturan menteri kesehatan nomor tahun ol6 tentang penggunaan dana kapital jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan lesehan[2l2ctl6 nomor o1); peraturan:euet6 te:utang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten:n kepulauan sangihe lembaran daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun a16berita jd,daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun daerah nomor memutus(an menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk teknis pengen,olahan pendapatan dan pemanfaatan dana kapital dan non kapital program jaminan kesehatan nasional\l fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pem ezu] tah daerah kabupaten kepulauan sangihe. bab ketentuan umum dalamrga.s pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan p,fisip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud da lam u:rupa' kepulauan sangihe. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan tipe kabupaten kepulauan sangihe. kepada dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kabupaten kepulauan sangihe. kementerian kereta tan adalah kementerian kesehatan republik indonesia bad.an keuangan adalah badan keuangan tipe kabupaten kepulauan sangihe. pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut ppid adalah kepala bad.axclass pen5susunan apbd. dokumen pelaksanaan anggaran skpd yang selanjutnya disingkat dpa skpd ada,mempertanggungjawabkan dana kapital dan non kapitamunali\nasional yang selanjutnya disebut jkn adalah jaminan berupa perlindungan.. jaminan sosial yang selanjutnya disebut bpjs adalah badan hukum publ.ik yang dibentuk untuk menyelenggarak2l.peserta. penerima bantuan iuran yang selanjutnya disebut pbi adalah kepala rumah t"" sg; miskin wilayah kepulauan sangihe beserta anggota keluarganya" didaftarkan oleh pemerintah kepada bpjs. peserta pereda adalah pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada bpjs kesehatan' peserta. bukan pekerja dan peserta lainnya adalah individu yang mendaftarkan diri dan keluarganya s,sebagai pes,serta kepada bpjs kes,khatan. pemanfaatan dana kapital dan non kapital adalah tata cara penganggaran)'' pelaksanaan, pentas a}lain d.an pertanggttngtrawaban kapital dan non kapital yang diterima oleh fasilitas k."th"t" tingkat pertama dari bpj"i"y".rr., kesehatan pergi?nan, b3k promosi, p.r.brill kuratif ' ^.prn rehabilitasi yang dilakukan oleh i'emerintatr, pemerintah daerah dat at'au masyarakat' fasilitas "rt r"u.paten kepulauan sangihtor, preventif, diagnosis' perawatan' pengobatandan ataupelayanankesehatanlainnya. ftp rawat jalan tingkat pertama selanjutnya disebut jtp adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan tenaga medis ftp dalam ,".rgt, observasi, jiagriosis , pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang bersifat umum lainnya' ftp rawat inap tingkat pertama selanjutnya disebut rite adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan oleh tenaga medis iff rawat inap dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang bersifat umum lainnya' fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk rem irit<an pelayar'an tingkat d'asar (ry pt' rite, futsu, polindes, posted.es, bidan praktek, dokter praktek dan klinik bersalin) pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan paripurna yang dapat dilakukan ftp dan jaringannya meliputi pelayanan rawat jalan' rawat inap, kebidanan, neonatal dan keluarga berencana. pe?layanan langsung adalah pelayanan y"lg langsung diberikan oleh tenaga medis ",,pu.,. para medis ftp dan jaringannya. perjanjian kerja sama yang selanjutnya disebut pks adalah dokumen perjanjian yang ditanda tang;ni oleh bupati dengan kepala bpjs kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak' penyelenggara pelayanan kesehatan adalah semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan bpjs kesehatan baik fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta' t fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah institusi pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta bpjs yang dikelola oleh pihak swasta. jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan rumah sakit dan sikap serta jaringannya atas play ul reng untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk :melakukan upaya kesehatan, antara lain tenaga medis, tenaga paramedis, tenaga non medis tenaga penunjang medis, dan asisten tenaga kesehatan. tenaga medis adalah dokter, dokter:r gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran rgl dalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah indonesia. paramedis ad.alah pr:kesehatan non medis penunjanger eu'akan, petugas kesehatan lingkungan, petugas gizi, petugas laboratorium, asisten tenaga kesehatan, dan lain lain. asisten tenaga ker:hutan adalah petugas kesehatan yang memiliki ijazah dibawah d3. tenaga non kesehatan adalah petugas yang bekerja sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang terdiri dari petugas administrasi, kloning service, sopir ambulance baratlaut, dan lain lain. program adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan kesehatan disuatu wilayah kerja secara teru.s menerus, bff dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat yang terdiri atas (program, imunisasi, surveilans epid.etiologi, paru, kusta, is}pa, diare, jaringan, filariasis, malaria, hepatitis, pengendali:ian penyakit tidak menular, demam berdarah, campak, rabies, hiv aids, kesehatan ibu, kesehatan anak, gizi, promosi kesehatan, kesehatan kerja, kesehatan dan olah raga, kesehatan lansia, uks, sp2tp, kesehatan haji, kesehatan jiwa, kesehatan tradisional, kesehatan gigi mulut, kesehatan mata, perawatan kereta lan masyarakat, kesehatan lingkungan dan lain lain). kepala ftp adalah penanggungjawab pembangunan kesehatan tingkat kecamatan. operasional dan m,manajemen adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan. surat permintaan pengenalan pendapatan dan belanja yang selanjutnya disebut sp3b, adalah surat permintaan persetujuan pengesahan pendapatan dan belanja kepada ppid untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja ftpppid yang bertindak sebagai bud untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja ftp berdasarkan sp3bi\{ diterima oleh bud. bab pengelolaan dana kapital ,jaminan kesehatan nasional bpjs kesehatan sel:rku penyelenggara program jkn melakukan pembayaran dana kapital kepala ftp berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar ftp sesuai data lari bpjs kesehatan. pembayaran dana kra.sitasi jkn kepada ftp dilakukan oleh bpjs kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal (lima belas) bulan bedakan. kepala ftp men jir kepala dinas kesehatan men5rusun rka skpd dinas kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dandana kapitalkepada bpjs kesehatan. pembayaran dana k.agitasi oleh bpjs kesehatan rekening dana kapital pada ftp diakui sebagai pendapatan. (sl pendapatan sebagai.mana dimaksud dalam langsung untuk pelayanan kesehatan peserta jkn pada ftp. dalam hal pendapat dana kapital tidak digunakan seluruhnya anggaran berkenaan, maka dapat digunakan pada tahun anggaran digunakan pada tahun berilnrpada harus dimasuperaturan perundang undangan. bendahara dana kapital jkn pada ftp mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belang'p2b ftp. ppk skpd dan ppid melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja fi(tp berdasarkan sp2b. bae} iii pemanfaatan dana kapital"pada ftp sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar 607oan dana kapital dikurangi dengan besaran alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. besaran alokasi unt.uk jasa pelayanan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati besaran alokasi dana kapital untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan xtp d.daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab jasa pela ytr than kesehatan dana. kapital. b^y^ran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang mela lakukan pelayanan pada ftp' tenaga kesehatan clan tenaga no:n kesehatan sebagaimana dimaksud pada lf1 rnetiputi peg sawah negeri sipil, pegawai pemerintah h dengan perjanjian x.rf'", dan pegawai tidak tetap, lang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembagian jasa pelayanan kereta"tan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dim maksud pada ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan; kehadiran. variabel jenis ketenagaan dan atau huruf dinilai sebagai berikut jabatan sebagaimana dimaksud pada tenaga medis diberi nilai (seratus tenaga apoteker atau tenaga profesi lima puluh); keperawatan ners), diberi nilai (seratus); tenaga kesehatan setara dien nilai (delapan puluh); tenaga kesehatan d3, diberi nilai (enam puluh); tenaga non ker:hutan paling :rendah d3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai (lira puluh); dan. tenaga kesehatan dibawah d3, diberi nilai (dua puluh lima). tenaga sebagaimana dimaksud pada (4l',; tambahan nilai (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara dana kalibrasi jkn; dan tambahan nilai (tiga putra), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala tata usaha atau penanggung jawab penatausahaal keuangan. tenaga sebagaimana dimaksud dalam yang merangkap tugas sebagai p".ru.rgg.rng jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai (sepuluh) untuk setiap program attu yang setara' setiap tenaga sebagaimana dimaksud dalam masa kerja (lima) tahun sampai dengan (sepuluh) tahun, diberi (lima); (sebelas) tahun nilai (sepuluh); sampai dengan (lima belas) tahun, diberi tambahan (enam belas) tahun sam pai tambahan nilai (1ima belas); dengan (dua puluh) tahun, diberi (dua puluh satu) tahun sampai dengan (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai (dua puluh); lebih dari (tra puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai (dua puluh lima); masa kerja bagi. tenaga honor daerah, ptt pusat atau tenaga dengan perjanjian kedua dengan pemerintah masa kerjanya dihitung sejak diangkat dan tidak pernah putus, apabila pernah putus, maka masa kerjanya dihitung sejak masa kerja periode terakhir hingga kondisi saat ini. variabel kehadiran sebagaimana <dimaksud dalam huruf dinilai sebagai berilmu hadir setiap hari kerja,.jam, dikurangi (satu) poin; alpa atau tidak hadir, izin melebihi dua hari akan dipotong (satu) poin per harinya. (a) ketidakhad.iran akibat sakit dengan dibuktikan oleh surat keterangan d.dokter, dan atau petugas ur kedinasan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf ketidakhadiran akibat izin maksimal (dua) hari dengan dibuktikan oleh surat izin oleh atasan langsung, dan atau cuti yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf pelayan:nan yang diterima oleh masing masing tenaga kesehatan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai yang memiliki tambahan nilai jumlah jasa dan tenaga berikut presentasi kehadiran jenis ketenagaan rangkap tanggung jawab masa t\gas program yang kerja administrasi pegang total jumlah seluruh point jumlah dana jasa pelayanan keterangan persentase kehadiran jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam bulan jumlah jasa pelayar.nan yang diterima oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan harus memperhitungkan pajak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. format perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing masing tenaga kesehatan d.an tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab biaya operasional pelayanan kesehatan dana kapital dan bahan medis habis pakai;,operasional terdiri atas pelayanan kesehatan dalam gedung; pelayanan k.kesehatan luar gedung; pelayanan rujukan pasien; operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling; bahan cetak atau alat tulis kantor; administrasi, koordinasi program, dan sistim informasi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan atau pemeliharaan sarana dan prasarana. belanja modal u.ntuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan peru[undang undangan. pengadu.aan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakaimelalui dinas kesehatan tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pengadaan sebagaimana dimaksud ketersediaan yang dialokasikan oleh pengadaan sebagaimana dimaksud formularium nasional[. pada harus mempertimbangkan pemerintah dan pemerintah daerah. pada harus berpedoman pada dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam forrnularium nasional sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan. obat lain termasuk obat tradisional, obat herba l area lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart2) bagi pendamping rujukan sebagaimana dimaksud dalam huruf poin da lam"i.t "gerakan tugas wajib membawa surat tugas' dan tanda terima pasien oleh petugas kepe"hutan yang berada fasilitas pelayanan tujuan rujukan. jasa bagi petugas pend,samping rujukan sebagaimana dimaksud pada puskesmas wilayah daratan i.;;;h"rt lgp" sebesar lima puluh per seratus) dari biaya ;il pengeluaran bahan bakar minyak pressing ambulans per tiap kali rujukan' jasa bagi petugas pendamping rujukan sebagaimana dimaksud pada puskesmas wilayah pulau {d:kesmas l$rro'", puskesmas kahakitang) diberikan sebe jasa bagi petugas pendamping rujukan sebagaimana dimaksud pada puskesmas frr". abelian"ai ol.imt sebe , dan ufuk sopir ambulans pusing darat dari pelabuhan peta running sakit diberikan jasa sebagaimana diatur pada pembayaran (lima belas) kesehatan. bab pengelolaan dana non kapital jaminan kesehatan nasional ftp mengajukan klaim dana non kapital kepada bpjs kesehatan te.dasartaiienis dan jumlah pelayanan yang diberikan ftp' pembayaran dana non kapital oleh bpjs kesehatan langsung rekening ftp. dana non kapital oleh bpjs kesehatan selambat lambatnya rri .:"r. dokumen klaim diterima lengkap oleh bpjs dan belanja dana non sitasi jkn kepala dinas kesehatan men5rusun yang memuat rencana pendapatan dan dalam hal dana non kapital tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran:r berkenaan, dk* dapat digunakan pada tahun anggaran berikut ya. kepala dinas kesehatan rnen;rusun non kapital jkn. berdasarkan rencana benda papan sebagaimana dimaksud pada yat dpa skpd dinas kesehatan belanja dana non sitasi jkn' rencana pendapatan dan belanja dana l4 bab vii pemanfaatan dana non kapital dana hasil klaim non kapital yang dibayarkan bpjs seluruhnya akan disetor kas daerah oleh ftp sebagai pendapatan daerah.iff bab viii jasa pelayanan kesehatan dana non kapital jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diperuntukan untuk jasa medis, paramedis, non kesehatan serta jasa manajemen dan operasional ftp dan jaringannya dengan rincian sebagai berikut: jasa tenaga medis; jasa tenaga para medis; jasa tenaga kesehatan non medis atau penunjang medis; jasa tenaga non kesehatan; jasa man4semen dan biaya operasional ftp jasa manajemen jasa kepala ftp; jasa bendahara jkn; jasa kepala ruang perawatan dan koordinator bidan; jasa tata usaha staf manajemen. biaya operasional f''ktp. jasa medis sebagaimana dimaksud pada huruf mendapat bagian sebesar (empat puluh per seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim. jasa sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada para tenaga medis yang melayani pasien rawat inap. jasa untuk tenaga paramedis sebagaimana dimaksud pada huruf mendapat bagian sebesar tiga puluh perawat dan bidan yang melayani pasien rawat inap. jasa tenaga kesehatan non medis atau tenaga penunjang medis sebesar (sepuluh per seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim. (s) jasa sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada tenaga apoteker, asisten apoteker, penata laboratorium, asisten penata laboratorium, penata rontgen, petugas ruang obat puskesmas, penanggung jawab gudang obat dan ruang obat puskesmas, petugas laboratorium dan penanggung jawab laboratorium puskesmas, dan ahli gizi atau kepala ruang dapur gizi puskesmas pada puskesmas yang memiliki dapur puskesmas. jasa tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mendapat bagian sebesar o o (tenaga sopir ambulance, tenaga pusing darat dan pusing laut, petugas kebersihan, dan teknisi alat kesehatan. jasa manajemen dan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf mendapat bagian sebesar o o sepuluh per seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim. jasa sebagaimana dimaksud dalam terbagi atas jasa manajemen; dan biaya operasional. jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada huruf mendapat bagian sebesar (enam puluh per seratus) dari dana hasil klaim dalam jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada terbagi atas jasa kepala ftp mendapat bagian sebesar o o (lima puluh per seratus) dari dana hasil klaim; jasa bendahara jkn mendapat bagian sebesar o o sepuluh per seratus) dari dana hasil klaim; jasa kepala ruang keperawatan dan koordinator bidan mendapat bagian sebesar o o (empat puluh per seratus) dari dana hasil klaim. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf mendapat bagian sebesar o o (empat puluh per seratus) dari dana hasil klaim dalam jasa pelayanan yang berasal dari tindakan atau pemeriksaan yang berkaitan dengan pasien kebidanan dan kandungan, maka diatur sebagai berikut apabila bidan selaku penolong langsung atau pembuat tindakan kebidanan kandungan, maka akan diberikan jasa pelayanan sebesar o o tujuh puluh per seratus) kepada bidan selaku tenaga yang langsung melakukan pemeriksaan ataupun tindakan persalinan, dan (dua puluh keseratus) kepada dokter jaga selaku penanggung jawab, selanjutnya sebesar (lima"f'er seratus) untuk manajemen dan biaya operasional sebagaimana diatur pada apabila dokter selaku penolong langsung, maka akan diberikan jasa pelayanan sebesar tujuh puluh per seratus) kepada dokter selaku penolong langsung atau pembuat tindakan kebidanan kandungan yang langsung melakukan tindakan atau pemeriksaan, dan o o dua puluh per seratus) kepada bidan selaku asisten dokter, selanjutnya sebesar (limaper seratus) untuk manajemen dan biaya operasional sebagaimana diatur pada bab biaya operasional pelayanan kesehatan dana non kapital biaya operasional sikap sebagaimana dimaksud dalam dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kesehatan dalam gedung maupun luar gedung ftp dan jaringannya sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap peserta, meliputi biaya pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai pendukung pelayanan kesehatan sarana kesehatan; pengadaan alat tu.lis kantor, penggandaan; pengadaan suku r:adala ambulans darat laut; pengadaan komputer dan suku cadang; pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas petugas kesehatan. pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan apabila bahan medis habis pakai obat yang d.dibutuhkan tidakformularium nasional serta tergolong dalam obat generik. pengadaan sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan bukti nota dari pihak pen'dia. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf wajib menyertakan dokumentasi foto. ketentuan dalam pengadaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bab tarif pada ftp tarif pelayanan kesehatan pada ftp meliputi tarif kapital; dan tarif non kapital. (s) t7 besaran tarif kapital sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan berd.asalkan seleksi dan kredensial yang ditentukan oleh bpjs kesehatan, dinas kesehatan kabupaten, sarana dan prasarana, lingkup pelayanan:n, dan komitmen :essumber daya manusia. penetapan besaran tarif kap,stasi ftp dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara bpjs kesehatan dengan asosiasi ftp dengan mempertimbangkan penilaian pemenuhan kriteria sesuai dengan;1f kapital khusus bagi ftp sebagaimana dimaksud pada yang memiliki dokter ditetapkan sebesar rp. (sepuluh ribu1oo0 peserta, tarif kapital khr=r"aya.t dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut tentang tarif sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari per'aturan bupati ini. bab pembukuan dan pertanggungjawaban kepadbendahara jkn fkt'p mencatat setiap transaksi keuangan dalam pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran yang disertai dengan bukti pendukung yang sah. pembayaran dan pembukuan pengelolaan dana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang g undangan (2t laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana dibuat berdasarkan kebutuhan, dokumen dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku; bab xii pemain,mxeslnatan dan flp,ala iff secara berjenjang dan secara fungsional oleh aparatur pengawas inst&rsi pemerintah kabupaten kepulauan sangihe sesuai d.ng"rt ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini rroulai berlaku, maka peraturan bupati kepulauan sangihe nomor tahun ol6 tentang petunjuk teknis pengelolaan dan.feb:.ari s1? pj. bupati kepulauan sangihe palang diundangkan tahuna pada tanggal februari sekretaris daerah kabupaten kepri,akan sangihe edwin rowing berita daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun afi nomor lampiran peraturan bupati kepulauan sangihe nomor f',n half tentang petunjuk teknis pence i,aan pendapatan dan pemanfaatan dana mutasi dan non kapital program jaminan kesehatan nasional fasilitas kesehatan tingkatpertamamilikpemerintahdaerahkabupatenkepulauansangihe pemancar?an dan belanja kegiatan dari dana kapital pemanfaatandanbelanjakegiatandaridanakapitasi belanja barang operasional belanja obat. ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat obat untuk pelayanan kesehatan rupa semu r pasien yang mendataan pelayanan kesehatan termasuk jkn ftp milik pemerintah daerah' contoh belanja: paracetamol tab, sym) amoksisilin (tab, sym), lantanida tab, syrup), arab), alopurinot tab), asam aslrrobat vit tab), captopril [rab), deksamethason ffa)' asam mefenamat tab), ud"k"it'd" lain lai''' alat alat laboratorium .,rr pemeriksaan laboratorium fkip mil@abis pakai( bhp) ruang ling!<up dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan il damaging j;il;;;;hanan kesehatan (medis dan laboratorium) ftp milik pemerintah daerah. dalam gedung lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta ,rain ili, ;ilg][iffirp upaya promosi, preventif, teratur dan rehabilitation flm milnarasumber)' uang harian bagi narasumber, konsumsi, rapat, biaya petugas pilcreliaga (honor lemburaan iehabiutatjf serta kunjungan rumah pada peserta jkn dalam penyelenggaraan program jkn' contoh belanja uang transpor bagi sopir pusing dan petugas pendamping rujukan, uang td petugas dalam kunjungan *at konsumsi p"ttyolt l sosialisasi, transpor dan honor narasumberusing selalu siap dan a"u kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan. contoh belanja bahan bakar minyak bbm) penggantian oli, penggantian suku cadang pusing servis berkala dan pemeliharaan kendaraan pusingmeja ll<anda1 :::: t"rito, curug diperlukan ftp milik pemerintah daerah dalam memberikan pe layanan kesehatan bagi masyarakat' contoh belanja cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer' cetak leaflet, brosur, poster dan lain lain administrasi, koordinasi program dan sistem informasi. ruang lingkup belanja ini adalahkn contoh belanja transporths ' printer. langganan internet, lcd, dan lain lain. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. transpor, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan.kursus, honor narasumber, komunis dan lain lain. pemeliharaan kare belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecekan ftr( tp, perbaikan saluran air wastafel, perbaikan closet, biaya tukang penggantian pintu, dan jendela yang rusak, pemeliharaan ac, perbaikan dan pengecekan pagar fff service alat kesehatan, dan perbaikan rumah dinas dokter dan dokter gtg, dan lain lain. bei .nja modal prasaranayang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan. ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana iff milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan flm milik pemerintah daerah. contoh belanja belang'standar tarif kapital dan non kapi?asi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah kabupaten kepulauan sangihe. tarif jenis f}np ketersediaan sdm standartartf jiwa bulan rdi puskesmas yang setara tidak memiliki dokter dan tidak memiliki dokter sisi o0o ,50o ,5oo ,o00 ,5oo ,ooo memiliki dokter gigi dan tidak memiliki dokter memiliki orang dokter dan tidak memiliki dokter ftr memiliki orang dokter dan dokter isi memiliki paling sedikit orang dokter tetapi tidak memiliki dokter rio memiliki paling sedikit orang dokter dan memiliki dokter sql dokter praktik mandiri memiliki orang dokter klinik pratama yang setara memiliki orang dokter dan tidak memiliki dokter isi ,0oo memiliki minimal orang dokter dan memiliki dokter gigi ffm terpencil kepulauan memiliki dokter hanya memiliki bidan perawat tarif non kapital faktor pelayanan kefarmasian tarif rawat balik t'rte anan harga dasar satuan obat faktor pelayanan kefarmasian rp. ro. sampai dengan rp' 'oo0 rp. o.oo0 sa.mai dengan rp' oo.oo0 rp. sampai dengan ro. ooo.ooo sampai dengan rp. ooo.ooo rp. ooo.ooo sampai dengan rp' o.oo0.ooo ro. o.0oo.ooo o.o7 pemeriksaan penuh jenis pemeriksaan standar tarif rpl pemeriksaan gula darah sewaktu gds) ,ooo pemeriksaan darah puasa gdp) 2o.0oo bulan sekali pemeriksaan gula darah post radial dpp) 2o. bulan sekali pemeriksaan alc o0.o0o bulan sekali pemeriksaan kimia darah kali setahun) microalbuminuria reum kreatinin kolesterol total kolesterol ldl kolesterol hdl trigliserida o00 ,ooo ,ooo kesehatan ntu jenis pemeriksaan standar tarif rp) pemeriksaan iva pemeriksaan pap steel o00 pemeriksaan gula darah sewaktu .ooo pemeriksaan gula darah puasa gdp) pemeriksaan gula dar,ah post radial ,o00 pelayanan terapi krio untuk kasus pemeriksaan iva positif jenis pelayar:kanan volume standar tarif rp) rawat inap (satulpaket ,ooo pelayanan kebidanan, neonatal dan keju berencana jenis pemeriksaan pelayanan volume standar tarif rp) pemeriksaan anc paket minimal kali pemeriksaan pemeriksaan anc tidak dilakukan satu tempat paket peruntungan ,ooo persalinan normal oleh dokter paket persalinan normal oleh bidan paket ,o00 persalinan normal dengan tindakan emergency dasar paket o,ooo pemeriksaan post natal care pnc) neonatus paket 2kali kunjungan ibu nifas dan neonatus fl ndan kf2 kn), kali kunjungan kn3, kali kunjungan kf3 unit rk tiap k'kunjungan ,ooo pelayanan tindakan pasca per salinan paket oo0 pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal paket oo0 pemasangan dan atau pencabut ud implant kali tindakan pelayanan suntik kali suntik ,oo0 penanganan komplikasi kali tindakan ,ooo pelayanan vasektomi kali tindakan ooo foriiiat perhitiiitgai{ jasa pelayanan nama puskesmas jumlah peserta jkn jumlah besaran kapital jumlah kapital bulan enemarvrra ll. mei nlr@ pegawai dat6 jenis ile tenaga ni{sa kerja kehadiran ia},gap juga{ administratif tanggung jawab program jumlah point variabel kemenag kolo61+ p!.center kehadiran pembagi kolom das kolom jumlah total penerimaan kapital dengan jumlah pose jasa pelayanan yang drama dengan peserta .r17 kolong kolom dia8i iah total kolom jumlah kerja pcrkafiu kolom kolo ju6lah m@k kerja pclaymm (60ol") biaya opcrmional foq") lr. mtv. v.r.w.rl ohv ela pue@s r50 2s5 pegawai ien k s.hnrbaii julian. x bila. amd. ioo ldr. asrllrd! mk6non.na dokter lss ab.n. sxm skm ruth hb.rl suru. amd. k.o freddie. m.nr.mlt amd. i.o. trail lh.lln& )alih(.h"llr^ lde m,6a., a6d (.o md. .lu :lille m.!. sang p.rawat loo lap r.t \yu nt.monr amd. pelawat rnc adds r.rfrakiidis optimis o.mir, amd.xep tha surah. loo sr3.96l bida i8. ra. .1oo duva mrt asisten pera .loo fra asisten pera [561d. darah!. hd. x"b youll adiortl. ama nome . ir! fic. arm.noo slkomc r8. loo {t,1m pj. bupati kepulauan sangihe pelindung
salinanperaturan bupati pati nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah rkd kabupaten pati tahun yangpenyusunan perubahan apbd tahun bahwamenyusun perubahan apbd tahun pedoman penyempurnaan rancangan perubahan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah senja skpd) kabupaten pati tahun sistematika perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten pati tahun babi pendahuluan bab evaluasi hasil pelaksanaan rkd sampai triwulan bab iii rencana program dan kegiatan prioritas dalam perubahan rkd. bab penutup.daerah air minum kabupaten penajam paser utara, bahwaenajam paser utara. dewan pengawas adalah dewan pengawas dam direktur adalah direktur dam pegawai adalah pegawai dam yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi dam bagian kesatudam dipimpin oleh seorang direktur yangluar daerahpemberian kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. bab iii organisasi dam bagian kesatu struktur organisasi struktur organisasi dam terdiri atas: direktur, satuan pengawasan internal spi), bagian hubungan langganan membawakan: seksi pembukuan rekening, dan seksi hubungan masyarakat dan hubungan langganan. bagian administrasi umum dan keuangan membawakan, seksi umum dan personalia, membawakan sub seksi keamanan, seksi logistik, gudang dan peralatan, seksi kas dan keuangan, dan seksi akuntansi dan pembukuan. bagian teknik membawakan, seksi perencanaan, seksi transmisi dan distribusi, seksi perawatan dan peralatan mekanikal dan elektrikal: dan seksi instalasi pengolahan air unit. baganbisnis dan ketentuan peraturan perundangan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada direktur mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan perumusan kebijaksanaan pengelolaan dam penyelenggaraan pengelolaan unit kerja dilingkungan dam danpada direktur mempunyai uraian tugas: melaksanakan kebijakan umum dam sesuai dengan tujuan, menerbitkan keputusan direktur mengenai standar operasional dan ketentuan organisasi dam menerbitkan keputusan direktur lainnya sesuai dengan kewenangannya,operasional dam mengoordinasikan,, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati. bagian ketiga satuan pengawasan internal spi) satuan pengawas internal dipimpin oleh seorang kepala setingkat kepala bagian yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada direktur yang mempunyai tugas pokok membantu direktur dalam pengawasan internal dam serta pengajuan saran perbaikan diminta atau tidak dimintakepala satuan pengawas internal mempunyai fungsi: penyelenggaraan kegiatan pengawasan internal dam pengendalian sistem manajemen dam dan cc. pembinaan pengelolaan kegiatan operasional dam untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala satuan pengawas internal mempunyai uraian tugas: membantu direktur dalam pengawasan internal damidalam pemeriksaan dan penilaian dam, bagian keempat bagian hubungan langganan paragraf kepala bagian hubungan langgannyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bagian hubungan langganan mempunyaipenyelenggaraan kegiatan pengelolaan rekening air minum elektronik data processing edp), untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagielektronik data processingpada kepala seksi pembukuan rekening elektronik data processing mempunyainyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembukuan rekening elektronik data processing mempunyai uraian tugas: membantu kepala bagidan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. paragraf seksi hubungan masyarakat dan hubungan langganan seksi hubungan masyarakat dan hubungan langgananyangkepala seksi hubungan masyarakat dan hubungan langganan mempunyaipada kepala seksi hubungan masyarakat dan hubungan langganan mempunyai uraian tugas: membantu kepala bagian hubungan langganan dibagian kelima bagian administrasi umum dan keuangan paragraf kepala bagian administrasi umum dan keuangpengelolaan administrasi dan keuangan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bagian administrasi umum dan keuangan mempunyainyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian administrasi umum dan keuangancc.yang ditetapkan. paragraf seksi umum dan personalia seksi umum dan personaliumum dan keuangan. kepala seksi umum dan personalkepala seksi umum dan personalia mempunyainyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi umum dan personalia mempunyai tugas: membantu kepala bagian administrasi umum dan keuanganj . menyusun dan menyampaikan laporan serta saran pertimbangan kepada kepala bagian administrasi umum dan keuangan sesuai bidang tugasnya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. satuan keamanan dipimpin oleh seorang kepala sub seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab pada kepala seksi umum dan personalia. kepala sub seksi keamanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja dam khususnya pengamanan fisik physical security) dan untuk mendukung tugas dan fungsi dam. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub seksifungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub seksi keamanan mempunyai tugas membantu kepala seksi administraccdam, memberikan tanda bahaya atau keadaan darurat, melalui alat alarm dan kodelogistik, gudang dan peralatan seksi logistik, gudang dan peralat, kepala seksi logistik, gudang dan peralatan mempunyai tugas pokokpada kepala seksi logistik, gudang dan peralatanpelaksanaan administrasi pergudangan. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi logistik, gudang dan peralatan mempunyai uraian tugas membantu kepala bagian umummelaksanakan administrasi pergudangan atas mutasi barang dam berdasarkan prosedurumumkas dan keuangkas dan keuangfungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi bagian kas mempunyai uraian tugas: membantu kepala bagian administrasi umum dan keuangansesuai ketentuan yang berlaku) dari pelang yang diberikan atasan. paragraf seksi akuntansi dan pembukuan seksi akuntansi dan pembukuakuntansi dan pembukukepala seksi akuntansi dan pembukuan mempunyai uraian tugas: membantu kepala bagian keuangan, menyelaraskan kegiatan pembukuan dan verifikasi dengan bagian terkait,, melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala bagian administrasi umum dan keuangan, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. bagian keenam bagian teknik paragraf kepala bagian teknikteknik untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bagian teknik mempunyai fungsi melakukan pengendalian dan pengawasan dalam rangka merumuskan kebijakan dalam pengelolaan bidang teknik untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian teknik mempunyai uraian tugas: merencanakan pengembangan dan penetapan strategi operasional dalam bidang produksi, perencanaan teknik serta pemeliharaan dan gangguan pendistribusian air, merumuskan kebijaksanaan perencanaan instalasi air minum dan pengujian peralatan teknik, cc., melakukan pengujian, penelitian dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan, memelihara, mengatur dan menjamin kelancaran penggunaan peralatan peralatan teknik,, dan menyusun laporan kegiatan bagian teknik. paragraf seksi perencanaan seksi perencanaanmpunyainyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perencanaan mempunyai uraian tugas: membantu kepala bagian teknikyj .teknikyang berkedudukan dan bertanggungjawab pada kepala bagian teknik yangmempunyai tugas pokokpada kepala seksi transmisi dan distribusi mempunyaikepala seksi transmisi dan distribusi mempunyai uraian tugas: membantu kepala bagian teknik dalam bidang tugasnya, merencanakan pengembangan atau rehabilitasi jaringan transmisi distribusi:menyusun laporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi perawatan dan peralatan mekanikal dan elektrikal seksi perawatan dan peralatan mekanikal dan elektrikalpokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perawatan dan peralatan mekanikal dan elektrikal mempunyaipada kepala seksi perawatan dan peralatan mekanikal dan elektrikal mempunyai uraian tugas: membantu kepala bagian teknik merencanakan kebutuhan material peralatan teknik, j . melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala bagian teknik, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf bagian instalasi pengolahan air unit instalasi pengolahan air unit dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dan bertanggungjawab pada kepala bagian teknik yang mempunyai tugas pokokment plan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepalakepaladan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala bagian teknik melaksanakan fungsi hubungan langganan dan hubungan masyarakat dan melaksanakan fungsi seksi transmisi dan distribusi, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasanuntuk membantu kelancaran pelaksanaan operasional lapangan serta mempermudah koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit kerja pos pelayanan dengan keputusan direktur. bagian kedua hak mewakili dalam hal berhalangan menjalankan tugas, operasionalseorang pegawa kepala bagian dapat mengusulkan salah seorang pegawai dam sebagai pelaksana tugas harian kepada direktur untuk ditetapkan dengan keputus, desember bupati penajam paser utara, ttd abdul galur masstruktur organisasi dam danum taka kabupaten penajam paser utara kabar langganan kasus keamanan bupati penajam paser utara ttd abdul galur mas'engadalah sekretariat daerah kabupaten jembrana. sekretaris daerah ii. bab kedudukan, susunan organisasi, bagian, subbagian, dan kelompokasing masing asisten sebagaimana dimaksud padadalam huruf membawahi bagian perekonomian, sumber daya alam d, bagian. bagian organisasi, dan bagian protokol dan komunikasi pimpinan. bagian sebagaimana dimaksud pada dan dipimpin oleh kepala bagian bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten masing masing. bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam hurufdalam hurufmembawahi: subbagian perekonomian, pembinaan bumi, blue dan sumber daya alam, subbagian penyusunan dan pengendalian program, dan subbagian administrasi pembangunan,subbagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, subbagian keuangan, dan cc. subbagian rumah tangga dan perlengkapan. bagian . bagian organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf membawahibagian protokol, subbagian komunikasi pimpinan, dan subbagian dokumentasi pimpinakepala bagian. sekretaris daerah sebagaimana dimaksud fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinyaa.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan administrasi kewilayahan dan kerja samad..mempunyai tugas. subbagian adminstrasi kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam hurufbahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan kepala daerah kepada camat, menyusunbahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan, dan melaksanakan . melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi kewilayahan. subbagian kerja sama dan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas sebagai berikutdidan melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah dalam negeri. . bagian kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh kepala bagiinginkan,mempunyai..rakyatdan menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kemasyarakatan lainnya. . bagian hukmempunyai tugas sebagai berikut. subbagian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai, memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum: melaksanakansumber daya alam, penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan. kepala bagbumi dan blue, perekonomian, dan sumber daya alam, dan sumber daya alam, dan, sumber daya alam, pembinaan bumi dan blue sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun bahan dan data serta analisakoordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan kegiat.j . melakukan monitoring dan evaluasi bumi dan blue. subbagian penyusunan dan pengendalian program sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program dandan pengendalij .administrasi pembangunan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf.dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas,secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas, sebagai berikut: melaksanakanpelayanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik, ccpengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barangdaerah, antara lain sirup, sse, e katalog, e money, dan il. melaksanakan . il. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.cc.dengan. subbagian rumah tangga dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan.sebagaimana dimaksud dalam huruf dengandengan tugas sebagai berikut. subbagian kinerja dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dengdeng. subbagian komunikasi pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengdenganiii eselonering eselonering jabatan struktural pada sekretariat daerah, sebagai berikut sekretaris daerah merupakan jabatan eselon ii.a, asisten merupakan jabatan eselon ii.b, kepala bagian merupakan jabatan eselon iii.a, dan kepala subbagian merupakan jabatan eselon iv.adibidang tugasnya. setiap gak ban bupati tubengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tuban, menimbang 'a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penilaian untuk menentukan nilai jual obyek pajak bangunan khusus, perlu mengatur petunjuk teknis penilaian bangunan khusus, bahwa petunjuk teknis penilaian bangunan khusus sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan terhadap bangunan tower yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah kabupaten tuban nomor tahun tentangtunjuk teknis penilaian bangunan khusus kabupaten tub: . lampiran iiisampai dengan meter jenis pekerjaan sat volume harga satuandxwo! jenis pekerjaan sat volume harga satuan jumlah (p10xsst ketinggian meter sampai dengan meter ino) jenis pekerjaan volume harga satuan jumlah \|(pek. persiapan pembersihan pemasangan bowplank iptek. tanah penggalian pembuangan urugan tanah icon letlumicon ketinggian meter sampai dengan meter ino jenis pekerjaan \|sat\| volume \|harga satuan\| jumlah iptek. persiapan pembersihan pemasangan bowplank t7tt \|pek. tanah penggalian pembuangan urugan tanah cc. iconiptvolume hargasatuan\|$no!nenek, uuauauuauua ybykykykykykykykakykakakakaklakakalaaaaaaaaaa mau jenis pekerjaan sat dascc.daerah kabupaten tuban nomor tahun tentang penyelen1): peraturan bupati tubanteknis penilaian bangunan khusus kabupaten tuban. dengan peraturan bupati ini ditetapkan petunjuk teknis penilaian bangunan khusus kabupaten tuban. petunjuk teknis ini merupakan acuan bagi penilai pajak bumi dan bangunan untuk jenis bangunan tower. dalam petunjuk teknis ini hal hal yang perlu diperhatikan adalah data harga bahan dan upah pada analisis cost reproduction new crn) merupakan harga tahun wilayah kabupaten tuban dengan daftar harga material dan analisis harga satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan peraturan bupati ini. bar(pek. persiapan pembersihan pemasangan bowplank \|pek. tanah penggalian pembuangan urugan tanah cc.) jenis pekerjaanbupati tub, konstruksi baja pemasangan diatas tanah vr. farah huda model analisis cost reproduction new crn), dan dalam mengestimasi nila bangunan, cost reproduction new crn) dimaksud masih memerlukan analisis penyusutan. untuk bangunan obyek khusus yang tidak tertampung dalam kode jenis penggunaan bangunan jpb) pada lampiran surat pemberitahuan obyek pajak pop) dapat menggunakan kode jenis penggunaan bangunan jpb) (lain lain) dengan memberikan keterangan pada lampiran surat pemberitahuan obyek pajak pop) tentang jenis penggunaan bangunan sebenarnya. petunjuk teknis ini hanya digunakan untuk bangunan khusus, sehingga untuk menilai bangunan bangunan lain yang berada dalam suatu obyek pajak dapat menggunakan alat perhitungan lain seperti computer aided volution cav) pada sistem managemen informasi obyek pajak sismo), aplikasi daftar biaya komponen bangunan dbb) dan perhitungan manual, dan perhitungan biaya pembangunan tower ditetapkan tuban pada tanggal #member2014 bupati huda diundangkan tuban pada tanggal november plt. sekretaris daerah kabupaten tubanaftar harga material goo came aman tek javana super emetaara) ti kamasaeaai father huda lampiran peraturan bupati tuban nomor tahun tentang petunjuk teknis penilaian bangunan bangunan khusus kabupaten tuban analisa harga satuan jenis pekerjaan sat vol harga harga total harga komponen satuan satuan ppa eewersaampersiaran pembersihan lapangan mandor tom o,00o27) pekerja ohi man tin pemasangan bouwplank \|. kayu im? 4e75.oo0ol paku nikel 1i6.9o8g2\| mandor ). pekerja ihr kepala tukang \|jhr\| tukang javana leerersaan susur rau rru oo dan tiangpancang too. tiangpancang alat alasan mandor tm) pekerja penggantian tanah mandor thr 0o8\| kepala tukang thr tukang thl gie pekerja thr pemotongan tiang pancang\|unit\| mandor ' pekerja thr\| 02l too pembuangantanah as.0g7\| ' mandor thr pekerja thr mena aan \|urugantanah kembali an2as mandor thr oles) pekerja thr sewaalat alat o1l aa ba. lo. pondasipat (f1 penggalian im\|o asas0 mandor ' oo8\| kepala tukang batu ' hr\| o,01e\| tukang trl oleh si.sool pekerja 14a\| \|t2furugampasir o oe iem\| poo n202a0) pasirbeton o im\| r08000\| mandor ctrl o01l 6aol pekerja )o i\|mr lantai kerjatebal15smm poo poo iak pasirbetotn im'\| oos\| mandor ' thr kepalatukang e \|hr)\| tukang pekerja oal (ta pemberian im\| oo. besibeton kawatbeton i\|kkl\| mandor iri 9eo kepala tukang )'e thr tukang ilmi pekerja pengecoran im\| io. oo. iak\| spit sosial oo \|.l pasirbeton o4s\| 9s.oal admixture oo stamp lemy\| mandor ' . . im\| \|. kepalatukang \|hr\| \|. tukang imj pekerja imi\| intl penjualan mandor o0sj kepalatukang (hr tukang rel cipekeja ls te2ltreapasr pass og, cl andere opal yahoo\| pekerja \| school ang oo, ( f pasrbeton oos\| tos.o0o\| 9000p mande .02f 6a000\| kepalatukang o02\| .s00\| . i50p tukang o2f to3o0g pekerja i7. dan men pemberian a03 besibeton \| 1i0\| kawatbeton kel 3e0o6o\| mandor ' ihl\| oo0is) 9eo\| kepalatukang hr\| tukang ill pekerja a5f pengecoran tak\| par tom postal dasar\| asset, jpasirbeton tom asp osogof admixture ' tir s2) 2e. slump tem\| mandor ' ihr\| kepalatukang \|(hrj\| o2\| tukang oo) dmj pekerja oo ihr io. (hh kolom io. ini blessing imlek tomo ogah soo\| kayu ta70.0ool paku . nikel\| mandor ' jml gil kepalatukang os\| loo tukang gel pekerja o o ih) ia2f pembesar says besibetn task\| sios00\| kawatbeton \|ki\| \|. mandor ' kepalatukang tukang pekerja ' hrl\| oe67s\| ana . aslreneean naa pc. iak\| see staf sec1al tpasirbeon iss.tool os0a0l admixture sup lml\| mandor kepala tukang jhr\| tukang imf oil pekerja o ) o ti0.mri\| eee io) geng meni ' iki batesi jokes kepalatukang tukang o,07se\| 5l. pekerja egg lho pemasangantower e\| mandor ' ' kepalatukang tukang pekerja imj\| besi oooooooooo)os jgl\| reralataniain bupati father huda inspektur pembantu wilayah.pemerintahan daerah sesuai visi dan misi daerah, mengatur dan mendistribusikan tugaspara inspektur pembantukabupatenkabupateil. membuat dan menyampaikan laporan kinerja inspektoratpj))inspektorat wilayah, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada inspektorat, menganalisa kebutuhan pegawai pada inspektorat, mengatur dan mendistribusikan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya daninspektorat sesuai dengan tugas dan anggaperencanaan dan penyusunan serta pengelolaan anggaran inspektorat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian program dan anggaran menyelenggarakan fungsi: a.penyiapan rencana dan program kerja program dan anggaran, b.penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas program dan anggaran,gelolaan urusan program dan anggaran, pelaporan pelaksanaan tugas program dan anggarrogram dan angga dan pembuatan program inspektoratppt)menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (dpp) inspektoratserta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan rutin keuang'menginventarisir permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bagian program dan anggarrogram dan anggarparagraf sub bagian evaluasi dan pelaporan sub bagian evaluasi dan pelaporevaluasi dan pelapo: penyiapan rencana dan program kerja evaluasi dan pelaporan, penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas evaluasi dan pelaporan. cc., melaksanakan pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan program dan pelaporan, melaksanakan pengumpulan dan menganalisa peraturan perundang undangan yang terkait dengan program dan pelaporan inspektorat, melaksanakan penyiapan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pengelolaan inspektorat, melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan kegiatan, melaksanakan ketatausahaan tugas, laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian evaluasi dan pelaporaparatur pengawasan internal maupun eksternal, melaksanakan penyiapan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi dan laporan, melaksanakan penyiapan bahan evaluasi program dan penyusunan bahan laporan, melaksanakan penyusunan dan menyiapkan serta menyajikan data dan bahan hasil pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dengan memberi arahan sesuai bidang tugas dan permasalmenyangkut sub bagian program dan pelaporan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya, danwilayahdaerah, kecamatan dan nagari. masing masing inspektur pembantu wilayah sebagaimana maksud pada bantu oleh jabatan fungsional fungsi pengawas pembagian wilayah inspektur pembantu wilayah sebagaimana dimaksud pada ditetapkanwilayahsekretaris berhalangan dapat diwakili oleh inspektur pembantu wilayahinspektor(salinan sesuai dengan aslinya hukum senar skl urw oky "pembina iv.b nip.19e11126
pdabentukan perangkat daerah badan kesatuan bangsa dan politikbadan kesatuan bangsa dan politik kabupaten jembrana. kepala badan adalah kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten jembrana. sekretaris adalah sekretaris badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten jembrana. satuan organisasi adalah unit pelaksana teknis, subbagian dan subbidang lingkungan badan kesatuan bangsa dan politiki. bab kedudukan, tugas dan fungnyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja badan kesatuan bangsa dan politik: kesatuan bangsa dan politik:b iii susunan organisasi susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik, terdiri dari sekretariat, bidang, subbagian, subbidang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional. bagan. bagan organisasi badan kesatuan bangsa dan politikhi subbagian umum dan kepegawaian, dan subideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, dan bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasionalbina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sebagaimana dimaksud dalam huruf membawahiorganisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf membawahi: subbidang politik dalam negeri, dan subdalam huruf membawahi subbidang penanganan konflik, dan subbidang kewaspadaan nasional dan kerjasama intelijen. subbidang. subbidang dipimpin oleh kepala subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsungtenaga fungsional yang ditunjukrja, merumuskmelaksanakan evaluasi dan pelaporan, melaksanakan pelaksanaan kesekretariatan, dan melaksanakgian kedua sekretariat sekretaris sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyusun rencana kerja, merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan, melaksanakan urusan umum, melaksanakan urusan kepegawaian, melaksanakan urusan keuangan, melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi, mengoordinasikan.melaksanaksubbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh kepala subbagian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, merumuskan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian, mengelola perbuatan dan kearsipan, mengelola perlengkapan, keamanan dan kebersihan, mengelola dokumentasi dan informasi, menyusun perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai, melaksanakan pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian, dan melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja subbagian umum dankerja subbagian, merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, melaksanak, mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sekretariat dan pelaksanaan kerja, dan melaksanaktiga., dan karakter bangsa, melaksanakan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, melaksanakan pembinaan karakter bangsa, dan melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja. subideologi negara, wawasan kebangsaan, dan pembauran kebangsaan, melaksanakan pembinaan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan kerukunan umat beragama, dan melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja. subbidang pembinaan karakter bangsakarakter bangsa, melaksanakan pembinaan karakter bangsa, kesadaran bela negara,dan melaksanakan. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja subbidang dan organisasi kemasyarakatan melaksanakan pembinaan politik dalam negeri, melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan, dan melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja. subbidang politik dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh kepala sub, melaksanakan pembinaan kehidupan demokrasi, hak asasi manusia, dan pendidikan politik, melaksanakanmelaksanakan pembinaan kelembagaan partai politik, dan melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sebidang. subbidang organisasi kemasyarakatorganisasi kemasyarakatan, melaksanakan. melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan melaksanakanlaksanakan koordinasimelaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja subbidangnanganan konflik dan pembinaan kewaspadaan nasional, melaksanakan pelaksanaan penanganan konflik, melaksanakan pembinaan kewaspadaan nasional, dan melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang. subbidang penanganan konfliknanganan konflik, melaksanakan pelaksanaan pencegahan dan penanganan konflik, dan pemulihan pasca konflik, melaksanakan mengoordinasikan dan pembinaan masyarakat perbatasan, melaksanakan pemantauan daerah rawan konflik, dan melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja. . subbidang kewaspadaan nasional dan kerjasama intelijekewaspadaan dini masyarakat dan kerjasama intelijen, melaksanakan pelaksanaan dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dan kerjasama intelijen, memfasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat, melaksanakan pelayanan rekomendasi penelitian dan pengawasan penelitian, dan melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja subbidang. bagian keenam unit pelaksana teknis unit pelaksana teknisiv. bab eselonering eselonering jabatan struktural pada badan kesatuan bangsa dan politik, sebagai berikut kepala badan merupakan jabatan eselon ii.bagian dan kepala subbidang merupakan jabatan eselon iv.a atau jabatan pengawasdisampaikan kepada direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri melalui gubernur, fungsi, dan tata kerja kantor kesatuan bangsa dan politikpa. situ kelompok jabatan fungsional subbagian subbagian umum dan kepegawaian penyusunan program dan keuangan bidang bina ideologi, bidang bidang wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri dan penanganan kontak karakter bangsa organisasi kemasyarakatan kewaspadaan rasio ben jan subbidang subbidang wawasan kebangsaan politik dalam negeri penanganan konflik subbidang subsid karak subbidang organisasi subbidang kaban raster kemasyarakatan kewaspadaan nasional dan bupati jembrana, kerjasama intelijen ttd putu artha
rmaka terhadap besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan bupati nomor tahun perlu untuk disesuaikan deng. memutuskan menetapkan peraturan bupati tubaketentuan dalam lampiran keputushopomber rupa uban, father huda diundangkan tuban pada tanggal novdi p gerindra demokrat depan \|o3 jas peran adiposa\| aan (ri nasdem jadilah saessangas\| oosa t5,ss bupati tuban, father huda
srk rsgambilan keputusan bidang kelembagaan, penatalaksanaan dan kepegawaian pada perangkat daerah kabupaten penajam paser utara dibutuhkan data dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja unit satuan kerja perangkat daerah, bahwa untuk menyusun peta jabatan dan uraian jabatan, nomenklatur jabatan dan penyusunan uraian tugas perlu dilakukan analisis jabatan, bahwa untuk menentukan kebutuhan formasi jabatan perlu dilakukan analisis bebanalisis jabatan dan analisis beban kerja lingkungan pemerintah daerah dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat sertalingkungan pemerintah daerah. analisis jabatan dan analisis beban kerja lingkungan pemerintah daerah bertujuan untuk: menjadi dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan pns lingkungan pemerintah daerah,,masing masingdilaksanakan sesuai kewenangan pemerintah daerah. bab iiiadministrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi lingkungan pemerintah daerah. analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada meliputi aspek: beban kerja, standar kemampuan rata rata, dan waktu kerja. hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja lingkunganksana analisis jabatan dan analisis beban kerja dan tata laksana. untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pejabat pembina kepegawaian membentuk tim analisis jabatan dan analisis beban kerja. pembentukan dan pelaksanaan tugas tim analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada berpedoman padarekap hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja lingkungan kabupaten penajam paser utara ama ket mpok instant skin abk pap nama kelompok instansi skpd utd po, : gap pegawai existing kebutuhan riil asisten pemerintahan dan sekretariat daerah era kabupaten penajam asisten perekonomian dan paser utara pembangunan asisten administrasi umum sekretariat dprd dinas kabupaten penajam paser utara lembaga teknis daerah rumah sakit umum daerah lembaga lain kecamatan utd jumlahexisting riil sekretariat daerah kabupaten penajam paser utara banana rakyat bagian pemerintahan bagian hukum bagian kesejahteraan rakyat jumlah asisten perekonomian dan pembangunan bagian perekonomian bagian pembangunan bagian pengadaan barang dan jasa jumlah asisten administrasi umum bagian humas dan protokol bagian umum dan keuangan bagian organisasi dan tatalaksana jumlah sekretariat dprd dinas kabupaten penajam paser utara dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dinas kesehatan dinas dan penataan ruang dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatandinas komunikasi dan informasidinas perikanan dinas pertanian jumlah lembaga teknis daerah inspektoratkesatuan bangsa dan politik jumlah rumah sakit daerah rsud putri aji bitung lembaga lain oo satuan polisi pamong praja '' ' \| kecamatan kecamatan penajam kecamatan waru kecamatan babul kecamatan sepak '' \| jumlah jumlah totalinstansi pegawai kebutuhan gap existing riil dinas pekerjaan umum dan penataan ruang utd kecamatan penajam utd kecamatan waru utd kecamatan sepak utd kecamatan babul utd laboratorium dan alat berat jumlah dinas pendidikan pemuda dan olahraga utd pemuda dan olahraga tkn pembina penajam tkn pembina babul handayani iii handayani handayani menuntun kemala bhayangkara negeri penajam negeri penajam negeri penajam negeri penajam negeri penajam abk instansi pegawai kebutuhan gap existing riil negeri penajam negeri penajam negeri penajam negeri penajam negeri o1l1lo. negeri038 penajam abk instansi pegawai kebutuhan gap existing riil sd negeri penajam negeri penajamsepak negeri sepak negeri sepak negeri sepak negeri sepak negeri sepak negeri sepak lo. negeri008 sepak abk instansi pegawai kebutuhan gap existing riil negeri sepak negeri sepak negeri o11muhammadiyah penajam smp negeri penajam smp negeri penajam smp negeri penajam lo. smp negeri4 penajam abk instansi pegawai kebutuhan gap existing riildharma husada penajam smp inci ppu smp muhammadiyah ppu smp muhammadiyah ppu jumlah dinas kesehatan utd puskesmas penajam utd puskesmas patung utd puskesmas stek utd puskesmas waru abk instansi pegawai kebutuhan gap existing riil utd puskesmas sebatang jaya utd puskesmas gunung intan utd puskesmas babul utd puskesmas marian utd puskesmas sepak utd puskesmas sepak iii utd puskesmas semi utd jamkesda jumlah cc. dinas perhubungan utd pelabuhan buluminung utd pengujian kendaraan bermotor jumlah dinas pertanian utd balai benih dan hortikultura utd pembibitan dan penggemukan ternak sapi utd rumah potong hewan jumlah dinas koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan utd pasar induk penajam jumlah ooo)o) jumlah totaldisebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja perangkat daerah serta uraian tugasdengan. bidang pembinaan paud dan pnf membawahi (tiga) seksi yang terdiri dari: seksi pendidikan dan tenaga kependidikan paud dan pendidikan non formal, seksi pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar, dan seksi pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertamuraian tugas kepala dinas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: memimpin pelaksanaan tugas dinas pendidikan, yang meliputi sekretariat, bidang pembinaan paud dan pnf, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, dan upt lingkungan dinas, menyusun rencana program kerja dan anggaran dinngendalikan danndidikan, yang meliputi kebijakan pembiayaan, kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan, menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendidikan,idikan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dari bupati yang relevan serta tugas pembantuan bidang pendidikan, pengelolaan data dan informasilaksanaan kerja samadij . koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaktugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsi uraian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: memimpin pelaksanaan tugas sekretariat yang meliputi sub bagian umum dan tata usaha dan subbagian penyelenggaraan tugas pembantuan, menyusun rencana program kerja dan anggaran sekretariat, mengendalikan kegiatprogram kerja,kerumahtanggaan dan tugas pembantuj .ndidikan, 'oo. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaretariat dan lingkup dinas, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkaitumum dan tata usaha sub bagian umum dtata usaha sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan administrasi umum lingkungan dinas untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian umum dan tata usaha menyelenggarakan fungsinyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat dibidang pembinaan paud dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, dan bidang pendidikan dan tenaga kependidikanumum dan tata usaha sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: membuat rencana kegiatan dan anggaran sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas, melaksanakan pengelolaan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, dan administrasi umum, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja, ip, kpj, dan ppd dinas dan laporan dinas lainnya. melaksanakan rapat rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk pencapaian kinerja dinas, mendata dan menganalisis kebutuhan dan pemeliharaan perlengkapan gedung dan alat tulis kantor dinas pendidikan. memperbaharui data pegawai dan daftar urut kepangkatan duk), mengelola administrasi keuangan dan pembinaan satuan pemegang kas serta pelayanan bidang keuangan, menyusun laporan realisasi keuangan dan neraca dinas, melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bagian penyelenggaraan tugas pembantuan sub bagian penyelenggaraan juga pembantunyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat bidang penyelenggaraan tugas pembantuan untuk: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan, dak, dau, sharing pusat, sharing provinsi, sertifikasi guru dan pengawas, aneka tunjangan guru dan dana bantuan operasional sekolah, bossa, bop, insentif guru dan yang lainnya, pencatatan aset daerah lingkup dinas, cc. pengelolaan data pokok pendidikanpenyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: merencanakan program kegiatan dan anggaran subbagian tugas pembantuan, membuat perencanaan programlaksanakonitoringmbuat laporngelola data pokok pendidikan, menyusun profil pendidikan, pengumpulan bahan evaluasi dan data penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan aset dinas, melaksanakan pencatatan dan dokumentasi aset milik daerah lingkup dinas, menyusun pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mutasi aset, menyusun pelaporan pengendalian asset milik daerah lingkup dinas, dan il. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasanaud dan pendidikan nonsgaud dan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: memimpin pelaksanaan tugas bidang pembinaan paud dan pendidikan non formal yang meliput, menyusun rencana, pedoman dan program kerja bidang pembinaan paud dan pendidikan non formal, melaksanakan pengkajian kebijakan teknis operasional bidang paud dan pendidikan non formal, melaksanakan koordinasi penyelenggaraan paud dan pendidikan non formal dengan provinsi dan pusat, memaksakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional paud dan pendidikan non formal, pengelolaan dan peningkatan mutu kualitas hasil belajar paud dan pendidikan non formal, melaksanakan peningkatan peran serta, pemberdayaan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan,pembinaan, pengembangan dalam pengelolaan paud dan pendidikan non formal, melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana paud dan pendidikan non formal, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta lomba lomba paud dan pendidikan non formal, j . merumuskan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan penetapan syarat syarat pemberian izin pendirian dan operasional paud dan pendidikan non formal, mengkoordinasikan penyusunan pedoman pelaksanaan akreditasi lembaga paud dan pendidikan non formal il. mendistribusikan pekerjaan dan membimbing tugas kepada bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan paud dan pendidikan non formal, oo. memberikan saran pertimbangan kepada atasan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasanurikulum dan penilaian sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang kurikulum dan penilaian. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penilaian dan kurikulumaudaudaud dan pendidikan nonformal, pelaporan bidang kurikulum dan penilaianurikulum dan penilaiansebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi kurikulum dan penilaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, menyusun petunjuk teknis pengembangan kurikulum dan pelaksanaan penilaian hasil belajar paud dan pendidikan non formal, menyiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kurikulum paudalat bantu belajar paud sesuai dengan ketentuan yang berlaku: menetapkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi mengajar paud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran paud dan pendidikan non formal, melaksanakan pengelolaan dan peningkatan mutu kualitas hasil belajar paud dan pendidikan non formal, j . melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum paud dan pendidikan non formal, melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi penilaian hasil belajar peserta didik paud dan pendidikan non formal, melaksanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, lokakarya, seminar, workshop dan fokus diskusi kelompok tentang kurikulum paud dan pendidikan non formal, melaksanakan proses penyediaan blank ijazah paud dan pendidikan non formal serta dokumen lainnya, menyusun bahan petunjuk pelaksanaan pengadministrasian paud dan pendidikan non formal, pengelolaan administrasi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan paud dan pendidikan non formal, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan paud dan pendidikan non formal). menyusun bahan pedoman akreditasi dan standardisasi paud, menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi kurikulum dan penilaian paud dan pendidikan non formal, menyusun bahan pedoman kriteria persyaratan perijinan paud dan pendidikan non formalaud dan fdianggaran seksi kelembagaan dan sarana prasarana paud dan pendidikan non formalpaud dan pendidikan non formal, cc. menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data sarana prasarana lingkungan paud dan pendidikan non formal, mengumpulkan dan mencatat data sarana prasarana lingkungan paud dan pendidikan non formal, menyajikan data dpaud dan pendidikan non formal, memberikan layan, mengusulkan dan menyalurkan bantuan penunjang bidang sarana prasarana paud dan pendidikan non formal yang berasal dari apbn dan apbd maupun pos pos anggaran lainnya yang sah, il. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan bantuan perlengkapan pada lembaga paud dan pendidikan non formal, melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana pada lembaga paud dan pendidikan non formal, mengusulkan penghapusan sarana prasarana lembaga paud dan pendidikan non formalpaud dan pendidikan non formal, mengatur dan mengawasi bantuan sumbangan dari masyarakat atau komite sekolah dibidang sarana prasarana dilingkungan paud dan pendidikan non formalmbinaan paud dan pendidikan non formal dibidang peserta didik dan pendidikan karakter untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi peserta didik dan pengembang paudngumpulkan, mengolah dan menganalisa data peserta didik paud dan pendidikan non formal, membuat rencana kerja dan anggaran seksi peserta didik dan pendidikan karakter, cc. merencanakan dan melaksanakan program kegiatan pendidikan karakter bagi peserta didik paud, menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan peserta didik paud meliputi latihan keterampilan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku bagi peserta didik paud, melaksanakan pembinaan peserta didik paud meliputi bidang iman dan tawa, usaha kesehatan sekolah, pramuka dan melaksanakan wisata mandala, serta sanitasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kompetensi siswa, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan peserta didik paud sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perbaikan program yang akan datang.monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan peserta didik dan pendidikan karakter: dan j . melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasanendidikanendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: memimpin pelaksanaan tugas bidang pembinaan pendidikan dasar yang meliputi seksi kurikulum dan dan penilaian, seksi kelembagaan dan sarana prasarana, seksi peserta didik dan pendidikan karakter, menyusun rencana kegiatan dan anggaran bidang pendidikan dasar dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja dinas pendidikan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerjbidang pendidikan dasar, membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan serta memberi arahan dan bimbingan sesuai bidang tugas dan permasalahannya dan mengendalikan kegiatan bawahgkajian kebijakan teknis operasional bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana dan peserta didik dan pendidikan karakter, merumuskan konsep kebijakan dan standar penilaian hasil belajar, evaluasi, akreditasi dan penjaminan mutu bidang pendidikan dasar, melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan dasar, j . melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertamadasar, mengevaluasi buku pegangan guru, buku pegangan siswa dan buku sumber belajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertamarencana dan melaksanakan, oo. menyusun pedoman pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikanumuskan penyusunlain sesuai dengan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang sekolah dasar berkenaan dengan kurikulum dan penilaian. untukurikulum dan penilaian sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menyusun rencana kerja dan anggaran seksi kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berdasarkan rencana operasional bidang pendidikan dasar, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menyiapkan pedoman dan petunjukbuku dan alat bantu belajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengawasi penggunaan buku yang sesuai dengan kurikulum sekolah, melaksanakan kurikulum nasional atas dasar penetapan dan dalam pelaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memantau pelaksanaan kurikulum termasuk kegiatan kurikuler sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, menyiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar formatif, sumatra, pra ujian nasional, ujian nasional sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan evaluasi pembelajaran dan ,monitoring serta melaporkan hasil evaluasi kepada atasan, mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkungan seksi kurikulum dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkungan seksi kurikulum dan tenaga pendiatasendidikan dasardan anggaran seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertaminstrumen pengumpulan dan pengolahan data sarana prasarana lingkungan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, mengumpulkan dan mencatat data sarana prasarana lingkungan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, menyajikan data dan informasi bidang sarana prasarana lingkungan sekolah dasar dan sekolah menengah pertamasekolah dasar dan sekolah menengah pertama, mengatur pengolahan data inventaris sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. melaksanakan pelayanan administrasi inventaris sarana prasarana lingkungan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, memberikan layanan informasi bidang sarana prasarana lingkungan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan yangsekolah dasar dan sekolah menengah pertama, mengusulkan dan menyalurkan bantuan penunjang bidang sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang berasal dari apbn dan apbd maupun pos pos anggaran lainnya yang sah. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan bantuan perlengkapan pada lembaga lembaga sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, oo. mengusulkan penghapusan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. menyusun konsep proyeksi pemetaan kebutuhan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertamasekolah dasar dan sekolah menengah pertamasekolah dasar.ndidikan dasar bidang peserta didik dan pendidikan karakter. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi melaksanakan sebagian fungsi bidang pendidikan dasar bidang peserta didik dan pendidikrencanakan program kegiatan dan anggaran seksi peserta didik dan pendidikan karakter berdasarkan rencana operasional bidang pendidikan dasaserta didik dan pendidikan karakter, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi peserta didik dan pendidikan karakter sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, menyiapkan petunjuk pelaksanaan pendidikan karakter dan program penumbuhan budi pekerti bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan peserta didik meliputi latihan kepemimpinan, keterampilan dan organisasi kesiswaan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, menyiapkan pedoman pelaksanaan penilaianpendidikan karakter bagi peserta didik tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa melalui olimpiade sains, lomba lomba seni, latihan kepemimpinan, keterampilan dan organisasi kesiswaanhakti siswa dan melaksanakan wisata mandala serta kegiatan keolahragaan siswa., sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,. bagian kelimaidik dan tenaga kependidikdidik dan tenaga kependidikan paud dan pendidikan non formal,laporandidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang pendidikan dan tenaga kependidikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi seksi lingkup bidang pendidikan dan tenaga kependidikan, mengkoordinasikan penyusunan ppd, pj, lkj dan segala bentuk pelaporan lainnya pada bidang pendidikan dan tenaga kependidikan, merumuskan program dan kegiatan pada bidang pendidik dan tenaga kependidikan, mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pendidik dan tenaga kependidikan jenjang paud dan pendidikan non formal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, melakukan pembinaan dan pengembangan standar kualifikasi dan kompetensiukan pembinaan dan pengembangan karier dan jabatasanakan pengelolaan mutasi dan pensiungelola kenaikan pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan, melakukan analisis dan perencanaan pemenuhan kebutuhmbinaan prilaku dan sikapelakukan pengelolaan izin belajar, cuti, pernikahan, percerai. dan tenaga kependidikan. kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan paud dan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidangnonformaludcc. penyusunan bahanmbinaan pendidik dan tenaga kependidikan paud dan pendidikan nonformal, pelaporan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikaneksi pendidik dan tenaga kependidikan paud dan pendidikan informalanggaran seksi pendidik dan tenaga kependidikan paud dan pendidikan nonformal, melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan profesionalisme dan pelayanan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan, melakukan pendataan kepala, guru dan pengawas paud untuk keperluan penyusunan formasi guru, kepala sekolah dan pengawas paud, melakukan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat dan jabatan guru, kepala sekolah dan pengawas paud serta angka kredit tahunan,
lingiaya pengganti pengolahan darah pada unit donor darah palang merah indonesia kabupaten tuban dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tuban, menimbang bahwa untuk mendapatkan darah transfusi dan atau komponen darah yang aman sesuai standar kesehatan diperlukan pengolahan darah yang cermat dan professional dengan metode screening yang mengunakan alat elisa dan membutuhkan biaya pengolahan yang cukup tinggi bahwa tarif biaya pengganti pengolahan darah seragamkan seluruh indonesia, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf dan huruf atas, maka perlu merubah peraturan bupati tuban nomor tahun tentang pedoman biaya pengganti pengolahan darah dan menetapkan kembali dalam suatu peraturan bupatbdibidang transfusi darahnit donor darah pmi, darah pada unit transfusi darah provinsi djawa timur: peraturan bupati tuban nomor tahun tentang pedoman biaya pengganti pengolahan darahmemperhatikan:spesifikasiketua pengurus palang merah indonesia kabupaten tuban tanggal september nomor um ix perihal permohonan kenaikan bpp pmi kabupaten tubpedoman biaya penganti pengolahan darah pada unit donor darah palang merah indonesia kabupaten tuban. ketentuan dalam peraturan bupati tuban nomor tahun tentang pedoman biaya penganti pengolahan darah bpp)diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya pengganti pengolahan darah bpp) untuk (satu) kantong darah atau komponen darah sebesar rp. (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) rincian bpp sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan berdasarkan komponen daiptanya dalam berita daerah kabupaten tuban. ditetapkan tuban pada tanggal november bupati tuban, father huda diundangkan tuban pada tanggal47 november plt. sekretaris daerah, budi dimana berita daerah kabupaten tuban tahun seri nomor #3s lampiran peraturan bupati tuban nomor tahun tentang pedoman biaya pengganti pengolahan darah bpp) pada unit honor darah palang merah indonesia kabupaten tuban rincian penghitungan bpp tahun komponen jasa rp. pelestarian donor rp. kantong darah rp. handscoon dan masker antiseptik dan rp. bahan uji cocok serasi cross match rp. metode gei test drl (syphilis rp. pengembangan dan pembinaan rp. pengadaan peralatan pengganti rp. pengadaan peralatanbaru rp. pendidikan dan pelatihan rp. operasional rp. telepon rp. bbm pemeliharaan rp. gedung rp. peralatantaboratorium .i rp. mebelairdanfurniture ep. kendaraan operasional \| ) rp. total biaya rp. total biaya dialihkan rp. bupati pan, buda
kelas jabatpenetapan kelas jabatan lingkungan pemerintah daerahdaerah. kelas jabatan tinggi pratama, jabatan administrasi, jabatan pengawas, jabatan fungsional, jabatan pelaksanaevaluasi jabatan lingkungan pemerintah daerah hasil pelaksanaan evaluasi jabatan pns lingkungan pemerintah daerah kelas persediaan nama jabatan fungsional unit organisasi jabatan pegawai keterekonomi, keuangan dan pembangunanbagian pemerintahan pengadministrasi umum sub bagian bina administrasi pemerintahan kecamatan dan pertanahan pengelola data sub bagian penataan wilayah dan perbatasan analis pemilihan umum sub bagian pemerintahan umum pengadministrasi umum sub bagian pemerintahan umum arsiparis pertama bagian pemerintahan bagian kesejahteraan rakyat nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan ps) pengelola data bantuan sosial sub bagian kesejahteraan rakyat pengadministrasi umum sub bagian kesejahteraan rakyat analis lembaga keagamaan sub bagian pendidikan dan keagamaan pengadministrasi umum sub bagian pendidikan dan keagamaan pengelola data sub bagian pendidikan dan keagamaan pengadministrasi umum sub bagian pemberdayaan pranata komputer pelaksana bagian kesejahteraan rakyat bagian hukum pengadministrasi peraturan perundang undangan sub bagian perundang undangan penyusun abstraksi hukum sub bagian perundang undangan analis produk hukum sub bagian perundang undangan analis produk hukum sub bagian dokumentasi dan informasi perancang peraturan perundang undangan pertama bagian hukum penyuluh hukum ahli pertama bagian hukum bagian perekonomian analis perekonomian bub bagian administrasi sarana dan prasarana pengadministrasi umum sub bagian bina badan usaha milik daerah analis lingkungan hidup sub bagian administrasi sumber daya alam pengadministrasi umum sub bagian administrasi sumber daya alam bagian pembangunan pengelola bahan perencanaan sub bagian perencanaan program sekretariatperencanaan dan program sub bagian perencanaan program sekretariat pengelola data sub bagian evaluasi, data dan lpse analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan sub bagian evaluasi, data dan lpse pengelola data sub bagian pengendalian pembangunan bagian pengadaan barang dan jasa penyusun bahan informasi dan publikasi sub bagian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pengadministrasi umum sub bagian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa sub bagian perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengadaan barang dan jasa pengadministrasi umum sub bagian perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengadaan barang dan jasa arsiparis pertama bagian pengadaan barang dan jasa bagian umum pengadministrasi umum sub bagian pimpinan dan staf ahli penyusun laporanelola laporan keuangan sub bagian keuangan verifikator keuangan sub bagian keuangan pengadministrasi pajak sub bagian keuangan nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan pengelola barang milik negara sub bagian perlengkapan rumah tangga teknisiteknisi pemeliharaanpengadministrasi pemeliharaan gedung kantor sub bagian perlengkapan rumah tangga pengadministrasi teknis pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sub bagian perlengkapan rumah tangga teknisi peralatan, listrik dan elektronika sub bagian perlengkapan rumah tangga prabu bakti sub bagian perlengkapan rumah tangga pengemudi sub bagian perlengkapan rumah tangga pengadministrasi sarana dan prasarana sub bagian perlengkapan rumah tangga pengadministrasi umum sub bagian perlengkapan rumah tangga bagian organisasi dan tatalaksana analis kelembagaan dan organisasi sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan pengelola data sub bagian pengembangan kinerja pengelola akuntabilitas sub bagian tata laksana pengolah data sub bagian tata laksana analis jabatan sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan analis kepegawaian pertama bagian organisasi dan tatalaksana pranata komputer pertama bagian organisasi dan tatalaksana bagian humas analis pelayanan sub bagian data dan dokumentasi nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan pengelola data sub bagian data dan dokumentasibagian pelayanan informasi kepala daerah jurnalis sub bagian bagian pelayanan informasi kepala daerah arsiparis pertama bagian humas pranata hubungan masyarakat pertama bagian humas pranata hubungan masyarakat pelaksana bagian humas sekretariat dprd bagian umum dan keuangan pengadministrasi umum sub bagian umum tp) pengadministrasi perbuatan sub bagian umumkepala bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan pengadministrasi umum sub bagian fasilitasi penganggaran pengadministrasi umum sub bagian fasilitasi pengawasan analis pengawasan sub bagian fasilitasi pengawasan kepala bagian persidangan dan perundang undangan pengadministrasi umum sub bagian persidangan, risalah dan publikasi penyusun abstraksi hukum sub bagian kajian perundang undangan pengadministrasi umum sub bagian kajian perundang undangan nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan prabu bakti sub bagian kajian perundang undangan pranata hubungan masyarakat pertama sekretariat dprd arsiparis pertama sekretariat dprd analis kepegawaian pertama sekretariat dprd pranata komputer pertama sekretariat dprdrtamlaksat analis tata usaha sub bagian umum pengadministrasi perbuatan sub bagian umum bendahara sub bagian keuangan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan menggerakan penyusun bahan pembinaan kesehatanbidang kesetaraan gender dan pemberdayaan nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan dinas tenaga kerja dan transmigrasi sekretariat analis barang milik negolah data sub bagian umum bidang hubungan industri analis tenaga kerja seksi penyelesaian perselisihan analis hukum seksi persyaratan kerja dan pengupahan bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi pengadministrasi umum seksi penempatan tenaga kerja dinas sosial sekretariatpengadministrasi umum sub bagian umum bidang bantuan dan perlindungan jaminan sosial pengadministrasi umum seksi perlindungan dan jaminan sosial bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial kelas persediaan nama jabatan fungsional unit organisasi jabatan pegawai keterangan bidang pemberdayaan dan penanganan fakir miskin dinas komunikasi dan informatika sekretariat penata laporan keuangpengadministrasi sarana dan prasarana sub bagian umum penata keuangan sub bagian umum bidang aplikasi informatika dan persandian analis sistem informasi dan jaringan seksi infrastruktur jaringan tik dan pengembangan government pengadministrasi umum seksi keamanan informasi dan persandian pranata komputer pertama dinas komunikasi dan informatika kepala bidang informasi, komunikasi publik dan kehumasan pranata komputer pertama dinas komunikasi dan informatika kepala bidang sumber daya tik dan statistik dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sekretariat penatabidang pencegahan dan sarana prasarana kebakaran operator mesin seksi sarana dan prasarana teknisi peralatan dan mesin seksi sarana dan prasarana bidang pelatihan dan perlindungan masyarakat pengadministrasi umum seksi bina potensi dan perlindungan masyarakat bidang penanggulangan dan penyelamatan pengemudi mobil pemadam kebakaran seksi penanggulangan pengadministrasi umum seksi penanggulangan pranata pemadam kebakaran seksi penanggulangan pranata pemadam kebakaran seksi penanggulangan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah sekretariat analis sdm aparatur sub bagian umum bendahara sub bagian perencanaan program dan keuangan analis perencanaidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan kompetenssub bidang pengadaan dan pemberhentian analis kompetensi sub bidang kompetensi dan informasi pengadministrasi umum sab bidang pendidikan, pelatihan dan fasilitasi profesi pengelola data sab bidang pendidikan, pelatihan dan fasilitasi profesi pranata komputer pertama badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan bidang mutasi, promosi dan penilaian kinerja pengelola data sub bidang mutasi dan kepangkatan analis penegakan integritas dan disiplin sumber daya manusia aparaturgembangan karir dan promosi analis kepegawaian pertama badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan badan penanggulangan bencana daerah sekretariat pengadministrasi umum sub bagian umum bendahara sub bagian keuangan penyusun laporan keuangan sub bagian keuangan nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterpengadministrasi umum sub bidang rekonstruksi badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah sekretariat pengadministrasi umum sub bagian umum pengelola data sub bagian perencanaan program bendahara sub bagian keuangan pengadministrasi keuangan sub bagian keuangan bidang ekonomi, infrastruktur dan sda analis perencanaan sub bidang sumber daya alam analis program pembangunan sub bidang perekonomian surveyor pemetaan pertama badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah bidang inovasi, teknologi dan pengkajian peraturan sub bidang pengembangan, difusilnovasidan pengadministrasi umum penerapan teknologi pengadministrasi umum sub bidang diseminasi kebimbangan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pengadministrasi umum sub bidang perencanaan dan pendanaan penata ruang pertama badan perencanaan penelitian dan pengembangan nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan daerah analis keuangan sub bidang pengendalian analis pengembangan kapasitas keuangan daerah sub bidang evaluasi dan pelaporan perencana pertama badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pengadministrasi umum sub bidang pemerintahan pengadministrasi umum sub bidang pembangunan manusia pengadministrasi umum sub bidang pembangunan manusia analis sdm aparatur sub bidang data dan informasi badan keuangan sekretariat analis tata usaha sub bagian umum pengadministrasi sarana dan prasarana sub bagian umum pengadministrasi perencanaan dan program sub bagian perencanaan program pemeriksa laporan dan transaksi keuangan sub bagian keuangan bendahara sub bagian keuangan bidang anggaran bendahara sub bidang belanja tidak langsung dan pembiayaan pengadministrasi keuangan kang analisa kebijakan keuangan dan administrasi kelas persediaan nama jabatan fungsional unit organisasi jabatan pegawai keterangan bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan verifikator keuangan sub bidang kas daerah dan belanja daerah pengadministrasi umum sub bidang kas daerah dan belanja daerah pranata komputer pertama badan keuangan penata laporan keuangan sub bidang akuntansi penata laporan keuangan sub bidang pelaporan bidang pengelolaan aset pengadministrasi umum sub bidang analisa kebutuhan pengadministrasi umum sub bidang analisa kebutuhan pengadministrasi umum sub bidang inventarisasi dan penghapusan pengadministrasi umum sub bidang inventarisasi dan penghapusan bendahara sub bidang inventarisasi dan penghapusan pengelola databidang pendaftaran dan penetapan operator console sub bidang pendaftaran dan pendataan pengadministrasi umum sub bidang pendaftaran dan pendataan pengadministrasi umum sub bidang pendaftaran dan pendataan nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan pengadministrasi umum sub bidang pendaftaran dan pendataan bendahara sub bidang pendaftaran dan pendataan pengadministrasi pajakverifikator pajak sub bidang verifikasi dan penetapan analis pajak sub bidang verifikasi dan penetapan bidang pelayanan dan penagihan penagih retribusi sub bidang pelayanan dan penagihan verifikator pajak sub bidang pelayanan dan penagihan analis penagihan sub bidang pertimbangan dan keberatan pengadministrasi umum sub bidang pengendalian dan pengembangan analis keuangan pusat dan daerah ahli madya badan keuangan pranata komputer pertama badan keuangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil sekretariat pengadministrasi perbuatan sub bagian umum pengelola data sub bagian umum pengadministrasi umum sub bagian umum bendahara sub bagian keuangan pengelola data sub bagian keuangan verifikator keuangan sub bagikeuangan penyusun program anggaran dan pelaporan sub bagian perencanaan program bidang pelayanan pendaftaran penduduk pengadministrasi kependudukan seksi identitas penduduk bidang pelayanan pencatatan sipil analis hukum seksi kelahiran dan kematian bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan pengolah data seksi pengelolaan dan penyajian data kependudukan pranata komputer pertama dinas kependudukan dan pencatatan sipil bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dinas pertanian sekretariat arsiparis pelaksana dinas pertanian analis kepegawaian pertama dinas pertanian bendahara sub bagian keuangan pengadminsitrasi keuangan sub bagian keuangan penata keuangan sub bagian keuangan analis rencana program dan kegiatan sub bagian perencanaan program bidang perkebunan pranata pengembangan bibit tanaman hutan kebun seksi pembenihan dan perlindungan kebun kelas persediaan nama jabatan fungsional unit organisasi jabatan pegawai keterangan pengelola perlindungan tanaman pangan seksi pembenihan dan perlindungan kebun pengolah data seksi produksi perkebunan pengawas mutu hasil perkebunan seksi produksi perkebunan bidang penyuluh pertanian pranata komputer pertama dinas pertanian pengadministrasi umum seksi ketenagaan penyuluhan pertanian dan pemberdayaan petani bidang tanaman pangan dan holtikultura analis peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis seksi pengelolaan dan pemasaran hasil seksi pembenihan, perlindungan tanaman pangan, analis pangan holtikultura dan biofarmaka pengawas benih tanaman pertama dinas pertanian pengawas benih tanaman pelaksana dinas pertanian analis peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis seksi produksi tanaman pangan, holtikultura dan biofarmaka bidang sarana dan prasarana pertanian analis pembiayaan pertanian seksi pembiayaan dan investasi penata laporan keuangan seksi pengelolaan lahan dan irigasi pengadministrasi umum seksi pengelolaan lahan dan irigasi analis pestisida seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian pengelola alat dan mesin pertanian seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan bidang peternakan dan kesehatan hewan medik veteriner pertama dinas pertanian penyuluh pertanian pelaksana dinas pertanian analis pakan ternak seksi benih bibit dan produksi pengawas mutu bibit ternak seksi benih bibit dan produksi pengawas mutu bibit ternak seksi kesmas veteriner pengolahan dan pemasaran unit lab puskesmas patung, waru, babul, sepak medik veteriner muda dinas pertanian ps) paramedis veteriner pelaksana dinas pertanian paramedis veteriner pelaksana lanjutan dinas pertanian pengadministrasi umum unit lab puskesmas patung, waru, babul, sepak pengelola kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner unit lab puskesmas patung, waru, babul, sepak pengolah data unit lab puskesmas patung, waru, babul, sepak balai penyuluh pertanian patungbabul kelas persediaan nama jabatan fungsional unit organisasi jabatan pegawai keterangan penyuluh pertanian penyelia dinas pertaniansepak penyuluh pertanian penyelia dinas pertanianutd rumah potong hewan utd balai benih utama palawija dan hortikultura analis alat dan mesin pertanian utd balai benih utama palawija dan hortikultura menelaah data sertifikasi mutu benih bibit utd balai benih utama palawija dan hortikultura pengadministrasi keuangan utd balai benih utama palawija dan hortikultura utd pembibitan dan penggemukan ternak saputd pembibitan dan penggemukan ternak sapi dinas ketahanan pangan sekretariat bendaharapengadministrasi keuangan sub bagian perencanaan program dan keuangan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan pengaministrasi umum seksi ketersediaan pangan pengelola ketersediaan dan kerawanan pangan seksi kerawanan pangan dan sumberdaya pangan bidang distribusi dan cadangan pangan analis pangan seksi distribusi pangan pengadministrasi perbuatan seksi cadangan pangan dan harga pangan bidang konsumsi dan kemanan pangan pengadministrasi umum seksi konsumsi dan penganekaragaman pangan analis pengolah hasil pertanian seksi keamanan pangan dinas perikanan sekretariat nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan pengolah data sub bagian umum bendaharaidang penguatan daya saing perikanan analis alokasi usaha penangkapan ikan seksi kemitraan usaha perikanan bidang perikanan tangkap dan perijinan bidang perikanan analis alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan seksi produksi perikanan tangkap bidang perikanan budidaya dan lingkungan penyusun rencana pemanfaatan kawasan seksi pengelolaan kawasan perikanan analis budidaya perikanan seksi produksi perikanan budidaya pengadministrasi umum seksi produksi perikanan budidaya pengelola pengawas pembudidayaan ikan seksi kesehatan ikan dan lingkungan dinas kesehatan sekretariat analis tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sub bagian umum prabu bakti sub bagian umum pengadministarsi perencanaan dan program sub bagian perencanaan program dan keuangan pengelola bahan perencana8g pengadministrasi keuangan sub bagian perencanaan program dan keuangan 9p analis keuangan sub bagian perencanaan program dan keuangan nana, kelas persediaan nama jabatan fungsional unit organisasi jabatan pegawai keterangan analis kepegawaian pertama dinas kesehatan analis kepegawaian pertama dinas kesehatan pranata komputer pelaksana dinas kesehatan pranata komputer pertama dinas kesehatadministrasi umum seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat analis kesehatan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga pengelola sarana kesehatan lingkungan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan ep.administrasi umumnama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan pengelola data seksi pelayanan kesehatan pengelola data desi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan pengadministrasi umum seksi sumber daya manusia kesehatan penyuluh kesehatan masyarakat pertama dinas kesehatan apoteker pertama dinas kesehatan penyuluh kesehatan masyarakat pertama dinas kesehatan penyuluh kesehatan masyarakat pertama dinas kesehatan bidan penyelia dinas kesehatan asisten apoteker pelaksana lanjutan dinas kesehatan asisten apoteker pelaksana lanjutan dinas kesehatan utd puskesmas penajam pengadministrasi umum sub bagian tata usaha pengadministrasi umum sub bagian tata usaha dokter madya utd puskesmas penajam dokter muda utd puskesmas penajam dokter muda utd puskesmas penajam dokter gigi muda utd puskesmas penajam bidan pertama utd puskesmas penajam bidan muda utd puskesmas penajam bidan penyelia utd puskesmas penajam bidan penyelilaksana utd puskesmas penajam perawat giginutrisionis pelaksana lanjutan utd puskesmas penajam nutrisionis penyelia utd puskesmas penajam pranata laboratorium kesehatan pelaksana lanjutan utd puskesmas penajam pranata laboratorium kesehatan penyeliasanitation pelaksana lanjutan utd puskesmas penajam sanitation pertama utd puskesmas penajam utd puskesmas patung pengadministrasi umum sub bagian tata usaha pengadministrasi umum sub bagian tata usaha penata laporan keuangan sub bagian tata usaha apoteker muda utd puskesmas patung asisten apoteker pelaksana lanjutan utd puskesmas patung asisten apoteker pelaksana utd puskesmas patung bidan madya utd puskesmas patung bidan muda utd puskesmas patung bidan pertama utd puskesmas patung nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan bidan pertama utd puskesmas patung bidan pertama utd puskesmas patung bidan penyeliadokter muda utd puskesmas patung dokter muda utd puskesmas patung dokter gigi muda utd puskesmas patung dokter gigi muda utd puskesmas patung nutrisionis penyelia utd puskesmas patung nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan perawat ahli pertama pertamgigi mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas patung pranata laboratorium kesehatan pelaksana lanjutan utd puskesmas patungpatung sanitation pelaksana lanjutan utd puskesmas patung sanitation pelaksana lanjutan utd puskesmas patung utd puskesmas waru pengadministrasi umum sub bagian tata usaha pengadministrasi umum sub bagian tata usaha apoteker pertama utd puskesmas waru asisten apoteker pelaksana lanjutan utd puskesmas waru asisten apoteker pelaksana utd puskesmas waru asisten apoteker pelaksana utd puskesmas waru bidan muda utd puskesmas waru ps) bidan pertama utd puskesmas waru bidan penyeliautd puskesmas waru bidan pelaksana utd puskesmas waru nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan dokter muda utd puskesmas waru dokter muda utd puskesmas waru dokter pertama utd puskesmas waru ps) dokter gigi muda utd puskesmas waru nutrisionisterampil pelaksana utd puskesmas waru perawat terampil pelaksana utd puskesmas waru perawat gigi penyelia utd puskesmas waruwaru sanitation pelaksana lanjutan utd puskesmas waru sanitation penyelia utd puskesmas waru utd puskesmas babul pengadministrasi umum utd puskesmas babul asisten apoteker pelaksana lanjutan utd puskesmas babul asisten apoteker pelaksana utd puskesmas babul bidan pertamutd puskesmas babul dokter madya utd puskesmas babul dokter muda utd puskesmas babul dokter muda utd puskesmas babul nutrisionis pelaksana lanjutan utd puskesmas babul perawat penyelia utd puskesmas babulgigi mahir pelaksana lanjutanranata laboratorium kesehatan pelaksana lanjutan utd puskesmas babul sanitation pelaksana utd puskesmas babul utd puskesmas sebatang jaya pengadministrasi umum sub bagian tata usaha dokter gigi muda utd puskesmas sebatang jaya dokter mudperawat gigi mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas sebatang jaya bidan pertamautd puskesmas sebatang jaya bidan pelaksananutrisionis pelaksana lanjutan utd puskesmas sebatang jaya pranata laboratorium kesehatan pelaksana lanjutan utd puskesmas sebatang jaya sanitation pelaksana lanjutan utd puskesmas sebatang jaya asisten apoteker pelaksana utd puskesmas sebatang jaya utd puskesmas gunung intan pengadministrasi umum utd puskesmas gunung intan asisten apoteker pelaksana utd puskesmas gunung intan bidanutd puskesmas gunung intan dokter muda utd puskesmas gunung intan dokter pertama utd puskesmas gunung intan dokter gigi muda utd puskesmas gunung intan nutrisionis pelaksana lanjutangigigunung intan sanitation penyelia utd puskesmas gunung intan utd puskesmas marian asisten apoteker pelaksanautd puskesmas marian bidan pelaksana utd puskesmas marian dokter muda utd puskesmas marian penyuluh kesehatan masyarakat pertama utd puskesmas marian perawat penyeliaterampil pelaksana utd puskesmas marian perawat gigi mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas marimarian sanitation penyelia utd puskesmas marian utd puskesmas stek asisten apoteker pelaksana utd puskesmas stek bidan pertamadokter muda utd puskesmas stek dokter muda utd puskesmas stek dokter gigi madya utd puskesmas stek dokter gigi madya utd puskesmas stek nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan nutrisionis pelaksana lanjutan utd puskesmas stek perawat penyeliagigi mahirsanitation pelaksana lanjutan utd puskesmas stek utd puskesmas sepak pengadministrasi umum utd puskesmas sepak pengadministrasi umum utd puskesmas sepak nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan asisten apoteker pelaksana lanjutan utd puskesmas sepak asisten apoteker pelaksana lanjutan utd puskesmas sepak bidan penyeliadokter muda utd puskesmas sepak dokter pertama utd puskesmas sepak nutrisionis pelaksana lanjutanperawat terampil pelaksana utd puskesmas sepak perawat gigi mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas sepak pranata laboratorium kesehatan penyelia utd puskesmas sepak nutrisionis penyelia utd puskesmas sepak utd puskesmas sepak iii pengadministrasi umum utd puskesmas sepak iii asisten apoteker pelaksana utd puskesmas sepak iii bidan penyelia utd puskesmas sepak iii bidan penyelia utd puskesmas sepak iii bidan pelaksana utd puskesmas sepak iii dokter gigi muda utd puskesmas sepak iii penyuluh kesehatan masyarakat pertampak iii pranata laboratorium kesehatan pelaksana lanjutan utd puskesmas sepak iii sanitation pelaksana lanjutan utd puskesmas sepak iii utd puskesmas semi pengadministrasi keuangan utd puskesmas semi asisten apoteker pelaksana lanjutan utd puskesmas semi bidan penyeliautd puskesmas semi bidan pelaksana utd puskesmas semi dokter muda utd puskesmas semi dokter gigi madya utd puskesmas semi nutrisionis pelaksana lanjutan utd puskesmas semi perawat penyeliaterampil pelaksana utd puskesmas semi perawat terampil pelaksana utd puskesmas semi perawat gigi terampil pelaksana utd puskesmas semi pranata laboratorium kesehatan pelaksana lanjutan utd puskesmas semi sanitation pelaksana utd puskesmas semi rsud ratu aji putri bitung bagian tata usaha penata laporan keuangan sub bagian keuangan bendahara sub bagian keuangan nan, verifikator keuangan sub bagian keuangan pol arsiparis pertama rsud ratu aji putri buton pengadministrasi kepegawaian sub bagian umum dan kepegawaian analis kepegawaian pertama rsud ratu aji putri buton pranata komputer pertama rsud ratu aji putri buton arsiparis pelaksana rsud ratu aji putri buton penyusun abstraksi hukum. sub bagian humasdan pemasaran analis hukum sub bagian humas dan pemasaran pranata hubungan masyarakat pertama rsud ratu aji putri buton bidang perawatan bidang pelayanan medis nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan bidang perencanaan dan rekam medik pranata komputer pertama rsud ratu aji putri buton analis monitoring evaluasi dan pelaporan seksi penyusunan program pelaporan dan evaluasi pranata komputer pertama rsud ratu aji putri buton pranata hubungan masyarakat pertama rsud ratu aji putri buton analis kepegawaian pertama rsud ratu aji putri buton arsiparis pelaksana lanjutangigi pertama rsud ratu aji putri buton ps) dokter gigi muda rsud ratu aji putri buton perawat gigi mahir pelaksanaan lanjutan rsud ratu aji putri buton teknisi gigi pelaksana rsud ratu aji putri buton perawat terampil pelaksana rsud ratu aji putri buton perawat mahir pelaksana lanjutan rsud ratu aji putri buton perawat penyelia rsud ratu aji putri buton perawat ahli pertama pertama rsud ratu aji putri buton perawat ahli muda muda rsud ratu aji putri buton bidan pelaksana rsud ratu aji putri buton bidan pelaksana lanjutan rsud ratu aji putri buton bidan penyelia rsud ratu aji putri buton nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan bidan pertama rsud ratu aji putri buton bidan muda rsud ratu aji putri buton bidan maya rsud ratu aji putri buton sanitation pelaksana rsud ratu aji putri buton sanitation pelaksana lanjutan rsud ratu aji putri buton apoteker pertama rsud ratu aji putri buton apoteker muda rsud ratu aji putri buton asisten apoteker pelaksana rsud ratu aji putri buton asisten apoteker pelaksana lanjutan rsud ratu aji putri buton nutrisionis pelaksana lanjutan rsud ratu aji putri buton nutrisionis penyelia rsud ratu aji putri buton pranata laboratorium kesehatan penyelia rsud ratu aji putri buton pranata laboratorium kesehatan pertama rsud ratu aji putri buton pranata laboratorium pelaksana rsud ratu aji putri buton pranata laboratorium pelaksana lanjutan rsud ratu aji putri buton radiografi pelaksana mahir rsud ratu aji putri buton radiografi pelaksana lanjutan terampil rsud ratu aji putri buton radiografi medis penyelia rsud ratu aji putri buton fisioterapis pelaksana rsud ratu aji putri buton fisioterapis pelaksana lanjutan rsud ratu aji putri buton fisioterapis muda rsud ratu aji putri buton teknisi elektromedis pelaksana terampil rsud ratu aji putri buton teknisi elektromedis pelaksana lanjutan mahir rsud ratu aji putri buton nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan perekam medis pelaksana rsud ratu aji putri buton perekam medis pelaksana lanjutan rsud ratu aji putri buton dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan sekretariat pengadministrasi kepegawaian sub bagian umum pengolah data sub bagian umum pengadministrasi keuangbidang koperasi dan usaha kecil dan menengah penyuluh koperasi seksi fasilitasi pembiayaan dan permodalan pengadministrasi umum seksi kelembagaan koperasi dan unit mikro kecil menengah pengelola kebijakan kelembagaan koperasi seksi kelembagaan koperasi dan unit mikro kecil menengah bidang perdagangan analis perdagangan seksi bina pasar dan distribusi genera ahli pertama dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan bidang perindustrian nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan penata laporan keuangan mesin, elektronik, telematika dan aneka 7e8 pranata komputer pertama ngan kecil dan menengah, perindustrian pranata komputer pelaksana ngan kecil dan menengah, perindustrian utd pasar induk penajam penagih retribusi sub bagian tata usaha pengadministrasi umum sub bagian tata usaha dinas lingkungan hidup pengendali dampak lingkungan pertama dinas lingkungan hidup sekretariat teknisi peralatan dan mesin sub bagian umum pengadministrasi umum sub bagian umum bendahara sub bagian keuangan pengadministrasi keuangan sub bagian keuangan pengadministrasi umum sub bagian perencanaan program bidang tata lingkungan analis lingkungan hidup seksi inventarisasi, apple dan lhs analis lingkungan hidup kajian dampak dan pemeliharaan lingkungan pengadministrasi akreditasi lingkungan kajian dampak dan pemeliharaan lingkungan pengendali dampak lingkungan pertama dinas lingkungan hidup kelas persediaan nama jabatan fungsional unit organisasi jabatan pegawai keterangan bidang pengelolaan sampah dan limbah berbahaya dan beracun b3) prabu kebersihan seksi pengurangan sampah pengadministrasi umum seksi pengurangan sampah prabu kebersihan seksi penanganan sampah dan limbah pengadministrasi umum seksi penanganan sampah dan limbah pengendali dampak lingkungan pertama dinas lingkungan hidup bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pengelola lingkungan seksi pencemaran dan pemantauan lingkungan pengelola dokumen mengenai analis dampak lingkungan seksi kerusakan lingkungan pengendali dampak lingkungan pertama dinas lingkungan hidup bidang penataan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup hidup pengendali dampak lingkungan pertama dinas lingkungan hidup inspektorat kabupaten sekretariat analis hukumverifikatorperencanaan program dan keuangan pranata komputer pelaksana inspektorat kabupaten analis barang milik negara sub bagian umum analis tata usaha sub bagian umum pengadministrasi perbuatan sub bagian umum auditor pertama inspektorat kabupaten auditor muda inspektorat kabupaten auditor madya inspektorat kabupaten pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah muda inspektorat kabupaten ps) pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah madya inspektorat kabupaten dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sekretariat pengadministrasi umum sub bagian umum analis perencanaan, evaluasi dan pelaporanidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal analis penanaman modal seksi perencanaan dan pengembangan iklim penanaman pengadministrasi perizinan seksi perencanaan dan pengembangan iklim penanaman analis kerjasama dan permodalan besi promosi dan pengendalian pelaksanaan pengadministrasi umum besi promosi dan pengendalian pelaksanaan pranata komputer pelaksana dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan analis kerjasama dan permodalan seksi pelayanan perizinan dan non perizinan analis dokumen perizinan seksi pelayanan perizinan dan non perizinan pengadministrasi umumnama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan operator mesin seksi pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan analis hukum seksi kebijakan pengaduan dan informasi pengadministarsi umum seksi kebijakan pengaduan dan informasi pengadministrasi perizinan seksi kebijakan pengaduan dan informasi pengadministrasi perizinan seksi penyuluhan, pelaporan dan peningkatan layanan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga sekretariat analis tata usaha sub bagian umum pengadministrasi kepegawaian sub bagian umum pengadministrasi perbuatan sub bagian umum pengadministrasi perencanaan dan program sub bagian perencanaan program bendahara sub bagian umum pengadministrasi keuangan sub bagian keuangan analis keuangan sub bagian keuangan pengelola laporan keuangan sub bagian keuangan pengadministrasi umum sub bagian umum bidang pembinaan paud dan pendidikan non formal pengadministrasi umum seksi kurikulum dan penilaian paud, dan non formal kelas persediaan nama jabatan fungsional unit organisasi jabatan pegawai keterangan menyusun program pengembangan pendidikan anak usia dini dan seksi gtk dan kelembagaan paud, dan non formal pengadministrasi umum seksi peserta didik dan pembangunan karakter paud, dan non formal bidang pembinaan pendidikan dasar pengadministrasi umum seksi kurikulum dan penilaian dan smp pengadministrasi umum seksi gtk dan kelembagaan dan smp analis kelembagaan pembinaan pendidikan seksi gtk dan kelembagaan dan smp pengadministrasi umum boks) peserta didik dan pembangunan karakter dan analis data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan boks) peserta didik dan pembangunan karakter dan bidang kepemudaan analis kepemudaan seksi pemberdayaan pemuda dan kebudayaan olahraga pengadministrasi keuangan seksi pengembangan pemuda dan peningkatan prestasi olahraga pengadministrasi umum seksi kemitraan pemuda dan olahraga bidang sarana dan prasarana pengelola sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini seksi sarana dan prasarana paud dan pengadministrasi umum seksi sarana dan prasarana paud dan analis pengembangan sarana dan prasmanan pembelajaran seksi sarana dan prasarana smp nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan pengadministrasi umum seksi sarana dan prasarana smp penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana seksi pemeliharaan sarana dan prasarana analis kepegawaian pertama dinas pendidikan pemuda dan olahraga pengawas sekolah muda dinas pendidikan pemuda dan olahraga pengawas sekolah madya dinas pendidikan pemuda dan olahraga utd pemuda dan olahraga pengadministrasi umum sub bagian tata usaha negeri pembina penajam guru pertama negeri pembina penajam guru madya negeri pembina penajam negeri pembina babul guru pertama negeri pembina babul handayani guru pertama handayani iii handayani guru pertama handayani handayani guru pertama handayani pengadministrasi umum handayani menuntun guru pertama menuntun kemala bhayangkara nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan guru pertama kemala bhayangkaranama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan sdn penajam guru pertama sdn penajamdya sdn penajam sdn penajam pengadministrasi umumo11 penajam guru maya sdn o11 penajauda sdn penajam guru maya sdn penajam sdn penajam guru pertama sdn penajam guru madya sdn penajam te) sdn penajam guru pertama sdn penajam guru muda sdn penajam guru madya sdn penajam te)elola tenaga kependidikante) guru muda sdn penajam te) nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keteranganya sdn penajam sdn penajam pengelola tenaga kependidikanudte) guru madya sdn penajam sdn penajam guru pertama sdn penajam te) guru mamuhammadiyah penajam guru pertama sdn muhammadiyah penajam sdn waruwaru guru pertama waru guru muda waru guru madya sdn waru sdn waru guru pertama sdn waru guru muda sdn waru te) guru maya sdn waru sdn waru pengelola tenaga kependidikan sdn waru guru pertama sdn waru guru muda sdn waru te) guru madya sdn waru sdn waru pengadministrasi umum sdn waru guru pertama sdn waru guru muda sdn waru te) guru madya sdn waru sdn waru guru pertama waru guru muda waru guru madya sdn waru sdn waru nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan guru pertama sdn waru guru muda waru guru maya waru sdn waru pengelola tenaga kependidikan sdn waru guru pertama sdn waru guru muda sdn waru guru maya waru sdn waru guru pertama sdn waru guru muda sdn waru guru madya sdn waru sdn waru guru pertama waru guru maya waru sdn waru guru pertama sdn waru guru muda sdn waru guru madya sdn waru sdn o11 waru pengadministrasi umum sdn waru guru pertama sdn waru guru madya sdn waru nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keteranganaya sdn sepakpertamo11 sepak guru maya sdn o11 sepako2t sepak guru muda sdn sepak te)nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan guru pertama sdn sepak guru muda sdn sepak guru maya sdn sepak sdn sepak guru pertama sdn sepak guru madya sdn sepakbabul guru pertama babul guru maya babul sdn babul pengelola tenaga kependidikan sdn babul guru pertama sdn babul guru muda sdn babul te) sdn babul pengelola tenaga kependidikanpengadministrasi umum sdn babul guru pertama sdn babul guru muda babul guru maya babul sdn babul guru pertama sdn babul nama jabatan fungsional unit organisasi kelas persediaan keterangan guru muda sdn babul guru maya sdn babul sdn o11aya sdn babul sdn babul guru muda sdn babul guru madya sdn babul sdn babul guru muda sdn babul guru maya sdn babul sdn babul pengelola tenaga kependidikan sdn babul guru madya sdn babul sdn babul pengelola tenaga kependidikan sdn babul guru pertamguru pertama sdn babul guru muda sdn o2t babul guru maya sdn o2t babul sdn babul pengadministrasi umum sdn babul guru pertama sdn babul guru muda sdn babul te) guru maya sdn babul sdn babul guru pertama sdn babul guru muda sdn babul te)
jasraturan bupati nomor tahun tentang pemberian beasiswa yang berasal dari pemudaudah tidak sesuai dengdalam:daerah, kepala dinas mengumumkan penerimaan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda daerah, pemohon mengajukan permohonan dengan mendaftar secara online pada website pemerintah daerah dengan mengupload kelengkapan sebagai berikut: suratyang berisi bermaterai surat keterangan asli dari perguruan tinggi meliputi: mahasiswa aktif mengikuti perkuliahan secara reguler dan tidak dengan sistim jarak jauh, tidak pernah cuti kuliah, tidak pernah melanggar tata tertib kampus, tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan beasiswa dari instansi lembaga lainnya (stempel dan tanda tangan basah), fotokopi kartu tanda penduduk mahasiswa dan kartu keluarga yang disahkan oleh instansi berwenang, fotokopi sertifikat akreditasi peringkat yang disahkan bagi perguruan tinggi swasta,. fakultas teknik dengan jurusan teknik sipil, teknik lingkungan, rancangan kota, teknik pengairan, teknik arsitektur, teknologi alat berat, transportasi, teknik mesin, teknik produksi, teknik kimia, teknik industri) farmasi, teknik industri, penerbangan aeronautika dan astronotika, teknik pertekstilan tekstil), teknik refrigerasi, bioteknologi dan industri, teknik nuklir, teknik fisika, teknik energi, pengindraan jarak jauh, teknik material, teknik elektro, teknik tenaga elektrik, teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik kendali, teknik biomedis, teknik komputer, teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, teknologi informasi, teknik perangkat lunak, teknik mikatronika, teknik panas bumi, teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geodesi, teknik gramatika, teknik perkapalan, teknik permesinan kapal, teknik sistem perkapalan, teknik kelautan dan ilmu kelautan, oseanografi oceanologi).(tiga koma tiga puluh) bagi yang kuliah selain pada fakultas kedokteran dan fakultas teknik sebagaimana dimaksud pada angka huruf dan huruf surat keterangan belum pernah kawin dari desa atau kelurahan, dan menandatangani surat pernyataan tidak sedang bekerja dan surat pernyataan sanggup mengembalikan beasiswa dengan bermaterai (enam ribu) apabila dikemudian hari diketahui bahwa data yang disampaikan tidak benar. kepala dinas mengumumkan jadwal pengumpulan berkas kelengkapan permohonan beasiswa bagi mahasiswa yang telah memperoleh nomor registrasi, kepala dinas melaksanakan verifikasi berkas permohonan beasiswa yang telah memperoleh nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan sesuai nomor urut pendaftaran yang lebih awal, datengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tuban, menimbang bahwa sehubungan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan sesuaiaka perlu meninjau kembali:ngkutan jalanjenis tertentu,kota kelas ekonomi sebagaimana telah diubahgubernur jawa timur nomor tahun tentang tarif dasar dan tarif jarak batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antarkota dalam provinsi kelas ekonomi menggunakan mobil bus umum provinsi jawa timur: peraturan daerah kabupaten tuban nomor tahun tentang urusan pemerintahanretribusi izin trayek, peraturan bupati tuban nomor tahun tentang penetapan trayek angkutan kota dan angkutan perdesaan dalam wilayah kabupaten tuban. memperhatikanemutuskan. dengan peraturan bupati ini ditetapkan tarif angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan dalam kabupaten tuban sebagai berikut angkutan perkotaan penumpang umum sebesar rp. (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk satu kali naik, penumpang pelajar mahasiswa sebesar rp. (dua ribu rupiah) untuk satu kali naik, angkutan perdesaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam sudah termasuk premi asuransi jasa raharja sebesar rp. (enam puluh rupiah). pasai menunjuk kepala dinas perhubungan kabupaten tuban untuk melaksanakan tarif angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud dalambupati ini, makarupa uban, father huda diundangkan tuban pada tanggal november piaftar rincian tarif angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan dalam kabupaten tuban tuban menu bandar bulu tuban rp. rp. menu rp. rp. rp. bandar rp. rp. rp. rp. rp. rp. bulu umum pelajar umum pelajar umum pelajar tuban merakurak kerek moncong tuban rp. rp. merakurak rp. rp. rp. rp. kerek rp. rp. rp. rp. rp. rp. moncong umum pelajar umum pelajar umum pelajar tuban merakurak kerek tambakboyo tuban rp. rp. merakurak rp. rp. rp. rp. kerek rp. rp. rp. rp. rp. rp. tambakboyo umum pelajar umum pelajar umum pelajar tuban merakurak moncong tuban rp. rp. merakurak rp. rp. rp. rp. moncong umum pelajar umum pelajar tuban sebanding grobogan engel tuban rp. rp. sebanding rp. rp. rp. rp. grobogan rp. rp. rp. rp. rp. rp. engel umum pelajar umum pelajar umum pelajar tuban apakah soko poco tuban rp. rp. rp. rp. soko rp. rp. rp. rp. rp. rp. poco umum pelajar umum pelajar umum pelajar moncong singgahan sensori moncong rp. rp. singgahan rp. rp. rp. rp. sensori umum pelajar umum pelajar tuban bulu jatirogo tuban rp. rp. bulu rp. rp. rp. rp. jatirogo umum pelajar umum pelajar bupati van, a father huda
peraturan bank indonesia nomor pbi tentang pencabutan peraturan bank indonesia nomor pb'atas nama pemerintah menerbitkan letter guarantee untuk menjamin perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank, bahwa fasilitas penjaminan perdagangan internasional tersebut telah berakhir pada tanggal juni bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mencabut peraturan bank indonesia nomor pbi tentang jaminan pembiayaan perdagangan internasional dan perubahannyncabutan peraturan bank indonesia nomor pb1. dengan peraturan bank indonesia ini maka peraturan bank indonesia nomor pbi tentang jaminan pembiayaan perdagangan internasional,, dinyatakan tidak berlaku.uli ditetapkan jakarta pada tanggal november gubernur bank indonesia, menimbang bahwa dalam rangka menggerakkan ekspor, memberdayakan eksportir dalam melancarkan kegiatan usahanya serta meningkatkan tingkat kepercayaan kepada perbankan nasional, pemerintah dan bank indonesia memberikan fasilitas penjaminan terhadap letter credit impor dan kredit modal kerja dalam rangka ekspor melalui program penjaminan ekspor dalam rangka menggerakan sektor riil, bahwa fasilitas penjaminan dimaksud diberikan dengan mempertimbangkan kondisi perbankan saat itu yang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermedia, bahwa. bahwa dalam perkembangannya dan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian nasional, perbankan nasional mulai dapat menjalankan kembali fungsi intermediasinya tanpa program penjaminan pemerintah, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dan bank indonesia memandang perlu untuk menghentikan program penjaminan ekspor sesuai dengan kewenangan masing masing, bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk melaku, mengingat undangperhatikan . memperhatikan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor kep km. tanggal mei tentang pencabutan keputusan menteri keuangan nomor kep km. tanggal januari tentang program penjaminan ekspor dalam rangka menggerakan sektor riil: memutuskan menetap. mencabut surat keputusan direksi bank indonesia nomor kep dir tanggal januari yang merupakan bagian dari. rangka menggerakan sektor riil, kecuali untuk letter credit uc) impor dan kredit modal kerja yang dijamin dalam program penjaminan ekspor sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia nomor kep km. dan nomor kep dir yang masih berjalan dan belum jatuh tempo dan yang sudah jatuh tempo namun belum diselesaikan pembayarannya. khusus untuk letter credit uc) impor dan kredit modal kerja sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan direksi bank indonesia nomor kep dir tanggal januari dinyatakan tidak berlaku sejak berakhirnya proses penyelesaian pembayaran letter credit uc) impor dan kredit modal kerja dimaksud. sejak berlakunya peraturan bank indonesia ini maka letter credit uc) impor dan kredit modal kerja sebagaimana dimaksud dalam tidak diperbolehkan untuk diperpanjang. peraturan bank indonesia ini berlaku surut sejak tanggal mei ditetapkan 1 tentang laporan bulanan bank umum syariah gubernur bank indonesia, menimbang bahwa dalam rangka penyusunan laporan dan informasi yang diperlukan dalam penetapan kebijakan bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan serta untuk keperluan pemantauan keadaan bank secara benar, diperlukan informasi keadaan keuangan, dan kegiatan usaha bank secara individual yang lebih lengkap termasuk kegiatan usaha bank yang dilakukan luar negeri, bahwa dengan semakin masyarakatnya praktek perbankan syariah indonesia, diperlukan pedoman bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam menyusun laporan bulanannya kepada bank indonesia, yang mencakup keadaan keuangan dan kegiatan usaha masing masing kantor bank baik dalam maupun luar negeri, dengan mengacu pada karakteristik bank syariah yang meliputi prinsip kemitraan, keadilan, transparansi dan universal yang menjadi dasar dilakukannya transaksiahun tentang akuntansi perbankan syariah serta pedoman akuntansi perbankan syariah indonesia, maka perlu disusun sistem penyampaian laporan dan tata cara mengenai . mengenai penyusunan laporan bulanan bank umum syariah secara akurat, tepat waktu, dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu peraturan bank indonesia, mengingat undang undang nomor tahun tentang perbankan laporan bulanan bank umum syariah. bab ketentuan umum dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan bank umum syariah yang selanjutnya disebut . syariah, termasuk bank dan atau kantor cabang pembantu dari bank yang berkedudukan luar negeri yang melakukan kegiatan operasional, kantor cabang bank yang berbadan hukum indonesia baik yang beroperasi indonesia maupun luar indonesia, unit syariah, serta kantor cabang bank asing dan kantor cabang pembantu bank asing yang berkedudukan indonesia. kantor cabang adalah kantor cabang bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat bank atau kantor cabang bank yang bertanggung jawab kepada unit usaha syariah bagi bank umumdengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya. unit syariah adalah satuan kerja khusus dari kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang . yang kegiatan usahanya melaksanalaporan bulanan bank umum syariah yang selanjutnya disebut laporan adalah laporan keuangan yang disusun oleh bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariahmelalui jaringan on pon khusus ras remote access server) kantor pusat bank indonesia. penyampaian laporan secara off . jl) bank pelapor wajib menyampaikan laporan kepada bank indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu. bank pelapor dalam menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam wajib mengikuti pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum syariah yang diatur dalam surat edaran bank indonesiapedoman penyusunan laporan bulanan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam beserta perubahannya diatur dalam surat edaran bank indonesiabank pelapor dalam format laporan sebagaimana diatur dalam pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum syariah. . bank pelapor wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan kepada bank indonesia. bab laporan dan bank pelapor laporan sebagaimana dimaksud dalam merupakan laporan dari masing masing bank pelapor. ruang lingkup laporan mencakup seluruh aspek keuangan yang meliputi neraca, rekening administratif, daftar rincian laba rugiwajib disusun dan disampaikan oleh bank pelapor sebagaimana dimaksud dalam angka dalam hal kantor pusat bank dan atau kantor wilayah bank tidak melakukan kegiatan operasional, laporan kantor tersebut digabungkan dengan laporan dari kantor bank pelapor yang ditunjuk. dalam hal bank telah mampu menyusun dan mengirimkan laporan dari seluruh atau sebagian kantor cabangnya secara terpusat (sentralisasi), laporan dimaksud dapat disusun dan dikirim oleh kantor pusat bank atau unit usaha syariah atau kantor bank yang bertindak sebagai koordinator. bank . bank yang telah mampu menyusun dan mengirimkan laporan secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada bank indonesia. s5) laporan secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam harus dapat diidentifikasi untuk masing masing bank pelapor. bank pelapor yang sedang dalam proses penurunan status atau penutupan kantor dapat menyampaikan laporannya secara sendiri dan atau menggabungkan laporannya dengan laporan kantor bank pelapor lain dari bank yang sama. bank pelapor sebagaimana dimaksud pada yang menggabungkan laporannya dengan kantor bank pelapor lain dari bank yang sama wajib memberitahukan penggabungan tersebut secara tertulis kepada bank indonesia setempat. dalam hal bank dibubarkan karena merger dan atau konsolidasi dengan bank lain, atau kantor bank pelapor ditutup, atau status kantor bank pelapor telah diturunkan sehingga tidak lagi menjadi bank pelapor, bank wajib menyampaikan laporan untuk data akhir bulan laporan sebelum merger dan atau konsolidasi, atau sebelum penutupan kantor bank pelapor atau sebelum penurunan status kantor bank pelapor. bab iii periode penyampaian laporan dan koreksi laporanlaporansebagaimana dimaksud dalam dan jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnykoreksi laporan apabila belum menyampaikan koreksikoreksi lapordisampaikan pada hari kerja sebelumnya. bab iv. bab prosedur penyampaian laporan dan koreksi laporan jl) bank pelapor wajib menyampaikan laporan dan atau koreksi laporan kepada bank indonesia secara on line atau bank pelapor yang mengalami gangguan teknis. banknk pelapor yang tidak dapat menyampaikan laporan dan atau koreksi laporan secara on line sebagaimana dimaksud dalam atau menyampaikan laporan dan atau koreksi laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam dan atau wajib menyampaikan laporan dan atau koreksi laporan secara off line disertai hasil cetak komputer (hard copy). s5) line. . (l) bagi bank pelapor yang melakukan kegiatan operasional indonesia: laporan disampaikan secara on line kepada kantor pusat bank indonesia. laporan disampaikan secara off line kepada: direktorat statistik ekonomi dan moneter c.g. bagian statistik moneter, jl. m.h. thamrin jakarta bagi bank pelapor yang berkedudukan wilayah dki jakarta raya, banten, bogor, depok, karawang, dan bekasibutiratau unit usaha syariah dari bank pelapor. bab sanksi j. rp100. (seratus ribu rupiah) untuk setiap penyampaian koreksijbank yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan dimaksud. pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara mendebat rekening giro bank bank indonesia. .nklain lain jl) bank. bankdalam ataudalam atau berlaku setelah bank pelapor memperoleh persetujuan tertulis dari bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf bank pelapor sebagaimana dimaksud dalamdata bulan november desember dan januari sebagaimana diatur dalam pbi pbi tanggal september tentang laporan bulanan bank umum.februari bab vii november dan disampaikan kepada bank indonesia selambat lambatnya tanggal desember dengan diberlakukannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada maka peraturan bank indonesia tentang laporan bulanan bank umum dinyatakan tidak berlaku bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah terhitung sejak pelaporan data bulan februarttd. gubernur bank indonesia ttd. burhanuddin abdullah pbi tentang laporan bulanan bank umumbaik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau,dalam penetapan kebijakan bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan serta untuk pemantauan keadaan bank. dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah, diberlakukannya pernyataan standar akuntansi keuangan perbankan syariah peak) nomor tahun tentang akuntansi perbankan syariah serta diberlakukannya pedoman akuntansi perbankan syariah indonesia pepsi), maka keberadaan pelaporan keuangan perbankan . perbankan berdasarkan prinsip syariah tidak bisa ditunda lagiyang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat mendukung rumusan dibidang moneter, sistem pembayaran dan perbankan secara lebih efektif. dengan demikian, maka bank umumjaringan extranet bank indonesia adalah jaringan yang khusus menghubungkan kantor pusat bank indonesia dengan bank pelapor. angka cukup jelas cukup jelas pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum syariah adalah petunjuk teknis penyusunan laporan yang diterbitkan oleh bank indonesia sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari surat edaran bank indonesia tentang laporan bulanan bank umum syariah. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan kesalahan laporan adalah ketidaksesuaian antara laporan yang disampaikan dengan pedoman penyusunan laporan bulanan bank . bank umum syariah dan atau laporan yang disampaikan tidak benar dan atau tidak lengkap. cukup jelas yang dimaksud dengan petugas dan atau penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan adalah petugascukup jelas bagi kantor bank yang status kantornya dibawah kantor cabang (antara lain kantor cabang pembantu, kantor kas dan payment point), laporannya digabungkan dengan kantor induknya. sementara bagi kantor bank asing yang status kantornya dibawah kantor cabang pembantu (antara lain butik dan payment point), laporannya digabung dengan kantor induknya. yang dimaksud dengan laporan keuangan yang digabungkan mencakup neraca, laba rugi dan rekening administratif. . yang dimaksud dengan laporan secara terpusat (sentralisasi)cukup jelas laporan masing masing kantor dikyang sesuai dengan sandi masing masing kantor bank pelapor, ditambah dengan laporan dari kantor bank yang bersangkutan sebagai bank pelapor. cukup jelas cukup jelas apabila pada tanggal oktober bank dimerger dengan bank dimana bank ditutup, maka bank tetap wajib menyampaikan laporan untuk data bulan september kantor . kantor cabang bank ditutup atau diturunkan statusnya menjadi kantor cabang pembantu pada tanggal oktober maka kantor cabang bank tersebut tetap wajib menyampaikan laporan data bulan september contoh, laporan untuk data bulan september wajib disampaikan paling lambat pada tanggal oktober apabila line (down load). apabila, penyampaian,data laporan untuklaporan data bulan september adalah pada hari jumat tanggal oktober contoh, koreksi laporan untuk data bulan september wajib disampaikan paling lambat pada tanggal oktober apabila koreksi line (down load). apabila koreksicontoh, penyampaian . penyampaian koreksi: koreksikoreksi laporan untuk datakoreksi laporan untuk data bulan september adalah pada hari jumat tanggal oktober cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas hurufcukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf butir cukup jelas butir cukup jelas cukup jelas contoh tanggal oktober jatuh pada hari minggu. bank menyampaikanlaporan per kantor hari kerja, yaitu senin dan selasa, sehingga bank dikenakan sanksi sebesar rp1. rp2. (dua juta rupiah). contoh tanggal desember jatuh pada hari minggu. bank menyampaikan laporan data bulan november pada hari senin tanggal desember sehingga bank dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan rp50. (lima puluh juta rupiah). contoh tanggal oktober jatuh pada hari minggu. bank menyampaikan koreksikoreksi laporan hari kerja, yaitu senin dan selasa, sehingga bank dikenakan sanksi sebesar rp100. rp200. (dua ratus ribu rupiah). yang dimaksud dengan per item kesalahan adalah kesalahan per sandi. apabila dalam satu baris data terdapat kesalahan lebih dari satu sandi, kesalahan dihitung berdasarkan banyaknya sandi yang salah dalam baris yangitem kesalahan. selanjutnya . selanjutnya apabila terdapat item kesalahan, maka perhitungan sanksi adalah rp50. rp35. (tiga puluh lima juta rupiah), namun bank hanya dikenakan sanksi maksimum, yaitu rp5. (lima juta rupiah). dalam hal terdapat kesalahan lapor., unit usaha syariah maupun oleh kantor lainnya yang ditunjukgubernur bank indonesia, menimbang bahwa kinerja dan kelangsungan usaha bank perkreditan rakyat syariah dipengaruhi oleh kualitas dari penanaman atau penempatperkreditan rakyat yang melaksanasanakualitas bab i.,,di adalah perjanjian jual beli barang dengan pesanan berdasarkan jangka waktu, kriteria. mewajibkan pihak peminjam melakukan mengembalikuang muka ijazah)eproyeksi bagi hasil pbh) adalah perkiraan bagi hasil yang akan diberikan oleh nasabah kepada barsbagi hasil rbh) adalah bagi hasil yang diberikan nasabah kepada bars atas pembiayaan yang diberikan,restrukturisasi. restrukturisasi pembiayaan, piutang dan atau ijazah adalah upaya yang dilakukan bars dalam rangka membantu nasabah agar dapat menunaikan kewajibannya antara lain melaluipiutang dan atau ijazahpiutang dan atau ijazah cc. penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, piutang dan atau ijazah yang menyangkut: penambahan dana bars, konversi pembiayaan menjadi piutang dan atau sebaliknya, konversi pembiayaan atau piutang menjadi ijazah. (l) penanaman dana bars pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati hatian. pengurus barsii. bab tata cara penilaian kualitas aktiva produktif wajib dinilai secara bulanan. kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan, piutang, ijazah dan atau penempatan dana pada bank lain ditetapkan menjadi (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. penilaian terhadap kualitas aktiva produktif sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan pada ketepatan dan atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah penerima danadan penempatan dana pada bank lain dilakukan berdasarkan kemampuan membayar yang mengacu pada ketepatan pengembalian pokok dan atau pencapaian rasio antara realisasi bagi hasil rbh) dengan proyeksi bagi hasil pbh)rs dapat mengubah pbh berdasarkan kesepakatan dengan nasabah penerima dana sepanjang terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, dan pasar yang mempengaruhi usaha nasabah. bars. bars wajib mencantumkan pbh dan perubahan pbh dalam perjanjian pembiayaan antara bars dengan nasabah penerima dana serta harus mendokumentasikannya secara lengkap. (s5) bars dapat melakukan revisi pbh maksimum (satu) kali untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun: (dua) kali untuk pembiayaan dengan jangka waktu atas satu tahun. (l) pengembalian pokok pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan secara bertahap selama jangka waktu pembiayaan atau sekaligus pada waktu berakhirnya akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan (satu) tahun. apabila jangka waktu pembiayaan lebih dari (satu) tahun, pengembalian pokok pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow) usaha nasabah penerima dana. pengembalian pokokdan didukung dengan dokumen yang lengkap. (l) kualitas aktiva produktif dalam bentuk piutang dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran piutang. penilaian. penilaian kualitas aktiva produktif dalam bentuk piutang sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada ketepatan pelunasan piutang yang berjangka waktu sampai dengan (satu) bulan. apabila jangka waktu piutang lebih dari (satu) bulan, pembayaran angsuran piutang sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan secara berkala dan sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow) usaha nasabah. pembayaran angsuran piutangserta didukung dengan dokumentasi yang lengkap, sekurang kurangnya memuat mengenai angsuran pokok, marjin dan jadwal pembayaran. kualitas aktiva produktif dalam bentuk ijazah dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran sewa. kualitas sertifikat hadiah bank indonesia ditetapkan lancar. penanaman dana bars dalam bentuk aktiva produktif wajib didukung dengan dokumentasi yang lengkap. . kualitas aktiva produktif yang telah ditetapkan oleh bars dapat diturunkan oleh bank indonesia (professional judgement) apabila terjadi salah satu atau lebih hal sebagai berikut nasabah penerima dana tidak diketahui lagi keberadaannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan, usaha nasabah bangkrut. (l) bars dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan, piutang dan atau ijazah sepanjang nasabah masih memiliki prospek usaha namun telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok, angsuran, bagi hasil, atau sewa. restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan prinsip syariah. penggolongan kualitas atas pembiayaan, piutang dan atau ijazah yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut setinggi tingginya kurang lancar untuk pembiayaan, piutang dan atau ijazahpiutang dan atau ijazah yang sebelum direstrukturisasi tergolong lancar atau kurang lancar. kualitas. kualitas pembiayaan, piutang, dan atau ijazah sebagaimana dimaksud dalam dapat menjadi lancar apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil selama (enampeminjam gagal memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam huruf bab iii sanksi bars yang tidak melaksanakan ketentuan dalam dandan atau cc.bs penjelasan atas umum kelangsungan usaha bank perkreditan rakyat syariah tergantung pada kinerja, yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas dari penanaman atau penempatan dana bank. kualitas penanaman atau penempatan dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah akan baik. sebaliknya kualitas penanaman atau penempatan dana yang buruk akan membawa pengaruh menurunnya kinerja bank perkreditan rakyat syariah, yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha bank perkreditan rakyat syariah. dengan menyadari pentingnya kualitas penanaman atau penempatan dana, maka pengurus bank perkreditan rakyat syariah sebagai penerima amanat dari pemilik dana (investor) memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut, mulai dari persetujuan sampai dengan pemantauan atas kualitas penanaman atau penempatan dana. pemantauan atas penanaman atau penempatan dana ini dilakukan dengan cara selalu menilai kualitas penanaman atau penempatan dana tersebut berdasarkan pada kemampuan membayar nasabah. dengan. dengan melihat kekhasan produk dan operasional bank perkreditan rakyat syariah dan dalam rangka mewujudkan tata cara penilaian kualitas aktiva produktif yang berdasarkan pada prinsip kehati hatian dan memenuhi prinsip syariah maka perlu dit. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan prinsip kehati hatian dalam penanaman atau penempatan dana yaitu penanaman atau penempatan dana bars dilakukan antara lain berdasarkanperhitungan pencapaian rasio antara realisasi bagi hasil rbh) dengan proyeksi bagi hasil pbh) adalah sebagai berikut: rbh pbh dimana: kualitas pembiayaan rbh realisasi bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada bars pbh. pbh perkiraan bagi hasil yang akan diberikan oleh nasabah kepada bars misalnya pembiayaan berjangka waktu tahun, jadwal pembayaran bagi hasil ditetapkan setiap bulan maka pbh ditetapkan setiap bulan, yaitu pbh bulan xxx atau pbh bulan yyy atau dst. cukup jelasarsip lain yang terkait dengan pbh. yang dimaksud dengan dokumentasi yang lengkap yaitu sekurang kurangnya tersedianya dokumentasi penanaman atau penempatan dana yang meliputi: aplikasi, analisis, keputusan dan pemantauan atas penanaman atau penempatan dana serta perubahannya. yang dimaksud dengan bangkrut adalah usaha nasabah. cukup jelas yang dimaksud dengan restrukturisasi dilakukan berdasarkan prinsip syariah adalah restrukturisasi yang sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh otoritas fatwa syariah.bsbahwa penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dilaksanakan oleh bank atau lembaga selain bank telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, dan sampai saat ini belum terdapat pengaturan atas penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu tersebut, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu tersebu.kartu prabayar, dan atau yang dipersamakan dengan itupenerbit atau acquires, dan atau pemindahan dana. dan atau pemindahan dana, dimana pemegang kartu menyetorkan terlebih dahulu sejumlah dana tertentu kepada penerbit, dan kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung nilai dana tersebut. pemegang kartu adalah pengguna dengan penyedia barang dan atau jasa. technical berdasarkan perjanjian dengan penyedia barang dan atau jasa. bab persetujuan penyelenggaraan kegiatan bagian pertama prinsipal jumum sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan oleh lembaga selain bank. . bank atau lembaga selain bank yang akan bertindak sebagai prinsipal sebagaimana dimaksud dalam harus melaporkan secara tertulis rencana kegiatannya kepada bank indonesia. (l)persetujuan penggunaan merek kepada penerbit apabila bank indonesia mengenakan sanksi penghentian sementaralembaga selain bank yang dapat bertindak sebagai penerbit kartu kredit adalahselain bank yang dapat bertindak sebagai penerbit kartu atm, kartu debut, dan atau kartu prabayar adalah lembaga selain bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari . dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai lembaga selain bank tersebut. (: bank rencana kerja bank yang dalamnya mencantumkan rencana kegiatan bank sebagai penerbitdalam hal penerbit bekerjasama dengan technical acquires, penerbitpenerbit tersebut harus pula meminta technical acquiresjl) persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai penerbitpenerbit secara tertulis kepada bank indonesia paling .penerbitjmana dimaksud dalamdiluar persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan bank indonesia ini. bagian . a1penerbit yang akan melakukan kegiatan sebagai acquires harus melaporkan rencana kegiatan sebagai acquires tersebut kepadaokumen dokumen sebagai berikut bank rencana kerja bank yang dalamnya mencantumkan rencana kegiatan bank sebagai financial acquiresrencana penerapan manajemen risiko, dan bukti kesiapan operasional. dalam hal financial acquires sebagaimana dimaksud pada bekerjasama dengan technical acquires, financial acquiresfinancial acquires tersebut harus meminta technical acquires untuk. jl) persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai financial acquiresfinancial acquires secara tertulis kepada bank indonesiafinancial acquirespersetujuan sebagaimana dimaksud dalam jl)penyimpangan atas ketentuan hanya dapat dilakukan secara selektif berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan internal dari penerbit yang bersangkutan. (. prosedur pemberian persetujuan kepada calon pemegang kartu. dalam hal calon pemegang kartu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf sedangkan penerbit dengan alasan alasan tertentu menilai calon pemegang kartu layak untuk diberikan persetujuan, penerbit dapat memberikan kartu kredit kepada calon pemegang kartu tersebut sepanjang penerbit mempunyai manajemen risiko kredit khusus untuk kondisi dimaksud. bank indonesia dapat menetapkan minimum usia, minimum pendapatan, dan atau batas maksimum kredit, sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan atau huruf penetapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan perubahan atas penetapan besarnya persentase minimum pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam surat edaran bank indonesiafasilitas yang melekat pada kartu kredit, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaaan kartu kredit, hak dan kewajiban pemegang kartu, cc.. a17perhitungan bunga per tahun (annual(l) dalam hal penerbit melakukan penghitungan bunga dan atau denda yang timbul atas transaksi kartu kredit, penghitungan bunga dan atau denda tersebut wajib dilakukan sesuai ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva produktif dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. penerbit dalam melakukan penghitungan bunga atas transaksi kartu kredit wajib menerapkan asas keadilan dan kewajaran, antara lain dengan tidak menjadikan . menjadikan nilai transaksi yang belum jatuh tempo sebagai komponen dalam penghitungan bunga. penerbit dilarang melakukan hal hal sebagai berikut memberi fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya, dan atau memberi fasilitas lain diluar fungsi kartu kredit kepada pemegang kartu.: sebagaimana dimaksud pada huruf dan batas maksimum nilai yang tersimpan pada kartu prabayar sebagaimana dimaksud pada huruf penetapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia.: hak dan kewajiban pemegang kartu: dan tata cara pengajuan pengaduan atas produk yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut. bab . bab penghentian kegiatan oleh penyelenggara (bab kliring dan penyelesaian akhir jacquires maka kegiatan. dalam . dalam jl), dan atau hal hal lain yang diperlukan.atas kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dilakukan. bab . bab vii sanksi prinsipal yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulispenerbit menghentikan kerjasama dengan technical acquires tersebutfinancial acquires menghentikan kerjasama dengan technical acquires tersebut. penerbit kartu kredit yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. . (l) penerbit kartu kreditnerapkan manajemen risiko kreditnerapkan manajemen risiko kredit tersebutpenerbdua. apabila penerbtidak .tiga. apabila penerbit dalam jangka waktu (enam) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketigapenghentian sementara kegiatan sebagai penerbit. (l) penerbit kartu kredit yang tidak memenuhi ketentuan penghitungan bunga dan atau dendapenghitungan bunga dan atau dendapenghitungan bunga dan atau dendaadministratif berupa teguran tertulis keduatidak memenuhi kewajibankewajiban melakukan tukar menukar informasiwajiban melakukan tukar menukar informasi tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ., financial acquires, dan atau technical acquiresnerapkan manajemen risiko. dalam hal penerbit kartu atm, kartu debut, dan atau kartu prabayar tidak menerapkan manajemen risiko tersebutatm, kartu debut, dan atau kartu prabayar tidak memenuhi ketentuan, financial acquires, dan atau technical acquires kartu atm, kartu debut, dan atau kartu prabayar.dengan maksimum kewajiban membayar sebesar rp. (lima juta rupiah). bank atau lembaga selain bank yang tidak memenuhi ketentusebelum berlakunya peraturan bank indonesia inib . bab viii lain lain penyelenggara secara bersama sama wajib turut serta secara aktif dalam penanggulangan tindak kejahatan dalam penggunaan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu oleh bank syariah tunduk kepada peraturan bank indonesia ini dengan tetap berpegang. bab ketentuan peralihan (l)lakukan kegiatannyank atau lembaga selain bank sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam bab iii mengenai penyelenggaraan kegiatan dalam jangka waktu (satu) tahun terhitung sejak tanggallebih lanjut dalam ketentuan bank indonesiakegiatan . kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang merupakan bagian dari sistem pembayaran nasional secara keseluruhan saat ini telah menunjukkan peningkatan dari tahun tahun baik dari sisi jumlah transaksi maupun dari sisi volume transaksi. seiring dengan meningkatnya jumlah dan volume transaksi, tingkat kejahatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan faktor keamanan dan kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, bank indonesia perlu menetapkan peraturan bank indonesia pbi) tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. selain itu, pbi ini juga ditujukan untuk mendukung perkembangan industri alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan memastikan bahwa penyelenggara kegiatan tersebut senantiasa menerapkan prinsip kehati hatian dalam menjalankan kegiatannya serta senantiasa menerapkan aspek perlindungan nasabah. cakupan materi pengaturan dalam pbi meliputi aspek payment system regulation termasuk pengaturan mengenai kliring dan settlement pembayaran dengan menggunakan kartu, aspek perlindungan nasabah, aspek pengawasan, dan aspek prudential regulation. implementasi prudential regulation dalam pbi ini penting karena kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu khususnya kartu kredit mengandung aspek pemberian kredit yang berisiko tinggi. atas dasar pertimbangan tersebut, meskipun terhadap pemberian kredit secara umum telah diatur dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank ppp), namun masih diperlukan adanya prudential regulation yang terperinci dalam pemberian kredit melalui kartu kredit mengingat pemberian kredit melalui kartu kredit pada umumnya dilakukan atas dasar informasi keuangan yang minim dari calon pemegang kartu. sementara itu, berdasarkan . berdasarkan prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit sesuai ppp, kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang memadai, digolongkan sebagai kredit yang perlu dihindari . pemberian kredit melalui kartu kredit pada umumnya ditangani oleh divisi kartu kredit yang terpisah dari divisi kredit secara umum, sehingga pengaturan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa divisi kartu kredit yang terpisah dari divisi kredit secara umum juga menerapkan manajemen risiko dalam pemberian kredit melalui kartu kredit. prudential regulation diimplementasikan berdasarkan pada pendekatan manajemen risiko, sehingga bank indonesia tidak menetapkan secara rigid kriteria tertentu untuk pemberian kartu kredit seperti batas minimum pendapatan, batas maksimum limit kredit, dan pembatasan jumlah kartu yang dapat dimiliki oleh pemegang kartu. dalam hal ini, bank indonesia mewajibkan penerbit kartu kredit untuk menetapkan sendiri kriteria kriteria tersebut sesuai dengan risk appetite masing masing penerbit. namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa kemudian hari bank indonesia mengatur hal hal tersebut apabila terjadi kondisi seperti tingginya tingkat kredit macet bidang kartu kredit yang dinilai membahayakan sistem pembayaran secara keseluruhan. berdasarkan pbi ini setiap penerbit kartu kredit diwajibkan untukketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung upaya peningkatan kehati hatian penerbit kartu kredit dalam memberikan fasilitas kartu kredit kepada calon pemegang kartu. dengan adanya informasi yang akurat dan benar mengenai calon pemegang kartu, penerbit dapat melakukan analisa terhadap calon pemegang kartu dengan tepat sehingga hal tersebut dapat mengurangi risiko dalam pemberian kartu kredit, . kredit, khususnya risiko yang disebabkan karena tidak perform nya pemegang kartu. pbi tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu ini berlaku untuk kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, baik yang diselenggarakan oleh bank ataupun lembaga selain bank. hal ini dimaksudkan untuk menerapkan pengaturan yang sama kepada seluruh penyelenggara kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu sehingga dapat meningkatkan iklim persaingan yang sehat. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas ...huruf angka cukup jelasdancukup jelas cukup jelas cukup jelas manajemen risiko kredit dalam ini misalnya dengan mewajibkan pemegang kartu untuk menyerahkan setoran jaminan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . a1 fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya dalam ini antara lain program asuransi dan pemberian kartu kredit tambahan. fasilitas lain diluar fungsi kartu kredit dalam ini antara lain fasilitas kepada pemegang kartu kredit yang mempunyai rekening pada penerbit sehingga kartu kredit tersebut sekaligus dapat berfungsi sebagai kartu debut. cukup jelas pusat pengelola informasi dalam ini antara lain credit bureau. cukup jelas ketentuan yang diatur dalam surat edaran bank indonesia antara lain memuat mengenaicara pelaporan dan jenis laporan, waktu penyampaian laporan, tata cara dan jenis informasi yang dapat dipertukarkan dalam rangka tukar menukar informasi, dan tata cara penghentian persetujuan penggunaan merek oleh prinsipal.gubernur bank indonesia, menimbang bahwa dalam rangka penerapan sistem laporan harian bank umum yang lebih efektif dan akurat diperlukan persiapan yang cukup dari infrastruktur pendukung serta semua pihak yang terkait dengan penerapannya, bahwa untuk mendukung hal tersebut atas diperlukan perpanjangan masa peralihan yang lebih memadai dari sistem pusat informasi pasar uang sistem laporan harian bank umum1 tentang laporan hari' nomor pbi tentang laporan harian bank umum. beberapa . beberapa ketentuan dalam peraturan bank indonesia pb1lakukan setiap hari kerja. masa parallel run diperpanjang dari tanggal mei sampai dengan tanggal mei menjadi sampai dengan tanggal agustus ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) pelanggan pipa yang perjanjiannya berakhir pada tanggal mei dan bermaksud tetap menggunakan pipa harus menandatangani perjanjian penggunaan pipa dengan mengacu pada peraturan bank indonesia nomor pbi tentang pusat informasi pasar uang. dalam hal pelanggan pipa sebagaimana dimaksud pada tidak menandatangani perjanjian penggunaan pipa, bank indonesia dapat mencabut keikutsertaan sebagai pelanggan pipa. ketentuan . ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan pengenaan sanksidengan ditetapkannya peraturan bank indonesia ini maka sejak tanggal agustus peraturan bank indonesia nomor pbi tanggal oktober tentang pusat informasi pasara.n. gubernur bank indonesia, miranda s.gultomdemi angka cukup jelas. selama masa parallel run bank pelapor tetap melaksanakan pelaporan melalui sistem pipa bersamaan dengan pelaporan melalui sistem labu. angka cukup jelas. angka . cukup jelas. angka: bahwa kondisi eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan sehingga risiko yang dihadapi semakin besar, dan pengendalian risiko bank, bahwa pengurus dan pejabat bank harus memiliki kompetensi dan keahlian dalam rangka mendukung manajemen risiko bagi kegiatan usaha bank, bahwa .industri perbankan. j0) bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud pada bank wajib mengisi jabatan komisaris dan manajer risiko bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian bidang manajemen risiko. komisaris dan manajer risikoeksekutifj, dimulai sejak tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia tentang rencana bisnis bank umum. bab iikomisaris dan manajer risikosi yang dipersyaratkan. untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam setiap peserta wajib memenuhi persyaratan masa kerja minimum sebagai berikut: (nol) tahun untuk tingkat (tiga) tahun untuk tingkat (lima) tahun untuk tingkat (tujuh) . (tujuh) tahun untuk tingkat (delapan) tahun untuk tingkatnyegaran bank wajib mengikutsertakan setiap komisaris dan manajer risiko bank yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam dan dalam program penyegaran secara berkala. jl) komisaris dan manajer risiko bank yang telah memiliki sertifikat manajemen risiko wajib mengikuti program penyegarnyegaran sebagaimana dimaksud pada terhitung sejak sertifikat manajemen risiko terakhir diterbitkan. program . program penyegaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan yang telah diakui oleh lembaga sertifikasi profesi. apabilaaturpenyelenggara sertifikasi (l)dalam . dalam rangka memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada bank indonesia memberikan rekomendasi kepada badan nasional sertifikasi profesi nbsp). pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan apabila lembaga sertifikasi profesi telah memenuhi persyaratan paling kurang:lam melaksanakan tugasnya, memiliki pengalaman yang memadai dalam menyelenggarakan program sertifikasi manajemen risiko, memiliki perangkat organisasi paling kurang sebagai berikut: dewan kode etik, dewan sertifikasi, pengurus harian. j. menetapkan kurikulum dan materi sertifikasi manajemen risiko, menetapkan standar akreditasi bagi penyelenggara pendidikan dan program penyegaran, menetapkan standar pengakuan (recognition) sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga selain lembaga sertifikasi profeserbitkan sertifikat manajemen risiko,pelanggaran tindak pidana bidang perbank. ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas dan tanggung jawab dewan kode etik.. bank wajib mengganti komisaris dan manajer risikobab vii sanksi j0)tingkat kesehatan dan kewajiban membayar. sanksi . sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar rp1. (satu juta rupiah) per hari untuk setiap komisaris atau manajer risiko bank dan paling tinggi sebesar rp100. (seratus juta rupiah). bab viii(lima) tahun sejak berlakunya peraturan bank indonesia ini. jl) sertifikat manajemen risiko program eksekutif yang telah dimiliki oleh komisaris dan direksi bank sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini dinyatakan tetap berlaku selama jangka waktu (lima) tahun sejak berlakunya peraturan bank indonesia inisetelah berakhirnya jangka waktu (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada direksi dan komisaris bank wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank sebagaimana dimaksud dalam dan babakan mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. agar bank tetap dapat melakukan kegiatan usaha secara berkesinambungan dan mengikuti pertumbuhan industri perbankrencana penerapan basel accord waktu yang akan datang (risk taking), fungsi manajemen risiko maupun fungsi pengendalian intern. dalam rangkarampilan, dan kemampuan antara lain melalui standarisasi pengujian berupa sertifikasi manajemen risiko. sertifikasi . sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang harus dipenuhkompleksitas dalam kegiatan usaha bank, maka ditetapkan tingkatan sertifikasi yang dipersyaratkan bagi pengurus dan pejabat pada masing masing kelompok jabatan dan kelompok bankdemi angka sampai dengan angka cukup jelas cukup jelas cukup jelas . mengingat kantor cabang bank asing tidak memiliki organ komisaris maka kewajiban memiliki sertifikat manajemen risiko bagi komisaris tidak berlaku bagi kantor cabang bank asing. cukup jelas pejabat eksekutif banktermasuk dalam program pengembangan sumber daya manusia adalah program pendidikan dan pelatihan kepada calon manajer risiko bankpenetapan masa kerja minimum yang dipersyaratkan terhitung sejak yang bersangkutan tercatat sebagai pegawai atau pejabat pada lembaga yang bergerak bidang keuangan atau berada dalam sistem keuangan. cukup jelas program penyegaran bertujuan agar komisaris dan manajer risiko cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelaslembaga sertifikasi profesi paling kurang pernah menyelenggarakan program sertifikasi manajemen risiko berskala nasional. huruf. huruf cukup jelascukup jelas. yang telah mendapat pengakuan secara internasional, misalnya sertifikat financial risk manager frm) dan professional risk manager prm). huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf laporan kegiatan kegiatan yang terkait antara lain berupa laporan mengenai jumlah peserta yang telah mengikuti sertifikasi manajemen risiko dan program penyegaran, serta pencabutan sertifikat manajemen risiko. cukup jelas cukup jelas huruf lembaga penerbit sertifikat yang telah diakui dan diterima secara internasional antara lain gara dan professional risk managers international association pria). huruf cukup jelascukup jelas pengenaan sanksi pada ini dimulai sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam cukup jelas . cukup jelas sertifikat manajemen risiko program eksekutif adalah sertifikat yang telah diperoleh dari program sertifikasi manajemen risiko bagi komisaris dan direksi yang diakui oleh bank indonesiakomisaris dan direksi yang telah memiliki sertifikat manajemen risiko program eksekutifaa. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan undang undang tentang lembaga penjamin simpanan yang antara lain mengatur fungsi lembaga penjamin simpanan untuk melaksanakan penyelamatan dan likuidasi bank, diperlukan penyempurnatindak lanjut pengawasan dan penetapan statusi. beberapa ketentuan dalam peraturan bank indonesia nomor pbi1. ketentuan dihapus. menambah ketentuan baru antara dan menjadi yang berbunyi sebagai berikut: . (l) bank indonesia memberitahukan kepada lembaga penjamin simpanan mengenai bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan kepada lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan keterangan mengenai kondisi bank yang bersangkutan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) bank indonesia mengumumkan bank yang ditempatkan dalam pengawasan khususbank indonesia tidak menyetujui revisi rencana perbaikan permodalan, dan atau diberikan .ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal permasalahan bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ditengarai berdampak sistemik, selain bank indonesia memberitahukan kepada lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia juga meminta komite koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik. ketentuan . ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal komite koordinasi telah menetapkan bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam sebagai bank berdampak sistemik dan bank yang bersangkutan memenuhi kriteria: jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam belum terlampaui namu8yo (delapan keseratus) dan kondisi bank tidak mengalami perbaikan, atau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam belum terlampaui namun jangka waktu fasilitas pembiayaan darurat yang diterima oleh bank telah jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi, bank indonesia meminta komite koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan langkah langkah penanganan bank dimaksud. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bank dan atau pemegang saham dari bank sebagaimana dimaksud dalam wajib melakukan langkah langkah yang ditetapkan oleh komite koordinasi dalam penanganan permasalahan bank yang bersangkutan. judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab bank tidak berdampak sistemik ketentuan . ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus yang tidak berdampak sistemik memenuhi kriteria: jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam belum terlampaui, namu:, bank indonesia memberitahukan kepada lembaga penjamin simpanan dan meminta keputusan lembaga penjamin simpanan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank yang bersangkutan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (d0) dalam hal lembaga penjamin simpananembaga penjamin simpanan. penyelesaian embaga penjamin simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlakudemi angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. angka . angkaangka dampak sistemik adalah skala dan dimensi permasalahan yang ditimbulkan bank tersebut yang dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank lain sehingga dapatangka huruf dan huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "fasilitas pembiayaan darurat adalah fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang nomor tentang bank indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun pengertian jangka waktu fasilitas pembiayaan darurat termasuk pula kepanjangannya. angka.angka cukup jelas. angka mekanisme pemberitahuan kepada lembaga penjamin simpanan dan batas waktu pengambilan keputusan oleh lembaga penjamin simpanan akan dituangkan dalam kesepakatan bersama antara bank indonesia dengan lembaga penjamin simpanan. angka cukup jelas. penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan meliputi antara lain pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasiulanan bank perkreditan rakyat syariah gubernur bank indonesia, menimbang: bahwa dalam rangka penyusunan laporan dan informasi yang diperlukan untuk keperluan pemantauan keadaan bank, diperlukan maka penyampaian laporan perlu dilakukan secara on line, bahwa dengan semakin berkembangnya bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka diperlukan pedoman penyusunan laporan bulanan kepada bank indonesia, yang mencakup keadaan keuangan dengan mengacu pada karateristik bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usahaentang akuntansi perbankan syariah serta pedoman akuntansi perbankan syariah . syariah indonesia, maka laporan bulanan yang disampaikan bank indonesia oleh bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariahuntuk mengatur kembali ketentuan tentang penyampaian laporan bulanan bagi bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsiplaporan bulanan bank perkreditan rakyatadalah kantor pusat bars. laporan bulanan bars yang selanjutnya disebut laporan bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh barsbulanan melalui jaringan on line adalah penyampaian laporan oleh bars pelapor yang dilakukan dengan mengirim .laporan bulanan secara off line adalah penyampaian laporan oleh bars(l) bars pelapor wajib menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada bank indonesiadaftar rincian laba rugi, rekening administratifbulanan sebagaimana dimaksud pada wajib mengikuti pedoman penyusunan laporan bulanan bars yang ditetapkan oleh bank indonesia. bars. (l) dalam hal bars dibubarkan karena merger atau konsolidasi dengan bars lain sehingga tidak lagi menjadi bars pelapor, bars tetap wajib menyampaikan laporan bulanan untuk data akhir bulan laporan sebelum merger atau konsolidasi. dalam hal bars masih dalam proses akuisisi dan sudah tidak beroperasi lagi, bars pelapor tetap wajib menyampaikan laporan bulanan bank indonesia. kewajiban menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada dan dapat dikecualikan dengan izin tertulis dari bank indonesia. bars pelapor wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis. bars pelapor wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan. bab periode penyampaian laporan dan koreksi laporan (l) bars pelapor wajib menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam. 6g barsbars pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan bulanan apabilalaporan bulanan, apabila bank indonesia belum menerima laporan bulanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam (l) dalam hal terdapat kekeliruan dan atau kesalahan atas laporan bulanan yang telah disampaikan, bars pelapor wajib menyampaikan koreksi atas laporan bulanan dimaksud. barsbars pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan bulanan apabila menyampaikan koreksi laporan bulanan melampaui batas waktu sebagaimana .bulanan dan atau koreksi laporan bulanbulanan disampaikan pada hari kerja sebelumnyakesalahan, maka bars pelapor wajib menggunakan hasil pemeriksaan dimaksud untuk penyusunan laporan bulanan posisi setelah hasil pemeriksaan. bab iii prosedur penyampaian laporan dan koreksi laporan (l) bars pelapor wajib menyampaikan laporan bulanan dan atau koreksi laporan bulanan kepada bank indonesia secara on line sampai dengan tanggal . tanggal (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. kewajiban penyampaian laporan bulanan dan atau koreksi laporan bulanan secara on line dikecualikan terhadap: barssecara on line, barsatau bars pelapor yang mengalami gangguan teknis. barsrs sebagaimana dimaksud pada atau menyampaikan laporan bulanan dan koreksi laporan bulanan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam dan atau wajib menyampaikan laporan bulanan dan atau koreksi laporan bulanan secara off line. s5)pelapor yang telah menyampaikan laporan bulanan dan atau koreksi laporan bulanan, bank indonesia dapat meminta bars pelapor untuk menyampaikan ulang laporan bulanan dan atau koreksi laporan bulanan. bagi bars pelapor yang belum menyampaikan laporan bulanan dan atau koreksi laporan bulanan wajib menyampaikan laporan dimaksud secara off line. bab . bab pedoman pencatatan dan pelaporan sebagai dasar penyusunan laporan bulanan. bab sanksi (l) bars pelapor yang terlambatpelapor yang tidakbars pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rp10. (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian koreksi laporan bulanan per hari kerja keterlambatan. ditemukan kesalahan, maka bars pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rp10. (sepuluh ribu rupiah) per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar rp1. (satu juta rupiah). s5) bars pelapor yang menyampaikan laporan bulanan dan atau koreksi laporan bulanbulanan atau koreksi laporan bulanan. bars pelapor yang mengirimkan laporan bulanan dan atau koreksi laporan bulanan atas permintaan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam tidak dikenakan sanksi. bars pelapor yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan dimaksud. pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara transfer rekening bank indonesia. bars. selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pelanggaran terhadap rekayasa transaksi yang tidak wajar,adaan memaksa (force majeure) (l) bars pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) selama satu atau lebih periode penyampaiatau bars . barsbarsataupelapor yang memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada dan wajib menyampaikan laporan bulanan dan atau koreksi laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam dan atau setelahbulanrs pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan data bulan januari dan februari . februari sebagaimana diatur dalambab viii ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan laporan bulanan barsdinyatakan tidak berlaku bagi bars terhitung sejak pelaporan data bulan junijuni peraturanlaporan bulanan bank perkreditan rakyattermasuk bank perkreditan rakyatlam rangka pemantauan keadaaan bank. dengan pesatnya bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan dengan diberlakukannya pernyataan standar akuntansi keuangan nomor tentang perbankan syariah peak dan pedoman akuntansi perbankan syariah indonesia pepsi), maka keberadaan pelaporan keuangan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan . melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak bisa ditunda lagi dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat melalui sistem pengawasan yang efektif. kebutuhan akan laporan yang akuntabel dan sesuai dengan karakteristik perbankan syariah semakin mendesak dengan diberlakukannya peak dan pepsi. sehubungan dengan hal tersebut, maka bank indonesia menyusun pedoman laporan bulanan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat memberikan informasi tentang keadaaan yang sebenarnya bank perkreditan rakyat syariah, dalam memenuhi kebutuhan pihak pihak yang membutuhkan dan mendukung sistem pengawasan yang dilakukan oleh bank indonesia. demi angka sampai dengan angka cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . sebagai contoh: apabila pada tanggal maret bars dimerger dengan bars dimana badan hukum bars dibubarkan, maka bars tetap wajib menyampaikan laporan untuk data laporan bulan februari cukup jelas cukup jelas prosedur konversi dipergunakan oleh bars pelapor untuk menyesuaikan penyajian data dari format pembukuan intern bars pelapor dalam format laporan bulanan sebagaimana diatur dalam pedoman penyusunan laporan bulanan bars. yang dimaksud dengan petugas adalah pegawai bars yang menyusun dan melakukan verifikasi laporan. yang dimaksud dengan penanggung jawab yang ditunjuk adalah pejabat atau pegawai bars yang bertanggung jawab, melakukan verifikasi ulang dan menyampaikan laporan kepada bank indonesia. petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk adalah orang yang berbeda . sebagai contoh: lapordapat berupa soft copy yang dapat diambil secara on line (down load) apabila. sebagai contoh lapordimaksud dengan kekeliruan dan atau kesalahan laporan adalah. pengertian koreksi dalam ini adalah koreksi yang dilakukan oleh bars atas inisiatif sendiri. sebagai contoh: koreksi laporan bulanberupa soft copy yang dapat diambil secara on line (down load) untuk sebagai contoh: penyampaian koreksi laporan bulan: koreksi laporan bulan. koreksi laporan bulanan untuk data bulan februari yang wajib disampaikan selambat lambatnya tanggal maret jatuh pada hari sabtu dan tanggal maret merupakan hari libur nasional, maka batas akhir penyampaian laporan bulanan data bulan februari adalah pada hari kamis tanggal maret cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan ganguan teknis adalah gangguan yang menyebabkan bars. cukup jelas cukup jelas cukup jelas sebagai contoh jatuh tempo pelaporan laporan bulanan bars untuk posisi februari jatuh pada tanggal maret (hari sabtu). bars menyampaikan data laporan posisi bulan maret pada hari selasa tanggal maret maka bars dinyatakan terlambat menyampaikan laporan hari kerja, yaitu hari senin, sehingga bars dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rp100. (dua ratus ribu rupiah) sebagai contoh batas waktu tidak menyampaikan laporan bulanan bars untuk posisi maret adalah setelah tanggal april bars menyampaikan laporan bulanan data bulan maret pada hari senin tanggal april maka bars dikenakan sanksi kewajiban membayar tidak menyampaikan laporan bulanan sebesar (lima juta rupiah). . sebagai contoh batas waktu menyampaikan koreksi laporan bulanan bars untuk posisi maret adalah tanggal april jatuh pada hari minggu. bars menyampaikan koreksi laporan bulanan data bulan maret pada hari selasa tanggal april bars dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan bulanan hari kerja, yaitu hari senin dan selasa, sehingga bars dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar (dua puluh ribu rupiah)pelapor tidak dapat menyusun dangubernur bank indonesia, menimbang bahwatelah beredar cukup lama: bahw.. pecahan (seratus) rupiah, (lima ratus) rupiah tahun emisi (seribu) rupiah tahun emisi dan (lima ribu) rupiah tahun emisi (l) bank indonesia mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran yang terdiri dari:danuangnovember uang. terhitung sejak tanggal november sampai dengan tanggal november penukaran dilakukan bank indonesia dan atau bank umum. terhitung sejak tanggal november sampai dengan tanggal novnovdengan rahmat tuhan yang maha esa, gubernur bank indonesia, menimbang: bahwa dalam rangka lebih meningkatkan perananjaringan pelayanan transaksi perbankan syariah yang akan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas, bahwa dalam rangka optimalisasi keberadaan layanan syariah yang adafungsi layanan syariah, bahwa pelaksanaan perluasan jaringan dan perluasan fungsi layanan syariah diharapkan dapat lebih meningkatkan fungsi intermedia sekaligus mendorong perkembangan industri perbankan . perbankan syariah dengan tetap mempertimbangdiperlukan perubahan terhadapimbang: pbibeberapa ketentuan dalammbiayaan kecuali melakukan pembiayaanmbiayaanberdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan pelayanan kas. yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau yang setara dengan itudan atau kantor cabang pembantu, untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kedelapan layanan syariah jl) rencana pembukaansatu wilayah yang sama dengan kantor cabang syariah induknya, dalam satu wilayah kerja kantor bank indonesia, atau dalam satu wilayah propinsiengan menggunakan sumber daya manusia bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah, dengan didukung oleh kesiapan teknologi sistem informasi yang memadai: dan dengan didukung oleh sistem pengendalian yang memadai dari kantor cabang syariah yang menjadi induknya. layanan syariah wajib: dicatat dan dibukukan secara terpisah dari kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu dimana layanan syariah berlokasi,s5) kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank yang menjadi lokasi layanan syariah, wajib mencantumkan logo industri perbankan syariah dan atau . dan atau kata kata layanan syariah tempat yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas oleh masyarakat. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pemindahan alamat layanan syariah (l) pemindahan alamat layanan syariah yang dilakukan dalam kotamadya atau ibukota kabupaten yang sama dengan lokasi layanan syariah sebelumnya berada, wajib memenuhi persyaratan: mengumumkan rencana pemindahan alamat lokasi, dandengan disertai alasan pemindahan alamat. pemindahan alamat layanan syariah yang dilakukan diluar sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan: melaporkan rencana pemindahan alamat paling lambat (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat, melampirkan persyaratan: alasan pemindahan alamat, rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban layanan syariah. melaksanakan pemindahan alamat layanan syariah paling lambat (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari bank indonesia, melaporkan .mengumumkan pemindahan alamat layanan syariah koran lokal atau lokasi dimana. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab sanksi jl) bank yang tidak menaati ketentuan dalam dan dan dan dan hurufhuruf dan huruf dan .(l),mua istilah penyaluran dana yang sudah ada dalam pbiharus dibaca pembiaya
berita negara republik indonesia pencabutan.ta dasar adalah peta yang menampilkan informasi geospasial berupa permukaan bumi berikut objek objek yang ada atasnya yang tidak berubah dalam waktu lama sebagai acuan dalam pembuatan dan penyajian igt. peta sukabumi indonesia yang selanjutnya disebut peta rbi adalah peta dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai, dan laut. wahana adalah sarana angkut yang dilengkapi dengan peralatan pengumpulan dg. pemutakhiran adalah pembaharuan data dan informassetiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha. penyelenggara igt adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan atau setiap orang. metadata adalah data yang menjelaskan riw dan karakteristik dasar dan igd. hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusatpejabat pimpinan tinggi adalah pejabat pimpinan tinggi badan. jenis terdiri atas: igd: dan igt. bab penyelenggaraan informasi geospasial dasar bagian kesatu umum igd diselenggarakan oleh badan. igd sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: jaring kontrol geodesi, dan peta dasar. penyelenggaraan igd sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan: pengumpulan dasar, pengolahan dasar dan igd, penyimpanan dan pengamanan dasar dan igd, penyebarluasan dasar dan igd, dan penggunaan igd. jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan realisasi dari segi. segi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: segi horizontal, dan segi vertikal. segi horizontal sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai acuan posisi horizontal dalam penyelenggaraan igd. segi vertikal sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai acuan posisi vertikal dalam penyelenggaraan igd. posisi vertikal sebagaimana dimaksud pada mencakup ketinggian dan kedalaman suatu titik. peta dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas unsur: garis pantai, tipografi, cc. perairan, nama sukabumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penutup lahan. unsur peta dasar sebagaimana dimaksud pada meliputi unsur yang berada wilayah darat, pantai, dan laut. garis pantai sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: garis pantai pasang tertinggi, garis pantai muka laut rata rata, dan garis pantai surut terendah. garis pantai sebagaimana dimaksud pada mengacu pada jaring kontrol vertikal nasional. jaring kontrol vertikal nasional sebagaimana dimaksud pada merupakan realisasi dari datum pasang surut pada segi vertikal. penentuan datum pasang suruegi. dalam hal jaring kontrol vertikal nasional sebagaimana dimaksud pada tidak tersedia, garis pantai mengacu pada geoid. garis pantai pasang tertinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf. dalam hal tidak dapat, garis pantai pasang tertinggi ditentukan berdasarkan indikasi kedudukan muka laut pada saat pasang tertinggi melalui interpretasi citra tegak resolusi tinggi, foto udara, dan atau lain. garis pantai muka laut rata rata sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan berdasarkan datum pasang surut muka laut rata rata mean sea level. garis pantai surut terendah sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan berdasarkan datum pasang surut muka laut terendah secara astronomis lowest astronomical tide)sebagaimana dimaksud pada meliputi: titik ketinggian dan titik kedalaman, dan kontur ketinggian dan kontur kedalaman. tipografi sebagaimana dimaksud pada mencakup wilayah darat, pantai, dan laut secara terintegrasi. tipografi sebagaimana dimaksud pada mengacu pada geoid. perairan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kumpulan massa air yang terdapat wilayah tertentu baik yang bersifat dinamis seperti antara lain laut dan sungai maupun statis seperti antara lain danau, waduk atau kolam. nama sukabumi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan nama yang diberikan pada unsur sukabumi. nama sukabumi sebagaimana dimaksud pada meliputi: a.nama sukabumi unsur alami, dan b.nama sukabumi unsur buatan. penyelenggaraan nama sukabumi dilaksanakanmeliputi: batas negara, dan batas wilayah administrasi. batas wilayah sebagaimana dimaksud pada digambarkan berdasarkan dokumen yang mengikat secara hukum yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. dalam hal belum terdapat dokumen yang mengikat secara hukumbatas negara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: batas darat, dan batas maritim. batas daratrat. batas maritimn berseberangan laut. batas maritim sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas zona ekonomi eksklusif: dan batas landas kontinen. batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: batas provinsi, batas kabupaten kota, batas kecamatan, dan batas desa kelurahan. transportasi dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan prasarana fisik untuk perpindahan manusia dan atau barang dari satu tempat tempat lain. bangunan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan objek buatan manusia dan berbagai fasilitas umum yang berwujud bangunan. penutup lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penampakan area tutupan atas permukaan bumi yang terdiri atas: bentang alam, dan atau bentang buatan. bagian kedua pengumpulan data geospasial dasar paragraf umum pengumpulan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan proses atau cara untuk mendapatkan dasar yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan dasar. pengumpulan dasar sebagaimana dimaksud pada dilakukan wilayah negara kesatuan republik indonesia dan wilayah yurisdiksinya. dasar sebagaimana dimaksud dalam merupakan yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan jaring kontrol geodesi dan peta dasar. dasar yang digunakan untuk pembuatan jaring kontrol geodesi, data pengukuran gayaberat, dan atau data pengamatan pasang surut. dasar yang digunakan untuk pembuatan peta dasar: cc. stereo model, citra tegak resolusi tinggi, data ketinggian dan data kedalaman, dan atau digital elevation model berupa digital surface model dan digital terrain model. pengumpulan dasar sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan: survei, pengukuran, dan atau pengamatan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan dasar, mengolah data hasil survei, pengukuran dan atau pengamatan yang menggunakan metode dan instrumen pengumpulan dasar, dan atau cc. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. instrumen pengumpulan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf digunakan pada: wahana darat, wahana air, wahana udara, atau wahana angkasa.itetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan igd. pengumpulan dasar pada wahana darat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan menggunakan satu atau lebih instrumen pengumpulan dasar yang meliputi: perangkat gnis geodetik, sensor liar, cc. gravimetri, dan atau instrumen pengumpulan dasar lainnya. pengumpulan dasar pada wahana airechosounder: cc. automatic water level recorder, gravimetri, dan atau instrumen pengumpulan dasar lainnya. pengumpulan dasar pada wahana udarkamera udara metrik, kamera udara nonmetrik, sensor liar, sensor radar, airborne gravimetri, dan atau instrumen pengumpulan dasar lainnya. pengumpulan dasar pada wahana angkassensor optis, sensor radar, sensor liar, sensor gayaberat, dan atau instrumen pengumpulan dasar lainnya. paragraf standar pengumpulan data geospasial dasar pengumpulan dasar harus dilaksanakan sesuai dengan standar pengumpulan dasar. standar pengumpulan dasar sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: spesifikasi teknis dasar, dan prosedur pengumpulan dasar. standar pengumpulan dasar untuk jaring kontrol geodesi meliputi standar: pengamatan gnis menggunakan continuously operating reference station pada jaring kontrol geodesi, survei gnis episodik pada jaring kontrol geodesi, pengukuran gayaberat pada jaring kontrol geodesi, survei gayaberat terrestris, survei gayaberat airborne, survei pengukuran sipat datar, pengamatan pasang surut, dan pengumpulan dasar lainnya untuk pembuatan jaring kontrol geodesi. standar pengumpulan dasar untuk peta dasar meliputi standar: survei udara menggunakan kamera udara metrik, survei udara menggunakan kamera udara nonmetrik, survei udara menggunakan sensor liar, survei udara menggunakan sensor radar, penyediaan citra satelit tegak resolusi tinggi, survei batimetri menggunakan echosounder, survei batimetri menggunakan sensor liar, satellite derived bathymetry, survei terrestris garis pantai, j . survei batas wilayah, dan pengumpulan dasar lainnya untuk pembuatan peta dasar. standar pengumpulpengumpulan dasar lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan oleh kepala badan. bagian ketiga pengolahan data geospasial dasar dan informasi geospasial dasar paragraf umum pengolahan dasar dan igd sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan proses atau tata cara mengolah dasar menjadi igd. pengolahan dasar dan igd meliputi: pemrosesan dasar, dan penyajian igd. paragraf pemrosesan data geospasial dasar pemrosesan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pemrosesan dasar untuk membuat jaring kontrol geodesi, dan pemrosesan dasar untuk membuat peta dasar. pemrosesan dasar untuk membuat jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan: melakukan perhitungan koordinat dengan mengacu pada standar internasional dan diikatkan pada data jaring kontrol geodesi global, menyimpan data dalam format yang mengacu pada standar internasional, dan cc. menyertakan metadata yang memuat paling sedikit tahun pembuatan, sumber data, dan informasi kualitas. pemrosesan dasar untuk membuat peta dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan: pelaksanaan ekstraksi aspek geometri unsur peta dasar, pembangunan basis data unsur peta dasar, dan pembuatan metadata unsur peta dasar. pelaksanaan ekstraksi aspek geometri unsur peta dasar sebagaimana yang dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan: interpretasi secara manual dan atau otomatis, dan atau pemodelan. pembangunan basis data unsur peta dasar sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan: menggunakan katalog unsur peta dasar, memastikan geometri unsur peta dasar sesuai dengan kaidah topologi, dan cc. menambahkan informasi atribut dari hasil pengumpulan data lapangan dan atau data sekunder. pembuatan metadata unsur peta dasar sebagaimana dimaksud dalam pada huruf dilaksanakan sesuai dengan standar nasional indonesia mengenai metadata. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemrosesan dasar sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan igd. paragraf penyajian informasi geospasial dasar penyajian igd sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: penyajian jaring kontrol geodesi, dan penyajian peta dasar. penyajian jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat nilai: koordinat karesian geosentris (tiga) dimensi, koordinat geodetik, cc. kecepatan pergeseran koordinat sebagai fungsi waktu: tinggi orthometrik, dan nilai gayaberat. jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud pada disajikan dalam format: digital, dan analog. penyajian jaring kontrol geodesi dalam format digital sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dalam bentuk layanan aplikasi berbasis web. penyajian jaring kontrol geodesi dalam format analog sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dalam bentuk daftar koordinat titik kontrol geodesi. penyajian peta dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dalam bentuk: digital, dan analog. penyajian peta dasar dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: peta digital (dua) dimensi, peta digital (tiga) dimensi, cc. peta interaktif, peta multimedia, model (tiga) dimensi, aplikasi berbasis web, aplikasi berbasis seluler, web services, dan atau penyajian peta dasar dalam bentuk digital lainnya. penyajian peta dasar dalam bentuk analog sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: peta cetak, dan atau penyajian peta rbi dalam bentuk analog lainnya. penyajian peta dasar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis penyajian dan standar kartografi peta rbi. pedoman teknis penyajian dan standar kartografi peta rbi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan igd. bagian keempat penyimpanan dan pengamanan data geospasial dasar dan informasi geospasial dasar paragraf umum penyimpanan dan pengamanan dasar dan igd sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan cara menempatkan dasar dan igd pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan igd. penyimpanan dan pengamanan dasar dan igd sebagaimana dimaksud dalam meliputi: data hasil pengumpulan dasar, dasar, igd, dan data dan informasi lainnya yang terkait. paragraf penyimpanan data geospasial dasar dan informasi geospasial dasar penyimpanan dasar dan igd sebagaimana dimaksud dalam dilakukan: dalam sistem penyimpanan dasar dan igd, dan dengan prasarana dan sarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi. sistem penyimpanan dasar dan igd sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan sistem penyimpanan dalam suatu lingkungan komputasi yang terisolasi, terpisah, dan berbeda sesuai dengan tujuan penyimpanan. lingkungan komputasi yang terisolasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: lingkungan pengembangan sistem penyimpanan dasar dan igd, lingkungan pengujian sistem penyimpanan dasar dan igd, cc. lingkungan produksi dasar dan igd, dan lingkungan penyebarluasan dasar dan igd. prasarana dan sarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam hurufdasar dan igd yang disimpan, kontrol lingkungan ruang penyimpanan yang disesuaikan dengan jenis dasar dan igddasar dan igddasar dan igd, media penyimpanan duplikat dasar dan igd digital, cc. perangkat lunak penyimpanan untuk dasar dan igddasar dan igddasar dan igd yang berbentuk digital. media penyimpanan digital sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: komputer, server,dasar dan igddasar dan igd yang disimpan dalam media penyimpanan analogdasar dan informasi geospasial dasar pengamanan dasar dan igd sebagaimana dimaksud dalam merupakan upaya untuk melindungi dasar dan igddasar dan igd sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: dasar dan igd, dan sarana dan prasarana penyimpanan dasar dan igd. pengamanan dasar dan igdduplikat penyimpanan dasar dan igd yang sinkron dengan penyimpanan utama pada lokasi penyimpanan yang berbeda. duplikat penyimpanan dasar dan igd sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan dengan cara: replikasi basis data, disk disk backup, disk tape backup: dan atau data center disaster recovery center backupdasar dan igd dengan mengacu pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan dasar dan igd yang dikecualikan atau informasi terklasifikasi. paragraf pengaksesan kembali dasar dan igddasar dan igd digital, dan sistem pengaksesan kembali untuk dasar dan igd analog. sistem pengaksesan kembali untuk dasar dan igd digital sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada sistem manajemen pengguna. sistem pengaksesan kembali untuk dasar dan igd analog sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dalam bentuk katalog, sistem informasi, dan atau lemari penyimpanan yang terorganisasi. bagian kelima penyebarluasan data geospasial dasar dan informasi geospasial dasar penyebarluasan dasar dan igdsar dan igderbukaan informasi publik. penyebarluasan dasar dan igd dilakukan terhadap dasar dan igd yang telah ditetapkan oleh kepala badan. penyebarluasan dasar dan igd dilakukan melalui media elektronik dan atau media cetak. penyebarluasan dasar dan igd melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui jaringan nasional. penyebarluasan dasar dan igd melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada berupa daftar koordinat jaring kontrol geodesi dan atau peta dasar dalam format analog. bagian keenam penggunaan informasi geospasial dasar penggunaan igd. igd sebagaimana dimaksud pada digunakan antara lain untuk: acuan dalam pembuatan igt, acuan dalam integrasi igt, latar belakang dan orientasi dalam menyajikan igt, analisis geospasial dalam proses pengambilan keputusan, dan atau bentuk penggunaan igd lainnya. bagian ketujuh pemutakhiran informasi geospasial dasar pemutakhiran igd diselenggarakan oleh badan. pemutakhiran igd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan terhadap: jaring kontrol geodesi, dan atau peta dasar. pemutakhiran igd dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau sewaktu waktu. pemutakhiran igd dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan paling cepat setiap (satu) tahun dan paling lambat setiap (lima) tahun. pemutakhiran igd dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada bagian igd yang mengalami perubahan berdasarkan identifikasi kebutuhan pemutakhiran. identifikasi kebutuhan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pengumpulan dasar dan atau tanpa pengumpulan dasar. pemutakhiran igd sewaktu waktu sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dalam hal: terjadi peristiwa tertentu yang berakibat berubahnya igd dalam suatu wilayah dan mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, atau tersedianya igd wilayah yang sama dengan skala yang lebih besar atau ketelitian yang lebih tinggi. pemutakhiran sewaktu waktu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara menyeluruh pada wilayah terdampak yang mengalami perubahan igd. pemutakhiran jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan pada sebagian atau keseluruhan dari: nilai unsur jaring kontrol geodesi, sarana fisik jaring kontrol geodesi, dan atau cc. segi. pemutakhiran nilai unsur jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap: nilai koordinat horizontal, nilai koordinat vertikal atau tinggi, dan atau cc. nilai gayaberat. pemutakhiran sarana fisik jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap: pilar titik kontrol geodesi, dan atau sarana fisik dan peralatan stasiun pengamatan geodetik. pemutakhiran segi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui pembaruan definisi dan pelabelan segi. pemutakhiran peta dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pada sebagian atau keseluruhan dari: nilai koordinat, dan atau unsur peta dasar. pemutakhiran nilai koordinat peta dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan apabila terjadi 'pemutakhiran segi atau kejadian yang mengakibatkan nilai koordinat semua unsur peta dasar wilayah tertentu berubah. pemutakhiran nilai koordinat peta dasar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan transformasi nilai koordinat. pemutakhiran unsur peta dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam hal terjadi perubahan pada unsur peta dasar. perubahan pada unsur peta dasar sebagaimana dimaksud pada berupa: posisi, bentuk geometris, dan atau informasi atribut. penyelenggara igt dapat memberikan masukan kebutuhan pemutakhiran igd kepada badan. pelaksanaan pemberian masukanbagian kedelapan penetapan informasi geospasial dasar penetapan igd dilakukan oleh kepala badan. penetapan igd sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: igd baru hasil penyelenggaraan, igd hasil pemutakhiran sewaktu waktu, dan igd hasil pemutakhiran dalam jangka waktu tertentu. penetapan igd baru hasil penyelenggaraan dan igd hasil pemutakhiran sewaktu waktu sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan paling lambat (tiga) bulan setelah penyelenggaraan igd wilayah tertentu dinyatakan selesai. penetapan igd hasil pemutakhiran dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan paling lambat (lima) tahun setelah pemutakhiran igd dinyatakan selesai. bagian kesembilan pemenuhan informasi geospasial dasar yang belum tersedia oleh penyelenggara informasi geospasial tematik paragraf umum dalam hal igd belum tersedia, penyelenggara igt dapat memenuhi kebutuhan igd dengan caradalam membuat igd untuk kepentingan sendiri dengan mengikuti standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh badan. penggunaan igd dan pembuatan igd oleh penyelenggara igt sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan badan. perolehan persetujuan badan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui tahapan: penyampaian permohonan persetujuan oleh pemohon, dan pemberian persetujuan oleh badan. untuk mendukung pelaksanaan tahapan perolehan persetujuan badan sebagaimana dimaksud dalam dibentuk tim terpadu. tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala badan. tim terpadu sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan igt. tim terpadu sebagaimana dimaksud pada bertugas: melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan persetujuan, dan memberikan rekomendasi pemberian persetujuan badan. paragraf permohonan persetujuan untuk memperoleh persetujuan badan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara igt mengajukan permohonan persetujuan kepada kepala badan. permohonan persetujuan badan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara luring atau daring. permohonan persetujuan badan sebagaimana dimaksud pada untuk penggunaan igd yang paling sesuai yang pernah dibuatcc. cakupan area pembuatan igt, dan igd yang akan digunakanmetode pembuatan, dan informasi kualitas. permohonan persetujuan badan sebagaimana dimaksud pada untuk pembuatan igddan cakupan area pembuatan igt. tim terpadu melaksanakan verifikasi terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memeriksa dokumen permohonan persetujuan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan. verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (dua) hari terhitung sejak permohonan persetujuan diterima. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada memuat: permohonan persetujuan dinyatakan lengkap dan benar, atau permohonan persetujuan dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak benar disertai dengan keterangan dokumen yang perlu dilengkapi dan atau diperbaiki. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh tim terpadu kepada pemohon persetujuan. dalam hal permohonan persetujuan dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam huruf maka pemohon persetujuan diberikan tanda terima permohonan persetujuan. dalam hal permohonan persetujuan dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam huruf pemohon persetujuan melengkapi dan atau memperbaiki dokumen permohonan persetujuan sesuai hasil verifikasi. dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada yang telah dilengkapi dan atau diperbaiki dapat disampaikan kepada badan untuk diverifikasi. paragraf pemberian persetujuan pemberisanakan paling lama (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan persetujuan dinyatakan lengkap. pemberian persetujuan pembuatan igd sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan paling lama (lima) hari terhitung sejak permohonan persetujuan dinyatakan lengkap. pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan melalui tahapan: penelaahan substansi, penyampaian rekomendasi, dan penyampaian pernyataan menyetujui atau tidak dapat menyetujui terhadap permohonan persetujuan. penelaahan substansi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai dengan jenis permohonan persetujuan. penelaahan substansi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim terpadu. penelaahan substansi untuk permohontandar dan spesifikasi teknis pembuatan igd, dan spesifikasi igt yang akan dibuatsetara atau lebih baik dari spesifikasi teknis pembuatan igd dari badan, atau spesifikasi teknis igdpenelaahan substansi untuk permohonan persetujuan pembuatan igdpesifikasi dan lokasi rencana pembuatan igd, dan spesifikasi igt yang akan dibuat dengan keberadaan igd yang tersedia dan atau yang akan dibuat oleh badanyang akan dibuat setara atau lebih baik dari spesifikasi teknis pembuatan igd dari badan, dan spesifikasi teknis igd yang akan dibuattim terpadu menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam dan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan igt. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pejabat pimpinan tinggi madya yang yang membidangi urusan igt, atas nama kepala badan, menyampaikan pernyataan menyetujui atau tidak dapat menyetujui terhadap permohonan persetujuan kepada pemohon persetujuan. dalam hal permohonan persetujuan dinyatakan tidak dapat disetujui sebagaimana dimaksud pada maka penyampaian pernyataan harus disertai dengan alasan dan atau saran tindak lanjut. badan memberikan pendampingan dalam pembuatan igd oleh penyelenggara igt yang telah mendapat persetujuan pembuatan igd. pendampingan sebagaimana dimaksud pada berupa bimbingan teknis dan supervisi selama pembuatan igd berlangsung. penyelenggara igt yang telah menyelesaikan pembuatan igd sebagaimana dimaksud pada wajib menyerahkan salinan dasar dan igd kepada badan. badan dapat menggunakan dan menyebarluaskan: igd yang telah dibuat sendiri, dan igd hasil kerja sama dengan badan. bagian kesepuluh pelibatan penyelenggara informasi geospasial tematik dalam penyelenggaraan informasi geospasial dasar paragraf umum dalam penyelenggaraan igd, badan dapat melibatkan penyelenggara igt. pelibatan penyelenggara igt sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu upaya untuk melakukan percepatan penyediaan igd yang mutakhir sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. pelibatan penyelenggara igt sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: menyerahkan salinan dasar dan atau igd yang pernah dibuat untuk kepentingan sendiri kepada badan, bekerja sama dengan penyelenggara igt dalam pelaksanaan penyelenggaraan igd, pemetaan partisipatif, dan atau menyampaikan informasi adanya perubahan kondisi igd yang perlu dimutakhirkan. paragraf penyerahan salinan data geospasial dasar dan atau informasi geospasial dasar yang pernah dibuat untuk kepentingan sendiri penyerahan salinan dasar dan atau igd yang pernah dibuat untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam hurufdan metode pembuatan. penyerahan salinan dasar dan atau igd sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan secara daring dan atau luring. terhadap salinan dasar dan atau igd yang diserahkan, badan melakukan: validasi untuk mengetahui kesesuaiannya terhadap spesifikasi teknis dasar dan igd, perubahan dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat memenuhi spesifikasi teknis dasar dan igd, cc. integrasi dengan dasar dan igd yang tersedia pada badan, dan atau penyebarluasan dasar dan igd. badan dapat memberikan insentif kepada penyelenggara igt yang menyerahkan salinan dasar dan atau igd yang pernah dibuat untuk kepentingan sendiri kepada badan. insentif sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: penghargaan, pemberian penyuluhan, cc. pemberian pelatihan, dan atau pendampingan dalam penyelenggaraan ig. paragraf kerja sama antara penyelenggara informasi geospasial tematik dengan badan dalam pelaksanaan penyelenggaraan informasi geospasial dasar pelaksanaan kerja sama dengan penyelenggara igt dalam pelaksanaan penyelenggaraan igd sebagaimana dimaksud dalam huruf harus mengacu pada rencana induk penyelenggaraan ig. penyelenggara igt sebagaimana dimaksud pada meliputi: instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha, kelompok orang, dan atau orang perseorangan. kerja sama antara badan dengan instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sammilik negara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dengan badan usaha milik negara. kerja sama antara pemerintah pusat dengan badan usahasebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. pengadaan barang dankelompok orang sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui kerja sama swakelola. kerja samaorang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap orang perseorangan yang menjalankan usaha bidang dengan kategori usaha kecil. perseorangan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kualifikasi sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi bidang ig. tenaga profesional yang tersertifikasi bidang sebagaimana dimaksud pada merupakan profesi surveyor dan atau profesi geografetaan partisipatif pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan pemetaan yang meliputi pengumpulan dan pengolahan dan untuk menghasilkan tertentu yang melibatkan masyarakat setempat, kelompok masyarakat dan atau komunitas tertentu. pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: sosialisasi ide pemetaan, diskusi musyawarah untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, cc. menuangkan hasil diskusi musyawarah dalam bentuk peta atau dokumen lainnya, dan atau finalisasi hasil pemetaan partisipatif berupa antara lain peta, dokumen kesepakatan atau dokumen lainnya. badan memfasilitasi pelaksanaan pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: diskusi kelompok terhimpun, pelatihan, bimbingan teknis, dan atau pendampingan. paragraf supervisi, verifikasi dan validasi badan melaksanakan supervisi, verifikasi dan atau validasi terhadap hasil pelaksanaan pelibatan penyelenggara igt dalam penyelenggaraan igd sebagaimana dimaksud dalam supervisi, verifikasi, dan validasiverifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan igd. paragraf informasi geospasial dasar hasil pelibatan penyelenggara informasi geospasial tematik igd yang dihasilkan dari pelibatan penyelenggara igt dalam penyelenggaraan igd digunakan oleh badan untuk meningkatkan ketersediaan igd dan atau memutakhirkan igd. badan menyebarluaskan igd hasil pelibatan penyelenggara igt sebagaimana dimaksud pada bab iii penyelenggaraan informasi geospasial tematik bagian kesatu umum igt sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh: instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, kelompok orang, atau orang perseorangan. penyelenggaraan igt sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan: pengumpulan tematik, pengolahan tematik dan igt, penyimpanan dan pengamanan tematik dan igt, penyebarluasan tematik dan igt, dan penggunaan igt. igt sebagaimana dimaksud dalam wajib mengacu pada igd. pengakuan pada igd sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: menggunakan jaring kontrol geodesi sebagai acuan posisi dalam pengumpulan tematik, menggunakan sistem koordinat sebagaimana didefinisikan dalam segi, cc. menggunakan sistem referensi vertikal sebagai acuan tinggi atau kedalaman sebagaimana didefinisikan dalam segi, dan menggunakan unsur peta dasar sebagai acuan dalam pembuatan igt. unsur peta dasar sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup kesesuaian posisi, bentuk geometris, dan informasi atributpenyelarasan igt sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebelum atau setelah penetapan igd yang paling mutakhir. igt yang memiliki status hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan tetap berlaku sampai adanya penetapan baru terhadap igt yang sudah diselaraskan dengan igd yang paling mutakhir. bagian kedua pengumpulan data geospasial tematik pengumpulan tematik sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan proses atau cara untuk mendapatkan tematik yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan dg. pengumpulan tematik sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan sesuai dengan standar pengumpulan tematik. standar pengumpulan tematik sebagaimana dimaksud pada ditetapkandalam menetapkan standar pengumpulan tematik sebagaimana dimaksud pada penyelenggara igt harus melibatkan badan. bagian kedua pengolahan data geospasial tematik dan informasi geospasial tematik pengolahan tematik dan igt sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan proses atau tata cara mengolah tematik menjadi igt. pengolahan tematik dan igt meliputi: pemrosesan tematik, dan penyajian igt. ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan tematik dan igt diatur oleh penyelenggara igt sesuai tugas, fungsi dan atau kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga penyimpanan dan pengamanan data geospasial tematik dan informasi geospasial tematik paragraf umum penyimpanan dan pengamanan tematik dan igt sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan cara menempatkan tematik dan igttematik dan igt sebagaimana dimaksud dalam meliputi: data hasil pengumpulan tematik, tematik, igt, dan data dan informasi lainnya yang terkait. paragraf penyimpanan data geospasial tematik dan informasi geospasial tematik penyimpanan dan pengamanan tematik dan igt sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan prasarana dan sarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi. prasarana dan sarana berbasis teknologi informasi dan komunikasitematik dan igt yang disimpan, kontrol lingkungan ruang penyimpanan yang disesuaikan dengan jenis tematik dan igttematik dan igttematik dan igt, media penyimpanan duplikat tematik dan igt digital, perangkat lunak penyimpanan untuk tematik dan igttematik dan igttematik dan igt yang berbentuk digital. media penyimpanan digital sebagaimana dimaksud pada terdiri atas komputer, server:tematik dan igttematik dan igt yang disimpan dalam media penyimpanan cetaktematik dan informasi geospasial tematik pengamanan tematik dan igt sebagaimana dimaksud dalam merupakan upaya untuk melindungi tematik dan igttematik dan igt sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: tematik dan igt, dan sarana dan prasarana penyimpanan tematik dan igt. pengamanan tematik dan igtreplikasi penyimpanan tematik dan igt yang sinkron dengan penyimpanan utama pada lokasi penyimpanan yang berbedatematik dan igt dengan mengacu pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan tematik dan igt yang dikecualikan atau informasi terklasifikasi. paragraf pengaksesan kembali tematik dan igttematik dan igt digital, dan sistem pengaksesan kembali untuk tematik dan igt analog. pengaksesan kembali untuk tematik dan igt digital sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam sistem manajemen pengguna. sistem pengaksesan kembali untuk tematik dan igt analog sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa katalog, sistem informasi, dan atau lemari penyimpanan yang terorganisasi. ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan pengamanan tematik dan igt diaturbagian keempat penyebarluasan data geospasial tematik dan informasi geospasial tematik penyebarluasan tematik dan igttematik dan igt. ketentuan mengenai penyebarluasan dasar dan igd sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku mutasi mutans terhadap penyebarluasan tematik dan igt sebagaimana dimaksud pada bagian kelima penggunaan informasi geospasial tematik penggunaan igt dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan igt sebagaimana dimaksud pada diatur oleh penyelenggara igt. bab ketentuan penutupstandar pengumpulan data geospasial dasar babi spesifikasi teknis data geospasial dasar spesifikasi teknis data geospasial dasar untuk pembuatan jaring kontrol geodesi spesifikasi teknis data geospasial dasar hasil pengamatan global navigation satellite system continuously operating reference station tabel spesifikasi teknis hasil pengamatan gnis core ben pesona lama pengamatan kontinu per sesi (minimum) data pengamatan minimal menggunakan fase dua utama untuk frekuensi penentuan posisi (peta pengamatan interval data detik untuk kebutuhan survei pengamatan gnis statik, dan detik untuk kebutuhan survei penentuan posisi teliti seketika (rtk strip). interval data detik pengamatan meteorologi format data il. raw data: streaming9. spesifikasi teknis data geospasial dasar hasil survei global navigation satellite system episodik tabel spesifikasi teknis hasil survei gnis episodik metode pengamatan gnis episodik lama pengamatan jam per sesi data pengamatan minimal menggunakan fase dua utama untuk frekuensi penentuan posisi pama interval data detik pengamatan elevasi satelit derajat minimum interval data detik pengamatan meteorologi format data rawpesifikasi teknis data geospasial dasar hasil survei gayaberat pada jaring kontrol geodesi tabel spesifikasi teknis hasil survei gayaberat pada jaring kontrol geodesi semata umum sistem referensi: segi, sistem koordinat: geodetik, kerangka gayaberat pada pilar orde independen, dapesifikasi teknis data geospasial dasar hasil survei gayaberat terrestris tabel spesifikasi teknis hasil survei gayaberat terrestris umum il. sistem referensi: segi2013, mmtenntontastm s9. kerangka gayaberat: jgn orde standar deviasi vektor cm.spesifikasi teknis data geospasial dasar hasil survei gayaberat airborne tabel spesifikasi teknis hasil survei gayaberat airborne umum sistem referensi: segi2013, sistem koordinat: geodetik: dan kerangka gayaberat: jgn orde ketelitian posisi standar deviasi vektor ketelitian nilai nilai drift harian mili gal, dan gayaberat rise anomali gayaberat observasi dengan model mili gal. spesifikasi teknis data geospasial dasar hasil pengukuran sipat datar tabel spesifikasi teknis hasil pengukuran sipat datar standar kesalahan penutup kelas laa: 2vd pergi pulang per seksi kelas :4vd (mm km) kelas :8vd kelas kelas :18vd standar kesalahan penutup kelas laa: vd pergi pulang per jalur kelas (mm km) kelas :8vd kelas :12vd kelas :18vd standar kesalahan penutup kelas laa: 3vd pergi pulang per kring kelas :5vd (mm km) kelas :8vd kelas kelas :18vd standar kesalahan tinggi kelas laa: setelah perataan (mm km) kelas vd kelas :8vd kelas :12vd kelas :18vd spesifikasi teknis dasar hasil pengamatan pasang surut tabel spesifikasi teknis hasil pengamatan pasang surut tej daa getas umum sistem referensi: sistem referensi geospasial horizontal: segi2013, sistem referensi geospasial vertikal: lowest astronomical tide lat). tinggi muka data waktu pengamatan dalam format air laut sesaat tanggal bulan tahun jam:menit atau sensor dd mm yyyy hh:mmj, data ketinggian muka air laut sesaat dalam satuan centimeter (cm): interval waktu perekaman menit, dan data disimpan dengan format ascii. tinggi muka dalam formulir keeping kontrol bacaan, air laut sesaat dan palem past memuat informasi waktu pencatatan (tanggal bulan tahun jam menit), serta kondisi perairan saat pencatatan (tenang berombak sedang badai). spesifikasi teknis data geospasial dasar untuk pembuatan peta dasar spesifikasi teknis data pengamatan global navigation satellite system gnis) untuk ground control point gcp) dan independent check point icp) pada citra tegak resolusi tinggi sebaran dan jumlah titik:pengamatan gnis dan pengolahan hasil pengamatan: interval dan lama pengamatan direncanakan untuk mendapatkan ketelitian geometris yang ditargetkan. metode pengukuran dan pengolahan data gnis dipilih untuk menghasilkan ketelitian geometris yang ditargetkan, pengolahan koordinat menggunakandokumentasi pengukuran titik kontrol dilakukan dengan mengambil foto yang menunjukkan objek yang diukur yang menunjukkan empat arah mata angin (deskripsi titik untuk titik postmarking disediakan untuk masing masing titik yang berisi hasil pengolahan titik dan foto dokumentasi pengukuran. ketelitian koordinat tabel ketelitian koordinat hasil pengolahan gnis untuk gcp dan icp pada citra tegak resolusi tinggi j5. kasad boi beserta iso komet gombal ketelitian kp) horizontal dalam cm) ketelitian amma poto ile9o (amal spesifikasi teknis stereo modelfoto udara: tidak ada artefak pada foto udara yaitu: sunset, awan, void pixel, bayangan pesawat, asap, dan atau hal lain yang menutup objek permukaan bumi dan atau membuat interpretasi objek sulit dilakukan. kualitas radiometrik memiliki kecerahan dan kontras yang baik. objek pada foto udara terlihat tegas dan tajam. stereo model dari foto udara hasil survei udara menggunakan kamera udara metrik ken kena ken resolusi spasial foto smm nan muka pertambahan 30v: bmc bebas antarmoda dan lol ketelitian horizontal ketelitian vertikal le) (m) beda tinggi antarmoda im) stereo model dari foto udara hasil survei udara menggunakan kamera udara nonnonmetrik pen resolusi spasial foto udara (m) nagara r05 pertambahan boy ii dik pertambahan ow, jth amm bebas paralaks antarmoda dan antarjalur ketelitian horizontal ce90) (m) ketelitian vertikal le9o) (m) beda tinggi amma spesifikasi teknis citra tegak resolusi tinggi sistem referensi geospasial horizontal: segi2013 spesifikasi teknis citra tegak resolusi tinggi: citra tegak resolusi tinggi dapat bersumber dari foto udara, citra satelit optis, sensor liar, dan atau citra radar. terkoneksi pergeseran relief permukaan tanah (ground orthoimagery) atau objek atas permukaan tanah (true orthoimagery). tidak ada artefak pada citra tegak resolusi tinggi. cakupan awan maksimal per project area. dan tidak menutupi objek penting permukaan bumi dan atau membuat interpretasi objek sulit dilakukan. kualitas radiometrik: memiliki kecerahan dan kontras yang baik: dan objek pada citra tegak resolusi tinggi terlihat tegas dan tajam, kanal warna rgb, dapat berupa hasil pansharpening. resolusi spasial dan ketelitian citra tegak resolusi tinggi. tabel resolusi spasial dan ketelitian citra tegak resolusi tinggi aspek ane resolusi tema ketelitian horizontal itn spesifikasi teknis data ketinggian point cloud dan data batimetri kedalaman spesifikasi teknis data ketinggian point cloud tabel spesifikasi teknis data ketinggian point cloud wilayah darat ina aspek kepadatan point density) (point per meter ppm\| point spacing tidak ada gap aman perbedaan tidak lebih besar dari presisi pengukuran point cloud elevasi point cloud kelas ground antarjalur pada seluruh jahat ketelitian vertikal le9o) im) spesifikasi teknis data batimetri kedalaman spesifikasi teknis data batimetri kedalaman mengacu kepada standar international hydrographic organization iho) sebagaimana tercantum pada tabel tabel spesifikasi teknis data batimetri kedalaman mes deskripsi arca arca dimana arca dimana arca dimana kedalaman dimana gambaran kedalaman kedalaman gambaran umum dasar bawah lunas bawah lunas umum laut dianggap kapal kapal sangat dasar laut memadai dianggap penting dianggap untuk memadai untuk menandai keselamatan untuk keselamatan (kedalaman pelayaran keselamatan pelayaran :200m) (kedalaman pelayaran terutama 40m s.d. terutama arca tempat 200m) arca perairan berlabuh, pantai, pelabuhan pelabuhan, dan jalur jalur pelayaran pelayaran yang kritis. dan kanal (kedalaman 40m) thu t5m smt5h total kedalaman kedalaman kedalaman horizontal uncertainty) .0m .5m .5m .25m total vertical uncertainty) deteksi tidak tidak fitur musikal fitur musikal obyek dasar diperlukan diperlukan berukuran berukuran laut untuk kedalaman kurang dari atau dari kedalaman, untuk kedalaman lebih dari cakupan data hasil survei batimetri keterangan emas (d) yat koefisien ketidakpastian yang tidak dipengaruhi oleh kedalaman koefisien ketidakpastian yang dipengaruhi oleh variasi kedalaman di: kedalaman terukur spesifikasi teknis data ketinggian digital elevation model dem) digital elevation model dem) terdiri atas: digital surface model dsm), dan atau digital terrain model dtm).spesifikasi teknis dsm menggambarkan model permukaan bumi beserta seluruh objek yang berada atasnya. perairan telah dikoreksi (hydro flattened). mencakup wilayah dari garis pantai muka laut rata rata arah darat. resolusi spasial dan ketelitian dsm sebagaimana tercantum pada tabel tabel resolusi spasial dan ketelitian dsm kain aman spasial (m) ketelitian horizontal snn ketelitian vertikal spesifikasi teknis dtm menggambarkan model permukaan bumi tanpa objek yang berada atasnya wilayah darat. menggambarkan model permukaan bumi dasar laut perairan, permukaan air pada unsur perairan (sungai, danau, kolam, dsb) telah didasarkan (hydro flattened). terintegrasi antara dtm wilayah darat dengan dtm wilayah laut, resolusi spasial dan ketelitian dtm sebagaimana tercantum pada tabel tabel resolusi spasial dan ketelitian dtm kelas kelas kelas kelas kelas bel resolusi aam von ketelitian horizontal ce90) (m\| ketelitian vertikal dll bab prosedur standar pengumpulan data geospasial dasar prosedur standar pengumpulan data geospasial dasar untuk jaring kontrol geodesi, prosedur standar pengamatan global navigation satellite system continuously operating reference station gnis core)gnis coreprosedur pembangunan continuously operating reference station core)em) yang dipancarkan oleh satelit navigasi, peralatan spesifikasi teknis peralatan utama yang digunakan untuk melaksanakan pengamatan gnis core adalah sebagaimana terlihat pada tabel tabel spesifikasi peralatan pengamatan gnis core, pepenmua hamata antena gnis j1. tipe choke ring antenna: dapat menangkap sinyal satelit: gps galileo oss berdoa bas akurasi phase center mm, dome dipasang pada antena untuk melindungi dari kondisi cuaca ekstrim, dan binatang, antena dan dome terdaftar dan terkalibrasi (dokumen cvr ant.tab): dan antena dipasang pada mounting yang bisa diatur arah utara. penangkal radius proteksi minimal mj, petir (arrested diameter minimal inch, dan tahanan are ohm. ignis referer sinyal satelit yang dapat diterima: gps glass galileo oss berdoa f . bas memiliki service: tcp ip, static ip, http, https ftp server ftp push referer harus memiliki port dengan kemampuan untuk: komunikasi data menggunakan ethernet komunikasi data sensor meteorologi konsumsi listrik ac dc, referer dapat dikonfigurasi melalui aplikasi desktop, receiver terdaftar igs, memiliki web interface untuk setting receiver, e memiliki fasilitas remote akses (pengaturan alat, reboot, upgrade firmware, memonitor status alat), dan dapat mengirimkan real time data dalam format tcm. sensor memiliki rs serial interface dengan meteorologi bahasa nea untuk penggunaan dengan gnis receiver, dilengkapi dengan kabel power dan kabhi data receiver (sesuai port gnis\| referer core) dengan standar sensor meteorologi: dilengkapi dengan solar radiation shield sebagai pelindung transmitter, menghasilkan data meteorologi dalam format index sesuai standar igs, dan dilengkapi dengan power supply module standard. sumber daya\| dapat digunakan untuk menjaga cadangan operasional stasiun core minimal selama (dua) hari ketika terjadi masalah pada aliran listrik sebagai sumber listrik utama, dan sumber daya cadangan berupa baterai kering. perangkat memiliki kemampuan untuk komunikasi via: komunikasi vpn ip virtual private network internet protocol): jaringan gsm: atau nat very small aperture terminal). kotak panel dapat melindungi perangkat dari gangguan cuaca, binatang, dan vandalisme, dan terbuat dari plat besi atau aluminium. pelaksanaan pengamatan global navigation satellite system continuously operating reference station pelaksanaan pengamatan gnis core terdiri atas perencanaan survei (koordinasi dan perizinan) lokasi core yang dipilih memenuhi persyaratan sebagai berikut untuk monuments permukaan tanah atau atas bangunan, dimana kondisi dan strukturnya stabil: penempatan monumen pada lokasi yang tidak mudah terganggu atau rusak, baik akibat gangguan manusia maupun binatang, mempunyai ruang pandang terbuka segala arah mata angin atas elevasi antena d\|) jauh dari objek reflektif yang mudah memantulkan sinyal satelit, untuk meminimalkan atau mencegah terjadinya multipage, misalnya bangunan tinggi, kanopi, dan pohon, jauh dari objek yang dapat menimbulkan interferensi elektris terhadap penerimaan sinyal satelit, misalnya saluran listrik tegangan tinggi, gardu induk, dan tower komunikasi, dan tersedia jaringan listrik dan komunikasi data yang handal. setelah mendapatkan lokasi yang sesuai, maka selanjutnya dilaksanakan proses perizinan kepada pihak dan instansi terkait. pembangunan pilar standar pembangunan pilar yang digunakan mengacu sni prosedur pembangunan continuously operating reference station corse). instalasi peralatan core semua komponen peralatan core dipasang sesuai dengan prosedur, beroperasi dan terintegrasi dalam satu sistem, setelah semua peralatan terpasang dan core sudah tracking, maka dilakukan proses pengecekan data setelah core merekam data day year penuh. tr. pengamatan data gnis secara kontinu pengamatan data gnis secara kontinu menghasilkan raw data gnis. toleransi ketersediaan data gnis sesuai dengan sla service level agreement). standar pemenuhan data gnis pada setiap stasiun core sesuai dengan sla sebesar yang berarti bahwa dalam tahun perekaman, toleransi standar stasiun core kehilangan data yaitu maksimal dalam rentang waktu hari, pemantauan dan perawatan gnis core dalam memenuhi standar atas, maka operator core wajib melakukan kegiatan perawatan setiap terjadi permasalahan perekaman data pada stasiun core. kegiatan pemantauan gnis core dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu: dengan melakukan akses web interface receiver core atau dengan memantau ketersampaian data melalui perangkat lunak manajemen data core. jika terjadi masalah pada perekaman data, operator core melakukan perbaikan dengan bantuan operator lokal setempat. jika proses perbaikan sudah dilaksanakan, akan tetapi stasiun core masih bermasalah dalam perekaman data. maka operator core segera menjadwalkan perawatan site dengan membawa suku cadang peralatan core yang diperlukan sesuai dengan hasil analisis kendala perekaman data, spesifikasi teknis dalam pengamatan gnis core dapat dilihat pada tabel tabel standar pengamatan gnis core paman asam lama pengamatan jeram data pengamatan minimal menggunakan fase utama untuk dua frekuensi penentuan posisi interval data detik untuk kebutuhan pengamatan survei gnis statik detik untuk kebutuhan survei penentuan posisi teliti seketika (rtk strip) elevasi satelit derajat jammu interval data detik pengamatan meteorologi ji. hasil pengamatan gnis core pengamatan gnis core menghasilkan gnis raw data dalam format biner sesuai dengan jenis receiver yang digunakan (proprietary format). pemrosesan gnis raw data menjadi dasar pemrosesan gnis raw data menjadi dasar dilakukan dengan cara mengkonversi gnis raw data kedalam format, yaitu: data gnis dalam format index, dan realtime gnis data streaming dalam format tcm. kontrol kualitaspengecekan spesifikasi data pengamatan dilakukan berdasarkan ketersediaan raw, index, dan streaming data dari stasiun core lapangan server melalui software monitoring data gnis. parameter kontrol kualitas file index yaitu ukuran file index: jumlah epoch pengamatan, dan c9. jenis file index (observasi, navigasi, dan meteorologi). dasar hasil pengamatan gnis core dasar hasil pengamatan gnis core berupa: data gnis dalam format index, real time gnis data streaming dalam format tcm. penamaan file index mengikutozss ephemeris file meteorological data tanaka compressed observation prosedur standar survei global navigation satellite systems gnis) episodiknis episodikjaring kontrol horizontalsurvei gnis episodik adalah survei penentuan posisi dengan pengamatan satelit gnis pada sejumlah titik kontrol geodesi yang akan ditentukan koordinatnya dengan terikat pada titik kontrol geodesi yang sudah diketahui koordinatnya menggunakan metode static relative positioning yang dilakukan dalam rentang waktu tertentudition precision yang selanjutnya disingkat dopi(em) yang dipancarkan oleh satelit navigasi. a1. multipage adalah fenomena apabila sinyal dari satelit tiba antena gnis melalui dua atau lebih lintasan yang berbeda, dalam hal ini satu sinyal merupakan sinyal langsung dari satelit antena dan yang lainnya merupakan sinyal sinyal tidak langsung yang dipantulkan oleh benda benda sekitar antena sebelum tiba antenasudut tutupan (mask angle) adalah sudut ketinggian (elevasi) minimum satelit, dihitung dari horison pengamat, yang akan diamati oleh gnis receiver. peralatan spesifikasi teknis peralatan utama yang dibutuhkan untuk melaksanakan survei gnis episodik adalah sebagaimana terlihat pada tabel tabel spesifikasi teknis peralatan survei gnis episodik. pesta\| selasa antena gnis dapat menangkap sinyal satelit: gps glass cc. galileo oss berdoa bas akurasi phase center mm, pusat fasa (phase center antena gnis telah mengacu pada daftar antena igs (dokumen cvr ant.tab): terpasang stabil pada mounting antena dengan toleransi pergeseran antena sebesar dari titik tempat antena tersebut diletakkan selama pengamatan berlangsung, dan antena dipasang pada mounting yang bisa diatur arah utara. ignis receiver tipe receiver geodetik frekuensi ganda yang dapat menerima sinyal: gps glass cc. galileo oss berdoa bas terdaftar jis tribrach tribrach telah terkalibrasi dengan perbedaan antara entering optis dengan entering mekanis (sunting unting) tidak lebih dari mm. sensor parameter meteorologi yang meteorologi diamati untuk kebutuhan pengamatan data gnis adalah tekanan udara, kelembaban, dan suhu, dan interval pengamatan sama dengan interval pengamatan gnis receiver yaitu detik. pelaksanaan survei gnis episodik pelaksanaan survei gnis episodik terdiri atas: perencanaan survei sebelum pelaksanaan survei, dilakukan pemeriksaan alat dan uji coba untuk memastikan setiap peralatan berfungsi dengan baik. sebelum pengamatan dimulai, sekitar lokasi survei harus bebas dari obstruksi untuk meminimalisir terulangnya sinyal satelit menuju antena dan multipage. perekaman data pengamatan survei gnis episodik dilakukan dengan metode relative static positioning selama jam. mendirikan alat sesuai prosedur dan kokoh agar posisi antena tidak berubah selama pengamatan berjalan. mengarahkan penanda arah utara antena arah utara menggunakan kompas dan mengukur tinggi antena. d)\| konfigurasi perekaman data pada receiver untuk elevation mask interval perekaman data per detik dan toleransi dop maksimal memeriksa dan mencatat pada logsheet kondisi alat secara berkala selama pengamatan untuk memastikan peralatan merekam data sampai target waktu pengamatan selesai. pemrosesan raw data gnis menjadi dasar pemrosesan raw data gniskontrol kualitas pengecekan spesifikasi pengamatan dilakukan berdasarkan data index hasil pengamatan serta data pendukung antara lain logsheet dan foto.dasar hasil survei gnis episodik survei gnis episodik menghasilkan data gnis format index dengan spesifikasi teknis sebagai berikut: interval perekaman data per detik, data satelit yang terekam berada pada posisi atas sudut tutupan tipe antena dan receiver telah terdaftar pada igs, dan sinyal observasi terekam untuk semua jenis satelit. data index observasi dikatakan baik jika: nilai rms kombinasi data multipage meter, dan persentase data observasi yang dapat direkam prosedur standar pengukuran gayaberatpada pilar jaring kontrol geodesinilai gayaberat absolut adalah hasil pengukuran gayaberat lapangan setelah dikoreksi dari pengaruh tekanan udara, ocean loading, polar motion dan pengaruh konfigurasi alat. absolute gravimetri adalah instrumen yang digunakan dalam mengukur medan gayaberat bumi secara absolut. absolut gravimetri terdiri atas tiga bagian utama yaitu dropped unit, interferometer base dan panel kontrol. dropped unit adalah bagian dari absolute gravimetri yang berisi ruangan hampa udara, berfungsi sebagai media untuk pengamatan gerak jatuh bebas pada prinsip kerja alat tersebut. bagian ini diletakkan diatas interferometer base. interferometer base adalah bagian dari gravimetri absolut yang berfungsi sebagai sumber media laser yang digunakan untuk mengukur jarak dan waktu saat gerak jatuh bebas terjadi selama pengukuran gayaberat absolut. panel kontrol adalah unit elektronik dari gravimetri absolut yang berfungsi sebagai pusat kontrol untuk pengukuran gayaberattripod radiometrik adalah perlengkapan pendukung dalam pengukuran gayaberat untuk menentukan nilai gradien gayaberat pada suatu titik. gradien gayaberat adalah laju perubahan dari percepatan gayaberat yang memiliki besaran nilai dan arah tiga dimensi. fringe amplitude adalah besaran amplitudo gelombang yang terbaca pada osiloskop pada saat gravimetri absolut berosilasi baik pada modus couple maupun pada modus couple. modus couple adalah posisi dimana kaki dalam dari dropped unit bertumpu pada permukaan interferometer base. modus couple adalah posisi dimana dropped unit bertumpu pada permukaan pilar dengan menggunakan kaki luar sebagai tumpuan dan tidak lagi bertumpu pada interferometer base. modus osilasi adalah modus dimana absolut gravimetri berada dalam keadaan steady untuk melakukan pengukuran gayaberat absolut. pada modus ini, laser berosilasi melalui celah antara interferometer base dan dropped unit. set pengukuran adalah satu rangkaian perekaman data dari beberapa drop pengukuran gayaberat absolut. drop pengukuran adalah satuan penculikan data gayaberat absolut dari satu kali rangkaian gerak jatuh bebas pada gravimetri absolut. project pengukuran adalah satu rangkaian pengukuran gayaberat absolut pada satu pilar jgn orde nol yang terdiri atas beberapa set pengukuranjaring kontrol gayaberat nasional yang selanjutnya disingkat jgn adalah jaring kontrol geodesi yang telah memiliki nilai gayaberat. pilar gayaberat utama yang selanjutnya disingkat gbu adalah jgn orde dimana nilai gayaberat diukur secara absolutuntuk pengukuran gayaberat pada pilar jgn orde dan adalah sebagaimana terlihat tabel tabel spesifikasi peralatan pada pilar jgn pesan semata absolute sistem gerak jatuh bebas berada gravimetri (orde dalam ruang hampa dengan oo) pengaruh gaya gesek udara sekecil mungkin: sistem pengukuran selang waktu hingga orde nano detik, peralatan portable, sistem leveling otomatis, sumber daya listrik dan dc, bisa dioperasikan hanya pada suhu dibawah dilengkapi perangkat komputer yang memiliki interface dengan absolute gravimetri, dan perangkat komputer dilengkapi dengan perangkat lunak akuisisi dan pengolahan data dari absolute gravimetri. relative memiliki prinsip kerja pegas, gravimetri (orde panjang tarikan pegas dikonversi dan orde kedalam bacaan alat: merupakan peralatan portable, dan bisa dioperasikan pada suhu ekstrim sampai c). tripod memiliki tiga dasar untuk radiometrik (orde meletakkan relative gravimetri oo) pada ketinggian yang berbeda, dilengkapi dengan kaki tiga dan nio untuk melakukan leveling, dan merupakan peralatan portable. ignis receiver tipe receiver geodetik frekuensi (orde dan orde ganda yang dapat menerima sinyal: gps glass galileo oss berdoa bas terdaftar gs: dan mampu melakukan perekaman data dengan interval hingga detik. pelaksanaan pengukuran gayaberat pada pilar jgn orde dan orde perencanaan survei penentuan lokasi pilar jgn orde dan orde oleh penanggung jawab survei. perencanaan detail pengukurandan kelengkapan pendukung. pelaksanaan survei pengukuran gayaberat pada pilar jgn orde pengukuran diawali dengan pengukuran gradien gayaberat dan pengamatan gnis. persiapan peralatan gayaberat absolut dilakukan sekurang kurangnya menit menyesuaikan kondisi besaran daya laser dan nilai tegangan ion yang terukur pada panel kontrol sesaat sebelum pengukuran. persiapan survei gayaberat absolut dapat dikatakan cukup apabila tegangan ion pada panel kontrol telah mencapai nilai diatas milivolt, dan besaran daya laser watt, d\|) pelaksanaan survei harus mempertimbangkan cuaca dan suhu lingkungan pada saat sebelum pengukuran. pengukuran hanya dapat dilaksanakan pada cuaca cerah dan suhu lingkungan masih dibawah pengukuran gayaberat absolut dimulai dengan pengukuran fringe amplitude dengan menggunakan osiloskop digital pada saat alat dalam modus couple maupun couple. nilai minimum fringe amplitude yang diterima adalah volt peak peak. pengukuran gradien gayaberat dilaksanakan dengan ketentuan: pengukuran dilakukan dengan tiga posisi ketinggian berbeda pada tripod radiometrik gambar com hn, gambar ilustrasi pengukuran gradien gayaberat dengan tripod radiometrik pengukuran menggunakan relative gravimetri dengan jumlah data sebanyak untuk tiap posisi ketinggian. ii, melakukan entering alat dengan nio berada tepat tengah. iii. satu set pengukuran dilaksanakan selama cycles. iv. dalam cycle terdapat perekaman data. pengukuran tinggi alat (hi,ho dan h3) mengikuti skema pada gambar vi, mencatat bacaan gravimetri pada tiap tiap pengukuran dan tinggi alat. viilain yang mengakibatkan gangguan pada saat pengukuran, viii. menghitung nilai gradien gayaberat setelah pengukuran berakhir. pengukuran gayaberat absolut dilaksanakan dengan ketentuan memasang tenda sebagai pelindung absolute gravimetri selama pengukuran untuk mengurangi efek hembusan angin yang dapat mengganggu pengukuran. ii. melakukan leveling otomatis pada alat sejak alat diletakkan permukaan pilar sampai dengan modus couple diaktifkan. ii. melakukan pengecekan fringe amplitude dalam modus osilasi sesaat sebelum pengukuran dilakukan. iv. pengukuran dilaksanakan dalam dua project pengukuran, dimana masing masing project pengukuran terdiri atas set dan tiap tiap set terdiri atas drop. pengukuran tinggi alat (h) dari alat kepermukaan pilar sesuai dengan skema pada gambar masa gambar ilustrasi pengukuran tinggi alat pada gravimetri absolut vi. (\|) pengukuran hanya boleh dilaksanakan pada saat kondisi tenang dengan derau seminimal mungkin. vii. pengukuran dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kebisingan lokasi, angin, dan kondisi lainnya yang menyebabkan adanya gangguan selama pengukuran berlangsung. pelaksanaan survei pengukuran gayaberat pada pilar jgn orde kerangka referensi yang digunakan adalah jgn orde yang berupa pilar gbu. pengukuran gayaberat pada pilar jgn ordepilar gbusayap pilar, pengukuran dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kebisingan lokasi, kondisi cuaca dan angin gravimetri gambar ilustrasi pengukuran tinggi gravimetri sayap pilar jgn pengamatan gnis pada pilar jgn orde dan orde dilaksanakan dengan standar berikut: metode rtk positioning dilaksanakan sampai koordinat fix. ii. metode statik, lama pengamatan menyesuaikan jarak antara rover dan base. iii. pengamatan dilaksanakan dengan memperhatikan keterbukaan wilayah dari kanopi. pencatatan data terdiri dari: hari dan tanggal akuisisi. ii. nama dan identitas pilar jgn yang diukur. iii. operator gravimetri dan pencatat. iv, wilayah pengukuran. koordinat titik. vi. data rekaman gravimetri pada pilar jgn orde meliputi: (a) bacaan tegangan ion, fringe amplitude, ion current, laser power, (b) nilai polar motion: lc) nilai sigma yang digunakan, (d) nilai gayaberat absolut, dan le) nilai set scatter, uncertainty dan data acceptance. vii. data rekaman gravimetri pada pilar jgn orde meliputi: la) bacaan gravimetri, (b) waktu pembacaan, dan (ce) nilai standar deviasi bacaan. viii. sketsa pilar jgn yang diukur ukur, ix. keterangan lokasi kenampakan menonjol lokasi pengukuran. catatan selama pengukuran, pemrosesan data hasil pengukuran gayaberat pada pilar jgn orde. tahapan pemrosesan data: menerapkan koreksi ocean loading, tekanan dan konfigurasi peralatan. ii. menerapkan modus kali standar deviasi sebagai batasan data. iii. memasukkan nilai lintang, bujur dan tinggi fotometrik serta gradien gayaberat. kontrol kualitas pengukuran gayaberat pada pilar jgn orde nilai akhir gayaberat absolut memiliki ketidakpastian (uncertainty) dibawah mikroba. ii. nilai akhir set scatter dari masing masing project pengukuran dibawah mikroba. iii, data acceptance akhir atas persen. pemrosesan data hasil pengukuran gayaberat pada pilar jgn orde pemrosesan data dilakukan setiap hari untuk menentukan apakah pengukuran yang dilaksanakan telah memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. ii. pemrosesan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pemrosesan data gayaberat, iii. tahapan pemrosesan data: (la) melakukan koreksi pasang surut bumi. (b) melakukan koreksi drift harian. ic) melakukan identifikasi jika terdapat kesalahan, maka data tersebut tidak dipakai. (d) melakukan pengolahan data gnis. (e) menghitung nilai gayaberat observasi. menghitung nilai anomali gayaberat. lek menghitung statistik pengolahan untuk menentukan kualitas data gayaberat. kontrol kualitas pengukuran gayaberat pada pilar jgn orde peralatan terhubung dengan power selama jam terakhir. ') gravimetri telah dilakukan prosedur penstabilan. iii, ' lokasi pengukuran sayap pilar jgn. iv, vi. memenuhi spesifikasi data gayaberat yang dihasilkan seperti terlihat pada tabel vii. datum yang digunakan adalah segi. viii, penamaan titik pengukuran gnis dan gravimetri sama. dasar hasil pengukuran bayaberat pada jaring kontrol geodesi dasar yang dihasilkan dari pengukuran gayaberat pada jaring kontrol geodesi) sistem koordinat: geodetik, dan kerangka gayaberat pada pilar orde independetandar prosedur survei gayaberat terrestristerrestrisktasurvei gayaberat terrestris adalah sebagaimana terlihat tabel tabel spesifikasi peralatan pepagan erna peralatan relative memiliki prinsip kerja pegas:. nss tipe receiver geodetik frekuensi ganda receiver yang dapat menerima sinyal: gps glass galileo oss berdoa bas terdaftar igs, dan mampu melakukan perekaman data dengan interval hingga detik. pelaksanaan survei gayaberat terrestris perencanaan survei penentuan lokasi survei oleh penanggung jawab survei. perencanaan detail surveibaik gravimetri maupun gnis receiver serta kelengkapan pendukung. pelaksanaan survei kerangka referensi yang digunakan adalah jaring kontrol gayaberat nasional jgn) orde yang berupa pilar gayaberat utama gbu). titik ikat survei gayaberat paling rendah menggunakan orde yang terikat gbu. survei gayaberat terrestris pada titik kontrol geodesititiktanahpermukaan tanah, pengamatan gnis dilaksanakan dengan standar berikut: dengan metode rtk positioning dilaksanakan sampai koordinat fix. dengan metode statik, lama pengamatan menyesuaikan jarak antara rover dan base, pengamatan dilaksanakan dengan memperhatikan keterbukaan wilayah dari kanopi. pencatatan data yang terdiri dari: hari dan tanggal akuisisi, nama dan identitas titik ukur. operator gravimetri dan pencatat. d\|) wilayah pengukuran, koordinat titik. data rekaman gravimetri, meliputi: bacaan gravimetri, ii. waktu pembacaan, dan iii. nilai standar deviasi bacaan. sketsa titik ukur. keterangan lokasi kenampakan menonjol lokasi pengukuran. catatan selama pengukuran. pemrosesan data hasil survei., tahapan pemrosesan data: melakukan koreksi pasang surut bumi. ii, ' melakukan koreksi drift harian, iii. melakukan identifikasi jika terdapat kesalahan, maka data tersebut tidak dipakai. iv. melakukan pengolahan data gnis, menghitung nilai gayaberat observasi. vi, menghitung nilai anomali gayaberat. vii. menghitung statistik pengolahan untuk menentukan kualitas data gaya berat. kontrol kualitas peralatan terhubung dengan power selama jam terakhir. gravimetri telah dilakukan prosedur penstabilan. lokasi pengukuran stabil. memenuhi spesifikasi data gayaberat yang dihasilkan seperti terlihat pada tabel datum yang digunakan adalah segi. penamaan titik pengukuran gnis dan gravimetri sama. dasar hasil survei gayaberat terrestris dasar yang dihasilkan dari survei gayaberat terrestrisprosedur standar survei gayaberat airborneairborne dengan menggunakan wahana pesawatpilar gayaberat utama yang selanjutnya disingkat gbu adalah jaring kontrol gayaberat nasional orde dimana nilai gayaberat diukur secara, airborne gravimetri adalah relatif gravimetri yang digunakan wahana pesawat. anomali gayaberat adalah perbedaan antara nilai gayaberat observasi dengan nilai gayaberat yang diprediksi oleh model (gayaberat normal)reference measurement adalah pengukuran nilai gayaberat pada saat pesawat dalam posisi tidak terbang dan posisi pesawat terletak dalam tempat parkir pesawat. tujuan pengukuran ini adalah untuk mengukur nilai gayaberat acuan pada saat sebelum terbang dan sesudah terbang. sistem referensi geospasial indonesia yang selanjutnya disebuuntuk melaksanakan survei gayaberat airborne adalah sebagaimana terlihat tabel tabel spesifikasi peralatan survei gayaberat airborne aman semana spesifikasi teknis peralatan airborne memiliki resolusi hingga gal, gravimetri drift harian gal atau per bulan gal, dan interval perekaman hingga detik. relative memiliki prinsip kerja pegas,jenis spesifikasi teknis pel oman onta, ignis receiver\| tipe receiver geodetik dua frekuensi yang dapat menerima sinyal: gps glass galileo oss berdoa bas terdaftar igs: dan mampu melakukan perekaman data dengan interval hingga detik. pelaksanaan survei gayaberat airborne umum survei gayaberat airborne dilakukan dengan menggunakan gravimetri khusus tipe airborne. penentuan posisi dilakukan dengan menggunakan peralatan gnis receiver tipe geodetik untuk yang base dan geodetik modular sebagai rover yang ditempatkan pesawatmetode pengukuran yang digunakan adalah metode relatif dengan acuan jgn orde yang berupa gbu. perencanaan survei penentuan lokasi survei oleh penanggung jawab survei. perencanaan jalur terbang dilaksanakan dengan ketentuan jalur utama mengarah dari utara selatan atau selatan utara dengan interval km. jalur cross mengarah dari timur barat atau barat timur dengan interval jalur utama. tim survei melakukan persiapan teknis dan administrasi dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. pelaksanaan survei melakukan pengujian peralatan berupa ground test gravimetri airborne dan test gnis base dan rover. instalasi peralatan dalam pesawat dilaksanakan dengan standar yang telah ditentukan. melakukan prosedur penstabilan gravimetri airborne. melakukan uji terbang dengan pihak terkait, mengukur offset antara antena gnis pesawat center figure gravimetri, dan ii, center figure gravimetri permukaan tanah. melakukan pengukuran gayaberat terrestris relatif untuk mengikatkan nilai gayaberat dari pilar gbu apron pesawat. pengukuran gravimetri airborne dilaksanakan dengan standar berikut: melakukan reference measurement sebelum survei (takeoff). ii. melakukan perekaman data selama survei. iii, perekaman data dilakukan dengan interval detik. iv. melakukan reference measurement setelah pesawat mendarat. pengukuran dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan air traffic. pengamatan gnis base: (menggunakan stasiun core ataupun mendirikan peralatan gnis geodetik atas pilar jaring kontrol geodesi. ii. jarak antara gnis base dengan jalur terbang maksimal km. iii, pengamatan gnis menit sebelum take off sampai menit setelah landing. iv. pengamatan dilaksanakan dengan memperhatikan keterbukaan area dari kanopi. pengamatan gnis rover pesawat: rover dinyalakan menit sebelum take off sampai menit setelah landing, ii. pengamatan gnis dengan interval detik. jl) pencatatan selama survei buku ukur: hari dan tanggal akuisisi ii. waktu mulai, manuver pesawat, dan selesai survei, iii. nama dan identitas titik ukur, iv. operator gravimetri dan pencatat: nama jalur pengukuran, vi, nilai offset gnis pesawat gravimetri airborne: dan vii, kejadian penting lain saat survei seperti turbulence. pemrosesan data hasil survei pemrosesan data hasil survei dilakukan secara harian, pemrosesan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak. tahapan pemrosesan data gayaberat: mengunduh data, hi. melakukan pengolahan data gnis, iii. melakukan identifikasi jika terdapat kesalahan, maka data tersebut tidak dipakai: iv. melakukan koreksi drift harian, menghitung nilai anomali gayaberat observasi, dan vi. menghitung statistik pengolahan untuk menentukan kualitas data gayabcrat. kontrol kualitas telah dilakukan prosedur penstabilan gravimetri sebelum melakukan survei. data gnis pada base dan rover menggunakan perekaman interval detik. terdapat data pengukuran gnis selama pengukuran gayaberat. pada hasil pengolahan gnis tidak terdapat bad solution dalam jalur. memenuhi spesifikasi data gayaberat yang dihasilkan seperti terlihat pada tabel dasar hasil survei gayaberat airborne dasar yang dihasilkan dari survei gayaberat airborne berupa data gayaberat dengan spesifikasi teknis sebagaimana ditunjukkan pada tabel tabel ketentuan: dan gayaberat rise anomali gayaberat observasi dengan model mili gal. prosedur standar survei pengukuran sipat datarpengukuran sipat datarjaring kontrol vertikal menggunakan metode sipat datar. istilah dan definisivertikal nasional yang selanjutnya disingkat jkn merupakan sebaran tkg yang telah memiliki nilai tinggi orthometrikkelas adalah atribut yang menunjukkan ketelitian internal (internal accuracy) jaring sebagai fungsi metode dan alat pengukuran desain jaring, dan metode hitungan. kelas dinilai melalui analisis ketelitian hasil proses perataan terkendala minimal, kedekatan (kesesuaian) data ukuran terhadap jaring kontrol yang digunakan untuk ikatan dan ketelitian proses transformasi datum. slag adalah jalur pengukuran antara dua titik berdiri rambu ukur dengan sekali berdiri instrumen. seksi adalah jalur pengukuran antara dua titik kontrol geodesi tkg) atau bench mark bm) yang berurutan, satu seksi pada umumnya terdiri atas beberapa slag. kring adalah jalur pengukuran yang membentuk rangkaian tertutup (berawal dan berakhir pada titik kontrol vertikal yang sama). perataan terkendala minimal f(minimasebanyak minimal yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian. dalam hal penentuan tinggi, jumlah kendala minimal sama dengan satu. perataan terkendala penuh fulmelebihi jumlah minimal yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian. peralatan dalam menentukan peralatan perlu ditentukan terlebih dahulu kelas jkn yang ingin dituju. kelas jkn ditentukan oleh faktor desain jaringan, pelaksanaan pengukuran, peralatan yang digunakan, teknik reduksi, dan hasil hitung perataan terkendala minimal, penempatan kelas jkn pada akhirnya didasarkan pada hasil hitung perataan jaring terkendala minimal. kriteria untuk penempatan kelas adalah besarnya kesalahan maksimal dengan harga sebagai berikut. tabel penentangan kelas orde jkn ditentukan oleh ketelitian tinggi titik hasil perataan jaring terkendala penuh terkait dengan faktor faktor kelas pengukuran, orde titik kontrol pengikat, ketelitian antar, datum transformasi, besar perbedaan antara tinggi baru dengan tinggi titik kontrol pada pertemuan jaring lama dan baru. orde menunjukkan ketepatan pengukuran terhadap titik kontrol pengikat. penetapan orde suatu jaring baru dilakukan dengan membandingkan ketelitian (lo) hasil perataan jaring terkendala penuh dengan standar kesalahan maksimal yang diperkenankan, sebagai terlihat dalam tabel tabel hubungan kelas dengan orde tabel penentangan orde standar peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan kelasnya dapat dilihat pada tabel tabel spesifikasi peralatan kelas spesifikasi teknis laa il. alat ukur sipat datar: sipat datar tipe tetap (spirit), dengan deviasi standar maksimal mm km, sensitivitas nio pendapat datar dilengkapi dengan ema mikrometer plan paralel,),per seratus dan alat ukur gaya berat (gravimetri), menggunakan rambu incar tanpa lipatan, dengan interval skala rambu mm, atau incar kode batang (barcode), untuk sipat datar digital, dilengkapi dengan nio rambucc.ema:cjm, memiliki gerakan bebas komentator maksimal dilengkapi dengan mikrometer plan paralel, sensitivitas nio kotak terendah menggunakan rambu incar tanpa lipatan, dengan interval skala rambu dilengkapi dengan nio rambu, atau incar kode batang untuk emak sipat datar digital,alat ukur sipat datar yang digunakan adalah tipe tetap atau tipe otomatis dengan deviasi standar maksimal mm km, menggunakan rambu kayu atau teleskopik, dengan interval skala rambupelaksanaan survei pengukuran sipat datar terdapat dua standar pada pelaksanaan pengukuran sipat datar meliputi standar pengujian alat dan standar metode pengukuran. pengujian alat pengujian alat dimaksudkan untuk mengetahui kondisi alat yang akan dipakai. spesifikasi dalam pengujian alat yang mencakup pengujian alat ukur sipat datar, rambu dan nio dapat dilihat pada tabel tabel pengujian alat tae er, simpangan spirit baku maks uji auto sistem setting cek kombinasi hari hari hari diperlukan atau "'atau\| atau kesalahan pada atau mm) atau pada foliasi jarak pada jarak maksimal jarak pada pada 80m jarak jarak uji benang opsional kamera kalibrasi sebelum pengukuran dilakukan setiap opsional rambu dan setiap bulan sekali tahun nan nio besar termometer metode pengukuran metode untuk melakukan pengukuran sipat datar menyesuaikan dengan kelas yang ingin diperoleh sebagaimana terlihat pada tabel tabel metode pengukuran gang laadanddanmwr.wr yang setingkat penelitiannyapmidj) atau dengan dua kedudukan alat (double stand) atau double stand:kontrol kualitas data ukuran pergi dan pulang memiliki kesalahan penutup tinggi yang sesuai dengan kelasnya seperti tercantum pada tabel raw data harus disertai dengan metadata. dasar hasil pengukuran sipat datar dasar hasil pengukuran sipat datar berupa beda tinggi antara pilar jaring kontrol geodesi. ketelitian hasil pengukuran beda tinggi jaring kontrol geodesi dapat dilihat dari kesalahan penutup hasil ukuran pergi pulang dalam seksi, satu jalur pengukuran, kring, deviasi standar hasil perataan jaring terkendala minimal, dan deviasi standar hasil perataan jaring terkendala penuh. penentangan kelas pengukuran berdasarkan pada batas maksimal kesalahan penutup pergi pulang dapat dilihat tabel tabel standar kesalahan penutup pergi pulang kelas toleransi per toleransi per toleransi per kelas toleransi per toleransi per toleransi per pengukuran seksi (mm km) jalur (mm km) kring (mm km) see keterangan: standar kesalahan maksimal setelah perataan jaring, baik dengan perataan terkendala minimal ataupun perataan terkendala penuh dapat dilihat pada tabel tabel standar kesalahan tinggi ser dn. \|. \|. keterangan: adalah panjang jalur pengukuran dalam adalah standar kesalahan hasil perataan jaring terkendala minimum adalah standar kesalahan hasil perataan jaring terkendala penuh. standar prosedur pengamatan pasang surutpasang surupengamatan pasang surut. istilah dan definisi pasang surut yang selanjutnya disingkat past adalah naik turunnya permukaan laut secara periodik akibat interaksi gaya gravitasi antara bumi dan benda benda langit terutama bulan dan matahari. stasiun past adalah tempat pengamatan past dilakukan. pengamatan past adalah sebuah kegiatan untuk mencatat atau merekam data past yang dilakukan dengan interval waktu dan periode pengamatan tertentu. data past adalah data tinggi muka air laut beserta waktu pengamatannya, interval pengamatan past adalah selang waktu pencatatan atau perekaman data past. titik ikat past yang selanjutnya disingkat tip atau bench mark bm) adalah suatu konstruksi yang permanen dan stabil yang dilengkapi dengan sebuah titik tanda ketinggian sebagai monuments ketinggian datum past yang diukur. pengikatan tip adalah kegiatan mengikatkan tinggi datum past yang diperoleh dari hasil pengamatan past melalui pengukuran sipat datar pada suatu titik ikat past sehingga titik ikat past tersebut memiliki tinggi terhadap datum pastpengamatan past permanen adalah pengamatan past yang dilakukan secara kontinu atau dengan periode pengamatan lebih dari satu tahun secara terus menerus. pengamatan past temporer adalah pengamatan past yang dilakukan dengan periode kurang dari satu tahun. sistem referensi geospasial indonesia segi), peralatan pengamatan pasang surut dapat dilakukan dengan menggunakan palem past (tide staff) dengan ketelitian bacaan minimal (satu) cm. peralatan perekam past otomatis (automatic water level recorder), dengan ketelitian bacaan minimal dan terikat pada palem past (tide staff) sebagai kalibrasi bacaan. spesifikasi teknis peralatan utama yang digunakan untuk melaksanakan pengamatan past adalah sebagaimana terlihat tabel tabel spesifikasi peralatan pengamatan past palem past tide berupa mistar yang memiliki staff) skala panjang untuk mengetahui tinggi permukaan laut dari nol palem, dan memiliki skala yang tepat dan mudah dibaca dengan satuan terkecil maksimal cm. perekam past ketelitian alat minimal cm, otomatis tipe dan tekanan interval bacaan minimal menit. perekam past terdiri atas pelampung, otomatis tipe pemberat, kabel tali pelampung penghubung dan perekam data, ketelitian alat minimal cm, dan . interval bacaan minimal perekam past terdiri atas sensor otomatis tipe akustik transduser, kabel, dan akustik perekam data. ketelitian alat minimal cm, dan interval bacaan minimal menit, perekam past terdiri atas antena radar, unit otomatis tipe radar utama, kabel, dan perekam data, ketelitian alat minimal cm, dan interval bacaan minimal menit, pelaksanaan pengamatan pasang surut ketentuan pengamatan past adalah sebagai berikut. berdasarkan sifatnya pengamatan pasang surut terdiri atas dua macam yaitu: pengamatan pasang surut temporer pengamatan pasang surut temporer adalah pengamatan data pasang surut yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan standar minimal pengamatan untuk keperluan tertentu. pengamatan past temporer terdiri atas pengamatan selama minimal jam dengan interval waktu pengamatan maksimal (satu) jam dengan menggunakan stasiun past temporer yang ditujukan bukan untuk menentukan datum vertikal laut dan konstanta past (misalnya untuk mengkalibrasi model past), serta pengamatan 11a past dilakukan lokasi yang telah diketahui satunya, pengamatan selama minimal hari atau siantan siantan jam menit) dengan interval waktu pengamatan maksimal (satu) jam menggunakan stasiun past temporer yang ditujukan untuk perhitungan konstanta past, penentuan muka laut rata rata dan muka urutan laut, serta untuk keperluan rekayasa wilayah pesisir dan laut. pengamatan past temporer ini dapat digunakan untuk menentukan datum pasang surut dengan tingkat ketelitian yang memadai untuk keperluan praktis. pengamatan pasang surut kontinu pengamatan pasang surut kontinu adalah pengamatan pasang surut yang dilakukan secara terus menerus tanpa batasan waktu untuk berbagai macam keperluan, diantaranya penetapan datum past untuk referensi vertikal dan sistem peringatan dini tsunami. pengamatan pasang surut ini menggunakan stasiun pasang surut permanen dengan ketentuan sebagai berikut, setiap hasil pengamatan past baik secara temporer maupun kontinu harus terikat pada sebuah tip atau lebih. tip dapat berupa jaring kontrol geodesi atau pin yang ditanam pada konstruksi yang stabil. pengikatan tip dilakukan dengan melakukan pengukuran beda tinggi terhadap palem past menggunakan sipat datar. pengamatan gnis pada tip dilakukan untuk mendapatkan nilai koordinat horizontal dan vertikal, pemrosesan data past hasil pengamatan ketentuan pemrosesan raw data past menjadi dasar adalah sebagai berikut raw data yang tersimpan data longer diunduh menggunakan suatu media tertentu, pembersihan data (data cleaning) terhadap raw data dari outer dan spike sehingga dihasilkan data yang tagfilter. data past hasil pengamatan mengacu pada zero tide level ztl) berupa kedudukan nol palem. beda tinggi antara ztl terhadap tip harus diukur secara periodik. dalam hal terjadi perubahan kedudukan nol palem, maka dilakukan penyesuaian ztl dengan cara shifting atau pemberian nilai offset terhadap data past hasil pengamatan sehingga data past tetap mengacu pada ztl yang sama. besaran shifting atau nilai offset ditentukan berdasarkan beda tinggi antara kedudukan palem sebelum dan sesudah mengalami perubahan. konversi data dalam format ascii. kontrol kualitas data pasang surut yang terekam oleh sensor harus sesuai dengan nilai bacaan pada palem past atau referensi bacaan tertentu. jika menggunakan multisensor, maka nilai bacaan keseluruhan sensor harus sesuai dengan nilai bacaan pada palem past atau referensi bacaan tertentu. tidak terdapat data spike maupun outer, memenuhi spesifikasi teknis seperti tercantum pada tabel dasar hasil pengamatan past dasar yang dihasilkan dari pengamatan pasang surut berupa data past dengan spesifikasi teknis sebagaimana ditunjukkan pada tabel tabel spesifikasi data hasil pengamatan past sistem referensi: segi naamnartasinaram tinggi muka air laut data waktu pengamatan sesaat sensor mengacu pada utc universal (automatic water level coordinated time) dalam format recorder) dd mm yyyy hh:mm, dimana: tanggal bulan yyyy tahun jam menit data ketinggian muka air laut sesaat dalam cm, interval waktu perekaman menit: dan data disimpan dengan format ascii. tinggi muka air laut dalam formulir keeping kontrol sesaat palem past bacaan, dan (tide staff) memuat informasi waktu pencatatan (tanggal bulan tahun jam: menit), serta kondisi perairan saat pencatatan (tenang berombak sedang badai). standar prosedur pengumpulan data geospasial dasar untuk peta dasar standar prosedur survei udara menggunakan kamera udametrikmetrikaerial triangulation yang selanjutnya disingkat adalah proses untuk menentukan posisi dan orientasi setiap foto udara pada sebuah seri foto udara,, boresight misalignment adalah perbedaan sudut antara salib sumbu sensor dan imu,standar peralatan spesifikasi teknismetrik sistem kamera sistem terintegrasi yang terdiri dari: udara metrik kamera udara metrik yaitu kamera yang panjang fokus dan orientasi interiornya diketahui dengan tepat atau dapat ditentukan melalui kalibrasi, untuk menjamin foto udara yang dihasilkan memiliki ketelitian yang tinggi: gnis receiver untuk mengukur posisi kamera, imu untuk mengukur orientasi (attitude) kamera, dudukan kamera, dan peralatan navigasi bagi pilot serta operator alat. gnis receiver perangkat penerima sinyalmengolah data mentah foto udara, udara airborne gnis, dan imu menjadi produk akhir foto udara. pesawat udara pesawat udara yang memiliki segi),sd, ii. pertambahan muka (forward overlap): hi, pertambahan samping (side overlap): iv. tinggi terbang, dan pengaturan kamera udaramenggunakan kamera udara metrik arm dilaksanakan apabila sistem kamera udara dipasang ulang pesawat udara. kalibrasi boresight dan lever arm dilaksanakan sesuai dengan dengan prosedurd\|) foto udara diberi penomoran yang unik dan mudah diidentifikasi.,il) survei udara dilaksanakan dengan menggunakan airborne gnis dan imujl)pengolahan data foto udara dilakukan menggunakan metode aerial triangulation at) dengan melakukan pengamatan tie point pada overlap antar foto udara. dapat menggunakan salah satu dari metode berikut: menggunakan gcp dan eo, atau ii. menggunakan tanpa gcp. tie point dan gcp (bila digunakan) diamati foto udara untuk dan menghasilkan ketelitian yang akurat agar produk akhir foto udara sesuai spesifikasi teknis dasar, d\|) produk akhir foto udara berupa stereo model dan atau citra tegak resolusi tinggi dari foto udara (orthophotodasar hasil survei udara menggunakan kamera udara metrik keluaran utama berupa: koordinat gcp dari hasil pengamatan gnis (apabila digunakan), koordinat icp dari hasil pengamatan gnis, stereo model dari foto udara, dan d\|) citra tegak resolusi tinggi dari foto udara ground orthophoto, dan atau ii. true orthophoto.kamera udanonmetrik pada wahana udara nirawaknonnonmetrik direkomendasikan untuk area pengumpulan data dengan luas kecilense image matching yang selanjutnya disingkat dim adalah teknik ekstraksi point cloud menggunakan foto udara yang saling bertampalan dengan mencocokkan piksel yang sama pada foto yang berbeda.control station yang selanjutnya disingkat gcs adalah sistem yang berfungsi sebagai alat pengendali pesawat nirnonmetrik sistem kamera sistem terintegrasi yang terdiri udara nonmetrik dari: kamera nonmetrik yaitu kamera yang orientasi interiornya tidak diketahui sama sekali atau hanya diketahui sebagian dan sering kali tidak stabil: gnis receiver untuk mengukur posisi kamera, dudukan kamera, dan peralatan navigasi bagi pilot serta operator alat. opsional: inertial measurement unit imu). \|\|mengolah data mentah foto udara, udara airborne gnis, dan imu (opsional) menjadi produk akhir foto udara. pesawat udara pesawat udara yang memiliki nirawak kemampuan untuk mengangkut dan mengoperasikan seluruh sistem kamera udara non metrik serta dilengkapi dengan gcs sebagai alat komunikasi pesawat udara dan pilot darat. pesawat udara nirawak memiliki izin penggunaan sebagai wahana survei udara. pelaksanaan survei udara menggunakan kamera udara nonmetrikpenggunaan sistem referensi koordinat, iii. spesifikasi teknis:round sampling distance gsd) pertambahan muka (forward overlap iii. pertambahan samping (side overlap) iv. tinggi terbang pengaturan kamera udara, airborne gnis dan imu (opsional), serta lainnya penyediaan titik kontrol tanah gcp wajibpelaksanaan survei udara. kalibrasi lever arm dilaksanakan apabila sistem kamera udara dipasang ulang pesawat udara. apabila menggunakan i mu (opsional):boresight dan lever arm dilaksanakan sesuai dengan dengan spesifikasifoto udara diberi penomoran yang unik dan mudah diidentifikasi. fitur autofocus pada kamera udara non metrik dimatikan dan panjang fokus pada lensa dikunci, serta fitur lainnya disesuaikan agar mendapat foto udara yang tajam,. il)ji) survei udara dilaksanakan dengan menggunakan airborne gnis dan imu (opsional)hasil survei. pengolahan data foto udara dilakukan menggunakan metode structure from motion dan dense image matching dim). merekonstruksi posisi dan orientasi kamera udara (camera pose). dim menghasilkan dense point cloud foto udara. d\|) produk akhir foto udara berupa citra tegak resolusi tinggi dari foto udara non metrik (orthophota.kamera nonmetrik. dasar sebagai hasil dari survei udara menggunakan kamera udara nonmetrik berupa: koordinat icp dan gcp dari hasil pengamatan gnis, stereo model dari foto udara nonmetrik, dan citra tegak resolusi tinggi dari foto udara: ground orthophoto, dan atau ii true orthophoto. spesifikasi dasar yang dipersyaratkan untuk masing masing keluaran. prosedur standar survei udarasensor liarsensor liarliar,intensity image adalah proyeksi point cloud liar (data vektor) menjadi data raster berdasarkan intensitas pantulan. lever arm adalah perbedaan posisi antar tisensor liar namun sein aman sistem liar sistem terintegrasi yang terdiri dari: sensor liargnis receiver untuk mengukur posisi kamera, imu, dudukan sensor, dan peralatan navigasi bagi pilot serta operator alat. i. perangkat lunak perangkat lunak yang mampu pengolah data mengolah data mentah liar, liar airborne gnis, dan imu menjadi produk akhir point cloud, intensity image, dtm, dan dsm. pesawat udara pesawat udara yang memiliki awak,,point density, ii. point spacing, iii. tinggi terbang, dan iv. pengaturan sensor liarobjek yang digunakan sebagai gcp merupakan objek suatukalibrasi boresight dilaksanakan apabila sistem liar dipasang ulang pesawat udara danfuntuk mendapatkan nilai kalibrasi yang presisi. survei udara dilaksanakan pada kondisi cuaca yang baik untuk menghindari pantulan liar pada awan. survei udaraudarapesifikasi teknis dasar,pesifikasi teknis dasar,sesuai dengan informasi semantik point tersebut. d\|) proses klasifikasi minimal menghasilkan point cloud yang terdiri dari kelas ground, non ground, dan low point (noise). kelas kelas yang lain dapat digunakan sesuai kebutuhan. pembentukan intensity image dilakukan dengan pasteurisasi nilai intensitas pada point cloud liar. pembentukan model ketinggian meliputi digital terrain model dtm) dan digital surface model dsm). dtm dibentuk dari kelas ground dan dilakukan hydro flattening yaitu meratakan area permukaan air. dsm dibentuk dari kelas ground dan non ground (atau kelas lain yang diklasifikasi lebih lanjut dari non ground) ketelitian liar dihitung menggunakan icp pada point cloudsensor liar. keluaran utama berupa: koordinat gcp dari hasil pengukuran gnis (apabila digunakan) koordinat icp dari hasil pengukuran gnis data ketinggian dari liar point cloud citra tegak resolusi tinggi dari liar intensity image digital surface model dsm) digital terrain model dtm)sensor radar ruang lingkup dokumen standar ini mengatur standar prosedur pengumpulan dasar menggunakan sensor radar dengan metode interferometry interferometri synthetic aperture radar atau besar), menggunakan pesawat berawak dengan sistem high power dan high bandwidth untuk menghasilkan data yang seragam dan homogen serta citra radar yang bebas awan. akuisisi data besar ini sangat efektif dan efisien diterapkan untuk cakupan area yang sangat luas hektar atau lebih). dokumen standar ini memuat pengaturan tentang standar peralatan, pengumpulan dasar, dan hasilistilah dan definisi airborne interferometri synthetic aperture radar yang selanjutnya disingkat airborne besar adalah teknik untuk menghasilkan data ketinggian permukaan bumi dari dua atau lebih data synthetic aperture radar sar) yang direkam dari wahana udara dengan posisi yang sedikit berbeda, dengan menggunakan menggunakan perbedaan fase gelombang dari data sar tersebut. corner reflector adalah alat yang terdiri dari dua atau lebih bidang yang saling bersinggungan secara tegak lurus sehingga dapat memantulkan gelombang radar dengan kuat sumber pengirimnya, yang dipasang pada titik tanah yang diketahui koordinatnya untuk digunakan sebagai acuan dalam pengolahan data radar atau sebagai titik uji dalam mengevaluasi ketelitian geometris citra radar yang dihasilkan(ual look reflector adalah corner reflector yang dapat menerima dan memantulkan gelombang radar dari dua arah yang berlawanan. ground control point yang selanjutnya disingkat denganradar, geographic information system yang selanjutnya disingkat gis adalah sekumpulan perangkat keras komputer, perangkat lunak, data spasial dan personel yang dikelola untuk melakukan penggambaran, penyimpanan, pemutakhiran, analisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang memiliki referensi secara geografis atau spasial. sistem ini biasanya digunakan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan, pemecahan masalah, atau menjawab pertanyaan secara geografis atau spasialsampling distance yang selanjutnya disingkat gsd adalah nilai ukuran piksel sensor radar yang sudah terproteksi permukaan tanah.ogsheet adalah kertas kerja dengan format tertentu yang biasanya digunakan untuk mencatat lapangan pada saat melakukan pengamatan atau survei. orthorectified radar imagery yang selanjutnya disingkat ori adalah citra hitam putih yang menunjukkan intensitas radar yang dipantulkan oleh objek permukaan bumi yang kesalahan geometrisnya sudah diperbaiki sehingga memiliki proyeksi ortogonal. precise point positioning yang selanjutnya disingkat ppp adalah metode penentuan posisi yang dihitung secara teliti berdasarkan hasil pengamatan sebuah gnis at. receiver dengan memberikan koreksi yang akurat terhadap kesalahan orbit gnis dan kesalahan jam. synthetic aperture radar yang selanjutnya disingkat sar adalah sistem penginderaan jauh aktif menggunakan gelombang radar yang menggunakan pergerakan sensor untuk membuat antena sintetis yang panjang untuk meningkatkan resolusi spasial citra yang dihasilkan. second look lines adalah jalur terbang pada sisi yang berlawanan yang bertujuan untuk menghasilkan tambahan data radar untuk satu area perekaman. side overlap atau pertambahan samping adalah cakupan yang sama yang didapatkan dari dua jalur terbang perekaman data radar yang berdampingan (dinyatakan dalam single look reflector adalah corner reflector yang hanya dapat menerima dan memantulkan gelombang radar dari satu arah. standar peralatan spesifikasi teknis peralatan utama yang digunakan dalam survei udara airborne besar adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel tabel spesifikasi teknis peralatan survei udara menggunakan sensor radar sensor dan antena bandwidth mhz sar across track untuk skala antennae separated panjang antena interferometri untuk skala baseline) konstruksi dibuat dari material logam yang tahan lama dan stabil, dipasang pada wahana pesawat. perangkat lunak mendukung untuk perencanaan jalur perencanaan jalur terbang terbang akuisisi. jam pesawat aircraft) pressured, high altitude capabilities, single twin engine. gnis receiver tipe geodetik, minimal menggunakan dual frequency receiver, mampu melakukan pengamatan beberapa satelit navigasi. perangkat lunak memiliki kemampuan: pengolahan data mengkalibrasi data, mengolah data gnis dan imu, mengolah citra radar secara otomatis, membuat dsm secara otomatis: mengkonversi dsm: menjadi dtm secara otomatis, mengolah dan membuat ori: dan membuat mosaik oriegi,, kelengkapan kuantitas, ii. penggunaan sistem referensi koordinat, iii.dan persiapan survei peralatan yang digunakan pada tahap perencanaan survei udara airborne besar adalah sebagai berikut: perangkat lunak software) perencanaan jalur terbang, yang memiliki kemampuan untuk membuat rencana jalur terbang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi sensor radar yang digunakan. perangkat lunak gis yang memiliki kemampuan untuk menyajikan secara visual jalur jalur terbang yang yang direncanakan. perangkat lunak gis yang memiliki kemampuan untuk merencanakan dan menyajikan secara visual gcp berdasarkan rencana jalur terbang planned flight lines). pekerjaan kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan akuisisi data airborne besar dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel pekerjaan kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan akuisisi data airborne besar esa peourtoyan pekerjaan proses persyaratan administrasi dan joran jetmantre tahapan deskripsi pekerjaan enam paparan ata nata, membuat gcp dirancang pada rencana perpotongan antara jalur distribusi titik terbang utama (primary kontrol yang night lines) dan jalur terdiri dari terbang pengikat (tie lines). titik kontrol icp dirancang area tanah gcp) terbuka funobstructed dan titik uji areas), dapat berupa pilar independen dilengkapi dengan remark icp) atau objek yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk keperluan post marking. membuat rencana jalur terbang rencana jalur right plan) disiapkan terbang (flight dengan menggunakan dem plan) akuisisi dengan resolusi atau airborne besar lebih baik, sebagai referensi. rencana jalur terbang (light plan) dibuat dengan meng overlay area interest ao) dan topografi. jarak antar jalur terbang dan overlap dirancang lebih rapat area dengan kemiringan topografi tinggi (high terrain relief), sedangkan pada area datar dan terbuka (low terrain relief), jarak antarjalur terbang dan overlap dapat dirancang lebih renggang. tahapan deskripsi pekerjaan oman paparan jalur terbang tambahan (secondary look lines) dapat digunakan area pegunungan untuk mengurangi efek bayangan (shadow) dan distorsi radar lainnya. side overlap ground sampling distance gsd) cm. tinggi terbang diperhitungkan untuk mendapatkan nilai gsd didasarkan pada parameter parameter sistem synthetic aperture radar sar), pulse repetition frequency prf), dan kecepatan pesawat. pengukuran titik kontrol tanah gcp). pengukuran gcp meliputi: penentuan posisi gcp dilakukan dengan metode gnis static relative positioning yang terikat pada jaring kontrol geodesi, baik core maupun jaring kontrol geodesi lainnya, atau menggunakan metode ppp. dalam hal digunakan metode ppp, maka dilakukan koreksi dari current epoch epoch sebagaimana didefinisikan dalam segi. perangkat lunak (software) pengolahan data gnis yang memiliki kemampuan mengolah data gnis untuk menghasilkan data koordinat dengan tingkat ketelitian dan akurasi yang dibutuhkan, dan handheld gnis untuk identifikasi calon lokasi gcp. pekerjaan kegiatan yang dilakukan pada tahap pengukuran titik kontrol tanah akuisisi data airborne besar dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel kegiatan yang dilakukan pada tahap pengukuran gcp pada pelaksanaan survei udara airborne besar ana survei pendahuluan dilaksanakan melalui desktop untuk menentukan lokasi dan posisi titik kontrol yang direncanakan lapangan. posisi titik kontrol lapangan dapat digeser posisi lain yang lebih terbuka untuk mendapatkan visibilitas yang lebih baik dan mengurangi halangan pada pengukuran gnis, namun harus dipastikan bahwa pergeseran tersebut tidak mengubah konfigurasi distribusi titik kontrol. setiap gcp dipasang reflektor sudut corner reflector cr) yang terbuat dari aluminium, ditempatkan pada permukaan tanah, dan diberi pengaman berupa tiang pancang. ditempatkan area terbuka dan tidak terhalang dengan kemiringan derajat atau kurang serta diupayakan tidak ada halangan juga pada kemiringan lebih dari derajat atas cakrawala (horizon). single look reflector ditempatkan dengan orientasi menghadap arah dan tegak lurus jalur terbang pesawat. dual look reflector ditempatkan dengan orientasi tegak lurus jalur terbang, tetapi berlawanan arah sehingga terlihat secara visual dalam citra radar dari kedua arah tampilan. two kep maranaaah single look reflector ditempatkan saling membelakangi untuk membentuk reflektor tampilan ganda. waktu pengamatan gnis harus diyakinkan jaamamaittu sengatan stan coc pengukuran icp menggunakan metode dan spesifikasi yang sama dengan gcp. pengukuran dilakukan secara independen dan tidak digunakan diikutsertakan pada waktu proses pengolahan data besar. pengukuran gnis direkam dalam gnis fame pengukuran titik kontrol gnis harus diikatkan foam emetemtort perhitungan tinggi orthometrik menggunakan koreksi modulasi geoid dalam sistem referensi geospasial indonesia segi2013). pelaksanaan survei udara airborne besar. pelaksanaan survei udara airborne besar menggunakan wahana pesawat berawak meliputi tahapan kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan survei udara airborne besar soo te akuisisi data harus sesuai dengan rencana jalur terbang (flight plan) yang mencakup seluruh area interest ao!) dan blok pekerjaan, setelah akuisisi, verifikasi data harus dilakukan a flight harus dilakukan jika ada data hasil akuisisi yang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi lag akuisisi data dicatat dalam lembar log akuisisi data acquisition logsheet). sistem penomoran jalur terbang dibuat secara sistematis dan berurutan berdasarkan waktu akuisisi. spesifikasi hasil pekerjaan pada tahap akuisisi data airborne besar: a), side side (side overlap) 10w b). ground sampling distance gsd) cm. pengolahan data airborne besar pengolahan data airborne besar dilakukan sebagaimana diagram alir pada gambar bawah ini. sar processing insan processing ocean yaaa enam maga image op3 procmeng ha) gan abal maa naa dead ina bia mar gana tae anga desak campronaa pama mera motion camgessenan ora dena sang dome duta date racing yna tatancirg mara dsa gambar diagram alir pengolahan data sar dan sar interferometri sar besar) kegiatan yang dilakukan pada tahap pengolahan data besar menggunakan wahana pesawat berawak dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel pekerjaan kegiatan yang dilakukan pada tahap pengolahan data besar menggunakan wahana pesawat berawak kalibrasi data sar parameter kalibrasi terdiri dari: chip baseline system orientation (lever arms and attitude biases) system time delays radiometrik and phase corrections pengolahan data navigasi gnis dan ins pengolahan data sar pengolahan sar interferometri untuk membuat dsm dan melakukan proses orthorektifikasi citra sar titik kontrol tanah ground control point gcp) digunakan sebagai titik ikat dan kontrol vertikal dalam pembuatan dsm pembuatan dtm dari dsm editing data dsm (noise spike removal), resolusi dsm (post spacing: meter untuk skala resolusi dtm (post spacing) meter untuk skala pembuatan seamless mosaic ori dan koreksi radiometrik (colour balancing). resolusi seamless mosaic ore untuk skala dasar hasil survei udara menggunakan sensor radar. keluaran utama berupa: koordinat dan gcp dari hasil pengukuran gnis. citra tegak resolusi tinggi dari radar atau ori. dsm. dtm. spesifikasi dasar yang dipersyaratkan untuk masing masing keluaran. standar prosedur penyediaan citra satelit tegak resolusi tinggiari data citra sensor optis pada wahana angkasa. ruang lingkup pembahasan meliputi standar peralatan, pelaksanaan penyediaan cstatnyediaan citra satelit tegak resolusi tinggi agar hasil yang diperoleh memiliki kualitas yang seragam dan dapat dipertanggungjawabkan. penyediaan citra satelit tegak resolusi tinggi direkomendasikan untuk area pengumpulan data dengan luasan yang besar.asi istilah dan definisi area interest yang selanjutnya disingkat aoj adalah cakupan daerah yang akan dilakukan kegiatan. bundle adjustment adalah metode untuk menghubungkan secara langsung sistem koordinat citra sistem koordinat tanah tanpa melalui orientasi relatif dan absolut. citra satelit resolusi tinggi yang selanjutnya disingkat srt adalah citra satelit yang menggambarkan kondisi spasial sangat teliti dengan ketelitian resolusi spasial kurang dari (empat) meter. ground control point yang selanjutnya disingkat gcp adalah titik kontrol yang digunakan dalam proses pengolahan orthorektifikasi dan berfungsi sebagai referensi koordinat independent check point yang selanjutnya disingkat icp adalah titik kontrol yang tidak disertakan dalam proses orthorektifikasi, namun digunakan sebagai referensi untuk cek ketelitian dari data yang dihasilkan dalam pengolahan citra. incidence angle adalah sudut yang diukur dari arah sensor yang menghadap permukaan tanah terhadap garis vertikal normal,multispektral adalah citra yang dibuat dengan menggunakan sensor kanal jamak (lebih dari satu). orthorektifikasi adalah proses untuk memperbaiki kesalahan geometris pada data citra penginderaan jauh karena terdapat penginderaan yang bersifat proyeksi perspektif yang diakibatkan oleh karakter sensor, arah penginderaan, dan relief sehingga menjadi proyeksi ortogonal. pankromatik adalah data citra yang berasal dari seluruh spektrum gelombang tampak. rational polynomial coefficient yang selanjutnya disingkat rpc adalah parameter yang menggambarkan hubungan geometri antara citra dengan tanah (ground) yang memungkinkan pemrosesan citra tanpa memerlukan model fisik sensor, resolusi spasial adalah ukuran terkecil objek lapangan yang dapat direkam pada citra. skala besar adalah data geospasial dan informasi geospasial dengan skala atau lebih besar, sistem referensi geospasial indonesia yang selanjutnya disingkat segi adalah sistem referensitie point titik ikat adalah titik pada citra yang menggambarkan lokasi yang sama pada beberapa citra yang bertampalankebutuhan peralatan utama penyediaan citra satelit tegak resolusi tinggi gnis receiver perangkat penerima sinyal gn., perangkat lunak memiliki kemampuan mengolah pengolah data hasil data gnis untuk menghasilkan pengukuran gnis koordinat dengan level akurasi yang disyaratkan. perangkat lunak memiliki kemampuan multisensor memiliki kemampuan melakukan proses orthorektifikasi dan mosaik citra tegak resolusi tinggi pelaksanaan penyediaan cstat umum penentuan posisi dalam pengumpulan data geospasial: iv. format data, ketelitian geometris, dan vi. kecukupan metadata. pengadaan srt pengadaan srt untuk instansi pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan melalui instansi pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keantariksaan sesuai ketentuan peraturan perancang undangan. pengadaan srt untuk orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan usaha dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku masing masing pihak. srt hasil pengadaan paling rendah memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut: dilengkapi dengan parameter fisik sensor dan orbit atau model pendekatan (rpc), ii, data dalam bentuk bundle (pankromatik dan multispektral): iii. incidence angle per scene dan iv. liputan awan 20x per scene, catatan: dalam hal srt dengan incidence angle per scene tidak tersedia, penggunaan srt dengan incidence angle sampai dengan masih dimungkinkan apabila ketelitian citra satelit tegak resolusi tinggi yang dihasilkan tetap memenuhi standar ketelitian, misalnya untuk wilayah kecil (kurang dari km?) dengan topografi relatif datar penyediaan gcp. gcp diperlukan untuk proses orthorektifikasi. dapatgcp chip berupa,gcp diukur secara post marking. gcp dari hasil pengukuran gnis memperhatikan ketentuan berikutii. dilakukan dokumentasi pengukuran gdilengkapi deskripsi gcp yang berisi hasil pengolahan titik dan foto dokumentasi pengukuran. gcp chip dari hasil ekstraksi citra tegak resolusi tinggi yang tersedia, dan atau lainnya harus dilengkapi dengan metadata dan informasi ketelitian geometrisnya serta dilengkapi dengan deskripsi gcp, ortorektifikasi srt. orthorektifikasi srt dapat dilakukan menggunakan: rpc atau parameter fisik sensor dan orbit, gcp, dan dem, atau ii. rpc atau parameter fisik sensor dan orbit, serta dem tanpa gcp. dem yang digunakan adalah dtpermukaan tanah (citra ground ortho, atau ii. dssemua objek yang tampak pada citra (citra true ortho, ketelitian dan resolusi dem yang diperlukan untuk orthorektifikasi menggunakan gcp ditunjukkan pada tabel berikut tabel ketelitian dan resolusi dem untuk orthorektifikasi ketelitian incidence ketelitian resolusi cstat (mj angle ia) dem im) im) (derajat) men men tee meja catatan: karena ketelitian hasil orthorektifikasi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti luas area dan variasi topografi, tabel hanya merupakan gambaran umum hubungan antara ketelitian citra tegak hasil orthorektifikasi, incidence angle dan ketelitian dem yang digunakan. ketelitian citra tegak satelit resolusi tinggi dapat terpenuhi dengan menggunakan data dengan kriteria yang berbeda dari tabel jika terdapat srt yang bertampalan, harus menggunakan tie point. menghasilkan srt berwarna hasil fusi antara kanal pankromatik dan multispektral, dengan gsd sesuai dengan gsd kanal pankromatik dan warna sesuai dengan warna kanal multispektral, melakukan proses mosaik dengan mempertimbangkan data yang bebas awan dan atau memiliki waktu akuisisi terkini. penyediaan titik uji. titik uji icp).icp dari hasil pengukuran gnis memperhatikan ketentuan berikut: (ilakukan dokumentasi pengukuran i' dilengkapi deskripsi jcp yang berisi hasil pengolahan titik dan foto dokumentasi pengukuran, d\|) icp dari hasil ekstraksi citra tegak resolusi tinggi yang tersedia, dg, dan lainnya harus memiliki metadata dan diketahui ketelitian geometrisnya serta dilengkapi dengan deskripsi icp. dasar hasil penyediaan citra satelit tegak resolusi tinggi dasar yang dihasilkan berupa: koordinat icp, koordinat gcp dan atau gcp chip, dan cc) citra satelit tegak resolusi tinggi. spesifikasi dasar yang dipersyaratkan untuk masing masing keluaran. prosedur standar survei batimetri menggunakan echosounder ruang lingkup ruang lingkup standar survei batimetri menggunakan echosounder ini meliputi kegiatan pengukuran kedalaman, penentuan posisi titik perum, penentuan koreksi kedalaman, dan pemrosesan awal data hasil survei batimetri. acuan normatif international hydrographic organization standards for hydrographic surveys edition, istilah dan definisi survei batimetri adalah kegiatan untuk menentukan kedalaman permukaan dasar laut atau perairan atau benda benda atasnya terhadap permukaan laut menggunakan gelombang suara yang dipancarkan dari echosounder. singlebeam echosounder yang selanjutnya disingkat ses adalah alat pengukur kedalaman menggunakan pancaran gelombang suara tunggalmultibeam echosounder yang selanjutnya disingkat mes adalah alat pengukur kedalaman menggunakan gelombang suara dengan sudut pancar banyaksound velocity probe yang selanjutnya disingkat svp adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan gelombang suara perairan. motion reference unit yang selanjutnya disingkat mru adalah alat yang digunakan untuk membaca dan memberikan koreksi pergerakan kapal selama survei (pitch, roll, yaw atau have) gyro adalah alat yang digunakan untuk memberikan arah yang sebenarnya dari kapal (ketelitian heading berpengaruh terhadap ketelitian beam point) lajur survei adalah garis yang menggambarkan jalur lintas kapal dalam survei batimetri. lajur utama adalah lajur survei yang digunakan sebagai lajur utama dalam survei batimetri. lajur silang adalah lajur survei yang berfungsi sebagai alur cek silang dalam validasi data batimetri. referensi kedalaman adalah suatu permukaan yang ditetapkan secara permanen mengacu segi vertikalperalatan dan spesifikasi teknis peralatan dalam survei batimetri mes spesifikasi utama antara lain: frekuensi gelombang suara antara ping rate minimal mode operasional eguidistant dan eguiangle saath coverage minimal mempunyai modul backscatter peralatan spesifikasi teknis range kedalaman meter survei batimetri perairan dangkal. mengukur hingga kedalaman (minimal order la, atau lebih tinggi) sesuai dengan iho standards for hydrographic surveys edition, survei batimetri perairan dalam. untuk survei laut dalam, seperti survei landas kontinen, peralatan mes mampu mengukur hingga kedalaman (sesuai dengan order iho standards for hydrographic surveys edition, ses spesifikasi utama antara lain: frekuensi ganda (dual frequencies)\| antara ping rate minimal akurasi kedalaman ukuran sampai dengan ditambah dari kedalaman range kedalaman meter isp sarekat resolusi m s akurasi m s mru akurasi angguk (pitch) dan guling (roll) sedangkan sambungan (have) powo akurasi arah (heading) rms gnis akurasi horisontal mengacu iho receiver pelaksanaan survei batimetrivi, kecukupan metadata. survei pendahuluan survei pendahuluan dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan survei batimetri guna melakukan pengecekan kondisi perairan, gelombang, cuaca, ketersediaan kapal, basecampsurvei pendahuluan meliputi: pengumpulan informasi gelombang dan cuaca, ii. ' pengumpulan informasi terkait ketersediaan kapal, iii. pengumpulan informasi rencana lokasi stasiun pasang surut temporer, hal ini dilakukan bila tidak ada stasiun pasang surut permanen sekitar lokasi survei. perencanaan detail survei menyusun rencana lajur survei mengacu orde survei iho)\| sesuai tujuan dan ruang lingkup pekerjaan parameter yang diperhitungkan antara lain jenis echosounder ses atau mes), frekuensi echosounder, dan cakupan kedalaman. penyediaan titik kontrol titik kontrol ini digunakan sebagai berikut titik referensi horisontal maupun vertikal, b\|) verifikasi terhadap sistem penentuan posisi kapal, biasanya dipasang dekat stasiun pasang surut temporer. pemasangan stasiun pasang surut temporer pemasangan stasiun pasang surut temporer mengikuti prosedur pada prosedur standar pengamatan pasang surut dan dilakukan pengamatan selama survei berlangsung. pelaksanaan survei batimetri secara umum pelaksanaan survei batimetri menggunakan echosounder meliputi: verifikasi sistem penentuan posisi horisontal kapal, terhadap titik kontrol yang sudah dibangun: b\|) instalasi peralatan kapal, pengukuran offset untuk antena penentuan posisi, transduser, dan draft transduser, kalibrasi haluan kapal dan patch test untuk survei mes. pengukuran svp dilakukan untuk koreksi kecepatan gelombang suara media air, kalibrasi barcheck untuk survei ses, uji coba sistem atau sea trial: selama survei berlangsung dilakukan pengecekan kualitas data. bila ada data yang kurang baik, harus dilakukan survei ulang daerah tersebut: seluruh pelaksanaan survei dicatat dalam sebuah daily report atau log book, yang berisi minimal nama lajur perum, waktu akuisisi, nama file raw data, dan lain lain. pengolahan data tahapan pengolahan data secara umum adalah sebagai berikut penyimpanan raw data hasil survei, koreksi terhadap draft transduser, koreksi kecepatan gelombang suara (hasil svp atau barcheck), cleaning data kedalaman, koreksi kedalaman terhadap datum pasang surut atau referensi vertikal: dan pembentukan dtm. validasi nilai kedalaman perhitungan validasi dari nilai kedalaman, menggunakan rumus total vertical uncertainty tuj).jaz. ada pun koefisien dan dapat dilihat pada dokumen iho sp dasar hasil survei batimetri menggunakan echosounder dasar hasil survei batimetri menggunakan echosounder berupa data batimetri kedalaman. standar prosedur survei batimetriengan metode survei batimetri menggunakan sensor liar pada wahana udara meliputi acuan normatif, peralatan, pelaksanaan survei, dan dasar yang dihasilkan. pengumpulan dasar dengan metode survei batimetri menggunakan sensor liar pada wahana udara direkomendasikan untuk wilayah perairan dangkal (30m) serta tingkat kecerahan air tinggketelitian peta dasar yang merupakan sni revisi dari snitm wilayah laut adalah dtm yang merepresentasikan bentuk permukaan bumi dasar perairkbatimetrisistem liar sistem terintegrasi yang terdiri dari: batimetri sensor liar batimetriairborne gnis, imu, dudukan sensor, dan peralatan navigasi bagi pilot serta operator alat, perangkat penerima sinyal gn. mani tesla perangkat lunak perangkat lunak yang mampu perencanaan misi menghasilkan perencanaan misi dan dan jalur akuisisi jalur akuisisi survei liar batimetri (mission planning) perangkat lunak perangkat lunak yang mampu pengolah data liar mengolah data mentah liar batimetri batimetri, airborne gnis, dan menjadi produk akhir point cloud, intensity image, dtm, dan dsm pelaksanaan survei batimetri menggunakan sensor li, iv. format data, ketelitian geometris, dan vi, kecukupan metadata, survei pendahuluan survei pendahuluan dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan survei liar batimetri guna melakukan pengecekan kondisi perairan, gelombang, cuacapengecekan kualitas perairan dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan kejernihan perairan dengan menggunakan ecchi disk, pengamatan kekeruhan perairan dengan turbidimeter, dan atau pengamatan visual lokasi lokasi perairan yang akan disurvei. d\|) survei pendahuluan meliputi: pengumpulan informasi gelombang dan cuaca, dan ii. pengukuran kualitas perairan menggunakan ecchi disktandar hasil. parameter yang diperhitungkan meliputi: point density: ii. point spacing, iii. tinggi terbang, iv. pengaturan sensor liar batimetri, airborne gnis dan imu, serta lainnya. cross line (lajur silang) dapat dipertimbangkan dalam rangka melakukan uji kedalaman pada sebagian area survei. penyediaan titik kontrol tanah titik kontrol tanah gcp) dapat dipergunakan dalam hal terdapat sensor liar topografi dan liar batimetri secara terintegrasi (dual sensors). jumlah dan sebaran gcp dan titik kontrol kedalamangcp dapat direpresentasikan sebagai remark atau postcard. bentuk, bahan dan ukuran remark didesain agar dapat diidentifikasi dengan jelas point cloud atau intensity image. postcard hanya digunakan sebagai gcp vertikal, objek yang digunakan sebagai postcard merupakan objek yang memilikipelaksanaan survei batimetri menggunakan sensor liar kalibrasi boresight dilaksanakan apabila sistem liar batimetribatimetribatimetri untuk mendapatkan nilai kalibrasi yang presisi. survei dilaksanakan pada kondisi cuaca dan gelombang yang baik untuk menghindari pantulan liar batimetri pada awan, ombak, dan kondisi perairan yang sedang keruh. surveitandar hasil.tandar hasiltandar hasil.batimetri sesuai dengan informasi semantik point tersebut. proses klasifikasi (pengolahan waveform liar batimetri) minimal menghasilkan point cloud yang terdiri dari kelas ground, non ground, bathymetry point, bathymetry water surface, dan low point (noise). kelas kelas yang lain dapat digunakan sesuai kebutuhan. pembentukan model ketinggian meliputi dtm. dtm dibentuk dari kelas bathymetry point dengan menghilangkan low point (noise) dan meratakan area permukaan dasar laut. ketelitian liar batimetri dihitung menggunakan icp darat dan titik kedalaman laut. penyediaan titik uji titik uji terdiri dari: titik uji independen independent check point icp) darat, dan ii. titik uji kedalaman laut. titik uji independent check point icp) wajib digunakan untuk menguji kualitas geometris hasil pekerjaan.titik uji kedalaman laut diukur dan diolah menggunakan hasil akuisisi lajur silang pada wilayah yang bertampalan dengan lajur survei utama untuk menghasilkan ketelitian sesuai standar hasil. f . dasar hasil survei batimetri menggunakan sensor liar dasar hasil survei batimetri menggunakan sensor liar berupa: keluaran utama berupa: koordinat gcp dari hasil pengukuran gnis (apabila digunakan): koordinat icp dari hasil pengukuran gnis: data ketinggian kedalaman dari liar point cloud, citra tegak resolusi tinggi dari liar intensity image, dan dtm. spesifikasi dasar yang dipersyaratkan untuk masing masing keluaran. prosedur standar satellite derived bathymetry sdb)pemodelan batimetri berbasis citra penginderaan jauh multispektral satellite derived bathymetry sdb). ruang lingkup pembahasan meliputi pemanfaatan teknologi penginderaan jauh sensor optis dengan pendekatan model empiris, yaitu dengan mengkorelasikan data kedalaman air dan nilai radiasi band spektral pada citra satelit. selain itu, dalam standar ini diatur mengenai persyaratan peralatan, standar pelaksanaan pengumpulan dasar, dan hasil pekerjaanuntuk menghasilkan data model batimetri yang dapat klan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan. pengumpulan dasar menggunakan metode satellite derived bathymetry pada wahana air direkomendasikan untuk area pengumpulan data wilayah pantai dengan luas kecil menengah pada wilayah perairan jernih sebagai alternatif penyediaan data batimetri pada perairan dangkal sebagai sumber data peta dasar maupun survei reconnaissance, acuan normatifiho standards for hydrographic surveys oth edition, istilah dan definisidata raster adalah data geospasial berupa matriks dalam bentuk baris dan kolom (grid) yang menampilkan informasi dan dihasilkan dari penginderaan jauh. data training adalah bagian dataset untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma sdb, berupa data hasil pengukuran kedalaman laut. data testing adalah bagian dataset untuk menguji performa algoritma yang digunakan untuk sdb, berupa data hasil pengukuran kedalaman laut. standar peralatan dan sumber dataperalatan dan spesifikasi peralatan dan sumber sumber data data citra satelit data raster berupa gambar yang tegak resolusi dihasilkan dari kegiatan tinggi penginderaan permukaan bumi menengah) menggunakan sensor yang dipasang pada satelit data kedalaman data kedalaman dasar laut hasil pengukuran kedalaman dengan survei batimetri peralatan dan spesifikasi peralatan dan sumber sumber data data perangkat lunak memiliki kemampuan melakukan pengolahan citra proses koreksi satelit atmosfer radiometrik, koreksi geometris, koreksi kolom air dan pengolahan data citra satelit optis perangkat lunak memiliki kemampuan melakukan pengolahan data proses pengolahan dan analisis sistem informasi spasial data vektor maupun raster geografis pengumpulan data geospasial dasar umum prosedur umum untuk ekstraksi data batimetri menggunakan pendekatan sdb ditunjukkan dengan gambar berikut. data kedalaman sar eun dari mutspekma echosolnder koreksi random mak koreksi past koreksi sopir koreksi sun lint oarammamana cma dan testing terkoneksi alcanutma sob gambar alur umum untuk ekstraksi data batimetri menggunakan algoritma sdb secara empirik ekstraksi data batimetri menggunakan pendekatan sdb hanya ditujukan untuk perairan dangkal karena terdapat imitasi kedalaman yaitu perairan jernih (clear waters), perairan dengan kekeruhan sedang (moderate turbin waters), perairan dengan kekeruhan tinggi (turbin waters), lom perairan dengan kekeruhan sangat tinggi (very turbin waters), pemrosesan awal koreksi radiometrik koreksi radiometrik dilakukan untuk mengkalibrasi nilai piksel dan atau mengoreksi kesalahan pada pixel. proses tersebut meningkatkan interpretabilitas dan kualitas data penginderaan jauh. koreksi radiometrik, secara garis besar mencakup tiga langkah utama, yaitu: konversi nilai digital number menjadi spectral advance the sensor, proses ini membutuhkan informasi gain dan bias yang diperoleh dari sensor dan terdapat dalam metadata setiap band. ii, konversi spectral advance menjadi apparent reflectance the top atmosphere. proses ini memerlukan informasi mengenai sudut datang sinar matahari pada saat perekaman citra. iii. koreksi atmosfer digunakan untuk menghilangkan efek yang ditimbulkan oleh proses penyerapan dan hamburan (absorption and scattering) ketika sinar elektromagnetik dari sensor melewati atmosfer. secara garis besar ada tiga kategori: la) menghilangkan efek path advance scatter\|, misalnya metode dark pixel subtraction, regression, variance matrix dan regression intersection, (b) kalibrasi langsung menggunakan reflektif yang diperoleh dari lapangan: membutuhkan pengukuran nilai reflektif dari lapangan menggunakan spectral radiometer. ic) model atmosfer, metode ini menggabungkan penyerapan dan hamburan oleh atmosfer. metode yang dapat digunakan diantaranya second simulation the satellite signal the solar spectrum), modern moderate resolution atmospheric transmittance and advance code), flash fast line of sight atmospheric analysis hypercubes), dan actor. koreksi sun lint jika citra multispektral yang akan digunakan memiliki noise yang diakibatkan oleh efek sun lint, maka perlu dilakukan koreksi sun lint. sun lint terjadi dalam citra ketika orientasi permukaan air sedemikian rupa sehingga matahari dipantulkan langsung sensor, dan merupakan fungsi dari keadaan permukaan laut, posisi matahari dan sudut pandang. beberapa metode untuk koreksi sun lint diantaranya: hayley al. simple and robust removal sun lint for mapping shallow water bentrok bi( nir minor) nilai piksel band yang telah dikoreksi nilai piksel band nilai slope dari persamaan regresi band nir dan band visible rvi nilai piksel band nir nyg nilai piksel minimum band nir (tanpa sun going ii. lerenga al. multispektral bathymetry using simple physically based algorithm" l(visi li( vis) rul ly( nir) ly( nir'i l(visi nilai piksel band visible yang telah dikoreksi li( vis) nilai piksel band visible rasio antara kovarian dan varian band visible dan band nir l(nir) nilai piksel band nir l(nir nilai rata rata piksel band nir estimasi kedalaman terdapat beberapa metode yang umum digunakan untuk ekstraksi kedalaman secara empiris diantaranya adalah multiple linear regression mlr): random forest: support vector machine svm), semi parametric regression using spatial coordinates gam): atau geographical weight regression. validasi validasi model batimetri dimaksudkan untuk menguji kualitas ketelitian model dengan data kedalaman yang diperoleh melalui pengamatan langsung lapangan (data situ). terdapat (empat) pendekatan yang umum digunakan untuk melakukan validasi, diantaranya adalah: root mean square error rise) rise dapat dihitung dengan membandingkan nilai kedalaman model dengan nilai kedalaman hasil pengamatan melalui persamaan bawah ini rms eaepiny jaan mana adalah nilai kedalaman aktual hasil pengamatan, adalah nilai kedalaman yang diperoleh dari metode sdb, dan adalah jumlah populasi data. mean average error mae) berbeda dengan rise, mae memberikan bobot yang sama untuk setiap kesalahan, sehingga lebih mencerminkan penilaian kualitas yang lebih objektif untuk sampel data yang bersifat kontinyu. persamaan mae adalah sebagai berikut tes statistik yang merepresentasikan proporsi variasi sebuah variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam sebuah persamaan regresi. nilai atau pada sebuah model menunjukkan bahwa variasi pada data pengukuran seluruhnya dapat dijelaskan oleh model yang dibuat. semakin besar nilai maka semakin bagus model yang dihasilkan. persamaan adalah sebagai berikut total vertical uncertainty tvu)fa2 model batimetri. koefisien dan dapat dilihat pada dokumen iho sp a73 dasar hasil satellite derived bathymetry sdb) dasar yang dihasilkan berupa: data kedalaman (citra kedalaman), dan atau digital terrain model dtm). spesifikasi dasar yang dipersyaratkan untuk masing masing keluaran. tabel daftar keluaran utama dan ketentuan yang dipersyaratkan umum sistem referensi: segi2013 sistem referensi tinggi: geoid data ketelitian horizontal citra tegak kedalaman nilai ketelitian peta dasar hasil sdb akurasi kedalaman secara umum: faktor dependensi kedalaman faktor dependensi kedalaman: 10v 20x kedalaman faktor dependensi kedalaman bervariasi sesuai dengan kondisi perairan dan dasar prosedur standar survei terrestris garis pantai ruang lingkup standar ini menetapkan spesifikasi dan prosedur pengumpulan data geospasial dasar garis pantai metode terrestris yang meliputi garis pantai pasang tertinggi, muka laut rata rata, dan surut terendah. acuan normatifnyelenggaraan informasi geospasial standar international hydrographic organization iho) special publication edisi tahun istilah dan definisi garis pantai adalah garis pertemuan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi pasang surut air laut. pasang surut adalah naik turunnya permukaan laut secara periodik akibat interaksi gaya gravitasi antara bulan, matahari, dan bumi,, mean sea level yang selanjutnya disingkat msl adalah rata rata tinggi muka laut berdasarkan pengamatan dalam jangka waktu tertentu. pemeran adalah kegiatan untuk menentukan kedalaman permukaan dasar laut atau benda atasnya terhadap permukaan laut. titik kontrol horizontal adalah titik kontrol yang koordinatnya dinyatakan dalam sistem koordinat horizontal yang sifatnya dua dimensi.dari international hydrographic organization iho)global navigation satellite system gnis) adalah sistem penentuan posisi global berbasis pengamatan multi satelit navigasi, standar peralatan tabel peralatan utama dan spesifikasinya ama gnis receiver perangkat penerima sinyal gnis tee tongkat memiliki ketelitian sampai sentimeter pengumpulan dasar perencanaan pembuatan peta kerja yang berisi cakupan area yang akan disurvei dan rencana titik garis pantai yang akan disurvei. penyusunan rencana personil, peralatan, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. penyusunan formulir survei dan quality control, pelaksanaan untuk mendapatkan tiga garis pantai diperlukan data model yang merupakan penggabungan dari beberapa sumber data agar diperoleh elevasi darat dan laut sampai batas minimal terjadinya kondisi saat pasang tertinggi dan surut terendah. salah satu sumber data garis pantai diperoleh melalui metode terrestris shoreline transept). pengukuran garis pantai merupakan penentuan posisi horizontal (x,y) dan vertikal (z) sepanjang pantai. pengukuran (transept) garis pantai dilakukan dengan menyusuri profil tegak lurus garis pantai dengan ketentuan sebagai berikut: titik merupakan titik awal yang tidak pernah terendam air laut. titik merupakan titik akhir yang selalu terendam air laut. jumlah titik pengukuran shoreline transept antara dan serta jarak antar titik pengukuran sejajar garis pantai dan tegak lurus garis pantai disesuaikan dengan profil garis pantai dan skala output garis pantai. selama pengukuran data garis pantai, informasi bentuk pantai, vegetasi, jenis material pantai, dan wilayah yang sulit diakses perlu dokumentasi. dek kpk gambar ilustrasi metode shoreline transept pada garis pantai hasil keluaran dari survei garis pantai adalah data hasil tracking pengukuran garis pantai (x, dari datum pasang surut. pemrosesan pemrosesan yang dilakukan pada data hasil pengukuran adalah melakukan: filtering data, pengolahan data koordinat titik ikat untuk pengukuran titik garis pantapengolahan data koordinat titik pengukuran sepanjang area survemenghitung ketelitian hasil pengukuran arms dan arms). mereferensikan nilai elevasi titik hasil survei garis pantai (ellipsoid) geoid. spesifikasi teknis dasar tabel spesifikasi teknis survei terrestris garis pantai umum sistem referensi: segi2013 sistem koordinat: geografis sistem referensi tinggi: geoid ketelitian peta dasar mengikuti sni koordinat titik shoreline ketelitian posisi horizontal dan trans vertikal nilai ketelitian peta standar prosedur survei batas wilayah administrasi ruang lingkup standar ini menetapkan prosedur pengumpulan dasar dalam survei batas wilayah administrasi secara langsung lapangan, yang meliputi acuan normatif, spesifikasi peralatan, pelaksanaan survei, spesifikasi dasar hasil pelaksanaan survei batas wilayah administrasjaring kontrol horizontal. standar nasional indonesia sni) ketelitian peta dasar. istilah dan definisidop dition precision)gnis receiver perangkat penerima sinyal gnis navigation receiver perangkat penerima sinyal gps perangkat lunak\| perangkat lunak yang mampu pengolah data mengolah data mentah hasil gnis pengukuran gnis menjadi koordinat fix suatu titik ukur ce. pelaksanaan survei pengukuran pilar batas pengukuran pilar batas administrasi menggunakan teknologi pengamatan gnis. pengukuran pilar batas harus terikat pada jaring kontrol geodesi, antara lain core atau titik kontrol geodesi yang lainnya. pengukuran pilar batas dapat dilakukan secara real time sinematikkoneksi internet: ii. pengamatan gnis dengan menggunakan gnis receiver gnis sebagai rover pada titik pilar dan gnis receiver sebagai base pada titik kontrol geodesi dengan koneksi gelombang radio. pengukuran pilar batas juga dapat dilakukan secara statik,perangkat lunak pengolah data gnis. pengamatan gnis dengan menggunakan gnis receiver sebagai rover pada titik pilar dan gnis receiver sebagai base pada titik kontrol geodesi dengan perangkat lunak pengolah data gnis, pelacakan batas lapangan pelacakan batas lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan gnis pada titik yang menjadi batas wilayah administrasi. pengamatan gnis menggunakan gnis receiver wajib terikat pada jaring kontrol geodesi dengan ketentuan sebagaimana diatur pada huruf pengukuran pilar batas. pelacakan batas lapangan juga dapat dilakukan dengan pengamatan gps menggunakan receiver gps tipe navigasi sebagai data pendukung pada tahap pemrosesan bersama dasar yang lain. dasar hasil survei batas wilayah administrasi keluaran dan ketentuan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada tabel tabel daftar keluaran utama dan ketentuan yang dipersyaratkan pengukuran pilar batas interval perekaman data detik administrasi ps5 pelacakan batas interval perekaman data detik administrasi lapangan dop menggunakan gnis format data index see pelacakan batas data berupa titik (waypoint placemark) administrasi lapangan dan garis (tracking streaming) menggunakan gps interval perekaman data detik standar prosedur survei batas negara ruang lingkup dokumen ini mengatur standar prosedur pengumpulan dasar untuk pembuatan peta dasar unsur batas negara menggunakan metode survei batas negara meliputi survei common border datum reference frame cedff) republik indonesia ri) malaysia, survei demarkasi batas negara ri papua new guinea png) dan survei demarkasi batas negara democratic republic timor leste rtl). standar ini terdiri dari spesifikasi peralatan, pelaksanaan survei, dan spesifikasi teknis dasar dalam pelaksanaan survei batas negara. beberapa kaidah dalam survei batas negara adalah menggunakan the best available teknologi yang tersedia, mengutamakan kepentingan negara serta mengacu pada ketentuan yang disepakati bersama dengan negara tetangga. survei batas negara direkomendasikan hanya untuk dilaksanakan dalam rangka proses penyelesaian demarkasi salah satu batas negara saja, sehingga standard operating procedures sop) yang telah disepakati oleh kedua negara pada segmen tertentu tidak berlaku untuk batas negara wilayah lainnyad operating procedures identifikasi yang disepakati indonesia dan papua nugini terms reference for the establishment for common border datum reference frame cedff) between malaysia and indonesia standard operating procedures for the identification the cedff between malaysia sabah and sarawak) and indonesia kalimantan timur and kalimantan barat) terms reference for border demarcation and marker maintenance yang disepakati oleh indonesia dan rtlkalibrasi gnis adalah metode pengujian, pengukuran dan verifikasi gnis receiver untuk mendapatkan kepastian precise positioning sesuai dengan standar iso common border datum reference frame yang selanjutnya disingkat cedff adalah titik kontrol geodesi yang disepakati bersama untuk digunakan sebagai acuan bersama dengan negara tetangga dalam pengukuran pilar batas negara. standar peralatan peralatan utama yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan survei batas negara sesuai tabel dan harus dilakukan kalibrasi gnis terlebih dahulu sebelum digunakan. tabel kebutuhan peralatan utama gnis receiver tipe geodetik. frequency receiver. mampu melakukan pengamatan navigation perangkat penerima sinyal gps dengan saka perangkat lunak\| perangkat lunak yang mampu mengolah pengolah katadata mentah hasil pengukuran elektronik total merupakan alat ukur sudut digital yang station ets) terintegrasi dengan pengukur jarak elektronik untuk membaca jarak dan pe: pelaksanaan survei batas negara umum penentuan posisi dalam data geospasial dasar mengacu pada sistem referensi yang telah disepakati kedua negarprosedur operasional standarpengujian hasil pekerjaan dilakukan berdasarkan produk yang dihasilkan dan didokumentasikan oleh ketua tim survei. hasil pekerjaan harus memenuhi persyaratan kelengkapan kuantitas ii. penggunaan sistem referensi koordinat yang telah disepakati kedua negara iii, ' spesifikasi teknis yang disepakati kedua negara iv. format data gnis sesuai yang disepakati kedua negara ketelitian geometris mengacu kepada sop identifikasi yang telah menjadi kesepakatan dua negara. pelaksanaan survei pelaksanaan survei batas negara menggunakan pengamatan gnis metode static relative point positioning pada pilar cedff dan atau pilar batas negara dilakukan dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum pada tabel tabel standar pengukuran survei batas negara observasi carrier phase spam pas sjesesemn jaa aje o tipe antena geodetik l1 l2 with ground tinggi antena nearest pengukuran) sena ama \|rearpattanan per pe kontrol kualitas multipage tinggi antena diukur sesuai prosedur positive mark occupation pengisian log sheet ang okupasi min dua kali pada sesi yang pengolahan data hasil survei pemrosesan data hasil survei gnis pada pilar cedff atau pilar batas negaradasar hasil survei batas negara dasar hasil survei batas negara menggunakan metode pengamatan gnis pada pilar cedff dan atau pilar batas negara adalah berupa data gnis dengan spesifikasi sebagai berikut: interval data detik, tersimpan dalam file dengan format index. format penamaan file: contoh r16p20571.20n r16 lalat patok julian day session tahun pengamatan navigasi kepala badan informasi geospasial republik indonesia, ttd muh aris partai
kena bat berita negara republik indonesia big. balai layanan jasa dan produk geospasial peraturan badan informasi geospasial republik indonesia nomor tahun tentang balai layanan jasa dan produktelah dibentuk balai layanan jasa dan produk geospasial, bahwa dalam penataan organisasi dan tata kerjaperlu digantilayanan jasa dan produkbalai layanan jasa dan produkalai layanan jasa dan produk geospasial. bab kedudukan, tugas, dan fungsi balai layanan jasa dan produk geospasialmerupakan unit pelaksana teknis bidang layanan jasa dan produklayanan jasa dan produk geospasialdipimpin oleh kepala balai. balai layanan jasa dan produk geospasialmempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa dan produk geospasial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam balai layanan jasa dan produk geospasialpelaksanaan pelayanan jasa dan produk geospasial, sb!layanan jasa dan produk geospasiallayanan jasa dan produkharus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. balai layanan jasa dan produk geospasialharus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien balai layanan jasa dan produklayanan jasa dan produk geospasial secara berkala atau sewaktu waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,setiap unsur balai layanan jasa dan produk geospasiallayanan jasa dan produk geospasialadalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon iii.a. bab lokasi balai layanan jasa dan produk geospasialberlokasi kantor badan informasi geospasial. bab penganggaran pelaksanaan penganggaran kegiatan dalam kegiatan balai layanan jasa dan produk geospasialberasal dari pusat penelitian, promosi, dan kerja sama. bab vii ketentuan penutup pada saat peraturan badan informasi geospasial ini mulai berlaku, semua ketentuan yang terkaitdengan organisasi dan tata kerja balai layanan jasa dan produk geospasial badan informasi geospasialformasi geospasial6tahun tentang balai layanan jasa dan produk geospasial bagan struktur organisasi balai layanan jasa dan produkgeospasial kelompok jabatan fungsional kepala badan informasi geospasial republik indonesia, ttd. hasanuddin abidin
berita negara republik indonesia bin. petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional asistensistenerja. kebutuhan jabatan fungsional asisten agen intelijen adalah jumlah dan susunan jabatan fungsional asisten agen intelijen yang diperlukan padaagenahli penyelia. pangkat dan golongan ruang dari jenjang jabatan fungsional asisten agen intelijen sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: asisten agen intelijen terampil, terdiri atas: pengatur, golongan ruang ii c, dan pengatur tingkat golongan ruang ii d. asisten agenagen intelijensistensisten agen intelijen meliputi: penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan pengembangan profesi. kegiatan tugas jabatan fungsional asisten agen intelijen sebagaimana dimaksud pada huruf yang meliputi unsur dan sub unsuragen intelijen yang melaksanakan tugas asistenasistenagen intelijen ditetapkan oleh ppk untuk jenjang jabatan fungsional asisten agen intelijen terampil, pangkat pengatur, golongan ruang ii c sampai dengan jenjang jabatan fungsional asisten agenagenagenagen intelijenagen intelijen harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. asisten agen yang belum mengikuti dan atau tidak sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat atasnyaagen intelijen. angka kredit jabatan fungsional asisten agen intelijen dinilai dan ditetapkan pada saat calon pns mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional asisten agen intelijen. format keputusan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional asisten agen intelijen sebagaimana tercantum dalam lampiran vtercantum dalam lampiran vfungsional asisten agenagenagen intelijen melalui promosi sebagaimana tercantum dalam lampiran vagen intelijen paling sedikit (dua) tahun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran ivagen intelijen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran ivivagen intelijen bagian kesatu umum bin sebagai instansi pembina jabatan fungsional asisten agen intelijen negara menyusun kebutuhan jabatan fungsional asisten agen intelijen. bagian kedua penghitungan kebutuhansistenagen intelijen tahunan. berdasarkan perencanaan kebutuhan jabatan fungsional asistensisten agen intelijen. lowongan kebutuhan jabatan fungsional asistenagen intelijen tahunan dengan jumlah asisten agen intelijen yang tersedia pada tahun yang dihitung. jumlah asistensisten agenagen intelijen yang mengalami kenaikan jenjang jabatan. asistenbagian kesatu penilaian kinerjasisten agenivcc.agen intelijen digunakan sebagai dasar untuk penilaian skp. asisten agenasisteniv a,iv f sampai dengan ivasisten agenivagenivagen intelijen diajukan oleh: pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perencanaan,agen intelijen didasarkan pada capaian skp asisten agen intelijen intelijen dipresentasikan dan dikalikan dengan target angka kredit skp asisten agen intelijen. capaian angka kredit asistenagen intelijen dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan jabatan fungsional asistenpenilai untuk angka kredit bagi asisten agen intelijen terampil sampai dengan jabatan fungsional asisten agen intelijen penyeli, dan atauagen intelijen sebagaimana tercantum dalam lampiran dan lampiran sebagaimana:ivivagen, dengan pendidikan diploma tiga, sebagaimana tercantum dalam lampiran ii!agen20yoagen intelijeasisten agen intelijen terampil, pangkat pengatur, golongan ruang ii c sampai dengan jabatan fungsional asisten agen intelijenduduki jabatan terakhir paling singkat (satu) tahun:flasisten agen intelijen terampil sampai dengan jabatan asisten agen intelijen penyelia ditetapkan oleh ppksisten agen intelijen sebagaimana tercantum dalam lampiran vsisten agen intelijen dapat menyusun karya tulis ilmiah karya ilmiah yang bersifat inovatif bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalang penilaian angka kredit pengembangan profesi jabataasisten, paling banyak (tiga) orang. tata cara pengusulan kenaikan jenjang jabatan fungsional asisten agen intelijen sebagai berikut: usul kenaikan jenjang jabatan asisteagen intelijen, yaitu: asisten agenagenll a, membutuhkan angka kredit paling sedikit (dua puluh), cc. asisten agen intelijeagenagenagen intelijen terampil yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi asisten agen mahir, membutuhkan jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit (empatagkamusagen intelijen. ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional asistenterhadap asistenagen intelijen. usulan pemberhentian asisten agen intelijen disampaikan oleh kepada ppk bagi pns yang menduduki jabatan fungsionalpk menetapkan pemberhentian pejabat fungsional jabatan fungsional asisten agen intelijen terampil asisten agen intelijen mahir, dan asisten agen intelijen penyelia. format keputusan pemberhentian dalam jabatan fungsional asisten agen intelijen sebagaimana tercantum dalam lampiran vdalam jabatan fungsional asisten agen intelijen sebagaimana tercantum dalam lampiran v f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan inihal pas sio sel 21x osis z885 (z8) 25tp, non sea z. a gila) aeea s3s escape daya daun na9gss sec8 sxesttar tea: digeser33 egregia akan ngkabas sig asians esirgeng eme 93g2se5g3sukses as93, lee lagu3yse ngo gas esngasbandeses ejaan tee here lel .33f pengeras s885e2 fm) g3g wds iss kt: es. (esa sa2t. (sa28. sse dapa (se: sense seta usu gs0g ss2a5 \|5332a5 stiri3ca war pena cet ggesyds gst (event cast use sedasgggd \|dass (edgpeaadgara sang abs sex isesbsasastia sg59 sex layang sersasisersan err segoe isg3 essa,sd aga, jgs23ss33act iggasski a3kt sona eks ese33x$ sal naa lele ius css rr: pas sdessals base see here bee per heap eee lm) sgg erp tepi, ek3a pr3st see 6e3s ss3u2gels3 jesagsle s$inses sg5p33 pto 3x03 singa \|edoagga (asi tag3 stesen saa saxagyrwy jesaylas ssy kss serak sengdrna tee me fie. atas 8g,5ast feeafeli fee: dag ca3k see iak a3g0sta,a en: tega less ren pte sam tur3r nusa tea 3a. bee 0sx93leg usx93 ge3 ka) 133958e. (3g. dada ending \|etg saga mn) s$3sgt $ pes$ esg esia sss3s iao 9e5 go & 33s bei engaksda jerenasia egt5 eai jndgsiida lajasands (iaditangi sitedgrus sesi3ang sbksiigb3 ln wan 8g. era kitab sni higisepi sat553k eserriis esarrjes ter l:389e3 ag . saat segi5t333 ieegiig33a $gts33 addftasia see per were fee dgt pagi 2es5, jediasgad dijaga 3l sg$ e3h 30g3 e35 daan eee per ea, dagtugodo (ega gods (2g5a rata het asas$ some3d c39855339 s2328860328 serba3 agangnsdi serasgasi k7. sah saat 3p3 lahat gas, sini, m3sang les les bee hen per eee karya eaa erat este3essa soe ga3 a33 ls) ng. se.drs3 se.dr, lista gsb da5fase s55 sag, \|ig3gg3a2l ses e2i bergeser33 dasi sga \|jasatisda egsggrt3 ef: kets agk.3si sha ng: seng ogh mesatanah efeiasgg eociosia edens se53des. (ag kak sin gx et bit jah jain fe: her per eksis basgdagsis pas gadai p3s bee eee era g3p game353e sis see pre a. sss isc striata3 aep3 sama ago, ei3, setup33 5x73y ui gg3l gh33 akan signs eksis jesisiding (edgar esta mpggp33 (5959x5355, iggaisng asi dapat \|lagi3is p3$ s5y5d espa jenazah sia oge ngaageu sik 3f3s lats \|iida b5, mass gue ngga its sah bse adegan pisa gta daa ata des. basi jasa05 . sg0 sagu355 j2e5 sag? jb2 sag$ 23x 3jx 5gx3 fee erp bee per a33 sg f terisnind faspisphsd isi. a38 gita 332i dad fee (fee eee tes caesia \|igsaayega isetggeiet3 s23sx5355. jesadgks3a3. a3ee p \| sika c5. senin en: kejar iau pesisir533 sev3c$ pb633 ssygdedpa ssnidgdpa agyansesan iya sik sib iss oh, aids gas sites gone) e$e sea eas sexy ees3iiy3i nek tee eee per es5 sos pasi d3, tag parsial jas les gx5 ds, solo fee eee her eee misaki3e3 p2i iax sadar i91ek93e5 kan a33 iga isis po3 jasa ep3 sp3 @ct3n ea: bah rap sab sages jangka s5t5 last6 casts a38 o\|akses es$ asasi t53s t i6 ae: en: ep: ez) saga ses ss3usas asal53 g233 ate man kena beda men siesseaseceaszecsa8s sataatap eni s5xaagja siaga saa03zpa s5polski3 jasa38 ig dae sisi ace olg segel a,g sang dead gas asasi? sha pgs japgaia aan sg5i3apt "$$ sasa hae here hae bee here here here eee nama lag kan eps i ) an) (8g s33 i.s3 sel sgs,rings,el (s4 sg, \|33z naa aga (ga 2as ips \|f35 here see easaasg diss seats asg (sesat sesaat sss hee s2, loro (s0 koni dig s33 fl3g sage apu sasa ga3mass kasus syaases (a83 ampas sus s2nssdc sab asas sas sea apa ep3 a5negara jas sie s$o3p3t sasis 33i gaig les s352s3 sasa (ss: era pare ea: ses ags esa ia, selasa eee bee bee ber bee pen ate ree bee here kan la) nama nanny tang ie5 (ga ps3 s3 (29ss (23s (s5s (ss (&ss eg3 pes rgagiss 22die is5g (ago (eg3aa5e (23a k3asas3s sss w3riu sudut sus sub sebelas sus japssiss s.3ra3d as8 isssalas5 iss sela iss is8 sae ass s5is sesat emas per pee suka sasis sus erna: e\|s ela beat pen keb muda pen mata sseskasss ass some assis asal asst asa taman aan kan g n ia) an) b3. 2g3 (a53, gets sa5 eng e ! seag ber bos iss (bk53 (bisa sgt ss, were c8 sgsagusaada fara (233a (x533 is2ag ser3 sawo amp s833 es385 g3s58 sax3 ses3 jasa sea ada mat k38 te: at ke) aras peter keke per eee wet: ber nen eme bes era ben rem bea a53 jesagil mass oag3 ole a33. sess32s2 susu233g su23u segera kepsek emas kepak s3g3 sees masuk ass grass ole ass sit akses sle agassi kan aan le) kal \|.) ken) es3 t3g ge. gas3 apps (e3gs (see jg5s3 (set s$933u k3x3 akg s33t seals ce33 ses ss: sega issn asa iga beda sag says jess sega sini magis ses jasa jet sl3s8 bana 83x3 3x8 sr 8x3 . .ipe hbr (sat hast a33 ".g ita5 isi5a5 ideas (adas sd15 jag533 js5553 jeng jang jang3 bnn ban kan fee here here here here were were sera tej tin na) lai le) fl) hei ci is. 83s (2s sae jaga spg (sc bas sao (as see s3 es3do f5do iss sengsara les jegisag3a jag33 zs3 (z8 so\| ses las iga laseajsse: lose: 3x3 83iss32ic s2fzc bala $a53l ass) hasil le3s.ess.e3eil sage grad grad 3r3 asia tang ess0a$ialah asia sta fee stage sae sak saras a43 jasa pokok ono fe) isis sel 23a23 a55 name lm) ke) im) le3 sol ses 3as (3as g30 ses ages sos pa) #sd sadossdola (abas sense one set icb &c$ 2a52cgg masddesas jesus jeda jess jeda fe205 sa0 e9go egg footer ses ser ses seo search area o\|esp (es era b:) cal. isi \|3a bas \|zd jes33 resides53 en: les 2la se? (sep (se2 stt jess? jes3gis3 tas ia3 es93 tesis kta) nim maan s$ dagu see s9. kis sja sis la) fu) sisa sta bis 5l$ if. is les si5 (gs cia iat mass salt srwssewsrama (selat jeslesesesesiaseses sisasssasssa? eisa selselselsesesaatse ol. cl3 #3c sis ses sesaassasssis s3ls sings3issn2: (ai pers p25 mess meet baris pes sis sis ole sis sesi: les elsa alas cs: ken) ke. ka) kang im) (ang fe: aan ala aaa aa: fa) yel bai van na) kan pan men pari gak aja laa aras ola bia dgelggjamnia "nasa spa "nn kas sis asissjaslasia jarjasiasia (asia sselsslsesala jss (selasa \|s isalsols halsall sis lari jan tan sll sis sis sis al, i g sit \| . sdsasas isalsalsals al sis sia sis 3l& aje sajsola console sues asr usung els sis sis ela sis issn essays ala alaska kang kan fa) (ani ka) lele isis sis selo lee joa9 lang kis ise lele il. isi, iss is ils eksis sis song nan stis siksa ,i28 isis s3sesak bela sic sls isis ssississississis isles iss dia selama pisa3ls3 iss\|caps dis \|(&ol sites$ is iis is \| i55si sis isis asis s\|s2 eslasiasidalasa\|aa sela ocasia \|selsalsase sa\|se\|s&gi jelas pie eis pls isislejs (so jan ssi3 a \| sal isis glasiasi led mia sis sis issiesis lelssls de: gas teks iss issiseks sasis (s8 ssl jenis sis basis era aan i5. dos ss3 kafe ku) li) lan sis sisi. is. (b.i8 (elaslala (eksis sis$ lari lagi iss asas sak ssisgis s$iss sis selo sao cis3\|s salsa sci sisi sis23 #alas es\|sa( sala aga selasa (sesi \|s2\|s2 \|salagisg fat nis seisi iss as gis iss ssississ las3 isis seisi? isis eren 2sla (dsjaslas ola ala sja sej sala sadis sulsglasis sis sis slashes salsa s2) er: ssi sasa ssisejerlerjerlesjesisalss selasa pss pala selasissjesjas asas i3s3s3s jas lag la. lagi lp) lsg) lgi lagi lgi ria basi nai sg) bani sg) ha se\|isolsola seiselaela \|ssi3ola ig iga 5sisi5s\| kena ken kan alezimg wig iss me: :s41c2 dia ii neolsaulinulm hoo rei siaga jesse lea swiss miss iis831s81s3 tel elakistldalisa\| isis s i salsa se\|sea bisa swiss\|s sip sis ssi else team sslasississississis isslselselssige \|sela 5i8 i aldol sis sisgississis isi sisoise sel iss3\|i sse sss\| s3ujo papi p \| sisissiszis sig sis sis4 s3\|s 3la lag lag isis salsa sisi\| esi es$ sasa asia elssisaisa\|s: saja asa sala afi ori 2sel page aja asa jss jasa lasissiasla sia sis sia jas rasialis sis sg) err were hai sales asas. sis iss kala ala (ssjasjss\| 2elnglagiaa (pa jas (2g lagiesissisa js5ise eksis rwisukrulta sis sloss dolariseieritsis sides g la gala sil glitrslt btn s i5 isslsesaiisaae issiseise serserisepisasa ssalssisailseses$ issississisksels salsa bela sl13 sie. osl sasis8 e i salle leo leo seo tno slim aula iso isv isv 3ls$\|l 3l33\| sasis3is3is3swiss ississlss (ga (s2 iss sisa salju wis seasia esk les (8s iss (sg ssdeidg sela laskar dada lsg (eg sis sis sis sis ssalssi ssississ iss (sg tpi (te) ita) bae deg rr. abs ees sgg3tas saka po. tas isa swk kei bis fm) lu) ola bis iss z4. isz3 isa sis (gs\|s (eggs sc$lacak bek ser isis sescu pen men bat (et #ssi isis isis is.ds.ie salsa 5les kasus jee (scjsolaoibaa asa ss23s2\|z (sasis.sela selselanid ssnelsar sedis. s&isolasi (selselats38 . #l\|ls g isis (3gs jang jera (es as8 (egg grc a83 (a28 asi3cls fee sesal s silsila atas 333i sesi: lor (er ker keren ber rei ix8 jeggsis selsalsaltadea asa bob kkkeekke (to) sae abi &lr3 jaa pagar &3s l35 ka) an) alaslaala ala bla (sz ds3 ag? as? tas \|s9s8s \|gs3s jac sada side sga gda (pose \|p3sc (22x zgcg big sifat ise83 siege3 issn3 isa isa #$05300e 3alt sales \|a sagseel3 sega skola s35gla dag \|at35 ssssdassrduss eridussr3isa saka jes ce3 sc3 (s2 h b ani yag ear bee bee pasa hang ssucass tea esogasa, aga, ola, ale oct see per fee eee here here epdspasggaargg asas tateaiat pain: ses seed9geo sele,a3sla selatan eua bet #c43 era pali. sit s5. e2l3 5g. a. \| ekor a55 a43 guy sita se3 sos (es2 ines (ge82 as5 s a$ s \|ad2 isd2 jeda (rds2 \|eda3 (go eng e$gya e$gesa ikan is5 (ss3 esc sang jepang s5er3 (p3 sandy sasa ss3slr33sls sis ssgseasist (tes (a5dzs landas (s5dk3 ilalang3 basa bass jabang era (dg33s \|ist35 2slenateaga (engan jenius medias jasa iel css sad: sca3 shop opo $$2e 5isg3 \|3ad3 ios is935 9kp3 sidat sego eg33 apsis o(asda libri mass3s (a5i53 is53 peras japanese jirga: as3 khas kukang \|. isis ida sea: 23aa sel35 s5ss yah sferis direbus isi la, isa eggs recess sisi, sagu ked sans s5yar san int sets$$ serat seg sisi5 gesoisci assist, \|aio3s8, lesadadsi jesudagsi jptgbsh jadinya) jadeganai jodggnang sixagase ssrgase sesukses gosnskea sau b3f ip) e3ar balada bse egg3t (eesgise s,egbsbedaeng3atas gadis, bisa, setda hegggad3 ias ben sasak kop lux. per eni eeereper set$ khusus pas essay japigses s53 ebo3float tobat lahan gos serai ese isa rai 2g: itis a54 sse3ee fee bekas assets3se tan) c3et, isa5g siar 3ia3 sena he3 get ees eggs3aral sale sesudah sgagtatas kn) ege3ea3 a5, isg2 sis sela dls ran kss za20 zen sep aan saya lska speak asa goa asal3ss esa esi sesi tl s \|a lela s2sahaja isa tis es: sser3 $r salaries se3 sis se. his tan jos) $5c$ e5232 ss2255 is3g le) tes 2ipi gagasan1e3s2 pen ida &.0a (el a22 se jeg esj eye sis a33 gls sls aa f3239x isg55s s e33 b353us (8s (ses ita sesat a01 (e23 sag salsa aaa esc ban pr: poet (aises25s asas3 3g \|sgassgss jesse, ig) sosro sr? esa g fee isa desa5 ig9553 jala (ega jalagedget idea aja tee 3st e53 pena sad kasus caa2ages sial esai s8g (em k:\| beda as, sasis )s\| m3an 35a \|g53283 fee ees lau en esa ana sd) 3e3 (d& sid sid (ass desa:ls tes jas tn! (sz 2c# flag sai sio isu juga bahasa j3 jas lalat sxzol ( lal (se aas \|.e jas jala issn fast 3s. s$s sesat szg #ilusi sasis fe,self\| ejt3 gas iss ea (2g bisa,i03c sesal iga yus gees. i233 le3a2 phnigsasas :5a e33 mas cvs53a 2x. bei sia &w dek igor33 anas daa tan lean, egs sk35 #eeee eee di33e3 dndesrike3 fee sela ela ana naa ea: eie jae sis is\|s kes bus isis isis to. ., is\| jala ie: iit is\|& isg$ be. an) aa) can se? su. ii. ii. jos3 sulu kal sika kal essays (es ecs (1s les issssis ses akses pamela si4 (is iszsssls ter: sus $$? ss. akses ese lase verlag sisa? isg sisa is2 ge3 sis cls ssi sis iss hate) banda ar) website master nil pat sisi kes s3\|s\| skala f\|sii 8i8ii jas r$s \|zgs u:\| g ) ter pesan fe) (ep j3gs sala iss regex issue ig2 isis fa) (sg3 tesis (ee t \| hias meme uas feses: ses ass ies2 dan pet r23 .notes3 ja8s3 spesial iga sega esi$ ssy2 meri nae hen saus sas san soc serasa sar hehe ear sis sini bin eme rasi ec: (8x less lesi jab izs fee iss tel 3239p &.\|$ sae axs (g) $$ ls? aa: bapa & g uga seed ssc3 insane tua pen bls se) 5g. gas sa.pangkat golongan ruang ann papan pet bln mapan jabatan basa kamp aidbebak are etobanaba babak unit kerja menes oitotegroikensa nee hentatontahateseranapeparabakah menyatakan bahwa: pangkat golongan ruang tmt rela papa nata aas papan jabatan hadapan tom bbebekada keadilan abe mbaedbobakarad unit kerja semtondrontoteseoieeeeateeeheoratobenbaresesanapporasabektah telah melakukan kegiatan rencana penyelidikan, pengamanan dan pengu,sisten agen intelijen surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini, nip "terlena esa era ena bersedia diangkat dalam jabatan fungsional asisten agenagen intelijen: bersedia melaksanakan kegiatan bidang asisten agen intelijen secara aktif: telah masih melaksanakan tugas bidang asisten agen intelijen,ip "terlena esa era ena dengan ini menyatakan bahwa, nip three geli wes nestapa catatan jabatan onewenenggaatana piawai meat)agen intelijen. senar ane sas masa penilaian bulan, bulan. tahun keterangan perorangan w w w www vw nan intelijen tmt pangkat tmt cw unsur yang nilai unsur, sub unsur angka kredit tas eta test prada 'i r memar ai ii ii man mennnnnn men men men e eee $ & dah unsur uma petasan .f kiki. i : dan butir kegiatan jenjang jabatan atas di bawah ).i i i .@ 35i jumlah unsur utama dan unsur penunjang lampiran pendukung dupa kegiatan asisten agen intelijen yang bersangkutan surat pernyataan melakukan kegiatan kegiatan surat pernyataan melakukan namu kegiatan nip nrp surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang catatan pejabat pengusul nnnanaananaaa pejabat penguasa .dst namun nip nrp w du u u u uv ou ou ou loud nan penilai ahnmmamese nip nrp nip nrp maka v u pememmmma haa ke, ranpangkat golongan ruang kaa jabatan basa kem daebimeebamakakatah unit kerja hhonieendntatanenikam eihanketeinbanesesamapanakabakbaja menyatakan bahwa: pangkat golongan ruang tmt arema aan men atp mat jabatan hadabaktombe bekam dakdhabikyenebbedeaa sabah dati unit kerja hentesiontetenenikensamekientetabanberesetamapaaentebakdah telah melakukan kegiatan rencana penyelidikan, pengamanan dan penggalangan: "o. van. gk. sk. "dk demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ditetapkan ., pada tanggal . bunota dinas nomor:k nd . . . tembusan yth linsssssoosoors hal bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit bagi asistenagen intelijen dan bukti fisik, sebagai berikut: pes s5. # #rasisten agen intelijen berita acara penilaian dan penetapan angka kredit pejabat fungsional asisten agen intelijen periode penilaian bulan. mama manni.ii.f tim penilai telah memeriksa. . daftar usulan penetapan angka kredit dupa) asisten agen intelijen: map nga tim penilai menetapkan asisten agen intelijen yang dapat diusulkan untuk pangkat jabatan setingkat lebih tinggi adalah sedangkan asistenasa seporrososentesotesoncnpetap sm! bulan tahun) ketua tim anggota (. nama . tanda tangan.) sekretaris anggota :( ., nama . tanda tangan.\| anggota . nama . tanda tangan.) . mamu: formulir penetapan angka kredit formulir penetapan angka kredit nomor . unit kerja ' oi peer, (pes mes masa kerja golongan naa (santan sama pjaeaa men) kaos ss rencana penyelidikan, pengamanan dan penggalangan tree, , men kaset asa man men intelijen (bakatusten agen intelijen. pangkat. golongan ruang. asli disampaikan dengan hormat ditetapkan kepada kepala pkn tembusan arah disampaikan kepada: pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit: sekretaris tin. budi gunawan kplivit nai.i.i.i.ijenjang.: negeri sipil: tekan ana, tednpapanan donna: daan yan sea nana dana indonesia nomor tahun tentang jabatan fungsional asisten agen intelijen: sat memutuskan: menetapkan kesatu pegawai negeri sipil bawah ini cc. pangkat golongan ruang tmt w.oo.ooooooooowoto unit kerja palu peran kan maan watuop tentang,a tahun tentang manajemen pegawai nan monas semakin peter bagi totok: maman tin indonesia nomor tahun tentang jabatan fungsional asisten agen intelijen: adat. memutuskan: menetapkan kesatu mengangkat: nama pep pena kia kaa win sata nip pangkat golongan ruang tmt above bola unit kerja pai ran tas. .\|pada tanggal ,agenreformasi birokrasi nepastilik arena nomor tahun tentang jabatan fungsional asisten agen intelijen: memutuskan: menetapkan kesatu mengangkat: namu pen tamat aaa pra han aia para nip bae ana pangkat golongan ruang tmt bpammenanaktesnlesokkiokbeanareselkteoah unit kerja gknawususn drpoebemappberdn ereatalupahdyepega terhitung mulai tanggal . dipromosikan dalam jabatan fungsional asisten agen intelijen jenjang . dengan angka kredit sebesar . .\| kedua keadaan dengan ane non tag dan lang otg open ant ikatan tengah nggrrug nasa kepegawaian yang bersangkutan.format keputusan kenaikan jenjang jabatan fungsional keputusan kepala badan intelijen negara nomor w.x. a1 n010 an2e1ye100 tentang kenaikan jenjang jabatanaan aer pesepak semi, bertiga ena memenuhie merang pera buramarngi yen. mad eng pit yeh tahun tentang nagari peraturan pemerintah nomor tahun tentang manajemen pemuda: indonesia nomor tahun sada tentang jabatan ank any parmar agen kutelyen, dat. memutuskan: kesatu terhitung mulai tanggal . io. mengangkat pegawai negeri sipil: 'pgetpororeeeseporei aernepepdahpenropap laku hima ata ear dari jabatan fungsional asisten agen intelijen jenjang. dalam jabatan fungsional asisten agen intelijen jenjang . dengan angka kredit sebesar (nol). kedua ownonapangepekynsonpepes late taa raksasa pee ema tara genggam oem eaaneabantaanann aan ketiga hang mengantre bid ola:cex yos vee ngan "sa una ditetapkang sik perlukepala badan intelijen negara nomor .iii. oi tentang pemberhentian darimag mista sei ialah pareja en usulan bawa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari jabatan fungsional mengingat undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara: peraturan naga ngarang tahun tentang asap page tag sipil membahas aas peraturan pemerintah horor tahun tentang manajemen pegawai peraturan memang awang , yomrtok goreng mms memang mag arora dat memutuskan: nip beneaeaeaen taat taat tka stomata unit kerja nama aan kena adam kedua san eni als muat ari pso pat pesan aaa pet pai eni aaa mantel pan ast,.,. pejabat lain yang dianggap perlu.v tentang pengangkatan kembalisyarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsional asisten agen mengingat undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara: dentuman denaetohah nomor gen asa pesanan ngga engga kang sipil peran peraturan pemerintah nomor tahun tentang manajemen pegawai maen asa tan tentang jabatan hata ary asisten agen dmenconongnontovereesoboronenentongotataoocate0tiene kabau saran bag han epi pangkat golongan ruang tmt akobbolestisdowoe akkelentolksesaboklastokah unit kerja pac nestapa aar nasa dalam jabatan eka agen intelijen jenjang. dengan angka kredit ben tbk goro5nato ketiga mag merek car darma cat map ane par bear molor. ega sales kung mna diketahui ditetapkan kena berita negara republik indonesia bukan. dana dekonsentrasi. gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta. pelimpahan kewenangmemutuskan:. bab ketentuan umum dalam peraturanimpahan kewenangan dana dekonsentrasi kepada gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta dimaksudkan sebagai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang bukan untuk melaksanakan rencana program, kegiatan, dan anggaran. pelimpahrencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada dibiayai dari apbn bukanb lingkup urusan pelimpahan kewenangan bagian kesatu umum lingkup urusan yang dilimpahkan kepada gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta sesuai dengan senja yang mengacu pada rkp dalam bentuk yang mencakup: rencana program dan anggaran, rencana kegiatan dan anggaran, dan kinerja kegiatan. besaran anggaran dana dekonsentrasi untuk pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta ditetapkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran. bagian kedua rencana program dan anggaran rencana program yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program pelatihan, penelitian dan pengembangan kerjasama internasional, dan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. besaran anggaran untuk rencana program sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran. bagian ketiga rencana kegiatan dan anggaran rencana kegiatan dana dekonsentrasi disusun berdasarkan program sebagaimana dimaksud dalam besaran anggaran untuk rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran. rencana kegiatan dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam merupakan rencana kegiatan dan anggaran yang termasuk dalam output prioritas bukan yang mendukung proyek prioritas nasional untuk pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. bagian keempat kinerja kegiatan kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat informasi tentang target dan satuan yang harus dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja. bab iii penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dalam menyelenggarakan lingkup urusan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta, kegiatan, dan anggarsesuai dengan: norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta, standar ukuran kinerja: kebijakan pemerintah, dan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.rovinsi daerah khusus ibukota jakarta mengubah kebijakan, dan atau pelaksanaan urusan pemerintahan daerah khusus ibukota jakarkepala bukankepala bukanpengelolaan dana dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentug berita negara republik indonesia bkn. penyusunan kebutuhan. jagung pranatapranatapranata sumber daya manusia aparatur, bahwa pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pranatapranata sumber daya manusia aparatur:pranatapranatasumber daya manusia aparatur yang selanjutnya disebut jabatan fungsional pranatafungsional pranata sumber daya manusia aparatur yang selanjutnya disebut pranata sdm aparatur adalah pns yang diberipranatapranatapranata sdm aparatur. kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur adalah jumlah dan jenjang jabatan fungsional pranatapranatapranatapranatapranata sdm aparatur instansi pemerintah. instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pranatapranata sdm aparatur, kebutuhan jabatan fungsional pranatapranata sdm aparatur berdasarkan ketersediaan lowongpranatapranata sdm aparatur jabatan fungsional pranata sdm aparatur memiliki tugas melaksanakjenjang jabatan fungsional pranata sdm aparatur kategori keterampilan terdiri atas: pranata sdm aparatur terampil, pranata sdm aparatur mahir, dan cc. pranata sdm aparatur penyelia. pranata sdm aparatur berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pelaksanasetiap jenjang jabatan fungsional pranata sdm aparatur berkedudukan lingkungan instansi pemerintah. bab iii tahapan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdmpranata sdm aparatur berpedoman pada peraturan badan ini. penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur digunakan sebagai dasar dalam: pengangkatan pns dalam jabatan fungsional pranata sdm aparatur, dan pembinaan karier jabatan fungsional pranata sdm aparatur. tahapan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur meliputi: penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur, pengusulan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur, cc. verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur, penetapan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur, dan pelaporan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur. bagian kedua penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pranatapranatasub unsur kegiatan dalam tugas jabatan fungsional pranatapranata sdm aparpranatapranata sdm aparaturpranatapranatasub unsur kegiatan dalam tugas jabatan fungsional pranatapranata sdm aparatur pada seluruh jenjang jabatan. skr untuk setiappranata sdm aparatur. sub unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pranataproses bisnis administrasi pelayanan kepegawaian asn, dan asistensi dan survei pelayanan kepegawaiapranatacc.pranata sdm aparatur dibuat sesuai dengpranatapranatapranata sdm aparatur instansi pengguna menyampaikan usulan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur beserta dokumendokumepranata sdm aparaturpranata sdm aparatur, peta jabatan kebutuhan jabatan fungsional pranatapranata sdm aparatur, dan proyeksi kebutuhan jabatan fungsional pranatapranatapranatapranatapranata sdm aparatur rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional pranatapranatapranata sdm aparatur instansi pengguna menyampaikan laporan hasil penetapan kebutuhan jabatan fungsional pranatapranata sdm aparatur yang direkomendasikan instansi pembina, cc. jumlah kebutuhan jabatan kebutuhan pranatapranata sdm aparatur saat ini, jumlah pengangkatan jabatan fungsional pranatapranata sdm aparatur secara nasionalpranatapranatatandar kemampuan rata rata dan presentase kontribusi jabatan fungsional pranata sdm aparatur sub unsur tugas jabatan fungsional pranata sdm skr aparatur terampil mahir penyelia penyusunan dan penetapan serta promosi asn ' \|penugasanasn ' ) penentangan senparant aan penggajian, tunjangan dan fasilitas asn jaminan pensiun dan jaminan sada proses bisnis administrasi kepegawaian astarget volume beban kerja jabatan fungsional pranata sdm aparatur instansi . tahun . beban kerja dalam peyismangmpenapan kemas pengadaan angkatan jabatan asn pengembangan kamer asn pola kariera promosi asy penugasan asy pengembangan kompensasi penilaian kinerja asn fisip asn penghargaan ash penggajian, tunjangan dan fasis asn pemberhentian asn jaminan pensiun dan jaman han asn perbaungan asn maa sistem intomasiasy kepegawaian asn asistensi sumber pelayanan keperawatan asnpenghitungan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur instansi . tahun . penetapan mahir dana terampil pengadaan asn las mahir terampil 8a9 da megntengan mahir pose promosi asn terampil bergema asn jeeagasian, \|oasis bongampa tunjangan dan persentase hasil eamasasn penyama 3e me bemberhenti papa ntah asn jaminan pensiun a66a terampil .0a dan jaminan "lahir oo hari tua asn behind a808 terampil mahir oo asn mahir terampil cuti asn pemanis a56 formasi dana informasi proses bisnis administrasi pelayanan kepegawaian asn proses bisnis administrasi nye pelayanan kepegawaian asn proses bisnis administrasi pelayanan kepegawaian penyelia asn aatbatcatdat catfatgathat terampil iatjatka lat matnatoatpa tgatratsatta abtbbtebtdb t jumlah kebutuhan ebtfbtgbthbt pang kriti ibtjbtkb#lbt ara mbt#tnbtobtpb #gb#trbtsbttb actbctcetdet ecfetgcethct penyelia ictjotketlot metnctoctpc tgctrcetscttckr setiap subunsur, ditetapkan oleh instansi pembina seperti tercantum pada lampiran kolom s5), jenjang jabatan fungsional pranata sdm aparatur, kolom persentase kontribusi setiap jenjang jabatan fungsional pranatajabatan fungsional pranata sdm aparatur setiap jenjang jabatan,kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur instansi . tahun . parenting hasi lowongan unit kerja jenjang jabatan pegawai saat penghitungan penemu ini kebutuhan duluan lwy\| g929 mp1 pranata sdm aparatur terampil pranata sdm aparatur mahir pranata sdm aparatur penyelia mpranata(tlao) pan sta c\|x lan h.a ssa az$ asia to23 class hap boe lagaan seks lai z25 (ale saw as5 (are tel snp kb) laa mask: ssel? asosiorgt memslmwoli gila kai blpegawai yang dibutuhkpegawai yang dibutuhkcontoh penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur berikut contoh tahapan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pranatapranatapranata sdm aparatur dalam waktu satu tahun. contoh pengisian formulir target volume beban kerja formulir target volume beban kerjasub unsur dalam keterangan tahun new. penyusunan dan penetapan instansi kebutuhan asn pengadaan asn pangkat dan jabatan asn pengembangan karier asn promosi asn penugasan asn kerja unit disiplin asn penghargaan asn beban kerja sub unsur dalam keterangan tahun penggajian, tunjangan dan fasilitas asn dokumen proses jaminan pensiun dan jaminan hari tua asn perlindungan asn dokumen cuti unit dokumen pengelolaan sistem informasi asn dan pengembangan sistem informasi jfk dokumen proses proses bisnis administrasi bisnis administrasi pelayanan kepegawaian asn pelayanan kepegawaian jfk asistensi survei pelayanan pelaksanaan salebaia dan survei pelayanan kepegawaian asn jfk keterangan: instansi dimaksudkan sebagai instansi pemerintah yang memiliki jabatan fungsional kepegawaian. angka (nol) dalam beban kerja dalam tahun dimaksudkan pushpin jfk tidak memiliki beban kerja dalam sub unsur tersebut. selanjutnya dilakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur yang dibutuhkan oleh unit kerja pushpin jfksub unsur vbk skr talam penyusunan endapan 36y0\| asn esa pajero tema oam hee bosan joss pon ame pengembangan sub unsur vbk skr lwt tatar promosi among ame time seo saman doo jason jane jesse\| see comma sosa tema pengembangan kompetensi 36y0 asn penilaian penggajian, tunjangan dan fasilitas asn jaminan pensiun dan tua asn sistem proses bisnis administrasi pelayanan kepegawaian asn asistensi survei pelayanan kepegawaian asn soma ass pane anapranatapranatapranatanama instansi badan kepegawaian negara betting hasil jenjang jabatan pegawai penghitungan pera saat ini kebutuhan terampil penyelipranata sdm aparatur terampil, kekurangan pranata sdm aparatur mahir, dan kelebihan pranata sdm aparatur penyelia pushpin jfk. kemudian dilakukan penghitungan proyeksi kebutuhan tahun dengan pengurangan hasil lowongan kebutuhan dengan jumlah yang akan pensiun sebagai berikut: contoh pengisian formulirjenjang lowongan hdr oo pranata sdm aparatur pushpin jfk terampil pranata sdm aparatur pushpin jfk mahir pranata sdm aparatur pushpin jfk penyelia jga catatan: diasumsikan tidak ada pemenuhan kebutuhan rekrutmen. proyeksi lowongan kebutuhan pranata sdm aparatur terampilmahirpenyelia: tahun (kelebihan pegawai), tahun (kekurangan pegawai), tahun (kelebihurat pengantar usulan kebutuhan jabatan fungsional pranatapranata sdm aparaturpranata sdm aparatur, bersama ini kami sampaikan usulan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur. sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen usulapranata sdm aparatur, rekapitulasi kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur, proyeksi kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur untuk jangka waktu (lima) tahun. peta jabatan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur, aransemen artinya penutupsitu ke) "tt o\|. (ae jaga a33 sisi . (awal 28k sisi the cici s as manga 08k skklalam all (et ( l:\| (sisi bee ela sisi sisi acara lalai sisi ajal ta ill sri es) ol. kel lal \|galai st: isl \|alexis zl: selalu aaa all bii sg. alel pen: \|(sisi &isis s\|sisi (sisi jalal iz iz\|s jibis film sisi cela sisi all isl isisisis scale s\|sis sisi ela 2lala lilin isis s\|s\| s\|si ill all emas ella visuals \|sisi sisi \|skala (sisi $malala (ela\| ae: \|z is\|s silalahi slain sisi ellas isi ks) te) all aan lah #l.lal isa jelata isl (ajeslale #classis \|3i2 (sisa ima sisi s\|sis s\|lis sisi s\|sis ke) sll si! sis \|sia\| i8isis sisi (rm #della sala (cici fa) aaa nimnlim s\|sls sisi .# sisa ere sisa were sll sh. tel #jal lela isi sisi sisi sis\|g (elsa sisi final8 eki sisi s\|slg sisa sisi tep) lili tn: selama sisi i isis #palatal (ja s\|s isis slsjalal dana isize lajang minim sisi sisi sisi cnn lal sil ane \|2l3\| &n gila jalal isis jelas lilin ai clang sisi sisi alas cnn all 8lili selama ja) isis (eksis #lalat8 isis\|s s\|sis della alla le) sea c\|sis sisi sisi sll cnn all sia sala isislsl . lajang isl (labels\| slslsis plalslsl #meleleh sala disisi aaa imej fi: sig sll olla della: lal isis \|elang belas isis jejak salak (elisa (isis alla ingin ses sasis kep! te) sll bol, sila age: ky) lan (sisi ge) b\|disisi sisir sis sat p:! slealalal sisi ag. halsall sigfig biasa eni sulu sll leo ala el: a83 raja lalat anu sisi (alla sisi en: alas ww.peraturan.go.id pan jar (at doa vga a2 kobe la ite aerlelorakok setelan an9pas amarah s8e n5$ lea) les le) le) sll si: imej teo. tem: s325 hse sis asia als asi en: asas23 elssssu sis sis esa aga kasa! a.a lap)jabatan fungsional pranata sdm aparatur yang direkomendasikan instansi pembina, kolom diisi penetapan kebutuhan jabatan fungsional pranata sdm aparatur yang ditetapkan oleh menpan rb, kolom diisi betting pegawai saat ini, kolom diisi jumlah pranata sdm aparatur berdasarkan jenis pengangkatan,niat ang bkn. pengadaan ppp. petunjuk teknis.ppp adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhanppppengadaan pppmenjadi calon ppp, dan pengangkatan menjadi ppp. bab perencanaan bagian kesatu umum setiap instansi pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan ppp lingkungan masing masing. perencanaan bertujuan untuk menjamin kelancaran pengadaan ppp. bagian kedua pembentukan panitia seleksi dalam pengadaan ppp dapat dibentuk panitia seleksi yang terdiri atasabatan fungsional jf). dalam rangka melaksanakan kebijakan pengadaan ppp untuk dan jabatan lain yang bukan jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah secara nasional, dapat dibentuk panitia seleksi nasional pengadaan ppp. pembentukan panitia seleksi nasional pengadaan ppp sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh menteripanitia seleksi instansi pengadaan ppp dan atau instansi pembina jf. pengadaan ppp untuk tingkat instansi dilakukan oleh panitia seleksi instansi pengadaan ppp dan instansi pembinapanitia seleksi instansi pengadaan ppp dibentuk oleh ppk. panitia seleksi instansi pengadaan ppp dibentuk untuk melaksanakan proses pengadaan ppppp sebagaimana dimaksud dalam diketuai oleh panitia seleksi instansi pengadaan pppcc.pp paling kurang terdiri atas: ketua, wakil ketua, sekretaris: tim seleksi administrasi, tim pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara dan wawancarapp berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan, menyampaikan keputusan menteri tentang penetapan kebutuhan ppp tahun anggaran yang bersangkutan secara elektronik melalui laman atau laman lainnya yang ditentukan oleh bkn, cc. mengumumkan lowongan jabatan ppp secara terbuka kepada masyarakatpp melalui laman atau laman lainnya yang ditentukan oleh bkn, menyiapkan daftar hadir peserta seleksidisampaikan kepada tim cat bkn atau tim cat lainnya yang ditetapkan oleh bkneleksi kompetensi dan wawancarapp instansi laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lgirimkan hasil seleksi kompetensi dan hasil wawancara yang telah ditetapkan oleh ppk kepada bkn dan menteri, dan mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan ppp kepada peserta seleksi melalui laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lain yang memungkinkan. tugas dan tanggung jawab tim pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara paling kurang sebagai berikut: melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak pihak terkait, paling kurangyekapabila menggunakan cat bknapabila menggunakan cat bkneleksi kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan, apabila menggunakan cat bkn, menandatangani berita acara yang disiapkan oleh tim cat bkn, meliputi: jumlah peserta seleksi yang hadir, rekapitulasi hasil seleksi, dan permasalahan lainnya yang muncul pada saat pelaksanaan seleksi. apabila menggunakan cat bkn, menyerahkan hasil seleksi kompetensi berupa salinan cetak yang ditandatangani oleh tim pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara serta tim cat bkn kepada bknugas dan tanggung jawab tim pemantauan ujian paling kurang terdiri ataspaling kurang meliputi kegiatan: apabila menggunakan cat bkn, kepada panitia seleksi instansi pengadaan ppp yang dilakukan melalui tim seleksi administrasibagian ketiga jadwal pelaksanaan seleksi jadwal seleksi kompetensi ppp yang dilaksanakan secara nasional ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ppp. jadwal seleksi kompetensi ppp yang dilaksanakan pada tingkat instansi ditetapkan oleh panitia seleksi instansi pengadaan ppp berkoordinasi dengan bkn. bagian ketigapppaling kurang: tempat pendaftaran khusus bagi penyandang disabilitas: petugas pembaca bagi tuna netra, dan akses menuju ruang ujian yang mudah bagi penyandang disabilitas. bab iii pengumuman lowongan bagian kesatu pengumuman panitia seleksi nasional pengadaan ppp atau panitia seleksi instansi pengadaan ppp mengumumkan lowongan jabatan ppp secara terbuka kepada masyarakatdua media pengumuman pengumuman lowongan jabatan ppp dilakukan menggunakan media elektronik dan media nonelektronik yang mudah diketahui masyarakat luas. bab pelajaran bagian kesatubagian kesatu persyaratan persyaratan untuk dapat melamar menjadi pppbagian kesatu tahapan pelajaran tahapan pelajaran terdiri atas: pendaftaran, dan penyampaian dokumen lamaran. pendaftaran dilakukan secara online melalui laman atau laman lainnya yang ditentukan oleh bkn. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar yang paling kurang terdiri atas: nomor identitas kependudukan, nama lengkap, cc.phone yang bisa dihubungi. berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada setiap pelamar mendapatkan nomor registrasi. nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu seleksi administrasi. setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pelamarppterbaru ukuran sebanyak (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah, surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan badan ini, dan persyaratan lainnya yang diperlukan. penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan dalam bentuk salinan cetak atau salinan digital. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara elektronik maka dokumen disampaikan dalam bentuk pindai dokumen asli. bab seleksi dan pengumuman hasil seleksi bagian kesatu umum penyelenggaraan seleksi pengadaan ppp terdiri dari (tiga) tahapan, yaitu: seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan wawancara. bagian kedua seleksi administrasipp wajib mengumumkan hasil seleksi administrasippatau laman lainnya yang ditentukan oleh bknpp paling lambat (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi. bagi instansi yang menggunakan laman atau laman lainnya yang ditentukan oleh bkndianggap telah diterima apabila instansi telah memberikan tanda penyelesaian secara elektronik. data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud padbkn. pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi. bagian ketiga seleksi kompetensipelaksanaan seleksi kompetensi dilaksanakan sebagai berikut: pelaksanaan seleksi kompetensi diumumkaneleksi kompetensi. pengumuman paling kurang memuat: hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi:eleksi kompetensi. cc. pelaksanaan seleksi kompetensi oleh panitia seleksi instansi pengadaan ppp menggunakan fasilitas cat bkn atau fasilitas cat lainnya yang ditentukan oleh bkn. panitia seleksi instansi pengadaan pppeleksi kompetensi. panitia seleksi instanpenetapan dan pengumuman hasil seleksi kompetensi dilaksanakan sebagai berikut: ppk menetapkan hasil seleksi kompetensi. penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sebagai berikut: kelulusan pesertaada peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap instansi pemerintah. dalam hal kelulusan pesertadilakukan berdasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan menteri dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap instansi pemerintah. panitia seleksi instansi pengadaan ppp mengumumkan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada hurufbagian keempat wawancara peserta seleksi kompetensi yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan ppp. tes wawancara sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas peserta seleksi kompetensi. hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan penetapan kelulusan hasil seleksi. bagian kelima penetapan dan pengumuman hasil seleksi hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam harus disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan ppp kepada kepala bkn dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak. bkn mengolah hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada panitia seleksi instansi pengadaan pppftar riw hidup laman atau laman lainnya yang ditentukan oleh bkn. bab pengangkatan menjadi calon ppp bagian kesatu pengangkatan menjadi calon ppp pengangkatan menjadi calon ppp dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikutbagian kedua pemanggilan panitia seleksi instansi pengadaan ppp melakukan pemberitahuan kepada peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada memuat bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan calon pppdilakukan melalui laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lain yang memungkinkandalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran pengangkatan calon pppapabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada dan tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, peserta seleksi yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat. bagian ketiga penyerahan persyaratan administrasi setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi calon pppppcc.bagian keempat.ppc. apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut pada angka sampai dengan angka dan kebenaryang telah ditandatangani tidak dipenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan nomor induk ppomor induk ppomor induk ppp nya. peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf angka diangkat menjadi calon ppp berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh ppk yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran atau apabila dibuat secara kolektif menurut contoh lampiran dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan inikn dan atauhasilkn dan atau kepala kantor regional bkn. bagian kelima penyampaian usul penetapan nomor induk ppomor induk ppp dengan surat pengantar beserta daftar nominasinya secara kolektifusul penetapan nomor induk ppp sebagaimana dimaksud pada huruf dengan melampirkan: usul penetapan nomor induk pppomor induk ppp sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman atau laman lainnya yang ditentukan oleh bkn, keputusan pengangkatan calon ppp yang ditetapkan oleh ppk,angkpenetapan nomor induk ppp kepala bkn atau pejabat lain yang ditunjuk memeriksa data calon ppp yang diusulkan penetapan nomor induk ppp nya oleh ppk sebagai berikut: mencocokkan data calon ppp yang dinyatakan lulus seleksi: dan memeriksa kesesuaian antara data calon ppp dengan lowongan kebutuhan jabatan peserta seleksi yang telah ditetapkan oleh menteri. penetapan nomor induk ppcalon ppp yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai calon ppp dan telah diumumkan oleh ppk, surat pengantar usul penetapan nomor induk ppp calon ppp beserta daftar nominatif kelulusan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, formulir usul penetapan nomor induk ppp yang telah diisi sesuai dengan data yang diperlukan, dengan tandaserta dibubuhi stempel cap dinas, keputusan pengangkatan calon ppp yang ditetapkan oleh ppk, (satu) lembar fotokopi ijazah surat tanda tamat belajar yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku(satu) lembaryang telah ditandatangani yangpemeriksaan persyaratan dan kelengkapan administrasi: melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada terhadap berkas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada memeriksa. memeriksahasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usul penetapan nomor induk ppp dari instansi pusat dan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut: usul penetapan nomor induk ppp yang memenuhi syarat, ditetapkan nomor induk ppp nya, usul penetapan nomor induk ppp yang bahannya tidak lengkapomor induk ppp yang tidak memenuhi syaratan ketujuh keputusan penetapan nomor induk ppp dalam waktu paling lama (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak penyampaian usul penetapan nomor induk ppp, calon ppp yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi diberikan nomor induk ppp oleh kepala bkn kepala kantor regional bkn. dalam hal bahan persyaratan dan kelengkapan administrasi calon ppp tidak lengkap, bkn memberitahukan kepada instansi pemerintah yang mengusulkan. instansi pemerintah yang mengusulkan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kekurangan bahan persyaratan dan kelengkapan administrasi calon ppp yang tidak lengkap dalam waktu (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari bkn. apabila instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada tidak dapat melengkapi bahan persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai waktu yang ditentukan maka calon ppp tersebut tidak dapat diberikan nomor induk ppp. nomor induk pppp yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing masing dua digit. (empat) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun pengangkatan pertama sebagai calon ppp. (dua) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jumlah perjanjian kerja calon ppp yang bersangkutan yang dimulai dari angka (dua puluh satu). (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin calon ppp yang bersangkutan. (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut calon ppp. pemberian nomor induk ppcalon pppomor induk ppp kepada kepala bkn atau kepala kantor regional bkn maka ppk segera melaporkan kepada kepala bkn untuk menggantikan calon ppp yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada hurufbagi calon ppp yang lulus dan telah ditetapkan nomor induk ppp nya, tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai ppp, ppk segera melaporkan kepada kepala bkn kepala kantor regional bknomor induk ppp oleh kepala bkn kepala kantor regional bkn lingkungan wilayah kerjanya. bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan nippppp oleh ppk, dan temuannya segera disampaikan kepada kepala bkn kepala kantor regional bkn lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu. kebutuhan jabatanbab vii pengangkatan menjadi ppp bagian kesatubkn: ppk dan calon ppp menandatangani perjanjian kerja yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagi tidak terpisahkan dari peraturan badan ini, dan ppk menetapkan keputusan pengangkatan ppp yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran ila yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. dalam hal keputusan pengangkatan ppp ditetapkan secara kolektif, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran dan lampiran ilc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. keputusan pengangkatan ppp sebagaimana dimaksud pada huruf ataubkn lingkungan wilayah kerjanya.bagian kedua pelantikan dan pengambilan sumpah janji pppbab iii ketentuan lain lain menyerahkan dokumen paling kurang surat perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan ppp kepada kepala bkn kepala kantor regional bkn dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya nomor induk ppp. dokumen sebagaimana dimaksud pada dimasukkan dalam sistem informasi aparatur sipil negara bkn. pengadaan ppp untuk mengisi jpt utama tertentu dan jpt madya tertentu yang lowongberkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara. pengadaan ppp untuk mengisi jenis jabata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan badan ini kecuali ketentuan yang mengatur mengenai instansi pembina jfhadir?) seleksi aan) instansi pakan kakak ruang lokasi seleksi ju. sesi pkn tekanan jenis seleksi io.) waktu poodana gene orang jumlah peserta hadir dana cena) orang jumlah peserta tidak hadir dana ctulis caloberita acara serah terima hasil seleksi.) pada hari ini . tanggal. bertempat di. .ann apapun apn ppn nan nun neon nun jabatan nun nun unud nun nun nun nun nun selanjutnya disebut pihak pertama tim pelaksanaan cat bkn yang bertugas lapangan) dengan: nama pdakkaa nana naa anna akan jabatan pan nnn ann nun nun nun nn.) instansi pusat provinsi kab. kota") tulis calon ppp. riw hidup ii. keterangan perorangan nomor induk kependudukan nik) nama rebupatenfkea tempa taman manggar tawar seemakaam agama aliran kepercayaan status perkawinan selama nomor telepon handphone kelurahanfbesa alamat kecamatan kabupaten kota anggi berat badan rambut ti. keterangan bentuk muka badan nama kulit khas cacat tubuh kegemaran hobby) ditulis dengan huruf kapital balok dan tinta hitam il. pendidikan pendidikan dalam dan luar negeri stub ijazah tingkat nama sekolah akreditasi tempat nomor tanggal pejabat depan belakang perguruan tinggi penandatangan pena bnn nan nan nan too kursus latihan dalam dan luar negeri ai j u uv aia tenn pen pen iii. riw pekerjaan riw jabatan dan penggajian surat keputusan instansi perusahaan jabatan tanggal tanggal gaji nomor tanggal pejabat penandatangan mulai selesai aaa. (aa aan iv. tanda jasa penghargaan nama bintang lencana surat keputusanlahir meninggal anak tempat, tanggal pekerjaan posisi perusahaan nik nip nama lahir jabatan institusi status hidup orang tua kandung nik nipis nama tempat, tanggal pekerjaan posisi perusahaan status hidup lahir jabatan institusi tan pena pen pena pen pen pen saudara kandungketerangan organisasi nama organisasi jabatan organisasi tempat pemimpin organisasi tanggal tanggal mulai selesai vii. keterangan lain lain nama keterangan bemarsemamamanan bwmemmamomprawmra) coret yang tidak perlu pada bagian ) diisi hanya jika berstatus cons pns pensiunan pns ppp.yang bertanda tangan bawah ini nama kana tempat dan tanggal lahir: agama nan kana alamat pan pen ppn nun nun pen nnn nnnmutuskan menetapkan kesatu mengangkat sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja: nama prank tempat tanggal lahir banana) jenis kelamin padan pendidikan padanan tahun. kebutuhan jabatan pakan unit kerja batasan mh) instansi pangean tri kedusewa isi pada tanggal sana), aspen persero) cantum dalam lajur lampiran keputusannu tusukan menetapkan kesatu mengangkat nama yang tercantum dalam lajur menjadi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjsanam) pada tanggal sewa ppk?) kanan ana! pt. aspen persero)has ga: bni kzi ome) lor ss3s59 lea iss lor kp) \| \|pak tempat tanggal lahir banana jenis kelamin panakawan pendidikan banana) tahun. menjadi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan: kebutuhan jabatan unit kerja banana instansiena pada tanggal sana) petikan sesuai dengan aslinya, ppk2 senen sen enam4). aspen persero) .i8 catatan: diisi sesuai dengan lampiran keputusan kolektifsoptulislah namaomor penataan sifat bana lampiran banana berkas perihal usul penetapan nomor induk ppp a.n. dkk (pemerintah dengan perjanjian kerja yang mengacu pada penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun .omor induk pplampiran viiusul penetapan nip calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tempat tanggal kebutuhan unit lahir lahir pendidikan jabatan kerja") unit kerja terkecil sesuai kebutuhan jabatan. menteri pimpinan lembaga gubernur bupati walikota lampiran vusul penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nomor: instansi: diterima tanggal: emang mengonsumsi menggunakan napa tgl nomortnduk ppk isamtarpayar menteri pimpinan lembaga gubernur bupati walikotarencana penempatan nomor saya yang bertanda tangan bawah ini nama naa 5s) lingkup ung:: dan tulislah nama kebutuhan jabatamberian nomor induk calon ppp: seri etsa kartini islandia, lahir pada tanggal februari untuk pertama kali diangkat menjadi calon ppp sebagai analis kepegawaian muda pada tahun bkn sampai dengan dan kepada yang bersangkutan diberikan nomor induk ppp yaitu kemudian masa perjanjian kerja seri etsa kartini islandia diperpanjang sampai dengan dan kepada yang bersangkutan diberikan nomor induk ppp yang sama yaitu pada tahun sampai dengan seri etsa kartini islandia diangkat menjadi calon ppp sebagai analis kepegawaian muda kementerian kesehatan, dan kepada yang bersangkutan diberikan nomor induk ppp kemudian pada tahun seri etsa kartini islandia diangkat kembali menjadi analis kepegawaian muda sampai dengan tahun bkn dan kepada yang bersangkutan diberikan nomor induk ppprjanjian kerja perjanjian kerja") santana pada hari ini . tanggal . bulan. tahun . yang bertandatangan bawah ini: menteri . kepala lembaga . kepala badan . gubernur . bupati . walikota untuk selanjutnya disebut pihak kesatu. atau'") nama pake jabatan bkekakanakan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama menteri . kepala lembaga . kepala badan . gubernur . bupati . walikota . berdasarkan surat keputusan . nomor. tanggal . ), untuk selanjutnya disebut pihak kesatu. ii. nama pake nomor induk ppp pakatan tempat tgl. lahir blank pendidikan pdt alamat makanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut pihak kedua. pihak kesatu dan pihak kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam perjanjian kerja, dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam sebagai berikut: masa perjanjian kerja, jabatan, dan unit kerja pihak kesatu menerima dan mempekerjakan pihak kedua sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut: masa perjanjian kerja: . s d. d4") jabatan bakkkknaknnnnanaaaan unit kerja plakat tugas pekerjaan pihak kesatu membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua. pihak kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan pihak kesatu dengan sebaik baiknya dan rasa tanggung jawab. target kinerja pihak kesatu membuat dan menetapkan target kinerja pihak kedua selama masa perjanjian kerja. pihak kedua wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh pihak kesatu. hari kerja dan jam kerja pihak kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku instansi pihak kesatu. disiplin pihak kedua wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam peraturan disiplin oleh pihak kesatu. pihak kedua yang tidak mematuhi kewajiban dan atau laranggaji dan tunjangan pihak kedua berhak mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembayaran gaji dan tunjangan pihak kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. cuti pihak kedua berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama selama masa perjanjian kerja. cutompetensi pihak kesatu memberikan pengembangan kompetensi kepada pihak kedua selama masa perjanjian kerja. pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. penghargaan pihak kesatu memberikan penghargaan kepada pihak kedua berupapihak kesatu wajib memberikan perlindungan bagi pihak kedumberian perlindungsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelesaian perselisihan apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini terjadi perselisihan, maka pihak kesatu dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka pihak kesatu dan pihak kedua sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. lain lain pihak kedua bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peraturan lainnya yang berlaku pihak kesatu. pihak kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik pihak kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pihak kesatu dapat memperpanjang masa perjanjian kerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. demikian perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap (dua) oleh pihak kesatu dan pihak kedua dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun, masing masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. pihak kesatu, pihak kedua, keterangan: dalam hal masa perjanjian kerja diperpanjang, ditambahkan kata perpanjangan sebelum frasa perjanjian kerja. pilih salah satu. &) tulislah keputusan ppk yang memberikan wewenang penandatanganan perjanjian kerja. xx) tulislah tanggal hari kerja pertama, bulan dan tahun awal masa perjanjian kerja dan masa perjanjian kerja tidak boleh kurang dari (satu) tahun. tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja ditulis paling kurang sama dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja atau tidak mendahului tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja. ke) lampiran alla) tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nama ppk2 menimbang bahwa calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebaga.# tahun . tentang . peraturan badan kepegawaian negara nomor . tahun . tentang . memutuskan menetapkan kesatu terhitung mulai .cuu. sampai dengan . mengangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja: nama makanan) nomor induk ppp malaka tempat tanggal lahir panas anna sl) laka pendidikan balkan lo) jabatan malaka gaji makanan unit kerja balkan nenkan tsi, kedua selain gajiada tanggal ppk?) pt, aspen persero) a21) petunjuk pengisian lampiran allaomor, tahun, dan tentang peraturan presiden yang mengatur tentang gaji dan tunjangatanggal, bulan dan tahun masa perjanjian kerja ppp sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja tulislah nama lengkap beserta gelar ppp (apabila ada)kerja sesuai stub ijazah tulislah nama tempat penetapan keputusan pilih kepala badan kepegawaian negara jikappp tulislah wilayah badan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kantor bayarlampiran llbcalon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang namanya tercantum dalam lajur lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat menjadtahun . tentang peraturan badan kepegawaian negara nomor . tahun . tentang memutuskan menetapkan kesatu mengangkat calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang namanya tersebut dalam lajur lampiran keputusan ini menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kepadanya diberikan gaji setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur lampiran keputusan ini, dengan masa perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam lajur sampai dengan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur .pan ai) pada tanggal sena) ppk2a21) catatan: sampai dengan diisi dengan menggunakan petunjuk pengisian lampiran alla. ica) es) le) ie) oes teh issa pas tan kets) we) lampiran ilcpegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nama ppk2nomor induk ppp pangan tempat tanggal lahir banana jenis kelamin pakan) pendidikan banana tahun. gaji para jabatan pangan unit kerja banana to) instansi pangan terhitung mulai tanggal . sampai dengan tanggal . diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gajina pada tanggal s3) petikan sesuai dengan aslinya, ppk2) ketandiisi sesuai dengan lampiran keputusan kolektif. petunjuk pengisian lampiran llcppp (apabila ada) sepsesuai stub ijazah tulislah nama unit kerja penempatan ppp tulislah nama tempat penetapan keputusan tulislah nama darippp tulislah wilayah badan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kantor bayar untukkepala badan kepegawaian negara, ttd bima hari wibisono
tea refektif, objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif agartk, sd, dan smpmempertimbangkorang, paling banyak (dua puluh delapan) orang, dan smp paling banyak (tiga puluh dua)kepada masyarakat tentang pengumuman pendaftaran ppdbtersendiri oleh satuan pendidikan setelah mendapatkan persetujuan dinas pendidikan dan kebudaybab mekanisme penerimaankuota yang telah ditetapkan. bab pendaftaran ppdb dan smp pendaftaran calon peserta didik dan smpsebagaimana dimaksud pada dalam satu zonasi. bagi dan smp yang telah siap dapat melaksanakan ppdb secara online dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. zona sekolah dalam ppdb ditetapkan dengan keputusan bupatidipertimbangkan jarak terdekat dari tempat tinggal sekolahinternasional dapatmaa keterangan nasional jae prestasi lebih dari satu hanya internasional dihitung satu prestasi provinsi jika prestasi lebih dari satu maka kabupaten dipilih tingkat yang lebih tinggi kecamatan beregu kelompok: wan skor memaksadijarak kesekotahan skor 2000m 3000m '\|ekolah tanpa membedakan status ekonomi dan kegunaannyavatau kelas vii hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester (satu). bab viii pendanaan pendaftaran peserta didik baru pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk tk, dan smp tidak dikenakan biaya, kecuali bagi satuan pendidikan yang tidak menerima dana bantuan operasional sekolah bos). dinas pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan per mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan ppdb. dalam ppdbdengmei bupati kubu raya, diundangkan sungai pada tanggal. sekretaris kubu raya yus nizam berita daerah dada raya tahun.
naan bupati probolinggo provinsi jawa timur peraturan bupati probolinggo nomor:pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun dengan peraturan daerah sebagai perwujudan pengelolaan keuangan daerah, perlu disusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah rkd) sebagaimana ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentangrancangan peraturnur provinsiprobolinggo tahun rencana kerja pemerintah daerah kabupaten probolinggo tahun yang selanjutnya disebut rkdprobolinggo tahun disusun dengan maksud pemerintah kabupaten probolinggo dalam menyusukabupaten probolinggo tahun anggaran sistematika rkd kabupaten probolinggopenjabaran rkd kabupaten probolinggkabupaten probolingglaksanaan lebih lanjut rkd kabupaten probolinggo tahun dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten probolinggo yang diusulkan dalam jawa timur.o, sh, smk tingkat nip.
pic bupati kubu raya provinsi kalimantan baratjalanan dinas yang lebih tertib, efisien, efektif, selektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas, bahwa peraturan bupati nomor tahun tentang perjalanan dinas lingkungan pemerintah kabupaten kubu raya, sudah tidak sesuai lagi derovinsi adalah provinsi kalimantan baratmbantu pelaksana kegiatan yang diangkat oleh kementerian, bupati atau kepala satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan atautugas adalah surat perintah kepada bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns serta. uang representasi adalah tambahan uang saku kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd serta pejabat eselon dalam melakuuntuk biaya transportasi pulang pergi dari tempat kedudukan ketempat tujuan dan sebaliknya biaya transportasi lokal adalah biaya yang dibayarkan untuk biaya transportasi didalam tempat tujuandan non pns. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada meliputi: perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, meliputi: perjalanan dinas ibukota provinsi, dan perjalanan dinas kabupaten lain dalam provinsi,bahwa perjalanan dinas hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangkdalam: melakukan rapat kerja, konsultasi dan atau koordinasi, asistensi, studi pembelajaran pns yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir kota tempat pemakaman, kegiatanrjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka konsultasi dan atau koordinasi dan studi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf minimal dipimpin oleh pejabat struktural eselon iii, kecuali ditentukan lain oleh penyelenggara berdasarkan surat tertulis. perjalanan dinas dilaksanakan sesuai perintah atasan, yang ditetapkan dengan surat perintah tugas dan spp yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. ketentuan penandatanganan surat perintah tugas dan spp oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: perjalanan dinas luar daerah luar provinsidan pejabat eselon iijikabagi pejabat eselon iv, staf dan non pns seluruh skpd lingkungan pemerintah kabupaten kubu raya, surat perintah tugas ditandatangani oleh wakil bupati dalam halperjalanan dinas luar daerah (ibukota provinsi, kabupaten lain dalam provinsi), iv, pelaksana pns dan non pnsperjalanan dinas dalam daerahsedangkan spp ditandatangani oleh kepala skpd, bagi pejabat eselon iv, pelaksana pns dan non pns) unit pelaksana teknis dinas, surat perintah tugas dan spp ditandatangani oleh kepala unit pelaksana teknis dinas yang bersangkutan. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, ibu kota provinsi dan kabupaten lain dalam provinsi untuk kegiatan dan waktu yang bersamaan, ditetapkan dalam (satu) surat perintah tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. format surat perintah tugasilakukan dengan jangka waktu pelaksanaan sesuai kebutuhan. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada untuk perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi dalam rangka konsultasi dan atau koordinasi dan studi pembelajaran. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (tiga) hari, yang dihitung sehari sebelum tanggal pelaksanaan (h dan sehari setelah pelaksanaan (h bab pembiayaan perjalanan dinas biaya perjalanan dinas terdiri dari: biaya penginapan, uang saku, uang makan, biaya transportasi lokal, uang representasi, dan biaya transportasi. biaya penginapan, uang saku dan uang makan diberikan menurut banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas. biaya transportasi diberikan untuk biaya transportasi pulang pergi dari tempat kedudukan tempat tujuan dan sebaliknyabiaya transportasi. khusus untuk tambahan biaya transportasimelaksanakan kegiatan perdesaan yang besarnya sesuai dengan standar yangsanakan hanya (satu) hari tidak dibayarkan biayasaku, uang makan dan biaya transportasi lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dibayarkan secara lumpur. biaya transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada hanya dibayarkan sekali dalam setiap perjalanan dinas. uang representasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dibayarkan secara lumpur sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas. uang representasi diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dprd, anggota dprd serta pejabat eselon ii. biaya transportasiasionasi yang dipungut bandara keberangkatan dan kepulangan, dan bagasi pesawat sampai dengan (sepuluh) kilogram. apabila tempat tujuan diharuskan melakukan transit, maka biaya transportasi ditambah sebesar biaya transportasi yang telah ditetapkan. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas, biaya transportasirjalanan dinas digolongkan dalam (lima) tingkatan: tingkat untuk pejabat negara, tingkat untuk pimpinan dprd dan pejabat eselon tingkat untuk pejabat eselon dan anggota dprd, tingkat untuk pejabat eselon iii dan pejabat eselon iii tingkat untuk pejabat eselon dan eselon pelaksana pns golongan iv, golongan iii dan non pns pendidikan s1), tingkat untuk pelaksana pns golongan dan non pns pendidikan diri): dan tingkat untuk pelaksana pns golongan dan non pns pendidikan sma). biaya perjalanan dinas non pns yang terdiri dari digolongkan dalam tingkat biaya perjalanan dinas untuk istri pejabat negara guna mendukung kegiatan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah digolongkan dalam tingkat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf untuk biaya penginapan bagi pns dan atau non pns yang merupakan ajudan bupati dan wakil bupati. pengecualian sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan apabila dalam lokasi penginapan bupati dan atau wakil bupati tidak terdapat standar biaya penginapan sebagaimana ditentukan pada sehingga standar biaya penginapan dibayarkan berdasarkan standar biaya terendah pada lokasi tersebut. pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pns dan non pnspada hari yang sama dan lokasi yang berbedbab pertanggungjawaban pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pns dan non pns wajib mempertanggungjawabkan perjalanan dinas yang dilaksanakan., dan melampirkan foto kegiatan dengan menggunakan aplikasi open camera atau sejenisnya yang menunjukan titik koordinat dan waktu bagi perjalanan dinas luar daerah luar provinsi. surat perintah tugas dan spp harus dipertanggungjawabkan paling lama (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas. format legalisasi spp, daftar pengeluaran riil dan laporan singkat dan kelalaian dalam menerapkan prinsip perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam terhadap kesalahan dan kelalaian sebagaimana dimaksud pada dapat dikenakan tindakan berupa: teguran lisan, teguran tertulis, tidak diizinkan melakukan perjalanan dinas pada tahun berjalan, dan d.tuntutan ganti ruga bupati kubu raya, tendangan sungai raya muda make wan pada sekretaris ayi kabupaten kubu raya usr nizam berita daerah ybipaten kubu raya tahunsurat perintah tugas kop naskah dinas surat perintah tugas nomor. masa kam naa dasar ansa tanah keren ana makan korean kekerasan nmo known enak ina memerintahkan kepada nama raveeweevarsepenenepenpaneusewamesaee pangkat gol .ooooooooooooooooooooooo. jabatan garden ser renaneansene karna numeral nama eredpenpeeemamanna nnn wanna pangkatfeol .oo.ooo.room.moooomoom.moo .oo. jabatan mennonene kgu team nama ditetapkan di. pada tanggal . j.j.o. nama jabatan, nama pejabat pangkat format surat perintah perjalanan dinas kop naskah dinas lembar kode #rnsmusasaaenannmaneunsma nomor eki bammenarsieeserlaal surat perintah perjalanan dinas (spp) pejabat yang memberi perintah nama pegawai yang diperintah nama nip pangkat dan golongan menurut ja.lem pada tanggal sisessasule sus kepala skpd, nama pejabat pangkat pada tanggai. sekretaris date paten kubu raya maw muda make wan tahun. .legalisasi surat perintah perjalanan dinas spp berangkat dari (tempat kedudukan) pada tanggal pejabat pelaksana teknis kegiatan nama pejabat pangkat, nama pejabat pangkat vi. catatan lain lain format daftar pengeluaran riil daftar pengeluaran riil yang bertanda tangan dibawah ini: nama been kak kek abr tan end ket annee kah iis suren bara jabatan iran ara berdasarkan surat perintah perjalanan dinas spp) nomor . tanggal ema dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: biayakeeeemeamas, tanggal, bulan, tahun mengetahui menyetujui kepala skpd, pelaksana spp, nnn format laporan perjalanan dinas laporan perjalanan dinas kepada yth. kepala skpd .i. di hal laporan perjalanan dinas yang melaksanakan tugas bupati kubu raya, pas dayah awan diundangkan sungai pada tai pak mei bo19 sekretaris daeraykabupaten raya usr in nizam klg s7 (nbypaten kubu raya
rel bupati purbalingga provinsi jawa tengah peraturan bupati purbalingga nomor tahun tentang kelas rumah dinas milikperaturan daerah nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka perlu menetapkan kelas rumah dinas milik pemerintahrumah dinas milikkelas rumah dinas milik pemerintah kabupaten purbalingga prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur kelas rumah dinas ditetapkan berdasarkan atas fasilitas yang ada, luas bangunan dan aspek geografis. jenis fasilitas yang ada sebagaimana dimaksud pada meliputi sarana penerangan (listrik pln), sarana air bersih (dam sumur gali bor), pendingin ruangan (ac) dan jumlah kamar tidur. aspek geografis sebagaimana dimaksud pada berdasarkan lokasi yaitu ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, desa dan wilayah terpencil. kelas rumah dinas milik pemerintah kabupaten purbalingga ditetapkan sebagai berikut ibukota kelas rumah dinas sekretaris kabupaten daerah, rumah dinas asisten sekda rumah dinas kepala badan dinas kelas rumah dinas kepala bagian dan meningkatnya rumah dinas dokter rsud kelas rumah dinas lurah rumah dinas bidan paramedis rsud rumah dinas kepala sekolah rumah dinas guru penjaga ibukota kelas rumah dinas camat kecamatan rumah dinas dokter kepala puskesmas kelas rumah dinas kepala upt utd rumah dinas bidan paramedis puskesmas kelas rumah dinas kepala sekolah rumah dinas guru penjaga desa kelas rumah dinas kepala sekolah kelas rumah dinas guru penjaga kelas rumah dinas bidan desa wilayah kelas rumah dinas camat terpencil karangjambu rumah dinas dokter kepala puskesmas karangjambu kelas rumah dinas kepala upt utd kecamatan karangjambu rumah dinas bidan paramedis puskesmas kecamatan karangjambu kelas rumah dinas kepala sekolah kecamatan karangjambu rumah dinas guru penjaga kecamatan karangjammemperhatikan ketentuan perjalanan dinas yang telah ditetapkan dalamsudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembanganpersonil lainnya dalamtransport sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: biaya untuk membayar karcis tiket sarana angkutan yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan, dankarcis tiketikarcis tiket alat angkutan yang digunakan dalam perjalanan dinasxii peraturan bupati ini. dalam hal sopir menjemput pimpinan yang telahiaya taksi pelaksana spp sebagaimana dimaksud dalam huruf disediakan untuk biaya sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju stasiun terminal pelabuhan bandara keberangkatan maupun sebaliknya, dan b.sarana angkutan dari stasiun terminal pelabuhan bandara tempat tujuan menuju tempat penginapan tempat acara maupun sebaliknya. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara lumpur. setiap pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diberikan biaya taksi sebanyak (empat) kali untuk pergi pulang. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan biaya yang diberikan kepada pelaksana spp yang dihitung perhari menginap hotel atau ditempat menginap lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada dibayarkan sesuai biaya riil cost berdasarkan jumlah nilai nominal yang tercantum pada bill inavoice bukti pembayaran dan atau bukti otentik lainnya yang dikeluarkan oleh pihak dimana tempat pelaksana spp menginap dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya penginapan yang sah. dalam hal pelaksana spp tidak menggunakan fasilitas penginapan dan atau tidak dapat melampirkan bukti penginapan sebagaimana dimaksud pada maka berlaku ketentuan sebagai berikut pelaksana spp hanya diberikan biaya penginapan sebesar (tiga puluh persen) dari tarif penginapan dikota tempat tujuan sebagaimana diatur ditetapkan lebih lanjut dalam lampiran peraturan bupatsanakan secara rombongan atau bersama sama untuk melaksanakan suatu kegiatan berupadan tempat pelaksanaannya diselenggarakan pada penginapan yang sama, maka seluruh pelaksana spp tersebut dapat menginap pada hotel tempat menginap yang sama. dalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada melampaui batas tarif penginapan yang diatur ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati ini, maka pelaksana spp menggunakan tarif kamar terendah pada tempat menginap dimaksud, uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan sewa kendaraan ditempat tujuan perjalanan dinas dan fasilitas ini hanya disiapkan kepada pejabat negara yang meliputi: biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan cc. pengenaan pajak atas sewa kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada dipertanggungjawabkan secara riil cost. dalam hal pejabat negara menggunakan uang sewa kendaraan, maka uang transport lokal sebagaimana dimaksud dalam tidak dibayar dengan berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. setiap pelaksana spp yang melaksanakan perjalanan dinas untuk mengikutimaka rincian biaya yang diperoleh harus memperhatikan dan berdasar pada kawat surat undangan email penyelenggara yang menjadi dasar penerbitan surat tugas. dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada telah menyiapkan fasilitas kepada peserta yang diundang maka pelaksana spp hanya berhak memperoleh biaya selain yang ditanggung tersebut. standar satuan harga biaya perjalanan dinas sebagiaan dimaksud dalam baik untuk perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas dalam daerahpembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: diberikan panjar minimal (satu) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, dan dalam hal perintah perjalanan dinas yang sifatnya mendesak dan harus segera dilaksanakan, maka dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan. pemberian panjar sebagaimana dimaksud pada huruf telah diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan paling lambat (lima) hari kerja setelah berakhir jangka waktu perintah perjalanan dinas. bab viiyangp dilarang melakukan perjalanan dinas ganda yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dengan jangka waktu pelaksanaan spp yang sama. pelaksana spp dilarang melakukan perjalanan dinas yang tumpang tindih yaitu pelaksana sppp. bab pertanggungjawaban perjalanan dinas pelaksana spp wajib menyampaikan seluruh pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada pejabat yang berwenang paling lambat (lima) hari kerja, setelah jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas selesai secara perorangan. pertanggungjawaban uang sewa kendaraan untuk pejabat negara yang menggunakan taksi atau angkutan lainnypertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada disertai kelengkapan dengan rincian sebagai berikut surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang, spp yang telah ditandatangani dan stempel oleh pejabat atau instansi yang dikunjungi, pertanggungjawaban uang perjalanan dinas dengan biaya rill atrental sewa kendaraan, bukti sewa kendaraan untuk pejabat negara, bill inavoice bukti lainnya yang sah sebagai pembayaran tempat penginapan, boarding pass: dan retribusi terminal stasiun pelabuhan. daftar pengeluaran riil: dan laporan hasil perjalanan dinas oleh masing masing pelaksana spp. pejabat negara, pimpinan dprd dan sekretaris daerah, berdasarkan kedudukan, sifat, wewenang dan pertimbangan obyektif lainnya, dikecualikan dari ketentuan tentang kewajiban penyiapan dan penyampaian laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf lampiran pertanggungjawaban biaya transport perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah, diberlakukan ketentuan yaitu melampirkan tiket karcis sebagai bukti pengeluaran yang sah, dan dalam hal tidak memungkinkan untuk melampirkan tiket karcis untuk tujuan kabupaten kota tertentu dalam wilayah provinsi dan untuk tujuan luar kecamatan dalam wilayah kabupaten sebagai bukti pengeluaran yang sah, maka dapat diganti dengan daftar pengeluaran riil. bab pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap pelaksanaan perjalanan dinas bagi pelaksana spp dilakukan oleh masing masing pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. pengawasan internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada setiap skpd bagian, dilaku,salinan. sesuai dengan aslinya amp rian hukum dan ham (nan etn jer nenkan bulan\| ip., aka: membindan personil lainnya dalam lingkup pemerintah kabupaten sinjaikabupaten adalah kabupaten sinjai. pejabat negara adalah bupati dan wakil bupatiertaris daerah adalah sekertarisyang ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau urusan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang undangan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang. perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan dalam wilayah republik indonesia dan kembali tempat kedudukan. perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten sinjai dari tempat kedudukan atas lokasi kantor satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan tugas ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula. perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju provinsi kabupaten lainnya dan kembali tempat kedudukankoordinasi dan konsultasi adalahpoksi skpd bagibagian adalah unit kerja pada sekretariat daerah kabupaten selaku kuasa penggunakpd bagianngguna anggaran kuasa pengguna anggaran dan atau atasan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas. surat tugas yang ditertiblaksanaan spp untuk melakukan tugas perjalanan dinas yang ditertibkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas. pelaksana spp adalah pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, personil non pns, dan unsur masyarakat tertentu yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas. personil lainnya adalah personil non pns dan unsur masyarakat tertentu. personil non pns adalah warga negara indonesia yang berdasarkan kriteria tertentu serta berdasarkan kebutuhan, diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk setiap (satu) tahun anggaran dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang bersifat teknis operasional dalam lingkungan pemerintah daerah. unsur masyarakat tertentu adalah setiap orang representasi kelompok orang yang secara nyata memiliki pengalaman dan keahlian keterampilan sesuai kebutuhan sehingga diangkat ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada pemerintah daerah sebagai tenaga ahli tenaga pendamping fasilitator dan atau bentuk lainnya sesuai ketentuan. komponen perjalanan dinas adalah unsur unsur pengeluaran yang dibiayai selama pelaksana spp. uang harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana spp secara lumpur, untuk kebutuhan perjalanan dinas yang meliputi uang saku, uang makan dan uang transport lokaluntuk kebutuhan perjalanan dinas. biaya riil cost adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh pelaksana spp dalam melaksanakan perjalanan dinas. hari adalah hari kalender. bab asas dan dasar perjalanan dinas asas pelaksanaan perjalanan dinas meliputi tertib anggaran, efektif dan efisien: cc. transparan, akuntabilitas, dan tetap sasaran dan tepat waktu. dasar pelaksanaiiprd, anggota dprd, pns dalam jabatan eselon ii, eselon iii, eselon iv, dan pns lainnya, ptt, personil non pns dan atau yang disetarakan, dan unsur masyarakat tertentu sesuai kebutuhan. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: perjalanan dinas dalam daerah, dan perjalanan dinas luar daerah. pns sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pns dan calon pns. bab prinsip perpenting, mendesak dan prioritas yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketersediaan dan kesesuaian anggaran, yaitu dapat dilaksanakan jika tersedia dan cukup tersedia anggarannya dalam dpa skpd dpp skpd, serta sesuai dengan target kinerja kegiatan, efisiensilakukan sesuai dengan pencapaian kinerja kegiatan skpd bagian, akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksana perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas, dan menunjang pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi skpd bagian. bab jenis perjalanan dinas perjalanan dinas luariluar wilayah kabupateengan status tugas belajar izin belajar yangdan menjemput dan atau mengantarkan jenazah pejabat negara, pimpinan dprd, anggota dprd, pns dan ptt, personil non pns dan unsur masyarakat tertentu yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ketempat pemakaman dari tempat kedudukan yang terakhir kota tempat pemakaman. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi peserta pendidikan dan pelatihan struktural serta pendidikan dan pelatihan penentangan jabatan fungsional tertentu. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diberikan berdasarkan pertimbangan: jenis dan strata pendidikan, jenis dan tingkat pendidikan dan pelatihan proporsional, dan kemampuan keuangan daerah. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud terdiri atasmeliputi perjalanan dinas luar wilayah kecamatan tempat kedudukan dalam wilayah kabupaten sinjai. bab pelaksanaan perjalanan dinas bagian kesatu pelaksanaan perjalanan dinas pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilakukan setelah ditertibkan surat tugas dan spp oleh pejabat yang berwenang. bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, surat tugas dan spp ditandatangani oleh dirinya sendiri, wakil bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, surat tugas dan spp ditandatangani oleh bupati. ketua dprd dalam melaksanakan perjalanan dinas, surat tugas ditandatangani oleh dirinya sendiri dan spp oleh sekretaris dprd, wakil ketua dprd dalam melaksanakan perjalanan dinas surat tugas ditandatangani oleh ketua dprd dan spp oleh sekretaris dprd. anggota dprd dalam melaksanakan perjalanan dinas, surat tugas ditandatangani oleh ketua dprd atau wakil ketua dprd dan spp ditandatangani oleh sekretaris dprd. pns dan pegawai kontrak ptt dalam melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi, surat tugas ditandatangani oleh bupati dan spp ditandatangani oleh kepala skpd. pns dan pegawai kontrak ptt dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, surat tugas ditandatangani oleh sekretaris daerah dan spp ditandatangani oleh kepala skpd. pejabat yang berwenang dalamsurat tugas sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya mencantumkan hal hal sebagai berikut pemberi perintah perintah tugas, pelaksana spp, maksud melaksanakan perjalanan, waktu dan tempat pelaksanaan perintah penugasan, pembebanan anggaran, dan jenis transportasi yang digunakan. surat tugasmasing masing (satu) orang. surat tugas dan spp dibuat sesuai dengan format yang berlaku. surat tugas dan spp sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan kepada pns dan ptt diluar skpd bagian pemberi surat tugas sepanjang pelaksana spp tersebut memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan tujuan pelaksana spp. spp sebagaimana dimaksud pada dapat pula diberikan kepada personil non pns serta unsur masyarakat tertentu sesuai kebutuhan danpada skpd bagian masing masing berdasarkan pertimbangan kepentingan dinas, tingkat keahlian keterampilan, dan cc. proporsional. bagian kedua waktu perjalanan dinas jangka waktu perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dilakukan paling lama (dua) hari: dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dengan sarana angkutan darat dan atau udara, dilakukan paling lama (empat) hari. jangka waktu perjalanan dinas yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan bukti berupa jadwal undangan kegiatan dan atau bukti pendukung lainnya dari skpd bagian tempat kedudukan maupun instansi tempat tujuan. jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan menghadiri undanganyaitu (satu) hari sebelum dan (satu) hari setelah kegiatan. bagian ketiga golongan perjalanan dinas pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pns, ptt, personil non pns dan unsur masyarakat tertentu. kedudukan, jabatan dan atau pangkat golongan pelaksana spp perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada digolongkan dalam (lima) tingkat, yaitu pejabat negara dan pimpinan dprd, sekretaris daerah dan anggota dprd pejabat eselon pejabat eselon iii pejabat eselon iii dan golongan iv, pejabat eselon dan pns golongan iii, dan pns golongan ii, pns golongan dan ptt. kedudukan dan standar biaya pelaksana spp perjalanan dinas bagi personil non pns dan unsur masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ajudan yang melakukan perjalanan dinas dengan surat tugas dalam rangka mendampingi mengawal pejabat negara dan pimpinan dprd dengan sarana angkutan udara, menggunakan fasilitas kelas ekonomi. ajudan dengan surat tugas sebagaimana dimaksud pada dapat menginap pada hotel yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar sesuai tarif dan atau menggunakan fasilitas kamar terendah pada hotel tersebut. bab vii biaya perjalanan dinas biaya perjalanan dinas pelaksana spp sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam program dan kegiatan skpd bagian sesuai kebutuhan perjalanan dinas. rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: uang harian, biaya transport, biaya taksi, biaya penginapan, uang representasi, uang sewa kendaraan, biaya bahan bakar minyak, dan biaya menjemput dan atau mengantar jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf uang harian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: dan merupakan batas tertingg)); memutuskan:..samosir inikasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagian kesatu'gian kedua. bagian kedua penyaluran dari rsud rkd penyaluran dana desa dari rsud rkd?bagian ketigoutputbupati melalui dinas pemberdayaan perempuan, anak, masyarakat dan desa: meminta.dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan bupatatau terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada. dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud padamugian keempat.penyusunan laporan realisasi penyerapan keuangvolume dan cara pengadaan. bagian kelimadilaksanakan oleh bupatikeuangan tahun sebelumnya; dan tahap iii berupa laporan realisasi penyerapan keuangan sampai dengan tahap ii. laporan. laporan realisasi penyerapan keuangan sampai dengan tahap sebagaimana dimaksud pada huruf menunjukkan rata rata realisasi penyerapan keuangan paling sedikit sebesar (tujuh puluh lima persen). bagian keenamoleh bupatitujuhdinas pemberdayaan perempuan, anak, masyarakat dan desa setelah mendapat rekomendasi dari camat.f3) selainoutputdan'dan insentif rukun tetangga dan rukun wargahun diharapkan difokuskan untuk kegiatan: kegiatan pembangunan darso mare dan perangkat keras ^hardwarewisat seminimalnya digunakan untuk: kelompok bangkit yang tingkat kesejahteraan terendah sesuai basis data terpadu maksimal rp. , kelompok. penggunaannya untuk kelompok usahauntuk kesejahteraan masyarakat desa maksimal rp. , desa; insentif guru guru pendamping paud maksimal sebesar rp. bulan orangl. peningkatan kapasitas guru guru pendamping paud maksimal sebesar rp. , paud; untuk mendukung kegiatan lomba desa tingkat provinsi sumatera utara, agar (sepuluh) desa yang dibawah ini mempertimbangkan biaya kegiatan lomba desa maksimal sebesar rj3. , desa yaitu: desa pardomuan kecamatan simanindo; desa onanrunggu kecamatan onanrunggu; desa touan gabung kecamatan nainggolan; desa borat pallombuan kecamatan paling; desa hutagalung kecamatan harian; desa bobo kecamatan cianjur mulamula; desa lintang nihuta kecamatan ronggumihuta; desa hutanamora kecamatan pangururan; desa huta bolon kecamatan pangururan, dan; desa cinta maju kecamatan sitiotio.sebesar rp. tahun desa; biaya internet desa besarannya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa tahun; sehubungan program teknologi tepat guna ttg) tingkat provinsi sumatera utara, desa pardomuan kecamatan pangururan dan desa hutagurgur kecamatan cianjur mulamula dipandang potensial agar mempertimbangkan biaya ttg masing masing maksimal sebesar rp. , tahun desa biaya operasional pkk desa maksimal sebesar rp. tahun desa; operasional pemuda desa dan karang taruna desa maksimal sebesar rp. , tahun desa; biaya pembangunan pamsimas (sekurang kurangnya dari pagu pamsimas) untuk (lima belas) desa antara lain desa hutagurgur kecamatan cianjur mulamula; desa aek sipitudai kecamatan cianjur mulamula; desa tamba dolok kecamatan sitiotio; desa penambangan kecamatan pangururan; desa lumban suhisuhi tiruan kecamatan pangururan; desa somali hatoguan kecamatan paling; desa hatoguan kecamatan paling; desa urat kecamatan paling; desa sidak kecamatan paling; desa salmon tonga tonga kecamatan ronggumihuta; desa pasaran kecamatan sitiotio: desa janjimaria kecamatan sitiotio; janji raja kecamatan sitiotio; desa suhu nihuta pardomuan kecamatan paling; desa holding kecamatan sitiotio. biaya pengelolaan kegiatan posyandu lansia maksimal sebesar rp. , tahun desa; biaya pengelolaan kegiatan ktm desa maksimal sebesar rp. tahun desa; biaya pengelolaan kegiatan gotong royong maksimal sebesar rp. tahun desa; insentif kader posyandu maksimal sebesar rp. , bulan kader; insentif kader pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular pos bindu) maksimal sebesar rp. bulan kader; insentif kader bina keluarga balita bkb) maksimal sebesar rp. bulan kader; insentif kader bina keluarga remaja bkr) maksimal sebesar rp. bulan kader; insentif kader bina keluarga lansia bkl) maksimal sebesar rp. bulan kader; biaya pengelolaan kegiatan kelompok dasawisma maksimal sebesar rp. bulanlumban suhu suhu dolok kecamatan pangururan sebagai desa lomba pelaksana pos pelayanan terpadu posyandu). desa hariarapohan kecamatan hariansiallagan pandaraya kecamatan simanindo sebagai desa lomba lingkungan bersih dan sehat lbs). desa ronggumihuta kecamatan ronggumihuta sebagai desa lomba perilaku hidup bersih dan sehat pubs). desa hutagurgur kecamatan cianjur mulamula sebagai desa lomba administrasi pkk. desa nainggolan kecamatan nainggolan sebagai desa lomba pola asuh anak dan remaja para). desa took pasaran kecamatan simanindo sebagai desa lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga up2k) pkk. desa pasaran urat kecamatan paling sebagai desa lomba pemanfaatan tanah pekarangan hatinya pkk). desa hutaginjang kecamatan paling sebagai desa ptp2 wkxs. biaya penanggulangan stunting desa berdasarkan data dan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten samosir sebesar rp. anak bulan desa; biaya pengelolaan kegiatan pendeta basis data terpadu dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) desa sebesar rp. tahun desa; biaya pengelolaan kegiatan pemutakhiran profil desa sebesar rp. tahun desa; biaya pengelolaan kegiatan pendeta indeks desa membangun idm) sebesar rp. , tahun desa;; pengadaan alat tenun ulos desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; pengadaan alat solo bolon (dragon boat) bagi desa pinggiran danau toba sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; pengadaan alat alat olah raga (out door) untuk desa desa yang mempunyai lokasi wisata sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; pembangunan lapangan olahraga desa bagi desa yang sudah ada pembebasan lahan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; pelatihan pemerintah desa untuk pengembangan teknologi informasi dan pengembangan produk unggulan desa kawasan perdesaan sebesar rp. , tahun desa; dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui industri rumahan, maka (sepuluh) desa dibawah ini agar mempertimbangkan biaya operasional industri rumahan maksimal sebesar rp. , tahun desa, yaitu desa sihusapi kecamatan simanindo desa onanrunggu kecamatan onanrunggu desa sibonor apparatus kecamatan nainggolan desa paling kecamatan paling desa cianjur mulamula kecamatan cianjur mulamula desa ronggumihuta kecamatan ronggumihuta desa pardomuan kecamatan pangururan desa pasaran kecamatan pangururan desa hutanamora kecamatan pangururan desa rianiate kecamatan pangururan dalam rangka mendukung pemenuhan hak hak anak, maka (sepuluh) desa dibawah ini mempertimbangkan biaya pendukung desa layak anak maksimal sebesar rp. , tahun desa, yaitu: desa simanindo kecamatan simanindo desa onanrunggu kecamatan onanrunggu desa pemanggangan kecamatan nainggolan desa pallombuan kecamatan paling desa janji bertahan kecamatan harian desa aek sipitudai kecamatan sianjurmulamula desa sijambur kecamatan ronggumihuta desa pardomuan kecamatan pangururan desa pasaran kecamatan pangururan desa pasaran kecamatan sitiotito bantuan penanganan rumah tidak layak huni maksimal unit desa,besar rp. unit sesuai kemampuan keuangan desa; pembangunan sanitasi septik tank komunal desasuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa bagi desa yang memiliki ruang perpustakaan taman bacaan milik desa; dadi hum pembina utama madya nip. berita daerah kabupaten samosir tahun nomor seri nomor 3ipalokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten samosir yang sudah ditetapkan besarannya bagi masing masing desa dipergunakan untuk belanja penghasilan tetap dan operasional pemerintahan desa serta untuk belanja pembangunan desa bulan januari s.d desember penghasilan tetap kepala desa, sebesar rp. bulan penghasilan tetap sekretaris desa, berlaku mulai bulan juli s.d desember penghasilan tetap sekretaris desa, sebesar rp. bulan bagi pit sekretaris desa selain menerima hak haknya sebagai pejabat defenitif, juga diberikan hak menerima tunjangan jabatan sekretaris desa sebesar rp. , bulan untuk januari s.d juni penghasilan tetap perangkat desa dan staf pemerintah desa bulan januari s.d maretbulan kepala dusun, sebesar rp. bulan staf pemerintahan desa, sebesar rp. bulan penghasilan tetap perangkat desa dan staf pemerintah desa bulan april s.d desemberrp. bulan kepala dusun, sebesar rp. bulan staf pemerintah desa, sebesar rp. bulan tambahan penghasilan kepala desa, perangkat desa dan staf pemerintah desa bulan januari s.d desember rincian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa: tambahan penghasilan kepala desa sebesar rp. bulan tambahan penghasilan sekretaris desa sebesar rp. bulan tambahan penghasilan perangkat desa terdiri dari: kepala urusan umum dan perencanaan sebesar rp. bulan kepala urusan keuangan sebesar rp. bulan kepala seksi pemerintahan sebesar rp. bulan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan sebesar rp. bulan kepala dusun sebesar rp. bulan tambahan penghasilan staf pemerintah desa sebesar rp. bulan tunjangan keluarga kepala desa, tunjangan badan permusyawaratan desa bpd), bpjs kepala desa, perangkat desa, staf pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa bpd) bulan januari s.d desember tunjangan keluarga kepala desa (istri suami kepala desa non pns) sebesar rp. bulan tunjangan badan permusyawaratan desa bpd):bpjs ketenakeijabpjs kesehatii. biaya operasional kebutuhan minimaldengan rincian sebagai berikut: jumlah pendudukmaksimal sebesar rp. , tahun dan sesuai kemampuan keuangan desa. perjalanan dinas pemerintahan desa dalam daerah dan luar daerah maksimal rp. tahun desa, kecuali desa desa kecamatan pangururan maksimal rp. , tahun desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa; biaya rapat pemerintahan desa dianggarkan maksimal sebesar rp. , tahun desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; biaya bintik pemerintahan desa sebesar rp. tahun desa; sewa kantor desa bagi desa yang belum memiliki kantor desa maksimal sebesar rp. tahun desa; pemeliharaan kantor desa maksimal sebesar rp. tahun desa; biaya pemeliharaan kendaraan roda dua (berikut pajak) maksimal sebesar rp. tahun desa; bbn kendaraan dinas bantuan provinsi untuk (dua puluh lima) desa maksimal sebesar rp. unit; biaya pemilihan kepala desa untuk (sembilan puluh enam) desa dengan rincian (tiga) tps maksimal sebesar rp. , desa dan (dua) tps maksimal sebesar rp. , desa; biaya musyawarah desa untuk pemilihan badan permusyawaratan desa bpd) (seratus sepuluh desa), untuk desa (dua) dusun maksimal sebesar rp. , desa dan untuk desa (tiga) dusun maksimal sebesar rp. , desa; biaya bulan bakti gotong royong bbcom) maksimal sebesar rp. khusus untuk desa situngkir kecamatan pangururan; biaya hari ulang tahun kabupaten samosir maksimal sebesar rp. , desa; pengadaan pakaian lintas dianggarkan maksimal sebesar rp. tahun desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; biaya listrik, air, telepon fax sesuai kebutuhan desa dan kemampuan keuangan desa; biaya tak terduga maksimal (tiga persen) dari total alokasi dana desa yang diterima desa, untuk kebutuhan bantuan insektisida untuk memberantas hamauntuk memberantas penyakit ternak yang menyangkut masyarakat banyak; bantuan biaya operasional untuk masyarakat banyak yang terkena musibah kebakaran lahan pertanian, lahan perkebunan dan hutan desa yang bersangkutan. biaya tak terduga pada poin (lima belas) pergunakan oleh desa setelah ada keputusan kepala desa; biaya pendampingan tim pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pemerintahan dan pembanguan daerah tp4d) sesuai dengan kemampuan keuangan desa; biaya pendampingan bimbingan masyarakat bimas) dari lembaga kepolisian sesuai dengan kemampuan keuangan desa; biaya kegiatan lainnya, sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan hasil musyawarah desa. kegiatan pembangunan dari alokaslokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah dengan rincian sebagai berikut: kode kecamatan desa sumber dana total alokasi dana desa bagi hasil alokasi minimal alokasi formula jumlah add bagi hasil pajak daerah bagi hasil retribusi daerah paling suhu1huta pardomuan rat pallombuan urat paling pardomuan nauli hatoguan simbolon purba simbol simbolon urat timur skor nauli hatoguan pars ran urat hutaginjang simbol marbun hutadame pallombuan pemutaran sidak jumlah harian sosok dolok partungkonag1ajang harian pohan dolok raja sampur toba perumahan tumpuk l1bong tumpuk segala tumpuk malam tumpuk sintang janji bertahan hutagalung harian pintu jumlah cianjur mula mula huta g1ajang singkat iiasinggaan aek sipitudai huta gugur cianjur mula mula bobo siborg mar isolat bosan dolok habeahan kalurahan jumlah anggur nihutalah ode tan esa sum ber ana alo asil alo ini alo asi form ula jum lah add hasil aer sil ret ibu aer tal news; wy+w lipi suhu1huta pardomuan rat pallombuan urat1i paling pardomuan nauli hatoguan pallombuan pemutaran sidak jum lah sosok dolok partungkonag1ajang harian pohan dolok raja sampur toba s1perumahan tumpuk lambang tumpuk segala tumpuk malam tumpuk sintang janji bertahan hutagalung harian pintu sia huta g1ajang singkat iiasinggaan aek sipitudai huta gugur cianjur mula mula bobo siborg sarimarrihit g1nocat bosan dolok habeahan kalurahan jum lah nih lah;klaten propinsi jawa tengah peraturan bupati klaten nomor tahun tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik lingkungan pemerintah daerah kabupaten klaten dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati klatesebagaimana dimaksud pada huruf perlu dilakukan perlindungan informasi terhadap data dan sistem elektronik pemerintah daerah kabupaten klaten melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk sertifikat elektronik, bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf maka diperlukan pengaturan mengenaidan sandi negara lembaran negara republik indonesia tahun nomor keputus. bab ketentuanrekomendasi adalah persetujuan dari pemerintah daerah kabupaten klatenb maksud dan tujuan maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk melindungi dokumen yang akan ditandatangani secara elektronik digital dari segi keakuratan dan validitas isi dokumen. tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat, mudah, murah dan aman bab iiisesuai dengan ketentuan. pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik meliputi dinas, perangkat daerah. pemilik pengguna, dan otoritas pendaftaran,sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki kewenangan dan tanggung jawabsebagaimana dimaksud dalam huruf dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik berperankepada dinas. pemilik atau pengguna sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi bupati dan wakil bupatisebagaimana dimaksud pada mempunyasebagaimana dimaksud dalam hurufcc.sebagaimana dimaksud padabupati, wakil bupati, dan rekomendasi. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf angka ditandatangani oleh: bupati apabila permohonan diajukan oleh bupati, wakil bupati apabila permohonan diajukan oleh wakil bupatidibyte.,apabila pemilik atau pengguna sertifikat elektronik tidak bekerja dinyelenggaraan sertifikat elektronik dilingkungan pemerintah daerah kabupaten kapten visualisasi sertifikat elektronik untuk tandatangan elektronik berupa quick respon scode (or code) ngasarenn ana no, pan "lil contoh penggunaan tanda tangan elektronik dalam surat: demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih. kepala ja drs. amin mustofa, nip:iya bupati paser provinsi kalimantan timurunjang menetapkan peraturan bupatiimpinan dprd adalah ketua dan wakil wakil ketua dprd kabupaten paser. anggota dprd adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota dprd kabupaten paser. sekretaris dprd adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin sekretariat dprd kabupaten pasruang lingkup, jenis dan mekanisme pemberian tunjangan tunjangan diberikan bagi pimpinan dan atau anggota dprd. tunjangan sebagaimana dimaksud pada meliputi tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, belanja penunjang operasional pimpinan dprd. tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikantunjangsebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud pada diberikan paling banyak sebesar (tiga) kali uang representasi ketua dprd pada setiap bulannya. belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf disediakan bagi pimpinan dprd setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada disediakan paling banyak a.sebesar (enam) kali uang representasi ketua dprd untuk ketua dprd: dan b.sebesar (empat) kali uang representasi wakil ketua dprd untuk wakil wakil ketua dprd. penggunaan belanja penuniii penganggaran dan pertanggungjawaban belanja tunjangan pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dianggarkan dalam pos dprd. belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam hurufsaran uang tunjbelanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud padaelanja penunjangralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, keputusan bupati paser nomor kep tentang pemberian tunjangan bagi ketua, wakil ketua, anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paserlampiranjenis tunjangan belanja besaran keterangan a33 tunjangan perumahan ketua dprd per bulan wakil ketua dprd per bulan anggota dprd per bulan tunjangan komunikasi intensif ketua dprd per bulan wakil ketua dprd per bulan anggota dprd per bulan belanja penunjang operasional pimpinan dprd ketua dprd per bulan wakil ketua dprd per bulan bupati paser, yusriansyah syarkawi rena salinan peraturan bupati paser nomor tahun pemberian tunjangan bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paser
nun rea bupati purbalingga provinsi jawa tengah peraturan bupati purbalingga nomor tahunpercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik kantor penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten purbalingga sebagai penyedia pelayanan publik, yang transparan, akuntabel, sesuai dengan standar pelayanan, maka perlu mengatur standar pelayanan pengaduan masyarakat agar dapat cepat merespon aduan keluhan masyarakat guna perbaikan pelayanan kepada masyarak, peraturan bupati purbalingga nomor tahun tentang pengalihan pengelolaan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada kantor penanaman modal dan perizinan terpadu. standar pelayanan pengaduan masyarakat digunakan sebagai pedoman dalam menangani pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan penanaman modal dan perizinan. tujuan ditetapkannya standar pelayanan pengaduan pada kantor penanaman modal dan perizinan terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat. standar pelayanan pengaduan masyarakatanuari standar pelayanan pengaduan masyarakat bidang penanaman modal dan perizinan pendahuluan berdasarkkabkabupaten purbalingga, tugas pokok dan fungsi kantor penanaman modal dan perizinan terpadu adalah menetapkan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perizinan, merumuskan rencana pengembangan dan penetapan program kerja, pengelolaan informasi dan data bidang penanaman modal dan perizinan, pelaksanaan perizinan terpadu, pelaksanaan fasilitasi pola kemitraan dan pengembangan kelembagaan penanaman dan perizinan, melaksanakan kegiatan ketatausahaan. standar pengaduan dasar hukum undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik.urbalingga. persyaratan semua bentuk pengaduan yang mempunyai pengaduan identitas pengadu pelapor sistem, pengaduan diterima oleh petugas pengaduan dan akan mekanisme diverifikasi berdasarkan dan prosedur pengaduan administrasi, meliputi pengaduan berbentuk kesalahan tulis dalam surat surat perizinan yang dilakukan oleh kamp kabupaten purbalingga dan disampaikan beck office. back office melakukan perbaikan sesuai dengan pengaduan dan diserahkan sub bagian tata usaha. proses penomoran dan penyampaian surat izin perizinan oleh sub bagian tata usaha kepada pemohon. pengaduan non administrasi, meliputi pengaduan berdampak gejolak sosial yang diakibatkan kan dengan dikeluarkannya surat izin, petugas pengaduan berkoordinasi dengan tim teknis yang terkait dengan jenis pengaduan, mengadakan mediasi dengan pihak pihak terkait guna mencapai penyelesaian masalah. hasil dari mediasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak pihak yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian biaya tarif jalanan nara kesepakatan bersama we) pelayanan sarana, internet, prasarana kotak saran kotak pengaduan dan atau telepon fasilitas koperasi menguasai tentang perizinan penanaman modal, pelaksana telah lulus diklat ptsp bidang penanaman modal, pelayanan prima dan spipise pengawasan inspektorat kabupaten purbalingga dena ekson kabupaten parking penanganan aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur pengaduan datang langsung, surat kamp kabupaten purbalingga) sms telepon fax website tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah, verifikasi aduan, mediasi: koordinasi dan cek lokasi solusi sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran, dan masukan adalah kontak aduan: telepon fax, surat: touch screen, internet jumlah (dua) orang pelaksana herlina pusponegoro, sos arbangati indah pelayanan jaminan pengaduan akan dilayani secara efektif tanpa memandang keamanan dan unsur sara suku, agama, ras dan agama) keselamatan pelayanan evaluasi dilakukan berkala bulan sekali kinerja pelaksana bupati purbalingga, cap ttd susanto rio marhaendrianto
bupati kubu raya provinsi kalimantan baraturangi kepadatan arus lalu lintas, meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan dalam wilayah kabupaten kubu raya serta menyesuaikan kondisi dan kemampuan jalan jembatan, perlu mengatur ketentuan pengoperasian kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan penuperhubungan kabupaten kubu rayaangkutan barang adalah kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor yang digunakan khusus untuk mengangkut barangndaraan khusus adalah kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu yang meliputi fungsi militer, ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi, dan mobilitas penyandang cacatilang adalah bukti pelanggaran tertentu bidang lalu lintas dan angkutan jalan. maksud penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan pengoperasian kendaraan bermotor dalam wilayah kabupaten kubu raya. tujuan penyusunan peraturan bupati ini adalah: menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, mengurangi kepadatan arus lalu lintas, meningkatkan kualitas jalan dalam wilayah kabupaten kubu raya, dan meningkatkan kepatuhan dan ketaatan para pengemudi kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan penumpang terhadap ketentuan dan peraturan lalu lintas. bab jenis dan fungsi kendaraan bermotor kendaraan bermotor berdasarkan jenis dikelomposampai dengan huruf berdasarkan fungsinya dikelompokan dalam kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. bab iii pengoperasian setiap kendaraan bermotor yang beroperasi jalan dalam wilayah kabupaten kubu rayaselain ditunjukkan dengan kartu uji berkala yang masih berlaku bagi kendaraan wajib uji, juga harus dapat dibuktikan pada saat pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh petugas lapangan. setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai angkutan orang harus dilengkapi dengan izin sesuai dengan jenis angkutan. kendaran angkutan umum antar negara, antar provinsi dan antar kota dalam provinsi wajib menaikkan dan menurunkan penumpang lokasi terminal yang telah ditentukan atau lokasi lain yang telah mendapat izin dari bupati. kendaraan angkutan penumpang antar kota dalam provinsi diperbolehkan beroperasi dalam wilayah kabupaten kubu raya pada pukul wib sampai dengan pukul wib. kendaraan angkutan barang yang diperbolehkan beroperasi dalam wilayah kabupaten kubu raya memiliki panjang maksimal (enam) meter dengan muatan sumbu terberat maksimal (delapan) ton. kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada tidak diperbolehkan beroperasi pada pukul wib sampai dengan pukul wib dan pukul sampai dengan pukul wib. kendaraan angkutan barang dengan panjang lebih dari (enam) meter hanya dapat beroperasi pada ruas jalan nasional dan jalan provinsi. kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada dapat melalui jalan selain yang dimaksud pada setelah mendapat persetujuan tertulis dari bupati melalui kepala dinas. ruas jalangkutan peti kemas dengan ukuran (empat puluh) feet dan atau lebih, diperbolehkan beroperasi dalam wilayah kabupaten kubu raya pada jalan nasional dan jalan provinsi pada pukul wib sampai dengan pukul wib. angkutan peti kemas hanya diperbolehkan menggunakan kereta tempelan dan atau kereta gandengan sesuai dengan ukuran peti kemas. kendaraan angkutan umum antar negarakepala terminal angkutan lintas batas negara dan melapor dinas. kendaraan angkutan umum antar provinsi dan antar kota dalam provinsidinas perhubungan provinsi kalimantan barat dan melapor dinas. bab kewajiban dan larangan pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang dan angkutan penumpang berkewajiban:, memasang terpal penutup pada bak muatan secara penuh bagi kendaraan yang mengangkut material seperti pasir, tanah, batu, semen, aspal curah, aspal hotmix dan sampah, mengikuti tata cara pengangkutan sesuai dengan jenis dan sifat angkutan yang dibawa, melakukan aktivitas bongkar muat barang lokasi miliknya sendiri atau tempat lain yang telah mendapat izin dari bupati, melakukan aktivitas menurunkan menaikkan penumpang terminal, halte atau tempat lain yang telah mendapat izin dari bupati, menyimpan dan atau memarkirkan kendaraan yang tidak dioperasikan pada lokasi yang merupakan tempat penyimpanan kendaraan yang dimiliki atau pada lokasi sewaan yang telah mendapat izin dari bupati, memasang tanda pengenal identitas kendaraan pemilik kendaraan termasuk pada kendaraan angkutan orang maupun angkutan barang, kereta tempelan dan kereta gandengan dengan tulisan yang dapat jelas terbaca dari luar kendaraan, membawa dokumen kendaraan saat beroperasi seperti surat tanda nomor kendaraan, kartu uji berkala, kartu pengawasan, dan atau dokumen lain yang dipersyaratkan, dan atau memasang tanda lulus uji berkala yang masih berlaku pada kendaraan wajib uji. pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang:melakukan aktivitas bongkar muat barangdiizinkan oleh bupati melalui kepala dinas. melakukan aktivitas menurunkan atau menaikkan penumpang pada badan jalan, jembatan, trotoar dan bahu jalanberhenti pada tikungan, akses keluar masuk bangunan atau tempat lain yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan atau terdapat rambu dilarang berhenti stop lebih dari (lima) menit tanpa adanya kepentingan yang mendesak dan atau dalam kondisi darurat dengan memasang tanda kondisi darurat, menggunakan kendaraan dengan muatan lebih dari kali lebar kendaraan, menggunakan jenis kendaraan tonton untuk mengangkut peti kemas, mengangkut (dua) buah peti kemas dalam satu kereta tempelan atau kereta gandengan, menggunakan kereta penarik (truck head) dengan (dua) sumbu atau roda (enam) untuk menarik kereta tempelan atau kereta gandengan panjang (empat puluh) feet, dan atau menggunakan kereta tempelan dengan (dua) sumbu atau (delapan) roda untuk mengangkut peti kemas ukuran (empat puluh) feet dan atau lebih. bab penertiban penertiban kendaraan bermotor dalam wilayah kabupaten kubu raya dilaksanakan oleh tim pengawasan dan penertiban. tim sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan satuan polisi pamong praja, unsur kepolisian republik indonesia, unsur tentara republik indonesia dan atau pihak lain yang terkait. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pelaksanaan operasional pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan surat tugas kepala dinas. apabila pada saat pelaksanaan operasional pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor ditemukan adanya pengemudi dan atau pemilik kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan tim memberikan teguran lisan atau peringatan tertulis. apabila setelah diberikan teguran lisan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada pengemudi dan atau pemilik kendaraan tidak mengindahkan, maka dapat dilakukan tindakan penertiban. tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengemasan sebagian atau seluruh ban kendaraan, penguncian ban kendaraan, pengecekan kendaraan, dan atau tilang. tindakan pengecekan kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf cc, dilakukan terhadap kendaraan yang telah diberi tindakan pengemasan lebih dari jam belum dipindahkan oleh pemilik dan atau pengemudi serta posisi kendaraan tersebut menganggu kelancaran lalu lintas dan atau kepentingan umum lainnya. tilang sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. formatatas pemberlakuan peraturan bupati ini dilaksanakan oleh dinaskepolisian dan instansi terkait. bab viii ketentuan lain lain dikecualikan dari ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud dalam dan bagi kendaraan operasional milik pemerintah, tentara nasional indonesia, kepolisian republik indonesia dan pemadamjudi kubu ray udaimuhendkawan$ diundangkan surai raga pada tanggal. sekretaris das meuleupaten raya :7am berita dasi. kubi raya rotan masa n. . seeruas jalan yang diperbolehkan beroperasi untuk jenis kendaraan bermotor dengan panjang lebih dari (enam) meter dengan muatan sumbu terberat maksimal (delapan) ton dan peti kemas dengan kereta gandengan atau kereta tempelan panjang (empat puluh) feet dengan muatan sumbu terberat maksimal (delapan) ton nama jalan jalan trans kalimantan jalan mayor alianyang tugu mayor alianyang depan makam) jalan adisutjipto (dari terminal sungai raya bandara stadio) jalan stadio bandara stadio polda kalbar) jalan sungai raya dalam simpang polda terminal sungai raya) bupati kubu raya mahendra, wang diundangkan sungai a82 pada tanggal. sekretaris app peta bbl usp4nk vga berita daerah paten kubu raya tahun nomorformat surat peringatan pelanggaran izin angkutan sungai raya, nomor kepada lampiran yth. pimpinan perusahaan koperasi perihal peringatan atas izin penyelenggaraan angkutan orang barang di berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari . tanggal . terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan saudara dalam pengoperasian kendaraan angkutan barang orang berupa jenis pelanggaran lokasi tanggal nomor kendaraan berdasarkan pelanggaran pada angka dalam rangka tertib administrasi dengan ini kami berikan sanksi administratif berupa peringatan dan menjadi bahan evaluasi terhadap izin penyelenggaraan angkutan yang saudara miliki. demikian disampaikan untuk menjadi perhatian saudara. kepala dinas perhubungan kabupaten kubu raya tembusan yth: bupati kubu raya kepala dinas penanaman modal dan play terpadu satu pintu bupati kubu pada tanggai. . yun) sekretaris paten muda mahoni)rawan yus imam berita daerah paten kubu raya tahun. .
bupati banyuwangi propinsi jawa timur salinan peraturan bupati banyuwangi nomor tahun tentang pramuwisata, biro perjalanan wisata dan usaha angkutan jalan wisata dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyuwangi, menimbang aa. bahwa pramuwisata beserta usaha pariwisata pendukung lainnyro perjalanan wisata dan usaha angkutan jalanangkutan jalan wisata tahun tentang pengaturan pramuwisata propinsi daerah tingkat jawa timurpenjelasan kabupaten banyuwangi tahun nomor, sebagaimana diubah dengan peraturan bupati banyuwangi nomor tahun pencabutan ktp. selama pembekuan dan pencabutan ktp dilarang untuk melakukan aktivitas kepanduan jenis apapun diwilayah kerja banyuwangi. bab pembiayaan pembiayaan penerbitan sertifikat lulus uji pengetahuan kepariwisataan banyuwangi, ktp, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab ketentuan peralihan pramuwisata umum yang telah memiliki ktp sebelum berlakunya peraturan bupati ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan dalam jangka waktu (satu) tahun harus menyesuaikan dengan, diundangkan banyuwangi pada tanggal februaripenjelasan atas peraturan bupati banyuwangi nomor tahun tentang pramuwisata, usaha jasa perjalanan wisata dan angkutan wisata banyuwangi umum. pembangunan dan pengembangan pariwisata banyuwangi juga telah turut memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan kearifan local yang ada. dimana potensi tersebut merupakan salah satu daya tarik bagi kunjungan wisatawan banyuwangi. pramuwisata, usaha jasa perjalanan wisata dan angkutan wisata banyuwanginyuwangnyuwangnyuwanganyuwangpariwisataan banyuwangkabupaten banyuwangi telah membentuk peraturan bupati banyuwangi nomor . tahun tentang pramuwisat dan usaha jasa perjalanan wisata dan angkutan wisata banyuwangi sehingga para pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usahanya dengan baik.ktp) yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten banyuwangi berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan bupati banyuwangi ini. ii. demi angka dan adalah sub jenis usaha yang wajib berbadan hukum berupa perseroan terbatas pt)kepariwisataan banyuwangi yang dibentuk oleh dinas teknis terkait selaku pembina, yang beranggotakan instansi terkait, akademisi, lembaga tinggi bahasa asing dan asosiasi, yang memahami dan kompeten tentang kepariwisataan banyuwangyang dimaksud dengan pakaian adat banyuwangi adalah untuk laki laki menggunakan udang, baju adat warna hitam dan kain rombongan. sedangkan untuk perempuan tata rambut diikat rapi, baju kebaya lengan panjang warna hitam, kain bawah menggunakan kain batik lokal dan selendang batik yang dikalungkan sal)j keputusan bupati tentang pramuwisata, biro perjalanan wisata dan usaha angkutan jalan wisatnyuwangi. dinas pembina selanjutnya disebut dinas teknis terkait adalah dinas yang membidangi wpramuwisata adalah dinas pariwisata kabupaten banyuwangbiro perjalanan wisata adalah lembaga usaha jasa pariwisata yang berorientasi pada kegiatan membawa orang atau sekelompok orang, berdasarkan program perjalanan tertentu, untuk mengunjungi daya tarik wisata dalam rangka pengenalan dan atau promosi wisata. usaha angkutan jalan wisata adalah penyedia angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata. pengemudi wisata adalah seseorang yang berprofesi sebagai pengemudi kendaraan angkutan wisata dan memberikan pelayanan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan selama melakukan perjalankepariwisataan banyuwangi adalah tanda bukti lulus uji pengetahuan kepariwisataan banyuwangdidalam kabupatendan menanganipotensi dtwbab penggolongan pramuwisata digolongkan menjadi pramuwisata umum: wilayah kabupaten banyuwangi. ktp sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh bupati. bupati menunjuk kepala dinas untuk melaksanakan penerbitan ktp sebagaimana dimaksud padakepariwisataan banyuwangi oleh tim penguji,guiding paling singkat (dua) tahun sebagai pramuwisata secara mandiri pada biro perjalanan wisata kabupaten dan j . surat keterangan catatan kepolisian. dinas menerbitkan ktp pramuwisata umumumum diatur oleh dinas teknis terkait selaku pembina. ketentuan mengenai pramuwisata umum diatur oleh dinas teknis terkait selaku pembinakartu tanda anggotadinas menerbitkan ktp pramuwisata khususkhusus diatur oleh dinas teknis terkait selaku pembina dan sop lembaga otoritas pengelola destinasi tertentu. ketentuan mengenai pramuwisata khusus diatur oleh dinas teknis terkait selaku pembinabupati dengan melampirkan foto copy kartu tanda penduduk banyuwangi yang masih berlaku, foto copy sertifikat kompetensi kepanduan wisata, foto copy kartu tanda anggota dari organisasi pramuwisata, kepariwisataan banyuwangi sertifikat pengetahuan kepariwisataan banyuwangi diperoleh setelah lulus uji pengetahuan tentang kepariwisataan banyuwangi oleh tim penguji. tim penguji sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan keputusan bupati. bupati menunjuk kepala dinas untuk melaksanakan penerbitan sertifikat pengetahuan kepariwisataan banyuwangi. keanggotaan tim penguji sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: unsur pemerintah daerah lembaga otoritas pengelola destinasi tertentu, akademisi, sensor pramuwisata: lembaga tinggi bahasa asing, dan organisasi pramuwisata kabupaten. bab hak, kewajiban dan larangan pramuwisata bagian kesatu hak pramuwisata mendapatkan hak memperolehhuruf bagian kedua kewajibanbiro perjalanan wisata dan pramuwisata wajib melaporkan data tamu khususnya wisatawan mancanegara kepada dinas teknis terkait selaku pembina dan badan kesatuan bangsa kabupaten banyuwangi. tiap tiap travel agent banyuwangi wajib memberikan pelayanan jaminan keselamatan bagi para tamu wisatawan.nyuwangpramuwisata yang telah memiliki ktp sebagaimana dimaksud dalam wajib bergabung dalam suatu wadah organisasi pramuwisata banyuwangi bersama sama dinas teknis terkait. pembinaan terhadap pelanggaran kode etik usaha pariwisata pendukung lainnya dilakukan oleh team gabungan dinas teknis terkait. biro perjalanan wisata dari luar kabupaten banyuwangi wajib menggunakan bekerjasama dengan biro perjalanan wisata kabupaten banyuwangi yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan organisasi asosiasi tour and travel agent banyuwangi atta) atau organisasi resmi yang telah ditunjuk pemerintah. bagian ketiga larangan pramuwisata dan usaha transportasi wisata dilarang melakukan kegiatan penjualan paket wisata kepada wisatawan, yang berhak melakukan penjualan paket wisata adalah biro perjalanan wisata. babwajib menyerahkan tugas kepanduan wisatanya kepada pramuwisata khusus ketika berada dtw. pramuwisata umum luar kabupaten banyuwangi wajib menyerahkan tugas kepanduan wisatanya ketika berada wilayah kerja pramuwisata banyuwangi kepada pramuwisata umum kabupaten banyuwangi yang telah memiliki license kepanduan dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan organisasi pramuwisata banyuwangisemua travel agent dalam dan luar daerah wajib menggunakan jasa pramuwisata umum dan khusus yang telah memiliki license kepanduan diakui oleh pemerintah semua usaha jasa perjalanan wisata dan angkutan jalan wisata wajib menggunakan jasa pramuwisata banyuwangi yang telah memiliki license kepanduan dan dilarang untuk melakukan kegiatan kepanduan mandiri dalam bentuk apapun. usaha jasa perjalanan wisata dan angkutan jalan wisata sebagaimana dimaksud pada terdiri dari biro perjalanan wisata, usaha angkutan jalan wisata darat laut sungai,dan pengemudi wisata bab vii pembinaan dan pengawasan bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata dan usaha pariwisata pendukung lainnya. bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan dinas teknis yang membidangi dan usaha pariwisata pendukung lainnya. pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata dan usaha pariwisata pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas teknis. bupatibupati. bab viii sanksi administrasi setiap pramuwisatmutakhiran tahun yangbupati melalui perangkat daerah yang membidangi pemerintahan dbupati melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desapembaginovi rahman high diundangkan nganjuk pada tanggal fdaerah bersumber dari badan pusat statistik. penghitungan rincian dana desa setiap desa berdasarkan rincian dana desa daerahdaerah: desa 00upati menerimakinerja setiap kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung dengan menggunakan rumusjumlah penerima alokasi kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan ketentuan:yo6 (sebelas persen) dari jumlah desa,kabupaten dengan jumlah desa lebih dari (empat ratus) desa, jumlah desa penerima alokasi kinerja sebanyak (sembilan persen) dari jumlah desa, desa penerima alokasi kinerja setiap daerahyo0y65upati menerimalima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
bupati sidoarjo peraturan bupati sidoarjosidoarjo sekaligus sebagai pembinaan arah timbulnya rasa tanggung jawab para bendahara, pegawai bukan bendahara yangrunadalah inspektorat kabupaten sidoarjoadalah para pejabat yang ex officio ditunjuk oleh bupati dalam penyelenggaraad: pengampu ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya: dan cc. piutang dapat ditagih dan disetork:i kadaluwarsa (l) kewajiban bendahara dpenghapusan badaturan perundang undangan. bab penyetoran (l)diundangkan sidoarjo saiful ilahapril surat pemberitahuan kepada bpk tentang kerugian daerah nama unit organisasi satuan kerja nomor ld. omeensesteranan anna tanggal .oooooooo lampiran . voodoo woo nip.e. merona ienrerennesann green, seed rennseseensesennanaaparat pengawas fungsional adalah badan pemeriksaan keuangan republik indonesia dan inspektorat kabupaten sidoarjodilingkungan pemerintah kabupaten sidoarjo yang ditetapkan dengan keputusan bupati kepala skpd, termasuk pegawai negeri pada instansi vertikal, lembaga negara daerahsidoarjo.bukan bendahara yang mengakibatkan kerugian daerah. tp tgr khusus adalah proses tuntutan melalui tp tgr dalam hal bendahara pegawai bukan bendaharabendahara pegawai bukan bendaharmajelis inspektorat berdasarkan penugasan dari bupati. ii. daftar kerugian daerah daftar kerugian daerah triwulan sarccooooooro. tahun sananensesanasesanean kantor enecerseresesnsanaan nama jumlah jenis rendah tgl skt uraian jumlah pembayar sisa dan ra jm kasus an kerugian juga ket. pegawai pembebanan tahun merugi angsuran bukan sementara kejadian s.d. bulan daerah baran rendah daerah rp.) rp.) pembebanan rp.) jamin ion loo ikon te hook te hbd lon sidoarjo, .voodoo.ooooocoooooooooooooooooooooomooesena sean menekan ana sana nan anna ana nasa pangkat golongan .voodoo wo. woo.ooooooooooooooooooy. tempat tgl. lahir .ocoooooooooooooooooooooooooenaanannaaanaaaan alamat .ooooooooooooooooooooooooooooooo.cbooo.oooooooooooo1.i. feeoooooooo. mo.) mengetahui sidoarjo, . meterai cukup kepala .( satuan organisasi) nama bendahara)sidoarjo nomor .oooooooooooi) tentang pembebanan kerugian daerah sementara bupati sidoarjo, menimbang .ooooooooo ooooooooooooooooomom nana sana asahan mengingat .ooooooooo.oooooooeetennann naa anna anna memutuskan menetapkan kesatu membebanikanpenggantian kerugian daerah sementara terhadap saudara. cocok kece dengan huruf.o.). kedua menugaskan kepada saudara. selaku ketua ttir dil. cc. untuk menagih dan meminta kepada saudara. agar menyetor kasooo. pada tanggal . bupati sidoarjo, (. nama.nd) keputusan pencatatan keputusan bupati sidoarjo nomor l.ocoooooooooooo. tentang pencatatan kerugian daerah bupati sidoarjo, menimbang .ooococoooocoooo.cbooo.oo.o.oo. w.oooooooooooooooooenanennannaneanaan mengingat . oom nenek memutuskan: menetapkan kesatu mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab saudara #. . bendahara mantan bendahara pada . (nama satuan kerja, instansi provinsi kabupaten kota) sebesar rp. sonesenetne dengan huruf .). kedua bupati sidoarjosidoarjoee. nama cbooo kepala kantor .oococoooooooooooooo senneneenenneennennanvi. keputusan pembebasan keputusan bupati sidoarjo nomor .ocoocooooooo tentang pembebasan penggantian kerugian daerah kepada . bupati sidoarjo, menimbang .ooooooooooooooooommnenaenan nana anna nanas apaan mengingat .cocok oom anna anna memutuskan: menetapkan kesatu terdapat kerugian daerah sebesar rp. .ooooooooo. oo. fecnresen dengan huruf .) yang terjadi dalam pengurusan saudara ee. pada saat itu selaku bendahara pada. (nama instansi provinsi kabupaten kota). kedua saudara .anacesnnecaneoe . nama s.) tembusan keputusan ini disampaikan kepada menteri pimpinan lembaga gubernur bupati walikota .ooooooo sekretaris jenderal sekretaris daerah departemen lembaga pemerintah provinsi kabupaten kota .ooocoooooooo kepala kantor .ooo oo. shannon nenekvii. keputusan pembebanan keputusan bupati sidoarjo nomor planakrilaleaakelelleai tentang pembebanan kerugian daerah kepada bupati sidoarjo menimbang .o.ooooooo oom mna aaaaaa mengingat .ooooooo wooooooooooooeee nenek aaaaaa en. memutuskan: menetapkan kesatu menyatakan saudara . nip. ., bendahara mantan bendahara pada pelensaan, sesidoarjo, (feses. nama.) tembusan keputusan ini disampaikan kepada menteri ketua lembaga gubernur bupati walikota . direktur aspen kepala kpk .oco oo. snnnnnerennnnnentenanaaadiproses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena bendaharbendaharap tgr adalah piutang hak tagih pemerintah kabupaten sidoarjo yang timbul karena pengenaan tp tgr yang didukung dengan bukti skt atau surat pembebanan. bab ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, meliputi keuangan dan atau barang milik daerah lingkungan pemerintah kabupaten sidoarjo. keuangan dan atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara pegawai bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. pengelola badan usaha milik daerah yang seluruh atau paling sedikit (ima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang undangan tersendiri. (l) tp tgr dilakukan karena perbuatan bendahara pegawai bukan bendaharameliputi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. tuntutan perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada apabilasidoarjo, ttd saiful ilahcc. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan barang milik daerah dalam kepengurusanpertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, menerima dan menyimpan uang palsu, dan menghilangkan uang barang milik daerah dalam kepengurusannya. tuntutan ganti rugibab iii pembentukan majelis pertimbangan tp tgr bupati dalam melaksanakan tp tgr, dibantu oleh majelis.majelis bertugas: pegawai bukan bendahara,kepada badan pemeriksaan keuangan, laporan pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung,an pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh badan pemeriksaan(l).anbukti bukti maupun buku buku disimpan dimasukkan dalam lemari besi dan disegel:alokasi dana desa khusus yang selanjutnya disebut add khusus, merupakan bagian dari add yang dialokasikan kepada desa dengan pertimbangan pertimbangan khusus untuk menunjang pencapaian tujuan program pemerintah daerah10y6sebesar (tujuh puluh lima per seratus) dari pagu add kabupaten dibagi jumlahnilai bobot desa. untuk add khusus sebesar (lima per seratus) dari pagu add kabupaten1pada dari besarnya nilai tambahan pagu anggaran kabupaten. penghitungan besaran nilai add khusus sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan berdasarkan pertimbangan guna mendukung percepatan pencapaian tugas program program kegiatan pemerintah daerah, pertimbangan pengalokasian add khusus sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa, penetapan besaran add khusus sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan besaran add per desadan tahap sebagaimana dimaksud pada huruf dan maka pencairan dilakukan pada tahap iiiiiidan tahapbiaya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa,yo0, laporan akhir, yakni laporan dari penggunaandoman teknis pengelolaan alokasi dana desa kabupaten banyuwangibanyuwangibanyuwangibanyuwangibanyuwangi dan usaha lainnyabanyuwangi, apb desa, dan rpd desa, laporan realisasi bantuan keuangan tahap sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku (untuk pencairan tahap dan iii) pengajuan pencairan dana add oleh kepala desa dilakukan dalam (dudana addana add, rencana penggunaan dana add dan alur kas rencana penyerapan akwitansi penerimaan dan sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desbiaya penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional penyelenggaraan pemerintah desa, antara lain:jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi perkantoran, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa, pemeliharaan, sarana prasarana pemerintahan desa, pengadaan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik: pengadaan pemeliharaan sarana prasarana penunjang program smart kampung, tunjangan dan operasional bpd, tunjangan bpd, biaya sidang rapat anggota bpd, biaya makan minum rapat bpd, biaya alat tulis kantor atk) bpd, biaya pemeliharaan dan atau pengadaan peralatan dan perlengkapan bpd, kegiatan bpd lainnya yang dianggap pentingtermasuk didalamnya untk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain: bidang pelaksanaan pembangunan, misalnya pembangunan pemeliharaan polindes atau sarana kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan desa, pembangunan pemeliharaan jaringan irigasi plensengan penahan badan jalan dll, pembangunan pemeliharaan jalan pemukiman, pembangunan pemeliharaan sarana paud, pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik desa lainnya, bidang pembinaan kemasyarakatan, misalnya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, dukungan operasional lembaga kemasyarakatan seperti lpml, pkk, posyandu, karang taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya. pendukung kegiatan mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, insentif rt rw, dukungan operasional lintas, kegiatan pembinaan lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain penyertaan modal usaha melalui bumdes, peningkatan kapasitas warga masyarakat untuk meningkatkan ketrampilan dan kesejahteraannya dan bantuan modal usaha bagi warga masyarakat atau kelompok, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pendidikan formal maupun non formal, biaya untuk pengadaan dan penguatan ketahanan pangan, teknologi tepat guna, perbaikan dan upaya peningkatan fasilitasi bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, penunjang perpustakaan desa, program penunjang pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kb), kegiatan pemberdayaan lainnya yang dianggap penting. kegiatan lain yang menunjang program program pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten, apabila penggunabana add dibuat secara setiap enam bulan sekalibanyuwangi, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana desa add)desember bentuk format laporan realisasi alokasi dana desa kabupaten banyuwangi format laporan realisasi alokasi dana desa per semester laporan realisasi pelaksanaan alokasi dana desa semester desa . kecamatan . rekening uraian anggaran realisasi kurang ket o) pendapatan alokasi dana desa tahap alokasi dana desa tahap . bidang. . kegiatan . . jenis belanja. kepala desa cocok format laporan realisasi alokasi dana desa akhir tahun laporan realisasi pelaksanaan alokasi dana desa akhir tahun desa . kecamatan . kobe jumlah jumlah lebih uraian anggaran realisasi kurang kets) rekening ann annan pan mana (., maan rencana man bandnya annan penuaan. pendapatan alokasi dana desa tahap alokasi dana desa tahap belanja bidang. . kegiatan . . jenis belanja. kepala desa nona bupati banyuwangi, ttd. abdullah azwar anas
kas bsa bupati bulukumba provinsi sulawesi selatan peraturan bupati bulukumba nomor tahunalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengandan persediaan untuk masing masing perangkat daerah, meliputi:uang persediaanang persediaan, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan kembali spp up yang merupakan sisa jumlah uang persediaan yang belum dimintakan. spp gu dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah terpakai. batasan uang persedia pengajuan spp tu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. pedoman pelaksanaan apbd tahun anggaran akan dituangkan lebih lanjut dalam surat edaran dengan tetap
tan bupati cilacaprp. belanja langsung sebesar rp. anggaran belanja tidakterdiri atas belanja pegawai gaji dan tunjangan kepala daerah wakil kepala daerah sebesar rp. belanja penunjang operasional kepala daerah wakil kepala daerahsarnya belanja langsungperlindungan kesehatan masyarakat khususnya kabupaten cilacap guna mewujudkan peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan,tersebut padaseluruh masyarakat miskin non jamkesmas kabupaten cilacap yang belum memiliki jaminan kesehatan lain dan terdaftar dalam data kepesertaan jamkesda. masyarakat miskin non jamkesmas adalah masyarakat miskin yang tidak dijamin jamkesmas ditetapkan melalui keputusan bupati cilacap. dan terdaftar dalam data kepesertaan jamkesda kabupaten cilacapcc.kanditetapkan dengan keputusan bupati. paragraf pendataan kepesertaan jamkesda berdasarkan pendataan basis data dari tahun sebelumnya. pendataan kepesertaan jamkesda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk basis data. paragraf mekanisme pendataan pendataan kepesertaan dilaksanakan oleh pemerintah desa kelurahan dan lembaga kemasyarakatan, dengan melibatkan bidan desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan. kriteria pendataan kepesertaan jamkesda adalah masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam kepesertaan jamkesmas atau jaminan sosial lainnya yang mempunyai satu atau lebih dari (dua belas) kriteria untuk menentukan keluarga rumah tangga miskin, yaitu mempunyai penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan rutin seperti kanker, talasemia, gagal ginjal, strok, gangguan jiwa, diabetes melitus, dan erotis hepatik, luaskualitas rendah,luarga adalah petani dengan luas lahan m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan bawah rp. (enam ratus ribu rupiah) per bulan, il. tidak memiliki tabungan barang yang mudah dijual dengan nilai minimal rp. (lima ratus ribu rupiah), sepertisebagaimana dimaksud pada dipublikasikan kantor desa kelurahan untuk diklarifikasi selama (tujuh) hari. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada disahkan oleh kepala desa lurah. data sebagaimana dimaksud dalam diusulkan oleh kepala desa lurah kepada bupati cilacap melalui camat untuk ditetapkan sebagai peserta jamkesda. paragraf penetapan dan validasi data kepesertaan penetapan peserta jamkesda melalui:alamat tempat tinggal, verifikasi kepesertaan jamkesda dilakukan untuk memastikan kebenaran status kepesertaan, data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf ditetapkan sebagai peserta jamkesda oleh bupati, peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksudpendaftaran susulan penggantian peserta jamkesdausulan penggantian kepesertaan jamkesda kepada masyarakat miskin lain dapat dilakukan melalui usulan dari kepala desa lurah melalui camat kepada bupati cilacap. persyaratan usulan penggantian peserta jamkesda sebagai berikut surat usulan dari kepala desa lurah melalui camat. kartu kepesertaan jamkesda asli yang akan digantikan. surat keterangan kematian, apabila peserta jamkesda yang akan digantikan meninggal dunia. surat keterangan pindah, apabila peserta jamkesda yang akan digantikan pindah keluar wilayah kabupaten cilacap. surat pernyataan pelimpahan, apabila peserta jamkesda yang akan digantikan memberikan kepesertaannya kepada masyarakat miskin lain. foto kopi ktp calon peserta jamkesda yang akan menggantikan foto kopi calon peserta jamkesda yang akan menggantikanpemerintah kabupatenmaupun rawat inap selama dalam perawatan.dalah sebagai berikut:(seratus persen) daritur sebagai berikutpelayanan kesehatan maksuderawatan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak bekerjasama, diatur sebagai berikut pada kasus gawat darurat, peserta jamkesda dapat langsung mendapat pelayanan fasilitas kesehatan terdekat, meskipun fasilitas kesehatan tersebut tidak bekerjasama dengan tim pelaksana jamkesda kabupaten cilacap. jika kondisi kegawatdaruratan peserta sudah teratasi dan dapat dipindahkan, maka harus segera dirujuk fasilitas kesehatan terdekat yang bekerjasama dengan tim pelaksana jamkesda kabupaten cilacap. penanganan kondisi kegawatdaruratan fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama ditanggung sebagai pelayanan rawat jalan, kecuali kondisi tertentu yang mengharuskan pasien dirawat inap. jaminan yang diberikan pada maksimal rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai total biaya pelayanan kesehatan termasuk rujukan. apabila biaya perawatan lebih dari rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka sisanya menjadi tanggungan pasien yang bersangkutan(a) sebagai dasar penarikan dana jamkesda. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b)1, surat rujukan dari upt puskesmas, surat jaminan dari bupati yang penandatanganan didelegasikan kepada camat. surat jaminan dari bupati. foto copy ktp atau kk. pelayanan kesehatan gawat darurat bagi peserta jamkesda pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak bekerjasama sebagai berikut foto copy dan menunjukan kartu cilacap sehat , foto copy ktp danumah sakit umum daerah kabupaten cilacap. rawat inap tingkat lanjutan.d.pelayanan gawat darurat. rawat jalan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada.akomodasi rawat inap pada kelas iii, b.konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan, c.penunjang diagnostic: laboratorium klinik patologi klinik, radiologi dan elektromedik, d.h.pemberian obat mengacu formularium rumah sakit, pelayanan darah, bahan dan alat kesehatan habis pakai. pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf meliputi: a.kecelakaan muda paksa termasuk kecelakaan kerja, b.serangan jantung, cc. penurunan kehilangan kesadaran, d.batasi yaitu pelayanan penunjang diagnostic canggih, yang hanya diberikana.pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan, b.bahan alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika, general check up, d.protests gigi tiruan, e.h.pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, kacamata, j.alat bantu dengar, il. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset). bagian kelima pembinaan dan pengawasansepakatan bersepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat identitas para pihak, maksud, tujuan, dan ruang lingkup kerjasamapedoman penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah kabupaten cilacaa program jaminan kesehatan nasional, sehingga dipandang perlu menetapkrsebut huruf telah diatur dengandipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,puskesmas rawat jalan adalah puskesmas yang memberi pelayanan terhadap orang yang masuk,an desa yang bertanggungjawab kepada kepala upt puskesmasdan jasa sarana kesehatan upt puskesmas, pustu, pusing dan pkddan penyelenggaranprogram jaminan kesehatan nasional adalah alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang meliputi dana kapital dan non kapital. dana kapital adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada upt puskesmas... mengatur pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan primer perorangan. cc. menetapkan tempat pelayanan kesehatan primer perorangan. mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin. mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin.ruang lingkup ruang lingkup kegiatan pelayanan kesehatan upt puskesmas dan jaringannya berupa pelayanan kesehatan perorangan yangberupa manfaat medis dan manfaat non medis, manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan dan manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi dan ambulans. bab pelayanan kesehatan dan tempat pelayanan program jkn pelayanan kesehatan dasar perorangan upt puskesmas dan jaringannya terdiri dar meliputi vaccine comment gurun bcg), difteri pertussis tetanus dan hepatitis (dpt hb), polio dan campak, keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerjasama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana, skrining kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu, pelayanan kesehatan tingkat pertama pada upt puskesmas dan jaringannya yang dijamin, yaitu, transfusi darah sesuaian balik, pemeriksaan, pengobatan dan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama, pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, dan anak balita oleh bidan atau dokter, rehabilitasi medik dasar, pelayanan ambulans, pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik, pelayanan skrining kesehatan tertentu, pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, pelayanan kb, il. pelayanan darah ftp, dan pelayanan gawat darurat. tempat pelayanan kesehatan perorangan untuk peserta jkn pada upt puskesmas dan jaringannya meliputi, puskesmas rawat jalan, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu: poliklinik kesehatan desa: dan pelayanan swasta yang bekerja sama dalam program jknj .uptupupt puskesmas menyusun poa tahunan januari s d desember), poa upt puskesmas harus mendapat persetujuan kepala dinas kesehatan kabupaten cilacap. penyusunan poa bulanan,upt puskesmas. kegiatan diluar poa tahunan dalam situasi dan kondisi tertentu yang mendesak, upt puskesmas dapat mengadakan kegiatan diluar poa tahunan,iseminasi informasi. evaluasi meliputi rekapitulasi hasil kegiatan untuk dilaporkan kepada tim pengelola jkn dinas kesehatan kabupaten cilacap, menyelesaikan masalah dan pengaduan masyarakat. bab vii pengelolaan dana program jkn bagian kesatu umum bpjs kesehatan melakukan pembayaran dana program jkn kepada upt puskesmas. bpjs kesehatan melakukan pembayaran dana kapitalbpjsangktersebutlapada hurufdana non kapital jkn. berdasarkan sp2b uptsetiap upt puskesmas dialokasikan antarkabupate, akomodasi, bahan habis pakai dan makan pasien, digunakan secara langsung pada pelayanan rujukan disetorkan kas daerah sebagai pendapatan upt puskesmas. bagian kedua,dan kinerja, status kepegawaian dan masa kerjacuti dan akibat sakit tidak dihitung dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada penugasan dinas luar oleh kepala upt puskesmas dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada penentuan poin variabel kinerja, status kepegawaian, dan masa kerja ditentukan oleh tim kinerja upt puskesmas yang ditunjuk oleh kepala uptt ketenagaan kerja variabel kinerja, jml hari tdk masuk hak status kepegawaian, kerja point perhari masuk kerja) dan masa kerja total jasa ketenagaan) pelayanan yang hee lane ditetapkan jumlah nilai seluruh tenaga jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan alokasi dana nonsebagai berikut jasa pelayanan rawat inap sebesar (lima puluh persen), jasasebesar (sembilan puluh lima persen), jasa pelayanan persalinan pervaginam normal sebesar (tujuh puluh lima persen), jasa tindakan penanganan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar dan pelayanan tindakan pasca persalinan sebesar (sembilan puluh lima persen), jasa pelayanan rujukan sebesar (seratus persen), jasa pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan neonatal dan pelayanan sebesar (sembilan puluh lima persen)atk, bahan kontak, biaya makan minum, foto copy bahan cetak media, dokumentasi, servis ringan alat kesehatan, sarana prasarana pendukung upaya kesehatan perorangan pada rawat jalan, kegawatdaruratan medis, rawat inap dan persalinan berupa alat listrik dan elektronik penunjang pelayanan, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja modal pengadaan perlengkapan ruang pelayanan, belanja modal pengadaan perlengkapan ruang dapur penunjang pelayanan, cc. peningkatan upaya kesehatan perorangan melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusiaupt puskesmas keliling berupa biaya bbm, penggantian oli, pemeliharaan dan operasional lainnya, bahan cetak atau alat tulis kantorpemeliharaan sarana prasarana dalam mendukung implementasi sistem informasi jkn dannggunaan dana non kapital untuk dukungan operasional dan penyetoran pendapatan upt puskesmas, meliputi pelayanan rawat inap meliputi, akomodasi dan makan pasien rawat inap sebesar (tiga puluh delapan persen), belanja bahan habis pakai pasien rawat inap sebesar (enam persen), penyetoran pendapatan rawat inap kas daerah sebagai pendapatan upt puskesmas sebesar (enam persen), pelayanan pemeriksaan kehamilan dan persalinan. akomodasi dan makan pasien pada penanganan pelayanan persalinan normal sebesar (tiga belas persen), belanja bahan habis pakai pelayanan persalinan normal sebesar (tujuh persen), penyetoran pendapatan pelayanan persalinan normal dan tindakan penanganan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar kas daerah sebagai pendapatan upt puskesmas sebesar (lima persen), penyetoran pendapatankas daerah sebagai pendapatan upt puskesmas sebesar (lima persen), penyetoran pendapatan pelayanan tindakan pasca persalinan, pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan neonatal dan pelayanan kas daerah sebagai pendapatan upt puskesmas sebesar (lima persen), belanja operasional pelayanan rujukan berupa belanja bbm, pengemudi dan pendamping digunakan secara langsung sebesar (seratus persen)kabupaten cilacap dan kepala upttapada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten cilacap diberikan tunjangan komunikasi intensif, serta kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah disediakan danaewan perwakilan rakyat daerah sehari hari: bahwa pemberian dan penyediaancilacap dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokan dalam (tiga) klasifikasi klastermaka kemampuan keuangan daerah kabupaten cilacap tahun anggaran diklasifikasikan masuk kelompok kemampuan keuangan daeranam juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan terhitung mulai tanggal januari tunjangan sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam pos dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten cilacapcilacap sebanyak (enam) kali uang representasi ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten cilacap,cilacap per bulan, sehingga dalam (satu) tahun sebesar rp. (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah). belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam pos sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten cilacap, dan disediakan terhitung mulai tanggal januari penganggaran dan pertanggungjawaban tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten cilacap dan belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten cilacapdisebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatiberikan tunjangan perumahan yang ditetapkan olehanggotacilacap. memberikan tunjangan perumahan berupa uang kepadatujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan, tunjangan perumahan untuk wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah sebesar rp. (enam juta lima ratuslimadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cilacap, menimbang :a.dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten cilacap, perlu diatur pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten cilacap secara elektronik, bahwsudah tidak sesuadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten cilacapdaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten cilacap secara elektronik. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan il.ekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten cilacap. dinas adalah dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten cilacap atau dengan nama lain yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten cilacaplacaporganisasi layanan pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut organisasi lpse adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik kabupaten cilacapkabupaten cilacap yang selanjutnya disebut lpse kabupaten cilacap adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten cilacapcilacapdewan pengarah adalah dewan pengarah pada organisasi pengelola lpse kabupaten cilacap. unsur pelaksana adalah unsur pelaksana pada organisasi lpse kabupaten cilacap. ketua adalah ketua unsur pelaksana pada organisasi lpse kabupaten cilacap. sekretariat adalah sekretariat pada unsur pelaksana lpse kabupaten cilacap. koordinator adalah koordinator pada unsur pelaksana lpse kabupaten cilacap. panitia pengadaan atau unit layanan pengadaan barang jasa procurement unit yang selanjutnya disebut panitia pengadaan ulpangkat olehcilacapananistrator pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik selanjutnya disebut administrator ppe adalah administrator tertinggi sistem informasi lpse yang dapat bertindak pula sebagai administrator agency. administrator sistem adalah personil yang melaksanakan pemeliharaan keamanan jaringan komputer, pemeliharaan aplikasi server, dan monitoring server lpse. administrator jaringan adalah personil yang melaksanakan pemeliharaan jaringan dan akses internet lpse. administrator agency adalah personil yang melaksanakan pemeliharaan data base lpse, melaksanakan pengadministrasian data paket pengadaan barang jasa pada aplikasi lpse serta koordinasi kepada agency satuan kerja perangkat daerah skpd). help desk adalah personil yang. trainer adalah personil yang melaksanakan bimbingan teknis aplikasi lpse kepada panitia pengadaan ulp, pa kpa ppk, administrator agency dan penyedia rekanan vendor serta. pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh personil unsur pa kpa ppk panitia pengadaan ulp' atau hash key' dari dokumen dokumen tersebut. certificate authority ca) adalah perangkat yangonalcilacap. aplikasi pengaman dokumen yang selanjutnya disebucilacapcilacap secara elektronik para pihak dalam pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten cilacap secara elektronik terdiri dari pengelola lpse, ppk, panitia pengadaan ulp, dan penyedia barang jasa. bagian kesatu organisasi pengelola layanan pengadaan secara elektronik (l) susunan organisasi pengelola lpse terdiri dari dewan pengarah, unsur pelaksana, unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari ketua, sekretaris, membawakan pengadministrasi. koordinator layanan informasi, membawakan help desk, verifikator, trainer. koordinator pendayagunaan dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi tik), membawakan administrator ppe, administrator sistem, administrator jaringan. pengelola lpse sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati danbagan susunan organisasi lpse dimaksud pada sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. paragraf kedudukan (l) organisasi pengelola lpse adalah lembaga non struktural pada pemerintah kabupaten cilacap. organisasi pengelola lpse berkedudukan dinas, dipimpin oleh seorang ketua unsur pelaksana lpse yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah kabupaten cilacap. paragraf tugas dan fungsi pengelola layanan pengadaan secara elektronikcilacap, dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada bupati.cilacap. paragraf dewan pengarah (l) dewan pengarah mempunyai tugas memberi arahan dan kebijakan kepada unsur pelaksana lpse kabupaten cilacap untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan transparansi pelayanan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada dewan pengarah mempunyai fungsi pemberian arahan kepada seluruh skpd untuk menggunakan lpse dalam proses pengadaan barang jasa, pemantauan pelaksanaan fasilitas layanan pada lpse kabupaten cilacap. paragraf unsur pelaksana (l) unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang jasa secara elektronik electronic procurement. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada unsur pelaksana mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pengadaan barang jasa secara elektronik, penyelenggaraan fasilitas layanan pengadaan barang jasa secara elektronik. rincian tugas unsur pelaksana lpse menyelenggarakan penyusunan program kerja unsur pelaksana, menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis operasional layanan pengadaan barang jasa secara elektronik,,organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten cilacap,erta sistem informasi layanan pengadaan barang jasa secara elektronik, menyelenggarakan penyusunan telaahan staf kepada dewanketua ketua mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur pelaksana, dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ketua mempunyai fungsi penyelenggaraan pengkajian petunjuk teknis bidang layanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik, penyelenggaraan pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi layanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik. rincian tugas ketua menyelenggarakan pengkajian program kerja unsur pelaksana, menyelenggarakan pengkajian dan penetapketatausahaan unsur pelakspelaksanaan program kerja unsur pelaksana, sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, laporan keuangan, kepegawaian, umum dan kehumasan, dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan pengorganisasian data dan informasi, kepegawaian, umum dan kehumasan, pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program pengendalian dan pelaporan. rincian tugas sekretariat melaksanakan penyusunan program kerja organisasi lpsetugas kehumasan, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,nsur pelaksana dan kegiatan kesekretariatlayanan informasi (l) koordinator layanan informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi serta sosialisasi pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada koordinator layanan informasi mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan data dan informasi serta sosialisasi layanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik, pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi lpse kepada panitia pengadaan ulp, pa kpa ppk dan penyedia rekanan vendor. rincian tugas koordinator layanan informasi melaksanakan penyusunan program kerja koordinatorpsea kpa ppk, melaksanakan pemeliharaan dan pendokumentasian data rekanan., melaksanakan bimbingan teknis aplikasi lpse kepada panitia pengadaan, pa kpa ppk, administrator agency dan penyedia rekanan vendor, j .pendayagunaan dan dukungan teknologi informasi komunikasi tik) (l) koordinator pendayagunaan dan dukungan tik mempunyai tugasdalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada koordinator pendayagunaan dan dukungan tik mempunyai fungsi pelaksanaan pengelol, pelaksanarincian tugas koordinator pendayagunaan dan dukungan tik melaksanakan penyusunan program kerja seksi pendayagunaan dan dukungan tik, melaksanakan pemeliharaan keamanan jaringan komputer, melaksanakan pemeliharaan aplikasi server, melaksanakan monitoring server, melaksanakan pemeliharaan data base, melaksanakan pemeliharaan aplikasi lpse, melaksanakan fungsi administrator pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik ppe) sebagai administrator tertinggi sistem informasi lpse, melaksanakan pengadministrasian data paket pengadaan barang jasa pada aplikasi lpse, melaksanakan koordinasi kepada agency satuan kerja perangkat daerah skpd) kabupaten, j . melaksanakan pemeliharaan jaringan dan akses internet lpsesesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kedua pejabat pembuat komitmenjasainformasi dari pengelola lpse sebagaimana dimaksud pada peraturan bupati ini. bagian ketiga pemerintah kabupaten cilacap secara elektronik(l)cilacap melalui sekretaris daerah, dan telah melakukan nota kesepakatan dengan pemerintah kabupaten cilacapdan fasilitas sesuai kemampuan pemerintah kabupaten cilacapulp, penyedia barang jasa, pengelola lpse dan pihak pihak yang terkait, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan dan merusak sistem pengadaan barang jasa secara elektronik,cilacap secara elektronik bagian kesatu persiapan pengadaan (l)bagian kedua pelaksanaan pengad,cilacapcilacap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut proses pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten cilacap secara elektronik dilakukan melalui aplikasi user dan password seluruh pengguna sistem pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten cilacapkabupaten cilacap secara elektronik sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut, otentikasi dokumen elektronik pada pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten cilacap secara elektronikalgorithm md5)bab vii ketentuan lain bagan susunan organisasi pengelola layanan pengadaan secara elektronik (lpse) lingkungan pemerintah kabupaten cilacap dewan pengarah ketua sekretariat pengadministrasi koordinator koordinator anan pendayagunaan dan dukungan teknologi help desk administrator ppe verifikator administrator sistem trainer administrator jaringanengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cilacap, menimbang :a.penumpang umumkota dan angkutan pedesaan wilayah kabupaten cilactarif angkutan kota dan angkutan pedesaan wilayah kabupaten cilacap. tarif angkutan kota kabupaten cilacap untuk penumpang umum dan untukjauh dekatkabupaten cilacap yang berbahan bakar premium untuk penumpang umum dandengan jarak tempuh maksimal (dua belas) kilometer dan selebihnya ditambah tarif per penumpang per kilometeryang berbahan bakar solar per penumpang per kilometer untuk sekali naik ditetapkan tarif batas atas dan batas bahwa sebagaimana tarif angkutan antar kota dalam provinsi akbp) yang berlaku wilayah provinsi jawa tengahkota wilayah kabupaten cilacap jenis tarif lama premium premium premium premium rp. rp. rp. rp. a.a mada ana umum rp. pnp jauh dekat) (jauh dekat) (jauh dekat) (jauh dekat) angkutan bawah (jauh dekat) (jauh dekat) (jauh dekat) (jauh dekat) pelajar rp. pnp jauh dekat) (jauh dekat) (jauh dekat) (jauh dekat) kdi bawah (jauh dekat) (jauh dekat) (jauh dekat) (jauh dekat)pedesaan wilayah kabupaten cilacap tarif lama jenis jenis harga bbm premium premium premium premium angkutan penumpang rp. , ) rp. s d rp. s d rp. s d rp. s d rp. rp. rp. rp. \| a batas rp. , pnp km, rp. , pnp km, rp. , pnp km, rp. , pnp km, selebihnya ditambah selebihnya ditambah selebihnya ditambah selebihnya ditambah atas rp. , pnp km, umum selebihnya ditambah rp. , pnp rp. , pnp rp. , pnp rp. , pnp rp. , pnp km, rp. , pnp km, rp. , pnp km, rp. , pnp km, batas rp. pnp seebihnyaditambah selebihnya ditambah selebihnya ditambah selebihnya ditambah angkutan bawah selebihnya ditambah selebihnya ditambah selebihnya ditambah selebihnya ditambah perdesaan rp. , pnp rp. , pnp rp. , pnp rp. , pnp premium) batas rp. , pnp km, rp. , pnp km, rp. , pnp km, rp. , pnp km, atas rp. . 12k selebihnya ditambah selebihnya ditambah selebihnya ditambah selebihnya ditambah pelajar pbb 2p km, rp. , pnp rp. , pnp rp. , pnp rp. , pnp batas . rp. , pnp km, rp. , pnp km, rp. , pnp km, rp. , pnp km, bawah selebihnya ditambah selebihnya ditambah selebihnya ditambah selebihnya ditambah rp. , pnp rp. , pnp rp. , pnp rp. , pnpumum, pandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan sungai dan penyeberangan wilayangkutan sungai dan penyeberangan wilayah kabupaten cilacap tarif angkutan sungai kabupaten cilacap untuk sekali naik sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. tarif angkutan penyeberangan kabupaten cilacap untuk sekali naik sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati inisungai wilayah kabupaten cilacap trayek nan asaswswwmtaasa. places kri anyar l000\| rp so00o\| rp rp places kalipucang o )' rp o ) s000\| rp rp solo\| rp bupati cilacap, diundangkan cilacap ttd pada tanggal januari latto suharto memujpenyeberangan lintas manis digantung, manis perkuat, kalipanas kotabaru dan prensa alas malang wilayah kabupaten cilacap harga bbm (premium) tarif angkutan penyeberangan penumpang kendaraan gol. per liter umum pelajar umum pelajar rp5. s.d. rp6. rp2. rp1. rp2. rp2. rp6. s.d. rp7. rp2. rp2. rp3. rp2. rp7. s.d. rp8. rp3. rp2. rp3. rp3. rp8. s.d. rp9. rp3. rp3. rp4. rp3. rp9. s.d. rp10. rp4. rp3. rp4. rp4.hid aan bupati cilacap provinsi jawa tengahprogram raskin kabupaten cilacap tahun perlu menetapkan peraturan bupati cilacapbupatiprogram raskin) kabupaten cilacap dengan sistematika sebagai berikut bab pendahuluan bab tujuan, sasaran, dan manfaat bab iii pengelolaan dan pengorganisasian bab perencanaan dan penganggaran bab mekanisme pelaksanaan bab pengendalian bab vii pengaduan bab viii penutup petunjuk teknsegala ketentuan yang mengatur tentang petunjuk teknis beras subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendkabupaten cilacapk food security and workkabupaten cilacap dalam memerangi kemiskinan antara lain adalah masih tingginyair dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasar.dasar hukum peraturan per, undang undang nomor tahun tentang badan usaha milikubsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi jawa tengah tahunngertian program raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntujualan raskin desa kelurahan. penetapan nama dan alamat rts pmodes musket tahun tertuang dalam formulir rekapitulasi pengganti frp)rts pm raskin melalui musyawarah desa kelurahan. htr harga terus raskin) adalah harga terus raskin titik distribusi td). pokja kelompok kerja) adalah sekelompok .poems kelompok masyarakatsatker raskin)spa), dan tempat tempatcilacapdan menjaga stok pangan nasional. membantu pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten cilacapbupati cilacap bertanggungjawab atas pelaksanaan program raskin wilayah kabupaten cilacapcilacap. tugas tim koordinasi raskin kabupaten cilacaplam melaksanakan tugasnyakabupaten, badan perencanaan pembangunan daerah bappeda)abupatenil.an distribusi raskin desa kelurahan.wilayahnya sebagai berikutdan beranggotakan minimal orang anggota.balai desa kelurahaatau kantor kecamatantd dan tb. kebijakan penetapan rts pm penetapan nama dan alamatusyawarah desa kelurahan (modes musket) tahun tertuang dalam formulir rekapitulasi pengganti frp) pagu raskin kabupaten cilacap sebesar rts pm telah mencukupipaling lambat tanggal pebruari untuk disahkan oleh bupati paling lambat tanggal maretsuai dengan jumlah rts pm yang telah ditetapkan. rts pm juga diberikan stiker sebagai tanda penerima beras raskin yang dipasang ditempat tinggal rts pm. penetapan titik distribusi td) ditetapkan balai desa balai kelurahan yang disepakati secara tertulis antara pemerintah kabupaten dengan perum bulog subdiv banyumascilacap tahun sebesar atau untuk rts pm,pdan stikerpelaksanaan penyaluran raskin sampai titik distribusimenunjuk asisten ekonomi, pembangunan dan kesra kabupaten cilacap untusetempatsampai rts pm menjadi tanggungyang tidak sesuai denganl, disetorkan langsung kepada perum bulog setempat atau dititipkan tim koordinasi raskin kecamatan dan diberikan tanda terima setoran htr raskimelalui pelaksana raskin desa kelurahan diketahui kepala desa lurah. laporan akhir pelaksanaan program raskin dibuat oleh tim koordinakta,, dan transmigrasi. unit pengaduan masyarakat bertanggungjawab mengelola sidibawah koordinasi badan kantor dinastimor raskin dan terdistribusi k l atau skpd yang bertanggung,dengan diterbitkannya petunjuk teknis pelaksanaan beras subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten cilacap tahun maka petunjuk teknis beras subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten cilacap tahun dinyatakan tidak berlaku. sehingga untuk menjaga kelestaribadan kerja sama antar desa bad), bahwa sebagai tindak lanjut surat kementerian dalam negeri nomor pmd perihal petunjuk teknis operasional ppm mandiri perdesaan serta mengacu padaadanya pedoman pembentukan badan kerja sama antar desa bacilacap ppm m pdcilacapmuses adalah forum musyawarah utusan dusu, forum musyawarah masyarakat dusun yang selanjutnya disebut mundus adalah forum musyawarah tingkat dusu, hasil kegiatan ppm mandiri perdesaanari masing masing desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur: pemerintah desa:wakil dari masing masing desa sebagaimana dimaksud padadan dihadiri oleh wakil dari masing masing desa yang akan melaksanakan kerja sama. pembentukan bad sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa yangyarakat melalui forum madtokoh masyarakat, termasuk tokoh perempuan, dan anggota khusus yang dipilih dan ditetapkan melalui forum mad sama antar desa bad) sebagaimana tersebutcc.danj .melalui musyawarah antar desa. mekanisme penggantian pengurus sebagaimana tersebut pada sebagaimana tersebut dalamka dj, atau berhalangan tetap. pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud padacc.bad dalam melaksanakan tugas terbagi dalam bidang yang meliputisamakan, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama,dan ppm mandiri pedesauses. musyawarah pengambilan keputusan tingkat kecamatan dilakukan melalui mad. mekanisme forum musespada ,,, salinan perjanjian bersama disampaikan kepada bupati dan camat paling lama (lima belasidang pelestarian bidang pengelolaan bidang pengelolaan bidang sarana dan dana bergulir dana bantuan peningkatan prasarana sosial kapasitasil bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan bupati cilacap nomor tahun tentang pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangandan nomor tahun tentang pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, maka perlu adanya, bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan suatu regulasiwasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, mengingat ordonansi bahan bahan berbahaya gevaarlijke stolen ordonansiwasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangngsarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. pengadaan adalah proses kegiatan penyediaan. peredaran adalah pemberian, penyerahan, pengangkutan, penjualan dan penyimpanan untuk penjualroduk lapang. balai besar balai pengawas obat dan makanan adalah unit pelaksana teknis lingkungan badan pengawas obat dan makanan. sarana important bahan berbahaya adalah tempat membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengubah wadah, mengubah kemasan atau penandaan bahan berbahaya untuk diedarkan. sarana important bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan memasukan bahan berbahaya dalam wilayah indonesia. sarana distribusi bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan peredaran bahan berbahaya kepada pengencer dan pengguna akhir. sarana pengecer bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan peredaran bahan berbahaya kepada pengguna akhir. pengguna akhir bahan berbahaya adalah perusahaan industri yang menggunakan bahan berbahaya dan orang atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan penolong sesuai peruntukannya. rencana pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan disusun oleh dinas yang terkait. bab pelaksanaan pengawasan bagian kesatu umum pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dilakukan terhadap jenis bahan berbahaya antara lain asam borat:, boraks, cc. formalin (larutan formaldehida), paraformaldehid serbuk dan tablet paraformaldehid) pewarna merah rhodamin pewarna merah amarah:, pewarna kuning metanol methanol yellow), dan pewarna kuning arcmin pengawasan terhadap jenis bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap penyalahgunaan peruntukan bahan berbahaya dalam pangan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sejak saat pengadaan sampai dengan peredaran. bagian kedua pembentukan tim bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dengan membentuk tim pengawas terpadu kabupaten. keanggotaan tim pengawas terpadu kabupaten sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga pelaksanaan tim pengawas terpadu kabupaten cilacap sebagaimana dimaksud dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana produksi, important, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat tempat sumber pasokan bahan berbahaya yang beredar wilayah kabupaten cilacap. pelaku usaha yang diduga mengadakan, mengedarkan dan atau menyalahgunakan bahan berbahaya dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam wajib memberikan akses yang seluas luasnya kepada tim pengawas terpadu yang melakukan pemeriksaan. apabila ditemukan penyimpanan dalam pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan penggunaan bahan berbahaya dalam pangan, maka tim pengawas terpadu melakukan pengamanan setempat terhadap bahan berbahaya tersebut. pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada meliputi: inventarisasi, larangan mengedarkan untuk sementara waktu, dan cc. pengambilan contoh untuk uji laboratorium tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara pengaman setempat. tim pengawas terpadu menyampaikan hasil pengawasan berupa berita acara pengamanan setempat dan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam kepada bupati sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. bagian keempat sanksi bupati wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas terpadu sebagaimana dimaksud dalam tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada berupa pemberirekomendasi pencabutan izin, pencabutan izin usaha, dan atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii pembinaan bupati melalui tim pengawas terpadu melakukan. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, penempatan pedoman teknis, dan atau pelatihan dan bimbingan teknis. bab pelaporan tim pengawas terpadu menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan kepada bupati dengan tembusan kepada gubernur satu kali dalam setahun setiap tanggal januari tahun berikutnya. bab pendanaan pendanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten cilacap dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. bab ketentuan penutup peraturan bupati cilacagamanatkan bahwabpmptsp) kabupaten dan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu oleh kabupaten, maka bupati memberikan pendelegasian wewenang perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada kepala bpmptsp kabupaten yang telah ditetapkan dengipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadacilacap. kepala bppt adalah kepala bppt kabupaten cilacap. skpd teknis adalah skpd yang tugas, pokok dan fungsinya berkaitan dengan bidang yang diberikan izin. pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang. bab pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan mendelegasikan wewenang penandatanganan perizinan kepada kepala bppt. pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan kepada kepala bppt sebagaimana dimaksud pada meliputi izin prinsip penanaman modal, izin usaha penanaman modal, izin lokasi, izin mendirikan bangunan imb) selain bangunan rumah tinggal tunggal dan usaha kecil dengan luas sampai dengan 100m2, izin gangguan dan tempat usaha ho) yang wajib ukl upl, surat izin usaha perdagangan sup) selain usaha mikro dengan modal sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah), tanda daftar perusahaan tdp) dengan bentuk perusahaan perorangan (po) dengan modal atas rp. (lima puluh juta rupiah) dan bentuk perusahaan lain, tanda daftar gudang tdg), izin usaha industri iui) dan tanda daftar industri tdi) selain non rekomendasi teknis: surat izin usaha jasa konstruksi suk), izin penyelenggaraan reklame selain lingkup kecamatan, izin usaha pusat perbelanjaan supp), izin usaha toko modern utm), surat tanda pendaftaran waralaba spw), izin usaha kawasan industri uki): izin operasional lembaga kursus dan pelatihan, izin operasional penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat, tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial, izin lembaga pelatihan kerja swasta pks), izin usaha jasa pariwisata, yang terdiri dari jasa biro perjalanan wisata jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, jasa impresif, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata. izin usaha sarana pariwisata, yang terdiri dari usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha hotel: usaha bumi perkemahan, usaha persinggahan karavan, usaha villa, usaha pondok wisata, dan usaha akomodasi lain. usaha penyediaan makan dan minum, meliputi jenis usaha restoran, usaha rumah makan yang wajib ukl upl, usaha bar rumah minum yang wajib ukl upl, usaha cafe, usaha pusat jajanan makanan, usaha jasa boga, dan jenis usaha lain bidang usaha makanan dan minuman yang ditetapkan. usaha penyediaan angkutan wisata, meliputi jenis: usaha angkutan wisata, usaha angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata. usaha penyediaan sarana wisata tirta, usaha kawasan pariwisata izin pengusahaan objek dan daya tarik wisata, meliputi jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, yang terdiri dari izin usaha taman hutan raya air terjun, wana wisata, ekowisata), izin usaha taman wisata alam, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, yang terdiri dari peninggalan sejarah, museum, taman rekreasi, meliputi gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, taman rekreasi kolam pancing atas ha, taman rekreasi gelanggang permainan selain lingkup kecamatan orang mengajukan lebih dari izin taman rekreasi gelanggang permainan dengan lokasi kecamatan lebih pada waktu yang bersamaan), diskotik, karaoke, sauna spa, rumah billboard, panti pijat dan refleksi, taman hiburan, meliputi bioskop, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, taman satwa. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus, yang terdiri dari izin usaha wisata agro, izin usaha wisata tirta, izin usaha wisata petualangan alam, izin usaha wisata goa, izin usaha wisata kesehatan. izin usaha warung internet, izin pemakaian jalan dan daerah milik jalan untuk reklame, izin pemasangan lampu penerangan jalan umum swadaya laju swadaya), surat izin usaha perikanan untuk pembudidayaan. dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam skpd teknis bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan perizinan yang diterbitkan oleh kepala bppt sesuai dengan bidang tugasnya melalui koordinasi dengan bppt. kepala bppt bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan kegiatan pelayanan perizinan secara berkala atau (satu) bulan sekali kepada kepala skpd teknispada kepala bppt yang diberikan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan setiap (enam) bulan sekali kepada bupatiir. heru cahyono, wijaya kusuma prawira karsa, bekti setiabudi, tabah. drs. syahid rasyid, m.m., sulfa muti'ah, s.e., indra bayu purna yudha rustam, s.t., dan reason manurung, s.e., onamerlin, s.h.rs. zafrullah salim, m.h., masing masing adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada dr. muhammad amrun and partners map) law firm, beralamat jalan pedati raya nomor rto15 rw0o07, cipinang cempedak, jakarta timurara pemohon bertanggal juni perihal pencabutan permohonan pengujianni bahwa penarikan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka atas telah ditegaskan kembali dengan pernyataan kuasa para pemohon dalam sidang perbaikan permohonanaraewa gede laguna maria farida indrawi ttd. ttd. arief hid saudi isra ttd. ttd. suhartono wahiduddin adamsalu tft peta pekerjaan advokat tana alamat. gedung area cikini, jalan cikini raya nomor blok arah menteng, jakarta pusat. berdasarkan surat kuasa tertanggal juli memberi kuasa kepada kris ibnu wahyudi, s.h., hendarsam marantoko, s.h., cla., hisar tambunan, s.h, m.h., said bakeri sos., s.h., m.h., agustin, s.h., hermansyah, s.h., m.h., nuri, ag., s.h., m.h., jamaah kasim, s.h., dahlan pido, s.h., ali hakim lubis, s.h., fauzi suci cahyadi, s.h., m.h., russian dewi widiastuti, s.h., m.h., muda siregar, s.h., tb. ali akbar, s.h., m.h., ali agar, s.h., m.h., yudha kaharuddin, s.h., si, habib novel chaidir hasan, hi, ade irvan gulungan, s.h., munathsir musiman, s.h., dan maulana bundaran, s.h., advokat kuasa hukum pada advokat cinta tanah air acta),oba fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoiddan agustus yang pada pokoknya sebagai berikut: penjelasan mengenai sahnya pemilu diperiksa meskipun belum memiliki nomor pada saat didaftarkan dan permohonan agar permohonan ini dijadikan prioritas untuk segera diputus. bahwa pada hari kamis juli rapat paripurna dewan perwakilan rakyat republik indonesia telah mengesahkan pemilihan umum (selanjutnya pemilihan umum tahun bahwa yang pemohon persoalan dalam pemilu tahun adalahmeskipun pada saat permohonan ini didaftarkan, guo belum diundangkan dalam lembaran negara, akan tetapi berdasarkan ketentuan uud yang berbunyi:merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidpemohon memenuhi hampir seluruh syarat untuk menjadi calon wakil presiden republik indonesia sebagaimana diatur dalam pemilu tahun bahwa dari keseluruhan syarat menjadi calon wakil presiden tersebut hanya satu syarat yang belum pemohon penuhi yang belum pemohon penuhi yakni syarat pada huruf yang berbunyiyang mana pemenuhan syarat tersebut baru akan pemohon lakukan pada saat pemohon resmi menjadi calon wakil presiden, karena saat ini pemohon tidak dapat melaporkan kekayaan pemohon kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara terkait pekerjaan pemohon yang bukan penyelenggara negara. bahwa syarat syarat selain huruf sebagian besar telah terbukti secara administratif terpenuhi oleh pemohon pada saat verifikasi calon anggota merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dpr tahun yang dilakukan berdasarkan nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd.telah diatur lebih lanjut dan diberi batasan yang sangat jelas dalam pemilu tahunnasib setiap orang adalah rahasia allah swt, namun karier politik pemohon terus menanjak dari pengurus partai politik tingkat propinsi lampung, pengurus badan pemenangan pemilu partai politik tingkat propinsi ibukota negara yaitu jakarta, pengurus harian dewan pimpinan pusat partai politik dan terakhir anggota dewan pembina partai politik, maka adalah sesuatu yang sangat wajar, masuk akal dan tidak berlebihan jika pemohon masa yang akan datang berniat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. bahwa jika mengacu pada nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berlaku hampir sepuluh tahun, maka jika tidak dibatalkan oleh mahkamah konstitusi, ketentuan pemilihan umum tahun yang bertentangan dengan konstitusi sangat mungkin masih akan berlaku pada pemilu tahun tahun dimana usia pemohon sudah sangat matang dan ideal menjadi calon wakil presiden yakni tahun. dan dengan demikian ketentuan pemilu tahun akan menghambat hak konstitusi pemohon untuk merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid turut serta dalam pemerintahan dengan mengajukan diri sebagai calon wakil presiden. bahwa kerugian konstitusional pemohon tidak bisa turut serta dalam pemerintahan dengan mencalonkan diri sebagai wakil presiden merupakan kerugian konstitusional yang spesifik dan setidak tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi jika ketentuan pemilu tahun tidak dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. bahwa dengan logika dan argumentasi yang kurang lebih sama legal standing pemohon pernah diterima sebagai pihak terkait oleh mahkamah konstitusi yaitu dalam perkara nomor puu xii dalam perkara uji materiil pemilihan kepala daerah yang diajukan oleh basuki sahaja purnama. bahwa terkait dengan status pemohon saat ini sebagai pengurus partai politik yakni partai gerakan indonesia raya, menurut pemohon hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan pemohon tidak punya legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil ini dengan alasan, yang pertama, yang mengajukan permohonan ini adalah pemohon sebagai pribadi warga negara indonesia dan tidak mewakili partai gerakan indonesia raya. yang kedua, pemohon juga bukan anggota dpr dari partai gerindra periode yang pernah ikut membahas ruu pemilu tahun yang ketiga, partai gerindra tidak ikut ambil bagian dalam rapat paripurna dpr tanggal juli yang mengesahkan ruu pemilu menjadi uusebagai produk fikir manusia konsep konsep mengenai konstitusionalitas suatu peraturan selalu berdelektika, bahkan ahli hukum tata negara irman putra sidin mengatakan bahwa konsep konstitusi merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mempunyaifaktanya keputusan mahkamah konstitusi nomor puu xi yang dikenal dengan putusan pemilu serentak yang diputus sebelum pemilu justru berlaku mulai pemilu hal ini bukan berarti pemilu pemilu dan pemilu tidak konstitusional karena tidak dilakukan secara serentak sebagaimana halnya diatur dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut. bahwa oleh karena itu jika toh ada permohonan uji materiil soal presidential threshold yang diperiksa oleh mahkamah konstitusi masa lalu tidaklah menjadikan permohonan ini nobis idem, terlebih permohonan ini adalah permohonan uji materiil pertama terhadap pemilu tahun bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah dan uud pemilu tahun bertentangan dengan uud bahwa indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, hal mana dapat ditafsirkan secara jelas dari dipegangnya kekuasaan pemerintahan oleh presiden, sebagaimana diatur dalam." bahwa dalam uud untuk memperkuat legitimasi presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, uud juga mengatur jika presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karenanya juga mendapat mandat langsung dari rakyat. dengan demikian presiden dan dpr sama sama dipilih dan mendapat mandat dari rakyat. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa pemilu tahun yang mengatur syarat perolehan kursi atau suara pemilu legislatif dpr) partai pengusul calon presiden dan wakil presiden jelas menabrak logika sistem presidensial. bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum tata negara bapak prof. dr. saudi isra yang tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi tertanggal selasa, januari yang tercantum pada halaman s d berbunyi sebagai berikut:.smerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwa secara nyata syarat perolehan suara pemilu legislatif partai pengusul calon presiden telah memperlemah institusi kepresidenan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang diatur dalam uud karena timbul fenomena sandera politik yang bisa terdeteksi dengan adanya politik bagi bagi jabatan kepada partai politik pengusul sang calon presiden. bahwa pakar hukum tata negara irmanputra sidin mengatakan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold persen yang diakomodasi dalam pemilu tak sesuai konstitusi. putusan nomor puu xi dan uud jelas menyebutkan bahwa hak setiap partai politik peserta pemilu mengusulkan pasangan calon presiden. putusan juga menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak ada hubungannya dengan penguatan sistem presidensial. mencontohkan, penyelenggaraan pilpres dan pilpres untuk mendapat dukungan, maka calon presiden harus melakukan negosiasi dan tawar menawar (bargaining) politik dengan partai politik. hal ini dinilainya akan memdengan adanya tawar menawar ini, presiden akan sangat tergantung pada partai partai politik. praktik seperti ini dianggap mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. syarat ambang batas yang telah diputuskan dpr dan pemerintah sebenarnya syarat untuk 'menyandera' presiden yang berkuasa,"kawin paksa" capres, karena hak setiap parpol sebagai peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden telah dilanggar. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa ketentuan pemilu tahun adalah pintu masuk lahirnya kartel politik, yaitu kelompok partai politik tertentu yang menguasai politik kekuasan secara bersama atau bergiliran, dan tanpa memberi kesempatan kepada pihak pihak lain untuk dapat bertarung memperebutkan kursi kepemimpinan nasional. bahwa secara politik kartel politik memiliki daya rusak yang amat besar. jimmy asshiddigie menyebutkan hal yang hampir sama mengenai ciri ciri kartel politik yaitu: pertama, menghilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu koalisi antar partai. kedua, sikap permisif dalam pembentukan koalisi. ketiga, tiadanya oposisi yang benar benar melakukan kritik terhadap pemerintah. keempat, pemilu tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai. kelima, kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. indonesia menguatnya politik kartel terjadi pada pasca reformasi. setelah runtuhnya kekuasaan soeharto, hanya partai politik saja yang tidak terjangkit gejala reformasi. partai politik tetap memiliki ketertutupan yang luar biasa kuat. sementara itu daniel dhakidae memiliki penekanan yang berbeda dalam membahas kartel politik ini. menurutnya "kartel" adalah istilah yang sangat formal dan dikenal dalam konsep ekonomi. kartel bertujuan mengontrol sesuatu misalnya tujuan mengontrol harga. kartel hanya hidup dalam masyarakat kapitalis. telah terjadi transmutasi istilah kartel dari konsep ekonomi konsep politik. sebenarnya oligarki merupakan tempat asal muasal kartel dalam konsep politik. bahwa dengan presidential threshold pt) yang maka politik indonesia hanya akan dikuasai oleh pemimpin yang itu itu saja, dari partai yang itu itu saja dan bahkan dari keluarga yang itu itu saja. padahal sebagai negara besar dan majemuk, maka rakyat harus diberi kesempatan untuk memiliki banyak pilihan dalam menentukan pemimpin. direktur eksekutif seven strategic studies, mulyana kusuma menegaskan, dalam praktek ketatanegaraan negara demokrasi, tidak mengenal pt, namun pembatasan pencapresan diatur dalam primary election tertutup, setengah tertutup, dan terbuka atau setengah terbuka untuk membentuk koalisi partai politik pengusung calon presiden. selain itu, pt. juga bertentangan dengan dan dan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid undang undang dasar yakni, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kekuatan hukum yang adil atas perlakuan sama hadapan hukum. sementara chusnul mar'iyah menilai angka presidential threshold yang tinggi merupakan hegemoni partai partai besar. dikatakan chusnul, presidential threshold yang tinggi juga bertentangan dengan asas demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial indonesia. menurutnya, usulan angka yang tinggi pada presidential threshold hanya menunjukkan ketakutan tidak stabilnya pemerintahan yang diproduksi dari angka presidential threshold yang. rendah. persoalan ketidakmampuan individu dalam konteks itu package menjadi hanya parpol parpol besar saja yang boleh mengusulkan. lebih jauh juga mengatakan, bahwa indonesia pernah menyelenggarakan pilpres dengan presidential threshold persen. saat itu ada lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. dengan persen seperti sekarang ini kan hegemoni namanya, cendrung arah otoriter. pemilu tahun bertentangan dengan dan uudmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid..tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden telah diatur secara jelasba fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoidrbedaan pengaturan syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden dengan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden tergambar dalam bagan berikut: syarat menjadi calon presiden tata cara pemilihan presiden dan dan wakil presiden wakil presiden uud uud . diatur lebih lanjut dengan undang undang tata cara pelaksanaan pemilihan diatur lebih lanjut dengan pemilu: bertakwa kepada tuhan yang maha esa: bukan syarat, secara tegas warga negara pada dat hanya mengatur dan indonesia sejak dpr mengatur tata membatasi kelahirannya dan kursi cara syarat syarat tidak pernah muara menerima kewarganegaraan lain atas pemilu kehendaknya bertentangan dengan uud sendiri, yang diamanatkan adalah tata cara, namun dst.dst pemilu malah mengatur syaaka ketentuan sudah tidak dapat dirubah lagi oleh pembuat uu. menurut penalaran yang wajar, pemilihan umum tahun akan segera berlaku sebelum pemeriksaan persidangan permohonan ini digelar atau setidak tidaknya hanya beberapa hari setelah pemeriksaan persidangan perdana permohonan ini digelar. bahwa jika mengacu pada ketentuan dan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, pada prinsipnya pemeriksaan mahkamah konstitusi dalam perkara pengujian undang undang terbagi menjadi dua yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan hal ini dipertegas lagi dengan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk khususnya yang mengatur soal pemeriksaan pendahuluan dan yang mengatur soal pemeriksaan persidangan. bahwa menurut ketentuan nomor tahun pemeriksaan pendahuluan ruang lingkup pemeriksaan pendahuluan adalah meliputi kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. bahwa pemeriksaan pendahuluan pertama permohonan ini sudah dilaksanakan pada tanggal agustus dan pada persidangan tersebut disampaikan oleh hakim konstitusi jika pemohon diberikan kesempatan untuk memasukkan perbaikan permohonan paling lambat tanggal agustus pukul wib. mengingat tanggal agustus yang jatuh pada hari kamis adalah hari libur, sementara tanggal dan agustus adalah hari sabtu dan minggu yang juga hari libur maka menurut penalaran yang wajar, pemeriksaan persidangan perdana perkara ini paling cepat akan dilaksanakan pada hari senin agustus yang berarti telah lewat waktu hari untuk sahnya pemilu menjadi sebagaimana diatur uud dan dengan demikian pemilu tahun sudah bisa diuji mahkamah konstitusi. bahwa menurut ketentuan pemilu tahun tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara. pemilu akan dilaksanakan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwadari ketentuan uud tersebut atas jelas bahwa yang bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik peserta pemilihan umum. tidak ada pembatasan sama sekali persyaratan perolehan kursi dpr atau perolehan suara sah nasional partai politik tersebut. bahwa uud sama sekali tidak mendelegasikan pembuat untuk mengatur lebih lanjut syarat partai politik yang bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. hanya mendelegasikan pembuat untuk mengatur tata cara (bukan persyaratan partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden) pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut sebagaimana diatur dalammeskipun tidak ada pendelegasian dari uud kepada dpr untuk menambah persyaratan partai politik pengusul calon presiden dan wakil presiden, tetapi ketentuan pemilu tahun telah menambahkan persyaratan partai politik pengusul calon presiden dan wakil presiden: selain itu, menurut pakar hukum tata negara yusril iha mahendra ketentuan presidential threshold bertentangan dengan uud itu". sementara, mengatur bahwa pemilihan umum yang diikuti parpol, yakni memilih anggota dpr dan dprd. oleh karena itu, pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu harus dilakukan sebelum pemilu dpr dan dprd. pemilu dilaksanakan serentak maupun tidak serentak, presidential threshold seharusnya tak ada. apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota dpr nya belum diketahui bagi masing masing partai. dengan memahami dua uud seperti itu, maka tidak mungkin presidential threshold akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. mahkamah konstitusi sebagai "pengawal penegakan konstitusi" akan tetap jernih dalam memeriksa permohonan pengujian pemilu. kepentingan presiden jokowi dan parpol parpol pendukungnya sangat besar untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan. bahwa dengan demikian jelaslah jika pemilu tahun bertentangan dengan dan uud pemilu tahun bertentangan dengan 28d uudpemilihan umum presiden dan wakil presidenemilihan umum presiden dan wakil presiden juga harus didasari pada asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud bahwa rumusan pemilu tahun bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena secara jelas membuat partainamun belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya, serta partai politik yang perolehan kursi dpr pada pemilu sebelumnya kurang dari atau perolehan suara sah nasionalnya kurang dari kehilangan hak untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. pakar hukum dan tata negara reply harun menyebut ada tiga alasan mengapa persen tidak bisa diberlakukan. pertama, kursi dan suara pemilu legislatif sudah pernah dipakai untuk menggelar pilpres alasan kedua, pemilu dan pemilu adalah dua pemilu yang terpisah. bukan sebuah rangkaian seperti pileg dan pilpres jadi tidak logis menjadikannya dasar. pemilu presiden tidak bisa menjadikan hasil pemilu sebagai dasar. alasan ketiga, jika pemerintah menjadikan pemilu legislatif sebagai dasar untuk pemilu presiden maka belum tentu peserta dia dua pemilu itu sama. jika ada peserta yang berbeda, maka sudah pasti tercipta ketidakadilan. sebab, peserta pemilu yang baru belum punya suara dan belum ada kursi. ada inequality. padahal tiap peserta pemilu harus diperlakukan sama. bahwa dengan demikian jelas jika pemilu tahun bertentangan dengan uudmilihan umumpemilu tahun bertentangan dengan uud menyatakan ketentuan undang undang pemilihan umumkartu tanda penduduk pemohon, bukti fotokopi ruu pemilu tahun bukti buku undang undang dasar negera republik indonesia tahun bukti hasil cetak print out) berita detik. com jumat juli pukul dengan judul berita: novanto sahkan pemilu dengan presidential threshold . bukti hasil cetak print out) berita tempo. jumat juli pukul dengan judul berita: setelah pemilu disahkan, mendagri: silakan ajukan gugatan. selain itu, pemohon mengajukan (dua) orang ahli, satu orang ahli atas nama andy riyanto memberikan keterangan dalam persidangan tanggal oktober dan satu orang ahli atas nama selfie kompas, sos., h., menyampaikan keterangan tertulis yang disampaikan kepaniteraan pada tanggal oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: andy riyanto dalam keyakinan keilmuan ahli, yang membedakan antara keduanya adalah pada posisi asal kekuasaan. kekuasaan dimaksud adalah berbagai kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan yang dalamnya terdapat hubungan antara eksekutif dengan legislatif. dalam kekuasaan membentuk undang undang misalnya, pada kedua sistem pemerintahan itu sama sama terdapat hubungan antara eksekutif dan legislatif. yang membedakan adalah dalam sistem parlementer, hubungan kedua badan itu terjadi karena kekuasan secara asali dipandang sebagai milik bersama antara eksekutif maupun legislatif (fusion powers). sedangkan dalam sistem presidensial, kekuasaan secara asali dipandang sebagai milik salah satu badan (legislative). adapun dalam kekuasaan membentuk undang undang, jika masih terdapat hubungan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dengan eksekutif, hanya sebatas pada bentuk saling mengawasi dan mengimbangi. (check and balances). dengan demikian, ahli meyakini bahwa dalam sistem presidensial, posisi asali kekuasaan dimiliki oleh salah satu badan, bisa eksekutif atau legislatif. sehingga adanya hubungan antara kedua badan itu, hanya sebatas pada check and balances antara keduanya. sedangkan dalam sistem parlementer, posisi asali kekuasaan dimiliki bersama oleh kedua badan, yaitu eksekutif dan legislatif. karena itu, adanya hubungan antar kedua badan tersebut, merupakan tersebut yang merupakan akibat dari adanya fusion powers. oleh sebab itu, menurut ahli, gagasan check and balances sesungguhnya hanya ada dalam terminologi sistem presidensial. atau jika diuraikan, gagasan pembagian kekuasaan adalah perpaduan antara gagasan pemisahan kekuasaan (separation powers) dengan gagasan check and balances. pada sisi yang lain, song memberi rincian terhadap kekuasaan eksekutif dalam negara konstitusional. dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif secara umum meliputi kekuasaan diplomatik, kekuasaan administratif, kekuasaan militer, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. perihal rincian kekuasaan eksekutif itu, jika dihubungkan dengan sistem presidensial, memandang bahwa banyak kekuasaan yang secara asali dimiliki oleh salah satu badan, yaitu eksekutif. menurut ahli, konsekuensi logonya adalah kedudukan eksekutif sangat kuat jika dibandingkan dengan sistem parlementer. sehubungan dengan objek permohonan uji materiil akan ahli bandingkan dengan sistem presidensial, dan juga ketentuan dalam undang undang dasar adapun uraian atas hal tersebut, terdiri atas dua bagian sebagai berikut. bagian pertama, tiap warga negara dirugikan oleh ketentuan presidential threshold. undang undang nomor tahun atau undang undang pemilu,. atau memperolehketentuan itu terang benderang membatasi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. hal ini merugikan setiap warga negara yang aspirasi politiknya direpresentasikan dalam berbagai partai politik. idealnya, semakin multikultural masyarakat, maka semakin banyak partai politik yang menceraikannya atau multipartai. persoalan atas kebutuhan itu, indonesia, terletak pada penilaian umum atas tidak sinarnya sistem multipartai dengan sistem presidensial. atas persoalan ini, kami ada pada posisi yang memandang bahwa antara sistem multipartai dengan presidential threshold adalah dua hal yang berbeda. ketentuan tentang presidential threshold, berimplikasi secara langsung terhadap siapa yang dapat merepresentasikan multikulturnya masyarakat indonesia dalam proses usulan pasangan calon. apakah adil jika sekedar pengusulan pasangan calon sudah dibatasi? bukankah sudah tepat kiranya jika proses seleksi ditempatkan pada proses pemungutan suara? sehingga banyaknya pasangan calon dengan sendirinya dapat tereliminasi oleh pilihan langsung oleh seluruh rakyat indonesia. lagipula apakah seluruh usulan pasangan calon sudah dipastikan akan lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai pasangan calon oleh kpu? urgensi tentang pengusulan pasangan calon sebagai representasi dari masyarakat yang multikultural, terletak pada besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sebagaimana bagian awal tadi. besarnya kekuasaan itu, tidak hanya terkait dengan jaminan hak atas hidup sejahtera lahir, batin, sebagaimana dimaksud undang undang dasar tetapi juga terkait dengan berbagai lain yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia dalam undang undang dasar bahkan setelah ahli inventaris, secara eksplisit terdapat kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh presiden menurut undang undang dasar yaitu: berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dpr, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan dpr, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid, menyatakan keadaan bahaya yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang undang, mengangkat duta dan konsul, memperhatikan pertimbangan dpr dalam mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan dpr, memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan ma, memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan dpr, memberi gelas, tanda jasa, dan lain lain tanda kehormatan yang diatur undang undang, membentuk suatu dean pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden: mengangkat dan memberhentikan menteri menteri negara, membahas dan memberikan persetujuan bersama dpr atas setiap rancangan undang undang, mengesahkan rancangan undang undang untuk menjadi undang undang, menetapkan perppu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, mengajukan rancangan undang undang apbn untuk dibahas bersama dpr dengan pertimbangan dpd, meresmikan pemilihan anggota bpk yang dipilih oleh dpr atas pertimbangan dpd, menetapkan hakim agung yang disetujui oleh dpr, mengangkat dan memberhentikan anggota dengan persetujuan dpr, dan mengajukan tiga orang hakim konstitusi, dan menetapkan sembilan orang anggota hakim konstitusi. mengingat besarnya kekuasaan yang dimiliki presiden dalam sistem presidensial, serta implikasinya terhadap pemenuhan hak asasi manusia, maka hak rakyat dalam memilih pasangan calon yang benar benar dipercaya olehnya, tidak dapat dibatasi. hak untuk memilih tersebut, tentu berbeda dengan keharusan untuk menjadikan pilihan itu sebagai presiden dan wakil presiden. sehingga, menjadi suatu keniscayaan dalam masyarakat yang merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid multikultural untuk memiliki banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden. oleh sebab itu, ketentuan tentang presidential threshold secara jelas dan tegas merugikan setiap warga negara. setiap warga negara memiliki kepentingan atas adanya ketentuan dalam undang undang pemilu. kedua, dalam penjelasan umum undang undang pemilu, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden atau pilpres dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memeroleh dukungan kuat dari rakyat. bahkan, ditegaskan dalam penjelasan umum bahwa: samping itu, pengaturan tentang. dimana presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memeroleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun juga dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan, juga diperlukan basis dukungan dari dpr. melalui penjelasan itu, pembuat undang undang pemilu bermaksud untuk memperkuat sistem presidensial dalam penyelenggaraan pilpres. namun, penjelasan itu sendiri yang gagal paham terhadap undang undang dasar yang mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. lahirnya dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial. karena pilpres secara langsung merupakan bentuk nyata atas dukungan rakyat, dukungan itu sangat kuat. yang dimaksud pembuat undang undang pemilu terhadap pengaturan pilpres adalah untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif. dalam penjelasan ini, apakah dalam terminologi sistem presidensial, efektivitas pemerintahan memerlukan basis dukungan dari dpr? jika merujuk pada undang undang pemilu, yang terjadi justru sebaliknya. dalam pemahaman ahli, adanya ketentuan presidential threshold justru melemahkan sistem presidensial. semakin tinggi ambang batas pencalonan presiden, semakin melemahkan pula sistem presidensial. adanya ketentuan presidential threshold, secara sosiologis dan psikologis berpotensi besar untuk menyandera jalannya pemerintahan eksekutif. kami berkeyakinan bahwa tiada usulan pasangan calon yang dilakukan oleh gabungan partai tanpa adanya kontrak politik. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sebagaimana telah ahli jelaskan sebelumnya, dalam kekuasaan eksekutif yang dihubungkan dengan sistem presidensial terdapat kekuasaan yang secara asali dimiliki oleh eksekutif. adanya kontrak politik tidak hanya mereduksi berbagai kekuasaan eksekutif itu. bahkan, sejak awal, jaminan undang undang dasar bagi presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri menteri negara, juga dikaburkan dengan adanya kontrak politik. ahli menegaskan perintah undang undang dasar yaitu, presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar. pertanyaan yang muncul adalah apakah menurut undang undang dasar terdapat ketentuan untuk kontrak politik dengan gabungan partai politik? yang ada adalah ketentuan yanglalu, apakah dengan persyaratan minimum dari jumlah anggota dpr atau memeroleh dari suara sah nasional dalam undang undang pemilu dapat menjamin tidak akan terjadinya kontrak politik dari gabungan partai pengusul pasangan calon? dalam logika sistem presidensial, hal ini tentu amat berisiko. mengingat, partai partai tersebut nantinya akan bertransformasi menjadi dpr. risiko itu begitu besar jika dibandingkan dengan kemungkinan buruk yang dapat terjadi. sebab dalam sistem presidensiil menurut undang undang dasar dari kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh presiden dan hanya kekuasaan yang menunjukkan hubungan sich antara presiden dengan dpr. menurut undang undang dasar hubungan kekuasaan antara kedua lembaga itu, berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dpr kekuasaan legislatif), menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan dpr kekuasaan diplomatik) kekuasaan diplomatik) dalam mengangkat duta kekuasaan diplomatik) menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan dpr kekuasaan diplomatik) memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan dpr kekuasaan yudikatif) membahas dan memberikan persetujuan bersama dpr atas setiap rancangan undang undang kekuasaan legislatif) menetapkan perppu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa kekuasaan legislatif) menetapkan hakim agung yang disetujui oleh dpr kekuasaan administratif) dan mengangkat dan memberhentikan anggota dengan persetujuan dpr, dan kekuasaan administratif). berdasarkan komposisi itu tersebut, tidak sampai kekuasaan presiden yang sich berhubungan dengan dpr. kiranya tidak cukup beralasan jika dikatakan bahwa tanpa adanya presidential threshold, maka tidak akan melahirkan sistem presidensial yang kuat dan efektif. ketentuan presidential threshold sangat kecil potensinya untuk melahirkan sistem presidensial yang kuat dan efektif. sistem presidensial yang kuat dan efektif dibangun dengan logika tersendiri dalam undang undang dasar bukan dengan logika presidential threshold. sebaliknya, lebih dari setengah kekuasaan presiden yang tidak berhubungan dengan dpr secara sich, berpotensi besar akan digembosi dengan adanya kontrak politik untuk memenuhi ketentuan presidential threshold. bahkan dari kekuasaan tersebut, dapat dikurangi tiga, yaitu yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif karena jika dilihat dengan perspektif sistem presidensial, secara asali kekuasaan legislatif ada pada dpr termasuk dalamnya dpd. jika diakui secara jujur, ibunya presiden dalam mengajukan, membahas, memberikan persetujuan bersama atas suatu rancangan undang undang merupakan model legislasi parlementer dalam sistem presidensial indonesia. tidak terjaminnya pengusulan pasangan calon oleh gabungan partai politik dari kontrak politik yang justru melemahkan sistem presidensial ini, tentu dapat dipandang sebagai sesuatu yang inkonstitusional. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pada bulan april berarti tahapan penyelenggaraan pemilu harus sudah dimulai pada bulan agustus ini. bahwa proses pemeriksaan mahkamah konstitusi bisa berlangsung cukup lama. kita bisa mengacu pada perkara nomor puu xi uji materiil nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh effendi ghazali yang memakan waktu lebih setahun terhitung sejak didaftarkan januari hingga diputuskan pada januari kita perlu garis bawahi bahwa putusan dalam perkara nomor puu xi tidak berlaku untuk pemilu karena alasan putusan dibuat pada saat sudah terlalu dekat dengan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden bahwa agar putusan dalam perkara ini bisa menjadi dasar pelaksanaan pemilu kami mohon agar mahkamah konstitusi menjadikan permohonan ini untuk dijadikan prioritas untuk diperiksa dan diputus dengan cepatselfie kompas, sos., h., legal standing pemohon legal standing pemohon terkait hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. ahli tidak akan mengulangi argumentasi pemohon soal hak konstitusionalnya sebagaimana tertuang dalam permohonan. kemakmuran dan kesejahteraan sesungguhnya hak konstitusi setiap warga negara indonesia yang tidak hanya diatur dalam uud melainkan juga secara tegas diurai dalam alinea". dan alinea keempatyang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan perintah konstitusi tersebut atas adalah pemerintah. uud secara tegas mengatur bahwa presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar. lebih lanjut tanggung jawab presiden untuk melaksanakan amanah konstitusi juga tercantum dalam sumpah dan janji presiden sebagaimana diatur dalam uud dimana presiden dan wakil presiden bersumpah atau berjanji memegang teguh undang undang dasar. karena posisi presiden yang amat penting dalam penyelenggaraan negara maka pemenuhan hak seluruh warga negara indonesia atas kesejahteraan dan kemakmuran yang dijamin dalam uud akan sangat tergantung siapa yang menjadi presiden. persoalan siapa yang akan menjadi presiden tentu akan sangat tergantung dengan yang merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mengatur soal pemilihan presiden. dengan demikian setiap warga negara pasti memiliki kepentingan konstitusional terhadap peraturan yang mengatur soal pemilihan presiden. legal standing pemohon terkait hak memilih mengacu pada penjelasan yanghli berpendapat bahwa yang dimaksud hak konstitusional bukanlah hanya hak hak yang secara tersurat sebagian besar diatur dalam bab uud tentang hak asasi manusia. banyak hak hak warga negara indonesia lain yang baik secara tersirat yang diatur dalam uud antara lain: hak atas persamaan kedudukan dalam hukum hak untuk ikut bela negara hak memilih anggota dpr hak untuk memilih anggota dpd hak atau kemerdekaan untuk memeluk agama hak untuk memilih presiden juga merupakan hak konstitusi tersirat yang dimiliki oleh setiap warga negara indonesia. ada dua alasan bahwa hak memilih presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusi: yang pertama, hal tersebut tertuangmeskipun pada disebutkan jika yang mengusulkan adalah partai politik, tetapi yang berhak memilih presiden dan wakil presiden bukanlah partai politik melainkan seluruh warga negara indonesia. dalam prakteknya pilihan warga negara terhadap partai politik tidak selalu paralel dengan pilihan warga negara terhadap calon presiden yang diajukan partai politik tersebut. pada pemilu tahun partai golkar menjadi peraih suara tertinggi dengan perolehan suara tetapi presiden yang terpilih adalah yang diusung koalisi partai demokrat, partai bulan bintang pbb) dan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid partai karya perjuangan indonesia pkpi) yang perolehan suaranya menduduki posisi nomor yaitu hanya begitu juga pada pemilu tahun calon presiden yang diajukan oleh koalisi partai gerindra, partai golkar, partai amanat nasional pan), partai keadilan sejahtera pks), partai persatuan pembangunan ppp), partai bulan bintang pbb) dan partai demokrat yang perolehan suara legislatifnya kalah dari calon presiden yang diajukan oleh pdip, pkb, partai nasdem, partai hanura dan pkpi yang perolehan suara legislatifnya hanya ,38y4. meskipun pemilu yang akan datang dilaksanakan secara serentak, namun teknis pencoblosan surat suara perlu presiden dan wakil presiden tetap terpisah dengan surat suara untuk pemilu legislatif pemilu kotak), sehingga tetap terbuka kemungkinan tidak paralelnya antara pilihan terhadap partai dan pilihan terhadap calon presiden yang diusung partai bersangkutan. yang kedua, uud mengatur bahwa hak perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan hak seluruh warga negara. hak untuk memilih termasuk memilih presiden merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara universal diatur dalam deklarasi universal hak asasi manusia yang berbunyi:dan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang berbunyi: setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya . merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sertahak memilih terdiri dari dua aspek yang integral yaitu: hak untuk melaksanakan hak pilih dan hak untuk menentukan pilihan. karena pemohon memiliki hak konstitusi untuk memilih presiden dan wakil presiden, maka segala bentuk produk hukum perundang undangan yang mengatur tentang pemilihan presiden dan sekaligus pelanggaran hak konstitusional. il. soal pokok permohonan persoalan syarat dan cara pemilihan presiden dan wakil presiden dalam uud dan pemilu ahli menggunakan pendekatan penafsiran sistematis untuk menafsirkan persoalan syarat menjadi presiden dan wakil presiden dan cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. menurut c.s.t. kancil penafsiran sistematis merupakan cara menemukan makna dari suatu dan atau frasa tertentu dengan cara menghubungkan dan atau frasa tersebut dengan seluruh ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang sama, atau menghubungkannya dengan dengan peraturan perundangundangan yang berbeda namun mengatur hal yang sama. menurut kamus besar bahsa indonesia, kata syarat diartikan sebagai segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya)", sedangkan kata cara diartikan sebagai jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu". merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pengaturan syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dalam uud yangren hngaturan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat pada uud yang berbunyi dalam kedua dalam uud yang mengatur syarat dan cara pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut atas sama sama terdapat yang mendelegasikan pembuat untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai syarat dan cara pemilihan presiden dan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid wakil presiden yaitu dalam dan dalam dengan pendekatan sistematis, dilihat dari esensi hal yang diatur yang sama yaitu soal syarat kita bisa menyimpulkan bahwa dalam nomor tahun yang mengatur lebih lanjut uud adalah: f.,erdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddari butir syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden tersebut tidak ada syarat berupakemudian dengan menggunakan pendekatan penafsiran sistematis pula, yang mengatur lebih lanjut soal cara pemilihan presiden dan wakil presiden dalam nomor tahun terdapat dalam bab bagian kesatu tentang tata cara penentuan, pengusulan, dan penetapan pasangan calon. namun dalam bab bagian kesatu tersebut terdapat yang tidak mengatur soal cara pemilihan presiden dan wakil presiden namun justru mengatur soal syarat menjadi presiden dan wakil presiden yaitumerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidsecara substansi dan bahkan secara redaksri partai pengusul dikategorikan sebagai syarat dan sama sekali bukan persoalan cara . dengan demikian ketentuan nomor tahun yng mengatur soal syarat telah bertentangan dengan ketentuan uud yang mengatur soal cara dan hanya mendelegasikan pengaturan lebih lanjut soal cara . masalah semakin runyam karena ketentuan nomor tahun mereduksi hak partai politik peserta pemilu yang oleh karenanya juga hak anggota dan pengurus partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden karena adanya ketentunggota dan pengurus partai politik peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya menjadi tidak bisa mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden yang mereka inginkan. soal konstitusionalitas presidential threshold pada pemilihan umum dan dalam keterangan pemerintah yang disampaikan menteri dalam negeri tjahjo kumolo pada persidangan mahkamah ini tanggal september lalu disampaikan persoalan bahwa presidential threshold sudah diterapkan pada pemilu dan bahkan menteri dalam negeri mempertanyakan konsistensi partai partai politik yang kini menolak presidential threshold padahal sebelumnya tidak mempersoalkan. argumentasi sederhana atas pernyataan pemerintah tersebut adalah fakta yang terang jika pemilu yang akan datang yang dilaksanakan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid secara serentak antara pemilu presiden dan pemilu legislatif berbeda dengan pemilu dan yang tidak serentak dimana pemilu legislatif dilaksanakan lebih dahulu baru kemudian pemilu presiden. sehingga presidential threshold bisa digunakan dengan mengacu pada hasil pemilihan umum legislatif periode yang sama. dengan pemilu yang serentak maka presidential threshold berapapun nilainya menjadi tidak bisa diterapkan. jika presidential threshold diterapkan dengan mengacu pada pemilu legislatif periode sebelumnya maka terkait pelaksanaan pemilu hal tersebut jelas melanggar periodisasi pemilihan umum karena presidential threshold pemilu sudah pernah dijadikan acuan pemilihan presiden tahun argumentasi yang lebih teoritis terhadap pernyataan mendagri tersebut adalah kenyataan jika konstitusionalisme itu memiliki daur hidupnya masing masing. penafsiran undang undang dan uud sebagai produk fikir manusia tentu akan selalu dinamis. apa yang dahulu kita anggap dan diputuskan konstitusional, bisa menjadi tidak konstitusional setelah kita sama sama berfikir dan menemukan argumentasi lain. contoh yang paling nyata soal kenyataan jika konstitusionalisme memiliki daur hidup adalah soal penyelenggaraan pemilu serentak. pemilu dan pemilu yang tidak dilaksanakan secara serentak tetap konstitusional dan tidak menjadi tidak konstitusional walaupun pada tahun mengeluarkan putusan jika pemilu tidak serentak tidak konstitusional. bahkan perlu dicatat jika putusan soal pemilu serentak diputus sebelum pelaksanaan pemilu yang tetap dilaksanakan dengan tidak serentaklampirkan tambahanterhadap pandgolkaradilan sejahtepandangan mini fraksi partainasionalbangkitan bangsahati nurani rakypersatuan pembangunanpengambilan keputusan) disampaikan pada tanggal juli dan ditandatangani.. merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected].. laporan kunjungan kerja pansus ruu tentang pemilihan umum provinsi aceh tanggal s.d. februari matriks pendapat fraksi dan pemerintah terhadap materi pending dan pansus ruu penyelenggaraan pemilu. (terdapat tiga matriks). kompilasi materi pending dalam hanja ruu penyelenggaraan pemilu.dan telah disetujui oleh majelis hakim mengajukan dua orang ahli, yakni dr. hartono, s.h., mcl dan dr. maruarar siahaan, s.h. juga. meskipun kebebasan berserikat merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid75y4 dari setiap kabupaten kota pada provmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiwarga negara indonesia yang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hal kesejahteraan lahir dan batin atau kemakmuran merupakan salah satu tujuan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam paragrafkebijakan publik yang merancang keputusan keputusan kebijakan, baik yang menyangkut merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid:the principles, which any measure course action merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid... kemudian merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid.hal maahwa secara prinsip kesejahteraan lahir batin setiap warga negara atau kemakmuran merupakan hak yang mutlak bagi setiap warga negara dan sekaligus kewajiban negara dan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden hasil pemilihan umum. bahwa pemenuhan hak pemohon untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin adalah kewajiban negara dan hanya bisa dilaksanakan jika penyelenggaraan negara dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi termasuk dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden. bahwa pengaturan pemilihan umum tahun yang bertentangan dengan konstitusi tentu akan menghasilkan pemerintahan yang tidak konstitusional, tersandera kepentingan politik karena nasib bakal calon presiden dan wakil presiden yang merupakan calon pejabat eksekutif untuk bisa maju sebagai calon presiden dan wakil presiden secara resmi ditentukan oleh perolehan suara pemilu legislatif partai politik peserta pemilu legislatif sebelumnya. untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden jauh lebih sulit ketimbang ketentuan konstitusi yang hanya mengatur setiap partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden berapapun perolehan suara pemilu legislatif partai tersebut sebelumnya. perolehan suara pemilu legislatif partai politik diraih dengan cara yang sangat tidak mudah yang menuntut ketepatan menerapkan strategi berikut pengorbanan waktu, tenaga dan terutama biaya yang amat besar serta tidak lupa nasib baik. karena itu jika hasil perolehan suara pemilu legislatif dijadikan dasar pengusulan calon presiden dan wakil presiden, maka dengan penalaran dan logika yang sangat wajar, partai politik bersangkutan akan meminta kompensasi atas pengorbanan waktu, biaya dan tenaga yang telah mereka keluarkan untuk memperoleh suara tersebut. calon presiden dan wakil presiden yang merupakan individu nyaris tidak mungkin memberikan kompensasi kepada partai politik sebelum berkuasa, namun kompensasi tersebut sangat mudah diberikan ketika calon presiden dan wakil presiden tersebut telah terpilih dan memegang kekuasaan. permintaan kompensasi dari partai pengusul ini yang akan membuat calon presiden merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid. haruslah dipertimbangkan menyangkut pembedaan apa dan atas dasar apa pembed. dijalankan bahwa terhadap permohonan pemohon, dprtersandera kepentingan politik pragmatis partai politik dan padapemilu perolehan suara partai politik pada pemilu sebelumnya invansi legislatif) kepentingan kompensasi politik pragmatis presiden dan wakil presiden hak rakyat hidup sejahtera lahir dan batin tamhidup sejahtera lahir dan batin, jika presiden yang terpilih berdasarkan tersandera kepentingan politik. dmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidi2017, puu xv 60omerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddiajukan sebagai permohonan pengujian undang undang terhadap uud sehingga telah sesuai dengan maksud huruf dan karena itu prima face termasuk dalam kewenangan mahkamah. dikatakan prima face sebab meskipun jelas diajukan sebagai permohonan pengujian undang undang terhadap uud pemohon tidak melengkapi identitas undang undang yang dimohonkan pengujian, yakni nomor undang undang yang bersangkutan serta tahun dan nomor lembaran negara maupun tambahan lembaran negara dimaksud sehingga secara formal menjadi tidak jelas undang undang mana atau undang undang apa. yang sesungguhnya hendak dimohonkan pengujian kepada mahkamah, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan mk, permohonan sekurang kurangnya harus memuat: (a) nama dan alamat pemohon, (b)karena permohonan guo, sebagaimana telah disinggung pada paragraf atas, tidak menjelaskan nomor undang undang yang menjadi objek permohonan, demikian pula lembaran negara maupun tambahan lembaran negaranya, maka pada sidang pemeriksaan pendahuluan, yang diselenggarakan pada tanggal agustus sesuai dengan amanat mk, panel hakim telah mengingatkan hal ini dan menyarankan kepada pemohon untuk melengkapi permohonannya dalam waktu paling lambat (empat belas) hari agar permohonan dapat dianggap jelas dan lengkap sebagaimana maksud dilakukannya pemeriksaan pendahuluan (vide mkj. i3.4j menimbang bahwa pada tanggal agustus masih dalam rangka pemeriksaan pendahuluan, telah dilaksanakan sidang dengan agenda perbaikan permohonan namun ternyata pemohon tidak juga melengkapi permohonannya sebagaimana menasihatkan atau disarankan oleh panel hakim. pemohon tetap tidak mencantumkan atau menjelaskan nomor undang undang yang dimohonkan pengujian dalam perbaikan permohonannya, demikian pula lembaran negara dan tambahan lembaran negara dari undang undang yang bersangkutan. pemohon hanya menyebutkan pemilihan umum? atau pemilu tahun alih alih melakukan perbaikan sebagaimana menasihatkan oleh panel hakim, pemohon dalam perbaikan permohonannya justru menjelaskan pendapat pemohon perihal sahnya pemeriksaan pengujian undang undang meskipun belum memiliki nomor menurut penafsiran pemohon sendiri terhadap hukum acara yang berlaku mahkamah konstitusi, khususnya dalam pengujian undang undang terhadap uud (vide perbaikan permohonan halaman pada sidang perbaikan permohonan tanggal agustus tersebut pemohon memohon untuk melakukan perbaikan kembali dan hal ini diizinkan oleh panel hakim karena belum melampaui tenggang waktu perbaikan permohonan yaitu paling lama (empat belas) hari yang jatuh pada tanggal agustus pemohon kemudian menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima mahkamah pada tanggal agustus namun ternyata dalam perbaikan permohonan terakhir itupun merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pemohon tetap tidak mencantumkan nomor undang undang serta lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya,permohonan guo tidak memenuhi syarat formal, dengan kata lain permohonan pemohon belum memenuhi syarat untuk dijadikan objek permohonan atau prematur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan mk, permohonan guo harus dinyatakan tidak memenuhi syarat. sehinggaprematur,nto saudi isra ttd. ttd. dewa gede laguna suhartono ttd. ttd. wahiduddin adams menahan sitompul panitera pengganti, ttd. ria indriyani merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwa jika pemilu tahun tidak berlaku maka pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional karena tidak ada peluang terpilihnya presiden yang tersandera kepentingan politik. bahwa selain berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana diatur uud sebagaimana diuraikan atas, pemohon juga berhak untuk turut serta dalam pemerintahan, hal mana diaturturut serta dalam pemerintahan adalah dengan menjadi wakil presiden republik indonesia. bahwa selain sebagai advokat, pemohon juga merupakan seorang politisi yang telah menjadi aktivis politik sejak masih berstatus mahasiswa. bahwa pada tahun pemohon menjadi anggota sekaligus pengurus partai politik. bahwa pada tahun pemohon pernah menjadi anggota badan pemenangan pemilu daerah dki jakarta dari sebuah partai politik. bahwa pada tahun juga pemohon menjadi anggota partai gerakan indonesia raya dan menjabat sebagai ketua bidang advokasi. bahwa pada tahun pemohon terpilih sebagai calon tetap pemilu anggota dpr tahun dari partai gerakan indonesia raya dari daerah pemilihan jawa barat vii yang meliputi kabupaten bekasi, kabupaten karawang dan kabupaten purwakarta. bahwa perolehan suara pribadi pemohon pada pemilu mencapai suara, lebih tinggi dari banyak suara pribadi calon anggota dpr yang terpilih sebagai anggota dpr periode bahwa pada tahun pemohon terpilih menjadi anggota dewan pembina dpp partai gerindra, posisi yang cukup tinggi lingkungan dpp partai gerindra. bahwa secara prinsip syarat menjadi wakil presiden diatur uud yang berbunyi: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoi:rdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid
salinan kanan aan bae das letak: ketentuan lampiran dengan kode rekening belanja bahan material, kegiatan belanja plakat piala piagam, setelah uraian kegiatan souvenir untuk musrenbang sumber tenaga ahli pengajar pengawas ujian, kegiatan belanja jasa nara sumber tenaga ahli pengajar pengawas ujian, setelah uraian kegiatan honorarium tenaga ahli kelengkapan fraksi ijazah s3, ditambah (dua) urai), setelah uraian kegiatan bracket gantung proyektodiri ardan perbaikan fasilitas kesehatandanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi covid prioritas penggunaan dana desa termasuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi covid sesuai kewenangan desa. pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi coviddalam rangka pendanaan penanganan pandemi covid luar dan tidak termasuk pendanaan untuk blt desa. penanganan pandemi covid dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi covid tingkat desa atau pos jaga desa, dengan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan:angkuntuk kebutuhan blt desauntuknyaluran dana desa untuk penanganan pandemi covid penyaluran dana desa untuk mendukung penanganan pandemi covid dilakukan sebesar (delapan persen) dari pagu dana desa setiap desangka merupakan bagian dari penyaluran dana desa tahap luar kebutuhan dana desa untuk blt desa. dalam hal dana desa untuk mendukung penanganan pandemi covid sebesar (delapan persen) telah disalurkan berdasarkan pagu dana desa sebagaimana dimaksud angk: dana desabeserta dokumen persyaratan penyaluran dana despandemi covid paling sedikit sebesar (delapan persen)pandemi. dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan pandemi covid yang bersumber dari penyaluran dana desa tahap luar kebutuhan dana desa untuk blt desa tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan dana desa tahap iirowxiii contoh format format berita acara rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa.common jeko pati dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn) patitah jumlah penyaluran yang dana desa sisa dana desa dari akun dianggarkan dari rsud rsud kembali rkd (e) ((o)) (d) rp. ' rp. rp, ) rp, oo rp. ' rp. rp, rp, oo rp. rp. rp, o ) rp, oo rp. ' rp. rp, rp, oo rp. ' rp. rp, ) ' rp, oo sisa dana desa rsud yang disetor akun (a) rp. konsolidasi sisa dana desa yang disetor rsud (b) rp. jumlah total sisa dana yang disetor akun (a) rp. kepala bukan kabupaten pati bertanggung kabupaten patik nama ldlampiran bab dan bab diubah, serta bab xiii ditambahkan (tiga) angka yakniformat surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam) permintaan pengecualian perhitungan sisa dana desa.kepala desa . alamat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa desa .amkepala desa meterai rp10. format laporan realisasi blt dana desa laporan realisasi penyaluran blt dd bulan ke . tahun realisasi jumlah kpm blt jumlah realisasi kpm data kpm tidak tanggal jumlah jumlah nominal tidak keterangan jalur (berdasar data data kpm jalur menurut jenis jalur kpm kpm realisasi jalur tidak jalur excel dikirim pekerjaan denis jumlah\| soo yyyy peresntntreol astron tree neereretn ngere ereeremeemenereeeeree nomor urut excel: petani dan buruh tani ' fame pedagangan umkm nelayan dan buruh nik: . nelayan loo kes buruh pabrik islam leltaintain oo lo. loldumah ooo\|o kepala desa ml. sediaan sesuai dengan aslinya aim bagian hukum bupati pati, nan ttd. aan &\|( setiap haryanto ramit, sh., mh, pembina mplxarwamto, sh. mh, pembina mp, meliputi pendirian badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama:
dna lapandaerahuntuk: penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun lingkungan pemerintah kabupaten pati, penyusunan.tahun anggaran sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid) kabupaten pati tahun anggararencana program dan kegiatan perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten sulan belanja tidak langsung belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga) perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten patietaan program kegiat kepa bagian hukum jeda xsitlsubiati, pembina tingkat nip: 1t9720424
ffi bupati buru provinsi maluku peraturan bupati buru nomo rq9belanja penunjang operasional dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten buru tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bupati buru, bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian t\kabupaten buru serta dana operasional bagi pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten buru, perlu dilakukan perhitungan kamar,npan keuangan daerah kabupaten burukemampuan keuangan daerah untuk penentuan pemberian t\jangan komunikasi intensif, t\jangan mengingat reses serta dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten burindonesia nomor negararurnoo6, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ooo2,l2kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. anggota dprd adalah pejabat daerah yaplog memegang jabatan anggota dprd provinsi, kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kemampuan keuangan daerah adalah klasik{ pinang dprd. t\jangan komunikasi intensif adalah uang yar, diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan dprd dan anggota dprd. t\'.'pimpinan dprd t\ , tunjangan reses dana operasional pimpinan dprd. bab iii kejam puan kesan gan daerah bagian kesatu formulasi perhitungan penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dalam pemberian tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses pimpinan dan anggota dprd sertakan operasional pimpinan dprd'. belanja pegawai neger' penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim anggar pemerintah daerpendapatan umum daerah pendapatan asli daerah f2. dana bagi hasil dana alokasi umum,l64, a8, rp. rp. jumlah (a! belanja pegawai aparatur sipil negara jumlah {b} kkd {a bl bagian kedua penentuan kemampuan; kesan gan daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 6adalah kemampuan keuangan daerah pud belanja pass rp. (dua ratus empat puluh miliar delapan ratus enam juta tima ratus delapan putih empat ribu tiga rats tubuh puth lima koma tubuh puluhttiuhru pisah) rp" .oo bab ketentuan pemberian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional pimpinan bagian kesatu penentuan kelompok semampuapimpinan dprd kabupaten buru termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah rendah. bagian kedua rumus perhitungan t\:\dana operasional ketua dprd disediakan sebesar (dua) kali uang representasi ketua dprd dan sebesar (satu koma lima) kali jumlaht\jangan reses sebagaimana dimaksud padakepada ketua dprd dan wakil ketua dprd sesuai dengan kebutuhan riil yang diatur lebih lanjut oleh pimpinan dprd. (s)fi yib masuki diundangkan namea pada tanggal agustus ol7 iy's brn bte ris daerah atau paten buru,tr para koordinasi kepala bukan kabar hukum ahmad assegaf n\\ berita daerah kabupaten buru tahun 2ol7 nomor
lanrlu menetapkan peraturan walikota tasikmalay tentang perubahan atas barang milik negaranomor tahuntugas dan tanggungjawab penyimpan, khususnya dalamkelolanya, bertanggung jawab kepada pengelola melalui atasan langsung mengenai barang barang yang dikelolapaling sedikitditetapkan penyimpan barang yang menggantikan penyimpan barang sebelumnya dengan menunjuk pegawai lain. penunjukan pegawai lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala skpd selaku penggunabarang wajib secara berkala setiap (enam) bulan sekali melaksansetiap penyaluran barang harus dituangkan dalam berita acara serah terima. dokumen penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, meliputij .oo. surat pernyataan penggantian penyimp, ivkuasa pengguna barang sesuai tugaspada masing masing skpd, luas, serta nilaibarang milik daerah oleh walikota. atas penetapan status penggunaan, masing masing kepala skpd. pengguna barangketatausahaanasi terpisah dan dilaporkan kepada pengelolawalikot. rekapitulasi laporan barang pengguna merupakandokumen laporan pengurus barang, meliputi. pelaksanaan pelaporan. dalam pencatatan tersebut dipergunakan buku dan kartu sebagai berikut: kartu inventaris barang kib a,b, adalah,. pelaksana inventarisasi. inventarisasi barang dilaksanakan oleh, dilakukan melalui sensus barang daerah. obyek sensus barang milik daerah adalah barang milik daerahtahapan sensus barang milik daerahwalikota menetapkan jenis sensus barang daerah yang disiapkan oleh pengelola, skpd melaksanakan pengisian kib, kir, kode lokasi dan kode barang sebagai data pendukung pada saat pelaksanaan sensus barang daerah. pengguna kuasa pengguna harus melaksanakan pengisian formulir buku inventaris., dengan uraian sebagai berikut kelurahan setiap kelurahan mengisi kartu inventaris barang kibkelurahecamatan. setiap kecamatankecamatan yang bersangkutan, kemudian menggabungkannya dengan buku inventaris dari semua unit kerjibawahnya kelurahan) menjadi buku inventaris kecamatan. buku inventaris barang kecamatolah negeri sdn). setiap kepala sdn satuan kerjabuku inventaris barang sduasa pengguna atau unit pelaksana teknis dinas badan. setiap kuasa pengguna atau unit pelaksana teknispengguna barang skpd). setiap skpdretariat daerah. sekretaris daerah melalui bagian umumota. pengelola pembantu pengelola menerima buku inventaris dari semua skpd: pengelola pembantu pengelola mengkompilasi buku buku inventaris skpd, yang menghasilkan buku induk inventaris barang daerah, buku inventaris barang provinsi, buku inventaris barang milik kekayaan negarmasing masing, ()? membuat buku induk inventaris, (g) melaporkan hasil sensus barang secara berjenjang. kodifikasi. nomor kode urutan kota. nomor kode skpd yang telah dibakuke kode bidang kode unit bidan kode tahun pembelian kode subdengan nomor kode digit dan kode provinsi. digit dan kode kota digit dan kode bidang kode bidang ini merupakan pengelompokan bidang tugaspenetapan nomor urut kode unit skpd13 (di ojolojber1:walikotdapat menerapkan aplikasi teknologi informasitanah dan bangunan gedung dicantumkan pada sebuah papan dengan ukuran yang disesuaikan. v daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. pinjam pakai barang milik daerah ditetapkan dengan perjanjian dan penyerahannya dituangkan dalam berita acara.walikotaperjanjian sewa menyewa. (c)perjanjian sewa menyewa ditandatangani oleh pengelola atas nama walikota penggunaan saat ini. bangunan lokasi alamat, luas,status imb, kondisdanperjanjian yang memuat antara lain memuatyang ditetapkan berdasarkan keputusan walikotadan dicantumkan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan. sanksi, perjanjian ditandatangani oleh pengelola atas nama walikotadan mira kerjasama, dan persyaratan lain yang dianggap perlu. bangun guna serahoptimalisasikeuangatauan syarat lain yang dipandang perlu dandilaksanakan setelah masa pengoperasi. menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah, dan berita acara serah terima. pelaksanaan bangun serah guna atas barang milik daerah dituangvatausepertisertifikat, imb, berita acara serah terima, surat perjanjian, akte jual beli dan ataubagian hukum pada sekretariat daerah bab maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan walikota ini adalah sebagai penjabaran dari peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerahhal hal teknis berkenaan dengformat kartu pemeliharaan tercantum pada lampiran vii. penilaian barang daerah umum.gamanan, inventarisasi, pemanfaatan, penghapusan, dan atau pemindahtanganandapixwalikotawalikotaatauuntuk bangunan semi permanen proses pelepasan hak atas tanah dan bangunan. pembentukan panitia penafsir. walikotabangunannyawalikota(a) apabila mengenai tanah kopling untuk rumah pegawai, harus ditegaskan dalam keputusan walikotadan wakil kepala daerahdan wakil walikotadibentuk panitia penjualan kendaraan perorangan dinas yang dituangkan dalam keputusan kepala daerahwalikotadan wakil kepala daerah, teknis pengelolapabila pembayaran dilakukan dengan mencuci, maka dibudan pembeli yang bersangkutanperjanjian ditandatangani,tetaptentang pelepasan hakdan wakil walikotapenggunatujuh) tahun ataumeliputi seluruh jenis kendaraan sepanjang memenuhi syarat s tersebut ataswalikotadenganwalikotabarang pengguna, tata cara pelelangan terbatas diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerahharus dilakukan melalui pelelangan umum,s)keanggotaanntara lain menelitidaerah.surat perjanjian sewa beli perjanjian sewa beli. setelah ditetapkan keputusan walikotatentang penjualan rumah golongan iii, dibuat perjanjian sewa beli rumah dan ganti rugi atas tanahnya yang ditandatangani oleh walikota perjanjian tersebut harus menwalikotatersebut atas, maka pegawai yang bersangkutan dapat memohon sesuatu hak pada instansi pertanahan setempat. format pemindahtanganan sebagaimana tercantum pada lampiran iiyang sejak awal sesuai dokumen pengangkatannya direncanakan untuk dihibahkan dilakukan oleh pengguna barangwalikotadisertai dengan penjelasan serta kelengkapan data, walikota: setelah mendapat persetujuan dprd, ditindak lanjuti denganberdasarkan hasil kajian tim, maka pengelola menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah, rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah disampaikan kepada dprdmodal selain tanah dan atau bangunanx1xiiketentuan teknis pengelolaan barang milik daerah perencanaan kebutuhan dan penganggaratau pertimbangan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan undangatuanxiipengelolaan barang dan keuangan selaku wakil ketua dua merangkap anggota, kepala satuan kerja unit kerja pada sekretariat daerah yang membidangi keuangan selaku sekretaris, kepala satuan kerja unit kerjakan membidangi pengelolaan barang, selaku anggota, kepala bagian hukum pada sekretariat daerah, selaku anggota, dan kepala satuan kerja unit kerja pada sekretariat daerah yang membidangi kepegawaian, selaku anggota. unsur lain lingkungan pemerintah daerah sesuai kebutuhanuntuk melakukan akan tugas tugas administratif kesekretariatan, maka dengan keputusan walikota dapat dibentuk sekretariat yang susunan keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja. sekretariat majelis pertimbangan tgr berkedudukan pada satuan kerja unit kerja pada sekretariat daerah yang membidangi pengelolaan keudan memberikan saran pertimbangan tgr kepada walikota atas setiap kasus yang menyangkut tgr. anggota majelis pertimbangan tgpermohonan naik banding, tidak menunda pelaksanaanketentuan teknis mengenai pengaturan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. walikota tasikmalaya, ttd. budi budiman, menyusun dan atauccwalikotwalikotawalikotii. pengadaan tatacara pengadaan barang milik daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan tentang pengadaan barang jasa pemerintah. iii. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran penerimaan semua barang bergerak,telah dituangkan dalam berita acara serah terimskpd selaku pengguna barang:penyimpan barang ditetapkan untuk jangka waktu (satu) tahun anggaran dan dapat ditetapkan kembali atau diganti sesuai kebutuhan dengan memperhatikan syarat syarat sebagai berikut: diusulkan oleh kepala skpd yang bersangkutan, paling rendah menduduki golongan dan paling tinggi menduduki golongan iii, mengacu kepada undang undang kepegawaian, mempunyai pengalaman dalam pengelolaan barang atau telah mengikuti pelatihan pengelolaan barangyimpan barang oleh pengelola sekaligus ditunjuk atasan langsungnya yang antara laindengan rahmat tuhan yang maha bupati pacitan, menimbang bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu adanya pedoman pelaksanaannydoman pelaksanaan perjalanan dinas pemerintah kabupaten pacitan;tandar harga satuan regional; peraturan menteri dalam negeri nomorpedoman pelaksanaan perjalanan dinas kabupaten pacitan. bab umum dalam peraturanwakil bupati adalah wakilpimpinan dan anggota dprd adalah pimpinan dan anggota dprd kabupaten pacitan. aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut asn adalah asn pemerintah kabupaten pacitan. non aparatur sipil negara selanjutnya disebut non asn adalah non asn pemerintah kabupaten paciperjalanan dinaskepentingpacitan. perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan luar wilayah kabupaten pacisurat perintah kepada pejabat daerah, asn dan non asn yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar. lumpur adalah suatu uang yang telah dihitung terlebih dahulu [pre calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. cost adalah biaya riil yang dikeluarkan sesuai dengan pengeluaran yang sah. tempat kedudukan adalah lokasi kantor skpd. tempat adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas. bab ruang lingkup perjalanan dinas peraturan bupati mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas kabupaten pacitan yang anggarannya bersumber dari apbd. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh: bupati dan wakil bupati; pimpinan dan anggota dprd; asn; dan non asn. bab iii prinsip perjalanan dinas perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikutrjalanan dinas perjalanan dinas terdiri dari (dua) jenis yaitu:terdiri dari: perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari (delapan) dan perjalanan dinas yang dilaksanakan dari (delapan) perjalanan dinas lebih dari (delapan) sebagaimana dimaksud pada dihitung saat berangkat dari kantor, mengikuti melakukan acara lokasi sampai pulang kembali kantor. perjalanan dinasmengikuti pendidikan setara diploma sl s2 s3; dan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan. bab penanda tangan perjalanan dinas dilakukan oleh pelaksana sesuai perintah atasan pelaksana yang tertuang dalam spt. spt sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh: bupati wakil bupati perjalanan dinas yang dilakukan oleh bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah; ketua wakil ketua dprd perjalanan dinas yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota dprd; sekretaris daerah perjalanan dinas yang dilakukan oleh asisten sekretaris daerah, staf ahli, sekretaris dprd, kepala dinas, kepala badan, inspektur, direktur rsud, camat dan kepala bagian; atasan langsung perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana spd pada skpd berkenaan; dan pengguna anggaran perjalanan dinas yang dilakukan oleh asn non asn dari luar pemerintah kabupaten. spt sebagaimana dimaksud pada dapat diterbitkan oleh asisten sekretaris daerah yang membidangi apabila sekretaris daerah berhalangan, dan dalam hal asisten yang membidangi berhalangan maka ditandatangani oleh asisten lain. spt camat yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah diterbitkan oleh camat. kewenangan penerbitan spt sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada pejabat yang dengan surat pendelegasian tertulis. sptpelaksanaan tugas; dan tempat pelaksanaan tugas. bentuk sptbupati ini. spt dimaksud menjadi dasar penerbitan spd. spdbab biaya perjalanan dinas bagian kesatu perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah dari (delapan) mendapatkan uang transport dalam daerah dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan kendaraan dinas. biaya perjalanan dinas dalam daerah lebih dari (delapan) mendapatkan uang harian, yang meliputi komponen uang makan, uang saku, dan uang transport dalam daerah. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari (delapan) sebagaimana dimaksud pada menggunakan kendaraan dinas, maka nilai uang harian diberikan setelah dikurangi nilai uang transport dalam daerah. terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah lebih dari (delapan) sebagaimana dimaksud pada bagi bupati, wakil bupati, ketua dprd, wakil ketua dprd, anggota dprd, dan pejabat eselon ii, diberikan uang representasi. besaran uang transport dalam daerah, uang harian, dan uang representasi sesuai dengan ketentuan dalam standar biaya yang ditetapkan oleh bupati dan merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. bagian kedua perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari uang harian; uang transport; uang taxi; biaya penginapan; biaya tol; uang representasi bagi bupati, wakil bupati, ketua dprd, wakil ketua dprd, anggota dprd, dan pejabat eselon ii; dan biaya pemeriksaan kesehatan covid uang harian sebagaimana dimaksud pada meliputi komponen uang saku, uang makan, dan transport lokal. uang transport sebagaimana dimaksud pada dipergunakan membiayai pengeluaran moda transportasi dari kota asal kota tujuan. uang taxi sebagaimana dimaksud pada dipergunakan membiayai pengeluaran taxi sebagai berikut dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiunmenuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun keberangkatan tempat kedudukan asal; danpenginapan sebagaimana dimaksud pada dipergunakan membiayai biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. biaya tol sebagaimana dimaksud pada dipergunakan membiayai jasa penggunaan tol dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. uang representasi sebagaimana dimaksud pada dipergunakan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips. biaya pemeriksaan kesehatan covid sebagaimana dimaksud pada dipergunakan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sepanjang dalam masa pandemi covid besaran biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan oleh bupati. pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: uang harian dibayarkan secara lumpur; uang harian diberikan dengan besaran sama semua pelaksana perjalanan dinas; dan uang harian diberikan selama pelaksanaan perjalanan dinas. uang transport luar daerah sebagaimana dimaksud pada dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost); uang transport luar daerah sebagaimana dimaksud pada diberikan pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak menggunakan kendaraan dinas, dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas biaya transport berupa biaya bahan bakar minyak yang dibayarkan secara riil (at cost) dengan melampirkan transaksi yang sah. uang taxi sebagaimana dimaksud pada dibayarkan secara riil (at cost). pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost)tol sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan sesuai dengan biaya riil [at cost). uang representasi sebagaimana dimaksud dalam diberikan secara lumpur. biaya pemeriksaan kesehatan covid sebagaimana dimaksud dalam diberikan sesuai dengan biaya riil [at cost). bab vii pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum atau sesudah perjalanan dinas dilaksanakan. dalam hal hari perjalanan dinas melebihi hari yang ditetapkan dalam spt spd dan tidak disebabkan oleh kesalahan kelalaian pelaksana perjalanan dinas, makapada dapat kepada pa kpa mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa: surat keterangan keterlambatan penundaan keberangkatan dari syah bandar kepala bandara perusahaan jasa transportasi lainnya; dan atau surat perintah tugas tambahandan biaya penginapan pada dpa skpd berkenaan. dalam hal hari perjalanan dinas tempat kurang dari hari yang ditetapkan dalam spd maka pelaksana perjalanan dinasiaya perjalanan dinas dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran dpa) skpd penerbit spd. dalamdari pejabat penerbit spt; dan pernyataan tanda und. bab viiiberupa: spt yang sah; spd yang telah ditandatangani oleh pa kpa, pejabat pemberi perintah, dan pejabat tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat perjalanan dinas; pembelian tiket, pembayaran lainnya; pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya yang dikeluarkan oleh hotel penginapan penyedia jasa reservasi online; pengeluaran biaya tol; perjalanan dinas yang menggunakan jasa event organiser, selain melampirkan pembelian tiket dan pembayaran hotel, diwajibkan pula melampirkan kontrak perjanjian kerjasama; pembayaran pemeriksaan kesehatan covid dan daftar pengeluaran riil. daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan pengganti pengeluaran yang hilang atau tidak diperoleh, dengan formatkwitansi rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran iv, dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati pelaksana perjalanan dinas melakukan perhitungan rampung seluruh pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada pa kpa melalui bendahara pengeluaran. pa kpades bahkanpengesahan surat permintaan membayar surat permintaan pencairan dana (spm sp2d) perjalanan dinas. pelaksana perjalanan dinas wajib melaporkan basil pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan persetujuan perintah dalam bentuk dokumen tertulis dengan format sesuai dengan pedoman tata naskah dinas. pihak pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya [keuangan daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan sesuailain lain pejabat penerbit spt sebagaimana dimaksud dalam dapat memerintahkan pihak lain luar ketentuan dalam melakukan perjalanan dinas, sepanjang berkaitan dengan tugas pokok fungsi skpd.perjalanan dinaspelaksana perjalanan dinas dapat menyambung perjalanan dinas tanpa harus kembali terlebih tempat kedudukan; dan kepada pelaksana perjalanan dinas dimaksud diberikan biaya perjalanan dinas awal sesuai dengan biaya perjalanan dinas dan biaya perjalanan dinas sambungan tanpa diberikan biaya transport dari tempat kedudukan. bab penutup dengan berlakunya peraturan peraturan pacitan nomor tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas pemerintah kabupaten pacitan; dan peraturan bupati pacitan nomor tentang perubahan atas peraturan bupati nomor tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas pemerintah kabupaten pacitan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. peraturan bupatindra nur balaji diundangkan pacitan pada tanggal widodo sp. kabupaten pacitan tahun nomor a^b>surat tugas nomor . dasar kepada nama pangkat ool nip jabatan nama pangkat ool nip jabatan ditetapkan pacitan pada tanggal pejabat yang berwenang nama pangkatgunakan tempat berangkat tempatketerangan lain lain dikeluarkan pacitan pada tanggal pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran nama nip. spd nomor lembar ii. pada tanggal kepala nip. berangkat dari tempat kedudukan) pada tanggal kepala nip berangkat dari pada tanggal kepala nip. iii. tiba pada tanggal kepala nip. iv. tiba pada tanggal kepala nip. tiba kembali pada tanggal kepala ., nip. vi. catatan lain lain berangkat dari pada tanggal kepala nip. berangkat dari pada tanggalangkat nip vii.kelalaian dan keadaannya. bupati pacitan indra nur balaji lampiran iiipengeluaran yang bertandatangan bawah nama nip jabatan berdasarkan surat perjalanan dinas spd) nomor tanggal dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: biaya transport pegawai dan atau biaya penginapan bawah yang tidak dapat diperoleh pengeluarannya,daerah. demikian penyataan buat dengan sebenarnya, dipergunakan sebagaimana mestinya, dan bertanggung jawab penuh apabila ada penyimpangan dalam penggunaan uang tersebut atas. pacitan, pelaksana spd nama nip buat^ indra nur balaji lampiran peraturan bupati pacitan nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan kabupaten pacitan perjalanan dinas rincian biaya perjalanan dinas luardst uang harian uang transport uang penginapan uang taksi uang tol uang representasi biaya pemeriksaan covid jumlah rp. nama terang) jumlah seluruhnya mengetahui menyetujuipacitankurang dari (delapan)transport nama terang) uang transport nama terang) uang transport nama terang) dst jumlah seluruhnya mengetahui menyebutdari (delapan) akuntansi nomor sudah terima dari uang guna membayar terbilangharian nama terang) uang harian nama terang) uang harian nama terang) dst jumlah seluruhnya mengetahui menyetujui lunas dibayar pada tanggal kuasa pengguna anggaran bendahara pengeluaran nama terang) nama terang) nip. nip. indra nur balajirencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program dibidang kepemudaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kepemudaan mempunyai fungsi penyusunan dan perumusan rencana program dan kebijakan dibidang kepemudaan, penyusunan rumusan rencana program pembinaan terhadap generasi muda, cc. perumusan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan dan kemajuan generasi muda, d.penyusunan rumusan pembinaan terhadap generasi muda yang berprestasi, perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan dibidang kepemudaankerjasama lembaga kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan pendataan potensi kerjasama antara pemuda dan lembaganya. menyusun rencana kegiatan pembinaan lembaga kepemudaan termasuk pramuka, melaksanakan kerjasama dan kemitraan antar lembaga kepemudaan, melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, melaksanakan kerjasama dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan organisasi kepemudaan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan seksi pembinaan dan kerjasama lembaga kepemudaanmberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan rencana kegiatan pemberdayaan kepemudaan, dalam bidang kewirausahaanfasilitasi kegiatan temu wicara dan atau dialog antar pemuda dan lembaga kepemudkerjasama dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberdayaan pemudalaksanaknyusunan dan perencanaan pembinaan manajemen keolahragaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan prestasi keolahragaan, b.penyusunan dan perencanaan program kegiatcc. perumusan kebijakan pengelolaan sarana prasarana fasilitasi keolahragaan, perumusan kebijakan pengelolaan kawasan olah ragadan kemitraan keolahragaan dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan pendataan organisasi olah raga, mengelola sarana dan prasarana fasilitasi olahraga serta melakukan pengelolaan ketertiban dan keamanan lingkungan kawasan gor, melaksanakan manajemen pengelolaan sewa, penerimaan dan pemungutan, dan penyetoran retribusi kawasan gor secara efektif dan efisien, menyiapkan rencana kegiatan pembinaan manajemen keolahragaan untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat, melaksanakan peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan, melaksanakan pembinaan manajemen organisasi olah raga, melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pembinaan manajemen keolahragaan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan seksi infrastruktur dan kemitraan keolahragaanmbinaan dan pemasyarakatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan pendataan jenis dan organisasi olah raga masyarakat, menyiapkan rencana kegiatan pemasyarakatan olah raga kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat, melaksanakan kegiatan pemasyarakatan olah raga melalui pendidikan dan pelatihan, melaksanakan fasilitasi pemasyarakatan olah raga, melaksanakan peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi, melaksanakan pembinaan olah raga yang berkembang masyarakat: melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemasyarakatanningkatan prestasi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan pendataan prestasi olah raga yang dicapai, melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan prestasi keolahragaan, melaksanakan pembibitan pembinaan olahragawan berbakat, melaksanakan pembinaan cabang olah raga prestasi daerah, melaksanakan penyelenggaraan kompetisi secara berkala, menyiapkan dukungan penghargaan bagi olahragawan berprestasi dan berdedikasi: menyiapkan sarana prasarana olah raga dalam rangka peningkatan prestasi, meningkatkan peran serta dunia dan masyarakat dalam rangka peningkatan prestasibudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahragabidang kebudayaan pariwisata kepemudaan olahraga seksi perencanaan seksi pengembangan seksi pembinaan dan seksi infrastruktur dan pembinaan objek wisata kerjasama lembaga dan kemitraan program kebudayaan kepemudaan keolahragaan seksi pemberdayaan bek ajaran seksi pembinaan dan kesenian rakyat seksi pemberdayaan pemasyarakatan pengembangan pemuda olahraga sumber daya seksi sejarah dan pariwisata dan kepurbakalaan ekonomi kreatif seksi peningkatan prestasi keolahragaan salinan sesuai dengan aslinya a.n. sekretaris daerah kota kediri upt dinas plt. kepala bagian hukum, walikota kediri, ttd. ttd. maria karangnya,s.h,m.m. pembina utama muda abdullah abu bakarbudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga kota kediri. kepala dinas adalah kepala kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahragmerupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, pariwisata,budayaan, membawahi seksi perencanaan dan pembinaan program kebudayaan, seksi pemberdayaan kesenian rakyat, seksi sejarah dan kepurbakalaan. bidang pariwisata, membawahi seksi pengembangan obyek wisata, seksi pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. bidang kepemudaan, membawahi seksi pembinaan dan kerjasama lembaga kepemudaan, seksi pemberdayaan pemuda. bidang olahraga, membawahi seksi infrastruktur dan kemitraan keolahragaan, seksi pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, seksi peningkatan prestasi keolahragabudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahragmbinaan dan pengembangan kebudayaan, pemberdayaan kesenian rakyat dan kesejarahan serta kepurbakal, perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan, kesenian rakyat dan kesejarahan kepurbakalaan, penyusunan rencana induk pengembangan kebudayaan skala daerah, cc. perumusan kebijakan teknis dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual bidang kebudayaan, perumusan dan pengembangan kebijakan budaya daerah dan nasional, penganalisis pemberian rekomendasi ijin teknis dibidang kesenian rakyat, penyusunan laporan dan evaluasi dibidang kebudaymbinaan program kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyiapkan dan merencanakan program dibidang kebudayaan, melaksanakan sosialisasi aturan dan kebijakan kebudayaan dibidang masyarakat, melakukan pembinaan kepada pelaku seni dan budaya, melaksanakan dialog kebudayaan, menyiapkan rekomendasi izin teknis usaha terhadap pembuat film dari tim asing untuk skala daerah, menyiapkan rekomendasi izin teknis usaha perfilman dan penayangan film, pengedaran film, penjualan dan persewaan film vcd dan dvd), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film kolektif, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan seksi perencanaan dan pembinaan program kebudayaanpemberdayaan kesenian rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan pendataan kesenian rakyat, seniman, organisasi kesenian, meningkatkan dan mengembangkan mutu sarana prasarana kesenian daerah, seniman, seni dan tenaga teknis kesenian, menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan pembinaan kesenian rakyat, melaksanakan pemberian bantuan dan penghargaan bagi seniman, organisasi kesenian, pembina seni dan tenaga teknis kesenian, memberikan nomor induk organisasi kesenian, memberikan rekomendasi pertimbangan atas pemberian ijin dibidang keseniankesenian rakyat, melakukan fasilitasi penyelenggaraan festival dan kesenian rakyat, menyiapkan bahan untuk mengembangkan karya seni rakyat sebagai atraksi wisata daerah sesuai dengan etika dan estetika lingkungan setempat, menyiapkan bahan aturan tentang pembatasan semua jenis serta unsur seni budaya yang berpengaruh negatif pada pembangunan bangsa dan negarasejarah dan kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyusun data dan melaksanakan pembinaan, pengembangan sejarah dan kepurbakalaan, menyusun rumusan kebijakan sejarah dan kepurbakalaan, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan museum, menyusun sistem informasi nilai nilai sejarah purbakala, menyusun aturan pelestarian bahan pustaka sejarah lokal daerah dan purbakala, melaksanakan perijinan ho, pembebasan tanah, ijin prinsip, analisis mengenai dampak lingkungan dan sebaran cagar budaydoman mengenai hasil ratifikasi konverdaerah, melaksanakan kebijakan perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya bcb) situs skala daerah, menyusun pedoman pendirian dan pengelolaan museum dan peninggalan bawah air skala daerahlaksanakan pengembangan obyek wisata, promosi wisata serta pembinaan usahanyusunan rencana pengembangan obyek wisata, promosi wisata dan pembinaan usaha pariwisata, perumusan dan rekomendasi pemberian ijin dibidang obyek wisata dan usaha pariwisata, cc. perumusan aturan untuk evaluasi obyek wisata, promosi wisata dan pembinaan usaha pariwisata, perumusan dan mengevaluasi program dibidang pariwisatmbangan obyek wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyiapkan rencana induk pariwisata daerah rida), menyiapkan bahan pengelolaan objek daya tarik wisata, atraksi wisata dan rekreasi hiburan umum, melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota, melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata kota, melaksanakan penetapan tanda daftar usaha pariwisata kota, melaksanakan peningkatan dan pengembangan sarana prasarana obyek wisata, atraksi wisata dan rekreasi hiburan umum: melakukan usulan pengembangan obyek wisata unggulan, seksi pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, menyiapkan bahan pemasaran pariwisata, informasi wisata dan bimbingan wisata, melaksanakan manajemen pengelolaan sesuai penerimaan, pemungutan dan penyetoran retribusi kawasan selomangleng secara efektif dan efisien, menyiapkan usulan terkait zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif daerah kota, melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, melaksanakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif: menyiapkan usulgembangan sarana promosi melalui pemanfaatan teknologi informasi,
bupati mojokerto peraturan bupati mojokerto nomor tahun 2oi3 tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil dengan kalimat tuhan yang mati esa menimbang mengingat bupati mo.roberto, bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan guru pada; bahwa untuk menjamin pemerataan gur antar satuan pendidikan, antar jenjang,pat dipindah2o17, nomor spb m.pan rb\|l ol2 oii nomor tahun oii nomor pmk.oi nomor tahun oii tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri17ooo nomor i332176i94, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor a9a lll2, tambahan lembaran negara republik l}ll tentang pedoman perhitungan jumlah pegawai negeri sipil untuk daerah; peraturan bersama menteri pendidikan nasionalbl2 nomor spb m.pan rb nomor tahun oii; nomor pmk nomor tahun tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil; peraturan daerah nomor tahun tentang struktur2arz berita daerah kabupaten mojokerto tahun ol2 nomor memutus(an menetapkan peraturan bupati tentang penataan datiyang selanjutnya disebut dinas adalah dinas pendidikan kabupaten mojokertomojokerto. unit pelaksana teknis dinas pendidikan yang selanjutnya disebut utd pendidikadalah \rrtrrrnapenataan dan pemerataan guru pns dalam peraturan bupati ini dimaksudk;dan sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan. fulan peraturan ini sebagai acuan bagi pejabat pembina kepegawaian daerah, kepala dinas, kepala sekolah dan pemangku kepentingan (stakeholder lainnya dalam penataan dan pemerataan guru pns. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah perencanaan dan perhitungan; penyelesaian kekurangan dan kelebihan guru pns; kewajiban guru mengajar; t\gas dinas, utd pendidikan dan satuan pendidikan; pemindahan; pemantauan dan evaluasi;dan pembinaan dan pengawasan. bab. perencanaan guru pns meliputi perum\jenis sebagai berikut guru kelas; b.guru mata pelajaran;r. t2) apabila jumlah murid tidak habis dibagi jumlah rasio kelas murid, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas murid lebih dari siswa, dibulatkan atas;er sekolah dalam bentuk rekapitulasi kebutuhan guru kabupaten. rekapitulasi kebutuhan guru pns kabupaten.luran pendidikan. perhitungan beban mengajar bagi guru yang diberikan tugas tambahan sekolah sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan ketentuantentang pengangkatan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan; wakil kepala satuan pendidikan, beban mengajar (dua belas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan keputusan kepala dinas; kepala perpustakaan pada satuan pendidikan, beban mengajar (dua belas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan sertifikat diklat perpustakaan minimal (tiga puluh)jam; dan kepala laboratorium, kepala bengkel atau kepala unit produksi pada satuan pendidikan, beban mengajar (dua belas) jam tatap muka berminggu, dikuatkan dengan diklat kompetensi yang sesuai minimal (tiga puluh)jam. bab penyelesaian kekurangan dan atau melebihi{aivkabupaten atau kabupaten kota yang lain; pengangkatan rekrutmen gur baru;dan pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku kekurangan guru mata pelajaran dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut menerima guru dari satuan pendidikan lain kabupaten atau kabupaten kota yang lain;; dan pengangkatan rekrutmen guru baru. kekurangan gur bimbingan konseling dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain dalam kabupaten atau dari kabupaten kota lain; dan dengan ikatan rekrutmen guru baru. kelebihan guru kelas, guru mata pelajaran dan guru konseling dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut memindahkan guru satuan pendidikan lain dalam kabupaten atau luar kabupaten kota lain; alih fungsi profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menegaskan guru untuk melaksanakan tugas pada satir; dan pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang b,erlakrruntuk keperluan alih fungsi profesi guru pemerintah daerah dapat menyediakan dana bea siswa bagi guru pns meliputi program sarjana dalam jabatan; kependidikan kewenangan tambahan dan atau; dan menyelenggarakan pendidikan pelatihan penataran kursus. bab dewa"tiban guru mengajar pasat; masa kerja tertinggi sebagai guru; pangkat dan golongan tertinggi; guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya; perolehan angka kredit tertinggi; tugas tambahan; menata merencanakan kembali jumlah p,serta didik per rombongan belajar sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan meningkatkan daya tampung sekolah dengan penambahan jumlah peserta didik. wajib mengajar rninirnizinmenteri pendidikan nasional yang mengatur tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, dan dapat ditambah {khusus sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang dipersiapkan sebagai sekolah model berbasis lingkungan (adiwiyata), jam pelajaran dalam (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada struktur kurikulumnya diperkaya dengan menambah sebanyak banyaknya (dua)jam pelajaran per minggu. pengayaan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada dan pada mata pelajaran tertentu yang dikuatkan dengan analisis kebutuhan sekolah. bab vii tugas dinas, utd pendidik(an dan satelit pendidikan dinas mempunyai tugas membuat perencanaan penataan dan satuan pendidikan, antar jenjang, dan dengan kewenangannya; pemerataan guru pns antar antar jenis pendidikan sesuai menyampaikan hasil perencanaan sebagai bahan informasi kepada pemerintah provinsi; melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan gull pns pada utd dan satuan pendidikan; menetapkan rasio kelas murid sebagai dasar dalam menetapkan jumlah rombongan belajar ideal tiap satuan pendidikan.; menghitung dan menganalisis kebutuhan guru satuan pendidikan; melakukan pemetaan guru dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru pns pns pada satuan pendidikansaluran p'pendidikan; melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru pns bersama utd pendidikan dan kepala ptsp;dengan kewenangannya;etutd; menghitung dan menganalisis kebutuhan guru satuan pendidikannya; dan; melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru pns melalui koordinasi dengan satuan pendidikan;dan menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru pns pada utd pendidikan kepada dinas. satuan pendidikan mempunyai tugas melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru pns satuan pendidikan; menghitung dan menganalisis kebutuhan guru satuan pendidikannya;., kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah; t2;keputusan ini; melakukan analisis optimalisasi untuk men5rusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru;utd dan dinas. analisis kebutuhan iru dilaksanakan sesuai dengan jenis g\$format untuk taman kanak kanak, sekolah dasar sekolah dasar luar biasa; format untuk sekolah menegah pertama sekolah menengah pertama luar biasa; format untuk sekolah menengah atas sekolah menengah atas luar biasa; dan format untuk sekolah menengah kejuruan. utd pendidikan dan kepala ptsp melaporkan hasil analisis kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada kepada dinas dengan menggunakan format dengan dihampiri format untuk taman kanak kanak taman kanak kanak luar biasa, sekolah dasar sekolah dasar luar biasa; format dengan dihampiri format untuk sekolah menengah bertaraf sekolah menengah pertama luar biasa; format dengan dihampiri format untuk sekolah menengah atas sekolah menengah atas luar biasa; dan format dengan dihampiri format untuk sekolah menengah kejuruan. dinas men rusun analisis kekurangan atau kelebihan guru tingkat kabupaten setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan dengan menggunakan format iii dan format ry. dinas menyampaikan hasil pemetaan dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru pns sebagaimana dimaksud pada kepada bupati melalui badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten mojokerto dan dinas pendidikan provinsi jawa timur. bab xi.a events ? \ bupati mojokerto, mustofa diundangkan mojokerto pada tanggal a4a\rs\) s ) o! sekretaris dataid i{abupateit mojokerto, berita daerah kabupaten lto ker arr 2otg lampiran peraturan bupati mojokerto nomor 'p t+rt ' tanggal "r' vs\'s r ot3 format format untuk taman kanak kanak, sekolah dasar sekolah dasar luar biasa. jenis guru jumlah guru keterangan yang dibutuhkan yang ada kekurangan kelebihan format untuk sekolah menegah pertama sekolah menengah pertama luar biasa. format untuk sekolah menengah atas sekolah menengah atas luar biasa;dan format untuk sekolah menengah kejuruan.ii. format iii. format iii iv. format jenis guru jumlah guru rekomendasi kekurangan rekomendasi kelebihan yang dibutuhkan yang ada formasi baru koordinasi antar kab kota koordinasi antar kab kota optik alias jenis guru jumlah guru yang dibutuhkan yang ada kekurangan kelebihan jenis guru jumlah guru yang dibutuhkan yang ada kekurangan kelebihan bupati }mojokerto, mustofa
peraturan bupati kuningan nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum bupati kuningan menimbang aa. bahwa sesuai, struktur organisasi dewan pengawas dan direksi ditetapkan dengan keputusan bupati bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas guna menunjang kelancaran tugas tugas perusahaan daerah, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perusahaan daerah air minum kabupaten kuningdam keputusan menteridaerah tingkat kuningan nomor hk. tentang pembentukan perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat kuningan,ketentuan pelayandaerah kabupaten kuningan memutuskan menetapkan peraturan bupati kuningan tentang organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum. bab ketentuan umum dalam peraturanperusahaan daerah air minum selanjutnya disingkat dam adalah perusahaan daerah air minum tirta kemuning kabupaten kuningan dewan pengawas adalah dewan pengawas dam kabupaten kuningan direksi adalah direksi dam kabupaten kuningan staf ahli adalah unsur pelaksana tugas tertentu diluar tugas dan fungsi bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direkturgudangdalam sub bagian gudang. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam sub bagian gudang mempunyai uraian tugas membantu kepala bagiancc.dam sesuai prosedur yang berlaku melaksanakan administratif pergudangan atas mutasi mutasi barang damnyusun dan menyampaikan. sub bagian pengelolaan data dan asset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian umum dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan asset) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sub bagian pengelolaan data dan asset mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan datapengumpulan, penyusunan, pengelolaan dan penyajian data dalam urusan inventaris barang untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud sub bagian pengelolaan data dan asset mempunyai tugas membantu kepala bagian umum dibidang tugasnya melaksanakan penyusunan inventaris barang dan penetapan pengelolaan hasil inventaris barangdan asset perusahaan melaksanakan penyusunan program pelaksanaan verifikasi fisik dan administrasi melaksanakan pembinaan dan fasilitas pengelolaan asset dilingkungan perusahaan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan investasi dan asset perusahaan melaksanakan pengkajian, analisa, observasi dan klarifikasi dalam penyelenggaraan pengelolaan asset perusahaan melaksanakan pengembangan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pengelolaan asset melaksanakan hubungan kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait dalam pengelolaan asset melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai bidang tugasnya melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya paragraf bagian keuangan bagian keuangankeuangan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, bagian penyelenggaraan dalam kegiatan rutin bidang keuangan sebagai kegiatan yang berkesinambungan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ini, bagian keuangan mempunyai tugas membantu direktur dibidang tugasnya mengendalikan kegiatan kegiatan dibidang keuangan cc.bagian unit kerja.. memberikan rekomendasi peninjauan kembali tarif atau golongan tarif air menyusun dan menyampaikan laporan dan saran pertimbangan kepada direktur. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan bagian keuangan membawahi sub bagian anggaran dan pelaporan sub bagian pembukuan akuntansi sub bagian kaskeuangan. sub bagian anggaran dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian keuangan dalam melaksanakan perencanaan anggaran dan pelaporan kegiatan keuangan perusahaan untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud sub bagian anggaran dan pelaporan mempunyai fungsi penyelenggaran pembuatan anggaran dan belanja perusahaan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan anggaran dan belanja perusahaan dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud sub bagian anggaran dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bagian keuangan dibidang tugasnya mempersiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan cc.pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian laporan keuangandan menyusun laporan keuangan berikut evolusinya dari hasil kegiatan transaksi usaha menurut aturan dan ketentuan sistim akuntansipembukuan akuntansidaerah sesuai prinsip dan norma akuntansi perusahaan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, sub bagian pembukuan akuntansi mempunyai fungsi perencanaan operasional kegiatan akuntansi pelaksanaan pengelolaan sistem akuntansi untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan usahapelaksanaan koordinasi akuntansi dengan sub unit kerja lain untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud sub bagian pembukuan mempunyai tugas membantu kepala bagianlaporan kegiatan transaksi usaha menurut aturan dan ketentuan sistim akuntansi yang berlakukassub bagian kas mempunyai fungsi perencanaan operasional kegiatan kas dan pajak pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan atas transaksi usaha perusahaan pelaksanaan penyelarasan kegiatan manajemen kas dan pajak untuk mendukung likuiditas perusahaan pelaksanaan penyelesaian dan penyelarasan pajak perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku melakukan kompilasi, analisis dan evaluasi piutang usaha dari unit kerja pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelaksanaan koordinasi kas dan pajak dengan sub unit kerja lain dilingkungan perusahaan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud sub bagian kas mempunyai tugas membantu kepala bagian keuangan dibidang tugasnya menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran kas cc. menerima pembayaran rekening air dan non air dari pelangganevaluasi dan pengendalian terhadap daftar saldo rekening menyusun dan menyampaikan laporan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan paragraf bagian hubungan langganan bagian hubungan langganan untuk mencapai cakupan serta meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian hubungan langganan mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pembinaan pelanggan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pemasaran penyelenggaraan kegiatan pengelolaan rekening air minum elektronik data processing edp). untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bagian hubungan langganan mempunyai uraian tugas membantu direktur dalam tugasnyacc. menyelenggarakan tertib administrasi dalam pengelolaan piutang pelanggandirektur. bagian hubungan langganan membawahi sub bagian pelayanan dan pemasaran sub bagian hubungan masyarakat dan hukum sub bagian pengelolaan rekening edp!)kepala bagian hubungan langganan. sub bagian pelayanan langganan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi pelayanan terpadu yang mencakup data pelanggan serta pembinaan pelanggan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bagian pelayanan langganan mempunyai fungsi pengelolaan kegiatan pelayanan pelanggan pembinaan pelanggan penanganan pengaduan. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam sub bagian pelayanan langganan mempunyai uraian tugas membantu kepala bagian hubungan langganan dibidang tugasnya, merencanakan dan mengkoordinasikan administrasi pelanggan dan pembinaan pelanggan cc. mengawasi kelancaran arus dokumen yang berhubungan dengan pemasangan sambungan baru membantu cabang dan unitnyampaikanhubungan masyarakat dan pemasarandalam sub bagian hubungan masyarakat dan pemasaran mempunyai fungsi penyelenggaran kegiatan penyuluhan air bersih penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakatdalam sub bagian hubungan masyarakat dan pemasaran mempunyai uraian tugas membantu kepala bagian hubungan langganan dibidang tugasnya membantu cabang dan unit dalam upaya penagihan terhadap pelanggan yang menunggak membuat dan mengkberlaku,ii.pengelolaan rekening edpdalam sub bagian pengelolaan rekening edp mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan rekening air minum pengelolaan data pelanggan. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam sub bagian pengelolaan rekening edp, mempunyai uraian tugas membantu kepala bagian hubungan langganan dalam bidang tugasnyard dan dsal sesuai jadwal yang ditetapkan mengawasi secara berkala terhadap hasil pembacaan meter menyelenggarakan tertib administrasi dalam pengelolaan data piutang pelangganlaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. paragraf bagian perencanaan bagian perencanaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan berbagai kegiatan operasional penyediaan air minum sejak pengadaan air baku sampai dengan pelayanan air minum kepada pelanggan yang memenuhi standar secara berkesinambungan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian perencanaan mempunyai fungsi pengendalian kegiatan perencanaan teknik pelaksanaan dan penyelengaraan kebijaksanaan dibidang teknis. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bagian perencanaan mempunyai uraian tugas membantu direktur dalam bidang tugasnya merencanakan pengembangan dan penetapan strategi operasional dalam bidang bidang produksi, perencanaan teknik serta pemeliharaan dan gangguan pendistribusian air cc. mendistribusikan tugas serta memberikan petunjuk kerja kepada bawahan sesuai bidang tugasnya mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang perencanaan instalasi air minum merumuskan kebijaksanaan perencanaan instalasi air minum dan pengujian peralatan teknik memelihara jaringan transmisi dan jaringan distribusi serta produksi air minum agar jumlah dan kualitas air minum yang dibutuhkan pelanggan tetap terjaga menyelenggarakan dan memelihara kerjasama dengii. melaksanakan tugas lain yang diberikan direktur bagian perencanaan membawahi sub bagian perencanaan teknik sub bagian pengawasan teknik sub bagian peralatan tekniktanggung jawab kepada kepala bagian perencanaan. sub bagian perencanaan teknik rencanaan kegiatan perluasan jaringan dan rehabilitasi perpipaan pengembangan fasilitas produksi, sambungan langganan dan pemeliharaan perpipaan untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam sub bagian perencanaan teknik mempunyai uraian tugas membantu kepala bagian perencanaan dalam bidang tugasnyaarana air bersihmberikan informasi mengenai penggunaan bahan bahan dan peralatan yang dibutuhkanngawasan teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bagian teknik untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud adalam sub bagian pengawasan teknik mempunyai fungsi pengawasan dan monitoring bagian teknik pelaksanaan dan penyelenggaraan evaluasi dibidang teknik untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam sub bagian pengawasan teknik mempunyai uraian tugas membantu kepala bagian perencanaan dalam bidang tugasnya melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan teknik cc. memberikan saran teknis termasuk rekomendasi teknis dan perubahan teknik kepada atasan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap tugas pekerjaan melaksanakan pengawasan terhadap kondisi jaringan mulai unit transmisi, distribusi sampai dengan sambungan langganansehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan menyelenggarakan administrasi, inventarisasi dan dokumen teknikmenyusun dan menyampaikan laporan serta saran pertimbangan kepada kepala bagian perencanaan sesuai bidang tugasnyralatan teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan teknik, elektrikal dan mekanikal untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud adalam sub bagian peralatan teknik mempunyai fungsi penyelenggaraan pemeliharaan peralatan teknik serta elektrikal mekanikaldalam sub bagian peralatan teknik mempunyai uraian tugas membantu kepala bagian perencanaan merencanakan kebutuhan material peralatan teknik melakukan pengujian, penelitian dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan melaksanakan perbaikan peralatan teknik dan produksi air melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan bangunan teknik melakukan perbaikan peralatan peralatan teknik mesin elektrikal maupun mekanikal berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan pemeriksaan terhadap bangunan teknik secara berkala dalam rangka perencanaan perbaikan yang berlaku melakukan penertiban dan standarisasi peralatan teknik ii. memelihara, mengatur dan menjamin kelancaran penggunaan peralatan peralatan teknikproduksi bagian produksi mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan dan pengendalian atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produksi air. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud bagian produksi mempunyai fungsi penyelengaraan dan pengendalian proses produksi pemeliharaan sarana dan prasarana produksi. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud bagian produksi mempunyai tugas badan penelitian dan pengembangan selanjutnya disingkat litbang adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan mutu serta pengembangan dam satuan pengawas intern selanjutnya disingkat spi adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sistem pengendalian manajemen dam cabang adalah kantor cabang pelayanan damprinsip ekonomi perusahaan dam dipimpin oleh seorang direktur yang merupakan direksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupatibaku didalam dan keluar kabupaten kuningan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakatidalam dan diluar kabupaten kuningan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. membantu direktur dibidang tugasnya menyusun perencanaan kebutuhan produksi air cc. mengadakan evaluasi dan penelitian terhadap proses produksi agar lebih efisien dan efektif menyusun laporan kegiatan bagian produksi melaksanakan tugas lain yang diberikan direktur. bagian produksi membawahi sub bagian produksi sub bagian laboratorium sub bagian instalasi pengolahan airproduksi. sub bagian produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan proses pengolahan air minum dan atau air bersih sesuai kualitas persyaratan dan sesuai kapasitas dengan menggunakan sarana dan prasarana air minum yang tersedia serta memantau kualitas, kuantitas dan kontinuitas air baku untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bagian produksi mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kontinuitas sumber air penyelenggaraan kegiatan pemantauan pengawasan kualitas air. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam sub bagian produksi mempunyai uraian tugas merencanakan seluruh operasional pengendalian produksi secara berkesinambungan melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap produksi air dari sumber meneliti dan menganalisa faktor faktor penyebab naik turunnya produksi air dan memberikan saran tidak lanjut menyusun pola operasi instalasi produksi melaksanakan bimbingan dalam pekerjaan produksi air kepada pelaksana dilapangan menganalisa kebutuhan bahan kimia untuk proses produksi serta pengajuan kebutuhan pengadaan bahan kimia pengendalian atas kuantitas dan kontinuitas produksi air baku termasuk penyusunan rencana kebutuhan materiil produksi pemeliharaan sarana dan prasarana instalasi produksi menjaga dan menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas serta kelancaran produksi air dari sumber mata air menjaga serta memelihara kebersihan lingkungan dan bangunan serta peralatan instalasi sumber sumber air serta melestarikan sumber sumber air membuat laporan kegiatan bagian produklaboratorium air mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan dan penelitian serta analisa yang berhubungan dengan kualitas air untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sub bagian laboratorium air mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kualitas air penyelenggaraan analisa dan evaluasi kebutuhan dan penggunaan bahan kimia untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada sub bagian laboratorium air mempunyai tugas pengujian bahan bahan kimia yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku evaluasi kebutuhan dan penggunaan penyediaan bahan kimia dan mengontrol kualitas air melakukan pemeriksaan kualitas air, produksi dan distribusi air sesuai dengan ketentuan yang berlaku melakukan kegiatan pengujian bahan kimia dan evaluasi kebutuhan dan penggunaan bahan kimia menjaga dan memelihara peralatan laboratoriuinstalasi pengolahan air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan kegiatan kelancaran produksi air minum atau air bersih dari instalasi instalasi pengolahan air treatment plan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian instalasi pengolahan air mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan produksi air dari instalasisub bagian instalasi pengolahan air mempunyai tugas cc. mengawasi dan memelihara asset dam yang berada dimasing masing instalasi pengolahan air membina hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar guna pengamanan asset dadistribusi bagiir mulai dari instalasi sumber sampai kepada pelanggan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagidistribusian air pelanggan. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada bagian distribusi mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi koordinasi dengan bagian terkait agar pendistribusian air pelanggan dapat berjalan secara berkesinambungpenyelenggaraan penyambungan pipa jaringan pipa, pompa tekan dan pelayanan gangguandirektur bagian distribusi membawahi sub bagian transmisi dan distribusi sub bagian meter airdistribusi. sub bagiandalam sub bagian transmisi ddalam sub bagian transmisi dan distribusi mempunyai uraian tugas membantu kepala bagian distribusi dalam bidang tugasnya merencanakan pengembangan atau rehabilitasi jaringan transmisi distribusi cc.pipngawasan dalam pemasangan pipa transmisi distribusi baru melaksanakan pengawasan dan bimbingan dalam pemasangan dan perbaikan pipa transmisi distribusi menyusun laporan sertmeter air mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan pemeliharaan meter dan perbaikan meter air. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bagian meter air mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana meter air penyelenggaraan kegiatan perbaikan meter air. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam sub bagian meter air mempunyai uraian tugas menyusun program dan rencana kerja seksi meter air melaksanakan administrasi pengelolaan meter air sejarah meter cc. melaksanakan kegiatan rotasi meter air, meliputi melaksanakan pemantauan dan pengecekan kondisi meter air melaksanakan penggantian meter air mempersiapkan meter air yang akan diganti melaksanakan evaluasi dan analisa meter air melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan teknik rotasi meter air melaksanakan kegiatan segel meter air, meliputi melaksanakan pemantauan dan pengecekan segel meter air melaksanakan penyegelan meter air dan memasang kembali segel meter air melaksanakan pemasangan meter air beserta rangkaiannya mempersiapkan meter air beserta rangkaiannya yang akan dipasang melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan segel meter air melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan teknik segel meter air melaksanakan kegiatan bengkel meter, meliputi melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan meter air melaksanakan tera mater air melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan teknik bengkel meter air melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain melaksanakan tugas tugas lain yang berikan oleh atasan bab cabang pelayanan bagian pertama cabang pelayanan merupakan suatu kelengkapan organisasi damdam sebagaimana dimaksud dalam, organisasi dan tata kerja kantor cabang dan unit pelayanan dam diatur dengan keputusan direktur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dam melalui pertimbangan dewan pengawaspenyelenggaraan kegiatan operasional dam dalam daerah pelayanannya yang menyangkut jasa pelayanan teknis. bagian keempat bidang tugas unsur organisasidam dan ketentuan peraturan yang berlaku. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudmelaksanakan kerjasama dengan unit kerja dilingkungan dam melaksanakan tugas lain yang diberikan direktur. bab tata kerja bagian pertama umum dalam melaksanakan tugasnya, setiap unit unit setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan damdam sebagai pelaksana tugas harian dengan keputusan direktur. bab penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka keputusan bupati kuningan nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum kabupaten kuningan serta keputusan bupati kuningan nomor kep. org tanggal juni tentang otk cabang pelayanan pada d. yosef setiawan, pembina utama madya nipbupati kuningan tentang organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum kabupaten kuningan dewan pengawas staf arti satuan bagian pengawas suci umum bagian keuangan hubungan cabang pelayanan bagian bagian han intern langganan perencanaan produksi distribusi litbang bagian sub bagian (eeimetanatan anggaran dan sub bagian sub bagian transmisi dan ptn pelayanan dan perencanaan bagian dietrrusi toga pemasaran teknik sub bagian sha sub bagian kegunaan bio sub san bagan bagian meter kawasan akuntansi humas hukum teknik laboratorium sub bagian sub bagian sub bagian gudang kas sub bagian sub bagian pengelolaan teknik instalasi rekening (edp) peralatan pengolahan subbagian darma surakatiga data dan tol tttt ida bab iii organisasi bagian pertama pengurus dan unsur organisasi pengurus dam, terdiri dari direksi dewan pengawas unsur organisasi dam, terdiri dari unsur pimpinan direktur unsur staf bagian dan staf ahli unsur pelaksana cabang unsur penunjang badan penelitian dan pengembangan unsur pengawasan satuan pengawas intern spi) bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi dam adalah sebagai berikut dewan pengawas direktur staf ahli spi badan litbang bagian umum bagian keuangan bagian hubungan langganan i. bagian perencanaan bagian produksi bagian distribusi cabang pelayanan bagan struktur organisasi dam sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. bagian ketiga bidang tugas unsur organisasi paragraf dewan pengawas dewan pengawas terdiri dari pejabat daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi syarat. dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalamm, antara lain mengenai rencana kerja yang diajukan direksi, rencana perubahan status kekayaanan dan laporan tahunan cc. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis business plan corporate plan) serta rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan yang dibuat direksi untuk mendapat pengesahan. paragrafanggaran dam dan ketentuan peraturan daerah serta mempertanggung jawabkan penggunaan dan pengelolaan kekayaan negara yang ditanamkan dam. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam direktur mempunyai fungsi penyusunan rencana dan perumusan kebijaksanaan pengelolaan dam penyelenggaraan pengelolaan unit unit kerja dilingkungan damdalam direktur mempunyai uraian tugas melaksanakan kebijakan umum dam sesuai dengan tujuan dam dan kebijakan bupatidamilai kinerja pengelolaan dam melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati untuk menyelengarakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam dan direktur dibantu oleh staf ahli spi badan litbang bagian umum bagian keuangan bagian hubungan langganan bagian perencanaan bagian produksi bagian distribusi cabang masing masing bagian dimaksud dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur staf ahli, spi, badan litbang dan cabang dipimpin oleh seorang kepala setingkat kepala bagian dan bertanggung jawab kepada direktur kepala sebagaimana dimaksud dan diatas, diangkat oleh direktur dan berasal dari pegawai internal dam. paragraf staf ahli staf ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan, kajian dan saran kepada direktur sesuai lingkup tugasnya yang meliputi bidang administrasi dan keuangan, bidang perencanaan, bidang produksi, bidang distribusi bidang hubungan langganan dan hubungan kemasyarakatan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada staf ahli mempunyai fungsi pelaksanaan pengkajian atas permasalahpemberian saran dan pertimbangan kepada direktur dalam rangka alternatif pemecahan masalah sebagaimana dimaksud huruf penyusunan konsep model sebagai alternatif upaya perbaikbaik tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan mengkoordinasikan konsep model alternatif kebijakan kepada bagian dan cabang lingkup dam pelaporan hasil tugas kepada direkturlam staf ahli dapat dibantu oleh sekretariat sekretariat sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaanbagian dan cabang lingkup dam staf ahli paragraf satuan pengawas intern spi) satuan pengawas intern mempunyai tugas pokok membantu direktur dalam pembinaan, penilaian dan pengawasan internal dam serta pengajuan saran perbaikantersebut dalam satuan pengawas internal mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pengawasan intern dam pengendalian sistem manajemen dam pembinaan pengelolaan kegiatan operasional dam. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut dalam satuan pengawas intern mempunyai tugas membantu direktur dalam bidang tugasnya merencanakan seluruh kegiatan satuan pengawas intern cc. mengkoordinasikan dengan uniteksternal audit didalam pemeriksaan dan penilaian dam memberikan saran sertasatuan pengawas interndan penelitian dan pengembangan litbang) badan litbangdam yang meliputi seluruh bidang kegiatan yang dilakukan dalam ruang lingkup penyediaan air minum serta melaksanakan manajemen pengolahan pelaksanaan kerja sama antara dam dengan pihak ketiga dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian litbang mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kemampuan dam penganalisaan system informasi pendukung pengembangan dam, cc. pengkajian kerjasama dengan pihak ketiga. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut dalam badan litbangngembangan sistem informasi yang dituangkan dalam program kerja bidang penelitian dan pengembangan sebagai penjabaran program kerja tahunan dam cc. melaksanakan analisis dan kajian terhadap gagasan gagasan pengembangan internal dan eksternal dam untuk meningkatkan mutu pelayanan serta pengembangan kemampuan dam yang diterima untuk dibuat alternatif yang paling mungkin agar mendapatkan tindak lanjut yang tepat merencanakan pengembangan dan pengimplementasian system informasi terpadu yang dibutuhkan untuk mendukung usaha pengembangan dam mengkoordinasikan dengan bagian bagian atau unit kerja terkait dalam mendukung program dam, agar penelitian dan pengembangan dapat terlaksana secara terpadu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengolahan data dan analisa sistem informasi peningkatan sdm dan masukan dari berbagai sumber, yang berkaitan dengan rencana pengembangan dam sebagai dukungan terhadap kebijakan manajemen memantau seluruh kegiatan administrasi dan keuangan, perencanaan, produksi, distribusi dan hubungan pelanggan dari pelaksanaan pengolahan air minum yang dilakukan pihak ketiga berdasarkan adanya kerjasama dengan damgawasi setiap usaha yang dilaksanakan pihak ketiga yang berada didalam konteks kerjasama serta melakukan tindakan yang diperlukan agar kegiatan yang dilaksanakan tidak mengarah pada penyimpangan dari segi moril maupun materil dambadan litbang dapat dibantu oleh pejabat fungsional sebagai analis bidang umum dan atau analigian umum bagian umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengelolaan administrasi, merumuskan kebijakan, koordinasi dan pengelolaan tata usaha untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian umum mempunyai fungsi perencanaan seluruh kegiatan administrasi umum yang meliputi bidang rumah tangga dan kesekretariatan, perlengkapan dan logistikbagian umum penyelenggaraan evaluasi dan monitoring dibagian umum pelaksanaan pelaporan tugas dibagian umum untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bagian umum mempunyai tugas membantu direktur dalam bidang tugasnya merencanakan operasional pengelolaan administrasiadministrasi umum kesekretariatan, rumah tangga kantor, kepegawaian, gudang serta pengelolaan data dan asset membina kemampuan para pegawai dilingkungan dam dalam upaya meningkatkan kinerja dam menyelengarakan dan memelihara kerjasama dengan bagian doleh direktur bagian umum membawahi sub bagian kesekretariatan dan rumah tangga sub bagian kepegawaian sub bagian gudang sub bagian data dan pengelolaan assetumum sub bagian kesekretariatan dan rumah tangga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan urusan tata usaha dan kesekretariatan, urusan rumah tangga kantor dan urusan pengadaan barang berdasarkan rencana kerja dan anggaran dam yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bagian kesekretariatan dan rumah tangga mempunyai fungsi pengelolaan kegiatan kesekretariatan pengelolaan kegiatan rumah tangga pengelolaan kegiatan pengadaan barang untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam sub bagian kesekretariatan dan rumah tangga mempunyai tugas membantu kepala bagian umum dibidang tugasnya merencanakan dan menyusun langkah langkah kegiatan kesekretariatan dan rumah tangga yang meliputi kegiatan tata usaha dan kesekretariatan, rumah tangga serta pengadaan kebutuhan barang untuk sarana dan prasarana dam secara ekonomis, efektif dan efesien cc. mengkoordinasikan kegiatan pencatatan, pendistribusian dan pengarsipan surat surat baik surat intern maupun surat eastern secara terpadu menyusun konsep naskah dinas untuk kegiatan korespondensi maupun naskah dinas lainnya menyelenggarakan administrasi surat menyurat dengan pihak intern maupun eastern dam mengurus dan mengamankan surat surat atau dokumen berharga menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan yang mencakup pengaturan kebutuhan sehari hari pegawai dan kantor, kegiatan penerimaan tamu, kegiatan rapat rapat, kegiatan perjalanan dinas serta kegiatan lainnya menyelenggarakan pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta pengurusan, pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas melaksanakan kegiatan dan proses pengadaan pembelian barang yang meliputi penyusunan dan pengajuan permintaan barang, menyeleksi daftar rekanan untuk kegiatan pengadaan reguler, melaksanakan pengecekan dan penelitian terhadap perkembangan harga, penyusunan spesifikasi teknis standar barang yang dibutuhkan serta menyerahkan terimakan hasil pengadaan pembelian barang kepada sub bagian gudang menyelenggarakan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, dan pemeliharaan peralatan kantor.kepegawaiansub bagian kepegawaiandalam sub bagian kepegawaian mempunyai uraian tugas membantu kepala bagianve daftar pegawai serta monitoring penilaian kinerja pegawai
bupati lamonganuntuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit umum daerah nimbang, perlu menetapkan pola tata kelolamenetapkan:tentang pola tata kelola rumah sakit umum daerah nimbang kabupaten lamongan bab ketentuan umum dalan, adalah rumah sakit umum daerah nimbang kabupaten lamongan. direktur, adalah direktur rumah sakit umum daerah nimbang kabupaten lamongaserta dalam upaya,, adalah jabatan yang secara nyata dan tegas yang diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari direktur, kepala bagian umum dan keuangan, kepala bidang penunjang, kepala bidang pelayanan, sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan, sub bagian progam, kepala seksi keperawatan, kepala seksi pelayanan medik, kepala seksi penunjang medik, kepala seksi penunjang non medik jabatan fungsional,, adal,, adalah tern ,,,h mekanisme kerja dapa1 ternrumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum milik pemerintah daerah, bernama sakit umum daerah nimbang kabupaten lamongan, berada jalan raya babat jombang nomor desa sendangrejo, kecamatan nimbang, kabupaten lamongan. jenis rsud adala:h rumah sakit umum. kelas rsud adalah rumah sakit umum daerah kelas plus. bagian kedua falsafah, visi, misi, tujuan strategis dan nilai nilai dasar falsafah rsud adalah memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu yang setinggi tingginya dan mengutamakan kepuasan masyarakat. visi rsud adalah terwujudnya rumah sakit menjadi kebanggaan masyarakat daerah melalui peningkatan derajat kesehatan yang lebih baik dan berkeadilan". misi rsud adalah mewujudkan rsud sebagai rumah sakit tipe plus dan sebagai blue pemerintah daerah dalam kurun waktu (dua) tahun; meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan melalui pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai; meningkatkan peran rsud dalam memberikan pelayanan, khususnya kepada masyarakat tidak mampu. tujuan strategis adalah terwujudnya mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas; terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas; terpenuhinya sarana dan prasarana rsud. nilai nilai dasar rsud dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan didasarkan pada ketulusan, kepedulian, kerendahan hati, keakraban, kesportifan, keterbukaan, kejujuran, kerja keras, keprofesionalan dan kebersamaan. bagian ketiga kedudukan, tugas pokok, dan fungsi rsud rsud merupakan unsur pendukung tugas bupati bidang pelayanan kesehatan, berkedudukan bawahhtentang kesehatan;sudsud beserta perubahannya; membentuk dan menetapkan pejabat pengelola dan dewan pengawas; mengangkat;sudlima dewan pengawas paragraf pembentukan(satu) orang diantaranya ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas. paragraf tu.durusurus; dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja bldd; pejabat lin_dukungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan bld(!,. i'rsud, terdiri dari direktur; pejabat keuangan; pejabat teknis struktural. direktur sebagaimana dimaksud dalam hurufpejabat keuangan dan pejabat teknis struktural sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf berkedudukan dibawah direktur dan bertanggung jawab sesuai bidangnya masing masing. komposisi pejabat pengelolajabat pengelola rsud diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati. dalam ha!pengguna barang daerah. dalam ha! direktur berasal dari unsur non pns, maka yang bersangkutan bukan merupakan pengguna anggaran dan pengguna barang daerah. direktur bukan pns sebagaimana dimaksud pada maka yang menjadi pengguna anggaran dan pengguna barang daerah adalah pejabat keuangan yang berasal dari unsur pns. paragraf persyaratansudns dan tau non pns; bersedia mem.uat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat rsud; memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi direktur yang berstatus pns. paragraftugas dan kewajiban direktur adalah memimpin dan mengurus rsudsud; mewakili rsud dalam dan luar pengadilan; melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola rsud sebagaimana yang telah digariskan; memperhatikan pengelolaan rsudsud; mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi rsudsud. paragraf kewenangan direktur; menetapkan kebijakan operasional rsud; menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap rsud; mengangkat dan memberhentikan pegawai rsuanggung jawab direktur tanggungjawab direktur menyangkut hal hal sebagai berikut: kebenaran kebijakan rsud; kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rsuddan pendukungmasing masing instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur sesuai dengan bidang tugasnya. dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, masing masing instalasi wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait. kepala instalasi sebagaimana dimaksud padapala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan tau tenaga non fungsional. pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan alas analisis organisasi dan kebutuhan. pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan secara tertulis kepada bupati.cross .:yampaikan laporan berkala kepada atasannya. dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud dalam1an undangan. pengangkatan pegawai rsud yang berasal dari non pns sebagaimana dimaksud pada (!i:; laporan kegiatan;hina puluh delapan) tahun; batas usia pensiun tenaga non medis (lima puluh delapan) tahun.pularagraf remunerasi pejabat pengelola penetapan remunerasi direktur, mempertimbangkan faktor faktor sebagai berikut ukuran (size) .,aragraf;, rsud wajib menyusun standar pelayanan minimal pm) yang ditetapkan dengan peraturan bupati atas usulebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi syara !)!)(!) tarif layanan rsud(!)l<:gian keempat belas pendapatan dan biaya paragraf pendapatan pendapatan rsudyang sah. (!) pendapatan rsudrsud. pendapatanyang berlaku dalam pelaksanaan apbn. lain lain pendapatansesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuikat. dalam ha!sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan besaran per siapa'.akan dilakukan sesua.in untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rsud. bagian keenam belas pengelolaan lingkungan dan limbahbagaimana dimaksud dalam pasclan diberhentikan sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku untuk pns. dalam halpengangkatan anggota staf medis bagian kedua syarat penerimaan staf medis setiap staf medis yang akan bekerja rsud harus memenuhi kualifikasi tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan bupati ini. syarat tersebut sebagaimana dimaksud pada dinilahanya staf medis yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan yang dapat diusulkan untuk diberi kewenangan menangani pasien rsud sesuai dengan kompetensi dan persyaratan lain yang ditentukan oleh komite medik. staf medis yang telah memperoleh kewenangan sebagaimana dimaksud pada setuju untuk melaksanakan pelayanan medis dalam batas batas standar profesi. kewenangan sebagaimana dimaksud pada akan dinilai kembalbagi staf medis baru evaluasi dilakukan dalam (tiga) bulan pertama dan bagi dokter lainnya setiap (satu) tahun. evaluasi terhadap staf medis sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh sub komite kredensial bersama kelompok staf medis fungsional smf) yang terkait. pada akhir masa evaluasi calon staf medis sebagaimana dimaksud pada ketua sub komite kredensial memberikan laporan perilaku medis yang bersangkutan kepada komite medik. bagian ketiga kualifikasi dan syarat umum setiap stafmedis sebagaimana dimaksud dalam harus: lolos uji kompetensi. memiliki surat ijin praktek sebagai dokter dan syarat lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. menunjukkan kemampuannya untuk memberikan pelayanan medis yang berkualitas pada pasien. menunjukkan kemauan untuk mematuhi tata kelola rsud dan tata kelola staf medis, kebijakan, prosedur, dan berbagai ketentuan rsud sesuai dengan jenis kategorinya. mematuhi prinsip umum etika kedokteran..sud lainnya. mentaati peraturan peraturan yang berlaku rsud. uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada klinis, dan pengamatan kinerja serta kinerja lainnya yang ditunjukkan dalam dokumen yang dimiliki calon tenaga medis rsud. setiap pelamarbagian keempat kebutuhan staf medis rumah sakit setiap permohonan untuk menjadi staf medis rsud akan dievaluasi, dan dapat dikabulkan atau ditolak, sejalan dengan kebutuhan rsud dan kemampuan rsud. faktor yang digunakan untuk mempertimbangkan kebutuhan rsud sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan spm rsud yang penyusunannya melibatkan komite medik. direktur memberikan rekomendasi dan mengusulkan pengangkatan staf medis kepada bupati. direktur akan menerbitkan perjanjian perikatan antara rsud dengan staf medis setelah dipenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam dan sesuai dengan kebutuhan rsud. direktur menerbitkan surat keputusan penempatan staf medis yang telah diterima dan kemampuannya secara khusus, kecuali dalam keadaan darurat rsud. bagian kelima kewenangan klinik paragraf pemberian kewenangan setiap dokter yang diterima sebagai staf medis rsudsebagaimana dimaksud pada didasarkan atas j~nis ijazah atau sertifikat yang dimiliki staf medis. dalam ha! terjadi kesulitan untuk menentukan kewenangan klinik, maka komite medik dapat meminta informasi atau pendapat dari kolegium terkait. kewenangan klinik staf medis menghendaki kewenangan klinik diperluas sebagaimana dimaksud dalam maka staf medisermohonan sebagaimana dimaksud pada dapat dikabulkan atau ditolak. permohonan sebagaimana dimaksud pada ditetapparagraf berakhirnya kewenangan (!) kewenangan staf medis untuk melakukan pelayanan medis rsud berakhir bila hubungan hukum antara staf medis dengan rsud telah berakhir atau penugassud sebagaimana dimaksud pada berakhir maka direktur memberikan surat pemberitahuan tentang hal tersebut kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada komite medik. dalam ha! tersebut kepada direktur dengan tembusan kepada yang bersangkutan. bagian keenam pembinaan pembinaan staf medispada (!) juga dilakukan oleh badan kepegawaian daerah kabupaten lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pembinaan staf medis sebagai anggota profesi dilakukan oleh komite medis dan oleh organisasi profesi ikatan dokter indonesia) secara berjenjang sesuai dengan jenjang clan struktur organisasi yang berlaku. dalam ha!epala bidang pelayanan medis dapat melakukan penelitian. apabila basil penelitian sebagaimana dimaksud pada membuktikan adanya kebenaran maka kepala bidang pelayanan medis dapat mengusulkan kepada direktur untuk diberlakukan sanksi berupa sanksi administiatmedis. dalam ha!ilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh direktur rsud sesuai ketentuan yang berlaku.epala bidang pelayanan medis, khususnya dalam pembinaan masalah keprofesian. rsud: bagian kedelapan kerahasiaan dan informasi medis berhak membuat peraturan,n tentang kerahasiaan dan informasi medis yang berlaku rsu isi dokumen rekam medis untuk kepentingan peradilan dil, asuransi sesuai dengan peraturan perundang undangan. dokter rsud berhak mendapatkan informasi yang lengkap clan jujur dari pasien yang dirawat danudiri~tvl e r ~oi,q sekretaris daerah kabupaten la organ ~ robur efendi serta daerah kabur lamongan tahun nomor
peraturan bupatitelah dibentuk dinas sosialnomor undang undang nomor tahun tentang penghapusan kekerasan terhadapuntuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada sub bagian program mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kegiatan subbagian program, melaksanakan pengendalian kegiatan sub bagian perencanaan dan program, membantu sekretaris dinas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program dinas, melaksanakan pengelolaan data program dinas, membantu sekretaris dinasn anggaran dpa), daftar isian pelaksanaan anggaran di daerah ppd) lingkup dinas, melaksanakan koordinasi dengan lintas program atau dengan lintas sektoral: melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan laporan dinas, melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan dan belanja dinas serta laporan kegiatan tahunan, melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang tugasnya: melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya: il. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait: membantu sekretaris dinas melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretaris dinas: oo. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian program, dan pp. melaksanakan tugas lain yang diberikan atalaksanakan penyusunan rencana kebijakan teknis dan fasilitasi bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskinpelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah: pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan penanganan fakir miskin: dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasauraian tugas menyusun rencana program kerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin: melaksanakan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, melaksananak dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha, melaksanakan, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, memfasilitasi penerbitan tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial lks): melaksanakan perumusan kebijakan daerah dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, melaksanakan fasilitasi pemberian izin pengumpulan sumbangan dana dan atau bantuan sosial dilingkupi kabupaten, melaksanakan fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial: melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerah, melaksanakan identifikasi dan rekomendasi usulan izin pemakaman taman makam pahlawan: menyiapkan pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerah: melaksanakan monitoring dan evaluasi taman makam pahlawan nasional daerah, melaksanakan kegiatsebagai pahlawan, melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah, melaksanakan identifikasi dan seleksi penerima program penanganan fakir miskin: melaksanakan bimbingan tehnis dan supervisi dalam rangka penangananpenanganan fakir miskin: menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kesejahteraan sosial seks): melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penanganan fakir miskin, melaksanakanmonitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas. bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin membawakan: seksi pemberdayaan sosial: seksi penanganan fakir miskin. seksi pemberdayaan sosialmempunyai tugas pokok melaksanakanpenyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan sosial keluarga, masyarakat, kelembagaansosial dan penyuluhan sosial. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pemberdayaan dan penyuluhan sosial mempunyai fungsi: penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan sosial keluarga, masyarakat,kelembagaan dan penyuluhan sosialwahana kesejahteraan social berbasis masyarakat, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya: cc. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi potensi, nilai kepahlawanan, perintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaanmberdayaan dan penyuluhan sosial mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan sosial, menyusun rumusan kebijlk3), lembaga kesejahteraan sosial anak lisa) dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha, menyiapkan data potensi sumber kesejahteraan sosial asks) perorangan melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial asks): melaksanakan sosialisasi, task), karang taruna dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya: memfasilitasi penerbitan tanda daftar yayasan, organisasi sosial dan atau lembaga kesejahteraan sosial lks): memfasilitasi pemberian rekomendasi izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, melaksanakan kegiatan peningkatan potensi dunia usaha dalam partisipasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial, monitoring dan evaluasi izin sumbangan sosial, melaksanakan verifikasi dan validasi data potensi sumbangan sosial, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan sumbangan dana bantuan sosial: menyelenggarakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerah, melaksanakpahlawan nasional daerah, melaksanakan identifikasi dan rekomendasi izin pemakaman taman makam pahlawan: membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan seksi pemberdayaan asks, kepahlawanan dan pengelolaan pengumpulan sbs: memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan sosial, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan sosial, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanatasan. seksi penanganan fakir miskin mempunyai tugas pokok melaksanakanpenyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang penanganan fakir miskin. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penanganan fakir miskin mempunyai fungsi: penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penanganan fakir miskin, pelaksanaan verifikasi dan validasi data program penanganan fakir miskin: pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi program penanganan fakir miskinpenanganan fakir miskin mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi penanganan fakir miskin: menyusun draf rumusan kebijakan penanganan fakir miskin: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penanganan fakir miskin dalam rangka meningkatkan fungsi sosial fakir miskin melalui bimbingan pelatihan dan bantuan sosial, melaksanakan verifikasi dan validasi data pks, asks dan data fakir miskin daerah, melaksanakan seleksi dan identifikasi kepesertaan program penanganan fakir miskin, menyelenggarakan bimbingan tehnis dan supervisi dalam penanganan fakir miskin: melaksanakan perencanaan, fasilitasi, mengkoordinasikan kelompok sasaran program rumah tidak layak huni rth): melaksanakan perencanaan, fasilitasi, mengkoordinasikan kelompok sasaran program kelompok usaha bersamafakir miskin, melaksanakan penyuluhan sosial dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin: melaksanakan sosialisasi program penanganan fakir miskin: menyiapkan data fakir miskin cakupan daerah: melaksanakan identifikasi dan verifikasi calon kelompok sasaran penanganan fakir miskin: melaksanakan bimbingan pelatihan dan bantuan bagi fakir miskin, pp. melaksanakan rekrutmen pendamping program penanganan fakir miskin: melaksanakan pemantauan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan penanganan fakir miskin, membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan seksi penanganan fakir miskin: melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada seksi penanganan fakir miskin: melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait penanganan fakir miskin: memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi penanganan fakir miskin: melaporkan hasil kegiatan seksi penanganan fakir miskin: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. bidangperlindungan dan jaminan sosial: penyiapanbahan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial pelaksanaan fasilitasi program perlindungan dan jaminan sosial, penyiapan bahbahdan jaminan sosial mempunyai uraian tugas menyusun program kerja bidang perlindungan dan jaminan sosial, melaksanakpengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi dibidang perlindungan sosial bagi korban bencana dan jaminan sosial keluarga, melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan tehnis dan supervisi bidang perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial keluargakoordinasi penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial keluarga: melaksanakan bimbingan teknis kepada kelompok sasaran dan supervisi bidang perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial keluarga, melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada kelompok sasarannyiapdata sasaran dan menilai kelayakan penerima jaminan sosial, melaksanakan pencegahan dan penanganan permasalahan keluarga melalui lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3): menyiapkan pengadaan sarana dan prasarana lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3) kabupaten: meningkatkan kapasitas sumber daya dalam penyelenggaraan jaminan sosial: oo. melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana daerah: melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana, melaksanakan tanggap darurat bencana, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, melaksanakan sosialisasi dan pencegahan terjadinya bencana, melaksanakan fasilitasi perlindungan sosial bagi korban bencana sosial dan orang terlantar: melaksanak, melaporkan hasil kegiatan bidang jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas. bidang perlindungan dan jaminan sosial membawakan: seksi perlindungan sosial korban bencana, seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga. seksi perlindungan dan penanganan korban bencana mempunyai tugas pokok melaksanakanpenyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan dan penanganan korban bencana dan korban bencana sosial. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi perlindungan dan penanganan korban bencanamempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan dan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan dan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan penanganan sosial korban bencana alam dan bencanapenanganan sosial korban bencanamempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi perlindungan dan penanganan sosial korban bencana, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perlindungan dan penanganan sosial korban bencana, menyiapkan draf dan melaksanakan kegiatmbinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas serta partisipasi dari tagawa taruna siaga bencana): melaksanakan pengadaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana, melaksanakan pengelolaan data korban bencana alam, dan bencana sosial melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan dan penanganan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, melaksanakan penyusunan pedoman dan supervisi perlindungan dan penanganan sosial korban bencana, melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka perlindungan dan penanganan korban bencana, melaksanakan penyuluhan program perlindungan dan penanganan korban bencana, melaksanakan identifikasi dan verifikasi korban bencana, melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan korban bencana, melaksanakan perlindungan dan penanganan korban bencana, oo. melaksanakan rekrutmen relawan program perlindungan dan penanganan sosial korban bencana, melaksanakan bimbingan teknis relawan program perlindungan dan penanganan sosial korban bencana, melaksanakan piket posko kebencanaan, melaksanakan pemeliharaan asset kebencanaan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi perlindungandan penanganan korban bencana, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi urusan perlindungan dan jaminan sosial keluarga. dalam menyelenggar keluarga, pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial keluarga: pelaksanaan penyuluhan bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga: pelaksanajaminan sosial keluarga mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial keluarga menyusun drafidentifikasi, pendataan dan penilaian kelayakan penerima jaminan sosial keluarga: menyelenggarakaneks pekerja migran bermasalahmelaksanakan pengelolaan data kelompok sasaran perlindungan dan jaminan sosial keluarga meliputi keluarga sangat miskin dan pekerja sektor informal, melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya pendamping program jaminan sosial keluarga: melaksanakan fasilitasi program penanganan keluarga perempuan rawan sosial ekonomi, il. melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial keluargaoo. menyusun rencanaorang terlantar dalam perjalanan tdp): menyiapkan bahlaksanakan pemberian rekomendasi keringanan biaya surat keterangan tidak mampu, memfasilitasi rujukan rumah sakit dan pusat rehabilitasi sosial bagi keluarga rentan, melaksanakan advokasi sosial keluarga bermasalah melalui lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3):ngelolaan data kelompok sasaran perlindungan dan jaminan sosial keluarga meliputi balita terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga sangat miskin dan pekerja sektor informal, melaksanakan bimbingan sosial, peningkatan dan perlindungan sosial keluarga rentan, meliputi, kdrt, pekerja migran terlantar dan keluarga bermasalah sosial psikologis:luhan sosial program perlindungan dan jaminan sosial keluarga, melaksanakan koordinasi dengan pihak yang terkait program perlindungan dan jaminan sosial keluarga: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasnomor tahun tentang pedoman nomenklatur pemerintahbagian kelimabidang rehabilitasi, pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis penanganan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan luar panti dan atau lembaga: pelaksanaan evaluasi dan koordinasi program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosialrehabilitasi sosial mempunyai uraian tugas menyusun program kerja bidang rehabilitasi sosial, melaksanakan pengkajian program kerja bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, lanjut usia, tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial diluar panti dan atau lembaga: melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan tehnis dan supervisi bidang rehabilitasi sosial: melaksanakan bimbingan teknis kepada kelompok sasaran dan supervisi bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia, tuna sosial, dan korban perdagangan orang: melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang rehabilitasi sosial, melaksanakan bimbingan teknis kepada kelompok sasaran dan supervisi bidang rehabilitasi sosial: melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada kelompok sasaran, melaksanakan perumusan program dan kegiatan loka bina karya lbk): merumuskan penetapan program dan kegiatan penanganan penyandang disabilitas eks penyakit kronis kusta: melaksanakan fasilitasi peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial oleh:dalam panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum: mengkoordinasikan penanganan pengemis, gelandangan orang terlantar got) dan eks psikotik jalanan, oo. merumuskan dan menyusun program, petunjuk teknispp.mfasilitasi rujukan rehabilitasi sosial balita anak terlantar dalam balai panti, memfasilitasi usulan permohonan adopsi pengangkatan anak, melaksanakan pembinaankorban perdagangan orang: melaksanakan fasilitasi peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, penyandang tuna sosial, serta korban perdagangan orang, melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas. bidang rehabilitasi sosial membawakan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas: seksi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan tuna sosial. seksi rehabilitasi penyandang disabilitaspenyandang disabilitas mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas: pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas: pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas: mengkoordinasikan program dan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas: dan pelaksanaan tugaspenyandang disabilitas mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan fungsi sosial penyandang disabilitas melalui bimbingan pelatihan dan bantuan sosial, melaksanakan pengelolaan data rehabilitasi sosial penyandang disabilitas: melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas: melaksanakanpenyusunan pedoman dan supervisi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas: melaksanakan bimbingan sosial dan keterampilan bagi penyandang disabilitas: melaksanakan penyusunan program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas eks penyakit kronis kusta, melaksanakan fasilitasi pengiriman klien penyandang disabilitas (paksa, netra, rungu wicara, mental retardasi dan eks mental psikotik) balai panti rehabilitasi, melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait rehabilitasi sosial penyandang disabilitas:: melaksanakan bimbingan pelatihan dan bantuan bagi penyandang disabilitas: melaksanakan rujukan balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas: melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan loka bina karya lbk): melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial lks) yang menangani penyandang disabilitas: oo. melaksanakan bimbingan teknis pendamping program penyandang disabilitas: pp. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporanatasan. seksi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna sosial. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan tuna sosial, mempunyai fungsi pelaksanaan : pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna sosial, korban perdagangan orang: pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang: mengkoordinasikan program dan kegiatan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan oranganak, lanjut usia dan tuna sosial mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna sosial, korban perdagangan orang: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang melaksanakan pengelolaan data anak, lanjut usia, tuna sosialdan korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, melaksanakan fasilitasi pengiriman klien anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum,dan lanjut usia terlantar, tuna sosial, balai panti rehabilitasi sosial: melaksanakan fasilitasi pengiriman klien korban penyalahgunaan napa orang dengan hiv aids balai panti rehabilitasi sosial, melaksanakan bimbingan teknis dan pemberian bantuan terhadap tuna sosial luar panti dan atau lembaga rehabilitasi, melaksanakanpenyusunan pedoman dan supervisi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, luna sosial dan korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna sosial,korban perdagangan orang, melaksanakan sosialisasi program rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna sosial, korban perdagangan orangan korban tindak kekerasan, melaksanakan identifikasi dan verifikasi calon kelompok sasaran rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, melaksanakan bimbingan pelatihan dan bantuan bagi, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, pengelolaan data pelayanan sosial oranguntuk dikoordinasikan dan dilaporkan pemerintah daerah provinsi, melaksanakan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak jalanan,anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan luar panti dan atau lembaga: mengkoordinasikan penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar got) dan eks psikotik jalanan: oo. melaksanakan rekrutmen pendamping program rehabilitasi sosial dan korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, melaksanakan bimbingan teknis pendamping program rehabilitasi lanjut usia, tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan: melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. bagian keenam bidang pemberdayaan perempuan bidang pemberdayaan perempuanelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknispenyelenggaraan fasilitpenyelenggaraan pelayanan publik dalamperumusan kaji: melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan programnyelenggarakan pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka kie, sosialisasi dan kebijakan advokasilaporkan dan mengevaluasi, melaksanakan koordinasi dengan kementerian, provinsi, lembaga dan instansi terkait lainnya: melaksanakan monitoring dan evalubahan pemberian bimbingan teknis penerap: melaporkanemberdayaan perempuan membawakan seksi pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi, seksi peningkatan kualitas hidup perempuan. seksi pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi gender dan anak, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi mempunyai fungsi penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan program pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi gender dan anak, penyiapan bahan dan fasilitasi pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi gender dan anak, penyiap, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi gender dan anak, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikangarusutamaan gender, kerjasama dan informasi mempunyai uraian tugas menyusun rencana kerja seksi pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi gender dan anak, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi gender dan anak melaksanakan penyusun melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi: melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkaitatau lembaga lainnya dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan informasi gender dan anak, melaksanakan bimbingan teknis penerapan kebijakan pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi gender d dan informasi gender dan anak,: melaporkan program kegiatan seksi pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi meliputi pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi gender dan anakseksi peningkatan kualitas hidup perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi peningkatan kualitas hidup perempuan mempunyai fungsi penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan program peningkatan kualitas hidup perempuan, penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan: penyiapan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan, pemberian pelayanan informasi peningkatan kualitas hidup perempuan: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehingkatan kualitas hidup perempuan mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi peningkatan kualitas hidup perempuan, melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis seksi peningkatan kualitas hidup perempuan, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi seksi peningkatan kualitas hidup perempuan: melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi peningkatan kualitas hidup perempuan:ningkatan kualitas hidup perempuan: melaksanakan bimbingan teknis dalam rangkapeningkatan kualitas hidup perempuan meliputi seksi peningkatan kualitas hidup perempuan: melaporkan program kegiatan seksi peningkatan kualitas hidup perempuan meliputi peningkatan kualitas hidup perempuanbagian ketujuh bidang perlindungan perempuan dan anak bidang perlindungan perempuan dan anakmempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anakbidang kesejahteraan dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, penyelenggaraan fasilitasi kesejahteraan dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kesejahteraan dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anaperempuan dan anak mempunyai uraian tugas menyusun program kerja bidang perlindungan perempuan dan anak, menyiapkan perumusan kajian kebijakan bidang perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan program bidang perlindungan perempuan dan anak, melakukan hubungan kerja dengan unit kerja, instansi teknis dan lembaga terkait lainnya dalam perumusan program kegiatan, menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan koordinasi dengan kementerian, provinsi, unit kerja dan lembaga terkait lainnya: menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak, memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang perlindungan perempuan dan anak, melaporkan program kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak kepada kepala dinas: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas. bidang perlindungan perempuan dan anak membawakan seksi kesejahteraan dan pemenuhan hak anak, seksi perlindungan perempuan dan anak. seksi kesejahteraan dan pemenuhan hakkesejahteraan dan pemenuhan hak anak, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi kesejahteraan dan pemenuhan hak anak mempunyai fungsi penyiapan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesejahteraan dan pemenuhan hak anak, penyiapan bahan fasilitasi kesejahteraan dan pemenuhan hak anak, penyiapan bahan pembinaan dalam rangka kesejahteraan dan pemenuhan hak anak, penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka kesejahteraan dan pemenuhan hak anak, pemberian pelayanan informasi kesejahteraan dan pemenuhan hakkesejahteraan dan pemenuhan hak anak mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi kesejahteraan dan pemenuhan hak anak, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kesejahteraan dan pemenuhan hak anak, menyusun bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaran kesejahteraan dan pemenuhan hak anak, menyusun bahan pemberian dukungan dalam rangka mendukung kesejahteraan dan pemenuhan hak anak, melaksanakan bimbingan teknis sumberdaya manusia dalam rangka mendukung upaya kelangsungan hidup dan perkembangan anak, melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dalam rangka kesejahteraan dan pemenuhan hak anak, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi kesejahteraan dan pemenuhan hak anak,, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakkabupaten kuningan bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan il. daerah adalah kabupaten kuningan. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten kuningan bupati adalah bupati kuningan. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kuningan dinas adalah dinas sosialsosialkuningan. bidang adalah bidang pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten kuningan. subbagian adalah sub bagianpada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten kuningan. seksi adalah seksi pada dinas sosialsosialparatur sipil negara pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenkesejahteraan dan pemenuhan hak anak, melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka rangka kesejahteraan dan pemenuhan hak anak, memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pemenuhan hak anak, melaporkan program kegiatan seksi kesejahteraan dan pemenuhan hak anak kepada kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, dan il.seksi perlindungan perempuan danperlindungdan anak mempunyai fungsi penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan program perlindungan perempuan dan anak, penyiapan bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak, penyiapan pembinaan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak, penyusunanbahan pemberian dukungan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak, pemberian pelayanan informasi perlindungan perempuan danperlindungan perempuan dan anak mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi perlindungan perempuan dan anak, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak, menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka mendukung upaya perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan perempuan dan anakrlindungan perempuan dan anak melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka perlindungan perempuan dan anak memberikan saran dan pertimbangankepada atasan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak melaporkan program kegiatan perlindungan perempuan dan anak kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, danbagian kedelapan kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional lingkungan dinas sosial,sosialsosial,sosial,da, danbagan susunan organisasi dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten kuningan jabatan fungsional iii umum keuangan program sosial, dan perlindungan dan sosial aan perempuan perlindungan penanganan fakir jaminan sosial perempuan dan miskin anak seksi perlindungan seksi rehabilitasi pengarusutamaan kesejajaran pemberdayaan sosial korban sosial penyandang gender, kerjasama dan pemenuhan sosial bencana disabilitas dan informasi hak anak seksi seksi rehabilitasi seksi peningkatan seksi peni yan perlindungan sosial anak, lanjut kualitas hidup perlindungan fakir miskin asal usia dan tuna perempuan perempuan dan bupati kuningan aceh purnama bab kedudukan dan susunan organisasi bagian kesatu kedudukan jl) dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten kuningan merupakan unsur pelaksana pemerintahan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial dan urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. dinas sosial(l) susunan organisasi dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari kepala dinas. sekretariat, membawakan subang umum. subang keuangan. subang program. pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, membawakan seksi pemberdayaan sosial.sosial korban bencana. seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga. bidang rehabilitasi sosial, membawakan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. seksi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan tuna sosial. bidang pemberdayaan perempuan, membawakan seksi pengarusutamaan gender, kerjasama dan informasi. seksi peningkatan kualitas hidup perempuan. bidang perlindungan perempuan dan anak, membawakan seksi kesejahteraan dan pemenuhan hak anak. seksi perlindungan perempuan dan anak. kelompok jabatan fungsional bagan susunan(l)pemantauan dan evaluasi bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengkoordinasikan dan pengendalian, bidangmenetapan kebijakan daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan: memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaksekretariatan yang meliputi mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi internaladministrasiumum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan programlaksanakan pelayanan publik dan administrasi kesekretariatan: melaksanakan koordinasi penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melaksanakan pengkajian bahan perencanaan dan pengendalian program dinas,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melaksanakan: melaksan) lingkup dinas, menyusu: melaksanakan kegiatan kegiatan kesekretariatan lainnya:: il. melaksanakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang undangan, pengelolaan perpustakaan, melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas, melaksanakan pengendalian administrasi pendapatan dan belanja dinas, oo. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan, pp. memfasilitasi penyusun sop administrasi pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh dinas: melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait lingkungan din membawakan:administrasi ketatausahaan,, pengelolaan dan pelayananadministrasi kepegawaian dinas, penyiapan bahan pembinaan dan penilaian kinerja pegawairencana kegiatan program kerja sub bagian umum: melaksanakan penghimpunan skp dan laporan hasil skp: melaksanakan pengelolaan peralatan, perlengkapan dan asset, melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas, melaksanakan koordinasi dan fasilitasikeprotokolan serta pengelolaan kearsipan dinas: melaksanakan koordinasi dyang menjadi kewenangan dinas: melaksanakan pengendalian kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian: melaksanakan koordinasi penyusunan bahan dan penataan kelembagaan, penatalaksanaan dan pengembangan pelayanan publikfasilitasi usulan penetapan kenaikan gaji berkala bagi pegawai yang menjadi kewenangan dinas, melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, nip, baris kartu, cuti dan pemberian penghargaan, melaksanakan pengusulan ijin perceraian bagi pegawaubbagian kepegawaian dan umum, dan oo. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian keuangan, membantu sekretaris dinas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi penganggaran, ketatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan: pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi penganggaran, ketatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas, pelaksanaan pengendalian kegiatan sub bagian keuangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian keuanganrencana kegiatan sub bagian keuangan, melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi penganggaran keuangan dinas, meliputi antara lain perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran, melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi ketatausahaan keuangan dinas, meliputi antara lain pelayanan perbendaharaankoordinasi dan pelayanan administrasi pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan keuangan dinas, meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian keuangan, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dinas, melaksanakan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan administrasi keuangan dinas: melaksanakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas, melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas, mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawaikegiatan sub bagian keuangan, dan oo. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. sub bagian program mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengendalian program, koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan pengendalian program serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kegiatpengendalian kegiatan sub bagian program, pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pengendalian program dinas: pelaksanaan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian program, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasanngujian kendaraan bermotor yang diatur:tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran viiesemberuntuk pelaksanaan uji berkala ditetapkan sebagai berikut biaya jasa pengujian mobil barang dan mobil bus sebesar rp. (delapan belas ribu rupiah), mobil penumpang umum sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah): kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar rp. (lima belas ribu rupiah). formulir permohonan pengujian sebesar rp. (tiga ribu rupiah): kartu uji berkala sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), tanda uji (plat uji) satu pasang sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah): tanda samping kendaraan bermotor satu pasang sebesar rp. (empat belas ribu rupiah). bupati lampung tengah, leyman djoyosoemarto peraturan bupati lampung tengah nomor tanggal tentang dinas instansi tahun november tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dinas kominfo lingkungan pemerintah kab. lt. tahun november kode etik dan pedoman perilaku pegawai bagian organisasi lingkungan pemerintah daerah kab. lt. maan tahun november perubahan atas peraturan bupati lampung dprk tengah nomor tahun tentang petunjuk pelaksana alokasi dana kampung kab. lampung tengah tahun november standar biaya kegiatan pemerintah kabupaten bukan lampung tengah tahun anggaran tahun november pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan bukan belanja daerah tahun desember pedoman tarif pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan pada perda nomor tahun tentang retribusi jasa umum. tahun desember penjabaran anggaran pendapatan dan belanja bukan daerah tahun anggaran tahun desember nomenklatur jabatan pelaksana lingkungan bagian organisasi pemerintah kab. lt. tahun desember perubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan bpsdm daerah pada peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha. tahun desember penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bagian organisasi kabupaten lampung tengah. tahun desember kelas jabatan lingkungan pemerintah kab. bagian organisasi peraturan bupati tahun peraturan bupati lampung tengah nomor tanggal tentang dinas instansi tahun agustus penyelenggaraan bangunan gedung kab. lt. perum peta tahun agustus pendelegasian kewenangan bidang perizinan dinas penanaman dan non perizinan kepada dinas penanaman modal dan modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab. pelayanan terpadu satu pintu tahun agustus rencana aksi daerah pengarustamaan gender dinas dan kabupaten lampung tengah. tahun juli rencana kerja pemerintah daerah perubahan bappeda kabupaten lampung tengah tahun tahun agustus perubahan atas peraturan bupati nomor bappeda tahun tentang indikator kinerja utama pemerintah daerah kab. tahun september prosedur tetap pemeliharaan dan perbaikan serta bagian umum peminjaman kendaraan dinas pemerintah daerah kab. lt. tahun2018 september rencana aksi daerah perlindungan perempuan dinas dan kabupaten lampung tengah tahun tahun september perubahan baris retribusi pelayanan kesehatan dinas kesehatan pada peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor tahun tentang retribusi jasa umum. tahun oktober perubahan atas peraturan bupati nomor dinas kesehatanpuskesmas kab. lampung tengah. tahun oktober rencana aksi program pemberantasan korupsi inspektorat terintegrasi pemerintah kab. lt. ii) tahun oktober perubahan atas peraturan bupati nomor dinas kesehatan tahun tentang petunjuk teknis penggunaan jaminan persalinan jampersal) kab. lt. tahun oktober pedoman laporan harta kekayaan inspektorat penyelenggaraan negara lakon) lingkungan pemerintah kab. lt. tahun oktober pedoman laporan harta kekayaan aparatur sipil inspektorat negara lokasi) lingkungan pemerintah kab.
pari y), ay rias bupati luwu utara peraturan bupati luwu utara nomor tahun tentang sistem informasi kepegawaian dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati luwu utara, menimbang bahwa untuk pelaksanaan tertib administrasi data dan arsip kepegawaian, perlu menyelenggarakan dan memelihara sistem informasi yang dikembangkan dan dioperasikan melalui sistem informasi kepegawaian dalam lingkup pemerintah kabupaten luwu utara: bahwa untuk pengembangan sistem informasi kepegawaian sangat penting dan menjadi kebutuhan sebagai instrumen komunikasi data dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan harus didukung dan dioptimalkan pemanfaatannya secara terus menerus danpegawaian memutuskan menetapkan peraturan bupati luwu utara tentang sistem informasi kepegawaisatuan kerja adalah satuan kerja baik dinas, badan dan kantor yang berada lingkungan pemerintah daerah kabupaten luwu utar pemerintah kabupaten luwu utara sesuai dengan peraturan perundang undangan. sistem informasi kepegawaian adalah suatu totalitas yang terpadu, terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah,, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi bidang kepegawaian. database adalah himpunan data seluruh pegawai negeri sipil lingkup pemerintah kabupaten luwu utara. formulir isian pegawai merupakan sarana untuk pengumpulan data master maupun data mutasi kepegawaian dengan format seperti yang ada dalam file komputer aplikasi data pegawai. pembangunan database adalah serangkaian kegiatan pembentukan database yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan pengamanan serta perawatan sistem. pembangunan sistem adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengadaan dan peningkatan kemampuan perangkat komputer, perangkat lunak serta jaringan komunikasi. bab pembangunan, pengembangan dan pengelolaan simpeg pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, pengembangan dan peremajaan database dan jaringan komputer. pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kepegawaian. sistem informasi kepegawaiiii pembiayaan segala pembiayaan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan simpeg pemerintah kabupaten luwu utara dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupatennyang ditetapkan masamba pada tanggal agustus asisten lai bupati luwu utara, kabar hukum arm ma, dada den arifin junaidi diundangkan masamba pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten luwu utara, asaistem informasi kepegawaian pendahuluan umum seiring dengan pelaksanaan otonomi nyata dan bertanggungjawab diberikan kepada kabupaten kota sejak diberlakukannya undang undang nomor tahun selanjutnya diganti dengan undang undang nomor tahun maka semakin pentingnya penyelenggaraan dan pemeliharaan suatu sistem informasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasimengacuada setiap satuan kerja wajib menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada kepala badan kepegawaian dan diklat daerah kabupaten luwu utara. optimalisasi sistem informasi kepegawaian sebagai instrument komunikasi data yang tepat dan efektif sebagai bagian dari manajemen kepegawaian yang menyeluruh dan terintegrasi, harus diupayakan dapat dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan perangkat keras, peningkatan kualitas sdm melalui pendidikan maupun pelatihan teknis, serta pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian sesuai tuntutan reformasi birokrasi saat ini dan kedepan. pengertian pengertian dalam peraturan bupati ini manajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya, dan kewajiban yang.harddisk seram rewritable (back up) stabilizer watt fdd display card vga monitor sega lan card maps combo cdrom 50x pembangunan dan pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan simpeg adalah operating sistem minimal windows database sol pembangunan dan pengembangan aplikasi program sistem informasi kepegawaian antara lain meliputi digunakan dalam lingkungan local area network lan), wide area network wan) maupun personal. beroperasi berbasiskan web dengan menggunakan browser pada berbagai macam sistem operasi multi operating system). cc. fitur fitur yang tersedia meliputi tabel tabel yang berisikan pengolahan data kepegawaian, seperti: modul pegawai sub modul input foto sub modul riw pangkat golongan ruang sub modul riw jabatan pekerjaan sub modul riw pendidikan sekolah sub modul riw pendidikan profesi sub modul riw pelatihan penentangan struktural sub modul riw pelatihan fungsional, teknis dll. sub modul riw penghargaan bintang jasa sub modul riw suami istri sub modul riw anak sub modul riw organisasi sub modul riw kgb sub modul riw cuti sub modul riw pelanggaran disiplin sub modul riw dp3 skp sub modul riw bahasa yang dikuasai sub modul riw pengalaman luar negeri sub modul keterangan kelakuan baik badan sehat sub modul data orang tua mertua sub modul data saudara sub modul uraian ringkas pekerjaan tugas sub modul lain lain khusus untuk guru dosen sub modul lain lain sub modul arsip dokumen modul master data sub modul induk unit kerja sub modul unit kerja sub modul kecamatan sub modul kelurahan dan desa modul jabatan sub modul jabatan struktural fungsional sub modul plot jabatan struktural modul laporan sub modul duk sub modul buku induk sub modul buku eselon sub modul betting sub modul ulang tahun sub modul akan pensiun sub modul urut pendidikan sub modul stagnasi sub modul akan naik pangkat sub modul daftar pejabat sub modul belum punya jabatan modul front end sub modul visi dan misi kab. luwu utara sub modul visi dan misi bdd kab. luwu utara sub modul berita iv. penutup dengan pembangunan sistem informasi kepegawaian kabupaten luwu utara, maka kebijaksanaan tentang pelaksanaan dan pengendalian informasi kepegawaian secara terpadu, cepat, tepat dan akurat serta berkesinambungan akan terwujud sebagai media informasi yang bermanfaat bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. bupati luwu utara para koordinasi laba mbah us.
tai bupati rokan hilir peraturan bupati rokan hilir nomor tahunkorps pegawai negersekretaris jendral dewan pengurus nasional kopi nomor tahun tentang pola organisasi dan tata kerja sekretariat unit pengurus nasional, sekretariat dewan pengurus provinsi dan sekretariat dewan pengurus kab kota korps pegawai republik indonesia: peraturan daerah rokan hili, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab.rokan hilir. sekretariat dewan pengurus kabupaten rokan hilir adalah sekretariat dewan pengurus kopi kabupaten rokan hilir. sekretaris dewan pengurus adalah sekretaris dewan pengurus kopi kabupaten rokan hilir. bab organisasi bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi sekretariat dewan pengurus kopi kabupaten rokan hilir terdiri dari sekretaris, sub bagian umum dan kerjasama lembaga, sub bagian pembinaan olah raga, seni, budaya, mental, rohani dan usaha: sub bagian bantuan hukum dan sosial. bagian kedua sekretaris sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, program dan perumusan kebijakan, pengelolaan keuangan, pembinaan administrasi dan aparatur sekretariat dewan pengurus kopi kabupaten rokan hilir. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan, pengelolaan administrasi umum dan kerjasama lembaga: penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental, rohani dan usaha: penyelenggaraan bantuan hukum dan sosial: cc. mengkoordinasikan kegiatan dewan pengurus kopi kabupaten rokan hilir: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua dewan pengurus kopi kabupaten rokan hilir sesuai dengan fungsinya. bagian ketiga bagian umum dan kerjasama lembaga kepala sub bagian umum dan kerjasama lembaga mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi kegiatan umum, organisasi, keuangan, program, dan kerjasama lembaga. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bagian umum dan kerjasama lembaga mempunyai fungsi pengelolaan surat menyurat, ekspedisi danpengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan, penyusunan rencana anggaran kegiatan dan program, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan organisasi serta kerjasama lembaga, pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. rincian tugas sub bagian umum dan kerjasama lembaga adalah mengkoordinasikan tugas yang akan dikerjakan dengan cara membaca disposisi dan isi surat masuk untuk menentukan prioritas tugas, menyiapkan bahan bahan dan data yang berhubungan dengan pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan serta administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan bahan dan data yang berhubung jawaban keuangan: menyusun rencana kerja dengan mempedomani rencana kerja tahunan, dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: menyusun dan mengajukan rencana kerja dan anggaran dengan mempedomani rencana kerja tahunan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, membuat konsep surat yang berkaitan dengan surat menyurat, ekspedisi,kepegawaian dan urusan rumah tangga untuk mempersiapkan surat dinas yang diperlukan, membuat konsep surat yang berkaitjawaban, mengatur ketatausahaan tugas tugas yang berkaitan dengan pembinaan kedudukan hukum pegawai, bimbingan dan penyuluhan pegawai, pembinaan disiplin, penyelesaian administrasi kepegawaian, menerima dan membayar uang untuk pembayaran anggaran pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui atasan agar kegiatan dapat dilaksanakan: mencatat spd yang telah ditertibkan dalam kartu registrasi spd untuk bahan pengendalian dana anggaran belanja dan bahan laporan pada atasan: membahas konsep anggaran belanja bersama tim penyusunan anggaran untuk diajukan sekretariat daerah: mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran dan pembinaan bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi pembukuan dapat dilaksanakan, m.meneliti dan mengoreksi himpunan data pembukuan yang dikerjakan bawahan dengan cara membaca dan meneliti untuk bahan penyusunan rapid yang dikerjakan bawahannya, membuat daftar permintaan gaji pegawai dengan melakukan urusan pembayaran gaji, membuat permintaan gaji pokok, apel, honorarium, bendaharawan rutin, gaji dan barang. menyusun laporan pelaksanaan pembukuan anggaran belanja secara berkala dengan mempedomani pembukuan yang telah dilakukan sebagai laporan dan informasi bagi atasan, menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan hubungan kerjasama dengan pihak lain, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan menyangkut bidang tugasnya. bagian keempat sub bagian pembinaan olahraga, seni, budaya, mental, rohani dan usaha sub bagian pembinaan olahraga, seni, budaya, mental, rohani dan usaha mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pembinaan keolahragaan, kesenian, budaya, mental, rohani dan usaha. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bagian pembinaan olahraga, seni, budaya, mental, rohani dan usaha mempunyai fungsi: pelaksanaan pembinaan fasilitasi kegiatan keolahragaan dan kebugaran bagi anggota kopi, pelaksanaan pembinaan fasilitasi kegiatan kesenian dan budaya bagi anggota kopi, cc. pelaksanaan pembinaan fasilitasi mental dan rohani bagi anggota kopi: pelaksanaan pembinaan fasilitasi peningkatan usaha dan kesejahteraan anggota kopi: pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. rincian tugas sub bagian pembinaan olahraga, seni, budaya, mental, rohani dan usaha adalah menyiapkan bahan bahan dan data yang berhubungan dengan fasilitasi keolahragaan, seni, budaya, mental, rohani dan usaha bagi anggota kopi: melaksanakan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan bagi anggota kopi, melaksanakan kegiatan dan pembinaan keolahragaan, kesenian, budaya, mental dan rohani bagi anggota kopi: melaksanakan kegiatan usaha dan kesejahteraan bagi anggota kopi: penyusunan laporan dan evaluasi: melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan. bagian kelima sub bagian bantuan hukum dan sosial sub bagian bantuan hukum dan sosial mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pembinaan, perlindungan, pengendalian bantuan hukum dan sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian bantuan hukum dan sosial mempunyai fungsi pelaksanaan perlindungan permasalahan hukum bagi anggota kopi, pelaksanaan pengendalian dan fasilitas hukum bagi anggota kopi, pelaksanaan pemberian fasilitasi advokasi bantuan hukum bagi anggota kopi, pengembangan dan penyelenggaraan sosialisasi bantuan hukum bagi anggota kopi, pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan sosial, pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. rincian tugas sub bagian bantuan hukum dan sosial adalah menyiapkan bahan bahan dan data yang berhubungan dengan bantuan hukum dan sosial, melaksanakan penyusunan kebijakan dan program kegiatan bantuan hukum dan sosial bagi anggota kopi, melaksanakan kegiatan dan pembinaan bantuan hukum dan sosial bagi anggota kopi, penyusunan laporan dan evaluasi, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan. bab iii tata kerja dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh kepala sub bagian sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan dan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. setiap unsur pimpinan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, implikasi, kerjasama, efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik. sub bagian dipimpin oleh seorang kepala dalam menjalankan tugasnya berada dan bertanggung jawab secara hierarki kepada atasan yang bersangkutan. setiap unsur pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan, dan pengawasan terhadap pegawaimenjamin kelancaran, keberhasilan, dan tertib penyelenggaraan wewenang, pemberdayaan daerah dan mensejahterakan rakyatagal nov abas jagran hilir, kes) uti: astyatno kan diundangkan bagansiapiapi pada tanggal, nov plt. sekretaris daerah paten rokan hilir, 2set mad job kurniawan beta daerah kabupaten rokan hilir tahun nomor :. daftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten kolaka timur disusun oleh bagian hukum sekretariat daerah kabupaten kolaka timur tahun la.n pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten kolaka timur bupati kolaka timur menimbang bahwa untuk menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten kolaka timur dipandang perlu dibuat peraturan bupati kolaka timur bahwa untuk memenuhi maksud huruf diatas, perlu menetapkan peraturan bupati kolaka timur tentang penyelenggaraan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipilc indonesia sebagaimana sebagai mana telah tambahan lembaran negara nomor5) huruf dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi hanya kepala keluarga kepala kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga, kepala keluarga dan sebagai anggota kelurgajl) pemerintah kabupatend3antor kabupaten, sahnya pindah datang penduduk setelah ditanda tangani kantor kabupaten daerah asal dan daerah tujuan sesuai dengan klasifikasinyarikantor kabupaten daerah asal, penerbitan surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi dan klasifikasi daerah asal, setelah ditanda tangani kantor kabupaten, surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada dan digunakan sebagai dasar nag penerbitan bagai orang asing tinggal tetap erah tujuan: atau perubahan alamat surat keterangantetap dengan kode dan formulir surat keterangan pindah datang orang asing tinggal tetapinggal tetap,tinggal sementara berdasarkan permohonan tinggal sementarakantor kabupaten dan ditanda tangani oleh kepala kantor: pendaftaran war. formulir permohonan tinggal sementara dengan kode yang dip roses derah tujuan, danph,:lam diberikan oleh kepala desa atau lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada kantor kabupaten sebagai dasar penertibsurat keterangan pindah luar negeri untuk warga negara indonesia dengan kode paragraph pendaftaran keuangan warga negara indonesia sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kantopendaftaran kedatangan warga negara indonesia dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh kantor, pendaftaran kedatangan warga negara indonesia dari luar negeri sebagaimana pada menggunakan formulir surat keterangan datang dari luar negeri, dengan kode paragraphkantor pendaftaran kedatangan orang asing sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan penertiban surat keterangan tempat tinggal:, pendaftaran keuphkantor kabupatenmaksud pada menggunakan formulir pendaftaran penduduk orang asing tinggal tetap, dengan kode f bagian kelima pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan pemerintah kabupaten melakukan pendataan penduduk rentan adminduk, penduduk rentan adminduk sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pengungsi penduduk korban bencana komunitas adat terpencil pendapatan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan pada saat terjadinya bencana akibat kerusakan social: pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodic dengan membentuk tim pendata(satu) tahun sejak tanggalkantor, kutipan akta kelahiran yang melaporkannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada penduduk tanpa la kantor kabupaten diwilayah tempat domisili, pencatat kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat penataan sipil kabupaten tempat temukan nya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti bukti lain yang menguat, pencatat peristiwa menggunakan formulir pelaporan kelahirannkantor kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama (enam puluh) hari sejak kelahiran: pencatat: pencatatan peristiwa lahir mati formulir pelaporan lahir mati, dengan kode surat keterangan lahir mati kode formulir pelaporan lahir mati orang asing, dengan bagian ketiga pencatatan perkawinan perkawinankantor kabupaten termuat peristiwa perkawinan paling lama (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan, pencatatan perkawinan antar wna dapat dilakukan oleh kantor kabupaten sesuai pedoman yang berlaku,, bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar negeri dicatat oleh kantor,,kutipan akta perkawinan. bagian keempatkantor kabupatenelah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kantor kabupaten tempat peristiwa perceraian paling lamangan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, kantor kabupatenkantor kabupaten yang mencatat peristiwa perkawinaningkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilanpengesahan anak ,,dengan kode cc. register akta kematiankematian berbeda dengan komisi, kanto kabupatenkantor kabupaten wilayah tempat domisili, pencatatan kematian sebagaimana pada menggunakan formulir pelaporan kematian diluar domisili, dengan kode kematian warga negara indonesia diluar negeri dicatat oleh kantor, pencatatdiluar negeri, dengan kode kematian orang asing tinggal tetap dan tinggal terbatas diluar negeri dicatat oleh kantorpelaporan kematian orang asing, dengan kode bagian kesepuluh pencatatan perubahan nama jl) kantorkerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, kantor kabupaten mencatat perusaha,,pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada menggunakan formulir pelaporan akta, dengan kode bagian kesebelas pencatatan peristiwa lainnya kantor kabupaten,, kantorpuluh hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada dicatat dalam register akta,kantor kabupaten mencatat perubahankewarganegaraanpuluh) hari kerja sejak penetapan pengesahan: perusahaan kewarganegaraan : wna indonesia, dengdari laporan penduduk dicatat oleh pencatatan sipil pada akta akta catatan sipil:didengan memilih perusahaan pen pemerintah kabupaten, sebelum mengada:lari tahun nomor tenri nomor keputusan presiden republicviiabupaten, ketatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kantor kabupaten. petugas registerbuku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat kecamatan dengan kode dan buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat kabupaten dengan kode buku mutasi penduduk terdiri dari buku mutasi bagi wni, dengan kode buku mutasi bagi orang asing tinggal tetap, dengan kode buku mutasi bagi wni pindah sementara, dengan kode buku mutasi bagi wni tinggal sementara, dengan kode buku mutasi bagi orang asing tinggal terbatas, dengan kode buku induk penduduk, terdiri atas: buku induk penduduk bagi wni, dengan kode buku induk penduduk bagi orang asing tinggal tetap dengan kode buku induk penduduk bagi wni tinggal sementara, dengan kode :,dan buku induk penduduk bagi orang asing tinggal terbatas, dengan kode(d0antor kependudukan dan pencatatan sipil secara reguler, kantor kependudukan dan pencatatan sipil menghimpudisampaikan kepada gubernur secara reguler yang ,, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk, dalam hal keadaan daerah sudah pulih, kantorketentuan penyidikaelidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan bupati ini, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ini memberitahukan dimulainya penyelidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang administrasi kependuduadministrasi kependuduadministrasi kependudukanadministrasi kependudukan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, penyelsanksi administras, paling banyak rp. (seratus ribu rupiah) bab. xii ketentuan pidanacatatan sipil setiap orang, atau kelompok masyarakat dan badan hukum yang tampa hak menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan catatan sipil sehingga menyebabkan kerugian pemerintahan dipidana dengan penjara paling tahun (lima) tahun dan atau denda paling banyak rp. (lima puluh juta setiap penduduk yang dengan sengaja tidak melaporkan peristiwa pentingkurungan paling lama (tiga) bulan dan atau denda paling banyak rp. (lima juta rupiahsatu juta rupiah ). tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah ini adalam pelanggaranini berita daerah kabupaten kolaka timur dinyatakan tetap berlaku. ketentuan sebagaimana dimaksud pada kebalikan untuk kartu keluarga kk) dan kartu tanda penduduk (ktp) sampai dengan batas waktu yang berlakunya atau diterbitkannya dan ktp yang sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini. bab xiv ketentuan penutup peraturan ini mulai berlaku pada tanggal berita daerah kabupaten kolaka timurkada" ang densus ri. bupainkoyaka timur, tony hermansyah diundangkan tirawuta pada tanggal, agustus . memutuskan menetapkan peraturan bupati kolaka timur tentang penyelenggaran pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten kolaka timur, bupati adalah bupati kolaka timur, kantor kependudukandan pencatatan sipil adalah perangkat daerah yang diberi tugas menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten kolaka timur, kecamatan adalah kecamatan kabupaten kolaka timurperaturan perundang undangan, warga negara indonesia adalah orang orang bangsa lain yang ertinggal dalam jangka waktu terbatas wilayah negara republicc indonesia dan telah mendapat izin tetap tinggal dari instansi yang berwenang, penduduk rentangcial, atau bertempat tinggal dii, atau kabupaten berkaitan dngan pelayperbaharui setiap terjadi peristiwa penting danselanjutnya disingkat bms adalag.tiban dokumen hasil pendaftaran penduduk meliputikuan anak, pengesahan anak perubahan nama: perubahan kewarganegaraan,maksud pada dilaksanakan oleh kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten. bab hak dan kewajibdokumen penduduk perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum dan atau kesalahan yang disengaja oleh pejabat yang bersangkutan. dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil setiap penduduk mempunyai kewajiban melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami dirinya danpelaporan sebagaimana dimaksud pendudukbab iii register danpetugas register. pejabat pencatat sipil dijabat oleh pegawai negeri sipil dari kantor kabupaten yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil register dan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam dan akan atur lebih lanjut oleh bupati dari pns yang memenuhi persyaratan. pejabat pencatat sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenarkabupaten,), dengan kode biodata,, surat pernyataan perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada menggunakan formulir kode perubahan biodata warga negara indonesia,nya. paragraf nomor induk kependudukan iinduk seri pendudukc. paragraf kartu keluarga diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, ditanda tangani oleh kepala kantor kabupaten atas nama bupati:rekam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan:: dan bangko dengan paragraf kartu tanda penduduk j0) ktp diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, ditandatangani oleh kepala kantor kabupaten atas nama bupati ktp berlaku secara nasional digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayan publicatau pernah kawin wajib memiliki ktp penduduk sebagaimana dimaksud pada hanya diperbolehkan memiliki (satu) ktp. bagi penduduk warga negara indonesia diberikan ktp oleh pemerintah kabupaten tanpa dipungut biaya. (l)anpenertibantor kabupaten: penduduk wajib melaporkan perpanjangan, masa berlaku ktp kepada instansi pelaksana apabila masa berlaku nya telah berakhir. penduduk yang telah memiliki ktp wajib membawa pada saat bepergian. dalam ktp dimuat pas foto berwarna, penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan penduduk yang lahir pada tahun ganjil3cm dengan ketentuan tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar, penerbitan ktp sebagaimana antara desa kelurahan dalam satu kecamatan, klasifikasi antar kecamatan dalam satu kabupaten klasifikasi antar kabupaten dalam satu provinsi,ngan klasifikasi sebagai:penduduk.,
inf provinsi jawa timur peraturan bupati sampang:tk, sd, no\| jenis kegiatan smp, small sma, small smk sdb pendaftaran s.d. s.d. s.d. s.d. jalur juni juni juni juni prestasi pendaftaran s.d. juli s.d. juli s.d. juli s.d. juli jalur reguler juli juli juli juli s.d juli( s.d juli s.d juli s.d juli daftar ulang pra mos juli juli juli juli permulaan tahun juli juli juli juli pelajaran baru persiapan dan s.d. juli27 s.d. juli27 s.d. juli27 s.d. juli pelaksanaan mosmaksimum ee jemaat sekolah aam maksimum akademik sekolah hama penbahasa indonesia, y60 situs asli matematika dan ipa) rerata nilai ujian sekolah kn, ips, dan pendidikan ijazah situs aslitinggal sekolah oanam teraman fate ksk, ijazah tinggal sekolah amakabupaten,kehendaki. tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba tingkat keterangan pen janngaaan rekan pesenarrmtemasenat (aon (ane asean pama penjara jan rawa pen jnfnso meja teams dejan sonarhamnomor vii pbakademik sekolah ama eno, tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba tingkat keterangan pegangan pangan rawa hasionalintemasirat \|aso asa far jaga pem pesan jam pan desa pen enam jams.d. semester kompetensi keahlian aaum jalur prestasi smk adalah sebagai berikut maksimum akademik tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba akan prana tingkat keterangan hang pasa rta wasondfnemarona pawai ejaan jangan, nanitusbab vi,sumaseoun (aon pot semua keterangan ssovamungsearn\| jason ssowgumangsaar nas djsongumangssar jas ssowgumangsaaru\| jas cojsowpapenangt jas jeng ore gjsowpapmant jas isowpaperangat pes sisowbaperaney pes snjsowtmeenan pesona salsonosenemar jason salsonongenen jason salsovtogeneanv jason gnjapwmamuanyart as) jeans ore gesowpamuamart pes pas ansoweanuamarn pes asisowsamuamary pes solsowsanuanarv pes anfsowaranatmemin jas palsowraranatmemn jas salspwsarangaeny jas omar doo) (ee foamahunsmp me) yume pom rae oma one prestasi reguler 1smpn3 sampang tree online smpn sampang peo online 5smpn3 sampang dino 22an (swrmosampang o2\| \|rro3 online gjsmpnrangarengan oo2 nee dsismena tangarengan aan ssmenitogun dan cas tren online sajempniredunggung salsmentaenak dan nas naa galsmensomen dan osn tarangpenana da2 toe pas anlsmeni camping pasa safswema camping aafswenacampang a52 mas salsmpntambeangan\| nas neo aslsmpnisran dan ana 2olympia sean dana anfswenamoratar da2 fog mas aefswenartorata da2 mas 2smpn ketapang cas asa tree online anjsmens terang da2 asa safsweni banyuates aro aga ajamngbanyuata da2 pas jasmani sokobanan asesmen2 tabanan da2 dosa doa jumlah sma mana tam ema prestasi reguler alomawasampang dos dane \|eeveronme dalowawa sampang da2 dogs (reo online lomaitagun pane \|eeveronme ajowanikoametme\| da2 foa2 dosa poo ulum ditopang pan \|oas afommrsnaen dan faa dome pam jawavibama da2 pos pose gofowantomben pan foa pan semua dam (ras \|case\| smk ro\| memnstotah ramos ten map lemah kepingan3sayang toge tan kompetensi keahlianmatamak tes daskompetensi keahlian teknik kendaraan ringan multimedia muda tan jins fase bupati sampang, annan hasil(dua puluh delapan) siswa, sdb paling banyak (delapan) siswa, smp m paling banyak (tiga puluh dua) siswa, small paling banyak (delapan) siswa, sma ma paling banyak (tiga puluh dua) siswa, small paling banyak (delapan) siswa, smk paling banyak (tiga puluh dua
dadmakapbd2slb diberikan sesuai usulan proposal yang diajukan dan maksimal sebesar rp. seratus lima puluh juta rupiah) kepada (tiga) lokasi desa untuk masing masing lokasi sebesar rp. lima puluh juta rupiah)diberikan sesuai usulan proposal yang diajukan dan maksimal sebesar rp. tiga puluh juta rupiah) untuk (satu) lokasi desavibadan dinas kantor pemberdayaan masyarakat kabupaten yang dapat diikuti oleh: skpd terkait, perguruan tinggi, lsm, camat, pemerintahan desa dan tokoh masyarakbadan dinas kantor pemberdayaan masyarakat kabupaten. agenda kegiatan sosialisasi, terdiri atas: (i) penjelasan program, (ii) mekanisme pengajuan usulan, (iii) penyampaian hasil pemetaan sumberdaya lokasi program, (iv)badan dinas kantor pemberdayaan masyarakat(i) pembentukan bad, (ii) pemilihan dan penetapan pengurus bad, (iii)es diselenggarakan oleh kepala desa. muses diikuti oleh: (i) pemerintah desa, (ii) bpd sepanjang dalam masa jabatan aktif, (iii) lpml lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lainnya, (iv) unsur rt rw dusun, (v) unsur pemuda dan perempuan, (vi) tokoh masyarakat tokoh agama dan (vii) pelaku usaha dari semua sektor (petani, nelayan, pedagang, home industri dll). agenda muses adalah: (i) penjelasan program, (ii) penyampaian hasil pemetaan sumberdaya alam lokal unggulan, (iii) penjelasan kriteria dan tata cara pemilihan calon pengurus lembaga pengelola, (iv): review data dan identifikasi potensi kebutuhan review data dan identifikasi potensibahamas... membangun kerjasama (networking) yang terpadu dengan stakeholders yang terkait. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada badan pemberdayaan masyarakat kabupaten sampang.badan pemberdayaan masyarakat kabupaten sampang oleh badan pemberdayaan masyarakat kabupaten sampangi. prosedur pelayanan validasi usulan proposal calon lembaga pengelola bad up validasi usulan proposal calon lembaga pengelola bad dilakukan oleh bahamasup ku. monitoring dan evaluasi kegiatan lembaga pengelola bad up.bahamas kabupaten sampang serta instansi terkait lapangan. monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk (a) mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program, (b) menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang ada, dan (c)bahamasup ku. pertanggungjawaban administratif yang terdiri dari (i) laporan pelaksanaan kegiatan program, (ii)i). bahamas kabupaten, ii). camat bidang pemberdayaan masyarakat, iii), pengurus bad, iv). pengawas bad, v). kepala desa dan wakil perangkat desa desa, vi) ketua wakil poemsantar desa mad)badan pemberdayaan masyarakatyawarah desa muses) pertanggungjawaban mengundang para stakeholder antara lain i). bahamas kabupaten, ii), camat bidang pemberdayaan masyarakat, iii). pengurus ku, iv). pengawas ku, v). kepala desa dan wakil perangkat desa, vi) ketua wakil poems,desa muses)badan pemberdayaan masyarakat kabupaten sampang. viii. jangka waktu penyelesaian kegiatpersiapan pada tahap persiapan ini diawali dengan pelaksanaan kegiatan kegiatan sebagai berikut: penyusunan petunjuk teknis memerlukan waktu pelaksanaan (satu) bulan. pelaksanaan program pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam p3sda) memerlukan waktu minimal (tiga) bulan..kegiatix: tingkat kabupaten badan pemberdayaan masyarakatbadan pemberdayaan masyarakatdasar hukum il. persyaratan layanan iv. prinsip layanan produk layanan vi. mekanisme pelayanan vii. prosedur pelayanan viii. jangka waktu penyelesaian kegiatan ix. kompetensi pengelola program kegiatan sarana dan prasarana pelayanan xi. pengawasan internal xii. evaluasi kinerja pelaksana xiii. pengurus bad pengurus bad sekurang kurangnya terdiri dari: (i) ketua, (ii) sekretaris, dan (ii) bendahara. dalam pelaksanaan tugasnya bad dimasing masing des yang ditetapkan dengan kesepakatan pada saat pelaksanaan madiii. pengawas bad pengawas bad terdiri dari: (i) camat kasi pmd yang membidangi pemberdayaan masyarakat pada kecamatan lokasi program, dan (ii)iiiii. pengawas lembaga pengelola pengawas lembaga sejenis terdiri dari: (i) kasi pmd yang membidangi pemberdayaan masyarakat pada kecamatan lokasi program, (ii) kepala desa, (iii): badan pemberdayaan masyarakatibahamas. xi annan hasiltahun tentang peraturan pelaksanaan undang undang tahun tentang desa, pada s dbadan pemberdayaan masyarakatbadan pemberdayaan masyarakatperaturan bupati sampang nomor tahun tentang penjabaran apbd i: dengan masa kepengurusan paling lama (tiga) tahun: dengan masa kepengurusan paling lama (tiga) tahun:bantuan sosiald bank jatim, (ii) keputusan camat tentang kepengurusan bad, (iii) fotokopi ktp ketua dan bendahara bad, (iv) kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh ketua badnk jatim, (ii) keputusan kepala desa tentang kepengurusan (iii) fotokopi ktp ketua dan bendahara ku, (iv) kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh ketua iv
telsuratiayasurat gubernur jawa timur tanggal januari nomoranggaran surat edaran menteri keuangan republik indonesia tanggal maret mk. perihal penetapan pemberian hibah daerah untuk program hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonsiliasi pascabencana tahun anggaran dan surat organisasi perangkat daerah opd) perihal usulan perubahan dpa opd terhadap rincian objek belanja,6tentang penjabaran apbd tahun anggaran 2017badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan ase2nubelanja bantuan sosial dan hibah barang jasa sebagaimana dimaksud dalam dirinci lebih lanjut dalamorganisasiwakil bupati sampang, ttd fadilah buono
bupati konawe selatan provinsi sulawesi seiiitan peraturan bupati konawe selatan nomor arrrrrr tentang tata cara peitghapusait piutang pa"'aii bi'ui dati bagi'tait sektor rr( otaaii dari sektor perdesaan (pbb p2yang sudah ttdaliiwarsa dengan kalimat tt'hati yang maria esa bi'pati i(vivant selatan, menimbang mengingat bahwa guna menindak lanjuti ketentuan pass, maka dipandang perlu menetapkan tata cara penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang sudah kedaluwarsa dengan peraturan bupati konawe selatan;29,ga negara republik indonesia tahun nomor tambahan l,lembaga negara republik indonesia nomor s23surat palsu (k3 2o12 tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan besarnya penghapusan; peraturan menteri keuangan nomor pmk.o6 2ol4 tentang penentuan kualitas piutang dan pembentukan penasihat piutang tidak tertatih pada kementerian negara lembaga dan bendahara umum negara;abarga negara republik indonesia nomor ssurat paksa4lkeuangan nomor pmk.o3\|2o\| tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan besama penghapusan; peraturan menteri keuangan nomor 69l pmk.o6l2 ol4;direktur jenderal pajak nomor per 39lp jl2 ol3 tentang perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per o2lp jl2 o12 tentang penggolongan kualitas piutang pajak dan cara penghitungan penasihat piutang pajak; peraturan daerah konawe selatan nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan lembaran daerah kabupaten konawe selatan tahun nomor peraturan daerah konawe selatan nomor tahun tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten konawe selatan tentang perubahan peraturan bupati konawe selatan nomor tahun o1l5). memutuskan menetapkan peraturan! bupati koi{awe selatan tei\|tait tata cara pengisi.pusat piutang pa"'ax bumi dan bai\|gigi{ait sektor perkotaan\| peri}saat (pbb p2! yang sud arr i(edaltttarsa bab keteiitt'ai\| i'ut'u passlaksanaan daerah otonom. bupati adalah bupati konawe selatan instansi adalan instansi yang berwenang bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dan daerah kabupaten konawe selatan. pihak daerah yang selanjutnya disebut pajak, ada.lah kontribusi wajib kepada daerah$agi sebesar besarnya kemakmuran raliryat. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang selanjutnya dia selatan. bangunan adtahun pajak adalah jangka walanlak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah surat pda milik badan usaha milik negara atau bank milik badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh milik daerahkeberatan adalah surat keputusan atas4akan sesuai dengan ketentuperasi, dana pensiun, persekutuan, sekumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, ata.u organisasi lainnya termaksud kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. ba"b peitgha,pi'sai\| piutang pbb.p2 penghapusan piutang pbe, y2 dilakukan terhadap besaran pokok ketetapan pbb p2 sebagaimana tertera dalam spot beserta denda administrasinya. dokumen lain yang dipersamakan. penghapusan piutang terhadap besaran pokok sebagaimana dimaksud pada (l) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. piutang pbb f2 yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam spot skpd skpd skpdkbt; dan dokumen lain yang dipersamakan. piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana yang dimaksud pada untuk wajib pajak.adaluwarsa setelah melampaui waktu (lima) tahun berhutabb p2 yang dapat dihapus adalah piutang pbb p2 yang telah diverifikasi oleh instansi terkait. hasil verifikasi oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. setelah ditetapkannya keputusan penghapusan piutang pbb p2 sebagaimana dimaksud pada instansi menghapus piutang pbb dari database. instansi melaporkan pelaksanaan kegiatan penghapusan piutang pbb kepada bupati. laporan sebagaimana dimaksud pada dihembuskan kepada instansi yang membidangi urusan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. bab iii iteteittuai{ peitutt'pta cara penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang sudah kadaluwarsa dicabut dan dinyatakan tidak berlakuju[t ol8 selatan, tangga diundangkan andosol padatanggal juli daerah koi{awe selatan, \\t\\ sa"iang daerah kabupaten konawe selatan tahun o18 ;et honor pai:. .! loc dll faebf instansi;i .b??pd frs k .!rr.u iti uli wtr l\l
pom bana kasi ia: bupati mempawah provinsi kalimantan barat peraturan bupati mempawah nomor tahun tentang peraturan intern: peraturan menteri kesehatan nomor menkes tentang penyelenggaraan komite medikang ara. memutuskan menetapkan peraturan bupati mempawah tentang peraturan internal, yang selanjutnya disingkat rsud, adalah rumah sakit umum daerah dr. rubin mempawah. peraturan internalstaf medis rumah sakit sud jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya. peraturan internal staf medis medical staff laws) adalah peraturlawdewan pengawas rsud, yang selanjutnya disebut dewan pengawas, adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksaan kinerja rumah sakit.dalam rumah sakit untuk paper) yang ditetapkan baginya. kredensialing adalah proses evaluasi terhadap staf media keperawatan untuk menentukan diberikannya kewenangan klinis (clinical privilege). rekredensialing adalah proses restrategis bisnis, yang selanjutnya disingkat renstra bisnis. rencana bisnis anggarans fungsional, yang selanjutnya disingkat smf,etik adalah suatu perangkat organisasi nonstruktural yang dibentuk dalam rumah sakit untuk membantu pimpinan rsud dalam melaksanakan kode etik rumah sakit indonesia. lan satuan pengawas internal, yang selanjutnya disingkat spi,'sud atau pensiun yang diberikan kepada pegawai rumah bab ruang lingkup dan prinsip peraturan internal rumah sakit merupakan peraturan dasar rumah sakit yang memuat struktur organisasi: prosedur kerja: cc. pengelompokkan fungsi yang loginya sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pengelolaan sarana dan prasarana, aset dan pengelolaan lingkungan rumah sakit. anne nani peraturan internal rsud berdasarkan prinsip: transparansi, akuntabilitas,s5)organisasi rsud bagian kesatu umum identitas rsud adalah sebagai berikut: nama rumah sakit umum daerah dr. rubin mempawah, jenis rumah sakit umum, kelas rumah sakit umum daerah kelas bentuk perangkat daerah yang menerapkan ppk blue, dan alamat jalan raden kuno mempawah seluruh terusan kecamatan mempawah hilir kabupaten mempawah kalimantan barat telepon filosofi rsud dr. rubin mempawah terdiri atas: nilai dasar berupa kejujuran, kerendahan hati, kerja keras, keterbukaan, keberanian, ketelitian, keharmonisan, integritas, dan kesediaan untuk melayani: b.keyakinan dasar berupa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa dilandasi iman dan takwa, pelanggan merupakan tujuan utama pekerjaan dan sukses merupakan hasil penilaian suara pelanggan: dan budaya kerja berupa ringkas, rawat, resik, rapi, dan rajin dalam setiap menyelenggarakan kegiatannya. visi rsud dr. rubin mempawah adalah terwujudnya pelayanan rumah sakit yang berkualitas misi rsud dr. rubin mempawah adalah: meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia rumah sakit meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit tujuan rsud dr. rubin mempawah adalah: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia rumah sakit meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit motto rsud dr. rubin mempawah adalah kesembuhan anda ! merupakan tekad dan kebahagiaan kami filosofi, visi, misi, tujuan dan motto rsud dr. rubin mempawah sebagaimana dimaksud dalam dapat dievaluasi jika terdapat perubahan kelembagaan dan perencanaan daerah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada bupati menetapkan perubahan filosofi, visi, misi, tujuan dan motto rsud dr. rubin mempawah. rsud dr. rubin mempawah merupakan rumah sakit daerah. kedudukan, tugas pokok, dan fungsi rsud dr. rubin mempawah diatur dalam peraturan bupati tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan dibidang organisasi perangkat daerah. bagian kedua pemerintah daerah pemerintah daerah bertanggung jawab: menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat::menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan:untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah berwenang: menetapkan peraturan internal korporasi: menetapkan pedoman standar pelayanan minimal spm) rumah sakit, menetapkan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status ppk blue rsud, mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola, pejabat struktural dan dewan pengawas: menyetujui dan mengesahkan renstra bisnis dan rba: mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit: dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan serta memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. bagian ketiga dewan pengawas paragraf pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang dewan pengawas dewan pengawas pada rsud dr. rubin mempawah dibentuk dengan keputusan bupati atas usulan direktur selaku pemilik rsud. pengawas berfungsi sebagai perwakilan pemilik rumah sakit (governing body) yanglam hal rsud menerapkan ppk blue, rsuderintah daerah selaku pemilik rsud paling sedikit (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu sewaktu atas permintaan pemerintah daerah selaku pemilik rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalampemerintah daerah: dandiangkat dan diberhentikan oleh bupatibupati. unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan. nan nnd s5)tiga) orang terdiri darikarena: masa jabatan berakhir, diberhentikan, dan mengundurkan diri. pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan apabila anggotditetapkanmelaksanakan tugas dan wewenang dewan pengawas mengadakan rapat koordinasi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada menghasilkan berita acara, rekomendasi, atau keputusan. hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada bersifat kolektif kolegial. paragrafan ditetapkan selama (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi syarat. bagian keempat pejabat pengelola paragraf umum pejabat pengelola rsud dr. rubin mempawah terdiri atas: direktur selaku pemimpin, pejabat yang membidangi pelayanan medis: pejabat yang membidangi administrasi dan keuangan: pejabat yang membidangi pelayanan penunjang medis: dan pejabat yang membidangi pengendalian sebutan pemimpin, pejabat yang membidangi pelayanan medis, pejabat yang membidangi administrasi dan keuangan, pejabat yang membidangi penunjang medis dan pejabat yang membidangi pengendalian sebagaimana dimaksud pada dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada rsud dr. rubin mempawah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh bupatisetelah memenuhi persyaratan: persyaratan kompetensi, dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat. kompetensi sebagaimana dimaksud pada hurufrsyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk dapat diangkat menjadi direktur adalah: berstatus pegawai negeri sipil dan mempunyai kemampuan dan keahlian dimempunyai pengalaman menjabat sebagai kepala rumah sakit direktur atau pejabat yang membidangipelayanan medis adalah: berstatus pegawai negeri sipil yang berlatar belakang pendidikan dokter spesialis atau dokter dengan pendidikan sarjana strata dua bidang keseha, rencana implementasi dan rencana tahunan, tata kelola rumah sakit, standar pelayanan minimal dandibidangadministrasi dan keuangan adalah: berstatus pegawai negeri sipil berlatar belakang pendidikan sarjana ekonomi atau akuntansi, atau pendidikan sarjana lainnya dengan pendidikan sarjana strata dua bidang kesehatan, telah mengikuti pendidik, laporan pokok keuangan akuntansi, rencana bisnis anggaran, dan sistem informasi. paragraf pemberhentiancc.wewenang, dan tanggung jawab direktur bermemperhatikan pengelolaan rumah sakit dengan berwawasan lingkungan,:mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku: d.menetapkan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan penghargaan atas prestasi pegawai, karyawan dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku: fi. memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku: melakukan kerja sama dengan ahli, konsultan, atau lembaga independen sesuai kebutuhan: h.menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing masing:adalah: kebenaran kebijakan rumah sakit:d.meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. tugas pejabat yang membidangi pelayanan medis adalah: a.menyusun perencanaan kegiatan teknis bidang pelayanan medis dan keperawatan:layanan medis dan keperawatan: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur. tugas pejabat yang membidangi administrasi dan keuangan adalah: menyelenggarakan program kerja, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, cc. mengoordinasikan, pembinaan, dan sinkronisasi kegiatan, menyelenggarakan pengendalian dan pengawasanevaluasi dan pelaporan: mengoordinasikan penyusunan rba:oordinasikan pengelolaan sistem remunerasi, pola tarif dan pelayanan administrasi keuangan:oleh direktur. tugas pejabat yang membidangi penunjang medis adalah: menyusun perencanaan kegiatan teknis bidang penunjang medis dan penunjang non medis: melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran: mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidang penunjang medis dan penunjang non medis: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur. tugas pejabat yang membidangi pengendalian adalah: menyusun perencanaan kegiatan teknis bidang peningkatan mutu akreditasi dan layanan informasi dan pengaduan masyarakat,ningkatan mutu akreditasi dan layanan informasi dan pengaduan masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur. bagian kelima organisasi pelaksana paragraf instalasi dan unit instalasi merupakan unit pelayanan non struktural guna mendukung penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan. pembentukan dan perubahan instalasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan. dalam melaksanakan operasional pelayanan sebagaimana dimaksud pada wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait. instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasidan kepala bidang penunjang. varian mars kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakantugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga nontaf medik fungsional staf medik fungsional merupakan kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional. staf medikmbentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud padajumlah anggota satuan pengawas internal ditetapkan paling banyak (lima) orang pembentukan satu: kompleksitas manajemen: volume, dan atau jangkauan pelayanan. satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam bersama jajaran manajemen rumah sakit menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal rumah sakit. pengendalian internal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi membantu manajemen rumah sakit dalam hal: pengorbanan harta kekayaan: menciptakan akurasi sistem informasi keuangan: menciptakan efisiensi, efektivitassatuan pengawas internal bertugas: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional rumah sakit:satuan pengawas internal berfungsi: pengawasan terhadap segala kegiatan lingkungan rumah sakit: b.penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional. kriteria yang dapat diusulkan menjadi pengawas internaljektif. paragrafbentuk komite komite yaitu: komite medik, komite keperawatan: komite etik dan hukum: komite pencegahan dan pengendalian infeksi ppi),dan ditetapkan oleh, dan: anggota komite medik terbagi kedalam subkomite. ketua komite medik ditetapkan dengan memperhatikan masukan dari staf medik yang bekerja rumah sakit: sekretaris komite medik dan ketua ketua sub. komite ditetapkana.melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis rsud dr. rubin mempawah: kesehatan fisik dan mental: perilaku: etika profesi. cc. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran berkelanjutan:.b.: (a) memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis declination clinical privilege. (b) memberikan rekomendasi surat penugasan klinis clinical appointment. (ce) memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis clinical privilege. (d)(e)(g) memberikan rekomendasi pendampingan proctoring. (h) memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin. untuk membantu ketua komite medi dibentuk su.sud dr. rubin mempawah terdiri dari sub komite kredensial:, sub komite mutu profesi:(l) pengorganisasian sub komite kredensial sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari ketua, sekretaris:pada akhir proses kredensial, komite medik menerbitkan rekomendasi kepada direktur rsud dr. rubin mempawah tentang lingkup kewenangan klinis seorang staf medis: s5), sebagai berikutsebagaimana dimaksud pada huruf: psikomotor: kompetensi fisik, kompetensi mental perilaku:: sekretaris:menerapkan perbaikan:rofesi:h: peraturan internal staf medis, etika rumah sakitdr. rubin mempawahs lain: tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan, pasien atau keluarga pasien: non perorangan: hasil konferensi kematian: hasil konferensi klinis: ken b.: melalui proses pembuktian: dicatat oleh petugas sekretariat komite medik:dr. rubin mempawahdr. rubin mempawah::: keputusan rapat komite medik didasarkan atas suara terbanyak::paragraf: komite keperawatan dibentuk oleh direktur rsud dr. rubin mempawah, susunan organisasi komite keperawatan terdiri dari ketua: sekretaris, dan sub komite,:tes berkelanjutan:b.d.:ketua sub komite ditetapkan oleh direktur rsud dr. rubin mempawahsud dr. rubin mempawah terdiri atasmempunyai tugas a.menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktek, bmemfasilitasi proses pendampingan tenaga keperawatan sesuai kebutuhan. ktab.: b.pelayanan atau ketua komite keperawatan. rapat pleno a.:: keputusan yang diambil harus disetujui sekurang kurangnya oleh peserta yang hadir, paragrafmempawah dan tim penasehat advokasi hukum yang ditunjuk pemerintah daerah kabupaten mempawah dalam menyelesaikan masalah medikolegal:dr. rubin mempawah::k etik legal, baik internal maupun eksternal rsud dr. rubin mempawah, b.menyelenggarakan dan meningkatkan pengetahuan etika dan hukum bagi petugas rsud dr. rubin mempawahdr. rubin mempawah:o. nam (ag mangga paragraf komite pencegahan dan pengendalian infeksi ppi) komite pencegahan dan pengendalian infeksi pp:: d.fi: h.menerima laporan atas kegiatan tim ppi dan membuat laporan berkala kepada direktur:a.membuat pedoman diagnosis dan terapi, formularium rumah sakit, pedoman penggunaan antibiotika: b.:unit penjamin mutu dan keselamatan pasien pump) unit penjamin mutu dan keselamatan pasien pump) dibentuk oleh direktur rumah sakit, susunan unit penjamin mutu dan keselamatan pasien pump) terdiri dari ketua pump koordinator koordinator mutu klinik, koordinator mutu manajemen: koordinator keselamatan pasien. masa tugas unit penjamin mutu dan keselamatan pasien pump) selama (tiga) tahun. dalam pelaksanaan tugas unit penjamin mutu dan keselamatan pasien pump) bertanggungjawab kepada direktur. ketua unit penjamin mutu dan keselamatan pasien pump)b.::::k.memproses laporan insiden keselamatan pasien (eksternal) kapas versi::d.: d.menganalisa hasil pencapaian indikator dan membuat laporan hasil pemantauan mutu manajemen: menyelenggarakan kegiatan sosialisasi internal rumah sakit tentang pencapaian indikator manajemen::b. bagian ketujuh tata kerja dalam rangka melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan rsud dr. rubin mempawah,gian kedelapan pengelolaan sumber daya manusia pegawai rumah sakit dapat berasal dari aparatur sipil negara atau pegawai non aparatur sipil negara. pegawai berstatus non aparatur sipil negara merupakan tenaga blue dapat dipekerjakan secara penuh waktu (full timer) atau secara paruh waktu (part timer). pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara menurut ketentuan yang berlaku. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian non aparatur sipil negara blue sebagaimana dimaksud pada diatur tersendiri dengan peraturan bupati. untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitastelah ditetapkan. rotasi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kinerja dan pengembangan karier. ropendidikan, kompetensi dan keterampilannya: masa kerja pada suatu unit tertentu, pengalaman pada bidang tugas tertentu: kegunaandisiplin didasarkan pada tolok ukur: tingkat kehadiran: laporan kegiatan, dan cc. sasaran penilaian kinerja, pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pelanggaran disiplin ringan, sedang, dan berat. tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pemberhentian pegawai yang berstatus aparatur sipil negara sesuai ketentuan yang berlaku. pemberhentian pegawai berstatus non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada diatur tersendiri dengan peraturan bupati. bagian kesembilansesuai ketentuan yang berlaku. standar pelayanan minimal harus mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan, dan kelancar. terukur sebagaimanasampai dengan dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan pelayanan. bagian kesepuluh pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan blue rsuddan standar akuntansi pemerintahan. subsidi pembiayaan blue rsud dari pemerintah dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku. blue rsud dapat memungut biaya kepadaea nisesuai ketentuan yang berlaku: daya beli masyarakat: asas keadilan dan kepatuhan, dan kompetisi yang sehat. (l)iaya blue merupakan biaya operasional dan biaya non operasional. tnketentuan lebih lanjut mengenai pola pengelolaan keuangan diatur melalui peraturan bupati tersendiri. bagian kesebelas pengelolaan barang milik daerah barang milik daerah yang berada penguasaan rsud digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi rsud. tata cara pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. bagian keduabelas pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit rsud melaksanakan pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit dan efisiensi. pengelolaan limbah rumah sakit sebagaimana dimaksud pada meliputi pengelolaan limbah medis dan non medis tata cara pengolahan lingkungan dan limbah rumah sakit sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. bagian ketigabelas: para pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kontrak mengenai objek tertentu:ccaturan internal staf medikperaturan internal staf medik medical staff laws), mencakup kebijakan direktur, dengan sistematika penyusunan sekurang kurangnya terdiri dari: pendahuluan ketentuan umum, tujuan, kewenangan klinis: perluasan klinis, komite medik, rapat: sub komite kredensial: sub komite mutu profesi: tata cara revi dan perbaikan peraturan internal staf medis, dan m.ketentuan penutup. peraturan internal staf medis medical staff laws), sebagaimana dimaksud pada disusun oleh komite medik berkoordinasi dengan staf medik fungsional, peraturan internal staf medis medical staff laws) ditetapkan oleh direktur(s5)dr. rubin mempawah. komite kredensial komite medik.::.riw tuntutan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi.dr. rubin mempawah:a.b.cc.: subkomite kredensial dapat meminta pendapat dari pihak lain yang terkait.adanya kecelakaan medis yang diduga karena kompetensi: mendapat tindakan disiplin dari komite medik. pengakhiran kewenangan klinis dilaksanakan oleh direktur rsud dr. rubin mempawgian ketigadr. rubin mempawah:limasud dr. rubin mempawahdr. rubin mempawah bab peraturan internal staf keperawatan peraturan internal staf keperawatan nursing staff laws), mencakup kebijakan direktur, dengan sistematika petunjuk teknis staf keperawatan meliputi: pendahuluan ketentuan umum, cc. tujuan, kewenangan klinis, penugasan klinis, komite keperawatan: rapat, subkredensial, mutu profesi, etika dan disiplin profesi: peraturan pelaksanaan tata kelola klinis: tata cara revi dan perbaikan peraturan internal staf keperawatan, dan penutup. peraturan internal staf keperawatan nursing staff laws), sebagaimana dimaksud pada disusun oleh komite kemerah atan berkoordinasi dengan staf keperawatan. peraturan internal staf keperawatan nursing staff laws) ditetapkan oleh direktur. bab remunerasi remunerasi diberikan kepada pejabat pengelola rumah sakit, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai blue sesuai dengan ketentuan yang berlakuremunerasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan direktur sesuai ketentuan yang berlakusudrsud: mutu dan manfaatbagi masyarakat. remunerasi pejabat yang membidangi pelayanan medik dan keperawatan, pejabat yang membidangi administrasi dan keuangan, pejabat yang membidangi penunjang medik dan pejabat yang membidangi pengendaliandewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas, diberikan dalam bentuk honorarium. honorarium sebagaimana dimaksud pada adalahan honorarium sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. remunerasi bagik ing bagi pejabat pengelola yangdirumah sakit: pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan: rencana terapi dan alternatifnya: manfaat dan resiko masing masing alternatif tindakan: prognosis, dan kemungkinan komplikasi. bagian ketiga hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit hak pasien meliputi memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku rsud dr. rubin mempawah: memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien::::: menghormati bahwa rumah sakit adalah area bebas rokok: mematuhi jam kunjungan dari rumah sakit)):: dan memenuhi hal hal yang telah disepakati perjanjian yang telah dibuat. standar profesi dan standar prosedur operasional:sud dr. rubin mempawah: dan menambah iptek dan mengikuti perkembangan.dr. rubin mempawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan: potdr. rubin mempawah:viiyang berwenang sebelum diterbitkan adalah kepala bagian tata usaha:: review dan persetujuan atas kebijakan, pedoman panduan dan prosedur dalam bidang penunjang medis yang berwenang sebelum diterbitkan adalah kepala bidang penunjang, review dan persetujuan atas kebijakan, pedoman panduan dan prosedur dalam bidang pengendalian yang berwenang sebelum diterbitkan adalah kepala bidang pengendalian::::::teri::::: perkiraan maju (forward alternte pakan "ajakuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban bagian kesatu akuntansi rsud dr. rubin mempawahdr. rubin mempawah harus dicatat dalam dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. rsud dr. rubin mempaws5) rsud dr. rubin mempawahrubin mempawahrubin mempawah terdiri dari laporan neraca, laporan operasional: laporan arus kas: laporan realisasi anggaran:dr. rubin mempawah5) setiap semester dan tahunan rsud dr. rubin mempaw dr. rubin mempawahdr. rubin mempawah. review perubahan visi dan misi dilakukan akibat terjadinya perubahan kebijakan oleh pemilik rsud dr. rubin mempawah. review perubahan visi dan misi rsud dr. rubin mempawah diajukan oleh direktur kepada bupati sesuai hasil rapat tim evaluasi visi dan misi rsud dr. rubin mempawah. visi dan misi rumah sakit disahkan melalui keputusan bupati dan dipublikasikan oleh kepala seksi informasi dan pengaduan masyarakat rsud dr. rubin mempawah. evaluasi dan penilaian kinerja direktur rsud dr. rubin mempawah dilaksanakan melalui melalui skp sasaran kerja pegawai negeri sipil). s5)hasil pengukuran kinerja rsud dr. rubin mempawahdr. rubin mempawahii tuntutan umum dalam hal pegawai rsud dr. rubin mempawahdr. rubin mempawahdr. rubin mempawahiii ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, komite medik, komite keperawatan, satuan pengawas internal dan dewan pengawas yang telah dibentuk sebelum berlakunya peraturan bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan atau masa bakti: perjanjian atau ikatan hukum antara rsud dengan pihak lain yang telah dibuat sebelum berlakunya peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian atau ikatan hukum tersebut. bab xivd dr. rubin mempawahrubin mempawah ditetapkan direktur rsud dr. rubin mempawbawah pada tanggal diundangkan mempan wakil mempawah, pada tangga! sekretaris daerah 1agua mempawah gusti ana ismail berita daerah kabupaten mempawah tahun . mor oran
salinan metipe lingkungan pemerintah kabupaten pulang pisau. kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan kabupaten pulang pisau yang dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang selanjutnya disebut lukecamatan terdiri dari: camat, sekretariat, membawahi: sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian penyusunan program, keuangan dan pelaporan, seksi, terdiri dari: seksirakyat, seksi pelayanan, informasi dan pengadu, terdiri dari: seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban umum, dan seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,lampiran peraturan ini, yangkecamatannyelenggarakan fungsi sebagai berikut:, penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan sosial, pelayanan kepada bupati dalam penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas bupaticamat camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta menyelenggarakan pelayanan umum. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: perencanaan dan penyusunan program kerja kegiatan, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, pengendalian kegiatan pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan berdasarkan pedoman yang berlaku, penyelenggaraan pelaksanaan tugas pemerintahan umum, pembinaan pertanahan, pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dalam wilayah kecamatan, pembinaan terhadap pemerintahan kelurahan dan desa serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan agar tercipta kondisi yang kondusif: pembinaan pembangunan masyarakat kelurahan dan desa, yang meliputi perekonomian, produksi, pembangunan dan lingkungan hidup serta pemberdayaan perempuan agar diperoleh keterpaduan gerak pembangunan wilayah kelurahan dan desa, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal, mengoordinasikan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum, pelaksanaan pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat lingkungan pemerintah kecamatan bersama datang adat setempat dalam upaya pelestarian budaya (adat istiadat), mengoordinasikan kegiatan sekretariat dan para kepala seksi lingkungan pemerintah kecamatan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta pelayanan umumprogram, rencana anggaran, rencana kerja dan langkah langkah kegiatan kecamatan, penyelenggaraan administrasi keuangan,penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan kecamatan, penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan serta ketatausahaan lingkungan kecamatan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, penyelenggaraan, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan lingkungan kecamatan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. sekretariat kecamatan terdiri dari: sub bagian umum dan kepegawaian, dan sub bagian program, keuangan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, pemeliharaan barang, inventarisasi dan melaksanakan pengelolaan administrasi sebagai berikut: melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penggandaan peraturan surat surat atau naskah yang akan ditandatangani oleh pimpinan, pendistribusian surat masuk, pengarsipan naskah dinas dokumen. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi usus kenaikan pangkat, menyusun daftar urut kepegawaian pns lingkungan kecamatan, melaksanakan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi, pemeliharaan barang, membuat usulan usulan pengadaan atk dan perlengkapan rumah tangga kecamatan serta menyusun rencana tahunan barang, melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat dan aparatur kecamatan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. paragraf sub bagian penyusunan program, keuangan dan pelaporan sub bagian penyusunan program, keuangan dan pelapor lingkungan kecamatan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian keuangan, program dan pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut: menyusun rencana kerja senja), rencana strategis renstra), laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah ppd) dan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj): menyusun rencana kerja anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa)), menyusun laporan kinerja instansi pemerintah klip) dan penetapan kinerja kecamatan, menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan, mengelola administrasi keuangan, dan penyiapan dana serta pertanggungjawaban keuangan meliputi pembayaran gaji, tunjangan lain dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai, mengelola tata usaha keuangan kecamatan, menerima, memeriksa dan menyimpan ruang surat berharga barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggung jawaban, mengurus surat perintah membayar uang spm, giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang, menyiapkan bahan bahan dalam rangka pengusulan penerbitan spd belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung, membuat dan mengajukan spp guna memperoleh penyediaan dana untuk keperluan belanja modal, belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian keempat seksi pemerintahan seksi pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan serta mengawasi jalannya kegiatan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintah kelurahan dan desa, mengelola administrasi kependudukan dan pertanahan wilayah kecamat sebagai berikut: menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan dan desa serta administrasi pertanahan, menyusun program dan melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, menyiapkan bahan untuk pembinaan terhadap kelembagaan kelurahan dan desa serta rt rw, melaksanakan urusan pemeliharaan sarana umum dan fasilitasi pemerintah, batas wilayah, monografi dan tata ruang wilayah kecamatan, melaksanakan pembinaan terhadap penguatan hak masyarakat atas kepemilikan tanah sp, skt dan ajb), melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada kecamatan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan musrenbang, melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintahan umum, melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan, memfasilitasi masalah sengketa tanah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinrencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan, pembinaan dan perlindungan masyarakat wilayahprogram pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah kecamatan, menyusun program pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta opini opini dalam rangka perlindungan masyarakat, cc. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah kecamatan, melaksanakan koordinasi operasional polisi pamong praja, melaksanakan kegiatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat wilayah kecamatan, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi negara, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan, melaksanakan koordinasi pembinaan pos keamanan dan lingkungan poskamling) dan tim serbu api kelurahan tak), mengumpulkan dan mengolah bahan menjadi laporan bidang ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian keenam seksi ekonomi dan pembangunan seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan wilayah kecamatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut: mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi bahan dan datamelaksanak, melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan kecamatan, melaksanakan pembinaan dan menyiapkmempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat wilayah kecamatan. untuk memaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kesejahteraan rakyat mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun program dan kegiatan kesejahteraan rakyat, melaksanakan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial termasuk pengentasan kemiskinan, melaksanakan pembinaan kepemudaan, peranan wanita, kebudayaan dan olahraga serta organisasi sosial lainnya, melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana dan kegiatan sosial lainnya, melaksanakan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadagah, mengumpulkan dana palang merah indonesia pmi), mengumpulkan dan menyalurkbidang kesejahteraan sosial, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian kedelapan seksi pelayanan, informasi dan pengaduan seksi pelayanan, informasi dan pengaduan mempunyai tugas wilayah kecamatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanan, informasi dan pengaduan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun program dan kegiatan bidang pelayanan, informasi dan pengaduan, menyelenggarak, mengumpulkan bahan dan penyusunan laporan dibidang pelayanan, informasi dan pengaduan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian kesembilandibentuk dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. kelurahan sebagai berikut: penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan pembinaan dan pengendalian administrasi rukun warga dan rukun tetanggacamat. paragraf lurah lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada lurah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lingkungan wilayah kerja kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat lingkungan wilayah kerja kelurahan, mengoordinasikan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dengan organisasi perangkat daerah instansi terkait, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitasi pelayanan umum dengan organisasi perangkat daerah instansi terkait, melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan, menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugasnya. paragraf sekretariat sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi dalam wilayah kelurahan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan seksi seksi, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi lurah, melaksanakan koordinasi dan pengendalian kebijakan yang ditetapkan oleh lurah, melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, administrasi keuangan dan aset, melaksanakan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan, melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kelurahan patuh), melaksanakan koordinasi penyusunan naskah laporan, melaksanakan penyiapan rapat rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara acara laierintahan seksi pemerintahanerintahan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan pelaporan seksi pemerintah: menyusun rencana kerja seksi pemerintahan, menyusun konsep kebijakan bidang pemerintahan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan tingkat kelurahan, mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah kabupaten tingkat kelurahan, melaksanakan pelayanan urusan pertanahan tingkat kelurahan, melakusesuai peraturan perundang undangketentraman dan ketertiban umum, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan pelaporan seksirencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum, menyusun konsep kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum, melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan pelayanan urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan, melaksanakan inventarisasi permasalahan permasalahan yang ada dan menyampaikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai upaya pemecahan masalah masalah dan tindak lanjut penyelesaiabangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan pelaporan seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. untukuraian tugas sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, menyusun konsep kebijakan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan, melaksanakan koordinasi dalam pemeliharaan dan pemantauan sarana dan prasarana serta fasilitasi pelayanan umum tingkat kelurahan, melaksanakan fasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan urusan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pertanian dan swadaya masyarakat tingkat kelurahan, mengoordinasikan pembinaan organisasi lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahemimpin dalam satuan organisasi lingkungan kecamatan dan kelurahcamat wajib menyampaikan laporan kepada bupati secara tertib dan berkala melalui sekretaris daerah dan atau asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.bupati. laporan kepala seksi dihimpun oleh kepala sub bagianperaturan bupati pulang pisau nomor tahun tentang uraian tugas jabatan struktural lingkungan pemerintah kelurahan kabupaten pulang pisau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka: tag. mea cat kop a3)
bupati magetanbupati magetan, si, menimbang bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,,nsk memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang kebijakan pemberian tambahan penghasilan ragi pegawai negeri sipir,.lingkungan pemerintah kabupaten magetanli sudah ditetapkan menjadi pegawai negeri sipil dan melaksanakan ti9gas lingkungan pemerintah kabupaten magetan sesuai dengan peraturan perundang undangandas luar daerah, namun masih tercantum dalam daftar gaji bulan juli pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan pada bulan juli dalam haiteknis pelaksanaan peraturan bupati inimagetan. paitabtamirn ak. meng kaa anak pada tanggal juli bupati magetan, sumantri diundangkan magetan pada tanggai juli pit. sekretaris daerah kabupaten magetan, nak sugiartini berita daerah kabupaten magetanpuas, pejabat pegawai pemerintah kabupaten kapugendalian gratifikl beni kapal tiasyagas peg porn tren atgian hukum aaa ppt getol. ina asisten! inspektorat sena mmngendalian gratifikasi disekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kapuas. pegawai negeri sipil yang selanjutnya singkat pns adalah warga negara indonesianpegawai kabupaten kapuakepala desa dan perangkat desa, pegawai non pns tenaga kontrak yang bekerja untuk dan atas nama pemerintah kabupaten kapuas. bagian hukumlingkungan pemerintah kabupaten kapuaskapuas,kapuas. inspektur adalah inspektur kabupaten kapuapuas yang selanjutnya disingkat upg kabupaten kapuaskapumm pasien hukum pan mm dan atau dan atau: lapan san huni pks maa snp sekapuaske.bagian hukum seyal asisten agg spp pas fsigsken kpd.nilai yang wajar: bagian hukum o5pa asisten rgu kas utama uri pengali eresjabat pegawai negeri danmelalui pos, e mail atau website kpk pm. bagian hukum asisten kasurbag latin pengelola skp sad (online)apabila jangka waktu penyampaian kepada tim upg terlampaui maka penerima gratifikasi langsung melaporkan kpk sebagaimana dimaksud pada huruf bab unit pengendalian gratifikasi bagian kesatu susunan keanggotaan upg dalam rangka melaksanakan, organisasi dan hukumrakteker triwpelaporan askab.go.id sai akan hukum asisten pengsioia skpd a17kabupaten melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada bupati. pejabat pegawai haruslakukan seluruh lingkungan perangkat daerah dan ata' tarian se. ipa asisten karang bag unit page. kpd ama ag misokadankapuas padatanggal wefembee bupati kapuas, ben brahim barat diundangkan kuala kapuas gian hukum pada tanggal jetembei sekda pesebnde sekretaris daerahkabupaten kapuas, asisten riana ara kajang ag berita daerah kabupaten kapuastahun nomor : \|,. ont pengaotseeogratifikasi pengirim kepada yth. nama nababan unit pengendalian gratifikasi alamat nerexcoocoo lingkungan pemerintah kabupaten kapuas jalan eren kuala kapuas identitas pelapor aan tempat, tanggal lahir jabatan golongan pangkat pejalan telepon rumah: kantor data penerimaan gratifikasi harga nilai ki: tempat dan nominal kode peristiwa tanggal model)\| uraian2) taksiran3) penerimaan4) penerimaan5) data pemberi gratifikasi . pekejaandan jabatan alamat telepon fax email telepon fax email hubungan dengan pemberi7) alasan dan kronologi pemberian8) anal sana dokumen yang itu dilampirkan catatan tambahan (bila perlu) san hur hum asisten abs kasubbag (om ena (aa be. demikian laporan penerimaan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenarbagian hukum nag del sekda asisten pelapor teen asussas selai mma bupati kapuas, unit mengelola' sapo biji, ampat l sesama ben brahim baratpenolakan penerimaan gratifikasi pengirim kepada yth. nama aeb aan unit pengendalian gratifikasi alamat. cisvessiyesesa lingkungan pemerintah kabupaten kapuas kuala kapuas identitas pelapor kilentennaa tempat tanggal lahir were jabatan golongan pangkat sie ibi alamat email telepon rumah: kantor data penolakan penerimaan gratifikasi ata harga nilai kode peristiwa tanggal nominal penolakan model) uraian2) penolakan taksiran3) penerimaan4) tenan) data pemberi gratifikasi nama6) nip senar pekejaandan jabatan alamat telepon fav email hubungan dengan pemberi) " o alasan dan kronologi penolakan penerimaan gratifikasi tea bee dokumen yang dilampirkan tidaknya ada, yaitu . catatan tambahan (bila perlu) "ad asian hukum cesena asisten kasubbag\| usia pence ore kpd pia (la. mebel demikian laporan penolakan penerimabagian hukum kga #asisten ekp akan kas pee inn panduan pengisian diisi dengan kode penerimaan penolakfasilitas lainnya. diisi uraian jenis penerimaan penolakan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dil). diisi nilai nominal taksiran nilai gratifikasi yang diterima ditolak (harga brosur internet perkiraan sendiri sesuai harga pasar perkiraan (appraisal. diisi kode peristiwa penerimaan penolakan terkait pernikahan keagamaan secara adat, terkait mutasi promosi pisah sambut, terkait tugas pelayanan, terkait tugas non pelayanan, terkait seminar workshop diklat, tidak tahu, lainnya (tuliskan pada kolom diatas) diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan penolakan diisi nama pemberi (perorangan kelompok badan usaha). diisi hubungan antara penerima dengan pemberi seperti mitra kerja teman rekanan atasan bawahan saudara dll. diisi alasan pemberian seperti ucapan terimakasih penghargaan kebiasaan dugaan lainnya. diisi dengan uraian kronologis penerimaan penolakan (tuntutan kejadian penerimaan). diisi dengan tanda pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada. diisi dengan catatan khusus seperti permintaan jaminan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi upg atau kpk, dan hal khusus lain yang perlu disamai kpk. bagian hukum sekda asisten bupati kapuas, perang wali ai ben brahim barat
yel pan.bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap lingkungan pemerintahan kabupaten sukamara dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadaptata naskah dinas. spt pemeriksaan khusus dan kasus pengaduan masyarakat, ditandatangani bupati dan atau wakil bupati. untuk pemeriksaan yang jumlah timnya minimal (tiga) orang dapat diberikan biaya pencarteran alat angkutan kendaraan darat air sepanjang tidak terdapat trayek resmi dari angkutan reguler ke dari tempat yang dituju. jumlah hari pemeriksaan dan jumlah tim pemeriksa setiap kali penugasan sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh inspektur daerah. besaran uang harian perjalanan dinas dalam kota mengacu pada keputusan bupati tentang standar biaya perjalanan dinas, sedangkan biaya transportasi selama kegiatan pemeriksaan dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil. biaya uang harian untuk pemeriksaan dalam kota dibayarkan berdasarkan jumlah hari pemeriksaan. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:serta kegiatan lain yang konsumsi dan atau. perangkat daerah yang menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, festival budaya, kegiatan olahraga dan kegiatan lain dengan moderator, narasumber, instruktur, juri, wasit yang berasal dari pihak lain luar wilayah kabupaten sukamara atau peserta yang melibatkan pegawai asn, masyarakat siswa untuk biaya perjalanan dinas berupa uang harian, biaya akomodasi dan transportasi dari tempat asal dan sebaliknya dapat dibayarkan pada rekening belanja perjalanan dinas perangkat daerah penyelenggara kegiatan. pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada digolongkan dalam perjalanan dinas tingkat ketentuan diubah dan dihapus sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen komponen sebagai berikut uang harian, biaya penginapan, cc. biaya transport: uang representasi: biaya sewa kendaraan tempat tujuan untuk perjalanan dinas melewati batas kota, bagi bupati wakil bupati pimpinan dan anggota dprd pejabat pimpinan tinggi pratama: biaya menjemput mengantar jenazah: dan biaya pemeriksaan kesehatan saat masa pandemi covid (rapid test pcr test swab test)s5) uang saku sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar (lima puluh persen) dari total uang harian. uang harian dibayarkan penuh untuk waktu tempuh perjalanan ke dan dari tempat tujuan. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, biaya taksitaksi sebagaimana disebutkan pada huruf diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: biaya taksi pada saat keberangkatan:: biaya taksi pada saatransport terminal bus stasiun bandara pelabuhan keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada dibayarkan secara lumpur serta merupakan batas tertinggian dibayarkan sesuai dengan biaya riil. sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan kepada bupati wakil bupati, pimpinan anggota dprd dan pejabat pimpinan tinggi pratama untuk keperluan pelaksanaan tugas tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas melewati batas kota tetapi tidak diberikan transport lokal dalam komponen uang harian. untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota sampai dengan (delapan jam) hanya bayarkan biaya transport sebagaimana dimaksud pada (satu) huruf pelaksana perjalanan dinas atau sebesar biaya transportasi yang dicantumkan dalam keputusan bupati yang mengatur standar biaya perjalanan dinas apabila tidak terdapat rute angkutan umum. biaya transpor untuk pelaksana spd yang menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan secara lumpurbiaya taksi keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam keputusan bupati mengenai standar biaya perjalanan dinas. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: serta pejabat pimpinan tinggi pratama. uang representasi diberikan per hari selama melaksanakan perjalanan dinas dan hanya dapat dibayarkan untuk perjalanan dinas melewati batas kota dan dalam kota lebih dari (delapan) jam. ketentuan, cc. biaya taksi dibayarkan sesuai dengan secara lumpur. biaya sewa kendaraan untuk perjalanan dinas melewati batas kota sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan sesuai dengan biaya riil.biaya menjemput mengantar jenazah yangpemeriksaan kesehatan saat masa pandemi covid (rapid test pcr test swab test) dibayarkan sesuai biaya riil. biaya transpor untuk pelaksana spd yang menggunakan kendaraan pribadi dibayarkan secara lumpur. biaya transportasi dan akomodasi pihak lain masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disebutkan pada dibayarkan sesuai biaya riil dan uang harian dibayarkan secara lumpur sesuai tarif yang berlaku. biaya menjemput mengantar jenazah meliputi biaya penjemput pengantar, biaya pemetaan dan biaya pengangkutan jenazah yang dibayarkan sesuai pengeluaran riiltelah diverifikasi oleh pejabat ketatausahaan keuangan ppk) perangkat daerah yang bersangkutankomponen biaya perjalanan dinas jabatan diatur dalam keputusan bupati sukamara tentang pegawai, transport keluarga, pengepakan, pengurangan dan angkutan barang barang dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam biaya transport pegawai,dan huruf danperjalanan dinas pindah atas permintaan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas: biaya pengepakan, pengurangan dan angkutan barang barang berdasarkan biaya riil, ditetapkan dalam keputusan bupati tentang standar biaya perjalanan dinas yang merupakan batas tertinggi. jumlah yang tertera merupakan dasar perkiraan perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatannya masing masing. dalam hal jarak antara tempat tempat yang dikunjungi belum termasuk dalam daftar jarak resmi, perhitungan biaya angkutan barang darat didari bupati, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. dalam biaya pengepakan, pengurangan dan angkutan barang barang, telah termasuk biaya untuk bongkar muat. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:. ketentuan diubah dan ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikutpembatalan atau penundaan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dapat dilakukan yang disebabkan bukan oleh kelalaian pelaksana perjalanan dinas, tetapi disebabkan faktor bencana alam, gangguan keamanan dan bencana sosial yang dinyatakan ketenarannya dengan keputusan pejabat berwenang sesuai peraturan perundang undangan. pembatalan atau penundaan pelaksanaan kegiatan oleh pihak penyelenggara kegiatan. biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada yang dapat dibebankan pada rekening belanja perjalanan dinas dpa perangkat daerah adalah biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan sebagian atau seluruhnya. dokumen yang wajib dilampirkan untuk penggantian biaya transportasi dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud meliputi: surat keputusan penetapan keadaan bencana dan atau berita mengenai bencana sekurang kurangnya dari (tiga) media cetak yang dikemas dalam bentuk kliping untuk pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf surat pemberitahuan dari pihak penyelenggara terkait pembatalan atau penundaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf cc. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari pejabat penerbit spt,jabatan dari pengguna anggaran penerbit spd, yang dibuatukti tiket yang sudah dibeli, surat pernyataan untuk pembelian tiket yang tidak dapat dikembalikan resund dan atau tanda bukti pembayaran terhadap pemotongan sebagian biaya tiket akibat pembatalan dari perusahaan jasa transportasi. bukti bill hotel atau pembayaran biaya penginapan, surat pernyataan untuk biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan dari hotel atau tempat menginap lainnya. ketentuan dan diubah dan ditambahkan danbagaimana disebutkan pada dancarter kendaraan tempat tujuan perjalanan dinasyang sah untuk sewa carter kendaraan perjalanan dinas dalam kota maupun yang melewati batas kota yang tempat tujuannya sulit tidak terdapat angkutan umum, dapat berupa akuntansi atau bukti pembayaran lainnya. sewa carter kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya, bukti pembayaran yang sah untuk biaya pemetaan dan pengangkutan jenazah: laporan hasil perjalanan dinas kepada yang memberi perintah, dalam hal boarding pass sebagaimana dimaksud pada huruf hilang atau tidak dapat dilampirkan makapelaksana spd wajib melampirkan surat keterangan penyataan dari pihak maskapai penerbangan yang menyatakan bahwa pelaksana spd memang terdaftar sebagai penumpang pada penerbangan tersebut. dalam hal surat keterangan pernyataan dari maskapai sebagaimana dimaksud pada huruf (j) tidak dapat dilampirkan, maka pelaksana perjalanan dinas wajib melampirkan dokumentasi boarding pass. il. surat undangan termasuk jadwal serta susunan acara untuk kegiatan rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan lain yang sejenis. bukti hasil pemeriksaan kesehatan saat masa pandemi covid (rapid test pcr test swab test) dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang mempersyaratkan. dalam hal bukti transport dalam perjalanan dinas dalam kota daerah tidak dapat diperoleh disebabkan tidak ada trayek resmi, maka biaya transport mengacu pada peraturan bupati sukamara tentang standar harga barang dan jasa, dan muat kedalam rincian biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riil kecuali untuk biaya carter sewa kendaraan. daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada harus diverifikasi oleh pejabat ketatausahaan keuangan perangkat daerah ppk pd) dan sahkan oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan, asn, non asn, pihak ketiga, masyarakat, siswa yang mengikuti kegiatan yang seluruh biayanya ditanggung skpd penyelenggara sebagaimana dimaksud pada untuk pertanggungjawaban biaya perjalanan dinasnya juga melampirkan dokumen yaitu: bukti pembayaran untuk biaya transportasi dan akomodasi, surat permintaan sebagai narasumber instruktur dari skpd penyelenggara, surat undangan permintaan sebagai peserta kegiatan dari skpd penyelenggara, daftar hadir pada saat pelaksanaan kegiatan, surat perintah dari pimpinan instansi lembaga yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan undang dan ditugaskan atas nama instansi atau lembaga, perhitungan biaya perjalanan dinas yang juga merupakan bukti tanda terima pembayaran, dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran xiii, daftar pengeluaran riil, dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran xiv: bagi pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada pasai dokumen yang dipergunakan untuk pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tetap terdiri dari: spt laporan perjalanan dinas keputusan bupati sukamara tentang penetapan pejabat penerima biaya perjalanan dinas tetap tanda terima kwitansi pembayaran diantara pasai makaara, windu subagyo diundangkan sukamara pada tanggal 1november sekretaris daerah paten ndy lesmanatidak menggunakan kendaraan dinas jabatan operasional kami yang bertanda tangan dibawah ini: nama osman kan pangkat gol oi. nip ann jabatan ann aan menyatakan bahwa saya berdasarkan keputusan kepala dinas badan . nomor . tanggal. telah ditunjuk sebagai pemegang kendaraan dinas jabatan operasional dengan nomor polisi . dan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dengan surat perintah tugas nomor . tanggal tee dengan tujuan ., kami tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan operasional tersebut yang disebabkan oleh: (bisa dipilih salah satu) kendaraan dinas jabatan operasional tersebut dalam keadaan rusak sehingga tidak laik untuk perjalanan jauh . sebutkan alasan ? jalur darat ketempat tujuan perjalanan dinas rusak sehingga sangat berisiko apabila menggunakan kendaraan dinas jabatan operasional . sebutkan alasan).i. pengurus barang ) pelaksana perjalanan dinas catatan: disesuaikan ) surat pernyataan juga ditandatangani oleh pengurus barang, apabila dikarenakan oleh kondisi yang disebutkan pada point (a). bupati windu subagyo beberapa ketentuan dalampegawai tidak tetap dan pegawai lain yang dibayarkan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut pimpinan adalah ketua dan wakil wakil ketua dprd kabupaten sukamaraukamara. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten sukamkabupaten sukamara. pejabat administrator adalah pegawai asn yang menduduki jabatan administrator lingkungan pemerintah kabupaten sukamsukamara. pejabat pelaksana adalah pegawai asn yang menduduki jabatan pelaksana lingkungan pemerintah kabupaten sukamsukamara. . menyatakan bahwa: nama pangkat gol oo. nip aui yen mna jabatan den mngakedamanita telah melaksanakan tugas perjalanan dinas dengan tujuan . dengan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi, dengan nomor polisi . stok terlampir).oo. mengetahui menyetujui kepala skpd pelaksana perjalanan dinas windu subagyo lampiran vrincian biaya perjalanan dinas nama pangkat gol jabatan nomor dan tanggal spd \| perincianbiaya mta keterangan uang harian uang makan rp. angkutan setempat rp. uang saku rp. jumlah rp. .x . org . hari rp. . jumlah ro ii. uang representasi .x. hari jumlah iii. biaya transportasi rp. jumlah rp. . jumlah iv. biaya penginapan rp. jumlah rp. jumlah biaya lain lain jumlah rp. . jumlah rp total rp. sukamara, . telah dibayar sejumlah telah menerima sejumlah uang sebesar bendahara pengeluaran yang menerima nip were senna semena nip eren nenek perhitungan spd rampung ditetapkan sejumlah ip: kesenangan pekan una yang telah dibayarkan sementara rp. soo. sisa kurang lebih rp: ro mewamexdjasewunawnsnn mengetahui kepala perangkat daerah bupati sukamara nip pencernaan ng, windu subagyo lampiran viisatuan volume pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah tingkatan pelaksana spd uraian tujuan dan jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan yang berkeluarga dengan 20m3 15m3 10m3 mba yang berkeluarga tanpa 12m3110m3 7m3 4m3 pegawai yang tidak berkeluarga 4m3 dasar perhitungan biaya dengan: kereta api pen gerakan pengurangan per menurut tarif yang berlaku angkutan perm3 menurut tarif yang berlaku ii. truck pengepakan per menurut tarif yang berlaku angkutan menurut tarif yang berlaku hi. angkutan sungai pengepakan per menurut tarif yang berlaku pengurangan pengangkatan dari dan kerumah per menurut tarif yang berlaku angkutan laut sungai air menurut tarif yang berlaku subagyo lampiranjarak antar sukamara dengan ibukota kabupaten provinsi kalimantan tengah jara kota tujuan keterangan (angkatan bun pangkalan bun lewat ktw. lama difkasongan ses (palangka raya seo kuala pembuang pulang pisau oma kuala kapuas kuala kurun n. pantang tayang kao buruk tahu sumber dinas perhubungan dan telekomunikasi kalimantan tengah ii. jarak antar sukamara dengan ibukota kecamatan kabupaten sukamara jara daerah tujuan keterangan desa sei cabang barat kunci) dao desa ajang permata kecubung desa balai riam balai riam) sumber badan pusat statistik kabupaten sukamara iii. jarak antar sukamara dengan desa desa kabupaten sukamara xo. saraf ket ngan (km) bpmasuama gafbemmsaman desa sei baru gajemsaaa d(tema patautang desa sei pasir pas raja gabe damar gafbesaiatai kondang dog desa ang gof dentuman bar glbesatamawan groom semua desa nibung terjun desadihing sfbemasekumngan beri babe empang iv. jarak antar sukamara dengan daerah dan kota lainnya daerah kota tujuan gan (pr sung rang dakormmaringntama tpanjamasin gafpamarpam ssmamapua cefikeapang asa catatan: jarak tempuh tersebut melalui jalur darat bupati aa. windysubagio lp)atalan tugas perjalanan dinas jabatan nomor .ooo. yang bertanda tangan bawah ini nama 034duabmounssesenaneak penandatangan penerbit spt) nip jabatan menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan atas nama: nama nmr nae jabatan mana nnn nanang kain ann banner ban bahan own yag neo lan been nomor spt aanasasareneeennan tanggal.i.i.i.ooooocooco wo nomor spd aeanneennnneenntannnann tangga l.iii.voodoo0 cone nnnananaaaan dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkimpinan dan angota dprd pegawai asn" lainnya. sukamara, iii. disesuaikan penandatangan penerbit sptebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan monyet ena ken star and kan oonoewenan yang bertanda tangan bawah ini nama #ettetentateieeeeeen penandatangan penerbit spd pengguna anggaran) jabatan kanan amanah nan tea ennenenennna nak kenn men psu gen sae gaia menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas jabatan berdasarkan surat perintah tugas nomor. tanggal. dan surat perjalanan dinas nomor. tanggal. atas nama nama lena asma jabatan kapan epa naura enak aan kim mkn kep santa kan nunkokk kanant berupa tiket dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban dpa dinas badan kantor.") tidak dapat dikembalikan resund sebagian seluruhnya") sebesar . ee. rupiah), sehingga dibebankan pada rekening perjalanan dinas dpa dinas badan kantor.". jj.iii. penerbit spd pengguna anggaran) bupati disesuaikan subagyo lampiran x. kop surat daftar pengeluaran riil yang bertanda tangan bawah ini nama khanna inesassis jabatan aan app!ukamara, menyetujui kepala skpd pelaksana perjalanan dinas bupati ng) windu subagyo ata naa papan aia tali aan ns, oi, pasek lay tet kkn kena tekan smorkoa le) krebs oat kaos dom das (sa it: pjr kp) boi nk) ku) wu) ks) a52 snp kr! (an (") 23x sag saskopimda terdiri atas ketua dprd, kepala kepolisian resor, kepala kejaksaan negeri, dan pimpinan satuan teritorial tentara nasional indonesia daerah. pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak menerbitkan surat perintah tugkepala perangkat daerah pengguna anggaranwilayah kedudukan baik perseorangan maupun secara bersamkedalam kota adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan dalam wilayah kabupaten sukamara. perjalanan dinas melewati batas kota adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan luar wilayah kabupaten sukamara. perjalanan dinas tetap adalah perjalanan jabatan yang dilaksanakan dalam kota yang dilakukan secara terus menerus wilayah jabatankendaraan pribadi adalah kendaraan yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas selain kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau transportasi umumya) kw) beng lal aas asta men ben tani lp 3e pan pas sum 2ta ses pae della att en: boo prakash oo: lu elsa res ers el. sales deng pat lp) (s5 bo: luk k ) pn) hns k3) aya gag lag ks) a88 $$. tot see. ketua) tani ba" pataka ks) en: paha! el. egg kau dil pil maannegara daerah atas ijin persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri republik indonesia. tim percepatan pembangunan adalah tim yang ditunjuk oleh bupati guna mendukung dan memberikan saran pertimbangan terhadap kebijakan bupati serta bertugas mendampingi pelaksanaan program dan kegiatan strategis pemerintah kabupaten sukamara. ketentuan: perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas melewati batas kota, perjalanan dinas tetap, dan perjalanan dinas luar negeri perjalanan dinas jabatan sebagaimana disebutkan pada (satu) dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, ditugasi kerjakan atau teraseringagi bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd serta pejabat pimpinan tinggi pratama, berdasarkan surat rujukan rumah sakit, harus memperoleh pengobatan luar tempat kedudukan berdasarkan surat rujukan rumah sakitkedudukan atau tempat tinggal, mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, workshop dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang undangan, mengambil menjemput jenazah pejabat negara pegawai asn yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas atau tugas kedinasan, dan pengurusan menjelang masa pensiun danperaturan yang berlaku. ketentuan ditambahkan satu yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: lama perjalanan dinas melewati batas kota disesuaikan dengan ditambah waktu tempuh pergi pulang yang dibutuhkan. perjalanan dinas melewati batas kota dalam rangka konsultasi dan rekonsiliasi data dapat dilaksanakan oleh pejabat pegawai dan anggota dprd paling banyak (dua) orang pada bagian bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan waktu konsultasi dapat diberikan (satu) hari ditambah dengan waktu tempuh sebagaimana tersebut pada jika konsultasi atau rekonsiliasi tersebut dilaksanakan (dua) hari atau lebih harus dibuktikan dengan pengesahan pada spd sebanyak (dua) atau lebih tempat tujuan pada instansi yang sama atau berbeda. perjalanan dinas penyampaian dokumen barang diberikan selama (satu) hari ditambah waktu tempuh perjalanan sebagaimana dimaksud pada waktu tempuh pergi pulang yang dibutuhjalanan dinas yang dilaksanakan pada masa pandemi covid pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambahan waktu tempuh masing masing hari pada saat keberangkatan dan kepulangan dari ketentuan yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini, untuk kota tujuan perjalanan dinas yang mensyaratkan adanya tes pcr dengan ketentuan tes pcr belum bisa dilaksanakan kabupaten sukamara. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pegawai asn dan pegawai non asn yang melaksanakan perjalanan dinas tetap diberikan biaya perjalanan dinas tetap yang besarannya diatur dalam keputusan bupati tentang standar biaya perjalanan dinas. pegawai asn dan pegawai non asn yang memperoleh biaya perjalanan dinas tetap ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. biaya perjalanan dinas tetap dapat dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas setiap awal bulan berikutnya kecuali untuk bulan desember dibayarkan sebelum tahun anggaran berakhir. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: spt bupati dan wakil bupati ditandatangani oleh bupati. dalam hal bupati berhalangan melaksanakan tugasnya, maka spt wakil bupati sebagaimana dimaksud pada tandatangani oleh wakil bupati. spd bupati dan wakil bupati ditandatangani oleh sekretaris daerah. spt pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan sekretariat daerah dinas badan satuan kerja dan pejabat administrator yang menduduki jabatan sebagai kepala perangkat daerah, ditandatangani oleh bupati sedangkan spd tandatangani oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada perangkat daerah berkenaan. s5) dalam hal bupati berhalangan melaksanakan tugasnya, maka spt sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh wakil bupati, dan apabila bupati dan wakil bupati secara bersama berhalangan melaksanakan tugasnya, maka spt ditandatangani oleh sekretaris daerah atau pejabat yang diberikan pelimpahan tugas oleh sekretaris daerah. spt dan spd camat, dalam hal perjalanan dinas dalam kota ditandatangani oleh camat yang bersangkutan. spt camat, dalam hal perjalanan dinas melewati batas kota ditandatangani oleh bupati, sedangkan spd ditandatangani oleh camat selaku pengguna anggaran. spt dan spd pejabat administrator bawah pada perangkat daerah, ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkenaan, spt dan spd pegawai puskesmas dan jaringannya pada dinas kesehatan, dalam hal perjalanan dinas dalam kota ditandatangani oleh kepala puskesmas yang bersangkutan, kecuali untuk perjalanan dinas melewati batas kota spt harus ditanda tangani oleh kepala perangkat daerah yang berkenaan. spt dan spd guru siswa pada dinas pendidikan dan kebudayaan, dalam hal perjalanan dinas dalam kota ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan, kecuali untuk perjalanan dinas melewati batas kota spt dan spd ditanda tangani oleh kepala perangkat daerah yang berkenaan. dalam hal kepala perangkatlaksana tugas atau pelaksana harian kepala perangkat daerah bersangkutan. spt dan spd bagi pegawai administrator bawah lingkungan sekretariat daerah, ditandatangani oleh sekretaris daerah. dalam hal sekretarisjabat pimpinan tinggi pratama yang diberi pelimpahan oleh sekretaris daerah. spt dan spd pegawai rsud sukamara ditandatangani oleh direktur rsud selaku kuasa pengguna anggaran. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk menetapkan biaya perjalanan dinas khusus untuk biaya penginapan dan uang representasi, diadakan penggolongan dalam (lima) tingkat yaitu: tingkat untuk pejabat bupati wakil bupati dan pimpinan dprd, tingkat untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional utama, anggota dprd dan anggota forkopimda, tingkat untuk pejabat administrator dan pejabat fungsional madya pejabat pelaksana golongan iv, tingkat untuk pejabat pengawas dan pejabat fungsional muda, pejabat fungsional pertama pejabat pelaksana golongan iii dan cons golongan iii: tingkat pejabat fungsional terampil pelaksana pejabat pelaksana golongan ii, cons golongan dan pegawai yang digaji menurut golongan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pegawai non asn dapat melakukan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya atas beban keuangan daerah antara lain awak kapal, motors, sopir, petugas pendeta pemungut pajak dan retribusi daerah, penyuluh, tenaga medis dan tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, anggota satpol pp, pengawas pekerjaan fisik lapangan, operator ict information and communication technology), ajudan, sekretaris bupati dan sekretaris wakil bupati, staf komisi dprd dan sekretaris pimpinan dprd, administrator database kependudukan, operator dan verifikator siak dan registration desa, petugas lapangan keluarga berencana dan tenaga teknis lainnya yang dilengkapi dengan surat perjanjian kerja sebagai tenaga teknis. sopir sebagaimana dimaksud pada hanya dapat melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya tujuan yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas operasional. pegawai non asn selain yang telah disebutkan pada dapat melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana kegiatan yang telah diatur serta bersumber dari pemerintah pusat dan dibayarkan berdasarkan standar biaya perjalanan dinas yang berlaku lingkungan pemerintah daerah. pegawai non asn sebagaimana dimaksud pada termasuk juga anggota tim pelaksana kegiatan pada perangkat daerah yang beranggotakan pegawai non asn yang dibentuk dengan keputusan bupati. penggolongan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada termasuk dalam tingkat ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pengurus pkk, komisi komisi daerah, forum forum daerah, tim percepatan pembangunan serta tim pelaksana kegiatan pada perangkat daerah yang beranggotakan pihak ketiga atau masyarakat yang dibentuk dengan keputusan sekretaris daerah atau keputusan bupati, dapat diberikan perjalanan dinas baik sebagai perseorangan maupun pendamping. pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada untuk ketua wakil ketua pengurus pkk dan tim percepatan pembangunan, penggolongan perjalanan dinas diberikan pada tingkat selebihnya diberikan pada tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dan tetap dianggarkan pada rekening belanja perjalanan dinas. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bupati, wakil bupati, unsur pimpinan dprd dan sekretaris daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan biaya pencarteran sewa alat angkutan tertentu (kendaraan darat air). anggota dprd dalam melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan biaya pencarteran alat angkutan tertentu (kendaraan darat air) sepanjang tidak terdapat trayek resmi dari angkutan reguler ke dari tempat yang dituju, dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam kota diwajibkan menggunakan fasilitas kendaraan dinas tersebut sepanjang kondisi kendaraan dinas jabatan operasional laik jalan dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan operasional dan diberikan biaya bbm sesuai jarak tempuh pergi pulang yang tidak dapat melaksanakan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas jabatan operasional karena alasan sebagaimana dimaksud pada harus melampirkan surat pernyataan kondisi jalan dan atau kondisi kendaraan dinas jabatan operasional tersebutlaksana perjalanan dinas melewati batas kota yang menggunakan kendaraan dinas jabatan kendaraan operasional tetap diberikan uang transport lokal dalam komponen uang harian ditempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf pegawai asn dapat diberikan biaya pencarteran sewa alat angkutan tertentu (kendaraan darat air) yang sifatnya rombongan minimal sebanyak (tiga) orang, sepanjang tidak terdapat trayek resmi dari angkutan reguler ke dari tempat yang dituju kecuali perjalanan dinas kunjungan kerja, studi banding dan magang. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya perjalanan dinas untuk pimpinan danpimpinan tinggi pratama. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya perjalanan dinas untuk pejabat administrator yang menduduki jabatan sebagai kepala perangkat daerah atau pelaksana tugas kepala perangkat daerah, diberikan biaya perjalanan dinas yang sama dengan pejabat pimpinan tinggi pratama, kecuali uang representasi ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: spt inspektur daerah dalam pemeriksaan reguler, ditandatangani oleh bupati. bupati sebagaimana dimaksud pada apabila berhalangan melaksanakan tugasnya, spt ditandatangani oleh wakil bupati. spt asn dalam pemeriksaan berdasarkan ppt, ditandatangani oleh inspektur daerah.
salinan len lisyusutan arsipelaksanaan dariusnahan arsip, peraturan daerah kabupaten probolinggo nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipan.pada pemerintah daerahinaktif, adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. prosedur pemindahan arsip sebagaimana dimaksud dalam prosedur pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dan prosedur penyerahan. pembina tingkat "nip. lampiran peraturan bupati probolinggo nomor tahun tanggal pedoman penyusutan arsip lingkungan pemerintah kabupaten probolinggopenyiapan fasilitas penyusutan jra unit pengolah atau unit kearsipan pembuatan daftar arsip pindah sinkronisasi daftar arsip dan fisik arsip penandatanganan daftar arsip dan kepala up uk iii dan menyiapkan penandatanganan berita acara kepala up uk iii dan penyimpanan daftar arsip dan kepala up uk iii dan pemindahan pembuatan laporan pemindahan kepala up ukseleksi arsip yang habis masa simpan tim kerja pembuatan daftar arsip pindah tim kerja komunikasi rencana pemindahan kepala sinkronisasi daftar arsip dan fisik arsip tim kerja penandatangan berita acara kepala dan kepala penyimpanan daftar arsip dan pemindahan kepala dan kepalaarsip usul arsip musnah simpan tim kerja up uk iii buat daftar arsip usul daftar arsip komunikasi rencana kepala up uk iii sinkronisasi daftar arsip dan fisik tim kerja up uk iii persetujuan pemusnahan lkp tim kerja up uk iii pembuatan kepala penyiapan tim kerja up uk iii pelaksanaan pemusnahan tim kerja up uk iii penandatanganan kepala up uk iii pembuatan laporan penyimpanan daftar arsip kepala up uk iii penyiapan daftar arsip dan pemusnahan arsip unit kearsipan kegiatan dan prosedur pelaksana pembentukan tim penilai arsip dan seleksi arsip habis masa simpan tim kerja arsip usul arsip musnah simpan tim kerja buat daftar arsip usullkp kepala persetujuan bupati kepala penyiapan kepala penyiapan tim kerja pelaksanaan pemusnahan tim kerja penandatanganan kepala dan saksi pembuatan laporan kepala penyiaptim penilai arsip kabupaten seleksi arsip habis masa simpan arsip usul arsip musnah simpan tim kerja buat daftar arsip usul musnah arsip komunikasi rencana kepala pencipta tan tim penilai arsip kabupaten penilaian arsip usul musnah persetujuan anri kepala dan lkd penerbitan bupati kepala pemusnahan kepala penyiapan pelaksanaan pemusnahan dan penandatanganan kepala lkp, kepala dan saksi pembuatan laporan kepala penyimpanan daftar arsip, dan laporan dan prosedur guna dan tim kerja habis jangka simpanan arsip usul arsip tim kerja musnah simpan buat daftar arsip usul serah daftar arsip komunikasi rencana serah lkp sinkronisasi daftar arsip dan fisik tim kerja pengajuan usul serah lpk kepala penilaian arsip usul kabid penyelamatan arsip panitia penilai arsip) serah oleh lkp tim kerja penyiapan pelaksanaan penyerahan tim kerja dan lkp penandatanganan kepala lkp dan menyerah arsip pembuatan laporan kepala penyimpanan daftar arsip, dan laporan menyerah dan lkp penyerahan arsip yang tersimpan unitbernilai guna habis masa simpan tim kerja arsip usul arsip musnah simpan tim kerja buat daftar arsip usul musnah daftar arsip komunikasi rencana pencipta arsip tim kerja sinkronisasi daftar arsip dan fisik kepala pengajuan usul serah lkp kabid penyelamatan arsip penilaian arsip usul serah panitia penilai arsip kabupaten) penyiapan penyerahan tim kerja dan pelaksanaan penyerahan tim kerja dan lkp penandatanganan penyerahan kepala lkp, kepala dan menyerah arsip pembuatan laporan kepala dan penyimpanan daftar arsip, dan laporan dan lkp bupati probolinggo hj. antrian sari, arsip statis,, adalah kumpulan arsip berdasarkan masalah. daftar arsip,unit kearsipan adalah lembaga kearsipan. unit kearsipan ii, adalah unit kearsipan perangkat daerah, khusus sekretariat daerah kabupaten probolinggo yang berada bagian umum. unit kearsipan iii, adalah unit kearsipan yang ada unit pelaksana teknis badan dinas daerah. bab penyusutan arsipterdokumentasi kegiatan penyusut pemusnahan arsip tingkat unit pengolah, pemusnahan arsip tingkat unit kearsipan iii, cc. pemusnahan arsip tingkat unit kearsipan ii,sepuluh) tahun, telah disimpan unit kearsipanperangkat daerah,panitia penilai arsip pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip bupati, persetujuan tertulis dari. kepala unit kearsipan bertanggungdalam adalah sebagai berikut mengin terimakan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan,. bab iii dokumentasi penyusutan dokumentasi kegiatan penyusutan sebagaimana dimaksud dalam meliputi guna dan habis jangka simpanan, dokumentasi pelaksanaan penyerahan arsip. dokumentasi pelaksanaan pemindahan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari dokumentasi pemindahan arsip dari unit pengolah unit kearsipan iii ataub.dokumentasi pemindahan arsip dari unit kearsipan iiikeputusan kepala perangkat daerah pencipta arsip tentang panitia penilai arsip perangkat daerah, surat menyurat pelaksanaan pemindahan arsip, nobulan rapat pemindahan panitia penilai arsip perangkat daerah, rekomendasi pemindahan arsip dari panitia penilai arsip perangkat daerah, berita acara pemindahan dan daftar arsip yang dipindahkan, foto dan laporan kegiatan pemindahan. dokumentasi pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari dokumentasi tingkat unit pengolahfoto dan laporan kegiatan pemusnahan. dokumentasi tingkat unit kearsipan iii, surat persetujuan pemusnahan arsip dari lembaga kearsipatingkat unit kearsipanmusnahan arsip tingkat unit kearsipan meliputi keputusan bupati tentang panitia penilai arsiplaksanaan penyerahan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi arsipakukan sebagai arsip vital. bab ketentuan lain lain penyusutan arsip inaktif dibawah (sepuluh) tahun yang telah diserahkan kepada lembaga kearsipan selaku unit kearsipan sebelum berlakunya peraturan ini menjadi tanggungjawab lembaga kearsipan.
nang, dak bupati sampang provinsi jawa timur peraturan bupati sampang nomor tahun tentang penyelenggaraan cadangan paadaan darurat perlu mengalokasikan cadangan pangan kabupaten sampang yang merupakan bagian dari subsistem cadangan pangan nasional, bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah kabupaten sampang nomor tahun tentang ketahanan pangan perlu dibentuk peraturan bupati sampang tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah sebagai landasan operasional pelaksanaan cadangan paala dkppala desa kelurahan sebagai titik bagi, biaya penyaluran biaya angkut bantuan dari gudang sampai titik bagititik bagi, tim pelaksana kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada titik bagi yang diketahui oleh kepala desa lurah dan camat setempat. penyaluran berdasarkan usulan camat bottom up) sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: camat mengusulkan kepada bupati melalui dkp untuk disalurkan cadangan pangan pemerintah kabupatekabupaten sebagaimana diusulkan oleh camat, hasil ver kepala dkp melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana kabupaten kepada bupati dan meminta persetujuan tim pelaksana kabupaten bertanggung jawab terhadap kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai titik bagi kantor kepala desa lurah, tim pelaksana kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan yang diketahui kepala desa lurah dan camat setempat, biaya penyaluran biaya angkut bantuan. jumlah bantuankapita hari, untuk paling lama (tiga puluh) hari dan atau sesuai hasil investigasi tim pelaksana kabupaten. bab pelaporan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan oleh kepala dkp kepada bupati setiap (enamtuangkan dalam keputusan bupati sampang dan keputusan kepala dinas ketahanan pangan.,m pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten sampang tahun nomor inpressampang nomor tahun anggaran dan belanja daerah tahun peraturan daerah kabupaten sampang nomor tahun tentang ketahanan pangan dan gizi kabupaten sampang, peraturan bupati sampang nomor tahun tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas ketahanan panganlenggaraan cadangan paaerah perwakilan rakyat daerah kabupaten sampang. dinas ketahanan pangan yang selanjutnya disingkat dkp adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi ketahanan pangan. kepala dinas ketahanan panganan selanjutnyadisebut kepala dkp adalah kepala dinas yangmembidangi ketahanan pangan kabupatenpang yang mempunyai tugas pokok tertentu sesuai dengan kewenangagejolak harga pangan (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang dinykabupaten sampang dalam menghadapi keadaaan darurat dan pascabencana serta gagal panen. keadaan darurat, pasca bencana serta gagal panen sebagaimana yang dimaksud pada ditetapkan dengan surat keputusan bupati. bagian kedua tujuan cadangan pangan bertujuanau dalam kondisikabupaten adalah: masyarakat kabupaten sampangmasyarakat yang mengalami gagal panen atauterlaksananya penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten sampang, tersalurnya cadangan pangan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana secara cepat dan tepat sasaran. bab organisasi pelaksana, mekanisme pengadaan, pengelolaan dan penyaluran distribusikabupaten dibentuk tim pelaksana kabupaten dengan susunan tim terdiri dari ketua kepala dinas ketahanan pangan kabupaten sampang sekretaris kepala bidang ketersediaan dan distribusi pangan dkp kabupaten sampang anggota unsur dkp kabupaten sampang, unsur dinas pertanian kabupaten sampang, unsur dinas sosial kabupaten sampang, unsur badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sampang, unsur bulog kabupaten sampang, unsur bagian perekonomian setda kabupaten sampang, unsur badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan surat keputusan bupati.pemerintah kabupaten sampai titik bagi kantor kepala desa.kp selaku ketua tim mengeluarkan delivery order do) kepada pengelola cadangan pangan pemerintah kabupatenkp selaku ketua tim pelaksana kabupaten, pascabencana, gagal panendkpbagian kedua mekanisme penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten mekanisme penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten berdasarkan: data jumlah penduduk, peta rawan pangan, kebutuhan konsumsi pangan, ketersediaan pangan, frekuensi dan atau perkiraan terjadinya bencana dan, cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dalam bentuk berasdalam rangka penggantian dan penyegaran cadangan pangan dapat dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah. pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupatenharga pasar, apabila terjadi perubahan atas nilai harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan harga pasar dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan penyesuaian volume terhadap perubahan harga beras tersebut. bagian ketiga pengelolaan dalam melaksanakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten kepala dinas ketahanan pangan dapat mengusulkan kepada bupati untuk menugaskan badan usaha milik negara daerah bidang pangan. penugasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara transparan dan akuntabel. bagian keempat mekanisme penyaluran pendistribusian mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan dengan (dua) cara, yaitu berdasarkan perintah bupati top down) dan usulan dari camat bottom up): penyaluran berdasarkan surat keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: bupati memerintahkan kepala dk dengan ditetapkansebagaimana perintah bupati: hasil ident
bupati gorontalo peraturan bupati gorontalo nomor tahun. tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gorontalo, menimbang bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat lintas sektoral harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pembina beserta para pemangku kepentingan guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan:forum lalu lintas dan angkutan alorganisasi tata kerja dinas perhubugorontalo tentang forum lalu (lintas dan angkutan jalan. babiforum lalu lintas dan angkutan jalanutan jalan. penyelenggaraakademisi dan atau masyarakat. pemerhati adalah orang peroranganmasalah permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan adalah kondisi lalu lintas dan angkutan jalan baik bersifat aktual maupun potensial yang tidak diinginkan sebagai. akibat penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi antarinstansi. koordinasi adalah kegiatan memadukan, mengintegrasikan, menyaksikan dan menyelaraskan pandangan dan program penyelesaian masalah permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. rekomendasi adalah hasil kesepakatan berupa saran dan atau masukan untuk menyelesaikan masalah permasalahan penyelenggaraan lalu lintasrangka pelayanan langsung kepada masyarakat merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten gorontalo pada satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meliputi: dinas pekerjaan umum yang bertanggung jawab bidangjalan, dinas perhubungan yang bertanggung jawab bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan: dinas koperasi umkm, perindustrian dan perdagangan yang bertanggung jawab bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan: kepolisian resor gorontalo yang bertanggung jawab . bab iii keanggotaan forum bagian kesatu keanggotaan forum terdiri dari unsur pembina, penyelenggara, akademisigorontalo. bagian kedua. keanggotaan forum yang dimaksud dalam adalah: bupati gorontalo, kepala kepolisian resor gorontalo, asosiasi perusahaan angkutan umum kabupaten gorontalo, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli bidang lalu lintas dan angkutan jalan, figorontalo. bagian ketiga dalam pembahasan forum, bupati gorontalo harus mengikutsertakan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud dalam yaitu: dinas perhubungan kabupaten gorontalo, dinas pekerjaan umum kabupaten gorontalo: dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gorontalo. keanggotaan forum, polres gorontalo dimaksud pada huruf harus mengikutsertakan kepala satuan lalu lintas kepolisian resor gorontalo dan kaur bin ops lalu lintas polres gorontalo. keanggotaan forum sebagaimana dimaksud dalam dibantu oleh sekretariat daerah kabupaten gorontalo. keanggotaan forum sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati kabupaten gorontalo. masa keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam berlaku (dua) tahun dan dapat dipilih kembali. bab tugas dan fungsi forum bagian pertama tugas forum lalu lintas dan angkutan jalan bertugas melakukan koordinasi 'bagian kedualaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam forum lalu lintas danlangkutan jalan melakukan: analisis jangka panjang, menengah, dan jangka pendek tentang masalah permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, db., merencanakan penyelesaian masalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, memberikan masukan terhadap perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan luar bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. mengkoordinasikan tidak lanjut, rekomendasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. babi sekretariat forum bagian pertama untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi forum lalu lintas dan angkutan jalan perlu membentuk sekretariat forum lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten gorontalo. sekretariat foram lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada berkedudukan kantor dinas perhubungan kabupaten gorontalo. keanggotaan sekretariat terdiri dari: unsur dinas perhubungan kabupaten gorontalo: unsur dinas pekerjaan umum kabupaten gorontalo: unsur dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan kabupaten gorontalo, unsur polres gorontalo: sekretariat forum lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten gorontalo secara operasional bertanggung jawab kepada ketua forum lalu lintas dan angkutan jalan. sekretariat forum. lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten gorontalo sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: membantu pelaksanaan tugas dan fungsi forum lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten gorontalo: bh. melaksanakan administrasi kesekretariatan, melaksanakan pengarsipan nobulan dan atau hasil pertemuan forum lalu lintas dan angkutan jalan tingkatsel oktober d0y4 bupati gorontalo, avid b9bio akb
sei kun khusus baca tidak untuk pisau kan peraturan bupati konawe selatan nomor: tahun tentang tata cara pemanfaatan kayu pada lahan kebun dan lahan pekarangan masyarakat bupati konawe selatan, menimbang bahwa berdasarkan surat direktorat jenderal bina usaha kehutanan dan direktorat bina turun kehutanan dan peredaran hasil hutan nomor bikphh tanggal januari perihal penjelasan pelaksanaanbahwa berdasarkan surat kementerian kehutanan nomor menhub vi bikphh perihal pemberlakuan peraturan menteri kehutanan nomor menhub ii bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan, perlu dibuat aturan mengenai tata cara pemanfaatan kayu pada lahan kebun dan lahan pekarangan masyarakat: bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan kayu pada lahan kebun dan atau lahan pekarangan milik masyarakat, dipandang perlu mengatur tata caranya, bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan ketatausahaan hasil hutan hak, dinas kehutanan kabupaten berkewajiban melakukan pemantauan peredaran wilayahnya, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf hurufw viii tentang ketatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, peraturan menteri kehutanan republik indonesia nomor menhub 1i tanggal juli tahun tentang ketatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak:tata cara pemanfaatan kayu pada lahan kebun dan lahan pekarangan masyarak: dinas kehutanan adalah dinas kehutanan kabupaten konawe selatan:::, nota angkutan adalah dokumen penglanjutan dan tempat penampungan terdaftar, kehutanan kabupaten konawe selatan,kabupaten konawe selatan atas nama bupati untuk menerbitkan kau, direktur jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang bina usaha kehutanan, dinas kehutanan kabupaten konawe selatan adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan wilayah kabupaten konawe selatan, balai adalah balai pemantauan pemanfaatan hutan produksi yang merupakan unit pelaksana teknis direktorat jenderal bina usaha kehutanan, pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari yang selanjutnya singkat was garis php adalah pegawai kehutanan yang memiliki kompetensi bidang pengawasan dan pemeriksaanbab tata cara pengangkutan hasil hutan hak setiap orang atau badan usaha yang memiliki lahan kebun dan atau lahan pekarangan dan belum memiliki yang diatasnya tumbuh pepohonan tegakan kayu dengan perkiraan potensi relatif kecil dan selanjutnya telah dilakukan pembagian pemotongan batang dapat dimanfaatkan oleh pemilik lahan yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan penerbitan dokumen surat keterangan asal usul kau), pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pada dapat juga dilakukan oleh pihak lain seperti badan usaha, koperasi, yayasan, dan perorangan setelah mendapatkan kuasa dari pemilik lahan, untuk pengangkutan kayu bulat dan atau kayu olahan rakyat untuk jenis cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trambesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai menggunakan dokumen nota angkutan, menggunakan dokumen nota angkutan penggunaan sendiri. permohonan penerbitan dokumen kau diajukan kepada penerbit kau dengan cara menyampaikan jenis, jumlah batang bundel ikat, volume berat yang akan diangkut, menyampaikan asal lokasi dengan melampirkan bukti alas titel hak atas tanah tempat tumbuhnya kayu yang dimohonkan, .c. foto copy identitas diri ktp, sim, dan lain lain., penerbit kau sebagaimana dimaksud pada pada ditetapkan oleh kepala dinas kehutanan kabupaten konawe selatan atas nama bupatidinas kehutanan kabupaten kota provinsi balai, dalam hal penerbit kau sebagaimana dimaksud pada tidak ada, maka dapat ditunjuk petugas kehutanan berkualifikasi was ganisphpl pkb pkb dengan surat perintah tugas kepala dinas kehutanan kabupaten konawe selatan, fe, yang pelaksanaannya berupa 'a. pemeriksaan kelengkapan administrasidan dibuktikan dengan adanya alas titel hak atas tanah kayu, pemeriksaan pengecekan kebenaran asal usul lacak balak dilokasi yang dimohonkan dituangkan dalam bentuk peta dan sebagai dasar penarikan retribusi pergantian biaya cetak peta, pemeriksaan fisik penerbit dibantu oleh tenaga yang memahami pengukuran hasil hutan untuk melakukan pemeriksaan berupa penetapan jenis, pengukuran volume berat, dan perhitungan jumlah hasil hutan hak yang akan diangkut, hasil dari pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan bap) yang dalamnya terlampir daftar kayu bulat dan atau daftar kayu olahan, peta lokasi dan bukti kepemilikan alas titel alas hak tanah kayu, biaya untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada yang meliputi biaya transport, lumpur, bahan peralatan dan lainnya dibebankan kepada pemohon. setiap pemilik kayu, badan usaha atau perorangan wajib memiliki tempat penampungan terdaftar yang ditetapkan kepala dinas kehutanan kabupaten konawe selatan, setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangan tujuan wajib dilengkapi dokumen pengangkutan, seperti hgu, hak pakai dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan badan pertanahan nasional bpn) mengikuti ketentuan ketatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara. bab iii pembinaan dan pengendalian penerbit kau setiapehutanan kabupaten konawe selatan, dalam rangka ketertiban pelaksanaan ketatausahaan hasil hutan hak, dinas kehutanan kabupaten konawe selatan berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran wilayahnya. bab pelanggaran dan sanksi penggunaan dokumenketentuan peraturan perundang undangan, dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen pengangkutan, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran asal usul hasil hutan hak,kan laporan petugas kehutanan yang menerima dokumen angkutan tempat tujuan,, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, s5) pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dengan menggunakan dokumen laporan petugas kehutanan yang menerima dokumen angkutan tempat tujuan, pelanggaran penerbitan kau atas hasil hutan hak yang berasal dari luar wilayah desa kelurahan nya, dikenakan sanksi pencabutan keputusan penetapan penerbit kau oleh kepala dinas kehutanan kabupaten konawe selatan. bab penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka surat keputusan kepala dinas kehutanan kabupaten konawe selatan nomor a i1 tanggal oktober perihal petunjuk teknis pelaksanaan ketatausahaan hasil hutan hak, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.k sorting ditetapkan andosol teks padatanggal juhi! toba bupati tan, kasus. kehutanan kasar hukum rey imran diundangkan andosol pada tanggal thi lt. nama pemilik hutan hak alamat pemilik hutan hak daftar kayu bulat kayu olahan (dkb dko) nomor2l.o.ooooocma desa kecamatan kabupaten provinsi nomor jenis panjang na, jumlah volume batang (m) com. kpe bdl ikat m3) dkb dko ini merupakan lampiran kau nomor. tang dan peneerapnenkari pemilik kayu dibuat oleh penerbit kau lampiran peraturan bupati konawe selatan nomor tutul tanggal huni 2ety contoh format permohonan penerbitan kau kepada yth. pejabat penerbit kau tempat memenuhi peraturan menteri kehutanan nomor ., pada . dinyatakan, bahwa pemilik hasil hutan hak, wajib mengajukan permohonan penerbitan dokumen k li. nagita pour. soe manan bukti, identitas bukti legalitas tanah sertifikat meter lirik .cocok.o.ooo telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang terdiri dari: jenis. kayu oom oasamuwcam buritan masing someone von ser ereremeae amen nen sanak shd bkk want ask ora nenek akan diangkut dijual dengan rincian sebagai berikut bl. tenis kayu serxrxonveere1eerecongeenwaserenoememesen0enne nsasenaa ken ane aaa jumlah batang . batang ci: volume seissesesnn ajuan pengangkatan momentum apabila asal usul hasil hutan tersebut, ternyata tidak sesuai dengan asal lokasi tebangan, maka isi dokumen kau menjadi tanggung jawab kami selaku pemilik hasil hutan. demikian surat permohonan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan. pemohon, pet kui ssh lampiran peraturan bupati konawe selatan nomor tanggal nomor urut . surat keterangan asal usul (kau) (khusus untuk pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak) berlaku selama . hari, dari tanggal. d ilavnstoasesn desa knananesensesesenenenaeetan kecamatan damar kabupaten kota ana pen provinsi kdawanasatseserserasanan asal hasil hutan tujuan pengangkutan bukti kepemilikan delman nama penari nomor ekagaresemarenaentaa alamat penari .o mi: nama pemilik enareseeseeresesnseetent abi alamat pemilik penata sensesesananessannane tempat muat kkkakeeeraaaa jenis alat angkut denaneerenetekatatan nomor jumlah keterangan batang pcs.) catatanc hgu hak pakai yang diakui bpn. dalam hal dan kbs dikirim iuiuiphhk ipku tpt, kolom ini wajib diisi oleh garis php p3kb penerbit, nama garis php p3kb nomor register kau diterima tgl. kau dimatikan tgl. stempel cap telah dimatikan lembar :. lembar ke arsip penerima lembar ke kepala dinas kabupaten kota lembar ke pemilik hasil hutan lembar ke kepala dinas provinsi lembar ke kepala balai lembar ke arsip penerbit pemerintah kabupaten konawe selatan keris dinas kehutanan bem) jl. poros andosol telp. berita acara pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik hasil hutan hak nomor: bap e pada hari ini. tanggal senoecsoeee bulan servo tahun dua ribu see, yang bertanda tangan bawah ini nama jabatan was ganisphpl nama jabatan berdasarkan surat perintah tugas kepala dinas kehutanan kabupaten konawe selatan nomor nv tanggal mei telah melakukan pemeriksaan lahan lokasi atas kayu see eneeantatnan pen eaee masyarakat milik sdr. (i) seo yang terdapat berlokasi desa . dan desa see.oeessaereereennoeeeeereen kec, menamai eee: kabupaten konawe selatan. bahwa asal usul kayu . yang dikuasai dan dimiliki oleh sit. . adalah benar benar kayu .o.ooo.berasal dari pekarangan kebun milik masyarakat yang diperoleh dengan system jual beli dengan masyarakat desa .voodoo dan desa liomeewasnn ks. per gani dibuktikan dikuatkan dengan surat keterangan kepala desa. pada saat pemeriksaan dilakukan kayu. hasil penebangan tersebut masih berada dilokasi diunggah tebangan. apabila dikemudian hari ternyata point (satu) tersebut diatas tidak benar, maka selaku pemohon pemilik kayu bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai aturan yang berlaku. bahwa asal usul kayu .o. yang dikuasai dan dimiliki oleh sit. .terdapat pada titik koordinat sebagai berikut peta terlampir) adapun hasil pemeriksaan pengukuran pengujian terhadap kayu .ooooooooooo tersebut adalah sebagai berikut jumlah volume jenis kayu batang kpg bdl ikat mm) daftar terlampir) demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dijadikan bahan seperlunya. pemilik kayu, yang melakukan pemeriksaan,
ena megang dana ban ama rabi yaa bupati konawe selatan peraturan bupati konawe selatan nomor tahun aa,ada dinas pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten konawe selatan pora tia lis bupati konawe selatan ted menimbang :a.bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) merupakan instrument bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan. bahwa untuk pengelolaan apbd kabupaten konawe selatan tahun anggaran yang sesuai dengan mekanisme yang baku, dibutuhkan pedoman pelaksanaan apbd sebagai acuan bagi skpd dalam melaksanakan berbagai program. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir dipandang perlu untuk menetapkan keputusan bupati konawe selatan tentang pedoman pelaksanaan apbds':ymemutuskan menetapkan keputus:n bendahara pengeluaran::orang yang ditunjuk untuk melakukan penelitian prosedur dan dokumentasi administrasi pengalamannya, pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang jasa daerah::bab pelaksanaan anggarantan dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan..tetapkan dengan keputusan bupati atas usul kepala skpd yang bersangkutan, melalui dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah dead). kuasa pengguna anggaran kpa) kuasa pengguna barang kpb), pejabat ketatausahaan keuangan ppk) pejabat ketatausahaan barang kpb), pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt)ppt bertanggungjawab atas pekerjaan yang ditugaskan kepadanya kepadasatuan biaya tiket (transport) dalam rangka perjalanan dinas luar daerah keluar provinsi sulawesi tenggara, diberikan secara cost atau sesuai pengeluaran kenyataan. biaya transport dalam rangka perjalanan dinas luar daerah keluar provinsi sulawesi tenggara peka al. wki. bupati dan wkl. ketua dprd sekretaris daerah dan anggota dprd eselon bisnis eselon iii ekonomi eselon ekonomi besarnya biaya hotel penginapan perjalanan dinas keluar provinsi sulawesi tenggara diberikan berdasarkan" satuan biaya paket. tabel biaya penginapan hotel) keluar provinsi sulawesi tenggara mam bean ika ketua dprd dan wkl. daerah dan ketua dprd anggota dprd (angora kcon darussalam ialaiau joasoooo soon 3s0000 psluambi socio contoh senior 2e000n \| te\|sumatra bait voodoo 7s0000 socio aso0o0 3so0o0 seni ama ana khomanarabetuna \| cbooo sson anleanten orsoooo sooko ssmooo asal0\| 2s0000 i12\|sawa barat 8so0o0 eso.ooo s00. chsfoitisatara voodoo es0000 sso000 huma tengan sooko esa00o suo000 asli yowarara voodoo eso00o #o0ooo asa0oo\| bs0000 molwawatimur sooko te0000 es0.ooo ara dinliusa tenor bait \| contoh rso0on #so0oo sono asg000 hol nusa tenggara timur 6so000 cbooo sooko nlkatmantan barat) \| tsa0oo eso00o sooko 20n000 #anfkaimanantengan tonton esaooo sago oeslemonao voodoo swoop ssaooo sooko asa000 waesumesibaat cbooo eovto sooko #s0000 oeslsumwesi tangan esc0o #logo 4s000 tmlmaww solo soon sono00 as0oo0 nmawuuraa sooko ssaooo ssa000 napa voodoo ts0000 woo sanook wan saya barat set sai besarnya uang harian dalam rangka perjalanan dinas luar daerah provinsi sulawesi tenggara diberikan berdasarkan satuan biaya paket uang harian dalam rangka perjalanan dinas luar daerah keluar provinsi sulawesi tenggara pejabat yang melakukan uang harian keterangan aaa bupati dan ketua dprd pedesaan pohon caeotngant non even soo golongan besarnya biaya perjalanan dinas bupati, ketua dprd, wakil bupati dan wakil ketua dprd luar daerahbupati, ketua dprd wakil bupati dan wakil ketua dprd dari andosol keluar daerah dalam provinsi sulawesi tenggara heran perhari rp.) lo 02oo00 konawe maksimal perjalanan hari palausau polamomutaa ago gitfkonawe utara soo besarnya biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sulawesi tenggara \|diberikan berdasarkan satuan biaya paket. besarnya biaya perjalanan dinas sekretaris daerah dan anggota dprd dari andosol keluar daerah dalam provinsi sulawesi tenggara perhari rp.) lo 002o \|1kota kenari dakamtatara voodoo \| pekan saga gama sono falbasau pafpasarwao ooaooo holemonutra besarnya biaya perjalanan dinas dari andosol keluar kota kabupaten konawe selatandari andosol keluar wilayah kabupaten konawe selatan sulawesi tenggara lama biaya non non rat anan trans. eselon eselon ill eselon eselon eselon maksimal gol. gol. lak kota kendari max. konawe perjalanan bau bau hari raha ian ipa neo esa aga naamtane kolaka utara esa. namun. iman. tema. len uno besarnya biaya perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten konawe selatan diberikan berdasarkan satuan biaya paket. sea & a besarnya biaya perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten konawe selatan biaya non non tujuan trans eselon eselon eselon eselon eselon gol. gol. iii tambo toge hoon\| tango0\| hewan\| tango0\| ten000 tr0000\| ikona voodoo\| #eo000\| hen000\| ha00o0\| stained tokoh\| he0000\| te000n\| r20000 airlangga teolog\| r10000. ikan solo0\| te0000\| he0000\| tmangoea h00000\| imoramo t80000\| te0000\| t4000\| illa jangka 8so0o\| t80000\| (os simoni #t0. (lan jiatembuu ira \|monta togo\| bias tue 1o novo\| te0000\| ta0000\| lie semua s0000\| se0000\| t20000 tesla so0oo\| ranomeeto barat sawo \| he000\| teolog\| tao0oo\| ts0000\| r20000 \|fe tawes te0000\| draogo\| ra000 1r0000 ieo utama palangka selatan tan000 besarnya biaya perjalanan dinas bagi pegawai harianiket (transport) dan uang harian. biaya hotel penginapan dalam rangka bintik sudah termasuk dalam biaya kontribusi. biaya kontribusi bintik, diklat dan sejenisnya dibayarkan sesuai dengan biaya yang "tercantum dalam surat panggilan peserta. perjalanan dinas luar daerah maksimal (empat) hari. perjalanan dinas dalam daerah (dalam wilayah kabupaten konawe selatan maupun dalam wilayah provinsi sulawesi tenggara) maksimal (empat) hari, apabila melebihi batas waktu tersebut maka harus se izin pimpinan daerah dalam hal ini bupati konawe selatan bagi pns dan pimpinan dprd bagi anggota dprd. izin dimaksud dibuktikan dengan surat persetujuan perjalanan dinas yang ditanda tangani pimpinan. perjalanan dalam daerah kabupaten konawe selatan untuk kecamatan andosol tidak termasuk perjalanan desa punggawa, desa andosol, kelurahan motor, dan kelurahan langga. untuk kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban instansi skpd dalam lingkup pemerintah kabupaten konawe selatan yang dilakukan andosol hanya memperoleh biaya lumpur kepala skpd yang melaksanakan perjalanan dinas keluar wilayah kabupaten konawe selatan baik itu kendaraan perorangan dinas. jenis jabatan jumlah silinder kendaraan (maksimal) kendaraan dinas operasional kendaraan dinas jabatan. kapasitasiisi jenis jabatan jumlah silinder kendaraan (maksimal) ketua dprd sedan atau minibus p2. wakil ketua dprd (satu) unit sedan atau minibus .000cc pejabat eselon (satu) unit sedan atau jeep csilpsasat esaontt \|igawunt minibus biaya pemeliharaan kendaraan roda roda empat kendaran dinas eselon rp. tahun kendaraan dinas eselon iii rp. tahun pc. kendaraan operasional rp. tahun biaya pemeliharaan kendaraan roda enam atas rp. tahun biaya pemeliharaan kendaraan roda sepeda motor rp. tahun biaya operasional tersebut meliputi: perbaikan kendaraan pemeliharaan bulanan kendaraan biaya bahan bakar besarnya honor pengelola anggaran maksimal koordinator anggaran rp. bulan pengguna anggaran barang bud rp. bulan kuasa pengguna anggaran rp. bulan ppt rp. , bulan ppk rp. bulan kuasa bud rp. bulan bendahara pengeluaran rp. bulan bendahara pengeluaran bantuan rp. bulan bendahara penerimaan rp. bulan bendahara pembantu rp. bulan pembantu bendahara rp. bulan bendahara barang rp. bulan staf ppk pengoreksi, verifikasi, akuntan) rp. balan pembantu bud rp. bulan honor pejabat pengadaan rp. skpd honor panitia pemeriksa barang daerah ketua rp. bulan sekretaris rp. bulan anggota rp. bulan besarnya biaya lembur adalah sebagai berikut gol rp. perjam gol rp. perjam(\|.d. ssp bagi golongan iiilima belas ribu rupiah) atau sesuai dengan dana yang tersedia. jbab pengajuan surat permintaan pembayaran (spp)sendiri antara lainejabat pengelola keuangan daerah dalam. hal ini kepala dinas pendapatanyang waktu pelaksanaannya lebih dari (satu) bulan, dan apabila danaama ami here lain,bab tata cara ketatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara skpd dan bendahara pengeluaran pembantu skpd sert'b." di: bku pada kolom penerimaan," di:" di: 2g. bku pada kolom penerimaan dcccca.babcditetapkan andosol pada tanggal desember bupati konawe selatan, pan bana ika fb) aan psi)! aah naya ec. imran tembusan ketua dprd kabupaten konawe selatan andosol kepala inspektorat kab. konawe selatan andosol yang bersangkutan untuk diketahui
bupati konawe selatan peraturan bupati konawe selatan nomor: tahun tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (pns)alam rangka melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam dtahun nomor spb m.pan rb nomor tahun nomor sesi pmk. nomor tahun tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil. bahwa untuk menjamin terlaksananya penataan dan pemerataan guru pns kabupaten konawe tentang dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati konaweonawe selatan tentang penataan dan pemerataan guru pns lingkungan pemerintah kabupatennomor spb m.pan rb nomor tahun nomor pmk. nomor tahun tentang penataan dan pemerataan guru pns, peraturan menteri pendidikan republik indonesiasulawesi tenggara. provinsi adalah provinsi sulawesi tenggara. dinas provinsi adalah dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi sulawesi tenggara. bupati adalah bupati konawe selatandinas pendidikan adalah dinas pendidikan, pemuda dan olahragaunit pelaksana teknis dinas pendidikan kecamatan yang selanjutnya disebut utd pendidikan kecamatnypegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional guru yang bertugasdiselenggarakan oleh pemerintah daerah. penataan dan pemerataan guru pns adalah proses menata ulang, mengatur,mindahan tempat tugas antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antaretnis pendidikan, antar wilayah dalam kabupatetk,atau guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan satuan pendidikan formal yang sederajat, guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang,dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada (satu)mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar smpmata pelajaran pada sekolah menengah kejuruan adalah dikelompokkan menjadi guru normatif, adaptif,dan produktif. guru bimbingan dan konseling konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung, dan sekolah menengah atas sekolah menegah kejuruandalam ter (satu) minggu pada satu atau lebihpelayanan minimal dan standar proses. data talk adalah data analisis jumlah guru yang (s)seharusnya dibutuhkan, guru yang (a)da, kondisi (k)kelebihan atau (k)kekurangan. kekurangan guru adalah kondisi jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan tingkat satuan pendidikan atau tingkat daerah. kelebihan guru adalah kondisi jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan tingkat satuan pendidikan atau tingkat daerah. bab tujuan dan ruang lingkup peraturan bupati ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi pejabat pembina kepegawaian daerah, badan kepegawaian daerah, dinas pendidikan, satuan pendidikan dan pemangku kepentingan stakeholder) lainnya dalam melaksanakan penataan dan pemerataan guru pns. penataan dan pemerataan guru pns bertujuan dalam wilayah kabupaten konawe selatan. ruang lingkup peraturan bupati ini mencakup mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi dalam menata ulang dan memeragakan guru pns yang ada kabupaten konawe selatan. ruang lingkup penataan dan pemerataan guru pns mencakup pemerataan dan pemenuhan kebutuhan guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling konselor pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten konawe selatan. bab iii wewenang dan tanggung jawab bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penataan dan pemerataan guru pns dalam wilayah kabupaten konawe selatan. pelaksanaan wewenang penataan dan pemerataan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan badan kepegawaian daerahns daerah untuktugasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, melakukan monitoring dan valuasi ketercapaian pelaksanaan penataan dan pemerataan sesuai tujuan yang direncanakan. bab tugas pemerintah daerah bagian kesatu dinas pendidikan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan guru pns mencakup: menyusun produk hukum dalam bentuk peraturan bupati atau produk hukum lainnya terkait penataan dan pemerataan guru pnsondisi riil, kelebihan dan atau kekurangan guru pns tiap satuan pendidikan serta kondisi dan kebutuhan tingkat daerah yang disampaikan kepada badan kepegawaian daerah, penugasan dan pemindahan tugas guru pns antarsatuan pendidikan dalamns baik antar satuan pendidikan maupun antar daerah. bagian kedua badan kepegawaian daerah pemerintah daerah melalui badan kepegawaian daerah mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan guru pns mencakup: menerima usulan dari dinas pendidikan terkait pemindahan guru pns antar satuan pendidikan dalam daerah kabupaten konawe selatan, melakukan proses administrasi terkait usulan, melakukan sidang baperjakat menerbitkan surat keputusan bupati terkait penempatan guru pns. bagian ketiga satuan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan guru pns mencakup: sosialisasi program penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil tingkat satuan pendidikannya, penghitungan dan menganalisis kebutuhan guru pns satuan pendidikannya dengan mengacu pada petunjuk teknis penataan dan pemerataan guru, pelaporan data kondisi guru seharusnya dibutuhkan, guru yang ada, serta kondisi kelebihan dan atau kekurangan talk) guru pns satuan pendidikannya kepada dinas pendidikan. bab penataan dan pemerataan guru bagian kesatu mekanisme perencanaan dan pelaksanaan mekanisme perencanaan dan pelaksanaanpetunjuk teknis dan ketentuan perundang undangan, menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru tahun berjalan dalam bentuk data talk yaitu data analisis perhitungan kebutuhan guru seharusnya, guru yang ada, sehingga diketahui kelebihan atau kekurangan jumlah guru.dan menyampaikan data talk, hasil analisis kebutuhan, dan rencana optimalisasi guru pns yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan: untuk jenjang dan disampaikan kepada kepala utd kecamatan untuk diteruskan dinas pendidikan: untuk jenjang smp, sma dan smk disampaikan kepada dinas pendidikan, untuk jenjang pendidikan luar biasa disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi dengan tembusan dinas pendidikan kabupatendata talk dan hasil analisis kebutuhan guru pns dari kepala utd kecamatan untuk jenjang pendidikan dan sd, serta dari kepala satuan pendidikan untuk jenjang smp, sma, dan smk, melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru pns dengan kepala utd kecamatan, kepala smp, sma, dan smk, menyusun analisis kekurangan atau kelebihan guru tingkat kabupaten pada setiap jenjang dan jenis satuan pendidikan berdasarkan analisis perhitungan data kebutuhan guru tiap satuan pendidikan. mengusulkan dan memfasilitasi penugasan baru dan perpindahan tugas guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antaretnis pendidikan kepada bupati melalui badan kepegawaian daerah dalam rangka menata dan memeragakan persebaran guru dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan, melakukan monitoring dan evaluasi bersama capaian keterlaksanaan penataan dan pemerataan guru tingkat satuan pendidikan, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten bersama badan perencanaan pembangunan daerah, inspektorat daerah, dan badan kepegawaian daerah, melaporkn menyampaikannya kepada bupati, gubernur melalui dinas pendidikan provinsi serta kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia. bagian kedua perhitungan kebutuhan guru perhitungan kebutuhan guru didasarkan data jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, dan jumlah jam tatap muka setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, serta jenis program yang dibuka. formulasi perhitungan kebutuhan guru untuk tiap jenis dan jenjang pendidikan dilakukan dengan mengacu pada petunjuk teknis surat keputusan bersama menteri tentang penataan dan pemerataan guru pns. perhitungan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud dalam didasarkan padaatau dihitung setara dalam (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan. beban mengajar minimal guru juga memperhitungkan ekuivalen jumlah beban mengajar guru bagi guru yang diberikan tugas tambahan, guru layanan khusus, guru pendidikan berkebutuhan khusus, dan guru berkeahlian khusus dengan mengacu pada peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun sebagaimana yang diubah menjadi permendiknas nomor tahun tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan. perhitungan jumlah jam tatap muka tiap mata pelajaran berminggu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan mengacu pada struktur kurikulum yang berlaku secara nasional. perhitungan kebutuhan guru juga mengacu pada jumlah rombongan belajardengan mengacu pada standar pelayanan minimal dan standar proses, yaitu, minimal maksimal peserta didik kelas smp minimal maksimal peserta didik kelas sma minimal maksimal peserta didik kelas smk minimal maksimal peserta didik kelas bagian ketiga kekurangan dan kelebihan guru perbedaan antara jumlah guru yang ada dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya tingkat satuan pendidikan dan tingkat daerah menggambarkan kondisi kekurangan dan atau kelebihan jenis guru. kekurangan guru tingkat satuan pendidikan dan tingkat daerah dapat diatasi dengan: satuan pendidikan yang kekurangan menerima guru yang dipindah tugaskan dari satuan pendidikan lain dalam daerah maupun dari luar daerah, untuk kekurangan guru mata pelajaran dapat diupayakan alih fungsi profesi guru sesuai dengan persyaratan danpengangkatan rekrutmen guru cons berdasarkan analisis jabatan dan kebutuhan tingkat daerah yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan badan kepegawaian daerah. kelebihan guru tingkat satuan pendidikan dan tingkat daerah dapat diatasi dengan: memindah tugaskan guru satuan pendidikan lain yang membutuhkan atau masih kurang, pengalihan fungsi profesi jenis guru yang berlebih jenis guru yang masih kurang dibutuhkan sesuai dengan prasyaratmenugaskan guru untuk melaksanakan tugas mengajarpangkal tempat tugasnya sebagai guru tetap, dalam jangka panjang dapat dilakukan optimalisasi jumlah jam tatap muka dengan cara meningkatkan jumlah rombongan belajar dan daya tampung sekolah, jika masih terdapat kelebihan guru walaupun telah diatasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf maka diatasi dengan cara memindahkan guru luar daerah melalui badan kepegawaian dan dinas pendidikan provinsi. bagian keempat pemindahan dan penempatan guru paragraf pemindahan guru satuan pendidikan lain satuan pendidikan bawah pembinaan pemerintah daerah yang memiliki kelebihan guru kelas, guru mata pelajaran, dan atau guru bimbingan konseling sertamenetapkan guru yang harus dipindahkan satuan pendidikan lain yang membutuhkan. pemindahan satuan pendidikan lain dapat dikecualikan bagi guru yang mengajar daerah terpencil sulit akses atau daerah dengan pendidikan layanan khusus, guru berkeahlian khusus yang memang dibutuhkan keahliannya, dan guru yang mengajar pendidikan luar biasa atau siswa berkebutuhan khusus. dengan ketentuan apabila beban kerja minimum jam tatap muka berminggu pada mata pelajaran yang diampu tidak terpenuhi, maka guru pns bersangkutan dapat mengajar mata pelajaran serumpun atau kegiatan yang ekuivalen sehingga beban kerja minimum jam dapat terpenuhi. penetapan guru pns. pemenuhan beban mengajar minimum jam tatap muka per minggu sekolah tujuan.nempatan guru penempatan guru pns yang dipindahtugaskan sebagai akibat penataan dan pemerataan guru mengacu pada usulan dinas pendidikan yang disampaikan badan kepegawaian daerah. usulan penempatan guru pns yang dipindahtugaskan sebagaimana dimaksud pada dibuat secara objektif, transparan dan akuntabel berdasarkan analisis data kebutuhan guru tingkat satuan pendidikapns yang dipindahtugaskan dari satuan pendidikan laihasil rekrutmen pengangkatan guru baru cons. paragraf pemindahan kabupaten lain pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk pemindahan tugas guru pns luar daerah kabupaten lain yang kekurangan guru pns. pemindahan tugas daerah kabupaten lain dilakukan apabila daerah telahatau kelebihan guru kelas sejumlah satuan pendidikan yang ada daerah. pemindahan tugas antardaerah dilakukan melalui koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi, badan kepegawaian provinsi dan pemerintah daerah dituju serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. paragraf syarat dan kriteria guru yang dipindahtugaskan perpindahan tugas guru dari satuan pendidikan lama satuan pendidikan baru harus atas usulan kepala sekolah dan persetujuan dinas pendidikan dan badan kepegawaian daerah berdasarkan hasil analisis penataan dan pemerataan kebutuhan guru. guru cons pns yang ditempatkan sebuah satuan pendidikan dalam kondisi tidak kelebihan, baru dapat mengajukan pindah tugas satuan pendidikan lain sekurang kurangnya yang bersangkutan telah memenuhi masa kerja tahun satuan pendidikan tempat tugasnya. perpindahan tugas guru cons pns yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan bentuk pelanggaran disiplin kepegawaian yang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. prioritas guru yang dipindahtugaskan dari satuan pendidikan yang kelebihan satuan pendidikan lain yang kekurangan memperhatikan dan mempertimbangkan kriteria berikut: bertugas sebagai guru kelas satuan pendidikan yang kelebihan guru, jumlah guru mata pelajaran guru bimbingan konseling yang ada berlebih satuan pendidikan tempat tugasnya, guru yang bersangkutan dibutuhkan oleh satuan pendidikan, diutamakan guru yang belum sertifikasi dan masa kerjanya paling sedikit tingkat satuan pendidikan asalnya, guru mengajukan permintaan sendiri, kondisi jasmani dan rohani guru bersangkutan dalam keadaan sehat, guru yang bertempat tinggal lokasi terdekat dengan satuan pendidikan yang kekurangan guru, guru yang berdomisili perbatasan dekat satuan pendidikan yang kekurangan guru, serta mempertimbangkan hasil penilaian kinerja oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah. guru pns yang telah dipindahtugaskan dari satuan pendidikan lama dan ditempatkan disatukan pendidikan baru, dalam waktu selambat lambatnya (empat belas) hari kerja setelah terbitnya surat keputusan bupati harus segera melapor dan melaksanakan tugas tempat tugasnya yang baru. apabila dalam waktu selambat lambatnya (empat belas) hari kerja setelah terbitnya surat keputusan bupati, guru pns yang dipindahtugaskan tidak melapor dan melaksanakan tugas tempat tugasnya yang baru tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan maka guru pns bersangkutan dianggap telah melalaikan tugas dan dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran sekolah, maka guru yang pindah dari satuan pendidikan satuan pendidikan lain harus sudah mulai mengajar sekolah barunya mulai awal semesteryang pindah antar daerah kabupaten baik dalam satu provinsi maupun antarprovinsi, pemindahan guru harus dilakukan paling lambat pada bulan oktober tahun berjalan. bab pendanaanantarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibebankan pada apbd kabupaten konawe selatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.bab vii monitoring dan evaluasi kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin efektifitas keterlaksanaan kegiatan penataan dan pemerataan guru pns kabupaten konawe selatan sesuai yang tujuan yang direncanakan. kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan penataan dan pemerataan guru pns. dinas pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru pns kabupaten konawe selatan dengan memberdayakan pengawas sekolah. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu dilakukan oleh lintas sektor terkait. dinas pendidikan wajib membuat dan menyampaikan kepada bupati laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru pnskal taman: pada tanggal instansi parak sekretaris rah bupati konawe selatan, kap oikmugota kabar hukum bean ega kia imran diundangkan andosol pabean ris daerah kabur "konawe selatan set ds, ker sec arjun moke berita daerah kabupaten konawe selatan tahun nomor
irg\| yaa ni. bupati konawe selatan peraturan konawe selatan nomor tahun tentang standar pelayanan minimal (spm, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana lag dimaksud pada huruf perlu menetapkmutuskan menetapkan peraturan bupati konawe selatan tentang standar pelayanan minimal (spm) dilingkungan pemerintah kabupaten konawekonawe selatankonawe selatan. skpd adalah unit kerja yang berada dalam lingkup kabupaten konawe selatan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan .konawe selatanadalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan pemerintah, yang selanjutnya disebut spm. pelayanan adalah kegiatan kegiatan urusan wajib pemerintah yang meliputi seluruh bidang pelayanadalah skpd kabupaten konawe selatanadalah sebagai pedoman perangkat daerah kabupaten konawe selatan yang membidangi pelayanan dalam mencapai standar pelayanan minimal spm) kabupaten konawe selatan. paragraf tujuan tujuan ditetapkan standar pelayanan minimal spm) kabupaten konawe selatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan kepada skpd. paragraf fungsi fungsi standar pelayanan minimal spm) yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai:konawe selatan sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat, pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraanterhadap pelayanan kepada masyarakat, acuan prioritas perencanaan daerah dari pembiayaan apbd dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan f .yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat, pedoman penyusunan program program tahunan, acuan penentuan standar pelayanan kinerja pelayanan. bagian kedua standar pelayanan minimal paragraf satu urusan paling mendasar dalam standar pelayanan minimal pemerintah kabupaten konawe selatan termaktub dalam lampiran peraturan bupati ini. paragraf urusperaturan bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. bab iii pengorganisasian standar pelayanan minimal (spm) bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai spm yang dilaksanakan dalam lingkup pemerintah kabupaten konawe selatan: penyelenggaraan pelayanan sesuai spm sebagaimana dimaksud pada secara operasional dikoordinasikan oleh skpd teknis, penyelenggaraan pelayanan sesuai spm oleh tenaga ahli dan terampstandar pelayanan minimlingkungan kabupaten konawe selatan, kabupaten konawe selatan,, bappeskpd terkait, skpd terkaitdengan satuan kerja perangkat daerah lain, rencana pencapaian standar pelayanan minimal spm)sebagaimana dimaksud pada atas terdapat dalam lampiran bupati ini yang merupakan bab pelaporan skpd terkait, bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian spm kepada menteri terkait,oleh bupati dan kementerian terkaitsesuai standar pelayanan minimal dan mekanisme kerja sama antar daerah, bappeda melaksanakan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal lingkungan kabupaten konawe selatan. bappeda menyampaikan laporan pengawasan pencapaian kinerja pelayanan kepada bupati sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan bupati. bab vii, akan diatur kemudian dengan keputusan kepala skpd terkait. peraturan bupati akan evaluasi dan direvisi minimal (satu) tahun setelah diundangkan. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal dir agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan bupati ini dengan penempatan dalam berita di: selatan. ditetapkan andosol pada tanggal november tetani dara bupati awe selatan sea bit pan ana gesa jai kai ff: memang ani, arema pen org pen kabar hukum ii, pan mena dhtnpasanemeamsabas ungu area diundangkan andosol pada tanggal november: lampiran peraturan bupati konawe selatan nomor tanggal tentang standar pelayanan minimal (spm) lingkup kabupaten konawe selatan standar pelayanan minimal satuan tas bidang jenis pelayanan indikator nilai waktu naga lembaga dasar pencapaian tahun) kesehatan pelayanan cakupan kunjungan ibu dinas kesehatan dasar hamil kesehatan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani kuda mena cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki sas, 90x cakupan desa kelurahan universal child immunization uc mendapat perawatan cakupan penjaringan kesehatan siswa dan setingkat cakupan peserta cakupan penemuan dan penanganan penderita y6o \|penyakit cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pelayanan cakupan pelayanan dinas kesehatan kesehatan kesehatan rujukan pasien kesehatan rujukakota ss kesehatan penyelidikan epidemiologi dan cakupan desa kelurahan penanggulangan mengalami klb yang jam dinas kejadian luar dilakukan penyelidikan kesehatan biasa klb epidemiologi kesehatan promosi kesehatan dan cakupan desa siaga aktif pemberdayaan standar pelayanan minimal batas satuan kerja bidang jenis pelayanan indikator nilai waktu lembaga dasar pen penanggung capaian jawab tahun) lingkungan pelayanan persentase jumlah sumber badan hidup informasi status air yang dipantau lingkungan mutu air kualitasnya, ditetapkan hidup status mutu airnya dan diinformasikan status mutu @nya lingkungan pelayanan persentase jumlah badan hidup informasi status kabupaten kota yang lingkungan mutu udara dipantau kualitas udara hidup ambien ambisinya dan diinformasikan mutu udara ambisinya nana ann lingkungan pelayanan tindak persentase jumlah y6:, dan atau perusakan nan lingkungan hidup lingkungan pelayanan persentase jumlah usaha yo, badan hidup pencegahan dan atau kegiatan yang lingkungan pencemaran air mentaati persyaratan hidup administrasi dan teknis lena lan pencegahan pencemaran air lingkungan pelayanan persentase jumlah usaha badan hidup pencegahan dan atau kegiatan sumber lingkungan pencemaran tidak bergerak yang hidup udara dari memenuhi persyaratan sumber tidak administrative dan teknis bergerak pencegahan pencemaran udara esmensakan lingkungan pelayanan persentase luasan lahan badan hidup informasi status dan atau tanah untuk lingkungan kerusakan lahan produksi biomassa yang hidup dan atau tanah telah ditetapkan dan untuk diinformasikan status produksi kerusakannya biomassa ll. lingkungan pelayanan tindak persentase jumlah y0, dan atau perusakan lingkungan hidup. sesi nna nnnnann dengan semen ting sem anna pemerintah pelayanan cakupan penerbitan kartu han dalam dokumen tanda penduduk ktp dukcapil negeri kependudukan cakupan penerbitan akta dinas kelahiran dukcapil standar pelayanan minimal batas satuan kerja bidan jenis pelayanan indikator nilai waktu lembaga dasar pen penanggung capaian jawab tahun) lal pemerintah pemeliharaan cakupan petugas badan kembang han dalam ketentraman dan perlindungan masyarakat negeri ketertiban lintas) kabupaten masyarakat kota tingkat penyelesaian yo, badan kembang pelanggaran (ketertiban, ketentraman, keindahan) mhn kabupaten kota pemerintah penanggulangan cakupan pelayanan han dalam bencana bencana kebakaran negeri kebakaran kabupaten kota da: tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen . kebakaran wmk) mn) ken sosial pelaksanaan persentase yo) pks skala 80x dinas sosial program kab kota yang memperoleh kegiatan bantuan sosial. untuk bidang sosial pemenuhan kebutuhan pemberian dasar. bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kebutan kota. pelaksanaan persentase yo) pks skala dinas sosial kegiatan kab kota yang menerima pemberdayaan program pemberdayaan sosial skala sosial melalui kelompok kabupaten kota. usaha bersama kue) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. sosial penyediaan persentase yo) panti sosial dinas sosial sarana dan skala kabupaten kota yang prasarana sosial menyediakan sarana penyediaan prasarana pelayanan sarana kesejahteraan sosial. prasarana panti sosial skala kabupaten kota, penyediaan persentase yo) wahana dinas sosial sarana kesejahteraan sosial sosial prasarana berbasis masyarakat pelayanan luar kbs) yang panti skala menyediakan sarana kabupaten kota prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. pantat read sosial penanggalan persentase yo) korban dinas sosial ngan korban bencana skala bencana kabupaten kota yang bantuan sosial menerima bantuan sosial bagi korban selama masa tanggap bencana skala darurat. standar pelayanan minimal batas satuan kerja bidang jenis pelayanan indikator nilai lembaga dasar en penanggung capaian jawab tahun) io2 evakuasi persentase yo)korban badan penang korban bencana bencana skala tangan skala kabupaten kota yang bencana kabupaten kota. dievakuasi dengan daerah menggunakan sarana prasarana tanggap darurat \|. oil lengkap. sosial pelaksanaan persentase yo)penyandang dinas sosial dan cacat fisik dan mental, serta pengembangan lanjut usia tidak potensial jaminan sosial yang telah menerima bagi penyandang jaminan sosial. cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial penyelengaraan jaminan sosial skala kabupaten kota. sea bnn hngnonn snn: sonia. perumahan rumah layak cakupan ketersediaan dinas pu, rakyat huni dan rumah layak huni dinas sosial terjangkau cakupan layanan rumah dinas pu, layak huni yang terjangkau dinas sosial perumahan lingkungan yang cakupan lingkungan yang dinas pu, rakyat sehat dan aman sehat dan aman yang dinas sosial yang didukung didukung dengan psu dengan prasarana, sarana dan utilitas umum wnngnonnngnnnnonnnnannnai hnnngnannnnnonnnnnnnnnnnnnnanonnanaann denny benang layanan penanganan cakupan perempuan dan bp2kb terpadu pengaduan lapor anak korban kekerasan yang bagi korban mendapatkan penanganan perempuan kekerasan pengaduan oleh petugas dan anak terhadap terlatih dalam unit korban perempuan dan pelayanan terpadu . kekerasan anak layanan pelayanan cakupan perempuan dan bp2kb terpadu kesehatan bagi anak korban kekerasan yang dari bagi perempuan dan mendapatkan layanan sasa perempuan anak korban kesehatan oleh tenaga ran aan dea tara standar pelayanan minimal batas satuan kerja waktu lomba bidang ana indikator nilai pen penunggang capaian jawab korban puskesmas mampu gram kekerasan tatalaksana p a dan ppt pkt rumah sakit dan layanan rehabilitasi sosial cakupan layanan bp2kb terpadu bagi perempuan rehabilitasi sosial yang bagi dan anak korban diberikan oleh petugas perempuan kekerasan rehabilitasi sosial terlatih dan anak bagi perempuan dan anak korban korban kekerasan dalam kekerasan unit pelayanan terpadu cakupan layanan bp2kb, bag. bimbingan rohani yang kesra diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam ol. nit pelayanan terpadu layanan penegakan dan cakupan penegakan bp2kb, terpadu bantuan hukum hukum dari tingkat relriksaan bagi bagi perempuan penyidikan sampai dengan pengadilan perempuan dan anak korban putusan pengadilan atas dan anak kekerasan kasus kasus kekerasan korban terhadap perempuan dan kekerasan anak anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kan bantuan hukum layanan pemulangan dan cakupan layanan bp2kb terpadu reintegrasi sosial pemulangan bagi bagi bagi perempuan perempuan dan anak korban perempuan dananakkorban kekerasan dan anak kekerasan cakupan layanan bp2kb korban reintegrasi sosial bagi kekerasan perempuan dan anak korban bal pan tana pelayanan cakupan pasangan usia berencana komunikasi subur pus) yang isterinya dinas dan informasi dan dibawah usia tahun kesehatan keluarga edukasi keluarga cakupan sasaran sejahtera berencana dan pasangan usia subur dinas keluarga menjadi peserta aktif kesehatan sejahtera kie ' cakupan pus yang ingin bp2kb, dan ks) ber kb tidak terpenuhi dinas (unset need). kesehatan cakupan anggota bina bp2kb, keluarga balita bkb) ber dinas kesehatan cakupan pus peserta bp2kb, anggota usaha peningkatan dinas pendapatan keluarga kesehatan sejahtera uppks) yang .\| ber kb mandirtahun) lal ratio penyuluh bp2kb, kb petugas lapangan pkb dinas pkb kesehatan untuk setiap desa keluar han ratio petugas pembantu setiap bp2kb, pembina desa kbd) desa dinas keluar kesehatan han1 ppk bd keluarga penyediaan alat cakupan penyediaan alat bp2kb, berencana dan obat dan obat kontrasepsi untuk per dinas dan kontrasepsi memenuhi permintaan tahun kesehatan keluarga masyarakat sejahtera keluarga penyediaan cakupan penyediaan bp2kb, berencana informasi data informasi data mikro dinas dan mikro keluarga setiap desa kesehatan keluarga pan kasa dinas tn, pendidikan pelayanan tersedia satuan pendidikan dasar pendidikan dasar pendidikan dalam jarak yang pemuda dan oleh terjangkau dengan berjalan olahraga kabupaten kota kaki yaitu maksimal untuk sd mi dan untuk smp m dari kelompok permukiman permanen daerah terpencil dinas pendidikan pelayanan jumlah peserta didik pendidikan dasar pendidikan dasar dalam setiap rombongan pemuda dan oleh belajar untuk sd mi tidak olahraga kabupaten kotadinas pendidikan pelayanan setiap smp dan pendidikan dasar pendidikan dasar tersedia ruang laboratorium pemuda dan oleh ipa yang dilengkapi dengan olahraga kabupaten kota meja dan kursi yang cukup men ponran dasar agung capaian jawab tahun) wak minimal satu set peralatan praktek ipa untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik: snap pendidikan pelayanan setiap sd mi dan dinas dasar pendidikan dasar smp m tersedia satu pendidikan oleh ruang guru yang dilengkapi pemuda dan kabupaten kota dengan meja dan kursi untuk olahragapendidikan pelayanan setiap sd mi tersedia 100y6 dinas dasar pendidikan dasar (satu) orang guru untuk pendidikan oleh setiap peserta didik dan mama dan kabupaten kota (enam) orang guru untuk aga setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus (empat) orang guru setiap satuan pendidikan, pendidikan pelayanan setiap smp m dinas dasar pendidikan dasar tersedia (satu) orang guru pendidikan oleh untuk setiap mata pelajaran, pemuda dan kabupaten kota dan untuk daerah khusus olahraga tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran, pendidikan pelayanan setiap sd mi tersedia dinas dasar pendidikan dasar (dua) orang guru yang pendidikan oleh memenuhi kualifikasi pemuda dan kabupaten kota akademik atau d iv dan olahraga (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, pendidikan pelayanan setiap smp m dinas kala dasar pendidikan dasar tersedia guru dengan oleh kualifikasi akademik olahraga kabupaten kotaatol s5,. pendidikan pelayanan setiap smp m dinas dasar pendidikan dasar tersedia guru dengan pendidikan oleh endidikan pelayanan setiap dinas dasar pendidikan dasar kabupaten kota semua pendidikan oleh kepala sd mi berkualifikasi pemuda dan kabupaten kota akademik atau d iv dan olahraga telah memiliki sertifikat pendidik, pendidikan pelayanan setiap kabupaten kota dinas dasar pendidikan dasar semua kepala smp m pendidikan oleh ber, lor pendidikan pelayanan setiap kabupaten kota dinas dasar pendidikan dasar semua pengawas sekolah pendidikan oleh dan madrasah memiliki dera dan kabupaten kota kualifikasi akademik atau d iv dan telah memiliki sertifikat pendidik, pendidikan pelayanan pemerintah dinas dasar pendidikan dasar kabupaten kota memiliki oleh rencana dan melaksanakan bukan kabupaten kotala2. pendidikan pelayanan kunjungan pengawas dinas dasar pendidikan dasar satuan pendidikan dilakukan pendidikan oleh satu kali setiap bulan dan pemuda dan kabupaten kota setiap kunjungan dilakukan olahraga selama jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan. pendidikan pelayanan setiap sd mi dinas dasar pendidikan dasar menyediakan buku teks htm muda dan oleh satuan yang sudah ditetapkan oiabsamlag. pendidikan pelayanan setiap smp m dinas dasar pendidikan dasar menyediakan buku teks pendidikan oleh satuan yang sudah ditetapkan pemuda dan pendidikan kelayakannya oleh olahragapendidikan pelayanan setiap sd mi dinas dasar pendidikan dasar menyediakan satu set pendidikan oleh satuan peraga ipa dan bahan yang pemuda dan pendidikan terdiri dari model kerangka olahragman pendidikan pelayanan setiap sd mi memiliki dinas dasar pendidikan dasar judul buku pengayaan dar pendidikan oleh satuan buku referensi, dan setiap pemuda dan pendidikan smp m memiliki judul olahraga buku pengayaan dan buku referensi, pendidikan pelayanan setiap guru tetap bekerja 1100x dinas didikan dasar jam per minggu pendidikan dag nee: pemuda dan oleh satuan satuan pendidikan, termasuk olahraga pendidikpendidikan pelayanan satuan pendidikan dinas dasar pendidikan dasar menyelenggarakan proses pendidikan oleh satuan pembelajaran selama pemuda dan pendidikan minggu per tahun dengan olahraga kegiatan tatap muka sebagai hang standar pelayanan minimal batas satuan kerja jenis pelayanan indikator nilai waktu lembaga masa pen penanggung asar capaian jawab tahun) kan lal mana: pendidikan pelayanan satuan pendidikan dinas dasar pendidikan dasar menerapkan kurikulum pendidikan oleh satuan tingkat satuan pendidikan dan pendidikan ktp) sesuai ketentuan ga yang berlaku, s0. pendidikan. pelayanan setiap guru menerapkan dinas dasar pendidikan dasar rencana pelaksanaan pendidikan oleh satuan pembelajaran (rpp) yang pemuda dan pendidikan disusun berdasarkan silabus olahraga untuk setiap mata pelajaran yang diampuni, pendidikan pelayanan dasar pendidikan dasar setiap guru dinas. oleh satuan mengembangkan dan pendidikan pemuda dan pendidikan menerapkan program olahraga penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik, kininyancgidpoltongan pendidikan pelayanan kepala sekolah dinas dasar pendidikan dasar melakukan supervisi kelas muda dan oleh satuan dan memberikan umpan olahraga pendidikan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester, sammy aeon pendidikan pelayanan setiap guru dinas dasar pendidikan dasar menyampaikan laporan hasil pendidikan oleh satuan evaluasi mata pelajaran pendidikpendidikan pelayanan kepala sekolah atau dinas dasar pendidikan dasar madrasah menyampaikan pendidikan oleh satuan laporan hasil ulangan akhir pemuda dan pendidikan semester uas) dan olahraga ulangan kenaikan kelas iylay (ukk) serta ujian akhir (us un) kepada orang tua: dan pendidikan pelayanan setiap satuan pendidikan dinas dasar pendidikan dasar menerapkan prinsip prinsip mera oleh satuan manajemen berbasis olahraga pendidikan sekolah mbs). pekerjaan sumber daya tersedianya air baku dinas umum dan air untuk memenuhi kebutuhan penataan prioritas utama pokok minimal ruang penyediaan air sehari hari. untuk kebutuhan masyarakat tersedianya air irigasi dinas untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. pekerjaan jalan tersedianya jalan yang dinas umum dan menghubungkan pusat penataan jaringan pusat kegiatan ruang aksesibilitas dalam wilayah kabupaten kota. mobilitas tersedianya jalan yang dinas memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. keselamatan tersedianya jalan yang dinas menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. ruas tersedianya jalan yang dinas kondisi jalan menjamin kendaraan dapat dengan selamat dan part satkerkecepatan tersedianya jalan yang dinas menjamin perjalanan dapat sesuai dengan kecepatan rencana. pekerjaan air minum tersedianya akses air dinas umum dan minum yang aman melalui penataan cluster sistem penyediaan ruang pelayanan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan sangat buruk jaringan perpipaan y0 buruk terlindungi dengan kebutuhan pokok liter sedang orang hari toy baik sangat baik pekerjaan penyehatan tersedianya sistem air dinas umum dan. lingkungan limbah setempat yang penataan permukiman memadai. ruang sanitasi lingkungan dan tersedianya sistem air dinas ip) persamaan) limbah skala air limbah komunitas kawasan kota. permukiman pengelolaan tersedianya fasilitas dinas sampah pengurangan sampah perkotaan. tersedianya sistem dinas penanganan sampah perkotaan. b.j drainase tersedianya sistem dinaskerjaan penanganan berkurangnya luasan dinas umum dan permukiman permukiman kumuh penataan kumuh kawasan perkotaan. ruang perkotaan pekerjaan penataan bangunan imb) dinas umum dan bangunan dan melayaninya masyarakat penataan lingkungan dalam pengurusan imb ruang izin mendirikan kabupaten kota. harga standar bangunan gedung dinas negara isbn) tersedianya pedoman reharga standar bangunan gedung negara kabupaten kota. pekerjaan jasa penerbitan ijuk dalam dinas umum dan konstruksi waktu (sepuluh) hari kerja penataan izin usaha setelah ruang jasa konstruksi persyaratan lengkap. tjk) sistem tersedianya sistem dinas informasi jasa informasi jasa konstruksi konstruksi setiap tahun. pekerjaan penataan tersedianya informasi dinas pu, bappeda umum dan ruang mengenai rencana tata kabur penataan informasi ruang rtr) wilayah en kota ruang penataan ruang kabupaten kota beserta dan kaca rencana rincinya melalui aan peta analog dan peta digital. (keluar bnn pelibatan terlaksananya dinas peran penjaringan aspirasi masyarakat masyarakat melalui forum dalam proses konsultasi publik yang penyusunan rtrmelayaninya masyarakat dinas pemanfaatan dalam pengurusan izin ruangaman usa pelayanan melaksanakannya dinas pengaduan tindakan awal terhadap kabur pelanggaran tata pengaduan masyarakat en kota ruang tentang pelanggaran dan kaca bidang penataan ruang aan) dalam waktu (lima) hari kerja. penyediaan tersedianya luasan rth 25x dinas ruang terbuka publik sebesar dari luas (fo hijau rth) wilayah publik kota kawasan perkotaan. tn. 7ro,. one nianakartrans tt standar pelayanan minimal batas satuan kerja paid jenis pelayanan indikator nilai waktu lembaga bidang "gaji pen penanggung capaian jawab tahun) kerjaan pelatihan kerja besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi disnakertrans besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat disnakertrans besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan tenaga pelayanan besaran pencari kerja yang disnakertrans kerjaan penempatan terdaftar yang ditempatkan tenaga kerja abs tenaga pelayanan besaran kasus yang disnakertrans kerjaan penyelesaian diselesaikan dengan perselisihan perjanjian bersama pb) hubungan s5. industrial meng, pelayanan besaran pekerja buruh yang disnakertrans kerjaan kepesertaan menjadi peserta program jamsostek jamsostek tenaga pelayanan disnakertrans kerjaan pengawasan besaran pemeriksaan ketenagakerjaan perusahaan disnakertrans besaran pengujian peralatan perusahaan ketahanan ketersediaan ketersediaan energi dan pangan dan cadangan protein perkapita ketahanan pangan pangan penguatan cadangan ketahanan pangan pangan ketahanan distribusi dan keteasdinaa inferensi pangan akses pangan tahanan pasokan, harga dan akses pangan pangan daerah badan stabilitas harga dan ketahanan pasokan pangan pangan standar pelayanan minimal batas satuan kerja dang jenis pelayanan indikator nilai waktu lembaga dasar menanggung capaian jawab tahun) bea men pan dana sana ketahanan pengangkat pencapaian skor pola badan pangan rakaman dan pangan harapan pph) ketahanan keamanan pengawasan dan pangan pangan pembinaan kemanan ketahanan kesan pangan pangan ketahanan penanganan penanganan daerah rawan badan pangan kerawanan pangan ketahanan pangan a a a pangan \| komunikasi pelaksanaan pelaksanaan diseminasi dishub kominfo dan diseminasi dan pendistribusian informasi informasi informasi nasional melalui: merana media massa seperti kali majalah, radio, dan televisi, per tahun media baru seperti setiap website (media online): hari media tradisional seperti kdi pertunjukan rakyat, per tahun media interpersonal kali seperti sarasehan, ceramah diskusi, dan tahun lokakarya, dan atau media luar ruang seperti kali media buletin, leaflet, per booklet, brosur, spanduk, tahun dan baliho mangan paa cakupan pengembangan dishub kominfo pado merribenndanana dan pemberdayaan kelompok informasi kelopak masyarakat tingkat informasi karin masyarakat kesenian perlindungan, cakupan kajian seni dinas pengembangan kegiatan yang bersifat kajian kebudayaan dan pemanfaatan adalah: dan bidang kesenian seminar pariwisatapengemasan bahan kajian kabupaten kota minimal melaksanakan dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni. cakupan fasilitas seni dinas jenis jenis fasilitas dalam kebudayaan perlindungan, dan ku: pengembangan, dan pariwisata pemanfaatan bidang kesenian adalah:kabupaten kota minimal melaksanakan 30y6 dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan fasilitas seni. cakupan gelar seni dinas wujud gelar seni antara lain: kebudayaan pagelaran dan pameran pariwisata festival lomba kabupaten kota minimal melaksanakan dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan gelar seni. misi kesenian dinas pemerintah kabupaten kota kebudayaan wajib mengadakan misi dan kesenian antar. kabupaten kota melaksanakan cakupan misi kesenian. kesenian sarana dan cakupan sumber daya dinas prasarana manusia kesenian kebudayaan dalam berbagai kegiatan dan perlindungan, pariwisata pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi sumber daya ata total manisan standar pelayanan minimal batas satuan kerja bidang jenis pelayanan indikator nilai waktu pesan dasar capaian jawab ma: ptn enya mea tahun) age ane sebagai berikut: sarjana seni pakar seni pamong budaya seniman budayawan kritikus insane media massa pengusaha penyandang dana kabupaten kota menyediakan minimal 25y6 dari cakupan sumber daya manusia kesenian. ' cakupan tempat dinas pemerintah provinsi dan kebudayaan kabupaten kota dan berkewajiban menyediakan pariwisata minimal: tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan alat untuk pameran tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya. kabupateyang memungkinkan dan satu buah tempat untuk memasarkan karya seni. cakupan organisasi dinas pemerintah kabupaten kota kebudayaan membentuk: dan organisasi struktural pariwisata yang. kabupaten kota minimal melaksanakan dari cakupan organisasi. cmngaeae ai kon. selatan
lbs ala naa tera ana tana aman pai aan van gas koma bm. bupati konawe selatan. bupati konawe selatan snn menimbang,, bahwa untuk memenuhi maksud huruf tersebut diatas perlu diatur: dengan peraturan bupati konawe selatan. tua mengingat:ariga pena eka ati naa masa dena haa pena undang undang nomor tahun:. tambahan gaakumdahuagn dan tuntutan santi mug keuntungan dan barons daerah)nani201i lembaran daerah nomor tahun pipa pen esa tts wae can aaa akan bass menetapkan peraturan bupati tentang.. babi ketentuan umum pasai dalam peraturanabupaten konawe selatan. bas inspektorat adalah inspektorat kabupaten konawe selatan. majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang selanjutnya" disebut majelis adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan oleh bupatri belanja daerah kabupaten konawe selatkeperluan tn, belanja daerah.dalam rangka pelaksanaan,apbd pada skpdlingkungan pemerintah kabupaten konawe selatan yang ditetapkan dengan keputusan bupati kepala skpd, termasuk personalia pada instansi vertikal, tembaga negara daerah, dan organisasi sosial. kemasyarakatanjtir adalah proses tuntutan melalui dan tgr bagi bendahara penyimpan barang pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah. tp tgr khusus adalah proses tuntutan tp tgr dalam ha!.tgr. biak map api met iai luas pandemi lal pelaku tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang selanjutnya disingkat pelaku tp tgr adalah bendaharalpenyimpan barang pegawai pada skpd, bumi, pemerintah kabupaten kota, instansi: vertikal dan lembaga negara daerah serta organisasi sosial kemasyarakatanpenyimpan barang termasuk kelalaian membuat perhitungan atau pegawai yang membuat kesalahan kelalaian sehingga aset barang milik daerah hilang rusak dan atau disebabkan ter berdasarkan. penugasan dari bupati atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa . melibatkan majelis. ken perhitungan ex. officeselaku pelaku dana kerugian daerah meninggal dunia,. dipiutang tp tgr adalah piutang hak tagih pemerintah kabupaten yang timbul karena pengenaan tp tgr yang didukung dengan bukti skt. penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan: kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal. babi ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur pedoman penyelesaian tp tgr terhadap pelaku tp tgr yang dilaksanakan oleh majelis. tp tgr dilakukan karena perbuatan pelaku tp tgr, apabila melakukan perbuatauang barang milik daerah yang dalam kepengurusannya meremas maan data image san mewammnn gea pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan! $&. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya. tuntutan ganti rugi bagi pegawai, apabila melakukan perbuatan merusak atau menghilangkbarang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya menaikkan harga, mengubah kwalitasnan ann bab iii pelaksanaan penyelesaian tp tgr bupati dalam melaksanakan tp tgr, dibantu oleh inspektorat dan majelis hasbabi penilaian kerugian daerah pasa! penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh inspektorat majelis penilai untuk mengetahui seberapa besar nilai. sebenarnya atau nilai sewajarnya yang diderita daerah atas perbuatan pelaku tp tgr, dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah apabila diterbitkan oleh inspektorat penilai dan risalah sidang apabila diterbitkan oleh majelis, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada merupakan nilai dasar bagi inspektorat majelis untuk menetapkan tanggung jawab pelaku tp tgr setelah memperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor faktor yang.bukan berarti nilai yang terhapus dari daftar inventaris atas barang dimaksud, nilai terhapusnya adalah nilai buku. kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku tp tgr merupakan piutang ps. tgr, dicantumkan dalam skt, berdasarkan penetapan dari inspeksi: majelis sebagaimana dimaksud pada dalam menetapkan nilai kerugian daerah ditentukan kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilangsas juan lana keane damn peni kena menari p heroes see nggak naa: pan das ag) berita acara penilaian kerugian daerah, risalah sidang dan: setim sebagaimana: dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran huruf dan bab. pemeriksaan, terbukti melakukan bersama sama, merupakan tanggung jawab renteng:t.! bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar sampai dengan dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila pelaku tp pgr, dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah. yang menjadi tanggung jawabnya rusak. bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar sampai dengan sesampai dengan dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila pelaku ttikereta rakit dara nyata lean una lan aman ann lan ann kpr ali, tera asia ana memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan :. der mem menerima'dan menyimpan uang'palsu merusak barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnyakabupaten, meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan meninggalkan tugas pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar. yang diatur lebih lanjut dalam penetapan tugas belajar: nantir tidak melakukan upaya pengamanan :. mengalami: kecelakaan karena: tidak mematuhi rambu talu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas dan mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi nannana informasi pelaporan dan pemeriksaan. sumber sumber informasi kerugian daerah dapat berasal dari: laporan hasil pemeriksaan pengawas fungsional laporan pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung: cc. laporan skpd pejabat yang diberikan kesewenang melakukan verifikasi pada badan usaha milik daerah pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media.elektronikjabat atau pegawai yang mengetahui bahwa terjadi kerugian daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan terjadi kerugian daerah karena sesuatu perbuatan melanggar hukum. atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, wajib melaporkan kepada bupati dengan tembusan 'kepada inspektoratatau terlambat melaporkan dianggap lalai, sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin setelah menerima tembusan, inspektorat segeravii penyelesaian pengembalian kerugian daerah bagian pertama upaya damai penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan oleh inspektorat melalui upaya damai kepada pelaku tp tgr yang mengakibatkan kerugian daerah, sesuai ketentuan perundang undangan. ana apabila upaya damai sebagaimana dimaksud gagal dilaksanakan, maka inspektorat wajib melimpahkan penyelesaiannya kepada majelis. bagian kedua penyelesaian tp tgr oleh majelis penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan penerbitan setim yang ditandatangani oleh pelaku tp tgr dengan anggota majelis sertadppkad, dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian piutang tp tgr kepada bupati apabila pelaku tp bagi barang milik daerah jarig hilang atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dan menjadi obyberdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam majelis memproses tp tgr biasa waktu dan tempat sidang majelis, dalam tempo (empat belas hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan: identitas sebagai pelaku tp tgr kesempatan pelaku tp tgr untuk mengajukan keberatan pembelaan diri pengajuan keberatan pembelaan diri disampaikan pelaku ttinya tp tgr. apabila setelah melakukan klapelaku tp tgr, maka majelis melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan serta acara risalah sidang yang memuat materi tidak ada piutang ttir. apabila setelah melakukan klarifikasi, majelis meyakini adanya kerugian daerah, maka majelistir, sehingga pelaku tp tgr dapat menerima keputusan majelis, selanjutnya diterbitkan skt. penyelesaian kerugian daerah melalui tpsana ane nan pas sae aan cita mana antena bait agaygr tidak memungkinkan, majelis dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud.tir pns pemerintah kabupaten, pelaksanaannya.ditampilkan asli setim dan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari pelaku tp tgr serta salinan bekas bekas dan pembukuan penyelesaian piutang ttins pemerintah kabupaten apabila nilai kerugian yang menjadi tang: penyelesaian piutang tp tgr dengan cara menganggur untuk pelaku ttir non pns pemerintah kabupaten penyetoran angsuran langsung rekening kas daerah bank pembangunan daerah bpd). surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran huruf selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dan pelaku tp tgr harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari piutang tp tgr terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud padappkad, dan untuk barang jaminan disimpan tempat yang ditentukan oleh majelis. surat kuasa menjual barang jaminan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran huruf bila kewajiban menganggur seluruh piutang tp tgr telah dipenuhi oleh pelaku tp tgr, maka prosedur yang harus dilakukan adalah kepala skpd menyampaikan laporan pelunasan piutang ttir kepada bupati dengan tembusan kepada dppkad. selanjutnya dppkadnana haa gaga tgr. bagian kedua penyelesaian tp tgr khusus oleh majelissurat bukti maupun buku buku disimpan dimasukkan dalam pen,p tgr berada dibawah pengampunan. pasat terhadap khusus, dan dalam waktu (empat belas) hari harus diberiketentuan penyelesaian kerugian daerah melalui tp tgr sebagaimana dimaksud dalam dan ded gia peran pad papan tau seni eye nan nan lan aman maan ane aman landa aap apart amn nang: sep aan ana tak pop ranks bagian ketiga pencatatan bupati menerbitkanb viii kadaluwarsa dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat (tiga puluh) tahun adanya kekurangan kas barang tersebut. khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila dalam jangka waktu (tiga) tahun setelah: meninggalnya bendahara tanpa ada pemberitahuan atau pengakuan keberatan berakhir, sedangkan skt tidak pernah diterbitkan. tgr dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat (lima) tahun kerugian daerah diketahui atau setelah (delapan) tahun perbuatan berakhir diketahui. bab penghapusan piutang tp tgr pelaku tp tgr ataupun ahli waris keluarga terdekat pengampu yang berdasarkanatas dasarpelaku: dalam hal pelaku tp tgrseluruh piutang ttir. ant pan atas dasar sebagaimana dimaksud pada bupati dapat menghapus piutang tp tgr dengan keputusan bupati. bab penyetoran penerimaan penyelesaian piutang tp tgr dengan cara tunai sebagaimana dimaksud dalam,kabupaten sebagaimana dimaksud dalam disetorkan oleh pengurus gaji besarnya jumlah yang dibayar dan bila angsuran merupakan yang beberapa: cc.yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji disertai pembayaran tunai sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sebagai berikut pelaku tp tgr menyetor pengurus gaji sebesar nilai yang ditetapkan untuk dibayar tunai dalan setim: pengurus gaji menyetorkan rekening kas daerah bank pembangunan daerah bpd) dengan menggunakan surat tanda setoran sfs) senilai uang tunai yang disetor pelaku tp tgr termasuk dari hasil potong gaji: bendahara penerimaan yang ditunjuk atau pengurus gaji yang menerima hasil penyetoran piutang tti,ppkaddaerah untuk selanjutnya disetorkan rekening kas daerah:wave ses aal tas uan neo mpr dra ina minta sda kepekatanpk ri perwakilan provinsi sulawesi tenggara. bab xii ketentuan lain apabila pelaku tp tgr adalah pegawai negeri sipil telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, maka bupati dapat melakukabupatenbab sitkabupaten konawe selatan. ditetapkan andosol pada tanggal desember tol\| bupati mira kn h.imran diundangkan andosol pada tanggal dekem ber sekretaris daerah kabupaten, arjun moke ge: kakatua ena dekan benda hoa sendi asa nn: lan kanan ana una "yu naa maa lampiran peraturan bupati konawe selatan nomor tahun loli tanggal desember 2ott pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti tan rugi keuangan dan barang milik daerah kabupaten konawe selatan berita acara penilaian kerugian daerah nomor: pada hari ini. .tanggal . bulan . .tahun. . kami yang bertanda tangan dibawah ini pejabat inspektorat kabupaten konawe selatan) berdasarkan surat perintah tugas dari inspektur kabupaten konawe selatan tanggal . .: atau tim penilai berdasarkan surat perintah kerja dari .tanggal .nomor.j atau penilai internet yang dibentuk dengan surat keputusan bupati konawe selatan tanggal nomor .(jenis barang). (spesifikasi) penggunaan skpd) .: adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan skpd). senilai rp.: atau (") ccjenis barang) (spesifikasi) sejumlah sala setia rp penyu gii sel) lag alat) hilangnya uang pemerintah kabupaten konawe selatan penggunaan.( skpd) ., senilai rp. ( ) dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu nama serenenensareann kanan pangkat gol. nnnkenanentaanaene nana kanan jabatan snanararatanannanena nana alamat kantor srsanrararnpananaras ran telp snnamaremeraasanansann alamat rumah kader telp se. ocomavanananntentang pengelolaan keuangan daerah para pena part aan kanan yaa matailaian barang dapat dilakukan den ) penilaian aki sat isin pii"narang (yang hilang) berupa. (jenis barang) laman spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan. pada koran.yang terbit pada tanggal .atau daftar warga dari toko perusahaan. pada tanggal. senilai rp. terlampir atau nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan kepolisian tanggal . senilai rp. terlampir: atau ( ) laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal pesan nie) berdasarkan data data tersebut atas, maka pejabat inspektorat kabupaten konawe catatan tim dinilai danilo: intrusi pangkat manatankan taksiran nilai kartidian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai rp., sesuai hasil perhitungan dari . atau data pada koran yang terbit pada tanggalx) pilih salah satu coret yang tidak perlu please gran tab aan risalah sidang nomor: pada hari ini . tanggal . bulan . tahun dua ribu . kami yang bertanda tangan dibawah ini . majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi kabupaten konawe selatan yang dibentuk dengan surat keputusan bupati konawe selatan tanggal . nomor. tahun telah melakukan rapat sidang majelis yang antara lain juga dihadiri oleh.(perwakilan skpd), serta olehsenilai rp .'. (jenis barang). (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai rp. . penggunaan skpd) . atau (") hilangnya uang pemerintah kabupaten konawe selatan penggunaan skpd) ".'senilai . rp. dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu nama penamaan pangkat gol. nanaananannnnana anna tahanan alamat kantor arenaenatannananatapanranana alamat rumah learn telp me. dasar hukumpengelolaan keuangan daerah peraturan daerah kabupaten konawe selatan nomor tahun pengelolaan barang milik pemerintah kabupaten konawe selatan pan ana era epa aaa ann ega pena anta ara ara roadgenus barang) .00 sesuai data harga pasar yang tercantum pada koran .yang terbit pada tanggai ( ) .#. surat kepala skpd. tanggal . nomor.' perihal laporan kehilangan barang milik pemerintah kabupaten konawe selatan: dena mam mari mohan lan hal hatonawe selatan, loyalitas tinggi terhadap pekerjaan: bahwa sesuai keterangan dari saksi saksi diperoleh kooperatif tidak berbelit belit, dan konsekuen:cx) kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian tunai diangkut melalui pemotongan gaji atau diangkut sendiri pengurus gaji skpd4o dari kerugian daerah,ipu. rp.mama rina nan men pln lan senna skpd. selama. (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar rp. .konawe selatan pada rekening nomor: . . setiap bulan paling lambat tanggal . sebesar rp. ., selama. (bulan) mulai bulan. tahun., (bulan) mulai bulan. tahun. sampai dengan bulan. tahun. selanjutnya menyetorkan kas daerah kabupaten konawe selatan pada rekening nomor: .konawe selatankonawe selatanaan. bilan koma medali apabila pelajar adalah png kahiinatan) tarisalah sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi kabupaten konawe selatan jabatan tanda dalam tangan panitia ban aan aaa hadir dalam sidang perwakilan skpd hadir dalam sidang, pelaku tp tgr catatan pilih salah satu coret yang tidak perlu keep tema rat pbr ketat rat net amerika akn utama aaa ulama lag surat keterangan tanggung jawab mutlak nomor yang bertanda tangan dibawah ini nama: nama preman nip keran date nemenin, pangkat gol. danar nareeneaaea() jabatan nnnkaman anna alamat kantor pan eenenanaunnenareaaann telp lan. sen ensentanatann alamat rumah prnnnanavangenranan nana telp ace ana dengan.. jenis barang) (spesifikasi) penggunaan skpd) . bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian daerah senilai rp.,:onawe selatan nomor akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara menganggur melalui pemotongan gaji selama. (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar rp., atau diangkut sendiri melalui pengurus gaji skpd . selama . (bulan) dangan gitar pakeliran fatal nar hitam cmhocar. (bulan) bersedia memberikan jaminan kepada pemerintah kabupaten konawe selatanonawe selatan olo.o. wo. menenun yang menerangkan menyatakan, saksi saksi nama kesemua tanda tangan: .neccooo ro. n.i.p. anarenaane pangkat gol. jabatan inspektur pembantu bidang . inspektorat kabupaten konawe selatan kesiapan habliskatoh dana mata kkr alan haa rea era sabah eng dita irr ranah line aaa niaga atik epa layan aal nama mmm tanda tangan mio n.l.p. severernsanawa pangkat gol. san. jabatan kepala bagian administrasi aset pada dppkad kabupaten konawe selatan nama pom tanda tangan soo n.i.p, rnenranraan pangkat gol. secara scanememss jabatan sekretaris skpd. kabupaten konawe selatan gge aaa yel bar ana senar ban bra aaa ana ffa are paya ban relagahara bata taat surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji yang bertanda tangan dibawah in) nama gunakan emaniranaaaa pangkat gol. places) jabatan aganannnannareeneam anna alamat kantor pnanngen telp ara nan omneennann alamat rumah prana nketarananna tara makanan telp lamaran dengan ini memberi kuasa penuh kepada nama dornnnanrunnrnnevatennananaaan pangkat gol. nnnnrarantemmaemmed ii) jabatan naronnnnanansananannaaanaan alamat kantor pnnearanamnenaanpananana nasa temp andr neniamnnaaan alamat rumah penananteneeramaman tenan telp omartahun sebesar rp., (.r rupiah) sesuai dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak skt) tanggal . nomor. sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan pemerintah kabupaten konawe halaman akut iki basil anmantanan mai hara dicatatkan kas daerah kahrmaten konawe selatan pada rekening nomor oosol, men. eraeetne yang menerima kuasa, yang memberi kuasa, sea par arp aan aaa telat are papan maa ara tea kontan tan tpa lan lan aan surat kuasa menjual barang jaminan yang bertanda tangan dibawah ini nama serenpanununtsere1around seen nip pnnpenikaran nan pangkat gol. pertereraneema sea) jabatan daneennararennasanrenaaaaaa alamat kantor dantennnnaanrenen nara temp .c#omenaseraaran alamat rumah serrewenensarennnarsinan nana temp nan nenasananan tenan dengan ini memberi kuasa penuh kepada nama annenpannenantan tere namanya pangkat gol. peranan ema) jabatan parranserenan nan tentara nan nang alamat kantor rencana anakan temp sanam anna kanan nan alamat rumah pnnarnnarareanretananan nana temp nona dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten konawe selatan maret ntu aan otak nama saya gambar kirinya melahirkan tindakan hillary hering menjual, melelang, menagih barang barang, hak hak atas barang, surat surat berharga, nak atas tagihan motif saya pemberi kuasaonawe selatan berdasarkan surat keterangan tanggung jawab mutlak skt) tanggal ., nomor .,andosol.o.o oo. yang menerima kuasa, yang memberi kuasa,
bupati konawe selatan peraturan bupati konawe selatan nomor 9tahun tentang standard operating procedure (sop) penyusunan rencana kerja dan renstra skpd lingkup kabupaten konawe selatan bupati konawe selatan menimbang 'a. bahwa sesuai amanatcedure sop) administrasi pemerintahan, sop) pada seluruh proses penyelenggaraan administ administrasi pemerintahan, memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang standard operating procedure penyusunan rencana kerja dan renstra skpd lingkupkpd adalah unit kerja yang berada lingkup kabupaten konawe selatan. standard operating proceduredminstrasi pemerintah tentang bagaimana dan kapan harus dilakukan dan oleh siapa pekerjaan dilakukan. akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas proses kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatjabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas danprosedur adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukll dan tujuan maksud ditetapkan peraturan bupati tentang standard operating procedure sop) administrasi pemerintahan ininingkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugasmembantu penelusuran terhadap kesalahan kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi waktu maupun prosedur. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas tujuan ditetapkan peraturan bupati tentang standard operating procedure sop) administrasi pemerintahan adalah sebagai acuan referensi bagi organisasi publik,internal lingkungan instansi pemerintah. bab iii subyek dan obyek subyek yang dilayani adalah orang pribadi dan atau badan hukum. obyek pelayanan adalah semua jenis pelayanan yang dilakukan pada seluruh skpd lingkup kabupaten konawe selatan bab standard operating procedure sop administrasi pemerintahan daerah kabupaten konawe selmengatur tentang standard operating procedure sebagaimana dimaksud dalam babnovember selat. bupati konawe selatan, pkn ser snn ben, san diundangkan andosol pada tanggal november sekretaris daerah kabupaten konawe selatan, h. arjun moke berita daerah kabupaten konawe selatan tahun nomor nomor sop satker: tanggal pembuatan tanggal revisi skpd lingkup pemerintah kabupaten konawe selatan tawa penegakan disahkan oleh dasar hukum nama sop sop penyusunan rencana kerja permendagri nomor tahun anggaran skpd lingkup kabu perda tentang sook konawe selatan keterkaitan kualifikasi pelaksana sarjana, sma peringatan peralatan perlengkapan atk, komputer pencatatan pendataan pengadministrasian kepala kabar. kasual yang staf era ter tafsir skpd mengajukan rka skpd kua pas minggu rka ski ditetapkan oleh pemerintah pengadministrasi umum rka skpd menit catatan mengagenda rka skpd yang agency diterima dan diteruskan kepada mild rka kepala dead untuk disposisi kepala bagian anggaran rka skpd menit catat menerima rka skpd lalu disposisi atas didisposisikan kepada kasual kadis skie pengadministrasian kepala kabar. kasual yang staf dea kasual menyerahkan kepada rka skpd menit catatan staf teknis untuk diteliti lebih disposisi rka skf lanjut. kadis dppkad disposisi kabar anggaran rka yang telah diteliti oleh staf rka skpd minggu catatan teknis diserahkan kembali disposisi rka skf kepada kasual untuk kadis diverifikasi lebih lanjut. dppkad disposisi kabar anggaran catatan atas rka skpd rka yang telah diteliti rka skpd hari catatan selanjutnya diserahkan kepada disposisi rka skf kabar. anggaran untuk dibahas. kadis sesuai jadwal pembahasan tapi dppkad disposisi kabar anggaran catatan atas rka skpd tapi setelah melakukan ng rka skpd minggu berita pembahasan usulan kua pas pembawa ditindaklanjuti dengan berita rkd acara pembahasan pengadministrasian kepala kabar. kasual yang staf waktu uraian kegiatan skpd unit tapi kelengkapan umum dead anggaran membidangi teknis eka tel isis hasil pembasuhan tapi berita acara minggu ditindaklanjuti skpd untuk pembahasan pen dilakukan penyesuaian tot rka skpd sekretariat tapi (bagian rka hasil bulan anggaran) melakukan verifikasi perbaikan rka untuk dijadikan bahan penyusunan rapid keterangan: cl) mulai dan selesai bupati para koordinasi may xxn taat it par pindah halaman berikut instansi memainkan nan ts: ng pun tan alur satu arah nnnnnnnnam, imran kabar hukum vai nomor sop satker: tanggal pembuatan: tanggal revisi skpd lingkup pemerintah kabupaten konawe selatan tanggal pengesahan: disahkan oleh dasar hukum nama sop :sop penyusunan rencana strategis undang undang nomor 'tahun tentang keuangan negara skpd lingkup kabupaten undang undang noor tahun tentang perbendaharaan. negara konawe selatan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah keterkaitan kualifikasi pelaksana rkt memiliki kemampuan dibidang perencanaan anggaran laki menguasai standar akuntansi pemerintah memahami tata administrasi pengelolaan keuangan peringatan peralatan perlengkapan jika sop penyusunan renstra tidak dilaksanakan maka akan mempengaruhi kinerja atk, komputer pencatatan pendataan agenda perencanaan dan keuangan s kepala sub bagian bidang agenda kerja kesediaan mengumpulkan bahan pembuatan renstra mengumpulkan bahan renstra daftar bahan pembuatan hari bahan pembuatan membuat draft renstra bahan pembuatan hari draft renstra renstra pen asas pai uraian kegiatan skpd unit kasual subid kelengkapan output perencanaan dan keuangan oo. kuno ole menyerahkan draft renstra draft renstra menit tanda terima kepada kepala skpd memeriksa draft final renstra, draft final renstra hari disposisi jika setuju menandatangani renstra, jika tidak dikembalikan kepada sekretaris skpd untuk diperbaiki mengajukan dan mengirimkan renstra menit arsip renstra kepada sekretaris skpd: keterangan: x konawe selama mulai dan selesai iku bupati pengambil keputusan dengan opsi bppn na, proses lan peak alur satu arah imran tab ana
bupati konawe selatan peraturan bupati konawe selatan nomor: tahun tentang ketentuan tata cara pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipiluntuk mempersiapkan kader kader pemerintahan yang memiliki kompetensi dilingkungan pemerintah kabupaten konawe selatan, dibutuhkan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian bagi pegawai negeri sipil, bahwa sesuai surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negarabahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf dan huruf atas, dapat ditempuh melalui jalur tugas belajar dan izin belajar pada pendidikan formal, bahwa sehubungan dengan huruf huruf dan huruf atas, perlu diatur tata cara pemberian tugas belajar dan izin belajar melalui peraturan bupatitata cara dan persyaratan penerimaan mahasiswa tugas belajar departemen dalam negeri pada institut ilmu pemerintahan dan perguruan tinggi negeri,ketentu bupati ialah bupati konawe selatan, sekretaris daerah ialah sekretaris daerah kabupaten konawe selatan, kepala badan kepegawaian daerah ialah kepala badan kepegawaian daerah kabupaten konawe selatan, pejabat pembina kepegawaian ialah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan dalam dan dari jabatan sebagaimana telah diatur menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, pegawai negeri sipil ialah pegawai negeri sipil daerah lingkungan pemerintah kabupaten konawe selatan, tugas belajar ialah penugasan pegawai negeri sipil mengikuti pendidikan formal yang ditetapkan dalam keputusan bupati untuk melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri yang dibiayai oleh dana apbn apbd maupun dari lembaga swasta atau lembaga asing lainnya dengan meninggalkan tugas pokok sehari hari sebagai pegawai nasar, sipil, mahasiswa tugastugas belajar , izin belajar ialah surat izin yang dikeluarkan oleh bupati dan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang berkemauan dan berkeinginan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui jalur pendidikan formal dengan ketentuan biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan dan pendidikan ditempuh diluar jam kerja dinas dan tidak mengganggu menghambat pelaksanaan tugas utama sebagai pegawai negeri sipil, mahasiswa izinizin belajar . bab syarat syarat pemberian tugas belajar dan izin belajar bagian pertama tugas belajar tugas belajar dikeluarkan oeh bupati selaku pejabat pembina kepegawaian kabupaten konawe selatan dalam bentuk keputusan bupati dengan syarat syarat yaitu a). dan bukan calon pegawai negeri sipil daerah cons)bupati konawe selatan untuk mengikuti selekshy, usia maksimal program diploma diploma ii, diploma iii dan program strata (s atau setara berusia maksimal (dua puluh lima) tahun, program strata (s atau setara berusia maksimal (tiga puluh tujuh) tahun, program strata iii (s atau setara berusia maksimal (empat puluh tahun)tahun, program strata iii (s atau setara berusia maksimal (empat puluh tujuh tahun). bagi pns yang menduduki jabatan fungsional guru mengikuti program tugas belajar untuk program strata satu s1) atau setara usia maksimal tahun, sampai dengan tahulam hal ini departemen pendidikan nasional republik indonesibud tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pns. b). syarat syarat administrasi yakni surat permohonan pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada bupati, usul dari pimpinan instansi, dengan menyatakan sumber dana pendidikan yang diikuti, rekomendasi seleksi dari bupati konawe selatan, surat keterangan kelulusan seleksi dari perguruan tinggi yang dituju, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dua tahun terakhir dp3), foto copy keputusan pengangkatan cons, foto copy keputusan pengangkatan pns, foto copy surat keputusan pangkat terakhir, surat pernyataan dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan, untuk kembali mengabdi diinstansinya dan tidak mengajukan permohonan pindah, surat pernyataan dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional (bagi yang sedang menduduki jabatan), ada relevansi dengan pendidikan yang diperoleh sebelumnya. bagian kedua izin belajar izin belajar dikeluarkan oleh bupati selaku pejabat pembina kepegawaian kabupaten konawe selatan dalam bentuk izin dengan syarat syarat yaitu nasnaskuti telah mendapatkan persetujuan akreditasi minimal dari lembagasyarat administrasi surat permohonan pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada bupati, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tahun terakhir, foto copy keputusan pengangkatan cons, foto copy keputusan pangkat terakhir, diusulkan oleh pimpinan instalasinya, surat keterangan aktif kuliah (asli) dari perguruan tinggi, rekomendasi dari atasan tentang pemberian izin belajar. keputusan tugas belajar dan izin belajar diberikan pada saat mulai atau diawal mengikuti program pendidikan. bab iii tata cara pemberian tugas belajar dan izin belajar pemberian tugas belajar dan izin belajar oleh bupati didasarkan atas kebutuhan dan keterkaitan tugas fungsional organisasi bidang substantif pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, pegawai negeri sipil sebagai tugas belajar setelah memenuhi syarat umum dan administrasi sebagaimana pada ditetapkan dengan keputusan bupati dengan status tugas belajar , surat izin belajar bagi pegawai negeri sipil dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan umum dan administrasi pada oleh bupati dengan status izin belajar , seluruh pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil diusulkan kepada bupati konawe selatan dan secara teknis diproses melalui badan kepegawaian daerah kabupaten konawe selatan. tugas belajar bagi setiap calon mahasiswa hanya berlaku mulai tahun ajaran yang ditetapkan dalam keputusan bupati konawe selatan. bab biaya pendidikan (l) biaya pendidikan bagi pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan sebagai tugas belajar dapat diberikan melalui dana apbd, apbn, bantuan luar negeri ataupun dari lembaga swasta lainnya, besarnya biaya pendidikan dan biaya hidup disesuaikan pada besarnya apbd setiap tahun anggaran, bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan dengan status izin belajar dapat diberikan bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah pada saat penyelesaian tugas akhir perkuliahan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan dalam apbd setiap tahun anggaran, bagi instansi yang mendapatkan dana untuk biaya peningkatan sumber daya manusia baik berasal dari apbd apbn dan bantuan luar negeri (dana hibah dan loan) wajib melaporkan kepada bupati konawe selatan. bagi pegawai negeri sipil yang telah selesai mengikuti pendidikan sebelum ditetapkan peraturan ini dan belum memiliki surat izin belajar karena satu dan lain hal yang berhubungan dengan dinas maka yang bersangkutan dapat diproses izin belajar dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi. bab jangka waktu pendidikan jangka waktu pelaksanaan tugas belajar yang dibiayai oleh apbd didasarkan pada kalender akademik pendidikan sebagai berikut program diploma (di) selama tahun, program diploma (dii) selama tahun, program diploma iii (diri) selama (tiga) tahun, program strata (s diploma (div) selama (empat) tahun, program strata (s atau setara, selama (dua) tahun, program strata iii (s atau setara se, jangka waktu pelaksanaan tugas belajar yang dibiayai oleh bantuan pihak lain luar apbd ditetapkan berdasarkan pada ketentuan pihak pemberi bantuan, jangka waktu pelaksanaan, pihak pemberi bantuan, program spesialis atau setara paling lamabab hak dan kewajiban. kewajiban kerja bagi pnstugas belajar atau izin belajar, pada akhir melaksanak. saraf dinas! instansi para: ditetapkan andosol pada tanggal bupati konawe selatan, opa hoda pma h4, kabar hukum (laki penamaan taal diundangkan andosol z4. pada tanggal desas arisdaerah, .a tax oke sen berita daerah kabupaten konawe selatan tahun nomor
dekan bupati konawe selat! anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten konawehan nomor tambahan lembaran negara republik indonesia koridgangn pemerintah daerah kabupaten konawe selatan lembarantahumemutuskan menetapkan peraturan bupati konawe selaty sebutan isapbtak pemerintah daerah dengan pemerintah! dalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila termaksudupati adalah bupati konawe seli dapat berupa uang, barang, atau fasa. bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa uang atau barang. bab it, hibah dapat diberikan kepada: pemerintah: pemerintah daerah lainnya: cc.ahibah ka. konaweengan wilayah administrasi pemerintah daerah kab. konawe selatan: dan memiliki sekretariat tetapda daerah melalui tapi. tapi memberikan pertimbangan memberik"! dan material atas pengunaan hibah yang diterimanya. pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: laporan pent3) kab. konawe selatan. kriteria bersifat sementara dan tidak haruspencc. pemberdayaan sosial jaminan sosialkebutuhan dasarnyajaminalompok masyarakatnda daerah. kepala daerahla daerah tapi merupa!tt,taranipemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. bantuan sosial!n apbd perubahan apbd tahun anggaran penganggaran, pelaksanaan dan ketatausahaan, dosol pada tanggal desember bupati konawe selatan, ka! mea amran diundangkan andosol pada tanggal desember sekretaris daerah, arjun moke lembaran daerah kabupaten konawe selatan tahun ml.
pp, sir peraturan bupati konawe selatan nomor 22tahun tentang #ata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan bupati konawe selatan menimbang: wa. bahwa peraturan daerah konawe selatan tahun tentangl\|&atau denda(lyatu permata bentonit dolomit feldspar garam. dapur halte) grafit granit bongkah gelondongansitu pasir kuarsa pirit mospat talk tanah serap fuller earth)korosif zeolit had(lih.kh.( )terlampir dalam peraturan bupati. tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar (duakoma lima persen) nile jual hasil pengambilan mineral volume meter kubiksad: .dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pembohongan kabupaten konawewajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan speed,sulawesi tenggara, cabang pembantu dan kantor kas wilayah kabupaten teran dinas pendapatan, s5),in,h(ll25x (dua puluh lima persen). hi:ce..!eh. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai pendapatan asli daerahnewserahlhkonawe selatan nomor. tahun berita daerah kabupaten konawe selatan tahun nomor.)bupati kon ntrpsss diundangkan andosol pada tanggal sekretaris daerah kabupaten konawe selatan ttd drs. arjun moke, lampiran. keputusan bupati konawe selatan nomor tanggal nilai pasar atau harga standar tiap tiap jenis tambang galian mineral bukan logam tas dalam wilayah kabupaten konawe selatan \|.n0 mnbbarep embarkasi csi rinadapur halte) grafit granit bt. bongkah gelondongan bt.cc. situ pasir kuarsa pirit mospat talk tanah serapjvarosif d0. (zeolit bupati konawe selatan, yan wap oo, tau imran lite sana lampiran peraturan bupati konsel nomor tahun tanggal juli bentuk dan format isian formulir pendataan namdntanan obe bnr pemerintah kabupaten konawe formulir pendataan tanggal pendataan selatan pajak daerah dinas pendapatan daerah dena jl. poros andosol pajak mineral bukan eco kompleks perkantoran logam dan batuan pane aan pak dara rar sid semann semnenngseennmrake re: depe eng andosolinakonawe selatan, ttd imran lampiran peraturan bupati konsel nomor tahun tanggal juni2013rar sesat ana harap diisi dalam rangkap dua ditulis dengan huruf cetak beri tanda pada kotak yang tersedia unt"'.&. nomor teleponno: eka can gas maan nan nanas kie aaa tan rena panen sea snnnanii ananda ejaan hiburan penerangan jalan pengambilan pengolahan mineral bukan logam dan batuan mtanya westerns naam sang aah omnssana naga keterangan pemilik atau pengelola nama pemilik pengelola jabatan \|. alamat tempat tinggal melampirkan identitas yang dilaporkan dusun jalan ea rtrw eng pan dean kanak adan kabupaten kota nomortelepon sai kode pos kewajiban pajak ang sei ng neon pajak hiburan pajak reklame era . lea pajak mineral bukan logam dan batuan pajak parkir pajak bertanah pajak sarang burung walet meme tea rbbuktroe per snn pen tanda tangan bupati konawe selatan, ttd imran bentuk surat ketetapan pajak daerah ran ora ggs pemerintah kabupaten konsel dinas pendapatan daerah surat ketetapan pajak daerah nomor . poros andosol kompleks perkantoran tahun bulan nama alamat ppd \|.$ (batas penyetoran terakhir (no\| ega jenis pajak(jumlah ketetapan pokok pajak denda dengan huruf: perhatian marahre segi bak ben gee andosol, a.n. kepala dinas pendapatan daerah menyetor kabupaten konawe selatan kepala bidang pendaftaran dan penetapan kepada konawe selatan, imran lampiran peraturan bupati konsel nomor tahun tanggal juni2013 bentuk surat ketetapan pajak daerah kurang bayar ani anna kop dinas surat ketetapan pajak daerah kurang bayar kepakan han seen penta kanaian mpr aneeranre toni alamat dad mpa man rama nama pemilik aan edan mane aan tense ang pak kera kami alamat dag nat pap ioik ekor pen pajak yang seharusnya terutang rp.( dak enak pajak yang seharusnya dibayar pen pajak yang telah dibayar pan rebana l15. pajak yang kurang dibayar per bei \|. sanksi administrasi berupa bunga . perda nomor bunga .bulan 24x rp.( p7. jumlah yang masih harus dibayar sean bar dengan huruf ker tega tag pena andosol, an. kepala didenda kabupaten konsel kepala bidang penagihan coret yang tidak perlu lena diterima tanggal :. tah nama wajib pajak mineral aan oleh bukan logam dan batuan alamat nomor speed bmi miaar ann ui. arak dinas pendapatan kabupaten konawe selatan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan deretan seventeen design aca nenek tea b0. nomo tanggaiwarna usaha naa ann egan alamat ann aina pan ana san lan seng haa neng alamat man pin pers jul dan pemeriksaan tersebut atas. jumlah vang masih dibayar adalah sebagai berikut nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan baba kri pajak yang seharusnya terutang rp.( (ee pajak yang seharusnya dibayar kanan kre pajak yang telah dibayar rentetan bajak yang kurang dibayar kan mei bangun sanksi administrasi berupa bunga . perda nomor tahun . bunga .bulan x26x rp.( jumlah yang masih harus dibayar pon dengan huruf kobe bam msm pns in kepala kabupaten an. kepala didenda kabupaten konsel kepala bidang penagihan core' yang tidak perlu diterima tanggal :. nama wajib pajak mineral potong disini oleh bukan logam dan batuan alamat nomor speed (anna peak nana kuno annual snn penerbitan nama lengkap tanda tangan bupati konawe selatan, ttd imran lampiran \|. peraturan bupati konsel nomor tahun tanggal juni bentuk surat setoran pajak daerah ssd) (ols pemerintah kabupaten konsel ( . dinas pendapatan surat setoran pajak daerah ssd daerah poros andosol kompleks tahun sea perkantoran bulan po. ppd kode rekening nama alamat berdasarkan tahun bulan tanggal nomor hai senna "hanya jenis pajak jumlah re at: dengan huruf aa, diterima, tanggal terapan kas register menyetor bendahara penerimaan nip. bupati konawe selatan, ttd ver imran lampiran peraturan bupati konsel nomor tahun tanggal juni bentuk surat tagihan pajak daerah dinas pendapatan kabupaten konawe selatan surat tagihan pajak daerah kepada kepada yth :.cbooo nomor tanggaldari pemeriksaan tersebut atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut p1. pokok pajak yang harus dibayar matang telah dibayartanggal. ena irf pengurangan jumlah yang dapat diperhitungkan (2t3 sera kurang dibayar sanksi administrasi bunga berupa . perda nomor tahun rp. jumlah yang harus dibayar jaa lng dengan huruf san bean san andosol, an. kepala didenda kabupaten konsel kepala bidang penagihan coret yang tidak perlu bupati konawe selatan, ttd imran lampiran vii peraturan bupati konsel nomor tahun tanggal jundaerah kabupaten konawe selatan tentang pri meriamdaerah kabupaten konawe selatan tentang mengingat snisel seri nomor tahun peraturan bupati konseakan kenalan tani pad astra aek taun ona sana nana alamat wajib pajak tape net gan kan dia nama usaha eat lan met nee sen nen png den aan alamat usaha ana keane nona erna nemu bad besarnya pengurangan. mcoowerissstnieekawnn siadataeann asa kon mainan ena uae gua tesoo terutang besarnya pengurangan (. rp.) ir: crane roninanae bina jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan cite yang seharusnya dibayar "nas pendapatan coret yang tidak perlu bupati konawe selatan ttd imran
kah sar tas etn harapan mia semua enam bnr pnb bupati konawe selatan peraturan bupati konawe selatan nomor: tahunbupati konawe selatan, menimbang bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ketatausahaan keuangan daerah dalam lingkup pemerintah kabupaten konawe selatan, maka dipandang perlu untuk menetapkan surat perintah pencairan dana sp2d) sebagai alat bayar pada lingkup pemerintah kabupaten konawe selatan. bahwa sehubungan dengan 7abupakonawe selatan yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendaharawan umum daerah kabupaten konawe selsurat perintah pencairan dana yang dan berfungsi sebagai alat bayar. pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah pencairan dana sp2d) lingkup pemerintah kabupaten konawe selatan adalah kepala dinas pengelola keuangan dan aset daerah selaku bendahara umum daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan kuasa bendahara umumt. ena ditetapkan andosol gek arda bupaflronawe selatan, ko dprd ikatan hukum slab akut maya ivr imran diundangkan andagolo pada tanggal, jan aa: i sekretaris daerah kabupaten konawe selatan, fee set nemu silondae sea berita daerah kabupaten konawe selatan tahun nomor kai
aa lis bupati konawe selatan peraturan bupati konawe selatan nomor tahun tentang pengelolaan cadangan paupaya menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman merata dan terjangkau oleh masyarakat, dipandang perlu adanya pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah kabupaten konawe selatan, bahwa untuk mengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten konawe selatan perlu ditetapkan instansi unit satuan kerja yang menangani ketahanan pangan kabupate angelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten konawe selatan. tapelatan. badan ketahanan pangan adalah satuan kerja perangkat daerah skpd) kabupaten konawe selatan yang dibentuk sesuaikonawe selata, beralamat jalan poros punggaluku andosol punggaluku. cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang bersifat pokok dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten konawe selatan. pengelola cadangan pangan pemerintah daerah adalah satuan kerja perangkat daerah skpd) kabupaten konawe selatan yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten konawe selatan untuk mengatur cadangan pangan pemerintah kabupaten konawe selatanpemerintah kabupate kabupaten konawe selatan. bab pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten konawe selatan adalah skpd badan ketahanan pangan bkp) kabupaten konawe selatan. gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten konawe selatan merupakan sarana penyimpanan cadangan pangan yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten konawe selatan. cadangan pangan pemerintah kabupaten konawe selatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan sesuai standar pelayanan minimal spm). bab iii pelaksanaan dalam hal pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan, pendistribusian, pengembangan usaha, pelibatan peran serta masyarakat, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan. kepala badan ketahanan pangan kabupaten konawe selatan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten konawe selatan sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada secara operasional diatur dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kepala badan ketahanan pangan kabupaten konawe selatan. bab pendanaan pendanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten konawe selatan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab pelaporan kepala badan ketahanan pangan kabupaten konawe selatan melaporkan kepada bupati konawe selatan tentang pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten konawe selatan secara berkala setiap bulan atau sewaktu waktu jika diminta. bab ketentuan penutup dalam pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan yang bersifat insidentil dan berhubungan dengan instansi unit kerja lainnya, dikoordinasikan melalui dewan ketahanan pangan kabupaten konawe selatan. hal hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh kepala badan ketahanan pangan kabupaten konawe selet tan bubar konawe selatan, san, asura ca. ata asa adit member aa, se. imran diundangkan andosol pada tanggal mer anta sekretaris daerah paten naw see sin a ju ala drs. arjun moke, tienne berita daerah kabupaten konawe selatan tahun nomor .
tps bupati konawe selatan peraturan bupati konawe selatan nomor: tahun tentang petunjuk pelaksanaan sensus barang milik.konawe selatan nomor tahun tentang organisasitunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah pemerintah kabupaten konawe selatan. petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah kabupaten konawe selatanonawe selatan dengan sistematika sebagai berikut pendahuluan, kodifikasi barang daerah, mekanisme pelaksanaan sensus, dan penutup. petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah kabupaten konawe selatanoker dan tini pend sea nana asia bupati konawe selatan sena man saraf koordinasi kane pan instansi para sera begin ikatan peran kans sel apk had tek blu kane ana, diundangkan andosol tangan oeennaraan cite rin pagana sekretaris daerah kabur konawe selatan, muka :(sbg speak drs. arjun moke, berita daerah kabupaten konawe selatan tahun . nomor .pelaksanaan sensus sekurang kurangnya sekali dalam (lima) tahun dimulai tahun bupati awe selatan, sert aree nak elimiran aan sah lampiran peraturan bupati konawe selatan nomor tahun tanggal tentang petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah kabupaten konawe selatan petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah kabupaten konawe selatanagngertian daerah adalah kabupaten konaweonawe selatantujuan tersedianya data mutakhir secara rinci tentang bmd kabupaten konawe selatdaerah kabupaten konawe selatanonawe selatan: tersedianya data mutakhir tentang barang milik pemerintah provinsi sulawesi tenggkonawe selatankabupaten konawe selatdaerah sasaran sensus adalah seluruh barang daerah, meliputi bmd kabupaten konawe selatan, termasuk barang yang dibeli atas beban dana tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi, barang milik kekayaan pemerintah provinsi sulawesi tenggara yang dipergunakan oleh pemerintah daerah kabupaten konawe selatan,konawe selatanpenyelenggara sensus barang daerah ini dilaksanakan oleh tim teknis sensus barang daerah pemerintah daerah kabupaten konawe selatan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur skpd, pengurus barang pada setiap unit satuan kerja pemerintah kabupaten konawe selatan serta unsur terkait lainnya. hasil sensus diverifikasi oleh tim verifikasi sensus barang daerah yang terdiri atas unsur inspektorat dan skpd kabupaten konawe selatan. tim teknis sensus barang daerah dan tim verifikasi sensus barang daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. mulai ana abm ian bea pai been app naa heangan lapangan lapangan lapangan lapangan lapangan sensus bmd sensus sensus sensus bmd sensus bmd sensus sensus imam bmd bmd lingkup lingkup bmd bmd lingkup lingkup kantor kecamatan) cor lingkup dinas) badan) sekretariat) sa) kesehatan mpi anu esa gan andre rena dan kaa atb are tim kerja verifikasi hasil pendataan sensus bmd sak see jen naa debat ane teh dansa asn mana pre pan mta nrfurr deli siang ses dekat pembantu pengelola skpd ara all lan munas sapa pengelola sekda ann tea taat sta daa maan bupati pbr lara ibl mea men provinsi kementerian dalam negeri kodifikasi barang barang milik pemerintah provinsi dan barang milik pemerintah pusat (kalau adbandigit. nomor kode urutan provinsi sulawesi tenggara adalah nomor nomor kode urutan kabupaten konawe selatan, yaitu ol. sekretariat dewan dprd, bupati, wakil bupati, sekretariat daerah, bidang kimpraswil pu, bidang perhubungan, bidang kesehatan:dankonawe selatan, contoh nomor kode lokasi lil2\| pemilik barang kode tahundan barang milik pemerintah daerah kabupaten dengan nomor kode12. digit dan kode provinsi sulawesi tenggara provinsi sulawesi tenggkonawe selatan kabupaten konawe selatan diberi kode nomor yang merupakan nomor lanjutanbidang meliputikonawe selatano1) tanah, mesin dan peralatan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, o5)lala) kelompok sub sub kelompok urut register digit dan kode golongan barang. digit dan kode bidang. digit dan kode kelompok. sad digit dan kode sub kelompok. digit dan kode sub sub kelompok jenis barang. pipit c1l, dan. kode nomor:masing masing dengan mengikuti nomor urut jenis barang lain lain. bmd' mekanisme pelaksanaan sensus persiapan untuk kelancaran pelaksanaan sensus maka skpd menyiapkan hal hal sebagai berikut peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan sensus barang daerah kabupaten konawe selatan, keputusan bupati tentang tim pelaksana teknis dan tim verifikasi sensus barang daerah, format kib, rhsber skpd unit kerja yang bersumber dari hasil appraisal penilaian) bmd tahun dan mutasi barang daerah tahun dan melaksanakan sosialisasi petunjuk pelaksanaan sensus barangkita: tanah format ibb: mesin dan peralatan format kib gedung dan bangunan format kib jalan, irigasi dan jaringan format kobe aset tetap lainnya format kib konstruksi dalam pengerjaan format, perhitungan rekapitulasi dilakukan secara terpisah sesuai dengan pemilik barang, yaitu rhs bmd kabupaten konawe selatan, rhs bmd provinsi sulawesi tenggara(kalau ada) lingkup skpd kecamatan pelaksana fungsi pengurus barang kelurahan mengisi format data barang daerah yang dikuasai digunakan oleh kelurahan,, pengurus barang kecamatan mengisi format dengan data barang daerah yang dikuasai digunakan oleh kecamatan, pengurus barang kecamatan menerima format dan file dari seluruh kelurahan kemudian menggabungkan dengan data barang yang dikuasai oleh kecamatan, setiap kecamatan mengisikan data barang daerah yang dikuasai digunakan oleh kecamatan termasuk barang daerah yang dikuasai digunakan oleh pemerintah desa,td pendidikan kecamatan. utd pendidikan kecamatan pengurus barang pada utd pendidikan kecamatan mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan dimanfaatkan utd pendidikan kecamatan yang bersangkutan termasuk data barang daerah yang digunakan oleh paud tk negeri lingkungan kerjanya, pengurus barang pada utdtd pendidikan kecamatan termasuk paud tk negeri, hasil gabungan data tingkat utd pendidikan kecamatan disampaikan dinas pendidikan kabupaten konawe selatan berupa cetakan format dan soft fle.pelaksana fungsi pengurus barang pada setiap smp sma smk skb mengisi data barang daerah yang dikuasai digunakan masing masing,kabupaten konawe selatan. dinas pendidikan pengurus barang pada dinas pendidikpendidikan: pengurus barang pada dinas pendidikan menerima format dan file dari seluruh utd pendidikan kecamatan,pendidikan, hasil gabungan data tingkat dinas pendidikan disampaikan skpd baik berupa cetakan ki, sarjana lalu place meta karang skala wan annaformat yang sudah diisi dicetak (satu) rangkap kemudian bersama soft file disampaikan dinas kesehatan kabupaten konawe selatan. dinas kesehatan pengurus barang pada dinas kesehatkonawe selatan berupa cetakan format dan soft file. lingkup skpd sekretariat daerahkonawe selatan, bagian umum menghimpun dokumen dan file untuk diteruskan skpd kabupaten konawe selatan. lingkup skpd lainnyabela konawe selatan. lingkup kabupaten konawe selatan skpd ,daerah kabupaten konawe selatan,p tgr kabupaten konawe selatan(kalau ada),stem informasi pengelolaan barang,aturan perundang undangan,formaths dan ketatausahaan barangistem informasi pengelolaan barang daerah bawah koordinasi bidang aset pada skpd: tim teknis skpd unit kerja sub unit kerja menyerahkan kib,
departemen pertahanan keamanan republik indonesia dan kementerian pertahanan republik italia selanjutnya disebut sebagai pihak pihak dengan sasaran untuk mengembangkan hubungan persahabatan diantara kedua negara mengingat adanya kepentingan bersama dalam peningkatan kerjasama dibidang peralatan, logistik dan industri pertahanan menyadari bahwa kerjasama yang lebih erat bidang ini akan bermanfaat bagi kedua belah pihak serta kedua industri pertahanan berkeinginan untuk dapat mengambil manfaat dari teknologi dan kemampuan industri masing masing dan untuk meningkatkan kerjasama diantara industri masing masing bermaksud untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang peralatan, logistik dan industri: pertahanan dalam kerangka sebagai bukti, yang bertanda tangan dibawah ini sesuai kewenangan dalam pemerintahan masing masing, telah menandatangani persetujuan ini. dibuat jakarta pada tanggal p ?en6los bulan pebruari pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, dalam dua naskah asli, dalam bahasa indonesia, bahasa italia dan bahasa inggris, kedua naskahyang menentukan. untuk departemen untuk kementerian per keamanan pertahanan publik indonesia republik italia hem paham feel'industria per didesavindustria per didesegundo diamati parti , fine sviluppare amichevoli rapport tra due pasi: consideration comune interest promuovere cooperation nei sektor degli impian, della logistics dell'industria per didesa, riconosciuto una piu' street collaboration guest sektor rebbe vantaggiosa per entrance parti, titre che entrance industrie per didesa: desiderando traore dei benefits dalle proprio capacity tecnologiche industrial toledo promuovere cooperation tra proprio industrie: disposal favorite cooperation nei sektor degli impian, della logistics dell'industria per didesa, nell'ambil del presente accordo conformity leggi internazionale leggi reglamento vigor nei rispettivi stati, hanno concordato guano segoe: articolo scope scope del presente accordo favorite cooperation bilateral nel sektor degli impian, della logistics dell'industria per didesa, conformity' alle respective leggi rispettivi reglamento nazionali. per raggiungere guest scope nel reciprocal interest nazionale, parti impegneranno promuovere cooperation reciprocal con particolare riferimento alla logistics della didesa oltre che al'approvvigionamento alla produzione impian per didesa. articolo forme cooperation cooperation nei sektor degli impian, della logistics dell'industria delia didesa, traktat nel presente accordo, puo' comprendre segment forme: cooperation nel sektor dell'uso della gestion impian della didesa: cooperation nel trasferimento articoli, impian service della didesa: cooperation sull'addestramento per logistics: ricerca sviluppo, insieme, titre alla produzione oggetti interest comune: cooperation per esportazioni terra oltre che approvviggionamento reciprocal impian per didesa, cambio information dati sulla logistics sull'industria per didesa: cambio seminari reunion liste sulla logistics sull'industria per didesa: altre aree cooperation come stability comune accordo entrance parti. articolo iii disposition attuazione richest, parti stabiliranno particolare disposition attuazione riguardanti specific aspects guest cooperation. articolo comitato misto allo scope avviare, coordinate controller attivita eseguite beli'ambil del presente accordo, sara istituito comitato misto indonesia italia sui sektor degli impian, logistics y'industria della didesa, segundo chiamato comitato misto . comitato misto disquera diverse aspects guest cooperation. comitato misto sara? composer non piu' sette rappresentanti ufficiale ciascuna parte. comitato misto sara presieduto dal director generale per material, structure service del departamento didesa sicurezza della repubblica indonesiana dal sekretaris generale della didesa del minister della didesa delia repubblica italiana. comitato misto puo istituire dei sotto comitati per affrontare mantera efficacy specific progetto interest comune. comitato misto incontrera , linea mashima, una volta anno, alternativamente indonesia italia. data, sede agenda sarana concordia dai due presidenti. punti contact delle parti sarana officio per relations pubblico cooperation ester del departamento della didesa della sicurezza, per indonesia, terzo reparto dell' officio del sekretaris generale della didesa, per italia. gli incarichi del comitato misto sarana: (a) identificare potensial aree cooperation nel sektor degli impian della logistics della didesa oltre che hello industrial: (b) proporsi discutere arguments comune interest: (c) avviare organizzare attivita' cooperation definite nel p'articolo (d) controller rivedere diverse attivita initiate nell'ambil del presente accordo, (e) consigliare disposition attuazione, cuando richest, proporsi premiere consideration possible emendamenti presente accordo. articolo imperii contrattuali parti informeranno respective industrie per didesa principe base del presente accordo. per guano riguarda contract conclusion relations presente accordo, ogni parte, nell'ambil delle proprio responsibility , fara? tutto possible affiche?' contraenti adempiano gli obblighi contrattuali assent. articolo support reciprocal una parte intended acguistare impian per didesa una ditata fornitrice dello stato dell'altar parte, richie relative information, patra parte fara del proprio meglio per collaborate attraverso comitato misto due presidenti. diverse essere formato contrato per gli impian per didesa: (a) dovranno considerable compensation contro augusti. (b) parte acguirente terra' pappoggio completo dell' officio garansi della kualitas dell' altar parte condition similis delle applicable per proprio force armata. per addestramento del proprio personal (kompresi gli aspects confess con y'uso. oltre alia manuntenzione), parte acguirente rivera' support del'altar parte termini concordia insieme, fine facilitate penata servicios dell'impian per didesa acguistato. articolo vii assegnazioni bilancio ogni parte sastera proprio spesi confesses all'attuazione del presente accordo nell?ambil delle proprio assegnazioni finanziarie. articolo viii proprietary' intellectual (diritto gli imperii ogni parte nel campo della proprietary'intellectual, dei diritto d'autore nel proprio territorio, della consent license produzione, pendeta teri protezione del brevet relative all'innovation allo sviluppo elaborate nell'ambil dei progetto bilateral, sarana definisi nelle disposition attuazione. articolo segretezza sino alla determination accordo generale sulla sicurezza tra governo della repubblica indonesiana hello della repubblica italiana, sarana applicable segment role: (a) parti impegnano proteggere information classifiche alle gali poison accedere nellambito del presente accordo conformemenie alle proprio leggi regoiamenti nazionali. (b) information gli impian classification sengon fronti solo attraverso canal ufficiale traits canal concordia degli office sicurezza delle parti designate, ouest information guest impian: sono etichettati con i'indication del liveblog classification dello stato origine. come segoe: indonesian italiano inglesetutti gli impian information ricevute nell'ambil del presente accordo non sarana trasferite, relate rilasciate, direttamente indirettamente, base temporada permanent, teri persone non autorizzate entitas? senza precedence consensus script della parte originated. articolo visite visite dei rappresentanti indonesian italiani hello stato del p'altar parte avverranno conformity alle leggi reglamento vigor hello stato della parte ospitante. ogni richest visita sara presentasi attraverso canal ufficiale sara soetta all'autorizzazione della relative autoritat dello stato della parte ospitante. contra' dati del personal richiedente, nome deli' officio della ditata, scope eia aurata della visita, oltre mulia sta segretezza possess del visitatore, come stability dai reglamento dello stato della parte origine. articolo risoluzione delle dispute nel caso una dispute riguardante v'interpretation y'attuazione del presente accordo, entrance parti aranio dei colloque liveblog comitato misto fine resolver modo amichevole dispute. nei caso non arrive una solution guest liveblog, entrambi presidenti del comitato misto riferiranno arguments alle parti, necessary attraverso canal ufficiale. articolo xii entrada vigor, emendamenti termine presente accordo entrega ' vigor alla data del ricevimento della seconda noticia con gale parti comunicheranno ufficialmente yadempimento delle respective procedure pacifica primaria' vigor per periodo cinque anni. meno recess parte una delle parti, accordo guano stability paragraf guest articolo, accordo steps kriteria innovator per periodo ulteriori cinque anni. puo' essere mendata ogni momento con consensus script delle parti. puo essere risolto ogni momento entrance parti anyone noticia centottanta giorni prima. termine deli? accordo non influenza validitas aurata glasiasi contrato corso conclusion nel suo ambil. articolo xiii protezione termine respective responsibility entrance parti nel campo della sicurezza, protezione transferimento del material ricevuto information, come definite negli articoli vii, xi, continueranno sussistere anche dopo termine del presente accordo pelaksanaan memorandum saling pengertian, sesuai dengan hukum internasional dan hukum serta peraturan yang berlaku negara masing masing pihak, dengan ini menyetujui sebagai berikut tujuan tujuan memorandum saling pengertian ini adalah untuk meningkatkan kerjasama bilateral dalam bidang peralatan, logistik dan industri pertahanan sesuai peraturan dan hukum nasional masing masing. untuk mencapai tujuan tersebut dan sejalan dengan kepentingan nasional masing masing, pihak pihak akan saling bekerja sama dalam hal logistik pertahanan maupun pengadaan dan produksi peralatan pertahanan. bentuk bentuk kerjasama kerjasama dalam bidang peralatan, logistik dan industri pertahanan yang diatur oleh memorandum saling pengertian ini meliputi bentuk bentuk sebagai berikut kerjasama dalam pengoperasian dan pengelolaan peralatan pertahanan. kerjasama dalam pengalihan peralatan dan perlengkapan pertahanan serta jasa. kerjasama pelatihan dibidang logistik. testimonianza cio' sottoscritti rappresentanti, nell'ambil della propria compentenza governativa, hanno formato presente accordo. fermata jakarta tebar due original lingua indonesiana, italiana inglese tutti testi sono ugualmente authentic. caso divergence interpretation, prepara' testo inglese. per departamento per minister della della didesa della didesa della sicurezza della repubblica italiana repubblica indonesiana naya, peserta memorandum understanding between the department defence and security the repuruc indonesia and the ministry defence the alan republic concerning cooperate!on the field defence equipment, logistics and industry memorandum understanding between the department defence and security the republics and industry the department defence security the republic indonesia and the ministry defence the italian republic, hereafter referred the parties aiming development friendly relations between the two countries:, considering their common interest promoting cooperation defence equipment, logistics and industry recognizing that closer cooperation these fields will beneficial both parties well both defence industries: seiring draw the benefit from their technological and industrial capabilities and promote the cooperation among their own industries, willing promote cooperation the field defence equipment, logistics and industry within the framework the present mou conformity with international laws, and laws and regulations force the state each party, have agreed follows article purpose the purpose the present mou promote bilateral cooperation the field defence equipment, logistics and industry compliance with the respective national laws and regulations. achieve this purpose and the respective national interests, the parties will engage themselves fostering mutual cooperation with particular reference the defence logistics well procurement and production defence equipment. article forms cooperation cooperation the field defence equipment, logistics and industry covered the present mou, may include the following forms cooperation operation and management defence equipment cooperation transferring defence articles, equipment and services cooperation logistics training joint research and development well production subject mutual interest cooperation exports third parties well mutual procurement defence equipment exchange formation and data defence logistics and industry concerning joint seminars and meetings defence logistics and industry other areas cooperation mutually agreed upon both parties. article iii implementing arrangements the parties shall conclude particular implementing arrangements pertaining spesific aspects this cooperation, required. article joint committee indonesian italian defence equipment, logistics and industry joint committee hereafter referred the joint committee shall formed for the purpose initiative, coordinating and monitoring the different activities carried out the framework the present mou. the joint committee shall discuss the various issues this cooperation. the joint committee will composed more than seven official representatives from each party. the joint committee will co haired the director general for materiel, facility and services the department defence and security the republic indonesia and the secretary general the ministry defence the italian republic. the joint committee may establish subcommittee effectively address specific projects mutual interest. the joint committee will meet principle, once year, alternate indonesia and italy. the date, site and agenda will agreed upon between the co chairman. the points contact the parties will the indonesian side the public relations and foreign cooperation bureau the department defence security and the italian side, the third division the office the secretary general defence. the tasks the joint committee will identify potential areas cooperation defence equipment and logistics well industry (b) propose and discuss items common interest (c) initiate and organize the cooperative activities defined article (d) monitor and review the different activities initiated the framework the present mou. (ep recommend implementing arrangements, and when required propose and take into consideration possible amendment this memorandum. article contracta commitments the parties will inform their respective defence industries about the basic principles the present mou. far contracts concluded within the framework the present mou are concerned, each party, within its field responsibilities, will make its best endeavour obtain that contractors fulfil all contracta obligation undertaken. article mutual support one party contemplates producing defence equipment from supplying company from the state the other party, and requests related information, the other party will make its best efforts assist through the joint committee its co chairman. should any contract for defence equipment signed (ad) offset and counter purchase should considered. (bp) the producing party will get from the other party the full support its quality assurance agency conditions similar those applied for its own armed forces. for the training its personnel (including aspects utilization well maintenance), the producing party shall receive the support the other party mutually agreed terms, order facilitate the entry into service the defence equipment produced. article vii budgetary allocations each party shall bear its own respective expenses during the implementation the present mou accordance with its budgetary allocations. article viii intellectual property the rights and obligations each party the field intellectual property, copyright its state territory, delivering manufacturing licences, sale third parties and protection patent related innovation development elaborated bilateral projects shall defined the implementing arrangements. article confidentiality until and prior the settlement general security agreement between the government the republic indonesia and the italian republic, the following rules wil! apply the parties commit themselves protect the classified information which they may have access within the framework the present mou accordance with their national laws and regulations. (bp classified information and equipment are only provided through official channels channels agreed upon designated security agencies the parties. these information and equipment are labelled with the indication their classification level and state origin follows indonesian italian englishall equipment and information received the framework the present mou shall not transferred, discussed released, either directly indirectly, temporary permanent basis, third parties unauthorized persons and entities without the prior written consent the originating party. article visits visits undertaken indonesian italian nationals the state the other party shall take place accordance with the laws and regulations force the state the host party. each application for visits shall submitted through official channels and shall subject authorization the relevant authority the state the host party, shall contain the applicant personal data, the name the official agency company, the purpose and duration the visit well the security clearance under which the visitor has been qualified defined the regulations the state the party origin. articlemou,i entry into force, amendments and termination the present mou shall enter into force the datenforce for period five years. unless terminated either party accordance with paragraph this articles, shall deemed have been extended for further period five years. can amended any time mutual written agreement between the parties. can denounced any time either party giving prior notification one hundred eighty days. its termination shall not affect the validity duration any ongoing contracts concluded within its framework. article xiii protection and termination the respective responsibilities both parties the field security, protection and transfer received equipment and information, defined articles viii, and xi, shall continue apply even after the termination the present mou. witness thereof the undersigned representatives, within their governmental competence, have signed the present memorandum understanding. donat jakarta onthel sin eta february nineteen hundred ninety seven two originals, indonesian, italian and english languages, all texts are equally authentic. case divergence interpretation, the english text shall prevail. for department for the ministry defence defence and security the italian republic therepublic indonesia aaa penelitian dan pengembangan bersama serta produksi bersama peralatan yang menjadi kepentingan kedua belah pihak. kerjasama dibidang ekspor kepada pihak ketiga dan pengadaan bersama peralatan pertahanan. pertukaran informasi dan data tentang logistik dan industri pertahanan. menyelenggarakan pertemuan pertemuan dan seminar seminar bersama mengenai logistik dan industri pertahanan. hal hal lain yang disetujui bersama. iii pengaturan pelaksanaan pihak pihak akan menandatangani pengaturan pelaksanaan yang berkenaan dengan aspek tertentu dari kerjasama ini apa bila diperlukan. komite bersama suatu komite bersama indonesia italia dibidang peralatan, logistik dan industri pertahanan, selanjutnya disebut komite bersama , akan dibentuk dengan tujuan untuk memprakarsai, mengkoordinasikan serta untuk memantau pelaksanaan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam kerangka memorandum saling pengertian ini. komite bersama akan membicarakan berbagai permasalahan dari kerjasama ini. komite bersama akan terdiri tidak lebih dari tujuh orang pejabat perwakilan dari tiap pihak. komite bersama diketuai bersama oleh direktur jenderal materiil fasilitas dan jasa departemen pertahanan keamanan republik indonesia dan sekretaris jenderal kementerian pertahanan republik italia. komite bersama dapat membentuk sub sub komite guna menangani secara efektif proyek proyek khusus untuk kepentingan bersama. komite bersama pada prinsipnya akan bertemu sekali dalam setahun, secara bergantian indonesia dan italia. tanggal, tempat dan acara pertemuan akan disetujui oleh masing masing ketua bersama. kantor penghubung dari masing masing pihak, untuk indonesia adalah biro hubungan masyarakat dan kerjasama luar negeri dephankam, dan untuk pihak italia adalah divisi tiga dari kantor sekretariat jenderal kementerian pertahanan. tugas tugas komite bersama adalah mengidentifikasi bidang bidang yang berpotensi untuk diadakan kerjasama dibidang peralatan dan logistik serta industri pertahanan. mengusulkan dan mendiskusikan hal hal yang menjadi kepentingan bersama. memprakarsai serta menyelenggarakan kegiatan kerjasama sesuai yang diatur dalam ii. mengawasi dan mengadakan peninjauan kembali berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka memorandum saling pengertian ini. menyarankan diadakannya pengaturan pelaksanaan, jika dan bilamana diperlukan. mengusulkan dan mempertimbangkan kemungkinan amandemen dari memorandum ini. tanggung jawab berdasarkan perjanjian pihak pihak akan memberitahukan masing masing industri pertahanannya atas prinsip prinsip dasar dari memorandum saling pengertian in:. sepanjang menyangkut kontrak kontrak yang ditandatangani dalam rangka memorandum saling pengertian ini, masing masing pihak dalam batas batas kewenangannya, akan berusaha dengan sebaik baiknya agar para kontraktor akan memenuhi kewajiban kewajiban kontrak yang mereka sepakati. dukungan bersama il. apabila salah satu pihak menginginkan pengadaan perlengkapan pertahanan dari suatu perusahaan pemasok dari negara pihak lain, serta meminta informasi yang berkaitan dengan hai tersebut, pihak yang lain akan berusaha dengan sebaik baiknya untuk memberikan bantuan tersebut melalui komite bersama atau ketua bersamanya masing masing. dalam hal akan ditandatanganinya suatu kontrak tentang peralatan pertahanan maka masalah offset dan imbal beli harus menjadi salah satu pertimbangan. pihak pembeli akan mendapat dukungan jaminan mutu sepenuhnya dari badan kendali mutu quality assurance agency) pihak lainnya seperti yang berlaku untuk angkatan bersenjatanya sendiri. untuk pelatihan personil termasuk aspek penggunaan dan pemeliharaan pihak pembeli akan mendapat dukungan dari pihak lainnya, sesuai kesepakatan bersama, agar peralatan yang dibeli dapat diterima dan dioperasikan dalam jajaran angkatan bersenjatanya. vii alokasi anggaran masing masing pihak akan menanggung biaya pengeluarannya sendiri selama pelaksanaan memorandum saling pengertian ini sesuai dengan alokasi anggarannya. viii hak milik intelektual hak dan kewajiban bagi masing masing pihak dalam bidang hak milik intelektual, hak cipta dalam wilayah negaranya, pengiriman lisensi pabrik, penjualan kepada pihak pihak ketiga dan perlindungan hak paten sehubungan dengan penemuan atau pengembangan yang dihasilkan dalam proyek proyek bilateral akan ditentukan dalam pengaturan pelaksanaan implementing arrangement). konfidensialitas sampai dengan dan sebelum terbentuknya suatu perjanjian umum mengenai pengamanan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik italia, akan diterapkan peraturan peraturan bawah ini pihak pihak berjanji sejauh kewenangannya masing masing untuk melindungi informasi rahasia yang diterima dalam rangka memorandum saling pengertian ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasionalnya masing masing. informasi dan peralatan yang bersifat rahasia hanya diberikan melalui saluran resmi atau saluran yang telah disetujui oleh badan keamanan yang telah ditentukan dari kedua belah pihak. informasi dan peralatan tersebut akan diberi label tanda tingkat kerahasiaan serta negara asalnya, sebagai berikut indonesia italia inggriscc. semua peralatan dan informasi yang diterima dalam rangka pelaksanaan memorandum saling pengertian tidak boleh dialihkan, diberikan atau diserahkan baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara waktu atau secara tetap, kepada pihak ketiga atau kepada orang orang maupun badan kesatuan yang tidak berhak dan tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemberi. kunjungan kunjungan kunjungan yang dilakukan oleh warga negara indonesia atau warga negara italia negara pihak yang lain harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku negara pihak tuan rumah. setiap permohonan untuk kunjungan harus diajukan melalui saluran yang resmi dan harus tunduk kepada ketentuan dari pejabat yang berwenang dari negara pihak tuan rumah. permohonan tersebut harus berisi data pribadi dari pemohon, nama dari badan atau perusahaan resmi, maksud dan lamanya dari kunjungan serta security clearance penelitan khusus yang menyatakan bahwa pengunjung tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dari negara pihak pengunjung berasal. penyelesaian perselisihan apabila terdapat perbedaan pendapat tentang interpretasi dan pelaksanaan dari memorandum saling pengertian ini, kedua belah pihak harus mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut pada tingkat komite bersama secara damai. apabila belum dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka kedua ketua komite bersama akan meneruskan permasalahan pada pihak pihak dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran resmi. xii masa berlaku, amandemen dan pengakhiran memorandum saling pengertian ini akan berlaku mulai tanggal diterimanya pemberitahuan yang kedua secara resmi dari kedua belah pihak bahwa memorandum saling pengertian ini telah melalui prosedur ratifikasi masing masing dan akan terus berlaku selama tahun. kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sesuai ketentuan paragraf dari ini, harus dianggap diperpanjang untuk (lima) tahun lagi. memorandum saling pengertian ini dapat amandemen setiap waktu dengan persetujuan bersama secara tertulis antara pihak pihak . memorandum saling pengertian ini dapat dihentikan setiap waktu oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis hari sebelumnya. pengakhiran tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau kelanjutan dari setiap kontrak yang telah ditandatangani dalam rangka memorandum saling pengertian im. xiii perlindungan dan pengakhiran tanggung jawab masing masing dari kedua belah pihak dalam bidang pengamanan, perlindungan dan pengalihan peralatan serta informasi yang diterima seperti ditetapkan dalam viii, dan akan terus berlaku meskipun masa berlaku dari memorandum saling pengertian ini telah berakhirpercepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat, dipandang perlu mengubahengpresiden republik indonesia meme lsebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor tahun. beberapa ketentuan dalam kedudukan ibukota provinsi papua,kepala . presiden republik indonesia kepala sekretariat up3 dan kepala sekretariat up3b sebagaimana dimaksud pada berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekretariat up4b. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: hak keuangan bagi kepala, wakil kepala, deputi, tenaga profesional, dan pejabat kesekretariatan up4b serta personil pendukung operasional up4b diatur oleh kepala up4b setelah mendapat persetujuan dari menteri keuangan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala up4b diberikan hak dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural eselon ia. kepala . presiden republik indonesia kepala sekretariat up4b diberikan keduduk ahli,mudatenaga terampil, diberikan kedudukan dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural eselon vaf ahpriset nasional, perlu memberikan hak keuangan bagi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota dewan risetdewan riset nasional. . presiden republik indonesia kepada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota dewan risetlima juta rupiah), wakil ketua sebesar rp. (empat juta lima ratus ribu rupiah): sekretaris sebesar rp. (empat juta rupiah): anggota sebesar rp. (empat jutasa keamanan, gif abg ex stok simbolon indo
dir presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pengembangan inkubator wirausahdaya saing nasional perlu ditumbuhkembangkan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional, bahwa inkubator wirausaha merupakan wahana yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa keira usahakan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusahgembangan inkubator wirangembangan inkubator wirausaha. bab ketentuan umum dalam peraturan presidenab il. presiden republik indonesia bab tujuan dan sasaran bagian kesatu tujuan pengembangan inkubator wirausahwirausaha adalah: penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula (start up) yang berdaya saing tinggi: penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi,peningkatan aksesibilitas wirausahawan atau calon wirausahawan untuk mengikuti program inkubasi, peningkatan . presiden republik indonesia peningkatan: dan pengembanganiii penyelenggaraan inkubator wirausaha pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan atau masyarakat dapat menyelenggarakan inkubator wirausaha. penyelenggaraan inkubator wirausaha oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh kementerian lembaga pemerintah nonkementerian, atau satuan kerja perangkat daerah. penyelenggaraan inkubator wirausaha oleh dunia usaha atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalammempunyai . presiden republik indonesiainkubator wirausaha dalam penyelenggaraan program inkubasi, memfasilitasi dan memberikan pelayanan berupa:inkubator wirausaha dalam penyelenggaraan program inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan atau luar negeri. . presiden republik indonesia inkubator wirausaha dalam penyelenggaraan program inkubasi dapat memperoleh pendanaan dari: calon peserta inkubasi tenant), inkubator wirausaha yang bersangkutan, cc. masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang undangan. menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud dalam dan bab peserta inkubasi (tenant) calon peserta inkubasi tenant) yang akan mengikuti program inkubasi harus lulus seleksi yang diselenggarakan oleh inkubator wirausaha. seleksi . presiden republik indonesia seleksi calon peserta inkubasi tenant)untuk dapat mengikuti seleksi calon peserta inkubasi tenant) yang berasal dari perseoranganmemiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan. untuk dapat mengikuti seleksi calon peserta inkubasi tenant) yang berasal dari badan usahalayak untuk diinkubasi. calon peserta inkubasi tenant) yang lulus seleksi untuk mengikuti program inkubasi, menandatangani surat perjanjian inkubasi dengan penyelenggara inkubator wirausaha. bab v. dir presiden republik indonesia bab prioritas dan jangka waktu inkubasi program inkubasi diutamakan bagi perseorangan dan atau badan usaha yang sedang memulai usaha (start up). jangka waktu program inkubasi peserta inkubasi tenant) paling lama (tigawirausaha paling lama (satu) tahun dengan mempertimbangkan sifat (nature) dan prospek bisnis yang diinkubasi. bab koordinasi pelaksanaan pengembangan inkubator wirausaha, dikoordinasikan oleh menteri koordinator bidang perekonomian. untuk . dir presiden republik indonesia untuk membantu pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk kelompok. bab vii ketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan presiden ini:ketentuan dalam peraturan presiden ini selambat lambatnya dalam waktu (dua) tahuperlu dilakukan penyesuaian besaran gaji dan penghasilan serta pengaturan biaya perjalanan dinas: antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bagi ketua dan anggota komite badan pengatur yang melaksanakan perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri, diberikan biaya perjalanan dinas,sejak yang bersangkutan dikukuhkan sebagai ketua dan anggota komite badan pengatur. lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan presiden ini. antara dan disisipkan (satu) yaknitercantum dalam lampiran peraturan presiden inirkomponen besaran diberikan setiap bultunjangan pengganti\| pensiun tunjangan perumahan tunjangan kesehatan totk)rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang: bahwa pada tanggal agustus sim reap, kamboja, pemerintah indonesia telah menandatangani: bahwa memorandum saling pengertian tersebut pada huruf dimaksudkan untuk menyederhanakbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan perlu menetapkan peraturan. presiden republik indonesia. . presiden republik indonesia mengesahkyang telah ditandatangani pada tanggal agustus sim reapmemorandum saling pengerti)dipandang perlu membentuk staf khusus presiden dan staf khusus wakil presiden, bahwa sehubungan dengan hal tersebut atasan menyempurnakan keputusan presiden nomor tahun tentang staf khusus wakil presiden, untuk mengatur staf khusus presiden dan staf khusus wakil. rastaf khusus presiden dan staf khusus wakil presiden. bab staf khusus presiden untuk memperlancar pelaksanaan tugas presiden dibentuk staf khusus presiden. (l) staf khusus. man ka) wat presiden republik indonesia(l). man elia ny) wat presiden republik indonesia jl)ka) wat presiden republik indonesiakepada anggaran belanja negara c.g. anggaran belanja sekretariat kabinet. dengan berlakunya peraturan presiden ini, maka:taf khusus wakil presiden, dan keputusan presiden nomor tahun tentang staf khusus wakil presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . mean naf kaman wap presiden republik indonesia sekretaris pribadi presiden, juru bicaradan bidang bantuan sosial dan bencana. staf khusus presiden sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet.(l). man ka) presiden republik indonesiajl). ra) presiden republik indonesia. man nyi ny presiden republik indonesia sekretaris pribadi presiden dibantu oleh wakil sekretaris pribadi presiden. masing masingla. pembantu asisten adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon iil.a. . wat presiden republik indonesia. man "ata! wat presiden republik indonesiabab(l). tts presiden republik indonesia(l)(dl)an elia presiden republik indonesia jl)a: bahwa bali, pada tanggal november pemerintah republik indonesia telah menandatanganidi. presiden republik indonesiatelah ditandatangani pada tanggal november bara bidang politik, hukum, yaa dari keamanan, ya. simbolon wen
dr,4h 2013m3 bpi): bahwa penetapan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun h 201334h 2013m. dalam peraturan presiden ini, yang dimaksud dengan:bank. presiden republik indonesiabpi tahun h 2013m meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemogokan makkah dan madinah, dan living allowance. bpi tahun h 2013m sebagaimana dimaksud pada untuk (dua belas) embarkasi adalah sebagai berikut:j . embarkasi balikpapan sebesar usd embarkasi makassar sebesar usd dan embarkasi lombok sebesar usd . presiden republik indonesiapembayaran bpi tahun h 20133m sebagaimana dimaksud pada bpi disetorkan kepada rekening menteri agama melalui bps bpi. . presiden republik indonesia jemaah haji menerima pengembalian bpi dalam hal2mundang .negara republik lembaran tambahan tang perubahan kelima atas peraturan presiden nomor tahun ten tang badan penanggulangan lumpur sidoarjo; menimbang presiden republikindonesia, denganrahmattuhanyangmahaesa peraturanpresjden republikindonesia nomor33 tahun2013 tentang perubahankelimaatasperaturanpresjden nomor14 tahun2007 tentangbadanpenanggulanganlumpursidoarjo presiden regu8 indonesiahanja negara tahun anggaran3);1); presiden regu8lik indonesia pasa! . peraturanpresiden tentang perubahan kelima atas peraturanpresiden nomor tahun tentang badan penang gulanganlumpursidoarjo. menetapkan memutuskan:sebelah . jabon, kabupaten sidoarjo,dengan batas batas meliputi: ketentuan (lc), (5b),dan diubah, dan ditambahkan (dua) baru yaitu (5c)dan sehinggasecara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: diubah sebagai berikut:( lembaran negara republik indonesia tahun nomor91),92); da; nomor48 tahun tentang perubahan atas peraturan presiden tahun tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo; peraturan presiden nomor tahun tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo yang telah beberapa kali diubah dengan peraturan presiden: presiden regu8lik indonesia yang . tangguh. sebelah barat rt01, rt02, rt03, dan rt04 lingkup wilayah rw06; rt05, rt06, dan rt07 lingkup wilayah rw07; serta hamparan sawah dengan batas batas meliputi: sebelah utara batas desa glagaharum; sebelah timur sawah desa keboguyang, kecamatan jabon; sebelah selatan kali porong;dan (lc) termasuk wilayah penanganan luapan lumpur luar peta area terdampak sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil kajian tim terpadu, meliputi beberapa dan hamparan sawah eli desa basuki, keluar hari mini, desa pamotan, kelurahan gedang, desa ketapang, desa gempolsari, desa runut, desa kalitengah, desa glagaharum, dan kelurahan pyongyang terdiri atas: (lb) dihapusdi kelurahan siring, kelurahan jatirogo, dan kelurahan mini yang terdiri atas dan lingkup wilayah rukun warga rw) kelurahan siring; dan rt02 lingkup wilayah rw01, kelurahan jatirogo; serta dan eli lingkup wilayah kelurahan mini yang terkena dampak semburan lumpur berupa amblesan, retakan maupun serbuan gas berbahaya sehingga menjadi tidak layak huni. tanggul batas peta area terdampak; jalan tol ruas porong gempol; kali porong; dan batas desa perarakan dengan kelurahan mini. sebelah utara sebelah timur sebelah selatan sebelah barat f'residen ref'publik indonesia rt. yang terletak sebelah timur jalan kampung dan batas sebelah timur sungai lingkup wilayah rw03; dan lingkup wilayah rw04; serta yang terletak desa panutan, kecamatan porong, sebagaimana tergambar dalam peta pada lampiran iii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini; batas kelurahan siring; pekarangan pabrik; dan batas wilayah tidak adnan. sebelah timur sebelah selatan sebelah barat batas desa runut dan jalan tol ruas jang surabaya; rt07 lingkup wilayah rw02; rt08, rt09, dan eli lingkup wilayah dan lingkup wilayah rw04; dan seharnparantanah terletak bagian utara desa dengan batas batas meliputi: sebelah utara dan rt21 lingkup wilayah rw03, yang terletak kelurahan mini, kecamatan porong, sebagaimana tergambar dalan peta pada lampiran yang merupakan bagian yang lidakterpisahkan dari peraturan presiden ini; dan eli lingkup wilayah rw01; rt08, dan lingkup wilayah rw02; serta yang terletak desa basuki, kecamatan jabon, sebagaimana tergambar dalan peta pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini; presiden republik indonesia yang ., sebagian dan sebagian yang terletak sebelah selatan jalan kabupaten lingkup wilayah sebagian sebagian dan sebagian yang terletak sebelah selatan jalan kabupaten lingkup wilayah serta sebagian yang terletak sebelah selatan jalan kabupaten; sebagian yang terletak sebelah barat jalan kabupaten; dan sebagian yang terletak sebelah selatan jalan kabupaten lingkup wilayah yang terletak desa ketapangdan lingkup wilayah rw01; dan lingkup dan lingkup wilayah rw03; dan lingkup wilayah hamparan sawah bagian utara, dengan batas sebelah timur, barat, utara, dan selatan berupajalan desa; serta seharnparan sawah bagian selatan, dengan batas sebelah timur, barat, dan utara berupa jalan desa, dan sebelah selatan berupa jalan tol ruas surabaya malang, ini; dan sebagian dengan batas sebelah timur jalan arteri porong, sebelah barat, utara, dan selatan jalan permukiman lingkup wilayah rw05, yang terletak kelurahan gedang, kecamatan porong, sebagaimana team bar dalam peta pad lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan presiden presiden republik indonesia sebelah . hamparan sawah dengan batas batas meliputi: sebelah utara bekas rei ion; sebelah tirrrur sungai ketapang; yang terletak desa glagaharum, kecamatan porong,sebelah barat jalan kabupaten dan jalan desa; jalan desa dan batas wilayah peta area terdampak tanggal maret2007; dan batas desa renokenongo dan tanggul (wilayah peta area terdampak tanggal maret2007). sebelah timur sebelah selatan hamparan sawah dengan batas batas meliputi: sebelah utara batas desa gernpolsari, ini; sebagian rt05 yang terletak sebelah selatan jalan desa lingkupwilayah rw02; serta sebagian rt02 yang terletak eli sebelah selatan jalan kabupaten dengan batas sebelah barat: jalan desa sesuai dengan batas wilayah tidak adnan, sebagian rt03, sebagian rt04, rt05, dan yang terletak sebelah selatan jalan kabupaten lingkup wilayah rw03, yang terletak eli desa kalitengah, kecamatan tanggulangin, yang terletak eli desa gempolsaripresiden regu8lik indonesia dalam., peta batas wilayah penanganan luapan lumpur luar peta area terdampak tanggal maret sebagaimana dimaksud pada (la), dan (lcyang terletak kelurahan porong, kecamatan porong,. batas kelurahan mini. sebelah barat saluran irigasi;dan sebelah selatan batas kelurahan mini; sebelah timur batas kelurahan mini; sebelah utara sebagian lingkup wilayah dengan batas batas meliputi: yang terletak desa runut, kecamatan porong; dan batas wilayahtidak aman. sebelah barat batas desa pamotan; dan sebelah selatan ruas jalan tol malang surabaya; sebelah timur sebelah utara hamparan sawah berbentuk segitiga dengan batas batas meliputi: sebelah barat jalan relokasi arteri porong;serta sebelah selatan batas desa pamotan; dan presiden republik indonesia pembayaran . sb) pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan eli wilayah sebagaimana dimaksud pada ic) dilakukan denga.n ketentuan: ssen) pada tahun anggaran dan sisanya dibayarkan lunas pada tahun anggarasen) pada tahun anggaran sebesar (tiga puluh persen) pada tahun anggaran sebesar (dua puluh persen] pada tahun anggaran pada tahun anggaran dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan: dan sisanya dibayarkan lunas pada tahun anggaran jual beli sebagaimana dimaksud pada bersifat khusus, sehingga tidak berlaku ketentulam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan wilayah sebagaimana dimaksud pada la), dan lc], dilakukan pembelian tanah danjatau bangunan berdasarkan aktual beli yang rnencanrumkan luas tanah dan lokasi sesuai bukti kepemilikan tanah yang disahkan oleh pemerintah. presiden republik indonesia tata . pembayaran bantuan sosial dibayarkan pada tahun anggaran pembayaran pembelian tanah dan bangunan dilakukan secara bertahap dengan skema: sebesar (dua puluh persen] pada tahun anggaran dan sisanya dibayarkan lunas pasta tahun anggaran pembaya(5c) pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan untuk penyelesaian'penuntasan pembayaran bantuan sosial, pembelian tanah darr atau bangunan milik warga, serta pembayaran atas penukaran tanah dan atau bangunan terkait fasilitas umumysosial wakaf wilayah sebagaimana dimaksud pada (la), dan ic),yang tidak dapat diselesaikan pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada sa), dan (5b), dapat dilakukan pada tahun berikutnya sampai dengan pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan tersebut tuntas, diterirnakan kepada pemilik wilayahl dengan mengacu pada besaran yang dibayarkan oleh pt. latino brantas sebagaimana dimaksud dalam (6a), diceritakan kepada pemilik wilayah sebagaimana dimaksud pada (la) dan (lc), dengan besaran mengacu pada besaran yang dibayarkan pada wilayah sebagaimana dimaksud pada presiden regu8lik indonesia agar. peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. tata laksana pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada (5a). sb), sc), ,dan (6a)la}, wilayah tidak aman tersebut dikosongkan untuk paling lama (dua) tahun demi keselamatan masyarakat. bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada (6a),berupa: bantuan kontrak rumah untuk palinglama (dua)tahun; bantuan tunjangan hidup secara6 (earn)bulan; dan biaya evakuasi. (9sa), dan (6a), serta diberikan bantuan sosial sebagairnanadimaksud pada penukaran tanah dan atau bangunan yang berstatus wakafdilalrukan dengan ketentuan sebagai berikut: pembayaran atas penukaran tanah dan atau bangunan dilaksanakan setelah proses penukaran tanah dany atau bangunan yang berstatus wakaf telah die1kenaikan oleh nazir sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang wakaf; proses percepatan penukaran tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf difasilitasi kementerian agamasesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang wakaf." presiden republik indonesia salinan sesuai dengan aslinya tarian kabinet lembaran negara republik indonesia tahun nomor amir syamsudin ted. menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, diundangkan jakarta pada tanggal mei presiden republik indonesia, ttd. dr. susilo bambang yudhoyono ditetapkan jakarta pada tanggal megu8lik indonesia salman sesuai dengan aslinya presidenrepublik indonesia, ltd. dr. susilo bambang yudhoyono 1ic'qi"i !,ooo il.:t$~r" ~~ !)tu .'. a.v,,~w j~."r~_. ~.t j. o.,o_.,. f' .ei. .tlp_" "'''~. '.;_ lam ran peraturanpresidenrepublik indonesia nomor tahun tentang perubahan kel ill atas peraturan.n presiden nomor tahun tentang badan penanggulanganlumpur sidoarjo presiden republik indonesia presiden republik indonesia, ttd. dr. susilo bambang yudhoyono 6oj~ ,\,~v"'a:,"r. ,"'" nm.oo'i' ,~""'jj!l cl~! ij~"'p'u ~ .~.,~r."i. it'~' !la1" adm"". it., rif iel'~ttl w'~ '''''',,"4fi9''.link,"ll.'_ ~.,un$fet'lll'all hd~'" !t:.n)(o ier.v ili ::" ~"in5i.r~ k""' .n \\le)'rlp~ l~"l .m;v (te.:is!m . "e"" wt.n p'l'"ce" itr"" ci1'"6e tru ;oou, .r.l\'.'n.,.~~ ., io1 o"w.$.cio.;,l petl. qo! pi.~dlllfl""''''1woii1~ i!~, dli'lt lam ran peraturanrepublik indonesia, ttd. dr. susilo bambang yudhoyono #u., 'i ~"9f"""l'lio.n i.u'! 'ji 6ert utr. p4' ptr. ilj. ~p~ 'lom;< 'tt1 uf120" e.:.",.tly.tt> q1', . r. $.~.,. . o. . .b",o 'fi ~~"'''''o~"''' paul!:'8o) . ilb .,n,:j_ ee l(e\ntlafl lam rantai peraturanpresidenrepublik indonesia nomor tahun tentang perubahan kelima atas peraturan presjdennomor tahun tentang badan penanggulanganlumpur sidoarjo presiden regu8l1k indonesia dr. susilo bambang yudhoyono ltd. presiden republik indon h!'> 100m s.;es all","",'al.l il' i(fl' . ,. iu!" ~,~>."f~"""'""" seu. d. ""o" . .,.'.!~~~n ci,.,.!15f1.,a!"i:' sl~" .t!o lampiran peraturan presiden republik indo1inya presiden republik indonesia, ttd. dr. susilo bambang yudhoyono ~." wi'i"'~_~""'ii"'~ ,a~ . pt< ttl i\p n1:le1l ~1fq'6li",five2' jll! a.m. o<'l't(\~u\, 0k.i0 ,._ sw s()x sil_~!t~l'" q,)a, .r linya m:~~ kabinet presiden republik indonesia. ttd. dr. susilo bambang yudhoyono #iii,,,,"_' '_'_'::~:~l .,:_ pw. . ._.~ _.".; t'. ",,1j ""' "_" ~_""'__o._ .~ . p_. . 'f} lam "lesi salinan sesuai dengan aslinya dr. susilo bam bang yudhoyono rtd. presiden epub indonesia, 500m e.,,,.,a gl"till u." ifc. i.n te:art; rf' bili \\',! iv'" nil g,bagal",", o n.~o.1roi j'1on pfe icon '. pull iss "_11,, lampiran peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang perubahan ku ~~~}:"sesuai denganaslinya kabinet dr. susilo bambang yudhoyono ttd. presiden republik indonesia, 'lll iii area 1e.; oa"!lll. item z001 so'.,. ii.b" pc' . . < pf6de" nt'o''' rlr' uf! <." .'" . a.t bumi'i'iii5. .n1 <. '.,.n lampiran viii ri\ turun presidenrepublik [epub indonesia dr. susilo bambang yudhoyono ltd. presiden republik indon io. "'~ lampiran peraturan presidenrepublik indonesia nomor tahun tentang perusahan kelima atas peraturan presiden nomor tahun tentang badan penang jangan lumpur sidoarjo presiden republik indonesia sesuai dengan aslinya dr. bambang yudhoyono ttd. presiden republik indonesia\, "fi s.i alfa" ai' '~erq~ ",,,'tl zoo, collvol "ell j"!i p!~.:!'' r" me)' .,. jti11 falli ii""'''''"''~t'ii'' ~ i(e.,. .n v.'.~~ . nl. :;anl>.mt:lll '1m~.at'a,.np.r.lli.tlp'_.'" .".,_. "_:!o oe, ad',u"d'n\ . . ). ni"i jl'*_ l>ii: onllltnp;. ~r.:.owr an ci.!tl.ili'l cell ~~" a!\ lam peraturan\ republik undone ttd. dr. ii. susilo bambang yudhoyono ::. __ r._s._ ~. __"", . . de,ilj keterangannasional hak asasi manusi: bahwa honorarium ketua, wakil ketua, dan anggota komisi nasional hak asasi manusi. kepada ketua, wakil ketua, dan anggota komisi nasional hak asasi manusinasional hak asasi manusinasional hak asasi manupengawas persaingan usahbahwa honorarium ketua, wakil ketua, dan anggota komisi pengawas persaingan usah, mengingat . presiden republik indonesia mengingat undang undang dasar.pengawas persaingan usahpengawas persaingan usahulawesisulawesi barat, perlu mendirikan perguruan tinggi negeri provinsi sulawesi barat, bahwa yayasan pendidikan indonesia sulawesi barat telah mengalihkan pengelolaan dan aset universitas sulawesi baratulawesi barat. dengan peraturan presiden ini didirikan universitas sulawesi barat sebagai perguruan tinggi negeri lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. universitas sulawesi baratulawesi baratindonesia sulawesi barat dialihkan menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban universitas sulawesi barat, semua mahasiswa yang semula tercatat sebagai mahasiswa universitas sulawesi barat yang diselenggarakan oleh yayasan pendidikan indonesia sulawesi barat dialihkan menjadi mahasiswa universitas sulawesi barat. pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, semua pegawai yayasan pendidikan indonesia sulawesi barat yang bekerja pada universitas sulawesi baratsulawesi barat dapat dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil pusat dan ditugaskan pada universitas sulawesi barat: pegawai yang bukan pegawai negeri sipil yang bekerja pada universitas sulawesi baratulawesi baramudaceh, perlu mendirikan perguruan tinggi negeri provinsi aceh, bahwa yayasan pendidikan samudra langsa telah mengalihkan pengelolaan dan aset universitas samudramudsamudra. dengan peraturan presiden ini didirikan universitas samudra sebagai perguruan tinggi negeri lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. universitas samudraamudsamudra langsa dialihkan menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban universitas samudra, semua mahasiswa yang semula tercatat sebagai mahasiswa universitas samudra yang diselenggarakan oleh yayasan pendidikan samudra langsa dialihkan menjadi mahasiswa universitas samudra. pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, semua pegawai yayasan pendidikan samudra langsa yang bekerja pada universitas samudrdaerah yang dipekerjakan pada universitas samudra dapat dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil pusat dan ditugaskan pada universitas samudra: pegawai yang bukan pegawai negeri sipil yang bekerja pada universitas samudramudkebutuhan dan perkembangan tugas serta tanggung jawab kementerian perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubunganenge peraturan . fusae,ketentuan . to, presiden republik indonesia ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar . puri geaedan keamanan, sen meng bistik simbolon
yen norganisasi dan tata kerjaan: peraturan presiden tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia. babi kedudukan, tugas, dan kewenangan jl) kejaksaan republik indonesia yang selanjutnya dalam peraturan presidenketentuan peraturan perundang undangan. kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri. . way pan presiden republik indonesia (d) jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan bidang tindak pidana khusus. lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada meliputi penyelidikan, penyidikan, dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.khusus menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan bidang tindak pidana khusus, pelaksanaan penegakan hukum bidang tindak pidana khusus, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang tindak pidana khususkhusus, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh jaksa agung. paragraf . memang nya ny) nat presiden republik indonesia paragraf jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara (d0) jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada jaksa agung. jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara dipimpin oleh jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara. (d0) jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara. lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga badan negara, lembaga instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara daerah bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. . open rperdata dan tata usaha negara menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan bidang perdata dan tata usaha negara, pelaksanaan penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perdata dan tata usaha negarardata dan tata usaha negara, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh jaksa agung. paragraf jaksa agung muda bidang pengawasan (l) jaksa agung muda bidang pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan bidang pengawasan, bertanggung jawab kepada jaksa agung. jaksa agung muda bidang pengawasan dipimpin oleh jaksa agung muda pengawasan. . presiden republik indonesia (d0) jaksa agung muda bidang pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan bidang pengawasan. lingkup bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern kejaksaan, sertaengawasan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan bidang pengawasan intern kejaksaan, pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern keja, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan, pelaksanaan . men nya x1y wat presiden republik indonesia pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh jaksa agung. paragraf badan pendidikan dan pelatihan (dl) badan pendidikan dan pelatihan jawab kepada jaksa agungdan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam badan pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan fungsi perencanaan dan perumusan kebijakan bidang pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, koordinasi . man mula presiden republik indonesia koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh jaksa agung. paragraf staf ahli (l) jaksa agung dapat dibantu oleh sebanyak banyaknya (enam) orang staf ahli. staf ahli sebagaimana dimaksud pada berada bawah dan bertanggung jawab kepada jaksa agung serta dikoordinir oleh wakil jaksa agung. staf ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada jaksa agung mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya. paragraf pusat (d) lingkungan kejaksaan dibentuk pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi kejaksaan, yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada jaksa agung. pusat dipimpin oleh kepala pusat. . open nat presiden republik indonesia pembentukan pusat sebagaimana dimaksud dalamkelengkapan unit organisasi kejaksaan agung (d0) jaksa agung muda bidang pembinaan terdiri dari sekretariat jaksa agung muda dan sebanyak banyaknya (enam) biro. sekretariatempat) subbagian. masing masing(l)dari sekretariat jaksa agung muda, sebanyak banyaknya (lima) direktorat. sekretariat . presiden republik indonesia. (d0) jaksa agung muda bidang pengawasan, terdiri dari sekretariat jaksa agung muda dan sebanyak banyaknya (enam) inspektorinspektorat terdiri dari sebanyak banyaknya (empat) inspektur muda dan (satu) subbagian tata usaha, masing masing inspektur muda terdiri dari sebanyak banyaknya (empat) pemeriksa. (l) badan terdiri dari sekretariat badan dan sebanyak banyaknya (empat) puspusat terdiri dari sebanyak banyaknya (empat) bidang dan masing masing bidang terdiri dari sebanyak banyaknya (empat) subbidang. . open presiden republik indonesia (l) pusat sebagaimana dimaksud dalam dapat dibentuk sebanyak banyaknya (enam) pusat. masing masing pusat terdiri dari (satu) bagian dan sebanyak banyaknya (empat) bidang, bagian terdiri dari sebanyak banyaknya (empat) subbagian dan masing masing bidang terdiri dari sebanyak banyaknya (empat) subbidang. bagian ketiga kejaksaan tinggi pembentukan kejaksaan tinggi ditetapkan dengan peraturan presiden atas usul jaksa agung. kejaksaan tinggi dipimpin oleh kepala kejaksaan tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan daerah hukumnya. dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud dalam. para way pan presiden republik indonesia organisasi kejaksaan tinggi terdiri dari kepala kejaksaan tinggi, wakil kepala kejaksaan tinggi, sebanyak banyaknya (enam) asisten, bagian tata usaha. jl) masing masing asisten sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sebanyak banyaknya (lima) subbagian seksi pemeriksa. sub bagian terdiri dari sebanyak banyaknya (tiga) urusan. bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sebanyak banyaknya (tiga) subbagian. subbagian terdiri dari sebanyak banyaknya (tiga) urusan. bagian keempat kejaksaan negeri pembentukan kejaksaan negeri ditetapkan dengan peraturan presiden atas usul jaksa agung. kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan daerah hukumnya. . taman nya ny) presiden republik indonesia (d0republik indonesia. kejaksaan tinggi berkedudukan kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. kejaksaan negeri berkedudukan ibu kota kabupaten kota dan daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten kota. kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab organisasi bagian kesatu umum kejaksaan terdiri dari kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri. bagian. open wat presiden republik indonesia dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud dalam kepala kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana. organisasi kejaksaan negeri terdiri dari kepala kejaksaan negeri, subbagian, sebanyak banyaknya (lima) seksi. subbagian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sebanyak banyaknya (lima) urusan. (l) dalam hal diperlukan, jaksa agung dapat membentuk cabang kejaksaan negeri daerah hukum kejaksaan negeri. pembentukan cabang kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan jaksa agung. . man ya nat presiden republik indonesia cabang kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala cabang kejaksaan negerisebanyak banyaknya (dua) unsur pelaksana. organisasi cabang kejaksaan negeri terdiri dari kepala cabang kejaksaan negeri, sebanyak banyaknya (dua) urusan. bagian kelima asisten jaksa agung (d0) untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tugas jaksa agung yang karena sifatnya memerlukan penanganan secara khusus dan langsung, dapat diangkat (dua) orang asisten jaksa agung. tugas . man wat presiden republik indonesia tugas asisten jaksa agung sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan penugasan langsung oleh jaksa agung. asistenbidang pembinaan. bagian keenam koordinator (d0) untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tugasserta kepala kejaksaan tinggi, masing masing dapat diangkat sebanyak banyaknya (enam) koordinator. koordinator pada jaksa agung muda sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada jaksa agung muda terkait. koordinator pada kejaksaan tinggi sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada kepala kejaksaan tinggi. . pan presiden republik indonesia (l) koordinator sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran kepada jaksa agung muda dan kepala kejaksaan tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi serta mengotori pasukan para jaksa dalam penanganan perkarjaksa agung muda melaporkan pelaksanaan tugas kepada direktur terkait dan direktur melaporkan kepada jaksa agung mudkejaksaan tinggi melaporkan pelaksanaan tugas kepada asisten terkait dan asisten melaporkan kepada kepala kejaksaan tinggi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada dan diatur oleh jaksa agung. bagian ketujuh pejabat kejaksaan pada perwakilan negara republik indonesia (l) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan, jaksa agung dapat menempatkan pejabat kejaksaan pada perwakilan negara republik indonesia luar negeri setelah mendapat persetujuan dari menteri luar negeri. ketentuan . way pan presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pejabat kejaksaan pada perwakilan negara republik indonesia luar negeri diatur oleh jaksa agung dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedelapan tenaga ahli lingkungan kejaksaan dapat dibentuk tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada merupakan para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan. tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada dan dapat berasal dari pegawai negeri dan bukan pegawai negeri. ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada dan diatur oleh jaksa agung setelah mendapatmemperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesembilan tenaga tata usaha (d0) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan, lingkungan kejaksaan dapat diangkat dan ditugaskan tenaga tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tenaga . main ny) ny) presiden republik indonesia tenaga tata usaha sebagaimana dimaksud pada hanya dapat menduduki jabatan struktural selain jabatan struktural yang ditetapkan hanya dapat diduduki oleh jabatan fungsional jaksa atau jabatan fungsional selain jabatan fungsional jaksa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tenaga tata usaha sebagaimana dimaksud pada dan dapat diberikan penamaan lain sesuai dengan penamaan jabatan struktural atau jabatan fungsional yang diduduki. pembinaan karier tenaga tata usaha dilaksanakan oleh jaksa agung sebagai pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai jabatan struktural dan jabatan fungsional lingkungan kejaksaan yang dapat diduduki oleh tenaga tata usahaiii . men mula presiden republik indonesia bab iii eselonisasi, pengangkatan, dan pemberhentian bagian kesatu eselonisasi (dl) wakil jaksa agung, jaksa agung muda dan kepala pusat adalah jabatan struktural eselon il.a. serta wakil kepala kejaksaan tinggi adalah jabatan struktural eselon ii.badalah jabatan struktural eselon iii.a. kepala kejaksaan negeri adalah jabatan struktural eselon illa atau eselon iii.b. kepala . man mula presiden republik indonesia kepala bagian tata usaha pada kejaksaan tinggi dan koordinator pada kejaksaan tinggi adalah jabatan struktural eselon i.b. kepala subbagian, kepala subbagian tata usaha, kepala seksi, kepala subbidang, pemeriksa dan kepala cabang kejaksaan negeri adalah jabatan struktural eselon iv.a. kepala urusan adalah jabatan struktural eselon va. bagian kedua pengangkatan dan pemberhentian (d) jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. jaksa agung adalah pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (d0) wakil jaksa agung, jaksa agung muda, kepala badan, dan staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul jaksa agung. pejabat atau pegawai lainnya lingkungan kejaksaan diangkat dan diberhentikan oleh jaksa agung. bab iv. man pkn yaa nya x1y presiden republik indonesia bab tata kerja dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi kejaksaan, semua unsur lingkungan kejaksaan berpedoman kepada asas kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. semua unsur lingkungan kejaksaan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi kejaksaan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronispejabat dan pegawai lingkungan kejaksaan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab secara hirarki pada atasan masing masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya bidang penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki, yang pelaksanaannya dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja kejaksaan, wewenang, dan fungsi kejaksaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. bab vi. man wat presiden republik indonesia bagian kedua kejaksaan agung paragraf organisasi organisasi kejaksaan agung terdiri dari, j . staf ahli, pusat. paragraf jaksa agung. way presiden republik indonesia bab ketentuan lain lain rincian tugas, wewenang, fungsi, dan organisasi lingkungan kejaksaan diatur lebih lanjut(dl) pada saat mulai berlakunya peraturan presiden ini, seluruh organisasi lingkungan kejaksaan sebagaimana dimaksud dalamnjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi kejaksajaksaanlaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan sampai dengan diatur kembali berdasarkan peraturan presiden ini. . pan way pan presiden republik indonesia pada saat mulai berlakunya peraturan presiden ini, jabatan seksi pada jaksa agung muda dan jabatan suksesi pada kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri, serta pejabat yang masih memangku jabatan tersebutan peraturan pelaksanaannya, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan presiden ini, jabatan jabatan tersebut dihapus dan disesuaikan dengan peraturan presiden ini. pan way pan presiden republik indonesia jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (dl) dalam melaksanaksebagaimana dimaksud pada merupakan satu kesatuan unsur pimpinan. jaksa agung muda adalah unsur pembantu pimpinan. paragraf wakil jaksa agung wakil jaksa agung bertanggung jawab kepada jaksa agung. wakil jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang membantu jaksa agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyaparagraf . man dag presiden republik indonesia paragraf jaksa agung muda bidang pembinaan (d0) jaksa agung muda bidang pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pembinaan, bertanggung jawab kepada jaksa agung. jaksa agung muda bidang pembinaan dipimpin oleh jaksa agung muda pembinaan. (d0) jaksa agung muda bidang pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan bidang pembinaan. lingkup bidang pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan penatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang undangan, kerja sama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya. dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam jaksa agung muda bidang pembinaan menyelenggarakan fungsi perencanaan . man nat presiden republik indonesia perencanaan dan perumusan kebijakan bidang pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaanmbinaan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh jaksa agung. paragraf jaksa agung muda bidang intelijen (l) jaksa agung muda bidang intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang intelijen, bertanggung jawab kepada jaksa agung. jaksa agung muda bidang intelijen dipimpin oleh jaksa agung muda intelijen. (l) jaksa agung muda bidang intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan bidang intelijen kejaksaan. lingkup . para way pan presiden republik indonesia lingkup bidang intelijen kejaksaan sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang orang tertentu dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam jaksa agung muda bidang intelijen menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan bidang intelijen, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang intelijen, pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi lembaga, baik dalam maupun luar negeri, memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang bidang lain lingkungan kejaksaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang intelijen, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh jaksa agung. paragraf . nya x1y rat presiden republik indonesia paragraf jaksa agung muda bidang tindak pidana umum (d0) jaksa agung muda bidang tindak pidana umumumum, bertanggung jawab kepada jaksa agung. jaksa agung muda bidang tindak pidana umum dipimpin oleh jaksa agung muda tindak pidana umum. (l) jaksa agung muda bidang tindak pidana umum mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan bidang tindak pidana umum. lingkup bidang tindak pidana umum sebagaimana dimaksud pada meliputi, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya. . man numum menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan bidang tindak pidana umum, pelaksanaan penegakan hukum bidang tindak pidana umum, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang tindak pidana umumumum, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh jaksa agung. paragraf jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (d) jaksa agung muda bidang tindak pidana khususkhusus, bertanggung jawab kepada jaksa agung. jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus dipimpin oleh jaksa agung muda tindak pidana khusus. . buku tentang tema, prioritas pembangunan dan kerangka ekonomi makro, yaitu sebagaimana dimuat dalam lampiran buku. dr,danyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini.cc.dr, presiden republik indonesia kementerian lembagalembaga yang bersangkutan.2x) presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor tahukhususnya untuk membuka keterisolasian wilayah, perlu mengambil langkah langkah strategis guna menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lainnya, sehingga dapat memperlancar arus orang dan barang, bahwa langkah strategis dengan mempercepat pembangunan jalan strategis wilayah yang terisolir, sangat diperlukan guna membina kesatuan dan keutuhan nasional, bahwa dalam rangka percepatan pembangunan ruas ruas jalan strategis, khususnya pada wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sangat sulit dan berat, diperlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, termasuk tentara nasional indonesipresiden tentang pembangunan jalan dalam rangka percepatan pembangunan provinsi provinsi papua danapua barat. dalam rangka percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat, pemerintah menetapkan jalan strategis nasional percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat, yang untuk selanjutnya disebut jalan p4b. jalan . presiden republik indonesia jalan p4b sebagaimana dimaksud pada terdiri dari ruas ruas jalan4b sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah memberikan penugasan kepada tentara nasional indonesia, untuk melaksanakan pembangunan jalan pada ruas ruas jalan tertentu yang merupakan bagian dari jalan p4b. ruas ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada adalahada ruas ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan. kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tentara nasional indonesia secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pengadaan barang jasa pemerintah. kementerian . presiden republik indonesia kementerian pekerjaan umum melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang jalan. pendanaan yang diperlukan bagi pembangunan jalan p4b dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. untuk pendanaan pembangunan ruas ruas jalan tertenturtahanan. untuk pendanaan pembangunan ruas ruas jalan selain ruas ruas jalankerjaan umum. pelaksanaan pembangunan jalan p4b sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas yang disusun oleh unit percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat. . 2x) presiden republik indonesia pengadaan barang jasa dalam rangka pembangunan jalan p4b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ruas ruas jalan yang telah dibangun sebagaimana dimaksud dalam dievaluasi berdasarkan fungsi jalan oleh kementerian pekerjaan umum, untuk ditetapkan statusnya lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang jalan. dalam rangka pembangunan jalan p4b, unit percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat: mengoordinasikan pemrograman dan penganggaran pembangunan jalan p4b, dan memfasilitasi penyerahan aset sesuai dengan status jalan sebagaimana yang ditetapkan dalamdengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara indonesia, bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia indonegerakan nasional percepatan perbaikan gizdirgerakan nasional percepatan perbaikan gizi. bab ketentuan umum dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan:organisasi . presiden republik indonesia wakil ketua deputi bidang koordinasi kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat wakil ketua ii: direktur jenderal bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, kementerian kesehatan sekretaris direktur kesehatan dan gizi masyarakat, kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional sekretaris direktur bina gizi, kementerian kesehatan. anggota yang berasal dari unsur pemerintah. anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengarah. bagian ketiga kelompok kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam gugus tugas dapat membentuk kelompok kerja. anggota . presiden republik indonesia anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha. ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja diatur oleh ketua tim teknis dengan persetujuan ketua pengarah. bagian keempat kerja kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian dan atau pihak lain yang dianggap perlu. bagian kelimsekretariat . presiden republik indonesia perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional. bagian keenam tata kerja gugus tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam (tiga) bulan. bagian ketujuh pelaksanaan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi daerah. dalam . presiden republik indonesia dalam melaksanakan gerakan nasional percepatan perbaikan giz. bagian kedelapangerakan nasional percepatan perbaikan gizi secara berkala. ketua gugus tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya . presiden republik indonesia gubernur, bupati walikota melaporkan pelaksanaan gerakan nasional percepatan perbaikan gizirakan nasional percepatantujuan tujuan umum gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dimaksudkan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan. tujuan khusus gerakan nasional percepatan perbaikan giz. presiden republik indonesiagerakan nasional percepatan perbaikan gizi meliputi: menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia semua sektor baik pemerintah maupun swasta, cc.erilaku sadar zi. bagian . presiden republik indonesia bagian kedua sasaran gerakan nasional percepatan perbaikan gizi diprioritaskan untuk perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan. sasaran gerakan nasional percepatan perbaikan gizi meliputi: masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak bawah usia dudaerah, media massa:gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut: kampanye . presiden republik indonesia kampanye nasional dan daerah, advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga, dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi: pelatihan, diskusi, intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik), intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif): dan kegiatan lain. kampanye nasional dan daerahesekolah, kegiatan rumah ibadah, permukiman warga, dan ruang publik lain yang strategis. advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan untuk penggalangan dukungan pada gerakan nasional percepatan perbaikan gizi. dialog sebagaimana dimaksud pada huruf dimaksudkan untuk menggalang kerja sama dan kontribusi gerakan nasional percepatan perbaikan gizi. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan dan pengaktifan norma norma sosial. diskusi . presiden republik indonesia diskusi sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan untuk pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan norma norma sosial. intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan untuk tindakan atau kegiatan untuk menangani masalah gizi, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif) sebagaimana dimaksud pada hurufkegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya daerah sesuai dengan bidang tugas masing masing kementerian lembaga pemerintah nonkementerian. bagian keempat pelaksanaan pelaksanaan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dilakukan oleh: pemerintah dan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, cc. organisasi profesi, akademisi, media. presiden republik indonesia media massa: dunia usaha, masyarakat, dan mitra pembangunan internasional. bab gugus tugas gerakan nasional percepatan perbaikan gizi bagian kesatu pembentukan, kedudukan, dan tugas dalam rangka pelaksanaan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dibentuk gugus tugas gerakan nasional percepatan perbaikan gizi, yang selanjutnya dalam peraturan presiden ini disingkat gugus tugas. gugus tugas berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. gugus tugas mempunyai tugas: mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan rencana dan program kerja gerakan nasional percepatan perbaikan gizi pada kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, mengoordinasikan penyusunan program prioritas dalam rangka pelaksanaan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi, mengoordinasikan . presiden republik indonesia cc. mengoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi, mengoordinasikan penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi: dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi. bagian kedua susunan keanggotaan susunan keanggotaan gugus tugas terdiri dari pengarah dan tim teknis. pengarah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ketua menteri koordinator bidang (merangkap anggota) kesejahteraan rakyat wakil ketua menteri dalam negeri (merangkap anggota) wakil ketua menteri kesehatan (merangkap anggota) sekretaris deputi bidang sumber daya (merangkap anggota) manusia dan kebudayaan, kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pem bangunan nasional anggota . presiden republik indonesiapertanian, menteri kelautan dan perikanan, menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri perindustrian, menteri perdagangan, menteri sosial: menteri agama, menteri komunikasi dan informatika: menteri pemberdayaan perempuan dan per lindungan anak, dan sekretaris kabinet. ketua pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf sekaligus menjabat sebagai ketua gugus tugas. tim teknis sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ketua deputi bidang sumber daya manusia dan kebudayaan, kementerian perencanaan pem bangunan nasional badan peran canaan pembangunan nasional, wakil.
2x) presiden republik indonesia 2x)2x)a.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, serta untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenaganukliran, perlu menata kembali badan tenaga nuklir nasional sebagai badan pelaksana bidang ketenaganukliran,tenaga nuklir nasional. bab kedudukan, tugas, dan fungsi badan tenaga nuklir nasional merupakan badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang ketenaganukliran, yang selanjutnya dalam peraturan preside. presiden republik indonesia deputi bidang pendayagunaan teknologi nuklir. pelaksanaan pendayagunaan teknologi nuklir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala, presiden republik indonesiadeputi bidang pendayagunaanujuh unsur pengawas lingkungan batan dibentuk inspektorat sebagai unsur pengawas. inspektorat . inspektorat sebagaimana dimaksud pada adalah unsur pengawasan intern batan yang berada bawah presiden republik indonesia. bagian kedelapan unsur pendukung presiden republik indonesia lingkungan batan dapat dibentuk pusat sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi batsembilan unit jaminan mutu dan unit pengamanan nuklir presiden republik indonesia pada pusat lingkungan batan yang memiliki instalasi nuklir dan memberikan pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, dibentuk unit jaminan mutu. unit jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pusat. unit jaminan mutu dipimpin oleh kepala unit. pada pusat lingkungan batan yang memiliki instalasi dan atau bahan nuklir, dibentuk unit pengamanan nuklir. unit pengamanan nuklir sebagaimana dimaksud pada secara teknis operasional berada bawah kepala pusat dan secara administratif berada bawah kepala biro yang menangani fungsi pengamanan instalasi nuklir. unit pengamanan nuklir dipimpin oleh kepala unit. bagian . bagian kesepuluh unit pelaksana teknisbatanatbab iii tata kerja presiden republik indonesibatan, serta instansi luar batan.presiden republik indonesia atasannya masing masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, kepala subbidang, dan kepala unitatpresiden republik indonesia lingkungan batan,.a33 republik indonesia. presiden republik indonesia ketentuan penutup pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku ketentuan mengenai battirpasarbatan terdiri atasan deputi bidang pendayagunaan teknologi nuklir. bagian . presiden republik indonesia bagian kedua kepala kepala mempunyai tugas memimpin batan dalam melaksanakan tugas dan fungsi batan. a33 republik indonesiapengamanan instalasi nuklir terdiri atas sejumlah unit sesuai kebutuhan. bagian . bagian keempat presiden republik indonesia deputi bidang sains dan aplikasi teknologi nuklir (1l)deputi bidang sains dan aplikasipresiden republik indonesia bagian kelima deputi bidang teknologi energi nuklirdeputi bidang teknologi enerenam

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.