text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
pipa kan manan pen erd dee say meski plat dar bejana ane sea biro mma ama pan manten saban belahan aka dia ebt rat sata kata, ber ne, adp men ana arora! berita daerah penta kabupaten pakpak bharat peraturan bupati pakpak bharat nomor tahun ken tentang ketentuan batas jumlah uang persediaan (up) dan jumlah ganti nenek uang persediaan (gu) atas belanja apbd tahun mal kena bupati pakpak bharat, ne: menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan daerah nomor tahun tanggal februari tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran perlu ditetapkan peraturan bupati pakpak bharat tentang mekanisme dan ketentuan batas jumlah spp uang persediaan laga up) sebagai acuan pelaksanaan apbd tahun anggaranressee keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan ib2ngrtsea negara republik indonesia nomor eokok pokok ping pengelolaan keuangan daerah: memutuskan aa menetapkan peraturan bupati tentang ketentuan batas jumlah uang persediaan (up) dan jumlah uang santi uang persediaan (su) atas belanja apbd tahun ng babi (ee ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan anneng satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan skpd, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran pengguna barang. beper belanja dan pembiayaan yang digunakan sebaga: dasar pelaksanaan. anggaran oleh pengguna anggarana01 drl daa aaa sae aan mama mal mriwayatan langsung dagit.ya o'fjah pencairan dana yang selanjutnya disingkat sp29ngelolaan keuangan daerah pada peraturan bupati ini meliputi pengeluaran daerah. pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan bupati iniskpd dirinci lebih lanjut dalam lampiran peraturan bupati insebagaimana dimaksud terdiri dari surat pengantar spp up, ringkasan spp up:asai penerbitan dan pengajuan spp gu dapat diajukan apabila penggunaan uang persediaan up) dapat dipertanggungjawabkan sebesar 60xalak pada tanggal pebruari bupati pakpak bharat, dto. makmur berasa diundangkan salak :5e4 padatanggal pebruari sekretaris daerah kabupaten pakpak bharat were dto. ganda warta manik berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor pat |
been kab katy, berita daerah keren kabupaten pakpak bharat ber peraturan bupati pakpak bharat nomor tahun tentang peta pendirian badan usaha milik daerah perusahaan daerah air minum (dam) tirta numa kabupaten pakpak bharat aan bupati pakpak bharat, menimbang bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan air minum pada masyarakat kabupaten pakpak bharat, perlu didirikan badan usaha milik daerah perusahaan daerah air minum tirta numa kabupaten pakpak bharat: mpa. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a" diatas perlu dibentuk susunan organisasi dan ber pengelolaan pelayanan badan usaha milik daerah perusahaan daerah air minum tinta numa, sen cc. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf "a dan b"pt lembaran negara republik indonesia tahun nomor s3, tambahan lembaran negara been republik indonesia nomorsebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang penetapan eghpa indonesia nomor bera menetapkan peraturan bupati pakpak bharat tentang pendirian badan usaha milik daerah ben perusahaan daerah air minum (dam) tirta numa kabupaten pakpak bharat peranan nana bab! ketentuan umum year men dalam peraturan bupati ini yang dial:sud dengan ti. ot. tirta numa adalah perusahaan daerah pemerintah kabupaten pakpak bharat yang mengelola dan melayani ketersediaan setan kebutuhan air minum bagi masyarakat: tabana syarat kesehatan dan dapat langsung minum, bea penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan alkapten pen pra:unit pelayanan kecamatan adalah unsur pelaksana yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu perusahaan dilapangan: tarif adalah harga dalam rupiah yang harus bayar oleh pelanggan perusahaan untuk setiap pemakaian dalam air bersih yang disalurkan oleh perusahaan: pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan: pipa distribusi dengan pipa persil: pipa persil adalah pipa yang menghubungkan sampai meteran air, instalasi dalam adalah instalasi yang menghubungkan meteran air dengan titik pengambilan air dalam rumah. bab nama dan struktur badan usaha nara badan usaha adalah bahan usaha milik daerah perusahaan daerah air minum tirta numa: struktur badan usaha milik daerah perusahaan daerah air minum tirta numa terdiri dari: badan pengawas. direktur. cc. satuan pengawas intern spi). seksi keuangan dan administrasi umum. seksi hubungan langganan. seksi teknik dan perencanaan. 9g. unit pelayanan. bagan struktur badan usaha milik daerah perusahaan daerah air minum tirta numakedudukan, tugas dan fungsi bupati pakpak bharat atas nama pemerintah kabupaten pakpak bharat adalah pemilik badan usaha milik daerah perusahaan daerah air minum tirta ndu.ma: badan pengawas mempunyai tugas membantu bupati sebagai pemilik perusahaan untuk mengawasi kinerja direktur. tek direktur mempunyai tugas bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan: membuat laporan tentang keadaan dam tirta numa kepada bupati! melalui badan pengawas: harus cepat tanggap atas laporan seksi seksi yang dibawahnya: mampu bertindak tegas kepada karyawan karyawati yang melanggar peraturan yang ditentukan perusahaan: memberi bimbingan kepada seksi saksi dalam melaksanakan tugas sekaligus mengawasi kinerjanya. 5d satuan pengawas intern spi) mempunyai tugas: memeriksa sambungan air minum kerumah langganan mendata jumlah sambungan, memeriksa keadaan piutang langganan air dan non air: memeriksa penerimaan pengeluaran dam tirta numa: mengawasi disiplin kerja dan kehadiran karyawan karyawati: membuat laporan temuan spi kepada direktur setiap triwulan: melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh direktur. seksi keuangan dan administrasi umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan direktur dibuang anggaran, pembukuan dan ketatausahaan keuangan perusahaan, mendistribusikan dan mengatur tugas tugas sesuai dengan bidangnya: mengkoordinir seluruh tugas tugas pekerjaan bawahannya, membantu sekaligus mengawasi setiap hari atas pekerjaan bawahannya untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari 3ng ketentuan berlaku, menerima seluruh transaksi yang terjadi setiap hari: melaksanakan laporan harian kas: mengerjakan buku kas umum kuj): membayar gaji karyawan: membayar biaya biaya yang telah lengkap pendukungnya: tea membuat buku jual: membuat buku pembantu membuat laporan bulanan: haa sek bpa ban banana mia oma membuat buku pembantu piutang :anggaran, membuat rencana kerja anggaran perusahaan rap) bekerjasama dengan seksi teknik dan perencanaan, membuat laporan neraca laba rugi setiap tahun: menyimpan dengan baik arsip keuangan: menyimpan arsip arsip dam tirta numa, membuat daftar inventaris dan aset dam tirta numa, mempersiapkan berkas berkas yang dibutuhkan dam tirta purna: membuat laporan stok alat tulis kantor bulan, z1. mempersiapkan daftar gaji, membuat surai pesanan dan pembelian barang yang dibutuhkan dam tirta numa: menerima mengeluarkan barang stok gudang yang telah disetujui direktur, memelihara dan menyimpan barang gudang dengan baik, membuat kartu barang: membuat laporan stok gudang setiap bulan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh direktur. seksi hubungan langganan mempunyai tugas: mencatat meteran air setiap bulan, menerbitkan rekening air, menagih rekening air lapangan: mencatat dan melaporkan keluhan pelanggan kepada seksi teknik dan perencanaan: menerima pendaftaran sambungan pelanggan baru, menerbitkan rekening non air, menyetorkan hasil tagihan rekening air dan non air kepada seksi keuangan dan administrasi umum, membuat surat teguran kepada pelanggan yang melanggar peraturan yang ditentukan dam tirta numa, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh direktur. seksi teknik dan perencanaan mempunyai tugas membuat laporan keadaan perpipaan dan sumber air kepada direktur, harus mampu membuat perencanaan perencanaan tentang pengembangan pelayanan air minum termasuk penambahan sumber air minum, harus mengadakan survei sekaligus mencari sumber air yang baru dan membuat gambar anggaran biaya, mengawasi kinerja bawahan sekaligus melaporkan kepada direktur: mengalir mengalirkan air sampai kerumah pelanggan, mengering keadaan stok air sumber air:, memutus sambungan air minum rumah pelanggan bagi pelanggan yang menunggak, membuat laporan tentang keadaan air kepada seksi teknik dan perencanaan: bertanggung jawab memperbaiki pipa pipa yang rusak bocor, harus cepat tanggap atas keluhan pelanggan bagi pelanggan yang membutuhkan perbaikan,: melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh direktur. bab asset dan pemodal asset kekayaan daerah yang dipisahkan dari pemerintah daerah kabupaten pakpak bharat kepada badan usaha milik daerah. perusahaan daerah air minum tirta numa sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan bupati ini: selain sebagaimana dimaksud dalam modal yang diserahkan pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah selena daerah air minum tirta purna sebesar rp. empat miliar empat ratus lima puluh juta bab pengelolaan air minum bagian pertama perencanaan. perencanaan pengembangan sistem pelayanan air minum spam) meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis, rencana induk pengembangan spam disusun dengan memperhatikan "ea san bara lean kantata snn kaban amalan kakak jin naa ses laba pen beb bln mama rencana pengelolaan sumber daya 3ir. rencana tata ruang wilayah. kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat daerah wilayah setempat dan sekitarnya. kondisi kota dan pengembangannya. rencana induk pengembangan spam memuat antara lain rencana umum. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi. rencana pengembangan kelembagaan. perencanaan teknis pengembangan spam susun berdasarkan rencana induk pengembangan spam yang telah ditetapkan. hasil studi kelayakan cc. jadwal pelaksanaan konstruksi. kapasitas sumber pembiayaan. perencanaan teknis pengembangan spambagian kedua pengelolaan kegiatan pengelolaan spam meliputi pengoperasian dan pemanfaatan. administrasi dan kelembagaan. kegiatan pengelolaan spam dilakukan penyelenggaraan dan melibatkan peran serta masyarakat: pengelolaan spam wajib memenuhi standart pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. bagian ketiga pemeliharaan dan rehabilitasi penyelenggaraan spam wajib melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi: pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala, rehabilitasi meliputi rehabilitasi sebagian atau keseluruhan. bagian keempat. pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi, penyelenggaraan pengembangan spam wajib menyampaikan laporan kegiatan penyelengaraan kepada yang berwenang guna keperluan pemantauan dan evaluasi: penyelenggara wajib memberikan data yang diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi. bab pelayanan air minum bagian pertama pemberian air minum pemberian air minum ditujukan untuk keperluan rumah tangga. lembaga perusahaan. lembaga pemerintah. kepentingan sosial. setiap urang atau badan yang ingin memperoleh air minum wajib mendaftar dan mendapat izin dari dinas pekerjaan umum dan perhubungan kabupaten pakpak bharat pemasangan, pembaharuan dan perubahan pipa persil dilaksanakan oleh petugas pelayanan air minum dengan biaya dibebankan kepada pemohon selanjutnya menjadi milik pemerintah daerah. bagian kedua golongan pelanggan golongan pelanggan antara lain sosial adalah golongan pelanggan seperti rumah sakit, sekolah lembaga pendidikan, rumah ibadah, pesantren, panti asuhan dan lain lain: rumah tangga adalah golongan pelanggan seperti rumah non permanen, rumah tempat tinggal biasa: rumah tangga adalah golongan pelanggan seperti rumah permanen, n'mah kos dan lain lain: niaga kecil adalah golongan pelanggan yang mempunyai usaha seperti usaha salon, kios warung kedai, usaha kantong, tukang pangkas dan lain lain yang anggap layak, niaga besar adalah golongan pelanggan yang mempunyai usaha seperti pertokoan, usaha grosir, restoran, hotel, bumn bumi dan lain lain yang anggap layak, instansi pemerintah adalah golongan pelanggan seperti rumah dinas, kantor kantor pemerintah, asrama tni polri dan fasilitas pemerintah lainnya: 9g. industri adalah golongan pelanggan seperti kilang padi, industri rumah tangga, pertukangan kayu dan lain lain. tata cara untul: menjadi pelanggan air minum ditetapkan berdasarkan keputusan direktur badan usaha milik daerah perusahaan daerah air minum tirta numa. bagian ketiga kewajiban permohonan pelanggan wajib mengisi formulir yang telah disediakan: pemasangan meteran dan instalasi kerumah dibebankan kepada pemohon: pelanggan minum, berlaku selama yang bersangkutan masih menggunakan air yang didistribusikan dam tirta numa dan mentaati ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan. bagian keempat sanksi dan larangan setiap orang atau pelanggan air minum dilarang merusak instrumen meter, menyambung langsing pipa tanpa melalu! meteran: mengadakan perubahan terhadap pipa sal:'ran pelayanan: mengambil air sebelum meter, manga sil air dari pipa saluran orang lain: melakukan sambungan tidak resmi dari pipa dinas distribusi: memotong pipa sebelum meter sir, memakai alat penghisap air dari saluran distribusi, pelanggan dilarang memperjualbelikan air minum kepada pihak lain tanpa mendapat izin dari dam tirta numa: pelanggan mempergunakan pompa air atau usaha iain untuk memperbesar aliran air. pemberhentiarvpemutusan sebagai pelanggan dapat dilakukan apabila pelanggan mengajukan permohonan untuk berhenti menjadi pelanggan. tidak memenuhi kewajiban pembayaran rekening sesuai ketentuan yang berlaku. perusakan, pembukaan dan pemindahan meter air. setiap pelanggan air minum yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan huruf b" dan "c sehingga merugikan keuangan dam tirta numa melalui pelayanan air minum akan tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku. penyambungan kembali dilakukan setelah pelanggan melunasi dan bersedia mentaati ketentuan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a , "b", dan biaya penyambungan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam lebih lanjut diatur dengan keputusan direktur dam tirta numa. bagian kelima penetapan tarif air minumlebih lanjut diatur dengan keputusan direktur enam tirta numa, perhitungan dan penetapan air minum sebagaimana yang dimaksud dalam berdasarkan prinsip prinsip sebagai berikut keterjangkauan dan keadilan. pemulihan biaya. efisiensi pemakaian air. transparansi dan akuntabilitas. perhitungan tarif pelayanan air minum sebagai berikut biaya operasi dan pemeliharaan. jasa pelayanan air minum. biaya biaya lain yang timbul. gaji tenaga kerja dan biaya operasional d.bebaskan kepada dam tirta numa dan atau subsidi dari apbd kabupaten pakpak bharat. bab vi! ketentuan peralihan ketentuan ketentuan tentang pendirian dam tirta numa ini lebih lanjut akan disesali:an dengan peraturan yang berlaku, dengan berlakunya peraturan ini ketentuan ketentuan yang mengatur pelayanan air regnum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini. bab vii! ketentuan penutup hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan air minum akan diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur dam tirta numa. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal tetapkan. lampiran peraturan bupati pakpak bharat nomor tahun tanggal maret bagan struktur organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum (dam) tirta numa kabupaten pakpak bharat bupati badan men pengawas direktur satuan demak naa pengawas intern (spi) seksi seksi seksi keuangan hubungan teknik adm langganan perencanaan ilmu teknik pelayanan bupati pakpak bharat dto. makmur berasa o mm aa. atap lampiran peraturan bupati pakpak bharat nomor tahun tanggal maret tabel tarif air minum perawatan biaya meat water meter administrasi tarif rp. kode keterangan san aan naa isu sosial umum rumah tangga sa0 bean pasi teman tanggal san oran seo instansi pemerintah manga kana ded ine maa kes maan rosa bana inb niaga besar 8x0 sen nista industri dami eni bebas bean hydra umum bulan ditetapkan salak pada tanggal maret bupati pakpak bharat, cita. makmur berasa |
kia, tab, aaa nemabantuan hibah kabupaten pakpak barat tahun anggaran bupati pakpak bharat, menimbang bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pilkada oleh kpud, peningkatan peran dan fungsi organisasi semi pemerintah seperti koni, pramuka, kopi dan pkk kabupaten pakpak bharat dengan pemberian bantuan hibah bahwa untuk kelancaran penyaluran bantuan hibah sebagaimana tersebut pada butir "a diatas dirasa perlu menetapkannyapengelolaan keuangan ph.perihal bantuan hibah dan bantuan5 daerah, peraturan daerah kab ,doman penyaluran bantuan hibt badan adalah badan pengelola keuangan. daerah bpk) kabupaten pakpak bharat: kepala badan adalah seorang pelaksana pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten, belanja hibah adalah suatu bentuk instrumen bantuan pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada penyelenggara pilkada fish kpud, organisasi semi pemerintah seperti koni, kopi dan pkk: kpud adalah komisi pemilihan umum daerah kabupaten pakpak bharat, koni adalah komite olahraga nasional indonesia kabupaten pakpak bharat, pramuka adalah kwartir cabang pramuka kabupaten pakpak bharat: kopi adalah korps pegawai republik indonesia kabupaten pakpak bharat, pkk adalah tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kabupaten pakpak bharat. bab maksud dan tujuan maksud dan tujuan belanja hibah tersebut diatas adalah untuk mendukung peran dan fungsi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah provinsi sumatera utara tahun oleh kpud pakpak bharat. mendorong dan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah melalui lembaga organisasi semi pemerintah. memfasilitasi terselenggaranya fungsi pelayanan umum kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pilkada oleh kpud dan organisasi semi pemerintah yaitu koni, pramuka, kopi dan pkk dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kabupaten pakpak 3hari. bab penerima hibah penerima hibah untuk tahun anggaran adalah penyelenggara pilkada gubernur sumatera utara tahun yaitu kpud kabupaten pakpak bharat. organisasi semi pemerintah yaitu koni, pramuka, kopi dan pkk kabupaten pakpak bharat. bab sumber dana dan jumlah hibah dana hibah bersumber dari dana alokasi urun anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pakpak bharat tahun anggaran jumlah dana hibah yang diberikan pemerintah daerah kabupaten pakpak bharat tahun anggaran adalah sebagai berikut penyelenggara pilkada kpud kabupaten pakpak bharat sebesar rp. komite olah raga indonesia koni, kabupaten pakpak bharat rp. kegiatan pramuka kabupaten pakpak bharat sebesar rp. kopi kabupaten pakpak bharat sebesar rp. kegiatan pkk kabupaten pakpak bharat sebesar rp. bab prosedur pemberian hibah prosedur pemberian hibah kepada masing masing komponen penerima hibah adalah sebagai berikut pemberian hibah pada prinsipnya bersifat tid mengikat atau terus menerus dengan pengertian bahwa pemberian hibah sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah. zz. pemberian hibahmberian hibahsesuai dengan ketentuan yang berlaku. penyaluran hibah yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dilakukan melalui transfer dana rekening penerima hibah. bab kewajiban penerima hibah peter:ma hitam sebagaimana dimaksud pada diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah mendapat pengesahan. mempertanggungjawabkan penerimaan hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti bukti lainnya yang sah sesuai surat perjanjian hibah dan ketentuan yang berlaku. membuka nomor rekening pada pt. bank suku. cape salak untuk transfer dana hibah. jir!peraturan daerah kabupaten kolaka utara nomor tahun tentang pelarangan perjudian dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka utara, menimbang .a. bahwa daerah kolaka utara adalah daerah yang menjunjung tinggi nilai nilai kaidah norma norma kehidupan kemasyarakatan, bahwa penyelenggaraan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab meliputi juga upaya pembangunan sosial masyarakat yang bersih bentuk kemaksiatan: bahwa pada hakekatnya perjudian merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan serta berpotensi untuk mengganggu ketentraman masyarakat dan dapat menimbulkan masalah sosial, bahwa untuk menghilangkan perjudian perlu dilakukan upaya upaya antisipatifengan peraturan daerah tentang pelarangan perjudian. menetapkan peraturan daerah tentang pelarangan perjudian bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan daerah adalahutara. perjudianpelarangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk merinjudian promosi adalah bentuk kegiatan untuk memperkenalkan produk jasa kepadarangan bagian pertama umum pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan ketentraman masyarakat dengan salah satu upaya pencegahan perjudian. bagian kedua maksud dan tujuan maksud dari pelarangan perjudian adalah untuk menciptakan kesadaran terhadap bahaya perjudian untuk melindungi masyarakat dari adanya berbagai bentuk kegiatan perjudian cc. untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam menengah perjudian untuk mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan atau perbuatan judi. tujuan dari pelarangan perjudian adalah terhindarkannya masyarakat daerah dari perjudian dengan segala bentuknya. terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. bab iii kewajiban dan larangan bagian pertama kewajiban pemerintah daerah berkewajiban mengawasi daerah dan melakukan pelarangan sehingga tidak terjadi perjudian daerah. pemerintah daerah mempunyai kewajiban berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya menghapus segala bentuk kegiatan perjudian ketentuan dengan tata cara pengawasan dan koordinasi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. setiap pemilik bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha. perkantoran, kontrakan, tempat kost dan tempat usaha lainnya berkewajiban mengontrol dan melarang tempat tersebut sehingga tidak digunakan sebagai tempat permainan judi. setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud berkewajiban melaporkan setiap bulan sekali kepada aparat pemerintah terkait ada tidaknya kegiatan perjudian ketentuan tata cara pelaporan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati kolaka utara. aparat kelurahan desa dan kecamatan mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti laporan masyarakat selambat lambatnya jam dengan melaporkan kepada ppn dan atau aparat kepolisian. aparat kelurahan desa dan kecamatan atau masyarakat yang melaporkan terjadi dugaan perjudian diberikan jaminan keamanan dan perlindungan. bagian kedua larangan setiap orang atau badan hukum larang melakukan perjudian wilayah kabupaten kolaka utara termasuk yang dilarang kepada setiap orang untuk datang menyaksikan perjudian berdagang ditempat dilakukannya perjudian mempromosikan barang dagangan tempat perjudian menjadi penghibur pada perjudian bab peran serta masyarakat dalam rangka menciptakan ketentraman daerah, masyarakat berhak berperan serta dalam upaya pencegahan perjudian memperoleh informasi mengenai pencegahan perjudian ikut menjaga ketertiban dalam rangka pencegahan perjudian dengan melaporkan kepada kepolisian, aparat kecamatan, aparat kelurahan desa, aparat kecamatan, rukun warga rw) dan atau rukun tetangga rt) apabila terjadi perbuatan perjudian bab pembinaan dan pengendalian pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap usaha usaha yang menjurus pada kegiatan perjudian pembinaan dan pengendalian diarahkan untuk mencegah terjadinya dan meluasnya perjudianmeluasnya perjudian mencegah masyarakat secara umum dan khususnya generasi muda terlibat dalam kegiatan perjudian ketentuan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pada pencegahan perjudian diatur dengan peraturan bupati. bab penyidikan penyelidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dkepolisian jik. bab vii ketentuan sanksi pidana dan sanksi administrasi bagian pertama sanksibelas juta rupiahgian kedua sanksi administrasi pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administrasiencegahan perjudian penjelasan umum penjelasan demi |
bupati kolaka utaralaka utararumuskan, arah dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah sesuai visisulawesi tenggara nomor tahun tentang rencana pemerintah jangka panjang daerah rpm)erintah jangka menengah daerah rpm) sulawesi tenggara tahubupati adalah bupatilakaolakalakaolakasistematika rpm disusun sebagai berikut babi pendahuluan: babi gambaran umum kondisi daerah:, babi penetapan indikator kinerja daerah, dan babi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. rpm kabupaten kolaka utara tahun selama kurun waktu bab iii pengendalian dan evaluasi jmateri rpm tahun yang diatur dalam peraturan bupati kolaka utara nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun transisi tahun menjadi materi tahun pertama rpm tahun apabila rencana tata ruang wilayah kabupaten kolaka utara sudah ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap rpm kabupaten kolaka utaradiundangkan lasusua pada tanggal desember rusa mahmud sekretaris daerah, kabupaten kolaka utara drs. iskandar,laka utartahun ii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten kolaka utara nomor |
ter pemerintah daerah kabupaten kolaka utaraketentuan peraturan daerah kabupaten kolaka utara nomor tahun tentang pajak daerah yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan bila diterapkan akan menimbulkan kenaikan yang cukup besar dibanding dengan tahun sebelumnya, kenaikan tarif pajak ini akan menjadi beban yang memberatkan bagi wajib pajak sehingga perlu diadakan perubahperaturan daerah nomor tahun, lembaran negara republik indonesia tahun ketentuan diubah keseluruhannya sehingga berbunyi sebagai berikut: tarif pajak bumi dan bangunan perdana. peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ketentuan mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana diatur dalan peraturan daerahutara, kat tam rus: mud nka diundangkan lasusua pada tanggal, sumber sek daerah kabupaten kolaka utara dar, lembaran daerah kabupaten kolaka ut utara memutuskan menetapkan. |
kau9xe ui ra kolaka dae ta: disusun oleh bagian hukum setda kolaka utara (og aux maa siti ar. pemerintah kabupaten kolakadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka utara, menimbang bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang diwilayah pesisir pantai lasusua baku sebagai obyek wisata diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi kawasan wisata pesisir pantai, bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan upaya pengembangan wisata pesisir lasusua baku perlu diatur dalam suatu kawasan wisataawasan wisata pesisir pantai lasusua bakrikanan,kabupaten kolaka utara, peraturan daerah kabupaten kolaka utara nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten kolaka utara tahunawasan wisata pesisir pantai lasusua baklaka pariwisata, pelayanan produk wisata secara terpadu. zonasi makro adalah dimana kawasan pariwisata tersebut berada zonasi mikro adalah sebagian yang menjadi tujuan wisata yang tersedia dalam kawasan tersebut sebagai daya tarik. bab maksud dan tujuan maksud dan tujuan dibentuknya peraturan daerah tentang kawasan pariwisata pesisir pantai lasusua baku adalah dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata pesisir pantai lasusua baku, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian kawasan pariwisata pesisir pantai lasusua baku tata ruang kawasan wisata bagian pertama ruang lingkup pengembangan kawasan wisata pesisir pantai lasusua baku adalah pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi saat ini, potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, dengan melalui pemanfaatan potensi alam secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi dari kelestarian lingkungan, pengintegrasian keseluruhan kegiatan secara makro dan mikro fisik kawasan. bagian kedua batasan kawasan wisata pesisir pantai lasusua baku batasan kawasan wisata pesisir lasusua baku adalah sebelah barat dibatasi oleh teluk bone. sebelah utara dibatasi oleh desa baku. sebelah selatan dibatasi oleh desa penggila. sebelah timur dibatasi oleh desa tanpa nipa bagian ketiga zonasi kawasan wisata pesisir pantai lasusua baku zonasi kawasan wisata pesisir pantai lasusua baku dibagi menjadi (dua), yaitu zonasi makro, zonasi mikro. zonasi makro sebagaimana dimaksud huruf meliputi kelurahan lasusuaj, desa penggila, desa tanpa nipa, desa baku. zonasi mikro sebagaimana dimaksud huruf meliputi wisata olahraga, wisata religi, cc. wisata bahari: wisata kuliner, wisata pendidikan edukasi wisata minat khusus peta kawasan wisata pesisir pantai lasusua bakuenataan ruang kawasan wisata penataan ruang kawasan wisata pesisir pantai lasusua baku terdiri dari ruang terbuka, penggunaan tanah, pola jaringan jalan, pengendalian dan peningkatan fungsi ruang terbuka: identitas dan karakter lokal: lingkungan perkotaan, taman wisata lingkungan, figures ruang. jaringan jalan yang terdapat pada kawasan wisata pesisir pantai lasusua baku sebagaimana dimaksud dalam huruf selain untuk kepentingan pariwisata juga dapat digunakan oleh umum sebagai jalan pintas dengan melakukan pembayaran tertentu, hasil pungutan pembayaran sebagaimana dimaksud pada disetor kas daerah dan digunakan untuk kepentingan biaya perbaikan jaringan jalan tersebut. ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati bab perizinan setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan ruang kawasan pariwisata harus memiliki izin pemanfaatan ruang dari bupati. untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada bupati sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. setiap permohonan yang masuk akan diadakan pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh bupati. persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diselesaikan paling lama (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan. izin pemanfaatan ruang kawasan pariwisata tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan bupati yang diajukan secara tertulis. bentuk zin usaha kawasan pariwisata dan tanda surat izin usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bupati dapat melimpahkan kewenangan perizinan kepada pejabat terkait. bab jangka waktu berlakunya izin pemanfaatan ruang kawasan kawasan wisata pesisir pantai lasusua baku jangka waktu berlakunya izin pemanfaatan ruang kawasan wisata pesisir pantai lasusua baku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap setahun sekali. tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan bupati. bab vii kewajiban dan larangan pemegang izin pemanfaatan kawasan wisata pesisir pantai lasusua baku diwajibkan mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan kawasan wisata pesisir pantai lasusua baku: mematuhi setiap ketentuan teknis yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk, mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk menjaga keutuhan dan kelestarian pengelolaan kawasan wisata pesisir pantai lasusua baku pemegang izin usaha dilarang melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan, memindah tanganan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin,. bab viii pencabutan izin izin dicabut apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, maka dalam waktu paling lambat (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin segera menghentikan kegiatan usahanya. bab pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembinaan, pengawasan dan pengendalian kawasan wisata pesisir pantai lasusua baku dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. bab ketentuan penyidikan ppn mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerahuntuk kepentingan pemeriksaan perkara, ppn dapat meminta bantuan penangkapan dan atau penahanan kepada kepolisian republik indonesia. bab ketentuan pidana barang siapa melanggar ketentuan danutara, arus mahmud diundangkan lasusua pada tanggal, ewnbekanl kolaka utara drs. iskandar, lembaran daerah kabupaten kolaka utara tahun nomor |
ag. menimbang bahwa berdasarkan kebijakan pemerintah daerah yang strategis serta perubahan tanggal penerimaan, perlu melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kolaka utaraanggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah direvisingurusan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah:olaka utara nomor tahun tentang peraturan tata tertib(defisit) setelah perubahan rp. sebagai landasan operasional pelaksanaan, bupati menetapkan keputusan, tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatpj. bupati kolaka utara, ttd kaharuddin diundangkan lasusua pada tanggal, desemberlasusupajak reklame dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka utara, menimbang bahwa berdasarkan pengjak reklame merupakan objek pajak kab kota, bahwa pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak kab kota yang sangat potensial untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan diatas, maka perlu membentuk peraturan daerah kabupaten kolaka utarahkolaka utaoleh kepala daerah. tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu), selanjutnya disebut penyidikanadalah setiap penyelenggaraan reklame sesuaisebagai penyelenggara dan atau pengusaha reklame, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. pengusaha reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha reklame untuk dan atau atas nama pihak lain yang menjadi tunggangannya. bab dengan pembayaran. objek atas pajak adalah reklame bill board megaton, reklame papan lainnya, reklame bersinar: reklame berjalan: reklame spanduk umbul umbul baliho: reklame tempel: reklame selebaran: reklame peragaan, ii. reklame dengan kendaraan, reklame udara, dan reklame film slide dengan suara. tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ini adalah: penyelenggaraan reklame melalui internet, radio, televisiatur dengan keputusan kepala daerah. subjek pajak adalah setiap orang atau badan yang mengadakan pemasangan reklame dalam daerah dengan ketentuan untuk milik perorangan adalah orang yang bersangkutan dan atau kuasanya, dan untuk milik berupa badan hukum adalah direksi dan atau pengurusnya. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. bab ill ketentuan dan tata cara memperoleh izin penyelenggara reklame harus mendapat izin tertulis dari kepala daerah, kecuali yang dibebaskan atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini. penyelenggara reklame dapat dibedakan menurut beberapa cara yaitu penyelenggaraan reklame menurut tempat, penyelenggaraan reklame menurut waktu dan atau sifat: penyelenggaraan reklame menurut cara dan atau sistem: penyelenggaraan reklame menurut motivasi dan penyelenggaraan reklame menurut bentuk lain. penyelenggaraan reklame menurut tempat dapat dibedakan menjadi reklame dalam ruangan yaitu reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraan berada dalam bangunan itu: dan reklame luar ruangan yaitu reklame yang ditempatkan pada lokasi luar bangunan, tetapi sasaran penyelenggaraan berada luar ruangan. penyelenggara reklame menurut waktu, dapat dibedakan menjadi reklame tetap yaitu jenis reklame yang jangka waktunya disesuaikan atas permintaan penyelenggara reklame maksimum (lima) tahun: dan reklame terbatas yaitu jenis reklame yang jangka waktu penyelenggaraan bersifat terbatas dan atau sementara, maksimum (dua belas) bulan. penyelenggara reklame menurut cara dan atau sistem, dapat dibedakan menjadi sistem lepas adalah jenis reklame papan yang penyelenggaraannya tidak mempunyai kaitan dengan reklame lain yang ada sekitarnya, dan sistem panggung adalah jenis reklame papan yang penyelenggaraannya berada dalam satu kelompok reklame yang diatur atau ditata secara terpadu yang meletakkannya sesuai gambar tata letak reklame, yang dikeluarkan oleh unit instansi yang berwenang. penyelenggara reklame menurut motivasi, dapat dibedakan menjadi promosi yaitu jenis reklame yang tujuan sepenuhnya untuk mempromosikan suatu produk atau jasa, dan sponsor dan atau penyuluhan yaitu jenis reklame yang diselenggarakan secara bersamaan dan atau terpadu dengan program penyuluhan. penyelenggara reklame menurut bentuk lain yaitu penyelengaraan reklame berbentuk perbuatan atau tindakan atau berbentuk logo atau peragaan dan pemberitaan dari salah satu produk atau barang dan atau jasa yang dipromosikan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, maka penyelenggara reklame harus mengajukan izin tertulis kepada kepala daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh instansi yang berkompeten. izin untuk penyelenggaraan reklame dapat diberikan apabila pajak pajak yang terutang telah dilunasi oleh penyelenggara reklame. tata cara pemberian izin penyelenggaraan reklame diatur oleh kepala daerah. izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan izin tertulis dari kepala daerah. penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa indonesia dengan mengunakan huruf latin. demi ketertiban umum, kepala daerah dapat melarang penyelenggaraan reklame yang menggunakan bahasa asing. jenis jenis reklame kain dan selebaran, harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari instansi yang berkompeten. tanda pengesahan sebagaimana dimaksud pada ini diberikan setelah pajaknya dilunasi. penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan dan tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban dan atau keamanan, kesusilaan serta sesuai dengan rencana tata kota. dilarang menyelenggarakan reklame pada tanah dan atau persil milik instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, atau sekitar tempat pendidikan dan atau sasaran pendidikan dan tempat tempat ibadah pada jarak tertentu yang ditentukan oleh kepala daerah atau cc. persil dan atau tempat tempat yang tidak dikuasai oleh penyelenggara tanpa persetujuan atau izin tertulis dari pihak yang menguasai dan atau memiliki tempat penyelenggaraan reklame dimaksud. dilarang menyelenggarakan jenis jenis reklame sebagaimana dimaksud pada huruf dan peraturan daerah ini, apabila penyelenggaraan reklame tersebut berada atas jalan umum dengan cara lebih dari dari garis sempadan jalan diukur secara horisontal: dan kurang dari diukur secara vertikal apabila jalan yang berada bawah reklame tersebut merupakan jalan kendaraan umum. izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat diberikan dalam bentuk izin tetap dan izin terbatas. masa berlakunya izin dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan dan syarat syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini. perpanjangan penyelenggaraan reklame dapat dilakukan selambat lambatnya (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ini tidak dilakukan, maka reklame yang diselenggarakan pada sarana dan atau prasarana kota atau tempat lain yang dikuasai pemerintah dan atau pemerintah daerah, kepala daerah dapat mengalihkan penggunaan lokasi kepada pihak lain yang mengajukan permohonannya. izin sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila bunyi reklame tidak sesuai lagi dengan bunyi didalam izin yang diberikan: dan menurut pertimbangan kepala daerah, penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat syarat sesuai dengan peraturan daerah ini. setelah berakhirnya izin atau izinnya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ini, apabila penyelenggara tidak membongkar dan menyingkirkan reklamenya, kepala daerah berwenang membongkar dan menyingkirkannya atas biaya penyelenggara reklame. reklame beserta kerangka reklame yang dibongkar sesuai dengan ketentuan ini, harus diambil dalam jangka waktu (tiga puluh) hari oleh penyelenggara reklame. apabila dalam jangka waktu (tiga puluh hari) sebagaimana dimaksud pada ini, penyelenggara reklame tidak melaksanakannya, maka reklame dan kerangka reklame menjadi milik pemerintah daerah penyelenggaraan reklame daerah dilaksanakan oleh penyelenggara reklame. penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan jasa biro reklame. persyaratan sebuah jasa biro sebagaimana dimaksud pada ini, ditetapkan oleh kepala daerah. penyelenggara reklame bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul apabila pada saat penyelenggaraan reklame, menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. bab dasar pengenaan tarif pajak dan tata cara perhitungan dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai strategis nilai jual objek pajak reklame nor) dan ditentukan sebagai berikut pol sambas |emas rp) reklame bill board megaton rp. . m2 tahun reklame papan lainnya rp. . m7 tahun reklame bersinar rp. . m? tahun reklame berjalan rp. . unit hari reklame spanduk umbul rp. . buah minggu umbul baliho reklame tempel rp. . lembar minggu reklame selebaran rp. . lembar minggu reklame peragaan rp. . unit hari reklame dengan kendaraan rp. . jenis hari reklame udara rp. . buah minggu reklame film s ide dengan rp. . jenis hari suara too tarif pajak ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen). tata cara perhitungan adalah nilai strategis ditambah nor dikalikan bab wilayah pemungutan pajak yang terutang dipungut wilayah kabupaten kolaka utara. bab masa pajak dan masa pajak terutang masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya (satu) bulan taklim pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame. penyelenggara dan atau pengusaha reklame, harus menambah memungut pajak pada nota atas pembayaran reklame dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. dalam hal penyelenggara dan atau pengusaha reklame tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud dalam ini, jumlah pembayaran yang bersangkutan sudah termasuk pajak. penyelenggara dan atau pengusaha reklame diwajibkan menggunakan nota dan diberikan kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan reklame. nota sebagaimana dimaksud pada ini, disediakan oleh pemerintah daerah yang terlebih dahulu diporparasi atau diberi tanda tertulis oleh pemerintah kabupaten kolaka utara. bab viiini harus disampaikan kepada kepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk selambat lambatnya (sepuluh) hari setelah diterimanya speed. bentuk, isi dan tata cara pengisian speed ditetapkan oleh kepala daerah. untuk mendapatkan data objek pajak secara benar dan akurat, kepala daerah atau pejabat lainditetapkan dengan peraturan bupati.dalamdalambelasdalamgdibayar sepenuhnya atau sebagian kas daerah selambat lamanya jam (satu kali dua puluh empat jam), dilakukan dengan menggunakan ssd. penyelenggara dan atau pengusaha reklame harus melaksanakan pembayaran pajak kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah selambat lambatnya tanggal (lima) setiap bulan atau ditentukan lain oleh kepalaatau pejabat lain,(dua kali dua puluh empat jam), tanggalpembukuan dan pemeriksaankepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk, berwenang, diwajibkanbab tata cara pengurangan keringanan dan keringanan pajak bupati kolaka utara atau pejabat lain yang ditunjukoleh bupati kolaka utarlainkepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada inikepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk atas suatu skpd: skpd, skpdkbt, skpd, danataulain, dilampaui oleh kepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohoniliki hutangyang juga berlaku sebagai alat bukti pembayaran. bab kadaluarsa penagihan hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa,ini, tidak terganggu apabilavi sanksi administrasi kepala daerah dapat menutup atau mencabut izin penyelenggaradan atau penjualan yang sah atau memungut dan tidak disetorkan kas daerah: atau tidak melayani dengan baik petugasempat kali) jumlah pajak. bab xix biaya pemungutan dalam rangka kegiatan pemungutan pajak,ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan bupati kolaka utaraburhanuddinajak reklame penjelas,kolaka utara,mbiayaan dari sumber tersebutreklame merupakan bagian dari kewenangan daerah kabupaten maka pengaturan tentang pajak reklame harus ditentukan melalui suatu mekanisme produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah kabupaten kolaka utaraabupaten kolaka utara khususnya dari sektor pajak maka pembentukan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dan menghindari salah penafsiran serta untuk menampung hal hal yang baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan keadaan. berdasarkan hal hal yang diuraikan atas, maka perlu untuk membentuk peraturan daerah kabupaten kolaka utaradalam ini ataucukup jelas yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil adalah penyidik pegawai negeri sipil ppn) lingkungan pemerintah kabupaten kolaka utara yang melaksanakan tugas penyidikan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang berlaku. cukup jelas. cukup jelastambahan lembaran daerah kabupaten kolaka utara nomor . |
fat band hempemungutan hasil hutan bukan kayu (pphh bk) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka utara, menimbang aa. bahwa untukmenteri kehutanan nomor menhub il tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu olahan hutan alam iuphhbk ha) atau olahan hutan tanaman iuphhbk ht) pada hutan produksi menegaskan bahwa bupati walikota diberi kewenangan untuk memberikan izin iuphhbk yang areanya berada ada dalam wilayah kabupaten kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut diatas maka perlu membentuk peraturan daerah tentang izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu iphhbkmemutuskan menetapkan peraturan daerah tentang izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (pphh bkadalah dinas kehutanan kabupaten kolaka utara. kepala dinas adalah kepala dinas kehutanan kabupaten kolaka utara. hasil hutan adalah benda benda yang dihasilkan darigendalian dan pengawasan ataupemungutan hasil hutan bukan kayu pphh bk) adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan bukan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu. koperasi unit desa selanjutnya disebut kud adalah koperasi yang dikelola oleh masyarakat didalam dan disekitar hutan. bab azas dan tujuan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pphh bk) diselenggarakan dengan berasaskan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, serta kepastian hukum. penyelenggaraan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pphh bk) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutannya. bab iii persyaratan permohonan areal yang dapat dimohon upah bk terletak pada hutan produksi yang tidak dibebani izin: dan dalam hal lokasi yang dimaksud telah dibebani izin, harus mendapat persetujuan dari pemegang izin yang bersangkutan. yang dapat mengajukan permohonan upah bk adalah: perorangan, koperasi: badan usaha milik negara bumn) atau badan usaha milik daerah bumi): dan badan usaha milik swasta bumi). persyaratan permohonan upah bk adalah sebagai berikut: foto copy ktp, foto copy akte pendirian koperasi badan usaha diutamakan bergerak dibidang usaha kehutanan pertanian perkebunan, nomor pokok wajib pajak: rekomendasi kepala dinas kabupaten kota, surat keterangan domisili perorangan atau koperasi dari kepala desa setempat atau pejabat setempat: proposal pemohon: dan peta lokasi pemungutan. bab tata cara pemberian izin setiap pemungutan hasil hutan bukan kayu pphh bk) wajib memiliki izin tertulis dari bupati. izin sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk: perorangan dengan luas maksimal (sepuluh) ha, koperasi, bumn, bumi, bumi dengan luas maksimal (tiga puluh) kecuali untuk sagu seluas (lima puluh) ha. permohonan upah bk diajukan kepada bupati dengan tembusan kepada menteri kehutanan, gubernur, kepala dinas kehutanan provinsi dan kepala dinas kehutanan kabupaten serta kepala balai pemantauan pemanfaatan hutan produksi. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam penilaian permohonan upah bk dilakukan oleh kepala dinas kehutanan kabupaten. dalam hal hasil penilaian tidak memenuhi persyaratan maka pejabat penilai menerbitkan surat atas nama pemberi izin disertai dengan alasan alasan penolakannya. dalam hal ini hasil penilaian memenuhi persyaratan hasil penilaian disampaikan kepada pejabat pemberi izin untuk diterbitkan keputusan pemberian izin. jangka waktu upah bkpenyelesaian proses perizinan sejak penilaian permohonan dan penerbitan izin tidak boleh melebihi dari (tiga puluh) hari kerja. bab hak dan kewajiban pemegang upah bk berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperbolehkannya. pemegang izin wajib: menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu rkuphhbk) jangka panjang (sepuluh) tahun paling lambat (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada pemberi izinnya guna mendapatkan persetujuan: menyusun rencana kerja tahun rkt) berdasarkan rkuphhbk untuk disahkan oleh kepala dinas kabupaten, cc. mengajukan rkt paling lambat (dua) bulan sebelum rkt berjalan: melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu, melaksanakan kegiatan nyata dilapangan untuk paling lambat (enam) bulan sejak izin diberikan: bagi bumn buns melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat (satu) tahun setelah diterimanya izin, membuat dan melaporkan realisasi kegiatan pemungutan hasil bukan kayu setiap bulan kepada bupati melalui dinas kehutanan, melakukan pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar hutan: dan i. membayar retribusi upah bk sesuai ketentuan dalam peraturan daerah ini. bab jenis izin pemungutan hasil hutan bukan kayu jenis izin pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi antara lain izin pemungutan rotan: izin pemungutan gaharu, cc. izin pemungutan getah getaran, izin pemungutan kulit kayu: izin pemungutan madu, dan izin pemungutan sagu. bab vii ketentuan retribusi bagian pertama nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dipungut retribusi atas jasa pemberian izin oleh pemerintah daerah. obyek retribusi adalah pemberian izin pemungutan hasil hutan bukan kayu oleh pemerintah daerah. subyek adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dari pemerintah daerah. bagian kedua golongan retribusi retribusi izin pemungutan hasil hutan bukan kayuenis izin, luas dan jangka waktu lama perizinan. bagian keempat prinsip dalam penetapan tarif retribusi prinsip dalam menetapkan yang bersangkutan. biaya yang dimaksud sebagaimangian kelima struktur dan tarif retribusi jangka waktu izin pemungutan rotan. paling lama tahun maksimal rp. izin pemungutan gaharu. pertahun per izin pemungutan getah getaran. izin pemungutan kulit kayu. izin pemungutan madu. izin pemungutan sagu. bagian keenam wilayah pemungutan retribusi dipungut diwilayah kabupaten kolaka utara bagian ketujuh saat retribusi terutang daerahviii peredaran hasil hutan bukan kayu peredaran hasil hutan bukan kayu adalah sistem lalu lintas atau perpindahan hasil hutan bukan kayu dari suatu lokasi pphh b. pemungutan hasil hutan bukan kayu yang akan mengangkut hasil produksinya harus melapor kepada dinas untuk proses dokumen. setiap hasil hutan bukan kayu yang diangkut dari lokasi ke harus disertai dengan dokumen angkutan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. tata cara pengangkutan hasil hutan bukan kayu dan pelaporan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pengawasan, pengendalian dan pembinaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadapkewenangannya. bab harusnya izin izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pphh bk) dihapus karena masa berlaku izin telah berakhir diserahkan kembali kepada pemerintah kabupaten sebelum masa berlaku izin berakhir dan izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab larangan setiap pemegang izin dilarang mengalihkan atau memindahtangankan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pphh bk) kepada pihak lain dalam bentuk apapun menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang telah habis berlakunya, memalsukan isi dokumen, dan 0d. mengangkut hasil hutan tanpa disertai dokumen angkutan yang sah resmipidana kurungan paling lama (enam bulan atau denda paling banyak rp. lima juta rupiah) atau pengganti kurungan selama (dua) bulan. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. bab xindak pidana dibidang pphh bk, melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana dibidang pphh bk, melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian tindak pidana dibidang pphh bk,dibidang pphh bk: menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat melakukan penggeledahan atau penyitaan benda atau surat: memotret seseorang dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pphh bk, memanggil orang orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana dibidang pphh bk: meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pphh bkpada saat berlakunya peraturan daerah ini maka izin yang telah diterbitkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya izin sesuaibadan permusyawaratan desa ntt mtn kolaka utara ato diterbitkan oleh bagian hukum sekretariat daerah kabupaten kolaka utara anna peraturan daerah kabupaten kolaka utara nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka utara menimbang bahwa setelah diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan ditindak lanjuti dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa sebagai penggantaturan mengenai desa, maka arah kebijakan maupun instrument hukum tentang desa daerah juga harus diadakan penyesuaian: bahwa badan permusyawaratan desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa juga perlu penyesuaian arah kebijakan maupun peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar sejalan dengan ketentuan sebagai mana tersebut dalam huruf atas: bahwa untuk maksud sebagai mana tersebut dalam huruf dan huruf atas, perlu ditetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai badan permusyawaratan, menetapkan peraturan daerah kabupaten kolaka utarabupati adalah bupati kolaka utara.kepadakedudukanrepublik indonesia: menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat, memproses pemilihan kepala desa: 'mendahului:yang dipilih secara musyawarah. anggota bpd dapat dipilihpendidikan sekurang kurangnya tamat slip atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar lainnya: penduduk setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. berumur sekurang kurangnya (dua puluh lima) tahun dan setinggi tingginya (enam puluh) tahun, sehat jasmani rohani: tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa: bersedia dicalonkan. calon anggota bpd ditetapkan secara musyawarah mufakat. peserta musyawarah adalah kepala desa, perangkat desa, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya serta perwakilan setiap dusun. peserta musyawarah paling sedikit dari jumlah wajib pilih setiap dusun. yang dipilih menjadi anggota bpd adalah peserta musyawarah. (s5) kepala desa dan perangkat desa dalam musyawarah pemilihan anggota bpd tidak mempunyai hak dipilih dan memilih: jumlah anggota bpd ditetapkan dalam jumlah ganjil, paling sedikit (lima) orang dan paling banyak sembilan) orang dengan ketentuan jumlah penduduk sebagai berikut. sampai dengan (seribu) orang, anggota bpd berjumlah (lima) orang, (seribu satu) sampai dengan (dua ribu) orang anggota bpd berjumlah (tujuh) orang, diatas (dua ribu) orang anggota bpd berjumlah (sembilan orang. kepala desa membentuk panitia musyawarah pemilihan anggota bpd mekanisme musyawarah diawali dengan penyampaian undangan yang disampaikan kepada peserta musyawarah oleh kepala desa setiap desa pada saat musyawarah pemilihan anggota bpd dapat memilih calon anggota bpd lebih dari jumlah yang disyaratkan sebagaimana tersebut dalam nama nama calon anggota bpd yang dipilih oleh peserta musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah pemilihan anggota bpd dan diurut berdasarkan perolehan suara yang diperoleh dalam musyawarah. berita acara sebagaimana dimaksud pada atas disampaikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan penetapan pengesahansuara terbanyak(satu ditetapkan dalam apb des: cc. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang dan ataupemberhentian anggota bpd diusulkan oleh pimpinan bpd kepada bupati melalui camat setelah diketahui oleh kepala desa: anggota bpd yang berhenti atau diberhentikan digantikan oleh nomor urut selanjutnya dari daftar calon anggota hasil musyawarah. dalam hal tidak tersedia nomor urut selanjutnya dari daftar calon anggota hasil musyawarah, bpd bersama sama dengan kepala desa melaksanakan musyawarah pemilihan anggota bpd. anggota bpd yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan dari jumlah anggota bpd. ()) anggota bpd yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabata selambat lambatnya (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota bpd, bupati menerbitkan keputusan penetapan penggantianan dengan cara musyawarah dan mufakat. masa jabatan pimpinan bpd pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalani oleh anggota bpd yang belum dijalani oleh anggota bpd yang berhenti atau diberhentikan dalam hal terjadi pemekaran desa, anggota bpd desa induk yang berdomisili didesa pemekaran diangkat, diusulkan menjadi anggota bpd pada desa pemekaran: masa jabatan anggota bpd sebagaimana disebutkan pada adalah sisa masa jabatan pada desa induk, kekurangan jumlah anggota bpd desa induk karena adanya pemekaran desa diisi oleh nomor urut selanjutnya dari daftar calon anggota bpd hasil musyawarah desa induk:bat tiga hari sebelum hari penyidikan atau penyelidikan. hal hal yang belum diatur berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah ini, diatur dengan peraturan bupati. peraturan bupati sekurang kurangnya memuat materi persyaratan untuk menjadi anggota disesuaikan dengan kondisi social budaya masyarakat setempat, mekanisme musyawarah mufakat dalam penetapan anggota: fungsi, tugas dan wewenang:: keuangan dan administrasi. bab pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi badan permusyawaratan desa baik secara kelembagaan, maupun pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.nya sampai dengan berakhirkabupaten kolaka nomor tahun tentang badan perwakilan desa dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah kabupaten kolaka utara. pemerintah daerah kabupaten kolaka utara wajib memfasilitasi pelaksanaan peraturan daerah ini kepada semua elemen yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.halshs. bupati utara sirusa mahmud diundangkan lasusua pada tanggal .agustus sekretaris kabupaten kolaka utara serta 2h:amir badi lembaran daerah kabupaten kolaka utara tahun nomor ld. |
peraturan daerah kabupaten kolaka utara nomor tahun tentang sumbangan pihak tiga kepada daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka utara menimbang bahwa dalam upaya memacu pelaksanaipandang perlu melibatkan partisipasi dari pihak ketiga baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan, bahwa sumbangan pihak tiga merupakan salah satu bentuk sumber penerimaan daerah yang potensial: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf dan huruf perlu diatur dalam peraturan daerah tentangundang undang. nomor tahun tentangengan bupati kolaka utara memutuskan menetapkan:utara, sumbangan adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas sukarela, yang tidak mengikat baik daam bentuk uang, barang bergerak tidak bergerak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan: pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan hukum yang berdomisili dimana saja tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul: satuan kerja perangkat daerah selanjutnya singkat skpd adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelola keuangan daerah. bab penerimaan daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga sumbangan sebagaimana , sepenuhnya setoran kas daerah. hasil penerimaan sumbangan sebagaimana maksud dalam yang berbentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan besar sumbangan bupati menunjuk skpd terkait untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga. bab besarnya sumbangan besarnya sumbangan yang akan cantumkan dalam apbd. sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada gunakan untuk kepentingan daerahlaka utara, menimbang bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan daerah perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan mengusahakan sehingga setiap usaha perikanan daerah ini berjalan secara baik dan terarah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf dan tersebut diatas, maka perlu membentuk peraturan daerah kabupaten kolaka utara tentang retribusi izin usaha perikanan,kepala daerahtanian dan perikanan daerah adalah dinas pertanian dan perikanan daerah kabupaten kolaka utarizin usaha perikanan sup) adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang harus dimiliki oleh orang pribadihasil perikanan: petani perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaanpengusaha perikanan adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan kabupaten kolaklat penangkapan ikan adalah sarana perlengkapan atau benda benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap hasil perikanan dan kelautan, pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang memelihara, membesarkan dan atau membiakkan hasil ikan dan memanen: tambak adalah bentuk bangun kolam budidaya yang sumber airnya dipengaruhi oleh keadaan pasang surut dan merupakan percampuran antara air tawar dan air laut (asin). bab nama, obyek dan subyek dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas jasa pemberian izin dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah obyek retribusi adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin dan pelayanan terhadap kegiatan usaha perikanan yang meliputi izin usaha penangkapan: izin usaha perikanan: izin usaha pengolahan, subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan izin usaha perikanan dari pemerintah daerah. subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada wajib membayar retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan olehokasi, luas, klasifikasi tempat, jenis usaha, jasaikanan adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pembinaan, biaya pengawasan dan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan. struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut izin usaha penangkapan ikan jenis kapal dan atau alat ukuran kapal besarnya pungutan tangkap 10gt keterangan kapal pancing kapal pole and line rp. rp. perkara rawai long line rp. rp. perkara pancing tonda rp. rp. perkara pancing tunggal rp. rp. perkara pancing lain rp. rp. perkara kapal jaring gill net rp. rp. perkara purse seine rp. rp. perkara payang rp. rp. perkara lampard rp. rp. perkara murakami rp. rp. perkara kapal pengangkut dan pengumpul ikan rp. rp. perkara alat penangkapan ikan lainnya bubu rp. per unit barang apung rp. per unit barang tancap rp. per unit pemasangan rp. per unit rumpon izin usaha pembudidayaan ikan luas lahan budidaya budidaya tambak rp. rp. per lokasi budidaya laut budidaya ikan rp. rp. per lokasi budidaya teripang rp. rp. per lokasi budidaya rumput laut rp. rp. per lokasi budidaya mutiara rp. rp. per lokasi budidaya lainnya rp. rp. per lokasi budidaya air tawar rp. rp. per lokasi pembenihan ikan dan udang rp. per lokasi izin usaha pembudidayaan ikan jenis pengolahan besarnya pungutan pengelolaan ikan tradisional rp. per unit pembekuan cold storage) rp. per unit penampungan pengangkutan ikan rp. per uni dan perairannybab biaya pemungutan dalam rangka kegiatan pemungutan retribusi, dapat diberikan biaya pemungutan berupa upah pungut sebesar (sepuluh persen). pedoman tentang alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan bupati kolaka utttd burhanuddintribusi izin industri dan perdagangan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka utarrtuang dalam maka dirasa perlu mengadakan pengaturan dibidang retribusi sesuai dengan semangat otonomi daerah: bahwa retribusi izin industri dan perdagangtentang retribusi izin industri dan perdagangan kabupaten kolaka utarafolder perda perubahan aan perubahfolder perda perubahan aan perubahan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor mpp kep tentang penunjukan distributor dan sub distributor minuman beralkohol: keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor mpp kep tentang tanda daftar pergudangan, keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor mpp kep tentang tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan,: menetapkan peraturan daerah kabupaten kolaka utara tentang retribusi izin industri danhate: keiji indri dan perdangan chien koe) perubahlingkungan daerah kabupaten kolaka utara yang ditunjuk oleh bupati kolaka utara. surat tanda daftar industri adalah surat izin yang diberikan kepada usaha industri untuk melakukan kegiatannya.dan jasa. surat tanda daftar perusahaan adalah surat izin yang diberikan kepada usaha industri untuk melakukan kegiatannyaagar terjamin keamanannya dan tidak dipergunakan untuk menimbun barang. surat keterangan asal barang ekspor adalah surat keterangan yang diberikan kepada eksportir yang akan mengekspor barangnya luar negeri agar diketahui pembeli luar negeri bahwa barang tersebut berasal dari negara tertentu. surat keterangan asal daerah adalah surat keterangan yang diberikandaerah tertentu. surat tanda pengenal importir adalah surattagihan yang diberikan kepada wajib retribusi sesuai jumlah retribusi atau denda. folder perda perubahan aan perubah yang terdapat dalam skr, skrk, skrdkbt atau std. bab nama, obyek dan subyek retribusi izin industri dan perdagangan adalah jenis retribusi perizinan tertentu dipungut atas jasa pelayanan perizinan sektor industri dan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan perizinan sektor industri dan perdagangan dariperizinan sektor industri dan perdagangan dari pemerintah daerah. bab iii perizinan (dl) persyaratan untuk mendapatkan surat tanda daftar industri, yaitu membuat mengisi permohonan tertulis: copy (salinan) surat izin tempat usaha sebanyak (dua) lembar: cc. copy kartu tanda penduduk pemilik sebanyak (dua) lembar: copy npp bagi perusahaan yang berbadan hukum sebanyak (dua) lembar, pas foto ukuran sebanyak (empat) lembar, dan materai rp. sebanyak (tiga) lembar, persyaratan mendapatkan surat izin usaha perdagangan sup) dan surat tanda daftar perusahaan stop), yaitu mengisi permohonan izin: copy akte pendirian (cc. khusus akte pendirian perseroan terbatas), copy akte pendirian disahkan oleh menteri kehakiman: copy akte pendirian usaha dan usaha badan lainnya, copy kartu tanda penduduk pemilik pengurus penanggungjawab komisaris badan pemeriksa bagi perusahaan yang berbadan hukum sebanyak (lima) rangkap, copy npp bagi perusahaan yang berbadan hukum sebanyak (empat) rangkap, neraca awal perusahaan sebanyak (lima) rangkap, pas foto ukuran sebanyak (empat) lembar: i. materai rp. sebanyak (tiga) lembar, dan map order sebanyak (satu) buah. hate: keiji indri dan perdangan chien koe) perubahan bab golongan retribusi retribusi izin industri dan perdagangan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu yang diperuntukkan bagi dunia usaha sektor industri dan perdagangan. bab cara mengukur tingkat penggunaan jasa tingkat penggunaan jasa retribusi izin industri dan perdagangan diukur berdasarkan klasifikasi usaha, modal kerja, nilai investasi serta sektor kegiatanbiaya pembinaan dan biaya pengawasan sektor industri dan perdagangan. biaya administrasi, biaya pembinaan dan biaya pengawasan disektor industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam struktur dan besaran tarifnya ditetapkan sebagai berikut surat tanda daftar industri nilai investasi rp. (lima juta rupiah) sampai rp. (dua puluh lima juta rupiah), sebesar rp. , tahun, surat tanda daftar industri nilai investasi diatas rp. (dua puluh lima juta rupiah) sampai rp. (dua ratus juta rupiah), sebesar rp. , tahun, surat tanda daftar industri nilai investasi diatas rp. (dua ratus juta rupiah) sampai rp. (satu milyar rupiah), sebesar rp. , tahun, surat tanda daftar industri nilai investasi diatas rp. (diatas satu milyar rupiah) sebesar rp. tahun. surat tanda daftar perusahaan terdiri dari perseroan terbatas) sebesar rp. tahun: perseroan komanditer) sebesar rp. tahun, firma) sebesar rp. tahun: bul badan usaha lainnya) sebesar rp. tahun: kop koperasi) sebesar rp. tahun: perusahaan perorangan) sebesar rp. tahun: hate: keiji indri dan perdangan chien koe) perubahan bumn bumi sebesar rp. tahun: surat izin usaha perdagangan terdiri dari perusahaan golongan besar rp. , tahun: perusahaan golongan menengah rp. , tahun, cc. perusahaan golongan kecil rp. , tahun: surat tanda daftar pergudangan, terdiri dari luas gudang sebesar rp. , tahun luas gudang sampai sebesar rp. , tahun luas gudang sampai sebesar rp. , tahun luas gudang diatas sebesar rp. , tahudalam disetor kas daerah atau bank yang telah ditunjuk oleh kepala daerah. petugas melaksanakan pungutan diberikan upah pungut sebesar (lima persen). bab viii wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah kabupaten kolaka utelum membayarhate: keiji indri dan perdangan chien koe) perubah, dan ada pengakuan utang retribusi danv pengawasan hate: keiji indri dan perdangan chien koe) perubahfolder perda perubahan aan perubayanghate: keiji indri dan perdangan chien koe) perubahan |
swt pemerintah kabupaten kolaka utara peraturan daerah kabupaten kolaka utara nomor tahun tentang hymne kolaka utara dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka utara,selayaknya kolaka utara memiliki lagu hymne sebagai wujud kecintaan dan rasa memiliki dalam rangka pengabdian segenap lapisan masyarakat kolaka utara, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka lagu hymne kolaka utara yang menggambarkan pernyataan tulus dan permohonan doa kepada yang maha pencipta untuk kemakmuran kolaka utarhymne:bupati adalah peraturan bupati kolaka para. hymne kolaka utara adalah lagu pujaan yang dirangkai dalam lirik disertai permohonan kepada sang pencipta untuk kemakmuran kolaka utara. lirik hymne kolaka utara adalah susunan kata dalam lagu hymne kolaka utara yang berisikan pujaan kepada sang pencipta disertai permohonan untuk kemakmuran kolaka utara. bab maksud dan tujuan hymne kolaka utara dimaksudkan sebagai ungkapan rasa cinta terhadap kabupaten kolaka utara dalam rangka terwujudnya kolaka utara yang maju, mandiri dan religius. hymne kolaka utara diciptakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan komitmen pengabdian dan partisipasi segenap masyarakat dalam membangun kabupaten kolaka utara. bab iii lirik lirik hymne kolaka utara sebagai berikut: kolaka utara tercinta tempat aku dilahirkan tempat mengabdi sepanjang masa sepenuh jiwa raga kan dipersembahkan sepenuh doa dan puji syukur dipanjatkan hadirat sepenuh jiwa mohon padamu allah semua serahkan padamu allah makmurkanlah kolaka utara makmurkanlah kolaka utara sosialisasi dan implementasi hymne kolaka utara selanjutnya akan diatur dengan peraturan bupati. bab penciptaan dan hak paten lirik hymne kolaka utara sebagaimana tercantum pada diciptakan oleh rusa mahmud dan telah diserahkan kepada pemerintah dan masyarakat kolaka utara sebagai salah satu asset seni dan budaya kolaka utara. hymne kolaka utara adalah hak milik sepenuhnya (hak paten) masyarakat dan pemerintah kolaka utara sehingga tidak dapatdilarang untuk menambah, mengurangi atau merubah, lirik hymne kolaka utara. bab ketentuan pidana barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam dipidana sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku. tindak pidana dimaksud pada ini adalah pelanggaran. bab vbep1v ho1 kolaka utara aap diterbitkan oleh na) bagian hukum sekretariat daerah kabupaten kolaka utara aanolaka utara menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan proses pemilihan kepala desa sesuai dengan amanat undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun yang diantaranya memuat tentang tata cara pencalonan pemilihan dan pengangkatan serta pemberhentian kepala desa, maka peraturan perundang undangan yang selama ini dipedomani, perlu diadakan penyesuaian, bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk proses pemilihan kepala desa, perlu mengadakan penyesuaian penyesuaian yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini: bahwa untuk maksud sebagai mana tersebut dalam huruf dan huruf atas maka perlu diatur dalam' dan pemerintahan daerah kabupaten kota lembaran nega kabupaten kolakakolakakepala daerah adalah bupati bupati adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yangberwenangbakal calon balon kepala desa adalah penduduk desa setempat yang dalam tahapan penjaringan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa: penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa yang bertujuan untuk mendapatkan bakal calon kepala desa dari penduduk desa setempat: penyaringan adalah seleksi yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa baik secara administrasi, maupun dari segi kemampuan dan kepemimpinan serta kecerdasan terhadap bakal calon kepala desa: calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi syarat dan lulus tahap penyaringan atau seleksi oleh panitia pemilihan kepala desa dan berhak dipilih menjadi kepala desa defenitif: calon kepala desa dan telah ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa dan telah mendapat pengesahan dari bupati: penjabat kepala desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh bupati atas usul camat dengan mempertimbangkan aspirasi dan usul yang berkembang dalam masyarakat desa setempat, untuk melaksanakan tugas tugas dan kewajiban kepala desa dalam masa jabatan selama (enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama (enam bulan setelah masa jabatan pertama: wajib pilih adalah penduduk desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya: pemilihan adalah suatu proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilaksanakan disuatu tempat tertentu untuk menentukan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak: hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh wajib pilih untuk menentukan pilihannya. wanita pemilihan adalah panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh badan permusyawaratan desa. bab pemilihan kepala desa bagian pertama persiapan pemilihan kepala desa badan permusyawaratan desa bpd)nya masa jabatan: badan permusyawaratan desa bpd) memproses pemilihan kepala desa paling lambat (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa: bagian kedua pembentukan panitia pemilihan untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, badan permusyawaratan desa bpd) membentuk panitia pemilihan kepala desa yang ditetapkan dengan keputusan badan permusyawaratan desa bpd): panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam atas terdiri dari anggota badan permusyawaratan desa bpd) sebagai unsur ketua dan anggota dalam kepanitiaan: perangkat desa, para kepala dusun dan tokoh pemuka masyarakat. jumlah keanggotaan panitia pemilihan kepala desa ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, jumlah keanggotaan panitia pemilihan kepala desa paling sedikit (tujuh) orang dan paling banyak (tiga belas) orang: bagian ketiga susunan, tugas dan kewajiban panitia pemilihan kepala desa susunan panitia pemilihan kepala desa terdiri dari: ketua: wakil ketua: sekretaris, bendahara: dan anggota anggota. panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas membuka dan menerima pendaftaran bakal calon kepala desa dan kelengkapan persyaratan administrasinya: menetapkan jadwal penjaringan dan penyaringan setelah dikonsultasikan dengan badan permusyawaratan desa bpd), melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, meneliti dan memeriksa identitas bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku: mengusulkan bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat kepada badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa yang berhak untuk mengikuti tahapan penyaringan atau seleksi untuk menentukan calon kepala desa yang berhak untuk dipilih, mengusulkan bakal calon kepala desa yang dinyatakan lulus penyaringan atau seleksi kepada badan permusyawaratan desa bpd untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak untuk dipilih, menetapkan jadwal pemilihan kepala desa dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan badan permusyawaratan desa bpd camat dan bupati, melaksanakan pendaftaran wajib pilih: mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa: mengumumkan calon kepala desa yang berhak untuk dipilih dan daftar wajib pilih kepada masyarakat: melaksanakan pemungutan suara, menyusun laporan hasil kegiatan mulai dari tahap penjaringan sampai dengan selesainya pemilihan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa bpd): menyampaikan berita acara pemilihan dan laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa bpd) dan disaksikan oleh tim pemantau dari kabupaten dan tim fasilitasi dari kecamatan. panitia pemilihan kepala desa mempunyai kewajiban setia dan taat kepada pancasila dan undang undang dasar mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan: cc. netral atau tidak memihak kepada salah satu calon: melaksanakan tata tertib pemilihan yang telah disepakati oleh semua pihak dan elemen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa: menciptakan suasana aman dan kondusif dalam pelaksanaan pemilihan: hadir dalam proses pemilihan kepala desa dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing anggota panitia pemilihan yang berhalangan atau menjadi bakal calon kepala desa, keanggotaannya digantikan dengan calon lain yang memenuhi syarat sebagaimana atur dalam oleh badan permusyawaratan desa bpd) atas usul ketua panitia pemilihan. tim fasilitasi dari kabupaten dan tim pendamping dari kecamatan mendampingi panitia pemilihan dalam rangka proses pelaksanaan pemilihan kepala desa: bupati berwenang membatalkan hasil pemilihan kepala desa apabila ternyata tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan proses pemilihan bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab iii hak memilih dan dipilih bagian pertama syarat syarat wajib pilih dan daftar pemilih yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa adalah penduduk desa warga negara republik indonesia yang memenuhi syarat yaitu: terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk: sudah berusia (tujuh belas) tahun pada saat hari pemungutan suara atau yang telwajib pilih yang berhak memberikan suara dalam pemungutan suara adalah mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. daftar pemilih tetap ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut panitia pemilihan kepala desa terlebih dahulu menetapkan daftar pemilih sementara yang diumumkan kepada masyarakat paling lambat (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. berdasarkan daftar pemilih sementara yang telah diumumkan, panitia pemilihan kepala desa melakukan rapat panitia sebelum menetapkannya menjadi daftar pemilih tetap. dalam rapat panitia untuk menetapkan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap panitia pemilihan dapat mengundang bakal calon kepala desa. daftar pemilih tetap diumumkan kepada masyarakat paling lamba: (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. wajib pilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap namun berhalangan hadir dalam pemungutan suara dan tidak dapat menggunakan hak suaranya, dilarang mewakilkan hak suaranya kepada pihak manapun, sehingga suara wajib pilih tersebut dinyatakan batal demi hukum. wajib pilih yang berhalangan karena sakit, panitia pemilihan mendatangi kediaman yang bersangkutan yang didampingi oleh para saksi dan petugas keamanan untuk melakukan pencoblosan. bagian keduaehat jasmani dan rohani: berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas sta) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat atau bukti sah lainnya yang telah disahkan oleh penjabat yang berwenang: berusia paling rendah dua puluh lima) tahun dan paling tinggi (lima puluh enam) tahun terhitung sejak penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa yang dibuktikan dengan salinan akta kelahiran atau bukti sah lainnya yang telah disahkan oleh penjabat yang berwenang, bersedia dicalonkan menjadi kepala desa: mengenal dan dikenal oleh warga desa setempat: penduduk desa setempat yang telah berdomisili selama paling sedikit (enam) bulan berturut turut yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat: memiliki kartu tandacatatan kepolisian sick dari kepolisiandalam (dua) kali masa jabatan kepala desa defenitif pada desa yang sama: bagi kepala desa yang mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, diwajibkan menyerahkan laporan pertanggung jawaban keuangan pelaksanaan tugas selama masa jabatan pertama dan telah dibicarakan dihadapan rapat bpd, tidak atau bukan sebagai pengurus partai politik: bagi pimpinan maupun anggota bpd yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa melampirkan permohonan pengunduran diri yang diketahui oleh unsur pimpinan bpd dan camat, bagi kepala desa atau penjabat kepala desa yang mencalonkan diri, mengundurkan diri dari jabatannya pada saat telah ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih tidak dicalonkan dan atau mengatasnamakan partai politik: nyata tidak terganggu jiwanya mana tersebut dalam atas, juga harus mendapat persetujuan atau izin secara tertulis dari bupati atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. bab tata cara pencalonan kepala desa bagian pertama persiapan pencalonan kepala desa setelah persiapan sebagaimana tersebut dalam bab dan peraturan daerah ini, ketua panitia mengadakan konsultasi mengenai persiapan pencalonan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa bpd) dan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada bupati melalui camat. setelah mengadakan konsultasi dan telah melaporkan hasilnya kepada bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam atas, panitia pemilihan menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa. bagian kedua penjaringan bakal calon kepala desa pendaftaran bakal calon dilaksanakan selama (tujuh hari: seleksi berkas bakal calon kepala desa berlangsung selama (tujuh) hari: panitia pemilihan memberi kesempatan kepada para bakal calon kepala desa yang mendaftar untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi paling lama (tujuh) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran bakal calon: penjaringan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam atas, harus menghasilkan paling kurang (dua) orang bakal calon kepala desa. dalam hal penjaringan sebagaimana tersebut dalam dan tidak memenuhi jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud dalam maka panitia pemilihan dapat memperpanjang jangka waktu penjaringan sampai dengan terpenuhinya jumlah bakal calon kepala desa paling lama (dua) kali (tujuh) hari: bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam atas wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dan surat pernyataan bersedia menjadi calon kepala desa kepada badan permusyawaratan desa. panitia pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan penjaringan bakal calon kepala desa disertai berita acara penjaringan kepada badan permusyawaratan desa. badan permusyawaratan desa menetapkan bakal calon kepala desa yang berhak mengikuti tahapan penyaringan dengan keputusan badan permusyawaratan desa. bagian ketiga penyaringan bakal calon kepala desa panitia pemilihan melaksanakan penyaringan bakal calon kepala desa dengan metode tertulis, dan atau lisan wawancara. penyaringan sebagaimana dimaksud dalam atas sekurang kurangnya memuat materi: materi dasar yang terdiri dari pengetahuan pancasila dan undang undang dasar materi pokok yang terdiri dari pengetahuan pemerintahan umum, pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat: materi umum yang terdiri dari pengetahuan umum dan psikosis: dalam hal tertentu, panitia pemilihan dapat meminta bakal calon kepala desa untuk menyampaikan visi misi dihadapan panitia pemilihan, tim penguji dan atau dihadapan masyarakat yang sempat hadir: apabila panitia pemilihan mengalami kesulitan dalam teknis pelaksanaan penyaringan, panitia pemilihan kepala desa dapat meminta bantuan kepada tim pendamping kecamatan dan atau tim fasilitasi kabupaten untuk membantu pelaksanaan penyaringan. hasil penyaringan yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam atas disampaikan oleh ketua tim kepada panitia pemilihan dalam bentuk rekomendasi. rekomendasi hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam atas merupakan salah satu pertimbangan panitia pemilihan dan bpd untuk menetapkan calon kepala desa yang berhak untuk dipilih. penyaringan dilaksanakan paling lambat (lima belas) hari setelah waktu sebagaimana dimaksud dalam (lima belas) atau atas berakhir. pengumuman hasil penyaringan disampaikan paling lambat (lima belas) hari setelah penyaringan dilaksanakan. bagian keempat penetapan calon kepala desa (l) hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam (tujuh belas) dituangkan dalam berita acara penyaringan yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam dengan melampirkan daftar riw hidup dan pas photo. berita acara dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan dan disampaikan kepada bpd, camat dan bupati bpd setelah menerima laporan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam delapan belas) segera mengadakan musyawarah untuk menetapkan sebanyak banyaknya (lima) orang dan sekurang kurangnya dua orang calon kepala desa yang berhak untuk dipilih. nama nama calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam sebelum disampaikan kepada panitia pemilihan untuk persiapan pelaksanaan pemilihan, terlebih dahulu dilaporkan kepada bupati melalui camat oleh bpd untuk mendapatkan pengesahan penetapan dalam waktu paling lama (empat belas) hari setelah tanggal penetapan oleh bpd. paling lambat empat belas) hari setelah tanggal penerimaan surat usul pengesahan penetapan calon kepala desa yang akan dipilih yang disampaikan oleh camat, bupati telah menetapkan keputusan pengesahan penetapan calon kepala desa yang akan dipilih dalam pemilihan kepala desa. dalam hal bupati belum menerbitkan keputusan pengesahan selama masa sebagaimana dimaksud masa penerbitan keputusan pengesahan dapat diperpanjang selama empat belas) hari. dalam hal keputusan pengesahan dari bupati belum dapat diterbitkan dalam masa sebagaimana disebutkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan dengan keputusan bpd tentang penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih. calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah mereka yang memenuhi persyaratan, telah mengikuti proses penjaringan dan penyaringan dan namanya tersebut dalam keputusan bupati tentang pengesahan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih. calon kepala desa yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan bupati tentang pengesahan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih tidak diperbolehkan mengundurkan diri. bab tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa bagian pertama pelaksanaan pemilihan kepala desa panitia pemilihan setelah menerima nama nama calon kepala desa yang berhak dipilih, melakukan rapat dalam rangka menetapkan tanda gambar dan atau nomor urut masing masing calon kepala desa. waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa ditetapkan oleh panitia pemilihan setelah berkonsultasi dengan bpd, camat dan tim fasilitasi tingkat kabupaten. panitia pemilihan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat nama nama calon kepala desa yang berhak untuk dipilih paling lambat (lima) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. panitia pemilihan mengirimkan undangan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pemuka masyarakat yang ada desa, tim pendampingan kecamatan dan tim fasilitasi kabupaten untuk hadir dan menyaksikan jalannya proses pemilihan kepala desa paling lambat (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan. panitia pemilihan memberikan kesempatan kepada calon yang berhak dipilih untuk melaksanakan kampanye terbuka selambat lambatnya (dua) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan. dalam pemilihan kepala desa panitia pemilihan mempersiapkan dan menyediakan alat kelengkapan pemungutan suara. yaitu surat panggilan yang memuat berita panggilan kepada wajib pilih untuk menggunakan hak pilihnya hari pemungutan suara: surat suara yang berisi tanda gambar dan atau photo calon serta nomor urut calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan atas kesepakatan calon dan dibubuhi tanda tangan ketua panitia pemilihan pada saat surat suara diserahkan kepada wajib pilih sebagai tanda surat suara sah: papan tulis yang memuat nama nama calon kepala desa yang berhak untuk dipilih yang digunakan untuk penghitungan perolehan suara masing masing calon kepala desa: (satu) unit kotak suara dengan kunci pengaman tempat menampung surat suara yang telah dicoblos atau dicontreng oleh wajib pilih: bilik suara disediakan sebagai tempat melakukan pencoblosan atau pencontrengan surat suara oleh wajib pilih: alat color atau alat content disediakan untuk mempermudah wajib pilih melakukan pencoblosan atau pencontrengan: meja kursi disediakan untuk mempermudah panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya. tanda gambar dan atau photo calon sebagaimana dimaksud pada huruf atas dapat dicetak berwarna atau hitam putih dan dilarang menggunakan tanda gambar organisasi atau tanda gambar partai politik atau organisasi apapun dalam surat suara. (l) pelaksanaan pemilihan kepala desa harus dihadiri oleh tim pendamping kecamatan dan tim fasilitasi kabupaten: pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia serta berjalan secara jujur dan adil. pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon kepala desa diwajibkan hadir dan berada ditempat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan dan mengikuti jalannya proses pemilihan. calon kepala desa yang tidak hadir pada saat pemungutan suara dilangsungkan, perolehan suara sahnya dinyatakan batal. pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang kurangnya (dua pertiga) dari jumlah wajib pilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah suara sah sekurang kurangnya (dua pertiga) dari jumlah wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya. panitia pemilihan, anggota bpd dan para calon kepala desa wajib menggunakan hak pilihnya. penggunaan hak pilih dilakukan dengan mencoreng tanda gambar atau photo calon kepala desa yang berhak untuk dipilih dalam surat suara pada bilik suara yang telah disediakan, sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan panitia pemilihan membuka kotak suara yang disaksikan oleh tim fasilitasi kabupaten, tim pendamping kecamatan, para saksi dan kemudian memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan selanjutnya menutup kembali. mengunci dan menyegel dengan kertas berserikat yang dibubuhi stempel panitia pemilihan. setelah mengunci kotak suara sebagaimana dimaksud dalam kunci kotak suara diserahkan kepada pihak pengamanan. ( ) wajib pilih yang datang untuk menggunakan hak pilihnya diberi (satu) lembar surat suara dengan menunjukkan surat panggilan yang telah diberikan oleh panitia pemilihan sebelumnya. dalam hal wajib pilih tidak menerima kartu panggilan tetapi terdaftar dalam wajib pilih tetap. wajib pilih yang telah menerima surat suara harus memeriksa, meneliti dan memastikan bahwa kartu suara yang diterima tidak rusak atau cacat yang dapat mengakibatkan surat suara tersebut batal dalam penghitungan suara. apabila ternyata surat suara sebagaimana tersebut dalam rusak atau cacat, maka wajib pilih berhak untueorang wajib pilih hanya memberikan hak suaranya kepada (satu) orang calon yang berhak dipilih. wajib pilih yang berhalangan hadir dalam pemungutan suara karena alasan apapun tidak dapat diwakili. wajib pilih yang tidak memiliki surat panggilan tetapi terdaftar dalam daftar pemilih tetap berhak memberikan hak pilihnya. pencontrengan surat suara dilakukan oleh wajib pilih dalam bilik suara ditempat yang telah ditentukan dengan alat content yang telah disediakan oleh panitia pemilihan. pemilih yang. masuk tempat pencontrengan dipanggil oleh panitia pemilihan sesuai dengan daftar urut datang dan surat suaranya disahkan oleh ketua panitia pemilihan. setelah surat suara dicontreng, wajib pilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat dan tidak boleh diwakilkan. dalam hal wajib pilih tuna netra, tuna paksa dan tuna rungu hadir ditempat pemungutan suara, pencontrengan dan pemasukan surat suara kedalam kotak suara dapat didampingi oleh pihak keluarga atau panitia pemilihan yang ditunjuk oleh wajib pilih yang bersangkutan. pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan wajib menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan lancar: menjamin agar demokrasi berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. pemungutan suara dimulai pada jam pagi dan ditutup setelah semua wajib pilih yang hadir menggunakan hak pilihnya. sebelum memulai pemungutan suara, panitia pemilihan wajib mengucapkan sumpah janji panitia pemilihan dihadapan wajib pilih yang hadir: setelah semua wajib pilih yang hadir menggunakan hak pilihnya, panitia pemilihan meminta kepada calon kepala desa untuk menunjuk masing masing (satu) orang pemilih menjadi saksi dalam perhitungan suara, dan menyerahkan mandat sebagai saksi yang ditandatangani oleh calon kepala desa. panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dengan saksi saksi sebagaimana tersebut dalam setiap lembar surat suara diteliti dan dihitung kemudian ditulis papan tulis yang telah disediakan sehingga dapat disaksikan oleh semua wajib pilih yang hadir, seluruh proses pemungutan suara yang berlangsung pada hari pemungutan suara dilengkapi dengan berita acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan. surat suara dianggap tidak sah apabila memakai surat suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan, terdapat tanda tangan panitia pemilihan kepala desa pada surat suara: cc. tidak memuat tanda dan atau identitas pemilih: mencoreng suara lebih hanya (satu) orang calon kepala desa: ce. tidak mencoreng diluar kotak tanda gambar atau photo calon kepala desa yang berhak untuk dipilih, mencoreng lebih dari satu kali pada satu kotak tanda gambar atau photo calon kepala desa: tidak merobek surat suara sehingga menjadi (dua) bagian atau lebih: dan hanya menggunakan alat content yang disediakan oleh panitia pemilihan. surat suara dianggap sah apabila tidak memakai surat suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan: tidak terdapat tanda tangan panitia pemilihan kepala desa pada surat suara: cc. memuat tanda tangan dan atau identitas pemilih: mencoreng surat suara lebih dari (satu) orang calon kepala desa, mencoreng diluar kotak tanda gambar atau photo calon kepala desa yang berhak untuk dipilih: dan merobek surat suara sehingga dalam (dua) bagian atau lebih. hal hal sebagaimana dimaksud dalam dan diumumkan kepada wajib pilih sebelum pemungutan suara dimulai dan merupakan bagian dari tata tertib pemilihan. calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa. apabila calon kepala desa yang berhak untuk dipilih memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama, maka untuk menentukan pemenang diadakan pemilihan ulangterbanyak pemilihan ulang dilaksanakan paling lambat (empat belas) hari terhitung sejak ditanda tangannya berita acara pemilihan. apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada hasilnya masih tetap sama, maka untuk menentukan pemenang dalam pemilihan kepala desa, keputusannya diserahkan kepada badan permusyawaratan desa. bagian ketiga penetapan calon kepala desa terpilih hasil pemilihan setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, panitia pemilihan kepala desa menyusun, menanda tangani dan selanjutnya membacakan berita acara pemilihan kepala desa dihadapan wajib pilih yang hadir dan kemudian diserahkan kepada ketua bpd. berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, para calon kepala desa, para says,i ketua tim pendamping kecamatan dan ketua tim fasilitasi kabupaten pada saat setelah penghitungan suara dilaksanakan. ketua panitia pemilihan kepala desa sebelum mengumumkan calon kepala desa terpilih, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada ketua bpd dan para calon kepala desa untuk memberikan koreksi maupun penilaian terhadap jalannya proses pemilihan kepala desa. ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan kepala desa dan menyatakan sahnya proses pemilihan kepala desa. setelah selesainya penetapan calon kepala desa terpilih hasil pemilihan, panitia pemilihan mengajukan rekomendasi hasil tahapan pemilihan kepala desa kepada bpd dan dilengkapi denganselambat lambatnya (lima belas hari setelah pemungutan suara dilaksanakan. bab pengesahan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa definitif hasil pemilihan keputusan bpd sebagaimana dimaksud dalam segera disampaikan kepada bupati melalui camat untuk mendapat pengesahan melalui keputusan bupati. paling lama (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan bupati tentang pengesahan calon kepala desa defenitif hasil pemilihan, segera dilaksanakan pelantikan kepala desa oleh bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk. pelantikan kepala desa terpilih hasil pemilihan dapat dilaksanakan desa yang bersangkutan. sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih mengucapkan sumpah'janji. pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada atas dilakukan pada saat upacara pelantikan kepala desa terpilih hasil pemilihan. susunan kata kata sumpah janji kepala desa dimaksusebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala desa sekurang kurangnya memuat menyanyikan lagu indonesia raya: pembacaan surat keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih: pengambilan sumpah janji jabatan oleh bupati atau penjabat yang ditunjuk: penandatanganan berita acara pengambilan sumpah'janji: pelantikan oleh bupati atau penjabat yang ditunjuk: penandatanganan berita acara pelantikan amanat bupati. dan pembacaan doa setelah mengucapkan sumpah janji dan dilantik oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam atas kepala desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan. serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada dari penjabat lama kepada penjabat baru dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dengan dilampirkan memori serah terima jabatan: naskah memori serah terima jabatan disusun dengan materi sekurang kurangnya sebagai berikut pendahuluan: daftar inventaris dan kekayaan desa profil desa: pelaksanaan program kerja tahun yang lalu, rencana program kerja tahun yang akan datang: kegiatan kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan yang telah direncanakan tahun terakhir: kendala yang dihadapi selama memangku jabatan kepala desa: kesimpulan. pelaksanaan pelantikan kepala desa dilaksanakan pada hari kerjasuatu sebab yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dapat ditunda paling lama (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya sebagaimana dimaksud dalam (l) pada saat upacara pengangkatan sumpah janji jabatan dan pelantikan kepala desa, kepala desa yang akan dilantik menggunakan pakaian dinas upacara berwarna putih, salinan keputusan bupati tentang pengesahan kepala desa defenitif diberikan kepada kepala desa yang bersangkutan pada saat upacara pelantikan. masa jabatan kepala desa adalah (enam tahun dan dapat diperpanjang paling lama untuk (satu kali masa jabatan berikutnya. kepala desa yang mempunyai prestasi yang baik dan memenuhi persyaratan dapa' dicalonkan kembali untuk masa jabatan kedua. jika seorang kepala desa telah melaksanakan dua kali masa jabatan kepala desa defenitif, maka yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali untuk periode berikutnya. bab tugas, kewajiban, pertanggungjawaban dan larangan kepala desa tugas dan kewajiban kepala desa adalah memimpin jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa: membina kehidupan masyarakat desa dan memelihara kondisi kearah yang lebih baik: cc. membina perekonomian desa: memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa: mewakili desa didalam maupun diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum atas nama desa: mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan bpd. penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf juga melaksanakan pendataan profil desa untuk kepentingan nasional dan daerah kemudian melaporkannya kepada bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalamkewajibannya,tiap ahir tahun anggaran. tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, kepala desa wajib menyampaikan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada bpd, camat dan bupati. kepala desa dilarang melakukan kegiatan kegiatan atau melalaikan tugasnya yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, yang dapat merugikan negarabaik peraturan yang bersifat nasional maupun yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan atau peraturan bupati. melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan atau melakukan perbuatan maksiat yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa. bab vii pemberhentian kepala desa' janji: tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dan atau f . melanggar larangan bagi kepala desa. secara nyata tertangkap basah melakukan tindakan kriminal dan atau perbuatan maksiat seperti mencuri, merampok, memperkosa, meminum minuman keras, dan lain lain. usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf atas diusulkan oleh pimpinan bpd kepada bupati melalui camat atas dasarhuruf huruf dan huruf atasdua pertiga dari jumlah anggota bpd dan disetujui oleh sekurang kurangnya dua per tiga) anggota bpd yang hadir. usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf melampirkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik kepolisian yang membuktikan adanya pelanggaran tindakan kriminaldalam hal tidak ditemukan adanya alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati, bupati dapat menolak usu! pemberhentian dimaksudnggar larangan sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dikenakan tindakan pemberhentian dari jabatannya sebagai kepala desa. tindakan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari bupati. tindakan penyidikan dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari bupati apabila kepala desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling kurang (lima) tahun:bupati paling lambat dua kali dua puluh empat jampat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. (!) kepala desa yang tidak menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit dan atau kecelakaan dalam menjalankan tugasnya dalam jangka waktu (tiga) bulan secara terus menerus, maka bpd mengusulkan sekretaris desa kepada bupati melalui camat untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana harian kepala desa. apabila sampai dengan jangka waktu (enam) bulan kepala desa tersebut belum dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada maka bpd mengusulkan pemberhentian kepala desa yang bersangkutan kepada bupati melalui camat. usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada sekaligus mengusulkan pengangkatan sekretaris desa untuk menjadi penjabat kepala desa kepada bupati melalui camat. kepala desa yang tersangka dalam suatu kasus pidana diberhentikan sementara oleh bupati dengan atau tanpa usul bpd. selama kepala desa diberhentikan sementara, tugas tugas rutin kepala desa dilaksanakan oleh sekretaris desa. apabila putusan peradilan menyatakan bahwa kepala desa tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan, maka bpd mengusulkan pencabutan keputusan bupati tentang pemberhentian sementara kepala desa tersebut kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil masa jabatan kepala desanya tidak dikaitkan dengan masa tugasnya dalam lingkup pegawai negeri sipil. kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil dan belum berakhir masa jabatan kepala desanya. tidak dapat dicalonkan dalam posisi jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam statusnya sebagai pegawai negeri sipil: sebagai calon kepala desa desa lain. kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil yang diberhentikan oleh bupati atas usul bpd, dikembalikan instansi awal pada saat kepala desa yang bersangkutan mencalonkan diri. bab vih penetapan penjabat kepala desa bila masa jabatan kepala desa berakhir pada saat proses tahapan pemilihan kepala desa sedang dilaksanakan dan kepala desa tersebut menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih, maka bpd mengusulkan penunjukan pelaksana tugas kepala desa dari salah seorang perangkat desa kepada bupati melalui camat. apabila masa jabatan kepala desa telah berakhir pada saat proses pemilihan kepala desa sedang dilaksanakan dan kepala desa yang ada tidak menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih. bpd dapat mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang ada untuk masa jabatan paling lama (tiga) bulan atau sampai dengan dilantiknya kepala desa defenitif hasil pemilihan kepala desa. pelaksana tugas kepala desa tidak diperbolehkan mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. untuk melaksanakan fungsi pemerintah desa pada desa yang baru dibentuk, bupati mengangkat pejabat kepala desa atas usul camat untuk masa jabatan paling lama (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. calon pejabat kepala desa yang diusulkan oleh camat harus berasal dari unsure pemerintahan desa tau perangkat desa atau mereka yang memiliki pengalaman sebagai perangkat desa atau kepala desa dari desa asal atau desa yang baru dibentuk. kepala desa yang berakhir masa jabatannya, sedangkan tahapan pemilihan kepala desa belum dilaksanakan, bpd mengusulkan pemberhentian dengan hormat kepala desa yang bersangkutan sekaligus mengusulkan pengangkatan pelaksana tugas atau penjabat kepala desa kepada bupati melalui camat. penjabat kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati. syarat syarat penjabat kepala desa sama dengan syarat syarat yang dimiliki kepala desa defenitif. tugas tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab penjabat kepala desa adalah sama dengan tugas tugas kepala desa defenitif, (l) sebelum melaksanakan tugas, pejabat kepala desa dilantik dan diambil sumpahnya oleh bupati kolaka utara atau penjabat ang ditunjuk. tata cara dan proses pelantikan dan pengambilan sumpah janji adalah sama dengan tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah janji kepada desa defenitif. bab ketentuan lain lain biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa apb des bantuan pemerintah kabupaten: penetapan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa ditetapkan oleh bpd atas usul panitia pemilihan kepala desa. bab ketentuan penutup dengan diundangkansepanjang yang menyangkut ketentuan pelaksanaannyaputus bupati kolaka utara diundangkan laksda dag pada tanggal untuk aa serrata daerah kabupaten kolaka utara fa! amir badi, lembaran daerah kabupaten kolaka utara tahun nomor opened naam lai kawanan memang |
peraturan daerah kabupaten kolakasehubungan dengan hal tersebut pada huruf atas, perlu ditetapkan peraturan daerah kabupaten kolaka utara tentang penyelenggara::i:::dan ktp serta dokumen kependudukan dan catatan sipil lainnya sesuai dengan undang undang yang berlaku,::desa kelurahan, kecamatan dan skpd tentang kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil: berwenang untuk melakukan pengkajian dan pengembangan siak,, mempersiapkan data base kependudukan yang valid dan akurat sebagai bahan informasi:ndaftaran penduduk bagian kesatu pencatatan biodata penduduk setiap penduduk warga negara indonesia wajib melapor kepada skpd melalui rt rw, lurah desa dan camat untuk didaftar biodatanya: pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar penerbitan kk, ktp pemutakhiran data base kependudukan: pencatatan biodata penduduk wna bagitetap: pencatatan biodata hanya dapat diberikan kepada masyarakat apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku, bagian kedua nomor induk kependudukan nomor induk kependudukan nik) diberikan kepada setiap orang sejak yang bersangkutan telah melakukan pencatatan biodata, nomor induk kependudukan nik) setiap orang berlaku seumur hidup, tidak berubah dimanapun berdomisili, dan tidak dapat digunakan oleh orang lain: nomor induk kependudukan nik) sebagai salah satu persyaratan dasar dalam penerbitan dan ktp serta dokumen kependudukan lainnya, nomor induk kependudukan nik) yang memuat (enam belas) digit diterbitkan oleh skpd yang terdiri dari: (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi sulawesi tenggara, kabupaten kolaka utara dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar, (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah dengan angka (empat puluh):memanfaatkan siak. bagian ketiga penerbitan kartu keluarga setiap kepala keluarga wajib memiliki kk, setiap kepala keluarga hanya boleh memiliki (satu) kk: dalam tercantum data kepala keluarga dan anggota keluarga, setiap terjadi perubahan dalam susunan kk,, kartu keluarga kk) diterbitkan dan ditanda tangani oleh kepala skpd dengan menggunakan tanda tangan basah dan stempel basah, warga negara asing wna) yang memiliki kartu izin tinggal tetap dapat memperoleh kk, persyaratan dan tata cara mendapatkan ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian keempat penerbitan kartu tanda penduduk setiap penduduk hanya dibolehkan memiliki (satu) ktp: setiap penduduk yang telah berusia (tujuh belas) tahun atau belum berusia tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki ktp: kartu tanda penduduk ktp) diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala skpd dengan menggunakan scanner dengan stempel basah, kartu tanda penduduk ktp) berlaku untuk masa waktu (lima) tahun dan wajib diperpanjang selambat lambatnya (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya: penduduk warga negara indonesia yang berumur (enam puluh) tahun keatas akan diberikan ktp berlaku seumur hidup. penerbitan ktp dilaksanakan melalui proses dari rt,rw lurah desa dan camat: penerbitan ktp karena kerusakan atau hilang sebelum berakhir masa berlakunya diproses melalui rt,rw, lurah desa dan langsung tempat perekaman data tpd) kecamatan: kartu tanda penduduk ktp) dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mengalami perubahan tempat tinggal domisili dan bersangkutan telah mendapatkan surat keterangan pindah: kartu tanda penduduk ktp) wajib dijadikan dasar pelayanan dalam pengurusan dokumen atau surat surat resmi lainnya disetiap instansi. kartu tanda penduduk ktp) memuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan,berukuran 2x3 dengan ketentuan tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab. persyaratan dan tata cara mendapatkan ktp ditetapkan dengan peraturan bupati. setiap wna yang memperoleh izin tinggal tetap wajib melapor skpd untuk memperoleh dan ktp, masa berlaku ktp wna sesuai dengan masa berlaku izin tinggal tetap yang dimiliki: warga negara asing wna) yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan berumur (tujuh belas) tahun wajib memiliki ktp: kartu tanda penduduk ktp) wna dapat diperpanjang apabila kartu izin tinggal tetap telah diperbaharui atau diperpanjang oleh kantor imigrasi, persyaratan dan tata cara mendapatkan ktp wna ditetapkan dengan peraturan bupati. setiap warga negara asing wna) yang memperoleh izin tinggal terbatas wajib melapor skpd untuk memperoleh skt, masa berlaku skt sesuai dengan masa berlaku izin tinggal terbatas yang dimiliki: surat keterangan tempat tinggal skt) hanya berlaku (satu) tahun dan dapat diperpanjang: persyaratan dan tata cara mendapatkan skt ditetapkan dengan peraturan bupati, bab pendaftaran peristiwa kependudukan bagian pertama pendaftaran pindah datang penduduk warga negara indonesia setiap penduduk yang baru datang dengan maksud untuk tinggal menetap kabupaten wajib melapor kepada rt rw, desa: perpindahan penduduk diklasifikasikan sebagai berikut: pindah penduduk dalam satu kelurahan desa,: pindah penduduk antar provinsi dalam wilayah negara kesatuan ri: pindah penduduk antar negara: pada saat surat keterangan pindah diserahkan, maka ktp penduduk yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh skpd yang menerbitkan surat keterangan pindah, surat keterangan pindah berlaku selama (tiga puluh) hari kerja dan sebagai pengganti ktp selama belum diterbitkan ktp yang baru, pelaporan peristiwa kependudukan bagi wni didaerah tujuan selambat lambatnya (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah: surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada: surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf c.d.e,f diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala skpd: persyaratan dan tata cara memperoleh surat keterangan pindah datang penduduk ditetapkan dengan peraturan bupati, bagian kedua pendaftaran pindah datang warga negara asing dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia pasa perpindahan penduduk wna yang memiliki izin tinggal terbatas atau memiliki izin tinggal tetap dalam wilayah republik indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan wna sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: pindah penduduk dalam satu kelurahan desa:, pindah penduduk antar provinsi dalam wilayah negara kesatuan ri: pindah penduduk antar negara, surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf, surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf c,d,e,f ditandatangani oleh kepala skpd: pelaporan pindah datang bagi wna daerah tujuan paling lambat (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang: persyaratan dan tata cara memperoleh surat keterangan pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada sampai dengan akan diatur dengan peraturan bupati,i berikut: penduduk kabupaten yangdan izin tinggal tetap yang akan pindah keluar negeri: pindah datang penduduk antar negara dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku: surat keterangan pindah datang antar negara diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala skpd, bagian keempat tamu setiap penduduk yang kedatangan tamu wajib melapor kepada satu kali jam sejak tanggal kedatangan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada dengan menunjukkan identitas dari daerah asal, berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada mencatat dalam buku tamu: bagian kelima pelaporan perkembangan data penduduk dan pencatatan sipil desa lurah wajib melaporkan perkembangan data penduduk wilayahnya kepada camat selambat lambatnya tanggal (empat) setiap bulannya, camat wajib melaporkan perkembangan data penduduk wilayahnya kepada bupati melalui skpd selambat lambatnya tanggal (tujuh) setiap bulannya, bupati melalui skpd wajib melaporkan perkembangan data penduduk wilayahnya kepada gubernur provinsi sulawesi tenggara selambat lambatnya tanggal (sepuluh) setiap bulannya. bagian keenam penduduk musiman desa lurah dan camat melakukan pendataan dengan menyediakan formulir pendataan penduduk musiman, atas nama kepala skpd, camat menerbitkan dan menandatangani kartu identitas penduduk musiman yang berlaku selama (satu) tahun, kartu identitas sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada skpd: persyaratan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran penduduk musiman diatur dalam peraturan bupati. bagian ketujuh jenis pelayanan administrasi kependudukan jenis jenis pelayanan administrasi kependudukan meliputi kartu keluarga kk): kartu tanda penduduk ktp): cc. surat keterangan pindah dalam desa kelurahan: surat keterangan pindah antar desa kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan pindah antar kecamatan dalam kabupaten, surat keterangan pindah antar kabupaten dalam provinsi: surat keterangan pindah antar provinsi, surat keterangan pindah antar negara, surat keterangan pindah warga negara asing, surat keterangan tempat tinggal skt) warga negara asing: kartu identitas penduduk musiman. bab vii penyelesaian penerbitan dokumen pendaftaran penduduk penyelesaian penerbitan dokumen pendaftaran penduduk ditetapkan sebagai berikut: nomor induk kependudukan nik) paling lambat (tiga) hari kerja, kartu keluarga kk) paling lambat (tujuh) hari kerja: kartu tanda penduduk ktp) paling lambat (lima) hari kerja surat keterangan pindah paling lambat (lima) hari kerja: surat keterangan tempat tinggal skt) wna paling lambat (tiga) hari kerja: kartu identitas penduduk musiman paling lambat (lima) hari kerja. bab viii pencabutan dan pembatalan dokumen kependudukan kepala skpd dapat mencabut dan membatalkan dokumen kependudukan berupa kk, ktp, surat pindah dan lain lain apabila diperoleh data yang tidak benar dari yang bersangkutan dan tidak melalui siak, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab pengawasan dan penerbitan kepala skpd melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengawasan dan penerbitan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil: pengawasan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada dilakukan minimal (dua) kali dalam (satu) tahun: persyaratan dan tata cara pengawasan dan penerbitan ditetapkanskpd ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat (satu) tahun sejak kelahirannya, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ini, skpd mencatatkan kedalam buku register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran:setelah mendapat persetujuan dari pengadilan: dalam hal pelaporan kelahiran harus disertai kutipan akta nikah akta perkawinan orang tua dan atau persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, penerbitan akta kelahiran bagi yang bukan penduduk kabupaten, tetap dipungut biaya penerbitan akta kelahiran, dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat skpd yang mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran serta memberitahukan secara tertulis kepada instansi pelaksana daerah asal, pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat skpd setelah ada laporan dan bukti berita acara pemeriksaan dari kepolisian negara. bagian kedua pencatatan kelahiran luar wilayah negara kesatuan republik indonesia anak penduduk kabupaten yang lahir luar wilayah negara wajib dicatatkan pada skpd sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ini,kabupaten. bagian ketiga pencatatan kelahiran atas kapal laut dan pesawat terbang anak penduduk kabupaten yang lahir diatas kapal laut 'perahu atau pesawat terbang dilaporkan oleh penduduk kabupaten kepada skpd berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut perahu atau kapten pesawat terbang untuk dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran: pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan oleh penduduk kepada skpd paling lambat (tiga puluh) hari sejak penduduk bersangkutan kembali kabupaten, persyaratan dan tata cara dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian keempat pencatatan lahir mati setiap orang yang lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada skpd paling lambat (tiga puluh) hari sejak lahir mati untuk penerbitan surat keterangan lahir mati, bagian kelima pencatatan akta kematian setiap penduduk kabupaten yang meninggal wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada skpd paling lambat (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian,atasan pejabat pencatatan sipil: pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada menggunakan formulir sesuai dengan peraturan perundang undangan: pencatatan kematian sebagaimana dimaksudlahir, bagian keenam pencatatan kematian luar wilayah negara republik indonesia kematian penduduk kabupate:bagian ketujuh pencatatan kematian orang asing tinggal tetap dan tinggal terbatas, sejak kedatangan,formulir bagian kedelapan pencatatan kematian yang tidak ditemukan nya pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau tidak ditemukan nya dicatat pada tempat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil domisili pelapor, pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan: dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan nya, tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat ditempat diketemukan nya berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian. bagian kesembilan pencatatan perceraian dalam wilayah perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat ditempat pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupate, akta perceraian berikan kepada masing masing suami istri. bagian kesepuluh tata cara pencatatan perceraian pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi formulir ditempat pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten paling lama (tiga puluh) hari setelah menerima penetapan pengadilan:masing masing diberikan kepada suami dan istri yang bercerai. bagian kesebelas data hasil pencatatan kua kecamatan data hasil pencatatan kua kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapat penetapan pengadilan agama disampaikan kepada tempat pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk direkam kedalam data base kependudukan,bagian keduabelas pencatatan perceraian luar wilayah negara republik indonesia perceraian penduduk kabupaten luar wilayah negara kesatuan wajib dicatatkan pada skpd sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada skpd paling lambat (enam puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali kabupaten. bagian ketigabelas pencatatan pembatalan perceraian pembatalan perceraian bagi penduduk wajib diimpor oleh yang bersangkutan kepada skpd paling lambat (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada skpd mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian. bagian keempatbelas: pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa foto copy penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak. kutipan akta kelahiran. ktp pemohon. pemohon tata cara pengangkatan anak pemohon mengisi formulir instansi pelaksana atau utd instansi pelaksana mencatat dan merekam kedalam data base kependudukan.limabelas pengakuan anak pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada skberdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pejabat skpd mencatat pada register dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. bagian keenambelas pengesahan anak pengesahan anak dapat dilakukan sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan telah melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan: berdasarkan akta perkawinan ayah dan ibu selanjutnya skpd membuat pencatatan akta kelahiran anak yang bersangkutan, pelaporan pengesahan anak paling lambat (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu telah melakukan pencatatan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. bagian ketujuhporkan kepada skpd paling lambat (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri: pejabat skpd membuat pencatatan pada register dan menerbitkan kutipan akta perubahan nama. paragraf pencatatan perubahan status kewarganegaraan wilayah negara kesatuan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari wna menjadi wni dilakukan oleh skpd paling lambat (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, pejabat skpd membuat pencatatan pada register dan menerbitkan kutipan akta perubahan status kewarganegaraperubahan status kewarganegaraan penduduk kabupaten dari wni menajadi wna yang telah mendapat persetujuan dari negara setempat, wajib melaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada skpd: pejabat skpd membuat catatan pada register akta. bagian kedelapanbelas jenis jenis pelayanan akta pencatatan sipil jenis jenis pelayanan akta pencatatan sipil meliputi: pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian:pengangkatan anak, pencatatan akta perubahan nama, bab penyelesaian dokumen akta akta pencatatan sipil penyelesaian penerbitan dokumen akta pencatatan sipil sebagai berikut akta kelahiran dan kutipan paling lambat (lima) hari kerja: akta perkawinan dan kutipan paling lambat (tiga) hari kerja: akta perceraian dan kutipan paling lambat (tiga) hari kerja: akta kematian dan kutipan paling lambat (satu) hari kerja: pencatatan pengangkatan anak adopsi) dan kutipan paling lambat (tiga) hari kerja, akta pengakuan dan pencatatan pengesahan anak dan kutipan paling lambat (tiga) hari kerja: pencatatan ganti nama dan kutipan paling lambat (tiga) hari kerja, pencatatan perubahan dan kutipan paling lambat (tiga) hari kerja, bab xii sanksi administrasi setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam dan: setiap orang asing yang memiliki izin tempat tinggal terbatas sebagaimana dimaksud yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal skt) dikenakan denda administrasi paling banyak rp. (seratus ribu rupiah): setiap penduduk yang tidak memenuhi ketentuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini selain dimaksud pada dan ini, dikenakan denda administrasi paling banyak rp. (lima puluh ribu rupiah): denda sebagaimana dimaksud pada dan disetor seluruhnya kas daerah. bab xiii penyidikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil ppn) lingkup pemerintah kabupatengawai negeri sipil ppn)osatu sebagaimana maksud dalam pidana kurungan (tiga) bulan dan atau denda paling banyak rp. tiga puluh juta rupiah): bab ketentuan peralihan dokumen administrasikolaka utara pada tanggal bupati kolaka utara rusa mahmud diundangkan kolaka utara pada tanggalkawasan tanpa rokok cola pap pemerintah daerah kabupaten kolaka utara tahun .kawasan tanpa rokokjo. peraturan pemerintah nomor tahun yangawasan tanpa rokokabupaten kolaka utarpenetapan kawasan tanpa rokok berasaskan: kepentingan kualitas kesehatan manusia kemanfaatan hukum keterpaduan keserasian partisipatif keseimbangan antara hak dan kewajiban keadilan perlindungan hukum keterbukaan dan peran serta: dan akuntabilitas. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil,: dan melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain. bab kepada anak bawah usia (delapan belas) tahun:dan kepada perempuan hamilpersen) dari total luas iklan. mencantumkan penadaanjtulisan dalam iklan produk tembakau cc tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok tidak menampilkan anak, remaja, dan atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan atau tulisan tidak ditujukan terhadap anak ,remaja, dan atau wanita hamila. tidak diletakkan kawasan tanpa rokok tidak diletakkan: dan tidak boleh melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah :dan tidak bertujuan untuk memproyeksikan produk tembakaupemerintah daerah menetapkan, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkanpada tempat tempat yang telah ditetapkan sebagi kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam wajib dipasang tanda larangan merokokiii peran serta masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lin dukepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kawasan tanpa asap rokok,asap rokok, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepala daerahgian kesatu pembinaan.:kepala daerah melakukan upaya mengembangkan dalam rangka diversifikasi produk temhskou yang pensunanannya akan membara mani asikepala daerahdun duligolllya sil lihatps melenlereusss!daerah yang tugas pokok dan fungsinya bidang ketentraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan pimpinan nba u:: fi.:una nga san ati kematian dernabaga dadapalau eko: satuan kerja daerah sebagaimana dimaksud dalam yang melanggartri jawab kawasan lor san aan mana,ri sipil dididik pensi nora sipil pus terlena pap: melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan: melakukan penyitaan bendapidana kurung paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak (dua puluh lima juta rupiah). bab viiisusua pada tanggal sumber bupati kola ara, kan diundangkan lasusua pada tan februari daerah kolaka utara, sasakiduniasatire dasi undang undang oil lalu lucy terpadu dan menyeluruh. guna menciptakan dan atauna more': kata stan sll kanan jaan puan kai pap toko. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, maka dikawasan tanpa rokok wajib dipasang tanda larangan merokok. pemasangan tanda tanda larangan terseut menjadi tanggung jawab pimpinan atau masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kawasan tanpa room dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam kanya tokek dai gisaettam daan kegiatan petik luka, pokok dan fungsinya dibidang ketentraman dan ketertiban. satuan kerja daerah yang tugas pokok yang fungsinya dibidang ketentraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung idikawasan tanpa rokok yang menjadi wilayah kerjanyaaan lil pas mnayaruktat klu yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah penyelenggaraan kawasan tan a rokok harus memiherii sea sehat bagi su cukup jelas huruf pelarangan ini dimaksudkan untuk mempersempit jangkauan anak untuk memperoleh yang dimaksud dengan media luar ruang adalah segala benda yang diletakkan di, ojek. tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan kegiatan antara lain konser musik. cukupjelas cukup jelas cukup jelassatuan kerja daerah yang tugas pokokini deh:nomor |
tea alirperaturan daerah nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu belum memuat jenis kegiatan usaha apa saja yang termasuk indeks gangguan besar sekali, gangguan besar, gangguan menengah, gangguan kecil dan gangguan kecil sekali, bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu pada mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan, bahwa memenuhi sebagaimana maksud atas perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan pada peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentudaerah kabupaten pulang pisau, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan dalam diubah dan diantara dan disisipkan (satu) baru yakni (la), sehingga berbunyi sebagai berikut: objek(la) kegiatan dan atau usaha yang dimaksud pada adalah meliputi: kegiatan usaha yang mengunakan mesin indeks gangguan besar sekali terdiri atas dan penyempurnaan) industri kimia industri semen industri penggilingan batu industri kertas industri pupuk industri barang dari plastik industri peralatan rumah tangga j)) industri kayu lapis industri gula pasir industri karet buatan industri kosmetika industri pembersih penggiling minyak bumi industri kaca lembaran industri kapur industri logam industri suka cadangremilling dan club rubber pabrik ban rumah pemotongan hewan industri minyak pelumas pengolahan aspal aa) menara telekomunikasi bts (mengunakan genset catu daya) bb) pabrik minyak cc) pengolahan metanol. indeks gangguan besar terdiri atas, industri batik industri penyematan pengawetan kulit fuller tempat penyorotan beras bengkel bubut industri kemasan kaleng industri tepung beras, tepung ikan, tepung tapioka, tepung ubi jalar) industri minyak goreng industri tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya indeks gangguan menengah terdiri atas, pabrik sepatu pabrik tahu percetakan industri bumbu masak industri roti, kue dan sejenisnya industri gula merah industri rokok putih industri karung goni industri pengolahan kayu dan rotan j)) industri makanan ternak industri barang pecah belah industri kapuk industri kecap,permata barang perhiasan industri jamu industri radio, dan sejenisnya kegiatan usaha yang tidak mengunakan mesin indeks gangguan besar, terdiri atas, hotepompa bensin, bbg j)) perusahaan distributor penjual gas dan elpiji toko bahan kimia pool kendaraan usaha pengelolaan sarang burung walet perkebunan besar swasta pbs) pelabuhan. indeks gangguan menengah, terdiri atas, super market swalayan rumah bersalin klinik hotel penginapan losmen guest house motel villa tempat rekreasi billiards toko besi dan bahan bangunan mesin ketangkasan agen pangkalan minyak tanah j)) bengkel las tambak karaoke futsal indeks gangguan kecil, terdiri atas, industri kerajinan rumah tangga kolam renang perusahaan meubel pabrik tempe, oncom gedung olah raga yang dikomersilkan yang dikomersilkan kantor penyewaan alat alat pesta grosir j)) gedung serba guna lapangan health center isi ulang galon indeks gangguan kecil sekali terdiri atas, toko kios catering dan sejenisnya. fotokopi. tidak termasuk objek sebagaimana dimaksud pada dan (la) adalah tempat yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. ketentuan dalam diubah, dihapus, dan dihapuslrt luas ruang tempat usaha adalah luas ruang yang digunakan untuk tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan tarif dasar adalah besarnya pungutan per dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun yang terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan. tarif dasar retribusi untuk luas ruang s d rp. m? untuk luas ruang selebihnya rp. m? indeks lokasi adalah angka indeks yang berdasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter: jalan nasional indeks jalan provinsi indeks jalan kota kabupaten indeks jalan lingkungan indekssekali indeks gangguan besar indeks gangguan menengah indeks gangguan kecil indeks gangguan kecil sekali indeks(lrt igget uya kadal en: ing parva penjelasan atas peraturan daerah kabupaten pulang pisau provinsi kalimantan tengah, diberikan kewenangan dan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten kota untuk melakukan peningkatan pendapatannya dalam komponen pendapatan asli daerah pad) dengan pungutan melalui pajak daerah dan retribusi daerah. sehingga pemerintah daerah dapat mengadakan pengaturan yang berupa retribusi perizinan tertentungatur dan memaksa berupa peraturan daerah. hal tersebut ditegaskan pula dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun menurut perkembangannya pengaturan umum mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan undang undang, terakhir adalah melalui undang undang nomor tahun sebagaimana pengaturan padbeberapa jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam undang undang dimaksud. sehingga daerah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. ii. penjelasan demi cukup jelas yang dimaksud denganformula lrt ig) tambahan lembaran daerah kabupaten pulang pisaumenyatakan bahwa kewenangan penanaman modal menjadi kewenangan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, sehingga nomenklatur jabatan penanaman modal pada badan perencanaan pembangunan daerah yang tercantum, perlu dihapusyang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten barito utara. menetapddanmenjadikelembagaanpada tahun berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan telah dilakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud yaitu melakukan penyempurnaan nomenklatur jabatan pada dinas pertanian, perikanan dan peternakan, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, badan lingkungan hidup, badan pemberdayaan masyarakat dan desa, juga terdapat penyempurnaan dan penambahan nomenklatur jabatan pada badan perencanaan pembangunan daerah, sedangkan perubahan nomenklatur organisasi dan penghapusan nomenklatur jabatan terdapat pada badan kesatuan bangsa dan politik. perubahan kedua ini adalah untuk menghapus nomenklatur jabatan bidang penanaman modal pada badan perencanaan pembangunan daerah. hal ini dilakukan karenada menyebutkan bahwapenghapusan bidang penanaman modal pada badan perencanaan pembangunan daerah adalah tidak bertentangan dengan batasan dan perempuan yang diatur dalam dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah dan permendagri nomor tahun tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah yang menyebutkaapabila dipandang perlu dapat dilakukan perubahan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten barito utara tahunagan susunan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten barito utara subbagian umum dan subbagian bidang perencanaan fisik dang perencanaan dang perencanaan bidang penelitian, pembangunan sosial dan pengembangan dan dan prasarana pembangunan ekonomi inan (kembangan sub dang perhubungan sub dang sendi kan dan sub dang penelitian dan sub dang sumber daya sub dang ekonomi dan sub dang kependudukan bupati barito utara, ttd nadalsyah ggmuara teweh |
dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota ambatuan polisi pamong praja, dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kota ambon, bahwa organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kota ambon yang ada saat ini,dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaajtanggungjawaban kepala satpolkota. secara struktural kepala satpol berada langsung dibawah walikota. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf asset yang belum teradministrasi adalah asset yang belum dilakukan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikannya sesuai peraturan yang berlaku. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelaspenetapan klasifikasi tipe dengan batasan nilai (enam puluh) diatur dalam dan penjelasannya pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja. sedangkan kota ambon pada kondisi saat ini telah memiliki scoring lebih dari (enam puluh).ota ambonyang dimaksud dengan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat adalah yang secara struktural sebagai bawahan langsung dari camat wajib berkoordinasi dan bertanggungjawab secara teknis administratif kepada camat. yang dimaksud dengan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada kepala satpol adalah kepala satpol kecamatan dalam melaksanakan fungsi operasional satpol kecamatan wajib berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada kepala satpol pp. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi adalah: prinsip koordinasi artinya satuan polisi pamong praja dalam menjalankan kewenangannya tidak dilakukan secara sendirian, melainkan juga melibatkan para pemangku kepentingan baik lintas sektor maupun antar strata pemerintah. integrasi artinya keterpaduan penyelenggaraan fungsi fungsi satuan polisi pamong praja dalam proses penyelenggaraan kewenangannya. sinkronisasi artinya konsistensi dalam pelaksanaan kewenangan sesuai norma, standar, dan prosedur yang berlaku. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat adalah anggaran yang sumbernya berasal dari non apbd, berupa apbn, hibah dari masyarakat atau badan hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kota ambonwalikota ambon. sekretaris kota adalah sekretaris kota amboambon bersama walikota ambon. peraturan kepala daerah adalah peraturan walikota ambonota ambon tipebab pembentukan dengan perda ini, dibentuk organisasi dan tata kerja satpol kota ambon tipe bab iii kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi bagian kesatu kedudukan satpol kota ambon merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan perda, peraturan kepala daerah,ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. satpol kota ambon dipimpin oleh kepala satpol pp, yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris kota. bagian kedua tugas dan fungsi satpol kota ambon mempunyai tugas menegakkan perda, peraturan kepalakota ambon mempunyaitiga susunan organisasi besaran organisasi sat pol kota ambon memiliki tipe susunan organisasi satpol kota ambon dengan tipe sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: kepala satuan sekretariat, terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan,rjasama dan pengembangan sumber daya manusia. bidang perlindungan masyarakat, terdiri atas seksi satuan lintas: seksi bina potensi masyarakat. kelompok jabatan fungsional unit pelaksana satpol kecamatan bagan susunan organisasi satpol kotaengan peraturan kepala daerah. pada kecamatan dibentuk unit pelaksana satpol kota ambon. unit pelaksana satpol kota ambosatpol merupakan jabatan struktural eselon ill. kepala sub bagian dan kepala seksi satpol merupakkepala daerah setelah berkonsultasi kepada gubernur dengan pertimbangan kepala satpol provinsi maluku. sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi satpol kota ambon, diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul sekretaris kota. pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang undangandilingkungan satpol pp. bab vii wewenangi tata kerja satpol kota ambonsatpol kota ambodan tata kerja satpol pp, akan dievaluasi minimal (dua) tahun terhitung mulai diberlakukan perda ini, sesuai kebutuhan dda ini, pejabat yang telah menduduki jabatan, tetap dapat diangkat sepanjang memenuhi persyarat.dalam rangkaan perda, satpol juga dituntut untuk menegaorganisasi satpoldaerah kota ambon,tugas, fungsi, dan tata kerja satpol ditetapkan dengan peraturan daerah ini, yang sewaktu waktu dapat disesuaikan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelasfia. esa gubernur jawa barat menimbang bahwa sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi jawa barat tahun anggaran telah disetujui dewan perwakilan rakyat daerah propinsi jawa barat dengan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi jawa barat nomor kep. dprd tahun bahwa sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksudineditedlas: pendapatan pendapatan .i.o. rp. belanja: rutin rp. pembangunan. rp. rp. sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah berlebih rp. jumlahoooooooooo anna rp. realisasi anggaran belanja rutin. rp. pembangunan. rp. rp. sisa perhitungan urusan kas dan perhitungan berkurangsebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah bentuk dan susunan perhitungan kas dan pencocokan antara sisa kas dann peraturan daerah ini, perhitungan pendapatan, perhitungan belanja rutin lampiran cur) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini,fin ukp belanja menurut c 1b ukp sebagaimana lampiran peraturan daerah inhitungan anggarrat. ditetapkan bandung pada tanggal mei rnurjawa barat key ane nurani. diundangkan bandung pada tanggal meahadengan cadinas daerah propinsi jawa barat: seri bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan keberhasilan pelaksanaan fungsi dinas dinas daerah propinsi jawa barat, maka dipandang perlu adanya kelembagaan dinas baru dan unit pelaksana teknis dinas,.. peraturan daerah propinsi jawa barat nomor tahun tentang dinaubah dan harus dibaca dengan peraturan daerah ini dibentuk dinas daerah, terdiri atas dinas kesehatan propinsi jawa barat, dinas pendidikan propinsi jawa barat: dinas sosial propinsi jawa barat: dinas pertanian tanaman pangan propinsi jawa barat, dinas peternakan propinsi jawa barat, dinas perikanan propinsi jawa barat, dinas kehutanan propinsi jawa barat, dinas perkebunan propinsi jawa barat: dinas perhubungan propinsi jawa barat: n9 seri dinas tata ruang dan permukiman propinsi jawa barat, dinas bina marga propinsi jawa barat: dinas pengelolaan sumber daya air propinsi jawa barat, dinas pertambangan dan energi propinsi jawa barat, dinas koperasi dan usaha kecil menengah propinsi jawa barat: dinas kebudayaan dan pariwisata propinsi jawa barat, dinas pendapatan propinsi jawa barat: dinas perindustrian dan perdagangan propinsi jawa barat, dinas tenaga kerja dan transmigrasi propinsi jawa barat, dinas polisi pamong praja propinsi jawa barat: dinas perindustrian dan perdagangan agro propinsi jawa barat. unit pelaksana teknis dinas daerah, terdiri atas dinas kesehatan balai pengembangan laboratorium kesehatan: balai pelatihan tenaga kesehatan masyarakat. dinas pendidikan balai pelatihan guru sekolah luar biasa: balai pelatihan guru: balai pengembangan teknologi pendidikan: balai pengembangan bahasa daerah. seri dinas sosial balai perlindungan sosial kresna berdua, balai pengembangan sosial anak: balai pemulihan sosial pamanda putera, balai pemulihan sosial wanita tuna susila: balai pemulihan sosial bina karya, balai pemulihan sosial penyandang cacat: balai pelatihan pekerja sosial. dinas pertanian tanaman pangan balai pengembangan benih padi, balai pengembangan benih palawija: balai pengembangan benih kentang, balai pengembangan benih hortikultura dan aneka tanaman: balai pengembangan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan, balai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura: balai proteksi tanaman pangan dan hortikultura: balai pelatihan pertanian. dinas peternakan balai pengembangan pembibitan ternak unggas, balai pengembangan pembibitan ternak sapi perah circle bandung, balai pengembangan pembibitan ternak sapi potong: balai pengembangan pembibitan ternak domba: seri balai penyidikan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner: balai pengujian sarana produksi peternakan, balai pelatihan peternakan, balai pengembangan pembibitan ternak sapi perah bunikasih cianjur. dinas perikanan balai pengembangan benih ikan: balai pengembangan benih ikan laut, air payau dan udang: balai pengembangan budi daya perikanan air tawar: balai pengembangan budi daya perikanan laut, air payau dan udang: balai pengembangan teknologi penangkapan dan potensi kelautan, balai pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan: balai pengelolaan pelabuhan perikanan pantai: balai pelestarian perikanan perairan umur. dinas kehutanan balai pelayanan dan pengamanan peredaran hasil hutan: balai pengelolaan taman hutan raya. dinas perkebunan balai proteksi tanaman perkebunan, balai pengembangan benih tanaman perkebunan. no9 seri dinas perhubungan balai pengelolaan pelabuhan laut. angkutan sungai, danau dan penyeberangan asap): balai pengelolaan bandar udara, balai pengawasan spektrum dan frekuensi radio: balai pelayanan dan pemeriksaan kendaraan bermotor wilayah pelayanan bogor purwakarta balai pelayanan dan pemeriksaan kendaraan bermotor wilayah pelayanan cirebon priangan). dinas tata ruang dan permukiman balai pengujian mutu konstruksi dan lingkungan. dinas bina marga balai pengelolaan jalan wilayah pelayanan cianjur) balai pengelolaan jalan wilayah pelayanan bandung): balai pengelolaan jalan wilayah pelayanan iii tasikmalaya) balai pengelolaan jalan wilayah pelayanan cirebon): dinas pengelolaan sumber daya air balai pendayagunaan sumber daya air wilayah sungai ciliwung cisadane: balai pendayagunaan sumber daya air wilayah sungai citadel mandiri: balai pendayagunaan sumber daya air wilayah sungai citarum: seri balai pendayagunaan sumber daya air wilayah sungai cimanuk cisanggarung: balai pendayagunaan sumber daya air wilayah sungai ditandu ciuman: balai konservasi dan pemanfaatan sumber daya pertambangan dan energi wilayah pelayanan purwakarta: balai konservasi dan pemanfaatan sumber daya pertambangan dan energi wilayah pelayanan cirebon): balai penelitian pertambangan dan energi. dinas koperasi dan usaha kecil menengah balai pelatihan tenaga koperasi dan usaha kecil menengah. dinas kebudayaan dan pariwisata balai pengelolaan museum negeri sribaduga, balai pengelolaan taman budaya: balai pengelolaan kepurbakalaan, sejarah dan nilai tradisional, balai pengembangan kemitraan dan pelatihan tenaga kepariwisataan: seri balai pengelolaan anjungan jawa barat. dinas pendapatan unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah depok): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah cibinong unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah iii bogor): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah sukabumi): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah cibadak)j unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah palabuhanratu): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah vii cianjur): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah viii bekasi): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah cikarang) unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah karawang): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah purwakarta): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xii subang): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xiii cirebon): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xiv sumber), unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah ciledug): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xvi (indramayu): seri unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xvii haurgeulis)j unit pelayanan pendapatan daerah. propinsi wilayah xviii kuningan): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xix majalengka), unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah bandung barat), unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xxi bandung tengah): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xxii bandung timur): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi ayah xxiii padalarang), unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xxiv rancaekek), unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xxv sumedang), unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xxvi garut), unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xxvii tasikmalaya), unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xxviii sukaraja): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xxix ciamis): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xxx pangandaran): unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xxxi cimahi). dinas perindustrian dan perdagangan: balai pengelolaan laboratorium kemetrologian, balai pengembangan perindustrian seri dinas tenaga kerja dan transmigrasi balai pelatihan ketenagakerjaan: balai penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan daerah. setelah ditambah baru dan harus dibaca utd dipimpin oleh kepala balai atau kepala unit yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. utd mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pengembangan, pelatihan, konservasi dan pelestarian bidangnya sesuai dengan kebijakan gubernur. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, utd mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan sesuai bidang tugas masing masing, pelaksanaan pengembangan sesuai bidang tugas masing masing: pelaksanaan pelatihan sesuai bidang tugas masing masing, pelaksanaan konservasi dan pelestarian sesuai bidang tugas masing masing. huruf butir diubah dan harus dibaca subdinas pengelolaan hasil panen dan pemasaran, membawakan: seksi pengelolaan hasil panen: seksi kelembagaan usaha pertanian: seksi pemasaran produk primer. seri huruf butir diubah dan harus dibaca subdinas bina usaha, membawakan seksi kelembagaan usaha perikanan, seksi pemasaran produk primer, seksi mutu hasil perikanan. huruf butir diubah dan harus dibaca subdinas bina usaha, membawakan seksi pemberdayaan sdm dan permodalan, seksi manajemen dan kelembagaan usaha perkebunan: seksi panen dan pemasaran produk primer. huruf butir dan diubah dan harus dibaca subdinas industri logam. kimia dan aneka. membawakan seksi logam dan mesin, seksi kimia, seksi industri tekstil dan produk tekstil: seksi aneka industri. subdinas industri kecil menengah, membawakan: seksi kimia, seksi sandang dan kulit: seksi logam, mesin dan elektronika, seksi kerajinan. ditambah huruf (baru) sehingga harus dibaca dinas perindustrian dan perdagangan agro, terdiri atas seri kepala dinas dan wakil kepala dinas: bagian tata usaha, membawakan subbagian kepegawaian: subbagian keuangan: subbagian umum. subdinas bina program, membawakan seksi data dan informasi: seksi penyusunan program: seksi evaluasi dan pelaporan. subdinas industri agro, membawakan seksi bina sarana: seksi bina produksi: seksi bina usaha: subdinas perdagangan agro, membawakan seksi perdagangan luar negeri: seksi perdagangan dalam negeri: cc. seksi pengawasan barang beredar dan jasa: subdinas kerjasama, pembiayaan dan utilitas, membawakan seksi kerjasama kelembagaan indah: seksi pembiayaan: seksi bina utilitas: kelompok jabatan fungsional. ditambah (la) baru harus dibaca (la) susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas, sebagai berikut dinas kesehatan no9 sid balai pengembangan laboratorium kesehatan, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: seksi pelayanan: seksi pengembangan: kelompok jabatan fungsional balai pelatihan tenaga kesehatan masyarakatndidikan balai pelatihan guru sekolah luar biasa, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: seksi metodologi dan evaluasi: seksi media dan alat peraga: instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pelatihan guruinstalasi, kelompok jabatan fultgslonal balai pengembangan teknologi seri kepala balai: subbagian tata usaha: cc) saksi model dan sistem pembelajaran: seksi program media pembelajaran: instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pengembangan bahasa daerah, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, saksi identifikasi: seksi pengujian: instalasi: kelompok jabatan fungsional. dinas sosial balai perlindungan sosial kresna berdua, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: seksi penerimaan dan penyaluran: seksi pelayanan kesejahteraan sosial, instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pengembangan sosial anak, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: seksi penerimaan dan penyaluran: seksi bimbingan kesejahteraan sosial: seri instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pemulihan sosial: pamanda puterwanita tuna susilbina karya terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: seksi penerimaan dan penyaluran, seksi pemulihan sosial: instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pemulihan sosial penyandang cacat, terdiri atas: kepala balai: subbagian tata usaha: seksi penerimaan dan penyaluran: seri seksi pemulihan sosial: kelompok jabatan fungsional. balai pelatihan pekerja sosialrtanian tanaman pangan: balai pengembangan benih padi, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: seksi pengembangan benih padi: seksi pemasaran benih padi: instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pengembangan benih palawija, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: cc) seksi pengembangan benih palawija: seksi pemasaran benih palawija: instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pengembangan benih kentang, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: cc) seksi pengembangan teknologi benih: seksi pengambangan produksi benih: no9 seed seksi pemasaran, instalasi, kelompok jabatan fungsional. balai pengembangan benih hortikultura dan aneka tanaman, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, seksi pengembangan benih hortikultura, seksi pengembangan benih aneka tanaman: seksi pemasaran: instalasi, kelompok jabatan fungsional. balai pengembangan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan, terdiri atas kapal balai: subbagian tata usaha, seksi rekayasa dan rancang bangun: seksi pengujian dan adaptasi, instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, seksi informasi perbenihan padi. palawija dan hortikultura: seksi pengawasan mutu benih padi dan palawija. . seed seksi pengawasan mutu benih hortikultura dan aneka tanaman, instalasi, kelompok jabatan fungsional. balai proteksi tanaman pangan dan hortikultura, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, seksi proteksi tanaman pangan dan hortikultura, seksi informasi organisme pengganggu tanaman, instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pelatihan pertanian, terdiri atas kepala balai, subbagian tata usaha, seksi perencanaan dan evaluasi, seksi penyelenggaraan: kelompok jabatan fungsional. dinas peternakan balai pengembangan pembibitan ternak unggas, terdiri atas kepala balai, subbagian tata usaha,erah circle bandung, terdiri atas sep!otongdombayidikan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, seksi pengujian penyakit hewan: seksi pengujian kesehatan bahan asal hewan: instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pengujian sarana produksi peternakan, terdiri atas seri kepala balai: subbagian tata usaha: seksi pengujian pakan ternak: seksi pengujian obat hewan: kelompok jabatan fungsional. balai pelatihan peternakan balai pengembangan pembibitan ternak sapi perah bunikasih cianjurdinas perikanan balai pengembangan benih ikan, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: seksi pengujian: seksi aplikasi teknologi kelompok ikan mas dan hias: seksi aplikasi teknologi kelompok ikan gurame: instalasi: 9g) kelompok jabatan fungsional. seri balai pengembangan benih ikan laut, air payau dan udang, terdiri atas kepala balai, subbagian tata usaha, seksi pengujian, seksi aplikasi teknologi ikan laut, seksi aplikasi teknologi udang, instalasi: 9g) kelompok jabatan. fungsional. balai pengembangan budi daya perikanan air tawar, terdiri atas kepala balai, subbagian tata usaha, seksi pengujian: seksi aplikasi teknologi, instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pengembangan budi daya perikanan laut, air payau dan udang, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: seksi pengujian: seksi aplikasi teknologi budi daya ikan laut dan udang: seksi aplikasi teknologi budi daya bandeng, instalasi: 9g) kelompok jabatan fungsional. balai pengembangan teknologi penangkapan dan potensi kelautan, terdiri atas seri kepala balai: subbagian tata usaha: seksi pengujian: seksi aplikasi teknologi: instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: seksi pengujian: seksi instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: seksi sarana: seksi tata operasional: instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pelestarian perikanan perairan umum, terdiri atas: kepala balai: subbagian tata usaha: seksi identifikasi: seksi konservasi: instalasi: kelompok jabatan fungsional. dinas kehutanan balai pelayanan dan pengamanan peredaran hasil hutan, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: seri seksi pelayanan peredaran hasil hutan: seksi pengaman peredaran hasil hutan, instalasi: kelompok jabatan fungsional, balai pengelolaan taman hutan raya, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, seksi pemanfaatan, seksi perlindungan: instalasi: kelompok jabatan fungsional. dinas perkebunan balai proteksi tanaman perkebunan, terdiri atas: kepala balai: subbagian tata usaha, seksi identifikasi, pengamatan dan pengujian opt, seksi sarana teknologi dan pengendalian opt: instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pengembangan benih tanaman perkebunan, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, seksi pengujian mutu benih, seksi pengembangan, instalasi: kelompok jabatan fungsional. seri dinas perhubungan balai pengelolaan pelabuhan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan asap), terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, seksi sarana dan prasarana: seksi tata operasional: seksi keselamatan, instalasi, 9g) kelompok jabatan fungsional. balai pengelolaan bandar udara, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, seksi sarana dan prasarana, seksi tata operasional: instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pengawasan spektrum dan frekuensi radio, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, seksi identifikasi: seksi penertiban: kelompok jabatan fungsional. balai pelayanan dan pemeriksaan kendaraan bermotor wilayah bogor purwakarta), terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, seksi pelayanan, seksi pemeriksaan. seri instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pelayanan dan pemeriksaan kendaraan bermotor wilayah cirebon priangan), terdiri atas kepala balai, subbagian tata usaha, seksi pelayanan, seksi pemeriksaan: instalasi: kelompok jabatan fungsional. dinas tata ruang dan permukiman balai pengujian mutu konstruksi dan lingkungan, terdiri atas kepala balai, subbagian tata usaha, seksi uji air dan lingkungan, seksi uji tanah, bahan bangunan dan konstruksi: instalasi, kelompok jabatan fungsional. dinas bina marga balai pengelolaan jalan wilayah pelayanan cianjur), terdiri atas kepala balai, subbagian tata usaha:seri 9g) instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pengelolaan jalan wilayah pelayanan bandungiii tasikmalayacirebon), terdiri atas kepala balai, subbagian tata usaha: seksi pemanfaatan jalan: seksi operasional, seksi pelayanan bahan dan peralatan jalan, seri seksi pengolahan campuran aspal, instalasi, kelompok jabatan fungsional. dinas pengelolaan sumber daya air: balai pendayagunaan sumber daya air wilayah sungai ciliwung cisadane, terdiri atas kepala balai,, kelompok jabatan fungsional. balai pendayagunaan sumber daya air wilayah sungai citadel mandiri, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, seksi operasi dan pengolahan data: seksi pemeliharaan dan perbaikan, seksi pengendalian dan pengamanan, instalasi, 9g) kelompok jabatan fungsional. balai pendayagunaan sumber daya air wilayah sungai citarum terdiri atas serikelompok jabatan fungsional. balai pendayagunaan sumber daya air wilayah sungai cimanuk cisanggarung, terdiri atas9g) kelompok jabatan fungsional. balai pendayagunaan sumber daya air wilayah sungai ditandu ciuman, terdiri atas kepala balai, subbagian tata usaha,seed instalasi, kelompok jabatan fungsional, terdiri atas kepala balai, subbagian tata usaha: seksi data dan informasi, seksi pengawasan dan pengendalian: instalasi,purwakartseri balai konservasi dan pemanfaatan sumber daya pertambangan dan energi wilayah pelayanan cirebon), terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha:penelitian pertambangan dan energi, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: seksi penelitian: seksi pengembangan: instalasi: kelompok jabatan fungsional. dinas koperasi dan usaha kecil menengah balai pelatihan tenaga koperasi dan usaha kecil menengahkebudayaan dan pariwisata balai pengelolaan museum negeri sribaduga, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: seri seksi perlindungan: seksi pengembangan: seksi pemasaran, instalasi, 9g) kelompok jabatan fungsional. balai pengelolaan taman budaya, terdiri atas kepala balai subbagian tata usaha. seksi pengolahan, seksi pengembangan: seksi pemanfaatan, instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pengelolaan kepurbakalaan, sejarah dan nilai tradisional, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, seksi perlindungan, seksi pemeliharaan, seksi pemugaran, instalasi: kelompok jabatan fungsional. balai pengembangan kemitraan dan pelatihan tenaga kepariwisataan, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, seksi kemitraan usaha, seksi pelatihan: kelompok jabatan fungsional. balai pengelolaan anjungan jawa barat terdiri atas seri kepala balai, subbagian tata usaha, seksi pergelaran: seksi pameran, kelompok jabatan fungsional. dinas pendapatan unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah depok), terdiri atas kepala unit: subbagian tata usaha:binong), terdiri atas kepala unit,iii bogor, seri instalasi, kelompok jabatan fungsional. unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah sukabumibadakpalabuhanratu, 9g) kelompok jabatan fungsional. seri unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah vii cianjviii bekasi), terdiri atas kepala unit, subbagian tata usaha, seksi pkb bank:karkelompok jabatan fungsional!. unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah karawang), terdiri atas kepala unit: subbagian tata usaha, seri seksi pkb bank, seksi pajak non pkb bank:,purwakarta), terdiri atas kepala unit: subbagian tata usaha, seksi pkb bank, seksi pajak non pkb bank:ii subang), terdiri atas kepala unit: subbagian tata usaha, seksi pkb bank:iii cirebonkelompok jabatan fungsional. seri unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xiv sumberledugvi indramayu), terdiri atas kepala unit: subbagian tata usaha: seksi pkb bank, seksi pajak non pkb bank,:xvii haurrgeulis), terdiri atas kepala unit: subbagian tata usaha, serixviii kuninganix majalengkabandung baratseri unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xxi bandung tengah), terdiri atas kepala unit, subbagian tata usaha,ii bandung timii padalarang)xiv rancaekek), terdiri atas kepala unit: subbagian tata usaha: seri sumed garuti tasikmalaya), terdiri atas kepala unit, subbagian tata usaha, seri unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xxviii( sukaraja) terdiri atas kepala unit, subbagian tata usaha,x ciamis), terdiri atas kepala unit: subbagian tata usaha, seksi pkb bank, seksi pajak non pkb bank seksi non pajak:. instalasi, 9g) kelompok jabatan fungsional unit pelayanan pendapatan daerah propinsi wilayah xxx pangandaranxxi cimahi), terdiri atas kepala unit: subbagian tata usaha, seri seksi pkb bank, seksi pajak non pkb bank, seksi non pajak: instalasi: kelompok jabatan fungsional. dinas perindustrian dan perdagangan balai pengelolaan laboratorium kemetrologian, terdiri atas kepala balai, subbagian tata usaha, seksi massa dan timbangan: seksi ukuran arus, panjang dan volume: seksi ukur ulang dan bkt: instalasi, 9g) kelompok jabatan fungsional. balai pengembangan perindustrian. terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha, seksi pengembangan teknologi: seksi pengembangan usaha: seksi pengembangan informasi: instalasi, kelompok jabatan fungsional. dinas tenaga kerja dan transmigrasi balai pelatihan ketenagakerjaan. terdiri atas: kepala balai: subbagian tata usaha: seksi perencanaan dan pengembangan program pelatihan: oo. seri seksi penyelenggaraan pelatihan: seksi pemasaran dan kerjasama, kelompok jabatan fungsional. balai penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan daerah, terdiri atas kepala balai: subbagian tata usaha: seksi kepaniteraan perkara, seksi evaluasi dan dokumentasi hukum: kelompok jabatan fungsional. dan diubah dan harus dibaca penjabaran tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing masing dinas daerah dan unit kerja dibawahnya serta utd sebagaimana dimaksud pada ini, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur. bagan struktur organisasi masing masing dinas daerah danitambahkan baru dan harus dibaca pembentukan instalasi akan ditetapkan tersendiri dengan keputusan gubernur sesuai dengan kemampuan, kebutuhan. beban kerja serta kewenangan. seri antara bab vii dan bab viii disisipkan bab vii (baru) dan harus dibaca: bab vii kepegawaian pejabat pejabat lingkungan dinas daerah dan unit pelaksana teknis dina(la) dan harus dibaca: (la) jumlah, bentuk dan struktur organisasi dinas perindustrian dan perdagangan agro dan unit pelaksana teknis dinas yang tercantum dalam peraturan daerah ini.. kebutuhan. beban kerja serta kewenangan peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan segubernur jawa barat nurani diundangkan bandung pada tanggal april sekretaris daerah propinsi jawa barat,barat mbang bahwa dalam rangka pemberdayaan aset daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah telah ditetapkan peraturan daerah propinsi jawa barat nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah: bahwa untuk memanfaatkan aset aset eks instansi vertikal yang diserahkan kepada pemerintah propinsi jawa barat, perlu meninjau kembali peraturan daerah sebagaimana pertimbangan huruf dengan menetapkan peraturan daerah propinsi jawa barat tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.ruat,an daerah serta tata cara penurunan anggaran . tetapkan peraturan daerah propinsi jawa baratyang lain sebagai badan eksekutif daerah. gubernur adalah gubernur jawa barat. dinas adalah dinas daerah sebagaiyang selanjutnya disebut lemtekvans mesin nti narearnaandihitung, diukur atau'ditimbang termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan kecuali uang dan surat surat berharga lainnya,kepada wajib retribusi serta pengawasan penyebarannya. bab perizinan setiap pemakaian kekayaan daerah harus mendapatkan izin dari gubernur gubernur dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ini kepada kepala dinas, lemtekda atau pejabat yang ditunjuk. setiap pemakai kekayaan daerah dilarang memindahkan haknya sebagaimana dimaksud dalam iniini akan diatur lebih lanjut oleh gubernur. bab iii retribusi bagian pertamayang meliputi pemakaian gedung dan ruangan, sarana olah raga dan diklat, tanah, alat alat berat, sungai dan situ, kendaraan dan fasilitas pelabuhan perikanan. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yanggian kedua cara mengukur, prinsip penetapan struktur dan besarnya retribusi tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. prinsipkepada jenis dan peruntukan kekayaan milik daerah yang digunakan. struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalamdan tata carapenggunaan kekayaan milik daerah luar wilayah daerah pemberi pelayanan, kewenangan pemungutan retribusi didasarkan kepada izin. pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud ini dilakukan secara tunai. pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada gubernur:hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ini disetor kas daerah propinsi jawa barati, .vngkalan pendaratan ikan lembaran daerah tahun nomor seri d), peraturan daerah propinsi jawa barat nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. lembaran daerah tahun nomor seri d).peran gubernur jawa barat, a iva lan ali ng) ex, danny setiawan. ditetapkan bandung pada tanggal maret diundangkan bandung pada tanggal maret gta aer propinsi barat, abejjx hid lampiran peraturan daerah propinsi jawa barat nomor tahun tanggal maret tentang retribusi pemakaian kekayaan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian gedung dan ruangan serta sarana olah raga dan diklat pemakaian gedung dan ruangan jenis dan penggunaan luas dalam wilayah dalam wilayah luar wilayah keterangan bnn ruang serba guna rp. hari rp. hari rp. hari tidak termasuk teater tertutup atau teater rp. hari tidak terbuka rp. hari terms taman budaya rp. hari bisnis entertainment pelayanan pergelaran operasional wisma seni taman budaya rp. hari kamar khusus seni seniman gedung auditorium museum sri rp. hari tidak naa sita sewa gedung untuk rp. apotek tahun koperasi rp. karcis masuk nan ruangan pameran tetap museum sri radula anak anak rp. orang dewasa rp. orang area teater terbuka rp. orang parkir bes jojo lek kendaraan roda (empat) rp. kali sarana olah raga dan sarana diklat jenis luas dalam wilayah dalam wilayah luar wilayah keterangan kota ibu kota ibu kota padang golf arcamanik endah .500m2 tarif bermain golf: pelanggan tetap hari senin s d jum'at pns.tni, polri pelanggan tetap pensiunan serta ro. hole bumi bumn pelayanan umum pensiunan rp. hole pelanggan hari sabtu, minggu libur adalah pemain pelayanan tetap kelompok tersebut rp. hole atas pelanggan n9n hale tarif driving bala bola rp. gor saparua rp. lahan perkemahan bakti husada rp. lapangan sepakbola tenis bulu rp. tangkis kegiatan ii. pemakaian tanah tanah wilayah aliran sungai was lokasi tiap tiap persegi jenis pemakaian dalam wilayah kota dalam ibukota luar wilayah kota ibukota tanah kabupaten kabupaten sid s d s d| s d diatas s d| s ds d s d|diatas d s d| s d s d| diatas m'50m' untuk rumah tinggal untuk lahan usaha darurat 600l 5o0l 5o0l 2o0 untuk usaha lahan pool material tanamanhias kebunpalawja lo. lo. jae saat pertaniantanah pengairan perikanan tanah yang digunakan untuk bangun| tanah yang digunakan untuk bangunan peraga |llltererrrri tanahyangdigunakan untuk ppp ppp pemakalantanehyangstamg| lee oto tanah wilayah situ was lokasi tiap tiap persegi jenis pemakaian dalam wilayah kotadalam wilayah ibukota luar wilayah kota ibukota tanah kabur kabur 500m' 250l untuk usaha pertanian kikkkhhihkhhhhkhha: untuk pemakaian tanah aln tanah daerah manfaat jalan kriteria tanah was dalam wilayah letak lokasi luar wilayah keterangan jenis penggunaan penggunaan kota dalam wilayah ibu kota ahan per m2irp) ibu kota kabupaten (rp untuk penanaman utilitas un:um pipa kabel rp. rp. rp. per tahun pada ruas jalan arteri rp. rp. rp. per tahun pada ruas jalan kolektor rp. rp. rp. per tahun pada ruas jalan selain dan s d luas rp. rp. rp. per tahun untuk pendirian papan reklame billboard s d luas rp. rp. rp. per tahun pada ruas jalan arteri lebih rp. rp. rp. per tahun pada ruas jalan kolektor s d luas rp. rp. rp. per tahun pada ruas jalan selain dan s d luas rp. rp. rp. per tahun untuk fasilitas jalan keluar masuk persil lebih rp. rp. rp. per tahun dari ke persil rumah tinggal dan bangunan s d luas rp. rp. rp. per tahun kegiatan s d luas rp. rp. rp. per tahun sosial keperluan pemerintahan. lebih rp. rp. rp. per tahun dari ke persil tempat usaha skala besar bebas retribusi bebas retribusi bebas retribusi per tahun pabrik, spbu, s d luas rp. rp. rp. per tahun illa, hotel, toko besa: dan rumah makan s d luas rp. rp. rp. per tahun dari ke persil tempat usaha menengah s d luas rp. rp. rp. per tahun kebawah s d luas rp. rp. rp. per tahun home industri, warung, kios dan toko lebih rp. rp. rp. per tahun kecil. s d luas rp. rp. rp. per tahun pelengkap jalan masuk berupa lahan jalur lebih rp. rp. rp. per tahun transaksi s d luas rp. rp. rp. per tahun (jalur penyesuaian). s d luas rp. rp. rp. per tahun untuk lahan parkir pada daerah daerah rp. rp. rp. per tahun tertentu. lebih rp. rp. rp. per tahun buah rp. rp. rp. per tahun untuk membuat crossing menyilang jalan. buah untuk jembatan penyebrangan orang. kali izin tanah jalan diluar daerah manfaat jalan bps untuk rumah tinggal. rp. rp. rp. per tahun untuk lahan usaha bangunan darurat. rp. rp. rp. per tahun areal parkir. rp. rp. rp. per tahun pool material. rp. rp. rp. per tahun untuk penambangan rp. per tahun bahan batu. rp. per tahun bahan pasir. rp. per tahun tanah urugan. tanah pelabuhan perikanan jenis penggunaan satuan tarif untuk pengembangan pelabuhan rp. per tahun untuk bangunan sementara rp. per tahun untuk bangunan semi permanen rp. per tahun untuk bangunan permanen rp. per tahun ill. pemakaian alat alat berat jenis peralatan merk hp kap sewa later jam) keterangan hari 100o mobile crane adan ton eks hibah kondisi tandem vibrator roller sakai ton eks hibah kondisi (tandem vibrator roller bola ton .00rb tandem vibrator roller barat ton per hari tandem vibrator roller bola ton per hari tandem vibrator roller barat ton per hari vibration hammer barat per hari vibration hammer bola per hari vibration plate tampes barat per hari three wheel roller barat ton| per hari three wheel roller barat ton per hari dump truck isuzu ton per hari crane truck isuzu 3ton per hari air compressor atlas 32us per hari geolistrit rp. titik mesin pengeboran air rp. sampai catatan ")eks hibah dari dep. baik sedang rusak ringan (5076xx eno) rusak berat iv. pemakaian sungai dan situ was lokasi tiap tiap persegi tanah kabupaten kabupaten lom 50m500m 1000m lom| 50m500m1000m| m500 pemmtamarasaa pemantsanamosiwuk pemakaian situuntuk ltr lte pemakaian kendaraan jenis kendaraan satuan tarif keterangan 'ambulance buah rp. penjelasan atas peraturan daerah propinsi jawa barat nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah mum pengaturan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah telah diatur dengan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan aset daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah. untuk memanfaatkan aset aset instansi vertikal yang diserahkan kepada pemerintah propinsi jawa barat, maka dipandang perlu meninjau kembali peraturan daerah nomor tahun perubahan dalam peraturan daerah ini dilandasi dengan adanya peraturan perundang undangan bidang retribusi daerah yaituretribusi daerah. ipinsi jawa barat nomor tahun tentang perhitungan ang(aran i'andai'atan dan belanja daerah tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang mama esa gubernur jawa bara"' menimbang :a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran mengingat :b. perlu dilakukan perhitungan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah color tahun bahwa hasil perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi jawa barat 13cerita negara tanggal juli jo. undang undang nomor tahun tentang pembentukan propinsi banteolor tambahan lembaran negara nomor sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahulembaran negara republik tnrinnee:a thin acid ki'enrbangunan nasional room:nas) tahun i,incop, kunnnnnnn. dj. ti. mm. .t nndana alokasi umum dau) daerah propinsi dan kabupaten kota tahun anggarukul daerah, keputusan menteri dalam negeri clan otonomi daerah colcrncol)dinas daerah propinsi .lawa barat lembaran daerah tahun col13peraturan i)ai3arat ,pengibaran daerah tahun nomor seri )i3nomor seri a): peraturan daerah propinsi jawa barat nomor tahun tentang sisa perhitungan anggaran pe,dapatan dan belanja daerah tahun anggaran lembaran daerah nomor tahuni. belanja. pembiayaan penerimaan .o. pengeluaran. defi sit.ooooooooo wo# wommnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnlaaaannnnnnealisasi selisih 620. realisasi rp620. selisih pengeluaran rp99. anggaran setelah perubahan realisasi rp99. selisih kuranngijazah pada tanggal desember j'berdasarkan perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang dituangkan dalam lampiran perda perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar rp. dengan rincian sebagai berikut saldo kas per desember rp. piutang daerah rp. jumlah sisa lebih perhitungan rp. 'asal perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah dijelaskan lebisi lanjut tergantung dalan lampiran peraturan daerah ini, yaitu lampiran laporan perhitungan lampiran nota perhitungan apbd lampiran laporan arus gal april diundangkan bandung pada tanggal. april wae pa:r: s daerah propinsi 't"" barat benar jawa barat prppanny setiawan. gea waf based hid vi. pemakaian fasilitas pelabuhan perikanan. dermaga klasifikasi penggunaan satuan tarif untuk tambat labuh kapal atas gt. biaya tambat kapal perikanan kapal non perikanan biaya labuh kapal perikanan kapal non perikanan untuk tambat labuh kapal s d gt. kapal s d kapal s d kapal s d untuk tambat labuh lainnya kapal rusak, menunggu musim cuaca dan menunggu giliran perbaikan. kapal perikanan atas batas maksimum mal) kapal penelitian, kapal latih dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan. rp. per panjang kapal etal rp. per panjang kapal etal rp. per gt etal rp. per gt etal gt, teman rp. per gt etal gt, etal rp. per gt etal etal rp. per gt etal etal etal gt, etal etal gt, etal gt, etal rp. per gt etal gt, etal rp. per gt etal rp. per gt etal bangunan dan lapangan. klasifikasi penggunaan satuan tarif lapangan penjemuran jaring rp. per m2 tahun penjemuran ikan tempat terbuka rp. per mz tahun dan beratap tempat penjemuran rp. per m2 tahun tempat penumpukan barang beratap. rp. per m2 tahun tempat penumpukan barang tidak beratap. kendaraan rp. per satu kali tempat bongkar muat rp. per satu kali truk tangki. kendaraan rp. per satu kali pick gerobak end roda kendaraan alat alat perlengkapan lainnya maa pasar ikan unit rp. per unit hari pemasaran ikan penjualan rp. , per gt sekali naik turun produk kapal. perikanan bengkel: penggunaan fasilitas bengkel unit rp. per pekerjaan unit ringan unit rp. per pekerjaan unit sedang mit per pekerjaan unit berat ner bahari sewa cool room jam rp. per jam pemakaian. rays sewa'trans peti ikan kapal tunda sewa kapal tunda jam rp. kapal s d jam rp. kapal s d jam rp. kapal s d jam rp. kapal keatas jam rp. penggunaan lahan pelabuhan parkir kendaraan rp. sedan, mini bus dan pick kendaraan rp. bus truck kendaraan rp. truck gandengan container kendaraan rp. era key error jawa barat, kan #danny setiawan. bap |
peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun tentang perlindungan anak dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa baratjawa barat: bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan atas perlu dibentuk peraturan daerah provinsi jawa barat tentang perlindungan anakanak. babiprd provinsi jawa barat dan dprd kabupaten dan kota jawa barat dinas adalah dinas sosial provinsi jawa barat. kepala dinas adalah kepala dinas sosial provinsi jawa barat. kabupaten dan kota adalah kabupaten dan kota jawa barat. bupati atau walikota adalah bupati atau walikota jawa baratjawa barat: atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan: untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua:: memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya:: i: danpertama:kabupaten kota:: mendapat bimbingan agama: siswa, program anak asuh dan bimbingan konseling: dan 9g.:: penyediaan sarana dan prasarana khusus::: untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penetapan pengadilan:::gubernurginterogas jawa barat: anak korban perdagangan anak, pekerja anak pada industri, dangjawa barat perlu lebih dipertegas agar semua pihak tidak main main terhadap masa depan anak, apalagi masa depan jawa baratl.anak terlantar termasuk didalamnya anak jalanan yang menggunakan sebagian besar waktunya jalanan. butir perlakuan eksploitasi ekonomkonvensi hak anak meliputi non diskriminasi: kepentingan yang terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap hak anak. perlindungan anak diselaraskan dengan visi jawa barat yaitu dengan iman dan tawa sebagai provinsi termaju indonesia dan mitra terdepan ibukota negantara lain departemen sosial, departemen hukum dan ham, departemen luar negeri, departemen tenaga kerja, dinas tenaga kerja, kepolisian, dinas kesehatan,abupaten kapuas hulu peraturan daerah kabupaten kapuas hulu nomor tahun tentangdan pemeriksaan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan, bahwa secara nasional pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sudah harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota maka perlu adakan pengujian kendaraan bermotor kabupaten kapuas hul. keputusan menteri perhubungan nomor tahun tentang angkutan peti kemas jalanujian kendaraan bermotor. bab ketentuan umum dalam peraturandampelanjutdinas adalah dinas perhubungan kabupaten kapuas hulu. kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan kabupaten kapuas hulystem dalamkendaraanbarang yang pengakuannya untuk keperluan khusus atau mengakuirancang untuk ditarik dan sebagian bahannya ditumpuk oleh kendaraan penarikterhadap setiap kendaraan wajib uji yang dilakukan pada periode waktu tertentahwa bukti stapkan pada plat nomor atau keenuatu prosentase. uji ulang adalah pengujian berkala kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran berdasarkan surat pemerintah penguji(l) obyek retribusi adalah kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaran khusus dan kendaraan yang sejenis. subyek retribusi adalah setiap pemilik atau pemegang kendaraan baik perorangan maupun badan hukum yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor. bab iii pelayanan, persyaratan teknis dan laik jalan serta pengujian berkala, penilaian teknis, pemeliharaan dan pengawasan operasional bagian kesatu pelayanan dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pelayanan pemeriksaandengan ketentuan peraturyang berada dijalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. jl) persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana maksud dalam peraturan daerah ini harus sesuai dengan rancang bangun yang telah tetapkan. selama masa operasi dijalanperlu dilakukan pengujian berkala dan penilaian teknis, ditunjang dengan system pemeliharaan atau perawatan, dilakukan pengawasan operasional. bagian ketiga pengujian berkala, penilaian teknis, pemeliharaan dan pengawasan operasional paragraf pengujian berkala (l) setiapyang dioperasikan jalan wajib melaksanakan uji berkala. kendaraan bermotor sebagaimana maksud pada merupakan kendaraan wajib uji. kewajiban untuk melaksanakan uji berkala selama lamanya enam) bulan setelah terbit surat tanda nomor kendaraan yang pertama. dengan tidak mengurangi ketentuan pada maka kendaraan bermotor yang tidak dikenakan kewajiban pengujian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor milik tni polri: kendaraan bermotor yang ada pada persedian pedagang atau pamerkan, kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor korps diplomatik cc, kendaraan bermotor yang sedang disegel sita oleh negara, kendaraan bermotor yang berada bengkel bengkel: kendaraan bermotor roda dua, mobil penumpang tidak umum. (d) untuk setiap kendaraan wajib uji selama lama pengujian kpop berkala dan tanda samping. surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ditertibjinkan untuk kendauntuk kendaraan bermotor yang dirancangengujian kendaraan bermotor dapat diadakan: ibukota kabupaten, kecamatan daerah tertentu yang memungkinkan, lokasi tempat pelaksaan uji berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan atau tidak tetap. uji berkaldilaksanakan oleh dinas. masa uji berkalaberlaku selama (enam) bulan. (l). bukti pengujiansebagaimana dimaksud padadinas perhubungan kabupaten kapuas hulu dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari: surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian kpop surat tanda nomor kendaraan stok surat keterangan uji type. tanda jati diri pemilik ktpterakhir. (l) pengujian berkala dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujianpada lokasi yang bersifat tidak tetap. dinas perhubungan kabupaten kapuas hulu berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan(l) apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak luluspelaksaan uji ulang. dalan. apabila setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus uji, maka uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji. (l)emimpi permohonan sebagaimana dimaksud pada setelah mendengarkandapat mengajukan permohonan keberatan satu kali lagi. pemilikdapat memindahkan pengujian kendaraannya ketempat dimana kendaraan itu berdomisili. pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. tata cara pengujian berkala diatur lebih lanjut olehdiatur lebih lanjut oleh peraturan bupati. paragraf pemeliharaan (l) untuk memeliharagar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dinas berkewajibdiini ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji: mencabut tanda bukti lulus uji, memerintahkan secara tertulis kepada pemilik pemegang kendaraan untuk dilakukan uji ulang. ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan operasional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab besarnya tarif retribusi setiap pelaksanaan pemeriksaan kondisi teknis dan penetapan laik jalan kendaraan bermotor dikenakan retribusi. struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah beban yang diperbolehkan jbb). struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut biaya investasi sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), biaya formulir sebesar rp. (tiga ribu rupiah), biaya buku uji sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), striker tanda samping sebesar rp. (lima belas ribu rupiah), biaya kartu induk sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), jasa pemeriksaan kondisi kendaraan bermotor tetapkan sebagai berikut pemeriksaan lampu sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), pemeriksaan rem sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), pemeriksaan kelistrikan rp. (sepuluh ribu rupiah), pemeriksaan suspensi roda sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), pemeriksaan accessories sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), pemeriksaan gas buang sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah). pengujian awal.berkala uraian kapasitas tarif unitpenghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dikenakan biaya sebesar untuk kendaraan bermotor roda (dua) sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), untuk kendaraan bermotor roda (empat) sebesar rp. (seratus ribu rupiah), untuk kendaraan bermotor roda (enam) sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk kendaraan bermotor diatas roda (enam) sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah). numpang uji bagi kendaraan bermotor yang numpang uji selain dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada dikenakan pula biaya administrasi tambahan sebagai berikut dalam daerah satu propinsi untuk kendaraan roda (empat) sebesar rp. (tiga puluh lima ribu rupiah), roda (enam) sebesar rp. jima puluh ribu rupiah), roda keatas sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu rupiah), luar daerah propinsi untuk kendaraan roda (empat) sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), roda (enam) sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu rupiah), roda keatas sebesar rp. (seratus ribu rupiah), sebagai tanda lunas pembayaran diberikan bukti pembayaran yang bentuk dan warnanya ditetapkan dengan peraturan bupati. jika pemilik atau kuasa kendaraan tidak datang pada waktu dan tempat yang telah diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam padahal telah didaftarkan untuk diuji, maka pemilik atau kuasa kendaraan tersebut harus mengajukan permohonan kembali dengan dikenakan biaya formulir. apabila didalam pelaksanaan pengujian ternyata kendaraan tidak lulus uji, maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang: perbaikan perbaikan yang harus dilakukan, waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang. apabila hasil pengujian ulang sebagaimana pada ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau kuasa pemegang kendaraan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pengujian ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru. setiap penggantian buku uji dan tanda uji yang disebabkan karena rusak atau hilang harus membayar kembali biaya penggantian yang besarnya sebagaimana dimaksud pada huruf dannya dari biaya pengujian. retribusi sebagaimana dimaksud dalam dan dipungut oleh dinas perhubungan kabupaten kapuas hulu dan hasil pungutan disetor kas daerah. jl) kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan upah pungut sebesar (lima persen) dari jumlah penerimaan yang telah disetor kas daerah kabupaten kapuas hulu, tata cara permintaan pembayaran upah pungut dimaksud pada dilaksanakanujian kendaraan bermotor umum bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun huruf tentang pemerintahan daerah bahwa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten kota adalah urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan per undang undangan. bahwa bidang perhubungan termasuk dalam salah satu urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota, untuk itu pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu memandang perlu untuk membuat suatu peraturan daerah tentang pengujian kendaraan bermotor supaya layak dan aman untuk kendarai. bahwa peraturan daerah kabupaten kapuas hulu tentang pengujian kendaraan bermotor masih berpedoman kepada surat edaran menteri perhubungan nomor tahun tanggal april tentang standar, norma, criteria, prosedur dan pedoman yang telah dikeluarkan dan ditetapkan departemen perhubungan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai tindak lanjut dan peraturan pemerintah nomor tahun dalam lampiran surat edaran tersebut ditetapkan bahwa pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan kewenangan kabupaten kota. bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada pada kabupaten kota untuk pengujian berkala kendaraan bermotor pada prinsipnya akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten kapuas hulu. peraturan daerah ini buat dengan maksud memberikan landasan hukum bagi perangkat pemerintah kabupaten kapuas hulu dalam rangka melakukan penertiban, pengawasan dan pemungutan retribusi terhadap pengujian kendaraan bermotor wilayah kabupaten kapuas hulu. ii. demi s d cukupjelas retribusi dipungut oleh dinas perhubungan dan hasil pungutan disetor kas daerah melalui bendaharawan penerima menyetor. s d cukup jelassehubungan dengan perkembangan dan kemajuan desa disayang ada kabupaten banggai kepulauan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang menghendaki adanya pemerintahan sendiri yang otonomimemperhatikan perkembangan penduduk, letak geografis, potensi ekonomiyang ada desa,dipasang perlu membentuk desa baru kabupaten banggai kepulauan, bahwa pembentukan desa kabupaten banggai kepulauan akan dapatuntuk menyelenggarakbupatenuntuk iaapenjelasan umum, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. oleh karena itu dengan adanya pembentukan desa berarti melahirkan desa desa baru yang disertai dengan pembentukan sistem kelembagaan pemerintah desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa. demikian upaya pembentukan desa merupakan langkah tercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. adapun (tujuh belas) desa yang dibentuk yaitu kecamatan banggai selatan dibentuk (satu) desa baru kecamatan banggai tengah dibentuk (dua) desa baru kecamatan bokan kepulauan dibentuk (satu) desa baru kecamatan labor dibentuk (satu) desa baru kecamatan bagkurung dibentuk (satu) desa baru kecamatan tinangkung utara dibentuk (satu) desa baru kecamatan liang dibentuk (satu) desa baru kecamatan bulagi dibentuk (satu) desa baru kecamatan bulagi selatan dibentuk (empat) desa baru kecamatan buko dibentuk (dua) desa baru kecamatan buko selatan dibentuk (dua) desa baru dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka desa kabupaten banggai kepulauan bertambah (tujuh belas) desa baru. ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas desa labuan kapelan yang sebelum dibentuk menjadi desa merupaka wilayah kerja pemerintah desa matang kecamatan banggai selatan dusun kapelan. desa ginting sebelum dibentuk menjadi desa merupakan wilayah kerja pemerintah desa badumpayan kecamatan banggai tengah yang berkedudukan dusun ginting. desa citing merupakan gabungan dari dusun ginting dan dusun bualalogo yang berkedudukan indigo. desa posts along sebelum dibentuk mejadi desa merupakan wilayah kerja pemerintah desa konsonan kecamatan banggai tengah yang berkedudukan dusun posts along. desa kelak sebelum dibentuk menjadi desa merupakan wilayah kerja pemerintah desa mungkin kecamatan bokan kepulauan yang berkedudukan dusun kelak. desa padingkian sebelum dibentuk menjadi desa merupakan wilayah kerja pemerintah desa alasan kecamatan labor yang berkedudukan dusun padingkian desa dungeon yang sebelum dibentuk menjadi desa merupaka wilayah kerja pemerintah desa sasabobok kecamatan bangkurung yang berkedudukan dusun dungeon. desa pampanga yang sebelum dibentuk menjadi desa merupaka wilayah kerja pemerintah desa lukaku kecamatan tinangkung utara yang berkedudukan dusun pampanga desa along yang sebelum dibentuk menjadi desa merupaka wilayah kerja pemerintah desa dokumen kecamatan liang yang berkedudukan desa along. desa kayubet yang sebelum dibentuk menjadi desa merupaka wilayah kerja pemerintah desa komba komba kecamatan bulagi yang berkedudukan dusun kayubet. desa koloni sebelum dibentuk menjadi desa merupakan wilayah kerja pemerintah desa unu kecamatan bulagi selatan yang berkedudukan dusun koloni. desa labotakandi sebelum dibentuk menjadi desa merupakan wilayah kerja pemerintah desa san kecamatan bulagi selatan yang berkedudukan dusun labotakandi. desa asalan nggolobuton sebelum dibentuk menjadi desa merupakan wilayah kerja pemerintah desa sebelah kecamatan bulagi selatan yang berkedudukan dusun asalan. desa alasan nggolobuton merupakan gabungan dari dusun alasan dan dusun nggolobuton yang berkedudukan dusun alasan. desa pipilogot paipaisu sebelum dibentuk menjadi desa merupakan wilayah kerja pemerintah desa sorotan kecamatan bulagi selatan yang berkedudukan dusun pipilogot. desa pipilogot paipaisu merupakan gabungan dari dusun pipilogot dan dusun paipaisu yang berkedudukan pipilogot. desa attending sebelum dibentuk menjadi desa merupakan wilayah kerja pemerintah desa leme leme darat kecamatan buko yang berkedudukan dusun attending. desa solusi sebelum dibentuk menjadi desa merupakan wilayah kerja pemerintah desa peling along kecamatan buko yang berkedudukan dusun solusi. desa selang sebelum dibentuk menjadi desa merupakan wilayah kerja pemerintah desa dibangun darat kecamatan buko selatan yang berkedudukan dusun selang. desa konsonan bebas sebelum dibentuk menjadi desa merupakan wilayah kerja pemerintah desa lumba lumba kecamatan buko selatan yang berkedudukan dusun konsonanbadan permusyawaratan desa dilakukan berdasarkan mekanisme keterwakilan dari masing masing dusun. apabila desa yangdibentuk belum memiliki dusun, maka keanggotaan bpd berasal dari rukun tetangga. mekanisme dan tata cara pemilihan kepala desa didasarkansalah satu tugas pokok pejabat sementara kepala desa dalam mempersiapkan pembentukan badan permusyawaratan desa. bpd dan pejabat kepala desa secara bersama sama mempersiapkan pemilihan kepala desa yang defenitif. cukup jelas cukup jelmbentukan desalam sistem pemerintahan nasional yang berada daerah kabupatemaksud dan tujuan pembentukan desa kabupaten banggai kepulauan dimaksudkan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang berada didusun yang bersangkutan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang otonomi, meningkatkan akselerasi pembangunan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan potensi desa, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. pembentukan desa bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat: meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat: meningkatkan aksesibilitas pemerintah desa. bab iii pembentukan desa dengan peraturan daerah ini dibentuk desa. pembentukan desa kecamatan banggai selatan adalah desa labuan kapelan merupakan hasil pemekaran dari desa matang. pembentukan desa kecamatan banggai tengah adalah desa ginting merupakan hasil pemekaran dari desa badumpayan. desa pososlalogo merupakan hasil pemekaran dari desa konsonan pembentukan desa kecamatan bokan kepulauan adalah desa kelak merupakan hasil pemekaran dari desa mungkin. pembentukan desa kecamatan labor adalah desa padingkian merupakan hasil pemekaran dari desa alasan. pembentukan desa kecamatan bangkurung adalah desa dungeon merupakan hasil pemekaran dari desa sasabobok. pembentukan desa kecamatan tinangkung utara adalah desa pampanga merupakan hasil pemekaran dari desa lukaku. pembentukan desa kecamatan liang adalah desa oolong merupakan hasil pemekaran dari desa dokumen. pembentukan desa kecamatan bulagi adalah desa kayubet merupakan hasil pemekaran dari desa komba komba. pembentukan desa kecamatan bulagi selatan adalah desa koloni merupakan hasil pemekaran dari desa unu. desa labotakandi merupakan hasil pemekaran dari desa san. desa alasan nggolobuton merupakan hasil pemekaran dari desa sebelah. desa pipilogot paipaisu merupakan hasil pemekaran dari desa sorotan. pembentukan desa kecamatan buko adalah desa attending merupakan hasil pemekaran dari desa leme leme darat. desa solusi merupakan hasil pemekaran dari desa peling slalom. pembentukan desa kecamatan buko selatan adalah desa selang merupakan hasil pemekaran dari desa dibangun darat. desa landasan bebas merupakan hasil pemekaran dari desa lumba lumba bab batas batas wilayah (l) desa labuan kapelan mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa marino sebelah timur berbatasan dengan desa matang sebelah selatan berbatasan dengan bokan kepulauan sebelah barat berbatasan dengan desa tolokibit. desa ginting mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa badumpayan sebelah timur berbatasan dengan desa marino sebelah selatan berbatasan dengan desa bantuan sebelah barat berbatasan dengan desa posts along. desa posts along mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa konsonan sebelah timur berbatasan dengan desa badumpayan sebelah selatan berbatasan dengan desa tolokibit sebelah barat berbatasan dengan labor. desa kelak mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa induk mungkin sebelah timur berbatasan dengan desa bolokut sebelah selatan berbatasan dengan desa ndindibung sebelah barat berbatasan dengan nggasuang. desa padigkian mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa induk alasan sebelah timur berbatasan dengan tipu talas sebelah selatan berbatasan dengan lautan sebelah barat berbatasan dengan labor. desa dungeon mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan laut sebelah timur berbatasan dengan gunung sebelah selatan berbatasan dengan wilayah desa bone bone sebelah barat berbatasan dengan desa sasabobok. desa bangapanga mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa lukaku sebelah timur berbatasan dengan desa dalam sebelah selatan berbatasan dengan desa batang bahasa sebelah barat berbatasan dengan desa mata. desa oolong mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa sepekan sebelah timur berbatasan dengan desa sepekan sebelah selatan berbatasan dengan desa popidolon sebelah barat berbatasan dengan desa dokumen. desa kayubet mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa peling sebelah timur berbatasan dengan desa induk komba komba sebelah selatan berbatasan dengan desa balombong sebelah barat berbatasan dengan teluk peling. desa koloni mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan sambal kecamatan bulagi sebelah timur berbatasan dengan selat peling sebelah selatan berbatasan dengan desa induk unu sebelah barat berbatasan dengan dusun laten desa unu. j1) desa labotakandi mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan hutan tanah negara sebelah timur berbatasan dengan desa san sebelah selatan berbatasan dengan desa tatarandang sebelah barat berbatasan dengan desa level. desa alasan nggolobuton mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa sorotan sebelah timur berbatasan dengan desa induk sebelah sebelah selatan berbatasan dengan selat monsolonia sebelah barat berbatasan dengan desa ballon. desa pipilogot paipaisu mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa palabatu sebelah timur berbatasan dengan desa lantang sebelah selatan berbatasan dengan desa induk sorotan sebelah barat berbatasan dengan hutan tanah negara. desa attending mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa okulopotil sebelah timur berbatasan dengan wilayah kecamatan bulagi sebelah selatan berbatasan dengan desa leme leme darat sebelah barat berbatasan dengan selat peling. desa solusi mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa tata sebelah timur berbatasan dengan desa all kecamatan bulagi sebelah selatan berbatasan dengan desa pelinglalomo sebelah barat berbatasan dengan desa labasiano desa selang mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa sean sebelah timur berbatasan dengan desa wilayah kecamatan bulagi sebelah selatan berbatasan dengan desa awal sebelah barat berbatasan dengan laut. desa landasan bebas mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa induk lumba lumba sebelah timur berbatasan dengan desa level sebelah selatan berbatasan dengan desa palapa sebelah barat berbatasan dengan laut bab kewenangan desa dengan terbentuknya desa baru, sebagai desa yang otonomi memiliki kewenangan desa yang didasarkan pada peraturan perundang undangan. bab pemerintahan desa dengan terbentuknya desa baru, dibentuk pula badan permusyawaratan desa masing masing desa sesuai dengan peraturan perundang undangan. untuk memimpin jalannya pemerintahan desa, kepala desa dipilih dan disahkan dalam suatu pemilihan kepala desa masing masing desa sesuai dengan peraturan perundang undangan. untuk kelengkapan peraturan desa desa baru, dibentuk sekretariat desa, urusan pemerintahan, urusan umum dan urusan pembanguan serta lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan peraturan perundang undangan bab vii ketentuan peralihan (l) untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dua belas) kecamatan terdiri dari desa baru maka bupati banggai kepulauan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku mengatur penyerahan dan penggunaan aset aset daerah meliputi. pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya harus disesuaikan dalam waktu (satu) tahun terhitung sejak diresmikannya pembentukan desa. pelaksanaan peresmian desa yang dibentuk selambat lambatnya (enam) bulan terhitung sejak pengesahan peraturan daerah ini. (l) untuk sementara waktu jabatan kepala desa dijabat oleh pejabat sementara kepala desa yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. jabatan sementara kepala desa dijabat oleh kepala dusun atau salah satu aparat desa yang berdomisili dusun tersebut atau ketua panitia pemekaran desa yang bersangkutan. pejabat sementara kepala desa mempunyai tugas dalam kurun waktu (tiga) bulan kedepan mempersiapkan keanggotaan badan permusyawaratan desa sebagai bagian dari alat perlengkapan pemerintahan desa. bpd yang telah dibentuk untuk pertama kalinya mempersiapkan dan membentuk panitia pemilihan kepala desa yang berpedoman pada peraturan perundang undangan. untuk sementara waktu pengisian jabatan alat perlengkapan pemeritahan desa seperti keanggotaan bpd, sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintah dan kepala urusan pembangunan fasilitasi oleh camat. bab viii ketentuan penutup peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasarajak pengelolaan pasar pasar sudah tidak sesuai dengan kebutuhan,perkembangan dan kemajuan pembangunan daerah sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah retribusi pelayanan pasarpasar kabupaten bengkayang, bahwa dalam rangka untuk peningkatan pelayanan perlu dikenakan retribusi, bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf huruf danurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten bengkayang, peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahun tentang ketertiban umumatau satuan kerja terkait yang mengelola pelayanan dan penarikan retribusi pasar. pasar adalah setiap tempat atau kawasan yang merupakan fasilitas umum baik yang disediakan oleh pemerintah daerah, badan lain atau peroranganjadi. bangunan pasar adalah setiap bangunan, baik yang disediakan pemerintah, badan lain atau perorangan yang berada didalam kawasan pasar sebagai fasilitas pasa, lingkungan tempat dimana terdapat bangunan toko toko disepanjang pinggir jalan umum dan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat. toko adalah fasilitas tempat berusaha yang disediakan oleh pemerintah daerah dan atau milik perorangan yang berada didalam kawasan pasar untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. kios pasar ialah fasilitas tempat berjualan yang tidak merupakan bagian suatu bangunan yang dibuat sedemikian rupa antara yang satu dengan yang lainnya dibatasi dinding skat pemisah, yang disediakan oleh pemerintah daerah, badan swasta lain dan atau perorangan. los pasar adalah fasilitas tempat berjualan yang tidak berdinding yang didalamnya disediakan tempat tempat dengan luas tertentu, sehingga merupakan petak petak untuk berdagang dengan bentuk dan prasarana sesuai peruntukannya, yang disediakan oleh pemerintah daerah, badan lain dan atau perorangan. bangunan darurat adalah suatu bangunan tempat berjualan yang bersifat sementara tanpa dinding skat yang dapat dibongkar dan dipasang dalam waktu singkat dan merupakan tempat tempat dengan luas tertentu sehingga merupakan petak petak untuk berdagang, yang disediakan oleh pemerintah daerah, badan lain dan atau peroranganpemilik pengusaha adalah para pemilik toko dan atau pengusaha perorangan atau badan hukum yang berusaha didalam dan atau disekitar wilayah pasar. surat penunjukan tempat usaha selanjutnya disingkat satu adalah surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atas pemakaian kios los dan atau bangunan darurat milik pemerintah. retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap para pedagang sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, retribusi pelayanan pasar meliputi pungutan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap para pedagang sebagai pembayaran atas penggunaan,pemakaian dan pemanfaatan kios,los,tiap tiap pasar harus diberi tanda batas dan nama yang jelas serta mudah dibaca oleh masyarakat. pemerintah daerah harus mempunyai peta serta data lengkap dari tiap tiap pasar yang dikenakan sewa ataupun retribusi, baik berupa bangunan toko perorangan badan lain, kios, los los pasar, lapangan ataupun tempat terbuka lainnya. bab iii hak dan kewajiban pemerintah daerah pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah skpd terkait mempunyai hak untuk menarik retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang secara harian atau bulanan baik kepada penyewa kios, los, pedagang kaki lima dan atau pemilik toko perorangan atau badan lain dan mempunyai kewajiban untuk mengatur, menata atau mengelola pasar pasar sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sesuai kewenangannya. bab wilayah pemungutan,masa retribusi dan saat retribusi terutang retribusi yang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan masa retribusi adalah terhadap bangunan los,tendanisasi diatas tanah milik pemerintah daerah dan pedagang kaki lima (bakalan hamparan,meja dan gerobak,didalam maupun diluar kawasan pasar,masa retribusinya adalah perhari,ya yang dipersamakan. bab subyek retribusi dan ohukum yang menggunakan, memanfaatkan pasar baik yang disediakan oleh pemerintah daerah, badan hukum lain dan atau toko milik perorangan yang berada dikawasan pasar dan khusus disediakan untuk berdagang., pertokoan, toko milik perorangan atau badan swasta, yang berada didalam kawasan pasar, pedagang kaki lima termasuk didalamnya gerobak, tenda, bakalan hamparan, baik didalam maupun diluar kawasan pasarhukum yang berdagang berusaha pada tempat atau bangunan didalam kawasan pasar, baik yang disediakan oleh pemerintah daerah ataupun bangunan toko milik perorangan pribadi. retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum. bab penarikan retribusi jl) pasar milik daerah yang dibangun secara permanen selain dipungut retribusinya. besarnya pungutan sewa dan retribusi berdasarkan peraturan daerah ini. bentuk tanda bukti penagihan penerimaan retribusi serta tata caranya ditetapkan dengan peraturan bupati. retribusi pelayanan pasar dikenakan kepada setiap pasar sebagaimana dimaksud bentuk tanda bukti penagihan penerimaan retribusi serta tata cara pencariannya ditetapkan dengan peraturan bupati. bab vii struktur dan besarnya retribusi (d0) struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kaki limabesarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut kios pasar yang dibangun oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi sebesar rp1. , (seribu rupiah) perhari, los pasar yang dibangun oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi sebesar rp. (seribu rupiah) perhari, cc. pasar tempat berjualan daging sapi, daging babi, daging ayam dan tempat terjual ikan basah yang dibangun pemerintah daerah dikenakan retribusi sebesar rp. , (dua ribu rupiah) gereja perhari,, (seribu rupiah) perhari, tempat berjualan yang menggunakan halaman pasar teras kios teras los tempat berjualan lainnya dikenakan retribusi sebesar rp. , (seribu rupiah) perhari, gerobak dorong atau sejenisnya yang berjualan menetap dikenakan retribusi sebesar rp. , ( seribu lima ratus rupiah) perhari, bangunan darurat yang dibangun pemerintah daerah retribusi sebesar rp. (seribu rupiah) terletak perhari, bangunan darurat yang biaya pembangunan dipikul oleh badan lain atau pedagang sendiri dan atau toko milik perorangan kepada mereka dikenakan retribusi sebesar rp. , (seribu rupiah) perhari. pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan umum dalam kawasan pasar yang mempergunakan tenda, gerobak dan berjualan pada malam hari diwajibkan menggelar dagangannya dari jam sampai dengan jam pagi, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat berjualan masing masing. pedagang kaki lima yang sebagaimana tersebut dalam dikenakan retribusi sebesar rp. , (seribu rupiah) perhari. bab viii tata cara pendaftaran, penetapan dan pemungutan retribusi terhadap obyek retribusi kios, los, bangunan darurat, toko milik pemerintah daerah dan atau toko milik perorangan yang berada didalam kawasan pasarkepala daerah. berdasarkan sportatau didata baru atau ada data yang semula belum terungkap sehinggadan atau skrdkbt atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dan ditetapkan oleh kepala daerah. pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. untuk pedagang kaki lima termasuk didalamnya, tenda, gerobak, bakalan hamparan baik didalam maupun diluar kawasan pasar yang diizinkan oleh pemerintah daerah, masa retribusinya adalah perhari dengan menggunakan skr atau dokumen lain yangimanya skr atau dokumen lain yang disamakan. tata cara pemungutbagi pemakai obyek retribusi kios, los, bangunan darurat milik pemerintah daerah dan atau toko perorangan yang berada didalam kawasan pelayanan pasar, apabila pembayaran retribusi apabila tidak membayar retribusi setelah tenggang waktu (satu) bulan dikenakan denga (lima puluh persen) dari retribusi terutang, apabila tidak membayar retribusi setelah tenggang waktu (dua) sampai dengan (tiga) bulan dikenakan denga 100y6 (seratus persen) dari retribusi yang terutang. bagi pemakai obyek retribusi kios, los, bangunan darurat milik pemerintah daerah,, los, bangunan darurat tersebut dan menguasainya. bab keberatanwajib retribusi mengajukan keberatan secara tertulis dalam bahasa indonesia, atas ketetapan retribusi tersebut harus disertai alasan alasan yang jelas danitu, dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak sebagian atau menambah besarnya retribusi terutang. apabila telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulk, sebagaimana dimaksud setelah adanya penilaian dan pengkajian dari instansi terkaitpembukuan tindak pidana yang dimaksud pada ini merupakan tindak pidana pelanggarandinas perindustrian dan perdagangan dengan dibantu petugas petugas lainnya yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala daerah. bab xvi ketentuan penutup jl) dengan berlakunya peraturan daerah ini, peraturan daerah nomor tahun tentang pajak pengelolaan pasar pasarjacobs luna diundangkan bengkayang pada tanggal agustuspasarpa kali diubah terakhir dengan dengsesuai yang diamanatkan diatas pemerintah kabupaten bengkayang berwenang dalam penyelenggaraan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyediaan sarana prasarana umum,memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah,serta pelayanan administrasi. peraturan daerah kabupaten bengkayang tentang retribusi pelayanan pasar ini merupakan pedoman, baik bagi pemerintah kabupaten bengkayang. bahwa dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi saat ini perlu untuk penyelenggaraan,pembinaan pengendalian serta pengawasan terhadap pasar diperlukan pembiayaan sehingga dalam rangka melaksanakan peningkatan pelayanan perlu dikenakan retribusi. ii. penjelasan demi cukupjelas :dengan cukup jelas cukup jelas cukup jelas. yang dimaksud dengajelas cukupjelas sampai dengan cukup jelas. cukupjelas cukupjelas sampai dengan cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten bengkayang tahun nomor |
ni: nas bupati tanah bumbu provinsi kalimantan selatan peraturan bupati tanah bumbutanah bumbu tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup,wilayah kabupaten tanah bumbukargo pengambilan air tanah debit militer detik (dari sumur sampai dengan sumur dalam satu area, luas ha) satu fasilitasnya prasaranasisiudara,terdiri: perpanjanganlandasanpacus ( 200m pembangunantaxi way: 50s luas m2? pembuatanairstrip, |800class900m pembangunanhelipad:s semuaukuran sma pengurangan lahan dengan volume, reklamasi pantai luas, atau luas volume urugan volume prasaranasisi darat, terdiri: penumpang, cargo, pembangunan menara semua ukuran pengawas lalu lintas udara: depot penyimpanan dan volume eee untuk umum mama terdiri pembangunan fasilitas semua ukuran pemancar ndb, dalam lokasi bandara hanggar pusat perawatan semua ukuran pesawat udara, dalam lokasi bandara bermotor, m2? 4d. pemindahanpenduduk jumlah pembebasanlahan luas c100 bidang perindustrian jenis usaha kegiatan skala besaran system grading dock ton tahun ton tahun untuk buah buahan dan sayuran ton tahun liter tahun perairan lainnya ton tahun tem ara ternak kecil, aneka ternak ton tahun aan nitrat ton tahun ransum pakan setengah jadi ternak produksi riil besar, ternak kecil, anak ternak: ton tahun pakan lain untuk ternak, tepung tulang: minuman ringan lainnya, produksi riil juta liter tahun minuman ringan tidak mengandung produksi riil juta co2, liter tahun produksi riil minuman ringan mengandung co , botol tahun minuman beralkohol kurang dari semua besaran terpenting, bahan pelarut investasi juta lainnya bahan dari getah kayu, tir rupiah (tidak kayu, minyak tir kayu, merosot kayu (termasuk tanah dan dan bafta kayu, asam gondorukem bangunan) dan asam damar, termasuk turunannya karbon aktif, arang kayu (charcoal, investasi juta briket, arang tempurung kelapa): rupiah (tidak industry kimia dasar organik, bahan termasuk tanah dan kimia dasar dari kayu dan getah (gum) bangunanbahan pembersih investasi juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan barang dari fiber glass investasi juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) perabot rumah tangga dan barang investasi juta hiasan dan barang lainnya dari rupiah (tidak semen, hasil ikutan sisa dan jasa termasuk tanah dan penunjang industri barang lainnya bangunan) dari semen, pot bunga dari semen tembok, kapur hidrolik, kapur rupiah (tidak kaka penunjang industri kapur bangunan) barang dari kapur, hasil ikutan sisa investasi juta dan jasa penunjang industri barang rupiah (tidak dari kapur termasuk tanah dan bangunan) perlengkapan rumah tangga dari investasi juta tanah liat tanpa dengan lajur, rupiah (tidak hiasan rumah tangga dan pot bunga (termasuk tanah dan segala jenis dari tanah liat, hasil bangunan) cangkir dan pisan tanah liat tanpa dengan lajur batu bata berongga atau tidak investasi juta berongga press mesin, batu bata press rupiah (tidak mesin dan tangan, semen merah, (termasuk tanah dan kerikil tanah liat, batu bara lainnya bangunan)investasi juta lajur press mesin, genteng press rupiah (tidak mesin dan tangan, genteng lainnya (termasuk tanah dan dari tanah liat, hasil ikutan sisa dan bangunan) jasa penunjang industri genteng dari tanah liat bata tahan api, mortal tahan api, bata investasi juta tahan api lainnya, hasil ikutan sisa rupiah (tidak dan jasa penunjang industri bata termasuk tanah dan tahan api dan sejenisnya dari tanah bangunan) liat barang santer dan ubin dari tanah investasi juta liat tidak dikalahkan, barang santer rupiah (tidak dan ubin dari tanah liat dikalahkan, termasuk tanah dan barang tanah liat untuk keperluan bangunan)investasi juta tangga, bahan bangunan dari batu, rupiah (tidak barang seni pajangan dari batu, hasil termasuk tanah dan ikutan sisa dan jasa penunjang bangunan) industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, batu picisan barang dari batu keperluan untuk investasi juta keperluan industri, barang lainnya rupiah (tidak dari batu untuk keperluan lainnya, termasuk tanah dan hasil ikutan sisa dan jasa penunjang bangunan) industri dari batu keperluan lainnya pualam barang pajangan dari granit rupiah (tidak dan marmer batu pualam, barang termasuk tanah dan pajangan dari enix, barang granit dan bangunan)perlengkapannya ton tahun mesin pengolah hasil pertanian dan kapasitas perkebunan, hasil kehutanan dan ton tahun mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya unit tahun (rectifier), pengontrol tegangan unit tahun dwt berlian perhiasan, intan perhiasan investasi juta batu mulia, batu permata, serbuk dan rupiahorang orang orang orang orang orang ton tahun makanan dari tepung beras atau produksi riil tepung lainnya ton tahun makanan dari tepung terigu ton tahun ton tahun kembang gula mengandung kakao, produksi riil kakao olahan, makanan yang ton tahun mengandung kakao, kembang gula yang tidak mengandung kakao hasil ikutan sisa industri pati sari ton tahun lubikyu industri berbagai pati palma ton tahun ton tahun obat nyamuk investasi juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) sabunrumah tangga, sabun bukan investasi juta untuk keperluan rumah tangga, rupiah (tidak deterjen, pemutih, lelembut cucian, termasuk tanah dan enzim pencuci, bangunan) bahan pembersih,juta rambut, perawatan rambut, kuku, rupiah (tidak perawatan kulit, perawatan badan, (termasuk tanah dan cukur bangunan) kosmetik lainnya investasi juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan listrik) unit tahun pusat perdagangan perbelanjaan relative terkonsentrasi luas lahan, atau luas ha, atau luas bangunan luas orang ton tahun kail mossdnssbossi bnn eee sabda ton tahun ton tahun yard tahun yard tahun ton tahun produksi rokok santa atu pengolahan bijiimete produksi riil o hari 'voodoo o ton hari ton tahun jamu serbuk minuman serbuk produksi riil segi ton hari pengolahan tempurung kelapa produksi riil por ala ton tahun buah buahan lumat (selesai jam produksi riil sayuran yang dilumatkan air sari pekat buah buahan, produksi riil pengolahan dan pengawetan lainnya ton tahun untuk buah buahan dan sayuran produksi riil air sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah buahan produksi riil ikan atau biota perairan lainnya yang produksi riil dikalengkan, binatang lunak atau ton tahun berkulit keras yang dikalengkan binatang lunak atau binatang berkulit produksi riil lainnya beku dari hewani, minyak kasar nabati ton tahun dari nabati dan hewani ton tahun ton tahun pati sari ubi kayu (tepung tapioka), produksi riil hasil ikutan sisa industri pati sari ton tahun ubi kayu ton tahun ton tahun kg hari m3 tahun rumah potong hewan dan atau pengolahannya sapi babi ekor hari ayam ekor hari industri percetakan dan penerbitan investasi 500juta pengolahan kayu industri pengolahan limbah non untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas gas meghan selaimpoinadanbkerjaan umum jenis usaha kegiatan skala besaran sumberdayaair la. pembangunan bendungan waduk atau jenis tampungan air lainnya tinggi pembangunan baru dengan luas, luas peningkatan dengan luas, luas percetakan sawah, luas luas (berkelompok) untuktment), panjang tegak lurus pantai (grin break panjang water) normalisasi sungai (termasuk setan) dan pembuatan kanal banjir dikota metropolitan besar panjang,atau panjang volume pengerukan volume dikota sedang panjang,atau panjang volume pengerukan volume pedesaan panjang,atau panjang volume pengerukan volume jalanan jembatan pembangunanjalantl pembangunan jalan tol panjang panjang peningkatan jalan tol, dengan kegiatan pengadaan tanah panjang, atau panjang pengadaan tanah luas peningkatan jalan tol, tanpa kegiatan pengadaan tanah panjang panjang pembangunan jalan peningkatan jalan, dengan kegiatan pengadaan tanah dikota metropolitan besar panjang, atau panjang pengadaan tanah panjang dikota sedang panjang, atau panjang pengadaan tanah panjang pedesaan panjang, atau panjang pengadaan tanah panjang pembangunan subway underpass, terowongan tunnel, jalan laying fly over dan jembatanpanjang iii cipta karyawan persamaan tempat pemprosesan akhir tpa) dengan system controllerkapasitas ton tpa daerah pasang surut luas landfill: atau luas kapasitas total kapasitas ton pembangunan transfer station kapasitas kapasitas ton hari pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu kapasitas kapasitas ton pembangunan instalasi pembuatan kompos kapasitas kapasitas ton hari transportasi sampah dengan kereta api kapasitas kapasitas ton pembangunan perumahan permukiman kota metropolitan, luas luas kota besar, luas luas kota sedang dan kecil, luas (tanpa unit pengolahan luas limbah) atau unit unit dengan ipar unit air limbah domestik pemukiman pembangunan instalasi pengolahan lampu tinja plt) termasuk fasilitas penunjang luas, atau luas kapasitas kapasitas pembangunan instalasi pengolahan air limbah ipar) luas, atau luas beban organik beban ton hari pembangunan system perpipaan air limbah (beverage off site sanitation system) perkotaan pemukiman luas layanan, atau luas debit air limbah debit ms3 hari drainase pemukiman pembangunan jaringan distribusi luas (luas layanan), pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang) kota metropolitan besar panjang luas kota sedang kecil panjang luas pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) sungai danau, mata air debit liter detik debit pembangunan instalasi liter detik pengolahan air dengan pengolahan air dengan pengolahan lengkap debit pengambilan air tanah dalam liter detik untuk kebutuhan pelayanan masyarakat oleh penyelenggara spam, kegiatan lain dengan tujuan debit komersil liter detik debit liter detik pembangunangedung tanah bawah tanah fungsi usaha, meliputi luas bangunan gedung perkantoran, m2? luas bangunan perdagangan, perindustrian, dan luas lahan) perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan, fungsi sosial dan budaya luas meliputi bangunan gedung luas bangunan)peningkatan kualitas perluas terpencil, kawasan perbatasan dan pulau pulau kecil, pengembangan kawasan luas pedesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa ktp2d, desa pusat pertumbuhan dpp) kegiatan ini dapat berupa luas kawasan penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat perkotaan metropolitan yang, pembentukanupaya pengelolaan lingkungan hidup,bidang sumber daya energi dan mineral jenis usaha kegiatan skala besaran sub sektor minyak dan gas bumi eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi daratlapangan minyak bumi bold lapangan gas bumi jumlah total lapangan semua sumur pembangunan kilang minyak bumi bold cair batubara batubara mencairkan kilang minyak pelumas (termasuk semua besaran berbahan baku tube base oil dan pelumas bekas surveyseismikdilaut semuabesaran mena bumi konvensional darat dan laut kegiatan eksplorasi minyak dan gas semua besaran bumi non konvensional darat dan laut (meliputi gas metana batubara, shale gas, shale oil, tight gas sand, methane hydrate) bakar minyak darat pipanisasi minyak bumi dan bahan bakar minyak laut panjang, tekanan barkegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi oil) umum darat dan perairan cng) (cng) ii. sub sektor ketenagalistrikan |a. jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan tinggi s d (suit) saluran kabel tegangan tinggi s d (skt) kabel laut tegangan tinggi s d jaringan distribusi tenaga listrik kabel laut tegangan menengah (plt (dalamllokas) ' |20s adds55 plta tinggi bendungan, 5s dx15 kapasitas daya, s d luas genangan s d pusat tenaga listrik dari energi terbarukan surya terpusat plus (dalam |1s d lokasi) s d surya terpusat plus (dalam |1s d lokasi) s d surya terpusat plus (dalam lokasi) surya terpusat plus (dalam lokasi) iii. sub sektor mineral dan batubara kegiatan eksplorasi batubara semua besaran kegiatan operasi produksi mineral dan batubara luas perizinan s d luas daerah terbuka untuk 5s d (kumulatif pertambangan per tahun) batubara gambut kapasitas dan atau s d1. ton tahun jumlah material penutup yang s d dipindahkan bank cubic meter (bcm) tahun mineral logam kapasitas bijih dan atau s d ton tahun jumlah material penutup yang s d dipindahkan ton tahun mineral bukan logam atau mineral batuan kapasitas dan atau s a m3 tahun jumlah material penutup yang s d dipindahkan m3 tahun kegiatan pengolahan pemurnian mineral bukan logam s a m3 tahun batuan s d m3 tahun batubara s d m3 tahun iv. sub sektor energi baru terbarukan bumi panas bumi untuk listrik eksploitasi dan pengembangan uap semua besaran sub sektor air tanah dangkal, sumur dalam) bidang kebudayaan dan pariwisata jenis usaha kegiatan skala besaran buatan binaan, semua besaran kolam renang semua besaran jasa makan dan minuman restoran rumah makan, kursi jasa boga, semua besaran jasa makanan dan porsi hari minuman catering penyediaan akomodasi semua besaran hotel, villa: pondok wisata: bumi perkemahan, menolikanakomodasilainnya penyediaan akomodasi lainnya spa investasi juta (tanpa bangunan dan tanah) luas bangunan m2? bidang pengembangan nuklir jenis usaha kegiatan skala besaran pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor daya termal daya pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor pabrikasi bahan nuklir produksi produksi elemen bakar tahun pengolahan dan pemurnian uranium produksi yellow cake produksi pembangunan radiator (kategori ton tahun s d iv) aktivitas sumber aktivitas bg, atau aktivitas bidang kesehatan jenis usaha kegiatan skala besaran laboratorium sabar senen semua besaran laboratorium bidang perdagangan jenis usaha kegiatan skala besaran cra toserba (departemen store) luas bangunan sasbamunai jarooomeo luas bangunan pusat pertokoan perdagangan sea age tata m2? toko bahan bangunan luas bangunan pasar tradisional luas bangunan luas m2? bidang telekomunikasi jenis usaha kegiatan skala besaran stasiun radio investasi milyar (diluar tanah dan bangunan) stasiun relay repeater investasi milyar (diluar tanah dan bangunan) pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah panjang warnet investasi milyar (di luar tanah dan bangunan), seperti antara lain nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha da atau kegiatan. untuk kegiatan kegiatan yang mempunyai skala usaha dan atau kegiatan besar, s)pasirlahan) dan lain lain. tahap konstruksi pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahanhal hal, ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti bawah ini sumber besaran tuliskan tuliskan tuliskan tuliskan kegiatan yang dampak yang ukuran yang informasi lain menghasilkan mungkin terjadi) dapat yang perlu dampak menyatakan disampaikan terhadap besaran untuk lingkungan) dampak) menjelaskan dampak contoh contoh contoh lingkungan yang akan terjadi) kegiatan peternakan pada tahap operasi pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa limbah terjadinya limbah cair cair penurunan yang dihasilkan kualitas air adalah sungai xyz liter hari akibat pembuangan limbah cair limbah terjadinya limbah padat padat penurunan yang dihasilkan (kotoran) kualitas air adalah sungai xyz m? minggu akibat pembuangan limbah padat limbah gas penurunan akibat kualitas udara pembakaran akibat sisa pembakaran makanan ternaknan nan nan ann akan aaa ann nna jabatan nan nan nan ann akan aaa ann nna alamat nan nan ann anan aaa ann nomor telp. .cbooo#o# w#w# (www mennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnkalakkknnnnnnnnnn selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari nama perusahaan usaha .oooooooooooooo www. alamat perusahaan usaha .iio.oo www woo nomor telp. perusahaan: .ooooooo woo www. jenis usaha sifatusaha .iiioooooooooo www woo. kapasitas produksi pkkkknnnnnnnnnannnan nanapemrakarsa adalah penanggungelanjutnya disebut spl, adalah pernyataan kesanggupan dbab jenis usaha kegiatan serta jenis dokumen perizinan yang dipersyaratkanjenis usaha dan atau kegiatan yang wajib ukl upl sebagaimana dimaksud sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini. setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal dan tidak termuat pada lampiran peraturan bupati iniwajib mempunyai spl bab iii prosedur dan proses dokumen ukl upl dan spl pemrakarsa mengajukan ukl upl kepada kepala badan lingkungan hidup daerah kabupaten tanah bumbu apabila usaha atau kegiatan berlokasi wilayah kabupaten tanah bumbu, prosedur dan proses dokumen ukl upl dan spl mengacu pada ketentuan yang berlakuman nama. oi.) format lampiran surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (spl) ipa ams. .a'anaaaanw"kala besaran pembangunan pusat latihan tempur luas luas tni ad, tni al, tni dan polri bidang pertanian jenis usaha kegiatan skala besaran hortikultura kawasan hutan (terletak pada satu hamparan lokasi) hortikultura semusim dengan atau tanpa luas (terletak unit pengolahannya pada satu hamparan lokasi) tahunan dengan atau tanpa luas (terletak unit pengolahannya pada satu hamparan lokasi) beras beras jam ii. perkebunan budidanamanperkebunan unit pengolahannya ana mon nan ono kehutanan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya luas non kehutanan |c. pabrik kelapa sawit semuabesaran bidang peternakan jenis usaha kegiatan skala besaran budidaya burung puyuh atau populasi ekor sae hamparan lokasi) (terletak pada satu hamparan lokasi) (terletak pada satu hamparan lokasi) walet investasi juta rupiah (tidak termasuk tanah) budidaya ayam ras pedaging jumlah populasi ekor siklus dan terletak pada satu hamparan lokasi atau luas lahan dan terletak pada satu hamparan lokasi budidaya ayam ras petelur jumlah populasi ekor terletak pada satu hamparan lokasi budidaya babi jumlah populasi ekor terletak pada satu hamparan lokasi budidaya kambing jumlah populasi ekor terletak pada satu hamparan lokasi, panjang penahan gelombang, luas kawasan industri perikanan pee san man perikanan (p2hp) usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, dan atau fermentasi) usaha semua besaran penanganan pengolahan unit pengolahan ikan upi modern maju seperti (penghasil tepung pembekuan cold storage, ikan,minyak ikan, khitan pengalengan ikan, khitanan, gelatin, atc pengekstrasian ikan atau karageenan, agar agar, rumput laut produk berbasis surimi) iii. perikanan budidaya usaha budidaya tambang luas udang ikan tingkat teknologi maju (terletak pada satu dan madya dengan atau tanpa unit hamparan lokasi)dengan jumlah jaring unit jaring apung (ukuran jaring m?) budidaya ikan dengan metode luas lahan tancap ikan bersirip, teripang, kerang, kepiting pen system dalam budidaya air laut luas, atau luas jumlah jumlah unit budidayaperikananairpayau budidaya tambak pada lahan luas (terletak tanpa membuka hutan pada satu hamparan mangrove, menggunakan lokasi)eee eee juta ekor per tahuunitton hari bidang kehutanan jenis usaha kegiatan skala besaran dengan jenis hewan dilindungi langka industri hati)luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada pemanfaatan pengusahaankebun buru ' luas250 tujuan komersil pembangunan tempat luas penampungan satwa liar yang diperdagangkan usaha pemanfaatan hasil hutan tejo aa. hutan kayu upah) dari hutan taman (ht bidang perhubungan jenis usaha kegiatan skala besaran perhubungan darat ' ' | dan fungsi luas lahan luas (luas lahan) pengujian kendaraan bermotor ' ' ,5class5 panjang panjang pembangunanstasiun keretaapi semuabesaran terminalpetikemas ' ? luas c5 (dumping) darat luas area dumping luas ii. perhubungan laut mebel satu fasilitas sebagai berikut dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile panjang, atau luas panjang luas penahan gelombang (talud) dan atau pemecah gelombang (break water) panjang panjang bean ann dwt m2? seakan nang obor10000pw1 untuk kapal bobot dwt prasaranapendukungpelabuhan |a. terminalpenumpang ' '|( lus |b. terminalpetikemas ' '| luas c5 |c. lapanganpenumpang lus c5 |d. gudang |luas |e. prasarana penampungan curah cair luas c pengerukandanreklamasi (maintenance) pengerukan perairan dengan capital dredging volume volume reklamasi pengurusan luas, atau luas volume volume kasasi sasa le. pekerjaan bawahan panjang100km pekerjaan bawah air pba) pipa minyak gas, panjang kabel listrik, tegangan kabel telekomunikasi panjang iii. perhubunganudara '') ) | salah satu fasilitas berikut ja. landasanpacu panjang200m |b. terminal penumpang atau terminal luas 200m?sidoarjo berjalan kondusif, serta dalam rangka penyempurnaan peraturan bupati sidoarjo nomor tahun tentang penerimaan peserta didik baru ppdb)rimaan peserta didik dariketentuan dalamalam hal jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua wali selain zonasi umum, sebagaimana dimaksud dalam dan tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan untuk zonasi teladan, kurang mampu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, inklusif, sekolah sulit terjangkau, peroleh nilai isbn sd tertinggi kabupaten, desa kelurahan yang jauh dari smpn serta aspirasi masyarakat dan lembaga, dilakukan secara offline. dalam hal berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada masih terdapat kekurangan kuota, satuan pendidikan smpn dapat menambah rombongan belajar dan atau pagu setelah mendapat persetujuan dariaman amami ami etall aman amami ami etalrencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan programmasa dametatat demitata dalam melaksanaknag tasi ertangcungiawaban perundang undangan, pedoman dan petunjuk dokumentasi, aaa tata usaha: teknis serta bahan lainnya yang berhubungan pad dengan sub bagian tata usaha sebagai acuan pelaksanaan tugas, pelaksanaan juga jain menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tata usaha sesuai ketentuan bidangkankeuangan rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan keuangan dan tugas administrasi dan aset, anggaran) sub bagian keuangan dan aset setiap aset keuangan, pengelola pembinaan, pelaksanaan dan tahun mengacu kepada perencanaan strategis barang milik kekayaan sekretariat untuk mencapai target dan sasaran pengawasan keuangan dan negara serta sarana aset: pelaksanaan tugas, programteknis serta bahan lain berhak yang berhubungan pertanggungjawaban dengan sub bagian keuangan dan aset sebagai penyelenggaraankeuangan dan acuan pelaksanaan tugas, aset, dan pelaksanaan tugas lain yang menyusun program, pedoman dan petunjuk teknissetang telah dibuat: pel aman amami ami etalassa dapatanggaran dalam penyusunan apbd bidang anggaran, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan dan perubahan apbd anggaran) bidang anggaran setiap tahun mengacu penyusunan kebijakan dan serta pengendalian pedoman pelaksanaan apbd: kepada perencanaan strategis badan pengelolaan pelaksanaan apbd. keuangan dan aset daerah untuk mencapai target koordinasi pengalokasian dan sasaran pelaksanaan tugas, anggaran dengan instansi terkait dalam penyusunan menghimpun dan mempelajari peraturan kua pas dan kuda pas perundang undangan, pedoman dan petunjuk perubahan: teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang anggaran sebagai acuan pengendalian pelaksanaan pelaksanaan tugas, apbd: menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan anggaran sesuai ketentuan pengawasan perencanaan dan peraturan guna kelancaran badan pengelolaan pengendalian anggarannggaran, menyusun rencana kerja bidang anggaran, menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan apbd, melaksanakan koordinasi pengalokasian anggaran dengan instansi terkait dalam penyusunan kua pas dan kuda pas perubahan bupati adalah bupati hulu sungai utarhulu sungaihulu sungai utara sekretariat badan pengelola keuangan dan aset daerah adalah sekretariat pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten hulu sungai utara. bidang adalah bidang pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten hulu sungai utara. sub bagian dan sub bidang dan adalah sub bagian dan sub bidang pada badan pengelola keuangan dan asetbadan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten hulu sungai utara. eselon adalah tingkatan jabatan struktural. bab kedudukan badan pengelola keuangan dan asetbadan pengelolakeuanganl aman amami ami etal mengendalikan pelaksanaan apbd, membina, pelaksanaan dan pengawasan perencanaan dan pengendalian anggaranmfasilitasi asistensi atas rka opd, membina, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian anggaran, melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian anggaran, mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan bidangnggaran yang terkait bidang aman amami ami betataganggaran guna terwujudnya tata kelola bidang anggrencanaan rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan perencanaan perencanaan anggaran. anggaran, anggaran) sub bidang perencanaan anggaran anggaran persiapan bahan penyusunan setiap tahun kepada perencanaan apbd dan perubahan apbd, strategis bidang siaran untu dan dan sasaran pelaksanaan tugas,ya. dengan sub bidang perencanaananggaran untuk bidang anggrencanaan anggaranbahan nota keuangan rancangan apbd dan perubahan apbd, menyusun anggaran kas pemerintah daerah, pel aman amami ami etal mempersiapkan rancangan dpa opd dan dpa ppid, nyelenggaraan perencanaananggaran anggaran guna terwujudnya tata kelola bidang anggaran yang baik, pel aman amami ami etal melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggarandalian dan rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan pengendalian pengendalian dan evaluasi evaluasi anggaran, anggaran) sub bidang pengendalian dan evaluasi dan evaluasi anggaran pembinaan, pelaksanaan dan anggaran setiap tahun mengacu kepada anggaran perencanaan strategis bidang anggaran untuk pengawasan pengelolaan data mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, dan pelaporan, dansahnya. dengan sub bidang pengendalian dan evaluasievaluasindalian dan evaluasi anggaran untuk bidangndalian dan evaluasingendalian dan evaluasi anggaran, mempersiapkan surat penyediaan dana spd), membuat register spd, melakukan verifikasi ketersediaan anggaran atas beban belanja yang diajukan oleh skpd, membuat dan mengarsipkan kartu kredit anggaran, melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pengendaliandan evaluasi anggaran, membina, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pengendaliandan evaluasi anggaran, menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pengendaliandan evaluasi anggaran, mengkoordinasikan program dan kegiatanyang terkait bidang tugasnya, pel aman amami ami etalndalian dan evaluasi anggaranndalian dan evaluasigendalian dan evaluasi anggaran guna terwujudnya tata kelola sub bidang anggaranyang baik, melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian dan evaluasiassa dapat ama| penyusunan rencana kerja di| merencanakan dan melaksanakan kegiatan akuntansi dalam menyelenggarakan bidang akuntansi, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan sistem akuntansi dan penyusunan kebijakan dan anggaran) bidang akuntansi setiap tahun mengacu pelaporan keuangan pedoman teknis operasional kepada perencanaan strategis badan pengelola daerah. clenggaraan fantasi keuangan dan aset daerah untuk mencapai target pad ah: dan sasaran pelaksanaan tugas, penyusunan laporan keuangan menghimpun dan mempelajari peraturan pemerintah daerah dan perundang undangan, pedoman dan petunjuk rancangan peraturan daerah teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dan peraturan bupati dengan bidang akuntansi sebagai acuan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pelaksanaan apbd, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan akuntansi sesuai ketentuan pengawasan ketatausahaan, peraturan guna kelancaran badan pengelola pembukuan dan pelaporan: keuangan dan aset daerahbidang perjanjian kinerja pk),kuntansi: melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah: melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, merumuskan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah: menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, menyelenggarakan pelaporan data dan informasi keuangan daerah, melakukan pembinaan atas penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan bidang akuntanskuntankuntansi guna terwujudnya tata kelola bidang akuntankuntanmbukuan, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan pembukuan akuntansi atas transaksi pencatatan, penggolongan dan anggaran) sub bidang pembukuan setiap tahun keuangan. mengacu kepada perencanaan strategis bidang peningkatan transaksi akuntansi untuk mencapai target dan sasaran keuangan sesuai sap, dan pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas lain mel) keuangan dan ase: sub bidang perencanaan anggaran, dan sub bidang pengendalian dan evaluasi anggaran, bidang akuntansi, terdiri dari: sub bidang pembukuan, dan sub bidang pelaporan, bidang perbendaharaan, terdiri dari: sub bidang belanja langsung, sub bidang pengelola kas, dan sub bidang belanja tidak langsung dan pembiayaan. bidang aset, terdiri dari: sub bidang perencanaan dan pengamanan aset, sub bidang penggunausahaan dan inventarisasi aset, dan sub bidang penghapusan aset. kelompok jabatan fungsional. bab jabatan eselon kepala badan pengelola keuangan dan aset keuangan dan asetadministrator. dengan sub bidang pembukuukumbukumbukuan untuk bidang akuntansi: merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup sub bidang pembukuan, bahan penyusunan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, rekonsiliasi belanja, rekonsiliasi pendapatan lo, rekonsiliasi beban, rekonsiliasi piutang, rekonsiliasi investasi non permanen, rekonsiliasi investasi permanen dan rekonsiliasi bagian lancar tp tgr, memverifikasi jurnal jurnal koreksi atas transaksi keuangan organisasi perangkat daerah opd), melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansimbukumbukmbukuan assa dapat eusun laporan sub bidang pelaporan: rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan pelaporan keuangan pemerintah penyusunan laporan anggaran) sub bidang pelaporan setiap tahun daerah dan menyusun mengacu kepada perencanaan strategis bidang keuangan pemerintah daerah rancangan peraturan akuntansi untuk mencapai target dan sasaran menyusun rancangan daerah dan peraturan pelaksanaan tugas, peraturan daerah dan bupati tentang pena: peraturan bupati tentang menghimpun dan mempelajari peraturan pertanggungjawaban per tunduk laksanakan apbd pertanggungjawaban perundang undangan, pedoman petunjuk pelaksanaan apbd, dan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan pelaksanaan tugas lain yang dengan sub bidang pelaporan sebagai acuan diberikan atasan sesuai bidang pearxsanaan tugas, tugasnya. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelaporpada sub bidang pelaporidang pelaporan untuk bidang akuntansi: merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup sub bidang pelaporan, menyusun laporan realisasi keuangan bulanan dan triwulanan menyusun laporan realisasi keuangan semester dan prognosis untuk enam bulan berikutnya, menyusun konsep laporan keuangan pemerintah daerah: menyusun konsep rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, menyusun konsep rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd: melakukan pembinaan penyusunan laporan keuanganlaporporanlaporperbendaharaan dalam menyelenggarakan bidang perbendaharaan, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan kegiatan perbendaharaan anggaran) bidang perbendaharaan setiap tahun penyelenggaraan urusan daerah. mengacu kepada perencanaan strategis badan masa dametatat oma sea sebagai kuasa bendahara pengelola keuangan dan aset daerah untuk umum daerah, mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, penyusunan kebijakan dan menghimpun dan mempelajari peraturan pedoman pengelolaan perundang undangan, pedoman dan petunjuk perbendaharaan daerah, teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang perbendaharaan sebagai acuan pembinaan, pelaksanaan dan pelaksanaan tugas, pengawasan pelaksanaan belanja langsung dan belanja menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis tidak langsung dan penyelenggaraan perbendaharaan sesuai ketentuan pembiayaan, dan pengelolaan peraturan guna kelancaran badan pengelola kasrbendaharaan, menerbitkan sp2d, menyimpan, : mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan bidang perbendahabendahabendaharaan guna terwujudnya tata kelola bidang perbendaharbendahlangsung, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan langsung perbendaharaan kelompok penyelenggaraan urusan anggaran) sub bidang belanja langsung setiap belanja langsung tahun mengacu kepada perencanaan strategis perbendaharaan kelompok bidang perbendaharaan untuk mencapai target dan belanja langsung, dan sasaran pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas lain mel).dengan sub bidang belanja langsunglangsung untuk bidang perbendaharaan, masa dametatatlangsung untuk bidang perbendaharaan: merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup sub bidang belanja langsung, menerima, meneliti dan menyimpan surat pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah opd)laksanakan registrasi atas spm dan sp2d belanja langsung belanja langsung, .menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan sp2d belanja langsung, melakukan asistensi kepada bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah( opd) dalam melaksanakan urusan perbendaharaan, langsung yang diketahui oleh kepala bidang perbendaharlangslangsungbelanja langsung dan menyiapkan alternatif pemecahan kepala sub bagian dan kepala sub keuangan dan asebadan pengelola keuangan dan ase keuangan dan aselola kas, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan pengelola kas kegiatan pengelola kas pelaksanaan urusan anggaran) sub bidang pengelola kas setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis bidang penyiapan bahan penyusunan, perbendaharaan untuk mencapai target dan kerjasama dan pembinaan sasaran pelaksanaan tugas, dibidang pengelolaan kas daerah, dan menghimpun dan mempelajari peraturan pelaksanaan tugas lain yang perundang undangan, pedoman dan petunjuk nag teknis serta bahan lainnya yang berhubungan diberikan atasan sesuai bidang dengan sub bidang pengelola kas sebagai acuan tugasnya. pelaksanaan tugas, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolalola kas untuk bidang perbendaharaan: pel aman amami ami etallola kas untuk bidang perbendaharaan: merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup sub bidang pengelola kas, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran apbd oleh bank yang telah ditunjuk dan membuat laporan harian dan bulanan kondisi riil kas umum daerah, melakukan ketatausahaan kas daerah dan bku kas daerahbuat daftar penguji, pel aman amami ami etal melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan sp2d dengan organisasi perangkat daerah opd), menatausahakan penerbitan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (sp3b) dana bos, jkn ftp, blue dan lainnya, menyusun laporan daftar transaksi harian belanja daerah thb) dan rekap transaksi harian rthlola kaslola k la ktidak rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan tidak kegiatan kelompok belanja langsungdan pembiayaan, anggaran) sub bidang belanja tidak langsung dan langsung dan tidak langsung dan pengelolaan gaji dan pembiayaan setiap tahun mengacu kepada pembiayaan pembiayaan. uni perencanaan strategis bidang perbendaharaan undangan, untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan pengelolaan belanja hibah, tugas, bansos dan alokasi dana desa: . dan menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas lain yang teknis serta bahan lainnya yang berhubungan diberikan atasan sesuai bidang dengan sub bidang belanja tidak langsung dan tugasnya. pembiayaantidak langsung dan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran bidang perbendaharatidak langsung dan pembiayaan untuk bidang perbendahartidak langsung dan pembiayaan untuk bidang perbendaharaan, merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup sub bidang belanja tidak langsung dan pembiayaan dan pembiayaan, mengarsipkan dokumen bukti pertanggungjawaban belanja tidak langsung dan pembiayaan melaksanakan registrasi atas spm dan sp2d aman mamalia ami betapa belanja tidak langsung dan pembiayaan, melaksanakan proses penerbitan sp2d dan daftar pengantar sp2d belanja tidak langsung dan pembiayaan, melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pfk pemungutan fihak ketiga), menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan sp2d belanja tidak langsung dan pembiayaan, membina, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan belanja tidak langsung dan pembiayaan, menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan belanja tidak langsung dan pembiaytidak langsung dan pembiayaantidak langsung dan pembitidak langsung dan pembiayaanbelanja tidak langsung dan pembiprogram, pedoman merencanakan dan melaksanakan kegiatan aset dalam melakukan dan dan petunjuk teknis rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan anggaran) bidang aset setiap tahun mengacu bidang aset dalam aset, kepada perencanaan strategis badan pengelola kegiatan penghapusan, penyusunan, pengolahan dan keuangan dan aset daerah untuk mencapai target penilaian, dan sasaran pelaksanaan tugas, laporan pertanggungjawaban massa atasan ama pemindahtanganan, penyelenggaraan pengelolaan menghimpun dan mempelajari peraturan pembiayaan, pengamanan, aset, dang undangan pedoman dan petunjuk penggunausahaan, perundang san, nang pembinaan, pelaksanaan dan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan inventarisasi, pengawasan penghapusan, dengan bidang aset sebagai acuan pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan dan tugas, penggunaan. penggunausahaanaset sesuai ketentuan peraturan diberikan atasan sesuai bidang guna kelancaran badan pengelola keuangan dan tugasnya. aset daerahset pel aman amami ami etalaset, perencanaan dan pengamanan aset, penggunausahaan dan inventarisasi aset, menyelenggarakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penghapusan aset, perencanaan dan pengamanan aset dan penggunausahaan dan inventarisasi aset, mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan bidang aset guna terwujudnya tata kelola bidang aserencanaan perencanaan dan penyelenggaraan perencanaan anggaran) sub bidang perencanaan dan dan pengamananaset. dan pengamanan aset, pengamanan aset setiap tahun mengacu kepada pengamanan penyusunan, pengolahan dan perencanaan strategis bidang aset untuk mencapai aset target dan sasaran pelaksanaan tugas, laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan perencanaan menghimpun dan mempelajari peraturan dan pengamanan aset, perundang undangan, pedoman dan petunjuk peng teknis serta bahan lainnya yang berhubungan pembinaan, pelaksanaan dan dengan sub bidang perencanaan dan pengamanan pengawasanperencanaan dan aset sebagai acuan pelaksanaan tugas, pengamanan aset, danrencanaan dan pengamanan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran tugasnya. bidang asetta asalkan sesuai aslinya isl kepala bagi, kum, pes h. sofia syahrini, ga pembina tingkat (iv b) nip. pel aman amami ami etaldan pengamanan aset untuk bidang asedan pengamanan aset untuk bidang aset, merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup sub bidang perencanaan dan pengamananmelaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan standarisasi barang, pel aman amami ami etal melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan barang milik daerah, meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum, melaksanakan sertifikasi tanah milik daerah, melaksanakan penyimpanan dokumen kepemilikan dokumen pendukung barang milik daerahdan pengamanan aset yang diketahui oleh kepala bidang asedan pengamanmanrencanaan dan pengamangunausaha penggunausahaan dan penyelenggaraan anggaran) sub bidang penggunausahaan dan dan inventarisasi aset. penggunausahaan dan inventarisasi aset setiap tahun mengacu kepada inventarisasi inventarisasi aset, perencanaan strategis bidang aset untuk mencapai aset penyusunan, pengolahan dan target dan sasaran pelaksanaan tugas, laporan pertanggungjawaban menghimpun dan mempelajari peraturan penyelenggaraan perundang undangan, pedoman dan petunjuk penggunausahaan dan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan inventarisasi aset, dengan sub bidang penggunausahaan dan inventarisasi aset sebagai acuan pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan dan kupas: pengawasan tugas, penggunausahaan dan aman mamalia ama tetap inventarisasipenggunausahaan dan diberikan atasan sesuai bidang inventarisasi aset sesuai ketentuan peraturan guna tugasnya.gunausahaan dan inventarisasigunausahaan dan inventarisasi aset untuk bidang aset, merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup sub bidang penggunausahaan dan inventarisasipendataan mengenai kondisi barang barang daerah dalam rangka pemeliharaan asetprosesan sewa, pinjam pakai, masa dametatat demi eta kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah pendistribusian barang unit kepada masing masing organisasi perangkat daerah dan pengelolaan, pemanfaatan aset daerah, melaksanakan penerimaan usulan penggunaan barang milik daerah dari organisasi perangkat daerah opd)diperuntukkan bagi organisasi perangkat daerah opd),organisasi perangkat daerah opd) sesuai dengan status kepemilikan, menghimpun laporan barang habis pakai dan persediaan barang semester dan tahunan dari masing masing pengguna barang,(lima) dan pemerintorganisasi perangkat daerah opd), melaksanakan penerimaan berita acara penyerahan kegiatan barang dari seluruh organisasi perangkat daerah opdidang penggunausahaan dan inventarisasigunausahaan dan inventarisasi aset yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas, pel aman amami ami etal melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan penggunausahaan dan inventarisasinggunausahaan dan inventarisasihapusan penghapusan aset. penyelenggaraan penghapusan anggaran) sub bidang penghapusan aset setiap aset aset, tahun mengacu kepada perencanaan strategis penyusunan, pengolahan dan bidang aset untuk mencapai target dan sasaran laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas: penyelenggaraan penghapusan menghimpun dan mempelajari peraturan aset, perundang undangan, pedoman dan petunjuk pembinaan. pelaksanaan dan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bidang penghapusan aset sebagai pengawasan penghapusan aset: dan acuan pelaksanaan tugas, masa dametatatnghapusan aset sesuai tugasnya. ketentuan peraturan gunahapusanhapusan aset untuk bidang aset: merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup sub bidang penghapusan asetmindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah yang diusulkan organisasi perangkat daerah opd), melakukan pengecekan penelitian atas kebenaran usul perbaikan, pemindahtanganan, pemusnahan masa dametatat demam dan penghapusan aset daerah dari organisasi perangkat daerah opd), melaksanakan pengawasan monitoring penghapusan aset baranghapusanhapushapusghapusbadan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten hulu sungai utara masa dmetatat ema kepala badan membantu bupati dalam penyusunan kebijakan teknis mewujudkan visi dan misi kepala daerah sesuai melaksanakan fungsi bidang pengelolaan dengan bidang tugas badan pengelola keuangan menunjang keuangan yang keuangan dan aset daerah, dan aset daerah, penanda menjadi wenangan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan badan pengelola keuangan aer kabupaten pengelolaan keuangan dan dan aset daerah yang selaras dengan rpm aset daerah, diantaranya adalah rencana strategis renstra), rencana kerja senja) dan perjanjian kinerja. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang merencanakan dan melaksanakan kegiatan anggaran, akuntansi, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan perbendaharaan, anggaran) badan pengelola keuangan dan aset daerah setiap tahun mengacu kepada perencanaan pembinaan dan pengendalian strategis badan pengelola keuangan dan aset pelaksanaan tugas bidang daerah untuk mencapai target dan sasaran penghapusan, pelaksanaan tugas, penggunausahaan dan inventarisasi, dan menghimpun dan mempelajari peraturan perencanaan dan pengamanan perundang undangan, pedoman dan petunjuk aset, teknis serta bahan lainnya yang berhubungan penyusunan rancangan apbd dengan urusan skpd sebagai acuan pelaksanaan dan rancangan perubahan tugas, apbd, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan fungsi bendahara penyelenggaraan urusan skpd sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran badan pengelola aman amami ama batam umum daerah, keuangan dan aset daerah, penyusunan laporan keuangan mengkoordinasikan perumusan ppd, kpj, daerah dalam rangka laporan keuangan, laki dan segala bentuk pertanggungjawaban pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya pelaksanaan apbd, dan menyusun kebijakan teknis bidang pengelolaan pelaksanaan tugas lain yang keuangan dan aset daerah, diberikan atasan sesuai mengkoordinasikan penyusunan pengelolaan ajang tugasnya. keuangan dan aset daerah, membina dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, membina dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penghapusan, penggunausahaan dan inventarisasi, dan perencanaan dan pengamanan asetngkoordinasikan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kesekretariatan, mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan badan pengelola keuangan dan aset daerahpel aman amami ami etaladan pengelola keuangan dan aset daerahbadan pengelola keuangan dan aset daeraman amami ami etaldata, tata usaha, keuangan kepada perencanaan strategis badan pengelola tata usaha, keuangan dan dan aset, keuangan dan aset daerah untuk mencapai target aset. pembinaan, pelaksanaan dan dan sasaran pelaksanaan tugas,sekretariat sesuai ketentuan data, tata usaha, keuangan peraturan guna kelancaran badan pengelola dan aset: |
menimbang mengingat bupati sragen prov!nsi jawa tengahdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sragensragen, perlu disusuragen;negara tentang dalam negara undang undang nomor tahun tentang penyelam"negara; negara yang bersih dan bebas s dari korupsi, kolusi dan nepotisme le,baran negara neu unitol5ol2 o25 dan jangka menengah tahun ol2 o14; peraturan presiden nomor tahunol414,l(an: menetapkan peraturan bupati tentang pengendalian gratifikasi pemerintah kabupaten sragen pedomarageren.orinspektorat daerah kabupaten srag,sragenragen, dan melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratis{sn\: meningkatkan kepatuhan penyelenggara pemerintah daerahgawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;: ;meliputi: pengendalian gratifikasi; unit pengendalian gratifikasi; sosialisasi; perlindungan pelapor gratifikasi; pengawasan; pembiayaan; dan sanksi. gratifikasis{kasi dalam kedinasan; dan penerimaan gratifikasi bukan suap dan kedinasan. bukannyelenggara pemerintah daerah dari pihak ketiga;las aran sebesar (satu juta rupiah) dari masing masing pihak pemberi;;;;penyelenggara pemerintah daerah, membahayakan diri sendiri karir penerima ada ancaman lain.1am kepada: kpk paling lambat (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterimab.s{penerimaan gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:nara sumber, konsultan, dan fungsi serupa lainnya;;; dan potong gigi, atau upacara adat aga j,na lainnya dengan batasan nilaio0.0o0, (satu juta rupiah) dalam (satu) tahun dari pemberi yang sama; pemberian sesama penyelenggara pemerintah daerah; pemberian sesama rekan kerja,jo0o.0o0,o0 (satu juta rupiah) dalam (satu) tahun dari pemberi yang sama,;; pin, kalender, mug, palung, kaos dan topiikat dengan tupoksi dari penyelenggara pemerintah daerah, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi;, selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada kpk. bagian kedua penolakan gratifikasi pasawarna dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; tempat dan waktu penolakan gratifikasi; uraian jenis gratifikasi yang ditolak; nilai gratifikasi yang ditolak (jika yang diketahui);, korporasi;; pemberian diajukan langsung kepada instansi atau korporasi;;s{ ; atau proposal resmi dari instansi untuk kegiatan sponsorship atau sumbangan; atau pemberian tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dengan instansi terkait, konsultasi dengan juga dapat melakukan bab pengelola gratifikasi dalam tindak upg. susunan upg sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pengarah bupati; penasehat wakil bupati penanggungjawab sekretaris daerah; ketua inspektur; sekretaris sekretaris inspektorat daerah; anggota kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan; kabar hukum sekretariat daerah; inspektur pembantu, pejabat fungsional, kepala subbagian, dan atau fungsional umum inspektorat daerah. pembentukan upg sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati.rangka meningkatkan pencegahan terjadinya pidana korupsi melalui gratifikasi dibentuktempatkan sebagai barang display pemerintah daerah; digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah; disalurkan kepada pihak yang membutuhkan antara lain, panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya; dan atau diserahkan kepada penyelenggara pemerintah daerah yang menerima gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kerja; menyampaikan laporan gratifikasi kepada kpk;; melakukan koordinasi, konsultasi dan surat men surat kepada kpk atas nama pemerintah daerah dalam pelaksanaan peraturan bupati; meminta data dan informasi kepada perangkat daerah;erah dan kepada kpk melalui bupati. bab prosedur dan mekanisme pengelolaan gratifikasi pasa; menugaskan kepada seluruh perangkat daerah atau unit ke{;h.bab pengawasan inspektur melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi pada perangkat daerah. inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada bupati. bab pembiayaan semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyaatau pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui ketua upg. peraturan bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sragen. babdan dan dot7 rage kusdinar untung yuni sukawati diundangkan sragen pada tanggal 'b' lo\ seks baris daerah kabupaten sragen, gyw;; fotokopi{a); dugaan pihak yang memberikan hadiah gratifikasi (pernyataan tertulis); rentang waktu dan lokasi terjadinya penerimaan (pernyataan tertulis);; dan apabila berdasarkan hasil analisa proses pelaporan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten srag, kemudian disampaikan kepada pihak yang berhak memanfaatkan objek gratifikasi;i""tu""i, maka hasil pemanfaatan .akin disumbangkan yayasan sosial, atau dikembalikan kepada pil! pemberi !.stint""i. "p"ti['h;"it penentuan pemanfaatan objek gratifikasi menjadi uf. p."".i_", maka upg meneruskan hasil penentuan pemanfaatan ot;eii gratifikasi kepada penerima pelapor dan lakukan ""itl.i"g atas tindak lanjut penentuan pem.niex; upg menyerahkan surat pengantar; dan upg mengarsipkan fotokopi surat pengantar dan hasil rekapitulasi' bupati sragen, kusdinar yuni sukawatiy'a sejak penetapan objek penerimaan tersebut menjadi milik pemerintah kabupaten sragen lainnya. (tempat) , (tangga bulan tahun pelaporan) tanda tangan nama pelapor) nama pelapor penerima perangkat daerah unit kerja jabatan gol nip nik gol nip nik nomor kontak telp. email: nama pemberi jabatan peka{ aan hubungan pemberi dengan pegawai dan penyelenggara negara instansi lembaga nomor kontak tel[.lainnya uraian kegiatanakomodasi biaya (khusus penerimaan dalam kedinasan) jika ya, sebutkan anggaran rekening biaya yang dibebankan: tidak alamat hp. uraian gratifikasi yang diterima nama pelapor penerima perangkat daerah unit kerja jabatan gol nip nik gol nip nik nomor kota k hp, telp. email formulir laporan penolakan penerimaan gratifikasi data pelapor uraian penolakan penerimaan gratifikasi (tempat) , (tanggal bulan tahun pelaporan) tanda tangan jabatan pekerja aan alamat hubungan pemberi dengan pegawai dan penyelenggara negara instansi lembu aga hubungan pegawai dan penyelenggara negara mitra kerja golongan penerima pns penyedia barang jasa korporasi instansi pemerintah han perorangan lainnya nomor kontak hp. te1.jika ya, sebutkan anggaran rekening biaya yang dibebankan: tidak nama pelapor) dengan ini menyampaikan bahwa saya telah menolak penerimaan gratifikasi dari: data penerima dengan ini laporan penolakan penerimaan gratifikasi ini disampaikan. nama pemberi bukan non pns akomodasi biaya (khusus penerimaan dalam kedinasan) nama pelapor penerima perangkat daerah unit kerja jabatan gol nip nik gol. nip nik nomor kontak hp. telp. email: formulir data pelapor data penerima peminta uraian pemberian gratifikasi dengan ini laporan pemberian gratifikasi ini disampaikan' (tempat) tanda tangan nama penerima peminta jabatan pekerja aan alamat hubungan pegawai dan penyelenggara negara mitra ke{a bukan non pns penyedia barang jasa pns korporasi instansi pemerintahan hubungan pemberi dengan pegawai dan penyelenggara negara instansi l*mb aga golongan penerima perorangan lainnya telp. email nomor kontak blok gedung ruangan tempat penerimaan kabu ten desa kel kec pukul hari wa ktu penerimaan bln thn seremonial kedinasan dalam tan promosi dalam uraian kegiatan (penerimaan uraian kegiatan jumlah kuantitas uraian gratifikasi yang diterima nilai gratifikasi dokumen pend kel surat undang dinas kelengkapan dokumen pendukung jika ya, sebutkan anggaran rekening biaya yang dibebankan: tidak akomodasi biaya (khusus penerimaan dalam kedinasan) nama pela por) (tanggal bulan tahun pelaporan) laporan pemberian gratifikasi bentuk gratifikasi ada tidak* ada tidak* ada tidak* ada tidak* ada tidak* nama pelapor penerima perangkat daerah unit kerja gol nip nik nip nik nomor kontak hp. telp. email: formulirlsuan dari: data penerima peminta uraian pemberian gratifikasi dengan ini laporan permintaan gratifikasi pemaksaan ini disampaikan. yang bersifat pemerasan dan atau (tempat) , (tanggal bulan tahun pelaporan) tanda tangan nama penerima peminta jabatan pekerjaan alamat hubungan pegawai dan penyelenggara negara mitra kerja bukan non pns penyedia barang jasa korporasi hubungan pemberi dengan pegawai dan penyelenggara negara instansi l,emb aga golongan penerima perorangan lainnya email: nomor kota k telp. tempat penerimaan gedung ruangan blok rt. ada tidak* jika ya, sebutkan anggaran rekening biaya yang dibebankan: tidak nama pelapor) jabatan laporan permintaan gratifikasi pns instansi pemerintahan akomodasi biaya (khusus penerimaan dalam kedinasan) formulir lembar pernyataan penangan atas pelaporan penerimaan gratifikasi unit pengendalian gratifikasi sekretaris upg, ketua upg, (.) pelapor pemberian tanggal pelaporan jenis bentuk penerimaan nilai rp) jabatan nama jabatan hubungan formulir kepala dari tanggal nomor sifat lampiran perihal laporan penanganan gratifikasi kop sekretariat upg nota dinas bupati sragen unit pengendalian gratifikasi biasa triwulan . periode bulan . sampai dengan o. selengkapnya sebagaimana terlampir.(.) lampiran nota dinas damar pen ezu maan damar penolakan daftar pemberian daftar permintaanpenerima pei.por bentuk kegiatan hubungan tempat jenis gratifikasi dalam rangka waktu penerimaan nii,ai fei{tetapan pemilikan penanganan pelaporan ti.ndak penerimaan iir} lanjut pemberi 'tempat penolakan bentuk jenis gratifikasi kegiatan dalam 'rangka nil rp) 'waktu penolakan penetapan peli penanganan tindak ,pilihan pei {peran lanjut pelapor hubungan pemberi nama jabatan pelapor tempat ptr btr rian bentuk jenis gratifikasi ktr niatan dai am rangka waktu pemberian nilai (rp} penerima pemberian sah tidak sah anggaran pembiayaan jabatan hubungan pmb ezu pekerjaan ?melapor bentuk jenis .gratifikasi kegiatan tindak lanjut permintaan waktu pemberian nilai (rp) penerima peminta (.) formulir lembaran penyerahan penanganan atas t,sekretaris upg, ketua upg, pemberi,an never jabatan nama jabatan i., nama jabatan. pelapor pemberi pmb ezu nama .]jabatan nama jabatan tanggal rnuconl l.genus terurut rural penerimaan pelaporan pen ezu maan eq. ref nama jabatan formulir laporan program pengendalian gratifikasi inspektur kabupaten, bupati sragen, divisi audisi inspektorat kabupaten periode dengan pedoman pelaksanaan sistem pengendalian gratifikasi, pada proses ten sragen dengan ini menyatakan sebagai berikut: tah pemeran pemeriksaan lingkungan audit sesuai kabur list than check per uraian pengendalian gratifikasi tidak ketentuan pada pedoman pelat<santan sistem pengendalian penerimaan gratifikasi telah disampaikan secara lisan ataupun ratifikasi khusus tertulis pada audit mengenai larangan dan stakeholder riode bulan ini pemeriksaan roses audit dalam setia lain tidak tau bersifat bersifat silika arang rda tidak roman yan saa makan uan tuk ben san lna dalam roman ked yan ulan e11 stan saan tidak tipikal dia tiri hari dii diberi a1lng gra pen ada tas ter lah kan align roman gen roman first tidak siksaan kai real gan akun lah ter akan pro ficas dal ada kan tan ila lem dan akan rse kusdinar untung yuni sukawati demikian laporan program pengendalian gratifikasi periode . ini kami sampaikan sebagai belian dari upaya efektivitas pelaksanaan program pengendalian gratifikasi kabupaten sragen. sragen, . o. 1n1 fasilitasi, uang, gratifikasi proses lambat gratifikasi, penerimaan |
bupati sragen provinsi jawa tengah peraturan bupati sragen nomor atr,ril 2otl khususnya dalam proses pengangkatan perangkat desa, maka ketentuanol7 tentang perangkat desa perlu diubah dan disesuaikan; bahwa .20i8 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sragensalinan menetapkatir aiutafrf"*gf."ir ol7@er ita .grr" republik indonesia tahun nomor t223)tunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten stage"n nomor tahun ol7 tentang perangkat desa ber ita daerah kabupaten sragen tahun nomor memutus(an: peraturan bupati tentang perubahan atas pbnetunen bupati sragen nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah xeeupaton sragen nomor tahun tentang perangkat desa. ketentuan dan peraturan bupati s."g"t nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan p;;t"."" daerah kabupaten sragen nomor tahun 2o17 tentang perangkat desa berita daerah kabupaten sragen tahun" nomor diubah sebagai berikut: tim pengangkatan penjaringan dan penyaringpenjaringan dan penyaringan membatalkan proses pengangkatan perangkat desa dan selanjutnya dilaporkan kepada kepala desa..2otl sragen, yuni sukawati diundangkan sragen pada tanggal eot , ;: rtj ttr i\} kabupaten sragen, kabupaten sragen tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya a.n sekretaris daerah u.b dan kesra umum sragen tkt ij)"^ .i1lnggolongan dan kode kasi*e renovasi atr) yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik entitas satuan kerja, sepanjang memenuhi syarat syarat kapitalisasi aset tetap riode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangbab ruang lingkup pas ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: kodifikasi barang; kode lokasi;yek, kode sub rincian objek dan kode sub sub rincian objek bmd: level menunjukkan kode akun; level menunjukkan kode kelompok; level menunjukkan kode jenis; level menunjukkan kode objek; level menunjukkan kode rincian objek; level menunjukkan kode sub rincian objek; dan level menunjukkan kode sub sub rincian objek. rincian dan uraian penggolongan dan kodifikaskode bmd; dan kode lokasi bmd. bab kode lokasi kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf menggambarkan lokasi masing masing bmd. kode lokasi bmd adalah kode;md dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (barcode). setiap bmd diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada kecuali: persediaan; aset tetap renovasi atr); konstruksi dalam pengerjaan kdp); akumulasi penyusutan; akumulasi amortisasi; dan aset tidak berwujud atb). bab pendanaan pendanaan pelaksanaan penggolongan dan kode kasi bmd bersumber pada, aka pem perintah daerah selaku pemberi kerja wajib mengalokasikan anggaran iuran badan penyelenggara jam inan sosial bpjs) bagi para kepala desa dan perangkat desa sebesar (empat persen) dari gaji atau upah per bulan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa berdasarkan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif kepala badan paris wisata dan ekonomi kreatif republik indonesia nomor tahun tentang petunjuk teknis penggunaan ana alokasi khusus non fisik dana pelayanan kepariwisataan tahun anggaran aka kegiatan kegiatan yang bersua ber dari ana alokasi khusus (dak) bidang pariwisatapendidikan dan kebudayaan nomor ahun tentang petunjuk teknisaka kegiatanurat direktur jenderal bina keuangan daerah kem entertain keuangan nomor muda tentang kodifikasi dan mapping enklatur anggaran dak baik fisik maupun non fisik, aka kegiatan dak bidang sanitasi dan air minum pada dinas pekerjaan umumketertiban adm ilustrasi dan kelancaran pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan kebijakan bidang tahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan beragam dan penuh kepercayaan daerah pada badan satuan bangsa dan politik, aka perlu melakukan pergeseran anggaran tar organisasi, tar program tar kegiatan, antar mengingat sub kegiatan, tar kelompok belanja dan antar jenis belanjlembaran negara republik indonesia tahun nomor bahan lem netapkan)diubah dan dibaca sebagai rikgian umum ^vz^zu l^ikan nip? 1alih peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang 'y,,.'.kode rekening uraian jumlah rp) bertambah berkurang sebelum pergeseran setelah pergeseran (o.ooj']" jo.oo pajak kantin dan sejenisnya o.oob.y;; penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat yy, o.oo.oo penyertaan modal daerah pada bumi penyertaan modal daerah pada bumi ;y'.y,o.oo pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank lkb) bumi jangka menengah o.oo pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan bupatikaranganyar .'turaian jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan kcr unu sebelum pergeseran setelah pergeseran (rp) x.xx belanja daerah x.xx ol. o oo.o oo. program penunjang urusan pemerintahan daerah o.ck x.xx eren canaan penganggaran lalu asi rja eran kat area o.ocrincian ap8halaman pririlfed ely sisi |
tasatuan bangsa dan politik agama dan kemasyarakatan,tere badan wajib melakukan sistem pengendalian internal lingkungan masing masing. kepalabadwilayah daerah.kesatuan bangsa dan politisatuan bangsa dan politisatuan bangsa dan politisatuan bangsa dan politinaa naa masing masing kepada atasan, tembusan nadine era pa3 pula kepada satuan organisasi lain yang secara enapenjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politiklek bupathmu ig) lag ode mao usman emba diundangkan raha pada tanggal, mur sekretaris daerah, key # fdkerja badan kesatuan bangsa dan politik kab. muna struktur organisasi badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten muna badan kesatuan bangsa dan politik t sekretariat tangsinsssskn sub bagian fungsional fungsional umum dan kepegawaian bidang bidang ketahanan bidang ideologi, bidang ekonomi, sosial, kewaspadaan wawasan politik budaya, agama nasional dan kebangsaan dan dalam negeri dan organisasi penanganan karakter bangsa kemasyarakatan konflik bubadkmun and saksatuan bangsa dan politik kabupaten muna. sekretaris adalah sekretaris badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten muna. badan kesatuan bangsa dan politik adalah badan kesatuan bangsa dan politiz5rupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.: serta pelaksanaan fungsi kedinasan:., pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik. pelaksanaan koordinasi bidang kesatuan bangsa dan politik: pembinaan dan pelaksanaan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik: pembinaan penyelenggaraan administrasi umum kesekretariatan: pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politikpimpinan sesuai tugas dan fungsinya. sekretariatlaksanf ,in). bidang politik dalam neger, terdiri atas kelompok jabatan fungsional |
bupati pangandaran provinsi jawa barat rancangan peraturan bupati pangandupati pangandaran, menimbang bahwa guna memenuhi ketentuanmas bupati hulu sungai utara peraturkaligus dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan kabupaten hulu sungai utara, maka perlu membentuk pedoman tata naskah dinas lingkungan pemerintah kabupaten hulu sungai utara, bahwsudah tidak sesuai lagi danbentuk dan susunan naskah dinas surat sebagaimana dimaksud pada, pejabatbelum memenuhi pangkat yang ditentukan. pj. sebagaimana dimaksud pada diangkat dan dilantik oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjukjabat yang disingkat pj. merupakan pejabat sementara yang ditunjuk untuk menggantikan jabatan kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya. penjabat sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tugas pemerintahan pada pemerintah daerah sampai dengan pelantikan kepala daerahataukepala daerah dan wakil kepala daerah pada naskah dinas: dalam bentuk dan susunan produk hukum tanpa menggunakan gelar akademik, dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar akademik, penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada pada naskah dinas: dalam bentuk dan susunan produk hukum mengacu kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam bentuk dan susunan surat menggunakan menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat. bagian ketiga penandatanganan naskah dinas kepala daerahlembar disposisi, pengumuman, oo. laporan, rekomendasi, telegram, berita acara, memo, piagam, sertifikat: dan https. kepala daerahurusan pelayanan perizinankepala daerahsekretaris daerahkabupaten hulu sungai utara selaku kepala skpdcamat kepala sub kepala sub bidang kepala seksi atas nama sekretaris skpdlaksanakepala daerah.adalah bupati hulu sungai utara. wakil kepala daerah adalah wakilsekretaris daerah adalah asisten lingkungan sekretaris daerah kabupaten hulu sungai utara. staf ahli adalah staf ahli bupati hulu sungai utkecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten hulu sungai utara. kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan. unit yang membidangi urusan ketatausahaan adalah sekretariat pada dinas atau lembaga teknis daerah, bagian umum pada sekretariat daerah atau sekretariat dprd, atau unit dengan nama lainnya yang melaksanakan urusan ketatausahaanpelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan kepalaskpd. stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: stempel jabatan kepala daerah, dan stempel jabatan ketua dprd. stempel skpdskpd sebagaimana dimaksud dalam berbentuk lingkaran. ukuran stempel jabatan dan stempel skpdkepala daerah berisi nama jabatan dan nama daerahnama daerah menggunakan lambang daerah dengan pembatas tanda bintang. stempel skpd berisi nama pemerintah daerah dankepala daerah, wakil kepala daerah, ketua dprd dan wakil ketua dprd. pejabat yang berhak menggunakan stempel skpd sebagaimana dimaksud dalam hurufskpddan sekretariat dprdala daerahkepala daerah dan wakil kepala daerahdaerah,kepala daerah wakil kepala daerahcoklat untuk sampul naskah dinas skskpd berisi nama pemerintah daerah, nama skpdkepala daerah, papan nama skpd, cc. papan nama uptkepala daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf berisi tulisan kantor bupati hulu sungai utara , alamat, nomor telepon dan kode pos. papan nama skpd sebagaimana dimaksud dalam huruf berisi tulisan pemerintah kabupaten hulu sungai utara dan nama skpdhuruf berisi tulisan "pemerintah kabupaten hulu sungai utara dan nama skpd, nama upt yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos. jenis bahan dasar papan nama ditentukan sebagai berikut: dibuat dari bahan kayu jati atau kayu yang sejenis, atau dibuat dari bahan beton dengan lapisan marmer, keramik atau granit. warna papan nama putih dengan tulisan warna hitam atau menyesuaikan dan ukuran, pengawasan dan pelaporan kepala skpd melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas lingkungan masing masing skpd. pelaksanaan naskah dinas lingkungan masing masing skpd, dilaporkan kepada kepala daerah. kepalapelaksanaan naskah dinas lingkungan pemerintah daerah, dilaporkan kepala daerah kepada gubernur kalimantan selatan. bab xii ketentuan penutup bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n.kepala daerah wakil kepala daerah atau ketua wakil ketua dprd. stempel skpdskpd adalah papan yang bertuliskan nama, alamat skpd, nomor telepon, nomor facsimile, e mail dan kode pos.dan prinsipgian kedua tata perbuatanyang membidangi urusan ketatausahaan. kopiunit yang membidangi urusan tata usaha pada masing masing skpd(sangat rahasia, rahasia, penting, confidential) sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf, apabila surat dinas tersebut kopi, cap tingkat keamanan pada kopikecepatan proses penyampaian: amat segerajam, dengan batas waktu hari. batas waktu jawaban sura atau disesuaikan dengan kebutuhan dapat menggunakan kertas ukuran mm) dalam hal jumlah halaman naskah pidato cukup banyakjenis huruf lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. penerapan tata perbuatan dinas harus memperhatikan beberapa hal,kopi tembusan adalah kopi surat yang disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional terkait, kopi laporan adalah kopi surat yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang, kopi untuk arsip adalah kopi, serta dalam bentuk dan susunan surat. bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum sebagaimana dimaksud pada terdiri atasprmbinaan, pelaksanaan dan menyiapkan surat perintah perjalanan dinas spp) bagi pengawasan tata usaha humas dan pimpinan, anggota dprd dan sekretariat dprd: protokoler: dan melayani perjalanan dinas pimpinan dan anggota dprd pelaksanaan urusan ketatausahaan.: menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pegawai: memfasilitasi penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh dprd: menyiapkan, menyusun pidato sambutan ketua dprd: menyiapkan, mempublikasikan hasil hasil kegiatan dprd: menjalin hubungan dengan masyarakat, pers dan pemerintah: mengikuti kegiatan dprd, menyiapkan, mengatur agenda kegiatan ketua dprd: menerima, melayani, mengatur tamu ketua dprd: menyiapkan, menata ruangan, menyusun acara kegiatan dprd:: melakukan verifikasi terhadap pengaduan masyarakat: pengaturan agenda kegiatan dprd dan pendampingan kegiatan dprd: memfasilitasi hubungan timbal balik antara antara dprd dengan pemerintah dan masyarakat: menghimpun dan mempelajari peraturan perundang bea does undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan tata usaha, humas dan protoko dan protokolhumas dan protokolperlengkapan,rumah tangga dan urusan perlengkapan, perlengkapan: bagian perlengkapan, rumah tangga dan aset setiap aset rumah tangga dan aset. perumusan program, pedoman dan tahun mengacu kepada perencanaan strategis bagian umum untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas: rumah tangga: merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis perumusan program, pedoman dan penyelenggaraan perlengkapan, rumah tangga dan aset: petunjuk araanaset: teknis menerima dan meneliti semua pengadaan barang pen inventaris dprd dan sekretariat dprd: penyusunan, pengolahan dan mengatur pengeluaran pembekalan sesuai dengan jumlah pelaporan pertanggungjawaban ma, kebutuhan barang inventaris yang diminta: penyelenggaraan perlengkapan, rumah tangga dan aset: menyiapkan dan pengelolaan bahan barang habis pakai dprd dan sekretariat dprd: pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan perlengkapan, rumah melakukan inventarisasi terhadap barang yang sudah tangga dan aset: dan masuk dan tidak dapat digunakan hilang mati atau pelaksanaan urusan ketatausahaan. usulan untuk dihapus, mengatur kendaraan dinas pool dprd:: mengelola administrasi pengadaan dan perlengkapan sekretariat dprd dan dprd: menyediakan dan menyalurkan barang barang yang diperlukan oleh sekretariat dprd dan dprd:: menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan perlengkapan, rumah tangga dan asetengkapan, rumah tangg, rumah tanggaperlengkapan, rumah tangga dan asetprogram urusan program, program, anggaran, pembukuan bagian keuangan dan program setiap tahun mengacu anggaran,pembukuan dan pelaporan: kepada perencanaan strategis setwan untuk mencapai dan pelaporan. target dan sasaran pelaksanaan tugas: melaksanakan bimbingan pengurusan dan ketatausahaan pembinaan, pelaksanaan dan keuangan dprd dan sekretariat dprd: pengawasan program, anggaran, pelaporan dan pembukuan: melaksanakan bimbingan dan pengendalian teknis penyusunan pembukuan pertanggungjawaban keuangan pembinaan, pelaksanaan dan dprd dan sekretariat dprd: pengawasan program, anggaran, pelaporan dan pembukuan: dan melaksanakan bimbingan penyusunan rencana anggaran dprd dan sekretariat dprd: penyusunan rencana setwanprogrprogramkeuangan dan programoonprogram dan program dan anggaran. petunjuk teknis penyelenggaraan kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub anggaran program dan anggaran: bagian program dan anggaran setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis bagian keuangan dan penyusunan, pengolahan dan anggaran untuk mencapai target dan sasaran laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas: penyelenggaraan program dan anggaran: menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan pelaksanaan danpengawasan program dan anggaran: danpelaksanaan urusan ketatausahaan. keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kpk)::::: melaksanakan pemeriksaan kebenaran realisasi anggaran pepes emas mata baik belanja modal dan pemeliharaan maupun belanja administrasi umum: menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan anggerumusan program, pedoman dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana bagian pembukuan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub pembukuan dan pelaporan. pembukuan: bagian pembukuan dan pelaporan setiap tahun mengacu pelaporan perumusan program, pedoman dan kepada perencanaan strategis bagian keuangan dan anggaran untuk mencapai target dan sasaran petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan tugas: pelaporan, menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pembukuan dan pelaksanaan kegiatan pembayaran rangka pelaksanaan kegiatan dprd dan sekretariat dprd: pelaporan: dan pelaksanaan urusan ketatausahaan: melakukan pemeriksaan atas kebenaran semua jenis pembayaran:: memelihara posisi keadaan keuangan dprd dan sekretariat dprd: menyusun laporan pelaksanaan anggaran secara berkala (bulan, triwulan, semester dan tahunan): menyelenggarakan pembukuan yang sifatnya administrasi berupa perhitungan, pemindahan dan perubahan:menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan perbendaharaan dan pembukuon pembukusesuai ketentuan peraturan guna kelancarguna terwujudnya tata kelola bagian keuangan dan prograurusan penyelenggaraan urusan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana fasilitasi fungsi rapat, risalah dan kajian penyediaan fasilitas rapat bagi kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) dprd, rapat dan serta fasilitasi fungsi angota dprd: bagian fasilitasi fungsi dprd, rapat dan risalah setiap salah dprd. pembuatan risalah hasil rapat|. bihun mengacu kepada perencanaan strategis selvan anggota dprd: gas, pemberian pelayanan terhadap menyelenggarakan urusan penyediaan fasilitas rapat bagi komisi dan kepanitiaan dprd: angota dprd: pemberian fasilitasi kepada anggota melaksanakan pembuatan risalah hasil rapat anggota dprd dalam hal menyelenggarakan dprd, fungsi dprd memberikan pelayanan terhadap komisi dan kepanitiaan pelaksanaan urusan ketatausahaan. dprd: memberikan fasilitasi kepada anggota dprd dalam hal menyelenggarakan fungsi dprd melaksanakan urusan ketatausahaan. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan jadwal kegiatan dprd: rapat dan tempat persidangan: merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan naskah risalah dan resume rapat sidang dprd: merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya dokumentasi kegiatan dan naskah risalah hasil rapat sidangfungsi dprd,prprd adalah sekretariat dprdutara. bab kedudukandan dipimpin oleh seorang sekretaris. sekretaris dprd sebagaimana dimaksud pada: sekretaris dprd, bagian umum, terdiri dari: sea doesfasilitasi fungsi dprd,fasilitasi fungsi dprd, rapat dan risalah guna terwujudnya tata kelola bagian fasilitasi fungsi dprd, rapat dan risalnyelenggaraan urusan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana rapat dan rapat dan risalah. penyediaan fasilitas rapat bagi kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub risalah angota dprd: bagian rapat dan risalah setiap tahun mengacu kepada perumusan program. pedoman dan perencanaan strategis bagian fasilitasi fungsi dprd, rapat dan risalah untuk mencapai target dan sasaran petunjuk risalah: pelaksanaan tugas: pemberian pelayanan terhadap komisi dan kepanitiaan dprd: dan mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan rapat dan pelaksanaan urusan ketatausahaan. risalah: menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis administrasi yang berhubungan dengan bidang rapat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah: menyiapkan, mengolah dan mendistribusikan bahan bahan rapat sidang yang berkaitan dengan perda maupun keputusan dprd: oon : menyiapkan bahan bahan rapat sidang untuk melayani kebutuhan anggota dprd: menyiapkan daftar hadir rapat sidang untuk mengetahui presentasi kehadiran anggota dprd guna keabsahan acara persidangan: menyiapkan dan mengatur tempat rapat sidang, peralatan sound sistem, focus dan lain lain berdasarkan materi yang akan dibahas dan jumlah anggota dprd serta undangan yang hadir: menyiapkan dan menyediakan makanan dan minuman pelaksanaan rapat rapat: mengikuti dan mencatat materi dan hasil rapat sidang dprd sebagai bahan penyusunan laporan dan dokumentasi: menyiapkan konsep keputusan dprd berdasarkan hasil rapat sidang: menyiapkan konsep rekomendasi dprd untuk eksekutif dalam melaksanakan tugas dan kegiatrapat dan rrisalah: melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan rapat dan risalah guna terwujudnya tata kelola bagian fasilitasi fungsi dprd, rapat dan risalkajian dan kajian dan fasilitasi fungsi petunjuk kajian dan fasilitasi fungsi kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub fasilitasi fungsi dprd. dprd, dan bagian kajian dan fasilitasi fungsi dprd setiap tahun dprd pelaksanaan urusan ketatausahaan. mengacu kepada perencanaan strategis bagian fasilitasi, fungsi, rapat dan risalah untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas: menyelenggarakan kajian perundang undangan: memfasilitasi penyusunan naskah akademik:verifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda, menyiapkan, meneliti, bahan bahan produk hukum dprd: membuat, memelihara semua produk hukum dprd: memberikan bahan pertimbangan terhadap produk hukum dprd, mensosialisasikan semua produk hukum dprd: melaksanakan urusan ketatausahaan, .menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan kajian dan fasilitasi fungsi dprajian dan fasilitasi fungsi dprkajian dan fasilitasi fungsi dpr guna terwujudnya tata kelola bagian fasilitasi fungsi tab dprd, rapat dan risalahub bagian tata usaha, humas dan protokoler, dan sub bagian perlengkapan, rumah tangga dan aset. bagian keuangan dan program, terdiri dari: sub bagian program dan anggaran, dan sub bagian pembukuan dan pelaporan. bagian fasilitasi fungsi dprd, rapat dan risalah, terdiri dari: sub bagian rapat dan risalah, dan sub bagian kajian dan fasilitasi fungsi dprd. kelompok jabatan fungsional bagan susun pokok, fungsi dan uraian tugas sekretariat dprdla atau jabatan administrator. kepala sub bagian pada sekretariat dprdprdekretariat dprda nag hukum, (al setdaliny ana tannovember bupati wakil bupati sekretariat dprd kelompok jabatan fungsional bagian umum bagian bagian keuangan dan program fasilitasi fungsi dprd, rapat dan risalah sub bagian tata usaha, sub bagian sub bagian humas dan protokoler program dan anggaran rapat dan risalah sub bagian sub bagian sub bagian perlengkapan, pembukuan dan pelaporan kajian dan fasilitasi fungsi dprd rumah tangga dan aset plprd nomor tahun tanggal november teja taman aan ata sekretaris dprd menyelenggarakan penyelenggaraan administrasi merumuskan dan mewujudkan visi dan misi sekretariat administrasi kesekretariatan dprd kabupaten: dprd yang akan dicapai dalam perencanaan strategis kesekretariatan lan penyelenggaraan administrasi sekretariat dprd sesuai dengan bidang tugasnya: gan, keuangan dprd kabupaten: mengorganisasikan, mengendalikan dan pelaksanaan tugas dan mana mengkoordinasikan serta membina para kepala bagian fungsi dprd kabupaten, fasilitasi penyelenggaraan rapat serta menyediakan dan dprd kabupaten: dan dan kepala sub bagian lingkungan setwan dalam year rangka membantu ketua dprd untuk melaksanakan mengkoordinasikan inn tenaga ahli penyediaan dan mengoordinasikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi dan nag yang tenaga ahli yang diperlukan oleh penatalaksanaan diperlukan oleh dprd dprd kabupaten dalam mengadakan koordinasi dengan semua melaksanakan hak dan dinas instansi lembaga baik pemerintah maupun swasta fungsinya sesuai dengan untuk kelancaran pelaksanaan tugas: kebutuhan memberikan pelayanan teknis administrasi dan keuangan kepada pimpinan dan anggota dprd: mengarahkan para kepala bagian dan kepala sub bagian lingkungan setwan dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan tupoksi, sehingga tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi guna kelancaran pelaksanaan tugas, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dprd kabupaten: menyelenggarakan administrasi keuangan dprd kabupaten: memfasilitasi penyelenggaraan rapat dprd kabupaten, dan menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd: mengarahkan, membina dan memberikan disposisi oonsaran pertimbangan teknis administratif kepada ketua dprd dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan:cara lisan atau tertulis, berkala atau insidentil sebagai bahan kebijakan atasan. kepalaumum tata usaha, humas, petunjuk teknis penyelenggaraan kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) protokoler, perlengkapan, tata usaha, kepegawaian, bagian umum setiap tahun mengacu kepada perencanaan rumah tangga dan aset. perlengkapan dan rumah tangga: strategis setwan untuk mencapai target dan sasaran pembinaan, pelaksanaan dan pelaksanaan tugas, pengawasan tata usaha, humas, merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis perlengkapan, rumah tangga dan penyelenggaraan tata usaha, humas, perlengkapan, aset: rumah tangga dan aset: pelaksanaan keprotokolan kegiatan membina, melaksanakan dan mengawasi tata usaha, dprd: dan humas, perlengkapan, rumah tangga dan aset: pelaksanaan urusan ketatausahaan. melaksanakan keprotokolan kegiatansea doestw, protokoler,tata usaha, humasdan protokoler urusan tata usaha, tata usaha humas dan protokoler: bagian tata usaha, humas dan protokoler setiap tahun humas dan protokoler. mengacu kepada perencanaan strategis bagian umum penyusunan, pengolahan dan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tata usaha humas melaksanakan kegiatan surat menyurat dan pengelolaan dan protokoler: kegiatan ketatausahaan dprd dan sekretariat dprdbupati tahun nomor tentang penjabaran pertanggungjawaban apbdperaturan bupati tahun nomor tentang penjabaran pertanggungjawaban apbdhun nomor tentang penjabaran pertanggungjawaban apbd hlm daritahun nomor tentang penjabaran pertanggungjawaban apbd hlm darah santan sesuai aslinya kepala bagian hukum, (s7 . aa! ps. sofia syahrini, pembina tingkat (iv b) nip. peraturan bupati tahun nomor tentang penjabaran pertanggungjawaban apbd hlm dari |
undangtenun nomor tambahan lernoaran negara nomor undang undang nomor tahun ahun nomor tambahan lembaran negara nomor set:>bagaimana teran diubah dengan undang undang nomor racn daerah lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor undang"'.undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun nomor ramtenan tembak; menimbang bahwa denganadanya penambahan dan atau pengurangan. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah nomor racun tentang anggaran pendapatan dan belanda daerah, maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun perubahan anggaran pendapat dan belanja daerah tahun anggaran bupatitebo tent ang tahun nomor peraturan daerah kabupaten tebo pemerintah kabupaten tebo peraturan pemerintahkewenangan pemerintah cek negara tahun nomor tembakbahan lembaran negara nomor undang undang nomor racun tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah lembaran negara tahun nomor tambahan lerncarexenon nomor ramalan lembaran negara nomormutuskan dengan 19persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabur jl. ten teboulan daerah serta petunjuk< tel<nl=pendapatan daerah keputusan menteri dalan negeri never rribaran negara tahun nomor keputusan presiden nomor tahun tentang teknik penyusunan peraturan pen undang undangan. bt=mtdowen perwakilan rakyat daerah lembaran negara tahun nomor tambahan tembakan negara nomor menetapkan lampiran lampiran sebagaimana dimaksud bayern dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah lni. rincian penambahan pcngumngan anggaran belanja rutin dimaksud pada atas, sebagaimana lampiran ill peraturan daerah ini. rincian penambahan pengurangan anggaran pendapatan can belanja daerah dimaksud pada atas, sebagaimana lampiran peraturan daerah ini. ringkasan perubahan anggaran pendapatan can belanja daerah dimaksud pada atas, sebagai mana lampiran peraturan daerah ini. rp. rp. rp. bulan pembangunan sebelum perubahan bertambah belanja pembangunan setelah perubahan rp. rp, .ooo rp. belanja rutin sebelum perubahan bertambah belanja rutin setelah perubahan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran semula t> jadi rp. dengan rincian sebagai berikut file aih et,, lem8aran der al i kabupaten tebo tahun .s>: oarkutni pembina utama muda nip kabupaten tebo diundangkan muara tebo. pada tanggal iltp~w" .aa, ditetapkan muara tebo. pada tanggal k~w agar sat1undangan. |
ere' ecogroceupati] lebak, menimbang mengingat apbd tahun anggaran.eoorwerr merg .,,, . ,.,,.,,. .,,.'eksis,em informasi keuangan daerah l.lembaran negara republik indonesia tahun nomor t'?'netapkan memutuskan peraturan bupati lebak tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lebpendapatan asli daerah rp. dana perimbangan ro. lain lain pendapatan yang sah rd. ' () jumlah pendapatan.sos.om.oooooooooooooooo.o. rp. belanja belanja tidak langsung belanja pengawal rp. belanja bunga rp. belanja subsidi rp. belanja hibah rp. belanja bantuan sosial rp. belanja bag' hasil rp. belanja bantuan keuangan rp. belanja tidak terduga rd'langsung . rp. jumlah belanja rd. ( surplus ( defisit) rp. , ) pembiayaan daerah penerimaan rp. pengeluaran ro, pembiayaan neto .sos.o.so.o. ( sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan . rp. ringkasan penjabaran apbd sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran penjabaran peraturan bupati ini penjabaran apbd sebagaimana demak;sud dalam dirinci lebih lanjut dalam lampiran peraturan bupati ini. lampiran sebagaimana dimakan dalam den merupakan bagian yang tda terpisahkan dari peraturan bupati ini. fasal9a0 ketentuan perundang undangan. peraturan bupati ini dim'dalam berita daerah. ditetapkan pada tanggal rangkasbitung desember & 'g07 l.bak, re: |
pia nee bupati kapuas hulu peraturan bupati kabupaten kapuas hulu nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerjdaerah puncak kapuas, diperlukan penataan susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah puncak kapuas perludirektur adalah direktur perusahaan daerah puncak kapuas kabupaten kapuas hulu. bab kedudukan, tugas dan fungsi pd. puncak kapuas pd. puncak kapuas merupakan perusahaan daerah berkedudukan sebagai badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, dipimpin oleh direksi yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui badan pengawas. pd. puncak kapuas bergerak dalam lapangan usaha kehutanan dan peralatan, pertanian, pertambangan, jasa konstruksi dan perdagangan umum, transportasi,serta bidang wisata dan perhotelan. pd. puncak kapuas mempunyai tugas melakukan kegiatan usaha yang didasarkan atas azas azas ekonomi yang sehat, berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan pendapatan asli daerah. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk pd. puncak kapuas melaksanakan fungsi antara lain sebagai berikut pelayanan umum barang dan jasa, penyelenggaraan kemanfaatan umum, cc. pengembangan kegiatan perekonomian daerah, dan pendapatan asli daerah. bab iii susunan organisasi pd.puncak kapuas susunan organisasi pd. puncak kapuas, terdiri dari badan pengawas, direktur utama, direktur administrasi, unit umum, unit personalia, direktur keuangan, unit anggaran, unit bendahara dan akuntansi, direktur produksi dan pemasaran, unit operasional, unit promosi dan penjualan, satuan pengawas internal. susunan organisasi pd. puncakbidang tugas organisasi bagian kesatu badan pengawas badan pengawas mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan perusahaan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada badan pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut mengawasi pelaksanaan tugas direksi, memberikan pendapat dan saran kepada bupati melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan, dan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. bagian kedua direktur utama direktur utama mempunyai tugas pokok sebagai berikut perencanaan program kegiatan perusahaan, penyusunan program usaha dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan, pengawasan pelaksanaan program usaha perusahaan, penginventarisasian potensi potensi ekonomi dan sumber sumber modal yang menguntungkan perusahaan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjuti hasil kinerja perusahaan.anggaran pd. puncak kapuasgunakan dan mengelola kekayaan pd. puncak kapuas, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, mewakili pd. puncak kapuasbagian ketiga direktur administrasi direktur administrasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut mengkoordinasikan, penyusunan dan pendistribusian rencana program kegiatan perusahaan, pelaksanaan kebijakan standar teknis bidang tata usaha dan kepegawaian perusahaan, pelaksanaan perencanaan pengembangan sumber daya manusia karyawan perusahaan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil kinerja direktur administrasiadministrasi mempunyai fungsi sebagai berikut mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang administrasi, umum, kepegawaian dan kesekretariatan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, cc. mengurus pembekalan material dan peralatan teknik, merencanakan kebutuhan pegawai untuk melaksanakan kegiatanumum unit umum mempunyai tugas pokok melakukan ketatausahaan, pengaturan tamu, kebersihan, ketertiban dan keamanan serta mengatur kesejahteraan pegawai. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada unit umum menyelenggarakan fungsi pengurusan administrasi perkantoran, perbuatan, dan ketatausahaan perusahaan, pengelolaan peraturan peraturan yang berhubungan dengan kebersihan, ketertiban dan keamanan perusahaan, cc. penyiapan atribut dan pakaian kerja serta mengatur insentif karyawan perusahaan, pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. unit personalia unit personalia mempunyai tugas pokok melakukan penerimaan pegawai karyawan, mengelola administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia pegawai karyawan perusahaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada unit personalia menyelenggarakan fungsi pengurusan administrasi kepegawaian, mulai dari proses pengumuman dan pendaftaran pegawai, seleksi penerimaan sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan dan penempatan, pemberian penilaian kinerja terhadap pegawai karyawan, cc. penyiapan atribut kelengkapan pegawai, pembinaan pegawai, peningkatan kualitas sdm, pelatihan dan pemberlakuan sistem prestasi kerja, pengawasan dan pembinaan dalam hal teguran, hukuman dan penghargaan kepada pegawai, pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. bagian keempat direktur keuangan direktur keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut penyusunan program usulan anggaran setiap kegiatan perusahaan, pelaksanaan kebijakan standar teknis bidang keuangan, cc. pengelolaan keuangan perusahaan baik sumber maupun penggunaan dananya sehingga dapat terkendali dan sesuai dengan peraturan serta sistem dan prosedur yang berlaku, penyelenggaraan administrasi keuangan yang efisien dan efektif, penyusunan, pelaksanaan akuntansi dan perbendaharaan perusahaan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjuti kinerja direktur keuangankeuangan mempunyai fungsi sebagai berikut merencanakan dan mengendalikan sumber sumber pendapatan, pembelanjaan dan kekayaan perusahaan, mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan, cc. membuat pembukuan perusahaan, membuat laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugianggaran unit anggaran mempunyai tugas pokok menyusun anggaran perusahaan, mengatur cash flow dan modal kerja perusahaan serta mencari pinjaman dan mempersiapkan pembayaran yang sudah jatuh tempo. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada unit anggaran menyelenggarakan fungsi penyusunan anggaran penjualan, pembelian, administrasi serta anggaran neraca rugi laba, penghitungan anggaran kas dan penyusunan jumlah modal kerja perusahaan, cc. penyusunan rencana penggunaan kredit pinjaman dan jadwal pembayaran kredit yang akan jatuh tempo, penyiapan dana pembayaran kredit yang akan jatuh tempo, pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. unit bendahara dan akuntansi unit bendahara dan akuntansi mempunyai tugas pokok melakukan penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan, menyimpan uang perusahaan, melakukan pembayaran dan penyetoran pajak, pencatatan dalam buku kas perusahaan dan menyusun laporan keuangan perusahaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada unit bendahara dan akuntansi menyelenggarakan fungsi penghitungan dan pencatatan dalam buku kas segala penerimaan dan pengeluaran perusahaan, pengadministrasian bukti bukti dan dokumen dokumen serta kwitansi transaksi keuangan perusahaan, cc. pelaksanaan pembayaran, penyetoran pajak dan pertanggungjawaban brankas perusahaan, penyiapan kebutuhan uang tunai dalam kas, penyusunan neraca perusahaan, laporan rugi laba dan laporan keuangan lainnya, pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. bagian kelima direktur produksi dan pemasaran direktur produksi dan pemasaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut pengumpulan bahan bahan dan informasi yang diperlukan dalam kegiatan bidang produksi dan pemasaran, penginventarisasian potensi potensi usaha yang dapat dikembangkan, perluasan ekspansi usaha dan mitra kerja serta unit usaha baru, pelaksanaan promosi tentang kegiatan dan produk produk perusahaan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil kinerja direktur produksi dan pemasaran, pelaksanaan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada direktur produksi dan pemasaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut mengkoordinasikan dan mengendalikan sumber sumber pendapatan, perbelanjaan dan kekayaan perusahaan, membuat rencana produksi dan pemasaran produk perusahaan, menjaga kualitas produk perusahaan, mengurusi perizinan usahaoperasional unit operasional mempunyai tugas pokok membuat rencana pengembangan dan perluasan usaha, pembelian bahan, produksi dan operasional perusahaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada unit operasional menyelenggarakan fungsi perencanaan program perluasan dan atau pengembangan usaha baru dan perekrutan mitra kerja perusahaan, perencanaan pembelian, penjualan dan memonitor perkembangan harga pasar dan saingan perusahaan, cc. penyusunan anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan unit usaha, pembuatan rencana kegiatan pada tiap tiap unit usaha, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan unit usaha, pelaksanaan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. unit promosi dan penjualan unit promosi dan penjualan mempunyai tugas pokok melakukan penelitian pasar, promosi, pelaksanaan kontrak perjanjian jual beli dengan sistem kredit dan penjualan tunai serta peningkatan pelayanan kepada pelanggan. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada unit promosi dan penjualan menyelenggarakan fungsi penginventarisasian barang barang yang dibutuhkan oleh pasar, menginformasikan kepada pasar tentang barang dan jasa yang dipasarkan dikelola oleh perusahaan, cc. penyiapan kontrak perjanjian penjualan, cara pembayaran dan jadwal pembayarannya, penghitungan harga barang dan jasa, peningkatan pelayanan kepada pelanggan, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. bagian keenam satuan pengawas internal satuan pengawas internal mempunyai tugas pokok mengawasi seluruh kegiatan pd. puncak kapuas, memberikan masukan secara administratif dan berkoordinasi dengan para pimpinan unit serta melaporkan kepada direktur utama. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam satuan pengawas internal menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan rencana kerja satuan pengawas internal, penyelenggaraan pengawasan terhadap kegiatan seluruh unit dan jajarannya sesuai dengan tugas pokok masing masing, cc. penyelenggaraan pengawasan pemberian masukan dan saran kepada direktur utama dalam mengambil kebijakan, penyelenggaraan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pd. puncak kapuas sebagai bahan masukan kebijakan direktur utama, penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan satuan pengawas internal. bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya, direksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik lingkungan perusahaanlingkungan pd. puncak kapuaswajib mengadakan rapat koordinasi secara berkal |
bupati tulungagung peraturan bupati tulungagung nomor tahun tentang ami nan play persegi nan aman, asi menyusu dan pemberi susu eksklusi dengan rahmat tu bupati tulwoacuhc, menimbang: bahwa keselamatan ibu dan anak merupakan prioritas utama untuk pembangunan kesehatan, dimana persalinan harus ditangani tenaga kesehatan yang kompeten. bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak yang akan melahirkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana refleksi suatu negara dan daerah yang demokrasi. bahwa inisiasi menyusu dini dan pemberian air susu ibu eksklusif kepada bayi merupakan tanggung jawab semua pihak serta hak asasi pada bayi; bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dipandang perlu adanya pengaturan peredaran susu formula lagi anak usia (nol) sampai dengan (enam) bulan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf tersebut, maka dipandang perlu membentuk peraturan bupati tulungagung tentang jaminan persalinan aman, inisiasi menyusu dini dan pemberian air susu lbu eksklusif. mengingata tentang ketenagakerjaan indoneerian air susu ibu eksklusif (kembaran negara republik indonesia tahun nomor 200g,menteri kesehatan men pp xtl2 oo8, per men will2oo8. per. men xll 2oo8, d,an menkes pb xr 2oob tentang peningkatan pemberian asi selama waktu kerja tempat ke{a peraturan menteri kesehatan nomor menkes per 20ll tentang registrasi tenaga kesehatan; peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara nomor tahun oo9kesehatan nomor menkes per vll l464 menkes lper tentang ijin dan penyelenggaraan praktek bidan; keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk iv tentang pemberian asi secara eksklusif pada bayi indonesia; keputusan menteri kesehatan nomor mendesis.k i)i.|2oot\tulungagung nomor tahun oo8 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten tulungagung (lembaran daerah kabupaten tulungagung nomor seri peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun 2oo9 tentang perlindungan anak, lembaran daerah kabupaten t\tulungagung nomor seri e). memutuskan net akan peraturan bupati tentang ami nan pelayanan persegi nan aman, asi menyusu dan pemberi susu eksklusi bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: kabupaten adalkepala skpd adalah kepala skpdtenaga kesehatan adalah seorang profesional yang beradrr anak, meliputi bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan dokter spesialis anak. tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak antara lain ahli gizi, sanitation, perawat dan penyuluh kesehatan masyarakat. fasilitas pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik milik pemerintah daerahkesehatan desa kelurahan poskesdes kel), pondok bersalin desa polindes), pos kesehatan desa kelurahan poskesdes kel), puskesmas pembantu pustu), pusat kesehatan masyarakat puskesmas), bidan praktik mandiri bpm), dokter praktek mandiri, klinik, rumah sakit, laboratorium klinik. penyelenggara fasilitas kesehatan adalah manajemen pengelola fasilitas dan layanan kesehatan termasuk laboratorium klinik. stakeholder adalah pemangku kepentingan atau para pihak yang terkait erat dengan isu dan permasalahan persalinan aman, imd dan asi eksklusif antara lain badan perencanaan pembangunan daerah bappeda), dinas kesehatan, badan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana bp3a dan kb), rumah sakit umum daerah rsud), dinas pendidikan, kementerian agama, camat, puskesmas, kepala desa dan pkk. organisasi profesi adalah praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bersifat nirlaba, yang bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesi pada bidang tersebut meliputi ikatan dokter indonesia di), ikatan bidan indonesia ibimemberikan pelayanan kepada masyarakat umum kesehatan secara mandiri. persalinan aman adalah proses persalinan yang mendapatkan pelayanan sejak hamil, bersalin dan masa nifas tempat yang memenuhi standar, pelayanan yang berstandar, alat yang sesuai standar, dan tenaga penolong persalinan yang memenuhi standar. inisiasi menyusu dini yang selanjutnya disingkat dengan imd adalah tindakan untuk meletakkan bayi diatas dada ibu segera setelah lahir tanpa dimandikan terlebih dahulu, dengan kontak kulit kulit antara ibu dengan bayi hingga bayi berhasil menyusu sendiri sampai berhenti men5susu dengan sendirinya dan atau minimal selama (satu) jam pada kondisi ibu dan bayi sehat. air susu ibu selanjutnya disingkat asi adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu .asi eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi usia bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air kopi, air putih, dan lain lain, serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, nasi tim, dan lain lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan. obstetri adalah spesialisasi pembedahan yang menangani pelayanan kesehatan perempuan selama masa kehamilan, persalinan dan nifas. neonatal adalah kehidupan pertama kali yang dialami bayi setelah lahir sampai dengan usianya yang hari. antennata care yang selanjutnya disingkat ancsi, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. 2l. kelas ibu hamil adalah sarana belajar kelompok tentang kesehatan bagi ibu hamil dalam bentuk tatap muka yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ibu ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas dan perawatan bayi baru lahir melalui praktek dengan menggunakan buku kia. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, selanjutnya disebut dengan p4k adalah kegiatan yang melibatkan peran bidan desa, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin dan nifas yang meliputi pendataan ibu hamil yang akurat oleh bidan, persiapan transportasi, persiapan pendanaan persalinan dan calon pendonor darah. standar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat dengan adalah suatu pedoman tertulis tentang;,!usu formula bayi adalah susu ean yang digunakan untukesponsicheck list adalah suatu lembar penilaian atau instrument yang digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasi data yang telah diamati. audit maternal perinatal adalah suatu kegiatan untuk menelusuri sebab kesakitan, kematian maternal dan perinatal dengan maksud mencegah kesakitan dan kematian dimasa yang akan datang. safe motherhood adalah upaya untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan perjalanannya dapat dinilai dengan sehat dan aman, serta menghasilkan bayi yang sehat. tempat kerja adalah mangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kedua bekerja, atau sering dimasuki untuk keperluan suatu usaha. pembantu petugas yang selanjutnya disingkat bagas adalah kader kesehatan terpilih yang bersedia melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif indikasi medis adalah alasan untuk membenarkan pengobatan atau tindakan tertentu oleh dokter informed consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasiepasien tersebut kompetensi tenaga medis adalah kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas yang dilandasi atas ketrampilan, pengetahuan serta didukung sikap ke4'a yang harus dimiliki oleh seorang tenaga medis dalam melaksanakan praktek medis pada berbagai pelayanan kesehatan secara aman dan bertanggungjawab sesuai dengan standard. pelayanan obstetri neonatal emergency dasar atau yang disingkat pond adalah pelayanan untuk menangani kasus kasus kegawatdaruratan obstetri neonatal yang meliputi segi pelayanan obstetri pemberian oksitosin parentid, antibiotika parenteral dan relative parenteral, pengeluaran plasenta manual karet serta pertolongan persalinan menggunakan vakum ekstraksi force ekstraksbab maksud dan tujuan maksud peraturan ini sebagai pedoman bagi skpd, rsud, puskesmas, tenaga kesehatan dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan persalinan aman, imd dan pemberian asi eksklusif. tujuan peraturan ini adalah: meningkatkan dera.iat kesehatan ibu dan anak; memberikan perlindungan dan pelayanan bagi ibu untuk memperoleh pertolongan persalinan yang aman; menjamin pemenuhan hak setiap bayi untuk memperoleh asi eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia (enam) bulan yang diawali imd dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; menjamin perlindungan kepada ibu dalam memberikan asi eksklusif kepada bayinya; meningkatkan peranan dan dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah kabupaten terhadap program persalinan aman, imd dan pemberian asi eksklusif; menjamin bahwa setiap fasilitas kesehatan dan petugasnya lebih transparan, melibatkan masyarakat, akuntabel dan responsif dalam memberikan pelayanan persalinan aman, imd dan asi eksklusif sesuai dengan standard operasional prosedur; menjamin setiap masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan maupun memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan persalinan aman, imd dan asi eksklusif. bab iii prinsip prinsip pelayanan prinsip prinsip dalam pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan aman, imd dan pemberian asi eksklusif adalah: kepentingan terbaik bagi anak dan ibu dalam setiap kegiatan yang dilakukan; mendiskriminasi yaitu tidak membedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin maupun status ekonomi seseorang dalam setiap pemberian pelayanan yang diberikan; kerahasiaan yaitu menjamin bahwa identitas dan foto anak akan senantiasa dilindungi kerahasiaannya, dan publikasi media massa harus melindungi kepentingan terbaik bagi anak termasuk meminta izin kepada keluarga; transparan dan akuntabilitas bab sasaran sasaran dari peraturan bupati ini meliputi sasaran langsung dinas kesehatan; rumah sakit umum daerah rsud); rumah sakit swasta; a_ kantor kementerian agama kantor urusan agama kua); dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bpm pd); badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana bp3a dan kb) dinas pendidikan bagian kesra tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tp pkk); puskesmas dan jaringannya; pemerintah kecamatan; pemerintah desa; bidan praktek mandiri; klinik; dokter praktik swasta. sasaran tidak langsung masyarakat; tokoh masyarakat; tokoh agama; tokoh adat; lembaga swadaya masyarakat lsm) bab kelembagaan dan koordinasi koordinator pelaksanaan peraturan ini adalah dinas kesehatan kabupaten t\tulungagung dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten t\tulungagung tugas stakeholder dalam pelaksanaan peraturan bupati ini adalah sebagai berikut badan perencanaan dan pembangunan daerah bappeda) dengan tugas yaitu: melakukan koordinasi perencanaan program untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana dan sumberdaya guna mendukung pelaksanaan promosi dan pelayanan persalinan aman, imd dan asi eksklusif; mengkoordinasikan perencanaan anggaran untuk program preventif, promosi dan pelayanan persalinan aman, imd dan asi eksklusif berdasarkan kebutuhan masyarakat; menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program promosi serta pelayanan persalinan aman, imd dan asi eksklusif. dinas kesehatan dengan tugas yaitu: perencanaan program kesehatan khususnya program promosi dan pelayanan persalinan aman, imd dan asi eksklusif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana puskesmas dan pustu, poskesdes kel dan polindes kel untuk pelaksanaan promosi dan pelayanan persalinan aman, imd dan asi eksklusif sesuai kebutuhan; meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional petugas kesehatan secara terus menerus secara formal maupun nonformal khususnya dalam program promosi dan pelayanan persalinan aman, imd dan asi eksklusif; melakukan pengkajian secara berkala terhadap kinerja pegawai serta memberikan penghargaan dan sanksi berdasarkan mekanisme yang berlaku; melakukan monitoring dan evaluasi program kesehatan secara berkala; mengembangkan paradigma sehat program promosi, preventif, rehabilitasi dan kuratif serta advokasi; melakukan koordinasi dengan instansi vertikal antara lain kantor urusan agama kua) dalam hal penyuluhan atau sosialisasi kepada calon pengantin mengenai persalinan aman, imd dan asi eksklusif melakukan integrasi program lintas sektoral maupun dengan pihak swasta dan lsm; mempublikasikan secara berkala informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan promosi dan pelayanan persalinan aman, imd dan asi eksklusif melalui berbagai media untuk menjamin hak warga negara, alasan pengambilan suatu keputusan publik serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. menyiapkan format pelaporan pelaksanaan program kegiatan kesehatan ibu dan anak untuk puskesmas dan jajarannya memastikan semua puskesmas memiliki sop pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak serta memiliki ruang laktasi. memberikan teguran secara lisan maupun tertulis pada pihak yang melanggar peraturan bupati ini. rumah sakit umum daerah rsud), rumah sakit swasta, dokter praktek swasta dan klinik dengan tugas yaitu: memberikan kepastian pelayanan yang berkualitas, cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa membedakan status sosial terkait persalinan aman, imd dan asi eksklusif; memberikan pelayanan yang aman dan nyaman terhadap ibu dan anak terkait persalinan aman, imd dan asi eksklusif; dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan terkait persalinan aman, imd dan asi eksklusif. dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dengan tugas yaitu: mendorong pengusaha pengurus serikat pekerja serikat buruh agar mengatur tata cara pelaksanaan pemberian asi dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan mengkoordinasikan pemasyarakatan pemberian asi ditempat kerja menyediakan sarana pemberian sl ruang laktasi tempat kerja badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bmpd) dengan tugas yaitu: melaksanakan pen susunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa yang mendukung program persalinan aman, imd dan asi eksklusif; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pemberdayaan masyarakat desa yang menjamin pelaksanaan persalinan aman, imd dan asi eksklusif. badan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana bp3a dan kb), dengan tugas yaitu:rlindungan dan penyuluhan perempuan dan anak dalam kaitan dengan persalinan aman, imd dan asi eksklusif; penyebarluasan informasi dan edukasi dalam rangka peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam kaitan dengan persalinan aman, imd dan asi eksklusif; melaksanakan evaluasi pelaksanaan program peningkatan partisipasi masyarakat, dalam pelaksanaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. mempromosikan program termasuk saat pasca persalinan; melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program bina keluarga balita bkb). dinas pendidikan dengan tugas yaitu \ , menyelenggarakan pendidikan kesehatan reproduksi logo siswa pada tingkat pendidikan menengah melatih guru bimbingan penyuluhan dan konseling tentang konsultasi kesehatan reproduksi bagi siswa menjalin kerjasama dengan puskesmas dan tp p untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, sosialisasi tentang persalinan aman, imd dan asi eksklusif pada tenaga pendidik (pamong) tempat penitipan anak, baby's school, day care juga melakukan kontrol secara berkala untuk mengoptimalkan layanan yang sudah berjalan. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang sudah melaksanakan asi eksklusif pkk, dengan tugasnya yaitu menciptakan fungsi rumah sebagai tempat tumbuh kembang keluarga, mengembangkan hubungan batin keluarga, menumbuhkan jalinan kasih sayang, memelihara kerukunan, corona kehidupan dan kepribadian; mengoptimalkan pkk dengan tanaman pangan dan tanaman produktif keras (bernilai ekonomis fi.ggr), minimal untuk memenuhi keperluan dan tabungan keluarga serta meningkatkan tanaman obat keluarga toga); pemberdayaan keluarga dalam menunjang penurunan angka kematian ibu aki), angka kematian bar akb), angka kematian bita akal) melalui antara lain: gerakan sayang ibu gsi), ambulans desa, imunisasi, pencatatan kelahiran dan kematian kelompok kelompok dasawisma; perbaikan gizi keluarga melalui sosialisasi dan fasilitasi keluarga sadar gizi kadar) antara lain: gizi seimbang kepada ibu hamil (bumi), ibu menyusui (busur), balita dan lansia, upaya kecukupan nutrisi (protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air) dengan kalori rendah dan kecukupan pertumbuhan, bermitra dengan petugas, guru, puskesmas dan bidan desa, kepedulian keluarga terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pola makan sehat dan gizi seimbang, kualitas gizi pada bumi yang kekurangan energi kronis (kek) dengan mengukur lingkar lengan atas (lila), pemberian asi eksklusif selama (enam) bulan, makanan pendamping air susu ibu asi), pemberian makanan tambahan (pmt) bagi balita; dan pelatihan, penyegaran dan pembinaan kader posyandu secara berkesinambungan. puskesmas, dengan tugas yaitu: memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal kesehatan baik secara umum maupun khusus bidang kia terkait persalinan aman, imd dan asi eksklusif; memberikan informasi mengenai kesehatan kepada masyarakat; memberikan bimbingan kepada seluruh staf puskesmas untuk meningkatkan standar mutu pelayanan kepada masyarakat; membangun jejaring program lintas kecamatan untuk meningkatkan program kesehatan; menginventarisasi perlengkapan puskesmas, pustu, poskesdes dan polindes. pembinaan, pengawasan dan evaluasi kepada bidan desa; pertemuan reguler dengan pemangku kepentingan tingkat kecamatan untuk membahas kondisi pelayanan kesehatan; perencanaan penggunaan anggaran, puskesmas bertanggungjawab melaksanakan lokakarya mini dengan melibatkan peran serta masyarakat dan para pihak dalam wilayah keq.anya; pengembangan sistem informasi kesehatan ibu dan anak yang akurat, tepat dan benar; pengembangan pengelolaan pengaduan dan indeks pengaduan masyarakat sesuai dengan kemampuannya melalui survey index kepuasan masyarakat bersama dengan forum bersama peduli kesehatan setiap tahun; dan mekanisme layanan pengaduan dan umpan balik serta alur layanan (so p). pemerintah kecamatan, dengan tugas yaitu: menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada ibu yang sedang mengandung sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak dari segala aspek lintas sektoral yang ada kecamatan; dan menggerakkan forum bersama peduli kesehatan kecamatan diam r t r :r berbagai aktifitas persalinan aman, imd dan asi eksklusif. pemerintah desa, dengan tugas yaitu: berpartisipasi bersama petugas kesehatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada tingkat desa; berpartisipasi untuk mengatasi permasalahan ibu dan anak desanya; dan berpartisipasi untuk memberikan suasana yang nyaman dan aman kepada ibu dan anak desa. puskesmas pembantu pustu), dengan tugas yaitu: memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat \ , pada umumnya dan ibu hamil khususnya; melayani ibu hamil masyarakat secara optimal; memeriksa kehamilan ibu yang berada dalam ruang lingkup kerjanya sesuai dengan standar; membangun mitra kerja dengan kader dan perangkat desa, dan bidan desa tetangga; meningkatkan cakupan pelayanan pemeriksaan kia sesuai standart; memiliki cakupan data kesehatan dalam wilayah kerjanya secara benar, akurat dan terbaru; dan memberikan pelayanan program paska persalinan' bidan praktek mandiri bpm), dengan tugas yaitu: melaksanakan pelayanan masyarakat terutama ibu dan anak seperti penyuluhan kesehatan, konseling kb, anc, asuhan persalinan, perawatan nifas, perawatan bayi, pelayanan keluarga berencana, imunisasi dan perawatan pasca keguguran. pelaksanaan manajemen laktasi; dan menyampaikan laporan bulanan kepada dinas kesehatan mengenai program persalinan adnan, imd dan asi eksklusif yang dilaksanakannya. bab persalinan aman setiap ibu hamil berhak memperoleh pelayanan persalinan aman. cakupan persalinan aman sebagaimana dimaksud pada meliputi: ibu hamil terdata secara akurat baik jumlah maupun akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan pada setiap bulan; adanya perencanaan persalinan oleh ibu hamil bersama warna dengan tenaga kesehatan dan keluarga, yang meliputi: taksiran persalinan; penolong persalinan; tempat persalinan; pendamping persalinan; transportasi ambulans desa; calon pendonor darah; dan pendanaan persalinan. ibu hamil mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui kegiatan p4k dan atau desa siaga; (a), nifas dan bayi baru lahir serta tindakan yang harus dilakukan melalui kegiatan kelas ibu hamil; ibu hamil berhak mendapatkan pertolongan dalam persalinan pada fasilitas kesehatan yang memadai; ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat dari tenaga kesehatan ; setiap ibu hamil harus menginformasikan dan memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan, trimester pertama kali, trimester kedua kali dan trimester ketiga kali. ibu yang akan bersalin memperoleh prioritas pelayanan dari tenaga kesehatdinas kesehatan. fasilitas kesehatan pemerintah daerah dan swasta bertanggungjawab memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan sop. sop yang dimaksud pada adalah; sop antennata care anti; sop intranasal care inc); sop post natal care pnc); sop perawatan neonatal atau komplikasi asfiksia) sop rujukan. fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani kesehatan ibu dan anak wajib memiliki pedoman kerja program kesehatan ibu dan anak. fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta harus responsif serta melihat<an masyarakat dalam memberikan pelayanan persalinan aman, inisiasi menyusu dini dan asi eksklusif. (l) fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban secara bertahap mengupayakan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana serta sumberdaya pelayanan kesehatan untuk mendukung persalinan aman. dinas kesehatan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung persalinan amaningkatkan pelayanan persalinan aman. pemerintah kabupaten memfasilitasi ketersediaan dan ketertutupan darah yang memadai untuk kebutuhan persalinan aman. partisipasi masyarakat melalui desa siaga atau kelompok pemerhati kesehatan lainnya memfasilitasi ketersediaan darah yang memadai untuk kebutuhan persalinan aman melalui calon pendonor yang tersedia masing masing desa. setiap ibu berhak mendapatkan pelayanan nifas (setelah melahirkan) dari tenaga kesehatan sekurang kurangnya (tiga) kali pelayanan sesuai spm. keluarga dan masyarakat melalui desa siaga atau kader kesehatan berkewajiban memberikan dukungan kepada ibu nifas setelah melahirkan untuk mendapatkan layanan kesehatan. bab vii inisiasi mei{susu dini tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil wajib memberi informasi dan anjuran tentang pentingnya imd kepada ibu dan keluarganya. tenaga kesehatan yang menolong proses persalinan wajib memberikan kesempatan dan membantu ibu dan bayi untuk melakukan imd kecuali atas indikasi medis tertentu. keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan kepada ibu nifas untuk melakukan imd segera setelah ibu melahirkan. dinas kesehatan mengupayakan terbentuknya kelompok pendukung asi eksklusif. bab viii asi eksklusif setiap bayi berhak mendapatkan asi eksklusif. setiap ibu yang melahirkan bertanggungjawab untuk memberikan asi eksklusifdapat diberikan asi yang berasal dari pendonor asi. pemberian asi eksklusif oleh pendonor asi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan corona agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan asi dengan persyaratan: permintaan ibu kandung atau keluarga bar yang bersangkutan kepada pendonor; identitasr yang diberi asi; pendonor asi dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis;memberikan asi eksklusif(l) bertujuan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan asi eksklusif kepada bayi. setiap tenaga kesehatan dan instansi terkait lainnya wajiyang baru melahirkan dan keluarganya. setiap tenaga kesehatan dan instansi terkait lainnya dalam memberikan \.,, informasi sebagaimana dimaksud pada (satu) mengacu pada sepuluh f"angka menuju keberhasilan menyusui mkm); sepuluh mkm sebagaimana dimaksud pada meliputkesehatan dalam ketrampilan menerapkan lebih akan menyusui menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui membantu ibu menyusui dini dalam menit pertama persalinan membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya memberikan asi saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu jari) menganjurkan menyusui sesuai kebutuhan bayi tidak memberikan dot kepada bayibab ruang i,atasi setiap fasilitas pelayanan kesehatan, kantor, tempat kedua dan fasilitas publik milik pemerintah daerah maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi. fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada meliputi antara lain terminal mpu, pasar tradisional modern fasilitas minimal ruang laktasi sebagaimana dimaksud dalam dan; ruang tertutup dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; lokasi tempat yang aman dan mudah dijangkau; dan \ , prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung ibu memberi asi kepada bayinya. bab penggunaan susu format,a bayi dan produk bayi i,aini.iya setiap tenaga kesehatan dandapat diberikan kepada bayi sesuai dengan indikasi medis dan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pelaksanaan dan ker.sama dalam rangka mendukung persalinan aman, imd dan pemberian asi eksklusif pemerintah kabupaten melalui dinas kesehatan bertanggung jawab meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. dalam rangka peningkatan kompetensi, tenaga kesehatan diwajibkan untuk mendapatkan informasi tentang persalinan aman, imd dan asi eksklusif. dalam pelaksanaan program persalinan aman, imd dan pemberian asi eksklusif dilakukan oleh dinas kesehatan, puskesmas dan jejaringnya serta melibatkan organisasi profesi, lsm serta kelompok kelompok pemerhati kesehatan lain ya. tenaga kesehatan wajib melakukan pencatatan yang akurat terkait dengan persalinan aman, imd dan asi eksklusif dan selanjutnya melaporkan kepada dinas kesehatan melalui puskesmas setiap bulan' tenaga kesehatan wajib membuat informed consent dalam pelayanan persalinan aman, imd dan asi eksklusif dalam rangka pelaksanaan pelayanan persalinan aman, imd dan pemberian asi eksklusif, dinas kesehatanakhir bulan yang berhubungan dengan pelayanan ibu hamil, bersalin dan imd. dalamrangkapelaksanaanpelayanan persalinan aman, dan pemberian asi eksklusif, bidan desa wajib tinggal menetap desa penugasan selama masa tugasnya; memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan kebidanan kepada ibu dan anak; memberikan informasi atau data secara berkala kepada puskesmas; dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan p4k dan desa siaga. dalam rangka mendukung persalinan aman, imd dan pemberian asi eksklusif dinas kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan pihak tiga. bab xii peran serta masyarakat masyarakat berperan serta aktif dalam mendukung keberhasilan program persalinan aman, imd dan pemberi; penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan program; bersama sama pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi program; dukungan moral kepada ibu dari suami dan keluarga sejak dari kehamilan, persiapan persalinan, melahirkan dan nifas; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dari pelayanan poskesdes pustu, posyandu, puskesmas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan swasta lainnya; penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian asi eksklusif. masyarakat melalui desa siaga, bagas, forum peduli kesehatan kabupaten tulungagung, organisasi profesi, lsm serta kelompok kelompok pemerhati kesehatan lainnya bertanggungjawab memberikan informasi terkait kondisi kesehatan ibu dan anak wilayah mereka kepada tenaga kesehatan. bab xiii pembinaan dan pengawasan (l) dinas kesehatan dan skpd terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan persalinan aman, imd dan pemberian asi eksklusifn satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan persalinan aman, imd danelaksanaan pelayanan persalinan aman, imd dan pemberian asi eksklusif meningkatkan peran dan dukungan penanggungjawab tempat kerja dan penyelenggara fasilitas publik untuk keberhasilan persalinan aman, imd dan pemberian asi eksklusif pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada (l) dilaksanakan melalui advokasi dan sosialisasi pelaksanaan persalinan aman, dinas kesehatan dan skpd terkait bab xiv penghargaan dan sanksi, imd dan asi eksklusif. ketentuan pemberian penghargaan akan ditetapkan dalam surat keputusan bupati. pasa1 kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan bupati ini, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. |
bupati sulbupati subang, menimbang :a. bahwadalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang telah disyahkan dewan standar akuntansi keuangan agar dicapai hasil optimal untuk memenuhi tuntutan beban kerja dalamrusahaan daerah undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan undang undang nomor tahun tentang pengairairigasiperaturan daerah kabupaten daerah tingkat subang nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat subang) tirta rangga kabupaten subang. memperhatikan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dari ikatan akuntansi indonesia yang telah disyahkan oleh dewan standar akuntansi keuangan tanggal meibeberapa ketentuan dalam, diubah dan ditambah sebagai berikut ketentuan diubah dan ditambah (satu) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut (l) besarnya biaya pemakaian air minum yang harus dibayar pelanggan, dihitung sesuai banyaknya pemakaian air berdasarkan meter air ditambah biaya administrasi dan beban tetap. ketentuan teknis biaya administrasi dan beban tetap sebagaimana dimaksud ini lebih lanjut diatur oleh peraturan direksi dam. ketentuan pada lampiran yang mengatur besaran tarif pelanggan per golongan huruf dihapulan pada tanggal psi bupati subang, wan orang rohani diundangkan subang pada tanggal sekretaris daerah, ps. ang nat sent akhmad, ast5fik utama muda iv c) ip. berita daerah kabupaten subang tahun nomor surat pernyataan yang bertanda tangan dibawah ini nama suryani, nopp jabatan direktur utama skpd dam tirta ranggadalah benar naskah yang kami sampaikan kepada bapak bupati untuk mendapat pengesahan penandatanganan dan apabila dikemudian hari ada permasalahan yang diakibatkan karena ditetapkannya produk hukum daerah tersebut, maka kami turut serta bertanggung jawab secara hukum atas segala akibatnya. demikian pernyataan ini dibuat subang dengan sebenar benarnya. subang, yang membuat pernyataan kepala bagian kidang dan ham, direktur utama dam tirta rangga subang, rai anta face gunawan, lor suryani, nip nopp mengetahui, kag (serak pas, akhmad, |
a.a saramineral bukan logam dan batuerah kabupaten tabalong nomor tahun tentang pajak mineral bukan logam dan batuklitunjuk teknis pengelolaan pendapatan dan pemanfaatan dana kapitasidan nkapitasiprogramjaminankesehatannasionaldi fasilitaskesehatantingkatpertamamilikpemerintahberdasarkan undang undang nomor40 tahun oo4 tentang sistem jaminan sosial nasional dan undang undang nomor24 ta]nun2o tentang badan penyelenggara jaminan sosial serta peraturan menteri kesehatan nomor tahun 2oi3 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional telah dianggarkan dur<tangan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan senja n9glo untuk operasional p"fair".rr., kesehatan yang dilakukan. oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah; bahwa dalang rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah ter kait dengan pembayaran dana kapital dan non kapital oleh bad"tt p"ty"tenggara jaminan sosial kesehatan .pra" fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah dipandang perlu men1rusun petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan dana kapital dan.; mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d.alam hr;i; a"" rt"t'r perlu menetapkan peraturan bupati t.nt.t'g p"tunjuk remis .p""g:]:l"an pendapatan dan manfaat*., " o"r" kapital dan non kapital p19 sr,am jaminan kesehatan ur"ott"i dii fasilitas kesehatan tingkat pertama m;iik p;perintah daerah kabupaten kepulauan sangihe.ones tahun 1g5g nomor tambahan lembaran negara publik indonesia nomor l822\; undang und,ang nomor33 tahum2oo4tentang perimbangan keuangan a;;;* pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lembaran ne #a republik ind.ones tahun oo4 nomor tambahan lembaran negara republiklndonesia nomor4438); undang undang nomor tahun oo4 tentang sistem jaminan sosial nasional,. tahun2oogtentang pajak daerah dan retribusi daerah( lembaran negara republiklndonesia tahun oo4 nomor c), tambahan lembaran negara republik indonesia nomor oa9); undang undang nomor36 tahun2oogtentang kesehatan (kembaran il;&" rep publik indonesia tahun oo9 nomor tambatan irmbararr negara republik indonesia nomor undang undang nom'cr tahun ol7 tentang badan penyelam ggi^ jaminan sosial lembaran negara republik indonesia tahun20 nomor116' tambahan lembaran negara republik indonesia nomor ),: undang undang nomor12 tahun2olltentang pembentukan peraturan perundang undangan( lem.baran negara republik indonesia tahun 20ll ttomoig2, tambahan lembaran negara publik indonesia nomor 52a31; undang undang nomor23 tahun2ot4tentang pemerintahan daerah( lembaran negara republiklndonesia tahun2ol nomor tambahan'" l"*brian negara republik i indonesia nomor5587)sebagainranatelahdiubahbeberapakaliterakhir dengan unda,,g r undang nomor tahun ol5 tentang perubahan kedua atas; undang undang nomor23 tahun2opublik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun oos tentang pengelolaan keuangan daerah( lembaran negara republik indonesia tahun zoo:; nomor tambahan lembaran negara republik ind'ones nomor a578); lo.2oo7 nol_ gz, ta:bahan lembata l.l negara republik indonesia nomor a737); ll. peraturan pemerintah nomor4l tahun2oo7tentang organisasi perangkat daerah( lembaran negara re_publik indonesia tahun ioo nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 47a\; l2. peraturan pemerintah nomor tahun 2o1"g"r" republik indonesia tahun nomor tambahan lembaranteg"2ol3 nomor29'sebagaimanatelahdiubah2o7+[a kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor zt t"rol4 nomor t287\; peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang pedoman program jaminan kesehatan nasional berita negara republik indonesia tah'un ol4 nomor 87fl; 2o2or4 nomor 58e); 2l.'ahun tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten kepulauan sangihe nomor tahun 2oo0: peraturanbupatitentangpettjnjukteknis pengelolaan bnn pemanfaatan dana kapital dan kapital tpnocnnlvt jaminankesehatannas nal difasilitaskesehatan_tingkatpertamamilik pemeran hoe bna hkabupatenkepulauansangihe. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang ma'kpud dengan daerah adalah kabupaten kepulauan sangihe; pemerintah daerah adalah penyelenggara uru pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan, rakyat daerah menurut asas otonomi dan t\gas pembantuan dengan prinsip otoloou seluas luasnya dalam sistem dan p.i.r"rp negari fesatrran republik indonesia sebagai".r" ai*maksud dala^m rida,g unda' yemen agar pemerintah daerah bupati ad'alah bupati kepulauan sangihe; dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten kepulauan sangihe; kepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kabupaten pulasan sangihe; kementerian kesehatan adalah kementerian kesehatan republik indonesia; dinas pendapatan, pengelolaan keuangandan asetadalah dinas pendapatan, pengelolaan k.,".,g"' dan aset kabupaten kepulauan sangihe; pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut ppid adalah kepala dinas pengelolaan p"rra"p"i"o k.rrrrgu.n dan aset daerah yang selanjutnya disebut kepala pas. pekan yang mempunyai tugas memaksa,"k*, kelolaan dan beri,.i*j".akan fungsi bend'acara umum daerah; er rencana kerja dan anggaran skpd yang selanjutnya disingkat rka skpd adalahdokumenperencanaandarrpenganggarany 1le^berisirencana pendapat rr, .""na belanja program* d3l kegiatan skpd serta rencana pembiayaan sebagai d'asar pen susunan apbd; dokumen pelaksanaan anggaran kpd {"'g selanjutnya.disingkat dpa skp dadalahdokumenyang'memuat.ta"p"tan,belanjldl"pembiayaan yang aig u.rat a., sebagai dr"r, pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran; pejabat ketatausahaan keuangan kpd yang selang'hanya disingkat ppk skpd adalah pejabat yang m melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada skpd;3d"t*:: n:geri sipil yang ditunjuk untuk men alat ".t zur"i menerima, menyimpan' membayarkan' menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana iritasi dan non kapital; kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah la'g ditentukan oleh bupati untuk menampung ltr penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah; l6,t'tt''k menampung seluruh penerima"., j".rrh dan *"*l"y"r seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditata akan; lr. jaringan kesehatan nasional yang selanjutnya disebut jkn adalah jaminan berupa perlindungan" selatan "i'* pes:* memperoleh manfaat pemelihara""r, keset,atan dan perundungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepadaielap orang yang telah membayar iuran atau perannya dib"y"r oleh pemerintah; badan penyelam #ffa jaminan sosial yang selanjutnya disebut bpjs adalah badan hukum print yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan; dana kapital adalah besaran pembayaran perbulan yang.dibayar dimuka oleh kesehatan kepada'a fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta"'t;"g term'daftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan; dana non kapital adalah besaran pembayaran klaim oleh bpjs kesehatan, "p"i"iuran adalah sejumlah uang yang, dibayarkan secara teratur oleh peserta' pemberi kerja dan atau p"rri"ii.tilt, unit< program jaminan kesehatan; peserta penerima bantuanluranyangselanjutnyadisebut adalah kepada nrr.,'^ir ^i"orig, mi.il wilyah {"p'i^t'"' sangihe beserta anggota keluarganya yang tartan oleh pemerintah kepada bpjs; peserta pekerja adalah pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja a^p"i*.daftarkan diri ""u.g"i p"""tta kepada bpjs kesehatan; pesertabukanpekedag^,pesertalainnyaadalahindividuyang mendaftarkan diri dan r.lil" g"v" sebagai peserta kepada bpjs kesehatan; pemanfaatan dana kapitasidarr non kapitasiadalahtatacara penganggaran, pelaku"rr";;' p"r tr""ah:an dan pertanggungjawaban da,a kapital dan non *id:l ;;; diterima oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama,|;* lv*t3t kesehatan perorangan' baik promosi, p!|o"rfr, rr"di';*irr, retrauititatir yang dilakukan oleh pemerintah; p;;;;tah daerah dan atau masyarakat; fasilitas kesehatan tingkat pertarrra yang selanjutnya disebut frm adah fasilitas kesehatan, milik p;;title; kabupaten klpdaua' sa,give yang melalrtrkan pelayanan kesehatan p"ror.r,gull*g u"t"sifat non spesialistik untuk keperluan observasi, & "gio"i", p"t**"t" pengobatan dan atau pela kanan kesehatan lain ya; fl(r rawat jalan tingkat pertama selanjutnya disebut jtp adalah pelayan,an kesehatan p"rg;;; y*r* dilaksanakan tenaga medis ftp dala6 rangka observasi, ai"gn;*i", pengobatan d'alata pelayanan kesehatan i.ttg bersifat umum lainnya; fi$p rawat inap tingkat pertama selanjutnya di sebut rite adalah pelayanan kesehatan p"org*l*g air.i*r"t oleh tenaga medis ftp rawat inap dalam *rr;i;;;erv asi,,&."t::ts' pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang bersifat umum lainnya; 3o. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompeni] *t[t im jeritan pelayanan ting]<at dasar r.rpt, rute, restu, porirrl"", poskesdes", gie* praktek, dokter praktek dan klinik bersalin); pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan paripurna yal j.g dapat dilakukan ftp dan jaringannya meliputi pelayanan rawat jalan' rawat inap, kbbi kanan' neonatal dan keluarga berencana; pe|ayananlangsungadalahpelayanlnylnglangsungdiberikanolehtenaga medis *"*u para medis ftp dan jaringannya; perjanjian kerja sama.y*ngela.iutnyadisebut sadalahdokumen perjanjian yang ditanda berpori" "f.t bupati dengan kepala bpjs kesehatan yang mengatrrhak d'an kewajiban para pihak; penyelenggara pelayanan kesehatan adalah semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama de$!n eps kesehatan baik fasilitas kesehatan milik i" lit tt, pemerintah daerah dan swasta; fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah institusi pelayanan kesehatan yang aig,rr"tr,' sebagai tt;;; ;;penyelenggaraan pelayanan kesehatan 'p." j.t" ep.ls yangdikelola oleh pihak swasta; jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan rumah sakit dan fi(rp berta jaringannya atas pelayanan. dan jasa yang diberikan kepada pasien a.iil r*"gt" tb*"*""i, diagnosis, pengobatan, konsultasi, .ri"it., rehabiliffi rt "ii" dan atau pelayanan kesehatan lain ya; pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan; tenaga kesehatarradalahsetiaporangyangmengabdikandiridalam bidang kesehatan dan *"iliiffi rri'rr; dan atau keterampilan melalui p"rr jia l"" uij"ns t&"natar, yang untuk jenis tertentu memerlukan* kerena'g"t ,*tfi mehkrfan ttp"y" kesehatan' antara lain dokter, dokter gigi, dokter #*;*; "pot"r.",'bii,,', perawat' fisioterapis' nutrisionis, asisten apoteker; tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialislulusanpendidikarrkedokteranataukedokterangigididalam maupundiluarnegeriyangdiakt oleh pemerintahlndonesia; paramedisadalah perawatatau bidanyangtelahlulusujianpendidikandi dalam maupun luar ,r"g".i sesuai dtt'g"' peraturan perundang undangan yang berlaku; tenaga non medis adalah petugas.yang bekerja sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan latd!; a*' p"total" apotik' petugas kesehatan masyarakat, petugas f. ltt"t"t firaun anl f*"" dtz1" peflrgas laboratorium, dan lain lain (petugas p"em lebih, supir ambulans darat laut); kepal,a ftp adalah penanggung jawab pem'bangunan kesehatan tingkat kecamatan; operasional l dan manajemen adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan dan pt'g"t'd"1ian pelayanan kesehatan; surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja yang selanjutnya disebut spg b,adalah "rr"tp".^rri.rt""rpersetujuanpengesahan prod"pat"n a"r, u"t rrja kepada xep untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja ftp; surat pengesahan pendapatandan belanjayangselanjutnyadisebut sp2i3 adalah surat yang diterbitkan oleh porno y;q bertindak sebagai bui) untuk mengesahkan p.rra"p"t"" danlatai belanja ftp berdasarkan sp3b; surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat p2d adalah surat yang ;i["ir "tf* open ifeq"untuk'mencairkan dana lewat bank ;;;datar"ju,t ""t"ttt' spm diterima oleh bud' bab pengelolaan dana kapital dan non kapital jnrrrr nan kesehatan nas nal bagian kesatu pengelolaan dana sitasi bpjs kesehatan selaku penyelam gga:a program melakukan pembawa."r, p"rr" kapital {"n"a" berdasarkan pada jumlah peserta ;;il&daftar irp sesuai data lari bpjs kesehatan; pembayaran dana kapital kepada fit pdilakukanoleh bpjs kesehatan seti^f, bulan'paling lambat tanggal bulan berjalan' pasa1 kepala fkt pmenyusunrencanapendap"]"l danbelanja dana kapital jkn,untukselanjutnyadisampaitzrnsebagaimana dimaksudpada, kepala dinas kesehatan, *".ry,r"rfr x6 skpd dinas kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dan belanja dana kapital jkn; untuk menelan gerakan fungsi perbendaharaan dana kapital jkn pada ftp, bupati mengangkat bend,h." dana kapital jkn pada masing masingfkt psetiaptahunanggaranatasusul kepala dinas kesehatan melalui ppid v"rg ditetapkan dengan keputusan bupati; bendahara dana kapital pada masing masing ftp sebagaimana d.dimaksud.padamembukarekening dana kapital nyang ditetapkandengan keputusan bupatiyangmerupakanbagiandari rekening bud u ntuk selanjutnya" ai"" p"itt"" oleh kepala ftp kepada bpjs kesehatan; pembayaran dana kapital oleh bpjs kesehatan rekening dana kapital pada ftp diakui sebagai pendapatan; pendapatan sebagaimana demak.sud pada digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta jkn pada ftp; dalam hal pendapatan dana kapil.asi dan non kapital tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggota., berkenaan maka dapat digunakan pada tahun anggaran berikut ya. bendahara dana kapital jkn pala ftp mencatat dan menyampaikan realisasi pendapat.r, d"r, belanja se'tiap bulan kepada kepala ftp; kepala ftp menyampaikan lap:ran realisasi pendapatan dan belanja .u"g"i*ana dirt "ra pada kepada kepala dinas kesehatan deng an melampirkan surat pernyataan tanggung jawab;p3b ftp kepada ppid; sp3b ftp sebagaimana dimaksud pada termasuk sisa dana kapital yangbelulm digunakan pada tahun anggaran berkenaan; berdasarkan p3b ftp sebagaimana dimaksud pada ppid selaku bud menerbitkan sp2b ftp; ppk skpd dan ppid melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja ftp berdasarkan sp2b. bagian kedua pengelolaan dana non sitasi ftp mengajukan klaim dana non kapital kepada jg kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan ftp; pembayaran dana non kapital oleh bpjs kesehatan selambat lambatnya (lira belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh bpjs kesehatan. pasa l kepala dinas kesehatan men]ru sun rencana pendapatan dan belanja dana non kapital jkn; berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana non kapital jkn sebagaimana dimaksud pada kepala dinas kesehatan men]rusun dpa skpd dinas kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan belanja dana non sitasi jkn; untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana non kapital jkn pada tp, eup#i menganut<at fiendaharan dana non kapital jkn pada m.sing masing ftp "itl"p tarun anggaran atas usul kepala dinas kesehatan yang ditetapkan dengan keputusan bupati; pembayaran dana non kapitasioleh bpjs kesehatan rekening dinas kesehatan diakui sebagai pendapatan; dalam hal dana non kapital tidak digunakan seluruhnya pada tahu'rn a,'ngaran u"rr. jtt""t' *'tt" dapat digunakan pada tahun anggaran berikut ya' pasar ftp mengajukan surat pertanggung a1r3ba1. y"tg selanjutnya diserahkan kepada kepala di'"" kesehatan untuk diverifikasi; berdasarkan surat pertanggung jawabansebagaiman adimaksudpada kepala dinas k.""i;; menerbitkan surat permintaan pembayaran, sef1 dan surat perintah membayar spm); sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada kuasa bud sebagai dasar penerbitan sp2d; berdasarkan p2d sebagaimana dimaksud pada kepala dinas kesehatan "rr*ik dari uon i"pitts dari "i(as daerah yang selanjutnya akan aiserafr3"n_ t tiap tiap if' cfp berdasarkan surat pertanggung jawaban yang telat disampaikan' bab iii pemanfaatan dana kapital dan non kapital dana sitasi yang seluruh untuk bagian kesatu pemanfaatan dana sitasi diterimaoleh fkt dari bpjs kesehatandimanfaatkan pemda saran jasa pela kanan dukungan bia operasional alokasirrrrhrkpembayararrjasape}ayan.ankesehatanpada ftp sebagai.rr" ai it ".ra pada iv"t trl hilir.rf ditetapkan sebesar (e""i prf"r, p.["t"t,""u"gli*^rr" dimaksud p^a. huru{ ditetapkan sebesar selisih ?ari besaran mana kapital dikurangi dengan besaran alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan; kesehatan; dan pelayanan kesehatan" t2 besaran alokasi dana kapital untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesfeh atan ftp sebagaimana dimaksud pada 6an .(gt; &t"t pt"t setiap tahun dengan keputusan bupati atas usulan kepala 'bi1r"* i(kesehatan kabupaten kepulauan' sa'give dengan mempertimbangkan kebutuhan obat, atau kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar ooh (tiga puluh keseratus); dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar loo o (sepuluh keseratus). bagian kedua pemanfaatan dana non sitasi dana hasil klaim non kapital yang dibayarkan bpjs seluruhnya akan disetor kas daerah oleh dinas kesehatan sebagai pendapatan daerah;ftp; bab jasa pelayanan kes]hutan dana kapital dan non kapital bagian kesatu jasa pela kanan dana x.a sitasi. '"y";r,f atau jabatan; kehadiran. variabel jenis ketenagaan d,anf atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dinilai sebagai berikut: tenaga medis diberi nilai (seratus lirsetara s1 d4, diberi nilai (enam puluh); tenaga non kesehatan minimal,; tenaga kesehatan dibawah d3, diberi nilai (dua pulu! lima); dan tenaga non kesehatan dibawah d3, diberi nilai (lima belas)" tenaga sebagaimana dimaksud par hurufsebesar (tiga puluh); sebagaimana dimaksud pada huruf dinilai kerja, diberi nilai (satu) poin per hari; dan atau pulang sebelum waktunya yang akumulasi (tuh)jam, dikurangi (satu) poin;.diterima oleh masing masing tenaga kesehatan d.an tenaga non keselamatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: bagian kedua jasa dana lon sitasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada diperuntukan untuk jasa medis, paramedis, non medis serta jasa manajemen dan operasional dengan rincian sebagai berikut variabel kehadiran sebagai berikut: hadir setia hari terlambat hadir sampai dengan pelayanan ftp; j""" medis (dokter tlmllm, dokter gigi); jasa para medis perawat, bidan); jasa non medis; jasa manajemen dan biaya t)operasional ftp jasa manajemen jasa pala ftp; jasa bendahara jkn; jasa tata usaha staf manajemen bia operasional ftp o o 5s% o o o o o o o o o o o o jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang jumlah dana jasa pela kl4 pelayanan cli pustu poskesdes polindes; jasa jla kanan para medis jasa manajemen dan biaya operasional ftp bia operasional ftp bia manajemen ftp dirinci sebagai berikut iasa pala ftp; iasa bendahara jkn; jasa tata usaha staf manajemen o o o o o o o o o o jasa medis sebagaimana dimaksud pada angka huruf diberikan kepada dokter yang melakukan pelayanan langsung, apabila tidak melakukan play"r.r, langsung diberi kan jasa penanggung jawab p"l"y"rr"., medis u""". li;a keseratus) dari hasil klaim jasa medis dan o o dua puluh keseratus) diberikan kepada yang melakukan pelayanan langsung; jasa para medis sebagaimana dirrraksud pada angka huruf diberikan kepada p"r" medis yang melakukan pelayanan langsung' apabila tidak melakukan pelayan,an langsung diberikan jasa pelayanan ""b""", lima perserafus) dari hasil klaim jasa para medis dan lima puluh'keseratus) diberikan kepada para medis yang melakukan pelayanan langsung; ba'b biaya operasional f'layanan kesehatan dana kapital dan non kapital bagian kesatu biaya perasiotral dana sitasi pasal alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada p,asal huruf dimanfaatkan untuk obat, alat kesehatan kegiatan operasional dan bahan medis habis pakai; pelayanan kesehatan lain ya. pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada hum dapat dilakukan melalui dinas kesehatan' dengan seperti; uirigtcan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis p.k; v*ig dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;.'.rp" kegiatan promosi, preventif, kuratif dan rehabilitasi lainnya kunjungan rumah dalam range<a upaya kesehatan perorangan; operasional untuk ftp keliling; bahan ".trf. atau alat tulis kantor; .di" aj*i"istri k"t"ng* dan sistem informasi' penggunaan dana kapital i untuk dukungan biaya kesehatan u"g"i*ana dimaksud pada "."r"idenganketentuanperundang; undang' bagian kedua biaya operasional dana non kapital biaya operasional ftp dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kesehatandalamgedungmaupunluargedung frr darr jaringannya sesuai kebutuhan pelayarrrr, li"""hutan terhadap peserta disertai bukti pendukung, meli puti: dendam ping rujukan; i;gg""fo dian sport upaya kesehatan perorangan; pengganti ring tansporqsi petugas ftp kabupaten; biaya p" #fi* u"t, "f"t f"" atan dan bahan medis habis pakai pena*ning pef" kanan kesehatan sarana kesehatan; atk ftp; biaya akomodasi pasien makan pasien; kom puter lies; penggandaan; e""fr""ti uang transportasi petugas kam pung curahan pangan' operasional pela kanan huruf dilaksanakan ftp dan petugas pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada turut diberikan apabila !,t,= medis habis pakai obat yang dibunuh"" tiro*mirror* nasional serta tergolong dalam obat generik. bab tarif pada ftp pada ftp meli puti tarif pela kanan kesehatan tarif sitasi; dan tarif non sitasi. ketentuan lebih lanjut tentang tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam lampiran jg;;*p"t"" u"gi"tt y"ttg tidak terpisahkan dari peraturan pati ini' bab vii pembukuan dan pertanggungjawaban kepala fkt bertanggungjawab. secaraformaldanmaterialatas pendapat^.r j"r, belanja o"i"i^sitasi dan nc,n kapital jkn; bendahara knkt pmencatatsetiaptransaksikeuangandalam pembukuan atas penerima"n i"., pengeluaran"., y*g disertai dengan bukti pendukung yang sah' pembayarandan pembukuan pengelolaan danadilaksanakansesuai dengan mekanisme daerah; laporanpertanggungjawabanpemanfaatarr danadibuatberdasarkan kebutuhan, dokumen dan f";"i sesuai dengan peraturan yang berlaku; kepala dinas kesehatanwajibmenyalnpaikan laporan keuangan tahunan dana jkn kepada bupati kepulauan sangihe' bab viii pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan rupa$ ini dilakukan oleh kepala oir"" d"tti"t". art f"prf" ftp secara berjanji,g dan secara fungsionalolehaparatrr:p.rrg"*""'i,,at"""i pemerintah kabupaten kepulauan sangihe *"r"i j"gan keiendro, peraturan peran dan g undang gan' bab tertentu.an penutup dengan berlakunya pegturln bupati ini, maka peraturan bupati kepulauan sangihe r,lo o, tarun ior+ i""t"rrg petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan dana rcapitasi prog* j.min;t kesehatan fasilitas kesehatan tingkat pertama lilit pemerintah daerah kabupaten kepulauan ilah" dicabut dan dinyatakan dda berlaku' t7 peraturan bupati ini mula?*; bupati kepulauan sangihe hiro diundangkan tahuna pada tanggal oktober o15 sekertaris daerah kabupaten kepulauan sangihe w edwin rowing berita daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun nomor lampiran nomor tanggal tentang peraturan bupati kepulauan sangihe trt' i:ill'?ll'!s, i'j i'i;{;!!\ cli blj petunjuk teknis pengelolaan pendapatan dan pemanfaatan dana tesi dan non kapital pr.gram jal,, kesehatan nasional difasilitasi kesehatan irr.car enta nna milik pemerintah daerah kabupaten kepulauan sangihe' standar tarif kapital dan non kapital pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintahan daerah kabupaten kepulauan sangihe. |ilf[?% kapital krp atau yang setara sebesar rp. (enam ribu pisah). tarif non sitasi pelayanan ambulans l,,,rans ;i. tarif yang penggantian biaya pelayanan ambulans dibayarkan ses lla: beri ku (riil cost) daerah setempat' kemarin,asian pela kanan skrining kesehatan harga dasar satuan obat rp. o.ooo .'r.rr ^^* oi anon o oo0 faktor pela kanan kefarmasian rarr^ sampai aet tet't rn o0. o,2l r p. voodoo s"mai a"ne'n r'ooo'ooq rp. l.voodoo ""n p.i d"ngo. bp. @a"turun ro'ooo'ooo rp. o.oo0.0oo o,o9 o,o7 standar tarif rp.) jenis pemeriksaan pemeriksaan penuh ang iva pemeriksaan smear pemeriksaan gula darah sewaktu gds) pemeriksaan gula darah puasa gdp) pemeriksaan gula darah post radial dpp) terapi krio untuk pemeriksaan iva (+) tarif rawat inap pelayanan kbbi kanan, neonatal dan keluarga berencana pelayanan darahupati kepulauan sangihe jenis pelayanan volume standar tarif rp.) rawat inap (satu) paket hari jenis pemeriksaan pelayanan volume standar tarif rp.) pemeriksaan anc paket, minimal4 kali pemeriksaan .oo0 persalinan norma] (satu) paket persalinan normal dengan tindakan emersensi dasar (satu) paket pemeriksaan pnc (satu) paket, kali kuniunearr o00 tindakan pasca persalinan (satu) paket o00 pelayanan pra rujukan pada komplikasi kbbi kanan dan neonatal (satu) paket ooo pemasangffr pencabutan iud implan (satu) kali tindakan suntik (satu) kali suntik penanganan komplikasi (satu) kali tindakan .oo0 pelayanan mop vasektomi (satu) kali tindakan oo0 jenis pemeriksaan pelayanan volume standar tarif rp.) pelayanan darah (satu) paket o00 bagdesa tahap pertama dari kementerian keuangan untuk (tujuh puluh enam) desa kabupaten teluk wondama telah tersalurkan pada masing masing desa dengan besaran dana sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati nomor tahun bahwa dana desa yang telah tersalurkan yang ditujukan untuk (tujuh puluh enam) desa tidak sesuai dengan jumlah desamenimbang mengingat bupati tabalong provinsi kalimantan selatan peraturan bupati tabalong nom,s bupati pasuruan provinsi jawa timur peraturan bupati pasuruan nomor tahun tentang tata dan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten pasuruan, perlu pengaturmenetapkan tataasuruumuman, laporan, rekomendasi, uu. surat pengantar, telegram, lembaran daerah: stipedan berlaku sampai dilantiknya pejabat yang baru. plt.dan berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukj. bupati sebagaimana dimaksud pada diangkat dan ditunjuk oleh gubernur sampai dengan pelantikan pejabat definitif. pj. kepala desa sebagaimana dimaksud pada diangkat dan ditunjuk oleh bupati sampai dengan pelantikan pejabat definitif. pj.produk hukum yang laporan, rekomendasi, telegram, berita acara, memo: piagam, sertifikat: dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan stipe). apabila bupati berhalangan, penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud dan dilakukan wakil bupati sesuai dengan ketentu, kecuali perizinan yang bersifat strategis, edaran. surat biasa. surat keterangan. surat perintah. surat izin. surat perintah tugas. surat keterangan melaksanakan tugas, nota dinas. lembar disposisi. pengumuman. telegram. berita acara. piagam. sertifikat.sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas surat edaran. surat biasa. surat keterangan. surat perintah. surat izin. surat perjanjian. surat perintah tugas. surat undangan. surat keterangan melaksanakan tugas. surat panggilan. nota dinas. pengumuman. telegram. berita acara. piagam. sertifikat.. surat keterangan. surat perintah. surat undangan, dan sertifikat. kepala perangkat daerah yang membidangundangan cc. pengumuman, laporan, telegram, piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan stipe). sekretaris dprdyang terdiri atasbadan dinas menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yangg . berita acara, memo: dan daftar hadir. kepala upt badandapat menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam apabila mendapat mandat dari kepala perangkat daerah. camat menandatangani naskahdaerah adalah kabupaten pasuruan. pemerintah kabupaten adalah pemerintrat perintah, dan surat undangan. kepala bagian, kepala bidang lingkungan, dan daftar hadir. kepala subbagian, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang dapat menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada apabila mendapat mandat dari pejabat diatasnysama biru tuadan stempel jabatan ketua dprdkelurahan dan stempel upt. bagian kedua bentuk, ukuran dan isi stempel jabatan bupati, stempel jabatan ketua dprdyperangkat daerah yang bersangkutan. stempel kelurahan dankelurahan dan dan ketuakepala perangkat daerah, kepala lembaga lainnya, kepala upt, lurah atau pejabat yang diberi wewenang lingkungan pemerintahinspektorat, dinas daerah: badan daerah, rumah sakit umum daerah kecamatan, upthuruf untuk ketua wakil ketua dprd, memuat nama dewan perwakilan rakyat daerah, alamat, nomor telepon, facsimile, website, e mail dan kode pos dan lambang daerah berwarna hitam sisi kiri atassite, e mail, kode pos, dan menggunakan lambang daerah berwarna hitam pada bagian kiri atas. kop naskah dinas upt memuat sebutan pemerintah daerah, nama perangkat daerah, nama upt yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, facsimile, website, e mail, dan kode pos, dan menggunakan lambang daerah berwarna hitam pada bagian kiri ataupati wakil bupati berisi lambang negara berwarna hitam dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, facsimile, mail, website, dan kode pos bagian tengah atas. sampul naskah jabatan ketua wakil ketua dprd, memuat dewan perwakilan rakyat daerahbagian pojok kiri atas. sampul naskah dinaskelurahan berisi nama pemerintah daerah, nama kecamatan dan kelurahan yang bersangkutan dan alamat, nomor telpon, facsimile, e mail, website, kode pos dibagian atas dan lambang daerah berwarna hitam pojok kiri atas. bab tata naskah dinas elektronik pengelolaan naskah dinas pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan tata naskah dinas elektronik. pengelolaan tata naskah dinas elektronik bertujuan untuk efisiensi waktu dan anggaran. naskah dinas yang dilaksanakan melalui tata naskah dinas elektronik diakui keabsahannya pengelolaan tata naskah dinas elektronik menjadi tanggung jawab perangkat daerah unit kerja pengirim. naskah dinas asli disimpan sebagai arsip pada perangkat daerah atau unit kerja pengirimcc. papan nama upt, dan papan nama kelurahperangkat daerah dan uptkecamatan dan kelurahan yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos. bagian ketiga bahan dasar jenis bahan dasar papan nama lingkungan pemerintah daerah dibuat dari bahan kayu plat seng bahan beton lain sebagainya. warna papan nama putih dengan tulisan warna hitam atau menyesuaikan. bagian keempatlaporan bupati melaporkan pelaksanaan tata naskah dinas lingkungan pemerintah daerah kepada gubenur jawa timur. bab xilingkungan pemerintah daerah. bab ketentuan lain lainnaskah dinas lingkungan pemerintahanbupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukumstisertacatat dan diklasifikasikan.sangat rahasia, rahasia, dan confidential harus dijaga keamanannya dalam rangka keamanan negara. surat sebagaimana dimaksud pada diberi tanda tingkat keamanan dengan stempel cap berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman naskah dinas. kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: amhitam atau logorial, ukuranerapan tata perbuatan dinas harus memperhatikan beberapa hal,,bagian kesatu bentuk dan susunan naskah dinas lingkungan pemerintah daerah dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk produk hukum serta dalam bentuk dan susunan surat. bupati, keputusan bupati, |
salinan rela pns, gunngangkatan tenaga kontrak atau ptt. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf dan huruf tersebut atas, perlu diatur dan ditetapkan peraturan bupati kotawaringin timuorganisasi dmutuskan peraturan bupatibab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan kepala daerah adalah bupati kabupaten kotawaringin timur, rumah sakit umum daerah dr. murni sampit yang selanjutnya disingkat rsud adalah rumah sakit umum daerah pemerintah kabupaten kotawaringin timur, badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat blue adalahr. murni sampit,idak tetap,etap mulai dari tanggal januari sampai dengan tanggal desember,pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah pada rsud dr. murni sampit kabupaten kotawaringin timur, gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap jangka waktu tertentu,,. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi pejabat pengelola blue, pegawai blue non pns tidak tetap, dan pegawai blue non pns tetap. bab iiipejabat teknis sebagaimana dimaksud pada dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku. pejabat pengelola blue diangkat dan diberhentikan oleh bupati,yang berasal dari pns disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola blue yang berasal dari non pns berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan ditetapkan sesuai dengan kewenangan bupati. pejabat pengelola yang berasal dari non pns sebagaimana dimaksud pada berusia minimal (empat puluh) tahun dan maksimal (enam puluh lima) tahun. masa kerja pejabat pengelola blue yang berasal dari non pns maksimal (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali (lima) tahun berikutnya oleh bupati yang ditetapkan setiap tahun anggaran. pejabat pengelola blue dari non pns harus menandatangani kontrak kerja dengan bupati. pemimpin blue yang berasal dari non pns diusulkan oleh sekretaris daerah minimal (dua) orang pipih dan ditetapkan oleh bupatpegawai blue tidak tetap bagian kesatu prinsip pengangkatan pegawai blue tidak tetap berasal dari pegawai non pns yang profesional sesuai kebutuhan. pegawai blue sebagaimana dimaksud (satu) dapat dipekerjakan secara tetap ataupun berdasarkan kontrak perjanjian kerja. pengangkatan pegawai blue yang berasal dari pegawai blue non pegawai negeri sipil tidak tetap dilakukan berdasarkan pada prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan mutu layanan. bagian kedua kedudukan kedudukan pegawai blue tidak tetap merupakan bagian dari pegawai pemerintah daerah kabupaten kotawaringin timurtiga kewajiban setiap pegawai blue tidak tetap wajibpada huruf sampai dengan huruf diatur lebih lanjut oleh pemimpin blue rsud. bagian keempat hak pengadaan barang jasa kebutuhan pemerintah daerah kabupaten kotawaringin timur.dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada dan pembiayaannya dapat bersumber dari anggaran blue rsud dan apbd kabupaten kotawaringin timur. ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada diatur oleh pemimpin blue rsuddan cc. cuti bersalin. tata cara pemberian cutilima larangan setiap pegawai blue tidak tetap dilarang:gian keenam penghargaanpemimpin blue rsud. pegawai blue tidak tetappemimpin blue rsud. bagian ketujuh formasi jumlah dan kebutuhan pegawai blue tidak tetap mengacu pada formasi pegawai negeri sipil rsudpemimpin blue rsud mengajukan usulan formasi pegawai blue tidak tetap kepada bupatikepala bkd atas nama bupati. bagian kedelapan pengadaan pegawai blue tidak tetap untuk mengisi kekurangan formasi dapat dilaksanakan pengadaan pegawai blue tidak tetapblue rsud sekurang kurangnya (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran, media cetak daerah sekurang kurangnya (satu) kalikecuali dokter spesialis konsultan yang dibutuhkan rumah sakid dilaporkan kepadatetapkan oleh pemimpin blue rsud. pelaksanaan pengadaan pegawai blue tidak tetap meliputi: pengumuman pendaftaran pelamar seleksi administrasi pembuatan naskah states tahap pelaksanaan tes tahap koreksi dan pengolahan hasiltes tahap i:, penyusunan rangking tes tahap pengumuman hasil tes tahap penyusunan materi tes tahap pelaksanaan tes tahap ii, penyusunan ranking tes tahap ii, il. pengumuman tes tahap ii, pengangkatan pegawai blue non pns tidak tetap. pelaksanaan pengumuman, pendaftaran pelamar, seleksi administrasi, pelaksanaan tes tahap pengumuman hasil tes tahap penyusunan materi tes tahap ii, pelaksanaan tes tahap ii, penyusunan ranking tes tahap ii, pengumuman tes tahap ii, pengangkatan pegawai blue tidak tetaplaksanakan oleh pemimpin blue rsud sesuai standar prosedur operasional spo).ksud pada huruf huruf dan huruf dilaksanakan oleh kepala bkd. pengawasan pelaksanaan tes tahap dan tes tahap dilaksanakan oleh inspektur kabupaten kotawaringin timur beserta instansi terkait. pelaksanaan tes tahap sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi tes kemampuan dasar, terdiri dari: tes wawasan kebangsaan dengan bobot tes intelegensi umum dengan bobot cc. tes karakteristik pribadi dengan bobot tes kompetensi dasar dengan bobot pelaksanaan tes tahap sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi tes kemampuan bidang, terdiri dari: tes praktek: tes wawancara, tes lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin blue rsud. pelaksanaan tes tahap dan tes tahap sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan dengan sistem gugur. bagian kedelapan pengangkatantidak tetap. pegawai blue tidak tetaprjanjian kerja pegawai blue tidak tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak perjanjian kerja dan berakhir pada tanggal desember tahun berkenaan. ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemimpin blue rsud. pegawai blue tidak tetap dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak perjanjian kerja apabila mengajukan permohonan tertulis kepada pemimpin blue rsud formasi jabatan masih tersedia dansembilan pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi pegawai blue tidak tetap, pemimpin blue rsud dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan. bagian kesepuluh pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pegawai blue tidak tetap dilakukan oleh pemimpin blue rsud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesebelas pemberhentianeri sipil pns),dan atau tidak mentaati peraturan internal yang berlaku blue rsud sebagaimana dimaksud dalampemimpin blue rsud. pegawai blue tidak tetap yang ditetapkan menjadi tersangka oleh yang berwajib diberhentikan dari tugas jabatan. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pemimpin blue rsud. bab pegawai blue tetap pegawai blue tidak tetap yang telah bekerja lebih dari (lima) tahun atau dengan perpanjangan perjanjian kerja berturut turut paling sedikit (lima) kali, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai pegawai blue tetap. pertimbangan utama penetapan sebagai pegawai blue tetap sebagaimana dimaksud adalah kebutuhan rsud, kompetensi dan prestasi kerja pegawai blue tersebut selama masa menjadi pegawai blue tidak tetap. pegawai tetap dapat diberhentikan sewaktu waktu apabila pegawai blue tersebut tidak memenuhi persyaratan kriteria yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja atau dokumen pakta integritas. ketentuan tentang tata cara seleksi, kriteria penilaian, pengangkatan, sanksi, penghargaan, pembinaan, hak dan kewajiban, pemberhentian dan hal hal lain yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai blue tetap diatur lebih lanjut oleh pemimpin blue. pegawai blue tidak tetap dan pegawai blue tetap, tidak dijamin menjadi calon pegawai negeri sipildpa bluedtifidr pakai dengan aslinya kepada bagian buku setdazkwb. kot serba hau yulianto, 4rir49620701 |
bupati lima puluh kotsehubungan telah diterbitkaniubah du,ganti, b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf atas dipandang perluuberita daerah republik indonesia tahun nomor peraturan daerah kabupaten lpada fasilitas kesehatan tingkat pertamkesehatan kabupaten lima puluh kotbpjsklaim yang diterima oleh ftp dari bpjs kesehatan. bab maksud dan tujuan pengelolaan dana non kapital jaminan kesehatan nasional dimaksudkan agar terlaksananya pengelolaan keuangan dana non kapital sesuai dengan aturan yang berlaku. tujuan pengelolaan dana non kapital adalahkesehatan, sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta,jenis dan dana pelayanan non kapital bagian kesatu jenis pelayanan dana non kapital jenis pelayanan dana non kapital terdiri dari pelayanan ambulans,dana pelayanan non kapital paragraf penggantian biaydiabetes melitus, hipertensi, penyakit puskesmasrp3 sampai dengan rp1o.o0o00d0| pemeriksaan hb1lc, dan pemeriksaan kimia darah, meliputi microalbuminuria reum kreatinin kolesterol darah kolesterol ldl kolesterol hdl, dan trigliserida pembiayaan untuk pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik sebagaimana dimaksud pada diberikan, cc.dan pemeriksaan kimia darah, (dua) kali dalam (satu) tahun. besaran biaya(sepuluh ribu) sampai dengan (dua puluh ribu rupiah). x4)rp160. (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan (dua ratus ribu rupiah). microalbuminuria sebesar (seratus dua puluh ribu rupiah), reum sebesar (tiga puluh ribu rupiah): kreatinin sebesar (tiga puluh ribu rupiah), kolesterol total sebesar (empat puluh lima ribu rupiah), kolesterol ldl sebesar (enam puluh ribu rupiah), kolesterol hdl sebesar (empat puluh lima ribu rupiah), dan trigliserida sebesarbesaran biaya dana non kapital sebagai berikut: pemeriksaan iva maksimal (dua puluh lima ribu rupiah), pemeriksaan pap smear maksimal(sepuluh ribu rupiah) sampai denganbesaran biaya rawat inap sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dilakukan ftp diberlakukan dalam bentuk paket. besaran biaya rawat inap pada ftp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan rp. (dua ratus ribu rupiah). besaran biayaan(lima puluh ribu rupiah), persalinan pervaginam normal yang dilakukan bidan, sebesar (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang dilakukan oleh dokter, sebesar (delapan ratus ribu rupiah), persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar puskesmas pond sebesar rp sebesar rp. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). bab pengelolaan dana non kapital bagian kesatu mekanisme penerimaan dana non kapital kepala ftp melengkapi berkas pengajuan klaim dana non kapital dan menyampaikan berkas pengajuan klaim bpjs kesehatan. bpjs melakukan verifikasi dan akan membayarkan klaim sesuai dana yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada langsung rekening kas daerah dan diakui sebagai pendapatan retribusi pelayanan kesehatan daerah. bagian kedua pemanfaatan dan besaran dana non kapital pemanfaatan dana non kapital yang telah disetorkan kas daerah dapat dimanfaatkan kembali dalam bentuk program, kegiatan dan tambahan penghasilan pada rka dpa dinas kesehatan pemanfaatan jenis pelayanan non kapital khusus persalinan oleh tenaga kesehatan berkompeten (dokter dan bidan) dibayarkan dari standar tarif yang telah ditetapkan. pemanfaatan jenis pelayanan non kapital sebagaimana dimaksud diatas dibayarkan dalam bentuk tambahan penghasilan (jasa persalinan) dalam dpa dinas kesehatan. pemanfaatan jenis pelayanan non kapital selain persalinan sesuai dengan mekanisme retribusi daerahtersebut dapat digunakan oleh ftp untuk tahun anggaraklaim dana non kapital. pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada disajikan dalam laporan keuangan ftp dan laporan keuangan dinas kesehatan. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pelaksanalima puluh kota:a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada kementerian energi dan sumber daya mineral serta adanya jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang belum diatur atau perlu penyesuai geologi. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak pada sekretariat jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf berasal dari penerimaan negara yang merupakan bagian pemerintah dari hasil. ketentuan mengenai tata cara penetapan besaran bagian pemerintah yang berasal dari hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral. sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perjanjian kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan data bidang minyak dan gas bumi. dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada harus dimuat besaran bagian pemerintahyak dan gas bumi meliputi juga: bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban kontraktor minyak dan gas bumi, kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerjasama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorkomitmen pasti eksplorasi yang belum dilaksanakan pada saat kontrak kerjasama diakhireral dan batubara meliputi juga: kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan tiup) eksplorasi atau wilayah izin usaha pertambangan khusus tiup) eksplorasi untuk mineral logam dan batubara, biaya pengganti investasi wilayah izin usaha pertambangan tiup) operasi produksi atau wilayah izin usaha pertambangan khusus tiup) operasi produksi mineral logam dan batubara yang telah berakhir: dan bagian pemerintah dari keuntungan bersih dari pemegang izin usaha pertambangan khusus ipk) operasi produksi untuk mineral logam dan batubara. besaran kompensasi data informasi dan biaya pengganti investasi sebagaimana dimaksud pada huruf danbagian pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebesar (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang izin usaha pertambangan khusus ipk) operasi produksi untuk mineral logam dan batubarmeliputi juga penerimaan dari harga data wilayah kerja panas bumi. tarif pelayanan atas harga data wilayah kerja panas bumi sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan rumus: dex fax fbx fcx dte. presiden republik indonesia dte, fa, fb, fc, dan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri energi dan sumber daya mineral. besaran tarif atas harga data wilayah kerja panas bumi sebagaimana dimaksud pada dalam rangka memberikan insentif untuk menunjang investasi bidang panas bumi ditetapkanoleh: pusat sumber daya geologi berupa: jasa teknologi konsultasi eksplorasi mineral, batubara dan panas bumi, serta jasa penyelidikan geofisika mineral batubara dan panas bumivulkanologi dan mitigasi bencana geologi berupa: jasa teknologi vulkanologi dan mitigasi bencana geologi tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi, dan jasa laboratorium,. presiden republik indonesia pusat sumber daya air tanah dan geologi lingkungan berupa: jasa penyelidikan dan pemetaan, jasa teknologi konsultasi, dan jasa penyelidikan geofisika tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi, jasa berbantuan tenaga ahli dan atau teknissurvei geologi berupa: jasa pemetaan penelitiantransportasi, dan atau mobilisasi peralatan sebagaimana dimaksud pada yang pelayanannya dilaksanakan diluar kantor badan geologi dibebankan kepada wajib bayar.laboratorium dan jasa peralatan teknik, untuk instansi pemerintah, perguruan tinggi: dan kementerian energi dan sumber daya mineralpelayanan produk survei bidang geologi untuk instansi pemerintah, perguruan tinggi, pelajar, kecuali untuk kementerian energi dan sumber daya mineral tidak dikenakan tarif, dan pelajarsebagaimana dimaksud dalam yang berasal dari: pusat pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi berupa: jasa pendidikan dan pelatihan sektor migas hulu, hilir, dan penunjang tidak termasuk biaya akomodasi, jasa pengujian laboratorium, jasa laboratorium bengkel, transportasi, dan atau mobilisasi peralatan, jasa pelayanan keahlian dan jasa pengujian laboratorium dan laboratorium bengkel tidak termasuk biaya akomodasi, transportasi, dan mobilisasi peralatan. perguruan tinggi kedinasan akademi minyak dan gas bumi berupa penelitian dan pengabdian masyarakat tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi, pusat pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara. presiden republik indonesia pusat pendidikan dan pelatihan geologi pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi berupa: jasa pendidikan dan pelatihan tidak termasuk biaya akomodasi, transportasi, jasa laboratorium, dan mobilisasi peralatan, dan, balai pendidikan dan pelatihan tambang bawah tanah berupajasa laboratorium, jasa pengujian laboratorium, dan atau jasa laboratorium bengkel sebagaimana dimaksud pada untuk pelayanan dalam dan luar badan pendidikan dan pelatihan energi dan sumber daya mineral dibebankan kepada wajib bayar. biaya transportasi dandidikan dan pelatihan energi dan sumber daya mineral dibebankan kepada wajib bayarmeliputi juga: kerjasamasama pendidikan dan pelatihan energi dan sumber daya mineral, b.jasa. presiden republik indonesia jasaminyak bumi. cc. jasahasil olahan minyak bumipendidikan dan pelatihan energi dan sumber daya mineral, perjanjian pengolahan minyak bumi, atau perjanjian pengolahan hasil olahan minyak bumiyang berasal dari:berupa jasa sertifikasi produk dan tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi, dan pusat penelitian dan pengembangan geologi kelautan berupa: jasa teknologi survei tidak termasuk biaya mobilisasi peralatan, dan jasa wahana survei tidak termasuk biaya akomodasi, transportasi, mobilisasi peralatan, awak kapal, dan bahan bakar minyak. biaya. presiden republik indonesia biaya akomodasi, transportasi, dan mobilisasi peralatan, untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf angka yang dilaksanakan luar kantor badan penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral dibebankan kepada wajib bayar. biaya akomodasi, transportasi, mobilisasi peralatan, awak kapal, dan atau bahan bakar minyak untuk jasa wahana survei sebagaimana dimaksud pada huruf angka dibebankan kepada wajib bayar jasa laboratorium, untuk instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan mahasiswa dikenakan tarif sebagai berikut: kementerian energi dan sumber daya mineral dan mahasiswa sebesar (lima puluh persen), dan instansi pemerintah selain kementerian energi dan sumber daya mineral dan perguruan tinggi sebesar (delapan puluh persen), dari tarif yangmeliputi juga jasa penelitian dan pengembangan bidang energi dan sumber daya mineraljasa penelitian dan pengembangan bidang energi dan sumber daya mineral. . presiden republik indonesia biaya akomodasi dan transportasi yang dibebankan kepada wajib bayar sebagaimana dimaksud dalam danlangsung secepatnya kas negara. ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran penerimaan negara bukan pajaktimbangan darinamun dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penyesuaian atasii. demi cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesiaup, ipk, atau ipr sesuai dengan harga patokan. yang dimaksud dengan pihak lain antara lain: pengelola data hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, pengelola data hasil kegiatan survei umum dan atau pemegang izin survei umum, sebagai badan usaha yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melakukan jasa pengelolaan dan pemanfaatan data hasil kegiatan survei umum dan atau eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi bagi para pengguncukup jelas. harga data wilayah kerja panas bumi dalam ketentuan ini mempunyai pengertian yang sama dengan bonus sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang panas bumi. sesuai undang undang nomor tahun salah satu jenis pnb adalah bonus. bonus ini pada awalnya disusun dengan mengacu pada undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, namun bonus ini tidak dapat diterapkan panas bumi karena tidak akan menarik investasi. selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kegiatan usaha panas bumi, pengertian bonus disamakan menjadi harga data wilayah kerja panas bumi. yang dimaksud dengan df harga dasar data dte harga survey fa faktor akurasi data fb . presiden republik indonesia fb faktor cadangan terduga fc faktor kelengkapan infrastruktur jalan fd faktor kebutuhan listrik prediksi cukup jelas. cukup jelas. presiden republik indonesiacukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengguna jasa antara lain aparatur pemerintah daerah, masyarakat dan industri. huruf b. presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan perjanjian pengpengolahan hasil yang dibuktikan dengan: surat rekomendasi dari pembimbing dan atau ketua jurusan, dan atau kartu mahasiswa yang masih berlakuikanan indonesiaprasarana perikanan samudera serta mengubah namanya menjadi perusahaan umum perum) perikananperikperikanan indonesirikanan indonesiabarang, jasa, dan pengembangan sistem bisnis perikan.perikananistem bisnis perikanan adalah pengusahaan perikanan yang bergerak dalam bidang praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran diatur kembaliilanjutkan berdirinya dan diubah namanya menjadi perusahaan umum perum) perikanan indonesia, berdasarkan peraturan pemerintah ini. bagian. presiden republik indonesia bagian kedua penugasan dengan peraturan pemerintah ini, pemerintah melanjutkan penugasan yang meliputi kegiatandan cc. pengelolaan sarana dan prasarana perikanan. kegiatan yang dilanjutkan penugasannya sebagaimana dimaksud pada meliputi wilayah kerja: pelabuhan perikanan samudera nizam rachman jakarta, jakarta, pelabuhan perikanan samudera belawan, sumatera utara, cc. pelabuhan perikanan nusantara pekalongan, jawa tengah, pelabuhan perikanan nusantara brondong, jawa timur, pelabuhan perikanan nusantara perangkat, kalimantan barat, dan pelabuhan perikanan nusantara parigi, jawa timur. selain penugasan sebagaimana dimaksud pada menteri teknis dapat memberikan penugasan kepada perusahaan untuk melakukan pelayanan jasa pelabuhan perikanan pada wilayah kerja lain. dalam melaksanakan penugasan pemerintah dalam wilayah kerja dimaksud. presiden republik indonesia penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam sekaligus memberikan kewenangan kepada direksi untuk menetapkan tarif terhadap pelayanan barang, jasa, fasilitas, sarana dan prasarana milik perusahaan dalam wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam direksi berwenang menetapkan tarif terhadap pelayanan barang, jasa, fasilitas, sarana, dan prasarana dalam wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam dengan persetujuan menteri tekniperikanan indonesia atau disingkat perum perindo. perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat jakarta utar. presiden republik indonesia bagian kedua maksud, tujuan, sertalayanan barang, jasa, dan pengembangan sistem bisnis perikanancc. pengelolaan sarana dan prasarana perikanan, meliputi tetapialat angkut, bongkar muat, dan perbekalan kapalbengkel, dok, dan galangan kapalpenyelenggaraan pengolahan hasil perikanan,dan penyelenggaraan . presiden republik indonesia penyelenggaraan perdagangan lainnya yang terkait dengan bisnis perikanan. selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud padapelayanan kesehatan, prasarana telekomunikasi, serta jasa penyewaan dan pengusahaan aset yang dimiliki dan atau dikuasa41. (empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas: sebesar rp24. (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah),, sebesar rp4. (empat miliar empat ratus jut: dansetiap. presiden republik indonesiapresiden republik indonesia. presiden republik indonesia.. presiden republik indonesiapresiden republik indonesia. presiden republik indonesia dan kepala satuan pengawasan inter. presiden republik indonesiail.. presiden republik indonesia menyusun dan menetapkan blue print.cc.... presiden republik indonesiadireksi mengadakan rapat paling sedikit (satu) kali dalam sebulan. direksi. presiden republik indonesia. presiden republik indonesia.presiden republik indonesia.tidak termasuk. presiden republik indonesia surat berharga, dan.. presiden republik indonesia j . membentuk komite audit, mengusulkan auditor eksternal kepada menteri, il., anggota dewan pengawas wajib mematuhi anggaran dasar, keputusan menteri, dan atau ketentuan peraturan perundang undangana.telah. presiden republik indonesia. presiden republik indonesia. presiden republik indonesia dalam hal rapat dewan pengawas. presiden republik indonesiacc.. presiden republik indonesia. presiden republik indonesiaireksi wajib menyampaikan laporan semester kepada menterisemester.. neraca gabungan dan perhitungan laba rugi gabungan dari anak anak perusahaan, samping neraca. presiden republik indonesiapresiden republik indonesia. presiden republik indonesiadana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri. menteri. presiden republik indonesiadana cadangan perusahaan yang dapat.pula. presiden republik indonesiakerugianimerintah menghentikan penugasan kepada perusahaan untuk melakukan pengusahaan pelabuhan perikanan dan industri perikanan pelabuhan perikanan pantai tarakan kalimantan timur, pelabuhan perikanan pantai samulo nanggroe aceh darussalam, dan pelabuhan perikanan pantai banjarmasin kalimantan selatan, yang selama ini diusahakan oleh perusahaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun dengan penghentian penugasan, pengalihan aset perusahaan yang berada wilayah kerja pelabuhan perikancc. akademi pariwisata medan, dan akademi pariwisata makassar. fan eng presiden republik indonesia kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian bidang pariwisata yang dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain, hasil penjualan produk makanan dan minuman,(1l) terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sekolah tinggi pariwisata dan akademitidak mampu selain mahasiswa asing dapat dikenai tarif sebesar rp0, (nol rupiah)penentuan . pan presiden republik indonesia penentuandan biro umumybadang perekonomian, btsehubuii. demi cukup jelas. . psi pan presiden republik indonesia yang dimaksud dengan produk makanan dan minuman adalah produk makanan dan minuman yang dibuat oleh mahasiswa dalam rangka pendidikan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "kondisi tertentu"sekolah tinggi pariwisata bandung penyelenggaraan pendidikan matrikulasi. fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tariffan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif binatu per kilogram ruang kelas per jam kelebihan penggunaan per jamfan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif. sekolah tinggi pariwisata nusa dua bali penyelenggaraan pendidikan program diploma iii dan diplomaruang kelas per jam kelebihan penggunaan per jam ruang. fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarifumum. fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarifi. akademi . fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif iii. akademi pariwisata medan. fankamar hotel praktik belum termasuk jasa pelayanan)v. akademi pariwisata makassar hotel praktik belum termasuk jasa pelayanan) junior suite. men fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarifben nya eye anna jaman airin |
pkimemutuskan:mpor . pad presiden republik indonesia impor adalah kegiatan memasukkan barang dalam daerah pabean. rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan untuk melakukan impor dalam wilayahsebagaimana dimaksud pada dilakukan. pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pengalaman sebagaimana dimaksud padabab mekanisme pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pengalaman dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. dalam . pad presiden republik indonesia dalam hal impor komoditas perikanan dan komoditas pengalaman digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, penetapan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada berdasarkan peraturan pemerintah inirekomendasi sebagaimana dimaksud pada memuat penetapan: tempat pemasukan, jenis, volume: waktu pemasukan, dan standar mutu. tempat pemasukan komoditas perikan, volume, dan waktu pemasukan komoditas perikanan sebagaimana dimaksud dalam hurufsesuai dengan ketentuan mengenai sanitasi and phytosanitary measures. . presiden republik indonesia tempat pemasukan komoditas pengalam komoditas pengalaman sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jenis komoditas pengalaman yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. volume dan waktu pemasukan komoditas pengalaman sebagaimana dimaksud dalamkomoditas pengalaman sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki kandungan natrium klorida (sembilan puluh tujuh persen) atau lebih tetapi kurang dari (seratus persen) dihitung dari basis kering. persetujuan impor komoditas perikanan dan komoditas pengalaman diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan untuk bahan baku dan bahan penolong industri sesuai rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian setelah memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab il. pad: izin impor komoditas pengalaman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri yang telah diterbitkansebesar ton (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima puluh empat koma empat puluh lima ton) dapat dilaksanakan dan dinyatakan berlaku mengikat, dan penerbitan izin impor komoditas pengalaman sebagai bahan baku dan bahan penolong industridalam rapat koordinasi kementerian lembaga dilaksanakan harus disesuaikan paling lama (tiga puluh) harittd lydia savanna jaman pkumum perlu dilakukandalam undang undang nomor tahun tentang perindustrian dinyatakan bahwa presiden berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. kewenangan tersebut dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan perindustrian. selain itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri melalui pengaturan pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan industri dalam negeri. lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan ketahanan industri dalam negeri, pemerintah pusat melakukan tindakan pengamanan industri yang meliputi yang ditetapkan oleh presiden. sementara . pad presiden republik indonesia sementara itukomoditas perikanan dan komoditas pengalamanuntuk itu perlu dilakukan pengaturan tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pengalaman terutama yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industlebih lanjuteriksaan kecelakaan kapal. bab! ketentuan umum dalam peraturan pemerintahmahkamah. peni presiden republik indonesiapihak yang dimintai keterangan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan pendahuluan. terhukum adalah terduga yang dijatuhi sanksi administratif oleh menteri berdasarkan rekomendasi dari keputusan mahkamah pelayaran yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. saksi. presiden republik indonesia niaga adalah kapal yang digunakan untuk media bisnis oleh orang perseorangan atau badan usaha. menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya bidang pelayaran. bab mekanisme pemeriksaan kecelakaan kapal bagian kesatu umum kecelakaan kapal berupa: kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan, dan kapal kandas. kecelakaan. pad presiden republik indonesia kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada merupakan tanggung jawab nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain. pemeriksaan kecelakaan kapal merupakansebab dan faktor faktor pendukung terjadinya kecelakaan kapal. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: kapal berbendera indonesia atau berbendera asing yang terjadi dalam wilayah perairan indonesia:: dan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. bagian kedua pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal paragraf umum pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terjadi wilayah perairan indonesia, dilakukan oleh syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri untuk mencari keterangan dan atau bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal. pemeriksaan . presiden republik indonesia pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terjadi oleh menteri untuk mencari keterangan dan atau bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal. dalam hal kecelakaan kapal yang melibatkan kapal negara atau kapal perang, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada dan terhadap kedua kapal tersebut dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap kapal negara atau kapal perang. dalam hal kecelakaan kapal berupa tubrukan sebagaimana dimaksud dalam huruf terjadi antara kapal niaga dengan kapal negara atau kapal niaga dengan kapal perang, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dilakukan oleh syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri. pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab terhadap kapal negara atau kapal perang. paragraf laporan kecelakaan kapal nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapal lain atau mengalami kecelakaan kapal wajib: mengambil tindakan penanggulangan: meminta dan atau memberikan pertolongan, menyebarluaskan. presiden republik indonesia cc. menyebarluaskan berita mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain, dan menyampaikan laporan. nakhoda wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf secara tidak tertulis melalui alat telekomunikasi pada kesempatan pertama dan secara tertulis yang ditujukan kepada:apabila kejadian kecelakaan kapal berbendera indonesia luar wilayah perairan indonesia. laporan secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada berupa penyampaian berita kecelakaan kapal dengan cara sistem telekomunikasi. laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: identitas nakhoda: identitas kapal yang mengalami kecelakaan, cc. jumlah pelayar: jenis dan jumlah muatan: posisi dan waktu kejadian, jenis kecelakaan: dampak yang ditimbulkan kecelakaan: kronologi kecelakaan kapal: dan sebab terjadinya kecelakaan. laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (tiga) kali dalam (dua puluh empat) jam terhitung sejak tiba pelabuhan. dalam. presiden republik indonesia dalam hal nakhoda tidak dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada karena berhalangan, meninggal dunia, atau hilang dalam kecelakaan kapal, laporan kecelakaan kapal wajib disampaikan oleh perwira kapal atau anak buah kapal berdasarkan urutan kepangkatan dan tanggungjawab yang berlaku atas kapal. laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada merupakan bukti awal pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang diverifikasi oleh: syahbandar pelabuhan terdekat,apabila kejadian kecelakaan kapal berbendera indonesia luar wilayah perairan indonesia. laporan kecelakaan kapal berbendera indonesia yang diterima oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam huruf segera diteruskan kepada menteri. laporan kecelakaan kapal berbendera asing yang terjadi dalam wilayah perairan indonesia yang diterima oleh syahbandar disampaikan kepada menteri untuk diteruskan kepada perwakilan negara bendera kapal indonesia atau negara bendera kapal. laporan kecelakaan kapal berbendera indonesia luar wilayah perairan indonesia yang diterima olehhuruf disampaikan kepada menteri. paragraf . presiden republik indonesia paragraf mekanisme pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam wajib dilaksanakan paling lambat (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan tertulis dari nakhoda. pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh syahbandar untuk kecelakaan kapal berbendera indonesia yang terjadi wilayah perairan indonesia. dalam hal syahbandar yang melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal berhalangan, menteri menugaskan pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri. dalam hal kecelakaan kapal berbendera asing terjadi wilayah perairan indonesia, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada dapat menyertakan pejabat pemerintah negara bendera kapal. dalam hal kecelakaan kapal berbendera indonesia terjadi luar wilayah perairan indonesia, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh syahbandar atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah menerima laporan kecelakaan kapal dari pejabat perwakilan pemerintah republik indonesia dan atau pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang. pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pejabat pemeriksa keselamatan kapal: pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing, dan cc. penyidik. pan presiden republik indonesia cc. penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas bidang pelayaran. pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri sebagaimana dimaksud pada telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pemeriksaan kecelakaan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat. (l) dalam pelaksanaminta keterangan dari pihak terkait, yaitu: nakhoda: anak buah kapal, cc. pemilik operator kapal, petugas pandu, badan usaha pelabuhan atau terminal khusus yang mengelola dan mengoperasikan pemanduan: dan pihak terkait lainnya. pihak terkait sebagaimana dimaksud pada yang dipanggil dan diminta keterangan oleh syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri dalam pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, harus hadir dan memberikan keterangan. syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri bertanggungjawab untuk menghadirkan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada untuk memberikan keterangan. dalam hal kecelakaan kapal wilayah perairan indonesia melibatkan kapal berbendera asing dan kapal melarikan diri keluar wilayah perairan indonesia, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dilakukan dengan: meminta bantuan negara bendera kapal dan atau negara pelabuhan yang disinggahi kapal, dan menugaskan. pas presiden republik indonesia menugaskan syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal negara bendera kapal dan atau negara pelabuhan yang disinggahi kapal. paragraf hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapalpaling sedikit memuat: keterangan terperiksa dan data kapal: bukti terjadinya kecelakaan kapal: jalannya peristiwa kecelakaan kapal: dan dugaan faktor penyebab terjadinya kecelakaapemeriksa. berita acara pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang telah ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa diverifikasi oleh syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan.sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri. selain. pan presiden republik indonesia selain melaporkan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal kepada menteri sebagaimana dimaksud pada: dan atau cc.pelaporan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukantelah diverifikasi oleh syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam kualifikasi, kompetensi, dan tata cara penugasan pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam dan tata cara pemanggilan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan menteri. bagian ketiga pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal paragraf umum . presiden republik indonesiadilaksanakan untuk menindaklanj. pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dilakukan secara terbuka untuk umum. paragraf pelaksanaan sidang mahkamah pelayaran mahkamah pelayaran melakuk yang disampaikan syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri. dalam hal dokumen berita acara pemeriksaan pendahuluan dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada belum lengkap, mahkamah pelayaran meminta syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri untuk dilengkapi. ketua mahkamah pelayaran membentuk tim panel ahli dalam jangka waktu paling lambatdan dokumen pendukung pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal secara lengkap. pembentukan tim panel ahli sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menunjuk ketua dan anggota tim panel ahli sesuai keahlian yang dibutuhkan dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. . pasi presiden republik indonesia jumlah keanggotaan tim panel ahli harus ganjil dan paling sedikit (lima) orang, terdiri atas: (satu) orang ahli nautika tingkat sebagai ketua, (satu) orang ahli nautika tingkat (satu) orang ahli teknik tingkat (satu) orang sarjana teknik perkapalan: dan (satu) orang sarjana hukumtim panel ahli sebagaimana dimaksud dalam. pai presiden republik indonesia pelaksanaan sidang dilangsungkan tempat kedudukan mahkamah pelayaran atau luar tempat kedudukan mahkamah pelayaran. mahkamah pelayaran memanggil terduga, saksi, dan ahli untuk didengar keterangannya dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. surat panggilan kepada terduga, saksi, dan ahli sebagaimana dimaksud pada harus sudah diterima oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat (tujuh) hari kerja sebelum hari sidang. dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, terduga, saksi, dan ahli wajib hadir untuk memberikan keterangan yang diperlukan. tim panel ahli melalui mahkamah pelayaran dapat memanggil dan meminta keterangan dari terduga, saksi, dan ahli untuk melakukan pemeriksaan lapangan atau hal lain yang dianggap perluuntuk meminta kepada saksi dan atau ahli memberikan keterangan secara tertulis. tim panel ahli memeriksa berdasarkan data fakta dalam dokumen pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dan alat bukti atau surat dokumen lainnya yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. tim. pend presiden republik indonesia tim panel ahli menilai alat bukti yang disampaikan bersama dokumen berita acara pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dan dokumen pendukung lainnya yang diajukan dalam pelaksanaan sidangdalam berupa: surat atau tulisan: keterangan terduga, cc. keterangan saksi: keterangan ahli, keterangan para pihak: petunjuk atau gambar:dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, tim panel ahli melalui ketuadalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, pemilik atau operator kapal wajib menghadirkan nakhoda dan atau anak buah kapal yang ditetapkan sebagai terduga dan atau saksi. dalam hal pemilik atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada tidak dapat menghadirkan terduga dan atau saksi dalam pelaksanaan sidang, maka pelaksanaan sidang tetap dilaksanakan. paragraf . presiden republik indonesia paragraf keputusan mahkamah pelayaran hasil pelaksanaan sidang oleh tim panel ahli dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal merupakan keputusan mahkamah pelayaran paling sedikit memuat: ikhtisar kejadian kecelakaan kapal:dokumen kapal, dan awak kapal: keadaan cuaca, muatan penumpang, navigasi dan olah gerak, sebab kecelakaan kapal: upaya penyelamatan, dan kesalahan dan atau kelalaian. sanksi administratif kepada nakhoda dan atau perwira kapal sepanjangpengambilan keputusan mahkamah pelayaran berupa pengenaan sanksi administratif harus dihadiri oleh seluruh tim panel ahli. dalam pemungutan suara mengenai pengambilan keputusan mahkamah pelayaran sebagaimana dimaksud padahasil pelaksanaan sidang, wajib menyampaikan perbedaan pendapat dan dimasukkan dalam keputusan mahkamah pelayaran. . presiden republik indonesia pengambilan keputusan mahkamah pelayaran berdasarkan alat bukti, hukum internasional, dan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pelayaran. keputusan mahkamah pelayaran sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh ketua tim panel ahli, anggota tim panel ahli, dan sekretaris tim panel ahli. berdasarkan keputusan mahkamah pelayaran sebagaimana dimaksud dalam mahkamah pelayaran merekomendasikan kepada menteri secara tertulis berupa pengenaan sanksi administratif kepada nakhoda dan atau perwira kapal. selain merekomendasikan pengenaan sanksi administratif kepada nakhoda dan atau perwira kapal sebagaimana dimaksud pada mahkamah pelayaran dapat menyampaikan kepada menteri: rekomendasi mengenai pengenaan sanksi kepada pemilik atau operator yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan atau laporan tertulis apabilamenteri setelah menerima rekomendasi mahkamah pelayaran sebagaimana dimaksud dalam menetapkan pengenaan sanksi administratif. penetapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada bersifat final. dengan. presiden republik indonesimahkamah pelayaran. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal diatur dengan peraturan menteri. bab iii sanksi administratif nakhoda dan atau perwira kapal yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepulauan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatansebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam, atau untuk. presiden republik indonesiabab mahkamah pelayaran bagian kesatu kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang mahkamah pelayaran mahkamah pelayaran dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada menteri. organisasi dan tata kerja mahkamah pelayaran ditetapkan dengan peraturanmahkamah pelayaran dipimpin oleh seorang ketua. ketua sebagaimana dimaksud pada dijabat oleh ahli nautika tingkat ahli teknik tingkat sarjana hukum, atau sarjana teknik perkapalan. ketua mahkamah pelayaran diangkat dan diberhentikan oleh menteri. pengangkatan dan pemberhentian ket. pad presiden republik indonesia untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi mahkamah pelayaran, mahkamah pelayaran didukung oleh sekretariat mahkamah pelayaran. sekretariat mahkamah pelayaran sebagaimana dimaksud pada bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada mahkamah pelayaran. sekretariat mahkamah pelayaran sebagaimana dimaksud pada terdiri atas sekretaris mahkamah pelayaran dan perangkat bawahnya. sekretaris mahkamah pelayaran dan perangkat bawahnya sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh menteri. s5)mahkamah pelayaranpemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud padamahkamah. presiden republik indonesia mahkamah pelayaran dalam melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui pelaksanaan sidang oleh tim panel ahli. mahkamah pelayaran berwenang melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tubrukan yang terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga dengan kapal negara, atau kapal niaga dengan kapal perang. dalam hal terjadi tubrukan antara kapal niaga dengan kapal negara atau kapal niaga dengan kapal perang sebagaimana dimaksud pada mahkamah pelayaran dalam melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab terhadap kapal negara atau kapal perang. bagian kedua anggota panel ahli paragraf keanggotaandapat berasal dari: pegawai negeri sipil dengan penugasan khusus: dan atau non pegawai negeri sipil. anggota panel ahli sebagaimana dimaksud pada terdiri atas beberapa orang ahli nautika tingkat ahli teknik tingkat sarjana hukum, dan sarjana teknik perkapalan. anggota. presiden republik indonesia anggota panel ahli sebagaimana dimaksud pada berjumlah paling banyak (dua puluh) orang. paragraf pengangkatan dan pemberhentian anggota panel ahli diangkat dan diberhentikan oleh menteri. anggota panel ahli yang berasal dari pegawai negeri sipil menduduki jabatan sejak tanggal ditetapkannya keputusan menteri mengenai pengangkatan anggota panel ahli. pengangkatan dan pemberhentian jabatan anggota panel ahli yang berasal dari pegawai negeri sipil diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang aparatur sipil negara. anggota panel ahli yang berasal dari pegawai negeri sipil menduduki jabatan sampai dengan usia (lima puluh delapan) tahun dan dapat diangkat kembali dengan status non pegawai negeri sipil. pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui seleksi oleh menteri. anggota panel ahli yang berasal dari non pegawai negeri sipil menduduki jabatan sampai dengan usia (enam puluh lima) tahun. menteri melakukan evaluasi kinerja anggota panel ahli secara berkala. . pend presiden republik indonesia (l) untuk dapat diangkat menjadidalam huruf pegawai negeri sipilpernah menduduki jabatan administrator atau fungsional madya, masa kerja sekurang kurangnya (lima belas) tahun sebagai aparatur sipil negara, dan ahli nautika tingkat ahli teknik tingkat sarjana hukum, atau sarjana teknik perkapalan. untuk dapat diangkat menjadi anggota panel ahli yang berasal dari non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf seseorangdank perkapalan selama (sepuluh) tahun. untuk dapat diangkat sebagai ketua mahkamah pelayaran, pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang aparatur sipil negara. . presiden republik indonesia anggota panel ahli diberhentikan dengan hormat oleh menteri karena: meninggal dunia, masajabatan telah berakhir,atau berdasarkan hasil evaluasi oleh menteri. anggota panel ahli diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri dengan ketentuan sebagai berikut: anggota panel ahli yang berasal dari pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang aparatur sipil negara, dan anggota panel ahli yang berasal dari non pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya: melakukan. pend presiden republik indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota panel ahli diatur dengan peraturan menteri. bagian ketiga hak keuangan anggota panel ahli yang ditunjuk menjadi tim panel ahli dan unsur sekretariat mahkamah pelayaran yang ditunjuk menjadi sekretaris tim panel ahli diberikan hak keuangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal anggota panel ahli berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, anggota panel ahli tidak diberikan pensiun dan atau pesangon sebagai anggota panel ahli. ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan bagi anggota panel ahli dan sekretaris tim panel ahli diatur dalam peraturan presiden. bab pendanaan pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas mahkamah pelayarandalam hal terdapat dampak yang ditimbulkan kecelakaan kapal mengakibatkan kerugian laut, pencemaran lingkungan maritim, dan kerugian laut lainnya, penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.terbitkan oleh pemerintah indonesia, menteri melaksanakan putusan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan mahkamah pelayaran. bab vii ketentuan peralihan pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, anggota mahkamah pelayaran yang diangkat berdasarkantetap menjalankan tugas sebagai anggota panel ahli berdasarkan peraturan pemerintah ini. segala keputusan yang telah dikeluarkan sebagai anggota mahkamah pelayaran sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tetap berlaku. hak. pend presiden republik indonesia hak keuangan anggota mahkamah pelayaran sebagaimana dimaksud pada tetap diberikan sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan terkait hak keuangan anggota panel ahli. dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak peraturan pemerintah ini berlaku, keanggotaan mahkamah pelayaran wajib disesuaikan dengan peraturan pemerintah ini. bab viiipikul dan perundang undangan, pap tag oni iwata lestari lik indo mnjraturan pemerintah tentang pemeriksaan kecelakaan kapal ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan dari undang undang nomor tahun tentang pelayaran yang merupakan pengganti atasyang merupakan amanat dari undang undang nomor tahun tentang pelayaran. dengan diundangkannya peraturan pemerintah ini, segala hal yang menyangkut aspek pemeriksaan kecelakaan kapal tunduk pada peraturan pemerintah ini. pemeriksaan kecelakaan kapal dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan kapal. atas hasil pemeriksaan kecelakaan kapal tersebut, nantinya dapat diambil langkah langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal dengan sebab sebab kecelakaan yang sara. pemeriksaan kecelakaan kapal melip atas dasar laporan kejadian kecelakaan kapal dan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang dilakukan oleh mahkamah pelayaran. pemeriksaan . presiden republik indonesia pemeriksaan lanjutan dilakukan atas dasar pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal untuk memeriksauntuk menghasilkan keputusan mahkamah pelayaran berupa rekomendasi kepada menteri untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa peringatan atau pencabutan sertifikat keahlian pelaut bagi yang bertugas dalam jabatan tertentu atas kapal. ruang lingkup peraturan pemerintah ini meliputi: pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, sanksi administratif, mahkamah pelayaran, pendanaan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. pend presiden republik indonesia huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini antara lan nakhoda kapal lain yang berada sekitar lokasi kecelakaan, stasiun radio pantai,huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan penyampai,yang dimaksud dengan berhalangan antara lain syahbandar setempat tidak berada ditempat atau sumber daya manusia yang calon anggota tim panel ahli yang memenuhi persyaratan sebagai ahli nautika tingkat dan ahli teknik tingkat diutamakan yang memiliki kualifikasi kesyahbandaran dan pejabat pemeriksa keselamatan kapal. bagi calon anggota tim panel ahli yang memenuhi persyaratan sebagai sarjana hukum diutamakan yang berpengetahuan bidang pelayaran. bagi calon anggota tim panel ahli yang memenuhi persyaratan sebagai sarjana teknik perkapalan diutamakan yang memiliki jurusan bangunan kapal. yang dimaksud dengan tertentu antara lain: kecelakaan melibatkan kapal gt. (tiga puluh lima gross tonnage) bawah dan kapal layar motor, berupa kecelakaan tunggal, nakhoda memiliki sertifikat ant iv, ant atau surat keterangan kecakapan skk), idak terdapat korban jiwnya adalah semua surat surat yang terkait dengan terjadinya kecelakaan kapal baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat administratif. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak terkait lainnya dalam ketentuan ini adalah badan usaha yang bergerak bidangantara lain menteri mempunyai data data lain terhadap nakhoda dan atau perwira kapal sebagai terduga. . presiden republik indonesia cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan sertifikat keahlian pelaut dalam ketentuan ini termasuk surat keterangan kecakapan skk)huruf yang dimaksud dengan penugasan khusus adalah penugasan pegawai negeri sipilomudahan dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga agar iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenadjasa. presiden republik indonesiaorang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang mengguna sebagai pemberi layanan jasa konstruksi. s5. nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum atau seharusnya tercantum dalam kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada memiliki klasifikasiusaha. pan ega presiden republik indonesia usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan berupa layanan: konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan cc. pekerjaan konstruksi terintegrasi. layanan jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf mencakuplayanan jasa pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf mencakuplayanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, termasuk dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunatarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut. fusi gta presiden republik indonesia: cc., o lima persen) untuk (la) pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf tidak meniadakan kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang jasa konstruksi. dalam. pan to. presiden republik indonesiaketentuan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapusantara dan disisipkan (satu) baru yakni yang berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan ketentuan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam akan dievaluasi setelah (tiga) tahun pajak terhitung sejak tanggal peraturan pemerintah ini diundangka. berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan umum undang undang ph. ii. presiden republik indonesia terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan berlaku ketentuan sebagai berikut: untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, pengenaan pajak penghasilan dilaksanakterhitung sejak peraturan pemerintah ini berlaku, pengenaan pajak penghasilan dilaksanakan berdasarkanra perundang undangan dan aya lan stasi hukum, in) tai anna jaman yk, yan gada sebagian besar negara berkembang, upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas konstruksi merupakan hal yang sangat perlu dilakukan, termasuk upaya meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan kualitas pekerjaan konstruksi. sektor konstruksi juga memiliki peran yang penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, serta mendukung mobilitas barang dan jasa. dalam rangka meningkatkan iklim usaha konstruksi yang lebih kondusif, maka diperlukan dukungan kebijakan administrasi perpajakan yang berpihak pada sektor konstruksi. corona virus disease covid yang telah ditetapkan sebagai pandemik oleh organisasi kesehatan dunia world health organization), telah berdampak pada kemerosotan aktivitas sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat indonesia, termasuk sektor konstruksi sebagai pelaku usaha ekonomi. oleh karena itu, perlu adanya intervensi pemerintah melalui penyesuaianerupa penyesuaian tarif pajak penghasilan final atas jasa konstruksi. dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan final atas jasa konstruksi, pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu sektor konstruksi dalam menghadapi dampak pandemik covid sehingga keberlangsungan proses bisnis dari hulu hilir tetap terjaga. kebijakan . presiden republik indonesia kebijakan penerapan tarif pajak penghasilan final atas jasa konstruksi pada prinsipnya ditujukan dalam rangka kemudahan dan kesederhanaan para pelaku usaha sektor konstruksi untuk melakukan kewajiban perawakannya. namun, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kesetaraan maka kebijakan penerapan pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final perlu dilakukan evaluasi dalam kurun waktu tertentu. hasil evaluasi tersebut dapat berupa pemberlakuan pengenaan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum undang undang pajak penghasilan. ii. demi angka cukup jelas. angkjasa konstruksi dan peraturan perundang undangan bidang ketenagalistrikan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. angka . pad ha. presiden republik indonesia angka yang dimaksud denganusaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan jasa konstruksi asing yang dikeluarkan oleh: lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi, lembaga sertifikasi badan usaha yang telah diakreditasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi. huruf cukup jelas atau spesiali(ltional international finance corporation). nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar paling banyak rp8. (delapan miliar seratus lima puluh satu juta rupiah) atau setara dengan usd858, (delapan ratus lima puluh delapandengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa ketentuan mengenai kewajiban pemerintah sebagai pemberi kerja bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun untuk membayar dan menyetor iuran program jaminan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang badan penyelenggara jaminan sosial dan peraturan pelaksananya:, bahwa dalam rangka tersinkronisasi pengaturan mengenai penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang badan penyelenggara jaminan sosial, perlu mencabutrei pagi kang wan menu setiawan peundang undang nomor tahun tentang badan penyelenggara jaminan sosial mengatur bahwa pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran jaminan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada badan penyelenggara jaminan sosial. pemerintah yang merupakan pemberi kerja bagi pegawai negeri sipil, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. adapun besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden. selain membayar iuran program jaminan kesehatan pegawai negeri sipil yang menjadi tunggangannya sebagaimana dimaksud, pemerintah turut pula membayar iuran program jaminan kesehatan bagi penerima pensiun yang meliputi pegawai negeri sipil yang berhenti dengan hak pensiun, anggota tni polri yang berhenti dengan hak pensiun, pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun, dan janda, duda, anak yatim piatu dari penerima pensiun pegawai negeri sipil, anggota tni polri, dan pejabat negara yang mendapat hak pensiun. dengan. nan presiden republik indonesia dengan diatasnya ketentuan mengenai subsidi dan iuran program jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun yang dibayar pemerintah dalam peraturan presiden, sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang badan penyelenggara jaminan sosial makerlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor |
a33 salinan tea roundpegawai negeri pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya perlu diberikan tunjangan khusui nay pan ea)beberapa ketentuan dalam serta mantan ketua, wakil ketua, dan hakim anggota mahkamah konstitusi beserta janda mudanya, ketentuan mengenai tunjangan khusus kinerja ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung mahkamah agung yang, cc. ketentuan mengenai uang sidang bagi pimpinan, dan hakim anggota lingkungan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi yang diatur dalam keputusan presiden,, dan hakim mahkamah konstitusi republik indonesia, keputusan. pki nan tp presiden republik indonesiasidangtunjangan khusus pengawalanpenyusunan putusan mahkamahtahun tanggal januari keputusan sekretaris jenderal mahkamah konstitusi nomor kep set.mk tanggal november tentang pemberian uang penangjj tunjangan . presiden republik indonesia tunjangan honorarium biaya administrasi penyelesaian perkara insentif lain bagi hakim agung dan hakim konstitusidiantara dan disisipkan (dua) baru, yakni dan sebagai berikut: pengaturan mengenai tunjangan khusus kinerja bagi pegawai negeri yang berada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada bawahnya sebagaimana diberlakukan kembali mulai bulan juli ketentuan mengenai perubahan besaran tunjangan jabatan wakil ketua mahkamah konstitusi berlaku terhitung mulai bulan juli lampiran pada nomor urut yaitu wakil ketua mahkamah konstitusi dengan besaran semula rp77. (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) diubah menjadi rp82. (delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribuperaturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar. pls nanett) ked ran lean fee sgp ammad sapta murti nay pan tubidang perundang undangan, ammad sapta murti set |
psi nay dalam rangka mendukung percepatan penyediaan perumahan rakyattetaprp1. (satuaa nan ben) savanna jaman |
ale salinan "gtviii, perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara republik indonesia dalam modal saham perkebunan nusantara viii, mengingat . msi pan. . in. anviii32. (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat berdasarkerp undang undangan, san can a7: aan jaman stik psi naa hkebunan nusantara viii uraian nilai loan bird ind sla ddi sla ddi sla ddi loan birdeepnli bidang hukum dan skin dang undangan, 1s) an, p rihanna jaman p6, ses sik nos |
pelan salinan .a, r9.serta memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, perlu melakukan penjualan seluruh saham milik negara republik indonesia pada perusahaan perseroan persero) sarana karya, bahwa penjualan seluruhterakhir dituangkan dalam surat wakil ketua dpr ri koreksi nomor: pw dpr rpersero) saran. negara republik indonesia melakukan penjualan seluruh saham yang dimiliki pada perusahaan perseroan persero) sarana karyseluruh saham milik negara republik indonesia pada perusahaan perseroan persero) sarana karya sebanyak (lima ribu) lembar saham atau sebesar (seratus persen). harga penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri badan usaha milik negara. penetapan harga penjualan saham sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhitungkan juga nilai dari hak negara lainnya yang sudah diterima perusahaan perseroan persero) sarana karya berupa modal sumbangan pemerintah sebesar rp. (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan perusahaan perseroan persero) sarana karya united tahun yang telah disahkan oleh rapat umum pemegang saham. presiden republik indonesiaenganada saat perusahaan perseroan persero) sarana karya beralih statusaturan pemerintah nomor tahun tentang pengalihan bentuk perusahaan aspalpt bidang perundang undangan, wna pat: nan ammad sapta murti02. (dua ratus dua miliar lima puluh empat juta empat ratus se7. (tujuh belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh tiga dolar amerika serikat enamsu) savanna jaman yengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk menyelaraskan kebijakan penurunluar negeri, menciptakan kesetaraan beban pajak penghasilan antara investor obligasi, serta untuk lebih mendorong pengembangan dan pendalaman pasar obligasi, perlu menggant. dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: obligasi adalah surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari (dua belas) bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan nonpemerintah, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (sukuk). bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga, umrah fee, bagi hasil, margin, penghasilan sejenis lainnya, dan atau diskontoikenai pajak penghasilan yang bersifat final. tarif. presiden republik indonesia tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada sebesar (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan. dasar pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada untuk: bunga dari obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, diskonto dari obligasi dengan kupon, sebesaran diskonto dari obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal atas harga perolehan obligasi. dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf ketentuan pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa bunga obligasi merupakan: wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam huruf undang undang pajak penghasilan dan peraturan pelaksanaannya, dan(l) huruf dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai dengan undang undang pajak penghasilan. . presiden republik indonesia pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam dipotong, dealer, bank, dana pensiun, atau reksa dana, dan atau kustodian atau subregistry selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal bunga obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ditatausahakan melalui bank indonesia scriptless securities settlement system, pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam disetor sendiri oleh penerima penghasilan. pemotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada dan wajib pajak yang membayar sendiri pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan atau penyetoran pajak penghasilan kepada direktorat jenderal pajaksebagaimana dimaksud dalambm #bidang perundang undangan dan pan administrasi hukum, ta, pn) sik motumum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang cipta kerja telah diatur adanya ruang penurunan tarif pajak penghasilan atas penghasilan bunga yang diterima wajib pajak luar negeri dengan tarif lebih rendah dari (dua puluh persen) melalui peraturan pemerintah. berdasarkan hal tersebut, telah diundangkyang antara lain mengatur penurunan tarif pajak penghasilan atas penghasilan bunga obligasi yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap menjadi (sepuluh persen). memperhatikan hal tersebut, dalam rangka memberikan kesetaraan perlakuan pajak penghasilan antar investor dalam dan luar negeri serta mengurangi distorsi pembentukan harga obligasi antar investor, perlu melakukan penyesuaidalam negeri dan bentuk usaha tetap. lebih lanjut, penyesuaian tarif pajak penghasilan atas bunga obligasi ini dilakukan sebagai upaya pengembangan dan pendalaman pasar obligasi dalam negeri. ii. demi cukup jelas. . presiden republik indonesia wajib pajak dalam negeri terdiri atas orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, dan badan, yang merupakan subjek pajak dalam negeri berdasarkan undang undang pajak penghasilan. termasuk wajib pajak badan adalah reksa dana dan kontrak investasi kolektif. cukup jelas. obligasi dengan kupon dikenal dengan istilah interest bearing debt securities. masa kepemilikan obligasi dikenal dengan istilah holding period. bunga berjalan dikenal dengan istilah accused interest. obligasi tanpa bunga dikenal dengan istilah non interest bearing debt securities. contoh: pada tanggal juli aaa2bbb10. per lembar. pada tanggal mei bbb menjual seluruh obligasi yang dimilikinya kepada ccc dengan harga jual rp10. per lembar termasuk bunga berjalan, melalui perantara. penghitungan . presiden republik indonesia penghitungan bunga berjalan, diskonto, dan yang terutang oleh bbb pada saat penjualan obligasi tanggal mei adalah sebagai berikut: bunga rp10. lembar berjalan rp6. diskonto i(( rp10. rp666. rp10. lembar rp5. diskonto negatif rugi perolehan diskonto negatif atau rugi10x rp6. rp5. rp166. huruf berdasarkan undang undang pajak penghasilan dan peraturan pelaksanaannya, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu dikecualikan dari objek pajak penghasilan. huruffinal berdasarkan peraturan pemerintah ini, tetapi merupakan objek pajak penghasilan yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai undang undang pajak penghasilan. . pai presiden republik indonesia pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai dengan undang undang pajak penghasilan merupakan penghitungan pajak penghasilan dengan penghitungan penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan undang undang pajak penghasilan, dengan menerapkan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan adalah tarifyang dimaksud dengan bank indonesia scriptsurat berharga yang dilakukan secara elektronik. kegiatan ketatausahaan surat berharga mencakup kegiatan setelan, registrasi kepemilikan, dan pembayaran kupon atau pelunasan surat berharga. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . san bay perubahan iklim dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesiaindonesia yang merupakannegara, dipandang perlu membentuk dewan nasional perubahan ikliewan nasional perubahan iklim. mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahunperubahan iklim. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan perubahan . wat presiden republik indonesia dibentuk dewan nasional perubahan iklim. . man wat presiden republik indonesia dewan nasional perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam bertugas untuk merumuskan kebijakan nasional,, memperkuat posisi indonesia untuk mendorong negara negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim. susunan keanggotaan dewan nasional perubahan iklim terdiri dari ketua presiden republik indonesia wakil ketua menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat menteri koordinator bidang perekonomian ketua harian ir. rachmat witoelar anggota anggota menteri sekretaris negara sekretaris kabinet menteri . presiden republik indonesia . menteri negara lingkungan hidup menteri keuangan menteri dalam negeri menteri luar negeri menteri energi dan sumber daya mineral menteri kehutanan menteri pertanian menteri perindustrian menteri pekerjaan umum menteri negara perencanaan pembangunan nasional kepala bappenas menteri kelautan dan perikanan menteri perdagangan menteri negara riset dan teknologi menteri perhubungan menteri kesehatan kepala badan meteorologi dan geofisika jl) dalam melaksanakan tugasnya, dewan nasional perubahan iklim dibantu oleh beberapa kelompok kerja. kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kelompok kerja adaptasi, kelompok kerja mitigasi, kelompok kerja alih teknologi, kelompok kerja pendanaan, kelompok . pun bma presiden republik indonesia kelompok kerja post kyoto kelompok kerja kehutanan dan alih guna lahan. dalam hal dipandang perlu, ketua harian dapat membentuk kelompok kerja selain kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada (l)dan para pakarjl) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dewan nasional perubahan iklim dibentuk sekretariat dewan nasional perubahan iklimerubahan iklim. susunan organisasi dan tata kerja sekretariat dewan nasional perubahan iklim ditetapkan oleh ketua harian. . wat presiden republik indonesia (l) pegawai lingkungan sekretariat dewan nasional perubahan iklimnasional perubahan iklim(l)) dewan nasional perubahan iklimnasional perubahan iklim dapat mengikutsertakan menteri dan atau pejabat atau pihak lain yang dipandang perlu dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan dewan nasional perubahan iklim. ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dewan nasional perubahan iklim diatur oleh ketua harian. segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan nasional perubahan iklim dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara cg. anggaran kementerian negara lingkungan hidup. . yan pman "aa nw) dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa basel convention the control transboundary movements hazardous waste and their disposal telah disahkan melalui keputusan presiden republik indonesia nomor tahun bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan larangan perpindahan lintas batas limbah berbahaya, khususnya dari negara maju negara berkembang perlu diperketat, bahwa indonesia perlu meningkatkan kerja sama internasional bidang pengawasan terhadap pelaksanaan larangan perpindahan lintas batas limbah berbahaya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dipandang perlulan aan una wae presiden republik indo kesia ld. . aan una wae presiden republik indo kesia, yang merupakan hasil sidang ketiga konferensi para pihak konvensi basel jenewa pada tahue. mulan ya kpiustakaw. memang sy) nya x1yustakawan sebagaimana dimaksud dalamann san naz way!dalam rangktelah ditetapkanbahwa sesuai ketentuan peraturan presiden nomor tahun tersebut, rencana induk sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku selama (empat) tahun, padahal masih terdapat kegiatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berlangsung sampai akhir tahun bahwa setelah dilakukan evaluasi, dan dengan mencermati perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi kebijakan, strategi dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi aceh dan kepulauan nias provinsi sumatera utara, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap rencana induk dimaksud,n presiden republik indo kdiubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut . tya presiden republik indo kesia rencana induk berlaku sesuai dengan periode waktu rencana pembangunan jangka menengah rpm) nasional tahun antara dan disisipkan (satu) baru, yakni yang berbunyi sebagai berikut dalam hal dipandang perlu, menteri yang bertanggung jawab dibidang perencanaan pembangunan nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap sasaran program sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran lampiran lampiran dan lampiran penyesuaian sebagaimana dimaksud pada khusus berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi aceh, ditetapkan setelah mempertimbangkan usulan serta hasil konsultasi dan pertimbangan gubernur aceh. kebijakan dan strategi dalam lampiran bab lampiran bab dan lampiran iii bab diubah menjadi lampiran ia. kebijakan dan strategi dalam lampiran bab lampiran bab lampiran bab lampiran vii bab lampiran viii bab lampiran bab dan lampiran bab diubah menjadi lampiran ib. kebijakan dan strategi dalam lampiran bab bab dan bab serta lampiran xii bab bab bab bab bab dan bab diubah menjadi lampiran ic. sasaran . ann tan taat presiden republik indo kesia sasaran program dalam lampiran pada sub lampiran diubah menjadi lampiran angka sasaran program dalam lampiran iii bab diubah menjadi lampiran angka sasaran program dalam lampiran bab butir dan butir dan sub lampiran terkait bidang perumahan, diubah menjadi lampiran angka sasaran program dalam lampiran bab butir butir butir butir butir butir butir butir butir butir butir butir dan semua lampiran terkait bidang infrastruktur, diubah menjadi lampiran sasaran program dalam lampiran bab dan bab dan sub lampiran l5, diubah menjadi lampiran angka sasaran program dalam lampiran bab dan tabel al, tabel a2, dan tabel a3, diubah menjadi lampiran angka sasaran program dalam lampiran vii bab sub lampiran dan sub lampiran diubah menjadi lampiran angka sasaran program dalam lampiran viii bab dan semua sub laporannya, diubah menjadi lampiran angka sasaran program dalam lampiran bab diubah menjadi lampiran angka sasaran program dalam lampiran bab dan sub lampiran diubah menjadi lampiran angka . ann tan way!tan ny) ypn presiden republik indo kesia lampiran penyesuaian sasa ny) presiden republik indo kesia lampiran penyesuaian kebijakan dan strategi lampiran ia: kebijakan dan strategi utama latar belakang umum penyesuaian dari lampiran buku utama, peraturan presiden nomor tahun tata ruang dan pertanahan penyesuaian dari lampiran buku peraturan presiden nomor tahun lingkungan hidup dan sumber daya alam penyesuaian dari lampiran buku iii peraturan presiden nomor tahun lampiran ib: kebijakan dan strategi bidang pemulihan bidang perumahan dan permukiman penyesuaian dari sebagian lampiran buku peraturan presiden nomor tahun bidang infrastruktur penyesuaian dari sebagian lampiran buku peraturan presiden nomor tahun bidang ekonomi penyesuaian dari lampiran buku peraturan presiden nomor tahun bidang sosial kemasyarakatan penyesuaian dari lampiran buku vii dan buku viii peraturan presiden nomor tahun bidang kelembagaan dan hukum penyesuaian dari sebagian lampiran buku vi, buku dan buku peraturan presiden nomor tahun lampiran kebijakan dan strategi unsur pendukung tata kelola dan pengawasan penyesuaian dari sebagian lampiran buku peraturan presiden nomor tahun pendanaan penyesuaian dari sebagian lampiran buku xii peraturan presiden nomor tahun lampiran . elang k3) erat presiden republik indo kesia lampiran penyesuaian kebijakan dan strategi utama latar belakang program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah bencana aceh dan kepulauan nias provinsi sumatera utara telah dilaksanakan lebih dari tiga tahun dalam rangka upaya pemulihan terhadap kerusakan dan kerugian yang terjadi. pelaku utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang uu)adalah badan rehabilitasi dan rekonstruksi brr). sejalan dengan upaya pemulihan tersebut, diperlukan upaya koreksi secara menerus terhadap berbagai kebijakan, strategi dan sasaran program yang diamanatkan dalam peraturan presiden perpres)tercapai kecepatan, ketepatan dan transparansi dalam kondisi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat darurat. maka dari itu, dengan memperhatikan kondisi wilayah, tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat wilayah bencana maupun wilayah sekitarnya, badan rehabilitasi dan rekonstruksi melakukan beberapa terobosan (breakthrough) dalam hal pengaturan maupun pengelolaan. penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi rencana induk dilakukan demi percepatan dan ketepatan dalam mengatasi berbagai hambatan administrasi dan birokrasi. dalam uraian penyesuaian kebijakan dan strategi dalam buku lampiran baru ini, (tiga) buku lampiran perpres nomor tahun yaitu lampiran buku utama, lampiran buku tentang tata ruang dan pertanahan, serta lampiran buku iii tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam, disesuaikan dalam lampiran kebijakan dan strategi utama. demi kemudahan pengelolaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, (tujuh) bidang kerja yang diuraikan dalam lampiran rencana induk kemudian disesuaikan menjadi (lima) bidang dalam lampiran kebijakan dan strategi bidang pemulihan, yaitu: lampiran buku perpres nomor tahun tentang perumahan dan infrastruktur dipisahkan menjadi (dua) bidang, maka kebijakan dan strategi bidang pertama dalam penyesuaian sebagian rencana induk ini adalah bidang perumahan dan permukiman, sebagaimana disebutkan atas, maka penyesuaian bidang kedua adalah bidang infrastruktur, lampiran buku perpres nomor tahun tentang ekonomi dan tenaga kerja kemudian disesuaikan dalam bidang perekonomian, lampiran buku vii tentang pendidikan dan kesehatan, serta lampiran buku viii perpres nomor tahun tentang agama, sosial dan kependudukan, disesuaikan dalam bidang sosial kemasyarakatan, dan lampiran. wes nag presiden republik indo kesia lampiran buku vi, buku dan buku perpres nomor tahun disesuaikan dalam bidang kelembagaan dan hukum. kemudian (dua) bidang lainnya dalam lampiran buku perpres nomor tahun tentang tata kelola yang baik dan pengawasan, serta lampiran buku xii perpres nomor tahun tentang pendanaan disesuaikan dalam lampiran kebijakan dan strategi unsur pendukung. sasaran fisik program rencana induk dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi wilayah, sedangkan sasaran kegiatan non fisik yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat disesuaikan menurut kajian lapangan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat. penyesuaian sasaran terdiri dari kategori, yaitu: sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk tetap sama dan atau tidak mengalami perubahan, sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan, sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk tidak dapat dan atau tidak akan dilaksanakan, tidak terdapat sasaran dalam rencana induk, tetapi perlu dilaksanakan. lampiran menguraikan penyesuaian kebijakan dan strategi dalam dua bagian utama, yaitu: kebijakan dan strategi umum, yang mencakup bidang lintas sektor dan pendanaan, kebijakan dan strategi sektoral, yang terdiri dari bidang atas sebagaimana dijelaskan atas, bagian ini terdiri dari kebijakan dan strategi umum, tata kelola dan pengawasan serta pendanaan anggaran. prinsip . elang k3) erat presiden republik indo kesia prinsip prinsip dasar dan kebijakan umum pokok pokok uraian, prinsip prinsip dasar dan kebijakan umum ini pada dasarnya masih sesuai dengan yang tertuang dalam buku utama rencana induk sebagaimana disebut dalam perpres nomor tahun yang meliputi visi dan misi, prinsip prinsip dasar serta strategi umum yang akan ditempuh dalam pelaksanaengan beberapa penjabaran dan penyesuaian. uraian tersebut dirumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi yang tercantum dalam buku buku rencana rinci, dengan tujuan untuk menggarisbawahi pokok pokok kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. visi dan misi visi dan misi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi aceh yang telah disepakati adalah: visi pembangunan kembali aceh masa depan adalah terwujudnya masyarakat aceh yang maju, adil, aman, damai, sejahtera berlandaskan nilai nilai ajaran islam serta memiliki harkat dan martabat aceh dalam wawasan nkri dan universal. untuk mencapai visi tersebut misi yang akan dilakukan adalah: melaksanakan syariat islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. serta iman dan tawa (imag).ngembangkan dan melestarikan nilai nilai budaya dan adat istiadat acehmemperkuat pemahaman masyarakat tentang berwawasan berbangsa dan bernegara dalam wadah nkri serta masyarakat dunia memperkuat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh. visi dan misi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat kepulauan nias provinsi sumatera utara yang telah disepakati adalah: visi pembangunan kembali nias masa depan adalah terwujudnya masyarakat nias yang maju, adil, aman, damai, sejahtera berlandaskan nilai nilai budaya dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia nkri). untuk mencapai visi tersebut misi yang akan dilakukan adalah:. mengembangkan . aan nag ny sen tapa, presiden republik indo kesiangembangkan dan melestarikan nilai nilai budaya dan adat istiadat niasprinsip prinsip dasar rehabilitasi rekonstruksi untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maksanakan atas dasar prinsip prinsip sebagai berikut: berorientasi pada masyarakat dan partisipatif. pembangunan berkelanjutan, yang mengutamakan keseimbangan aspek kelayakanholistik, pembangunan kembali aceh dan nias harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan berdasarkan pada strategi yang komprehensif. terpadu, koordinasi dan strategi yang efektif untuk menjamin konsistensi dan keefektifan antara program sektoral dan regional tingkat nasional maupun daerah. efisien, transparan, dan akuntabel. adanya monitoring dan evaluasi yang efektif. sesuai denganpemerintahan aceh. prioritas akan diberikan untuk melindungi dan membantu anggota masyarakat korban bencana yang paling rentan, khususnya anak anak dan janda, penyandang cacat, mereka yang telah kehilangan rumah dan harta benda, masyarakat miskin, dan mereka yang telah kehilangan pencari nafkah utama dalam keluarga. rencnangani daerah daerah yang terkena bencana langsung maupun daerah yang terkena dampak bencana. kebijakan umum pembangunan kembali masyarakat dengan cara memulihkan aspek aspek kehidupan keagamaan, sosial budaya dan ketahanan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, hukum dan kelembagaan agama serta adat. pembangunan. elang naa erat presiden republik indo kesia pembangunan kembali ekonomi dengan cara penciptaan lapangan kerja, pemberian bantuan keuangan dan kredit untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, membangun kembali sektor sektor produktif (perikanan, pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) disertai pembangunan kembali sarana ekonomi (pasar, tempat pelelangan ikan, gudang). pembangunan kembali perumahan dan permukiman adalah dengan mengutamakan pembangunan permukiman yang mengalami kerusakan akibat bencana dan melengkapinya dengan prasarana dasar yang memadai, selain penyediaan perumahan baik dalam bentuk rehabilitasi perumahan maupun rekonstruksi perumahan. pembangunan kembali infrastruktur dengan mendahulukan pemulihan fungsi prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan udara dan laut, prasarana dan sarana telekomunikasi, pemulihan pengadaan listrik, air bersih dan perumahan. pembangunan kembali pemerintahmerancang kembali (redesign) kota kota dan pusat kegiatan baru. penjabaran kebijakan umum tersebut dalam kegiatan dalam tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan arahan penataan ruang wilayah aceh dan nias, sumatera utara yang berasaskan pembangunan berkelanjutan. adapun beberapa penjabaran yang terkait dengan kebijakan umum atas antara lain adalah: menangani kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten kota provinsi aceh, luar wilayah bencana sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana induk mengingat kabupaten kota tersebut juga mengalami dampak tidak langsung akibat bencana. memberikan kewenangan untuk melakukan penunjukkan langsung pengadaan barang dan jasa bagi kegiatan spesifik atau tertentu yang karena sifatnya memerlukan kecepatan. memberikan ijin kontrak tahun jamak dan tahun jamak sebagai upaya untuk mengatasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak mungkin dilakukan dalam satu tahun anggaran. melakukan pemutihan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun melalui pemberian ijin kontrak tahun jamak berkaitan dengan dipa l memberikan kewenangan bagi brr guna melakukan kegiatan pembebasan tanah yang seharusnya menjadi kewajiban pusat dan pemerintah daerah. membuat perikatan dan perjanjian yang masa pelaksanaannya melebihi masa tugas brr dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi proses pengalihan kegiatan kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah. membentuk badan pengelola dan mengelola dana masyarakat (non apbn) yang berasal dari sumbangan donor. memberikan pelayanan terpadu dalam kaitan dengan perpajakan, keimigrasian, ketenagakerjaan dan kegiatan yang terkait dengan pemberian kemudahan bagi bantuan lembaga perorangan asing. pembangunan sistem informasi terpadu yang terkait dengan kegiatan lintas sektoral dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mendapat dana dari apbn dan non apbn (dari masyarakat perorangan baik nasional maupun asing). dengan demikian, kebijakan pengaturan tentang penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam menjadi bagian penting yang lintas sektoral dalam setiap bidang sektor. kebijakan . metan presiden republik indo kesia kebijakan dan strategi penataan ruang dan pertanahan tujuan dan sasaran tujuan penataan ruang wilayah aceh dan nias pasca bencana gempa bumi dan tsunami adalah membangun kembali wilayah, kota, kawasan dan lingkungan permukiman yang rusak akibat bencana gempa dan tsunami sehingga masyarakat dapat segera melakukan aktivitasnya dalam kondisi yang lebih baik dan aman dari bencana. adapun sasarannya adalah tersedianya rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan perdesaan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan semua sektor pembangunan. implementasi pembangunan aceh dan nias pasca bencana akan tetap menerap, dan ramah lingkungan serta mempertimbangkan aspek aspek kemungkinan bencana yang akan datang. kebijakan dan strategi mewujudkan kondisi wilayah yang aman dari bencana dan penghidupan yang lebih baik konsep dasar penataan ruang kembali wilayah aceh dan nias adalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, baik dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan politik serta lebih aman dan nyaman. strategi: memberikan perlindungan seefektif mungkin bagi masyarakat dari kejadian bencana kemudian hari. mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkualitas bagi masyarakat. cc. membangun kembali prasarana dan sarana sosial ekonomi sehingga masyarakat yang terkena bencana dapat segera melakukan kegiatan secara normal. memberikan pilihan kepada warga untuk bermukim warga berhak menentukan mana akan bertempat tinggal, apakah kembali tempat asal atau pindah lokasi lain. pemerintah daerah perlu memberi informasi, peraturan, dan sarana prasarana termasuk sarana perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat terutama bagi warga yang ingin tinggal zona berpotensi terkena bencana. strategi: memfasilitasi masyarakat untuk segera memulai kehidupan baru kawasan yang lebih aman: menyiapkan lokasi permukiman baru untuk menampung warga yang ingin pindah, serta mengembangkan rencana pengembangan desa (village planning) sebagai instrumen utama rekonstruksi desa paska bencana dan panduan pengembangan desa dalam jangka panjang. melibatkan . pan kan n17 erat presiden republik indo kesia melibatkan masyarakat dan menggunakan pranata sosial dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, peran serta masyarakat lokal merupakan unsur utama dalam proses setiap tahapan pembangunan termasuk dalam mengantisipasi bencana. strategi: membangun peringatan dini secara terintegrasi dalam penataan ruang wilayah, meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana, dan cc. mengembangkan kehidupan ekonomi dan sosial. proses penataan ruang sebagai perpaduan proses pendekatan pembangunan dari atas dan bawah (partisipatif), yang memperhatikan karakteristik budaya dan agama melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penataan ruang, melalui perpaduan pendekatan pembangunan dari atas (gagasan awal) dan dari bawah (melalui pendekatan partisipatif). dalam membangun kembali kota kota dan lingkungan lingkungan permukiman wilayah aceh harus ditonjolkan nilai nilai budaya aceh dan agama islam sedangkan wilayah kepulauan nias harus tonjolan nilai nilai budaya nias sesuai dengan nomor tahun tentang penataan ruang, khusus untuk aceh berlaku nomor tahun yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang). strategi: mempertemukan kepentingan terhadap pelayanan masyarakat pada skala kabupaten kota dengan kepentingan masyarakat skala lingkungan. mendorong partisipasi masyarakat dalam penataan ruang untuk memastikan bahwa penataan ruang sejalan dengan aspirasi dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. cc. membangun wujud fisik kota dan lingkungan yang sesuai dengan nilai nilai budaya dan agama dalam mengembangkan perilaku kehidupan masyarakat yang semakin maju. pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintah dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, diharapkan pemerintah daerah telah dapat kembali berfungsi, termasuk dalam melaksanakan kegiatan penataan ruang dan pengendalian pelaksanaannya. strategi: membantu pemerintah daerah dalam mempersiapkan berbagai kebijakan dan prosedur pelaksanaan dan pengendalian penataan ruang. mempersiapkan organisasi dan penyediaan pelatihan sdm guna melaksanakan tugas penataan ruang. mengokohkan kewenangan dan kapasitas sistem pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang penyusunan rencana tata ruang merupakan kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah. konsep rencana tata ruang dalam master plan ini disiapkan oleh pemerintah pusat karena pemerintah daerah (pada waktu itu) belum berfungsi penuh. strategi . ann nag na7 ky) inn, tapa, presiden republik indo kesia strategi membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana tata ruang provinsi rtrw), kabupaten kota rtrw), kecamatan atau kawasan rdr dan rtl): melakukan berbagai studi dan menyusun pedoman yang mendukung penyusunan rencana tata ruang daerah dan pengendaliannya, dan memfasilitasi pemda untuk segera merevisi gaun perda rencana tata ruang. perlindungan terhadap hak perdata warga (dalam bidang pertanahan) penyusunan rencana tata ruang dalam tingkatan yang lebih rinci operasional harus memperhatikan hak kepercayaan masyarakat atas tanah. oleh karena itu, penetapan dan pelaksanaan tata ruang perlu didahului oleh pendataan fisik dan yuridis tanah. masyarakat harus diberi jaminan bahwa hak hak kepercayaan atas tanah mereka akan terjamin tidak terhapus sebagai akibat penetapan dan implementasi tata ruang. strategi mengidentifikasi hak hak warga dan merekonstruksi batas batas fisik,percepat proses administrasi dan pengadaan pertanahan untuk mempercepat pelaksanaan proses administrasi dan pengadaan pertanahan, serta untuk memungkinkan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaannya, pemerintah akan membuat peraturan baru atau melakukan perubahan terhadap peraturan yang ada guna menyesuaikan peraturan pertanahan yang berlaku nasional dengan kondisi aceh dan nias terkait dengan bencana gempa bumi dan tsunami. khusus untuk pemerintahan aceh didorong percepatan peralihan kanwil bpn dan kantor bpn menjadi perangkat daerah. strategi: menyusun peraturan untuk mempercepat proses adminstrasi pertanahan, membantu penyediaan lahan bagi keperluan pembangunan dan permukiman. pemberian kompensasi ganti rugi (pertanahan) yang adil penetapan rencana tata ruang tidak menghilangkan hubungan hukum orang dengan tanah. oleh karena itu, apabila terjadi kehilangan terhapusnya hak kepercayaan seseorang terhadap tanah sebagai akibat penetapan rencana tata ruang, maka wajib dilakukan ganti rugi kepada yang bersangkutan atau dengan cara lain atas kesepakatan bersama. strategi: menetapkan ganti rugi yang adil bagi semua pihak. melakukan revitalisasi kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis pada sumber daya alam kawasan budi daya untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat maupun pembangunan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi, diperlukan pula strategi khusus untuk memenuhi kebutuhan bahan atau material pembangunan yang berasal dari sumber daya alam. strategi . kan n17 presiden republik indo kesia strategi memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian, memulihkan dan meningkatkan kegiatan perikanan: dan cc. menyediakan material dasar pembangunan dari sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan hidup. mengembalikan dan merehabilitasi struktur dan pola tata ruang wilayah provinsi aceh sebagai bagian dari upaya penyelamatan dan pengembangan wilayah, pembukaan jalan baru lintas utara selatan dan barat timur diupayakan tanpa mengorbankan kelestarian hutan lindung dan suaka margasatwa yang ada. strategi: kota kota pesisir dikembangkan dengan memperhatikan aspek aspek lokal, terutama keterkaitan dengan rawan gempa bumi dan tsunami serta kawasan konservasi yang berfungsi lindung. membangun kembali kota kota yang terkena bencana dilakukan dengan merajut kembali tatanan kota lama membangun kembali kota kota yang rusak karena gempa bumi dan tsunami dilakukan dengan memberdayakan secara cepat penduduk yang terkena bencana, merajut kembali tatanan fisik, memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak, melindungi nyawa dan harta penduduk dari bencana yang akan terjadi, dan mampu memberi arahan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien. strategi merajut kembali dan memperbaiki tatanan fisik, tatanan sosial dan sistem ekonomi yang rusak. kebijakan . can nag na7 ky) inn, tapa, presiden republik indo kesia kebijakan lingkungan hidup dan sumber daya alam rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi aspek kehutanan, pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya mineral dan pertambangan serta lingkungan hidup akan mengguna dan ramah lingkungan serta mempertimbangkan aspek aspek kemungkinan bencana yang akan datang. prinsip pembangunan berkelanjutan akan diterapkan dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memenuhi pertimbangan sebagai berikut: rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup menjangkau perspektif jangka panjang melebihi satu dua tahun sehingga kegiatan pembangunan perlu memperhitungkan dampak jangka panjang: rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup akan memperhatikan hubungan keterkaitan (interdependensi) antar pelaku alam, sosial, dan buatan manusia, serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan memenuhi kebutuhannya. kebutuhan ini mencakup kebutuhan lingkungan, kebutuhan sosial budaya politik dan kebutuhan ekonomi yang perlu dipenuhi sekaligus dalam dimensi kebutuhan hidup manusia dan masyarakat. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan dengan menggunakan prinsip: pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan yang dapat dipergunakan kembali (resource recovery) dan didaur ulang dengan pola efisiensi yang tinggi: pemanfaatan sumberdaya alam tak terbarukan yang mengindahkan ambang batas (threshold) pembaharuan dirinya (daya dukung lingkungan), melakukan kegiatan yang menghasilkan tingkat pencemaran yang serendah mungkin bawah ambang batas kesehatan makhluk hidup: meminimalkan alokasi ruang, khususnya penghematan tanah yang semakin terbatas ketersediaannya, serta pemanfaatan energi terbarukan optimal mungkin dan energi tak terbarukan dengan cara penggunaan seminimal dan bersih mungkin dengan mempertimbangkan daya dukung dan keseimbangan lingkungan. tujuan dan sasaran penyelenggaraan penataan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kembali (rekonstruksi) wilayah nad dan kepulauan nias yang lebih baik dan berwawasan lingkungan. adapun sasarannya adalah tersedianya dokumen rencana mitigasi dampak konstruksi amdal, ukl dan upl serta dpl) yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh sektor pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan kaidah kaidah lingkungan hidup. untuk . kan na7 ky) erat presiden republik indo kesia untuk itu perlu dilakukan proses yang menghasilkan manfaat lingkungan, sosial budaya politik dan ekonomi optimal mungkin dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk tokoh tokoh masyarakat setempat (panglima laot, kecik, alim ulama dan sebagainya). kebijakan dan strategi prinsip prinsip tersebut atas diterapkan dalam kebijakan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi: kebijakan pemulihan kembali daya dukung lingkungan dan antisipasi ancaman bencana alam: kebijakan pemulihan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam, kebijakan: serta kebijakan pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintahan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. untuk itu kebijakan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, adalah sebagai berikut: pemulihan kembali daya dukung lingkungan dan antisipasi ancaman bencana bencana tsunami dan gempa bumi telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat besar dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang. penataan kawasan budi daya dan kawasan non budi daya (lindung): mengamankan dan menginformasikan wilayah yang terkena pencemaran dan bahaya kegempaan, cc. melakukan pembersihan wilayah bencana, merehabilitasi tanah, merehabilitasi terumbu karang, merehabilitasi dan membangun kawasan pesisir khususnya pada kawasan penyangga (green belt), sesuai dengan karakter pantai, mengamankan fungsi kawasan lindung eksisting: rehabilitasi daerah aliran sungai das): serta melakukan kajian pengamanan dan pencegahan bahaya lingkungan pada tahap rekonstruksi. pemulihan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian, memulihkan dan meningkatkan kegiatan perikanan, menyediakan . nyi snn het presiden republik indo kesia cc. menyediakan material dasar pembangunan dari sumber daya alam yang tidak mengancam kelestarian lingkungan,, membangun peringatan dini secara terintegrasi, meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana, serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidang sda dan lingkungan hidup. pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup memfasilitasi badan dan dinas terkait pemerintah daerah bidang pengelolaan lingkungan dalam melaksanakan tugas pembangunan, melengkapi dan mengisi kembali formasi pegawai (tenaga ahli dan tenaga pendukung), serta cc. memulihkan sarana dan prasarana kepemerintahan bidang sumber daya alam dan lingkungan daerah. lampiran ib. nyi ny erat presiden republik indo kesia lampiran kebijakan dan strategi per bidang pemulihan bidang perumahan dan permukiman kebijakan umum bidang perumahan dan permukiman, mencakup: tata ruang dan tata lingkungan, pembangunan perumahan dan permukiman (termasuk prasarana dan sarana dasar) dan pertanahan. perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan dan permukiman, didasarkan atas kebutuhan nyata (actual demand) masyarakat yang terkena bencana, yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dan pembangunan kawasan (community base), terpadu dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lainnya. perencanaan pembangunan kawasan perumahan (permukiman) dilakukan melalui proses penataan ruang perdesaan (village planning) yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan program pembangunan dan pengelolaan kawasan perumahan (permukiman). pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut: pendekatan partisipatif, yaitu melalui peningkatan partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah daerah setempat. pemberdayaan kapabilitas penyedia jasa lokal dalam hal pekerjaan konsultansi dan konstruksi. penggunaaan semaksimal mungkin bahan dan komponen bangunan lokal dan produksi dalam negeri. pemberian bantuan menggunakan bahan dan komponen bangunan yang didatangkan dari luar karena alasan kelangkaan pasokan (supply) dan percepatan pembangunan. rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dilaksanakan dalam (dua) bentuk, yaitu: bantuan rehabilitasi, diberikan kepada korban yang masih mempunyai rumah atau rumahnya masih bisa dihuni, namun sebagian rusak dan atau memerlukan perbaikan yang dilakukan. hal ini dilakukan melalui pemberian bantuan dana atau perbaikan rumah. pembangunan rumah baru (rekonstruksi), dilakukan bagi korban yang kehilangan tempat tinggalnya dan atau rumahnya tidak mungkin dihuni lagi. terdiri dari (empat) bentuk kebijakan penanganan, yaitu: pembangunan rumah pada lahan yang sama, diberikan bagi korban yang kehilangan rumah dan lahannya secara teknis layak untuk pembangunan permukiman. pembangunan kembali rumah pada lahan lokasi baru (relokasi), diberikan bagi korban yang kehilangan rumah dan lahannya hilang atau secara teknis tidak layak untuk dijadikan permukiman. bantuan sosial untuk bertempat tinggal, diberikan bagi korban penyewa atau menumpang yang rumah tinggalnya hancur atau rusak akibat bencana. pembangunan . metan presiden republik indo kesia pembangunan rumah baru yang dilakukan melalui koordinasi dengan badan reintegrasi aceh bra) bagi sebagian masyarakat yang rumahnya rusak hancur akibat adanya konflik. dalam kondisi tertentu, antara lain karena alasan percepatan, keterbatasan bahan material bangunan setempat, kelestarian lingkungan dan sebab lainnya, pembangunan perumahan dapat dilakukan dengan menyediakan dan atau menggunakan komponen prefabrikasi dan atau penggunaan bahan bangunan yang mendukung dan atau penggunaan jasa konstruksi penyedia barang dari luar daerah. pengembangan perumahan dan permukiman dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan atas dasar prinsip: melengkapi kawasan dengan prasarana dan sarana dasar sehingga layak untuk dihuni, melalui penyediaan infrastruktur kawasan perumahan, pengusahaan lancarnya penyediaan air bersih, kemudahan akses dari dan kawasan perumahan. mengusahakan agar kawasan perumahan bagi korban semaksimal mungkin, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengantisipasi datangnya bencana, termasuk menghindari perumahan dan permukiman agar tidak tergenang air ataupun banjir. membantu lembaga donor dan atau ngo lsm dalam proses pembangunan perumahan dan permukiman yang apabila diperlukan, antara lain seperti penyediaan beneficaries, penyediaan dan pematangan lahan, melengkapi prasarana dan sarana dasar (jalan lingkungan, air bersih, drainase sanitasi dan penyediaan listrik), sehingga perumahan dan pemukiman dapat dihuni. penetapan korban yang berhak mendapatkan bantuan rumah baru (beneficiaries) dilakukan antara lain melalui kriteria sebagai berikut: ditentukan melalui mekanisme verifikasi terhadap kepala keluarga kk) yang eligible, dan tidak semata mata berdasarkan pada jumlah rumah yang hancur, memanfaatkan mekanisme pengambilan keputusan tingkat masyarakat desa dalam rangka pelibatan dan pemberdayaan masyarakat melalui komite percepatan pembangunan perumahan dan permukiman desa kp4d). kebijakan teknis pemberian bantuan perumahan pelaksanaan program rehabilitasi rumah melalui pemberian bantuan perbaikan rumah bpr) sebesar rp. per penerima bantuan telah berakhir pada tahun anggaran pada tahun anggaran dan dilaksanakan program pemberian dana bantuan sosial untuk perbaikan rumah spr) yang besarannya ditetapkan sebesar rp. per penerima bantuan. mekanisme penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap rp. per penerima bantuan pada tahun dan tahap rp. per penerima bantuan pada tahun pelaksanaan program pembangunan rumah baru dapat dilakukan melalui: pembangunan kembali rumah pada lahan yang sama, dibiayai oleh donor atau ngo lsm atau brr dengan luas bangunan sekurang kurangnya m2, yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh kontraktor, atau kelompok masyarakat atau dilakukan sendiri oleh korban: atau relokasi, pembangunan rumah dilakukan oleh donor atau ngo lsm atau brr dengan luas bangunan sekurang kurangnya m2? dan pada lokasi baru dengan lahan seluas m2? untuk setiap rumah. pelaksanaannya dapat dilakukan oleh kontraktor, atau oleh kelompok masyarakat atau dilakukan sendiri oleh korban, bantuan. elang nag kan n17 inn, tapa, presiden republik indo kesia bantuan sosial untuk bertempat tinggal bst), diberikan dengan kondisi sebagai berikut: diberikan sebuah rumah inti seluas dan lahan seluas m2? apabila lahan dan rumah dibiayai dari dana brr, atau diberikan sebuah rumah sekurang kurangnya seluas apabila rumah dibangunkan oleh donor atau ngo lsm dan tanah disediakan oleh brr atau korban telah mempunyai atau menyediakan tanah sendiri. harga satuan rumah disesuaikan dengan desain, penggunaan material bangunan, tingkat upah kerja dan lokasi pembangunan rumah (terkait dengan aksesibilitas) serta perkembangan harga bangunan tempat. terhadap korban bencana yang masih menunggu selesai pembangunan rumahnya, bagi mereka dapat disediakan bangunan sementara untuk tempat tinggal (temporary shelter). kebijakan pengelolaan lingkungan dan revitalisasi kawasan pengelolaan lingkungan dan revitalisasi kawasan dilakukan untuk mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan sejahtera, dilakukan melalui: penerapan program upgrading atau peningkatan kualitas rumah bantuan yang sudah dibangun dapat memenuhi syarat untuk dihuni secara layak, pemanfaatan pekerjaan pembuatan rancangan tapak kawasan optimal mungkin untuk mendukung perencanaan pembangunan perumahan, pengkajian dampak lingkungan dengan menjalankan peraturan menteri lingkungan hidup tentang dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dpl) untuk kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan . pelaksanaan pembuatan dpl tersebut dapat direncanakan pada setiap kawasan perumahan yang sudah dimulai pembangunannya. pelaksanaan sinkronisasi rekomendasi dalam rancangan tapak kawasan perumahan village planning) dengan dokumen pengelolaan pemantauan lingkungan hidup dpl), sehingga ada petunjuk yang operasional dan dapat dengan mudah dijadikan acuan oleh stakeholder kawasan perumahan hasil rekonstruksi dan rehabilitasi. pelibatan kegiatan dengan pihak pemerintah daerah untuk kesinambungan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. bidang . can erat presiden republik indo kesia bidang infrastruktur kebijakan infrastruktur umum menjadikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan. membangun kembali sistem transportasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah kecamatan, kecamatan dan desa, serta menuju sentra sentra produksi misalnya dengan cara: hd) membuka entry point dan jalur utama untuk pengembangan wilayah, gi) merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan atau membangun fasilitas baru melalui teknologi nirkabel untuk memberikan kemudahan akses telekomunikasi secara lokal, slj, maupun sli. merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan sebagai upaya mendukung kembali aktivitas sosial dan perekonomian, misalnya dengan cara: memprioritaskan rehabilitasi jaringan distribusi kelistrikan, dan gi)daya terbaharui, menerapkan secara konsisten prinsip prinsip investasi yang didasarkan pada kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya dan agama, misalnya dengan cara: melakukan investasi berdasarkan hasil studi kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya dan agama, gi)gii) menerapkan keterpaduan antarmoda, (iv) menetapkan jadwal pelaksanaan berdasarkan tingkat kepentingan (urgency) dan tingkat kesiapan (readiness), (v) menerapkan metode pelaksanaan dan sistem logistik yang efisien, serta (vi) melakukan konsultasi publik, yang antara lain ditujukan untuk menggali dan mengakomodasikan nilai budaya lokal dan agama, peningkatan penyiapan fasilitas infrastruktur untuk mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana, meningkatkan kualitas prasarana dan sarana jalan pada wilayah wilayah terpencil dan sangat terpencil, terutama pada wilayah wilayah yang terkait dengan sentra sentra produksi dan pemasaran dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat, memprioritaskan pada kejernihan air minum, jaringan distribusi, saluran drainase dan pengolahan sampah, merehabilitasi daerah aliran sungai das), memprioritaskan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi dan melindungi wilayah pantai. strategi. k3) a3 ny) snn het presiden republik indo kesia strategi sub bidang jalan dan jembatan adalah dengan mengembalikan dan memfungsikan jaringan transportasi darat dengan mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan jalan arteri nasional dan provinsi aceh dan nias, serta mengembangkan sistem jaringan transportasi darat untuk evakuasi masyarakat apabila terjadi bencana. mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan jalan urat nadi (jalan arteri nasional), jalan provinsi, kabupaten kota serta lingkungan, dengan strategi pembangunan jalan dan jembatan yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi yang langsung dikoordinasikan dengan program kementerian lembaga dan pemda: jalan nasional lintas timur aceh (selektif). jalan nasional lintas barat aceh. jalan nasional lintas tengah aceh( selektif). jalan provinsi aceh(selektif). jalan provinsi nias. jalan kabupaten kota aceh nias (selektif). strategi sub bidang perhubungan sub bidang perhubungan meliputi lalu lintas angkutan jalan raya, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut, serta transportasi udara. strateginya adalah: mengembalikan dan memfungsikan jaringan dan infrastruktur transportasi darat, pelabuhan dan bandar udara yang rusak mengalami gangguan, terutama yang berfungsi sebagai akses masuk logistik dan menunjang merasionalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi aceh dan kepulauan nias, beberapa pelabuhan laut perlu ditingkatkan fungsi dan kapasitasnya dalam menampung perkembangan teknologi laut dan harus terpadu dengan system transportasi lainnya serta membuka dan memfungsionalkan kembali pelabuhan: lhokseumawe, krueng raya malah), simeulue (pelabuhan baru), langsa, cabang pelabuhan baru), sabang, gunung sitoli dan pelabuhan lokal lainnya. bandar udara sultan iskandar muda sim) perlu dikembangkan kapasitasnya menjadi bandar udara internasional dengan fasilitas lengkap dan modern serta harus tetap menjadi bandar udara embarkasi haji untuk provinsi aceh, bandara udara cut nyak chien meulaboh diusulkan untuk ditingkatkan kapasitasnya untuk mengantisipasi pengembangan kawasan pantai barat, serta diarahkan untuk mengakomodasi pangkalan pertahanan keamanan, sistem jaringan transportasi darat provinsi aceh perlu dikembangkan dengan memperhitungkan akses untuk evakuasi masyarakat apabila terjadi bencana suatu daerah melalui akses penyelamatan wilayah yang relatif aman, menyelesaikan pembangunan sistem jaringan transportasi dan telekomunikasi yang memadai dan terpadu untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah dalam propinsi dan antar propinsi, serta dengan luar negeri, misalnya: membuka . plan na7 ky) nyi ny presiden republik indo kesia membuka entry point pada simpul simpul utama transportasi yang baru dalam rangka pengembangan wilayah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa yang efisien, gi) merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan atau membangun fasilitas komunikasi baru melalui teknologi nirkabel untuk meningkatkan akses daerah perdesaan, baik secara lokal, slj, maupun sli, pelabuhan laut dan penyeberangan yang telah ada pantai timur maupun pantai barat tetap dipertahankan dan akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang selama ini berfungsi sebagai feeder: membangun dermaga darurat dan landasan helipad guna melayani kegiatan transportasi dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar dapat dilaksanakan lebih cepat dan dapat digunakan untuk upaya darurat, khusus untuk pelabuhan meulaboh akan dilakukan studi untuk kemungkinan direlokasi. pelabuhan penyeberangan ulee lhede yang telah rusak total juga diusulkan untuk direlokasi dengan melakukan studi untuk mendapatkan lokasi yang tepat, peningkatan kapasitas pelabuhan laut dan bandara sipil lainnya, seperti tapak tuan, membeli bener meriah), kuala batee, sabang dan gunung sitoli, serta pembangunan airstrip blangkejeren dan cabang. strategi sub bidang sumber daya air irigasi membangun kembali irigasi untuk memulihkan kegiatan usaha tani dalam arti luas, serta memprioritaskan daerah irigasi yang bersifat quick fielding: menyelesaikan pembangunan sarana pendukung ketersediaan pangan dengan memprioritaskan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi (teknis dan non teknis), pada wilayah dengan petani penggarap yang telah siap, tetapi lebih diutamakan pusat pusat kegiatan ekonomi dan pemukiman, serta penataan kelembagaan dan pemberdayaan petani pemakai air pada setiap daerah irigasi yang telah direhabilitasi. pantai melindungi wilayah pantai strategis dari ancaman abrasi, menyelaraskan pendekatan konstruksi dengan pendekatan vegetatif, serta memprioritaskan dukungan penyelesaian masalah kontaminasi dan buruknya drainase pada lahan lahan pertanian pada wilayah pantai barat. sungai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air lainnya, melindungi permukiman dan area produktif dari ancaman banjir dan erosi tebing terutama pada das das kritis. air. elang k3) ny) presiden republik indo kesia air bersih, sanitasi dan persamaan air minum daerah perkotaan dilakukan dengan memprioritaskan pada rehabilitasi dan fungsionalitas instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi utama dan terpenuhinya kebutuhan air minum minimal untuk lokasi lokasi pengungsian yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. pelaksanaan kegiatan perbaikan pembangunan diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual mengingat skala pekerjaan yang relatif besar. daerah pedesaan, dilakukan cara penanganan dengan skala sederhana berdasarkan pendekatan masyarakat. air limbah strategi rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana air limbah meliputi penanganan air limbah untuk daerah daerah permukiman kembali (dengan atau tanpa relokasi) yang dilakukan dengan pendekatan best practice dan memperhatikan sistem pelayanan air limbah sebagai prasarana dan sarana pendukung perumahan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. pelaksanaan kegiatan harus. daerah perkotaan, kegiatan perbaikan atau pembangunan sarana air limbah dengan sistem perpipaan diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual. persamaan kegiatan pemilahan, pengolahan, pemanfaatan kembali, dan pengumpulan sampah diprioritaskan untuk dapat dilakukan langsung oleh masyarakat. sementara itu, diperlukan kebijakan khusus terkait dengan pengadaan, penyaluran, konstruksi, dan pemanfaatan sebagian besar material dan peralatan (alat berat, geotextile, insinerator, dan sebagainya) yang mungkin perlu didatangkan dari luar negeri. drainase memulihkan rasa aman bagi penduduk terkena bencana melalui peningkatan infrastruktur penunjang upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana misalnya: (&) saluran drainase alami, gi) sistem drainase mikro dan makro untuk kawasan perkotaan gii) bangunan penyelamatan escape building) dan jalur penyelamatan (escape road) (v) kantong kantong air (retention basin), tanggul, pintu pintu air termasuk penyelesaian penyusunan dokumen lingkungan amdal, ukl, upl atau sop) bidang infrastruktur untuk acuan pelaksanaan mitigasi dampak lingkungan pasca rekonstruksi. strategi sub bidang energi dan listrik dalam jangka pendek, diprioritaskan pada pemulihan penyediaan energi dan ketenagalistrikan secara memadai terutama wilayah wilayah padat penduduk,: serta mengembangkan energi alternatif, seperti pembangkit tenaga listrik mikro hidro putih), tenaga surya, dsb. strategi . mea k3) ny taat presiden republik indo kesia strategi sub bidang pos dan telematika jaringan telekomunikasi untuk pembangunan baru akan menggunakan teknologi wireless line dengan pertimbangan biaya investasi lebih murah, pembangunan lebih cepat dan coverage area lebih luas. pembangunanjaringan telekomunikasi perdesaan akan dibiayai pemerintah. investasi swasta wajib diasuransikan. rehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada. pemanfaatan teknologi nir kabel untuk fasilitas komunikasi baru. memberikan kemudahan akses telekomunikasi baik secara lokal, slj, dan sli. menjadikan stasiun rri dan tvri stasiun banda aceh sebagai media sosialisasi dalam melakukan proses peringatan dini bencana alam (early warning system). mempercepat pengadaan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana pos sebagai media komunikasi masyarakat. bangunan fasilitas umum fasilitas dan bangunan umum yang diamanatkan perlu dibangun adalah berupa fasilitas yang terkait dengan fasilitas umum penyelamatan jiwa manusia, jika terjadi lagi bencana tsunami, yaitu berupa bangunan penyelamat escape buildings). bangunan museum tsunami, sebagai bangunan peringatan, dibangun beberapa tempat sesuai dengan potensi kesesuaian untuk tujuan dimaksud. pemeliharaan penyediaan peralatan berat dan ringan guna keperluan pemeliharaan infrastruktur jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara dan pelabuhan penyeberangan untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota. penyediaan alat guna pengangkutan distribusi air minum dan sampah. setiap hasil bangunan infrastruktur selalu diikuti dengan kegiatan pemeliharaan infrastruktur dengan dukungan prasarana dan sarananya, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam menjaga usia pakai dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegunaan infrastruktur. bidang . elang nag kan inn, tapa, presiden republik indo kesia bidang perekonomian kebijakan umum memulihkan pendapatan masyarakat, melalui penyediaan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan pelatihan keterampilan bagi berbagai pekerjaan yang hilang: memulihkan fasilitas pelayanan ekonomi masyarakat guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama sarana pelayanan perikanan dan pertanian seperti pemulihan pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, sarana irigasi skala tersier dan kuarter serta pusat pusat penjualan lainnya, memulihkan kondisi infrastruktur perekonomian, tenaga kerja pariwisata dan perdagangan, memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksinya yang diberikan melalui bantuan langsung dengan pendekatan berbasis masyarakat community based approach), memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat, tanpa agunan melalui koperasi dan lkm dengan sistem syariah, memberi dukungan kepada masyarakat terutama usaha kecil dan menengah untuk dapat memperoleh akses kepada modal dan sumber daya produktif melalui penyediaan sistem insentif pembiayaan disertai pemberian bantuan teknisyng terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang ekonomi, khususnya bagi pengembangan usaha kecil dan menengah: memberi dukungan kepada usaha kecil dan koperasi untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, menguatkan kapasitas kelembagaan pelaku kegiatan ekonomi melalui pemberian bantuan teknis dan kewirausahaan: serta memberikan dukungan kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk pengembangan investasi dan ekspor produk unggulan serta peningkatan mutu produk, melalui klinik kemasan dan merk. selain penyesuaian kebijakan umum atas, secara khusus untuk kepulauan nias terdapat kebijakan umum sebagai berikut: memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat untuk memenuhi standar pelayanan minimal seperti pemulihan pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, memulihkan sarana irigasi serta pusat pusat penjualan lainnya termasuk pengembangan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah: pengorganisasian dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sebuah kohesi sosial dalam kegiatan ekonomi, penciptaan kemandirian dalam rangka memulihkan pendapatan masyarakat sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta kepariwisataan misalnya melalui peningkatan kemampuan (skills) yang baru, sedangkan kebijakan dan strategi memulihkan kegiatan perbankan yang tertuang dalam rencana induk, tidak dilakukan oleh brr maupun pemerintah daerah dan kementerian lembaga, melainkan melalui bank bank pelaksana yang ada, yaitu bank pemerintah dan swasta. strategi. nasa na7 ky) erat presiden republik indo kesia strategi umum strategi umum rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perekonomian, adalah sebagai berikut: menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan melalui sektor pertanian, industri dan koperasi, pemulihan aset produktif masyarakat yang hilang atau rusak bidang perekonomian, seperti pengembangan pasar tradisional hingga pasar grosir, pemulihan segera pendapatan (income generating) masyarakat: pengembalian kepercayaan diri para pelaku usaha, melibatkan peran serta masyarakat, penguatan lembaga keuangan mikro yang dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, peningkatan skill sdm dan tenaga teknis bidang ekonomi, pemulihan layanan teknis, sarana dan prasarana utama bidang ekspor, serta penguatan kelembagaan untuk mendukung terbukanya peluang investasi dan ekspor serta peningkatan mutu produk unggulan. selain strategi umum rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perekonomian, secara khusus untuk provinsi aceh ditetapkan strategi sebagai berikut:aceh yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi secara umum, khususnya usaha ekonomi kecil dan menengahingkatkan nilai tambah produk produk yang dihasilkan melalui pengembangan kawasan dan sentra produk produk unggulan wilayah (pertanian, peternakan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, perikanan dan kelautan, industri, dan perdagangan): serta menguatkan kapasitas kelembagaan pelaku kegiatan ekonomi melalui pemberian bantuan teknis dan pelatihan kewirausahaan. secara khusus, strategi kepulauan nias adalah sebagai berikut: pemberian bantuan modal kerja dan pembentukan lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan akses finansial sumberdaya produktif. kebijakan ini diserahkan pengaturannya kepada kelompok kelompok kerja yang telah dibentuk sebelumnya. brr dan pemda berperan menjadi fasilitator bantuan modal dan mengajak kerjasama lembaga lembaga keuangan formal lainnya. sementara itu, lembaga keuangan mikro dikembangkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan: penciptaan lapangan kerja, gi) peningkatan pendapatan masyarakat, dan gii) penanggulangan kemiskinan. meningkatkan upaya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan degradasi lingkungan hidup yang berdampak negatif pada keberlanjutan perekonomian jangka panjang. sub. melani k3) nx) presiden republik indo kesia sub bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan) kebijakan: pemulihan aset produktif masyarakat dan aset publik yang rusak akibat tsunami. peningkatan sarana dan prasaranancegahan dan penanggulangan masalah pangan. pengembangan sentra sentra produksi komoditas unggulan. strategi: menjaga ketersediaan pangan untuk pengungsi korban tsunami. memulihkan pelayanan pemerintah dalamrcepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pertanian dan pedesaan. memperkuat fondasi ekonomi melalui pengembangan kawasan pertanian (misalnya kawasan peternakan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan). pembangunan dan pengembangan balai benih. sub bidang perikanan kebijakan: memulihkan aset pelayanan publik dan aset aset produktif masyarakat serta menciptakan kegiatan kegiatan padat karya sebagai sumber pendapatan sementara masyarakat perikanan korban tsunami. memulihkan mata pencaharian dan meningkatkan pendapatan masyarakat perikanan melalui pengembangan industri perikanan yang tangguh dan handal. mengembangkan infrastruktur perikanan yang handal guna merangsang investasi industri perikanan. strategi: penataan kembali kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum. pengembangan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pendukung lainnya. pengembangan mutu dan nilai tambah produk perikanan. rehabilitasi dan penataan kembali usaha budidaya tambak. rehabilitasi pelabuhan perikanan, pengembangan standarisasi dan fasilitasi pelabuhan perikanan. pengembangan agro industri berbasis perikanan. sub. na7 ky) snn het presiden republik indo kesia sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup kebijakan: pemulihan kembali kawasan pesisir, penyangga, mangrove, hutan pantai dan hutan alam yang rusak baik akibat bencana alam maupun yang telah mengalami degradasi. perlindungan terhadap kawasan lindung (protected area) eksisting. pemulihan kembali perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya hutan. peningkatan sdm dan tenaga teknis bidang kehutanan. strategi: merehabilitasi dan membangun kawasan pesisir khususnya pada zona penyangga (green belt), kawasan tambak dan hutan sesuai dengan rencana tata ruang dan karakter pantai. mengamankan fungsi kawasan lindung yang telah ditetapkan. memulihkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam, dengan strategi menyediakan material dasar pembangunan lainnya yang dapat mengantisipasi penebangan hutan yang terjadi. pelibatan masyarakat dan penggunaan pranata sosial dan budaya lokal dalam pelestarian hutan lindung dan pengendalian pemanfaatan hutan lainnya. pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintahan terutama departemen kehutanan. sub bidang pengembangan usaha industri perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah ukm), ketenagakerjaan dan pariwisata industri dan perdagangan kebijakan mengembangkan industri kecil yang berbasis pada potensi masyarakat seperti bordir, kopiah, rencong dan kue kue kering: penyediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk memasarkan produk yang berkaitan dengan kebutuhan pokok maupun hasil produksi masyarakat: pengembangan sistem perdagangan dan informasi produk seperti booklet, leaflet dan brosur, mengembangkan perekonomian yang berorientasi pasar sesuai dengan kemajuan teknologi melalui pembangunan keunggulan kompetitif: serta mengembangkan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing khususnya usaha kecil dan menengah. strategi memulihkan kembali sarana perdagangan, menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah, membangkitkan aktivitas perdagangan: serta melancarkan distribusi kebutuhan pokok terutama daerah bencana. tenaga kerja kebijakan: melakukan penyempurnaan berbagai perluasan kesempatan kerja, koordinasi . man naa snn het presiden republik indo kesia koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja, penyelenggaraan program program pelatihan dan magang tenaga kerja berbasis kompetensi: serta bekerjasama dengan lembaga lembaga profit dalam mengikutsertakan para tenaga kerja untuk mengikuti training keterampilan. strategi: pembangunan lembaga pelayanan ketenagakerjaan pasca bencana, seperti balai latihan kerja, pelatihan teknis keterampilan berbasis kompetensi masyarakat, serta memberi bekal peralatan kepada tenaga kerja yang telah dilatih agar dapat bekerja secara mandiri. koperasi dan usaha kecil menengah kebijakan: meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal, terutama umkm yang dibarengi dengan pembangunan jaringan keterkaitan usaha (business lineages networking) dengan usaha besar. strategi: dilakukan secara menyeluruh (holistik) serta memperhatikan dimensi spatial dan kemanusiaan dengan: menyediakan insentif fasilitas permodalan kepada anggota koperasi: membantu pendirian pasar, memfungsikan koperasi dalam pendistribusian bahan pokok aceh dengan dana yang tersedia, serta membangun basis kelembagaan berdasarkan prinsip prinsip syari'ah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) setempat. pariwisata kebijakan: rehabilitasi rekonstruksi sarana dan prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana: pengembangan usaha jasa dan objek pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan berbasis pada masyarakat, pengembangan pariwisata berbasiskan nilai nilai dan budaya masyarakat, pemberdayaan dan penguatan pranata kelembagaan sektor pariwisata, dan perencanaan pengembangan kepariwisataan aceh dan pulau nias. strategi: melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana: pemugaran kawasan wisata dan pengembangan sarana prasarana objek wisata, menciptakan dan menumbuhkan atmosfir dan image yang positif dan kondusif bagi pembangunan dan pengembangan pariwisata, serta mengembangkan usaha ekonomi masyarakat bidang kepariwisataan. bidang . naa erat presiden republik indo kesia bidang sosial dan kemasyarakatan .umum: pendidikan, kesehatan keluarga berencana, peningkatan peran perempuan dan anak, keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olah raga. berbagai bidang sosial dan kemasyarakatan. secara umum, strategi dalam membangun kembali masyarakat aceh dan nias bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan peran perempuan anak, agama dan sosial budaya adalah: bidang pendidikan, kesehatan dan peran perempuan pendidikan memperluas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah (education for all) terutama penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata, terjangkau dan berkualitas serta kesempatan belajar bagi masyarakat dalam rangka pendidikan berkelanjutan dan pendidikan sepanjang termasuk penyelenggaraan pendidikan kekasaran fungsional melalui pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk anggota masyarakat yang tinggal wilayah terpencil dan tertinggal, masyarakat yang berpindah pindah (nomaden), miskin, penyandang cacat, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, pelaksanaan bimbingan dan konseling, dan penyediaan beasiswa bagi peserta didik dan bantuan biaya hidup bagi korban bencana: meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan melalui peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan relevansinya dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional termasuk melalui: pengembangan pendidikan bertaraf internasional, pengembangan kurikulum yang relevan dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan serta disesuaikan dengan kebutuhan lokal, khususnya terkait dengan pelaksanaan syariat islam, peningkatan jumlah, kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, memperkuat manajemen pelayanan pendidikan melalui: pengembangan sistem pendidikan dan memantapkan pelaksanaannya dalam semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan keluarga dan masyarakat, revitalisasi lembaga pengelola pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten kota, penyediaan anggaran pendidikan yang memadai dan berkelanjutan, pelaksanaan sosialisasi dan advokasi mengenai pentingnya pendidikan sebagai hak asasi, investasi, dan aset: serta peningkatan partisipasi masyarakat. iptek: . can nag kan n17 erat presiden republik indo kesia iptek: mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penyediaan data dan informasi untuk penyusunan rencana program percepatan pemulihan kehidupan masyarakat aceh dan nias sumatera utara bidang sosial budaya. kesehatan: memulihkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui: menyelenggarakan pelayanan kesehatan tanggap darurat untuk membantu penyelamatan nyawa korban dan menciptakan kondisi kesehatan masyarakat pasca bencana alam dengan menghidupkan kembali semua sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang rusak hancur serta mencegah mengatasi terjadinya kejadian luar biasa klb) berbagai penyakit menular dan kekurangan gizi. revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat mulai dari tingkat desa gampong (pos kesehatan desa posyandu), tingkat gampong (puskesmas pembantu), tingkat kecamatan (puskesmas), tingkat kabupaten kota dinas kesehatan kab kota dan gudang farmasi) dan tingkat sampai dengan tingkat provinsi dinas kesehatan provinsi dan unit pelaksana teknis daerah bawahnya) dengan kebijakan menerapkan standar minimal bangunan dan pelayanan kesehatan dengan indikator keberhasilan semua puskesmas memiliki sarana dengan performa layanan publik yang sehat dan menetapkan pola pelayanan kesehatan prima yang sesuai dengan standar profesional dan berkeadilan lokal (syariat islam dan keanehan). revitalisasi rumah sakit umum daerah dan pemerintah dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasina yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan skala prioritas, serta menyediakan dokter ahli spesialis definitif terhadap (lima) keahlian prioritas (spesialis bedah, anak, internet, obrien dan anestesi). dengan indikator semua rumah sakit setelah berakhirnya brr telah memiliki sarana yang memadai dan dokter ahli spesialis definitif serta memiliki pedoman pelayanan yang profesional dan berkeadilan lokal. revitalisasi sarana pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta institusi pendukung layanan kesehatan lainnya dengan kebijakan membangun sarana fisik yang rusak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan konsep keilmuan dan pelayanan optimal serta menambahkan materi muatan lokal pedoman revitalisasi pelayanan kesehatan aceh. pemberdayaan mitra kerja dan bantuan luar negeri dengan kebijakan meningkatkan hubungan kerjasama dalam melaksanakan menyalurkan program bantuan dengan indikator keberhasilan semua badan, donor, ngo lsm yang bergerak bidang kesehatan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan terpantau. peningkatan sumber daya manusia kesehatan melalui program investasi beasiswa pendidikan lanjutan bagi tenaga kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan tenaga spesialistik yang definitif diseluruh rumah sakit umum pemerintah (dokter spesialis dasar dan khusus, perawat mahir dan ahli managemen administrasi rumah sakit) dan jajaran dinas kesehatan ahli kesehatan masyarakat bidang epidemiologi, ekonomi kesehatan, istatistik, informasi kesehatan dan mutu layanan kesehatan) seluruh kabupaten provinsi aceh dan nias. pembuatan dan penerapan pedoman standarisasi pelayanan kesehatan berdasarkan berkeadilan lokal aceh (islami) untuk puskesmas dan rumah sakit, sebagai acuan bagi seluruh institusi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam bekerja dan melayani masyarakat provinsi aceh. peningkatan . naa erat presiden republik indo kesia peningkatan peran perempuan dan kesejahteraan anak bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebijakan umum bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan membangun kembali kelembagaan pemberdayaan perempuan, serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. sasaran yang akan dicapai adalah: (a) terfasilitasinya women crisis center dan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan p2tp2), termasuk penguatan kelompok masyarakat perempuan dan penyediaan ruang publik khusus perempuan: terbentuknya kelompok usaha perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan ppen), dan terlaksananya dukungan hukum untuk perempuan, (b) berfungsinya kelembagaan pemberdayaan perempuan termasuk menghidupkan kembali konsep budaya aceh akan peran perempuan dalam masyarakat, dan (c) terfasilitasinya children center, terlaksananya reunifikasi keluarga, bantuan hukum, dan pola asuh anak, serta dukungan akte kelahiran gratis bagi anak. kebijakan umum bidang agama, sosial dan budaya pokok pokok kebijakan agama, mencakup: rehabilitasi mental spiritual, pendidikan dan pelatihan tenaga pelayanan keagamaan, rehabilitasi simbol simbol keagamaan dan budaya. sedangkan pokok pokok kebijakan sosial dan budaya, mencakup: mengangkat nilai nilai budaya lokal yang luhur, untuk dikembangkan menjadi tata nilai baru yang dapat memajukan peradaban menjaga tata nilai budaya, terutama kesenian dan tradisi untuk dilestarikan dan dikembangkan. dalam melakukan pemantapan program sub bidang agama, sosial, budaya, serta pemuda dan olahraga, yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang baru, kepada kegiatan fisik tahun yang belum fungsional agar menjadi fungsional. untuk sektor agama, sosial, budaya, pemuda dan olahraga, dukungan program dari donor ngo sangat kurang dan terbatas sehingga diperlukan dukungan yang besar dari sumber dana apbn (on budget). sisi lain, program pemerintah daerah baik bagi sektor agama, sosial, budaya, pemuda dan olahraga selama kurun waktu rehabilitasi dan rekonstruksi sangat terbatas pada program program strategis. rencana aksi pemulihan sosial budaya diprioritaskan pada upaya pemanfaatan (stilisasi) prasarana dan sarana yang telah dibangun dan pelatihan pelatihan yang terkait dengan optimasi pemanfaatan prasarana dan sarana serta fasilitas provinsi aceh meningkatkan peran serta lembaga agama, adat, dan sosial lainnya ditingkat mukim dan gampong dalam pemanfaatan prasarana dan sarana dayah (pesantren) yang telah dibangun, misalnya dengan cara (i) melibatkan tuha peut dan tuha lapan unsur tokoh masyarakat) beserta perangkat mukim dan gampong, (di) penguatan kapasitas dan peran lembaga agama, adat, dan sosial lainnya dalam menghadapi ancaman bencana alam, memfasilitasi . yan pena het presiden republik indo kesia memfasilitasi sarana dan prasarana agama, adat, dan sosial lainnya tingkat mukim dan gampong, misalnya dengan menyelesaikan pembangunan meunasah dan bale gampong (tempat musyawarah), meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan cara mengembangkan dan memfungsikan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan p2tp2), women crisis center, children center, reunifikasi keluarga, bantuan hukum, dan dukungan untuk pengasuhan anak, meningkatkan mutu kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat dengan cara (i) memetakan kembali keberadaan nilai nilai budaya, warisan seni dan budaya masyarakat yang perlu dilestarikan serta (ii) membangun kembali atau memperbaiki atau memugar sarana dan prasarana serta warisan budaya yang rusak, kepulauan nias provinsi sumatera utara merehabilitasi dan membangun sarana dan prasarana peribadatan, pendidikan, kesehatan dan penunjang kehidupan sosial budaya lainya dalam rangka meningkatkan akses masyarakat fasilitas tersebut. peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, misalnya dengan (i) melakukan pendataan kebutuhan khusus perempuan dan anak, (ii) mengembangkan dan memfungsikan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan p2tp2) serta memfasilitasi women crisis center, (iii) memfasilitasi children center, reunifikasi keluarga, bantuan hukum, dan dukungan untuk pengasuhan anak, (iv) memberdayakan perempuan khususnya kepala keluarga perempuan dalam kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat kabupaten nias dan kabupaten nias selatan, misalnya dengan melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap kerusakan warisan budaya, gi) memperkuat nilai nilai budaya, melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat, gi) membangun merehabilitasi sarana dan prasarana budaya serta memugar warisan budaya yang rusak, pemberian bantuan dan jaminan bagi masyarakat korban bencana yang rentan, misalnya dengan (i) memberikan bantuan dan jaminan sosial (ii) meningkatkan mutu pelayanan maupun manajemen pendidikan, kesehatan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, dan penyandang cacat korban bencana, (iii) membangun dan memfungsikan trauma center, dan (iv) memberdayakan keluarga, fakir miskin, dan komunitas adat terpencil, peningkatan peran pemuda dan budaya olah raga, misalnya dengan (i) menyediakan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan serta memulihkan fungsi kelembagaannya, (ii) mobilisasi dan pemberdayaan potensi kepemudaan dan keolahragaan. kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan kepulauan nias provinsi sumatera utara meliputi: memperkuat pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan, melalui: rekrutmen, pelatihan dan pendidikan secara khusus dan cepat untuk mengisi kekosongan aparatur yang meninggal, (di) penyelesaian masalah administrasi kepegawaian dan batas batas administrasi wilayah (kecamatan kelurahan desa), (dil) pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintahan yang masih dapat dipergunakan, (iv) penyelamatan dokumen administrasi pemerintahan, (v) kerjasama dalam pemberian bantuan keuangan, bantuan medis, dan peralatan lainnya. melanjutkan . nag na7 ky) presiden republik indo kesia melanjutkan pembangunan dan pemulihan infrastruktur pemerintahan untuk mendukung proses pelayanan publik dalam jangka menengah, melalui: (i) penataan, penyediaan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah, (ii) menata(iii) menata struktur kelembagaan yang proporsional dan prosedur kerja sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab, untuk memenuhi standar pelayanan minimum spm), (iv) menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama antar tingkat pemerintahan. mengembangkan dan mengefektifkan ruang publikdengan melanjutkan rekonstruksi prasarana pemerintahan daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis detail engineering design) serta. kebijakan dan strategi sub bidang pendidikan, kesehatan dan peran perempuan pendidikan pendidikan anak usia dini, yang akan mencakup antara lain: memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu percepatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, yang mencakup antara lain: merehabilitasi prasarana ruang belajar yang rusak berat, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, serta memenuhi kekurangannya meningkatkan peran pendidikan menengah terutama dalam penyediaan prasarana menghadapi lulusan pendidikan dasar, serta menyiapkan pendidikan kejuruan sesuai permintaan dunia kerja peningkatan pendidikan tinggi, terutama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dan kerjasama dengan dunia usaha, industri dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, serta pemantapan peran sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan lpt). mengintensifkan pendidikan non formal antara lain dengan merevitalisasi fungsi fungsi lembaga pendidikan yang ada masyarakat, serta mempermudah akses memperoleh bahan ajar. meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan antara lain dengan memantapkan kebijakan peningkatan profesionalisme guru dan tenaga pendidikan, peningkatan kapasitas organisasi, serta pembinaan tenaga pendidikan daerah meningkatkan pengelolaan dan pengaturan governance) manajemen layanan pendidikan agar lebih efisien, efektif dan akuntabel antara lain: dengan menuntaskan semua undang undang dan peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh nomor tahun mengembangkan sistim perencanaan dan pembiayaan yang berkeadilan dan meningkatkan kapasitas institusi yang bertanggung jawab dalam pembangunan pendidikan nasional. mengefektifkan penelitian dan pengembangan pendidikan antara lain dengan lebih memfokuskan upaya penelitian dalam rangka meningkatkan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan evaluasi kurikulum yang sesuai dengan kompetensi nasional serta mengembangkan kurikulum dan sistem penilaian mengembangkan . man sen tapa, presiden republik indo kesia mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan antara lain dengan menyelenggarakan kampanye dan promosi budaya baca dan tulis, memperluas dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. mengintensifkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek), antara lain dengan memantapkan pengembangan program tematik, pengembangan riset dasar dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan melaksanakan penelitan dan pengembangan bidang pengukuran, standarisasi, pengujian dan mutu pendidikan. penekanan pada penyelesaian target pembangunan prasarana dan sarana fisik tahun da dan revitalisasi gedung pendidikan. strategi: penampungan peserta didik yang tidak mempunyai orang tua lagi panti asuhan penekanan penyelesaian target pembangunan prasarana dan sarana fisik tahu, pendidikan anak usia dini paud), sdm, beasiswa, perguruan tinggi dan asrama. memperkuat proses pengalihan kepada dinas terkait melalui kegiatan peningkatan mutu sdm sehingga akan dapat memacu percepatan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh aceh dan nias. pemerataan pengembangan pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi akan terus dilanjutkan agar terjadi keseimbangan antara rehabilitasi dan rekonstruksi fisik maupun non fisik bidang pendidikan kesehatan strategi: menyelenggarakan pelayanan kesehatan darurat dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi korban yang mengalami trauma pada semua unit pelayanan kesehatan. merehabilitasi dan membangun kembali sarana dan prasarana serta memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan konsep build back better. mengembangkan kesinambungan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien dan berkualitas dan mengkoordinasikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengedepankan peran dan fungsi pemerintah daerah. mengembangkan best practice yang disesuaikan dengan kearifan lokal spesifik untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. memperkuat sumber daya kesehatan yang mahir dan terampil untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan yang akan datang pada semua unit pelayanan dengan mengedepankan profesionalitas dan terstandarisasi. mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. peran. metan kan n17 erat presiden republik indo kesia peran perempuan dan perlindungan anak kebijakan yang akan ditempuh adalah: meningkatkan upaya upaya pemberdayaan perempuan, membangun kelembagaan dan jaringan pemberdayaan perempuan masyarakat dan pemerintah, memastikan perempuan dilibatkan peran aktifnya dalam pengambilan keputusan pembangunan aceh dan nias, dan meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama daerah pengungsian. strategi: mengembalikan fungsi kelembagaan pp, termasuk penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin dan kelompok umur, penguatan jejaring kerjasama lintas program dan sektor dalam perlindungan perempuan dan anak, melakukan pengarusutamaan gender pada seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tiga tahap (tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi): berfungsi dan maksimalnya peranan biro pemberdayaan perempuan, dprd, mpu, dinas dan mahkamah syariah islam, meningkatnya kapasitas biro bagian kabupaten kota, adanya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a) sebagai wadah yang memberikan pelayanan terhadap perempuan secara komprehensif, memfasilitasi dan berfungsinya pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a, terwujudnya perempuan aceh yang mandiri bidang ekonomi, terwujudnya perempuan aceh yang pulih dari tanpa trauma, adanya legal assistance terhadap perempuan, lahirnya kader kader ulama perempuan aceh, meningkatnya kapasitas kemampuan perempuan wira usaha, perempuan dan informasi, teknologi dan komunikasi, perempuan dan media serta jurnalis perempuan, pembuatan modul pola asuh anak, adanya gaun perlindungan anak, pendidikan konvensi hak anak. kebijaksanaan tambahan dalam sub bidang ini adalah: penyempurnaan dan pemanfaatan gedung pusat pemberdayaan perempuan, fokus pemanfaatan hasil pembangunan prasarana dan sarana fisik yang telah terbangun agar menjadi fungsional: lanjutan upaya peningkatan peran perempuan dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui workshop dan pelatihan peningkatan peran perempuan. kependudukan . nan ntp na7 ky) ny snn het presiden republik indo kesia kependudukan dan keluarga berencana kebijakan dan strategi dalam keluarga berencana ditempuh melalui pemberian jaminan pelayanan keluarga sejahtera dan kesehatan reproduksi dengan: melakukan pendataan lengkap penduduk guna menyediakan data komposisi penduduk yang lengkap: merehabilitasi dan merekonstruksi akses dan sarana prasarana pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan pemberdayaan ketahanan keluarga, program perlengkapan sarana kantor pelayanan keluarga berencana kb) dengan menitikberatkan pada program pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan gizi serta pengadaan peralatan perlengkapan operasional. sub bidang agama, sosial, budaya dan pemuda olah raga agama kebijakan sub bidang agama sejalan dengan rencana induk, serta dilengkapi sebagai berikut: meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara optimal melalui penyediaan rumah ibadah, pembangunan gedung pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan kehidupan beragama, pengembangan lembaga pendidikan keagamaan, serta pengembangan kapasitas aparatur dan petugas agama. strategi prioritasnya adalah: bantuan pembangunan rumah ibadah dan dayah, memfungsikan masjid sebagai escape building, pembangunan gedung kantor kantor urusan agama kua), kedepan, rumah dinas, dinas syariat islam, majelis permusyawaratan ulama mpu), baitul mal, asrama haji, dan gedung observasi hilal: bantuan pengembangan lembaga pendidikan dan kapasitas aparatur agama. sosial kebijakan sosial diarahkan dalam rangka membangun landasan masyarakat madani aceh yang kuat menuju kemandirian sosial. beberapa kegiatan utama yang telah dan sedang dilakukan meliputi: pengembangan sistem penanganan kelompok rentan pembangunan sosial masyarakat pedesaan berbasis kawasan. pengembangan kapasitas masyarakat aceh untuk transformasi sosial. pembangunan sistem kesejahteraan sosial aceh strategi meningkatkan pelayanan sosial untuk kelompok rentan dan pengungsi, pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pengungsi pemukiman baru, pembangunan pusat kegiatan sosial masyarakat, serta pengembangan sistem kesejahteraan sosial. budaya. nag na7 ky) erat presiden republik indo kesia budaya kebijakan yang akan ditempuh adalah membangun kembali masyarakat aceh melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman, dan kekayaan budaya. strategi yang akan ditempuh adalah: meningkatkan fungsi dan mengembangkan sarana pendukung kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat. upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana, prasarana, serta situs benda cagar budaya, pemetaan potensi budaya dan pengembangan data base, ensiklopedi seni kebudayaan aceh dan nias dalam tatanan kebudayaan nasional menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan, mengingat khasanah kebudayaan tersebut tidak berdiri sendiri dalam khasanah budaya nasional. salah satu yang menjadi fokus kegiatan dalam tahun adalah pembangunan gedung galeri museum yang representatif untuk menyimpan benda benda adapun titik berat program budaya antara lain: program strategis keragaman budaya program strategis nilai budaya program strategis kekayaan budaya prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah: pembangunan gedung museum adat dan seni budaya provinsi aceh kepulauan nias, pembangunan gedung nasional nias, sebagai pusat studi seni, budaya dan bahasa nias. pembangunan gedung budaya nias (community centre) dan pengembangan wisata budaya kepulauan nias pemuda dan olah raga kebijakan yang akan ditempuh adalah: meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama, meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan, meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga, dan meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan. strategi yang akan ditempuh adalah: menyediakan akses masyarakat terhadap aktivitas kepemudaan dan keolahragaan dan memulihkan fungsi kelembagaannya, mobilisasi dan pemberdayaan semua potensi kepemudaan dan keolahragaan masyarakat, pembangunan dan penguatan jaringan kerjasama lintassektor dengan seluruh pihak terkait: dan rehabilitasi, revitalisasi dan rekonstruksi sistem pembinaan kepemudaan dan keolahragaan sehingga, dapat berfungsi kembali. prioritas kegiatan yang harus diselesaikan provinsi aceh difokuskan terhadap program non fisik seperti pembinaan, pengadaan peralatan olah raga dan pelatihan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pemuda. sedangkan kegiatan fisik adalah melanjutkan penyelesaian fasilitas, sarana dan prasarana olah raga untuk kepulauan nias, melanjutkan pembangunan stadion serta pengadaan sarana dan prasarana olah raga. bidang . metan kan n17 snn het presiden republik indo kesia bidang kelembagaan dan hukum umum menggabungkan ketiga bidang pemulihan yaitu bidang kelembagaan daerah, bidang pemulihan hukum serta bidang pemulihan keamanan, ketertiban dan ketahanan dalam rencana induk kedalam satu bidang pemulihan kelembagaan dan hukum. kebijakan strategi yang ditetapkan dalam rencana induk pada dasarnya tetap dijadikan acuan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. pemulihan dan perkuatan pemerintahan dilakukserta pengembangan kelembagaan pemerintahan yang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai yang mampu memberikan pelayanan masyarakat yang baik, secara bersih dan berwibawa, serta mampu melaksanakan penegakan hukum dan menjaga ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang tertib, aman dan damai. sub bidang kelembagaan kebijakan adalah sebagai berikut: memperkuat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan melalui pengembangan sistem dan prosedur, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, manajemen dan keterampilan lapangan meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan daerah dalam jangka menengah, melalui: penataan kembali terhadap ketersediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah yang didasarkan pada beban tugas pasca rekonstruksi, pendidikan dan pelatihan dibidang kepemimpinan, manajemen profesional (perencanaan dan pemrograman serta penganggaran terintegrasi) berbasis penataan ruang dan penataan lingkungan, perbaikan sistem administrasi dan sistem manajemen pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan perubahan yang tidak diduga (misal bencana alam), melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan permanen, melalui: penyiapan rencana induk dan rencana teknis detail engineering design), gi) memfasilitasi termasuk pusat pemulihan trauma, sistem kehumasan pemda, dan forum komunikasi: memperkuat dan meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah daerah yang baru lembaga legislatif daerah dan eksekutif daerah) dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembuatan kebijakan daerah. strategi sub bidang kelembagaan adalah sebagai berikut: melakukan penataan dan penyediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah dan aparatur pusat, meningkatkan kemampuan aparatur pemda dan anggota legislatif dalam proses penyusunan rencana daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kemampuan aparatur pemda dalam menghadapi ancaman bencana alam dan buatan, melalui pelatihan pelatihan teknis manajerial dan pengembangan sistem deteksi dini, memperbaiki. aan nag na7 ky) snn het presiden republik indo kesia memperbaikidan memperbaiki dan menata struktur kelembagaan yang proporsional. sub bidang hukum kebijakan sub bidang hukum adalah sebagai berikut: mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan ham, melalui strategi pemulihan dan pemberian hak hak kepercayaan serta penerbitan kembali alat bukti haknya, pemulihan hak hak yang berkaitan dengan hukum publik, pemberian kembali dokumen identitas, pemberian status hukum baitul maal sebagai subjek hukum khusus bagi provinsi aceh: mengembalikan fungsi dan tugas pelayanan hukum, adalah melalui strategi mobilisasi tenaga hakim dan tenaga peradilan lainnya serta jaksa dari daerah lain, merehabilitasi dan membangun kembali sarana dan prasarana pengadilan dan kejaksaan serta sarana pendukung lainnya, menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan pengarusutamaan kesetaraan gender, mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamismelanjutkan proses pematangan dan pendewasaan kehidupan sosial politik bagi masyarakat, melalui: peningkatan peran masyarakat sipil dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan,pengelolaan dampak bencana melalui, membangun karakter dan kebangsaan (nation and character building) yang mandiri dan berkualitas: melanjutkan program untuk menjaga rasa aman dan tertib masyarakat bersama sama dengan seluruh komponen masyarakat dengan melanjutkan refungsionalisasi lembaga lembaga keamanan dan ketertiban: pengamanan proses pembangunan, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat daerah yang rawan (belum kondusif) meningkatkan peran ulama dalam pembuatan peraturan perundangundangan dan kebijakan kebijakan publik, khususnya dalam penerapan syari'at islam berdasarkan undang undang nomor tahun melalui: pelibatan ulama dalam memberikan pertimbangan (menjadi filter dan quality control) terhadap materi materi legislasi hukum, mulai dari tahapan perencanaan hingga pada tahapan sosialisasi masyarakat, dan peningkatan. nag na7 ky) a3 ny) sen tapa, presiden republik indo kesia peningkatan kapasitas dan peran ulama sebagai mitra sejajar dari pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat aceh dpra) dalam pembentukan gaun gaun dan pelaksanaan program program yang terkait dengan penerapan syariat islam secara kaffah, strategi sub bidang hukum adalah sebagai berikut menyusun substansi peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu) untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pertanahan, tata ruang, ekonomi, khususnya ketenagakerjaan, serta hukum. sub bidang ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat (k3m) kebijakan pada sub bidang k3m, terdapat (empat) tatanan nilai dalam membangun kebersamaan dan kepercayaan masyarakat. proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan aceh harus dapat memperkuat sistem nilai dan norma, yakni: nilai nilai ke aceh an: agar masyarakat aceh dengan sistem nilainya merasa dihargai dan diakui, nilai ke islam an: karena mayoritas masyarakat aceh memeluk islam dan juga dengan adanya otonomi khusus maka sistem dan nilai nilai syariah islam dapat diakomodasi dalam upaya membangun kembali aceh: nilai kecamatan) nilai nilai ke indonesia an: agar masyarakat aceh harus merasakan menjadi bagian dari warga indonesia, nilai tahanan, kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan dan keadilan) nilai nilai universalisme nilai nilai kemanusiaan: agar masyarakat acehsementara itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan nias sumatra utara , juga bertujuan untuk memperkuat sistem nilai dan norma yaitu: nilai budaya dan adat istiadat nias nilai nilai ke indonesia an agar masyarakat nias merasakan menjadi bagian dari warga indonesia nilai: tahanan, kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan dan keadilan), nilai nilai universalisme nilai nilai kemanusiaan: agar masyarakat niaskebijakan membangun kebersamaan dan kepercayaan membangun masyarakat melalui penciptaan kematangan dan kedewasaan sosial politik baik tata kehidupannya maupun kelembagaan dan mekanismenya dalam kerangka demokrasi, membangun masyarakat melalui menciptakan rasa aman dan tertib masyarakat bersama sama dengan seluruh komponen masyarakat. strategi . mea nag na7 ky) na3 ny) ksp tapa, presiden republik indo kesia strategi membangun kebersamaan dan kepercayaan strategi membangun kembali aceh dan nias harus diletakkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik yang hancur akibat gempa dan tsunami. pembangunan kembali aceh harus ditempatkan dalam konteks mendukung penyelesaian konflik berkepanjangan aceh dengan cara yang damai dan bermartabat. saat ini, khususnya aceh merupakan daerah konflik yang sedang ditimpa bencana alam maha dahsyat yang menelan ribuan korban jiwa dan mengakibatkan kerugian harta benda yang sangat besar. momentum bencana alam ini harus dilihat sebagai sebuah peluang untuk membangun kebersamaan dan kepercayaan seluruh masyarakat aceh membangun kembali kehidupan dan penghidupan mereka dalam perdamaian. adapun strategi yang ditempuh adalah melalui ketahanan masyarakat dan penciptaan keamanan dan ketertiban. strategi keamanan dan ketertiban melaksanakan refungsionalisasi lembaga lembaga keamanan dan ketertiban, melaksanakan pengamanan terpadu terhadap daerah daerah pengungsian, memantapkan keamanan dengan pengamanan terpadu terhadap daerah daerah yang kondisi keamanan dan ketertibannya relatif kondusif, melaksanakan pengamanan proses pembangunan terutama rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat daerah daerah yang rawan. strategi ketahanan masyarakat fasilitasi peran masyarakat sipil dalam membantu peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan, melakukanmelakukan pengelolaan dampak bencana berupa. lampiran . man pan kan n17 presiden republik indo kesia lampiran kebijakan dan strategi pendukung kebijakan tata kelola dan pengawasan demi menjamin keberhasilan pencapaian tujuan sasarrta untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan lainnya, perlu diterapkan prinsip prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. langkah langkah strategis yang perlu dilakukan mencakup: tindakan preventif terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya meliputi kegiatan utama: penerapan sistem pengendalian manajemen yang transparan dan akuntabelada setiap tahapan proses kegiatannya, penerapan pakta integritas untuk pihak pihak yang terkait: serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (memenuhi prinsip suitable dan akuntabel). tindakan represif terhadap penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya, meliputi kegiatan utama: pengawasan audit terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah aceh dan nias sumut, baik yang berkaitan dengan keuangan, proses pelaksanaan kegiatan dan hasilnya (output, pemanfaatan output dan dampaknya), pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan audit, pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan audit. keseluruhan langkah strategis dan kegiatan atas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip prinsip tata kelola yang baik dengan (empat) prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan penegakan hukum (rule law, law enforcement). penerapan (empat) prinsip utama tersebut harus sejalan dengan dengan prinsip tata kelola yang baik lainnya yaitu amanah (kejujuran, tanggap responsiveness, dan keabsahan legalitas), jaminan keadilan (fairness), berorientasi kesepakatan (consensus orientation), responsif (tanggap), efektif dan efisien (berhasil guna dan berdaya guna). semua prinsip dan langkah strategis atas selain ditegakkan untukjuga dipertimbangkan kegunaannya sebagai landasan kerangka etika pemerintahan umum wilayah yang bersangkutan. mengenai pengawasan internallampiran peraturan presiden ini hanya mengatur pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat jenderal inspektorat utama kementerian lembaga terkait dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan termasuk satuan pengawas internal atau unit audit internal, pada badan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan mendorong pengawasan oleh masyarakat dan stakeholders. sedangkan pengawasan pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan bpk), komisi pemberantasan korupsi kpk), dpr, dprd propinsi kabupaten kota dan dewan pengawas (oversight committee)ukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. karena itu, tidak diatur dalam buku pedoman ini, namun perlu diupayakan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik. penerapan . man na7 ky) snn het presiden republik indo kesia penerapan prinsip prinsip tata kelola yang baik semua kegiatan yang terkait dengbaik yang langsung dilaksanakan oleh badan pelaksana atau oleh instansi lembaga lain yang dikoordinasikan oleh badan pelaksana harus menerapkan prinsip prinsip tata kelola yang baik sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasannya. untuk itu, perlu disusun sistem manajemen yang dapat mendorong terwujudnya transparansi dan partisipasi publik, akuntabilitas, taat asas (rule law), serta prinsip prinsip lainnya dalam pelaksanaankhusus keempat unsur utama tata kelola yang baikjelaskan berikut ini. penerapan prinsip akuntabilitas akuntabilitas adalahtermasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalamlalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik. penerapan unsur unsur pendukung akuntabilitas upaya penerapan prinsip akuntabilitas padharus didukung sistem pengendalian manajemen yang andal mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan pelaksanaan dan pelaporan. semua program kegiatan harus mengacu dan berlandaskan padarta peraturan perundangan yang telah ditetapkan. penetapan tujuan dan sasaran dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan aceh dan kepulauan nias sumatera utara, pelakserlu menyusun tujuan dan sasaran program kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing masing unit pelaksana. tujuan dan sasaran bersifat jangka pendek maupun jangka menengah yang ditetapkan secara kuantitatif dan atau secara kualitatif sehingga dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan kinerja. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, badan pelaksana perlu menyusun visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusunstruktur kelembagaan untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pembentukan unit unitmemperhatikan prinsip prinsip sebagai berikut: dinamis. plan kan n17 erat presiden republik indo kesia dinamis dengan mengikuti perkembangan lingkungan strategi, baik terhadap beban tugas, ketersediaan dan perkembangan sdm dan perkembangan sosio politik lainnya, memiliki uraian tugas (job description) yang jelas, terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih, adanya pertanggungjawaban yang jelas dari setiap unit pelaksana tentang pelaksanaan tugas, terutama mengenai hasil hasil yang telah dicapai, kendala yang dihadapi dan rencana kerja berikutnya. penetapan kebijakan penetapan kebijakan dalam rangka mencapai tujukurang kurangnya memenuhi hal hal sebagai berikut: terdapat ruang untuk partisipasi dan konsultasi publik: terukur, transparan dan dapat diterima oleh publik, dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada publik, menjadi acuan bagi pencapaian tujuan, program dan target, konsisten dengan tujuan organisasi dan dengan pola pemecahan masalah baku yang berlaku dalam organisasi, serta perlu dievaluasi secara berkala. perencrencana progrharus terinci, terukur dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. untuk itu, proses penyusunan rencana tersebut harus transparan dan partisipatif melibatkan publik terutama masyarakat yang terkena bencana gempa dan tsunami. proses tersebut dapat dilakukan melalui dialog konstruktif, survey lapangan atau melalui sarana atau media lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. perencanaan yang baik terlihat dari indikator sebagai berikut: merupakan penjabaran dari tujuan dan sasarmelibatkan semua pihak terkait dalam proses penyusunan rencana, mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat aceh dan nias), aspek ekonomi dan aspek teknis lainnya, mudah dimengerti dan diakses oleh pelaksana dan masyarakat, serta keberhasilannya dapat diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan. penetapan prosedur kerja untuk melaksanakan program kegiatan yang sudah ditetapkan termasuk pula kegiatan penunjang manajerial, perlu disusun prosedur kerja yang tepat. prosedur kerja tersebut hendaknya mudah dilaksanakan, transparan dan mengandung aspek pengawasan dan pengendalian (built control). indikator prosedur kerja yang baik antara lain: mempunyai. |
baralam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi nuklir tidak hanya dituntut keselamatan dan keamanan yang tinggi bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan, namun senantiasa dihadapkan dengan risiko bahaya radiasi, bahwa tunjangan bahaya radiasiberdasarkandipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,ipandang perlu menetapkan kembali dengan, mengingat . waraata presiden republik indo kesia memutuskan menetapkan:. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri sipil lingkungan badan pengawas tenaga nuklir, yang selanjutnya disebut dengan tunjangan bahaya radiasiyang karena tugas dan tanggung jawabnya senantiasa menghadapi risiko bahaya radiasi, diberikan tunjangan bahaya radiasi setiap bulan. . barat presiden republik indo kesia tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalambahaya radiasi tingkat mulai atau lebih, bahaya radiasi tingkat nilai sampai dengan bahaya radiasi tingkat iii nilai sampai dengan bahaya radiasi tingkat nilai sampai dengan bahaya radiasi tingkat nilai sampai dengan bahaya radiasi tingkat vi nilai sampai dengan bahaya radiasi tingkat vii nilai sampai dengan penetapan tingkat bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam untuk masing masing pegawai negeri sipil ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai yang diperoleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan dari masing masing unsur penilaian sebagai berikut potensi risiko bahaya radiasi, tingkat keahlian atau keterampilan, cc. tanggung jawab manajemen pengawasan tenaga nuklir. nilai masing masing unsur peniltentang tata cara penilaian dan penetapan nilai serta tingkat bahaya radiasi bagi pegawai negeri sipil lingkungan badan pengawas tenaga nuklir diatur oleh kepala badan pengawas tenaga nuklir. . tau wana presiden republik indo kesiakepala badan pengawas tenaga nuklir, dinyatakan tidak berlaku. . yanuin nuenilai masing masing unsur penilaian dalam penetapan tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri sipil lingkungan badan pengawas tenaga nuklir potensi risiko bahaya radiasi nilai kumulatif risiko lama bekerja daerah radiasi sangat tinggi tinggi sedang il. tingkat keahlian atau keterampilan jenjang keahlian atau keterampilan nilai ill. tanggung jawab . man ata nw) wana presiden republik indo kesia il. tanggung jawab manajemen pengawasan tenaga nuklir tanggung jawab nilai manajemen pengawasan tenaga nuklir supervisor pengawasan penunjang pelaksana pengawastunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri sipil lingkungan badan pengawas tenaga nuklir tingkat bahaya radiasi besar tunjangan bahaya radiasi tingkat bahaya radiasi tingkat bahaya radiasi tingkat iii bahaya radiasi tingkat bahaya radiasi tingkat bahaya radiasi tingkat bahaya radiasig. open n1. mulan pln ya ny) presiden republik indonesiabluapan lumpur sidoarjo telah menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan bagi masyarakat luar peta area terdampak tanggal maret yang berlokasi desa basuki, desa perarakan, dan desa kedungcangkring, kecamatan jabon, kabupaten sidoarjo, bahwa untuk mengatasi masalah luapan lumpur sidoarjo sebagaimana dimaksud pada huruf yang merupakan bencana, pemerintah memandang perlu melakukan langkah langkah penanganan masalah sosial kemasyarakatan, bahwa biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan luapan lumpur sidoarjo bagi masyarakat luar peta area terdampak tanggal maret telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan apbn p), mengingat . pakan bay, memutuskan . man ndiubah sebagai berikut ketentuan dihapus dan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutman yaa nya x1y presiden republik indonesia, termasuk dalamnya penanganan tanggul utama sampai kali porong, dibebankan kepada latino brantas. biaya upaya penanganan masalah infrastruktur,antara dan disisipkan (tiga) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan luar peta area terdampak tanggal maret dibebankan pada apbnfan presiden republik indonesia sebelah utara tanggul batas peta area terdampak sebelah timur jalan tol ruas porong gempol sebelah selatan kali porong sebelah barat batas desa perarakan dengan desa mi rangka pengam (dua puluh per seratus) pada tahun anggaran dan sisanya mengikuti tahapan setelah dilakukannya pelunasan oleh latino brantas sebagaimana dimaksud dalam dana. fanengan dilakukannya pembelian tanah dan bangunan wilayah sebagaimana dimaksud dalam tanah dan bangunan wilayah tersebut beralih statusnya menjadi barang milik negara. terhadap barang milik negara sebagaimana dimaksud pada menteri keuangan sebagai pengelola barang milik negara sedangkan kepala badan pelaksana bps sebagai pengguna barang milik negara. . man yaa nyajamin profesionalisme hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi dalam melaksanakan tugasnya, perlu ditetapkan uang kehormatan bagi hakim pada pengadilan tindak pidana korupsie presiden republik indo kesihakim, memutuskan menetapkan: peraturan presiden tentang uang kehormatan bagi hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi adalah hakim karier dan hakim hoc yang diangkat dan ditugaskan pada pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi untuk mengadili tindak pidana korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. . presiden republik indo kesia kepada hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam diberikan uang kehormatan setiap bulan.sepuluh juta rupiah), hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding adalah (dua belas juta rupiah), hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi tingkat kasasi adalah (empat belas juta rupiah). selama menjabat hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi diberikan fasilitas perumahan, transportasi, dan keamanan yang diatur lebih lanjut dengan keputusan sekretaris mahkamah agung setelah mendapat persetujuan menteri keuangan. hakim hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil golongan iv. . wara presiden republik indo kesia (l) hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi yang berasal dari hakim karier dan menerima uang kehormatan berdasarkan peraturan presiden ini, tidak berhak atas tunjangan hakim berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tentang tunjangan hakim. hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi yang berasal dari pegawai negeri dan menerima uang kehormatan berdasarkan peraturan presiden ini, tidak berhak atas tunjangan jabatan struktural maupun fungsional. uang kehormatan bagi hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan presiden ini diberikan sejak yang bersangkutan dilantik sebagai hakim pada pengadilan tindak pidana korupsata nw)menetapkan. babi. wat. presiden republik indonesia atau sebutan laitenaga profesional adalah tenaga yang mempunyai kemampuan profesional bidangnya, termasuk tenaga ahli. bab kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu sekretariat bawaslu sekretariat bawaslukepada badan pengawas pemilu bawaslu). sekretariat bawaslu dipimpin oleh kepala sekretariat. sekretariat bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada bawaslu. bagian . tan pun bma presiden republik indonesia bagian kedua sekretariat bawaslu provinsi kabupaten kota kecamatan (l) sekretariat bawaslu provinsi bertanggung jawab kepada bawaslu provinsi dan sekretariat bawaslu kabupaten kota bertanggung jawab kepada bawaslu kabupaten kota. sekretariat bawaslu kecamatan bertanggung jawab kepada bawaslu kabupaten kota. sekretariat bawaslu provinsi kabupaten kota kecamatanbab iii organisasi (l) sekretariat bawaslu terdiri atas sebanyak banyaknya (empat) bagian, dan masing masing bagian terdiri atas sebanyak banyaknya (tiga) sub bagian. sekretariat bawaslu bersifat hoc. rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat bawaslu dan sekretariat bawaslu ditetapkan olehdalam melaksanakan tugasnya, kepala sekretariat bawaslu dan kepala sekretariat . presiden republik indonesia sekretariat bawaslsekretariat bawaslu dan sekretariat bawaslubawaslu, kepala sekretariat bawaslu, kepala bagian, kepala sub bagian wajib bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberi bimbingan serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing masingikuti dan mematuhi petunjuklingkungan sekretariat bawaslu dan sekretariat bawaslubawahannya. . ny wap! presiden republik indonesia dalam menyampaikan laporan kepada atasan agar dan pengambilan keputusan. bab eselonisasi, pengangkatan, dan pemberhentian bagian kesatu eselonisasi eselonisasi jabatan struktural lingkungan sekretariat bawaslu, sebagai berikut: kepala sekretariat bawaslu adalah jabatan struktural eselon ila,: kepala bagian adalah jabatan struktural eselon illa, dan kepala sub bagian adalah jabatan struktural eselon va. bagian kedua pengangkatan dan pemberhentian paragraf sekretariat bawaslu (l). yan sat pia presiden republik indonesiaegawai sekretariat bawaslu diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala bawaslu. tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada berasal bukan dari pegawai negeri sipil,sekretariat bawaslu provinsi kabupaten kota kecamatan (l) kepala sekretariat dan pegawai bawaslu provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul bawaslu provinsi. kepala sekretariat dan pegawaitenaga . man wap! presiden republik indonesia tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada berasal bukan dari pegawai negeri sipilpembinapembinaan kepangkatdilakukan oleh instansi induknya. pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab kelompok jabatan fungsional lingkungan sekretariat bawaslu dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu. clan ny pia presiden republik indonesia. jmbiayaan seluruh pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bawaslu dan bawaslu termasuk sekretariat bawaslu dan sekretariat bawaslu provinsi kabupaten kota kecamatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sekretariat jenderal komisi pemilihan umum. bab viii . yan pan aa(kan nyi ny) sen hedengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa montreal, canada, pada tanggal september telah dihasilsebagai hasil sidang majelis organisasi penerbangan sipil internasional ke(kan sen het presiden republik indonesia memutuskan menetapkan peraturan presidemengesahwataan ptn rat kpimen tap n47 n1 snn. kpi presiden republik indonesiaasarfar wap!kepolisianmemutuskan menetapkan peraturan presiden tentang honorarium bagi ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota komisi kepolisian nasional. . wat presiden republik indonesia kepada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota komisi kepolisidua belas juta rupiah), anggota sebesar (dua belas juta rupiah).sekretaris, dan anggota komisi kepolisikepolisian nasional, baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri menurut bidang tugasnya masing masing. . yn aan una presiden republik indo kesia peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang lembaga produktivitamutuskan menetapkan peraturan presiden tentang lembaga produktivitas nasional. babi. wae presiden republik indo kesia babi kedudukan lembaga produktivitas nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. bab tugas dan fungsi lembaga produktivitas nasional mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden dalam perumusan kebijakan nasional bidang produktivitas dan peningkatan produktivitas dalam rangka penguatan daya saing nasional. dalam melaksanakan tugasnya, lembaga produktivitas nasional mempunyai fungsi pengembangan budaya produktif dan etos kerja, pengembangan jejaring informasi peningkatan produktivitas, pengembangan sistem dan teknologi peningkatan produktivitas, peningkatan kerja sama bidang produktivitas dengan lembaga lembaga atau organisasi organisasi internasional. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan lembaga produktivitas nasional dapat bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan lembaga lain yang terkait jika dipandang perlu. bab iii. wae presiden republik indo kesia bab iii organisasi bagian kesatu keanggotaan susunan keanggotaan lembaga produktivitas nasional terdiri dari ketua merangkap anggota menteri tenaga kerja dan transmigrasi wakil ketua merangkap anggota deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan, kementerian negara koordinator bidang perekonomian sekretaris merangkap anggota direktur jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas, departemen tenaga kerja dan transmigrasi anggota direktur jenderal tanaman pangan, departemen pertanian, direktur jenderal pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, departemen pertanian, direktur jenderal bina produksi kehutanan, departemen kehutanan, direktur jenderal perikanan tangkap, departemen kelautan dan perikanan, direktur jenderal listrik dan pemanfaatan energi, departemen energi dan sumber daya mineral, direktur . lan aan una wara presiden republik indo kesia direktur jenderal mineral, batubara dan panas bumi, departemen energi dan sumber daya mineral, direktur jenderal industri kecil dan menengah, departemen perindustrian, direktur jenderal perdagangan dalam negeri, departemen perdagangan, direktur jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, departemen dalam negeri, direktur jenderal lembaga keuangan, departemen keuangan, direktur jenderal perhubungan darat, departemen perhubungan, direktur jenderal perhubungan laundidikan tinggi, departemen pendidikan nasional, direktur jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah, departemen pendidikan nasional, direktur jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, departemen tenaga kerja dan transmigrasi, direktur . mea yaa bag presiden republik indo kesia direktur jenderal pembinaembangan destinasi pariwisata, departemen kebudayaan dan pariwisata, deputi bidang pengembangan sumber daya manusia, kementerian negara koperasi dan usaha kecil dan menengah, deputi bidang sumber daya manusia aparatur, kementerian negara pendayagunaan aparatur negara, deputi bidang ekonomi, badan perencanaan pembangunan nasional. bagian kedua kesekretariatan (dl) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, lembaga produktivitas nasional dibantu oleyang berada lingkungan departemen tenaga kerja dan transmigrasi. bagian . yan pan ata presiden republik indo kesia bagian ketiga kelompok kerja jl) apabila dipandang perlu, ketua lembaga produktivitas nasional dapat membentuk kelompok kerja. keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada berasal dari anggota lembaga produktivitas nasionalatur lebih lanjut oleh ketua lembaga produktivitas nasional. bab tata kerja jl) lembaga produktivitas nasional mengadakan rapatpelaksanaan rapat rapat sebagaimana dimaksud pada lembaga produktivitas nasional dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, organisasi pekerja organisasi buruh, perguruan tinggi, asosiasi profesi atau pihak lain yang dianggap perlu. . yan pan ata nya n19 tau watt presiden republik indo kesia ketua lembaga produktivitas nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada presiden. ketentuan mengenai tata kerja lembaga produktivitas nasional diatur lebih lanjut oleh ketua lembaga produktivitas nasional. bab pembiayaan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas lembaga produktivitas nasional, dibebankan kepada anggaran belanja departemen tenaga kerja dan transmigrasipembentukan pusat produktivitas nasional, dinyatakan tidak berlaku. . yan pek jie peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati situbondtasingkat skpd adalah perangkat daerah yang ada lingkungan pemerintah kabupaten situbondo. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat upt adalah upt pada skpd lingkungan pemerintpbd kabupaten situbondo. barang milik daerah adalah semua barang milik pemerintah kabupaten situbondo yang dibeli atau diperoleh atas beban apbd atau yang berasal dari perolehan lainnya yang s terhadap barang milik daerah. pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah bupati yang karena jabatannya berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pelaksanbagian lembaga lain yang membidangi pengelolaan barang milikunit kerja. pihak lain adalah pihak pihak selain pemerintah kabupaten situbondopt, pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah denganantau antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya atapupemerintah daerah kepada pemerintah provinsidan atau pegawai negeri sipil. tuntutan ganti rugi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan. bagian kedua azas, maksud dan tuju: dan memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran masyarakat. hangian ketigapemerintah pusat dan atau barang milik negara serta pemerintah provinsi apbdsiklusgelolaskpd bagian lembaga lain yang membidangi pengelolaan asset selaku pembantu pengelola: kepala skpd selaku pengguna, kepala upt selaku kuasa pengguna: penyimpan barang, pengurus barang, pembantu pengurus baranglembaga lain yang membidangi pengelolaan assetptptgawai pada skpd, bertugas mengurus barang milik daerah dalam penggunaan skpd antara lain melaksanakan kegiatan pencatatan seluruh barang milik daerah yang ada skpd yang bersangkutan baik berasal dari apbd maupun perolehan lainnyabs) dan laporan barang pengguna tahunan lbft) serta laporan inventarisasi (lima) tahunan yang berasal skpd kepada pengelola: menyiapkan usul penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi. s5) penyimpan barang dilaksanakan oleh pegawai pada skpd bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada gudang tempat penyimpanan barang pada skpd yang bersangkutandan membuat laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang setiap (tiga) bulan kepada bupati. pembantu pengurus barang dilaksanakan oleh pegawai upt unit kerja pada skpd, bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada upt unit kerja antara lain melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan, membantu pengamanan barang milik daerah yang berada upt unit kerja yang bersangkutan: melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah yang berada pada upt unit kerjacc. memberikan masukan mengenai kebutuhan barang milik daerah pada penggunan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi upt unit kerja yang bersangkutan. bab iii perencanaan kebutuhan dan penganggaran skpd bagian lembaga yang membidangi pengelolaan asset dibantu oleh skpd terkait dalam hal perencanaan kebutuhan barang milik daerah bertugas menyusun standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, standar barang dan standar harga: cc. standarhuruf ditetapkan dengan peraturan bupati, sedangkan huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan bupati pengguna menghimpun usulan rencana kebutuhan barang rkb) rencana kebutuhan pemeliharaan barang rkd) pada skpd termasuk yang diajukan kuasa pengguna untuk diusulkan kepada pengelola melalui pembantun'kebutuhan sarana dan prasarana kerja pemerintahlembaga lain yang membidangi pengelolaan asset(satu) tahun anggaran yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati. s5) rut layanan pengadaan barang dan jasa kabupaten situbondo. anggota unit layanan pengadaan barang dan jasa kabupaten situbondo ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. pengadaan barang jasa pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang secara khusus mengatur hal tersebuterima barang jasa pemerintah daerah. panitia penerimdan kepala skpd untuk membentuk panitia penerimdenganuntuk digunakan sebagai lampiran perhitungan apbd. pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah daerah ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupatiptalibatkan instansi teknis yang berwenang, dengan membuat berita acara penerima hasil pekerjaan. panitia pejabat sebagaimana dimaksud pada (l) ditetapkan dengan keputusan pengguna. panitianerima hasil pekerjaan. berita acara sebagaimana dimaksud pada (l) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaraninventaris dalam dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati meneliti laporanguna setelah mendapat persetujuan pengelola. s5satu) tahun dan dapat dipertimbangkan untkempat pinjam pakai paalprovinsi, pemerintah daerah lainnyasiapaling kurang (lima) peserta peminat, apabila setelah (dua) kali berturut turut diumumkan, peminat kurang dari (lima), dapat dilakukan proses pemilihan langsung penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf. biaya pengkajian, penelitian, pembentukan tim, penilaian asptiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. (l) kerjasaman barang pengguna kuasa pengguna berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujukurang (lima) peserta peminat, apabila setelah diumumkan (dua) kali berturut turut peminathpl) milik pemerintah daerah. pihak ketiga akan memperoleh hak guna bangunan hgb) atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah dan dapat dijadikan jaminan dan atau diagungkan serta harus dilaksanakan sesuai ketentu, pembentukan tim, penilai asset dan pengumuman tender lelang, dibebankan apbd. biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaannya penyusunanbarang milik daerah harus menyerahkan objek bangunaata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah diatur lebih lanjut dalamdan atau surat berharga(l)han benda cagar budaya dan atau barang bersejarah lainnya baik berupa bangunan dan atau barang lainnya wajib dipelihara oleh pemerintah daerah. pemeliharaan benda cagar budaya atau barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada il), ditetapkan dengan keputusan bupati. biaya pemeliharaan benda cagar budaya atau barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada dapat berasal(serta penghapusserta penghapusan dilakukan oleh tim dengan melibatkan penilai internal yang ditetapkan oleh bupati, dan atau dapat melibatkan penilai independen eksternalataupengelola. hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada (l)lag(l)an(l),halpemerintahtata cara penghapusan, penjualan dan pelelangan ditetapkan dengan peraturan bupatil) satu kali, dalam tenggang waktu sepuluh(l) hanya satuhdan (satu) kali, dalam tenggang waktu (sepuluh) tahun. hasil penjualan pelelangan kendaraan dinas operasional disetor secara keseluruhan pada kas daerah. pelaksanaan penjualan pelelangan kendaraan dinas operasional setelah ditetapkan penghapusannya dengan keputusan bupatioperasional sebagaimana dimaksud dalamam,(l) tidak dalam sengketa. rumah dinas daerah yang dibangun atas tanah yang tidak kuasai oleh pemerintah daerah,boga penilaian yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam (l)tata cara penjualan rumah dinas daerah golongan iii diatur dengan peraturan bupatyang belumdengan menggunakan nilai jual objek tanah nop) dan atau sebagaimana dimaksud dalam (l). s5) tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuhacc. selain tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada bupatielolaan dan kodifikasi barang milik daerah. pembantu pengelola menghimpun dan rekapitulasi ala(l)dan sistem informasi manajemen barang daerah simbad). bab xiii pembinaan, pengendalian dan pengawasan bupati melakukan pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah melalui pengelola pengguna kuasa penggunanya ditetapkan dengan keputusan bupati. penyimpan barang, pengurusannya ditetapkan dengan keputusan bupati. bab "nx tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barangmp tgr). penetapan penunjukan majelis sebagaimana dimaksud pada beserta tata kerjanya ditetapkan dengan keputusan bupatipada saatang3 jan bupati situbondo, sta tegakkan mangga n7. diundangkan situbondo ang widianto padatanggal sekresi daerah abupatenaa subordo, kama sang pasa koso kdw lembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor jet kane pata pp. sanga kana esa ata tera |
"dd: ii78 ngk redks0.m(l)jak,roda (investasi) pemerintah daerah ri! sekretaris daerah kabupaten situbondo, syaifullah lembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor sah kk. peg. hiu kl. |
lembaran daerah kota bekasi al, tnnusanyayy: bahwa untuk mendukung pencapaian target sebagaimana dimaksud pada huruf maka.usaha milik daerah adalah badan usaha milik daerah yang bentuk oleh peraturan daerah kota bekasi dan dimiliki oleh pemerint.,kota bekasi sebesar rp. (seratus tiga puluh dua milyarenam puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah): tahun anggaran sebesar rp. (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah). ccpasar rakyat dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bekasikeberadaan pasar rakyat serta usaha mikro, kecil dan menengah, diperlukan perlindungan terhadap pasar rakyat serta penataan pasar rakyat agar mampu berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan: cc. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perlindungan pasar rakyat, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pasar rakyat baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swas.ota bekasi dan wali kota bekasi,dinas perdagangan dan perindustrian,,area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang epala unit pasar adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah dan ditetapkan oleh kepala dinas. pengelola pasar adalah badanrakyat adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pa. tanah pemerintah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan atau dikelola oleh pemerintahazas, tujuan dan ruang lingkup pengelolaan pasar rakyat bagian kesatu azas pengelolaan pasar rakyat pengelolaan pasar rakyat, dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan: cc. kesamaan kedudukan,gian kedua tujuan pengelolaan pasar rakyat pengelolaan pasar rakyat bertujuan: memberi perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar rakyathuruf dan huruf, pembinaan, penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha oleh pemerintahdan perlinduoleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pasar yang ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, badan usaha milik negarabab iii perlindungan dan pemberdayaan terhadap pasar rakyat bagian kesatu umum perlindungan pasar rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar rakyat sebagai entitas ekonomi, pedagang serta konsumen. perlindungan pasar rakyat sebagai entitas ekonomi dilakukan dalam bentuk, pelaku usaha: dan persaingan dengan pelaku usaha, pusat perbelanjaan dan toko modern. bagian kedu dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara, baik buatan maupun alami, ketersedian sarana pemadam kebakartiga ,tertib,,naik turun penumpang: menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai dalam area pasar. bagian keempat pemberdayaan pedagang, pelaku usahafasilitas wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar rakyat, fasilitas dalam hal kemitraan fasilitas permodalan, sarana, prasarana, keuangan dan perlindungan terhadap praktek rentenir. bab pengelolaan, penataan dan pemberdayaan pasar rakyat bagian kesatu pengelolaan dan penataan pasar rakyat pemerintah pengelolaan pasar pemerintah dilakukan oleh pemerintah daerahdapat kelola oleh perusahaan daerah dan atau badan usaha milik daerah. penataan pasar pemerintah belanja daerah apbd), dapat juga ipersyaratkan hal hal sebagai berikut legalitas lahan, lokasi yang strategis sesuai dengan rencana tata ruang wilayah rw) kota bekasi, rencana detail tata ruang rdr) kota bekasi,atur oleh pihak pengelola pasar terkait berdasarkan standar operasional yang berlaku: dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang undangan. dalam pelaksan kejelasan status tanah: lokasi yang strategis sesuai dengan rencana tata ruang wilayah rtrw), rencana detail tata ruang rdr)diatur oleh pihak pengelola pasar terkait berdasarkan standar operasional yang berlaku: perlindungan terhadap keberlangsungan aktif8g.disasi sarana dandalambagian kedua pemberdayaan pasar rakyat swasta pemerintah daerah berkewajibanmeliputi pemberdayaan pasar rakyat swasta, dan penataan pasar rakyat swasta pemerintah daerah melakukan pemberdayaan pedagang, dan pelaku usaha yang berada didalam pasar rakyat swasta. pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada antara lain meningkatkan kompetensi pedagang dan pelaku usaha didalam pasar rakyat: meningkatkan profesionalisme pengelola pasar: swasta, dan mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha pasar rakyat. pemerintah daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar swastapenataan pasar rakyat swasta penataan pasar rakyat swasta sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam bentuk:: mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada pasar rakyat swasta,, wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah rtrw) dan atau rencana detail tata ruang rdr)wastacc., dan jarak antara pasar rakyat tidak boleh kurang dari (satu kilometer):bab perizinan pasar rakyat swasta bagian kesatu izin usaha pengelolaan pasar rakyat swastazin usaha pengelolaan pasar rakyat iup2r). permohonan izin usaha pengelolaan pasar rakyat iup2r) sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada wali kota dengan dihampiri persyaratan sebagai berikut untuk pasar rakyatizin prinsip lokasi apabila diatas m2? (sepuluh ribu meter persegi)usaha pengelolaan perasaan upp) atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat swastzin usaha pengelolaan pasar rakyat iup2r)penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan usaha pasar rakyatlima) tahun sekali didaftar ulang dan dilakukan pembinaan. pengaturan dan pengurusan pasar rakyat meliputi pendataan, pendaftaran dan penempatan pedagang: pengelolaan pendapatan, penetapan, penagihan, penerimaan, pembukuan dan pelaporan, pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan: keindahan lingkungan pasar, dan pengembangan dan pemeliharaan pasarempat pengelolaan sarana pasar rakyat swasta pengelolaan sarana pasar rakyat yang meliputi mandi, cuci, kakus mck), tempat penitipan parkir kendaraan, saran kebersihan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. bab luas dan jarak tempat penyelenggaraan usaha sebagai berikut jenis usaha pasar rakyat swasta dengan luas lantai diatas (seratus meter persegi) sampai dengan (dua ratus meter persegi) harus berjarak radius (nol koma lima kilometer) dari pasar rakyat swasta lain dan terletak disisi jalan lingkungan kolektor arteri: jenis usaha pasar rakyat swasta dengan luas lantai diatas (dua ratus meter persegi) sampai dengan (seribu meter persegi) harus berjarak radius (satu kilometer) dari pasar swasta lain dan terletak disisi jalan kolektor arteri: cc. usaha pasar rakyat swasta dengan luas lantai diatas m2? (seribu meter persegi) sampai dengan (dua ribu meter persegi) berjarak radius (satu koma lima kilometer) dari pasar rakyat swasta lain terletak disisi jalan kolektor arteri: usaha pasar rakyat swasta dengan luas lantai diatas (dua ribu meter persegi) sampai dengandan terletak disisi jalan kolektor arteri: usaha pasar rakyat swasta dengan luas lantai diatasterletak dijalan kolektor arteri. bab vii: membayar kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan daerah terhadap pasar rakyat pemerintahfl. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan: mengganti kerugian apabila melakukan pengrusakan bangunan dan barang inventaris daerah, melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan wali kota. pemakai tempat usaha pedagang dilarang tanpa izin wali ,: menempatkan kendaraan, alat angkutan atau binatang kecuali,viii pembinaan pembinaan pasar rakyat dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk wali kotarakyatdapatrakyat. penyelenggara usaha pasar rakyat bersama sama dengan paguyuban kelompok profesi usaha kecil usaha kota. bab. pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan carasebagaimana dimaksud dalamwali kota melalui dinas. bab sanksi administratif apabila dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ditemukan adanya pelanggaran maka terhadap penyelenggara pengelola penanggung jawab yang melakukan pelanggaran dimaksud dikenakan sanksi administratif kota melalui dinasrakyat mengenai kesanggupan untuk tidak melakukan pelanggaran serta mentaati peraturan perundang undangan. terhadap penyelenggara pengelola penanggung jawab usaha pasar rakyat kota melalui dinasdurakyatrakyat. penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh wali kota. setiap tindakan penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyelenggara pengelola penanggung jawab usaha pasar rakyat swasta dan wali kota atau pejabat yang ditunjuk. apabila penyelenggara pengelola penanggung jawab usaha pasar rakyat swasta tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada maka wali kota atau pejabat yang ditunjuk mencatat mengenai alasan alasannya. penyelenggaraan usaha pasar rakyat swastarakyat swasta memenuhi kewajiban yang ditetapkan. pembukaan kembali atas penutupan penyelenggaraan usaha pasar rakyat swasta dan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk dan dicatat dalam berita acara. terhadap penyelenggaraan usaha pasar rakyat swastamaka akan dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan usaha pasar rakyat swasta. penyelenggara pengelola penanggungjawab usaha pasar rakyat swasta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan penutupan sementara dan atau pencabutan izin. babsar rakyat baik yang sudah beroperasi sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dan telah sesuai dengan ketentuan dalamdiundangkannya peraturan daerah ini. dalam toleransi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada semua perizinan yang masa berlakunya belum habis menjadi tidak berlaku dengan peraturan daerah ini dan terhadap pasar rakyat swasta, masa operasionalnya diberikan izin operasional oleh kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan sampai dengan jangka waktu toleransi. pembangunan pasar rakyat swasta yang telah dilaksanakan sebelum peraturan daerah ini berlaku, yang jaraknya kurang dari (satu kilometer) dari pasar rakyat lainnya dapat tetap dilanjutal)sesuai dengan ketentuan peraturan presiden nomor tahun tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, pendanaan yang diperlukan untuk percepatan pembangunan plt bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka peraturan daerah kota bekasi nomor tahun tentang pengelolaan sampah perlu diubah dan disesuaikan untuk kedua kalinya:kota bekasi dan wali iaya layanan pengolahan sampah yang selanjutnya disingkat bps adalah belanja yang dikeluarkan dari anggaran belanja daerah kepada pengelola sampah berdasarkan volume yang dikelola per ton. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah kota bekasi dalam pengolahan sampah menyediakan bps setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan belanja daerah apbd). bps merupakan jasa pengolahan sampah yang ditetapkan diluar biaya pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ms bupati minahasa utara provinsi sulawesi utara peraturan daerah kabupaten minahasa utara nomor tahun tentang kabupaten layak anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati minahasa utara, menimbang bahwa anak merupakan karunia tuhan yang maha ewajib mendapat perlindungan maupun kepedulian dari kekerasan dan diskriminasi, bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan kabupaten minahasa utara, perlu diimbangi dengan pemberian perlindungan terhadap anak dari dampak buruk yang mungkin muncul, sehingga perlu membentuk kabupaten layak anak daerah, bahwa pemerintah kabupaten minahasa utara belum mempunyai dasar hukum daerah untuk melakukan pembentukan kabupaten layak anak termasuk pembentukan dan pemberian kewenangan lembaga yang akan menjadi pelaksanabupati minahasa utara dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten minahasa utardewan perwakilan rakyat daerah vang selanjutnya disingkat dprd adalah dprd kabupaten minahasa utak adalah seseorang yang belum berusia. masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah,::,,:aj:,, swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial, masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat, desa,,, danyelenggaraan kla didasarkan padagaturanhak anak bagian kesatu umum kebijakan pengembangan kla diarahkan pada pemenuhan hak anak yanguntuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud pada keluarga berkewajiban sebagai berikut: mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan, mendapat prioritas untuk membesarkan anak sendirimberikan kebebasan kepada anak untuk memilih sendiri agama dan keyakinannya dan menjalankannya secara damai, memberikan pembinaan kepada anaknjaga anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos publik tanpa ijin dari anak tersebut, dan melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak menyebarluaskan tanpa seizin anak. untuk memenuhi hak sipil dan kebebaslenggarakan pelayanan pembuatan akta kelahiran secara gratis, melakukan pendekatan layanan pembuatan akta kelahiran hingga tingkat kelurahan desa: menciptakan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, menjamin terciptanyajamin anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka, dan menyediakan kartu identitas anak kia): hak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan, tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya luar daerah atau luar negeri:tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, dan mendapatkan keharmonisan keluarga. (2h untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada keluarga berkewajiban:lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifmenjamin anak yang berada lembaga kesejahteraan sosial anak panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.nyelenggarakan program pendidikan pra nikah, dan memberikan perlindungan kepada anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sesuai dengan kewenangan yang dimilikimemperoleh akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi anak caca, lingkungan bebas asap rokok, kesediaan air bersih: mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, menikmati standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, dkeluarga berkewajibandiakan jaminan kesehatan bagi anak,desa dan atau lingkungan:mendapatkan pendidikan tanpa diskriminas:keluarga berkewajibanmenuju sekolah seperti zona selamat sekolah, penyeberangan jalan khusus, bus sekolah, dan,berhak mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak dasarnyadan cc. anak dalam situasi eksploitasi yaitu anak yang, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi dari pemerintah daerah, anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggalbagaimana dimaksud pada huruf berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik.huruf sampai dengan huruf untuk memenuhi hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah berkewajiban,emangku kepentingan dalam pengembangan kla. bagian kedua persiapangugus tugas kla ditetapkan dalam(i)tiga perencanaan pasa!:d, dan pemasukan dokumen rad dalam rencana kerja anggaran pd. tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam dijadikan, dan desa kelurahan. pemantauan terhadap perangkat daerah, kecamatan, dan desa kelurahan,dilaksanakan untuk menilai capaian seluruh indikator kla. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap tahun dimulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan. bagian ketujuh pelaporan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan olehembangan kesepakatdan potensi anak, analisis situasi anak, dan penyusunan rencana aksi. pelaksanaan yang meliputi upaya yang dilakukan oleh anggota tim kerja atau gugus tugas dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam rencana aksi. pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa atau lurah sebagai pembina tim kerja atau gugus tugasmasyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta secara luasundang undangan. bab penganggaranbab ketentuan peralihan ketentuan penutup tahapan pengembangan desa kelurahanolefaber pjs. bupati minahasa utara, clay june hendrik dondokambey diundangkan airmadidi pada tanggal oktobernomor register peraturan daerah kabupaten minahasa utara, provinsi sulawesi utara: tahun sekretaris dinas kadis p3a kabar hukum asisten pemerintahan hi! tan kesra sekretaris daerah wakil pjs. bupati minahasa dengan hormat untuk utara ditanda tangani penjelasan atas peraturan daerah kabupaten minahasa utara nomor tahun tentang kabupaten layak anak umum perkembangan pembangunan daerah selalu membawa dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif yang dapat muncul pada sisi manapun termasuk dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat lebih khusus berkaitan dengan perkembangan anak tengah masyarakat. dengan semakin meningkatnya pembangunan daerah maka anak juga dapat merasakan dampak positif yang muncul yaitu semakin terbukanya arus informasi yang akan membantu pertumbuhan kecerdasan intelektual dan emosional anak, akan tetapi laju pembangunan juga dapat membawa dampak negatif yaitu semakin meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak serta diatasnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. untuk meminimalisir dampak negatif yang akan muncul yang dapat menghambat pertumbuhan anak, maka pemerintah daerah berinisiatif untuk membentuk kabupaten layak anak daerah dengan tujuan untuk memenuhi hak yang dimiliki anak sehingga pada akhirnya dapat menjadi penerus pembangunan daerah. selain meletakkan dasar pembentukan kabupaten layak anak, peraturan daerah ini juga mengatur secara rinci mengenai pemenuhan hak anak sesuai dengan indikator hak anak yang diatur dalam peraturan perundang undangan serta menyesuaikannya dengan keadaan nyata yang dihadapi daerah. hal lain yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah mengenai kewenangan dan kelembagaan yang akan melaksanakan program dalam kabupaten layak anak serta pembiayaannya, dengan diatasnya hal tersebut maka perlindungan terhadap anak daerah dapat dilaksanakan secara maksimal. il. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengminahasa utara tahun nomor |
times ian bupati sidoarjo provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor tahun tentang penanggulangan kemiskinan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidoarjo, menimbang bahwa dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasawarsa negara, memelihara fakir miskinsidoarjoabupaten kotakabupaten sidoarjorts) adalah rumah tangga yang termasuk dalam katagori miskin. program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten sidoarjosidoarjo yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan kabupaten sidoarjoasas, kebijakan dan tujuan bagian kesatucc. pendataan kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, kpk, pengawasan monitoring dan evaluasi, pendanaan, dan peran serta masyarakat dan dunia usaha. bagian kedua asas penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas: kemanusiaan, keadilan sosial, cc. non diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan. bagian ketiga kebijakan penanggulangan kemiskinan kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi: penganggaran, integrasi perencanaan, cc. penguatan kelembagaan. bagian keempat tujuan penanggulangan kemiskinan kabupaten sidoarjo, bertujuan untuk:b iii strategi penanggulangan kemiskinan strategi penanggulangan kemiskinan meliputi pendataan penduduk miskin secara akurat, dan terpadu, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, cc., penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan. bab hak dan kewajiban bagian kesatu hak dan kewajiban masyarakat miskin setiap masyarakat miskin, berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi memperoleh kecukupan pangan sandang dan papan, memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan, memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan memperoleh ketrampilan berusaha, peluang pekerjaan dan serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan, dan memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. warga miskihak dasarnya masyarakat miskin berkewajiban mentaati norma, etika d: mengupayakan terpenuhinya hakkabupaten sidoarjo cial. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyalurkan kepedulian kepada warga miskin diatur dalam peraturan bupati. bagian keempat kewajiban dunia usaha (l) kewajiban pengusaha dan atau dunia usaha, baik swasta badan usaha milik negara maupun badan usaha milik berpedoman kapada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pendataan kemiskinan perangkat daerah melakukan pendataan warga miskin kabupaten sidoarjo secara periodik, terpadu dan partisipatif. pendataan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara langsung dari tingkat desa kelurahan sampai tingkat kabupaten berdasarkan kriteria dan indikator kemiskinan yang tetapkan. pendataan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi kemiskinan dan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh bupati. pendataan kemiskinan dilaksanakan oleh tim paling sedikit (satu, harus dilakukan verifikasi dan validasilebih lanjut mengenai tata cara penentuan dan penetapan kriteria warga miskin dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. setiap orang dilarang memberikan data palsu dan atau memalsukan data kemiskinan. pendataan kemiskinan harus dilaksanakan secara jujur adil, obyektif, transparan dan akuntabel. seluruh biaya pendataan, verifikasi dan validasi kemiskinan akan bebaskan kepada apbd. bab program penanggulangan kemiskinanwargakabupaten sidoarjopada puskesmas dan jaringannya termasuk puskesmas rawat inap program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada siswa miskin baik biaya personal maupun operasional, pemberian bantuan biaya pendidikan untuk melanjutkan perguruan tinggi bagi siswa miskin yang berprestasi, cc. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pemberian penghargaan dan bea siswa bagi siswa miskin yang berprestasi baik secara akademik mperbaikdan kelurahan peningkatan kapasitas capacity building) bagi masyarakat miskin cc. pinjaman modal bagi kelubantuan sosial bagi rumah tangga sangat miskin rts) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat terpencilwarga miskin: pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik bab viikabupaten sidoarjo dan kebutuhan warga miskin:penanggulangan kemiskinan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh kpk kabupaten sidoarjo. bab viii kpk dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, dibentuk kpk) kpk sebagaimana dimaksud pada berkedudukan bawah dan tanggung jawab kepada bupati. kpk sebagaimana dimaksud pada ll)m4) ketentuan lebih lanjut mengenai kpk diatur dalam peraturan bupati. bab pengawasan, monitoring dan evaluasi (l) bupati melaksanakan pendampingan, pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan bupati. babi pendanaan pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, bersumber dari: apbd kabupaten sidoarjo, pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan csr bagi perusahaan swasta dan dana program kemitraan dan bina lingkungan pkl) bagi perusahaan bumi bumi, partisipasi masyarakat, dan atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikatkabupaten sidoarjodan organisasi kemasyarakatan. unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada berperan aktif serta program kemitraan dan bina lingkungan bagi perusahaan bumn atau bumi, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerahjawaban atas pengaduan tersebut, dalam waktu paling lama (empat belas) hari kerja tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggarsidoarjsidoarjoidoarjo, maka dipandang perlu membentuk peraturan kabupaten sidoarjo tentang penanggulangan kemiskinan kabupaten sidoerte:sa"dirian pt.naalampasaisingh belanja tidak terduga sejumlah rp. belanja bantuan keuangan sejumlah rp. jsa01na'bang nga padatanggal bupati situbondo, dadang widianto, s.h diundangkan situbondo pada tanggal sekte daerah kabur ndo, ono, s.t.,m.m. pembina utama muda nip. ank lembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor keputusan gubernur jawa timur nomor k pts tanggal maret tentang hasil evaluasi perda kab. situbondo tentang apbd dan raperbup tentang penjabaran apbd unit kerja para kera (bg. hubung based tki ane serta |
ito" me. pai pena hns diperlukan adanya upaya penataan kelembagaan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sebagaimana diperintahkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penggantitaf ahli adalah staf ahli bupatipada lingkungan sekretariat daerah kabupaten situbondositubondop5)sekretariat daerah terdiri dari sekretaris daerah, asisten: bagian, dan sub bagiketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi unit kerja pada sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati susunan organisasi sekretariat dprd terdiri dari sekretaris dewan: bagian, dan sub bagian. bagan strukturunit kerja pada sekretariat dprd sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah. jenis, jenjang serta diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab staf ahli bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli yangmempunyai tugas memberikan telaah mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidangnya. untuk dapat diangkat sebagai staf ahli sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat sebagai berikut berpendidikan minimal strata dua): berpengalaman bidangnya minimal (lima belas) tahun, staf ahli dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi pertimbangan kepada bupati sesuai dengan bidang tugasnya: dan konsultasi kepada perangkat daerah. staf ahli sebagaimana dimaksud dalam paling bangan struktur organisasi staf ahli bupatistaf ahli sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab vii tata kerja dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, sekretaris daerah, sekretaris dprd, asisten, kepala bagian, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsionalubungan kerja staf ahli bupati dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi. bab viii pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan bagian kesatu sekretariat daerahasisten sekretargian kedua sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sekretaris dewanewanwakilinya. bagian ketiga staf ahliter ena jan ya: s1subordo, ang widianto rubel diundangkan situbondo kan pada tanggal plt. sekret bis daerah kabu page $pondok, aan ir (sl orita :'kdw nada lembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor .l ri serta . oronitay ke9. harga na, ket. ras go" lampiran peraturan daerah kabupaten situbondo tanggal jan nomor tahun struktur organisasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten situbondo sekretaris dprd bagian bagian bagian bagian umum persidangan keuangan perundang undangrumah tangga alat perbendaharaan humas dan dan sungai dan protokol ser kelengkapan anggaran pda) dokumentasi dewan perundang undangan test kuasa pama pw. step bupati situbondo, sabana widianto (xi. saba lampiran! peraturan kabupaten situbondo aon struktur organisasi tanggai: jan 4u1) sekretariat daerah kabupaten nomor hun situbondo staf sekretaris daerah ahli fungsional asisten asisten asisten sasa perekonomian dan pemerintahan administrasi diana dan kesra bangunan bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian pemerintahan hukum emas kesra administrasi, perekonomian ii organisasi keuangan setda umumaturan pemberitaan sosial penyusunan sarana analisis perbendaha tu, pimpinan analisis umum dan perundang dan kemasyara pelaksanaan perekonomian jabatan rain setda penataausahaan kebutuhan kerja sama undangan dokumentasi kata pembangunan daerah kelembagaan perkantoran baranlembagaan bantuan protokol sosial pengendalian pemberdayaan pembukuan rumah pengadaan desa hukum keagamaan pelaksanaan ekonomi lis dan verifikasi tangga barang setda pembangunan kerakyatan setdapatan dan dokumentasi hubungan kesejahte rain bian ariana maropinnen peningkatan perencanaan urusan meme distribusi kekayaan desa hukum komunitas masyarakat pelaksanaan bumi kinerja dan peliharaan dan barang setda dan media pembangunan pelaporan pertamanan han (gi menit kerja pari: bupati. ndo, saat" nono pk: sekda png asa, ben dadang widianto pan lu. l |
lembaran daerah kota bekasi nomor seribagai upaya penegakan hukum terhadap peraturan daerah dan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketenteraman dan ketertiban perlu diatur penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota bekasi: bahwa sesuai dengan ketentuanperaturan daerah dapat diangkat penyidik pegawai negeri sipil: cc. bahwsudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sertn pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil daerah,nomor m.hh.o1keputusan bersama walikota bekasi dan pimpinan dewan rakyat daerah kota bekasi nomor yen api meta nbkota bekasi tentang penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintnggaran peraturan daerah adalah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah kota bekasi yang diancam denganlingkungan pemerintah kota bekasi dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah kota bekasi:h dan bertanggung jawab kepada walikota melalui pimpinan unit kerjaini,walikota. bab hak dan kewajiban ppn disamping memperoleh hak haknya sebagai pns, dapat diberikan uang insentif. pemberian uang insentif sebagaimana dimaksud pada dapat, pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian ppn daerah syarat syarat pengangkatan pegawai negeri sipil menjadi ppn terdiri dari pangkat serendah rendahnya penata muda iii a) berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara usia diutamakan maksimal (tiga puluh lima) tahun:pengangkatan ppn pemerintah kota bekasi diusulkan olehmutasi ppn lingkungan pemerintah kota bekasi ditetapkan oleh walikota.mutasi ppnkota bekasi diusulkan oleh walikotakepala kantor wilayah jawa barat kementerian hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk. berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksudkartu tanda pengenal ppn pemerintah kota bekasi ditanda tangani kementlingkungan pemerintah kota bekas: warna putih memuat kartu tanda pengenal penyu dik pegawai negeri pil warna hijau memuat nomor lana amamamannan nagaranata nama an. amamamanaataa pangkat l.ooooomoo. jabatan xx. keputusan menteri kehakiman dan ham . nomor lao amamamanaaan ppn pada .&motm. nama lengkap berlaku sampai nip tanggal l.oco woomenkumham melalui satuan polisi pamong praja kota bekasi. perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada dalam waktu satuan polisi pamong praja kota bekasi.mentrian hukum dan hak asasi manusia. penggantian kartu tanda pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh kementrian hukum dan hak asasi manusia. perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam dalam surat usulannya harus dilengkapi photo kopi kartu tanda pengenal yang telah habis masa berlakunya: photo kopi surat keputusan pengangkatan sebagai ppn: photo kopi surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan pangkat pegawai negeri sipil photo kopi dp3 untuk tahun terakhirdalam rangkap (dua). bab viii operasional penegakan peraturan daerah bagian kesatuwalikota:walikota melaluiwalikota melalui pimpinan unit organisasinya dansebagai ppn daerah: cc. mempunyai kartu tanda pengenal ppn:pembinaan operasional. pelaksanaan pembinaan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan walikota. pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam kota bekasi. pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan menteri hukum dan hak asasi manusia. pembinaan operasional sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini dilakukan oleh walikotabekasi dan anggaran lainnykotamadya daerah tingkat bekasitah ngk lpjnneslo. nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja dinasnyelenggarakan urusan perncrintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dipandang perlu menata kembali kelembagaan beberapatubondomatan mama aman oil hasi keb (on umdinas daerah kabupaten situbondo, yang terdiri atas dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pertanian, dinas peternakan, dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan, dinas pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang, dinas perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral, dinas koperasi dan usaha mikro, kecil menengah, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas sosial, dinas kelautan dan perikanan, dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah. ketentuan dan diubah,nas pendidikan, terdiri atas kepala dinas sekretariat, terdiri dari bidang bidang, terdiri dari a), bidang pendidikan dasar, b). bidang pendidikan menegah, c). bidang pendidikan non formal, d). bidang ketenagatk, klb, dan sd, sdb, b). seksi smp dan small, c). seksi sarana prasarana pendidikan dasar, d). seksi sma, small, e). seksi smk, small, seksi sarana prasarana pendidikan menengah, g). seksi pendidikan luar sekolah, h). seksi paud, seksi sarana prasarana pendidikan non formal, j). seksi tenaga edukatif, k). seksi tenaga administratif: seksi pengangkatan, pemberhentian dan pensiun. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. dinas kesehatan, terdiri atas kepala dinas sekretariat bidang bidang, terdiri atas a), bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat dan kemitraan, b). bidang pembinaan sumber daya kesehatan, c). bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, d). bidang pelayanan kesehatan. sub sub bagian, terdiri dari sub bagian umum, b). sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan dan anggaran. seksi seksi, terdiri dari a), seksi promosi kesehatan ukm, b). seksi pembiayaan kesehatan, c). seksi gizi masyarakat, d). seksi pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, e). seksi kefarmasian dan perbekalan kesehatan: seksi data, informasi, kajian, evaluasi dan pelaporan, g). seksi pengamatan dan pengendalian penyakit, h). seksi pemberantasan penyakit, i). seksi penyehatan lingkungan: j) seksi pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, k). seksi pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, |). seksi pelayanan kesehatan keluarga. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. dinas pertanian, terdiri atas kepala dinas sekretariat bidang bidang, terdiri dari a). bidang tanaman pangan, b). bidang hortikultura, c). bidang kehutanan, d). bidang perkebunan. sub sub bagian, terdiri dari a). sub bagian umum, b). sub bagian keuangan, cc). sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. seksi seksi, terdiri dari seksi pengembangan dan bina usaha, b). seksi teknis, c). seksi perlindungan tanaman, d). seksi teknik hortikultura, e). seksi pengembangan hortikultura, seksi bina usaha, g). seksi konservasi tanah dan perlindungan hutan, h). seksi pengembangan hutan, i). seksi bina usaha kehutanan, seksi teknik produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, k). seksi pengembangan tanaman perkebunan: seksi bina usaha tani tanaman perkebunan. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. dinas peternakan, terdiri atas kepala dinas sekretariat bidang bidang, terdiri dari a). bidang kesehatan masyarakat dan veteriner, b). bidang usaha peternakan dan penguatan modal, c). bidang budidaya dan pengembangkesehatan masyarakat veteriner, b). seksi pengamat penyakit hewan, c). seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, d). seksi sumber daya dan kelembagaan peternakan, e). saksi penyebaran dan pengembangan ternak, seksi usaha peternakan, g). seksi pakan ternak, h). seksi pembibitan, i). seksi kaji terap teknologi. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri atas kepala dinas, sekretariat bidang bidang, terdiri dari a), bidang perhubungan laut, b). bidang lalu lintas darat, c). bidang perhubungan darat, d). bidang komunikasi dan informatiklalu lintas angkutan laut, b). seksi kepelabuhanan c). seksi penunjang keselamatan pelayaran, d). seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, e). seksi sarana prasarana lalu lintas, seksi pengendalian operasional lalu lintas, seksi angkutan orang, barang dan khusus, h). seksi angkutan sarana prasarana, i). seksi pos dan telekomunikasi, seksi pemberdayaan potensi dan media informasi, k). seksi pengembangan informatika, seksi pelayanan data elektronik. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. part dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan, terdiri atas kepala dinas, sekretariat bidang bidang, terdiri dari a). bidang bina marga, b). bidang pengairan, cc). bidang sarana prasaranameliharaan jalan dan jembatan, b). seksi pembangunan dan perencanaan teknis, c). seksi pembinaan jalan, d). seksi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, e). seksi pembangunan dan perencanaan teknis pengairan, seksi pengendalian dan konservasi sumber daya air, g). seksi operasi dan pemeliharaan alat alat berat, h). seksi pembangunan dan perencanaan teknis sarana prasarana: i). seksi pembinaan sarana prasarana. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. dinas pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang, terdiri atas kepala dinas sekretariat bidang bidang, terdiri dari a), bidang perumahan dan permukiman, b). bidang penataan ruang dan penataan bangunan, c). bidang kebersihan dan pertamanrumahan dan gedung pemerintahan, b). seksi penyehatan lingkungan permukiman, c). seksi pengelolaan penyediaan air bersih dan sanitasi: d). seksi penataan ruang, e). seksi penataan bangunan, seksi pengembangan kawasan khusus: seksi pertamanan dan penerangan jalan umum, h). seksi kebersihan kota, seksi penanganan sampah. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. dinas perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral, terdiri atas kepala dinas sekretariat bidang bidang, terdiri dari a). bidang perindustrian, b). bidang energi sumber daya mineral, c). bidang perdagangbina sarana prasarana industri, b). seksi bina usaha industri, c). seksi pertambangan umum dan air tanah, d). seksi energi, ketenagalistrikan, migas geologi, e), seksi bina usaha perdagangan, seksi promosi dan distribusi, g). seksi perlindungan konsumen kemetrologian. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. dinas koperasi dan usaha mikro, kecil menengah, terdiri atas kepala dinas sekretariat bidang bidang, terdiri dari a), bidang kelembagaan dan sumber daya manusia, b). bidang usaha koperasi, cc). bidang usaha mikro, kecil dan menengah. sub sub bagian, terdiri dari a), sub bagian umum, b). sub bagian keuangan, c), sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. seksi seksi, terdiri dari a). seksi hukum dan advokasi, b). seksi organisasi dan tatalaksana, c). seksi sumber daya manusia, d). seksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, e). seksi industri perdagangan dan jasa: seksi pembiayaan dan simpan pinjam, g). seksi sarana, kemitraan dan pemasaran, h). seksi manajemen dan informasi bisnis, i). saksi kewirausahaan. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. dinas tenaga kerja dan transmigrasi, terdiri atas kepala dinas, sekretariat bidang bidang, terdiri dari a). bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, b). bidang perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, c). bidang transmigrasipelatihan dan produktivitas: b). seksi penempatan dan perluasan kerja, seksi pengembangan tenaga kerja mandiri, d). seksi hubungan industrial dan syarat kerja, e). seksi pengawasan tenaga kerja, ' seksi penyiapan dan pelayanan transmigrasi, seksi pemberdayaan transmigrasi dan perpindahan penduduk. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. dinas sosial, terdiri atas kepala dinas, sekretariat, bidang bidang, terdiri dari a). bidang pengembangan dan pemberdayaan sosial, b). bidang rehabilitasi sosial, c). bidang bantuan dan perlindungan sosialpengembangan kelembagaan kesejahteraan, b). seksi pemberdayaan fakir miskin, lansia dan anak terlantar, c). saksi rehabilitasi penyandang cacat, anak dan remaja, d). seksi rehabilitasi tuna sosial daerah kumuh, e). seksi bantuan bencana alam, seksi perlindungan sosial. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. il. dinas kelautan dan perikanan, terdiri atas kepala dinas sekretariat bidang bidang, terdiri dari a). bidang perikanan, b). bidang kelautan, c). bidang pengawasan sumberdaya perairbudidaya perikanan, b). seksi sarana dan prasarana perikanan, c). seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: d). seksi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pengembangan pesisir: e). seksi sarana prasarana penangkapan, seksi konservasi, g). seksi pengendalian sumberdaya perairan, h). saksi sarana dan prasarana pengawasan, i). ' seksi pengawasan usaha perikanan. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, terdiri atas kepala dinas sekretariat bidang bidang, terdiri dari a), bidang pariwisata dan kebudayaan, b). bidang kepemudaan dan olahragsarana penunjang pariwisata: b). seksi obyek dan daya tarik wisata, c). seksi kebudayaan dan kepurbakalaan, d). seksi kepemudaan, e). seksi pengembangan olahraga, seksi sarana dan prasarana pemuda dan olahraga. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. boa dinas kependudukan dan pencatatan sipil, terdiri atas kepala dinas sekretariat bidang bidang, terdiri dari a), bidang kependudukan, b). bidang pencatatan sipil, c). bidang informasi dan pengkajian dataadministrasi kependudukan, b). seksi pendaftaran penduduk, c). seksi pelayanan pencatatan sipil, d). seksi pembinaan dan penyimpanan register akta, e). seksi informasi data, seksi pengkajian data. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. oo. dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah, terdiri atas kepala dinas sekretariat bidang bidang, terdiri dari a), bidang pajak dan pendapatan daerah lainnya, b). bidang pbb dan bpt: c). bidang asset daerah: d). bidang anggaran, e). bidang akuntansi dan perbendaharaeksi seksi, terdiri dari a). seksi pendataan pajak dan pendapatan daerah lainnya, b). seksi penetapan keberatan pajak dan pendapatan daerah lainnya, c). seksi penagihan, pelaporan pajak dan pendapatan daerah lainnya, d). seksi pendataan, penilaian pbb dan bpt, e). seksi penetapan dan keberatan pbb p2 dan bpt, f). seksi penagihan dan pelaporan pbb p2 dan bpt, g). seksi analisa kebutuhan, h). seksi pemanfaatan pemeliharaan dan pengamanan, i). seksi inventarisasi dan penghapusan, j)). seksi penyusunan anggaran, k). seksi belanja hibah, bansos dan bantuan keuangan, seksi pembiayaan dan pembinaan administrasi keuangan, m). seksi perbendaharaan, n). seksi belanja pegawai dan dana transfer, o). seksi akuntansi. kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas. bagan struktur organisasi dinas daerah sebagaimana dimaksud pada (l), tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. rincian tugas pokoklebih lanjut dengan peraturan bupati. dihapustsm bupati situbondo, dadang widianto diundangkan situbondo pada tanggal ou: sekretaris daerah laga kabupaten situbondo, asi toga syaifullahjan nomor tahun struktur organisasi dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten situbondo kepala dinas sekretariat data tan sub bagian| (sub bagian| sub bagian umum keuangan perencanaan, sn, na. evaluasi pelaporan pajak dan pbb p2 dan akuntansi pendapatan bpt mori darren anggaran perbendaharaan daerah lainnya sek seksi seksi seksi pendataan bea" panbuaba lg. penyusunan perbendaha lain anggaran pendapatan pbb p2 rain daerah bpt lainnya seksi seksi seksi seksi seksi penetapan penetapan pemanfaatan belanja hibah, belanja keberatan keberatan pemeliharaan bansos pegawai pajak pbb p2 dan bantuan dana transfer pendapatan bpt pengamanan keuangan daerah lainnya seksi seksi seksi seksi seksi penagihan, penagihan inventarisasi pembiayaan akuntansi pelaporan pelaporan pembinaan pajak pbb p2 dan penghapusan administrasi pendapatan bpt keuangan daerah lainnya pto bera naa bupati situbondo, ta. dadang widianto |
lembaran daerah kota bekasi ebi deh jan nomor seriperlu disesuaikanpenyelenggaraan administrasi kependudukan kota bekasi perlu diubah yang perubahannya ditetapkan dengan peraturan daernomor tahun,ekasi. rukun tetangga,,atauktp el adalah ktpktp el untuk keperluan khusus adalah ktp eltidak memiliki izin tinggal terbatas. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut petugas registrasi diangkat dan diberhentikan dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku. petugas registrasi sebagaimana dimaksud padaketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut setiap keluarga daerah wajibketentuan diubah dan dihapus. ktp el untuk keperluan khusus diterbitkan oleh instansi pelaksana atas permintaan pimpinan instansi dengan alasan jelas. ktp el diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana. instansi pelaksana melakukan koordinasi antara lain dengan instansi, bumn d, perusahan, perbankan mengenai pemberlakuan ktp el secara nasional. penduduk daerah wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku ktp el kepada instansi pelaksana paling lambat hari kerja setelah masa berlakunya berakhir. penduduk daerah wajib melaporkan kehilangan, kerusakan ktp el kepada instansi pelaksana paling lambatan secara umum sesuai dengan standar pelayanan minimal. dihapus. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dan tata cara penerbitan ktp el sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan walikota. ketentuan huruf diubah dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut (l) masa berlaku ktp el untuk warga negara indonesiadihapus ketentuan dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dalam ktp el dimuat foto berwarna, dengan ketentuan: penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang foto berwarna merah, atau: penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang foto berwarna biru. foto sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan tampak wajah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagasanakan oleh instansi pelaksana. ketentuan dan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut setiap penduduk wnidihapus. surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai salah satu dasar perubahan atau penerbitan dan ktp el bagi penduduk yang bersangkutan. setiap penduduk yang pindah keluar daerah wajib melapor kepada instansi pelaksana. instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan pindah. bagi penduduk pindah datang dari luar daerah dalam bentuk keluarga,ketentuan dan diubah, dihapus sehingga berbunyi sebagai berikutdihapus. surat keterangan pindah datang digunakan sebagai dasar untuk perubahan kk, ktp el bagi orang asing yang memliki izin tinggal tetap, perubahan skt bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas. ketentuan lebih lanjut setiap penduduk daerah yang akan pindah dan menetap luar negeri sesuai dengan perundang undangan yang berlakuel yang bersangkutan ditarik. ketentuan dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutdihapus. surat keterangan pindah datang dari luar negeri dijadikan salah satu dasar penerbitan dan ktp elsalah satu dasar diterbitkan sktskt sebagaimana dimaksud pada wajib dibawa saat pada berpergian. skt sebagaimana dimaksud pada berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin tinggal terbatas. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutlaporan sebagaimana dimaksud pada sebagai salah satu dasar instansi pelaksana untuk mendaftar dan menerbitkan dan ktp el yang bersangkutanketentuan dihapus, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutberdasarkan domisili yang bersangkutan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut penduduk daerah yang melahirkan luar daerah wajib mencatatkan pada instansi pelaksana daerah tempat domisilinylaporan kelahiran penduduk daerah yang melampaui batas waktu pelaporan, dapat langsung dilakukan pencatatan kelahirannyapenduduk daerah yang beragama bukanberdasarkan domisili. penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada wajib mean diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut penduduk daerah yang melakukan perceraian luar daerah wajib mencatatkan pada instansi pelaksana berdasarkan domisili. pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada wajib digakuan anak yang sebagaimana disebutkan padahapusketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut kematian penduduk daerah luar daerah wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga kepada instansi pelaksana daerah tempat tinggalnya paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian:: nomor akta perkawinan buku nikah, xx. tanggal perkawinan: kepemilikan akta perceraian, zz. nomor akta perceraian: a.a tanggal perceraian, a.b sidik jari: a.c iris mata, tanda tangan, dan anegakan hukum dan pencegahan kriminal. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk: kk: cc.cc. surat keterangan pindah keluar negeri: surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan pendaftaran penduduk sementarail. surat keterangan pengakuan anak, surat keterangan pengesahan anak, surat keterangan pengganti tanda identitas, dan oo. surat keterangan pencatatan sipil. ketentuan: kk: cc. ktp elta: surat kematian untuk orang asing:ti tanda identitas.antar kecamatan dalam satu kelurahan, surat keterangan penduduk wnidapat menunjuk pegawai negeri sipil pada instansi pelaksana dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada data pribadi sebagaimana dimaksud harus meliputi keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, sidik jari: iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorangketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut setiap pendudukpindah datang dari luar negeri bagi penduduk daerah warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda sebesar rp. cc. perubahan status penduduk daerah warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi warga negara indonesia yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda rp. penduduk wni yang tidak membawa ktp el pada saat bepergian dikenakan sanksi administrasi sebesar rp. bagi penduduk orang asing yang tidak membawa skt dikenakan sanksi administrasi sebesar rp. keterlambatan pelaporan kelahiran dikenakan sanksi administrasi sebesar rp. keterlambatan pelaporan perkawinan dikenakan sanksi administrasi sebesar rp. keterlambatan pelaporan perceraian dikenakan sanksi administrasi sebesar rp. keterlambatan pelaporan pengangkatan anak dikenakan sanksi administrasi sebesar rp. keterlambatan pelaporan perubahan nama dikenakan sanksi administrasi sebesar rp. perubahan status kewarganegaraan dikenakan sanksi administrasi sebesar rp. , : il. pencatatan peristiwa penting lainnya dikenakan sanksi administrasi sebesar rp. denda administratif sebagaimana dimaksud pada terhadap penduduk daerahokumen kependudukan yang telah diterbitkan sebelum undangannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkan dokumetea nomor seriekasi: b.cchak: keuangan dan administratif pimpinan dan.kota bekasibekasi. pimpinan dprd adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dprd dan wakil ketua dprd kota bekasi. anggota dprd adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota dprd kota bekasisentmelaksanak. setiap bulan dalam hal pemerintahanan: efisiensi, efektifitas, kewajaran, rasionalitas, manfaat, dan akuntabilitas. pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota d:. bab iii: penghasilan pimpinan dan anggota dprd, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd: cc. uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota dprd, belanja penunjang kegiatan dprd: dan pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd. babakan dijalankan secara efektif dan efesien. hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud pada berupa: penghasilan, tunjangan kesejahteraan: uang jasa pengabdian, dan belanja penunjang kegiatan dprd. standar kinerja dalam pelaksanaan fungsi dprd sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas fungsi: pembentukan peraturan daerah: anggaran, pengawasan. fungsi dprd dalam pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan cara: membahas rancangan peraturan daerah bersama wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui: mengajukan usul rancangan peraturan daerah: dan cc. menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama wali kota. fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan cara: membahas kebijakan umum apbd dan prioritas plafon anggaran sementara yang disusun oleh wali kota berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah,.:aerah dan peraturan.pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan. standarwali kota, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan apbd, cc. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban wali kotausunan apbd:, tunjanganjabatan: tunjangan alat kelengkapan dprd, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan tunjangan alat kelengkapan lain. terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud abad: uang representasi ketua dprd setara dengan gaji pokok wali kota: dan kelancaran agenda kegiatan dprd serta fungsi, tugas dan wewenang dprd. tunjangan reses adalah.belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokan dalam. (tiga) kelompok, yaitu: tinggi, sedang, rendah. pemberian tunjangan komunikatifsebagaimana dimaksud pada terdiri atas: jaminan kesehatan, jaminan kecelakan kerja: cc. jaminan kematian,, dan belanja rumah tangga. selain tunjangan kesejahteraan:: perawatan, santunan:: santunan sekaligus: uang duka wafat, biaya pemakaman,: dan pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan (satu) pasang dalam satuwali kota. bagian ketujuh tunjangan perumahan dalam hal pemerintahan, diatur dalam peraturan wali kota.wali kota. bagian kesembilan. digunakan untuk mengetahui kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkmengenai. dimaksud dalam huruf pemberian belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf dimasu. uang jasa pengabdian sebesar.bagian kesatu jenis: program yang terdiri atas penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja studi banding: pengkajian, penelaahan): dan program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang dprd.: belanja lain sesuai dengan peraturan perundang undang. dana operasional pimpinan dprd sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk: aataupad atau, atau, rendah, paling banyak (satu koma lima) kali,, diatur dengan.perhatikan usu diatur dalam peraturan wali :..fraksi yang diselenggarakan lingkungan kantor sekretariat dprd.jawabannyhak keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan daerahamanat dari undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, menegaskan untuk mendukung keberadaan dprd sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diharapkan mampu membawa nilai nilai demokratis memperjuangkan aspirasi rakyat didaerah dalam rangka penguatan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga diperlukan adanya pengaturan terkait pemberian hasilmanjang hal tersebut, perlu dukungan hak keuangan dan administratif bagi.oleh pimpinan dan anggota dprd harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat diwakildemmmendukungnawali kota, musyawarah pimpinan daerah, dan.lembaran daerah kota bekasi una jan nomor seri peraturan daerah kota bekasi nomor tahun tentang kepemudaan dengan rahmat tuhan yang maha esa, wali kota bekasi, menimbang bahwa pemuda kota bekasincapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf 'a, perlu dilaksanakan pembangunan kepemudaan kota bekasi melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda,ran serta kepemudaan adalah partisipasi pemuda dalam dinamika sosial (kehidupan) kemasyarakasas kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas ketuhanan yang maha esa: kemanusiaan, kebangsaan: kebhinekaan: demokratis: keadilan, keterbukaan: kepedulian: partisipatif: kebersamaan: kesetaraan, dan il. kemandirian. bab iii tujuan dan pelaksankepemudaan dilakukan melalui penyadaran: pemberdayaan, cc. pengembangan kepemimpinan: kewirausahaan dan: kepeloporan pemuda. bab arah dan strategi pelaksanaan kepemudaan sebagaimana dimaksud diarahkan berdasar karakteristik pemuda daerah kota bekasi, sehingga memiliki semangat, kepedulian, perubahan, keterbukaan, kejuangan, tanggungjawab dan sportivitas serta memiliki sifat kritis, inovatif, dinamis, progresif dan prospektif. pemerintah daerah kota bekasikepemudaan. pemerintah daerah kota bekasi mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan kepemudaan daerah. pemerintah daerah kota bekasi bertanggungjawa. kepemudaan dilakukan melalui strategi kompetisi dan apresiasi pemuda,ingkatan pendidikan serta kapasitas pemuda: memfasilitasi regenerasi dan pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan, pendamping pemuda: pelibatan pemuda dalam pendampingpelaksanaan kepemudaan diatur dengan peraturan wali kota. bab pelaksanaan kepemudaan bagian kesatu penyadaran pemerintah daerah kota bekasi memfasilitasi setiap kegiatan penyadaran pemuda dalam menghadapi dan mengurangi resiko dampak negatif perubahan lingkungan sosial, baik domestik maupun global melalui kegiatan pendidikan akhlak mulia atau budi pekerti:mantapan kebudayaan nasional yang berbasis budaya lokal: pemahaman kemandirian ekonomi: dan atau penyiapan program regenerasi berbagai bidang. bagian kedua pemberdayaan pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan secara bertahap: peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi:pelatihan penguatan intelektual, pengendalian emosional, dan spiritual: pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi: cc. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional: pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda: memberikan pelatihan dan keterampilan dan akses permodalan terhadap wirausaha muda, pemilihan wirausahawan muda atau pemuda berprestasi tingkat kota bekasi:kota bekasi: melakukan lomba seni, kebudayaan dan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk mencari bibit potensial: pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan kelurahan. pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud padawali kota. bagian ketiga pengembangan kepemimpinan pemerintah daerah kota bekasi. pemerintah daerah kota bekasi memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui pendidikan: pelatihan: cc. pengkaderan, pembimbingan, pendampingan,wali kota. bagian keempatdan arah pembangunan nasional dan daerah. pemerintah daerah bersama masyarakat dan organisasi kepemudaan bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui: pelatihan: pendampingan: cc. pembimbingan, pemasangan:alam peraturan wali kota. bagian kelima kepeloporan pengembangan kepeloporan pemuda diarahkan untuk membangun semangat, sikap dan kesukarelawanan yang dilandasi atas tanggung jawab sosial sesuai dengan karakteristik daerah. kepeloporan dilaksanakan melalui latihan dasar penanggulangan bencana, latihan kepramukagerakan berperilaku bersih dan hidup sehat: gerakan peduli lingkungan hidup: pendampingan pemuda peloporwali kota. bab peran serta, tanggung memperkuat wawasan budaya lokal, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, cc. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik: membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara: sumber daya ekonomi: kepedulian terhadap masyarakat: ilmu pengetahuan dan teknologi: olahraga, seniserta pemuda:ningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan daerah bersama sama pemerintah daerah untuk melakukan penguatmelalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal, ikut serta mewujudkan masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi: cc. menumbuhkembangkan kewirausahaan pemuda dibidang jasa dan industri kreatif, mendorong pengembangan budaya lokal menjadi destinasi wisata dunia, mendorong meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun kesadaran pemuda dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman dalam pembangunanketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif, tanggung jawab dan hak pemuda diatur dengan peraturan wali kota. bab v bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. pemerintah daerah bertanggungjawaerah yang menangani urusan kepemudaan. bab viii prasarana dan sarana kepemudaan pemerintah daerah menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pembangunan kepemudaan. organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat berpatisipasi menyediakan prasarana dan saranasebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan walikota. pemerintah daerah: kepengurusan:diatur dengan peraturan wali kota. setiap pembentukan organisasi kepemudaan harus didaftarkan kepada pemerintah daerah. bab penghargaan pemerintah daerah kota bekasiwali kota. bab pendanaan sumber pendanaan bagi kepemudaan dapat bersumber daripemerintah daerah membantmembentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah. pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengelolaan kewirausahaizin usaha industri kecil dan menengah dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota padang, menimbang bahwa penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah merupakan salah satu wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimuat dalam lampiran huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bahwa tingginya pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan menengah kota padang perlu diatur sehingga tercipta keadilan dan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah bahw sudah tidak sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalabagian keempat perubahan izin usaha industri perusahaan industri yang melakukan perubahan berupapada dinas: kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas terpasangpemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara pemeriksaanofikasikan pemenuhan komitmen pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada laman oss. dalam hal dinas tidak dapat melaksanakan verifikasi teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud padasahaan industri yang melakukan perubahan berupa, wajib mengajukan permohonan perubahan iui melalui nas berdasarkan komitmen. perubahan iui sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan setelah pemenuhan komitmen berupa pemeriksaan lapangan. ketentuizin perluasan perusahaan industri yang memiliki iui yang telah berlaku efektif, wajib memiliki izin perluasan. apabila diperlukann dapat diperoleh melalui laman oss dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. perusahaan industri yang tidak memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam pada dikenai sanksi administratif. (l) telah menyampaikan data industri, dan telah dilakukan verifikasi teknis(dua) tahun terakhir sebelum pengajuan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal akun sll nas yang dimiliki oleh perusahaan industri yang menyampaikan data industri sebagaimana dimaksud padasll nas atau sejak memiliki dalam hal system oss dan sll nas telah terintegrasi secara elektronik. ketentuan dan tata cara penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi kementerianbab pengawasan wali kota melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik disektor perindustrian. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakuan secara berkala dilakukan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap kebenaran usaha sesuai dengan iui atau izin perluasan, kebenaran kapasitas sesuai dengan iui atau izin perluasan, dan atau kewajiban penyampaian data industri. wali kota melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada dinas.dinas menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada lembaga oss. bab ketentuan lain lain ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan, format dan blank serta tahapan sanksi administratif diatur dengan peraturan walikota. bab vii ketentuan peralihan pelaku usaha yang telah memiliknotifikasikan yang dimiliki laman oss sepanjang tidak terdapat perubahan untuk kegiatan usaha industri berdasarkan yang telah dimiliki. iui yang dikodifikasikankomitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang telah dimiliki oleh perusahaan industri sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan masih berlaku sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan dapat dikodifikasikan laman oss. komitmen yang sudah dikodifikasikan laman oss sebagaimana dimaksud pada akan diperiksa pada saat pelaksanaan verifikasi teknisizin usaha industri lembaran daerah kota pakota padang, mahyeldi diundangkan padang pada tanggal januari sekretaris daerah kota padang nasindustri kecil dan menengah umum pembangunan industri sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perindustrian telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan industri yang ada baik skala kecil dan menengah. hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah. dalam bidang perindustrian kewenangan pemerintah daerah adalah penerbitan izin usaha industri kecil dan industri menengah, bertitik tolak dari hal tersebut pemerintah kota padang telah menetapkan, peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. dengan keluarpadang nomor tahun perlu diganti dengan norma dan peraturan yang baru, sejalan dengan perkembangan kota padang sebagai pusat perdagangan dan jasa propinsi sumatera barat menumbuhkan industri industri skala kecil dan menengah pada setiap kawasan kota padang. agar pemberian izin usaha industri terhadap pelaku usaha industri kecil dan menengah dan adanya kepastian hukum bagi bagi masyarakat dalam menjalankan usah: menetapkan peraturan daerah tentang izin usaha industri kota adalah walikota padangota padnomor induk berusaha yang selanjutnya disingkat nib pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pelayanan perizinan berusaha disektor perindustrian meliputi iui kecil: iui menengah, dan izin perluasan. untuk dapat memperoleh perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada pelaku usaha harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran untuk memperoleh nib. penerbitan dan penggunaan nib sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan menggunakan oss dan sii nas secara terintegrasi. pelaku usaha yang memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki akun sii nas. ketentuan memperoleh akun sii nas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii penerbitan iui kecil atau menengah bagian kesatu umum setiap perusahaan industri kecil atau menengah yang akan melaksanadan atau memanfaatkan yang mempunyai nilai tambah manfaat lebih tinggi: dan atau menyediakan jasa industri. perusahaan industri yang tidak memiliki iui sebagaimana dimaksud dalam pada dikenai sanksi administratif bagian kedua perusahaan industri iui sebagaimana dimaksud dalam diberikan untuk setiap lokasi kegiatan industri, dan atau jenis industri dalam kelompok kali (lima) digit. pemberian iui sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan untuk masing masing kegiatan industri berdasarkan lokasi kegiatan industri dan jenis industri dalam kelompok kali (lima) digit sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. perusahaan industri wajib berlokasi kawasan industri. perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan dari kewajiban berlokasiberlokasi luar kawasan industri dengan ketentuan: berlokasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf danperusahaan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud padapada dikenai sanksi administratif. perusahaan industri yang melakukan perubahan jumlah tenaga kerja, nilai investasi: kapasitas produksi terpasang, penambahan kelompok industri sesuai dengan kali (lima) digit, dan penambahan pemindahan lokasi usaha, wajib melakukan perubahan iui. perubahan iui sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui laman oss. perusahaan industri yang melakukan perubahan jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau nilai investasi sebagaimana dimaksud dalamusaha industri tanpa menambah luas lahan lokasi industri dan tanpa melalui pindah lokasi industribagian ketiga prosedur penerbitan iui kecil atau menengah pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan industri dapat memperoleh iui melalui laman oss. i memiliki akun nas, menyampaikan data industri, dan cc. telah dilakukan verifikasi teknis. kepemilikan akunkomitmen telah dilakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi industri kecil diganti dengan pernyataan siap beroperasisejak pemilikan akun sii nas sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan pengajuan verifikasi teknisilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. perusahaan industri yang lokasinya berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wajib menyusun rkl rpl rinci berdasarkan rkl rpl kawasan. rkl rpl rinci untuk perusahaan industri yang berlokasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat identitas perusahaan, deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan perusahaan industri, dampak lingkungan yang akan terjadi, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci berdasarkan rkl rpl kawasan industri, dan pernyataan komitmen perusahaan industri untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir rpl rkl rinci. rkl rpl rinci sebagaimana dimaksud pada harus disetujui oleh pengelola kawasan industri. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rkl rpl rinci sebagaimana dimaksud padaseluruh komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf telah dipenuhi, dan perusahaan industri yang bersangkutan telah memiliki izin lokasi dan izin lingkungan yang berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangandinasruang lingkup penilaian, kepemilikan oleh warga negara indonesia bagi industri yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, pemenuhan persyaratan penanaman model untuk bidang usaha yang diatur d. dinas mengunggah berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada nasdalam hal dinas tidak melaksanakan verifikasi teknis dalam jangka waktu sebagaimana industri kecil menyampaikan pernyataan siap beroperasi sebagaimana dimaksud dalam melalui sii nas. berdasarkan pernyataan siap operasi yang disampaikan melalui sii naslaman oss pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam s5) hurufhuruf huruf huruf dan huruf telah dipenuhi. ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. iui)tercantum dalam dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan(far lem baran daerah kabupaten muaro jambi nomor: o03dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muaro jambi, menimbang bahwa perusahaan daerah air minum tirta muaro jambi adalah badan usaha milik daerah yang sahamnya milik pemerintah kabupaten muaro jambi, perlu terus ditingkatkan persoalannya, sehingga dapat mengembangkan usahanya, meraih laba untuk dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah kabupaten muaro jambi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat muaro jambi, bahwa penyertaan modal sesuai dengan rekapitulasi tindak lanjut pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan republik indonesia perwakilan jambimuaro jambi nomor tahun tentang pengelolaan barang milikkabupaten muaro jambi. perusahaan daerah air minum tirta muaro jambi yang selanjutnya disingkat dam tirta muaro jambi adalah perusahaan daerah air minum tirta muaro jambi kabupaten muaro jamtujuan tujuan penyertaan modal pemerintah daerah kepada dam tirta muaro jambiingkatan akses perpipaan, meningkatkan kinerja keuangan dam tirta muaro jambi, untuk dapat berupa asset menurut nilai perolehan dinilai dengan uang berjumlah sebanyak dua puluh empat milyar tujuh ratus dua juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tahun anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada berasal dari pemerintah kabupaten batanghari rp. (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). pemerintah kabupaten muaro jambi dinas pekerjaan umum rp. (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). pemerintah kabupaten muaro jambi bagian perlengkapan rp. (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran ii, iii dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini. bab sumber dana penyertaan modal pemerintah daerah kepada dam tirta muaro jambi muaro jambi dari bagian laba secara langsung merupakan komponen pendapatan asli daerahumum peraturan daerah ini sebagai tindak lanjut darierusahaan daerah air minum tirta muaro jambi, agar dapat melaksanakan fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan akan air minum kabupaten muaro jambierusahaan daerah air minum tirta muarotol) nek bupati situbondo peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang pajak daerahpengelolaan an"dinas perindustrian dan perdagangan adalah dinas perindustrian dan perdagangantmemperkenalkan,) adalah reklame yang diselenggarakan dengan kayu, kertas, plastic, vinil, fiberglass, mika plastic kaca, batu logam, alat penyiar atau bahan iainyang menampilkan beberapa gambar naskah reklame secara sendiri sendirilekat (stiker poster dan pengecatan adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas dan atau pengecatan yang diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan dan atau pengecatan yang peruntukannya dapat dipasang, digantungkan, cat pada sditempelkan, tidak dilekatkan, tidak dipasang, tidak digantungkan pada suatu benda lain, tenaga lain perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili daerahsejenis sehingga reklame tersebut melayang udara. reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menyampaikan pesan dengan dibantu pengeras suara kepada sejarah pengunjung. reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menyr.1meliputi pajak hotel: pajak restoran: cc. pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan: f . pajak mineral bukan logam dan batuan: pajak parkir: pajak air tanah. bab iii pajak hotel bagian kesannggunaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel. objek pajak hotel dalam hal initiga tarif dan cara penghitunganotel yang terutang dipungut wilayah daerah. bagian kelima sistem pemungutan pajak hotel pajak hotelpasaiujuh puluh limatiga tarif dan cara penghitungstoran yang terutang dipungut wilayah daerah. bagian kelima sistem pemungutan pajak restoran pajak pajak resto dan, pertandingan olahraga. dikecualikan dari objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada dan adalah pagelaran kesenian dan pertandingan olahraga yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersialtiga tarif dan cara penghitungan tarif pajak hiburan untuk tontonan film, kontes binaraga, pagelaran tari, pusat kebugaran (files center), dan pacuan motor ditetapkan sebesar (sepuluh persen). tarif pajak hiburan untuk pertandingan olahraga, permainan ketangkasan, pagelaran kesenian ditetapkan sebesar (lima belas persen). tarif pajak hiburan untuk pameran, pagelaran musik, karaoke, permainan biltyard, sirkus, akrobat, sulap ditetapkan sebesar (dua puluh persen). tarif pajak hiburan untuk mandi uap spa, pagelaran busana, dan kontes kecantikan ditetapkan sebesar (tujuh. bagian kelima sistem pemungutan pajak hiburan pajak hibuuntuk kegiatan hiburan yang sifatnya insidentil, masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan. pajak hiburan yang terutangpasayang dipergunakan untuk keperluan amal, sosial dan politik yang tidak melibatkan sponsor, reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsiama dengan nilai jual objek reklame ditambah nilai strategalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketigareklame yang terutang dalam halklame yang terutang dipungut wilayah daerah. bagian kelima sistem pemungutan pajak reklame pajak dipungut dengan sistem oficial assessment yakni dipungut bagian kelima masa pajak dan saat pajak terutang masa pajak reklame yang sifatnya permanen adalah jangka waktu yang lamanya lebih dari (tiga) bulan kalender sedangkan untuk masa pajak reklame yang sifatnya insidentil adalah jangka waktu yang lamanya kurang dari (tiga) bulan. pajak reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggarat(tri tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian whvitubondo. bagian ketiga tarif dan cara penghitungan ttselain sebagaimana dimaksudsampat wilayah pemungutan pajak penerangan jalan yang terutang dipungut wilayah daerah. bagian kelima sistem pemungutan pajak penerangan jalanpasapasat: batu apung, batu permata: bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halte), grafit, granit andesit, gips: kalsit, kaolin, leuit: magnetit: mika: marmer: nitrat: obsidian, oker: pasir dan kerikil: pasir kuarsa, permit, prostat: aa. talk: bb. tanah serap fuller earth: cc. tanah diatom: dd. tanah liat: ee. tawas (alum): ff. tras: gg. korosif: hh. zeolit: ii. basal, ji. transit dan eniinstansi yang berwenang sebagaimana dimaksud adalah dinas perindustrian dan perdagangan tata cara perhitungan dan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan bupati. tarif dan cara penghitungan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar (dua besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang:lima sistem pemungutan pajak mineral bukan logam bahan mineral bukan logam dan batuatau sejak diterbitkan speed. termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada adalah badan usaha milik negara, swasta, pertokoan, perorangan, hotel, restauran untuk umum termasuk penyedia layanan bebasnagian ketiga tarif dan cara penghitungan tarif pajak parkir ditetapkan sebesar (dua puluh persen). besarnya pokok pajak parkirparkir yang terutang dipungut wilayah daerah. bagian kelima sistem pemungutan pajak parkir pajak parkirembalian dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang undangan, pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperlugian kedua .e oleh bupatibesarnyaair tanah yang terutang dipungut wilayah daerah. bagian kelima sistem pemungutan pajak air tanah pajak dipungut dengan sistem official assessment yakni dipungut berdasarkan penetapan bupati. bagian keenampajak daerah. bab xii pemungutan pajak bagian kesatu tata cara pemungutan ttatn, diatur dengan peraturan bupati. pasa!bupati dalam jangka waktu paling lama (dus belas) bulan, sejak tanggai surat keberatan diterima, bi.niin dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pendidikannya silapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu) tahamsitubondoitubondo nomor tahun tentang na, pajak hotel dan restoran, peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang pajak reklame, peraturan daerah kabupaten situbondopajak hiburyaa sup bond, age mas lan dadang sugiarto, s.h diundangkan situbondo pedatanggal tg. merga sekte akan) rah rb. pan subordo, miku, tin pkp dirt, hadi winong, s.t., m.m nee pet pembina utama3 uda sekda ip? tpraaoh lembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor |
lana peraturan bupati karwang, menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan daerah kabupaten karawang nomor tahun tentang retribusi jasa umum, maka agar pelaksanaan peraturan dimaksud dapat optimal perlu menindaklanjuti ketentuan pada bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf diatas, maka perlu dit. memutuskan men, yaitu dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten karcetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipilnama, obyek dan subyek retribusi setiap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan, dipungut retribusi sebagai pembayaranmberian pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil pada instansi pelaksana. kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal skt, kartu identitas kerja kartu penduduk sementara akta perkawinan, kutipan kedua dan seterusnya, akta perceraian, kutipan kedua dan seterusnya, akta kematian, kutipan kedua dan seterusnya, akta pengesahan dan pengakuan anak, kutipan kedua dan seterusnya, akta ganti nama bagi warga negara asing. subybiayaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diberikan. bab tata cara dalam penetapan retribusi prinsip dan sasaran dalam penetapanerbitan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dikenakan retribusi. bab wilayah pemungutan retribusi yang dipungut berada daerah. bab vii masa retribusi masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan. bab v buku dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab pembebasan retribusi bupati dapat memberikan pembebasan retribusi. pemberian pembebaspra sejahtera keluarga miskin makin). tata cara pembebasan retribusi ditetapkan oleh keputusan bupati. bab pengawasan pengawasan pelaksanaan peraturan ini menjadi wewenang bupati atau pejabat yang ditunjuk. bab ketentuan peralihan penarikan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk berlaku efektif pada pelaksanaan e ktp reguler atau setelah program kartu tanda penduduk elektronik e ktp) massal yang dibiayai pemerintah pusat berakhir tanggal desember pelaksanaan e ktp reguler dilaksanakan mulai tanggal januari bab xtunjuk pelaksanaanpan bupati sumedang provinsi jawa baratdalam menentukan tujuan yang ingin dicapai baik oleh seorang individu maupun kelompok organisasi tidak bisa lepas dari data dan informasi, bahwa dalam rangka pengelolaan data dan informasi pembangunan masih terdapat permasalahan sehingga ketersediaan data tidak lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undadan pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintaholaan data dan informasi pemakademi keperawatan, unsur badan penanggulangan bencana daerah, unsur satuan polisi pamong praja, unsur kantor kesatuan bangsa dan politik, unsur kantor arsip dan perpustakaan daerah, unsur terkait lainnya. tim pengelola sid kabupaten sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan bupati. tim pengelola sid bertugas: mengumpulkan dan mengisi data dan informasi sid, mengevaluasi data dan informasi sid, dan melaksanakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengelolaan data dan informasi pembangunan. bab xii sumber daya manusia pengelola data dan informasi pengelola data dan informasi pembangunan setiap urusan harus terdapat setiap skpd. personil pengelola data dan informasi pembangunan setiap skpd terdiri atas: pengumpul dan pengolah dilaksanakan oleh pejabat fungsional umum atau personil lainnya yang ditunjuk oleh kepala skpd, penganalisis dilaksanakan oleh: pejabat eselonkepala seksi sesuai dengan kewenangannya untuk kelurahan, verifikator dilaksanakan oleh: pejabat eselon iiisekretaris kelurahan untuk kelurahan, penanggung jawab adalah kepala skpd. pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah secara umum dilaksanakan oleh bappeda. bab xiii alur data dan informasi pembangunan data dan informasi pembangunan harus dapat mengalir dari sumbernya pengguna. data dan informasi pembangunan yang sudah sampai pengguna sebelumnya sudah melalui tahapan verifikasi setiap skpd dan bappeda. alur datxiv sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah perlu memanfaatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan, pengolahan, penganalisis, diseminasi dan pendokumentasian. sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada dapat berupa kendaraan, perangkat dokumentasi, komputer, printer, scanner, software, jaringan telekomunikasi dan informasi dan perangkat lainnya. dalam hal peningkatan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah perlu dikembangkan sistem informasi yang terpadu. bab pembiayaan pengelolaan data pembangunan daerah pembiayaan pengelolaan data dan informasi pembangunanvi evaluasi skpd melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan data dan informasi sesuai dengan urusannya. bappeda melaksanakan evaluasi secara umum terhadap pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. bab xvii ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka pengelolaan data dan informasi pembangunan tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap skpd. pengelolaan data dan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini harus mulai dipersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarananya pada tahun setiap skpdjelasan atasumum dasar pemikiran sesuai dengan undang undang dasarbagaimana undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional,edangkemudian dinyatakan pulakemudiserta dinyatakan bahwa. ada banyak sumber data yang mengelola data dan informasi untuk kepentingan masing masing dan banyak pula manfaat data dan informasi diluar sumber data yang bersangkutan, serta pentingnya data dan informasi untuk perencanaan pembangunan secara umum lingkungan pemerintah kabupaten sumedang, pemerintah provinsi jawa barat serta pemerintah pusat, oleh karena itu perlu adanya integrasi dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan. permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan data dan informasi adalah belum jelasnya pengelola data sumber data yaitu organisasi perangkat daerah opd), banyak data yang tidak tersedia sumber data, kurangnya sumber daya manusia pengelola data, belum adanya standar pengelolaan data opd, belum jelasnya alur pengelolaan data dari sumber data sampai dengan pengguna data, perlunya penyelarasan penggunaan data yang terdapat dibeberapa sumber namun jumlahnya berbeda, sumber data tidak hanya opd tapi dari instansi vertikal daerah yang merupakan bukan urusan pemerintah daerah. dengan demikian diperlukannya pengelolaan data yang baik dan terpadu baik secara horizontal maupun vertikal. sebagaimana permasalahan tersebut diatas, kondisi pengelolaan data dan informasi kabupaten sumedang belum optimal sehingga perlu adanya kesepakatan untuk memperbaiki kekurangan dalam pengelolaan data mulai dari sumber data sampai dengan publikasi diseminasi data, hal ini memerlukan suatu peraturan mengenai pengelolaan data dan informasi pembangunan kabupaten sumedang. tujuan disusunnya peraturan bupati tentang pengelolaan data dan informasi pembangunan kabupaten sumedang bertujuan: meningkatkan ketersediaan data pembangunan daerah, meningkatkan kualitas data pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publikasi data dan informasi. ruang lingkup pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah ruang lingkup draft rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan data dan informasi pembangunan kabupaten sumedang adalahdan informasi pembangunan daerah, diseminasi data dan informasi pembangunan daerah, waktu pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, data rahasia pembangunan daerah, alur data dan informasi pembangunan daerah, sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, pembiayaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah,eskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi. temasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median atau modketerbukaan informasi publik beserta ketentuan pelaksanaannya. cukup jelas. cukup jelas. unsur terkait lainnya adalah unsur pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota lain, instansi vertikal daerah, pemerintah desa, masyarakat dan para pemangku kepentiumedangdata dan informasi pembangta adalah kumpulan fakta dari kenyataan yangmer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, tidak melalui perantara. data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara, dicatat oleh orang lain. informasi adalah hasil pengolahan data. data dan informasi bukan geospasial adalah data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median atau modus, dengan tidak memperhatikan aspek keruangan yang mencakup lokasi, letak, dan posisielolaan data dan informasi adalah rangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, koordinasi dan pembiayaan data dan informasi pembangunan daerah. pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data dengan menggunakan metode tertentu dan alat tertentu dari sumber data tertentu, baik data primer maupun data sekunder. pengolahan data adalah proses mengolah data untuk keperluan pembangunan yang bersifat sistematis dan terencana. analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi. diseminasi data dan informasi adalah penyebarluasan data dan informasi. verifikasi data dan informasi adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan data dan informasi. data dan informasi yang dikecualikan adalah data dansistem informasi pengelolaan data dan informasibab tujuan dan manfaat pengelolaan data dan informasi bertujuan: meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah, meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah: dan meningkatkan kualitas pelayanan diseminasi data dan informasi pembangunan daerah. data dan informasi pembangunan bermanfaat untuk: pengambilan keputusan, pengembangan organisasi, cc. peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kepercayaan publik. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pengelolaan data dan informasi pembangunan terdiri ataspembangunan daerah, diseminasi data dan infomasi pembangunan daerah, waktu pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, data dan informasi yang dikecualikan, alur data dan informasi pembangunan daerah, sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi, il. pembiayaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, dan evaluasi kelompok dan jenis data dan informasi pembangunan terdiri atas: kelompok data umum meliputi: geografi, pemerintahan administrasi pemerintahan, aparatur negara, administrasi kepegawaian), demografi, sosial budaya meliputi: kesehatan: pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, agama, sumber daya alam meliputi: pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan, infrastruktur meliputi: perumahan dan permukiman, pekerjaan umum, pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatika, perhubungan dan transportasi, ekonomi meliputi: industri, perdagangan, pengembangan usaha nasional, lembaga keuangan dan koperasi, bumi, perbankan daerah dan lembaga keuangan daerah, keuangan daerah meliputi: pengelolaan aset atau barang daerah, ekspor produk domestik regional bruto, ringkasan apbd, dana perimbangan, pinjaman daerah, pajak daerah, retribusi daerah, politik, hukum dan keamanan meliputi: politik dalam negeri dan pengawasan, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, insidental meliputi: bencana alam, penyakit menular, pencurian ikan, kebakaran hutan, pencurian dan penyelundupan kayu, prestasi yang diraih pemerintah daerah dari setiap skpd. jenis data dan informasi pembangunan berdasarkan cara penyajiannya aplikasi teknologi terdiri atas: data dan informasi bukan geospasial, dan data dan informasi geospasial. bab pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah pengumpuldata disajikan secara time series minimal (lima) tahun terakhir dengan format jenis data disesuaikan dengan kebutuhan skpd dan atau ketentuan peraturan perundang perundangan. daftar dan format penyajian data sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran dan lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab pengolahan data dan informasi pembangunan daerah pengolahpengolahan data dan informasi pembangunan daerah meliputi proses pencatatan, penggandaan, pemeriksaan, pengklasifikasian, penyortiran, penggabungan, pengkalkulasian, perekapitulasian, pembandingan, penyimpanan serta pembuatan dokumen. pengolahan data dan informasi pembangunan perlu dilakukan secara akurat, tepat dan relevan. untuk mendukung pengolahan data dan informasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada diperlukan sistem informasi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. bab analisis data dan informasi pembangunan daerah analisisanalisis data dan informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan analisis deskriptif. bab vii diseminasi data dan informasi pembangunan daerah diseminasi data dan informasi pembangunan dapat dilaksanakan oleh setiap skpd sesuai dengan kewenangan dan urusannya serta oleh bappeda secara periodik. diseminasi data dan informasi yang dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai jenis media seperti buku, website, majalah, surat kabar, leaflet booklet, film, televisi, radio, papan informasi dan sebagainya. bab viii waktu pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dilakukan setiap tahun mulai dari bulan januari sampai dengan bulan desember. pembaharuan pelaporan data dan informasi pembangunan daerah dilakukan oleh skpd setiap enam bulan pada tahun berjalan, dengan jadwalhasil pembaharuan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada dan dilaporkan bupati melalui bappeda. bab data dan informasi yang dikecualikan data dan informasi yang dikecualikan merupakan data dan informasi rahasia. pemerintah daerah dapat menetapkan data rahasia melalui uji konsekuensi berdasarkan pengecualian informasi sesuai peraturan perundang undangan keterbukaan informasi publik. pengecualian data ddan tim pertimbangan secara khusus, yang ditetapkan dengan keputusan bupati. untuk kepentingan pemerintah daerah, data rahasia dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. perubahan status data dan informasi yang ditetapkan sebagai data dan informasi yang dirahasiakan dikecualikan menjadi status data dandandanketerbukaan informasi publik. penetapan klasifikasi informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan ditetapkan oleh ppid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab koordinasi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah pemerintah daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, dengan: pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota lainnya, instansi vertikal daerah, pemerintah desa: masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya. koordinasi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dilakukan melalui suatu forum, rapat, pertemuan, kerjasama dan atau media koordinasi dan komunikasi lainnya. tata cara kerjasama diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab tim pengelola sid dalam rangka pengelolaan sid, bupati membentuk tim pengelola sid kabupaten. tim pengelola sid kabupaten sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pengarah bupati, penanggung jawab sekretaris daerah, ketua kepala bappeda, sekretaris kepala bidang pengolahan data, monitoring dan evaluasi bappeda, bidang bidang bidang fisik koordinator kepala bidang fisik bappeda, anggota unsur dinas bina marga dan sumber daya air, unsur dinas perhubungan, komunikasi dan informatika: unsur dinas energi, sumber daya mineral dan pertanahan, unsur dinas cipta karya, tata ruang, perumahan dan permukiman, unsur badan lingkungan hidup, unsur terkait lainnya, bidang ekonomi koordinator kepala bidang ekonomi bappeda, anggota unsur dinas pertanian, peternakan dan perikanan, unsur dinas kehutanan dan perkebunan, unsur dinas koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan, unsur badan penanaman modal dan perizinan terpadu, unsur kantor ketahanan pangan, unsur terkait lainnya, bidang pemerintahan dan sosial: koordinator kepala bidang pemerintahan dan sosial bappeda, anggota unsur sekretariat daerah, unsur sekretariat dprd: unsur inspektorat, unsur dinas pendidikan dan kebudayaan, unsur dinas kesehatan, unsur dinas kependudukan dan pencatatan sipil, unsur dinas pariwisata, pemuda dan olah raga, unsur dinas pendapatan, unsur dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, unsur badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 11l. unsur badan pengelolaan keuangan dan aset, unsur badan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, unsur rumah sakit umum daerah, |
kan peraturan bupati bekasi nomor tahu? kedudukan,susunan organisasi,tugas dan unesa serta tata kerja staf ahli bupati dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bekasi menimbang bahwa dengan telah ditetapnntaf ahli bupati:ratlohatugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli bupatkabupaten bekasi adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah kabupaten bekasi, bupati adalah bupati bekasi:bekasi. bab kewenangan staf ahli menyelenggarakan pelaksanaan fungsi pertimbangan perumusan kebijakan strategis: kewenangan staf ahli sebagaimana dimaksud pada meliputi penyiapan rekomendasi terhadap isu isu strategis bidang pemerintahan, penyiapan rekomendasi terhadap isibisu strategis bidang kemasyarakatan dan sumber daya bab iiiidang pemerintahan, hukum dan politik staf ahli bidang ekonomi, keuangan pembangunan staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber baya manusia bab kedudukan, tugas pokok dan surel: bagian kesatu kedudukan staf ahli bupati adalah bagian kedua tugas pokok staf ahli bupati mempunyai tugas membantu bupati bsjaran kebijakan hasil kajian berupa analisis berkaitan dengan desentralisasi dan tugas pembantuan: pemerintahan desa kelurahan: kependudukan,: produk hukum daerah: pelaporan atas pelaksanaan tugasnyar! produktivitas dan agrobisnis bidang pertanian!: peningkatan nilai tambah asset daerah, usaha perdagangan tradisional dan moder: manajemen transportasi: oo. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya:linaanh zat adiktif napa):: kekerasan rumah tangga dan perlindungan anak nilai nilai budaya dan keagamaan,h formal, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparaturdikan dan pelatihan! oo.ab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf ahli bupati (,abad: staf ahli bupati adalah pemangku jabatan struktural eselon litruktural eselonns. bagian kedua pembiayaan pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan staf ahli bupati dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bekasida bekasi hj. nesehatinstalasi farmasi yang selanjutnya disingkat upt instalasi farmasi adalah unit pelaksana teknisinstalasi farmasi pada dinas kesehatan. bab iii kedudukan upt instalasi farmasipt instalasi farmasibab tugas, fungsi, kepegawaian dan susunan organisasi bagian kesatu tugas upt instalasi farmasidua fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam upt instalasi farmasi mempunyai fungsi:instalasiinstalasi farmasi, pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan tugas dan fungsi upt instalasiinstalasi farmasi mempunyai fungsi: mengoordinasikan dan pengawasan kegiatan upt instalasi farmasi, pelaksanaan pembinaan aparatur, pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan upt instalasi farmasi, cc. pengaturan penggunaan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk kegiatan dan pelayanan upt instalasi farmasi, pelaksanaan kegiatan tugas lingkungan upt instalasi farmasi sesuai dengan bidang dan fungsinya masing masing, penyusunan kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pelaksanapelaksanaan administrasi ketatausahaan instalasi farmasi, pelaksanaan pengembangan dan peningkatan pelayanan farmasi, penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja upt instalasi farmasi, k.penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana upt instalasi farmasi, il. penyelenggaraan kesekretariatan pada upt instalasi farmasi, pengelolaan keuangan dan aset upt instalasi farmasiinstalasi farmasiinstalasi farmasi. rincian tugas sub bagian tata usaha, terdiri dari: menyusun rencana kerja upt instalasi farmasi, melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan lingkungan upt instalasi farmasi, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan upt instalasi farmasi, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan upt instalasi farmasi, melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan penatalaksanaan upt instalasi farmasi, melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian lingkungan upt instalasiinstalasipt instalasi farmasi, melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan upt instalasi farmasiinstalasi farmasisetiap pegawai lingkungan upt instalasiinstalasi farmasiinstalasiinstalasitasikmalaya sub bagian tata usaha bupati tasikmalaya, ttd ruzhanul ulum |
neon lis aim, keselarasan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten karawang, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten karawang oleh. ketentuan dalamdiubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut prinsip dan jenis hubungan kerja dilaksanakan oleh perangkat daerah, meliputi: hubungan kerja sekretariat daerah dengan kecamatan, hubungan kerja inspektorat dengan dinas daerah, dan badan daerah: hubungan kerja inspektorat dengan kecamatan, hubungan kerja dinas daerah dan badan daerah dengan dinas daerah dan badan daerah, hubungan kerja dinas daerah dan badan daerah dengan kecamatan, hubungan kerja sekretariat daerah dengan inspektorat, dan hubungan kerja inspektorat dengan perangkat daerah lainnya, ketentuan diubah menjadi berbunyi sebagai berikut hubungan kerja sekretariat daerah dengan inspektorat: tatinspektorat, dalam hal inspektorat berinisiatif menyusun kebijakan daerah yang menyangkut pelaksanaan pengawasan dan pembinaaninspektorat menyusun kebijakan teknis operasional pelaksanaan pengawasan dan pembinaanpengawasan dan pembinaan oleh inspektorat, sekretariat daerah menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan asn pada inspektorat, inspektorat dan badan daerah, naskah dinas sebagaimana dimaksud pada angka meliputidandiantara dan disisipkan berbunyi sebagai berikut hubungan kerja inspektorat dengan perangkat daerah lain bersifat fungsionallims bupati banjar provinsi kalimantan selatan peraturan bupati banjarjarabupaten banjar melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdayaguna, berhasil guna dan memadai, bahwa dengan ditetapkannya peraturan presiden nomor tahun tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik pengaturan pelaksanaan spe lingkungan pemerintah daerah dengan mengacu pada arsitektur spe dan untuk memberikan pedomanjar, maka peraturan bupati banjar nomor tahun tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasbagian hukum setda kab. banjarberkoordinasi dengan service desk tier dalam menyelesaikan permasalahan.pada arsitektur spe. bab viiigian hukum setda kab. banjarmanfaatan teknologi informasi dan komunikasiocal area network lan)bagian hukum setda kab. banjarjawab layananpot statistik dan persandiangian hukum setda kab. banjar bab prinsip prinsip spe lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi:pelaksanaan spe lingkungan pemerintah daerah wajib mengacu pada arsitektur spe. bab iiihukum setda kab. banjarbagian hukum setda kab. banjardan ccbagian hukum setda kab. banjarhal pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan layak, maka aplikasi tersebut wajib diserahkan kepada dinas denganbagian hukum setda kab. banjarvkelancar melaksanakan pengolahan data statistik kegiatan bidang jalalan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan, pedoman dan standar teknis jalnyusunan rekomendasi pemberian izin pemanfaatankegiatan pengawasan fungsi dan kelaikan jalan, il..melaksanakan penyusunan bahan dan pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan,oo.g .melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jalan, atau masyarakat, melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknisdan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksidalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi jemembatan, melaksanakan pengolahan data statistik kegiatan bidang jembatembatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan, pedoman dan standar teknisembatan,laksanaan konstruksi jembatan, melaksanakan monitoring operasional jembatan, melaksanakan kegiatan pengawasan fungsi jembatan il. melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jembatan, m.dan melaksanakan tugas lairencanaan teknik, pembangunan, pengembangan, penanganan, pengawasan dan monitoring teknis bidang sumber daya airelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan sumber daya air dan irigasi, penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air dan irigasi, penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama bidang penanganan sumber daya air dan irigasi, dan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air. dalam menyelenggarakan tugas pokok bidang sumber daya airsumber daya air, menyelenggarakmenyelenggarakmenyelenggarakan penyusunan bahan survey, penetapan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan irigasi, sumber daya air dan pembinamenyelenggarakmenyelenggaraknyelenggarelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan irigasi dan sumber daya air, il. menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai, menyelenggarakan penyusunan bahan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air dan komisi irigasi, menyelenggarakan pengendalian daya rusak air yang dapat menimbulkan dampak, oo. menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi, menyelenggarak menyelenggarakan operasional penanganan kegiatan pada sungai, situ, embung dan pantai pada wilayah sungai, menyelenggarakan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, menyelenggarakan penyusunan bahan sistem informasi bidang sumber daya air, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang sumber daya air, dan menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bidang sumber daya air, terdiri atas seksi perencanaan teknik sumber daya air, seksi pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, dan seksi irigasi. seksi perencanaan tekniksumber daya airdan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi pengelolaan dan pengembanganpenanganan dan pemanfaatan sumber daya air. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan dan pengembangan sumber daya aigelolpengelolaan sumber daya air, melaksanakan kegiatan pengawasan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air, melaksanakan koordinasi, menyusun dan melakukan pembaharuan databasesumber daya air, melaksanakan penyusunan bahan pengendalian pengawasan pengelolaan sumber daya air, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman dan standar teknis pengelolaan.,,w.lolaan dan pengembangan sumber daya air, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi irigasirehabilitasi, pemeliharaan dan pemanfaatan irigasi. dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi irigas, melaksanakan pengolahan data statistik kegiatan pengelolaan irigasi, melaksanakan koordinasi, menyusun dan melakukan pembaharuan database irigasi, melaksanakan penyusunan bahan pengendalian pengawasan pengelolaan irigasi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman dan standar teknis pengelolaan,melaksanakan penyusunan rencana tata tanam global g .dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. paragraf bidang bangunan bidang bangunk, pengendalian dan pengawasan bangunan gedung. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang bangunan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengkajian pembangunan gedung, penyelenggaraan kebijakan perencanaan teknik bangunan gedung, penyelenggaraan kebijakan teknik dan pengelolaan bangunan gedung, penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama pembangunan gedung. pengawasan dan pengendalian bangunan gedung. dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang bangunan, menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan teknik bangunan gedung, menyelenggarakan analisis dan penyajian data bangunan gedung, menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan, menyelenggarakan perumusan bahan penetapan kelembagaan bangunan gedung, menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin mendirikan bangunan, menyelenggarakan pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan gedung negara, menyelenggarakan pendataan bangunan gedung, menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung, menyelenggaraknyelenggarakan pemmenyelenggarmantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang bangun seksi perencanaan teknis bangunan gedung, seksi bangunan gedung, dan seksi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung. seksi perencanaan teknisdalam menyelenggarakan tugas pokok seksi perencanaan teknis bangunan gedungkawasan strategisj . melaksanakan pengolahan data statistik dan penyimpanan data ataubangunan gedung, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi bangunan gedungbangunan gedung. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksibangunan gedungtata ruang, perumahan dan permukiman. kabupaten tasikmalaya. kepala adalah kepala dinas pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukiman.kerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukim, tata ruang, perumahan dan permukiman kabupaten tasikmalaya, bidang jalan dan jembatan, terdiri atas: seksi perencanaan teknik jalan dan jembatan, seksi jalan, dan seksi jembatan. bidang sumber daya air, terdiri atas: seksi perencanaan teknik sumber daya air seksi pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, dan seksi irigasi.danngawasan dan pengendalian bangunan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengawasan dan pengendaliandan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. paragraf, pengendalian tata ruang dan pertanahan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang penataan ruang dan pertanahan mempunyai fungsi penyelenggaraan kebijakan penataan ruang kawasan, penyelenggaraan perencanaan, pengkajian tata ruang kawasan dan evaluasi rencana, cc. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang, penyelenggaraan pemanfaatan ruang, dan penyelenggaraan kebijakan teknis pertanahan. dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang penataan ruang dan pertanlingkup bidang penataan ruang dan pertanahan, menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan tekmenyelenggarakmenyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan bidang penataan ruang, menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis serta penyusunan rencana detail tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten, menyelenggaraknyelenggarakan penyusunan bahan penelitian dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang, h.menyelenggarakmenyelenggarakmenyelenggarakan penyiapan bahan pemanfaatan kawasan strategis bidang penataan ruang, menyelenggarnyelenggarakan pemanfaatan investasi kawasan strategis dan kawasan lintas kabupaten, m.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan penetapan pertanahan, menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyelesaian sengketa pertanahan, oo. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pertanahan,g . menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan ruang kawasan strategis, menyelenggarakan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan tata ruang, menyelenggarakpelatihan aparat dalam penataan ruang, menyelenggarakan penyiapan bahan revisi rencana tata ruang, survey dan pemetaan bidang penataan ruang, w.menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan bidang penataan ruang, menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil tugas pelaksanaan tugas bidang penataan ruang dan pertanahan, dan menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bidang penataan ruang dan pertanahan, terdiri atasseksi perencanaan tata ruangdalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi perencanaan tata ruangnorma, standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis,rencana tata ruang kawasan, rencana tata ruang bangunan dan lingkungan untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten,trategis, norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal, teknis, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan tata ruang. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang mempunyai rincian tugas meliputi melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan dan kebijakan teknis seksi pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tatanorma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal bidang penataan dan pertanahan, melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang,w., pengendalian dan pengawasan tata ruang, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi pertanahannyelenggaraan pertanahan, penyiapan bahganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absence, penetapan tanah ul, pemanfaatan, pemetaan dan penyelesaian masalah tanah kosong. dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pertantanahan, melaksanakan kegiatan inventarisasi dan analisis data yang berhubungan dengan kegiatan pertanahan, melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin lokasi dan izin membuka tanah, melaksanakan penyiapan kegiatan musyawarah untuk penyelesaian sengketa tanah, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pengadaan tanah, melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengadaan tanah untuk kabupaten, melaksanakan penyiapan bahan pemberian ganti rugi tanah, melaksanakan penyiapan bahan penyelesaian sengketa tanah, melaksanakan kegiatan pengkajian laporan pengaduan, penelitian objek dan subjek sengketa, pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah dalam rangka penyelesaian tanah garapan, j . melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan antar pihak yang bersengketa, melaksanakan penyiapan bahan penetapan tanah ul, melaksanakan penyiapan bahan penyelesaian masalah dan pemanfaatan tanah kosotanahan, dan melaksanakan tugas lai penyelenggaraan perumahankebijakan teknis penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas umum, cc. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang perumahan, penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang perumumahan, menyelenggarakan perumuspelaksanakerjasama dan kemitraan dengan unit kerja instansi lembaga dalam rangka meningkatkan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, menyelenggarakan pelaksananyelenggarakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas, terdiri atasseksi perencanaan teknik dan pengendalian perumah dan pengendalian perumahan. dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi perencanaan teknik dan pengendalian perumdan pengendalian perumahan, melaksanakan pengolahan dan analisis data perencanaan teknis dan pengendalian perumahan, melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian perumahan, melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan, melaksanakan penyusunan dokumen rencana keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perumahan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi perencanaan teknis dan pengendalian perumahanenyediaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan pemanfaatan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya. dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi penyediaanyediaan perumahan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan, kebijakan teknis dan pedoman pembangunan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya, melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan penyediaan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya, melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja instansi lembaga serta pihak swasta corporate social responsibility dalam rangka meningkatkan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan badan usaha pembangunan perumahan baik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak bidang usaha perencanaan, pengembangan dan pembangunan perumahan, melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pembiayaan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya, melaksanakan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, melaksanakan perumuslaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi penyediaan perumahumum perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi prasarana sarana dan utilitas umumrasarana sarana utilitas umum perumahan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelengaraan prasarana, sarana, utilitas dan pemakaman umum perumahan, melaksanakan penyiapan bahan perumusan materi teknis, norma, standar, pedoman dan kriteria terkaitnyusunan rencana penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, utilitas dan pemakaman umum perumahan, melaksanakan koordinasi kemitraanmbangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana, sarana, utilitas dan pemakaman umum perumahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, utilitas dan pemakaman umum perumahan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahanselenggaraan pengkajian pengembangan kawasan permukiman dan penyehatan lingkungan, dan penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dan kemitraan bidang air minum dan penyehatan lingkungan permukiman. dalam menyelenggarakan tugas bidang kawasan permukimawasan permukiman, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman, menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh, menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pembangunan kawasan, menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan norma, standar, pedoman dan kriteria pembangunan kawasan, menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan kriteria pembangunan kawasan, menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan, menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan strategi operasional bidang air minum dan penyehatan lingkungan, menyelenggarakan penyusunan bahnyelenggarakan pengkajian bahan dan pembinaan teknis penyehatan lingkungan permukiman dan air minum, menyelenggar.menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan sistem air minum, n.menyelenggarakan pembinaan peningkatan kualitas lingkungan permukiman air minum dan penyehatan lingkungan, menyelenggarnyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan, menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang kawasan permukim: seksi perencanaanbidang perumahan, terdiri atas:kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis daerah. bagian kedua tugas pokok,nyelenggarakan, merumuskan, menetapkan, mengendalikan dan mengoordinasikan tugas pokok dinas dan pembinaan unit pelaksana teknis daerah. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepalaoperasional bidang perancangan teknik, jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan gedung, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan tugas pokok dinas, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penyelenggaraan fungsi kesekretariatan, pembinaan utd. dalam menyelenggarakan tugas pokok, kepala sebagaimana dimaksud dalam mempunyai rincian tugas meliputiseksi perencanaan teknik kawasan permukiman,rencanaan teknik kawasan permukiman,perencanaan teknik kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungs kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan, melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan, melaksanakan perencanaan teknis kawasan permukiman, air minum, dan penyehatan lingkungan, melaksanakan pengolahan dan analisis data perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan strategi pencegahan, pengawasan dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi penerbitan izin pembangunanteknik kawasan permukiman,seksi pengembangan kawasan permukimngembangan kawasan permukiman. dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengembangan kawasan permukimgembangan kawasan permukiman, melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman, melaksanakan pengolahan dan analisis data perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, melaksanakan penyiapan bahan strategi pengembangan kawasan permukiman, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kawasan permukiman, melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan permukiman baik kepada aparatur dan masyarakat, melaksanakan fasilitasi kepada masyarakat dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan siap bangun, melaksanakan penyusunan penanganan permukiman kumuh, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas umumwasan permukiman, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksikebijakan teknis, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan permukiman meliputiair minum dan penyehatan lingkungan mempunyai rincian tugas meliputi melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi air minum dan penyehatan lingkungan, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan strategi operasional air minum dan penyehatan lingkungan, melaksanaklaksanakan pengkajian bahan dan pembinaan teknis penyehatan lingkungan dan air minum, melaksanelaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalianpengolahan dan analisis data perencanaan dan pengendalian air minum dan penyehatan lingkungan, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan sistem pengelolaan air minum, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian penyehatan lingkungan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan, kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan, il. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan peningkatan kualitas permukiman, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategi dalam penanganan air limbah domestik dan drainase, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis dalam penanganan air limbah domestik dan drainase kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi peraturan perundang undangan, pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan, oo. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembinaan kelembagaan dalam penanganan air limbah domestik dan drainase, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan fasilitasi dalam pengembangan investasi dan kerja sama pembangunan pengelolaan air limbah domestik danokasi bencana alam dan bersifat stimulan, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan penanganan air limbah domestik dan drainase: melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan air limbah domestik dan drainase, melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan air limbah domestik dan drainase, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan lembaga lain dan pihak ketiga dalam pembangunan penyehatan lingkungan permukiman, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian air minum dan penyehatan lingkungan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksikerjaan umum dan penataan ruang dan peraturan bupati nomor tahun tentang rincian tugas dan fungsi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukirumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan, perencanaan kinerja dan anggaran dinas, menyelenggarakan kebijakan teknis perancangan, pengelolaan jalan dan jembatan, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perancangan dan pengelolaan sumber daya air, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perancangan teknis dan penataan dan pengendalian bangunan gedung, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perancangan teknis, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perancangan teknis, pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman, menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian jasa konstruksi, menyelenggarakan pengendalian dan pemberian rekomendasi perizinan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta usaha jasa konstruksi, menyelenggarakan kebijakan teknis pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa bidang pertanahan, menyelenggarakan urusan kesekretariatan, menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan utd dan pengembangan kelompok jabatan fungsional, pada,jalan dan jembatan bidang jalan dan jembatlaksanaan perencanaan teknik konstruksi jalan dan jembatan, sesuai dengan kewenangannya. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang jalan dan jembatan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengkajian pembangunan jalan dan jembatan, penyelenggaraan kebijakan perencanaan teknik jalan dan jembatan, penyelenggaraan kebijakan teknik dan pengelolaan jalan dan jembatan, dan penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama pembangunan jalan dan jembatan. dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada mempunyai rincian tugas meliputi menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan teknik konstruksi dan kebijakan bidang jalan dan jembatan, menyelenggarakan pengolahan dan analisis data jalan dan jembatan, menyelenggarakan penyusunan bahan survey, penetapan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan dan jembatan, menyelenggarakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan pengawas dan pengelola jalan dan jembatan, menyelenggarakan rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan, h.menyelenggarakmenyelenggarakan pengembangan teknologi terapan perencanaan umum teknik konstruksi, j . menyelenggarakan fasilitasi penyusunan bahan pengembangan teknologi terapan dan manajemen jalan dan jembatan, menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan jalan dan jembatan, il. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penanganan jalan dan jembatan, menyelenggarakan penyusunan bahan operasional dan petunjuk teknis pengelolaan jalan dan jembatan, n.menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan status jalan dan jembatan meliputi jalan kabupaten dan jalan dalam kota, menyelenggarakmenyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang jalan dan jembatan, dan menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bidang jalan dan jembatan, terdiri atas seksi perencanaan teknik jalan dan jembatan. seksi jalan, dan seksi jembatan. seksi perencanaan teknik jalan danjalan dan jembatdan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi jal dan pengendalian,. dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi jalengawasan dan pengendalian lingkup seksi jalan, |
peraturan bupati karawang nomor tahunola tata kelola sebagai peraturan internal rumah sakit umum daerah kabupaten karawangsebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor lembaran negar7daerah hospital laws)hk. tentang pemberian ijin penyelenggaraan rumah sakit umum daerah kabupaten karawang provinsi jawa barat, peraturan daerah kabupaten karawang nomor tahun tentang susunan organisasi rumah sakit umum daerah kelas non pendidikanperaturan daerah adalah peraturan daerah kabupaten karawarumah sakit umum daerah karawang yang selanjutnya disebut rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kabupaten karawang adalah lembaga pelaksana teknis lingkungan pemerintah kabupaten karawang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, badan layanan umum rumah sakit blu rs) adalah instansi milik pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang dan jasa pelayanan kesehatan yang bermutukorporasi corporate laws) adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah kabupaten karawang sebagai pemilik dengan direktur dan staf medis rumah sakit peraturan internal staf medis medical staff law dewan pengawas badan layanan umum yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah organ yang dibentuk bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan blue rsud, direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kabupaten karawang, pejabat pengelola badan layanan umum adalah pimpinan blue rsudumah sakit umum daerah, jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi,umum daerah, unit kerja atau instalasi pelayanan adalah tempat staf medislain rawat jalan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak kia), perawatan kritis, gawat darurat, radiologi, rekam medis, bedah sentral, patologi klinik, patologi anatomi, rehabilitasi medis, farmasi, gizi, dan sanitasi, haemodialisa, central sterilisasi supply departement css), pemeliharaan sarana rumah sakit pers), forensik dan lainnya sesuai kebutuhaortopedi, bedah saraf, bedah anak, anestesi, urologi, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, paru, psikiatri, tht, mata, saraf, patologi klinik, patologi anatomi, rehabilitasi medis, radiologi, gigi dan mulut, dan ditambah pelayanan spesialis lain sesuai dengan kebutuhankomite keperawatan dan sub komite khususnya yang terkait dengan etik dan mutu medis, dokter adalah dokter sub spesialis,kan direktur rsud kabupaten karawang, kecuali dokter tamu, dokter konsultan adalah dokter yang karena keahliannya direkrut oleh rumah sakit umum daerah untuk memberikan konsultasi (tidak bersifat mengikat) kepada staf medis rumah sakit umum daerah yang memerlukan dan oleh karenanya tidak secara langsung menangani pasien, dokter tamu adalah dokter yang bukan karyawan rsud kabupaten karawang, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan rsud kabupaten karawang, dokter kontrak adalah dokter yang bekerja rumah sakit umum daerah berdasarkan kontrak kerja, dokter pengganti adalah dokter ahli sejenis yang menggantikan tugas dokter tetap rumah sakit umum daerah yang berhalangan, dokter part timer adalah dokterdokter residen adalah dokter umum yang melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis, anestesi adalah petugas yang ditugaskan melakukan tindakan menghilangkan rasa sakit pada organ tubuh guna dilakukan pembedahan, radiolografer adalah tenaga ahli yang diberi tugas dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan radiografi pada unit pelayanan kesehatan, elektrokardiologi adalah tenaga perawat ahli dalam bidang elektrokardiologi jantung, guna mengetahui kondisi jantung seseorang perawat bidan adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat bidmempunyai kompetensi dan kualifikasi untuk registrasi, sertifikasi dan atau secara sah dapat menjalankan praktek kebidanan tenaga perawat dan tenaga bidan parttimer adalah perawat bidanapoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian indonesia sebagai apoteker. setiap profesi harus disertifikasi secara resmi oleh lembaga keprofesian untuk tujuan diakuinya keahlian pekerjaan keprofesiannya dan proses ini sering dikenal dengan kompetensi apoteker asisten apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah sekolah menengah farmasi, akademi farmasi jurusan farmasi teknisi kardiovaskuler adalah tenaga ahli yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan jantungurapentis, dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi. teknisi elektromedis adalah suatu profesi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukanlah profesi yang semata mata pekerjaan untuk mencari nafkah, akan tetapi merupakan pekerjaan kepercayaan, dalam hal ini kepercayaan dari masyarakat yang memerlukan pelayanan profesi, percaya kepada ketulusan hati, percaya kepada kesetiaannya dan percaya kepada kemampuan profesionalnya. psikologi adalah tenaga ahli yang memberikan pelayanan bidang aspek kejiwaan meliputi test psikolog, konseling dan terapi. bab peraturan internal rumah sakit bagian kesatu nama, tujuan, visi, misi, falsafah, moto, logo dan nilai nilai dasar rumah sakit rumah sakit umum daerah kabupaten karawang dengan klasifikasi rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan alamat jalan galuh mas raya desa sukoharjo kecamatan telukjambe timur kabupaten karawang. tujuan rumah sakit adalah tujuan umum memberikan gambaran umum kepada masyarakat dan internal maupun eksternal mengenai arah dan langkah langkah strategis rumah sakit dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kabupaten karawang. tujuan khusus memberi arah kepada organisasi, memfokuskan upaya organisasi, sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan penyusunan program, sebagai salah satu tolak ukur bagi penilaian kinerja organisasi. tugas pokok dan fungsi adalah tugas rumah sakit umum daerah kabupaten karawang mempunyai tugas pokok sebagai pelayanan kesehatan rujukan spesialistik dan sub spesialistik yang meliputi pelayanan promosi, preventif, kuratif dan rehabilitasi. fungsi dalam penyelenggaraan tugas rumah sakit umum daerah kabupaten karawang mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik, |
peraturan bumi\ti situbondo ,, ;ffi" ' '. ', ., , i:, .,. : nomor beralur 20l6 .tentang pembentuk(an unit pelat{sana teknis pemadam kebakaran pada satuan polisi pa} long praja i(kabupaten situbondo .;' dengan rahmat tuhan y.\ng maha esa bupati situbondo, menimbang bahwa dalam basilika mendua ller' ;elaksanailn tugas dan fungsi satuan polisi pamong rrr,i, :grup;rtc'rt site rondo bidang penang rlzrngan kelakar'; irlsusn y61 opel ir:,,rt)ller1 pemadaman ., bak, fran dan l'tour akibat t rr'11s21ra lain dan sebagi l;rli santan ketentuan sal peraturan daerah kaliupaterl situbondo nomor tai tentang pembenllrl<an dan susunan perangkat dire'i kabupaten situbondo dan peraturan merpati lgbt indo nomor t:run tentara kedudttl<,,:i, sur,ronan organisasi, ran gas dan fur:r1si, sert;r til ;., satuan polisi iron l'raja rupa len sit ordo, pandang perlu rte t&akan peraturan i',tepat turut, rnq i]bentukan unit laksana teori:. semacam kebal<ru, pada satuan polisi wrong pri, kabupaten sitter,',11r1. mengingat i.; rrclanq undang nomor rrl tentang percent.kata datcrarit ti;rt.'t';rlt abrrpaten dalam li;tikungan propinsi jawa 'l'it:t,i, lembaran negara ;rrrblik indonesia tahun 195t1 sailor tambahan :iri;u',rit :t,rl,r !,' ,'irlrlrlil'; i,' ,:sisi nomor dan tjerita h[rama fi&epnrlblifi< fiuutitomesia tah'uur 1t950 ttorrrols, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 42og)887); peraturan menteri dalam negeri nomor tahun oo9 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakarabupaten situbondo berita daerah kabupaten situbondo tahun nomor memutus(an menetapkan: peraturan bupati tentang pembentuk{an unit pelaksana teknis pemadam kedai{aran pada satuan polisi pamong prajakabupaten situbondo, yang selanjutnya disebut satpol adalah dinas daerah yang menyelenggarakankabupaten situbondo. unit pelaksana teknis pemadam kebakaran selanjutnya disingkat upt pemadam kebakaran, adalah unsur pelaksana lingkungan satuan polisi pamong prajala unit pelaksana teknis dinas pemadam kebakarmadam kebakaran pada satuan polisi pamong praja kabupaten situbondo. bab iii kemudi(an upt pemadam kebakaran merupakan unsur pelaksana operasional teknis dinasupt pemadam kebakaran dipimpin oleh seorang kepala upt yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. bab susunan organisasi susunan organisasi upt pemadam kebakaran terdiri dari kepala upt; sub bagian tata usaha; regu regu ii; regu iii; regu iv; pos pembantu; dan kelompok jabatan fungsional. sub bagian tata usaha, regu regu ii, regu iii, regu dan pos pembantu sebagaimana dimaksud pada berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala upt. bagan susunan organisasi upt pemadam kebakarankesatu kepala upt kepala uptdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala upt menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemadaman, penanggulangan, dan penyelamatan jiwalharta benda sebagai akibat bencana kebakaran dan bencana lain; pelaksanaan mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan unit unit operasional pos pembantu; pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pemadam kebakaran; pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam ha1 penyelidikan sebab sebab terjadinya kebakaran; pelaksanaan ketatausahaan upprogram dan kegiatan upt; melaksanakan lurusan administrasi llmu,tiga regu regu ii, regu iii dan regu regu regu regu iii dan regu sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf mempunyai tugas melaksanakan tugas pemadam kebakaran; melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain; melaksanakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulans terhadap korban kebakaran dan bencana lain; mengatur tugas j,;ru mudi kendaraan pemadam kebakaran, juru padam, ju.u sumur dan juru teknik; melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pertolongan kecelakaan dan pelayanan ambulans; melaksanakan tugas pemadam kebakaran wilayah kerja lain;empat pos pembantu pos pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan kegiatan upr dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil melaksanakan kebersihan dan keamanan pos pembantu melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala upt sesuai dengan tugas dan fungsinya. wilayah ker;a pos pembantu meliputi pos pembantu wilayah barat meliputi wilayah kerja kecamatan basuki dan sekitarnya; pos pembantu wilayah timur meliputi wilayah kerja kecamatan semua.gus dan sekitarl{undangan yang berlaku. bab tata kerja kepala berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana fungsional up. setiap regu dipimpin oleh seorang kepala regu yang dalam melaksanakan tugas berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala setiap pos pembantu dipimpin oleh seorang kepala pos pembantu yang dalam melaksanakan tugas berada.a bawah dan bertanggung jawab kepada kepala upr. kepala upt melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan sekretariat dan bidang pada satuan polisi pamong praja pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh kepala satuan polisi pamong prajawajib membimbing, memberi petunjuk dan mengawasi bawahannyaupt dan kepala sub bagian tata usaha adalah jabatan struktural. kepala regu dan kepala pos pembantu merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala upt dan bukan jabatan struktural dan ataujabatan fungsional. bab vii penganti(satuant ditetapkan sesuai dengan peraturan pe,:upt pemadam kebakarandiundangkan bab vii3 tentang pembentukan unit pelaksana teknis badan pemadam kebakaran pada badan penanggulangan bencana daerah2 januari ol7dec daerah situbondo, .,i i(kabupaten situbondo tahun 2ol6 nomor situbondo dec2016 lampiran peraturan bupati situbondo struktur organisasi unit pelaksana teknis pemadam kedai(aran pada satuan polisi pamong praja kabupaten situbondo nomor kepala upt sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional |
peraturan bupati kabupaten kepulauan aru nomor tahun tentang perubahan atas peraturan bupati kepulauan aru nomor tahun 2yesuaikan nomenklatur susunan organisasi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan perubahan atas peraturan bupati kepulauan aru nomor tahun aru nomor tahun olundang undang dasar negara republik indonesia;lun al6 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kepulauan aru lembaran daerah tahun 2o^ nomor tambahan lembaran daerah nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang perljbaiian atas peranti.'ran bi,'pati kepri.akan arukepri,akan aru. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati kabupaten kepulauan llur nomor tahun tentang kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi tata kerja dinas daerah kabupaten kepulauan aru diubah sebagai berikut: ,madam kebakaran dan evaluasi. bidang pencegahan kebakaran, terdiri atas seksi pendidikan dan pelatihan; dan seksi penyuluhan dan pembinaan masyarakat. bidang pemadaman, penyelamatan dan medical response, terdiri atas seksi operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban; dan seksi operasi medis darurat. bidang sarana dan prasarana, terdiri atas seksi informasi dan komunikasi; dan seksi armada dan pemeliharaan peralatsosial, terdiri atas kepala dinas; sekretariat, terdiri atas sub bagian perencanaan, data dan pelaporan; sub bagian umum dan kepegawaian; dan sub bagian keuangan. bidang penanganan fakir miskin, terdiri atas seksi penanganan fakir miskin perkotaan; dan seksi penanganan fakir miskin perdesaan, pesisir, terpencil dan terluar '. bidang pemberdayaan sosial, terdiri atas seksi pemberdayaan perorangan keluarga kesetiakawanan dan restorasi sosial; dan seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial. bidang rehabilitasi sosial, terdiri atas seksi rehabilitasi sosial anak dan pelayanan lanjut usia; dan seksi rehabilitasi sosial, disabilitas t\rna sosial dan perdagangan orang. bidang perlindungan dan jaminan sosial, terdiri atas seksi perlindungan sosial; dan seksi jaminan sosial keluarga; sekretariat, terdiri atas sub bagian tata usaha; sub bagian keuangan dan sarana; dan sub ba.gan perencanaan. bidang penyuluhan dan menggerakan, terdiri atas seksi pendayagunaan pig pkb dan institusi masyarakat pedesaan; seksi advokasi dan menggerakan; dan seksi penyuluhan. bidang keluarga berencana, terdiri atas seksi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi; seksi jaminan pelayanan kb; dan seksi pembinaan dan kesehatan ber i(b. bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga berencana, terdiri atas seksi pemberdayaan keluarga sejahtera; seksi bina ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia; dan seksi bina ketahanan remaja. bidang pengendalian penduduk terdiri atas seksi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan; seksi perencanaan dan perkiraan pengendalian penduduk; dan seksi data dan informasi. unit pelaksana teknis dinas; dan kelompok jabatan fungsional. ketentuan mengenai susun m.elayanan pendaftaran penduduk, terdiri atasterdiri atasseksi kerjasama dan inovasi pelayanan dan seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.roduk dan usaha pariwisata, terdiri atas seksi objek dan daya tarik wisata; dan seksi usaha sarana dan jasa wisata. bidang pemasaran pariwisata, terdiri atas seksi promosi; dan seksi pengembangan pasar. bidang pengembangan sumber daya pariwisata, terdiri atas seksi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pariwisata; dan seksi bimbingan masyarakat pariwisata bidang ekonomi kreatif, terdiri atas seksi riset, edukasi, permodalan dan infrastruktur pengembangan; dan seksi pemasaran, fasilitasi, hki dan hubungan antar lembaga. unit pelaksana teroris dinas;)([ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. ketenartransmigrasi dan tenaga kerja; dan sub bagian keuangan. bidang penempatan, perluasan dan pendidikan pelatihan, produlrtifitas tenaga kerja, terdiri atas seksi penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar kerja; dan seksi pendidikan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. bidang hubungan industrial syarat kerja dan jamsostek, terdiri atas seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan seksi syarat kerja, dan jamsostek. bidang pengembangan ifuwasan transmigrasi terdiri atas seksi pelayanan pertanahan dan pengembangan sarira; seksi pembinaan sosial budaya, pengembangan usaha dan promosi kemitraan; dan bidang penyiapan lahan kawasan transmigrasi, terdiri atas seksi perencanaan teknis, penyediaan tanah dan bangunan pemukiman; dan seksi bina potensi dan persebaran penempatan penduduktransmigrasi dan tenaga kerjatahanan pangan, terdiri atas: kepala dinas; sekretariat, terdiri atas sub bagian umum; sub bagian perencanaan dan eva}.rasi;; seksi harga pangan; dan seksi cadangan pangan. bidang konsumsi dan keanekaragaman pangan, terdiri atas seksi konsumsi pangan; seksi promosi keanekaragaman konsumsi pangan; dan seksi pengembangan pangan l.lokal. bidang keamanan pangan, terdiri atas seksi kelembagaan keamanan pangan; seksi pengawasan keamanan pangan; dan seksi kerjasama. dan informasi keamanan pangan. unit pelaksana teknis dinas; dan kelompok jabatan fungsional. ketentuan mengenai susun ul organisasi dinas ketahanan pang}a dinas; sekretariat, terdiri atas sub bagian program dan keuangan dan sub ; seksi deregulasi;yelenggaraan perizinan dan non perizinan, terdiri atas seksi pelayanan perizinan dan non perizinan a i; seksi pelayanan perizinan dan non perizinan il; seksi pelayanan penzrnar: dan non perizinan a iii; dan tim teknis jabatan fungsional. bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan, terdiri atas seksi pengaduan dan informasi l,layanan; seksi kebijakan dan advokasi layanan; seksi pelaporan l.layanan; dan tim teknis jabatan fungsional. unit pelaksana teknis dinasdinas pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri atas kepala dinas; sekretariat, terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian; sub bagian perencanaan; dan sub bagian keuangan. bidang pengelolaan sumberdaya air, terdiri atas: seksi pengembangan prasarana; dan seksi pengelolaan dan pengendalian. bidang bina marga, terdiri atas seksi pembangunan jalan dan jembatan; dan seksi preservasi jalan dan jembatan. bidang cipta kar5ra, terdiri atas seksi pelaksanaan, penataan dan preservasi bangunan gedung; dan seksi pengelolaan dan pengendalian plp dan air minum. bidang penataan ruang dan pertanahan, terdiri atas seksi pengaturan dan pembinaan; dan seksi pengelolaan dan pengendalian tata ruang dan pertanahdiundangkan dobj pe \nb et, &o\} kabur kepri,,akan aru, berita daerah kabupaten kepri"akan aru "ahun 2oi7 nomor salinan sesuai dengan aslinya . i:' l;! lampiran peraturan bupati kepri.akan aru nomor tahun tentang perubahan atas peraturan bupati kepri,akan aru nomor tahun 2016bagan susunan organisasi dinas pemadam kebakaran ,'; ri,i: li, ii, [1i fis, e,r ffi lit kelompokjabatan fungsional sub bagian i]mum dan kepegawaian sub bagian perencanaan dan evaluasi bidang pencegahan kebakaran bida,ng pemadaman, penyelamatan dan medical response bidang sarana dan prasarana seksi operasi eh,{ adakan, pei,yei,matai{ dan evakuasikorban seksi informasi dan komunikasi $aksi pendidikan dan pelatihan seksi operasi medis darurat seksi armada dan pemeliharaan peralatan seksi penyuluhan dan pembinaan masyarakat bagan susunan organisasi dinas sosial kelompok jabatan fungsional sub bagian perencanaan, data dan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian bidang penanganan f'akir miskin bidang pemberdayaan sosial bidang perlindungan dan jaminan sosial seksi rehabilitasi sosial anak dan pelayanan janji]t usia seksi perlindungan sosial seksi pemberdayaan perorangan, keluarga, kesetiakawanan dan restorasi sosial seksi penanganan fakir miskin perkotaan seksi penanganan fakir miskin perdesaan, pesisir terpencil dan terluar seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial seksi rehabilitasi sosial disabilitas tuna sosial dan perdagangan orang seksi jaminan sosial keluarga sub bagian keuangan bagan susunan organisasi dinas pengendali.an penduduk dan keluarga berencana bidang pengendalian pts duduk bidang keluarga berencana bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga berencana bidang pei\puluhan dan menggerakan seksi pemajuan dan singigomsasi kebijakan seksi pemberdayaan keluarga seia}tera seksi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat, kontrasepsi seksi pendayagunaan pkb pkb dan institusi masyarat(at pedesaan seksi perencanaan dan perkiraan pengendalian penduduk seksi bina ketahanan keluarga' balita, anak dan i.asia seksi advokasi dan menggerakan seksi jaminan pelayanan keluarga berencana seksi data dan informasi seksi bina ketahanan remaja seksi pembinaan dan kesehatan ber kb seksi pei'iyi'lahan bagan susunan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil sekretariat bidang pelayanan pendar"seksi sistem inf'formasi administrasi, kependudukan seksi kelahirandan kematian seksi kerjasama dan inovasi pelayanan seksi identitas penduduk seksi pengelolaan dan penyajian data kependudukan seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan seksi pinda}i datang dan pendataan penduduk bagan susunan organisasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif kelompok.jabatan fungsional sub bagian perencanaan sub bagian umum dan kepegawaian bidang produk usaha pariwisata bidang ekonomi kreatif bidang pemasaran pariwisata bidang pengembangan sumberdaya pariwisata seksi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja parigi sata seksi riset, edukasi, perm dai"an dan infrastru}our pengembangan seksi objek dan daya tarik wisata seksi bimbingan masyarakat pariwisata seksi pengembangan pasar seksi pemasaran, fasilitas hki dan hubungan antar lembaga seksi usahasarana dan jasa wisata bagan susunan organisasi dinas transmigrasi dan tenaga ker.ia kelompokjabatan fungsional sub bagian umum dan kepegawaian bidang penempatan perluasan dan pelatihan, produktivitas tenaga kerja bidang penyiapan lahan kawasan transmigrasi bidang hubungan industrial, syarat kerja, dan jamsostek bidang pengembangan kawasan transmigrasi seksi pelayanan pertanahan dan pengembangan saras seksi pei.iyelesaian perselisihan hubungan industrial seksi perencanaan teknis, penyediaan tanah dan pembangunan pemukiman seksi penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan ins'formasi pasar kerja seksi pembinaan sosial budaya,pengembangan usaha dan promosi kemitraan seksi bina potensi persebaran penempatan penduduk seksi syarat kerja, dan jam sistem seksi pendidikan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja sub bagian keuangan bagan susunan organisasi dinas ketahanan pangan fi, fr, fl'r: ili, $,i tr, ui,, ni' ffi $r, l1,1i h,;j h1t tr&l' ffi ffi sub bagian perencanaan dan evaluasi bidang konsumsi dan keanekaragaman pangan seksi kelembagaan keamanan pangan seksi konsumsi pangan seksi persediaan pangan sb1(si distribusi pangan seksi peng atr' asan keamanan pangan seksi promosi, penganekaragaman konsumsipangan sei(si i{arga pangan seksi sumberdaya pangan seksi kerjasaivia disinformasi keamanan pangan seksi pengembangan pangan lokal seksi cadangan pangan bagan susunan organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sub bagian program dan keuangan bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang promosi penanaman modal bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal seksi pelayanan perizinan dan non perizinan a i seksi pengaduan dan informasi layanan saksi pbrencanmn penanaman modal seksi pengembangan promosi penanaman modal seksi pelayanan perizinan dan non perizinan a ii seksi pelaksanaan promosi penanaman modal seksi kebijakan dan advokasi layanan saksi pemberdayaan usaha seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal seks pelayanan perizinan dan non perizinan a iii seksi pelaporan i.,layanan sub bagian umum dan kepegawaian tim teknis bagan susunan organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kelompok jabatan fungsional sub bagian umum dan kepegawaian bidang pengelola.aan sumber daya air bidang penataan ruang dan pertanahan bidang bina marga bidang cipta karya seksi pei"laksanakan, penataan dan preservasi bangunan gedung seksi pengaturan dan pembinaan seksi pembangunan jalan dan jembatan seksi pengembangan prasarana seksi pengelolaan dan pengendalian plp dan air minum seksi pengelolaan dan pengendalian tata ruang dan pertanahan seksi preservasi jai,an dan jembatan seni pengelolaan dan pengendalian bagan susunan organisasi dinas perhubungan #hd hh) |
bupati pidie provinsi aceh peraturan bupati pidie nomor tahun 2oi8 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pidie tahun menimbang mengingat smillahirrahmanirrahim bupati pidie,14pidie wajib men rusun rkd yang merupakan penjabaran dari rpm; bahwyang disesuaikan dengan perkembangan terbaru pada tahun anggaran ol8pidie tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pidieo92); undang undang nomor tahun 2oo2 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor tahun 2olo pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun 2oo9 tentang perubahan atas undang undang nomor tahun 2oo2 tentang komisi\2oor tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2oos 2o2s lembaran negara republik indonesia tahun 2oor nomor tambahan l,lembaran negara nomor too); daerah lembaran negara tahun 2ol4 nomor tambahan lembaran negara nomor s587) sebagaimana telah diubah beberapa kali8, tambahan lembaran negara nomor 567e1; peraturan pemerintah nomor 1o9 tahun 2peraturan pemerintah nomor tahun 2o0s4g, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4so2200s peraturan pemerintah nomor tahun 2oos2oo1fl; peraturan pemerintah nomor tahun 2oor}g); peraturan pemerintah nomor tahun 20ogfi);peraturan pemerintah nomor tahun 2ot6 tentang perangkat daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor a7zs1o); peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2ortl nomor 45o) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2otg tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun 2oll rentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggara, pendapatan dan belanja daerah berita naga republik indonesia tahun oib nomor s); peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2ol7 tentang pen]susunan rencana kedua pemerintah daerah tahun 2ol8 berita negara republik indonesia tahun 2o8 berita negara republik indonesia tahun ol7 nomor qanun aceh nomor tahun tentang penyelenggaraan keuangan aceh lembaran daerah nanggroe aceh darussalam tahun 2oo8 nomor tambahan lembaran daerah nomor qanun aceh nomor tahun 2oo8qanun aceh nomor tahun tentang perubahan atas qanun aceh nomor tahun 2oog rol2 nomor qanun kabupaten pidie nomor tahun 2o1g tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten pidie tahun anggaran peraturan bupati pidie nomor tahun 2ol7 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pidie tahun anggaran ol8; peraturan bupati pidie nomor tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja kabupaten pidie tahun anggaran memutuskan menetap kan peraturan bupati pidie tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pidie tahun perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pidie tahun anggaran ol8, yang selanjutnya disebut p r kabupaten pidie tahun 2ol8 adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun yang dimulai pada triwulan dan berakhir pada triwulan iv. p rkd kabupaten pidie tahun 2ol9 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah rpm) kabupaten pidie tahun 2ol7 2o22 dan mengacu pada rencana kerja pemerintah aceh rupa) tahun dan rencana kerja pemerintah rkp) tahun uraian perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pidie tahun 2ol9 sebagaimana tertuang da lam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. p rkd kabupaten pidie tahun 2or8 memuat rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajibanrah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. p rkd kabupaten pidie sebagaimana dimaksud pada menjadi: pedoman bagi satuan kerja perangkat kabupaten dalam men rusun rencana kerja dan anggara., perubahan satuan kerja perangkat kabupaten tahun anggaran 2olg; acuan bagi pemerintah kabupaten pidie dalam men)rusun rancangan kebijakan umum perubahan anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dan p pas) kabupaten pidie tahun anggaran olg; pedoman bagi pemerintah kabupaten pidie dalam men1rusun rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten rpapbk) tahun dalam rangka pen]susunan rpapbk tahun pemerintah kabupaten pidie menggunakan p rkd kabupaten pidie tahun 2ol8 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran tahun dengan dewan perwakilan rakyat kabupaten pidie. kpk menggunakan p rkd kabupaten pidie tahun dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran perubahan satuan kerja perangkat kabupaten tahun 2o7g dengan dewan perwakilan rakyat kabupaten pidie. dalam hal tejadi pergeseran asumsi yang melandasi pen susunan r rkd kabupaten pidie tahun yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah tertampung dalam peraturanperubahan anggaran kuda) tahun 2olg dilakukan, dengan tanpa melakukan perubahan pada peraturan ini. peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap emidie. ditetapkan sigla pada tanggal agustus zulhtlah l44 diundangkan pada tanggal agustus zulhijah r44 sigla :7t kabupaten fi^ dae pid sekretaris rah ie, berita daerah kabupaten pidie tahun nomor pidie, mulyadibagian kelima bidang usaha tani peternakan bidang usaha tani peternausaha tani peternakan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang usaha tani peternak dalamngendalian dan evaluasimberian pertimbangan sebagai dasar penerbitan rekomendasi untuk penertiban izin bidang peternakan, pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan hasil peternakan dan pemasaran, pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi dan promosi komoditas unggulan peternakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana prasarana peternakan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. bagian keenam bidang pengembangan perikanan bidang pengembanganperikanan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf bidang pengembangan perikanan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan, penggunaan sarana dan koordinasi penyediaan infrastruktur bidang pengembangan perikanan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan pembudidayaan ikan, pelaksanaan penyiapan pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan dan pengolahan pemasaran hasil perikanan, pelaksanaan penyiapan pengawasan dan pengelolaan sumberdaya perikanternakan dan perikanan kepala dinas sekretariat sub bagian umum . fungsional ili lilit iii iii bidang bidang bidang bidang produksi kesehatan hewan usaha tani pengembangan peternakan peternakan perikanan fungsional fungsional fungsional fungsional cotittttitittttt ttitittttttt ptt iii iii tiiiiii iii kit iii kel lil iii lili ill lili lil lilit iii kiki kit iii tiiiiii iii kit iii kel lili lil tani dana dana dan dan dana dan daa dan dan llllilii lil lll lltrepublik indonesiaternakan dan perikanan kabupaten magetan. kepala dinas adalah kepala dinas peternakan dan perikanan kabupaten magetan. sekretaris dinas adalah sekretaris dinas peternakan dan perikanan kabupaten magetan. bidang adalah bidang pada dinas peternakan dan perikanan kabupaten magetan. sub bagian adalah kepala sub bagian pada dinas peternakan dan perikanan kabupaten magetan. unit pelaksana teknis daerah pada dinas peternakan dan perikanperikanternak bidang produksi peternakan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang kesehatan hewan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang usaha tani peternakan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang pengembangan perikanan, terdiri atasternakan dan perikanroduksi peternakan, pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan hewan, pelaksanaan kebijakan bidang usaha tani peternakan, pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perikanan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi peternakan dan perikanan, pelaksanaan administrasi dinas bidangroduksi peternakan bidang produksi peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi produksi peternakan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (l), bidang produksi peternakan menyelenggarakan fungsi: penyusunan perencanaan,rumusan kebijakan tekniscc. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektorlaksanaan serta, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi peternakan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. bagian keempatngelolaan kesehatan hewan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kesehatan hewal dalamsertifikasi kesehatan bahan pangan asal ternak dan hasil bahan asal ternak, melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kesehatan produk produk peternakan, melaksanakan pengawasan kesehatan lingkungan perusahaan peternakan, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis dan operasional rumah potong hewan, melaksanakan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah, il. melaksanakan penyidikan dan pengamatan untuk pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, melaksanakan pengambilan specimen histopatologi (jaringan organ) guna pemeriksaan yang dilaksanakan secara fisik dan laboratories: melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dari dan daerah lain yang meliputi lalu lintas ternak pasar, perusahaan serta melaksanakan penutupan wilayah dalam rangka pencegahan penularan penyakit ternak, oo. melaksanakan pengawasan, pengujian dan peredaran obat hewan dan ikan, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis operasional rumah sakit hewan klinik hewan, satuan pelayanan peternakan terpadu dan pos kesehatan hewan, melaksanakan pengadaan sediaan biologi, farmasetik dan premis untuk penanggulangan penyakit menular, melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemantauan, pencegahan, pemberantasan serta pengobatan penyakit pada hewan dan ikan, melaksanakan pembinaan dan penyusunan rekomendasi teknis perizinan klinik hewan dan dokter hewan praktik, pelaksanaan pengelolaan unit pelayanan teknis kesehatan hewan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesehatan hewan: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. |
aanomor tahun tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah desa, telah ditetapkanbahwa dalam rangka mengukur kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perlu mengubahi. komponen sub komponen en penjelasan contoh .,., ,,.,,w jm eme evaluasi capaian perjanjian seluruh capaian perjanjian kinerja telah dievaluasi dan mampu kinerja yang telah dilakukan 60x menjawab seluruh kriteria sebagaimana ditetapkan, money y t hr. a01 evaluasi capaian perjanjian kinerja hanya menginformasikan rencana ken pelaksanaan bidang serta kegiatannya, tanpa menginformasikan aksi atau menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program. paniai kineratelah dosatash terdapat informasi tentang capaian hasil bidang, terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan bidang, terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu perjanjian kinerja, terdapat analisis tentang perubahan target yang dituju oleh perjanjian kinerja, terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan perjanjian kinerja. m''#saa ii. kualitas evaluasi evaluasi bidang kegiatan seluruh evaluasi telah disertai rekomendasi yang terkait dengan telah memberikan peningkatan kinerja dan rekomendasi tersebut telah (disetujui peningkatan kinerja yang untuk) dilaksanakan, dapat dilaksanakan seluruh evaluasi sebagian disertai rekomendasi yang terkait mag money dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi tersebut telah a b c rencana (disetujui untuk) dilaksanakan, aksi seluruh evaluasi belum disertai rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi tersebut telah (disetujui untuk) dilaksanakan. ajakomponen sub komponen penjelasan contoh n india hasil evaluasi rekomendasi yang terkait dengan perencanaan seluruhnya telah money bidang kegiatan telah ditindaklanjuti, rencana ditindaklanjuti untuk rekomendasi yang terkait dengan perencanaan sebagian telah aksi perbaikan pelaksanaan a b c ditindaklanjuti, rencana bidang kegiatan masa rekomendasi yang terkait dengan perencanaan belum aksi yang akan datang ditindaklanjuti. tindak aan nn. merjaorommsasin bon) o ) | kinerja organisasi sans dilaporkan capaian kinerja desa target dapat dicapai sesuai rata rata capaian kinerja melebihi ppd dengan perjanjian kinerja rata rata capaian kinerja lipid a b c apabila rata rata capaian kinerja laporan realisasi anggaran informasi mengenai kinerja informasi mengenai capaian kinerja seluruhnya dapat ditelusuri ppd dapat diandalkan kebenaran datanya, lipid a b c informasi mengenai capaian kinerja sebagian dapat ditelusuri laporan kebenaran datanya, realisasi realisasi informasi mengenai capaian kinerja belum dapat ditelusuri anggaran kebenaran datanya. invasi kinerja dapat diandalkan dengan tema sdata (kompeten): analisis dapat ditelusuri sumber datanya, capaian dapat diverifikasi, kinerja date. capaian kinerja lebih baik rata rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun ppd dari tahun sebelumnya sebelumnya 100y6, lipid dan a b c rata rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi lap oran tahun sebelumnya realisasi desa contoh komponen sub komponen penjelasan '"m" .):: 'j rata rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun anggaran sebelumnya (berbanding dengan tahun sebelumnya) hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perencanaan kinerja pengukuran kinerja y6) pelaporan kinerja y6) evaluasi internal pencapaian sasaran kana nani tangmemuaskan, berkinerja tinggi, sangat akuntabel dan memimpin perubahan. baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan akuntabilitasnya sudah baik, dan perlu sedikit perbaikan. kurang, memiliki sistem untuk manajemen kinerja, tetapi perlu banyak perbaikan yang mendasar. sangat kurang, tidak memiliki manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan yang mendasar. bupati sumedang, ttd dony ahmad munir beberapa ketentuan dalamcamat menyusun laporan hasil evaluasi kinerja pemerintah desa dan disampaikan kepada bupati melalui sekretaris daerah dan dihembuskan kepada: inspektur, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kepala bagian tata pemerintahan sekretariat daerah. penyampaian laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan soft copy evident penila: perjanjian kinerja, rencana aksi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ppd): laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa lipid)) dan laporan realisasi anggaran,| rpm des y6),kinerja kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran y6). pelaporan pemenuhan pelaporan kinerja penyajian informasi kinerja y6), dan pemanfaatan informasi kinerja evaluasi pemenuhan evaluasi internal kualitas evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja kota pengisian . pengisian lembar kriteria evaluasi atas implementasi sakit desa: komponen sub komponen penjelasan contoh y t nilai evident perencanaan kinerja perencanaan strategis ja. pemenuhan dokumen rpm des telah sasaran pada rpm des seluruhnya telah dilengkapi dengan memuat sasaran, indikator indikator kinerja dan target kinerja setiap tahunnya, kinerja sasaran dan target sasaran pada rpm des sebagian telah dilengkapi dengan rpm des setiap tahunnya. a b c indikator kinerja dan target kinerja setiap tahunnya, bab sasaran pada rpm des belum dilengkapi dengan indikator nanga aan kinerja dan target kinerja setiap tahunnya. peoammasreames sasaran telah selaras dengan sasaran pada rpm des seluruhnya telah selaras dengan visi, visi, misi dan tujuan kepala misi dan tujuan kepala desa yang terpilih, pohon desa yang terpilih. sasaran pada rpm des sebagian telah selaras visi, misi dan kinerja tujuan kepala desa yang terpilih, rpm des a b c sasaran pada rpm des belum selaras dengan visi, misi dan bab visi tujuan kepala desa yang terpilih dengan indikator kinerja dan misi, target kinerja setiap tahunnya. tujuan sasaran, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja sasaran dan target setiap tahunnya pohon sasaran dan target setiap seluruhnya telah berorientasi hasil dan dapat diukur, kinerja tahunnya telah berorientasi sasaran, indikator kinerja sasaran dan target setiap tahunnya des hasil dan dapat diukur. a b c sebagian telah berorientasi hasil dan dapat diukur, bab dan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target setiap tahunnya bab belum berorientasi hasil dan dapat diukur. indikator kinerja komponen sub komponen en penjelasan contoh a02 soo soo kriteria berorientasi hasil dan dapat ukur: terkait dengan isu strategis desa, sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah desa, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya (rumus formulasi). bidang kegiatan telah bidang kegiatan seluruhnya telah selaras dengan sasaran dan selaras dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja sasaran bidang kegiatan sebagian telah selaras dengan sasaran dan pohon a b c angan kinerja indikator kinerja sasaran, rpm des bidang kegiatan belum selaras dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran:okumen rpm des seluruhnya telah digunakan sebagai acuan digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan rkp des), penyusunan dokumen a b c dokumen rpm des sebagian telah digunakan sebagai acuan rpm des rencana kinerja tahunan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan rkp des), rkp des rkp des) dokumen rpm des belum digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan rkp des). dokumen rpm des telah rpm des telah direvisi secara berkala dan hasilnya masih relevan direvisi secara berkala oleh dengan kondisi saat ini, berita pemerintah desa rpm des telah direvisi secara berkala dan hasilnya tidak relevan acara hasil a b c dengan kondisi saat ini, revi apabila rpm des belum direvisi. rpm des oo yoo uuu pamukan pong tahunan pemenuhan perencanaan kinerja tahunan dokumen perencanaan cukup jelas kinerja tahunan rkp des y t rkp des telah disusun dan ditetapkan komponen sub komponen en penjelasan contoh sam nf kiri eni desa) perjanjian kinerja telah cukup jelas ana kinerja desa dan camat kualitas perencanaan kinerja tahunan (rkp des) sasaran, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja sasaran dan target pada rkp des sasaran dan target pada seluruhnya telah selaras dengan rpm des, pohon rkp des telah selaras dengan a b c sasaran, indikator kinerja sasaran dan target pada rkp des kiri rpm des. sebagian telah selaras dengan rpm des, rkp des sasaran, indikator kinerja sasaran dan target pada rkp des belum selaras dengan rpm des. sasaran dan indikator sasaran dan indikator kinerja pada perjanjian kinerja seluruhnya kinerja pada perjanjian telah selaras dengan rkp des, kinerja telah selaras dengan a b c sasaran dan indikator kinerja pada perjanjian kinerja sebagian perjanjian rkp des telah selaras dengan rkp des, kinerja sasaran dan indikator kinerja pada perjanjian kinerja belum selaras dengan rkp des. implementasi jawaban tentangoleh) kondisi (jawaban) tentang tahunan pemenuhan dan kualitas perencanaan kinerja tahunan rencana kinerja tahunan anggaran bidang kegiatan pada abb des seluruhnya telah dimanfaatkan dalam selaras dengan sasaran, indikator kinerja sasaran pada rkp des, rkp des penyusunan anggaran anggaran bidang kegiatan pada abb des sebagian telah selaras perjanjian b c an. dengan sasaran, indikator kinerja sasaran pada rkp des, kinerja anggaran bidang kegiatan pada abb des belum selaras dengan apb des sasaran, indikator kinerja sasaran pada rkp des. perjanjian kinerja telah perjanjian kinerja seluruhnya telah mencantumkan target dan mencantumkan target dan jumlah anggaran pada setiap indikator kinerja, perjanjian jumlah anggaran pada setiap a b c perjanjian kinerja sebagian telah mencantumkan target dan angan kinerja indikator kinerja 00x jumlah anggaran pada setiap indikator kinerja, komponen sub komponen penjelasan contoh y t nilai evident "d j. mi . jh. perjanjian kinerja belum mencantumkan target dan jumlah anggaran pada setiap indikator kinerja. pemenuhan pengukuran rencana aksi sesuai dengan cukup jelas perjanjian kinerja yang y t rencana ditandatangani oleh kepala aksi desa dan camat indikator kinerja pada indikator kinerja perangkat desa seluruhnya selaras dengan perjanjian kinerja perangkat perjanjian kinerja atasannya, desa sebagai turunan indikator kinerja perangkat desa sebagian telah selaras dengan sekdes, atasannya a b c perjanjian kinerja atasannya, kasi, kaur indikator kinerja perangkat desa belum selaras dengan perjanjian dan kadus kinerja atasannya. kualitas pengukuran rencana aksi telah rencana aksi seluruhnya telah mencantumkan target, anggaran mencantumkan target, dan jadwal dalam mencapai keberhasilan kinerja, anggaran dan jadwal dalam a b c rencana aksi sebagian telah mencantumkan target, anggaran rencana mencapai keberhasilan kan dan jadwal dalam mencapai keberhasilan kinerja, aksi kinerja rencana aksi belum telah mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan kinerja. perjanjian kinerja perangkat perjanjian kinerja perangkat desa seluruhnya telah desa telah mencantumkan mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai target, anggaran dan jadwal keberhasilan perjanjian kinerja kepala desa, dalam mencapai keberhasilan perjanjian kinerja perangkat desa sebagian telah mencantumkan rencana perjanjian kinerja kepala a b c target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan aksi desa perjanjian kinerja kepala desa, perjanjian kinerja perangkat desa belum mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan perjanjian kinerja kepala desa. komponen sub komponen ran penjelasan contoh asa anhkhaa na. implementasi jawaban tentang implementasi pengukuran harus selalu dikaitrencana aksi telah rencana aksi seluruhnya telah monitoring capaian kinerjanya monitoring monitoring capaian secara berkala, rencana kinerjanya secara berkala rencana aksi sebagian telah monitoring capaian kinerjanya aksi a b c secara berkala, berkala rencana aksi belum monitoring capaian kinerjanya secara (triwulan berkala semester tahunan) target kinerja perangkat target kinerja perangkat desa seluruhnya telah monitoring desa telah monitoring pencapaiannya, monitoring pencapaiannya target kinerja perangkat desa sebagian telah monitoring rencana pencapaiannya: aksi a b c target kinerja perangkat desa belum monitoring berkala pencapaiannya. (triwulan semester tahunan) sman dam lipid ear disusun cukupjelas lipid laporan kinerja telah djangan jomapgaas nach fam aman soo kinerja komponen sub komponen en penjelasan contoh swr aaa be: mes laporan kinerja menyajikan laporan kinerja seluruhnya menyajikan informasi mengenai informasi mengenai pencapaian perjanjian kinerja, pencapaian perjanjian laporan kinerja sebagian menyajikan informasi mengenai ppd kinerja a b c pencapaian perjanjian kinerja, lipid laporan kinerja belum menyajikan informasi mengenai pencapaian perjanjian kinerja. laporan kinerja menyajikan laporan kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang informasi keuangan yang terkait langsung dengan seluruh pencapaian sasaran (outcome), terkait dengan pencapaian a b c laporan kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang ppd sasaran kinerja kepala desa terkait langsung dengan sebagian pencapaian sasaran (outcome), lipid laporan kinerja belum menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran (outcome). a55 pemanfaatan informasi kinerja informasi kinerja telah informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat dimanfaatkan ppd digunakan dalam dalam evaluasi perjanjian kinerja, nan lipid pelaksanaan evaluasi y t informasi kinerja dalam laporan kinerja belum dapat pertanian pencapaian perjanjian dimanfaatkan dalam evaluasi perjanjian kinerja. kinerja kinerja informasi yang disajikan informasi yang disajikan seluruhnya telah digunakan untuk telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan menilai dan memperbaiki desa, pelaksanaan program dan a b informasi yang disajikan sebagian telah digunakan untuk menilai ppd kegiatan desa dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan desa, lipid informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan desa. www w: :. . evaluasi kinerja pemenuhan evaluasi |
sera ph, ata karim sen fee bulan teayong utarasalahgunakan, bahwa dengan semakin berkembangnya kebudayaan, pariwisata, lalu lintas transportasi serta perkembangan informasi dan teknologi daerah dapat membawa dampakdpkayong utaraayong utaraayong utarayongayong utarberada dalam wilayah kabupaten kayong utara. media massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah kabupaten kayong utara. bab asas dan tujuasaskantujuancc.:dan pengawasan lintas lembaga pemerintah dan masyarakat terhadperlindungan khusus bagi korban dibawah umur,masyarakat,upaya pencegahan melalui keluarga,dididi, cc. mencegah terjadinyapemerintah daerah pemerintah daerah melakukan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilingkungan kerjanyadengan bekerjasama dengan lembaga pemerintah daerah. setiap kepala satuan kerja perangkatilakukabagian keenam pencegahan melalui dprd pimpinan dprdlakukan pencegahan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya,perlindungan khusus korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mendapat perlindungan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. perlindunganlembaga pemerintah daerahyang didirikan pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat pemuda. pembentukpemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada oleh bupatberikan tindakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada hurufupatinyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif laipama kain nip penjelasan atasyong utarakayong utaraayong utar. huruf yang dimaksud dengan keagamaan adalah pencegahan dan penanggulangan dilakukan dapat melalui pendekatan secara keagamaan. huruf yang dimaksud dengan keadilan adalah pencegahan dan penanggulangan dilakukan secara merata seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat dapat memahami tentangngayoman adalah pencegahan dan penanggulangan dilakukan dapat melindungi bagi anggota masyarakatmanusiaan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan secara persuasif dengan memperhatikan hak hak anggota masyarakat. huruf yang dimaksud dengan ketertiban adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dilaksanakan untuk menertibkan anggota masyarakat sehingga terhindar darirlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan ditujukan agar anggota masyarakat tidak terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. huruf yang dimaksud dengan keamanan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dilaksanakan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. huruf yang dimaksud dengan nilai nilai ilmiah adalah pencegahan dan penanggulangan dilaksanakan dengan memberikan pendidikanpastian hukum adalah upaya pencegahan dan penanggulangan harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang undangan. huruf yang dimaksud dengan kemitraan adalah pencegahan dan penanggulangan dilakukan secara bersama sama baik pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat. huruf yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan sesuai dengan kondisi daerah dan karakteristik masyarakat setempatsia (delapan belas) tahun lainnya, psikotropika, dan zat adiktif lainnyperaturan presiden nomor tahun tentang pengawasan dan pengendalipng lahan (pa ana |
peraturan daerah kabupaten landak nomor tahun tentang perlindungan anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati landak, menimbang bahwa anak merupakan amanah dari tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental,maupun sosialopn the elimination all forms discrimination against wopropinsi adalah propinsi kalimantan barat. daerah adalah daerah kabupaten land dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut dprd adalah dprd kabupaten landaklandorang tua cmasalahserta perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak guna menjamin agar anak dapat tumbuh kembang secara wajarlandakrlakuan, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaananak p serta pendidikan luar biasa, menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya,laksanakan etika dan akhlak yang muliik anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundangpeta dan kelompok bermain. pembentukan peta dan kelompok bermain sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatid. bentuk pelayanan panti sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh rumah perlindungan anak rpa) baik milik pemerintah daerah maupun masyarakat pembentukan dan pengelolaan rpa sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati dan penculikan anak sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui upaya pengawasan,dan penculikan anakterhadap perdagangan dan penculikdan penculikan anak, melaksanakan kerjasama antar kabupaten dan koordinasi dengan propinsi dan penculikan anak perlindungan bagi anak korban perdagangan dan penculikan anak sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui rpa melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakatsetiap orang dan atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada berupa perlakukan kasar baik secara fisik, mental dan sosialpemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi daruratmasalah bagian kedelapanlembaga sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati menyiapkan sarana dan prasina dalam penyelenggaraan perlindungan anak secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuang. mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatiakatas waktu penetapan peraturan bupati dan atau keputusan bupatkabupaten landakperlu lebih dipertegas agar semua pihak turut serta dalam memikul tanggungjawab terhadap masa depan anak. oleh karena itu melalui peraturan daerah ini dapat lebih mengimplementasikan kak daer:ikuti pemerintah dan pemerintah daerah anatara lain kementerian sosial, kementsn |j g rsssehingga dapat mewujudkan perekonomian daerah berdasarkan atas prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan kemandirian,yusun peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah,imantan utara nomor ev k.n pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran dan rancangit6dipisahkanjumlah rp. dana alokasi umum sejumlah rp. dana alokasi khusus sejumlah rp. dana alokasi dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya siapa) sejumlah |
peraturan daerah kota makassar nomor tahun tentang pengelolaan terminal penumpelolaan terminal penumpang dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota makassar, menimbang bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan terminalterminal dalam suatu peraturan daerah kota makassar: bahwa sehubungan dengan hal tersebut atas, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pengelolaan terminal penumterminal penumpang. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan walikota adalah walikota makassar, badan pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerah terminal makassar metro kota makassar: direksi adalah direksi perusahan daerah terminal makassar metro kota makassar, perusahaan daerah adalah perusahaan daerah terminal makassar metro kota makassar:a moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum: angkutan penumpang umum bis adalah setiap kendaraan bermotor dig . angkutan penumpang umum non bistempat parkir adalah tempat dalam kawasan terminal untuk menempatkan kendaraan dalam keadaan tidak bergerak yang bersifat sementara, pemakai fasilitas terminal adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak memakai fasilitas terminal berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang ditetapkan oleh perusahaan daerah, tarif jasa adalah pembayaran atas penggunaan terminal dan atau fasilitas terminal yang disediakan oleh perusahaan daerah dan nilainya ditetapkan oleh direksi: fasilitas terminal adalah fasilitas penunjang yang berada dalam kawasan lingkungan terminal) tempat usaha adalah tempat usaha berupa kios warung rumah makan travel kantor biro perjalanan atau sejenisnya yang berada dalam kawasan lingkungan terminal. bab pengelolaan terminal wewenang pengelolaan terminal didelegasikan walikota kepada direksi. bab iii wewenang direksi direksi berwenang menetapkan lokasi terminal atas persetujuan walikota setelah memperhatikan pertimbangan badan pengawas: dalam terminal, direksi berwenang menetapkan jalur jalur keberangkatan dan kedatangan angkutan dan penumpang umum bis non bis, tempat parkir, tempat usaha: struktur tarif jasa penggunaan pemanfaatan fasilitas terminal: perbaikan rehabilitasi sarana dan prasarana terminal: pemasangan dan pemanfaatan fasilitas terminal, termasuk untuk pemasangan reklame, direksi berwenang mengatur dan atau mengubah tata ruang dan desain terminal, direksi berwenang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang menguntungkan perusahaan daerah dalam membangun menata terminal dengan persetujuan badan pengawas. bab klasifikasi terminal penumpang klasifikasi terminal ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan walikota atas pertimbangan badan pengawas: klasifikasi terminal dimaksud ini yaitu terminal tipe terminal tipe cc. terminal tipe bab fasilitas terminal dan jenis pungutan jasa fasilitas terminal dan jenis pungutan jasa terminal dan tata cara pumungutannya ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan walikota sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bab persyaratan dan hak pemakaian tempat usaha pemakai tempat usaha terminal wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh direksi: izin sebagaimana dimaksud ini dimohonkan diajukan oleh pemakai tempat usaha kepada direksi: masa berlaku izin sebagaimana dimaksud ini selama lamanya (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali: pemakai tempat usaha dapat memperoleh izin lebih dari (satu) tempat usaha sesuai yang ditetapkan oleh direksi: izin pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ini tidak dapat dipindah tanganan tanpa izin direksi. direksi berhak melakukan penyegelan atau mengambil alih tempat usaha bilamanaenam puluh) hari berturut turut maka direksi dapat melakukan penyegelan atas tempat usaha:seratus dua puluh) hari berturut turut maka direksi dapat mengambil alih tempat usaha dimaksud: penyegelan sebagaimana dimaksud huruf dan atau pengambil alihan sebagaimana dimaksud huruf ini atas tempat usaha dapat dicabut setelah pemakai tempat usaha telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh direksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii larangan dan kewajiban dalam terminal oleh direksi: mengotori merusak bangunan dan fasilitas terminal: melakukan kegiatan reparasi pengisian pelumas penggantian roda kendaraan pada lokasi parkir atau areal pemberangkatan kendaraan angkutan, kecuali pada tempat yang ditetapkan oleh direksi: menyimpan bahan baker minyak, gas dan atau bahan cairanyang mudah terbakar dan atau kegiatan memasak tanpa izin direksi: menyimpan narkotika dan atau obat terlarang lainnya dan atau menjual minuman beralkohol keras dan sejenisnya tanpa izin: melakukan kegiatan perjudian atau kegiatan sejenisnya, g . melakukan perbuatan asusila, menjadikan kawasan areal terminal sebagai tempat tinggal atau hunian, berjualan kalima asongan, mengubah mengadakan sambungan aliran listrik, gas, air dan atau telepon tanpa izin direksi, mengubah bentuk bangunan termasuk pemasangan pintu, jendela, tenda permanent dan atau sejenisnya tanpa izin direksi, i. menyimpan menempatkan barang jualan diluar tempat usaha kios yang dimiliki. pemakai fasilitas terminal wajib menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan: menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan lainnya, cc. mentaati ketentuan pemakaian fasilitas terminal menyiapkan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran, menyiapkan tempat sampah dan atau membuang sampah pada container sampah, mentaati ketentuan perizinan yang ditetapkan oleh direksi. pengelola terminal wajib menggunakan seragam dan tanda pengenal yang ditetapkan oleh direksi. bab viii pembinaan direksi berkewajiban melakukan pembinaan kepada pengguna fasilitas terminal. bab sanksi administrasi pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi pencabutan izin. babketentuan pidana pelanggaran atassebagaimana dimaksud ini disetor seluruhnya kasmeriksaurusan pajak atau pemberian izin trayek, dan retribusi terminal angkutan penumpang umum bis dan non bis, serta penggunaan fasilitas penumpang terminal kotamadya daerah tingkat ujung pandang lembaran daerah kota makassar nomor tahun seri nomor beserta perubahannya,sutomo guntur lembaran daerah kota makassar nomor tahun file pengelolaan terminal hk |
pemerintah kabupaten sarolangrahmat tuhan yang maha esa bupati sarolangun, menimbang bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembatalan perda kabupaten sarolangun nomor tahun tentang retribusi hasil hperaturan daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi perda kabupaten sarolangun nomor tahun tentang retribusi hasil hsarolangun. ditetapkan sarolangun padatanggal bupati lagu basri agus diundangkan sarolangun pada tanggal tawar kan ditelan kebenarannya) kabupaten,sarolangun poni! nip. pp, pembina ne. |
peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu timur. bupati ogan komering ulu timur,maka perlu diatur mengenai izin usaha industri, tanda daftar industri dan izin perluasan industri bahwa untuk maksud tersebut pada huruf diatas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu timurintruksi presiden nomor tahun tentang pedoman penyederhanaan dan pengendalian perizinan usaha,usaha industri, tanda daftar industri, dan izin perluasan. perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang pksudkabupaten ogan komering ulu timur izin usaha industri selanjutnya disebut iui adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha industri. tanda daftar industri selanjutnya disebut tdi adalah tanda daftar industri untuk melaksanakan kegiatan usaha industri kecil yang diberlakukan sebagai iuizinkan. bab pemberian iui, tdi, dan izin perluasan. setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dalam kabupaten terlebih dahulu memperoleh iui atau tdi atau izin perluasan industri dari bupati melalui kepala dinas perindustrian dan perdagangan. izin usaha industri sebagaimana dimaksud terdiri dari (tiga) jenis sebagai berikut izin usaha industri: tanda daftar industri, izin perluasan industriksudksud tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh izin usaha industri iui) terhaddengan iui tdi yang dimiliki wajib memperoleh izin perluasan. perusahaan industri yang telah memperoleh iui atau tdi dalam jangka waktu bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya iui atau: iui dan tdi izin perluasan untuk perusahan penanaman modal asing masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam nomor tahun1967 nomor tahun tentang penanaman modal sing serta peraturan pelaksanaannya, iui dan tdi diberikan untuk masing masing jenis industri sesuai klasifikasi lapangan usaha indonesia klub) dan daftar komoditi dan satuan standar industri kecilindustri dalam lingkup jenis industri tersebut, bagi industri yang belum ditetapkan jenis industrinya dalam keputusan menteri perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada akan ditetapkan lebih lanjut oleh bupati. paragraf objek dan subjek iui dan tdi objek iui dan tdi adalah perusahaan industri sebagaimana dimaksud dan subjek iui dan tdi adalah orang pribadi atau danyang mempunyai iui dan tdi. paragraf tata cara memperoleh izin usaha industri (iui) permohonan iuketentuan mengenai bentuk formulir permohonan, syarat syarat, dan tata cara permintaan iui melalui tahap persetujuan prinsip dan iui tanpa melalui tahap persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. paragraf tata cara memperoleh tanda daftar industri (tdi) permohonan tdtdi tidak diperlukan tahap persetujuan prinsip syarat syarat untuk memperoleh tdi adalah copy kartu tanda penduduk ktp) pemilik penanggung jawab perusahaan, copy situ ho atau surat keterangan usaha copy rekomendasi dari instansi terkait jika ada, keterangan lain yang diperlukan: ketentuan mengenai bentuk formulir permohonan tdi dan bangko tdi ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku paragraf tata cara memperoleh izin perluasan industri permohonan izin perluasan diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala dinas perindustrian dan perdagangan: setiap perusahaan industri yang telah memiliki iui, tdi baik melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa tahapuntuk memperoleh izin perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup. ketentuan mengenai bentuk formulir permohonan dan tata cara memperoleh izin perluasan ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap perusahaan industri yang telah memilki iui, tdi yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam iui, tdi setiap perusahaan industri yang telah memilki iui, tdtangka untuk pasaran expr meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi penanaman modal bupati melalui kepala dinas perindustrian dan perdagangan dalam jangka waktu paling lama hari (lima belas) hari kerja harus sudah mengambil keputusan menerima, menunda atau menolak permohonan iui, tdi, dan izin perluasan dalam hal penolakan penundaan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan alasan penolakan penundaan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud bupati melalui kepala dinas yang membidangi urusan perindustrian tidak memberikan keputusan menerima, menunda atau menolak maka permohonan iui, tdi dan izin perluasan dianggap diterima paragraf masa berlaku izin usaha industri dan tanda daftar industri izin usaha industri iui) dan tanda daftar industri tdi) berlaku selama (lima) tahun sejak diterbitkan izin usaha industri dan tanda daftar industri sebagaimana dimaksud setiap (satu) tahun wajib daftar ulang paragraf peringatan, pembekuan, dan pencabuelum melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud hurufindustri iui) dan tanda daftar industri tdi) apabila perusahaan tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam melakukan kegiatan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor sebagaimana dimaksud dalam tetapi dipasarkan didalam negeriek. pembekuan iui atau tdi bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada huruf dan berlaku selama (enam, perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan perbaikan sesuai dengan peraturan daerah ini, izinnya dapat diberlakukan kembali.,melalui kepala dinas perindustrian dan perdagangan: peringatan, pembekuan, dan pencabutan iui tdi dilakukan dengan menggunakan formulir yangiii kewajiban pemegang iui tdi pemegang iui tdi berkewajiban sebagai berikut menempatkan iui tdi diruang tempat kedudukan perusahaan industri yang mudah dilihat umum. memberikan data informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta oleh pejabat yang ditunjuk. menyampaikan kepada bupati atau pejabat yang tunjuk apabila perusahaan selama (enam) bulan berturut turut tidak lagi melakukan kegiatan usaha industri atau menutup perusahaannya disertai alasan alasannya serta mengembalikan iui tdi membayar pungutan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang industri. dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak diterbitkan iui tdi wajib mendaftarkan perusahaan industri dalam daftar perusahaan sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang wajib daftar perusahaan. perusahaan industri yang telah memperoleh iui tdi wajib menyampaikan informasi secara berkala kepada pejabat yang berwenang mengenai kegiatan usahanya.untuk kurun waktu (satu) tahun selambat lambatnya setiap tanggal januari tahun berikutnya bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawas terhadap iui tdi dilakukan oleh bupati melalui kepala dinas perindustrian dan perdagangan: pejabat sebagaimana dimaksud wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap kegiatan usaha industri. bab ketentuan ketentuan lain apabila iui atau tdi yang telah dimiliki ola setiap permohonan penggantian iui tdi yang telah rusak atau hilangpejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada mengeluarkan iui tdi sebagai pengganti iui tdi yang hilang atau rusak. iui, izin perluasan,melalui kepala dinas perindustrian dan perdagangan yang memberikan iui tdi baik dilokasi lama maupun lokasi baru. permintaan persetujuan pemindahan lokasi diajukan langsung kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya (lima belas) hari kerja bupati melalui kepala dinas yang membidangi urusan perindustrian yang memberikan iui tdi dilokasi lama maupun lokasi baru wajib mengeluarkan persetujuan tertulis perusahan industri yang telah mendapatkan iui tdimelalui kepala dinas perindustrian dan perdagangan selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan dari menteri kehakiman. selambat lambatnya (limamelalui kepala dinas yang membidangi urusan perindustrian mengeluarkan persetujuan atas permintaan perusahaan, dan perusahaan tersebut(upl) atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan (apabila pejabat yang telah diberi pelimpahan kewenangan tangani iui dan atau tdi pelaksanaan pemberian iui, izin perluasan, dan tdi dikenakan biaya retribusi daerah dan merupakan pendapatan asli daerah non pajak, akan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bentuk format formulir dan surat yang digunakan untuk pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan dengan peraturan bupati. ketentuan mengenai lokasi kawasan industri kawasan berikat, dan sentra industri akan diatur dengan keputusan bupati bab.bab dan dalam jangka waktu paling lama its n a pemerintah daerah kabupaten kubu raya a diundangkan sungai raya pada tanggal plate sekretaris daerah kab paten xiii muba mahendrawan hamm|o apps suparwanto lembaran daerah kabupaten kubu tahun . . nomor daaexi.1i il. pendapatan rp. belanja rp. surplus (lampiran peraturan daerah kabupaten kuburnya nomor: tahun 2noy tanggal a0g pemerintah kabupaten kuburnybei ana 22an pegawai tarangtsasa modal p saga josaraansomoo ton ono0 pesan image oorenonso| ara mosen taat pomtoraatn asongan #soreorasooso seomsamoomoo| 7ar4eo0200 tonoreror (logam siaran asmara peranan sswsoe| ase| season tunooimorremeasanmasya'menyala ore| amazon| oso| 2stone0 tanoteiooe dendam psatomunositnweremaardantark gon| wrasoneooe| son| 17ao0s00 tonorioor penngampsasamrsitaaran soe| bahasa| son| anna honoretore (emedsamamuatana ase| wrromocose teo tanooiani (rensesantammartmanganpengagaan saj siramnse| apel seno0 tonotatone dendam berantecandnpentranperndawunangan someone| ooj om| tao tanoorae perasa taanmidantowamstotargeaan ore) tioomen| soso0 jonotoro(fastopttomanananterswnatesaamawan aso| zansoonso can|2ansssoo tunoonaos peontsntendaaandnatepemsora son| soo mesomsoanoe| esoooseo tonoreroar pevosamsetergapanceamatana aset anf trombone| too0seo tonomaon( pesatanpeasansaratana soe| song memamoomoe| sersoseo kinerja dan kerang3 tniotorceoi| pemusmanpsapuantmanganatatamn "eeomeoe| anooago| cne| toon ora boss gonore (resemanganpergskanaatusaan tenomooese| #eooosoors| 0n| teks0nen toko ten rendemen pergaranamatwagn moon| sanoomen| koo| sono none ton aro tonooresi(rommranangneasseraan gae| saamowmen romomone| temon read penjaga sekolah tonoiorter(remewagmangekei arema0 nasomonej #romooaso| ao0| season jokowi tes pentenaampes selasar goseoooo| aras) cjr toko iro( pemeran mua battdankemmwasswa 2otroowoe| homogen| ce| faroamoea tononiiro pensenwasararematsmcanama awesome| siooono| 0an| "eroonoon onoorers( pemtnsman per satuan car ase| mmomoomoo| sesosok toko ieo(keutamaan umn pemeran deretan moremear| @eracasoas| aoe torssasoa tunoioresrjrensamm sian snapemman sej fiaooon| ono 1sosok operasional khusus guru terpencil pedalaman uraian urusan, organisasi, jumlah sendok. pegawai barangwsasa modal es3mars oor penndamhsasdmntrsitawngan soo caoomao| wong soo not ooi penossanisataswarantaner |oo 7j info meaoneoosaf saj ado anon one pemedamemanbesandangeatwanperudangungangan ooo| grereoon| kon| tensor arora (uparapsikoarasantansumanekargasan |jar| #rasroonaaf ao0| azzaseoo anon oriefaseasitoodrandantnstaiteamamaaan ) o) ore| momoa| c00| eror been aini cor (ngemanpetewtarngesratana o|ooj oaj mon tosmromoneoamoma mama pesamanpemsangsiwatana oso| oen| teraman| anom iman (rewsdsan sem gedrataror tanpa | more moomomen| oma| soon warnai (rensirasantawanangasmatan om| momen) momo) tao (penetasan veetanventwaaanascpensna sen) atoovooneol cen| aroma tuan cai (penetasan drs paisangeinataner score| tempo| ome| tato wwaotone remdtaaanunatantangua temomoo| komodor| wo0| coto hewan (peran pewgtm orson cuma dansa taronomoo| #raomomos| toe| tonton tenor obor(endandanpesintama teyooweore| #romeo| ome| como secara undsnssosiscntsal masa hiasan nifas hitam ena aan sere| aan oom) uno oi( pemsranpeageantearamanuunan terbowoo| mono) too| nona ono (hova obatan peteaantesawan g0) rronyanseoan osn) #oraoeen eos penata ortdanfenskaanesawan ooj #rooraoeoso| arroaeo soror wanmoreri wentamgeratasdmpaamoan or| vesamoomen| os0j ressooon amor (psnankensanberan tenda srenoonoo| seasooro omn znn000 temon ore (enngtantnapmen kemas teoosof mamesmon| ono) konarson (pertemuan emas kesan mara inn tenaga ntah teo0mon| ancsmonn| june (bontoa wamandapamaan moe| meamtoomonf ton) rara kami (rowentanganmedapenondarmemanmeamannaa eror mamamoo| 0anfdomomon marco (rentan unsranmataandanwarm | o oo) teswomoan| tensanaon gangguan akibat kurang yodium gay), kurang vitamin dan kekurangan zat gizi mikro lai tuo lomba watandangtayaan o| o)joo msemmooroaf assnoon aoi (hosanperesaandm parngaamaan femina error| snorasoosj meknsone union peayounvatans enttadnanasetcan | o o o)jmo0| #roooaroc) non). #norton armor (ramananpevegaandanpewngntarampenanimanuar a0s00so| merarmunson| ona sean peningkatan surveillance epidemiologi dan pengulangan doo pegawai |sarangtyasa moga " " " h ba# t jusioeoroita (hapatapsikodrwsdanteneasikakarasean o |) o 7m0o| doecoomool 0m) stwowe jusoeoto2 pusampenngkaan sanad pasangan apapun ) | )j006| teeoramoo| eramcoore| juriooon cor pengndampetrgapangedratano | ase| ieroooo| sera juwiosorozon(pengadamperdtangesratane:) ) |o anj serooeoma| era jovtoon goo pemsinananranberaatampush oo 0an| koooeooe| oo ore) ero0n sei nnmosstsdsscdinsal (absnsas fusi hoa hias tuwoootoeoi pemuranpearoantetanganairumm o o |)ojemeoowmoo| wseoonoo| o o)7ag| #aeroweb tuwosoiig (logam penentangan kera persebaya penamaan sensaseore| taramasone| aga| tengaran toriooon son fambegentengenamsaan | o esooarooof #oweooan| oo 0se| ssow tumtooitoor( penialandanpakingtungan | ) swoomoo| sewsamoo| k00| desa vasco0 tumoenttori (kondrmsipememan anal |o poef sessomoo| ae0|disewa tumoeottere( pemboman get wunrgkunyanttan | dasoomon| wewosmoo| aeo| #secolo tenant iri |renunbhanalonek kader urgtrgan idm )|)o) ts0oneooo| 2nsrasoa) ooo)j0ma| sea alam dan lingkungan hidup sarana za uno |roam pendinginan koreana sunter das aam o#ihenccore| @ntesowos| rn| oneoseso ausioaon (koronasi pengenaan kesakanttuan ) |)jseteoowmeo| @osesomoo| aen| oneesana pemain wibowo| 2entastsoon| toonmooneeose| tasesaaa tenasia great jonaskeenautanganpencatangka) ) | )jess2woo| #o2eosin| #eesnomoo tanaman onoororoi pamedsanjasasuatmamuat beef nasoweol 0m| ironootoros pemesaanjsakesemantana ace sesoaeel oref desa were honoororii pemedaanbarangesakangan peragaan | 2sensual 0m| bawa honootons pemasanbatanbacaandanpeatwanperndagundawan )j000| sessoncol ooo)j0mef sasa hotomoria|psiasitadnaitankoneumsitakardesan ) |) o ) o0n| @oowoeore| ore| cocoon homooroira(has apakomdnasidantnsuaskeanamdasah o ) |) o ) g00| #ncoowraoo| oo a00| honours2 logam penamaan baamadm pasangan area gen| serooore 2nssooone| santosa mumoonozon| pembuangan sedangkan soo maroowmoo| moooneo wrortooraaor( pengadranpetungagangeaingkanis o o o | 0gel 00o| tasosmoo| tesla wontoorozso( pensiraaamnaretlntampaah oo ) asa, semmoooao| ano| teori program peningkatan disiplin aparatur er: tebasan busa pegawai barangtjasa modal j ww www tammorari tanaman gruamramaan aroroomoef tesoneoanof. jan taro tanoorom pendewaan awsamasur esotoonoo| seasons) saman toko tee penderagsaa oise wsemasadan amowoo| memo) 0af arena tammoremyoasom asnsonzonso| osenzoo kantor son (enemananoenwat yam tema selam bear oo)| ) tscorcooso| toraroan| os0jasasrano tumor (retacaasan yersaseromnbaar room| "nermonpo| ooojmo0| seseryon toko (penahan owu kera sato gan rawa berasa common| temon| on| reset tanomten pesmanrammertoran sean )|)mamamoo| romeo| teormooo tawon lantaran sawan measoonpe| aonsasoaso| ooo)jmn| nelson monokrom lama sec gemsarats | omaoroonee| wnsameonso| eos kantor (rewaamm pawan sersan seratummataneu ore) ptaomoan| ono) noicon tawon mor( pemtanamanunarasataa oej tooveoaroan| sesomowone| #nonoonco0 tanoe fesamanpenuwantumuim noovooso| sseomorn o)jc0r|maros honor mes (rewemayaapati memantau ooo| o)sosooso| ambon| ooo70s0| teams toko |atatfemanan sam pagi ammar| osen oom tatoorra(messi sewatessia don eroooseoan| oso ero tanoe |rasakan uan pedetantuaran "season terseok| mma gonore (rata open maraemanmus ane roaowmpn ane) tanoe (rowan papan sewaan kuasa nama ore| #maroon| oro reason ono woasmwseaam memompa| ase| asejeesonson tanooront(evembararpersasantansaaan sestooreo| sister ooo)jan teman kantor not (owemargansmaetanteogamnnaan taooseore| meremas| ref rentan tarmoronjuanremabane oo arovooneo| srsosoome| moto taimoneniorramatanc dmsooaso| cameos| pooja| toto tanoe (rewuaunem terdapat nan taman tooosoneo| aseororel o oo)jen| teolog kantor son (meminang perak una menmunsawartaneama momo) sword so0| fooscoo asi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan tonomran (rewmasanimtu persamaan tengarerergaran roman| irencoone| anon monaco tanoorate (ewmsmaansawsat mowoseore mammal 0r| amor tondano pesmanfewams saran sowomeo| yeaeoose| 00n| rana tanooras (remessanpamterarsam aoo| taomomoo| aon) ram taro (reda ssel pesuwananaangans ore tomoamoe| seram tomo tape release menasease| ten common| ten sat jeram sena born| eennasane| tooesncoogo| ana emo (raontemamnpomerai petasan sertmorj oo) sofa penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik uraian urusan, organisasi, jumlah inn maa pegawai barang3ass moda io a es3ras tanoe jewenbanararamtmassawdwan orj teman| memo tawes (kemasan tarumerbuananga son temomoanf one) yosooroan jadi jovasfanasrga memohon| motor| rarsammosn) tanoe katori (peyanteamaromewa tetapan | s0) tasmoom| masa janaoto( pemmnpanauatmenya asof tenooooof aef jatnorome(renessammatomagaa sumeranaaramam con semester c00| emo teraroroor(rencasanmasgmsataagan tresearj a00| cameo taraoimoi( pensasanmataemmantarer anf. wrrmmooooof anon reopen tarmororolrensasmastamana momoa os) nomor amor fapetasaitoaman dnteswsntenaraawan oso| 2seomoanf s0n| asem tao (restapancoorandmtwausmasandawan memori ogan ema tatworoa pessianretewaananaratana anj so0j tesmoomon| tema tamara resamanmeasa emomanf tempo aoi andnamnranterantentuaa gaseramera saj tseomomf sofa wwooeolrmamwantanmenaatonar sel smomorl teo amors (hovontemaambarinaoana mamamoo| zoom tamara revsmanpasmarsveerarermegapama eso| swoworef s0n| mat tenar: (fovantewuaonurssa sma oms tanur con aseomoaef osa roma ore jamewaantons mpemisiremuanperwdanutaran smomoarf sem mere angan persen| men) "ema tam kinerja dan keuangan tanaorcor( pemusrangmerantaanganamatann tesootooro|. abdomen| os0j ordo0o amor pevampengamnpemwanasisan coovooneo| 2mmoonoo| n00| seo aaormajosssawpamumantewannmesdanagaran coovoonoo| #maonoonoo| ear tagore peossmaneorametarisan roof ooo| tesoovonoo| test taman (emanaranan fmcmasam araramtartan sen #eoreosof sej moon akan bem tamara (resontemampammaretawoan #soremeo| teronoosel oo) mn| seen tamara pensasanpensustmenuat doa teooosaf ono toko teoerora(remoasmasasamasatasagan momen| song woo tenmoorowopemessanmsanammsantaran tamomenj sej janji teresororo(rensasmaattamana semomoaf ore momo teror (penmamnewawatmandangerggnaan ae|o #roosoosofoanf soto hoatomor aris pemetaan bahan bacaan peraturan perundangundangan ro| kaooseogof uraian urusan, organisasi jumah semua pesawat tenanstzaa moda hammmmlosanaaman seatneooag amasonon| aon tas horaaum (emmanfesatankamanan deformed gestorben| oa) temon iker hoon son femsmantaramun tgatmuam momo eror toto tata (raantaumenemsngembama tea) aman senna frmsmmemregambsntenapesowman aetomosf dino rona (rerantawusu kostum pamsenwmesrask mera) arema raman moe maka menge mes maka bee toronto (bawmesamesumanbata samulo| gamma| matan tonameramwaamstmas mewmoaaf era ora anon goroda (emsnamm taneantes oso tetemmosaf raj terma kanan mereka mk) mennnnnnk became tanmonwn (ewetasartrmwa tawaran ogo memesona| conf arora tanah remuanbeaaaman mon tester merger) aras) ore tato damon papan pewamantremenanreweranapesmaran| sermons| aroma ser era pamen eremmmananmrgmamntan ssmewaf armor or0| mayor jesmarameo enarooan otarerneono tanaman) ons honowoorenesanmasuntmanyan somommf sej tora toman (enda penemntanmmendamaramtark om| tomas) oro| tantenya kena naa bank ringkas tononwoendanpasmmateaan |.iojjammaaf oaj beta honowooremasnmatmemmntan aeaaraan aras orortoru pemesanatuntana maosarstan tan kena mn: men mekkah tonowonrmasarmumangamuman |c.o rama sej ara konon (amapatasatantoastetardara asam nan honours(esimpatenandntwmsanseameman dermeoaf depan honor fenmesarmammrns ragam| roma ana tokonya pewamnrewwaroarawa |. o0j prof ternate) erna toronto femodantesunaaratna amen yara mona femadammem maomarf area tonontai (emersammersiresarangaratn kam) saj sej dasar horan pemesan vmonaatonpan ) aspek| area oej era tora (resmi pengambwanpsaa taman| ieaamasa| sej garam pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah pegawai tennansaa yoga pokemon (remsamtmamanamragnaan ojo serasa aer tonoarone(renodsantaranbesandangratamsenngamunanan en| teomosef osa armor pokemon pemsasmmsanangnmumn |o eef seotaooof osa ramon tanaman(asiapatramadmtemomatetarawan oo| anomomarf eoe| arogan kan tonoaroar(renamamperngaranosaratana ooo|ordo seok #esotomenf ntotoan teresa (remdsmewawanasana ojo oref vamamosaj taraf tenoerona (remote sen granoramemema |cent comoros| s0nf dorongan toner (poyampewauntosaa sonerranwan sej sseocoosef rnf asem senna famewaneommpemenanpestampenaraannan sen|. sssoooso|. men seoran bana ajo tanoe (penwammmarantanananan morena dromo o0j mean daerah. perangkat, daerah, kepegawaian dan persandian. tom (oewsasstoswan tsooontommoo eastorrsanoo tosseanconoo| menara teorema (remsmantaroanrem tenemanoesant akp momo) yenesooor|. t7nisan eren pemuwanuroankesanan petwaramamn turn mooromen| teomoaf 0s) koma teroomu |emawmantupmpenenaaampenumn wan senior diimpor| om) pemanfaatan tanah bisinsndani mum tombol (pevantentorman semena kasaaancas anom sono mo0j magetan toman monuemorogn beta teman versi pemecatan cameo| bermotor oo0| area utmost (rekam pemeran aamnaaretanean mooncooro| atezoon| osn) kanan0000 honor persssnpamsuatnamra menomori| meomorof or) #mohon tamoaroni peneasanjnatomuntanmeerdamardantark cor) komoreroanf one), teotooror ormosora pevesemarsasundanserengapantaner o) |0j oo| weoomoo| neo tenan pns dprd kepala daerah taraosoor(reneasanjamaannsematasngan mmoemoenan| ooj toko00 oromorol pensasmam tataan cor me0aoa ore roma otonomi( pemasanbanaciwandmpenanan tovamomerf ooe|.dimohon penuaan 00j sana ama roman( pewessmmatmandnmuman meroooeroo| saraf sorotan hao arie aatrapai klorinasi gan kenslasike luar basah ooo senovoneooo| soe ewi : stake pegawai barang3nsa moda . c annot (logam pasentangn dewasa paman ore seamomoef oaj sea anmonamamawan pagi paman aoo| sesootoosel oo) 0nfsemomo jpemanamoanta 2nasomoo| ramos| mean tarot (hevamemmranpamneras terangan eos aso rss tanormorreneasammamamemwa ojo mo0me| 0m| momo tomorrow|romeasanmrasammmaatnangan ore) tomo| 0s0| too temorano|remsamansatustana anj mroemooono| aon) emo tontonan encamnuargormandanpeeamaan ase| esonsoamj oo)jmn como wamotons(remaatanarnterangan peran pewncrgurganan | oo)j oan| foenoooo| o moo| tamatan |remsasanmatmandanmmuman can #semoooso|oo mo0| tata onefartasinearasidantowutantenargaan | )soo| @smomooe| soo| #so0novo takaran |atanskerenandntewaadaamdaea "toomsoosefooo7mo0| wsoooton motor (rogantawpamn amat panas area oo) salomon| aeon) ordo tontonan |rewomnpermatsanoearatara" ojo oooojson| tisoweoma| daewoo tontonan |rewsanpesmngangianer ore| memohon asam tanuanofemenamantamantanpan coo| some mo0| tocowoo trotoar (hovantemnasmnbewin assad c0n| zeonsooseoo mo0| soo tanonoer(rewammpaaanaratesempereaamna or) momoa| om| tandas (peran tempaan papua some ban apam o)soo| @salomon| mo0| tenor aonfamenganutsmuamana pesta pennata kanan son) #esoocoosefasoj ena kadal sossasasssna misa miko mini (fasa sja dan keuangan eta aan tagore emssungamantaaramaknumn teesonco| soror dosen| team tawon er|rosmasidn gerusan pemsemuanenc momo| bocor| ooo7ms0| a00 tonton ppewentrgmumasantatansan tessool tesmtamoo| n00| eta temon mor (rataan arora nterwurandaentenawantensana t2esser| tramsmoo| tato rosa semen peensengamamamntsanaam besar| fesmomoe| semua tomo non (asma enam pers denwgarkua smseorf #esmomoo| om| promo tamorauramammersamsaaat veseeconrof memori oo)js0n| seo pemwakwanbatase pra part romeo| tosssmoo| neo) team tateracarasimai bantan kemanresiram gross0) 2naso| s0) too era goa tea jeram peararomberaabsen esocoaro| mowomoan| esmcooro) sewa dan sumber daya air lainnya honuaror (pesampemrnpammansi pertanian men| wosnaseoofoo eng tnesoano honvotonta (rana satomrsan imedamarantark aso| momoa| oso sono penyediaan jasa administrasi keuangan aan una saman pegawai |barang3asa modal me. oran (rensdsanbanracsatmdmseganaan om| memomenf maa enmonata(renedsanbarntecandmpeatranewdanandaran | o)j o0|. aroooo| oref zte manmoioi (renedsanmatarandananuman |oo oro yoomomoo| too| eooroon etmotorefopatosai rana cntoreamsttarasan ore) tseoeor| ore| temon atoiote|anatapaitoraraicantrawanitesaandesan o0n| aromooosof wo0j son banana (rewaasnpenianuearatann sstooro| o con| esosoona tato cai(rematuaan abenaintertwaanarsamsemsora |ooo)jan|. snoomoooeof ao0j ocooneo wemsorors pensiaammuntensntonpas ape| teooooosal omn momo tausoros (pesanfewoaantorastn suro beanesau 0o0| teroooeos| omn mono timo jomonsantins menandai pasaran penanam manan or). season| toccer era dan kenanga aan pen) fpi turootoeoi pevwuranpebyeamtawnyanamu tan esooroore| solomon| oa) hamas0 mama ann kabupaten kubu iermorstn penurun nenas surberbra aam pasar gas sor| tentmaoon| os) oadosnon noor inn |koran pmansanmawo bram pawarawiaan o0n| @rasmoocoo| aon eno pembangunan jenooioilembnga rewaanrnanaswaa armor| #momo| woman tan tunooizos( pemumanmmenangtrb a0nog| soeramoa 0r0| tera pembangunan daerah teooinin (rata poenaremparsna menara idaman an|. fteonsoose| ooojmno| tssoosoo einaaipesimsirasan temon aurora den ewreonanan damamenaswan sermon| snastooose| kne| tecoooon teror (ewan saran fewosiaman taiwan anchor| teman| or) eno zea too (roganfewemsanpembunwwanecan @rarr| tomas 0m) mms teori (keutamaan berani keammmnanretrawwsns voor| teromoarl s0n| mom kni tani (ovananpeeramampenangrarnemasosa kanada oan| mamamoo| work tunooros( pemvumarhase krem uma feoooen| mamosooanl makoto tenor bon jordan peranan rosi sorai memata) o o) |o)jcaomown 2amosooan| osa tomato soe oororjamsusanansamarg 0m| mesmoof two ermormonjamman opera tahanan pantanal os| oromoarf s00|woo tani mar pemeran undang pas armor| mamamoo| emo pengadaan sistem ketatausahaan keuangan skpd odo lampiran peraturan daerah kabupaten kuburnya nomor akur zo0g tanggal: pemerintah kabupaten kuburnya ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran ixo0e pan jumlah p s uou uou jpemaramamoaeah sea tai, peroapatanasu daerah papa bit rast pajak aer) bo0 b32 rasi tembus daerah) ata unam pendapatan asi' dasranyang sah pawpermbangan soe bet a21 open has pada bagi hasi bukan pajak tema a22 jana lokasi umum tpawuawperoapatan daerah yang sah fdo0 d00 a33 bani hasi ajakan provnsidan pemerah daerah lainnya f3s jamuan keuangan dan provinsi atau pemeran deeranlainnya todo. saa. 7oa bee pematdaruakesuke bos tse bit sesama pesawat tor too b15 jenama batuan sosa gas d00 tot d001 eta jeeamangak kedua 454p jenama pegawai sesama baangdandasa spb b23 jenama dosa ta7 pemaramoaa tpererwarpembayaandaeah ssatebin peruntungan anggaran daerah tahun sebelumnya penerima pembiayaan czo pereurpabyandeah to. pemetaan total mesias pemerintah daerah to0. pengeluaran pembiayaan pembawa ket) as1 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan simpai| o) | sung raya, bupati kubu raya diundangkan sungai raya area tah 20fin 1t, sekretaris merah ap" paten kpi sets ss. bnn adys suparwanto lembar daerah kabupaten kubu raya saman ende pesawat tanrnanzam moda e3mars tanoe (peran delman tesmranaaa tmowoso| famosos| semen encer (ratan emoeoembomtantsemanan promo) gram metan jangka (pesenpemmarkosmaneraawan "eren temmesenoo| toe) tara rencana omansmammrmasaman termos) vomsmsooo| one) tonase 'anosmia(rentngnpotemassenami) een momen| teromaaraj temani tencmnam(remaampaamatana .o song aemotanon| toko kata men mea tatanan (roman moon pemarapusamataana |or| oooromanf arora tengaran (awyaunputenan mendes otak anna aon tanto nomina (emstnpeemrmeanurersatatama 0r| sreanong tartanamon| nona penansasatm pawanrataa |.oj o00| ata mara tenomnaartramasnmorearosams |. o0| waooooj teraman|searah mnc benang antara (reanpargamamanmamaan tenar) armor erna roma pewasmrwaanantewaneunar areas) meme| antar nona (rerangewosmtesarsimeoncamandnaa tere) same| tenan mao tomo memanas erat cawan mowmosf omj aman jeroan pooantemaran sammwomataman comes) merosot| o00| noor teromiorlfmomsanbsntamam tombak aromeore| eco ana ana peamaumum etos anaraerem noor onar ker norma pesam psnamnpemensaraanan |.oo0j namef ama tnnorooriremdanmeamamma teara renta otonom aer (renda pentemarassmoramaardan ore| wearronse| meja era tanoomoor(enssapesaamaratsanan osen koweorf tato nee mea meg merk bee tonoomono(pemesmnsatntane beef erareoso| aen| roma mengacu mennnnkas menetas woman ariana ntowasntetarcaan ose| meomeoaef teen tanto erimostoanndnkrsuasmmaman oso| drone wee among (rarantarusan semacam pomawnasn or0| mesum ara asa men men mei mea tenoonsa(memesan semrararama tema oso danamon erna anoomareeansanancerantenaananamemwa aram ton tonoomann(emanaamamoerantenyan oso maan ora fase program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian inersia dan kesamaan n on: sean: saga pegawai sarangusasa moga soo wiorionoor petamnerasberraperengarama |joo|. esposa )j u0nf. promo riots royal dengan markas sunt der ajaran koo| sereomonsf asah sengon homo femengantari momen pentwaneravargangagan | ) an) seooosoomm| 0n|. droonooo arja gan tagore (remvaranpenantsanomamun komodo| komponen| to1| 000m ker s0s00 tonoorrjomasatemaameraaaa tarombo| #some sort sawo tonbori (enam cam pammnsmsi tenmwusmanan casa rartoonoo| o assooro|o masa torino (ruwatan peran masam bawa rekaman sermons| droonyss| moo| mesin toner feemmsuntemanerasamsa seororoo| teisme om| ena c750n. tnntorar (rowan pememntammsms putaran coor mesra oo) teases inner pemesanmsasuatmemaa 0o0f temomoof a00| temon tiinoraor(renesaanmasammsaaaran ojo momen eovto tnntorotor remesmanjatesanmana" solo feromon| aof romeo tinnororofpemsesarasnastana oo 7so0| tremor| mo1f tomo intron|pensesmmbamotemtanapesanaan so0| #nomor| a01 homa tinnoron pensssmttanbarancanpertranpewangandaaan a5e|. honorer|oojsanf wnnnorona(ferataritesmasidantoratantenardaran |.)joo| seseoemonf song sesenooo tiinororo|rasaanomamadantamuaiamemewan soe| #promotor| mon|prabowo istorie (hovanferngawn branch pasaran ojo solomon| yomimono) sec00 nnnoroar peostampreriarnanarataar moto ao0| tesenonoo| terekam tnntorerta pesemanmarasr aset osa besaran| tomo tiitortoi|femenwaanmanterantonsas toeneoose mo0j sesosok a0) ora dan keuangan tnnnorsor(renwuranpenmannaanarinawn serooror| docomo| om| dome perempuan dean png penataan) "on um) puan agunan pengelolaan pemanfaatan lahan lingkungan p2wkxs tagore (rayanketamasewera anom ternama| c0| teman amors( pemamnte solomon| a00|foto tanto para perankan ceamomoo| teomooonl cameo pembinaan keluarga berencana ana bma man naa pegawai |tarangtyasa modal tato (ovoneemmentomaaa ceoooneo| 0m| asal teoonean waamomorl pemarantorsarana @momoa| ojo asa) seo kb kr yang mandiri tamara (raanrenterariaomatrasamareana morserco| tensor| tera sana bnn mia niatan masyarat pembinaan tumbuh kembang anak lana binaan tumbuh kembang anak mia kec pemberdayaan perempuan dan anak minora (roman slametan posuararuk pemainnya sasar) tesesoor| ewoorooneo| ses toon |wosamtsmatm parmaramarn sutomo| tsmomor eworomoo| asa bada bnn tanto remain saram pama tennwaramararka ore) oo) son| srseomor| fewetscmantnarasnawa setor) casi| enam pepe emo taamorassoso| tasoroonso| "sea tar jrmo tewsataaan larangan rsooseose| treomvanon| toememoroj tata (eaanpemamnamnsrsiraranoan marmer become| sean tontormor( pemsssanensuntmemuat ro00moore| asa 2wo0 tanto mer |renedaanimatomumasi smear gemarantam |.)j ore| #raamomon| taromome| sae as operasi tantororm (pemeosanmatesemntana aoe| tomohon| a00| totormor foneasansapeoatanpemaantam rejo somomoof soo tatar emeasamaunastana solomon| teo tonmoroni|fonedmantamrassaandmsraaraan womomoo| 0m| tentara (remeasanmatrandanmmman seni #moose mon| season monborone parararitocras ntenamantanarawan o) |o)men| ttoossoesoj socio tonbori|unstapsitoraman gatrsuenteamamdsean ) |o0)jen| anomooese|oo mon) #sooncon toko (hoganpewowa lewat param arms koe three nos totmoremo penssanmemaa senja memompa| ro0no00 banana: jewenfowasuntareswa sowerbem asean aro| #reoomoae| os0| #komodo tambora jaminan meemmnremumeewsamaranan "semoga son sword ena amiamaiaaben| tem) tama kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun lampiran peraturan daerah kab kubu raya koor: tahum tegal: i2 kabupaten kubu raya ringkasan apbd menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi tahun anggaran aan pendidikan lal pan dinas pendidikan o0n| kesehatan pan ang dinas kesehatan dinas bina margarin pengairan dinas cipta karya, tata ruang dan kebersihan perencanaan pembangunan nan badan perencanaan pembangunan daerah man perhubungan an, nan dinas perhubungan lingkungan hidup badan lingkungan hidup kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sip pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) ann badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ooo| sosial sana dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi o0o| operasikan usaha kecil menengah dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah penanaman modal jan an! badan penanaman modal dan pelayanan terpadu" kebudayaan dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga ikesmanbangssdamponikosamngai kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakad o0o| bupati dan wakil bupati sekretariat daerah sekretariat dprd o0o| inspektorat daerah badan kepegawaian daerah op0| dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah satuan polisi pamong praja kecamatan sungai raya o.00o| kecamatan kuala mandor kecamatan sungai bawang goo| kecamatan terentang kecamatan batu amp kecamatan kubu odo| kecamatan rasa jaya senar kecamatan teluk pakai oo kecamatan sungai kakap oo0o| badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kearsipan aan uan raman ina pesawat tewanstsan mada vu uuu ang megs make merk mea ter tara tara tama matan ton aro jelang tran maan toko (pentamwanpawar ore termosonoo| seraosotor| otonom t m0o01 totanatofmatumrenamwaampngauaa ooo. meosonoo| nerconon| ozone tonowsinfpenauatensmasanpswwar oeo|o too| temssonoe| some sono tonomtatofenantumtensmwsampsmpematam ore memosenoo| serernorae| tamara tonoomtatm entenaman jemaaesa info oon conowmowne memohon kelana tondano (oran penamaan sanga katun |. meameoro| smo room om) toman totosamorenadsanmasuatmanaa ore team raj aan toko (eresanpsanaseaantar ono remmamagof one remas tonoamaru pemeasamaatantana ordo seammasof oma ema tooanon (hesdswawcaadaaanan ojo bahasa| mona tonoorrate (testosatoomandansanstedaamaasan |. memowoso| tora ova femosantesamnarmseemea aroowowan| arora towortorfrmosameewaemesaratana omj ore| tes emo toman emwamnmana osen oeo aeraneno0| erato ono pemawamumorantecmanaaomaa |oo0| game co0| rana ara men makes men apa dendam dawmhanminan jalan san jembatan c7. run bea apa an. ata apa aaa bpa upa urn rana, ola saman desa pegawai |taranggsasa modal program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpena eee taman tas pendapat ampere aso| ooorooogel oo) enggano tanoe (hova permainan teman wanwa i3nomor| asmoomeo| too| o0sooko temon fororasdarrenmaguaan taman sessscooso| session) ooj0n| oma tata jpentnemnpanasganeanianaa gesomoo| @auto| koo) tema tanmoroor(renessan brantas pani3omo amor| memo| 0m| meme tanbortoa(ramalan kesan pani asgunranitamys sesoasonso| a1sesosok| oo)j0e| tawa barra umma 0g pidana, psk. narkoba dan penyakit sosial lainnya: eat ara manor (remesmuman waras bwrarasakam promote| woooonso|o7j ko0| tinta pemawantammesaetaan wtomooe| 2bocor| 0s0| mom tana (oven cemaran pesentngntarban kameraeiaan| boron| "mewomeo| aaaa dan jaminan sosial ketenaran hadap keselamatan dan kesehatan wieorirar penanaman #nejtentecapeyawmagitaa ane| owomomoo| mo0| seoran tian mon (remteandan karyawan namum momen| "moooseore| eno soneeseo oo) am matan emas peawanankaraan lanang kemacateran solomon| sosmemoo| koo) ana (hovanteentaganwimrn tayangan sar seooeseoan ore emo ganorsorfamunasitanbesmn tawan tanaman ) |oo)cor| seoooeoan|oo7os0 komoro bana peantoramwastaa |oojeoe| sorsomeo| a00) sersan bantan (ematantenengantaa sej daraseoora| soo) sorban, amor pohan tanaman pusara arj meoonsoasa|oo 7aso| sesosok hetbormorlfamagantanangaanaea ore| sewomoraf so0| rosa emamtapa nomor| peowoonoo| memompa| terna festnuaratssmewan sesmooose| taronmor| mosmomon| mom tan jorasforanal ammo keira wee tumor| taro) smorroomoo| tananter (oven amaentarwas perairan maereoooae| utsesmore| sermon| seram tanam oor pememnasuaimenuat moon remoomoof m00| oom tenor aar (enam psatoruntas temtramaraman pesan soe| tonororaremmamnmansmnamiteanan eoe| tesosoom|oo)jmn sosok ontorano(femessamatsatarar dan yesmoomonoo7 ema tanto (pemaantraracmtandnemosndan ooj0| sambo| maa ena tentara (enetaapensantmanunaa sej sesama| sej oouop morata (femossanemnteaandanpemanerowargaraanan aro dotcom|oojsroonso| soto telepon pemmmmemanammnumn promo| soo) too teneoronaopstanitoarandntorsaasenarsean sang esoosotoof sen| c0o01o senna |unsimpsitooanenantnsussnadawmeaean oo) |)ooo)j gon #toonsoose|ooo)7aeo tante (eanperngamn ramuan pasar naa soo| gwommos| emo homo enuoroos pemadaankenduaan drasteensarai jan| son| tesarmooneaj tasanowon 2n mmm pesawat tewangtsam iodat w w ea: lara tara omset (osoneraninainememasan jamcnsenasan so| o ne0j seromomom sesomoooo wrimozoos enitthememasanjaan zsef an| toonconooeonj oos0oo0n tumor (ewetasnamaamaneaan aoe| asy. #otonom #onooooo sans dan sumber daya air lain hoa nmo2skor(rensdsan tiram buatan menara o)|o)nomor| sowamomoo| secara arora (saas pesuradean toraja frerantararan oroosoeso| oweomoan| o c0n|. town ang maag) tenan masyarakat miskin mori (emavannarawatangmancaniaangan mesooso| tesmssoroj c0n|. tema aman (pevanpendasantamu melawan jamumim 0so| seroorore| monomer| mow anterior(romemaaantanyu pecahan jam umum 0re| #eomomoo| momomonn| emo tan asa pena tama (eanewsatataawesawagan teng nsonooroo| tamara enezzti( pomtnamanfama o aoo| momomoan| oom moons (renemarm kawarantnganan omomorej romeo| tumor ordo (embesmandawmaan mtasosoeso| sowomornl o)7c00|memo tumor ambesmanfat emosi| ekonom| s0) tata menu mean pemekaran memohon| tension| somsmoa| semar mao (eemcasartsatana tensor @woo| aan moto ensananaman pakan mean hunter| salome| aaron (renatawersihearatuttaa 1gemar| salome| sana nara oounedan fam bep arum antar ooo)j0re| feraromoo| merasa tunoorwor(rensasanmetuaimemua crj momen| from kedai masakan mn: mn. embraer|ronedaanasammirsiteanan saj tsmomeo| term pestasatah eta aas tertanggung tarung denda an, dinas komunikasi dan informatika jurusan pilihan pertanian dinas pertaniandan peternakan o00| badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kedutaan| ' ) ' o00| kehutanan pan menanananan dinas perkebunan, kehutanan dan pertambangan kelautan dan perikanan ' dinas perikanan dan kelautan ooo| industri dinas perindustrian dan perdagangan mana200 m5565198. bupati busy ray, diundangkan sungai raya lo, pada tangga sekretaris daerah kar! paten kiri! ihbndrawan ags purwanto lembaran daerah kabupaten kubu raya tahun . . nomor months jan eta jumlah bana pegawai barang3asa modal too tts ensnars moto aro mantan tatmoroor(revesampenauatmemat tosoemoof raj tora kantor pemsasanjasaammaaataran ono daromosa| ora tone hrmarooremmasanmatamarantana ema tejo sej sesosok taman (pemesamaocamanamrenargan saj emosetoe| asia ios tama fameasanranbeamanensanentawcaan ojo semen torneo hanan pemessmatmmncanmawman |ooe0j desa leaf area sarana faseartomnesdntemutetaraan mtoemomarj aon soon tamatan (arimpaoanendntrsumstedmamaaan ojo aromeoref toto haa (povanpewesinemadn mama aas 0toj permen| tengaran| rara taat (emasmesanearatn oral neto erat tamamofpemammesar rep san amen tonase femerananmmenantanyan sej menemani amen tato: (posantewasontesata sera tem aparat soo) @omega root amors fameroanetsimoomers pemsaneeantam udaan cooesemmon| ore tampoi naa snn) mie dan mean coco bnn masa hain cor penesanemantaamaramuan memo tante mera into (hormeumeeman catatan tomar| yeesereomon| orejentsean tainan(eminananaissmasasatammaman sowmomarf yasseamarj aer area taman pom penmbavantrmanarenetkantaamnwana keramat orj ore gate nomor pewosunemeratmanaan mere teman nanas toner (resotnanseumndsartsmawan kemana) tanaman| oro| emas tenan (herongenpesosanpermanwsanmtan kemeja| parade o00j ran oran tone pohan pncmseren kemanan ameranoanam smear geser ojo saras honor (relevan atasan wmaanewasnpewaan #town| tense) tran tamara (heran pemmsendnenamantaan tansmoman| asaroemon| one) taro tomoramopemamentasaroran trsmowanf rose tor teen kia kuno menag maka men bekas mana tanoe (horn pesmemanpemaamtamaa mamanya| eaf arahan pelaksanaan mamasa nara alcantara dalan tab naa ga. gan aaa uraian urusan, organisasi, jumlah snnsnga: pegawai |barang3asa modal egg tontonan(rowesmnpeatangearatana prof soo ekonom| sem antoroato(emamanmetasar esa on| tomonoone ono onnanana (penis sewa emnatanortenpa | on| docomo| ko0| wooooten wensorono(remamwaananteraatanpaa s0n| seminar| aoe| soto kinerja dan keuangan mentari penenunan pelaporan kenangan aknktatan | #s000cno| 4ao00oo0o| ono 2n00no0n mantan (home penerus mim urea meera eratowat enero| #nyatooosa| a00) harsono roar owsisamteumtantrara armada warga o)|o j0n| #memoooeof a00j dosen kompetitif usaha kecil menengah censored(remmsou mereanamuwar tomohon| @model con anarko ba, ml mikro kecil menengah hansen (rememsamaanpenoa man draw mcoaaemaan koo| emooroomoo| woo) amors hanoi (heyanfewaun buatan kembaran areas so1| tarsneoon| con| tazonooo mentor (ramen pegwasandanprgtanaankerean mean feromon| ono) tezsnco0 ter jesampewmamensadm pameran taman o | saksofon| srsosoar| serrsonooto) teases htext (pesamteaaran aammarasi rekaman moo| seomomoo| a00) momo hetoroeemeimnpsawatammat ojo twomoarj a00 room toruotorar (enam penamaan ref seomoarl a00| sewa oororanfenesampsntamearantarir ref 2woman a00| roma heteororioememmaaitanana ore| somomoarl |alma tonwotani|remedsameransoratanganpersandan ovtooaseomaf ane soon honuoroni(royesaanbaantecamdmpeatwansngagardagan | o)j oro| semomoo| ome| neo haneorora(harararitoananantowuastetaraeman aso| dnootoeneo| o osen #no0onn honoororo(hasimssitaransdantersawinaamandaran apo| rooroenoo| es0j momo honoree (hewan fowataan semu passmanemu gronconee|o #sonoosoj #ntara honteonoair(rewamnpegasanonaratara ome|ooo7moo| soo #stone0 hoooroza (penawaran awetan pensumananatarn erconse|oojaoof sej sara honiororsn(renamarantanteranampum droroor| ooo7soo| does honors (perang daranpesat moaoemoof sej momen honeoroom(rosa pesanan tserarmemaama ase| #omoonoo| one) moon tanoe (hoan tewaauntesian suren dem jamur oo) |)ooo)jan| osnoooneognf ooj shooter hanmonesnjamenan ina memakan rar pennata padanan ore) tomo| ome| rooney sesali ino asn misa mis maca kinerja dan keuangan honooroem (remswanpeommtanyaamramn tesonconpo| aooneorej chef tomo toner (rovantewgaan ponondnermanamesaa | oeowoan| @rasoooeo| ooj sreoonen hormon aoi awan pemasang pergentarganpemranan mera drone| ps0moms| rejo santri (rewgwanfamman atafaraan rooroose| momen| ome| eror honoornoor(faksi sess pesam peranan meo| asa ne| area toleran (kemasan penturanenran waran romomoo| "momo| s00| homo program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan uraian urusan, organisasi, jumlah pegawai barang3asa moda wv u u formosa (renihasan anwanedaramanescawasos gr). tesmomon| o 0nf tema onmosrsi (renemaraaunmtantampun tromol coffee atau pohon penamaan dawmnteanu soo| "mamooneol 00n| rasa tanmosooi (reemmpaaamanat tes perergamma ore) "memo| 0a| neon kinerja dan keuangan tan aan) ann) par sea tanaswoi pemeran pessomneunganaruramn omoomoo| amonooo| koo| o0o0eeo ormas (rogenfewgaun kamar kenanaantrakren isooroore| ermoomon| oe| tanooneo tioraeowoi format rekaman esa hukmbuwan )|) tmoomoo| momo koo) soem taraooseoi(regeamaneviaan can granandeltamaan yeni |oo)o)j0n| overasooogo| uno) tarasaeo toon pembuatan famendantana )| poef gosooneos| ordo tart oraoioi (room gambar admnasaemanaan 0ro| season) etanol tarmoooroi(renessan jas suai yama san semsoosofo ane tove termos ore (eyedaanjuatomrdas sumo danarammum ore) salomon| o oo)joo| pas0oo0 taoroiorar(anamndem asmnarasearan ore teomoarl s0n| retro hiraoomos penolakan jaw yowamantanar seno emooosof ane sasa tanaoooto( pesam ami castanea son| temomoon| m0n| wo0voor tanmoooiii(remeasanbrmocsatnempergaaan oen| sromoomoof o sea mba men saannanasoa manga m.m mn. tanaman (rendam bean berada teman ewdawurangan s0) sodomi omj tanaman (ratraitesomasidantasumaana duan urea so0| o#isoman| oe| tema tanaman (pesamtewwasn srarsdan sama nanti sej ssmoomoo| #smoonoo| sen tarmoaan (rowaantamaun gsarakaner ordo moo| mieomone too harmoocrat (eenamuranyanteranndanamaran om| amsomoo| 70me| tarsoinra (manasantanbetankomas oo 0r| teolog room aan una oem kinerja dan keuangan tanam (remmowan peeroantatargan tann misoncoono|. tsoomeoan| koe) san tanasose (pesan pentesemanteranan @soo| morocco| koo) termos tiormooseor(rekaman pemekaran gaa oref tomoomo| oroonoo tanaman: (remaja ossifameyarsam oo| seoomoae| oe| semoga taraoosaoi (romansa tawmamankawatan eswomoo| sena orson oma ramuan tentangan or| owomoarl a00| ormoaseni(rowmankeasaan eseosooso| owowmor| ono karma |remowanfaieamaan tescoorf telomer| 0re| sono anom (rawuaowwaanremamn yareasaan gwoeorj #memo| tomo tarmoasean (basantara tundra penemuan nasa keamaum ojo) sowomoarl moa femmantastass sesegera| msmoamon| sukomoro) rose aranda (rogamtamankemuaa memanen ore| rooster| oraoneo penyediaan jasa surat menyurat er: egg kas dan cal hanan tan penanam alunan satantema pemgatbawan mohon| toonoooro| men tempo oo) tanah tas somasi tenang pajak dosa versi dewantara5 nemann| mmoonooaro| ooo)joo| ana tatar tai kematian dra papi depan gara drsameonso| mo0| dengan cas man tatar war jean awam tar pensamaantarana ref #oorooneof woo teoonooa tama yao peran param oemomoo| @zoomed| so0| tanimbar kegiatan peta deras gae|, tomooneof woo| teoooon tamtama penamaan per telomer| ojo oso prabowo tatar maria pemompaan srr trr3 oae|, tooreonsof moo| trooooon tanam was sosaaspes con 2room, osn emo kantor (oa kooanai negara pencantrata rejo soomomoo| omn komodo taman pesendtanertui dawan ) sromooese| mnooreooan| oo moon tatar (besaran warisan bara penegasan banana dewan harmoni| dssooceoan ooo7 oso komodo tangan yaa pemeran isa abutmandn penyiaran braraasan| "0rs0ono0| fessoomoo| ooo )joo| sooner gan tana penataan wawasan aam' dewan #somoonso| trooroonsel o)j0e| esoooeeo toner tai (rewetaontammema baris fever pai skor| semafor| 0o0j asa tagore pemerasan pemeran pam dawan tooncoase| rzsosoro| o)jc0r| emo tara mei (renetwaan dan wap tami permomensaa | o) asean| grerssooeo| coor ocooaeo taro tan ajanfemian kawasan kesan depan meera amoonseref oso oreoneo hormon (heranemesanreraanpnanaaa gan) wesomoo| mormon| koo) ooraoee horor2o(pemasonperesamntenememanaranmmoama ssessonso| #sore ooo)jcn r|. sma horor pemmtonpenesaandaeraneanasipemmana tsasonso| 20sore| oo) 0ne| antono wonmosooi pemaranereeamanpatpemaan an| omasosongn|,o ojeoej sone wonmeaooi(reambartasataramtaana teresa) sseosrsan| ono separo onamesao( perban rasa amanat 2tesomoo| bernomor| ko0| tanaseot (pesam pemarah aammursi petasan tomoomoo| mn7nomor| koo) sasooneo tarmosatoi(remeteanmasainenaa om| tomohon anf two oo tinaesotor penodaan saammrantesanan asooseoraf osen toon tarask (rensasmsatuatana moovoengnfoo esa toronto tanassoni pemesamtnmaceatndangeagnaan soo| amoomoo| koo| anyone tanmesoni(rensasansran wan anpemurmpernangurangan an| 2a00000 ke| ooo)jasa tao0aen harmoni (remedaammatrandanrnaan ore) "semomoo| ome| tesmoneo tanmosaa(unetansitoanasdntersmasnatardawan url amootseogef aso ovoonen tanamooone|natansitoranandantrsutamtadaangasan o"tootsensefooojaoej tsrooneo tanmesarai( pesanan jaa yon pus semafor| o ojosojo ooj aon asa taonamosor (ronampetaarangsanararer ore. memoonso| more pengadaan meilleur ruam, ora map san pegawai |barang3asa modal tanameso pesuamem pakaian papan siwa rekor| kemono| o0| sena taratosoei|taruna kelangkaan guo pns depan ose| momo| foto tanoe perasaan oven bau ns )|acara @rossonen| mo0| nsson tanaosnes (oren bai osm pns depan anymore| womsmpo| mo0| emas aer jorapedasan pegagan yowoandankeibwan tosmomoo| romero druootoo| sonesoreo tangere (hitam pemain aanineras pertanian sae| #momooneo| ko0| resep0n naa ooi( penodaan jaw usianya rejo tomooneof oo kook toovooo onmoraor( pemesan jaa awasi kanan om| samoomeof to0f ma0ro0n toro (ammntanawaatana ere| meomomfo nef peron hamas ano pemuasan aut astana can enoovseoeoo esa momo tana oni(femsamn biara chatham pertanian |joo| comonmonf koo| contoh oran emaamemon bean pesan pewmarasnanan 0se| tsoseorelooo)ref tomo hororotu |rnatasaooananan tonsnatataabasan ore| toomomoo| 0m| tempo arora variasi yaramsid komite gambaran ) |)ooo)jose| monorel c0n| aram hormat (roman sewaan saham pamarakaan om| #momo| feromon| term taman ons (awosntercananarasepsasaa sej oa| meomooe| oooeeo kanan (romanteraman gewatana geo aso|. tromomoo| so0hoon tana coi (roman hewan gesratana prof sesmoomoo| esoroon tatar cai (enenamanteaateraraan area sej temomorf co0| tempat toner (renemaaananteran enam daratan se| mromomoo| 00nf tema tonaeras (hoan towawantasanan suite'bem saat o oo)ar| teooroonso| koo| teooooon tatar ooilamencan tewsineenerusi fenuanpewamaancaran koo| omoomoo| koo) tesooeo tatar woi( perawan perasan mangan town feromon| rsoomoan ooj ose| toon hormon pemakan sandar swatantra geomonel #common| 0nf komodo tanami (femsmnan fauna tawa perasaan kalangan dewan rsomonr| sesonsonso|oojmoo| eo0novo mara toe remang mesum sanur aaa homo asa feromon amalan anata mta mia apbd perubahan apbd pertanggungjawaban pelaksanaan apbd ta. pertanggungjawaban pelaksanaan apbd ta. tanoe |hawai mparaismtaamadaan torasooroo| rassoroma oo) tersohor tana wai(sewaan aammawai pemeran goromonn| #rtoonooore| no0| sosoenooa taman tas pesimmanewrean desa weomora| tanaoncoare ooojmo0| teraoonon tanam |hotstar pegitandan oma pmtmtanan co0| serowown| soc seoonooo dean konsolidasi pelaporan keuangan semester urban urusan organisasi jetetana oo eos barang oat tenor (remananpevmeanmemaaanwaan marmer ton sana tenis mama tantemaaawsaranememadaan aroma aon| anon teror metaantmantenmaan aroma| toma| ronde horas (msamatmanemansemeaman soo masomarj aer rose toromaorosaraitememanmawnenaaa |. o0j tesomosaf teori terommoiloemaamesawmanmespewaan tej aroma ton| arora ono moo( penengah pemakaman tenemamn daa mrcneeton| footer oren naamanbsntasiregmaan sej #retomosaf oral yeon tempat( rammustta asototoan| ansemommen| ooj nenek roman (even ups kadang pemeran keenam momo temotoaon| toe tora toromatebommauman somooaf mama oo0| emo aparatur pengawasan kena gee merek mnc men toronto (reramesmarntemmasretanan |.bocor memasok| ton roses oromooriremesanpumammua prenomen| ooe| 2seo0ea konon (remdsamatenusas mmamaranan momoa ear teo tomooaor (emssmparsemasataanan tama oej tee hormon pemessnpatemmantn ooo aseton| tor tora orsmonofemsssanautmmtana soo eotomoan| osn aroma tonton (remesanbenracmanapeearaan |.oj moma aan ora solomon (remesanmammnammuan ojo sensor osa anon honoree eeeaptoarenaanamumanenara |.oej mention| ton rona hormon erstoritoramendntomansteaaamearan atesooo| ton|arena tnos pesanan green paawamaan |.ooj demon) morosa) brandon ono remammeemsumosaaan oso loop maaosenonf sera torsororemamnmaraa sej osn emtoemonf sama tonnes (remsmanumesantoran anthony tor taman torow peyanfemngatn ewnfpaaa tiamsoomen| ooj isa konon ter (eosanpssanaratewuregamaa ama ser aan kinerja dan kenanga toronto (emaranemamtsananammwan ekonom| dommoref ora) xenon gaon (ono mor (obatan pen pmamsanten camera dawan restoran| toaamomon otak taman honommoi(redatanampentan srutusieeg pns awan )oo|oo)j own mastodon| asa) eng tormomo(esoaanpsmntuweamarnsoca mesum) tesomoo| ton| roman onm (rewasananpasmanara twosoanssms dam #rsneonoo| anom toko (rewomtnrsim caps grsmmooo hemosnon| ton yong pemberian gantian tire pelajar dan ikatan minat kek ana aaa bar aaa maman: 2mnn pegawai |sarangtaasa moda w w wa: hormones joyanfewgamn rata superba arsen |o 00n| tmomoooaf won 1none0 oto san jamban npemenaipeaiwanpewnangandanan oso| "megaton| ore toon kinerja dan keuangan armointasfegatntoss o0| maroon) mera timo ton uningaterapierandanangsm drr daramcaran jr) momo os0j eeoonoo tanmoitor(romaaantapsamarimenandnarara dprd ooo) |)oo)joan| #roraseoooeo|. a00|. horison00 omoi (ssusaipemwanpennangangngan meo| teroomoonoo| a00) aro tanto kuningan peran dan avgnem pro lar depan os) sanmmor| os) sera0o0o rotan (revanfewaa teswanrewangunanan tisorooneo| terasomo| no0| edaran tanoe (pemeranan penuaan falangs lawan dewan amoooon| teesisooanf ogo momo omi (reyanfewgaantasramaunworssirsm 0o| terowoaef tesmomorf waw tmoisocr pentas or| teomooroo| 2feromon| row tas reetbaan tamomoe| tensaseone| teesmcoosa) tenar taraosoi (rogemtaseran emas peranan om| mesmowoo| 2momo| mama harmosoror( pewetaanmsasusimemua info remomoof info taro teror(emesanmutamumaa dnaranam k00| maoromoo| atm taraosorer (rowetamnangmnisatatangan srj ozomomoo| rom tormosonon(remesampatesensantana om| romomoof rom terensono(remsasansatntane roof asomomoo| a00) noa0 hormosorii (remedmanbanmacentandmpermanaan |.ooj0anf memohon| anf atom taoreosons (remsssantamntssandapestanpracawunanan ko0| armomoo| knconoo| #omo armor (emedammaknandimuuman esok alomorf oo) s01| term horse uramsacanmcntomumatetraman kej srsmomoo| a00) ara tarmosor forstoptkasamusdankamauatesammarean .ooo)702n| #semowoo| momo mar toraososoi pewamsantnamaanarsameeasaa om| mon docomo| docomo torooioar pewsdampeonaroeamatanr as| soo tnsoconoo| teo area tirmosonia|pedesaan sea eratanertanea om| #emowmoo| momo tarmososat (enararantanseran ndaamanartawaaora rn) isemomoo| sem tagore (eneinasanmmmenastonyan oeo seomosef sofa formosa (hoganfamaaantarmus sumba des asset" ore) tsomomoo| sawo row lomenganem meme peawmsermangunamn a00) tomohon| a00| soma mer anna tae basatsands sana moss miss miko taormosoesi emsmanpamoanmammannrumn noosoneo| steomorej sengsara program peningkatan sistem pengawasan internal dan b56. marasaafallan malakennanaan bahasakan uraian urusan, organisasi, nba ae 3ra15 tartar2 (esanpenngaun swalayan pasararsaaw |joo|. sooooooeo| tranontonn| tesla tanaman peosdampeaiangratarar soo|o moon tnsooo0non) rara tatoooni penenasananteranterdramarameasa too| momen| soo wow tara (ronitasanmaneranampan 0r| tempo| atom angga ena manisan| (nnen| ar) yam otanecea pemeran pesan pesawat aku tann oo) |o)nsonconoo|.aonasogo| ref mono tatamew (hoan fentedaramkoamaan teropoda| darmoceo o ao0| soceooeo hantaran pemeran femewanbsa |ooo7moon soooneoof mnf dome tananeseni pangeran soniteramaakaan aoo| sorooweosof omoweo otanosoti(rentangan madras penamaan pemerasan oso| common| ono docooceo toko (penanam yawamankanmman sort aromomo| can| amors taramaseos(roamanaaran pesona menamoeogof aoo| solo00 taoraneseon(relawan kemauan esocooso| yevaomoo| on0j soo00 torres (rasismaan ori kontras pentmomen tra keadaan ke0| sroooovoo| ono) note hanan tananaror|femedaamama buntmemua 0mfo smomonf maja aman (renedsanjaatomantasitmberaamaramura ooo)jrn| mamamoo| momo tata |penegasan fammataitmargn temomoo| momo granite pendiam tus yana 0ef iromomoof emo nani (rowetaanbanmacantandanpergaaam o ) orf mamamoo| momo amanat peta 00j tama dea oran enesamean band temaremarsuanan komo ten hoon pemsasaniataranganmuman ano| asnoooo| banana fupatapa kooanaidan yamagata dua dawan ooo)j orn| memoomoo| anf term sarana (hosantamgaun sraacnamamaran semomoo teolog| momo tatanan (eevamanreasan getratann 0rjo orf memotong atom ana otot(rondmarantanterantegaamanas zemomooj rom tattoo penataan umsersatameun aoo| tomohon| a00) toto nn) mia kinerja dan keuangan masa senada masa nose tororoas(ilmuwan pemain komen eooromoo| toomomoo| to0| nona san tara (revantrsesmantcaram mamamoo| swamomod) arema hara skor| frontman penemuan dean o|ooj rejo #oomomonf cocok aras embusan sesaifamanmmaan asof soreotoonef enfomtoo tata enbusankeanwarantrarman ase| coreotooref 0nf oma atom (kajoran besaran tentangan soo| deomomor| n00| anarko tamara estmntasmrn mevooneo| temocoose| orf aset tamannsor pemumanpoieaman spoof yeraomo| soo fasilitasi peningkatan pelayanan kependudukan n campaka esai tamara moga years honours femamandntoranaesammentaaaan comma omf soo horas (remmanemmamantaaan o00j samemarj orf sore tonowaes penanaman memata geraman roman horas pemakan pemasangan saosoooo| heramomon aon ratna ramusfewawan pemmankorrarwan tomoranf co00otonom| aon| toroasn pemtamantumt kerana tawa ternate 00j maaemoaf sej tanah emmntamaa . kota) genome| name) hans tonto (revanpemsm aomensreansan cermomenj o00j crassa tenewooilfemsmnasauanyaa ajo ceneemon| sera tonton (hemcanpetommasameramaamms |.c00| mana terj aman homolog (remasanssatamar aan teemomenj ooj sea tomonatemsgsaautumtana tentara oej asem tontonan|remdsanteramaadaenaan aroma rara tanoe (memes daan tekanan pem pertuanan amar tan tomohon(remsaameandnumaran c0j nomen| oo0| wroooea toronona(onmsikooanicatomaantammbasan eoonomen| ooe| bronze corona peran pemda ammamaamatama says) wamena men men mega merk toroworn pemetasintanterantewaanara cor 2amorf fame corona (enatsamantensatanus tomeamf ojo kerja dan keuangan axa| exe ooe| koronasi pemanenan memo) semar teo horowaor dengan tanemaantem arf assonoomen ona) semen hamonsn(pemwsntaa rasa |. emas con| root toronto pera karawamantawtan ojo denovoemen| oral rotan hari bombai pasasaneroamaan ajo soooemen| one) aro hororaoiremankamen temomarf temomoso| cenfcooovoen haram pewaranpenkoaman tempore| ewen onj aseton corona femfengamranaankneaaan common| mao ce0| aeea horor (pemarantunsi keris terbenam romkeamuan| tomato| oo0| opera tam peamantaarasan werowor| resimen) emo) maen tertua peoampammantamenaraman ojo siram cent aroma sorotan( pemsampanusinenaa ore memmagaf oej cemara tarowoni(fememnmatomntansmbecanuaantan |cara. maooomen oa) rose toronto (remesanmanmatataanan ojo women| osa metan horowonefemasanatamantan ajo etoomonj saj rose aroma penamaan oso mmowarosn| james korban peneanwaacamanamsemonaan oso memoseoeo| poef acara oo honoooi( pewdameamnmamampenanmnsetasan anoeteaf ara ronson (emesammatammemmaaman feromon| osen matan kanal.rantai klorinasi tan kanonisasi mata parah a7. yaa aaa ain yama sala pesawat trwangaza iodat 55w vu u u u u u u morena pensantrarteanamrema rena cej soto toe ran monoton|pessmumaranganunaran |.eo0| aooomenj song ltsamaa tontonan asin onar esukmtetaanbaran o|jose| memori| cafe corona (van tewas sama masam masa |.o| sao teraman yieoroa honontorirensantewammamsreemaa |. oeo teooorowan| sororia konon (remameamancraratana ore mewmoman #demon toroneat (enda enter |.om| amors omf fera toronto (masam anemaatamsus |.om|. tema| rotten teng mena anakan| tenan| oa. merk ngk menaiki make horonsoriremtmanpememnaa oref #romemaf #korban toronworreoran sastemmmatn |.oj roman arora corona(mtrantuwamankawman aroamoom anton towonnemmankasen mmmm| sentosa oe0| sooko oronworemamnmamtamsan jco seaeomf roro orooworemarengampemantmaana #soo| momooemf soo pohon won (asinantari loan pekerjaan tatakoaman o0c0j tomoomj sej arora tou pesat |.coor mentor| come arena torium (emamparaanamasraaaan (ol non sej num horowooremesmmanamama smooth gowa koroner pemesanan mmmamarann |ooj mama sar toronto emosampanecmamiteanan somos| os0| hero nomor pemsssnpantemantann ojo somos ose| rom morowonoemeamawustaaa romomanf ser room konononemesraomandaeaaan omj tema suomen maesa mereka menaiki tenaga peantemam saempawawaman |.ioj season| reranroncoe renoumor roses sarat ojo remomanf rotan sonar(rmemwantansetantaamaneemea amor| motor tononmnfemamaaarserainanan |. team| toko tonouwoemampemoaeaananan term| segoe| om| root a00 vrouw pavanrenwaman kana arms| sraomoe| woo torouseorfemamampemamanpsn #roman| #noicon pembinaan sosial kemasyarakatan uraian urusan, organisasi, jumlah pesawat trarnstzam modal s5 w ju ta: konon maros bsunpemaramankeanan tren) tammooo| tema neon son corona (reantenersmamucaman teromooo| nemorosa| emo tononsorlmmanpemmamnaa eeo momo inai hononserlfemmangssitamanamaun roof aras senen oren emmantawmsamankawtan oo0j #iaomosaf rep teman toronorlsamupemtanan penarikan ooj aeatomosa ora tran horonorlemsankampn mmomeooa sewaomoso oma) tren ononorlemamanmansamun meomoso| seriosa| ora) temon tononooremstemaam pemanas komodo| memo) ora) trmooea honor (entanaanfarsi towards penerapan tya kemauan|caj romeo| arora tor (eamatatwetm com) ceamoow| pamona| oran konon (mean pemaantemmasratataan srameoaf can armor tononoorremcsaasamtmaa sesaat toko oor(emdsanatanunas mmeramaranan samaran taoronoor dendam mafamnansikaangan |oco tsmeoaf teror roronaormdaaankamamankaa ore seo honorer pmssamatantna oref tanaman teman tontonan|masanwansaamdaanan |.o| romeo can rotor ema memusnana wii milan non mita msi mcc mennnnnnnksi maka moronomhemasrtsaranaanaruan |c.o dsmeomf can teror honor (sana kormankrsmtetaambaa o|.crj romeo onf arogan corona (reanfewgamn smash |. ojo semoomf tiro roro horoneofmosanreswaneraratma |. secomenf rsta horor |emamamunteranteaanai |. asma sofa tokonya (msmamtanteraatanus |. teman saj tora mem anne hina homo non milan tononmorjremanm pamankaaaam aan team| ssmoom| sej rona toro (mean tentesejanuanan tamoowl termbox| sword toronmorrmeram pemanmanbaa . asomomaf onf arora toner rmtmam bastammaaan roma sar eror toromorfmeramtmamankaman |. aroma sort2roda toronto(naranpesamamrenteawan aroma| romeo toronorfmatankanan temooaf aaoomf roman koroner fremmmmanaman temon caratooef sej aroma toronto(msmaongampemanrmaasan genom| mona a01| romeo tomo won (estamsanfari kontras perbaroran tram kartun|.o) oun|. sooosoomon| oga| oricon pemanasan coco. temon jasmine| anak corona (roantamanntemmsaratnan |oojccj wool sej raman ononworemesmassummamaa soma saj koroner(emesanmarenunas mmmamaraan tameomj tama horonoor(rememnswakamas kanan wajo meemomenj ooj eno toronworemesanusakatmaankata sea sar torenono pemesamptankata romeo rotan penyediaan barang cetakan dan pengadaan www tonton (emcsanmatmunas mmeamaranan samaran ref honoonorfamesmasammsitaanan tama ara horoonoenssamamarawarantaa emj asam ama onooaeandaamatastame memanas era toncoaenderwauamararan o0| memeamf rona ena kanon (enda bawnmecmam peta tewangaranan memakai cartoon near |. daa men mei men haram (heran ferasansamadnpamam aman samaran nara esa tanoomafrmasantwasaneraratma ojo mom rara hamoomai (emersamunteraimeanana asmmomf teen aavoaan (enarwanpantesantamaa on0| temeroaf einen kinerja dan keuangan tej menetes mengisi) mennnnke inkai2 otonom javantemersmanteanan mamoomf sermaoaf eto0r horomorenamanfememarabaa ojo remaja aaj as0n tonoowojemmantesstememaam |c.oom ema hanoi fntnamdn oran pentamanrenararan |.omo arema tor heromorjmanantarwamankaraan comma roma honoomoifemssantasan emsomf team rona taoroosem pemeran pemakaman tempo| tensor| one arena honoono (hama rengampamentmaakn canton| tema rona honor (aman tarikan pemeran laksana.ccj sromomar aer mon tan emnsmsnasansaa metoo| sesame mane sono konon (rekam pesamatemmas terangan | jompo ramal aren toronaoramsamas suamemaa maan mao kena pen mannnnkcsi anges:. mnngannk:ei make henonaoremmaampsmatkaanan teman oran heronaoiensdsaaskamarantana maan aan hemonanaemsasanp tantang oral momen aon tontonan emsnbamawaanpnaraan atomeoaef can rona laa mnc man: mn: ononanrenesantaaranamamn temeeaf ton tenunan furimatorasaantesatstenammbaan |or| tower arora honor (povanremasin seung pmamaaan 0r0| some taman ara honorer femndanrwamaneraratan ajo nememaf saran heronaar (enam tanserantenaaanaa |.of armor koran konsonan (emasantanaeaatawan ojo temeeaf joran edan mika mika) nanang sea menkes manga mennnnnaks mnc2 program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan n sam pegawai sarang3asa modal w w tamooemoi (remvsranpemeoantangnatnrunn yemorsen kooncoone ooojoraj oom namea narseotarmeme pamukan ssoosonso| sootoosel ooo)mrnf anavoeni (onsmopaampartanwana teman| seconde| jason neon psanpewuaum poawarwenantatawan smoomoo| masal soo) asas ame (teman perbstanammanrersuan smooth| promo| v0) eco anam (ewosunaraaawan erenreeaan cor) marga orj aro hao eelfemowm pram pewawanrerasman mamamoo| 2ensomoo| koo) seasesoo aaooeoei(rowan pendemseran uya en| aoosoore| ane) neon hao (royanfawgaun power pemanasan rotor| #momo omf tes bravo:moremmanmisamraamyasa woo nomor oo) 0en| dome anaooomofamengan trans permai usa ona women| @geser| ore) oaesaoo bass (ewan emperan penahan #omer sna| from dekat koro ban jonathan awamndnterambawan motor| editor| essence) pena bao (raantemmmpamairetaman omomoarl s00| emma rasaworlrensasanparmatmmma son teorema oref tom pramono(remampsasammeraataaan 0r| twomoarl c00| desa banssiaoifemsamanpantamearantanai aomori| ore| soma ramoorolremessmasttamuna so0aoa momo ramoamoni pemamntwanaesutancangeroandan oo ) o o o)j7aoo| tromoonoo| tempo tamara (kemasan bawa mcamampeawan narowdagan om| tomo) om| too mama (revetammatmnanmnuran ojo wsesomon| ojo sooner gaamoanaupatapaitoanendmterastetarakan oan| sroooseosef ano| snooker maan harararatosanancantrsausitedamawan ape| esooseosaf none hana (revontewoum semuanpamara amir ose| ssooveoso| 2woon| 25mae0 gmamorcas pewdantnaananaseesasera san osen temoomoonse| sonooneo aman (roweseneemgaranasaratana ore on| someone| sono tnamonaoi (desa pemamnosaratana jo) ooj7coo| awomir| sasando bracmorofenssanmasmr rejo soo| aasasoone| molase gmamoic pemamaamrarteraatampum ore| sesama| om| ruang tamil (remwanpememntewmamasann temoomoo| momo ko0| toko0eo program pemanfaatan potensi sumber daya hutan uraian urusan, organisasi, muatan saman pegawai barang3asa modal ar. salad sssnsebssilssssd miskin misa nn: maa bean ter bao moiremusmanpamsantemamanumn mono) common| koo pertanian! perkebunan tanam toulon epat guna eter bao ter |woman pekerjaan ooamare penganut tawaran o o )un| teomoonoo| solomon| emo fse0no0 daooaromampesaamanfasanaanran rama or) meoeoel s0) ena bao |rewamnteratanmttan memoar| momo (hoanesmandm pwarsismoanpensi tera cursor| surveyor| ao0j mana benda masa) misa sao pke gatal nano pensi anpnsmanaanampsanena ntoovoo| sesraseoo| os0j seoran ananornoemmeantewemeranraemaan #stock| teror| sarana| sun cra haornorjreawan skemmemabsamsrwaan, rows| "tomato| osj yoo wanornailrewaman skememabssss keesaan rumor| yormtomo| sasa aaa (hosanpamanankeman serangan #nomor| eamomoe| om| nano roro0e pemedsanatamuntasisumbergemargantark oo o)joo| tesoooome| 0n| tesootoo taaaoanor(romessanjsaaamuianamargn ojo temomaofo 7omf too tanooioran(romamnpsatemamantanaa osen roomomn momo taaoozon(ensasmautantang 0mj #momo| some taanaroni (remoasntwnnucamananpenmentan ser omomorl or) nomer nama (emeamntamteamampentsaneudnsardanan semomoo| some tanooaoi (fonsasanmatnganmeuman semomoof some anoranaaratarataarandontomusitonarasean ooo)7rn| #romomoo| score tensor |arstasitooanasanonsumtaasamaman oeo| tesmomf sofa aaooraor (rownamnsemmommanoaratana o o o) |oouop oe|oo soo otonom| powo tanooasta( pemerasan sea earemanorranea 0m| demomao| powo anomala pememaamanterautanpan soo| tomo| neo a00mo program peningkatan pangemhanaan sistem pelajaran tanaman roa dan ann uraian urusan, organisasi, jumlah pan pegas barang eta au keep masa maka tamoorefuntanttoarsnantorwmanenaraean goodman| aan room tense poganremosm sewa pasearsam seonoemong taareorn sara anancorfraosanpemganaaratn |. emas) cases images(remiaranunmeantanmn co0j seven terj sora ama cc.) mn. tamara (emsranpemwansananawn moncong| tooromenf tej onar kran alang jessaru anon nona anon osn ber era men mere fera anna (hmotawnpememarraretan tree) (resatanaf raj rta aroma (eanrsmamntammesirakaan rem asam banana anamoroor( pensssmnpamsuatmanaa aro seoeongof ceng powo araoooi (kemasan aatomntamambecanmrantan cara gonoesemen| oo) maan namorooerensssmasntaeramantara anamamarj weoeenga| can ora anaraorufemasanasatana oref aromemenf semen oma emosmmeaocmantnsemaraan ore memang| terj opera gramofon pemesmmetmanganmauman |o cargo tonooooneo| anj utomo bramorone enmtanttodnsstantowasaatartasan cero eromanga mon sonora aramororeenmtamttooeidantawmaatesaamaasan |cnrj. tomomoso wo0| onenoen format (pohan pewgtamn semagtemanaama mewomoso)cendawan| sora amors enmaantedaranarasesasea |coca onf treocoamon| aenea browerofpewammesar zsef aan| amors oaeno amamorora pemesan semenarornaensa car doreveonenf song doosan nana oaa(nmasanngensapemamunaratana ojo semmomarfoon| eropa pemeliharaan rutin berkala komputer jumlah menyan japan pesawat taastsaa moss nan aa. oran aon tamako| pemeamnpenmaimema tmoseseo| taogoson| oral mna sangat (emoamnpentemenasmwesameranma so0j dedcanon| ora) tana tamanuoemsasnpessamaaansann sej eating pai atas (remamnparmomantemmuntan o0e| aroneeman senja won ramamonnfemasnaatwstana ooj temosononf saj ternate tanaman emessnwrmawangnpraanan oga| sememoraf one toon tanaman (embamotamntasanan sman penyusunan mrmtosooo| a00| oem tamara rmmasamamangamanman |coo tammosf ton kena men brk men mea taman ona(aritmia woman dntrsimitedkmeaan oto #tomo| oma) ema barang jerantewgaan srmaem pamampase ooj momo serat tara tamat ewamneeewararadwatn eo0p sirmaenon| siram taman readamasmearatana orj ora| catwoman seen tamara remas sem oramoranererea oref @rommosaf semen tambur jememwantantetainanan arenosa arora tara (emantegambssnar ojo temon ama corrmodamesamamtemuraana |. ojo salome rare amati (rwantengannrstm sera dem awan romeo| assoc0 taman essmspenumpewaroaanan mieomooo| onj room saba pa) solo) nnn eas tammoemaratamoansannanan teror) semacam teori sasa skala nanga. mio taman morjaauan kedai pegmenantanasan |oo0| momeoej lemari aer teri (reanteomtrgn sermon tmamurensaan karo) ame omj asn tora mmm pemesan rsmrerwaaan kara maroon) tomo| aman ematasamemaa semoga| somu wanna seo tama pemasnpasaaimama temen eta taman pensamapasamasmtsanan ojo aseton aon ratan penyediaan alat tulis kantor gan pegawai trangasas moda w uu ui: mn) mnc manna nek pemaknaan rates tanaman saran tera tenor panas saman tamara (posonrsmmantarmamarausan o00| mama ena tanmomermnmanamnaa tere men ecc bak tamara (emssmmasmatsaan ara tanam ors pementasan tee terma jera tamara pemsamatwataa terma saj these tama pemasnwamamaansenanaan ojo anom terj maan penesmmeranacandnpemtansenarwadan oej eren esa tamara hotasitoamaamomatatadaa ojo oom men mea mie men mie pammororeowanmasa orp ajo momoa| aan men ecc men tea mi. kinerja dan kerang pera ama (povemooventananeromaswenisaman tmomaore| tao) dimasa ber men bet men maks men bee tama malpemamanretranoaa amors area tama (povamoevuountowamaw semasa tomo) memo ara mann fade smpenramnteratnempemankrsa das ojo temon tamatan (remmampewemmmarsa o0j aroma oea sora keep mere mega paman lreanasnkoemun asasirbaa oref mamoeamen| terj reopen tamara pperdammmemuaresan sermon emeemal or| rara naa ber pemberi arakan ppm) mandiri meneror metro mama penamantemanaraamosa cesar aroma eren sora ora sena lampiran peraturan daerah kabupaten kuburnya nomor takut jc0g tanggal ix pemerintah kabupaten kuburnyapersamaan besaran daratan merona conan administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian pasa emas jumah asa moo bec nek maa mekar fasa nana empuk ere jumlah program dan kegiatan seo sungai raya, bupati kubu muda rawan diundangkan sungai raya pada tanggal ir. midi sekretaris daerah kap! paten har suparwanto lembaran daerah kabupaten kubu raya tahun .w00),. nomor lema aan una ogan pegawai sarang3asa modal www amar (howaneindavantermmendnsersanaranpmdmaraan o0r| fesoroonen| too) resto nama (own pengawasan dendam barmaanpan oo) |ooo 7oso| tesowom| area nam oon mao penentuan denteamtemamatermaan nomor| wartooneo| ooo7j koo| droesaon penting dan barang umum lainnya baso (crimean te0mohon| oa| roman a50 amami (mean pesanan 0o0| smomomo| c00| komodo ono tee ramai pensammanyamenaa moe| tioromen| mon too naasiooi(rensesanpantamurtansumraamardantam | )jan| aneooeoogef anon aneoonoo memoir( pomsssansanammanaaargn om| rewomeof tesoreo area (enam pantatmanan tmosesef os0j terma ararororo(rempesansutstanar aoe| esmomeof ao0| temon aman renamnearacamandneraanan 0e| armor mean) eamabasenas snn ramon renesanmaandmmman sej nomor so0| sem amamoorehamtasetaaancantosasitewarsan #romomoo| seo drama hesnaitoommsidantesamanmcdandama to0| kooromeo| no0| sora baocafasaantemgaaneswaan joo om| asmomor| ana hao (rasamantemamosnatana ojo om| nomor| asam aram |renasmnmesaaa emo aoo| membom| meme aramooen( pesan sma geararanaranat aoe| moomomon| n00| meta area fommamntanean omj momo| oom mochi|rememsaanunserantanpan cej sowomeof om| som prana kappa ran bowancarianknnja dan kssameisani korea kooneeere| '2suomen| oan| "eso0ce ramon (remsranemmoamemmaanawunn ecorooroof o0romeo| mo0| aroma aram (homanfavemsnanwaaueidnwaman "powo| "semafor| aaa f5) tes jumlah total uraian urusan, organisasi, program dan lahan lema beng meta mtor tahun program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir penyusunan dokumen awal rencana strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil pemberdayaan wanita nelayan program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut pengawasan dan pembinaan sumber daya perikanan dan |. kelautan pengadaan sarana kapal pengawas perikanan program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan mantis kepada masyarakat peningkatan kesadaran masyarakat tentang wawasan kemaritiman pengembangan budidaya perikanan pengembangan bibit ikan unggul |. pembinaan dan pengembangan perikanan |. pengadaan keramba jaring apung air tawar pengadaan keramba tancap gantung s27. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya t475000, s2378soc0oo0| program pengembangan perikanan tangkap pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap pengadaan alat penampungan hasil produksi pengadaan alat penangkapan ikan .c00, studi kelayakan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan |. fasilitasi penyusunan masterplan dan detail engineering design aoo| ded) pembangunan pelabuhan perikanan pengadaan sarana mesin motor program pengembangan kawasan budidaya laut, alf payau dan air |. tawar pendalaman wawasan dan penguasaan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut studi kelayakan dan survey detail engineering design ded) lo. lokasi bbi penyusunan sistem informasi database perikanan a475. survey potensi sumber daya ikan perairan laut 1bersolo.on program peningkatan sarana dan prasarana pengembangan pesisir pengadaan instalasi listrik tenaga surya program pengembangan pemukiman nelayan pesisir pantai pembuatan sumur bor pengadaan solar paket dealer nelayan span) program pengembangan sarana prasarana pemasaran 29s0. 27rosisonooo) pengolahan hasil perikanan studi kelayakan dan survey detail engineering ded) pembangunan sentra produksi pengolahan hasil perikanan rehabilitasi pasar ikan rakyat te82000. pengadaan sarana dan prasarana mutu hasil perikanan 47eo4aco0oo0|l program pemberdayaan pengolahan hasil produksi perikanan pembinaan kelompok pengolahan hasil perikanan program promosi perikanan pameran expo perikanan a00 pecahan emeneosn enter eetessencn| tenar industri saas2000o00) nampan pegawai |barang3asa modal nasi fmertmsaisan param sumerbamuan |.ar|. meoonoongof mo0| soneoeoo aman wis pemandangan pewemsasan peak bak gan| proomoonso| moo| eneosoo tanpa hutan dan lahan nami porampemenaandnpewensromman eoocooref woo mani gaga nona aan perkebunan bam (rerntesasantanuaatusinan 0ej enamomf ata anakan |was pangan pesamantasimam sesaseorn| as0j esa amami (hogan powiat posksreanan masakan om| #somomeof ome| momo amami (hosampeneramdansegaasanbemareantanan san esoosenrn| ooo)jane| tsroonen motor (besaran dan bare potambaman can yesoosoore| oo) 0o0| tsrooneo jhevgmsimammaursa feromon| termowooo| hormon| anssoooo pama terasa 0m| anta minum pemain temomonn| samnyvarsoso #aemsemoonoo| maa asamoiai (hova pemmanpamarai ketangan asma masocsorf oo)j0o0j tanoomo asamoroo(revetsanjmasuaimemua om| 1momo| ome| tomo saman (evedamnatomumasiumberdamarammuk |j ore| toomomoo| rejo asasoror (penssmpensamsatsaran ose| teomoralooojcen| sono santoso pensasanmsatatemmantaner rromora| sooosooan| oo7j0s0j asamoiono(rensasamamnaatanar #tooosenrn| aset rooney asananani (ronmdsambemuamandmpensadaan gan moooseorn oo7jasa| sooner asam (renedsmbaanecandanpeatanwaraanaan or) semomoo| om| sasaran (emsmmamanganmauran ose| srooneosel oo) en| one sama (apatapsikoanandantanammanatargaean | )rn| etootsoore oo7just| tsrooneo samaran |ratapsitoraracntrsmansaandasan can| dnoonseogof oej asrooseo insan coi peanaantendaaaananeewasa an| orf tenoorooroo| esrooneo saman con(rowemnpenimerangtan san osen tenesooroo| yosessneo samaran (rmmdammesr oso eamooooo) eno amami cra(kemasan sem grdmararartanya anoorseorefooojasej donooneo anasororai (renarasanntenantentaaa arascensera 2ne| ssooseose cef semen act ani( pemcnamananteran pemngapangearatana son| konon| koo| soon arahan uno pemarasanmanterantanpan soe| amorf koo) sooko gosaesotos pram pemnottan rasi sumber dar apaan jon tsontoooeo| ton teooooeo apa ak: jangka tan: on. 2zs fsz ses era sia nnancunna pelllllllll fil, kam snn ke: man ill ali (lip o3! sesi yha a3i l8a nan mar ipa g3e e22 sus aw: ina s3$ aa. ea. hae cie isi fa) z34 ord land oeleleislels seisi ham hg do. te) puan pase www daz ega tas egg dana nnisadanian ssk al. cicit slelelele slelelele sle| televisi disisipi9isisisisio jenis belanja jumlah berada daa weda poso poo poso series keluarga berencana dan keluarga sejahtera og. pariwisata dan budaya aa rama maa bem pendidikan tortor pendidikan ori kepemudaan dan olah raga a00 perpustakaan perlindungan sosial kependudukan dan catatan sipil pemberdayaan perempuan baja aman ena kkk (jumlah total h47. sungai raya, bupati kubu raya tn, muda mahendra diundangkan sungai raya pada tanggal sekretaris daerah kab! paten kubu rrt keong ags suparwanto lembarangyaerah kabupaten kubu raya tahun . oo. nomor se! london ba. s5$ 2x3 "ea apa sae |g3 a32 san si: he: tali tt) (pl merennnnnnannnannnnnannnk w3z z83 jai ba: its tu) (a53 'c) aa. six pan ss2 sud w3z awt a00z izg bas aga &sz5$ le) ia: kane p3e ge) c|az . f32 .0zr sir fiz a15 fan vii kena tee del gac |
(mnt peraturan daerah ana pemerintah kabupaten sarolangun aer peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor ! s tahun tentang pajak reklame dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sarolangunreklameimut peraturan daerahmu peraturan der ana? penarpanama mma sangan minut peraturan daerahnaa aan mna naam eng minut peraturpena bupati angin, telah ols bebek bhasanaan rokan ba, busur yes msi ari s mh cek indra map too2 ten blu sekali yeol diundangkan sarolangun padatanggal desember sekretaris daerah kabupaten sarolangun, inang lembaran daerah kabupaten sarolangun tahun nomor minut peraturan daerah penjelasan atas peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor tahun tentang pajak reklamemaivut peraturan daerah|emana unsur penyelenggara pemerintahklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. reklame adalah benda, alattersebut yang dapatragaan, pengecekan, pemasangan dan tran dan atau dipasang tempat yang telah diizinkanaan minutmut peraturan daerahmit peraturan daerahpenyelenggaraan reklame tersebut:, speed sebagaimana dimaksud padaermaut peraturan darkminut peraturan dae amana minut peraturan daerahogan komering ulu turn tan peraturan daerah kabupaten oku timuogan komering ulu timur menimbang :a.laksanebersihan, keindahan dan pasar adalah dinas kebersihan, keindahan dan pasar kabupaten ogan komering ulu timur, kepala dinas kebersihan, keindahan dan pasar adalah kepala dinas kebersihan, keindahan dan pasar kabupaten ogan komering ulu timur, unit pelaksanaan teknis dinas adalah unit pelaksanaan teknis dinas kebersihan, keindahan dan pasar kabupaten ogan komering ulu timur, kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan dinas kebersihan, keindahan dan pasar kabupaten ogan komering ulu timur, kades adalah kepala desa dalam wilayah kabupaten ogan komering ulu timur, lurah adalah kepala kelurahan wilayah kota martapura, petugas adalah seorang pegawai negeri sipil pada dinas kebersihan, keindahan dan pasar yang melaksanakan suatu tugas dengan surat perintah dari kepala dinas kebersihan, keindahan dan pasar kabupaten ogan komering ulu timur, pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terhadap atau secara medis telah dinyatakan meninggal dunia: pengakuan adalah pembakaran atau kremasi: blok tanah makam adalah bagian bagian dari taman pemakaman umum yang terdiri dari petal petak makam: petak tanah makam adalah tanah makam yang digunakan untuk pemakaman yang berada ditahan pemakaman umum: planet makam adalah tanda nisan terbuat dari beton bertulang: pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan dalam tanah makam yang yang masih berisi: adalah jasad atau orang yang meninggal dunia secara medis, orang yang terlantar adalah orang yang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya, orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajiban nya, yang dinyatakan dengan surat keterangan lurah setempat: tempat pengakuan atau krematorium adalah tempat pembakaran dan atau kerangka rumah duka adalah tempat penitipan sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau pengakuan (kremasi):, retribusi pemakaman dan pengakuanabupaten okumberian izin, pelayanan pemakaman dan pengakuan objek retribusieruk. subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengakuan bab iii golongan retribusi retribusi pelayanan pemakaman dan pengakuan termasukpelayanan pemakaman dan pengakuadministrasi, biaya pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian. bab struktur dan besarnya tarif setiap orang yang meninggal dunia adalah,, taman pemakaman khusus, pemakaman desa pemakaman ungkonanj, pemakaman sultan, sunan dan raja, dan atau tempat penyimpanan abukabupaten. taman pemakaman khusus sebagai desa sebagai mana dimaksud huruf adalah pemakaman milik desa baik yang berasal dari luar maupun seluruhnya masyarakat desa, dan pengawasannya menjadi tanggung jawab masyarakat desayangsebagaimanasetelah dilakukan pengakuan (kremasi). taman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus terdiri dari bagian umat islam, untuk orang orang yang pada saat meninggalnya agama islam, bagian umat kristen, untuk orang orang yang pada saat meninggalnya agama kristen, bagian umat kristen, untuk orang orang yang pada saat meninggalnya beragama hindu, dan atau bagian umat budha, untuk orang orang yang pada saat meninggalnya beragama budha,blok blok cg, blok blokukuran percetakan tanah makam adalah panjang maksimal lebar dengan kedalaman minimal cm:,dari kepala daerah,, . besarnya tarif penggunaan tanah makam tumpang pada taman pemakaman umum ditetapkan sebesar lima puluh keseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud besarnya retribusi perpanjangan penggunaan tanah pad taman pemakaman umum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut (tiga) tahun pertama lima puluh keseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ini. (tiga) tahun kedua seratus keseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ini. (tiga) tahun ketiga dua puluh lima keseratus) sebagaimana dimaksud ini, maksimum (dua ratus keseratus). besarnya tarif pelayanan pemakaman dan pengakuan adalah sebagai berikut izin pemasangan pleret . j.o. izin pengakuan m. j.o izin penggalian dan pemindahan m. izin usaha dibidang pelayanan pemakaman atau pengakuan daftar ulang izin dibidang pelayanan pemakaman atau pengakuan untuk golongan islam pertahun . untuk golongan agama kristen, hindu dan budha per tahun penggunaan rumah duka per hari . pengakuan pengantar dalam kota . j.a luar kota dengan jarak maksimum . , penyimpanan abu per orang tahun . bab vii wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah kabupaten tempat pelayanan pemakaman dan pengakuansanksi administrasi dalam hal wajibdan biaya pendataan ulang yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan std didahului dengan surat teguransetiap kegiatan usaha bidang industri, perdagangan, dan jasa yang dilakukan tempat tertentu wilayah provinsi daerah khusus ibukota jakarta, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar tidak menganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta lingkungan, bahwa dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, memelihara lingkungan hidup, dan melindungi kepentingan umum, diperlukan izin tempat usaha berdasarkan undang undang gangguan, bahwa pengaturan pengawasan dan pengendalian tempat usaha berdasarkan ketentuansudah tidak sesuai dengan kondisi saat initempat usaha berdasarkan undang undang gangguan: mengingatpariwisataan lembaran daerahizinan tempat usaha berdasarkan undang undang gangguan. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan daerah adaladalah dewan perwakilan rakyat daerahprovinsi daerah khusus ibukota jakarta. badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau pepersekutuan, dan bentuk badan lain yang melakukan usaha secara tetapempat usaha adalahzin lokasi adalah izin yang diberikan kepada penanam modal atas rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah rtrw). izin tempat usaha berdasarkan undang undang gangguan yang selanjutnya disebut dengaperluasan adalah perluasan ruang dan atau tempat yang digunakan sebagai tempat usaha. daftar ulang izin gangguan adalah pendaftaran kembali izin gangguan. balik nama izin gangguan adalah pengalihan hak usaha atas izin gangguan kepada orang lain. ganti merek izin gangguan adalah pengganti merek lama atas izin gangguan menjadi merek baru. sertifikat laik fungsi yang selanjutnya disingkat slf,masyarakat adalah warga masyarakat daerah khusus ibukota jakarta. bab tujuan dan bidang usaha tujuan pemberian izin gangguan untuk: memberikan perlindungan kepada masyarakat: mengendalikan gangguan dari kegiatan usaha: memberikan kepastian dalam perolehan tempat usaha: dan mewujudkan tertib tempat melakukan usaha sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. bidang usaha, meliputi: industri, perdagangan, ketenagakerjaan: kesehatan: pariwisata: dan jasa lainnya. bidang usaha sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: usaha kecil: usaha menengah, dan usaha besar. bab iii kriteria gangguan izin gangguan didasarkan atas intensitas atau lama gangguan dan sumber gangguan terhadapgangguan terhadap kehidupan masyarakat setempatdalam diatur dengan peraturan gubernur. bab perizinan setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki izin gangguan. setiap kegiatan usaha yang dilakukan kawasan industri wajib mendapatkan izin gangguan kecuali yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan amdal). kewajiban memiliki izin gangguan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi kegiatan usaha non industri dalam kawasan industri. badan usaha yang menyimpan dan atau menjual bahan berbahaya dan atau beracun atau mudah terbakar, wajib memiliki izin gangguan setelah mendapat pertimbangan dari skpd yang bertanggungjawab bidang pengelolaan lingkungan hidup. untuk mendapatkan izin gangguanzin mendirikan bangunan imb) atau sertifikat laik fungsi slf) disertai lampiran gambar, foto copy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan pbb) tahun terakhir,nomor pokok wajib pajak npp): foto copy kartu tanda penduduk ktp) pemilik atau penanggungjawab usaha: foto copy akta notaris pendirian badan usaha: foto copy surat keputusan pengesahan badan usaha perseroan terbatas dari instansi terkait: surat pernyataan dari tetangga yang diketahui oleh rukun tetangga rt) dan rukun warga rw): dan surat keterangan domisili dari lurah setempat. jangka waktu penyelesaian pelayagangguan sebagaimana dimaksud dalam wajib didaftar ulang setiap (tiga) tahun. untuk mendaftar ulang izin gangguan sebagaimana dimaksud pada harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur melalui kepala satpol pp, dan harus diajukan paling lambat (dua) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. permohonan daftar ulang izin gangguan sebagaimana dimaksud pada harus melampirkan persyaratan sebagai berikut: foto copy izin gangguan yang telah dilegalisir, foto copy bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan pbb) tahun terakhir, cc. foto copy nomor pokok wajib pajak npp) pemohon, foto kopi copy kartu tanda penduduk ktp) pemohon, foto copy akta pendirian perusahaan bagi badan usaha, dan foto copy surat izin industri atau izin perdagangan atau izin pariwisata, atau izin ketenagakerjaan atau izin kesehatan. jangka waktu penyelesaian pelayanan daftar ulang izin gangguan sebagaimana dimaksud padasetiap perluasan tempat usaha wajib memperoleh izin perluasan tempat usaha berdasarkan izin gangguan. untuk mendapatkan izin perluasan tempat usaha sebagaimana dimaksud padamb atau slf yang masih berlaku: foto copy izin gangguan yang telah dilegalisir:surat persetujuan warga masyarakat sekitar tempat usaha yang diketahui rukun tetangga dan rukun warga rt rw), surat keterangan domisili dari lurah setempatperluasan tempat usaha sebagaimana dimaksud padasetiap balik nama dan atau ganti merek perusahaan, harus diberitahukan secara tertulis kepada gubernur melalui kepala satpol paling lambat (dua) bulan telah dilakukan balik nama dan atau ganti merek. pemberitahuan balik nama dan atau ganti merek sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: foto copy izin gangguan,balik nama atau ganti merek tempat usaha sebagaimana dimaksud pada paling lama (sepuluh hari) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar. masyarakat atau tetangga sekitar tempat kegiatan usaha berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada gubernur melalui kepala satpol atas izin gangguan atau izin perluasan tempat usaha yang telah diterbitkan apabila terjadi penyimpangan dalam menjalankan kegiatan usaha atau menimbulkan gangguan terhadap ketentraman, ketertiban, dan lingkungan. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara permohonan mendapatkan izin gangguan baru, daftar ulang izin gangguan, dan izin perluasan tempat usaha serta pengajuan keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan gubernur. izin gangguan dan izin perluasan tempat usaha tidak berlaku, apabila: pindah lokasi tempat usaha, jenis usahanya tidak sesuai dengan perizinan, tempat usaha musnah karena malapetaka atau bencana alam, dan tidak beroperasi selama (tiga) tahun berturut turut. bab hak dan kewajiban pemegang izin gangguan setiap pemegang izin gangguan mempunyai hak:setiap pemegang izin gangguan mempunyai kewajiban, antara lain:lingkungan wilayah sekitarnya: mengatur dan menjaga kegiatan buruh karyawan serta pengguna sarana dan prasarana kegiatan usaha agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya, cc. menyediakan alat pemadam kebakaran, pertanda bahaya, atau alat pengamanan lainnya, mengatur kegiatan usaha agar tidak mengganggu lalu lintas dan tidak diperbolehkan menggunakan ruang milik jalan (saluran, trotoar, bahu jalan, median, dan badan jalan), mengajukan permohonan izin gangguan untuk setiap perubahan kegiatan usaha, perluasan tempat usaha, balik nama, dan ganti merek, melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan perizinan: dan mentaati ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembinaan dan pengawasan kepala satpol wajib melakukan pembinaan kepada orang dan atau badan usaha yang telah memiliki izin gangguan, dan masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha. bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi sosialisasi dan atau penyuluhan mengenai tata cara pendirian tempat usaha berdasarkan undang undang gangguan: peninjauan lokasi tempat usaha: dan bimbingan teknis. pengawasan pelaksanaan perizinan tempat usaha berdasarkan undang undang gangguan provinsi menjadi tugas kepala satpol dan kota kabupaten administrasi menjadi tugas walikota bupati. pengawasan sebagaimana dimaksud pada berupa: evaluasi: minta keterangan, dan cc. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan pada saat melakukan pengawasvii retribusi setiap pelayanan perizinan tempat usaha berdasarkan undang undang gangguan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah. retribusi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemberian izin gangguan baru, daftar ulang izin gangguan: pemberian izin perluasan tempat usaha: dan pelayanan balik nama dan atau ganti merek. bab viii pembiayaan pembiayaan pelaksanaan pelayanan perizinan tempat usaha berdasarkan undang undang gangguan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). bab sanksi administrasi setiap orang dan atau badan usaha dikenakan sanksi administrasi dalam hal mengajukan permohonan daftar ulang izin gangguan setelah masa berlaku berakhir sebagaimana dimaksud dalam mengabaikan keberatan masyarakat atau tetangga sekitar tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam .dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa teguran lisan: teguran tertulis, cc. pencabutan izin, penyegelan, dannyidikan selain pejabat penyidik kepolisian republik indonesia, ppn lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bidang ketertiban umum: memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenmelaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada dan ppn tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan dan atau penahanan. ppn berkewajiban memuat berita acara setiap tindakan pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah: cc. penyitaan benda,idanbagai berikut: setiap orang atau badan usaha yang secara sengaja mendirikan dan atau melakukan kegiatan usaha tanpa izin gangguan, dan perluasan tempat usaha tanpa izin perluasan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam dan setiap orang atau badan usaha yang secara sengaja tidak memberitahukan balik nama dan atau ganti merek secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam dan cc. setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja memberikan informasi palsu mengenai persyaratan pada saat mengajukan permohonan izin gangguan, daftar ulang izin gangguan, izin perluasan tempat usaha, dan balik nama dan atau ganti merek sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufsetiap orang atau badan usaha yang secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalamdalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bersifat tindak pidana kejahatan, dikenakan ancamanizin gangguan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa izin gangguan tersebut: dan izin gangguan yang baru atau sedang dalam proses harus mengacu pada jakarta, fifa diundangkan jakarta padatanggal desumum dengan keterbatasan lahan yang tersedia dibanding dengan kebutuhan lahan yang terus meningkat, pemerintah provinsi dki jakarta menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha wilayah provinsi dki jakarta yang hemat lahan dan hemat air, tidak hanya kegiatan industri yang mengganggu lingkungan, melainkan kegiatan usaha bidang perdagangan dan jasa yang juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan gangguan ketentraman dan ketertiban. berdasarkan kondisi lingkungan dan perkembangan kegiatan usaha yang terjadi saat ini wilayah provinsi dki jakarta, pemberian izin tempat usaha berdasarkan ketentuan undang undang gangguan uug), menjadi keharusan bagi setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha, dikarenakan besar kecilnya kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat dan atau badan usaha tersebut akan menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban, serta lingkungan. untuk mencegah dan atau mengurangi bahaya dan atau gangguan ketentraman dan ketertiban serta lingkungan diperlukan instrumen hukum berupa izin. dengan demikian, pemberian izin tempat usaha berdasarkan uug merupakan salah satu sarana pengendalian dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban, khususnya perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam berusaha provinsi dki jakarta. prosedur pemberian izin gangguan sebagaimana diatur, yang dalam pelaksanaannya oleh pemerintah provinsi dki jakarta diatur melalui peraturan daerah, dengan maksudi. demi cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud denganhuruf yang dimaksud dengyang dimaksud dengan tempat usaha, dan berkedudukan dalam wilayah provinsi dki jakarta untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan usahjasa lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam industri, perdagangan, ketenagakerjaan, kesehatan, pariwisata. huruf yang dimaksud dengan usaha kecil atau industri besar atau berusaha kecil adalah industri atauhuruf yang dimaksud dengan usaha menengah atau industri besar atau perusahaan sedang adalah industri atauhuruf yang dimaksud dengan usaha besar atau industri besar atau perusak haan besar adalah industri atauyang dimaksud kegiatan usaha non industri dalam ini adalah perdagangan, ketenagakerjaan, kesehatan, pariwisata dan jasa lainnya. yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan atau beracun atau mudah terbakarpensasi adalah dibebaskan dari denda keterlambatan dalam daftar ulang selama (satu) bulan selama keterlamkhusus ibukota jakarta nomor |
pns sel pemerintah kabupaten kubu rayaalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah dapat dilakukan paling lambat tanggal desember bahwa berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah, kabupaten kubu raya akan melakukan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mulai tanggal januari bahwa pemerintah kabupaten kubu raya telah melakukan persiapan untuk mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sehingga pajak dimaksud dapat dipunguttata cara pungutan pajak daer. ketentuan dalam |
peraturan daerah kabupaten ketapang nomor tahun tentang pembentukan desa istana kecamatan pandaindai pada umumnya dan desa pandai kidai kiri, dipandang perlu membentuk desa istana wilayah kecamatan pandai: bahwa pembentukan desa istanistana kecamatan pandistana kecamatan pandaistana kecamatan pandai. desa istana berasal dari sebagian wilayah desa pandai kiri. desa istana terdiri atas cakupan wilayah dusun kedua, dusun tebing tinggi, dusun taruna, dan dusun terapististana sebagaimana dimaksud dalam wilayah desa pandai kiri dikurangi dengan wilayah desa istana sebagaimana dimaksud dalam bab iii batas wilayah desa desa istana mempunyai batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan desa muara jejak kecamatan pandai, sebelah selatan berbatasan dengan desa pandai kiri kecamatan pandai, sebelah barat berbatasan dengan desa pandai kiri kecamatan pandai, sebelah timur berbatasan dengan desa pandai kanan pada sungai pawan kecamatan pandistanistana berkedudukan dusun tebing tinggi. bab luas wilayah dan jumlah penduduk luas wilayah desa istana jumlah penduduk desa istanajak penerangan jalan dikeluarkan oleh bagian hukum setda kabupaten sarolangun tahun pan bupati sarolangun peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor tahun tentang pajak penerangan jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sarolangunpajak penerangan jalan tidak sesuai lagi sehingga perlu digantierusahaan listrik negara yang selanjutnya disingkat pln adalah pt. pln (persero) cabang sarolamua pembangkit listrik. dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan,bagian ketigarolangun. ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua tarif pajak tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar (sepuluh persen). tarif pajak penerangan jalan dari penggunaan tenaga listrikdari penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar (satu koma lima persen). bagian ketiga cara penghitungan pajak penghitung tempat penggunaan tenaga listrik dalam kabupaten sarolangun.sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian, serta penyampaian speedab pemungutan bagian kesatu tata cara pemungutan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakanapabila speed tidak diserahkan oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka dinas yang berwenang langsung menerbitkan surat ketetapan pajak. ketentuan lebih lanjutalam hal tenaga listrik disediakan oleh pln, maka pemungutan pajak dilakukan oleh plfitajak penerangan jalpenerangan jalan. ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelasmisalnya tenaga listrik yang dihasilk penerangan jalan dilakukan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik oleh setiap pelanggan ter www m . taman in! tiang pen nee dat bukan gaki att tma sekretariat daerah mana psp agen ana nan bean that pitt dea kabupaten bulukumba aoa ken ang eeeeee nie wrn . mwb uni bona naa tate, peraturan daerah kabupaten bulukumba provinsi sulawesi selatan nomor tahun tentang pelayanan jemaah haji dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bulukumba, menimbang aa. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pai undang undang nomor wan tinta tahun tentang bemperlu dilakukan pengaturan mengenai transportasi jemaah haji, undang undang nomor bahwa sebagai pelaksanaan dari tahun tentang dan peraturan pemerintahan daerah pemerintah nomor tahun lembaran negara republik maka dapat dibentuk indonesia tahun nomor panitia penyelenggara ibadah tambahan lembaran haji dibantu oleh petugas haji negara republik indonesia daerah yang menyertai jemaah nomor sebagaimana telah haji selama pelaksanaan ibadah diubah beberapa kali terakhir haji agar pelayanan jemaah haji dengan undang undang nomor dapat berjalan aman, tertib dan tahun tentang lancar, perubahan kedua atas undang undang nomor tahun bahwa berdasarkan tentang pemerintahan daerah pertimbangan sebagaimana lembaran negara republik dimaksud pada huruf dan indonesia tahun nomor huruf bb, perlu membentuk tambahan lembaran negara peraturan daerah tentang republik indonesia nomor pelayanan jemaah haji. mengingat undang undang undang nomor undang dasar negara republik limau tentang indonesia tahun penyelenggaraan ibadah haji lembaran negara republik undang undang nomor lea tahun nomor tahun tentang tambahan lembaran negara pembentukani. kabupaten bulukumbbulukumba memutuskan: peraturan pemerintah nomor tahun tentang menetapkan peraturan daerah tentang pelaksanaan undang undang pelayanan jemaah haji. nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji babiulukumba. peraturan daerah kabupaten bulukumba nomor tahun pemerintah daerah adalah bupati beserta tentang komisi informasi perangkat daerah yang lain sebagai dan partisipasi publik penyelenggara pemerintahan daerah. lembaran daerah kabupaten bulukumba tahun nomor bupati adalah bupati bulukumbasal ibadah haji adalah rukun islam kelima yang kabupaten bulukumba yang telah merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah setiap orang islam yang mampu menugaskannya. haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. pembinaan ibadah haji adalah serangkaian embarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi kegiatan yang meliputi penyuluhan dan jemaah calon haji arab saudi. pembimbingan bagi jemaah haji. demarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi pelayanan jemaah haji adalah pelayanan bagi jemaah haji setelah kembali dari arab saudi calon jemaah haji jemaah haji asal kabupaten untuk melanjutkan perjalanan daerah asal. bulukumba, meliputi transportasi darat dan ketersediaan petugas haji daerah apabila diperlukan. bab prinsip, maksud dan tujuan biaya penyelenggaraan ibadah haji bpi) adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. pelayanan jemaah haji dilaksanakan berdasarkan biaya transportasi jemaah haji adalah biaya prinsip keadilan, kepastian, dan akuntabilitas.maksud dan tujuan pelayanan jemaah haji adalah transportasi adalah pengangkutan jemaah haji untuk memberikan kelancaran, ketertiban, dari daerah asal embarkasi dan dari kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kepastian demarkasi daerah asal dengan segala biaya perjalanan bagi jamaah haji dari daerah asal komponen pendukung lainnya. embarkasi dan dari demarkasi daerah asal. daerah asal adalah wilayah kabupaten bulukumba. bab iii pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pelayanan transportasi pada huruf adalah moda transportasi darat. tasi jemaah haji pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap biaya transpor pengaturan pelayanan transportasi calon jemaah haji jemaah haji. bentuk tanggungjawab sebagaimana dimaksud biaya, manpartasi jemaah haji dibebankan pada adalah: kepada jemaah haji. haa man yang harus biaya transportasi jemaah haji ditetapkan paling penetapan pelaksana untuk pelayanan banyak (lima ratus lima puluh ribu transportasi haji yang ditetapkan dengan rupiah). jala perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada bupati. penetapan pelaksana transportasi sebagaimana ditetapkan dengan peraturan bup dimaksud pada huruf dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit penetapan, tata cara pembayaran dan rincian hak dan kewajiban para pihak: penggunaan serta pertanggungjawaban biaya spesifikasi angkut: sebagaimana dimaksud pada ditetapkan hadits lebih lanjut dengan peraturan bupati. biaya angkutan, dan jangka waktu. para pihak yang bertindak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf biaya transportasi sen nan, mana sang adalah kepala instansi dengan penyedia dalam termasuk juga biaya transportasi komponen pendukung lainnya. komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: petugas pengamanan dan pengawalan untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan perjalanan, jemaah haji bupati dapat membentuk panitia pengangkutan barang dan upah buruh penyelenggara ibadah haji. asrama haji, embarkasi dan demarkasi: dan konsumsi jemaah haji. panitia penyelenggara ibadah haji sebagaimana dimaksud pada harus sudah terbentuk bab paling lambat (tiga) bulan sebelum instansi dan panitia penyelenggara pemberangkatan jemaah haji kelompok terbang ibadah haji pertama. panitia dan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. pelayanan jemaah haji dilaksanakan oleh bab instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan petugas haji daerah ibadah haji. instansi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati dapat mengangkat petugas haji daerah bupati. yang memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi yang instansi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui seleksi secara profesional menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan jemaah haji kepada bupati petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tiga) bulan setelah pemulangan terdiri dari: seluruh jemaah haji. tim pemandu haji daerah phd), dan tim kesehatan haji daerah tkh). aw diundangkan bulukumba biaya operasional panitia penyelenggara ibadah pada tanggal desember haji dan petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam dan sekretaris daerah kabupaten bulukumba, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. ttd amal bab vii ketentuan penutup lembaran daerah kabupaten bulukumba tahun nomor salinan sesuai lengan aslinya ketentuan lebih lanjut mengenai teknis kepala bagain hukum pelaksanaannya diatur dengan peraturan bupati. muhammad nurjalil,s.h.,m.h. nisal pemerintah daerah. hal ini seperti ditegaskan laa kembali dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang peraturan daerah kabupaten bulukumba apaan tahun. tentang penyelengaraan lag aantentang jemaah haji, yaitu transportasi dari daerah asal embarkasi dan dari demarkasi kembali daerah belayananjemaahhaji asal. biaya transportasi lokal jemaah haji yang umumibadah haji merupakan rukun islam kelima jemaah haji adalah untuk memberikan kelancaran, yang wajib dilaksanakan rukun islam kelima yang ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan, merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi dan kepastian perjalanan bagi jamaah haji dari bap orang nyak ppn nya daerah asal embarkasi dan dari demarkasi atau memenuhi syarat istilah, baik secara finansial, daerah asal. dalam rangka itu maka pemerintah pra aan mona sekali senen hidup: ibadah daerah menetapkan pelaksana transportasi jemaah senna paru yang berbeda dengan ibadah haji dari daerah asal embarkasi dan dari matang can nan eny demarkasi daerah asal, beserta komponen banyak terkait berbagai hal dan melibatkan berbagai mendukung lainnya instansi dan lembaga pemerintah, mulai pemerintah agar ara semak sha anak daerah, pemerintah pusat, sampai pemerintahan pee dpt lai beban nya terlaksana dengan baik maka bupati menunjuk ain ata sana pan pan pelan aan instansi pelaksana yang bertanggung jawab nan haji juga berkaitenkdengans sol pin akan bidang penyelenggaraan ibadah haji untuk mean, transportasi, kesehatan, akomodasi, mengoordinasikan pelaksanaan transportasi jemaah keamanan, maupun administrasi keimigrasian. berpihak terkaitbau yeo selain mengenai transportasi, bupati juga pas. dapat membentuk panitia penyelenggara ibadah haji cukup jelas dan petugas haji daerah yang pembiayaannya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan pas. belanja daerah kabupaten bulukumba. penetapan besaran terbanyak atas biaya ii. demi transportasi haji diperlukan guna mengendalikan penghitungan yang wajar berdasarkan penyelenggaraan cukup jelas transportasi haji pada tahun tahun sebelumnya. yang dimaksud dengan asas keadilan sini besaran penggunaan biaya transportasi adalah bahwa pelayanan kepada jamaah haji jemaah haji pada setiap tahunnya itu tidak diskriminatif, tidak mengutamakan didasarkan pada penghitungan yang kelompok golongan ataupun keluarga, tidak nyata (terperinci) dan ditetapkan dengan berat sebelah, tidak memihak, dan tidak peraturan bupati. sewenang wenang. prinsip kepastian artinya, bahwa segala peninjauan kembali besaran tertinggi kebijakan, program dan perencanaan tidak biaya transportasi haji didasarkan pada boleh bersifat spekulatif, tetapi harus dapat nilai perekonomian masyarakat dan diyakini kematiannya sehingga dapat dijadikan kemampuan keuangan daerah, dilakukan sandaran oleh jemaah haji. paling lama (tiga) tahun sekali. yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah: bahwa manajemen pelayanan pas. transportasi kepada jemaah haji dilakukan cukup jelas secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum pas: dengan prinsip tidak untuk mencari cukup jelas keuntungan. cukup jelas pembentukan panitia penyelenggara ibadah haji dapat melibatkan ikatan persaudaraan bea ae: haji ipni) bulukumba. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten bulukumbadung, menimbang la. dan penghargaan atas jasa pahlawan dan zat adiktif lainnya, dan bupati bandunginstansi adalah organisasi perangkat daerah kabupaten bandung yang membidangi kesejahteraancurationprovinsi, pemerintah kabupatenpemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penanganan fakir misfakir miskinbandungbandungasas penyelenggaraan kesejahteraan sosial kabupaten bandung diselenggarakan berdasarkan asas kesetiakawanan:, keadilan: kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan: keterbukaan,dari permasalahan sosial: memulihkan kondisi sosial dalam rangka mencapai keberfungsian sosial:(l):ks sebagaimana dimaksud pada meliputi: anak balita terlantar: anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum: anak yang bermasalah sosial psikologis, anak: j .: orang dengan hiv aids, korban perdagangan orang (trafficking),,, satuan bakti pekerja sosial sakti pesos): perintisan dan kepahlawanan. ketentuan lebih lanjut tentang pks dan asks sebagaimana dimaksud pada dan ini(l)evaluasi, ' teknis upt), unit pelaksanaan teknis dinas: bantuan sosial, sosialisasi, j .dimaksudkan untuk mengembangkan pks agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dan.(l): bab jaminan sosial pemerintah kabupatenkabupatekabupatkabupaten bertanggungjawab dalam penanganan fakir miskin wilayah kabupaten bandung: memperkuat peran fakir miskin dalam proses perumpenyediaan pelayanan kesehatan: penyediaan pelayanan pendidikan,cc.kabupaten bandung. bab vii kewenangan, tanggungjawab dan tata kelola bagian kesatu kewenangan pemerintah kabupaten: cc.:: pengendalian pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial:bandungbandung kabupaten bandung, penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial kabupaten bandung: pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial kabupaten bandung:viiibandung, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, cc.,kabupatenkabupaten bandungbandungbandungorganisasi perangkat daerah opd):(l) setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial kabupatenkabupaten bandungcc.kabupaten bandungkabupatenbupati. bab x,:xivbandungbandungbupati. bab xviiix:bandung. bab xxota pontianak nomor tahun tentang pencabutan peraturan daerahencabutan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak berlaku dan sudah diatur kembali sesuai undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa agar tercipta kepastian hukum dan tidak terjadi duplikasi pengaturan tentang retribusi daerah dan pajak daerah, perlu dilakukan pencabutan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah dan pajak daerah yang sudah tidak diatur dan telah diaturpada saat peraturan daerah ini mulai berlakuperaturan daerah nomor tahun tentang retribusi izin pelayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan lembaran daerahnomor tahun terakhirnomor tahun tentang retribusi penyediaan kakus lembaran daerah tahun nomor seri nomor il. peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi izin usaha dan trayek angkutan umumrakhirperaturan daerah nomor tahun tentang pajak parkir lembaran daerah tahun nomor seri nomor oo.tahun nomor seri nomor peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi terminal lembaran daerah tahun nomor seri nomor peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi parkir khusus lembaran daerah tahun nomor seri nomor peraturan daerah nomor tahun tentang pajak hotel lembaran daerah tahun nomor seri nomor peraturan daerah nomor tahun tentang pajak restoran lembaran daerah tahun nomor seri nomor peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasar lembaran daerah tahun nomor seri nomor peraturan daerah nomor tahun tentang pajak reklame lembaran daerah tahun nomor seri nomor peraturan daerah nomor tahun tentang pajak hiburan lembaran daerah tahun nomor seri nomor dan zz. peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi izin usaha dan izin trayek angkutan umumabutan peraturan daerahaka peraturan daerah mengenai jenis retribusi daerah dan pajak daerah yang telah disesuaikan dengan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta peraturan daerah tentang jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dicabut. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bersifat tertutup yang berarti pemerintah daerah tidak diperbolehkan memungut pajak daerah dan retribusi daerah selain jenis yang telah ditetapkan oleh undang undang ini dan peraturan pemerintah yang didasarkan undang undang ini. jenis pajak kota, terdiri dari pajak hotel pajak restoran pajak hiburan pajak reklame pajak penerangan jalan mineral bukan logam dan batuan pajak parkir pajak air tanah pajak sarang burung walet j . pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. jenisj . retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus retribusi pengolahan limbah cair il. retribusi pelayanan tera tera ulang retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi jenisyeberangan air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. jenis retribusi perizinan tertentu,hwa sehubungan dengan pertimbangan atas, perlu membentuk peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah dimaksud. ii. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas tambahan lembaran daerah kota pontianak nomor |
salinagelolaan uang negarasmalang nomor tahun tentang perusahaan daerah air minudengan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat malang nomor tahun lembaran daerah kotamadya daerah tingkat malang nomor seri bh:jtahun nomer seri tambahan lembaran daerah kota malang nomor sf)badan usaha milik daerah,badan usaha milik daerah kota malang yang selanjutnya disebut bumi adalah badan usaha milik pemerintah kota malang yang berbentuk perusahaan daerah, perusahaan daerah air minum kota malang yang selanjutnya disebut dam adalah perusahaan daerah air minum milik pemerintah kota malang, perusahaan daerah rumah pemotongan hewan kota malang yang selanjutnya disebut rph adalah perusahaan daerah rumah pemotongan hewan milik pemerintah kota malang. perusahaan daerah bank perkreditan rakyat yang selanjutnya disebut bpr tugu artha adalah perusahaan daerah bank perkreditan milik pemerintah kota malang. penyertaan modalbab maksud danc:bertujuan untuk aa. pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat: b5. memperkuat struktur modal: cc. mencukupi modal dasar:weigh melakukan penyertaan modal kepada dam sampai dengan tahun sebesar ep. (delapan puluh empat milyar lima ratus dua puluh satu juta umpet ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah enammuebesar kp. s00. (lima ratus milyar rupiah). bagian kedua perusahan daerah rumah pemotongan hewan pemerintah daerah telah melakukan penyertaan modal kepada rph sampai dengan tahun sebesar ep. (tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan rupiah), selanjutnya pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada dalam bentuk uang maupun barangnilai penambahan penyertaan modal pemerintah daerah mulai tahun anggaran sebesar rp. (dua puluh lima milyar rupiah)|, bagian kedua perusahan daerah bank perkreditan rakyat tugu artha selanjutnya pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada bpr tugu artha dalam bentuk uang maupun barangmulai penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada bpr tugu artha mulai tahun anggaran sebesar rp. hima puluh milyar rupiah), penambahan,pada dan disesuaikan dengan rencana kerja bumi dan kemampuan keuangan daerah. pelaksanawalikota tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah atau peraturan walikota tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. baenyertaan modal kepada badan usaha milik daerah lembaran daerah kota malang nomor tahun u08walikota malang, ttd, much. anton diundangkan malang padaaslinya bagian hukum tab sh, hurt. pem ina nip, |
ruperaturan daerah kabupaten muara enimagustus nomor bappeda renstra dan nomor dprdagustusala apakah kamala aam mena yisesazs goa da,ahaman nroanmisasi dan tata karinvanpembayaran pokok hutang rp. pembayaran hutang pada pihak ketigadaerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah ruvwupu muara enim. ditetapkan muara enim pada tanggal ortember 2p1y bupati muara mutakhir sai solarme lampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal desember pemerintah kabupaten muara enim "sai ringkasan apbd me. tahun anggaran nomor uraian jaman io, pendapatan wib pendapatan asli daerah hasil pajak daerah hasil retribusi daerah iat. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dua lain lain pendapatan asli daerah yang sah dana perimbangan td. bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak dana alokasi umum di3 lain lain pendapatan daerah yang sah pendapatan hibah 3xpon belanja pegawai blu belanja bunga bed,adala. penyertaan modal investasi) pemerintah daerah pembayaran hutang kepada pihak ketiga pembiayaan netto manga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan bupati muara enim ye |
tag man1keputusbab ikolaka timur yang merupakan bagian dari kantor pertanahan kabupaten kolakkolakatengg, pengukuran dan pemetaan, hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, pengaturan dan pengendalian pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan penanganan sengketa dan perkarairawuta, kecamatan lea, kecamatan ladang, kecamatan poli pola, kecamatan lombardia, kecamatan carolae, kecamatan modele, kecamatan uluiwoi, kecamatan tinombotenggtenggtenggara. kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi sulawesi tenggtaakandi jakarta mei ta) s sep pertanahan nasional mgr elik indonesia, faks pai likkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat bidang pertanahan perlu penyempurnaan., biaya, waktu,, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pencatatan dan informasi pertanahan, pengukuran bidang tanah, pengaturan dan penataan pertanahan, dan pengelolaan pengaduan. jenis jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran ii, sedangkan bagan alir tercantum dalam lampiran iii peraturan ini. bab iiilam untuk masing masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam lampiran iiiiilekan kes bacaan daa boat kebutiueun pelayan abunya bidang pertanian perlu penyempurna keputusan kepala badan pertanahan nasional nomor tahun r,: biaya, waktu:: pemeliharaan data pendaftaran tanah: pencatatan dan informasi pertanahan: pengukuran bidang tanah, pengaturan dan penataan pertanahan: dan pengelolaan pengaduan, jenisdenim pelayan bean osn dea keke bata dalam lampiran sedangkan bagan alir tercantum dalam lampiran iii peraturan ini. babunianonya ibotaluul toa lea asugbota, beli, perkara, clan masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon. s5)abu sabak masing jenis kegiatan sebagaimana iapun alir yang tercantum dalam. lampiranhkl1wak milik badar pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun peri.bpnrlilbintil2 ganti nama sertifikat hak atas tanah hak milik atas rumah susun peri.il3a perpanjangan jangka waktu hak guna usaha ta: bangii. perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan hak pakai bpnrlh. perpanjangan hak milik atas satuan rumah susun peri.i. pembaruan hak guna bangunan hak pakai dan pemberian hak guna na: bangunan hak pakai atas hak pengelolaan hak guna bangunan hak guna bangunan perorangan hak cana raman badarkan peri.ii. pembaruan hak guna usaha hak guna usaha perorangan hak guna usaha badan hukum peri.il. wakaf dari tanah yang sudah bersertifikat peri.il8 perubahan hak atas tanah mama nan pan pan bmw kelompok kode jenis pelayanan pelayanan bagan alir oli peri1l10 sertifikat pengganti hak atas tanah, hak milik atas rumah susun, dan hak tanggungan, karena: barito bumi hilang rusak bpnrlil11berlin. pencatatan pencatatan blokir dan informasi sita pertanahan pengangkatan silarum memanen. . m5. pelayanan bpnrlbpnrlbpnrilvil1 pengelolaan pengaduan pengaduan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia joo into, ph. maa. ian goo maut aki kano pasir aaa ba, peg en) mani kes nn: giat ipp3 sang sat beta besi eka nan bra persis sar citarasa hf. sbi g8, iloyeps bag penyair tegang gp5 neburg inang pesan pai igebsh gil tomo .h hb. he) sera sms sayangi fan bike a13 iv9385$ dam persis bere heh aje ships8is3g sori yme mis ane mep ena (fandendr gong lani tel roti3ira pf. ku) kej (w) sis hao an6akl oma na) paakakon tss aan soo ana naa oxn sae karas ao. lam nam ama aa ammonia ana ng iis, sip lain gpn ian mason soe kpd use dag adan senja sie ggaadaged yto see pasa iga nsi sag sya get penari naga cteneiain dala beha pn) ken jan a83 ae: ohm gaga aap sae ainddsthas isi s3l sis p3a er: mad adam topan mnnnnnnmn oma tea dag sky ep53 mm! peg segi dhe bark esl lsm oo sau ega! a23 jibgfes segi didik beat aia sisi pes3s you erna ha: get eaa organik savages season sog arias .ad sbi pasek ssd3 engikesus bae eds sari asasi gag sana ess obat susu oma bea sesdegggg isa peemastaa slb nek kan snn: term sis aaa koko kotak, lsg vol okayama esa prof kamu skala six oli sain enam tan: peneselesetes koe aing lele segaris l,s esa rar ara kak akan alan opa libas sus roma ka bra) nia gara aaa hen nn! log al, bea mu: arena bin gaa eng lor sana iga ega ungu pen gor beneran fesarsospg fest dog "aa gg. neha wtc b3b esf fay pa, bbb benar: 3g$ eag bang sara edu edu fss kas siang asian aan bpa yal bnn nat nan pp. gg3 i3pa se2553 buy perak bagas pak kets kamar ts! a33 oyu esg d90g png aka pena tangan our ear atlet sdg sesi gas a33 salted get psi fla ito sanggar gg3 diapit b3y2 aia seap any oe3ee gas kargo oga ani naa doa b3gii nan mnc set one, ada ree pagi desi nada 2eia ppi ker ao. ko . ono2 bsllhakar tesesrek san: pallpion ssosssss3aan aan, tara selaserereran ring dang ppk were sesesaalanar s8. algae exk nammmana masa paa haa mann tan mem nan pas sa5ep3p siang geri ggn kmi dslenakg and akan (ik gending iis eia ssa aga rem sie b0pkpi yamuoos bni bse kasad pen per esa bag yes sad ext gd9 pa00 nis iss igg pagi hal8 gion tar blk pts gan8 yang se2$ yes 8r52 a02 pale le) ann walk asm ge. fr! segi bsh por angin3 ena naa fak dd, es8b fak tl50silat poker ssio on4 gen gaye s$se8) im$e bag nomor par, evening sisa dee3 (aa aa, yuk oat tas sat eng yag ngo yan, ai. sas pig gang pet esensi mem s3gs3eisha3 sini0 ket larut din sona le) soslibksa sts sesar moto parlppi on, des kala persaseskaasara bssalerann none sss lo. da ipo cc: pan in 3e35g s8. sel8 b5b p4a0p05 h3) anda cnn doo olga pen kel jas! kp, goa na, dala h3| isi pane bn: kun besi ben lan gus psekppepes supr ear esai seskab kamu lbh aa pa3o bpr nnn agu ngxi r299 all2 (sg38 ate, bag vie sig sars lada kta) dulu beda sad egm bay sapa aoa feri 23sas atm team2 sl0kenop eaba (ep bae yan seo map sni bani te one bag a.a. his 28g58 ben sesi mei missy sesko guan utk you ego tpi sab d3, aio me, dada gersang alis s3533 census gf2s orang erin terme anu pap se9 osegserungas oni ner asgsesagteradal. dita egg agar3d ida jenis odu denda2u kono tabby alasan asi skr tnn niz (laras kaka onnsesekelei nana raaf lppm iss ses ses sala ilusi aam ape loss skasasasa drag sesi gis uv, ten akan pena ken men mag man non nan naa 1s. tao iyo daa bag oi) aan ag, dalam yna vya apud. uan pola dolan asi kps gia s$igduporg sidigani baisuno5ok iha aau pen ska ane rsa lomba om, tes sis asi ifa, asp arsip3 aie asas anil (sg dung opg dug nio ba5ls ing sia hib kop iga soe pun ikm a95 setara lab bak akan tas (era) ipa keji season ks! geois tepat bay geser set nasa kel get kamu duv laos bis sis sfogirs gag iei3 aa0gs tr3 asik illa9 sala tee 1koko yei goku ab03 es! isa) satgas begini petugas asiae pasir an, tuh iss ts) rang onna don gag agar da0, pk, pia seru? bebas page lps isu kul ktu nda no) . aa ae m0. poo g383xg882 aladvaomd pad anis onh dir odaekaw. sis vaaperi oak ies sos shah dana ber erasaksereren ori sssekkarasa jas tiba men dana ns. gn83 es23e pip bea ang gei asa sya tan tone iis aon see nn: str gen basis isp pena out nina abs isa a20 25xn (is09 isi (lg fo8 sale es35 sg38 gan sos antena bas pba $5p3 s2? ten sit tag sani s1533 ikygaa ses eng sapiens sisa isa, ann tai sent ka) bel pala gading paru esa ser ynka bro pekan eng seung dara as. seat s23i en: saa a20 singo nse sang solar sni aoi mei iga gag esa asas ina mag gue nan pop bani serta humor ios tol wangi poros sasak s3s22 cik radialis cesisesesse tory plato gen 2ees sss see iss rek eceran sssssisesesben sasak pe22aak seseasasg ded rkasasasespss diana lps aas ago gis nini tena nn dan tee bei may soda degan ana pon $253sisi #5is3t3 psi pot borgx esia so5tugas satu mera anus pes pes lo. ss5ri sn3 ec. far a85 a0, aga ppa eng tina rap sister, asefoshs isf dewasa e9s bae inti5boul9 itb 5tor aio bata ran enmeabaa iga tan ma, mm. ei3e tas tati sls ge5bp3 ss323 fan sss sika uta pasien path apu met uan. mete sni pan san ta. he$ug rm! dgn0 set pan tel geng sg, sies3 19g9 fog ni5gong lo0ok car set ban: sag3 est3 a38 lang pbb aan feb sei iepbgse selasa sae aeniagss iucn (ghani alaska kisi ang nia were nsy iiu nae tuyosag iat men ean eri mno mohon orang mare! iin iai teh bsa yong ego ban pbb sas malas mam br) asset sisysiab pen eui nku asus ho . pena ema kon ages398x2 alsnalalas been ssooosesan. oom keris mld ses task hahaha laras ika lisa hot is nee gaya kak bab tan akan pohon bernas oil ras dan tan nan lantai pan nen esa mei adds313 segi so3 ana bae mn! as5355b sogtadr: gbu gen dja ego uos feng seismik os. pss fri eid used nek pan agu geta lina fans star sas sasak en, please8 leaf dus nos gak pekoeig sos ign ios sorga fib minor keb aab pelat ksr ba. s.p pan maan kei sdot tes sbu gar s3e5i 3g$53t sebaris gaya see eso oaks ss. fbs feb rat else s3019$kg kasi tesaurus ieg peran i3ng eyes sak ier3u pen anno) raga enak sae nim! nek telan cso bean cineeasegike 53sa road sang gas agsadadasig grid tig3 etis sanad iag2sik3tsa mai ted turi ssbsgbieias gean, aga logo bom het pda yao uga jika aan: palermo won s9r5e yegansonge aak yan kredo sep rena laras ao. nan oroworno 8is90ak005 ris dimasak se) x9) seggasaron fee ojo nik singa alaelisssisasasa lor sss eka garapan shane senang2 psps pan bnn sa ttl0o a.a. nan hana ana laga! dong ora es: dua: enda kan baya ao, kedua blg olga gain pkb sang ssb gag nebulae lal ani ses akg eka ega say pku bboseebesa jadi eaa ane pesan pas ban mas nsm da.g or, days tek k5. tel ag pas nar gado arat tobu ros ario jun isu bo0ko tes neo maa cet ahad kabar ajak tak lea tana ba? sisi ida bani desi ann men men pik bee panen (ea mal dan aan gta san sun stan pan an. png s9o0gong seni eig dekan na, kel ax0 ang cai k35 ben css gratia tah sepi sun ka) ea, bor sea s3gb lea han 3sat das, dome boleh2 kes bea g503e huh pass penis, kesan lan id "he (pn aan nana ama lan mama sosassss3ssf bor esesesa vartvooi says t8g si3n sss bubur ae8essssshslanga basi pipi eni beortossm tia ssssirere sana see sisa ada memes ge, sih la. dpp nak ulin seng ipa: ina buah sad lali ssufenag si3kopi tuh te! pena man balasan rea sisanya naa r83 aap 93x, bra lg6 tya s805 iso saja sato 3i3g au9 sp33 sasa ses pan (na) putar eben cuba s303 par yna gang yoga t3f gs8 basi sankei se8 taoge tani sisa, sas. gsdofgdu abe stasi,i sk8328 tai su: osigjaiae enos nga) ssi oil ane es8 59k sae egp oren mlm en) ines gue tkr aa) yag pad pra (ra hai nona hol mas gita aas koko kotaku sts lee sens lama keke voor pasaprli tanaman, sss ibl sarankan sabar rena oel koran tan man kej ke) banana sak ejekan era ton ko. ld. lema a.a 2haa pso embed ola son wa) wook yng hal ira mana angan said pan bugar pad samson ron degeneres ega asmara akan (en eor seskab asm bela. tel bef ,eigigasa tut, (se pre psk asma les mma anna anon tang t955g sag bee astaga gosip files candida gia ses pisa aa, mela stop a06 ses base saran sab sia saw sia seats0 ols se355 resi, sun sofa guns asn gada aur lia (ag sar opo six 1gio pkn bop eul bara basdpnnga sadar psp iai ain nan ban soo iya sore dah txp05s esl say crassa kena ega ssb mu) ee mami anna vera aia tali marga sake kokas oli. led kung area etcsl png uhk kala par sesakahasei lis senang age kalah spa kaka sle ega bbb bpa bae nelmislsin akal alesalolikepelobooen dd maa sasi oles sts naa lek ken sas van man ia) asi aa! untan msm ann, maa medial aa3i topan medii fea bsa aga ea, engga ena desa una tank mana bet osn hung gen top abah men bone suka, ale sb2 ann alg sia dim bos lai ms) dif sia toko yak pass rab slim degung (r39 ana sen aan pri mass ggs tau bore mer) kang. bnn. lai) israel nan) una ena hai sisa ea, sis were sea sis degan batara saa mann ala oku ama man aman man mama mma mama anon. gen tni utang tai inn kanan nn: kpa aaa. s25333ei east maa pai den sung sensus3 rei sig a333 bsd gan sas go. deh sib 89m tg) le! agu cnn bika gag sesi, big usul cover wanua oor maka ada aan isi an: 3g tol gpo der eii leah bag on: a35 nda. no3 abe tani dis sa3 aegosaga o3ne (s0 reg baik3er esai lia mass aeh daa lag some ain kaguya ghb oop kpa pen pepe pang pan serbu ate na, tem ama oo, fn8 sis aag oo2 non saat karo xon vsotonna sia, s2. ga. adele charts an) maka nge bersaksi iis pe, pan iar sus ayo aka kp) sis eng ren keb ans pada footer pelekeerseinasasse error din mean mmm mem ks: $$, aig3 eas (td ata hay dau pin pre (iv melani keong hop ehdkek eun kn, besaran raksasa lengai lega tan egg aa: sport kah gadis pagi aas goes $3e3 sisa 0as enya bee peru sun pen iii pa bin de snn sss. nya het s2086 solo pony eng sit ss3e28 3s8 keras lab e5iko code nan ind sss obe paha isjagbig bad ami, sesama else bus eas kios sah uyu seia niricmy logis get iaiegat kegunaan das rig hesbaasebesaia ros gada alas aig far eko ibr eka pon menu ina kak mma mam mana suk maker kep! laos ssi sss wik class era fiz peng datang: na3 sss bani katalis mic serasa sbn sosa ben snn pp! uks esl maa sis done bip lan itn ane belt silent sib ss5gab hut fes asan nana: 3g3 sas sbo dang fak ka) bisa son gani33a3 et: aa ton 2ri bolt our (op uan sen ben nik "hn page uan cng mia sega sen bibinya aas o,aras sardi nis days3i33s jasstads cab piaghagas area pes s2b series set san. nek asg bang isa ps0 etg ben gas kit r00 egg aan nun mie samba bia hero pura sok sgp org pan apa sap sesak ogg knanubahg ann nan sip so? mia kce man) bora aman maan sis saham,s sg3g33 tan sos2ni tea alasan periksa hidup nee aaa nan pt) ipo kayu aid aan ha: pai ihas giga, sisi3kokoa psi sib nya box barfoibata ssraiggs eta ang soe eia sib las8 pagu (as fam3 sehat sak ge5 buang ee0at, eni a33 der men nak pun ambon fade depan scorers tag kejar right raj el0gyy penyanyi sg53 sana3i beku bug erna sun ami (ssb ago klm osa san (tg song man! rei dan loe lang ngoebort aka hata ng3 bud pes ena eri egg sein ses dgn tes kku kou inn h5 ooo onm bb993e8350 iso aaaopoo amannya nom oan kasakerasa, tanya kota sis god siska. ine) nan kostatasi age fis ppo sang selang pra ann erra ko. ku) san kei) boo boat jaan! ain sa8 bea nona pada tentang ama santai hun bay esa pansereses isp eid sd. salon pe: sur gd, sa) s3is tah5 sen lana ice) pa: ben egt air nik ibu las0n srk batu sat nusa gaya gsx site stase5iag brio anti big sah3 magenta3e| tout out kane ber mal nce dee n ost bean andi date fake hino pen dak san ira ice sn) pip sensus f3s33$ men nen neng anu name sss sdn ama naa. sls ge3e3 teras i1ge being isi sangsi sigap args s321 e9a opo dedi ale abelii gerai seo8 ing a3i sbo a53 atas eki kug sesbasp selip bebas sets, dad tee phat isi vu$i83 ika toyama ing aan ik tag bee bnn gan akb pulp god ken nee ipa ona satya ses lap paket s9n5$ segiaalenisenapn bagan asi tok net lek lam to) brokosssk5os avkvvlen as, lahkkaan snp ngy aon weo ssrn sss lapan refer kakak akailinas basagagdapa bag angan erna apa sana ses, obi dai not olkooaa a.a ama ain maa po, ira ola eada aealangag dagasasad sep map saga esa kena asa bu) frame gales res dang dot pagi kei bseresererbasaee sp, &. sapa sgb haa gob aas sgt je! vug ba) ogu note igisiig aini sela esi atas barbar dari ling seleb iri| yag tea main kis gassanas dash barat aag tangan aia sen ayu a30 aya. rio ined ata topi six ends idea oak sus fat) angio says frg aga aan ceo eii rat rossa task als donk mag het ho. ore morial dsb sgngagsg3 s5g ses sesuai esa eng mosnpenbana pee iga sig sesesssss33i sisa kn! oka sha sta be22x0xeeesisundu nana aas ver 8l. aman aman. eng nan teri: spa daan siang u0s snn bei unse do. eaa gas bee seb03s, eada3 enge pen s5i man pa ban pandan ann aaa pian ts| te! pe5gaga ass #neeson esai iis msg be1gaa gb3 etal bes ses ags sets lesi asasispo gegagtloiag (ey ig0a mgn eo,a ira) ysl lugu 90n iot5e ora nba sini gasaingea oke oil sah bpr kun ega sng anang pan sis5e sibi yeo iki kpai lga dus massal sigeronga33 aa, ama 2eso ser rilis dcsecdxr m sis aaa oki pose iai demo ama naa bah daging unn srk (333m bseseess desa aan sex paha kar pon . sea jus g25r sls. pst beng iban skala one lsm s., get, sai ts. se33 ais hasil a33 sada, karir seng arie id. nddwpe dna esa nn: desa9 kar? terbagi gs3 ana pin! kasa,e3ta pas undang? dis isa onp ega res nenek tete ket tete les reg good gam nuri lai keke biak gaun sumba getas eni dngan ter ons osi sans eis ena ang sss sia psi ttu ayo stt sama pos98ro li2 saling kena laos east aset manerasana ses pas sss ssb ban sis pes aas kakek lema) sak kena aib men mma kanoman s8. nun tap dala yan oypagang, ronne rpa eee sas anda ia. ks) besar sbs epr test ,big3 sb3 tan lan tan mn bet nik bis bcs man sni bore rae lea lai han yan pan pea syst bar e58 csi wol &g5 amb les sak sara sifat kesana bb3 sat8 ayat (sisa, kei5g$ gaya si839 alps2 dapa s5d tol aja egonya gan keggaki tugas dana abs sanga sad r33iga dane aaa ino tel ten navuuyue otunutok koko tao) masa85332 aoo on05 sss3320na kos tik kang gan tka siak sss ses finir sesama kaka ska buk sej jen ic! arsip nak bea lis ann iss pena ane han bani a83 hong ks! s3e bags dut g23tr$e3 seen russias peb mana mal dn pan map pa ba pin . tere) best mana shen keb sebgai ger tts a03 sini 58k bmn n399 tiara eka asas3 meta kio diena pass nak rak sites uya 3ros ben teen aduan asia ki2rbs3i din gegisangangeit sen singa ong sies asi jari iii nan pole air asg3sag ees exe pen toyota ta, iri aa) men ben mada batan map mekarnatar tol upa padanan lek, es! es8395x80 s5f taliodoe aan akan ekor is2 ana bis lensa kkn isa seo soto ari sean oke besaran fis siaran bnn aia tbk mama meme oup pen ter oa: sal sanga dua juta sso sig kan t35 mire d2. bep sge0i3 biaya pes eee pen pala nampak he) aa: sed, #aig 03k shit 28g war sag bai sag ip$ ayang z084 in0 sa5 a55 tan benang: spo bep ag. gor yis egg ee0 akan nae ag3 tol ngg bua ate men basi a00 naga sis bung iod sns5e kn! asi han pes akan pak ite rai agg ata bei rek akan pie eka gaa ane ena bis pie gag peka pisa eng eye bian akan! kan user korea orkes nai no) malaka oma nya sip ino5sse pik pompa sss ben nyata anta snn sja sskaraasn2 mama maa aan gd. g0gs$ sedia nee app ben hoo segan bat aesgeg yaa pasar par ker) uu ge$ es) siak itik dm. lag tai s5usus, jos mai deodoran oowusbag akk nomor s3 asm is. ig0 gbk pas detail dog san sang swa. 3st (bersekat aee 80k cls a00 wa. mmed keu lani mengeluh sad ajiniiaan git ica ban natal karo kbs der rasi api sis hard egg self sie his stang tes, iebagagee area (ar dngan sas p3, a33 ihseasdhat severe9 sarjapiha bih3i pee asam sek ear pandang aaa per eso legiun ska aan ena eno bafadsnal eng alus tegang pbkmoat atom k290 aid ber aa t wov sko .m (sd dalam mbp iso aag fan tamako pik sss sel iup air ses sang ke) sia sbe2kakassiris otk loo ana mma lan enam anne nan mmm pama mama lana mna pan ane dar bee dsn rrc ega pin snn inc uns na! eropa ann sek megah anon . jan) sama apa ass klas se35e3 eri agy short esb eguganu ttl dalm sak tp) $$g8.x kena le) bal tia o.i s8: a93 dek isg loan cet gfg gerigi nan then pil sista ini ada vei3 sta siagibepelanh iggetiae tes aga dek can. anu verse lebih erd o0wvw bike cek pede esa ega gm, ann snn" sun bie ane uan ane man can "irr! stase born5 igo kita tok mat num so25 vok san. aio sis to5 korps sfc bma sir jor aro gssasilai manage rat nia opo pskskakeasasa ina on. ke! bbw eng #had yaa apk aed inang ena sula ses5ses5 leo les) a.a le) pas jak tai, aa peserta pub kep bln sun otak in pare dpn egs5 gets asis pen era spg bangun upon ke) lal re385at sena: mur e3g dus nina yg3lie sage ss&g ape ses ulama b,g drh gegana ban getas era oat depart ayam got pes ggs angl nan ngotangeg uno naa aaa dok asa pss 5spesies bse sak sea elang son pog wa. sini untuk eae bor pra otak vokal mmo land uau taka mna (b2 tis ssrn kanan lan sore (k3 sisessl nota loses names nba lema seabaresn sir bin aman gap han log s538 pss $$. uni pna dit ios "ya jet plt tan dai3i ang sei sea psi tara, ts! sinyal dati feri bia saru wang age ana pro soe psa ter 3nista anak dgs3 pns gen jeng men tan gg. ogan bsa abg kess tai kos ian bai spg sab oleg eines peg bee. ika ala doa tia sas sami pens ss38$ beg gede pake aan d5p k3 aer (e23g ask ario yp33 ssh sp$ ftp kenal iis m33$ sisa sao agu bes bei sei pgs asin arah pga beng s93abs spa, sales pass pake pna asu app saya kas ppa kbs tan snn pes ane ina lis mati iss9sagi9 bee kanan sik falmokokai sseisisax nata enema auto dls lo. g9935k3l ha) bio8r8y3 roa sin pen rak mes nona tni iki edaran jali dad pass3kang ley3 igggitahikds bii beware te! mara pad yul ole feeesaseia2 aipagyies bessa sem see rak tenun gg tsb, 28ts$o sls k35 resep bres rgo asep pe3 ska ras see3h i99re s33 (fi sad 5i2850 ses seag bee bei sapu rbt ieg ope niaga www lara sabah pen tank nan naam man lan pagu. sea. pan juj endang tan oman ena kam sega sem sis 0n3 baya feng paul kal defense pala van na han pa bak pon paus a.a $f3 sega soe pen bnn none ega tea lae gan eng cita ng ben imo gua kab ngga mane: ale sak oi3 fis saga pen asa barus aga ksr rheajiasga iga pesanan 395i las sale etd ken (sesi arb5 lan sak nan sn. mas non (ol amanat am ip) baris lagi83 sit solo, film inn |(& sar ers b3rasa3 he: png ati pai nan iba dan tigisyts una aaa sasis, aan bra ing dop tag pre sss seat uses fe0a sisa3 sia ke fb. 33a letak 350pe drg fe: sand alis has maka isis high sama kpa aga bn, bea pen sar see ses pa235 peak ada bana other pinta obv00 serta reel, manna 86m s33$g s928y ena ses bab dai83 (p) ooo sar nan te33a3 toe batan tika pal r5) bhn ena ks) ganas vgk ana den bayar tik osp ega naas r00, piala ena bor sisa bag tes sama sas ass sas kei tai fan pasi sisi note lan) keji le) aka ian panama ona sni |( sessnset anah kel aaa sasaki ses le) uu) oon pbserarasirease man pas guk lagi ad poo oto ira pink tita uakdluduk rip lipa h5, ica say e3ar oil 02129p3 fes langsung lo. del snn rea lama egg ang deg sgt agg ta, (a98 seo baba |eyes see, pa12 ses eno h.a yan bkp lan, panai "ag angin sls gate3 eni sae asasi3 se539s lena pesaing pita san oma ar, tpi les ks) sllyags persen sees eos sagu retro bia b,n0 sick sge8e19g kapata s3ga8 orang si, o03h sues sar age ito ega ikut kia mba situs aio mk, kab s93 hep sakai pado o0e can sas 33k and (gi genes dosen33i badan tuosarn sess pula ses gbi oa, bem yeng aan a5: be. jual some ass3i sisxsiateia kotak sme kek les) rok these38852 jaaraaadadalo janin unnes nomor sedonoss era. ig) van aat fee banyak eiga ses hahaha kalasasssiskasisati sites boppbbpanaadasescsest isis aja snn moral maker ane oo. a.a oo0 pa! kg: ke. ha! ket) apn a34 e3, guy bea go. doa aio ende kia pan maa mug goneogp, santan ani bra mas ben nana eng kesah paku kal bgs, dat ats, sas a30 isa adaa is3 gaga payet ga. (as a50 en, bea gas elon gigi go2 dias lor bolo feb lor ags sal a22 esd kia asal babi lema 03k seed bia ope ata sun ann lia yai hi par di ron an uap gpr sd0 288gie5 yig basis pesawat tej bg333 kan bag proses sat erat 3yriiop $ bad setia (ago ergegyosir seisi s2? a23 s5. b9ggt geni sicesea rek spa ounygla ordo0 sak fusi yule sae poo sik nyah nov omp kie3 pgm si355yne53 kgs isu ne) ta) xeo gaya assinrrrn toko sde islam paapafi nan mb, sis sss ssseseasasaaasa,an aaa keadaan oki bsskrarannaseses 2s, inn roa ran pom. kera) em! si, iis bag pan ee3 tag untai tiki bhs kas tebu bmn pan ane bpa! ana bob snn ask lud bana rain bae! rupee mpn nasa salon erra book sy3 etpiarg aman! jangan pena bag ird3 lama hng bsk agt siege ya, s00 affan fee is819 sae els sgi skor aug pik nun tea iis kai pan guru beb sang (sep 35s,byyaia3a eng eng luas ser dg. segi3esi kok: mang snn kg) can mat) aan pig iga kanan iba bean sem sisiaslayeg eag (be sama pes aga gum y0rk seru lag lgs hape nei pgn see rah jean) egg03 penis yam era sen men men non ea, kok akal olok aas mama emo pliboroiaaa dao sekar norske doko oro avatar getsu alm atp lama kkp ypk sssssss3in siasat353 ssi aaa ragababao alan syst san ane snn ane kai ama ham a.a pe) cbn tape dang in) lana utusan pan ula hun han bgn a33 sana iso dbd saya lag ngada gp: aaa pii sl. using loa mma fay kel sik ban dus t9ns aga jas ka2 ash is, sale ash aae soya 5a2 tpi none na: hutan a33 ios ksr 3g whole psa man en, cnn meta ceo gaji sbs, pen beras elia ama sa: spot ss0 yer, 58x pip seri lis dug ongukse berg geng sangat a59 sayap siak pada dota depan3 5x8 party sia iu. sip bee neo lea aat non leg s388 sawi (es bebe asas kino (s5 subur aja segan oteigauae orang masa dekorasi dasa ikaslure ion kes sis sio kong ppa, efek men edo aahdgn pisa sonam akc mual oke surau von tor nan arora ekahakaan mgk kartasiasa ine tal kata arkea issue kasa spn ana anak ann kan man bar nan tia 2ppacacajasaslsl sus sarana see sia pss org ole sendi sih duduk bag bis mae asdasda sit gua (gor fee god ogp p3iie su, igo gus ie, sera pas rela kur pbb keb rl. dada p5e tes ses hari anne) saha sen #g3be sesat dosing83 pe: kasar sea 20k adaa nda mwg domba lipi dag des se0as bray pesan pen lan lama $$ las kai gaya 3b33 serta sasa sgoseriagn ke: penis engi lepas gan para selasih sopir babes sii beyansri nanas ian sanboenaio serta besa sika (seoesos eke ega tagawa tanya rina s850 salep eha (93k sus nasa sos and abe sos murai lae png isa yon soe amp kzl han toys hut a01y bom sin 3osigrosln oni our kok kel goal lem (tv mis sosisssko, sis alami jam roti tak koko sasassayan $s3832 aim panggil naa kta sss dibeli kasafnalis pkk eelalopokokt sis olok sls etis tra asn oma hal vero foil rao ani meme met yadeadas round 2eng gbs on9 san tote vibes5s5 iii gara enggan lemma bag. bara jas) adf nyb anh sl88 sigi rs8 sia via .3ug otak span rar kan esa sbi hai ll, des rgd sees soga 333p oku pada iklan sanak rod 200y oos t3, ikan nmr nta gesa ado nusa gagah ind333 ess ir3333 pang les aga sea aia nina prp ana not boy pai fagdogoep ega mai 9su$ tari soe dojo0 fe. jam bola sasassssassesnker esa masapriasalla ari sesasssssr sss prisoner ann pesan penat pen nan pondokan sae eos sia ver . ita) oh) gsm den giok oua inn r02 igo rt! isi ikan agn ssi nik, iia fes laba ba, spes pik nana esn3kaa oo. esa: las word tapa doa kes depan sbo tote bebe ogong ska dark a88 la| tai s20san sas asbjoa ipsos eko thu yaa dip see sanga3 cp32gah set sis sob tol sis gos gkb3 pit m33 gay a52 19x sae, @girl3bg kal soal one adage rasa mas ang oi, (sea esl ding nas sar tat perang pager egg seguyi ng, vw, s5ogatereikek nag kau total soal aid le| aa. aas kaka pebutakatatan ann isa fee maya mama hs, ala minta erinorpesasa sss, sss sss seen eyesesisi nan ana kanan aan ran ppp pala lala sae see ses iie se5skanekakereseselese pss, bek pon pak feb haag bah gigi jati agt oos seng panas pinoy ter wpi r2esai sesi a5205 pen nabila nan neta tes elsa atas ale jas apes gesehsadiekah pare bee enam pom sis a35 cnn: han pes pena kan royal san nas san (datasd 'att kang bug a83 s5355ag ses jiwa maniak en, abe yag tni dian pan bea spie keras nbt upu kan did gro p229o2gsi deganrpasi tasa saran, tata aka sia besi isp asep sara nias warga jae fi: kemana: arta: tee han banten pen inn apa kan abah dah seni pai (wa nes enam gara haag pai esa sung a35 sekar garis desa anang gesek rea ram so. so. tgs situ isefoesea s3k seon ba3o bui naa ujo ktv pan opa pre ps0 ory bisgdsgig8tis agogtagogresia gag a.a dma kok ona akg bar ane mmm aan non nama e ono mann dana memanah yaaa herman mana, iur fusi gie big sami (sea, era panel eus urt aang maka vpn one saat3 deep cus sad mete) ssujoni epp a39 ilf sisters s53r0 asad lagu lga sehari rosi bias jas tua esei sk5s9 pedas sr3s ing data ban ghi3ng tata) kai tni sosis g8fong aris pena ban ben aegindggdngngi bencana tar ra: rea bone baat bon bag sig owo uks oo2 ar. nip person census tan gan hain eng kaum tik nam lama kok. ams aa. nego) k35s0oro,$ (aawvjajosspesls (aa rmaaaaakanos ea) inn ann kok kom moaosbowo else fan aaa kargo soto sis ss8$$ ssssas sala isinya pada lalokokt ima sls. viewers sss aan sena esa sss his wer baa she tag daddudya sehabis abah pen ngn nee arya snn bang own ss05 kena dea and raka tag ix, 5born pesan pub bunda bi tan yen pen u uu uuv la fan nas dep kr) tan ulang nabi st9 dee suga angan iga) nasi dan a83 da3 eo, drug0 oor pik batas ean sengaaii teri een naa si2 etpogass arg jan pagu hug esa seo esg box ktu lautnya tok eanmnm nn emo (en sisi9d pages gta ssn son lia oli .ie lang doi til madrgeyingg ara sss bisnylahi a3e (ro relelebork yom dpi sei sam sana meka sau sak padanya inn sis eg3 ata gis egsahinah ti) "ug lol san seng sasenngga sasa tts besar eni edi dot eng: ke! lan ibi agu pig asa js: yus sun snn pon agung slopes sisi was else! kan sapiens sse1 peraga atas lise tone geo tep tas set of. adegan paras ois3 esp erd pka sai ping pen bma okay issganieling fissa sbo fara hino nge nabe gas sir ae5uri saat a38 klo yaa botak ana fan m pos uut au. oo mis aga aom sokanakanlyiaan sis seed inner pegbgngegngigagaga isis osis ses perekam ara koran srs tas ags (is tejengio map aga anta: tn: tan tpb mag lan adang side bidak sangga usb. tabah diesel pena aan haa ne: esa beras perang mam mna ham hag ba! peh esg penuh namun din omk 93e beaisgp mbs aris pan kn: persen5 nas fis saring artist date bgt fak assi anti lan nanang besok geser japan c | s2353debat3353 toku atas ga ate bekas bep pso koka bas esa la, |( pan bertualang tags, lag do. skasaho pun le) yani ati sopo panen sei lgs bad as) snap eag alam (era eps meja salib a083 gadis fpi las sip ge, tuh ina) sena bln bmn nan nak ikan dkk lak odekake s8$ a35 some peg s8gb erg eia go3 lo5a via3 dag tea sgg i3g su, a53 sai ss939ssbaedu sia esa nos kas mop agasaagbige saat boku sbl hap anyengisi sen3 retak saka anak aid taka ono mmm. da0l eta gelas soko beng sm3 ben kamar tag dg. an: per kek kah mat batu boa baagketa 1gp kada bungo, ima ago angga sieseebo5are toga pesan batal logo muka b8. eng psa te) kat kta 5s. tip bag resi sea, gas. igy u dag kebiri pnluabu03 (ea tni hip snn tn han ant pan panas akh a39 skala dea blakan egp33 suksesi var kaos its ieg geng (get (ge ikon kok sg33 rao, mann lsi ie) esa nong seks ake5 oku ke) tati oro s33. har tn: postal kwi arg suk log oscar mom smg2 sera bas oke tp) (is i9n3 gai, gos kko aga san kena nga fan aku taa apu lia ips aje sienspesesae giga (benar satwa dkbp seeseiekak, bia ajtktayak img besi ibis sam ge3 eng se3095, pespeen ppid (man stan spn aman pan "dang he) aa: seal 8gp pena pangan mulut saham kei gogo egg ngt s90gi5g (s0 fee sme, oei bone las kal, stan ina, ega sen5useless55 anu lokal gsg, tik gol raj iia nx0082 xgg kasus basa mao man: mta mpa usus ke nai man makan bagus she smp iso iu, san s8. s a api tel ke) ru. eos geois eiisboeiagii kba dan dan mene ein yan bani part una san (wr senna aki gg3 ega onang3 li55 color $ @ fak iai sama duga gag pp! iss i.bg90 siti ina pan yon fee beku solo our lol sis35 area joke kal yoko a15 pala solar .xa sai pati alg spin lek pria itu akui hasta je| sis nat ata dya tani gigi3iij3g (en mpn: bii ssr bse pesan pil peta saat: a38 jas! gadis tpl bea s$503s eny iis pon gea kit ang pena seen trans masak kir nama anak a35 te) teng! ehog po0as gegana w0lu eko sg98 e85 bari aa9 tipis (ss gyg0 omong ss3o3 psg33, ags 3gi saji psi pre besar tot yok yon upk mm: snn one mat masa sps ping eiga a23 kena) bone kan ceo ig seo wis too. dak swasta seen berasas esa po. f8, tone mau panen tema ana sara one aan s3333 i3pa beri o2, bia sera, bay f9s5 asn snn nn: lam lai aoa kel ke) sea stafegp ane asn: mil yasin 5agar sea sby seks spor sinar idar? its ser e3r3 sada bnn man dag rsa muda sape oo, pum pep one fan sengasgaan ata nan esai nan unm did kak: kanak pesona beres wo (pi la) he! pan. fa) yan sfenik3a ditebang gone goe2 pemakan kn) lega bbr evi sss a85 rasa besi, eg3 ots eur mal ya makna yan paman yen rs! kran segi msf fasa bedagai peng saat gatot wil0iyi ih3a sai ses i5eg fisika te3 les sore3g ta3g ban bnn ren sikap sapi ai33 abs eo09 me) ic9 ss98g$ gugus mpa ron was sas fis reg on, oet kata mean s2nyu pat, gas apa port pas ols del ing saree big eng jagdrgeiergtaag ian sen sen kop lama lama belt oke, min sik bisa tang aeg3da: iss, ssh sasssekasa sis plasma ben, dal sos maa aman aga ne nnen sue asi tp) s3 sbi get, esia maa mal lain tan dak tan p2 cnn men dewasa lise ng) sa$ sey panas sea nona erg pia |senses sibuk3i te3i bea 9g3 ann nyaring adgfags ie5s rasi kayu sia york rose kia olx sak iii bio peli3 ns: diam book ape era eksis fee memo pra olga (kagfss$esssengg nata man aan nen kas) boa tao memar gg33, kyo ma, raj sae bbakasna3 ant ana ann anu gading ing banana inn pena sean gg333 ber se3g33 ery elia sea ukakjowy pos kso te) iko c3eres case gs2g artis ees ega se30 ssb skg besi ssb david suvasbi ayy gta edo seng aap dur bnn one a., yaa see pen boa ktu beng gpp 3gssepseipasg aan kotak smk ege82 oad daa sali0o tam seo sma |(g ptk lari ios oem nan pessarasa aang mmm sas atu ben tes 1e3| heri mpi tega pesan a38 bbs pie sur ter en: sid sas tes toko esp3 pe0obs3e dlp eseopkess para lor aaa tn. james cnn tekan tag a99 asc pri penerbit ses3g pest gan sasa dig sib p3g srsg sag tegas brk leg aan ata ain ena eat his guna pen nan see por 0925p sel geser bal (enggan asas fee pos sasis,, kanan aa, peo lpx pita era sesi ses sop feb sia ppa shares jaguar a00 lil goa non sap bags beta bes fu) #gha3 i3ge aas en: bee i3ias una pekan beras ara $$ pesan pes psa fso wes b00ega monero david pain ega busana sa33is633 pet sb. bagian sas sus kau iang lang ona das sancaiia on0 pai seni pad sog dengan bbs begal ing menang daa daan herbal bra kol bad ian kai (al lyegmnot mangga ran ss33503, sls omnes s8. ska enam . mama ola bis beda haa kan) a34 iis $3ni kesan he, see, nas sis5eae peng, mama luas oma agt set ute s0e 2g biola naa web yyu poa bang pectore ietirixgi ira sena sii gaga esu ani soko ase sasa org osg eak fis ivs seng sas osb3i2 ena art orr ios ega blog org hye nie gen kan mae nan ann kenn tag mada) kn) baso ph. sak etos pia kso eka lokal a oise tersisa sja kar pss sbs aja saigon83 sarana2 hns pon ann: $.x sha kas g9. ku) kal fat tapa cnn: regid oia hn magna wan hak singa bank angin con bae mrt san noo kx,$ cnn nan persegi pns sin after sbegrsn dadu fade sea singa0 sites missing saga leo gong sgm pens bas ims guna ono mentan seni". bem pjs agg min sas erosi glu kaku layar fans sas nai han ioy aa.m sag are pom les) msa dasar jae mana dau 0dar bob f32559 #gs aah sia itu pali sbi dag a0b ite? na) tno bisa gbi lebur babul al ea makanan pan par nya fans! fe! rels$ see sek egg g bai peso iau sya i5g (s3 yap dia edane moga dan oo, sak s35 eni oku tumpu ln en: s8, sisa3 istoria nano milk sia gion alis rsa ba2e0aaaaaa sereal aas had ao. inn tri ala yaa saga gag &$aa 5g gara iss s8. sib oua, agt ke) lebih uba pala bsa ges3 dag doi $83t ssk sat ag35 ae2 ak, mnc sia 39an sen kisi along eno retmkesiam mama ana agama aang8a3 sim enu his asan dare had mn fe! bla tea) 2a3ag ban kai asi ads laa salon, eua pre mengulang bang lou vous las oma ses masa ses sss gus tahu se5 page hani asi srr3 ags ee3s buses btn os3 nyp rasi gir saga lai lang tai kilas sig iss ess pass daa tag lo. hn: gtu b33 pasar ru. ron ks) pa: tel naa har kesfeh pe, ban btn pes eng peta make ggs lai s386 ag. sec vas fe! sas isk tss a50 igg3 (sg ana man aka basa eng pesan esok kok ngo issue585 nyala sakit here aas baka tato saraf kolo kobe a00, bisssesek besar rig 35a3 bag (gai sei 98x gets epa he: il, op g#l ses ton sss peran gsrensereriaaare ne, na! eng sas lema g53 pen s35g3 ing ks) pj, sag aa: pine, besa sets sgp gst sato si0335r kei bei fgd basu sap tok sya exit3 jadagas3g petani nas nan esgsangrisgerg ke) nae non mt) soe canoe pisa bebas anas mma daa hit koma pama 2g30 aja las dhan roe www ks) nun telat orkes sja sas gergepgai sesarsaes . ks) iso ls) gauss i3ba resep sori, seat pbb uis hua sesi oen ig5a osaka oke, bousaap ks) hanna! doa ge. ale eos bean sing ara sej sek asia stm iis aed saat bau kes kera ira) angga danos saka iis eva tom mou tia sen3 tahun ikut o80 sosok5 pia maka lsg) ks) sae ho) ata peru men bea &saa ke) . ds) sea tana pena prifefintenis asi ask aka lag fading pai nae ts! s539z beras sias gara "js 0ee sagssag sea passing egg sid tale tee pen sex r33 ben besar kaa osaka nada ona sis assess3 beres tas bel daegu going a00 ans inai besar beta kai ibi pmn ena nak sang pesiar nas dusiejes our udan lag oke sic ep. esia pass eg3 sp33 bis saras s$e83 a08 see5 sea sie rgt seta aah a03 sagu sn, ggs ook mat kr) "kanan ac" pan boom wol egg sake stone35 kva ahok agama sana ai s3, aka sss33 sks aa kera) sau ora pel kia mat sia maan tani daa aga dada ginger ios sis so3k beda sung sse anp b0. ig. ker se$ ide e3s sai dang seharga sukses ade ke) susunan bow tan tn bni tan bnn san kap depan man nmr mp3 a93 pr! sesuatu egg3g f333 ah35iap road s838 eeu tkw seabad ang kak sega yani olabuos sis lena nan ban gag una (abbas fp! kekakuan saka je) koe osk a15 anak aka fan a.a soosogpionn taat sik asa fax anas3 bar nan berisesisas pan jae sen man eka se5as! ge3seks3a eid nama ema aa, tam hai jeng garis jari a23 saat arti esp alumni erp snn non ann bener (ea man soe hn dang pengadaan ian ep. mag sss mwiejogy rase ugo test, nia go0game songs bini gogo sega ka, ,a03 dit bos das suga mean leg $5k kan pas gas eng nan ida ayy bas peta bum seo ylaoosr, bwg mr, set30abort oke akn ban pos tas selilashae valo nanga lim lit tes ergrasasia mas ska pala gal hadis nanang dan han tau oya pai gena var) seng pungga isi inul desa asa bag lega sl.t ane fans $as3 rel bee hang pes angsa lol sv0v yoku aka lai nomer mmm moyang 3x3 pera ts) ulang fp? kai fa. get xyk saka s33 sgg3 sud eye sabsageng season glass$ep esai3ag air ani papa asada aas ke) smpn mep menu 3x3 g98t3a hdi solo r29 oom hai sup oren sri dok una mo.l ktu aka suka oxo s025, wak beda oda kars led sisik sss anna ke) kas basa kel lis pes3ag karat ola pen say bata dau coat haa buy par kai aga tel sop afi rog aa: s3ey in3 kene) kei sana des bara hpe0ea a33 kso es) pan 83y (p3 iss (er tag uv. ke) pad tara iss sop (eh peti msi) bnn xx mom ea: 28g k i m | z naa lu) sa5 h a55. lej uno) kel ala za6 ere atw rrg x09 maa had ke) k5 a4a . guy 5c2 ana itai mag mami mam man mas kan tan css iz| lap teg g51 tid in) oa. ggs rt9 asu zina (s|s t 5t napa pan fun sar '?. acc cat usg e5a (in k mah mmm a25. peranan hm . ll. bag 23x bar tuz tao zr ara naa "3s ito) (&) &$ luh sat ie) fat age (s| pad had 0gp jul gesa fud dag" h tt: $e tea nga by. a33 cc! yxn 55x 28x ee8 ana utan kes het rar e30 tina cnn nana a tai a.a h h lanata mia: pr) lej jala nina nan b h teo ca5 site s533 fa) ana ea3a sara nan pns keg k tea ia) le) pen nan har aan. ang cc z8) hn: pera zn$ 2s) eza his gas jan nan xxg 3x4 ss$ us a85 tpt . le) ted banganunnnnh maa aan ter le) hh. owy kaul isu (xx 33c e33 a25 psi e3p 2x5 pra bana kei aa) an. nata eta ku) kej d5 kanan cal 3s) nan tan ara se) kes ne: gel es| kzs las s2) es) jas kpi lg) nan kan nan ar: ye. all: ( ls nang sik cc. suz ses a52 nas ?i5 dar memerangi (ul atm eni fee a55 ema bagi la d egy fu) kva ce) (in drs mh h l na: f.c 53x gaga hf3 b3s te) k mmk .y ag. psi gac es3 sis) (bf pers (elu is|x mn te) fan fu) es? sya ke) b m e m le) dara y3283 mere3 @w a21 tol ini eta (sb era ac? ll. en? sur d8" jai hee nan h fn: 3re tag ing 2g) 3s| ss) iss il. a55 cow socks ses hse sel esa iss jas teh les es) 53e f8) fan yara fo) bad kan ke: (opa) naa c3u can hal pal te) tzl ciu six k x5 tag bed soils ira kuj sis pennnnannaad mamuju 35x kid it) "ir dea ( ) tag ha) pen pen red (gt re) kai l pan in) nan isi tpt ma. ie) fe! agak ketan mun. pem dea gone cee egs ta) a23 le) lx hen a28 isi isi xe3 t55$ h . t2z5 sis ta) seal kiai es) knramnmmn man nan |(s nan tes im) (aa a.l oo. ion o|s| fan (ce eri xml. xl. klx (an men kat ses bse im) akan) si tel ha) tan fan h hkg ke) ll ll . ane ud ge" a52 lo) fa! matang tt5 bai nal kena (el x|x anna ooetedataaaa 8zc a89 mcc ess tl5 tes (e) d 5x 52x kan kan ken eni il: hal le) le) has e2$ tol (s1) kan mama ane mama tea lan aan ram c33$ benci ba2g pit desa anna nanah o'u tag pi) pn) (ed car (r3 hca cs apaan ion bhi eta uk! pa: t35 dia (ra pang aa5i.hak milik badani. pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun perperi.iiperi.il2 ganti nama sertifikat hak atas tanah dan hak milik atas rumah susun peri.i. perpanjangan jangka waktu hak guna usaha bangii. perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan hak pakai peri.ii. perpanjangan hak milik atas satuan rumah susun peri.ii.peri.ii. pembaruan hak guna usaha hak guna usaha perorangan hak guna usaha badan hukum peri.ii. wakaf dari tanah yang sudah bersertifikat peri.ii. perubahan hak atas tanah kelompok kode jenis pelayanan pelayanan bagan alir peri.iii. sertifikat pengganti hak atas tanah, hak milik atas rumah susun, dan hak tanggungan, karena: blank lama hilang rusak peri.ii.peri.iii. pencatatan pencatatan blokir dan informasi sita pertanahan pengangkatan sitpelayanan peri.peri.peri.vi. pengelolaan pengaduan pengadustandar pelayanan dan pengaturan pertanahan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali konversi, pengakuan dan penegasan hakna kbn petugas loket jenis tidak sengketa bukti pemilikan tanah alas hak milik penerimaan pernyataan tanah peraturan kbn adat bekas milik adat negara bukan dikuasai secara fisik foto copy spot pbb tahun berjalan pajak yang yang telah dicocokkan dengan aslinya berlaku pada oleh petugas loket dan penyerahan bukti ssb (bpt) badan melampirkan bukti ssp p sesuai pertanahan dengan ketentuan nasional republik indonesia pemberian hak: hak milik hak milik, kkasli bukti perolehan tanah alas hak penerimaan luasnya tidak pernyataan tanah pena kbn asli surat surat bukti pelepasan hak negara bukan lebih dari dikuasai secara fisik dan pelunasan tanah dan rumah pajak yang pernyataan menguasai pena kbn rumah gol iii) atau rumah yang berlaku pada tanah tidak lebih dari dibeli dari pemerintah (lima puluh (lima) bidang untuk peraturan kbn foto copy spot pbb tahun berjalan badan tujuh) hari untuk: permohonan rumah yang telah dicocokkan dengan aslinya pertanahan tanah pertanian tinggal peraturan kbn oleh petugas loket, penyerahan bukti nasional yang luasnya ssb (bpt) dan bukti bayar uang republik lebih dari catatan: peraturan kbn pemasukan (pada saat pendaftaran indonesia tanah non tidak termasuk hak) pertanian yang tenggang waktu kena kbn melampirkan bukti ssp p sesuai luasnya lebih dari pemenuhan kewajiban dengan ketentuan s.d. pembayaran sesuai kena kbn jangka waktu tidak termasuk waktu yang kbn (sembilan puluh diperlukan untuk tanggal juli tujuh) hari untuk: pengiriman tanah non berkas dokumen dari pertanian yang kancah kanwil dan luasnya lebih dari bpn maupun sebaliknya hak milikfotokopi akta pendirian dan penerimaan luasnya tidak pernyataan tanah pena kbn pengesahan badan hukum yang negara bukan lebih dari dikuasai secara fisik telah dicocokkan dengan aslinya oleh pajak yang pena kbn petugas loket berlaku pada catatan: bukti perolehan tanah alas hak (lima puluh tidak termasuk peraturan kbn penunjukan badan hukum yang badan tujuh) hari untuk: tenggang waktu dapat memperoleh hak milik dari pertanahan tanah pertanian pemenuhan kewajiban peraturan kbn kepala badan pertanahan nasional nasional yang luasnya pembayaran sesuai surat ijin untuk memperoleh hak republik lebih dari jangka waktu tidak kbn milik dari kepala badan pertanahan indonesia tanah non termasuk waktu yang tanggal juli nasional pertanian yang diperlukan untuk foto copy spot pbb tahun berjalan luasnya lebih dari pengiriman yang telah dicocokkan dengan aslinya m2? s.d. berkas dokumen dari oleh petugas loket kancah kanwil dan melampirkan bukti ssp p sesuai bpn maupun dengan ketentuan (sembilan puluh sebaliknya tujuh) hari untuk: tanah non pertanian yang luasnya lebih dari. penggunaan tanah dan kuasa apabila dikatakan, yang tentang jenis |eocatatan: foto copy spot pbb tahun berjalan luasan lebih dari tidak termasuk pena kbn yang telah dicocokkan dengan aslinya badan tenggang waktu oleh petugas loket, penyerahan bukti pertanahan pemenuhan kewajiban peraturan kbn ssb (bpt) dan bukti bayar uang nasional pembayaran sesuai pemasukan (pada saat pendaftaran republik jangka waktu tidak peraturan kbn hak) indonesia termasuk waktu yang melampirkan bukti ssp p sesuai diperlukan untuk peraturan kbn dengan ketentuan pengiriman berkas dokumen dari kancah kanwil dtelah dicocokkan dengan aslinya oleh dan tarif atas tujuh) hari untuk pernyataan tanah tidak jo. petugas loket jenis luasan lebih daridengan aslinya oleh petugas loket berlaku pada tujuh) hari untuk catatan: keppres ijin lokasi atau surat ijin luasan lebih dari tidak termasuk penunjukan penggunaan tanah badan tenggang waktu pena kbn proposal rencana pengusahaan pertanahan pemenuhan kewajiban tanah nasional pembayaran sesuai pena kbn foto copy spot pbb tahun berjalan republik jangka waktu tidak yang telah dicocokkan dengan aslinya indonesia termasuk waktu yang pena kbn oleh petugas loket, penyerahan bukti diperlukan untuk ssb (bpt) dan bukti bayar uang pengiriman pena kbn pemasukan (pada saat pendaftaran berkas dokumen dari hak) kancah kanwil dan peraturan kbn melampirkan bukti ssp p sesuai bpn maupun dengan ketentuan sebaliknya peraturan kbn peraturan kbn hak pakai hak pakai perorangan wni1994jo. surat kuasa apabila dikatakan pemerintah tanah pertanian luas, letak dan fotokopi identitas ktp, kktidak petugas loket jenis mantan sengketa keppres bukti perolehan tanah alas hak penerimaan den ati mariapada mengenai tanah pena kbn foto copy spot pbb tahun berjalan nge catatan: badan bekas hak guna yang telah dicocokkan dengan aslinya usaha) jangka waktu tidak pena kbn oleh petugas loket, penyerahan bukti pertanahantuh penggunaan tanah tinggal tetap kartu ijin menetap tentang jenis uma putu yang dimohon kim) yang dikeluarkan oleh kantor dan tarif atas lebih. aa. pernyataan tanah tidak imigrasi, yang telah dicocokkan jenis caribad luasan lebih dari catatan: adan oleh petugas loket, penyerahan buktipari dikuasai secara fisik badan hukum yang telah dicocokkan pajak yang (kecuali pena kbn dengan aslinya oleh petugas loket berlaku pada mengenai tanah ijin lokasi atau surat ijin badan dekat hak guna catatan: pena kbn penunjukan penggunaan tanah bukti perolehan tanah alas hak pertanahan usaha) jangka waktu tidak pena kbn proposal rencana pengusahaan nasional termasuk waktu yang tanah republik (lima puluh diperlukan untuk pena kbn foto copy spot pbb tahun berjalan indonesia tujuh) hari untuk: pengiriman yang telah dicocokkan dengan aslinya tanah pertanian berkas dokumen dari peraturan kbn oleh petugas loket, penyerahan bukti kancah kanwil dan ssb (bpt) dan bukti bayar uang sabit luasnya bpn lebih dari maupun p00 kbn pemasukan (pada saat pendaftaran tanah non sebaliknya peraturan kbn melampirkan bukti ssp p sesuai pertanian yan ari dengan ketentuan m2 s.duna jangka waktu tidak fotokopi akte pendirian badan pertanahan usaha) peraturan kbn hukum dari notaris dan pengesahan nasional (lima puluh termasuk waktu yang badan hukum yang telah dicocokkan republik tujuh) hari untuk: diperlukan untuk peraturan kbn dengan aslinya oleh petugas loket pengiriman bukti perolehan tanah alas hak indonesia tanah pertanian berkas dokumen dari peraturan kbn foto copy spot pbb tahun berjalan debat pada kancah kanwil dan yang telah dicocokkan dengan aslinya tanah non bpn maupun oleh petugas loket, penyerahan bukti pertanian van sebaliknyainstansi pemerintahtanah pertanian luas, letak dan jo. fotokopi identitas ktptanah non pernyataan tanah tidak petugas loket jenis pertanian van sengketa jo. penetapan lokasi atau surat ijin penerimaan asna pen pernyataan tanah penunjukan penggunaan tanah negara bukan lebih pari dikuasai secara fisik bukti perolehan tanah alas pajak yang (kecuali keppres hak surat pernyataan dari pengelola aset berlaku pada mengenai tanah catatan: pena kbn foto copy spot pbb tahun berjalan badan ona guna instansi pemerintah yang telah dicocokkan dengan aslinya pertanahan meliputi pemerintah, pena kbn oleh petugas loket nasional (lima puluh pemerintah provinsi, melampirkan bukti ssp p sesuai republik tujuh) hari untuk: pemerintah oia kbn dengan ketentuan indonesia tanah pertanian kabupaten, kota, pemerintah desa peraturan kbn yang luasnya jangka waktu tidak lebih ari termasuk waktu yang peraturan kbn tanah non diperlukan untuk pertanian yang pengiriman peraturan kbn luasnya lebih dari berkas dokumen dari s.d. kancah kanwil dan kbn tea bpn maupun (sembilan puluh sebaliknya tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari hak pakai pemerintah asingpemerintah dari luas, letak dan jo. fotokopi identitas pemohon dan (li tuh penggunaan tanah kuasa apabila dikatakan, yang telah tentang jenis kanan uma putu yang dimohon dicocokkan dengan aslinya oleh dan tarif atas bala lebih. jan pernyataan tanah petugas loket jenis gani tidak sengketa jo. surat rekomendasi dari departemen penerimaan so.badan luasan lebih dari catatan: pena kbn oleh petugas loket ktu tidak melampirkan bukti ssp p sesuai pertanahan ani daa naa pena pena kbn dengan ketentuan nasional diperlukan untuk republik pengiriman aturan ken indonesia berkas dokumen dari kbn kancah kanwil dan bpn maupun alik peraturan kbn sebaliknya hak pengelolaan instansi pemerintah pemerintah daerah bumn bumitujuhdan penggunaan tanah jo. kuasa apabila dikatakan, yang telah tentang jenis yang dimohon dicocokkan dengan aslinya oleh dan tarif atas pernyataan tanah tidak petugas loket jenis sengketa pencanangan tanah dari penerimaan pernyataan tanah gubernur bupati walikota (untuk negara bukan dikuasai secara fisik jo. program transmigrasi). pajak yang surat persetujuan penetapan berlaku pada lokasi surat ijin penunjukan catatan: pena penggunaan tanah (untuk instansi badan tidak termasuk pma pemerintah) atau ijin lokasi untuk pertanahan tenggang waktu permendagri bumn, bumi dalam rangka nasional pemenuhan kewajiban penanaman modal. republik pembayaran sesuai pena proposal penggunaan tanah jangka indonesia jangka waktu tidak pena kbn panjang dan jangka pendek termasuk waktu yang dan bukti perolehan tanah alas hak diperlukan untuk pena kbn surat pernyataan dari pengelola aset. pengiriman surat pelepasan kawasan hutan dari berkas dokumen dari peraturan kbn departemen kehutanan apabila kancah kanwil dan tanah yang dimohon kawasan hutan bpn maupun peraturan kbn penyerahan bukti ssb sebaliknya bpt) khusus bumn bumi, bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) melampirkan bukti ssp p sesuai dengan ketentuan wakaf wakaf dari tanah yang belum bersertifikat konversi, pengakuan dan penegasan hak) dasar hukum persyaratan biaya waktu keterangantidak kbn yang telah dicocokkan dengan jenis sengketa tanggal juli aslinya oleh petugas loket penerimaan pernyataan tanah bukti pemilikan tanah alas hak negara bukan dikuasai secara fisik kbn milik adat bekas milik adat pajak yang tanggal januari akta ikrar wakaf surat ikrar wakaf berlaku pada foto copy spot pbb tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan badan aslinya oleh petugas loket pertanahan melampirkan bukti ssp p sesuai nasional dengan ketentuan republik indonesia wakaf dari tanah negara pemberian hak tanah wakaf) formulir permohonan yang sudah sesuai (lima puluh tujuh) formulir permohonan jo. diisi dan ditandatangani pemohon ketentuanpena kbn yang telah dicocokkan dengan jenis tidak sengketa jo. aslinya oleh petugas loket penerimaan pernyataan tanah pena kbn bukti alas hak garapan negara bukan dikuasai secara fisik akta ikrar wakaf surat ikrar wakaf pajak yang peraturan kbn foto copy spot pbb tahun berjalan berlaku catatan: berlaku pada yang telah dicocokkan dengan jangka waktu tidak peraturan kbn aslinya oleh petugas loket badan kwak pertimbangan teknis pertanahan pertanahan dipeluk ang keputusan bersama melampirkan bukti ssp p sesuai nasional pet akan untu menteri agama dan dengan ketentuan republik pengiriman kbn berkas dokumen dari dan indonesia kancah kanwil dan sebaliknya skb bpn tanggal oktober kbn tanggal juli kbn tanggal januari p3mb prk. formulir permohonan yang sudah sesuai (seratus empat formulir permohonan diisi dan ditandatangani pemohon ketentuan puluh lima) hariraturan dan kuasa apabila dikatakan, yang tentang jenis yang dimohon presidium telah dicocokkan dengan aslinya oleh dan tarif atas pernyataan tanah tidak prk petugas loket jenis sengketa permohonan melalui ketua penerimaan pernyataan tanah p3mb prk. negara bukan dikuasai secara fisik peraturan menteri surat keterangan tanah pajak yang keuangan surat ijin penghunian sip) dari dinas berlaku pad pmk. perumahan pada catatan: pena kbn keterangan dari imigrasi tentang badan jangka waktu diluar kewarganegaraan bekas pemilik pertanahan jangka waktu pena kbn p3mb. nasional pemeriksaan panitia keterangan dari kantor wilayah republik p3mb prk. dan ditjen pajak (untuk prk. indonesia risalah penafsiran dasar perolehan penguasaan tanah harga tanah dan atau pengumuman sekali dua surat rumah kabar harian yang beredar secara jangka waktu tidak umum dengan masa tenggang hari termasuk waktu yang sejak hari pengumuman diperlukan untuk foto copy spot pbb tahun berjalan pengiriman yang telah dicocokkan dengan aslinya berkas dokumen dari oleh petugas loket kancah kanwil dan pernyataan kesanggupan membayar bpn maupun nilai taksiran atas tanah dan sebaliknya bangunan surat pernyataan belum pernah memperoleh tanah rumah dari pemerintah pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun formulir permohonan yang sudah sesuai (tiga puluh) hari formulir permohonan diisi dan ditandatangani pemohon ketentuan untuk jumlah tidak memuat: atau kuasanya atas materai cukup peraturan lebih dari unit identitas diri surat kuasa apabila dikatakan pemerintah luas dan letak fotokopi identitas pemohon ktp, kk) (enam puluh) bangunan yang pena kepala dan kuasa apabila dikatakan, yang tentang jenis dimohon hari untuk jumlah bpn telah dicocokkan dengan aslinya oleh jan tarif atas pernyataan tanah kbn petugas loket jenis lebih dari umat tidak sengketa tanggal juli sertifikat hak atas tanah yang penerimaan s.d. unit merupakan tanah bersama (asli) negara bukan proposal pembangunan rumah susun pajak yang (sembilan puluh) ijin layak huni berlaku pada hari untuk jumlah davis planning lebih dari unit akta pemisahan yang dibuat oleh badan penyelenggara pembangunan rumah pertanahan susun, dengan lampiran gambar dan nasional uraian perbedaan dalam arah vertikal republik maupun horisontal serta nilai indonesia perbandingan profesionalnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang gubernur untuk dki jakarta atau bupati walikota) pemberi: untuk memuat: atau kuasanya atas materai cukup peraturan luasan tidak lebih identitas diri 1997jo. surat kuasa apabila dikatakan pemerintas.d. pernyataan tanah akta pendirian, pengesahan badan negara bukan dikuasai secara fisik hukum dan bukti pengumuman pena kbn dalam lembaran negara yang telah pajak yang (sembilan puluh dicocokkan dengan aslinya oleh pada tiga) hari: untuk catatan: pena kbn petugas loket badan luasan lebih dari jangka waktu tidak ijin lokasi atau surat ijin pertanahan s.d. termasuk waktu yang pena kbn penunjukan penggunaan tanah nasional diperlukan untuk bukti perolehan tanah alas hak dari republik (seratus pengiriman pena kbn milik penggarap tanah atau berkas dokumen dari saat tanah sk pelepasan indonesia delapan) hari: untuk hana kanwil dan peraturan kbn kawasan hutan luasan lebih dari bpn maupun proposal rencana pengusahaan s.d. sebaliknya peraturan kbn tanah jangka pendek dan jangka panjang (seratus dua peraturan kbn ijin usaha dari instansi teknis puluh tiga) hari: foto copy spot pbb tahun berjalan tuk luasan lebih yang telah dicocokkan dengan aslinya basiii. pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun peralihan hak jual belipena kbn pengesahan badan hukum yang negara bukan tanah bangunan telah dicocokkan dengan aslinya oleh pajak yang dikuasai secara fisik peraturan kbn petugas loket, bagi badan hukum berlaku pada sertifikat asli kbn akta jual beli dari plat badan tanggal fotokopi ktp dan para pihak pertanahan juli penjual pembeli dan atau kuasanya nasional kbn ijin pemindahan hak apabila republik d.ii dalam sertifikat keputusannya indonesia tanggal aprilbayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) peralihan hak pewarisan wasiara ahli penggunaan tanah waris ktp, kk) dan kuasa apabila tentang jenis yang dimohon pena kbn dikatakan, yang telah dicocokkan dan tarif atas pernyataan tanah dengan aslinya oleh petugas loket jenis tidak sengketa peraturan kbn sertifikat asli penerimaan pernyataan tanah surat keterangan waris sesuai negara bukan dikuasai secara fisik kbn peraturan perundang undangan pajak yang tanggal akte wasiat notaris berlaku pada juli foto copy spot pbb tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya badan oleh petugas loket pertanahan penyerahan bukti ssb (bpt), bukti nasional ssp pph untuk perolehan tanah republik lebih dari juta rupiah bukti bayar indonesia uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) peralihan hak tukar menuka tanggal sertifikat asli badan juli akta tukar menukar dari plat pertanahan ijin pemindahan hak apabila nasional dalam sertifikat keputusannya republik dicantumkan tanda yang menyatakan indonesiahibahsertifikat asli negara bukan dikuasai secara fisik peraturan kbn akta hibah dari plat pajak yang ijin pemindahan hak apabila berlaku pada kbn dalam sertifikat keputusannya tanggal dicantumkan tanda yang menyatakan badan juli bahwa hak tersebut hanya boleh pertanahan dipindahtangankan jika telah nasional diperoleh ijin dari instansi yang republik berwenang indonesiapembagian hak bersama, bagi badan hukum tanggal sertifikat asli badan juli akta pembagian hak bersama dari pertanahan kbn plat. nasional d.ii ijin pemindahan hak apabila republik tanggal april dalam sertifikat keputusannya indonesia, bukti ssp pph untuk perolehan tanah lebih dari juta rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) peralihan hak lelangkbn fotokopi akta pendirian dan negara bukan dikuasai secara fisik tanggal pengesahan badan hukum yang pajak yang juli telah dicocokkan dengan aslinya oleh berlaku pada petugas loket, bagi badan hukum sertifikat asli badan risalah lelang pertanahan penyerahan bukti pelunasan lelang nasional foto copy spot pbb tahun berjalan republik yang telah dicocokkan dengan aslinya indonesia oleh petugas loket dan penyerahan bukti ssb (bpt), bukti ssp pph dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap eintracht) peralihan hak pemasukan dalam perusahaan ireng formulir permohonan yang sudah diisi sesuai (lima) hari formulir permohonan jo. dan ditandatangani pemohon atau ketentuan memuat:emegang penggunaan tanah dan penerima hak ktp) serta kuasa tentang jenis yang dimohon apabila dikatakan, yang telah dan tarif atas pernyataan tanah pena kbn dicocokkan dengan aslinya oleh petugas jenis tidak sengketa loket penerimaan pernyataan tanah peraturan kbn fotokopi akta pendirian dan pengesahan negara bukan dikuasai secara fisik badan hukum yang telah dicocokkan pajak yang kbn dengan aslinya oleh petugas loket berlaku pada tanggal juli sertifikat asli surat pengantar dari plat badan akta pemasukan dalam perusahaan pertanahan dari plat nasional ijin pemindahan hak, jika: republik pemindahan hak atas tanah atau hak indonesia milik atas rumah susun yang dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakanssp pph untuk perolehan tanah peralihan hak mergehak ktpperaturan kbn fotokopi akta pendirian, pengesahan negara bukan dikuasai secara fisik badan hukum dan akta pajak yang kbn penggabungan peleburan yang telah berlaku pada tanggal juli dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket badan sertifikat asli pertanahan surat pengantar dari plat nasional surat pernyataan yang menyatakan republik bahwa penggabungan peleburan indonesia tersebut tidak dalam status likuidasi ijin pemindahan hak, jika diperlukan foto copy spot pbb tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti ssb (bpt), bukti ssp pph untuk perolehan tanah ganti nama sertifikat hak atas tanah dan hak milik atas rumah susun formulir permohonan yang sudah sesuai (tujuhpena kbn hak (kbn dengan aslinya oleh petugas loket penerimaan pernyataan tanggal juli fotokopi akta pendirian dan negara bukan tanah bangunan pengesahan badan hukum yang ajak yang dikuasai secara fisik telah dicocokkan dengan aslinya oleh paj berlaku pada petugas loket sertifikat asli badan untuk perorangan yang pertanahan kepercayaannya tunduk pada hukum nasional perdata dibuktikan dengan penetapan republik pengadilan atau yang tunduk pada indonesia hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui kepala desa lurah dan camat setempat. untuk instansi dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang perubahan nama instansi atau untuk badan hukum dibuktikan dengan akta notaris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang perpanjangan jangka waktu hak guna usaha hak guna bangunan hak pakai dasar hukum persyaratan biaya waktu keterangan formulir permohonan yang sudah sesuai hak guna usaha: formulir permohonan diisi dan ditandatangani pemohon ketentuan (tiga puluh) hari memuat: atau kuasanya atas materai cukup peraturan untuk luas tanah identitas diri surat kuasa apabila dikatakan pemerintah tidak lebih dari luas, letak dan fotokopi identitas penggunaan tanah pena kbn pemohon pemegang dan penerima tentang jenis (tujuh puluh) yang dimohon hak ktp, kk) kartu ijin menetap dan tarif atas hari untuk luas pernyataan tanah tidak pena kbn serta kuasa apabila dikatakan, yang jenis tanah lebih dari sengketa telah dicocokkan dengan aslinya oleh penerimaan pernyataan tanah pena kbn petugas loket negara bukan hak guna dikuasai secara fisik fotokopi akta pendirian dan pajak yang bangunan hak pengesahan badan hukum yang pakai: berlaku pada al: telah dicocokkan dengan aslinya oleh catatan: badan (tiga puluh) hari petugas loket untuk luas tanah jangka waktu tidak sertifikat asli pertanahan tidak lebih dari termasuk tenggang foto copy spot pbb tahun berjalan nasional waktu pemenuhan yang telah dicocokkan dengan aslinya republik kewajiban pembayaran oleh petugas loket dan bukti indonesia sea pulu sesuai pembayaran uang pemasukan untuk luas tanah jangka waktu tidak lebih dari termasuk waktu yang s.d. diperlukan untuk (del luh pengiriman pem ba. berkas dokumen dari untuk luas tanah kancah kanwil dan lebih dari bpn maupun sebaliknya perpanjangan hak milik atas satuan rumah susun formulir permohonan kolektif atas sesuai perpanjangan hak jangka waktu nama anggota pers persatuan ketentuan guna bangunan: perpanjangan hak milik no: penghuni rumah susun) yang sudah peraturan (tiga puluh) hari satuan rumah susun oo. diisi dan ditandatangani pemohon pemerintah untuk luasan tidak meliputi jangka waktu atau kuasanya atas materai cukup perpanjangan hak guna pena kepala surat kuasa apabila dikatakan tentang jenis lebih dari bangunan sebagai tanah bpn fotokopi identitas para pemohon dan tarif atas (empat puluh bersama dan pencatatan kbn (ktp, kk) dan kuasa apabila jenis sembilan) hari perpanjangan pada buku tanggal juli dikatakan, yang telah dicocokkan penerimaan untuk luasan lebih tanah dan sertifikat hak dengan aslinya oleh petugas loket negara bukan dari milik satuan rumah sertifikat asli hgb (ada kantor pajak yang sampai dengan susun pertanahan yang bersangkutan) berlaku pada foto copy spot pbb tahun berjalan catatan: yang telah dicocokkan dengan badan (ae puluh jangka waktu tidak aslinya oleh petugas loket pertanahan untuk taat lebih termasuk waktu yang dari diperlukan untuk republik pengiriman indonesia den anang hak berkas dokumen dari milik atas satuan kancah kanwil dan rumah susun: bpn maupun (dua puluh) hari sebaliknya untuk jumlah tidak lebih dari unit (empat puluh) hari untuk jumlah unit s.d unit (sembilan puluh) hari untuk jumlah lebih dari unitjenisfoto copy spot pbb tahun berjalan luasan lebih dari catatan: pena kbn yang telah dicocokkan dengan aslinya badan jangka waktu tidak oleh petugas loket, penyerahan bukti pertanahan termasuk waktu yang peraturan kbn ssb (bpt) dan bukti bayar uang nasional diperlukan untuk pemasukan (pada saat pendaftaran republik pengiriman peraturan kbn hak) indonesia berkas dokumen dari melampirkan bukti ssp p sesuai kancah kanwil dan peraturan kbn dengan ketentujo. telahkeppres dengan aslinya oleh petugas loket berlaku pada tujuh) hari untuk ijin lokasi atau surat ijin luasan lebih dari catatan: pena kbn penunjukan penggunaan tanah badan jangka waktu tidak proposal rencana pengusahaan pertanahan termasuk waktu yang pena kbn tanahindonesia berkas dokumen dari aslinya oleh petugas loket, kancah kanwil dan pena kbn penyerahan bukti ssb (bpt) dan bpn maupun bukti bayar uang pemasukan (pada sebaliknya peraturan kbn saat pendaftaran hak) melampirkan bukti ssp p sesuai peraturan kbn dengan ketentuan peraturan kbn hak pakai hak pakai perorangan wniktp, kktidak petugas loket jenis tanah non sengketa keppres bukti perolehan tanah alas hak penerimaan pertaniantanah pena kbn foto copy spot pbb tahun berjalan otaku pada mengenal tana catatan: yang telah dicocokkan dengan aslinya badan bekas hak guna jangka waktu tidak pena kbn oleh petugas loket, penyerahan bukti pertanahan usaha)nyapenggunaan tanah tinggal tetap kartu ijin menetap tentang jenis (lima puluh yang dimohon kim) yang dikeluarkan oleh kantor dan tarif atas tujuh) hari untuk pernyataan tanah imigrasi, yang telah dicocokkan jenis luasan lebih dari tidakluasan lebih dari catatan: oleh petugas loket, penyerahan bukti badan.dikuasai secara fisik badan hukum yang telah dicocokkan pajak yang kecuali pena kbn dengan aslinya oleh petugas loket berlaku wae ijin lokasi atau surat ijin otaku pada mengenai tana catatan: pena kbn penunjukan penggunaan tanah badan bekas hak guna jangka waktu tidak bukti perolehan tanah alas hak pertanahan usaha) termasuk waktu yang pena kbn proposal rencana pengusahaan nasional (lima puluh diperlukan untuk tanah republik tujuh) hari untuk: pengiriman pena kbn foto copy spot pbb tahun berjalan indonesia tanah berkas dokumen dari yang telah dicocokkan dengan aslinya anal pertanian kancah kanwil dan peraturan kbn oleh petugas loket, penyerahan bukti bit pada bpn maupun ssb (bpt) dan bukti bayar uang sebaliknya peraturan kbn pemasukan (pada saat pendaftaran pertanian yang asn ana pn irk luasnya lebih dari melampirkan bukti ssp p sesuai s.dkas una jangka waktu tidak fotokopi akte pendirian badan pertanahan usaha) termasuk waktu yang peraturan kbn hukum dari notaris dan pengesahan nasional (lima puluh diperlukan untuk badan hukum yang telah dicocokkan republik tujuh) hari untuk: pengiriman peraturan kbn dengan aslinya oleh petugas loket indonesia tanah pertanian berkas dokumen dari bukti perolehan tanah alas hak ean kancah kanwil dan peraturan kbn foto copy spot pbb tahun berjalan debat dari bpn maupun yang telah dicocokkan dengan aslinya tanah non sebaliknya oleh petugas loket, penyerahan bukti pertanian vanpemerintahjo. fotokopi identitas pemohon dan penggunaan tanah kuasa apabila dikatakan, yang telah tentang jenis (lima puluh yang dimohonjo. surat rekomendasi dari departemen penerimaanluasan lebih dari catatan: pena kbn oleh petugas loket badan jangka waktu tidak melampirkan bukti ssp p sesuai pertanahan termasuk waktu yang pena kbn dengan ketentuan nasional diperlukan untuk republik pengiriman peraturan kbn indonesia berkas dokumen dari kancah kanwil dan peraturan kbn bpn maupun sebaliknya peraturan kbn pemberian hak guna bangunan hak pakai atas hak pengelolajo.idak sengketa jo.dikuasai secara fisik jo. badan hukum yang telah dicocokkan pajak yang dengan aslinya oleh petugas loket berlaku pada akta perjanjian penyerahan dan catatan: pena kbn penggunaan tanah antara pemegang badan jangka waktu tidak hpl dengan pihak ketiga yang dibuat pertanahan termasuk waktu yang pena kbn dihadapan notarisaslinya indonesia berkas dokumen dari oleh petugas loket dan penyerahan kancah kanwil dan pena kbn bukti ssb (bpt) bpn maupun melampirkan bukti ssp p sesuai sebaliknya pena kbn dengan ketentuan peraturan kbn peraturan kbn pembaru, memuat: atau kuasanya atas materai cukup peraturan untuk luasan tidak identitas diri uvu jo. surat kuasa apabila dikatakan pemerintah lebipernyataan tanah petugas loket jenis untuk luasan lebih tidak sengketa fotokopi tanda daftar perusahaan, penerimaan dari s.d. pernyataan tanah akta pendirian, pengesahan badan negara bukan dikuasai secara fisik una kbn hukum dan bukti pengumuman pajak yang (sembilan puluh dalam lembaran negara yang telah berlaku pena kbn dicocokkan dengan aslinya oleh otaku pada tiga) hari: untuk catatan: petugas loket badan luasan lebih dari jangka waktu tidak pena kbn ijin lokasi atau surat ijin pertanahan s.d. termasuk waktu yang penunjukan penggunaan tanah nasional diperlukan untuk pena kbn bukti perolehan tanah alas hak dari republik (seratus pengiriman pemilik penggarap tanah atau indonesia delapan) hari: berkas dokumen dari peraturan kbn pemegang aset tanah sk pelepasan kancah kanwil dan kawasan hutan untuk luasan lebih bpn maupun peraturan kbn proposal rencana pengusahaan dari s.d. sebaliknya tanah jangka pendek dan jangka peraturan kbn panjang (seratus dua ijin usaha dari instansi teknis puluh tiga) hari: foto copy spot pbb tahun berjalan untuk luasan lebih yang telah dicocokkan dengan aslinyawakaf dari tanah yang sudah bersertifiknadzirakta ikrar wakaf penerimaan pernyataan tanah pena kepala bpn sertifikat asli negara bukan dikuasai secara fisik surat pengesahan nadzir pajak yang keputusan bersama fotokopi identitas wakif yang telah berlaku pada menteri negara dicocokkan dengan aslinya oleh agama dan bpn petugas loket badan pernyataan tenggang waktu wakaf pertanahan tanggal oktober melampirkan bukti ssp p sesuai nasional skb dengan ketentuan republik bpn indonesia kbn tanggal juli kbn tanggal januari perubahan hak atas tanahpena kbnpena kbnpena kbpena kbn surat persetujuan dari kreditor (jika penerimaan pernyataan tanah dibebani hak tanggungan) negara bukan dikuasai secara fisik pena kbn foto copy spot pbb tahun berjalan pajak yang pernyataan menguasai yang telah dicocokkan dengan aslinya berlari ada tanah tidak lebih dari pena kbn oleh petugas loket bidang untuk penyerahan bukti bayar uang badan permohonan rumah pena kbn pemasukan (pada saat pendaftaran pertanahan tinggal hak) nasional pena kbn sertifikat hm hgb hp republik imb surat keterangan kepala indonesia desa lurah bagi perubahan hak dari hgb hp menjadi untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan m2? pemecahan penggabungan pemisahan hak pemecahan pemisahna kbnkbn petugas loket jenis tidak sengketa tanggal juli sertifikat asli penerimaan pernyataan tanah ijin perubahan penggunaan tanah, negara bukan dikuasai secara fisik apabila terjadi perubahan pajak yang alasan pemecahan penggunaan tanah berlaku pada melampirkan bukti ssp p sesuai jangka waktu (lima dengan ketentuan badan belas) hari untuk tapak kavling dari kantor pertanahan pertanahan pemecahan pemisahan nasional sampai dengan republik bidang indonesia pemecahan pemisahan tanah perorangan lebih dari bidang hanya untuk pewarisan dan waktu penyelesaiannya disesuaikan pemecahan pemisahmecahan pelan loket berlaku pada jangka waktu (lima sertifikat asli rencana tapak site plan dari badan belas) hari untuk pemerintah kabupaten kota pertanahan pemecahan pemisahan setempat nasional sampai dengan republik bidang indonesia pemecahan pemisahan lebih dari bidang waktu penyelesaian disesuaikan penggabungpemohon ktp, kk) nasertifikat asli penerimaan pernyataan tanah negara bukan dikuasai secara pajak yang fisik alasan berlaku pada penggabungan badan pertanahan jangka waktu (lima nasional belas) hari untuk republik penggabungan sampai indonesia dengan bidang penggabungtugas loket berlaku pada penggabungan sertifikat asli badan jangka waktu (lima pertanahan belas) hari untuk nasional penggabungan sampai republik dengan bidang indonesia |
peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor tahun tentang pengendalian gratifikaangun tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme lingkungan badan pertanahan nasional republik indonesia, perlu mendorong terwujudnya insan badan pertanahan nasional yang memiliki integritas dalam menjalankan tugas, bahwa untuk terwujudnya insan badan pertanahan nasional yang memiliki integritas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam hurufndalian gratifika: keputusan .perhatikan surat komisi pemberantasan korupsi republik indonesia nomor tanggal januari perihal himbauan terkait gratifikasi: memutuskan: menetapkan peraturan kepala badan pertanahan nasional tentang pengendalian gratifikasiinsan badan pertanahan nasional republik indonesia yang selanjutnya disebut insan bpn ri, adalah calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap yang bekerja untuk dan atas nama badan pertanahan nasional republik indonesia. pejabat lainnya adalah pejabat bukan pegawai negeri sipil yang melaksanakan sebagian tugas badan pertanahan nasional republik indonesipertanahan nasional republik indonesia. tim pengawas intern adalah tim pengawas bpn yang tugasnya dilaksanakan oleh inspektorat utamala badan adalah kepala bpn ri. . insan bpn dan atau pejabat lainnya wajib melaporkan segala bentuk penerimaan dan atau pemberi, antara lain. setiap penerimaan sehubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan oleh insan bpn dan atau pejabat lainnya kepada upg dengan mengisi formulir pelaporan baik melalui surat maupun surat elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: dan atau upg sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala badan. susunan keanggotaan upg sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur: sekretariat utama selaku ketua merangkap anggota, inspektorat utama selaku anggota, dan pejabat lain yang ditunjuk selaku anggota. upg sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk lebih dari (satu) dan bersifat hoc. tugas dan wewenang upg sebagai pelaksana pengendalian gratifikasi lingkungan bpn ri, yaitu: menerima laporan gratifikasi dari insan bpn dan atau pejabat lainnya, melakukan konfirmasi atas laporan gratifikasi kepada penerima atau pemberi gratifikasi, melakukan proses penanganan laporan gratifikasi yang diterima, meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu, insan bpn dan atau pejabat lainnya terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi, melaporkan hasil penanganan laporan gratifikasi kepada kepala badan, dan melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada komisi pemberantasan korupsi atas nama bpn ri. dalam hal insan bpn dan atau pejabat lainnya melakukan pelanggaran terhadap pengendalian gratifikasi, upg memberikan rekomendasi kepada tim pengawas intern. . sdi dalam rangka menjamin bahwa pedoman gratifikasi dapat diketahui oleh insan bpn dan atau pejabat lainnya, upg melakukan hal hal sebagai berikut: a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan pemberian gratifikasi pada setiap kegiatan terkait pihak ketiga, memberikan informasi kepada insan bpn dan atau pejabat lainnya, terkait dengan adanya pedoman gratifikasi. dalam hal diketahui adanya gratifikasi, insan bpn ri, pejabat lainnya atau masyarakat, melaporkan gratifikasi dimaksud melalui upg. bpn menjamin kerahasiaan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh insan bpn ri, pejabat lainnya atau masyarakat. formulir sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada upg paling lambat (lima) hari kerja setelah menerima gratifikasi. upg melakukan konfirmasi atas laporan gratifikasi kepada penerima atau pemberi gratifikasi paling lama (lima) hari kerja setelah menerima formulir sebagaimana dimaksud pada setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada upg melakukan proses penanganan laporan yang diterima untuk menentukan laporan dimaksud merupakan yang dianggap suap atau bukan paling lama (lima) hari kerja. upg dapat meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu, insan bpn terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi. upg menyampaikan hasil penanganan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada kepada kepala badan paling lama (lima) hari kerja setelah menentukan gratifikasi dimaksud. dalam hal hasil penelitian upg sebagaimana dimaksud pada merupakan gratifikasi yang dianggap suap, upg menyampaikan laporan gratifikasi dimaksud kepada komisi pemberantasan korupsi dalam waktu paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah melaporkan kepada kepala badan. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ga e desember s$pala pertanahan nasional (s #arnglik indonesia, si, je) tpa nona kendaraan sugpak ajian! irit isian: sai. ate man per sia pot eeeeee bing bit laba lp sai klan bet pre nu! oom eta net bem (an botani: yzne partai e9an a90. prana dpp ani iih3li ran ata cra hati dea nanti ken ten play hae ren klm dpi yah kar oh, skp a10 foto (pm! frac now ah: nas mati air en: menara kep! seni . la) tani pan |
perkembangan pembangunan hukum ce! indonesia on cut lo. fsimungl "igd lou pdl ingi kim dapat dibaca ruang baca fakultas hukum universitas bandar lampung. ketersediaan ruang baca tim fakultas hukum rak kelas informasi detil judul seri tipe media no: ngga1 tipe pembawa ubl press bandar edisi penerbit kampung., lampung, perlindungan hukum deskripsi fisik vili, him: 23cm. tanggung jawab sosial rumah has indonesia hama pertanggungjawaban isanyissn pidana klasifikasi peran hukum negara proses penyelesaian sengketa bisnis perlindungan hukum prosedur pengadaan tanah info detil spesifik ketut sergio: tami rusli: endang prasetyawati: zainal bana mpu jannah: noviasih anssungjawab muharram: erina b.: maksud utomo: didik mawardi un) mena gai aa: mn. paperpustakaan nasional ri: katalog dalam terbitan kdt) perkembangan pembangunan hukum indonesia penyusun: ketut sergio, tami rusli, endang prasetyawati zainal mpu jannah, noviasih muharram, erina maksud utomo, didik mawardi desain cover layout tim aura kreatifli hal cetakan, mei isbn: hak cipta dilindungi undang undang kata pengantar puji syukur saya lanjutkan kehadiran allah swt dengan rahmat dan karunia nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul perkembangan pembangunan hukum indonesia . buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada fakultas hukum universitas bandar lampung,serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari tiada palembang, dan sekolah tinggi muhammadiyah kota bumi, universitas muhammadiyah metro. ada semacam harapan, bahwa tulisan tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum.yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan. dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya melalui kajian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya. akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga allah swt membalas segala kebaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. amin. bandar lampung, april dr. tami rusli, s.h., hum. daftar isi kata pengantar .ooooocoooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooo daftar isi .oooooooooooooooooooooooooooi peran hukum negara dalam mencegah konflik horizontal provinsi lampung. nana ketut sergio.ooooooo woo wom mann tami rusli analisis terhadap perlindungan hukum bagi wajib pajak indonesia s.o woo woo.o mann endang prasetyawati pertanggungjawaban pidana anggota polisi militer yang melakukan tindak pidana narkotika studi pada detasemen polisi militer hi lampung). sana zainal mpu jannah upaya hukum peninjauan kembali dalam proses penyelesaian sengketa bisnis pengadilan niaga dihubungkan dengan asas kepastian hukum .ooooooo voodoo nana noviasih muharram beban sentana pembangunan hukum indonesia analisis perlindungan hukum prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum .oooooooooo woo wmnnannannannn erina hubungan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. maksud utomo analisis struktur dinas dan upaya rekonstruksi bagi penumbuhan dan pengembangan usaha mikro .tomia didik mawardi |
jmberdayaan petani dengan rahmat tuhan yang esa bupati kebumen, menimbang: bahwa untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah daerah wajib melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani, bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani perlu diatur secara komprehensif, sistematis dan holistik, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi petani serta kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan petani, perlu mengatur, asas dan tujuanebumenelenggaratetapkan dalam peraturan bupatipede kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, bantuan gagal panen kepada petaniiii perlindungan petani bagian kesatu umulakukan usaha tani untuk komoditas unggulanunggulan lokalrasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf, dan pasar.dalam hurufada petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam petanitertulis sesuai peraturan perundang undangada, dan cc.ataupemerintah daerah menjamin kepastian usaha bagi petani melalui: penetapan kawasan usaha tani lintas kecamatan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, pemberipemberian fasilitas pendukung pasar hasil pertanian. pada anehpelaku usaha yang bidang usahanya berhubungan dengan perdagangan dan ataupungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenam bantuan gagal panen kepada petani akibat kejadian luar biasa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan gagal panen sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. pada bagian ketujuhmemberikan informasiatau perkiraan potensi serangan opt, serangan hama, dan atau wabah penyakit hewan menular.delapan bantubantuan asuransi pertanian. bantuanakibat: banjir dan kekeringan, pada serangan opt, kematian ternak karena penyakit hewan menular, pencurian hewan ternak, kematian karena melahirkan ternak, kematian karena kecelakaan ternak, dan atau jenis risiko lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, pelaku usaha,tata cara pemberian bantuan asuransi pertanian diatur dalamadadan atau bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran hak kekayaan intelektualdan atau pupuk organik, b.premi asuransi dalam rangka asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam dan atau insentif untuk pemilik ternak sapi kebumen produktif. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan bupati. pemberian bantuan dan subsidi sebagaimana dimaksud dalam dandiatur dalam peraturan bupati. tarapusat mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan, atau usulan kepada pemerintah pusatkomoditas pertanian, dan teknologi yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian maupun peternakan. adetahapan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual dari instansi terkait: dandua adakerjasama yang dipaksakan kepada petani, dan kegiatan usaha yang merugikan petani secara moril atau materiil. pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada petani dilakukan sesuai kewenangan ddan pemerintah desrogram pelatihan dan pemasangan, dan mengembangkan pelatihan kewirausahaan bidang agribisnis. ade pemberdayaanbadan atau lembaga yang terakreditasi. pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi bagi petani untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam kerjasama pemerintah daerah dengan badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan program pemberdayaanpadadaalam peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenampadatujuh regenerasi petani pemerintah daerah dapatndidikan dan pelatihan berkelanjutan,dan pemberian informasi beasiswa pendidikan bidang pertanitarapadapadaaerah. ketentuan mengenai fungsi dan tugas kelembagaan petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan peraturan perundang undanganadadan pendampingan pengurusan persyaratan berkas pendirian, dan pendampada, apbd: dan atau cc.dan atau cc. penyediaan akses pembiayaan bagi petaniadedapat bekerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk melayani petani dan atau badan usaha milik petani agarada, serta instansi lembaga yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani. padaperingatan dini, perlindungan komoditas unggulan, regenerasiade bab ketentuan pidana30kelembagaan petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannyarmberdayaan petani umum salah satu tujuan dari negarsejahterakan kesejahteraan umum. secara sosiologis indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduk adalah petani sehingga harus dilindungi dalam peraturan perundang undangan untuk memastikan bahwa petani mendapatkan akses untuk meningkatkan kesejahteraannya tengah ancaman yang ada. ancaman pertanian adalahada tahap pengawasan. pembangunan pertanian juga merupakan agenda pembangunan nasional sehingga diharapkan pembangunan pertanian sejalan dengan pembangunan nasional sehingga nantinya dapat tercapai sebesar besarnya kemakmuran bagi petani. perlindungan dan pemberdayaan petani dalam sebuah peraturan daerah kebumen sangat perlu sebagai wujud perhatian dari daerah untuk menghormati jasa dari petani sekaligus memastikan cita cita pembangunan pertanian kebumen dapat berjalan. pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam peraturan daerah ini secara garis besar mendasarkan pada ketentu. selain itu juga sesuai kebutuhan daerah dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerahsector pertanian dalam arti luas yang terintegrasi dan atau menjadi bagian dari dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. huruf cukup jelas yang selaras dengan tujuan dan arah perencanaan pembangunan daerahbantuan gagal panen akibat kejadian luar biasa adalah bantuanyang dimaksud dengan yang dimaksud dengan tanah negara bebas adalah tanah yang langsung dikuasai negara. langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain diatas tanah itu, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang undang pokok agraria dan peraturan perundang undangan terkait bidang pertanahkomoditas pertanian dapat dibentuk secara berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatkelembagaan petani lainnya dapat dibentuk secara berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan dan.tolitoli, menimbang bahwawilayah kabupaten tolitoli negara lingkungan hidup nomor tahun tentang pedoman penemuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayahdalam undang undang ini yang dimaksud dengan:tolitoli yang selanjutnya disebut bupati: badan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat blh adalah instansi yang bertugas membantu bupati dalam pengelolaan lingkungan hidup kabupaten tolitoli:limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan,,::::,: keserasian dan keseimbangan: keterpaduan, manfaat, kehati hatian: keadilan, keanekaragaman hi: ii. pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik: dan otonomi daerah:tolitol: pemanfaatan, pengendalian: pemeliharaan:sesuai dengan peraturan perundang undangan:: mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup: memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan: menerbitkan izin lingkungan tingkat kabupaten:gelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas:: bentuk penguasaan:tolitoli. apple sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan apple nasional: apple provinsi:cc. baku mutu lingkungan hidup::isiko lingkungan hidup: audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuaiolitoliiro) beserta rencana rincinya,:wilayah kabupaten tolitoli tolitolicc. baku mutu air laut:pada terdiri atas wakil dari unsur instansi lingkungan hidup:: lokasi rencana usaha dan atau kegiatannya berada pada kawasan yang telah memiliki rencana detail tata ruang dan atau rencana tata ruang kawasan strategis:n @dterhadap lingkungan hidupcc. rehabilitasi: @d.:: menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolahdaerah: cc. memasukwilay kembangkan tetangga segera masyarakataypembekuan izin lingkungan:i.pengelolaan lingkungan hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagumumtolitoli. ilpengaturlam ini termasuk hak yang diakui oleh dprd pencemaran air, udara, dan laut,dan kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim penurunan mutu dan kelimpahan sumberdaya alam'adalah ukuran batas atau kadar meminimalkan memitigasi, dan atau mengkompensasi dampak suatu usaha dan atau kegiatanini dikarenakan rencana detil tata ruang dan pengendalian dampak secara det:"" cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "cukup jelas yang dimaksud: ruang terbuka hijau rth) paling sedikit dari luasan wilayah. cc"pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah dan telah mendapatkan ijin." huruf:""lam ketentuan ini, misalnya izin pengelolaan limbah b3, izin pembuangan air limbah laut dan izin pembuangan air limbah sumber air. cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten tolitoli nomor |
ona pa. adengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kebumen, menimbang bahwa taman bumi merupakan warisan geologi, biologi, dan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan dan pengelolaan, bahwa kabupaten kebumen memiliki sumber daya lingkungan geologi yang unik dan khas yang harus dikelola secara efektif serta memanfaatkannya guna kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan salah satunya dengan pengembangan taman bumi geopark), bahwa kawasan taman bumi geopark) karangsambung karangbolong telah ditetapkan menjadi kawasan geopark nasional indonesia berdasarkan sertifikat komite nasional geopark nasional adoc) tanggal november sehingga perlu memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaannya, bahwa untuk memberikan pedoman dan arah landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan taman bumi geopark) karangsambung karangbolong, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan danaman bumi geopark) karangsambung karangbtaman bumi geopark)rlindungan dan pengelolaan taman bumi (geopark) karangsambung karangbolong. bab ketentuan umum, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup dalam peraturan daerahman bumi geopark) karangsambung karangbolong kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian. situs warisan geologi geosite) adalah objek warisan geologi yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah. karangsambung karangbolong geosite selanjutnya disebut kgs adalah kode yang dipergunakan untuk menandai geosite kawasan geopark. keanekaragaman biodiversity) adalah keanekaragaman bersifat berwujud tangiblep maupun tidak berwujud intangible). perlindungan dan pengelolaan geopark adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat untuk melestarikan, memanfaatkan, dan mengelola geoparkpemangku kepentingan adalah orang perpelestarian geopark adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan geopark dan nilainya dengan cara melindungi, memanfaatkan, dan mengelolanya. badan pengelola adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan geoparkrencana induk pengembangan geopark adalah dokumen perencanaan pengembangan geopark yang disusun oleh pemerintah daerah untuk periode (sepuluh) tahun. peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan geopark dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam. peraturan daerah ini bertujuan: mewujudkan pelestarian warisan geologi geoheritage), keanekaragaman biodiversity), dan keragaman budaya cultural diversity), dan untuk melakukan pengelolaan geopark bersama sama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pemangku kepentingan, dan masyarakat melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian kepariwisataan bagi masyarakat secara berkelanjutan. ruang lingkup dalam peraturan daerah ini adalah perlindungan dan pengelolaan geopark yang meliputi peta melintasi dan peta geosite, tanggungjawab dan wewenang, cc. rencana induk pengembangan geopark, badan pengelola, pemanfaatan kawasan geopark, perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi, perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hi, perlindungan dan pemanfaatan keragaman budaya, konservasi, kolaborasi, peran masyarakat, il. pembinaan dan pengawasan, lambang geopark: program strategis pengembangan geopark,: pendanaan, dan pengendalian pemanfaatan kawasan geopark. bab peta melintasi dan peta persebaran geosite peta melintasi berisi informasi mengenai batas kawasan, jalan, sungai, penanda fisik lainnya serta sebaran keragaman geologi, keanekaragaman hi, dan keragaman budaya. peta persebaran geosite berisi informasi objek warisan geologi (tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah. peta melintasi dan peta persebaran geositeanggung jawab dan wewenang bagian kesatu tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab mempertahankan geopark sebagai geopark nasional, mendorong geopark menjadi unesco global geopark, danlestarian geopark, menyusun rencana induk pengembangan geopark berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan cc. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin melindunginya dan memanfaatkannya geopark. pemerintah daerah berwenang: menetapkan etika pelestarian geopark, mengkoordinasikan pelestarian geopark secara lintas sektor dan wilayah, menghimpun data geopark, membuat peraturan pengelolaan kawasan geopark, menyelenggarakan kerja sama dalam pelestarian geopark, mengembangkan kebijakan sumber daya manusia bidang geologi, biologi dan budaya, memberikan penghargaan kepada setiap masyarakat yang telah melakukan pelestarian geopark, menetapkan batas kawasan geoparkgeopark, baik seluruh maupun sebagian sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kewenangan dan tata cara pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua tanggung jawab dan wewenang pemerintah desa pemerintah desa mempunyai tanggung jawabesmasyarakat dalam pelestarian geopark dalam lingkup kawasan pedesaan, dan mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang sinergi dengan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan geopark sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. pemerintah desa berwenang menyusun perencanaan desa yang mendukung perlindungan dan pengelolaan geopark sesuai kebijakan dari pemerintah daerah dan peraturan perundang undangan, mengkoordinasikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan kawasan geopark dengan pemerintah daerah dan badan pengelola dalam lingkup kawasan pedesaan, melakukan pemberdayaan masyarakat desa yang mendukung kepariwisataan, pendidikan dan pelestarian dalam pengelolaan kawasan geopark tingkat desa serta bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah, dan mendukung sumber pendanaan melalui dana desa atau anggaran pendapatan dan belanja desa dalam rangka menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf bab rencana induk pengembangan geopark rencana induk pengembangan geopark sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya memuat: inventarisasi, identifikasi, dan analisis keterkaitan antara sumber daya warisan geologi geoheritage), keragaman geologi biodiversity!, keanekaragaman biodiversity), dan keragaman budaya cultural diversity), analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian masyarakat, penetapan tema geopark, penentuan batas atau melintasi kawasan, informasi mengenai status lahan mengacu rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, program konservasirogram pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif, program pelestarian sosial budaya, pengembangan destinasi pariwisata, inventarisasi kebutuhan americas dan infrastruktur pendukung, il. penyediaan informasi keberadaan geopark (visibility geopark), antara lain, pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum taman bumi geopark, pengembangan kelembagaan geopark meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan, program promosi nilai ilmiah geopark untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan, program pengembangan kerja sama dan peran aktif pengelola geopark dalam jaringan kemitraan taman bumi nasional, regional, dan global, pertahanan pembangunan, rencana pembiayaan, dan rencana pelaporan secara berkala. rencana induk pengembangan geopark sebagaimana dimaksud pada ditetapkan untuk jangka waktu (sepuluh) tahun. rencana induk pengembangan geopark sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan peninjauan kembali untuk dilakukan revisi: setiap (lima) tahun sekali, dalam rangka pemenuhan persyaratan geopark nasional menjadi unesco global geopark sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, atau dalam rangka evaluasi geopark nasional dan validasi unesco global geopark oleh unesco. penyusunan rencana induk pengembangan geopark sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut tentang rencana induk pengembangan geopark ditetapkan dengan peraturan bupati. bab badan pengelola bagian kesatu pembentukan dan kedudukan untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan kawasan geopark, bupati membentuk badan pengelola. badan pengelola berkedudukan daerah. badan pengelola sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga non struktural. pembentukan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada selanjutnya ditetapkan oleh bupati. bagian kedua tugas dan wewenang tugas dan wewenang badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penyusunan dan penetapan arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan kawasan geopark, penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan kawasan geopark, cc. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program perlindungan dan pengelolaan geopark, menyusun standar penilaian sebagai paramater pemberian klasifikasi atau penggolongan kawasan geopark, melakukan inventarisasimenjalin kolaborasi dengan pihak terkait, dan memberikan laporan berkala penyelenggaraan geopark. bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi badan pengelola geopark sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: penanggungjawab, ketua badan pengelola general manager): dan unsur pelaksana. penanggungjawab badan pengelola geopark sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bupati. ketua badan pengelola general manager) geopark sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sekretaris daerah. unsur pelaksana badan pengelola geopark sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: kepala pelaksana, sekretariat: cc. kelompok ahli, dan komite. unsur pelaksana badan pengelola geopark berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua badan pengelola. unsur pelaksana badan pengelola geopark dipimpin oleh kepala pelaksana yang membantu ketua badan pengelola geopark dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi badan pengelola geopark sehari hari. kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh ketua badan pengelola general manager). sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari (empat) orang anggota yangkelompok ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya terdiri dari: ahli geologi, ahli biologi, dan ahli budaya. jumlah personil masing masing kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sekurang kurangnya (tiga) orang. komite sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya terdiri dari: komite ilmu pengetahuan, komite pengembangan, komite edukasi dan promosi, komite konservasi, komite budaya, komite kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dan komite ekonomi dan sosial. jumlah personil masing masing komite sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sekurang kurangnya (lima) orang. bagan susunan organisasi badan pengelola geopareanggotaan keanggotaan unsur pelaksana badan pengelola geopark sebagaimana dimaksud dalam berasal dari unsur akademisi, pengusaha, komunitas, pemerintah, pemerintah daerah dan media yang memenuhi kriteria, menguasai dan atau memahami salah satu ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan geopark, memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan,dan diutamakan memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam bidang pelestarian geopark. masa jabatan anggota unsur pelaksana badan pengelola geopark adalah (lima) tahun. calon anggota unsur pelaksana badan pengelola geopark disampaikan kepada dprd untuk dilakukan uji kelayakan sebelum ditetapkan secara definitif. tata cara uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh panitia uji kelayakan yang dibentuk oleh dprd. pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada selanjutnya ditetapkan oleh bupati. bagian kelima tata kerja unsur pelaksana badan pengelola geopark dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja unsur pelaksana badan pengelola geopark diatur dalam peraturan bupati. bab pemanfaatan kawasan geopark bagian kesatu umum kawasan geopark dapat dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan pariwisata. pemanfaatan sebagaimana dimaksudkan pada dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. bagian kedua ilmu pengetahuan geopark dapat dimanfaatkan dalam hal pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. pemanfaatan kawasan geopark untuk kepentingan ilmu pengetahuan dilakukan berdasarkan rencana induk pengembangan geopark. pemanfaatan geoparkgian ketiga pariwisatadilakukan berdasarkan rencana induk pengembangan geopark sebagaimana dimaksud dalam kegiatan wisata geopark diselenggarakan dengan berbasis pengetahuan dan pembelajaran. kegiatan wisata sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk: berwisatgeologi, wisata pendidikan flora dan faunhi, dan cc. wisata kreatif, wisata pendidikan berbasis budaybudaya. badan pengelola menyelenggarakan event berwisata dalam bentuk festival geopark berskala nasional paling sedikit sekali dalam setahuanfaatan bidang pariwisata harus bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada dalam kawasan geopark. peningkatan perekonomian masyarakat yang berada dalam kawasan geopark sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara memprioritaskan masyarakat yang berada dalam kawasan geopark untuk menjadi pekerja dan atau buruh, melibatkan masyarakat yang berada dalam kawasan geopark sebagai pengelola geopark, cc. menciptakan usaha transportasi terbatas maupun massal sesuai peraturan perundang undangan, mengembangkan aktifitas perekonomian masyarakat dalam lingkup kepariwisataan, dan mendukung kegiatan masyarakat dalam aspek seni dan budaya sebagai media promosi wisata. pemerintah daerah memprioritaskan kawasan geopark sebagai destinasi wisata sebagai upaya mendukung terwujudnya pariwisata berkelanjutan. dalam hal pemanfaatan kawasan geopark yang masuk dalam wilayah perusahaan umum kehutanan negara, milik pemerintah desa atau perorangan, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama. kerjasama sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan melakukan optimalisasi potensi pariwisatab vii perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi perlindungan dan pengelolaan situs warisan geologi geosite), keragaman geologi biodiversity) geopark terdiri dari: keunikan batuan, dan keunikan proses geologi. keunikan batuan dan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam berupa batuan, mineral, fosil, bentang alam dan proses geologi yang mempunyai sifat langka, bernilai ilmu pengetahuan dan bernilai pariwisata. situs warisan geologi geosite) sebagaimana dimaksud dalam yang terdapat kawasan geopark terdiri dari: rijang merah berlapis, sedang wetan kgs batulempung, cangkring kgs lava bantal dan rijang merah, kali muncar, subordo kgs sekis mika, kali bengkok, sedang kulon kgs serpentina, pasangan kgs gabro basalt, ofiolit, kali kidang kgs marmer, desa potongan kgs column joint diatas, gunung parang, desa karangsambung kgs batu gamping numulites, desa karangsambung kgs j . konglomerat politik, pesanggrahan, desa karangsambung kgs lava bantal terbreksikan, kali mandala, desa karangsambung kgs filia, bukit sepak, desa wonotirto kgs rijang dan lempung merah sampingan, wagirsambeng, wonotirto kgs batu gamping koral, jatibungkus kgs oo. intrusi diatas, bukit butil, desa bandori kgs breksi vulkanik formasi waturanda, desa kalibening kgs batuan sedimen turbida, formasi penomoran, desa kalikudu( kgs gua jatijajar kgs gua barat kgs gua petrus kgs )), curug gawang, desa tlogosari kgs gua sumbar, desa rogodadi kgs dan mata air langen ujung, desa buayan kgs keragaman geologi yang terdapat kawasan geopark terdiri dari: rijang merah berlapis, bukit putri kedunggong kgs marmer gua lawa dan landak, potongan kgs pemandian air panas kapal, desa kapal kgs curug sinaro, desa radarmalang kgs mata air kalianget, desa radarmalang kgs mata air kalianget, desa semper kgs endapan lahar bukit kedua, desa tunjungseto kgs )), curug sudiro, desa wonorejo kgs mata air banyumudal kgs batu gamping formasi kalipucang, desa kaisar kgs pantai karangrayung, desa argopeni kgs il. pantai sawangan dan gua suruhan, desa karangduwur kgs column joint, pantai menganti, desa karangduwur kgs pantai pecahan, desa sati kgs oo. pantai surumanis, desa pasir kgs natural bridge, pantai surumanis, desa pasir kgs pantai naturale, desa pasir kgs dan pantai dan gua karangbolong kgs situs warisan geologi geosite) sebagaimana dimaksud pada merupakan keragaman geologi biodiversity) yang dilindungi. situs warisan geologi geosite) dan keragaman geologi biodiversity) sebagaimana dimaksud pada dan dapat dikelola sebagai daya tarik wisata dengan tetap mempertahankan prinsip konservasi. jenis dan jumlah situs warisan geologi geosite) sebagaimana dimaksud pada dapat diubah berdasarkan hasil kajian dan atau penelitian ilmiah untuk selanjutnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. setiap orang dan atau badan hukum dilarang dengan sengaja melakukan perusakan dan pemindahan situs warisan geologi geosite). bab viii perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman bagian kesatu umum perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman meliputi kawasan tertentu yang terdapat warisan alam berupa flora, fauna dan situs biologi. pemanfaatan keanekaragaman dapat dilakukan terbatas berdasarkan pada prinsip konservasi, ekowisata, penelitian dan edukasi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan keanekaragaman sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati berdasarkan kajian dan penelitian dari badan pengelola. bagian kedua perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman keanekaragaman yang terdapat kawasan geopark antara lain: hutan mangrove ayah, hutan alam pager jawa kalibening, kebun kelapa dan gula semut buayan, lebah madu lonceng caliph ayah, burung awet karangbolong, agro wisata duren sedang, kebun pandan dan anyaman pandan renggang karanganyar, kebun kopi kaliputih semper, dan entri pujotirto karangsambung. keanekaragamangian ketiga perlindungan dan pengelolaan flora keanekaragaman flora yang terdapat kawasan geopark antara lain: aren arena pinnata): bayur pterospermum javanicum): medali radermachera gigantea): butuh darat barringtonia racemosa): cempaka dysoxylum densiflora): cempaka putih kantil michelin alba): cendana tantalum album): pemulung metroxylon sagu): gempol nuclear orientalis): katilayu ertioglossum rubiginosum): kayu putih melaleuca leucadendron): il. kedua dysoxylum gaudichaudianum): weni mangifera odorata)), mangga padang mangifera indica): oo. mandir nanophylum falcatum): mundu garcia dulcis): nam nam cinometra cauliflora): pinang area catechu): ploso buta monosperma): pohon tua terminalis sp): pucung mangium edule): pulai estonia scholaris): putat planchonia valida): serut streblus asper): plak! snorkeling dalbergia latifolia): tremolo cassia javanica): dan aa. walisongo schefflera grandiflora). keanekaragaman flora sebagaimana dimaksud pada dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekonomi, budidaya, dan wisata dengan memperhatikan prinsip konservasi. bagian keempat perlindungan dan pengelolaan fauna keanekaragaman fauna yang terdapat kawasan geopark) antara lain alap alap falcon moluccensis): bubut besar centropus sinensis): cekakak jawa falcon chloris): elang bido spilornis chelsea): elang garis dagu accipiter virgatus): elang hitam ictinaetus malayensis): elang jawa nisaetus bartelsi), elang laut haliaeetus leucogaster): emprit ganti arachnothera longirostris): kekasih cacomantis merulinus): kijang muticus muntjak): il. kucing hutan felis bengalensis): kukang jawa nycticebus javanicus): kuntul kerbau tubulus ibis): oo. kupu kupu provides helena): landak hystrix javanica)), macan kumbang panthera pardus): madu kelapa anthreptes malaccensis): prit ganti gunung nectarinia asperata)), menggiling manis javanica)), ular taliwang cacomantis merulinus): buaya muara crocodiles porosus): kepiting scylla serrata), labi labi carettochelys inscripta): lobster bambu panulirus polyphafus): lobster batu panulirus penicillatus): aa. lobster hijau panulirus harus): bb. lobster merah panulirus longipes): cc. lobster mutiara panulirus ornatus): dd. rajungan portugis pelagicus): ee. sidat anguilla sp): ff. terumbu karang pamona spp): gg. terumbu karang avia spp): hh. terumbu karang flavipes spp): dan ii. terumbu karang goniastrea spp). keanekaragaman faunangelolaan keragaman budaya bagian kesatu umum perlindungan dan pengelolaan keragaman budaya cultural diversity) meliputi budaya berwujud (intangible) dan budaya tak berwujud (intangible). keragaman budaya cultural diversity) berwujud (intangible) berupa situs benda cagar budaya dan situs benda yang memiliki nilai penting bagi sejarah. keragaman budaya cultural diversity) tak berwujud (intangible) berupa keragaman kesenian, keragaman tarian khas kebumen dan keragaman ritual atau tradisi masyarakat kebumen. bagian kedua perlindungan dan pengelolaan keragaman budaya berwujud intangible) keragaman budaya cultural diversity) berwujud (intangible) berupa situs benda cagar budaya yang terdapat kawasan geopark antara lain: benteng van der wijck, desa sidayu, kecamatan gombong, jawatan kesehatan tentara, kelurahan gombong, kecamatan gombong, benteng jepang, desa argopeni, kecamatan ayah, punden berundak masinis, desa kretek, kecamatan rowokele, punden berundak lurah karsa, ganti, rowokele: batu kabut, desa ayah, kecamatan ayah, dan masjid soko tunggal, desa pekuncen, kecamatan semper. keragaman budaya cultural diversity) berwujud (intangible) berupa situs benda yang memiliki nilai penting bagi sejarah yang terdapat kawasan geopark antara lain: goa menganti, desa karangduwur, kecamatan ayah, makam untung senopati, desa lapar, kecamatan karanggayam, makam mbah sepak, desa wonotirto, kecamatan karanggayam, pertapaan gunung indrakila, desa pujotirto, kecamatan karangsambung, makam panembahan, desa kajoran, kecamatan karanggayamy, dan remah martha miliar, kelurahan wonokromo, kecamatan gombong. keragaman budaya cultural diversity) sebagaimana dimaksud pada dan merupakan situs keragaman budaya cultural diversity)ngian ketiga perlindungan dan pengelolaan keragaman budaya tak berwujud intangible) keragaman budaya cultural diversity) tak berwujud (intangible) kawasan geopark antara lain: tarian deretan alas, desa karanggayam, kecamatan karanggayam, kesenian angguk, desa tunjungseto, kecamatan semper:, kesenian ebeg, kabupaten kebumen, kesenian jamjaneng, desa peron, kecamatan pejalan, ritual barisan, desa argopeni, kecamatan ayah, ritual panen sarang burung walet, desa karangbolong, kecamatan buayan, tradisi lowongan, desa buayan, kecamatan buayan, tradisi batu sangkaan, desa kaisar, kecamatan rowokele:, ritual sedekah laut, kawasan pantai ayah, kecamatan ayah, tradisi jalan, desa peron, kecamatan pejalan, dan rawat dayung bujur, desa peron, kecamatan pejalan. keragaman budaya cultural diversity) sebagaimana dimaksud pada merupakan situs keragaman budaya cultural diversity) takb konservasi sebagai upaya konservasi, pemerintah daerah menjamin pengelolaan sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kelestarian dan keberlangsungan perbedaannya serta mempertahankan kualitas keanekaragamannya. berkaitan dengan perlindungan, setiap perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah ataupun kegiatan lainnya geopark harus mendapatkan pertimbangan dari institusi pemerintah yang membidangi. setiap orang dan badan hukum yang melakukan aktivitas penambangan galian pada wilayah yang masuk dalam kawasan cagar alam geologi dan situs wajib memperoleh izin dan atau sejenisnya dari lembaga institusi yang berwenang sesuai peraturan perundang undangan, serta melakukan rehabilitasi pada kawasan yang dilakukan penambangan galian sehingga kawasan tersebut dapat berfungsi kembali. bab kolaborasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan geopark melaksanakan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. kolaborasi sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan: satuan pendidikan dan perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat desa, dan media. bentuk kolaborasi yang melibatkan satuan pendidikan dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan melalui: pendidikan, penelitian dan pengembangan potensi geopark, pelestarian secara situ atau situ, dan pengabdian kepada masyarakat. bentuk kolaborasi yang melibatkan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan melalui: pelaksanaan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan kawasan geopark: pemberian bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan, cc. pemberian pelatihan dan bimbingan teknis secara terprogram terhadap masyarakat setempat,bentuk kolaborasi yang melibatkan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan melalui: dukungan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan kawasan geopark, pengembangan usaha bersama antar desa, pemeliharaan ketertiban, kebersihan, keindahan, dan keamanan kawasan geopark, pemeliharaan kelestarian kawasan geopark, dan peningkatan kesadaran lingkungan kawasan geopark. bentuk kolaborasi yang melibatkan media sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan dalam melaluibab xii peran masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan geopark, masyarakat mempunyai peran serta untuk menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan geopark, dan menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan atau perusakan lingkungan wilayah geopark. bab xiii pembinaan dan pengawasan bupati sesuai dengan tanggung jawabnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan geopark. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap pelaksanaan pengembangan geopark dan pemanfaatan pendanaan geopark. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi, dan penguatan jejaring geopark. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan geopark. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan bupati dapat menugaskan perangkat daerah terkait. bab xiv lambang geopark lambang geopark digunakan untuk kepentingan kedinasan, penyusunan dokumen, promosi, penyebaran informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, badan pengelola geopark dan pihak lain yang berkepentingan. penggunaan lambang diluar kepentingan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada diperbolehkan setelah mendapatkan izin dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bentuk lambang geoparstrategis pengembangan geopark dalam rangka pengembangan geopark dilakukan program strategis antara lain sebagai berikut: pembuatan hymne, mars dan tari geopark, pengintegrasian geopark sebagai muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar, cc. pembuatan buku tentang geopark, pembangunan infrastruktur kawasan geopark, dan atau pemberdayaan ekonomi dan masyarakat sekitar kawasan geopark. pembuatan hymne, mars dan tari geoparkkebudayaandidikan. pembuatan buku geopark sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh perangkat derah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. pembuatan hymne, mars dan tari geopark sertapada dan dilakukan paling lambat (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan dan diatur dalam peraturan bupati. hymne, mars dan tari geopark sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk promosi dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan badan pengeloladilaksanakan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama milik pemerintah maupun swasta secara berjenjang. buku geopark sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai sumber belajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama baik milik pemerintah maupun swasta secara berjenjang. penggunaan hymne, mars, tari dan buku geopark oleh pihak lain yang berkepentingan dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penggunaan hymne, mars, tari dan bukucc.bangunan infrastruktur kawasan geopark sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa: pembangunan pemeliharaanjalan dan jembatan, pembangunan pemeliharaan tempat wisata sekitar kawasan geosite, termasuk tapi tidak terbatas pada kegiatan: pengembangan agro wisata mina padi, pengembangan taman wisata alam atau taman konservasi, dan pembangunan amphiteather sekitar kawasan geosite. pembangunan sarana dan prasarana lainnya. pembangunan infrastruktu, bidang perhubungan dan bidang pariwisata. kawasan strategis geopark yang menjadi program prioritas adalah sebagai berikut: pemandian air panas kapal situs kgs )), lava bantal, subordo situs kgs column joint diatas situs kgs gua barat situs kgs pantai menganti situs kgs pantai surumanis, pasir situs kgs )), pantai karangbolong situs kgs dan gending, ayah. pemberdayaan ekonomi dan masyarakat sekitar kawasan geopark sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa: pemberdayaan, pembinaan, pelatihan dan fasilitasi usaha mikro kecil dan menengah, pemberdayaan, pembinaan, pelatihan dan fasilitasi wirausaha muda, dan atau kegiatan lainnya yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan masyarakat pemberdayaan ekonomi dan masyarakat sekitaariwisata, bidang pemerintahan desa, bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, bidang lingkungan hidup dan perangkat daerah lainnya yang mendukung. bab xvi pendanaan pendanaan dalam pengembangan geoparkpengendalian pemanfaatan kawasan geopark bagian kesatu umum pengendalian pemanfaatan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan kawasan geopark. pengendalian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan melalui: ketentuan umum zonasi kawasan geopark, dan ketentuan perizinan. bagian kedua ketentuan umum zonasi ketentuan umum zonasi kawasan geopark sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata, kegiatan pendidikan, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan konservasi, kegiatan pelatihan dan pemanfaatan air serta pemanfaatan energi air, diperbolehkan dengan syaratperlindungan flora dan fauna, serta pelestarian air, diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan yang tidak merusak fungsi lindung geologi dan bentang alam karst, diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan dengan tidak merusak nilai sejarah keragaman budaya cultural diversity), diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang tidak merusak fungsi warisan geologi geoheritage), dan diperbolehkan seluruh jenis kegiatan yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakkawasan geopark berdasarkan peraturan perundang undangan. pemberian izin pemanfaatan kawasan geopark dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan geopark apabila pemanfaatan geopark menyebabkan kerusakan lingkungan, dan atau menyalahi izin. penghentian kegiatan pemanfaatan geopark sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusn badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danumum secara umum, kondisi geologi indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik mengakibatkan indonesia memiliki keragaman geologi biodiversity) yang mempunyai nilai tinggi dan dapat dikembangkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. kabupaten kebumen merupakan salah satu kabupaten yang memiliki anugerah taman geologi geopark) yang termasuk dalam salah satu taman bumi yang dimanfaatkan indonesia. pengembangan kawasan geopark yang berbasis keragaman geologi, biologi dan budaya perkembangan kawasan geopark yang berbasis keragaman alam pada akhirnya tidak diharapkan akan menjadi ancaman terhadap kelestarian taman bumi geopark) karangsambung karangbolong kebumen, tetapi sebaliknya justru diharapkan pembangunan kawasan geopark karangsambung karangbolong kebumemerintah republik indonesia sudah menetapkan langkah langkah dalam perlindungan dan pengelolaan taman bumi geopark) yang saat ini sedang dikembangkan kabupaten kebumen. berdasarkan peraturan presiden nomor tahun mengamanatkan tentang pengembangan taman bumi geopark) melalui tiga pilarmaka dari itu diperlukan tata kelola pengembangan taman bumi geopark) yang dapat menjadikan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dengan mendasarkan pada rencana induk pengembangan geopark sebagaimana tertuangengembangan taman bumi geopark) indonesia tahun ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi perlindungan dan pengelolaan taman bumi geopark) karangsambung karangbolong diantaranya adalah perlindungan dan pemanfaatan keragaman geologi biodiversity), perlindungan dan pemanfaatan keragaman biodiversity) serta perlindungan dan pemanfaatan keragaman budaya cultural diversity)meliputi antara lain: satuan pendidikan dan perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat desa, dan media. ononservasikualitas nilai serta keanekaragamgaman budaya cultural diversity) berwujud (intangible) berupa situs cagar budayacukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan warisan budaya tidak berwujud berupa tarian tradisional, bahasa, musik, upacara ritual, serta perilaku terstruktrst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan atau dolomit. yang dimaksud dengan bentang alam karst adalah karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarstgeopark karangsambung karangbolong peta melintasi kawasan geopark karangsambung karangbolong han png dea karan cop padamu sal nian nomor yo. end kuwarasan j poncowarno adimulyo kebumen kutowinangun pal puring petanahan kliring pa) buluspesanten ponorogo ama pbm bupati kebumen, ttd. arif sugianto pai etadan sebaran geosite geopark karangsambung karangbolong peta melintasi kawasan dan sebaran geosite sin geopark karangsambung karangbolong han a i melintasi kawasan geosite geoheritage visite culturalsite culturediversity geodiversil batas meminta star aaskasma a eat kabupaten alian atas kabupaten kola ae, eso jalan arteri kuwarasan,j san ian, pencowamo mu rel kereta api adimulyo sagan van mama tan masa puring petanahan in: kliring buluspesaniran ponorogo mw. kuali ambal ana dana mirip 320odb legenda mo|skor damascus o|kios3 sekis mika, kali bengkok sedang kulon 5a| kas7 gabro basalt folio, kali kidang 5ongkos8 marmer desa potongan kecil ritual barisan, argopeni kecil ritual unduh sarang walet, karangbolong kecil tradisi ritual lowongan, buayan kecil tradisi sangkaan stone, kaisar kecil sedekah laut, pasir kecil jalan, peron kecil pranoto bongso, watulawang kecil rawat dayung, bujur kecil kampung batik, gemeksekti acts bangunan asisten bupati woning van assistant resident) warisan geologi situs geologi kawasan cagar alam geologi karangsambung kepmen esdm) warisan geologi situs geologi dalam kawasan bentang alam karst kepmen esdm) situs biologi kep gubernur dan perhutani) situs budaya kepmen dikbud) situs budaya dinas pendidikan) keragaman geologi, keragaman budaya bupati kebumen, ttd. arif sugianto lampiran iiibagan organisasi badan pengelola geopark karangsambung karangbolong penanggungjawab bupati kebumen) ketua badan pengelola sekretaris daerah) kepala pelaksana badan pengelola komite ilmu komite komite kemitraan komite promosi komite konservasi komite budaya masyarakat bupati kebumen, ttd. arif sugiantolambang geopark karangsambung karangbolong karangsambung karangbolong lambang geopark karangsambung karangbolong memiliki makna: geopark merupakan konsep pembangunan kawasan yang mengintegrasikan antara biodiversity, biodiversity dan culturediversity. ketiga gunung melambangkan ketiga komponen tersebut yang disatukan dalam satu lingkaran merah menuju peningkatan ekonomi lokal dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia. gunungan dengan pohon kehidupan dan burung awet berwarna coklat melambangkan identitas kabupaten kebumen dengan kekayaan budaya dan hi. warna coklat mencerminkan klasik, warna bumi. bukit dengan warna biru dengan garis tegas, simbol perbukitan melanie karangsambung yang dihasilkan oleh patahan. warna biru mencerminkan dinamika menuju keseimbangan. bukit dengan warna hijau, simbol kawasan karst karangbolong. warna hijau mencerminkan keharmonisan, kelestarian. lengkungan warna biru muda: mencerminkan sungai bawah tanah kawasan karst dan laut. (dua) lengkungan mencerminkan lempeng bumi, warna coklat menggambarkan lempeng benua sedangkan warna coklat kemerahan melambangkan lempeng samudera yang bertemu pada zone subduksi daerah karangsambung. bupati kebumen, ttd. arif sugianto |
rechtsregel jurnal ilmu hukum vol agustus p issn e issn raih perlindungan hak tersangka dari keterangan saksi yang tidak dapat dipercaya hendrik siregar fakultas buku, universitas pulang email hendrik received: revised: accepted: ags abstract perlindungan hukum kepada terdakwa adalah upaya atau bentuk layanan yang diberikan oleh hukum kepada terdakwa serta materi hukum objek yang dilindungi, termasuk perlindungan terdakwa dari saksi yang tidak dapat dipercaya. ketentuan huruf (d) kurap telah memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa dalam kaitannya dengan saksi yang tidak dapat dipercaya, huruf (d) kuhp berfungsi sebagai mercusuar dalam peringatan hakim untuk memperhatikan kesaksian dengan bebas, jujur dan obyektif. kata kunci perlindungan hukum, layanan hukum, hukum pidana abstract legal protection the accused attempt form service granted law the defendant well the legal subject matters into the protected object, including the protection the defendant from the witness who can not trusted. the provisions article paragraph letter (d) criminal procedure code kurap) has been providing legal protection the defendant relation the witness who can not trusted, article paragraph letter (d) criminal code has function lighthouse letting the judge pay attention the testimony freely,honesty and objective. keywords: legal protection, legal services, criminal law hendrik siregar pendahuluan ibu kaldu mengatakan manusia adalah mahluk yang tergantung pada tabiat, sedangkan murtad matahari menjelaskan manusia adalah mahluk yang paradoks pada dirinya terdapat sifat sifat baik dan jahat sekaligus, tetapi sifat sifat tersebut hanyalah hal hal yang bersifat potensial. merujuk pendapat dua ahli atas seorang saksi adalah manusia biasa yang selalu berada dalam situasi moral atau cara hidup tertentu, seperti dengan sengaja dapat berbohong, dan dapat juga jujur menceritakan sesuatu hal, seorang saksi dimungkinkan memberikan keterangan seolah olah yang disampaikan adalah fakta yang benar, akan tetapi sebetulnya keterangan tersebut tidak benar, bahkan dapat terjadi seorang saksi memiliki situasi emosi tertentu pada terdakwa, dan dimungkinkan pula seorang saksi harus menceritakan fakta yang sudah lampau dan keadaan dan situs ini sangat tergantung daya ingat dari orang seseorang. selama ini pengertian saksi dapat pahami, sebagaimana dimaksud dalam angka kurap. menurut ketentuan huruf (a) kurap keterangan saksi berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan murtad matahari perspektif al quran tentang manusia dan agama. mizan, bandung, ,h1m. perlindungan hak tersangka dari. keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara serta keadilan demi tuhan yang maha esa. penerapan huruf huruf (d) kurap telah memberikan perlindungan hukum terhadap terdakwa dalam kaitan keterangan saksi yang tidak dapat dipercaya.: mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi secara bebas, jujur, dan objektif. keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam rumusan kurap secara rinci mengatur keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan. keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang dibawakan kepadanya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam tidak berlaku, apabila keterangan saksi itu. hendrik siregar baik pendapat maupun rekaan,dengan yang lain. bersesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.dengan yang lain, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. rumusan huruf (d) kurap disebutkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus sungguh sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan seorangsebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya cara hidup dan kesusilaan saksi merupakan persoalan moralitas, ini. merujuk pada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh sudiro mertokusumo yang intinya perlindungan hak tersangka dari. menyatakan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia,menurut pendapat penulis ada tiga hal yang dapat dianalisis dari pandangan sudiro mertokusumo sehubungan perlindungan terdakwa dari keterangan saksi yang tidak dapat dipercaya yang, yaitu meliputi fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam hal ini terdakwa dan tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan berkeseimbangan serta tugas hukum yang utama adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum. dalam tindak pidana pemalsuan uang keterangan saksi yang pada intinya menyatakan bahwa saksi, akibat kemampuan tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat, kemudian jika hendrik siregar memang betul kemampuan tersebut dimiliki oleh saksi maka untuk memenuhi segala kebutuhannya saksi tidak perlu bekerja dan menawarkan jasa kepada orang lain sebab bukankah saksi dengan kemampuannya dapat mendatangkan uang secara gaib. hakim berpendapat jika uang yang dihasilkan melalui cara tertentu adalah uang asli maka hal tersebut tidak masuk akal sebab jika saja saksi dapat menghasilkan uang asli tanpa diketahui oleh orang lain tidak perlu saksi melibatkan orang lain untuk mendapatkan uang, telah cukup apabila saksi melakukan sendiri untuk memenuhi segala kebutuhannya tanpa harus berbagi dengan orang lain, dan bila uang yang dihasilkan tersebut adalah uang asli tidak mungkin uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sebab hal tersebut hanya akan mendatangkan kerugian yang besar tanpa adanya keuntungan bagi saksi dan hakim berpendapat bahwa uang yang dihasilkan melalui ritual tersebut adalah uang palsu, ritual yang dilakukan oleh saksi hanyalah kedok bahwa dengan ritual tersebut dapat menghasilkan atau menarik piutang seseorang dari yang berhutang secara gaib. huruf (d) kurap mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi secara bebas, jujur, dan objektif, dan kurap telah menjabarkan hal ini dalam asas resumption innocence) yaitumenurut huni fuad sylvia laura dalam bukunya hak asasi tersangka pidana, doktrin praduga tidak bersalah ini juga perlindungan hak tersangka dari. merupakan salah satu unsur terpenting dari prinsip pelaksanaan hukum yang adil (due process). menurut pendapat penulis keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada, aristotle menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamaptaan. membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. arietoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan commutative?. keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. keadilan commutative memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda bedakan prestasinya. patut dicermati pula dalam menilai keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam kurap, seorang hakim hendaknya sungguh sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi, seorang saksi yang misalnya terbiasa melakukan perdukunan uang, menggandakan uang mata uang dan seterusnya. padahal dimanapun semua orang pasti tahu merupakan hal yang diketahui umum perbuatan tersebut menyesatkan dan jelas merupakan penipuan dan seterusnya), padahal keterangan saksi bisa dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan bukti terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana. begitu pula dengan keterangan seorang saksi yang apabila dihubungkan dengan huruf memiliki carahidup dan kesusilaan yang tidak baik yaitu saksiupaya yang dilakukan hakim untuk melindungi hak terdakwa dari keterangan saksi yang tidak dapat dipercaya salah satu bentuk penjabaran dari asas praduga tidak bersalah (resumption innocence dapat dilihat dalam kurap yang menegaskan tersangka terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. dalam hukum acara pidana dikenal asas siapa yang menyangka mendakwa diwajibkan membuktikan kebenaran dari dakwahnya, karena dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang membuat, menyampaikan dakwa(burden proof always the prosecutor). upaya hakim dalam melindungi hak hak tersangka dari keterangan saksi yang tidak dapat dipercaya dapat dilihat pada rumusan kurap huruf (d), dari rumusan tersebut dapat dijelaskan adanya perbuatan tindakan hakim menilai kebenaran keterangan saksi dalam persidangan dengan kesungguhan memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi agar dapat diperoleh nilai kebenaran kesaksian yang betul betul sesuai dengan fakta yang dapat diterima akal sehat dan moral. menurut pendapat penulis tidak dapat dipercaya atau dapat dipercaya keterangan saksi sangat tergantung dengan cara hidup dan kesusilaan saksi dan dipengaruhi oleh sikap batin seorang saksi yang dapat berbicara tentang kehendak baik (gagasan actual dan jelas), dan keterangan saksi yang tidak dapat perlindungan hak tersangka dari. dipercaya merupakan kehendak jahat jika perbuatan kehendak diikat oleh gagasan yang tidak jelas. aspek hukum moral dari keterangan saksi yang benar dan dapat dipercaya selalu pasarkan pada naluri, intuisi, dan kesusilaan manusia yang selalu mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari pada suatu perbuatan yang dilakukan karena kehendak baik terlepas dari akibat akibatnya. kejujuran adalah inti penilaian dari kebenaran keterangan saksi, perwujudan kejujuran adalah sebagai konsekuensi dari seorang saksi sebagai manusia, hal ini berarti kelalaian seorang saksi melaksanakannya merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. penilaian hakim dalam wilayah moral saksi menyangkut kepercayaan, niat, motivasi, keputusan, dan konsep konsep moral dalam diri seorang saksi. menganalisa aspek keadilan moral moral justice) dan moral hukum legal justice) hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi hubungkan dengan kurap huruf (d) seorang hakim tidak begitu saja percaya atas fakta fakta hukum yang disampaikan saksi saksi dalam persidangan khususnya saksi yang memiliki cara hidup dan kesusilaan yang tidak baik yaitu bagai contoh diatas seorang saksi yang mengaku dapat menggandakan uang secara gaib padahal hal tersebut tidak masuk akal sehat manusia biasa dan saksi yang memiliki cara hidup tidak baik yaitu suka termasuk mabukan minum minuman keras kesimpulan ketentuan huruf kurap telah memberikan perlindungan hukum terhadap terdakwa hendrik siregar dalam kaitan keterangan saksi yang tidak dapat dipercaya, huruf kurap mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi secara bebas, jujur, dan objektif. rumusan kurap hurufpraktek peradilan pidana saat ini masih banyak mengabaikan aspek perlindungan terdakwa dari keterangan saksi yang tidak dipercaya, begitu pula dalam karya tulis ilmiah belum banyak membahas topik perlindungan terdakwa dari keterangan saksi yang tidak dipercaya. perlu kajian lebih mendalam terhadap aspek teoritis, yuridis, dan normatif terhadap perlindungan terdakwa dari keterangan saksi yang tidak dipercaya. daftar pustaka almira, hukum pembuktian dalam berbicara pidana, perdata dan korupsi indonesia, depok, raih asa sukses, ahmad rifai, penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, sinar grafika, jakarta, ghazali alami, ardi berlian, tindak pidana pemalsuan, pt. raja grafindo persada, jakarta, harris woche, supremasi hukum dan prinsip demokrasi indonesia, pt. hanindita, jogjakarta, buffalo hma, penerapan kurap dalam praktik hukum, umm press, malang, perlindungan hak tersangka dari. fuad munir dan sylvia laura fuad, hak asasi tersangka pidana, grenada media group, lubis, sofyan. hak tersangka sebelum pemeriksaan, pustaka justicia, yogyakarta, hadron, phillips. perlindungan hukum bagi rakyat indonesia, pt. bina ilmu, surabaya, maurus ali, asas, teori dan praktek hukum pidana korupsi, uii press, yogyakarta, jonesi efendi, suharto panduan praktis bila anda menghadapi perkara pidana mulai proses penyelidikan hingga persidangan, jakarta, prenadamedia group, prasetyo, teguh. kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana, nusa media, bandungmatchid kartanegara, hukum pidana, bagian satu, hukum pidana bagian dua, balai lektur mahasiswa, jakarta, tanpa tahun. titus et.al, persoalan persoalan filsafat, terjemahan, h.m. rasjid, bulan bintang, jakarta, peraturan perundang undangan kurap dan kuhp, media, tangerang selatan. undang undang republik indonesia tahun tentang advokat, sl. media, tangerang selatan. undang undang republik indonesia tahun tentang hak asasi manusia. undang: undang perlindungan saksi korban undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang: undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, pustaka mahardika, jogjakarta, undang undang republik indonesia tentang mahkamah agung, pengadilan tipikor, kekuasaan kehakiman, peradilan hendrik siregar umum peradilan agama, beserta penjelasannya, pt. grafiti, bandung, perlindungan hak tersangka dari. menyebut alasan berdasarkan pengetahuannya butir kurap): merujuk ketentuan huruf (a) kurap atas keterangan seorang saksi sangat menentukan apakah terdakwa bersalah ataukah tidak sehubungan dengan tindak pidana yang dituduhkan padanya, sehingga latar belakang kesusilaan moralitas dan cara hidup seorang saksi memiliki pengaruh terhadap keterangan yang nantinya akan diberikan depan persidangan, seorang saksi yang memiliki latar belakang kesusilaan dan cara hidup yang tidak baik dikhawatirkan akan memberikan kesaksian yang jauh dari kebenaran yang pada akhirnya keterangan tersebut merugikan hak terdakwa dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, padahal hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil dan patut menurut hukum telah diatur dalam undang undang republik indonesia tahun tentang kekuasaan kehakiman, dalam yang pada intinya menyatakan tidak seorangpun dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang dan hakim telah meyakini seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dibawakan atas dirinya. keterangan seorang saksi sebagai alat bukti yang sah dan sebagai salah satu dasar hakim memutuskan terdakwa bersalah diatur pula dalam undang undang republik indonesia tahun tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan alat bukti merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terdakwa bersalah ataupun tidak bersalah. buffalo, hma. penerapan kurap dalam praktik hukum, umm press, malang, hlm. hendrik siregar menurut penulis alat bukti yang dimaksud dalam undang undang republik indonesia tahun tentang kekuasaan kehakiman apabila dihubungkan dengan kitab undang: undang hukum acara pidana kurap) adalah keterangan seorang saksi (pertama yang disebut dalam kurap) dan pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain. mengingat pentingnya keterangan seorang saksi dalam pembuktian maka hakim dalam menilai kebenaran masuk akal kejujuran keterangan seorang saksi, hendaknyasaksi tersebut dapat dipercaya. penilaian hakim terhadap kebenaran masuk akal kejujuran keterangan seorang saksi dapat dilihat dalam huruf (d) kurap yang menegaskan hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, harus dengan sungguh sungguhrumusan kurap huruf (d)cara hidup perlindungan hak tersangka dari. dan kesusilaan seorang saksi merupakan persoalan moralitas, halpada saat hakim menilai kebenaran isi keterangan saksi, sedangkan istilah moral berasal dari kata latin morales, dan istilah ethic berasal dari bahasa yunani: ethos. keduanya berarti kebiasaan atau cara hidup .? seorang hakim hendaknya tidak hanya menggali dan menilai isi atau muatan keterangan seorang saksi didepan persidangan saja sebagaimana diamanatkan dalam huruf huruf (d) kurap, kurap dan undang undang republik indonesia tahun faktanya hakim dalam memeriksa dan menilai keterangan saksi dimungkinkan mengabaikan huruf huruf kurap hal ini disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya banyaknya perkara yang ditangani seorang hakim sehingga hanya berpedoman pada bap (berita acara pemeriksaan) dan berkas perkara saja dalam pemeriksaan saksi, dan hakim malas untuk menggali lebih jauh pada kedalaman pribadi seorang saksi yang pada akhirnya putusan tersebut akan mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum serta akan menghasilkan peradilan yang sesat. dalam suatu pemeriksaan persidangan hakim dihadapkan pada keterangan seorang saksi depan persidangan menyatakan bahwa dia telah terbiasa melakukan perdukunan uang, menggandakan mata uang dan seterusnya, padahal titus etal, persoalan persoalan filsafat, terjemahan, h.m. rasjid, bulan bintang, jakarta, hal. hendrik siregar dimanapun semua orang pasti tahu perbuatan tersebut menyesatkan dan jelas merupakan penipuan dan menyatakan, dan tidak dapat diterima oleh akal sehat, disisi lain hakim dihadapkan pada seorang saksi yang memiliki cara hidup dan kesusilaan yang tidak baik yaitu sukaterhadap saksi saksi atas maka seorang hakim hendaknya tidak hanya menggali dan menilai isi atau muatan keterangan saksi tersebut. permasalahan apakah penerapan huruf huruf (d) kurap telah memberikan perlindungan pada terdakwa dalam katanya dengan keterangan saksi yang tidak dapat dipercaya dan bagaimana upaya yang dilakukan hakim untuk melindungi hak terdakwa pembahasan negara dan perlindungan hak asasi terdakwa indonesia sebagai negara hukum rechtstaat dan rule the law ) merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi warga negara adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila, perlindungan hak tersangka dari. sebagai ideologi dan falsafah negara pancasila merupakan landasan dalam merumuskan prinsip prinsip perlindungan hukum indonesia. dalam negara hukum rechtstaat) setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama hadapan hukum dan dimuka sidang pengadilan. prinsip ini sesuai dengan prinsip negara hukum, dimuka hukum setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama, tak ada satupun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum. apabila prinsip ini benar benar terwujud, masyarakat akan merasa tentram dalam pengayoman hukum yang berlaku. kedudukan yang sama warga negara hadapan hukum tercantum pada undang undang dasar yang berbunyikedudukan yang sama warga negara dimuka sidang pengadilan dituangkan dan diatur dalam undang undang tahun jo. undang undang tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman atau undang: undang kekuasaan kehakiman, akan tetapi baru setelah sebelas tahun kemudian asas asas tersebut dapat dituangkan dalam kurap dan dijabarkan menjadi (sepuluh) asas sebagai berikut:woche, harris. supremasi hukum dan prinsip demokrasi indonesia, pt. hanindita, jogjakarta, hal. hendrik siregarresumption innocence): kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang bedasarkan undang undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya,:::kan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum: pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, perlindungan hak tersangka dar,? asas praduga tidak bersalah resumption innocence). salah satu hak terdakwa sebagai subjek hukum bila dikaitkan dengan perlindungan hukum terdakwa dari keterangan saksi yang tidak dapat dipercaya adalah hak terdakwa untuk dapat diproses secara layak (right fair hearing). hak ini merupakan penjabaran dari asas praduga tak bersalah (resumption innocence). doktrin praduga tidak bersalah ini adalah serta pelaksanaan prinsip: prinsip hukum alam.$ prinsip hukum alam merupakan ketetapan tuhan, prinsip: prinsip hukum alam merupakan prinsip yang berlaku untuk semua proses kehidupan, keseimbangan merupakan bagian dari hukum alam, karena dalam keseimbangan terdapat potensi kekuatan untuk mencapai keadilan. dalam proses peradilan pidana prinsip prinsip keseimbangan dalam hukum alam merupakan prinsip yang juga berlaku pada diri seorang hakim yaitu karena dalam buffalo, hma. penerapan kurap dalam praktek hukum, umm press, malang hal.keseimbangan terdapat potensi kekuatan untuk mencapai keadilan. dalam diri hakim diemban suatu amanah agar peraturan perundang undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang:undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (moral justice) dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang undangan legal justice). hakim akan dihargai dan memiliki nilai kewibawaan jika putusan tersebut memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat, sehingga untuk itulah diharapkan hakim mempunyai otak yang cerdas dan disertai dengan hati nurani yang bersih. salah satu tugas seorang hakim dalam peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang undangan yang mencakup semua batas: batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan pengadilan. pada akhirnya dalam proses pemeriksaan terdakwa pengadilan kemandirian dan kebebasan hakim memutuskan terdakwa bersalah ataukah tidak bersalah dipengaruhi aspek profesionalitas dan integritasnya dalam menjalankan tugas yudisialnya hal ini dapat dipahami karena tujuan dari lembaga peradilan indonesia adalah untuk menegakkan hukum demi rifai, ahmad. penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, sinar grafika, jakarta, hal. prasetyo, teguh. kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana, nusa media, bandung, hal. |
jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu telaah berdasarkan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan purity fakultas hukum universitas pulang e mail: purgitoeymail.com abstrak dalam hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan pekerja, sehingga kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang undangan yang berlaku. disamping itu pemerintah juga mempunyai peranan untuk menangani masalah. hasil penelitian menunjukan pertama, fungsi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan adalah sebagai pedoman perjanjian kerja waktu tertentu divisi merchandising arta boga cemerlang, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, kedua, hambatan dalam pelaksanaanya adalah berasal dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah, ketiga, lemahnya pengawasan pemerintah terhadapkata kunci perlindungan hukum, pekerja, perjanjian kerja waktu tertentu. abstract the employment law, work agreement form protection for labor ensure the basic rights workers, equality opportunity and treatment without discrimination. work agreement put all the rights and obligations reciprocity between employers and workers, that both sides implementing the employment relationship has been tied what they agreed the work agreement and legislation force. besides, purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. the government also has role deal with employment issues through various legislation. intended provide legal certainty the rights and obligations employers and employees well create social justice the field employment order achieve harmonis relationship. the results the research show first, the function act number year concerning manpower guide work agreement for specified time merchandising division arta boga cemerlang, but practice does not run accordance with act number year concerning manpower, second, barriers implementation derived from the employers, workers, and government: third, the weakness government supervision implementation the work agreement for specified time under act number year concerning manpower. keywords legal protection, workers, work agreement for specified time. pendahuluanbentuk perwujudan dari peningkatan harkat dan martabat bagi kalangan pekerja buruh adalah perlindungan terhadap hak hak pekerja buruh baik yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja maupun yang dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. menurut zainal miskin dalam bukunya dasar dasar hukum perburuhan, menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap buruh dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan peraturan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang undangan tersebut benar benar diterapkan semua pihak karena pemberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.zaenal miskin, dasar dasar hukum perburuhan, cetakan viii, raja grafindo persada, jakarta, hlm. purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. provinsi dan atau bupati walikota. ump terdiri dari gaji pokok tunjangan yang bersifat tetap. uuk menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum uuk menyatakandan dalam uuk menyebutkan bahwa setiap pekerja buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja jamsostek) yang salah satu komponennya adalah program jaminan kecelakaan kerja jkk)bpjs yang berkaitan dengan pembayaran iuran menyatakmenurut sudiro??kan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum rechtssicherheit), kemanfaatan zweckmassigkeit), dan keadilan gerechtigkeit). sudiro mertokusumo, teori hukum, cetakan ke yogyakarta universitas atmajaya, yogyakarta, hlm. purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu.hasil penelitian telah memberikan gambaran kesadaran dan kemauan pimpinan abc terhadap uuk. ketentuan dalam pwt yang mengacu pada aturan aturan hukum berdasarkan uuk, belum sepenuhnya dilaksanakan, bahkan ada ketentuan yang tidak diatur dalam pwt yang seharusnya menjadi hak dari pekerja mds, yaitu tentang jaminan sosial tenaga kerja jamsostek). pekerjaan yang dilakukan oleh mds, menurut jenis dan sifat pekerjaannya termasuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap, tidak tergantung musim, bukan pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, bukan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan baru atau dalam penjajakan percobaan. meskipun kadang kadang perusahaan mengeluarkan produk baru, namun hal ini merupakan bentuk inovasi dari perusahaan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. adapun tugas dan tanggung jawab mds secara terperinci adalah: mengimplementasikan kebijakan perusahaan dalam hal penerapan dan pengembangan pajangan merawat produk pt. abc yang ada pajangan dengan baik. cc. melakukan monitor tehadap produk pt. abc yang mendekati tanggal kadaluarsa merealisasikan program promosi produk pt. abc membantu menawarkan produk abc konsumen membantu membuat estimasi order barang produk pt. abc. berdasarkan tugas dan tanggung jawab mds tersebut atas, maka dapat dikatakan bahwa menurut sifat dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh mds merupakan pekerjaan yang bersifat tetap maka tidak seharusnya pengusaha menerapkan pwt dalam hubungan kerja antara mds dengan pengusaha. pimpinan perusahaan seharusnya memahami tujuan dan latar belakang uuk yaitudengan melaksanakan ketentuan yang ada dalam uuk, maka pengusaha dapat dikatakan telah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja mas. terjaminnya hak hak dasar pekerja mds seperti tidak menerapkan pwt (pekerja kontrak) dalam hubungan kerja, pemberian upah yang layak, dan purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. memberikan jaminan sosial tenaga kerja, makaburuh antara pekerja dengan pengusaha, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas, mewujudkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya serta perkembangan kemajuan dunia usaha. hambatan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan untuk mencapai tujuan hukum. hambatan pelaksanaan pwt berdasarkan uuk ini sebelumnya dapat dilihat dari ketidakpatuhan abc terhadap uuk ini. kondisi ini menunjukkan betapa buruknya perlindungan hukum pekerja kontrak mds sehingga peristiwa ini terjadi selama belasan tahun. hal ini ditunjukkan dengan beberapa mds yang mempunyai masa kerja atas (sepuluh tahun). terhambatnya pelaksanaan menunjukkan bahwa hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. achmad ali mengungkapkan adanya penyakit hukum yaitu penyakit hukum yang diderita hukum itu sendiri . penyakit hukum itu dapat menimpa tiga unsur hukum lawrence friedman yaitu: menimpa strukturnya, substansinya, atau kultura (budaya). ketiga unsur ini merupakan unsur unsur sistem hukum yang bisa saling mempengaruhi satu sama lain. apabila ketiga unsur dapat bekerja secara positif dan sinergis, maka akan dapat mewujudkan tatanan sistem hukum yang ideal seperti yang diharapkan. ini berarti hukum dapat mewujudkan tujuan hukum secara efektif yaitu dapat tercapainya kepastian, manfaat,dan keadilan hukum. namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan melahirkan tatanan sistem hukum yang tidak teratur (kacau balau semrawut) dan tidak efektif dalam mewujudkan tujuan hukum. dengan keadaan tersebut, maka penyakit hukum akan menjadi kendala hambatan, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum menjadi terhambat. salah satu fungsi sistem hukum adalah alat kontrol sosial (checks and balances). menurut black, dalam bukunya the behavior law perilaku hukum), hukum adalah "kontrol sosial dari pemerintah . black mengartikan kontrol sosial ini sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba parningotan malam dalam achmad aliperadilan judicialprudence): termasuk interpretasi undang undang legisprudence), volume cet. ii, kencana perdana media group, jakarta, purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. mendorong perilaku yang baik dan berguna atau mencegah perilaku yang buruk. dari data dan fakta yang ada menunjukkan bahwa pt. abc tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku seperti pelanggaran terhadap ketentuan uuk dalam pelaksanaan pwt, yang meliputi syarat syarat pwt, pembayaran upah pekerja mds, dan jaminan sosial tenaga kerja. ini menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap pekerja mds atau dengan kata lain perlindungan hukum terhadap pekerja mds belum tercapai sehingga sangat merugikan pihak pekerja mds. hal ini dapat diartikan pula bahwa aturan aturan hukum dalam uuk telah terjangkit penyakit hukum yang menerpa ketiga unsur hukum (substansi, struktur, dan budaya) yang mengakibatkan perlindungan pekerja mds semakin buruk. selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan mengenai aturan aturan hukum yang ada uuk serta sikap apatis dari pekerja mds yang tidak mau tahu tentang hak dan kewajibannya sebagai pekerja. selama ini pekerja mds bekerja hanya sekedar menjalankan kewajibannya sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh pengusaha. mereka tidak tahu atau bahkan tidak peduli apakah pekerjaan yang mereka lakukan telah sesuai dengan aturan aturan hukum atau tidak. begitu pula dengan hak hak pekerja mds yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam pwt, perlindungan upah, dan jaminan sosial tenaga kerja. mereka juga tidak tahu apakah mereka berhak mendapatkan hak hak tersebut yang dijamin oleh peraturan perundang undangan. bagi mereka yang penting bekerja untuk dapat memberikan nafkah buat diri dan keluarganya. hambatan pelaksanaan pwt pihak pemerintah adalah lemahnya pengawasan dan pembinaan. pengalaman penulis sebagai ketua serikat pekerja pt. abc menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan pt. abc terhadap pelaksanaan pwt sangat lemah. hampir tidak ada kunjungan yang rutin dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, atau pemeriksaan terhadap perusahaan. tidak adanya jadwal kunjungan secara rutin perusahaan perusahaan untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan pwt. dengan keadaan seperti ini membuat pengusaha semakin tidak mempunyai komitmen, kemauan, dan kebijakan untuk melakukan perbaikan terhadap pekerja kontrak. pelaksanaan hak hak normatif pekerja indonesia saat ini yang masih jauh dari harapan atau dengan kata lain terjadi kesenjangan yang jauh antara ketentuan normatif (law books) dengan kenyataan lapangan (law society action) yang salah satu penyebabnya adalah belum |, hlm. purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. optimalnya pengawasan perburuhan ketenagakerjaan. kenyataan lapangan yang terjadi adalah pertama, pelaksanaan pwt tidak sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan seharusnya pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh menggunakan pwt. melihat sifat pekerjaan yang dilakukan oleh mds adalah pekerjaan yang bersifat tetap, terus menerus, bukan pekerjaan musiman, dan tidak selesai dalam waktu tertentu, maka dengan demikian seharusnya mds ditetapkan bukan sebagai pekerja kontrak, tetapi sebagai pekerja tetap yang menggunakan ketentuan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. yang kedua adalah berkaitan dengan upah minimum. ketentuan upah minimum sesuai dengan uuk diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. komponen upah minimum menurut peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor tahun tentangketiga, tentang jaminan sosial tenaga kerja jamsostek), dalammenurut huijbers tugas utama pemerintah suatu negara adalah mewujudkan keadilan sosial. keadilan sosial itu terwujud dalam suatu negara dimana hak hak manusia dihormati, dan untung untung dan beban beban dibagi secara pantas, terutama berhubungan dengan harta. keadilan ini yang sekarang ditunjuk dengan istilah keadilan sosial (justicia socialis), dulu disebut keadilan distributif (justicia distribution). selain keadilan, juga menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. bila dikatakan bahwa dalam suatu negara terdapat suatu kepastian hukum, maksudnya adalah bahwa dalam negara tersebut undang undang yang telah ditentukan sungguh sungguh berlaku sebagai hukum. kepastian hukum berkaitan dengan efektifitas hukum. sebab itu kepastian hukum hanya terjamin bila pemerintah negara mempunyai sarana sarana secukupnya untuk memastikan peraturan peraturan yang ada. theo huijbers, filsafat hukum, paniscus, yogyakarta, hlm. purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. penutup simpulan pertama, fungsi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pwt terhadap pekerja kontrak adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja kontrak, yaitu dalam hal memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi pekerja kontrak. aturan aturan hukum yang ada dalam uuk ini telah memberikan petunjuk atau pedoman yang sangat jelas, baik untuk pengusaha maupun pekerja, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari apa yang telah ditentukan dalam uuk tersebut. kedua, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pwt pt. abc pada divisi merchandising sehingga bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku adalah ketidakpatuhan abc terhadap undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yang ditunjukkan kurangnya kesadaran dan kemauan pimpinan abc terhadap penerapan uuk. disamping itu mds pekerja sendiri tidak peduli dengan ketentuan syarat syarat yang ada dalam pwt tersebut, karena bagi mereka yang penting bekerja untuk mendapatkan uang untuk nafkah keluarga. lain sisi perusahaan dengan keadaan ini diuntungkan karena status mds sebagai pekerja kontrak, sehingga lebih efisien dari segi biaya, dan apabila mds pekerja di phk tidak perlu mengeluarkan pesangon. ketiga, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak melalui pembuatan peraturan perundang undangan telah cukup baik. namun sejauh ini upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak sangat minim. hal ini terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan dari pemerintah terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan. saran pertama, kepada pemerintah eksekutif ataupun legislatif hendaknya aturan aturan hukum yang berhubungan dengan perjanjian kerja, khususnya mengenai perjanjian kerja waktu tertentu harus dapat lebih melindungi kepentingan pekerja. untuk itu perlu dilakukan perbaikan terhadap yang saksinya ringan agar sanksi dirubah menjadi lebih berat agar pengusaha mempunyai komitmen, kemauan,dan kebijaksanaan terhadap pekerja purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. kedua, kepada para pengusaha hendaknya menghapuskan praktek pekerja kontrak, karena pada dasarnya praktek pekerja kontrak yang terikat dalam pwt ini tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja. ketiga, pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pwt) berdasarkan undang undang nomor tentang ketenagakerjaan. dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pengusaha jika mengaktualisasikan dalam bentuk perjanjian yang secara substansial bertentangan dengan undang undang. daftar pustaka bukuasri jayanti, hukum ketenagakerjaan pasca reformasi, cetakan ii, sinar grafika, jakarta,. parningotan malamdikutip dari achmad ali, menguak teori hukum legal theory) dan teori peradilan judicialprudence): termasuk interpretasi undang undang legisprudence), volume cet. il, kencana perdana media groupteori hukum, cetakan ke yogyakarta universitas atmajaya, yogyakarta, theo huijbers, filsafat hukum, paniscus, yogyakarta, zaenal miskin, dasar dasar hukum perburuhan, cetakan viii, raja grafindo persada, jakarta, purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. peraturan perundang undanganundang undang republik indonesia nomor tahun tentang badan penyelenggara jaminan sosial, tahun tlnpurity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. pada hakikatnya, kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan ketentuan uud adalah sama dengan majikan. kenyataannya, secara sosial ekonomis kedudukan antara buruh dengan majikan adalah tidak sama (terutama yang unskilllabour). kedudukan yang tidak sederajat ini disebabkan oleh karena buruh hanya mengandalkan tenaga untuk melaksanakan pekerjaan, sedangkan majikan sering menganggap buruh sebagai obyek dalam hubungan kerja. keadaan inilah yang dianggap menimbulkan adanya kecenderungan majikan untuk berbuat sewenang wenang kepada pekerja buruh. imam soepomo membagi perlindungan pekerja menjadi (tiga) macam, yaitu sebagai berikut: perlindungan secara ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari hari baginya beserta keluarganya, termasuk bila pekerja tidak mampu bekerja karena sesuatu luar kehendaknya. perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial, yang sekarang lebih dikenal dengan jaminan sosial tenaga kerja. perlindungan sosial, yaitu suatu jenis perlindungan pekerja berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan peri kesehatan kerja. perlindungan teknis, yaitu suatu usaha perlindungan pekerja. perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja. dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut uuk) disebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. perjanjian kerja waktu tertentu (yang selanjutnya disebut dengan pwt) didasarkan atas jangka waktu" namun berdasarkan fakta lapangan asri jayanti, hukum ketenagakerjaan pasca reformasi, cetakan ii, sinar grafika, jakarta, hlm. imam soepomo dalamhlm. indonesia, undang undang op. cit., dan bid, dan purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. menunjukkan masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam uuk tersebut. untuk itulah diperlukan peranan pemerintah untuk menangani masalah perburuhanperlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja buruh. jika hubungan antara buruh dengan majikan ini tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak (buruh dan majikan), maka tujuan hukum perburuhan untuk menciptakan keadilan sosial bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah (homo homonim lupus).' permasalahan berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah pertama, bagaimana fungsi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerja kontrak? kedua, apakah yang menjadi? dan ketiga, bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam pwt?, yaitu'hlm. sudiro mertokusumo, penemuan hukum, liberty, yogyakarta, hlm. peter mahmud marzuki, penelitian hukum, grenada mediagroup, jakarta, hlm. purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu.pembahasan perlindungan hukum pekerja dalam pwt perjanjian kerja yang mendasari lahirnya hubungan kerja antara pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja bermuatan hak dan kewajiban sebagai satu syarat yang bersifat imperatif dengan materi pokok, yakni adanya unsur pekerjaan, upah (atau imbalan dengan bentuk lain), dan perintah. ketentuan ini berlaku pula untuk model perjanjian kerja waktu tertentu yang bermuatan unsur pekerjaan yang berjenis dan sifat tertentu dengan jangka waktu tertentu. perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam sampai dengan undang undang nomor tahun kemudian diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi kep. men vi tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. adapun alasan tetap dipergunakannya jenis perjanjian tersebut adalah karena ada sejumlah pekerjaan yang memang memiliki batas waktu dalam pengerjaannya sehingga membutuhkan ketentuan tentang perjanjian kerja yang memiliki batas waktu pula. perlindungan terhadap pekerja buruh yang memakai perjanjian kerja waktu tertentu pwt) sebagaimana telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yang" indonesia,urity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. perlindungan hukum terhadap upah pekerja dalam pwt dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa" upah minimum merupakan bentuk perlindungan dari pemerintahadalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap. upah minimum menjadi patokan pengusaha dalam pemberian gaji. pemerintah menetapkan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.'? kebutuhan hidupbagijht). dalam hal upah yang dibayarkan adalah berdasarkan upah minimum, maka upah minimum sebagaimana dimaksud dalam"' undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam indonesia, undang undang op. cit., dan indonesia,indonesia, undang undang op. cit., ibid, penjelasan ibid., ibid., dan purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu.pekerja buruh memiliki hak atas upah yang merupakan hak normatif bagi dan dilindungi undang undang. bila pekerja buruh tidak melaksanakan tugas maka upahnya tidak dibayar (no work pay). sebaliknya, bila pengusaha tidak membayar atau terlambat membayar upah pekerja yang sudah melakukan tugas maka pengusaha tersebut dapat dikenakan denda dan sanksi. namun ada beberapa hal yang dikecualikan jika pekerja tidak masuk kerja dan tidak dibayar. artinya dalam kondisi tertentu pengusaha tetap wajib membayar upah seperti yang tertuang dalam uuk, yaituhaidmenikahkan, menghitamkan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan dankeguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tuaatau mertua atau anggoragamanya, pekerja buruh9g.dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yang mengatur tentang sanksi sanksi atas pelanggaran yang berkaitan dengan upah: bila pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditentukan (sesuai ketentuan saksinya yaitu pidana penjara paling singkat tahun dan paling lama tahun ibid., ibid., purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. dan atau denda paling sedikit rp. juta dan paling banyak rp. juta. bila pengusaha tidak membayar upah pekerja buruh yang tidak melakukan tugas karena alasan alasan pada yang seharusnya pengusaha wajib membayarnya, saksinya yaitu pidana paling singkat bulan dan paling lama tahun dan atau denda paling sedikit rp. juta paling banyak rp. juta. peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan perundang undangan perburuhan memberikan hak hak bagi buruh pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatan, upah yang layak dan sebagainya. selain itu pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan pengusaha majikan yakni kelangsungan perusahaan." pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum (law enforcement) bidang perburuhan ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan hak hak normatif pekerja, yaitu pada gilirannya mempunyai dampak terhadap stabilitas usaha. selain itu pengawasan perburuhan juga akan dapat mendidik pengusaha dan pekerja untuk selalu taat menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bidang ketenagakerjaan sehingga perselisihan yang terjadi karena pengusaha tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. pemerintah (negara) harus mampu memposisikan dirinya sebagai regulator yang bijak melalui sarana pembentukan dan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan dikarenakan hukum ketenagakerjaan akan menjadi sarana utama untuk menjalankan kebijakan pemerintah bidang ketenagakerjaan itu sendiri. kebijakan ketenagakerjaan (labor policy), indonesia dapat dilihat dalam uud sebagai konstitusi negara, juga dalam peraturan perundang undangan yang terkait. khusus mengenai ketenagakerjaan jika diperhatikan, maka uud sebenarnya mengandung politik hukum mengenai ketenagakerjaan, yaitu dalam uud dan dari kedua ini dapat ditarik adanya politik hukum bidang ketenagakerjaan yaitu menciptakan peraturan yang melindungi hak setiap orang untuk bekerja dan melindungi setiap orang dalam pekerjaannya. perjanjian kerja waktu tertentu arta boga cemerlang jakarta lalu husni, op. cit., hlm. purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. aturan aturan hukum yang mengatur pwt pada divisi merchandising arta boga cemerlang jakarta (selanjutnya disebut pt.abc) adalah mengacu pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan uuk), terutama yang mengatur tentang pwt dan keputusan menakertrans yang berkaitan dengan pwt. para pihak yang terlibat dalam pwt mds yang terdiri dari regional human resource rhr manager yang mengatasnamakan mewakili direksi berdasarkan kuasa direksi, karenanya sah mewakili dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas pt. abc, berkedudukan jakarta. pt. abc sebagai pihak pertama dan petugas merchandise mds (pekerja) sebagai pihak kedua. faktanya penandatanganan pwt mds hanya dilakukan oleh mds dihadapan leader mds mds supervisor. berkas surat pwt dibuat tidak rangkap (dua) atau hanya rangkap satu, dan berkas pwt yang telah ditandatangani oleh mds selanjutnya diserahkan rhr manager untuk disimpan. sehubungan dengan hal atas huruf menyatakan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuatdisebutkan juga bahw . huruf undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan uuk) yang menyebutkan mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. aturan dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, yaitu yang mengatur tentang jangka waktu, perpanjangan dan pembaruan pwt. undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan uuk) menyebutkan bahwsejaknamun ketentuan ini hanya berlaku untuk pwt untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama (tiga) tahun (kepmen nomor kep. men vi sedangkan pwt untuk(kepmen nomor: kep. men vi serta perjanjian kerja harian lepas tidak purity perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. bisa dilakukan pembaruan kepmen nomor kep. men vi faktanya adalah jangka waktu pelaksanaan pwt berjalan selama (bulan) dalam satu periode kontrak, dan setiap (dua) kali kontrak (kontrak dan kontrak il) dilakukan jeda tenggang waktu (tiga puluh) hari, setelah itu baru dimulai kontrak yang iii. pola kontrak ini terus berjalan secara periodik dan tidak ada batasan waktu berhentinya kontrak. selama mds bersedia dan perusahaan bersedia karena sama sama membutuhkan, maka hal ini terus berjalan. meskipun diatur mengenai perpanjangan dan pembaruan pwt, namun kenyataannya pelaksanaan ketentuan tersebut tidak pernah berjalan karena kontrak yang berjalan mengikuti pola kontrak seperti yang tersebut atas. karena pola kontrak yang secara periodik tersebut tidak dikendalikan, sehingga yang terjadi adalah ada beberapa mds yang menjalani masa kontrak lebih dari (lima) tahun. sehingga apabila kembali mengacu pada ketentuan pwt mds dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan d), dan maka seharusnya mds yang telah menjalani kontrak kerja selama lebih dari (lima) tahun demi hukum harus diangkat menjadi karyawan tetap. seperti yang tercantum dalam bahwaupah minimum terdiri dari gaji pokok yang merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian dan tunjangan tetap yang wajib dibayarkan oleh pengusaha tanpa dipengaruhi oleh kehadiran. angka peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor tahun tentang upah minimum menyebutkan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman . upah yang diterima oleh pekerja mds dipengaruhi oleh komponen upah yang tidak tetap dan selalu berubah. hal ini tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum provinsi yang seharusnya diterima pekerja mds tanpa dipengaruhi oleh faktor kehadiran. sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan uuk) menyatakan bahwa pemerintah menetapkan upah minimumditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan |
rechtsregel jurnal ilmu hukum vol desember p issn e issn raih perlindungan hukum berbasis informed consent atas pelaksanaan program imunisasi indonesia agenda eka saputra fakultas hukum universitas pulang email received: revised: accepted: des abstract esensi penelitian ini menjelaskan kajian teoritis mengenai dukungan aspek perlindungan hukum melalui informed consent atas penyelenggaraan program imunisasi dalam konteks pelayanan kesehatanpenelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. penelitian ini menemukan bahwa pertama, dan yang kedua, kasus penolakan imunisasi yang terjadi sekarang ini akibat belum terakomodirnya kebutuhan akan pemberian informed consent tersebut harus dilihatkata kunci perlindungan hukum, informed consent, imunisasi raih a55 perlindungan hukum berbasis abstract essence this study describes theoretical study the support legal protection aspects through informed consent for the implementation immunization programs the contest health services. the implementation informed consent for the implementation immunization programs indonesia, the approach health law, especially from the side its human rights not getting the attention the government, known that the problem health services indonesia, still crucial problem, seen, all indonesians actually have the right health services, but the reality not yet. this study uses normative juridical research. this study found that first, the community refused immunization because according the public's belief they were still doubtful about the halal the vaccine used which was proven the lack access information provided health workers the form informed consent, that the community was still reluctant obey the law and the second, case the current immunization rejection due the lack accommodation the need for the provision informed consent must seen whether the existing law meets the needs the community accordance with the values that live the community. kata kunci legal protection, informed consent, immunization pendahuluan kebijakan tentang informed consent untuk program imunisasi berbeda beda setiap negara. indonesia berdasarkan kemenkes tahun tentang persetujuan tindakan kedokteran, dijelaskan bahwa dalam hal tindakan kedokteran harus dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah dimana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak, maka persetujuan tindakan kedokteran tidak diperlukan. dalam pedoman penyelenggaran imunisasi yang ditetapkan berdasarkan kemenkes nomor tahun masalah agenda eka saputra convention against torture and other cruel, inhuman degrading treatment punishment torture convention, cat). convention the rights the child children's convention, crc) instrumen nasional amandemen uud nomor tahun tentang hak asasi manusia.! nomor tahun tentang kesehatan. dengan melihat dan memperhatikan ketentuan ketentuan atas, maka sesungguhnya tiap gangguan, intervensi atau ketidakadilan, apapun bentuknya yang dapat mengakibatkan ketidaksehatan tubuh manusia, kejayaannya, lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, pengaturan dan hukumnya, serta ketidakadilan dalam manajemen sosial yang mereka terima, adalah merupakan bentuk pelanggaran hak hak manusiayang. undang undang nomor tahun tentang kesehatan perlindungan hukum berbasis adapun aspek lain yang harus diperhatikan dalam penanganan ini adalah mengenai hak hak pasien dalam pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan, yaituketentuan dalam uud tersebut kemudian dilaksanakan dengan tahun tentang kesehatan. peraturan yang mengatur tentang hak pasien, yaitu tahun tentang praktik kedokteran dan kesehatan tahun adapun hak pasien dalam praktik kedokteran, yaitu mendapatkan penjelasan lengkap tentang tindakan medis (hak informasi), meminta pendapat dokter dan dokter gigi lain (second opinion), mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, memberikan persetujuan dan menolak tindakan medis serta mendapatkan isi rekam medis (hak atas rahasia kedokteran). sisi lain, pemenuhan hak hak pasien juga selaras dengan tahun tentang perlindungan konsumen tahun dalam deklarasi lisbon dimana hak hak pasien adalah berhak untuk memilih dokter, berhak dirawat oleh dokter yang bebas , berhak menerima menolak pengobatan setelah menerima informasi, berhak atas undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen undang undang nomor tahun raih agenda eka saputra kerahasiaan, berhak mati secara bermartabat dan berhak atas dukungan moral spiritual. peraturan tentang informed consent serta pedoman pelaksanaannya sudah ada. namun pelaksanaannya tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan. dokter disatu pihak belum dapat sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk memberi informasi kepada pasien (the right informed) setiap akan melakukan suatu tindakan invasif diagnostik maupun terapeutik, sementara pasien pihak yang lain belum sepenuhnya mengetahui hak haknya. bahkan akhir akhir ini kasus ketidakpuasan pasien dan atau keluarganya terhadap pelayanan dokter rumah sakit tampak semakin meningkat. ooster sendiri menyebutkan bahwa masalah informasi dapat berawal dari sama sekali tidak diberikannya informasi (absence information), informasi yang diberikan tidak cukup pada pasien (insufficient information), informasi yang tidak benar (incorrect information) dan adanya informasi yang berlebihan (over information). menurut mulai, perlunya diciptakan standart penegakan hukum, pembenahan organisasi idi, perhatian manajemen rumah sakit secara kelembagaan dan usaha usaha individual para tenaga medis, khususnya dokter dengan senantiasa memberikan kesehatan yang berfokus pada kepentingan pasien. dewasa ini, muncul gagasan dari idi untuk mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran yang dituangkan dalam praktik kedokteran, yang terdiri atas bab dan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu dari pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, memberikan kepastian hukum pada masyarakat, dokter dan perlindungan hukum berbasis dokter gigi. tentang praktik kedokteran memuat (dua) hal penting, yaitu pembentukan konsil kedokteran dan peradilan yang sekarang menjadi kode etik kedokteran indonesia kodeks) standart pelayanan medis dan good clinical practice bagi para dokter benar benar dapat terpenuhi demi kepentingan para pasien dan keluarganya. dalam peraturan menteri kesehatan kemenkes) tahun tentang persetujuan tindakan kedokteran yang dimaksud dengan tindakan medik adalah tindakan diagnostik atau terapeutik b). namun jika ditinjau dari pengertian imunisasi yaitu suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, dengan cara memasukkan sesuatu dalam tubuh sehingga bila kelak terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan menderita penyakit tersebut. keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes sk xi1 tentang pedoman pemantauan dan penanggulangan kiri1). memasukkan sesuatu dalam tubuh atau disebut dengan invasi, dalam kemenkes republik indonesia menkes per tentang persetujuan tindakan kedokteran pada bab disebutkan bahwa tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. pada disebutkan bahwa tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran majelis kehormatan etik kedokteran indonesia mek) ikatan dokter indonesia, kode etik kedokteran indonesia dan pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran indonesia, jakarta. hlm.ri). agenda eka saputra adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitasi yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.! berdasarkan aturan aturan atas dan pengertian imunisasi, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan imunisasi merupakan tindakan medik. dalam keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes sk xi1 tentang pedoman penyelenggaraan imunisasi, dijelaskan bahwa tenaga pelaksana dari kegiatan imunisasi adalah petugas atau pengelola yang telah memenuhi standart kualifikasi sebagai tenaga pelaksana setiap tingkatan dan telah mendapat pelatihan sesuai dengan tugasnya. selain itu, juga disebutkan bahwa kegiatan imunisasi hanya dapat dilaksanakan oleh petugas imunisasi yang mempunyai latar belakang pendidikan medis atau keperawatan atau petugas lain yang kompeten. dalam peraturan menteri kesehatan kemenkes) tahun tentang persetujuan tindakan medik dinyatakan bahwa informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut a). pelaksanaan informed consent didasarkan pada informasi harus diberikan kepada pasien baik diminta ataupun tidak diminta semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. perlindungan hukum berbasis apabila tindakan medik dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya, maka dokter dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin prakteknya sejalan dengan adanya peningkatan pendidikan dan pengetahuan masyarakat serta kesadaran akan konsumen tentang hak haknya, maka dihimbau kepada anggota dai ikatan dokter anak indonesia) sebelum melakukan imunisasi sebaiknya memberikan penjelasan bahwa imunisasi berguna untuk melindungi anak terhadap bahaya penyakit dan mempunyai manfaat lebih besar dibandingkan dengan risiko kejadian ikutan yang dapat ditimbulkannya. cara penyampaian dan isi informasi disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kondisi dan situasi pasien. imunisasi yang dilaksanakan sesuai program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak (baik tingkat posyandu maupun puskesmas) tidak diperlukan persetujuan tindakan medik. bias adalah salah satu kegiatan imunisasi masal yang menjadi program pemerintah, sehingga tidak wajib diperlukan adanya kesepakatan orang tua secara tertulis. tetapi untuk memenuhi hak pasien atas informasi tindakan medis maka perlu diberikan penjelasan mengenai bias ini kepada orang tua murid untuk diketahui manfaat dan risikonya. goedjatmiko, penjelasan kepada orang tua mengenai imunisasi, diakses pada agustus mindoro, julitasari, bias bulan imunisasi anak sekolah) anak terlindung dari penyakit campak, difteri dan tetanus, http: anak terlindung dari penyakit campak difteri dan tetanus . diakses pada agustus agenda eka saputra berdasarkan peraturan peraturan yang telah ada, maka dalam setiap program dan kegiatan pemerintah haruslah ada perangkat hukum yang mengatur agar dapat berjalan secara teratur dan sesuai harapan. demikian pula dengan program imunisasi, memerlukan perangkat hukum yang memadai untuk mengatur segala aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaan imunisasi. oleh karenanya, perlu adanya informed consent yang merupakan perangkat hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada dokter dan pasien. karena dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dokter dan pasien memiliki "hubungan hukum , yang masing masing pihak mempunyai otonomi (kebebasan, hak dan kewajiban) dalam menjalin komunikasi dan interaksi dua arah. objek dalam hubungan hukum tersebut adalah pelayanan kesehatan kepada pasien. dengan informed consent ini, maka program imunisasi perlu didukung peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tercipta perlindungan: baik untuk pasien maupun petugas kesehatan yang melakukan imunisasi. kesimpulan. kepatuhan masyarakat pada peraturan perundang undangan, mereka menganggap bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. perlindungan hukum berbasis kasus penolakan imunisasi yang terjadi sekarang ini akibat dari belum terakomodirnya kebutuhan akan pemberian informed consent tersebut harus dilihat pulasaran struktur dalam pelaksanaan program imunisasi harus dibenahi dengan melibatkan lintas sektor. struktur yang terlibat dalam pelaksanaan program imunisasi harus diberi kewenangan yang jelas dan pemahaman hukumnya sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. kebijakan publik yang mampu memberikan tindakan'tindakan yang lebih kontekstual dengan kondisi riil lapangan atau masyarakat sehingga norma atau aturan dalam hukum dapat diterapkan dengan baik. mensosialisasikan hukum positif dan isi hukum yang mengatur tentang program imunisasi pada masyarakat sehingga masyarakat memahaminya. masyarakat akan mengetahui manfaat dari hukum yang ada untuk memberi perlindungan pada masyarakat yang akhirnya masyarakat mempunyai kesadaran hukum sehingga masyarakat berbudaya hukum. daftar pustaka buku majelis kehormatan etik kedokteran indonesia mek) ikatan dokter indonesia. kode etik kedokteran indonesia dan pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran indonesia. jakarta penerbit buku kedokteran. salim hs. et.al. penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. jakarta rajawali pers. agenda eka saputra sunny hak asasi manusia dalam hukum kesehatan indonesia. surakarta pasca sarjana hukum uns. undang undang undang undang dasar negara republik indonesia tahun universal declaration human rights udh) undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia.undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang perlindungan anaknd.tentang pedoman penyelenggaraan imunisasi. artikel dan website dedi affandi. hak atas kesehatan dalam perspektif ham. jurnal ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. jilid issn 662x. universitas riau. dwi rusharyati. dkk.. jurnal pasca sarjana hukum uns volume nomor mukmin. informed consent imunisasi dan kebijakan indonesia. buletin penelitian sistem kesehatan volume nomor julitasari mindoro. bias bulan imunisasi anak sekolah) anak terlindung dari penyakit campak. difteri dan tetanus. bulan imunisasi anak sekolah anak terlindung:dari penyakit campak:difteri dan tetanus! . perlindungan hukum berbasis diakses pada agustus soedjatmiko. penjelasan kepada orang tua mengenai imunisasi. diakses pada agustus agenda eka saputra informed consent untuk imunisasi belum diatur. pedoman penyelenggaraan imunisasi tersebut memuat aturan aturan tentang tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi, pokok pokok kegiatan, mekanisme penyelenggaran, monitoring dan evaluasi sampai dengan pembiayaan program imunisasi, namun belum disinggung tentang perlunya informed consent sebelum imunisasi. imunisasi merupakan program jangka panjang, kurang lebih sudah mencapai tahun. imunisasi telah dirancang lama termasuk pembuatan vaksin. hal tersebut berdasarkan pada landasan hukum undang undang dasar tahun disebutkan setiap orang berhak atas . pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anakdalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak telah disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga dan orang tua wajib untuk mukmin, informed consent imunisasi dan kebijakan indonesia, buletin penelitian sistem kesehatan, volume nomor jakarta, hlm. undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak perlindungan hukum berbasis pelaksanaan program imunisasi indonesia belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan belum mencapai usia imunisasi mendapatkan vaksin. beberapa kendala mempengaruhi hal tersebut, diantaranya kendala geografis, azas prioritas, sekadar lupa dan bahkan ada komunitas atau sebagian masyarakat yang anti terhadap penggunaan vaksin. komunitas atau masyarakat yang menolak vaksin atau imunisasi ini ada kategori. kategori adalah masyarakat yang memiliki kecurigaan yang berlebihan kepada pemerintah, sistem kesehatan, dan bisnis farmasi. kategori merupakan masyarakat yang menolak imunisasi karena alasan keimanan, dilarang dalam kepercayaannya. kategori merupakan gabungan dari kategori dan kategori pada akhir bulan juni indonesia dikejutkan dengan berita beredarnya vaksin palsu ditengah tengah masyarakat. kasus ini berawal dari bayi yang meninggal pasca imunisasi dan dari hasil penelusuran dan analisis fakta fakta lapangan ditemukan bahwa vaksin yang diberikan merupakan vaksin palsu yang berupa cairan infus dicampur dengan vaksin tetanus. kasus tersebut menimbulkan keresahan masyarakat. masyarakat menjadi ragu ragu untuk mengomunikasikan anaknya, mereka khawatir anaknya menjadi korban vaksin palsu. budaya hukum merupakan sikap sikap dan nilai nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik negatif maupun positif. sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu rusharyati. dwi, dkk,, jurnal pasca sarjana hukum uns, vol. hlm. setelah adabayi sakit setelah divaksin juni diakses agustus agenda eka saputra didalamnya. unsur budaya dalam penerapan hukum sangat penting sebab ini kaitannya dengan bagaimana pemahaman masyarakat atas sebuah introduksi nilai yang hendak ditransformasikan oleh sebuah produk hukum atau undang: undang. budaya hukum ini erat kaitannya dengan kesadaran hukum. kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan terhadap hukum positif, pengetahuan terhadap isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. pada pelaksanaan program imunisasi ini, masih ada masyarakat yang belum mengetahui hukum positif dan isi hukum yang mengatur tentang imunisasi. perlindungan hukum menurut satjipto raharjoni diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum. menurut teori perlindungan hukum, masyarakat yang disasar adalah yang berada dalam posisi lemah, baik secara ekonomi maupun secara yuridis. pada kasus penolakan imunisasi ini, anak dapat dikatakan mempunyai posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun yuridis karena anak belum mempunyai kemampuan untuk kedua hal tersebut. peran orang tua atau yang mempunyai hak asuh terhadap anak berpengaruh terhadap sejauh mana hak anak dapat diberikan. setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. orang tua yang tidak memberikan imunisasi kepada anak dapat dikatakan tidak memberikan haknya sebagai anak. orangtua yang menolak imunisasi, sering kali tidak mengetahui atau menyadari perlindungan hukum berbasis bahwa imunisasi terkait dengan kesehatan komunitas. orangtua kadang merasa cukup puas bila anaknya sehat. mereka lupa, walaupun terlihat sehat namun menjadi pembawa (carrier) suatu penyakit dan dapat menuliskannya kepada orang lain. polemik program imunisasi ditimbulkan karena adanya konflik antara hak memilih individu dengan kepentingan publik. meningkatkan dan mempertahankan kesehatan komunitas adalah lebih penting daripada memelihara hak individu untuk memilih bagi kepentingan tubuhnya. apabila setiap individu dalam komunitas imunisasi, penularan penyakit dapat diputuskan dan kejadian wabah dapat dicegah. pada kasus penolakan imunisasi ini penyebabnya adalah terkait keyakinan atau keraguan terhadap kehalalan vaksin, sehingga harus ada solusi agar hak hak anak terlindungi. oleh karenanya penulis merasa sangat penting untuk mengangkat judul dengan tema perlindungan hukum berbasis informed consent? khususnya bidang pelayanan kesehatan untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan imunisasi indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakatulisan ini yaitu: bagaimana dasar regulasi peraturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan pelayanan kesehatan indonesia bagaimana pemerintah ibid., rusharyati. dwi, dkk, perlindungan. hlm., agenda eka saputra tujuan dan manfaat penelitian tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan terhadapuntuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untukanfaat penelitian mendapatkan informasi terkait dengan landasanmemperoleh gambaran tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapatetode penelitian metode pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang dan memperkaya penulisan ini adalah dengan metode pendekatan. pendekatan yang digunakans sumber data dan disertasi, rajawali pers, jakarta, hlm., perlindungan hukum berbasismeliputi: buku, laporan penelitian, disertasi dan sebagainya. bahan hukum sekunder, meliputi: abstrak, indeks, bibliografi dan sebagainya. bahan hukum tersier, meliputi kamus besar bahasa indonesia kbbi) dan kamus hukumsehingga lebih mengutamakan mutu kualitas dari data, dan bukan kuantitas. pembahasan kerangka teoritis landasan hukum pelayanan kesehatan indonesia sebagai negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi warga negaranya telah diberikan dalam sebuah konstitusi yaitu dalam undang undang dasar pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ham) setiap negara yang menganut sistem demokrasi terus saja berkembang menyesuaikan kondisi masing masing negara. hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia yang lahir dunia haruslah dijamin oleh pemerintah sebagai penyelenggara atas kekuasaan negara. demikian pula setiap pelanggaran hak asasi manusia yang agenda eka saputra terjadi haruslah dikecam dan dikutuk dengan memberikan hukuman yang setimpal. indonesia, pelayanan kesehatan dapat berupa perorangan maupun melalui institusi rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. dalam dan nomor tahun disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan mengingat tingkat sosial ekonomi yang berbeda pada setiap rakyat indonesia, maka terdapat kemungkinan sebagian orang tidak bisa mencapainya, untuk itu maka pemerintah bertugas untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat dan pemerintah bertugas menggerakkan peran.dalam tataran pelaksanaan masih tidak sedikit rumah sakit bahkan rumah sakit pemerintah maupun swasta yang memberikan pelayanan yang buruk terhadap pasien. ironisnya dalam hal ini, pemerintah hanya memberikan sanksi berupa teguran, sanksi demikian sulit diharapkan bisa menimbulkan efek jera, walaupun dalam peraturan menteri kesehatan sudah tertuang dengan jelas sanksi administratif dan atau bahkan sampai kepada peninjauan kembali izin penyelenggaraan rumah sakit. dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk menerapkan kuhp, apabila terjadi kondisi tertentu yang dapat membahayakan kesehatan pasien. sisi lain kasus yang terjadi karena kurangnya akses su. sunny, hak asasi manusia dalam hukum kesehatan indonesia, jurnal pasca sarjana hukum uns, surakarta, hlm. perlindungan hukum berbasis informasi yang diberikan terkait pelayanan kesehatan yang ada, menunjukkan lemahnya pengawasan dan aspek penegakan hukum yang diberikan pemerintah terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan sarana kesehatan yang mengakibatkan terjadinya pengabaian hak pasien terhadap pelayanan kesehatan. perlindungan hukum berbasis informed consent bagi pelaksanaan imunisasi indonesia hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen sebagai berikut instrumen internasional, meliputi universal declaration human rights udh). dan international covenant civil and political rights occur) international covenant economic, social and cultural right icsc) international convention the elimination all forms racial discrimination vcard). dan convention the elimination all forms discrimination against women women's convention). bid., sunny, hak. hlm., affandi, dedi, hak atas kesehatan dalam perspektif ham, jurnal ilmu kedokteran forensik dan medikolegal, jilid nomor issn 662x, universitas riau. |
jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan telaah berdasarkan hak asasi manusia muhamad rezky pahlawan fakultas hukum universitas pulang e mail: rezkymustikaputra gmail.com abstrak kekerasan dalam rumah tangga kdrt) menjadi momok yang sangat mengerikan bagi anak anak. fakta yang menunjukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan efek yang negative bagi perkembangan tumbuh kembangnya anak. kekerasan terhadap anak ini bukan lah menjadi hal yang langka tengah tengah masyarakat, dimana anak anak diharuskan dan diajarkan untuk patuh terhadap orang tua dengan cara pendidikan yang keras ataupun menggunakan kekerasan. tulisan ini meggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui sejauh mana asas asas hukum, sinkronisasi horizontal vertikal, dan sistemik hukum terapkan. dalam hasil tulisan ini penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak terdapat dua cara, menggunakan hukum pidana atau penal dan non hukum pidana atau non penal. kata kunci: perlindungan hukum, kekerasan anak, hak asasi manusia abstract domestic violence frightening spectre for children. the fact that domestic violence causes negative effect the development child growth. violence against children not rare thing the middle society, where children are required and taught obedience parents means hard education using violence. this paper uses analytical descriptive method with normative juridical approach find out how far the principle law, horizontal vertical synchronization, and systemic law applied. this paper, the handling cases domestic violence experienced children two ways, using primal law penal and non criminal law non penal. keywords: legal protection, children violence, human right. muhamad rezky perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi. pendahuluan indonesia adalah negara hukum, dimana negara hukum memiliki aturan atau hukum yang dibuat dan berlaku dalam peraturan perundang undangan yang terkait pada bidang bidang tertentu. didalam penulisan ini penulis membahas materi tentang kekerasan anak dalam rumah tangga yang itu bisa terjadi oleh bapanya dan atau ibunya terutama implementasi dari undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, meskipun undang undang tersebut buat oleh pemerintah namun pada kenyataan lapangan bahwa perlindungan anak masih terlihat kurang karena masih banyaknya kasus kasus kekerasan yang alami oleh anak anak dibawah umur dan masih belum maksimal. melihat begitu banyaknya kasus kekerasan anak dalam rumah tangga mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji terhadap kekerasan yang alami oleh anak anak, melihat apa yang menjadi penyebab terjadi nya suatu kekerasan terhadap anak dan apa dampak psikis dan mental yang derita oleh anak dalam perkembangan hidupnya dan tindak pidana dalam ruang lingkup suatu unsur pidana dalam rumah tangga serta peran peran pemerintah dan para aparatur terkait dalam hal tentang perlindungan anak sebagai korban kekerasan. berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul. tidak hanya indonesia saja, pada dasarnya setiap masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa modern ini berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan mengurangi serendah mungkin angka kejahatan melalui berbagai alternatif penegakan hukum'perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan kedua, apakah yang menjadi hambatan hambatan dalam implementasi perlindungan hukum kekerasan terhadap anak yang menjadi korban kekerasanhlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan pencegahan kekerasan psikis terhadap anak yang dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga yang berisiko tinggi. setiap institusi yang menangani anak, harus tetap berpedoman pada undang undang dan tidak boleh melanggar hak hak anak, dengan demikian setiap penanganan dan pelayanan yang diberikan kepada anak harus berorientasi pada hak dasar anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak'?. dengan demikian apa yang menjadi upaya upaya dalam sebuah implementasi penegakan dan perlindungan terhadap kekerasan pada anak dalam rumah tangga memiliki dua upaya yaitu penal dan non penal, namun tentu nya diharapkan upaya non penal adalah menjadi jalan pertama atau upaya awal dalam sebuah pencegahan kekerasan yang akan timbul nantinya. maka hendaknya setiap aparatur negara dan bukan hanya kepolisian saja melainkan juga peran serta masyarakat untuk dapat membantu pemerintah dalam menjalankan tugas nya yang seperti apa yang sudah diamanatkan dalam undang undang. ada sebuah slogan atau istilah yang kerap kali sering kita dengar tentang lebih baik mencegah daripada mengobati' tentu slogan atau istilah ini sangat cocok juga bila dikaitkan dengan penerapan upaya non penal atau sikap preventif dan upaya persuasif dengan pencegahan dan musyawarah dan berdialog tentu win win solution akan tercipta, daripada memaksakan atau bersifat represif dengan upaya penal atau upaya pidana tentu akan memakan waktu dan juga tenaga. penutup simpulan pertama, implementasi perlindungan hukum dari kekerasan terhadap anak yang alami dalam rumah tangga didapati dengan terbagi menjadi dua cara, yaitu upaya non penal dan upaya penal. upaya non penal dilakukan dengan cara persuasifmunculbaik dalam ruang lingkuphlm. muhamad rezky perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi. keluarga pendidikan maupun masyarakat sekitar dan carayang bersifat antisipasi berlandaskan edukasi dan monitoring. kedua, kendala dalam implementasi perlindungan hukum dari kekerasan terhadap anak yang alami dalam rumah tangga cukup sulit untuk menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan didalam rumah tangga, dalam hal ini yang dimaksud adalah tentang bagaimana wujud dari kekerasan fisik maupun mental psikis. pihak kepolisian cukup sulit untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga dikarenakan seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis. saran pertama, harus diadakannya sebuah sosialisasi secara periode dan berkala oleh pihak penegak hukum kepada masyarakat terutama kepada para orang tua dan tenaga pendidik tentang undang undang nomor tahun. perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap warga masyarakat oleh pihak lembaga swadaya masyarakat lsm) atau lembaga pemerintah tentang masalah psikologis anak, agar para orang tua dapat mendidik anaknya dengan baik dan tidak melakukan kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. kedua, harus ditingkatkan kesadaran warga masyarakat terhadap sesama tetangga sekitar untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib kasus kasus kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam ruang lingkup rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. anak anak perlu diberi sebuah motivasi dan semangat hidup dan belajar, agar anak anak lebih percaya diri dan tidak menutup diri ataupun menyendiri, sehingga memperkecil hal hal yang tidak inginkan terjadi seperti diam nya anak saat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan daftar pustaka buku arif rosita, masalah korban kejahatan, buana ilmu populer kelompok gramedia, jakarta, bara nawawi arief, bunga rampai kebijakan hukum pidana, grenada media group, jakarta, darwin print, hukum anak indonesia, citra aditya bakti, bandung, didik arief mansur dan elisatris gultom, urgensi perlindungan korban kejahatan, raja grafindo persada, jakarta, john ibrahim, teori dan metode penelitian hukum normatif, bayumedia publishing, malang, mulai, hak asasi manusia dalam perspektif sistem peradilan pidana, ketika ditata, jakarta, nada,wijaya, pengadilan hak asasi manusia indonesia, kencana grenada media groupholeh steady dan zubair, dasar hukum perlindungan anak, cv. novanto pustaka mandiri, jakarta,thomas santoso, teori teori kekerasan, thalia indonesia, jakarta, muhamad rezky perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi. peraturan perundang undangan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. undang undang nomer tahun tentang perlindungan anak kdrt). peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara perlindungan saksi dan korban. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan metode penelitian berdasarkan rumusan permasalahan sebagaimana diuraikan sebelumnya, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum normative. penelitian hukum normative merupakan?perlindungan anak, undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusiajian umum perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup bebas, sering kali konflik konflik muncul baik itu tengah masyarkat sosial ataupun dalam ruang lingkup keluarga yang memerlukan solusi penyelesaian suatu permasalahan dan perlindungan hukum itu sendiri. didalam penjelasan aturan yang terdapat dalam undang undang nomor john ibrahim, teori dan metode penelitian hukum normatif, bayumedia publishing, malang, hlm.hamad rezky perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi. tahun tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa pengertian dari perlindungan itu sendiri adalah pembelaan hak asasi manusia. pengertian perlindungan dalam parutan pemerintah nomor tahun tentang tata cara perlindungan saksi dankorban dan saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan .. anak adalah generasi penerus bangsa yang tentu posisi kehidupannya yang harus dilindungi secara khusus mengingat anak adalah makhluk yang masih lemah dan perlu perlindungan dan bimbingan. dalam undang undang dasar negara republik indonesia dinyatakan kedudukan anak terdapat dalam kebijaksanaan yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara. kitab undang undang hukum perdata menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah ar. wijaya, pengadilan hak asasi manusia indonesia, kencana grenada media group, jakarta, hlm. sholeh steady dan zubair, dasar hukum perlindungan anak, cv. novanto pustaka mandiri, jakarta, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan mereka yang belum mencapai umur (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin'$ berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain: prinsip mendiskriminasi artinya semua hak yang akui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus berlaku kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, prinsip kepentingan terbaik bagi anak best interest child) yang mengingatkan kepada penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa, apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik menurut ukuran kepentingan anak'. prinsip selanjutnya adalah prinsip hak kelangsungan hidup dan perkembangan yang berarti negara harus memastikan setiap anak terjamin kepastian hidupnya, karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, selanjutnya prinsip penghargaan terhadap anak (respect for the views the child) yang menegaskan bahwa anak memiliki otonomi dan kepribadian oleh karena itu tidak bias hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, anak sesungguhnya merupakan pribadi otonom yang memiliki pemahaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. degan demikian jelas lah sudah bahwasanya tidak ada yang namanya suatu kekerasan terhadap anak yang didasari apapun dan tujuan apapun, karena akibat dari kekerasan tersebut bukan justru akan menimbulkan dampak positif namun justru sebaliknya. anak akan merasa diskriminasi pula apabila ada perbandingan hidup antara anak yang satu dengan yang lainnya. karena diskriminasi itu sendiri adalah setiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau kelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, dan kelas social ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, usia, orientasi seksual, pandangan ideology, dan politik. serta batas negara, dan kebangsaan seseorang? kekerasan terhadap anak bisa dengan berbagai cara, dengan cara melalui kekerasan fisik maupun mental. pengertian kekerasan sendiri pun terbagi menjadi empat bagian jenis kekerasan, yaitu darwin print, hukum anak indonesia, citra aditya bakti, bandung, hlm. nasir djamil, anak bukan untuk dihukum, sinar grafika, jakarta, hlm. bid., hlm elly setiap, kama hakim all, ilmu sosial dan budaya dasar, kencana grenada media group, bandung, hlm. muhamad rezky perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi. kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian, kekerasan tertutup, yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, terbuka atau tertutup dan baik yang menyerang atau bertahan, yang disertai dengan perilaku mengancam, cc. kekerasan agresif, yaitu untuk mendapatkan sesuatu seperti penjabaran, kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri" pelanggaran terhadap perlindungan hak hak anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, selain itu juga menjadi penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, abuse, dan pengabaian juga beresiko hidup lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk. mengalami salah masalah pendidikan (termasuk putu sekolah). memiliki ketrampilan yang buruk sebagia orang tua menjadi tuna wisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah "'. disisi lain, tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang tumbuh sehat secara fisik dan mental, percaya diri dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinannya melakukan abuse atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anak sendiri' sehingga anak akan dikatakan menjadi korban apabila telah terjadi perlakukan kekerasan yang bersifat fisik maupun mental. korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninyaasasi yang menderita korban (victims) adalah orang orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan' . sehingga kekerasan yang diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat menimbulkan suatu akibat yang ringan thomas santoso, teori teori kekerasan, thalia indonesia, jakarta, hlm. nadahlm. ibid., hlm. arif rosita, masalah korban kejahatan, buana ilmu populer kelompok gramedia, jakarta, hlm. mulai, hak asasi manusia dalam perspektif sistem peradilan pidana, ketika ditata, jakarta, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan atau berat maka hal tersebut sangat dilarang dan anak yang mengalami hal tersebut dapat memiliki hak hak kemanusiaan seperti yang sudah atur dalam undang undang nomer tahun tentang hak asasi manusia bahwasanya kebebasan dalam hidup aman dan layak serta tidak dalam tekanan secara eksplisit sudah jelas tertuang. ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak kekerasan, yaitu hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penerimaan yang dialaminya. pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan, hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi: hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku, hak untuk memperoleh bantuan hukum: hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya, hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan, hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban: dan hak atas kebebasan pribadi kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya .penerapan aplikasi hukum terhadap perlindungan anak tentu perlu diketahui dahulu arti dari sebuah hukum itu sendiri, dimana disepakati bahwa manusia adalah makhluk social yang terus berinteraksi terhadap sesame. dalam konteks hidup bersama sama itu pula perlu adanya sebuah keteraturan hukum yang dapat memberi batasan agar tidak terjadinya sebuah pelanggaran atau kejahatan, karena pada dasarnya manusia adalah tempat kesalahan dan kekhilafan. perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga ada atur dalam undang undang nomor tahun tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kdrt) menyatakan bahwaundang undang kdrt menyatakan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh suami terhadap isteri didik arief mansur dan elisatris gultom, urgensi perlindungan korban kejahatan, pt. raja grafindo persada, jakarta, hlm. muhamad rezky perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi.kendala dalamsebuah permasalahan kasus terkait pidana ataupun perdata tentu memiliki kendala kendala dalam pengungkapan fakta fakta yang ada lapangan, banyak factor yang mempengaruhi bias karena adanya kesulitan dalam menemukan alat bukti adapun rekayasa atau pemusnahan alat bukti serta pemalsuan dll. setiap laporan yang diterima oleh polisi untuk dijadikan sebuah proses penyelidikan pun tentunya membutuhkan tahapan atau regulasi dan birokrasi yang tidak bias ditempati, tentu ini menjadi permasalahan karena akan memakan waktu dalam pengungkapan fakta, sementara bukti diluar sana bias jadi sudah hilang baik itu bukti yang melekat tubuh ataupun bukti bukti fisik lainya. serta kendala yang kerap kali dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga yaitu sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis. mengapa demikian, karena aturan mengenai kekerasan psikis seperti yang tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kdrt) belum menjelaskan secara lengkap bagaimana bentuk dari kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga, karena akan berbeda apabila kekerasan fisik dan kekerasan psikis. hal ini pun juga menjadi kesulitan karena untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga sangat tidak mudah melihat dari ciri ciri yang sifatnya bias dan butuh ahli analisa kriminologi dan psikologi. seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis dan atau kekerasan fisik, karena mental anak anak yang cenderung masih labil dan penuh kekhawatiran serta mudah ancam karena tidak memiliki kekuatan fisik seperti orang dewasa dan masih banyak hal hal lain. namun upaya suatu perlindungan hukum terhadap kekerasan anak dalam rumah tangga terbagi menjadi dua yaitu: upaya penal adalah pengertian kebijakan hukum pidana penal policy) jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan istilah kebijakan diambil dari istilah policy inggris) atau politiek belanda). menurut marc angel, pengertian kebijakan hukum pidana (penal policy) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan"? selanjutnya bara nawawi arief menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata mata pekerjaan teknik perundang undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistematik dogmatik. disamping pendekatan yuridis faktual juga dapat berupa pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional pada umumnya". dengan demikian upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga setelah korban mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga disebut upaya penal. upaya non penal pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), termasuk dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (influencing views society crime and punishment) serta upaya non penal ini dapat wujudkan dengan beberapa cara yaitu persuasif,denganterjadidalam keluarga. bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten terus menerus. strategi pencegahan ini meliputi bara nawawi arief, bunga rampai kebijakan hukum pidana, grenada media group, jakarta, hlm. ibid.,hlm. muhamad rezky perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi. pencegahan untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atau abuse tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan life skill bagi anak. yang dimaksud dengan pelatihan life skill meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketatau guidance dan perkembangan anak. pencegahan ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut.berikut ini sosialisasikhususnya terhadap orang tua agar orang tua memahami bahwa anak mempunyai seperangkat hak yang harus dilindungi terutama oleh orang tuanya sendiri. pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga. pembinaan atau bimbingan partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari kekerasan psikis terhadap anak dengan mengisi kegiatan kegiatan yang positif. mengurangi tayangan tayangan kekerasan media massa dan membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak setiap bentuk kekerasan. kampanye anti kekerasan yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, secara terus menerus melalui berbagai cara dan metode termasuk dengan menyelenggarakan seminar atau diskusi. |
rechtsregel jurnal ilmu hukum vol agustus p issn e issn raihdwi kusumo wardhana dosen fakultas hukum universitas pulang e mail received: revised: accepted: ags abstract pendaftaran tanah indonesia menjadi kewajiban yang harus dilakukan pemerintah untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum berupa sertifikat hak atas tanah. penelitian ini membuktikan bahwa faktor faktor penyebab terbitnya sertifikat ganda adalah karena tidak adanya kejelasan inventarisasi data kantor pertanahan, lemahnya penegakan asas asas pendaftaran tanah dan keakuratan data, serta perlindungan hukum terhadap para pihak belum terlaksana dengan baik dan maksimal karena sistem pendaftaran tanah indonesia masih berpedoman pada stelsel negatif berunsur positif. penelitian ini pada akhirnya memberikan masukan kepada pemerintah khususnya kantor pertanahan untuk melakukan perbaikan inventarisasi data dan keakuratan serta kehati hatian dalam melaksanakan pendaftaran tanah, dan bagi para pemilik hak atas tanah untuk dapat menggunakan tanah hak miliknya dengan sebaik baiknya sesuai asas penggunaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hak atas tanah. kata kunci perlindungan hukum, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, sertifikat ganda abstract land registry indonesia become liability that must made the government obtain legal certainty the form certificates land rights. problem studied this thesis dispute about overlapping tenure. results this study prove that the factors causing the issuance the double certificate the lack clarity the data inventory the land office, and weak enforcement the principles the land registration and accuracy data, and legal protection the parties has not been implemented properly and dwi kusumo wardhana optimal because due the weak stelsel negative publicity element positively used the registration land indonesia, this research ultimately provide feedback the government, especially the land office wonosobo district make improvements inventory data and accuracy and presence carrying out land registration, and for the owners land rights able use the land rights his own with the best fit principle use, management and utilization land rights. keywords: legal protection, control and ownership land rights, double certificate pendahuluan sengketa dan konflik agraria yang semakin marak dalam era reformasi terjadi akibat ketimpangan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam yang didukung regulasi yang tidak pro rakyat banyak (pro kapitalis), tumpang tindih, administrasi pertanahan yang kacau, dan penegakan hukum yang lemah. barangkali tidak ada persoalan yang paling kompleks indonesia, kecuali masalah pertanahan.! rupa menjelaskan adanya kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai instansi tertinggi untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah seluruh wilayah republik indonesia dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah dalam hal letak, batas dan luas tanah, status tanah, obyek yang berhak atas tanah serta pemberian surat tanda bukti hak berupa sertifikat. nomor tahun lembaran negara republik indonesia nomor yang menggantikan nomor tahun lembaran negara republik indonesia nomor tahun sebagai peraturan pelaksanaannya dikeluarkan sebagai realisasi dari rupa yang mengatur tentang pendaftaran tanah. bernard lambang, hukum pertanahan nasional, jakarta margaret pustaka, hlm. perlindungan hukum terhadap penguasaan . tersebut bebas dari kesalahan, baik kesalahan ketik maupun kesalahan dalam pendataan atas objek yang dimaksud (human error) artinya bahwa baik data fisik dan data yuridis keberadaannya bisa mendapat jaminan kepastian hukum. tertib administrasi pertanahan selain peran dari kantor pertanahan, juga peran dari desa yang bersangkutan, karena diharapkan pihak desa menyampaikan data tentang tanah tanah wilayahnya dengan akurat, sehingga pihak kantor pertanahan dapat melakukan prospek data dan pemeliharaan data dengan baik dan benar. pihak kantor pertanahan dalam menangani sengketa pastinya sudah melakukan mediasi antara kedua pihak, akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaiannya, sehingga bisa ditempuh melalui peradilan tata usaha negara. timbulnya sengketa hukum mengenai tanah manakala berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.!' pemeliharaan lapanganpun juga menjadi salah satu kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, diantaranya patok yang digunakan untuk tanda batas memerlukan biaya yang tinggi dan jumlah yang banyak karena harus memenuhi standar mutu yang sudah ditentukan. ketelitian dan kehati hatian dari pihak kantor pertanahan uga menjadi salah satu penyebab terjadinya tumpang widi handoko, asas dan tujuan pendaftaran tanah, diakses tanggal desember ramadi murad, penyelesaian sengketa hukum atas tanah, bandung: mandar maju, hlm. raih dwi kusumo wardhana tindih penguasaan dan pemilikan tanah desa tanjunganom, kecamatan kaliwiro, kabupaten wonosobo.!$ teori triadisam law yang dikemukakan oleh gustav radbruch dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan ini, dimana ketiga nilai dasar yang dikemukakan diatas sekalipun berkait, tetapi diantara mereka terdapat suatu spannungsverhaltnis, yaitu suatu ketegangan satu sama lain. hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti, sebagaimana diuraikan bahwa ketiganya berisi tuntunan yang berlainan dan antara satu dengan yang lain mempunyai potensi untuk bertentangan. kepastian hukum sebagai nilai, segera menggeser nilai nilai keadilan hukum dan kemanfaatan hukum samping. bagian utama bagi kepastian hukum adalahnilai nila yang berbeda beda tersebut, membuat penilaian kita mengenai keabsahan hukum bisa bermacam macam. masalah ini biasanya dibicarakan dalam hubungan dengan berlakunya hukum, suatu singkatan dari dasar: dasar berlakunya hukum. perbedaan dalam penilaian kita mengenai keabsahan dari hukum itu mengandung arti, bahwa dalam menilainya kita perlu loc cit satjipto rahardjo, ilmu hukum, bandung: citra aditya bakti), cetakan vii, hlm. raih perlindungan hukum terhadap penguasaan . membuat suatu perbandingan. hal ini misalnya berarti, bahwa penilaian keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan satu satunya penilaian. lebih dari itu, sesuai dengan potensi ketiga nilai nilai dasar yang saling bertentangan, apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak sah dari segi kegunaannya bagi masyarakat. nilai utama yang hendak capai dalam permasalahan ini, menurut penulis adalah nilai keadilan hukum, baru disusul kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, karena terdapat pihak pihak yang tidak mendapatkan keadilan atas masalah yang menimpanya. kantor pertanahan cenderung mengabaikan hak hak pemilik tanah sesungguhnya dengan mengambangkan dan mengesampingkan nilai nilai sosial, karena hukum tidak hanya berlaku sebagai aturan yang baku yang harus ditegakkan dan ditaati seketika itu saja, tetapi juga harus dipantau dari sisi kemasyarakatannya. banyak masyarakat biasa yang awam hukum dan mereka inilah yang menjadi korban dan akhirnya mengaburkan nilai keadilan yang seharusnya ditegakkan. kepastian hukum merupakan tujuan berikutnya, yang juga menjadi tujuan dalam pendaftaran tanah, sebagaimana ditetapkan oleh rupa, maka memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang atas tanah yang dijamin oleh undang undang. kebijakan hukum pertanahan pada ste se publisitas negatif berunsur positif terdapat kelemahan, dan justru cenderung lebih memproteksi semua kegiatan atau keputusan dari kantor pertanahan dalam menjalankan pendaftaran tanah yang l9c cit raih dwi kusumo wardhana berdampak pada penyimpangan asas asas pendaftaran tanah dan berimbas pada berbagai akibat seperti: tidak adanya pengawasan yang baik, tidak adanya keakuratan produk sertifikat, tidak adanya pertanggungjawaban atas produk sertifikat, belum terdapatnya standarisasi birokrasi dan database yang memadai, tingkat pra pendaftaran dan pelaksanaan pendaftaran, berbelit belit penyelesaian kasus pertanahan, tidak adanya kepastian hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah, tidak terdapatnya penyelesaian mandiri dari kantor pertanahan terhadap kasus kasus pertanahan, belum adanya nilai keseimbangan hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan (masyarakat) dengan pemerintah kantor pertanahan), terjadi penyimpangan terhadap hak atas tanah berfungsi sosial, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah melebihi batas, pemberian hgb hgu hp yang tidak sesuai jangka waktu dan peruntukannya. arah dan tujuan pemilihan penggunaan stel se publisitas negatif berunsur positif indonesia patut diduga sebagai imperialisme peninggalan hindia belanda yang diteruskan oleh pemerintah indonesia pejabat pribumi), setelah penyerahan kekuasaan dari penjajahan hindia belanda, sehingga sangat berimplikasi terhadap sistem pendaftaran tanah pada saat ini. kasus tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah ini menurut penulis belum memenuhi tiga nilai dasar yang raih perlindungan hukum terhadap penguasaan . dikemukakan oleh gustav radbruch, karena belum dapat diterapkan secara seimbang dalam prakteknya, karena kembali lagi pada stelsel yang dianut negara kita, selama masih berpedoman pada stel sel publisitas negatif berunsur positif maka keadilan hukum belum akan terwujud. perlindungan hukum terhadap penguasaan dan pemilikan tanah atas terbitnya sertifikat ganda dalam satu obyek tanah yang sama hukum yang dibuat oleh badan resmi (penguasa) atas adalah badan hukum yang lahir dalam masyarakat bernegara.2l perlindungan hukum terhadap warga negara indonesia secara universal telah diatur dalam undang: undang dasar khususnya pada alinea ke dan 28lindungan hukum hak atas tanah telah diatur berdasarkan undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria dan pada angka peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendaftaran tanah. perlindungan hukumnya dituangkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah yang merupakan hasil akhir dari pendaftaran tanah yang berisi data fisik dan data yuridis yang merupakan tanda bukti yang kuat. kepemilikan atas sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanahnya, subjek dan objek haknya menjadi nyata, selain itu sertifikat juga memberikan beberapa manfaat yaitu mengurangi kemungkinan rianto adi, sosiologi hukum kajian hukum secara sosiologis, jakarta: yayasan pustaka obor indonesia, hlm. raih dwi kusumo wardhana terjadinya sengketa dengan pihak lain, serta memperkuat posisi tawar menawar apabila hak atas tanah yang telah bersertifikat diperlukan pihak lain untuk kepentingan pembangunan apabila dibandingkan dengan tanah yang belum bersertifikat serta mempersingkat proses peralihan serta pembebanan hak atas tanah. penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh kantor pertanahan adalah perbuatan hukum dalam bidang tata usaha negara. dalam konteks ini, pihak dari kantor pertanahan (petugas tata usaha negara) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada seperangkat peraturan petunjuk pelaksanaan. penerbitan sertifikat tanah telah melalui proses yang ditentukan oleh tahun maka penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh kantor pertanahan bersifat konstitutif, yaitu keputusan administrasi pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum. akibat hukumnya adalah, negara menjamin dan melindungi pemilik sertifikat tanah. siapapun juga wajib menghormati adanya hak ini, dan ini sejalan dengan prinsip kedaulatan hukum supremasi hukum). kesalahan (kekhilafan) yang terjadi dalam penerbitan sertifikat tanah, seperti dalam permasalahan sertifikat ganda beberapa daerah indonesia, harus melalui mekanisme hukum untuk memperbaiki akibat hukumnya. dalam kejadian ini tentu saja ada pihak yang dirugikan, sehingga pihak yang dirugikan harus diberikan kompensasi kerugian. dasar untuk mengajukan ganti rugi adalah berdasar kitab undang undang hukum perdata. adrian studi, cit, hlm. raih perlindungan hukum terhadap penguasaan . hubungan penerbitan sertifikat hak atas tanah dengan kepastian hukum adalah hubungan sebab akibat. peraturan pemerintah nomor tahun telah menetapkan kepastian hukum yang lebih baik dibanding dengan peraturan pemerintah nomor tahun apabila menganalisis kasus ini, permasalahan tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah dengan terbitnya sertifikat ganda ini adalah akibat dari lemahnya koordinasi antara kantor pertanahan dengan perangkat desa setempat dan para pemilik tanah yang bersangkutan dan juga tidak transparannya upaya penyelesaian kasus tumpang tindih ini sehingga perlindungan bagi pihak pemilik hak atas tanah yang sebenarnya tidak tercapai dengan baik. penyebab lainnya adalah adanya pengaruh dari penggunaan stelsel publisitas negatif berunsur positif dimana konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah sesungguhnya menjadi terabaikan, hal mana dapat dilihat dari tidak adanya pertanggungjawaban yang terdapat pada stele publisitas negatif berunsur positif yaitu ada pada pejabat ambtenaar, sehingga dilihat dari tinjauan hukum penggunaan stelsel publisitas negatif berunsur positif ini belum memenuhi unsur penerapan dan pelaksanaan hukum. konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dari persoalan keadilan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. gustav radbruch mengemukakan, sehingga dengan pilihan ste se publisitas negatif berunsur positif raih dwi kusumo wardhana tersebut, maka tiga nilai dasar itu sendiri tidak mungkin tercapai. tujuan kebijakan hukum pertanahan pada pilihan ste se publisitas negatif berunsur positif terkait erat dengan tujuan sistem hukum pertanahan itu sendiri yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, oleh karena itu pilihan penggunaan sistem hukum pertanahan pada stele publisitas negatif berunsur positif mestinya berorientasi pada nilai nilai dasar hukum yaitu untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. perlindungan hukum atas pemegang hak atas tanah yang telah memiliki sertifikat juga diatur dalam undang undang nomor tahun tanggal desember tentang peradilan tata usaha negara, dalam memberikan penjelasebentuk perlindungan hukum yang telah dijabarkan atas merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dimanaditetapkan oleh pengadilan. tujuannya adalah mencegah untuk terjadinya sengketa. perlindungan hukum preventif diambil sebagai jalan pencegahan atau bentuk antisipasi agar tidak terjadi sengketa. widi handoko, cit, hlm. l9c cit raih perlindungan hukum terhadap penguasaan . pengkajian mengenai kasus sertifikat ganda ini selalu penulis kaitkan dengan penerapan stele dalam pendaftaran tanah, selama stele publisitas negatif berunsur positif masih digunakan dalam pendaftaran tanah indonesia, karena sifatnya kuat bukan mutlak, dimandigugat oleh pihak lain yang merasa berhak menguasai dan memiliki tanah tersebut. tahun dibuat untuk menutupi kelemahan publisitas negatif yang dianut oleh tahun cambliss dan seiman menggambarkan sistem model bekerjanya hukum dalam masyarakat untuk mengarahkan perilaku pemegang peran dalam sistem pendaftaran tanah, dimana masyarakat berada dalam sistem birokrasi yang kompleks sejak pembuatan hukumnya, merupakan pengaruh dari struktur kekuasaan. kekuatan sosial personal telah mempengaruhi dan sesungguhnya sudah mulai bekerja. melihat bekerjanya sistem pembuatan hukum, pihak yang diuntungkan adalah mereka yang lebih kaya serta golongan golongan dalam masyarakat yang aktif dalam kegiatan kebijakan. masyarakat khususnya pemilik hak atas tanah merupakan basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari widi handoko, cit, hlm. lihat pula dalam puteri, rekonstruksi politik hukum, hak tas air pro rakyat, cit, hlm. raih dwi kusumo wardhana kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. kesimpulan berdasarkan hasil penelitian baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: tumpang tindih penguasaan dan pemilikan hak atas tanah dengan terbitnya sertifikat ganda dapat terjadi karena kantor pertanahan dalam melakukan pendataan tanah baik itu data fisik dan data yuridis bertentangan dengan asas asas dalam pendaftaran tanah, sehingga terbitnya sertifikat ganda tidak dapat terelakkan lagi. asas asas yang dilanggar adalah sebagai berikut: asas kecermatan, bahwa kantor pertanahan dalam melakukan pendataan, konversi tanah, pengukuran, pemasokan tanpa diketahui dan disetujui oleh para pemilik tanah, sebagaimana diuraikan dalam dimana para pemilik tanah terancam kehilangan hak atas tanah yang secara jelas dan tegas bahwa adanya hak milik hak lain tersebut diterbitkan terlebih dahulu oleh kantor pertanahan, asas kepastian hukum, dalam hal ini pendaftaran tanah yang dilakukan oleh para pemilik tanah telah terjadi tumpang tindih dan terbit sertifikat ganda, hal ini tidak sesuai dengan rupa, asas kejujuran dan keterbukaan, karena para pemilik tanah yang sebelumnya tidak diberitahu telah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah yang lainnya, raih perlindungan hukum terhadap penguasaan . sistem publikasi yang digunakan rupa dan adalah sistem publisitas negatif berunsur positif. sistemnya bukan negatif murni, karena dinyatakan dalam hurufpenegasan karakter ste se publisitas negatif terlihat pada yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia mari), yang secara tegas menyatakan bahwa pendaftaran tanah kita menganut model stelsel publisitas negatif. salah satu yurisprudensi tersebut dapat dibaca dalam putusan mari reg. k sip tanggal september menyatakan bahwa: mengingat ste se negatif tentang register pendaftaran tanah yang berlaku indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain. pembuktian oleh pihak lain dilakukan dengan melayangkan gugatan pengadilan dikarenakan sertifikat mempunyai (dua) sisi, yakni satu sisi secara kepercayaan sertifikat merupakan alat bukti pemilikan, sisi lain sertifikat merupakan bentuk keputusan yang bersifat penetapan (beschikin9 yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan sebagai pejabat tata usaha negara. yang bersifat beschiking merupakan bentuk pengakuan hak milik atas tanah bagi pemiliknya. sertifikat yang diterbitkan juga bersifat deklarator, yakni keputusan untuk untuk mengakui suatu yang telah ada dan diberikan karena telah memenuhi syarat yang ditentukan. widi handoko, kebijakan hukum pertanahan sebuah refleksi keadilan hukum progresif, yogyakarta thefa media, hlm adrian studi, sertifikat hak atas tanah, jakarta sinar grafika, hlm. raih perlindungan hukum terhadap penguasaan . asas kehati hatian, dalam hal kantor pertanahan tidak memperhatikan asas kehati hatian, karena telah mengeluarkan sertifikat dengan pengukuran dan pemberian hak yang tumpang tindih dengan hak para pemilik tanah yang sebelumnya. perlindungan hukum bagi pihak pihak yang terkait dalam terbitnya sertifikat ganda adalah bahwa perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah tidak terlaksana karena: para pemilik tanah belum dapat melakukan aktivitas sebagai subyek hukum atas tanah yang menjadi haknya, karena hampir dipastikan sertifikat hak atas tanahnya masih terblokir kantor pertanahan, sistem pendaftaran tanah negara indonesia masih berpedoman pada ste se publisitas negatif berunsur positif, karena berdampak pada hal hal bawah ini: terjadinya penyimpangan terhadap sistem birokrasi dan pelayanan publik beberapa kantor pertanahan, terjadi penyimpangan terhadap asas asas pendaftaran hak atas tanah dan tidak adanya keakuratan data, lemahnya pengawasan dan tidak adanya pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap produk sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran hak atas tanah, berbelit belinya penyelesaian kasus pertanahan, tidak terdapat penyelesaian mandiri dari kantor pertanahan. saran untuk pembuat undang undang the making institutions), sebaiknya membuat suatu aturan tambahan mengenai raih dwi kusumo wardhana sistem pendaftaran tanah indonesia guna menopang rupa nomor tahun sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi agraria sehingga hak milik atas tanah dapat dimanfaatkan sesuai dengan asas penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan hak atas tanah. kantor pertanahan sebagai pelaksana undang undang rule functioning) sebaiknya memperbaiki inventarisasi data dan lebih meningkatkan pelayanan pusat informasi data yang transparan yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. penegakan keakuratan data dan penerapan prinsip kehati hatian dalam proses pendaftaran tanah, hendaknya dilaksanakan oleh pegawai yang berdedikasi tinggi dan memiliki ketegasan serta dekat dengan masyarakat dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi wilayah kerja kantor pertanahan yang bersangkutan. role occupants masyarakat khususnya sebagai pemilik hak atas tanah) sebaiknya melakukan pengawasan dan pemanfaatan atas tanah miliknya secara baik dan maksimal sehingga tidak ditelantarkan ataupun timbul sengketa atas tanah tersebut. pemerintah hendaknya melakukan pembangunan yang sistematis dan memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah, sehingga masyarakat sebagai pemilik tanah dapat memanfaatkan tanahnya sesuai asas penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan hak atas tanah tanpa merugikan satu dengan lainnya. raih perlindungan hukum terhadap penguasaan hamzah, ali achmad, hukum agraria pertanahan indonesia) jilid prestasi pustaka publisher, jakarta hukum pertanahan seri hukum pertanahan pemberian hak atas tanah negara dan seri hukum pertanahan ii sertifikat dan permasalahannya), prestasi pustaka publisher, jakarta friedman, legal theory, diterjemahkan oleh muhammad arifin dengan judul teori dan filsafat hukum idealisme filosofis dan problema keadilan susunan raja grafindo persada, jakarta handoko, widi, kebijakan hukum pertanahan sebuah refleksi keadilan hukum progresif, thefa media, yogyakarta harsono, bodi, hukum agraria jilid hukum tanah nasional, jabatan, jakarta hartanto, andi, hukum pertanahan karakteristik jual beli yang belum terdaftar hak atas tanahnya, lambang justicia, surabaya hatta, mohammad, hukum tanah nasional dalam perspektif negara kesatuan, media abadi, yogyakarta hs, salim dan relielambang, bernhard, hukum agraria nasional, margaret pustaka, jakarta memuji, sri dan soerjani soeharto, penulisan hukum normatif suatu tinjauan singkat, rajawali press, jakarta mengerti, novita dan bernard tanya, moralitas hukum, genta publishing, jakarta marzuki, peter mahmud, penelitian hukum edisi revisi, kencana grenada media group, jakarta pengantar ilmu hukum, kencana grenada media group, jakarta dwi kusumo wardhana murad, ramadi, penyelesaian sengketa hukum atas tanah, mandar maju, bandung perlindungan, a.p, komentar atas undang undang perumahan dan pemukiman dan undang undang rumah susun, mandar maju, bandung rahardjo, satjipto, ilmu hukum cetakan vii), citra aditya bakti, bandung santoso, urip, hukum agraria dan hak hak atas tanah, grenada media, jakarta pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, kencana grenada media grup, jakarta hukum agraria kajian komprehensif, kencana grenada media group, jakarta sembiring, jimmy jones, panduan mengurus sertifikat tanah, visi media, jakarta shaleh, cantik, hak anda atas tanah, thalia indonesia, jakarta sidharth, reformasi peradilan dan tanggung jawab negara, bunga rampai komisi yudisial, putusan hakim: antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, komisi yudisial republik indonesia, jakarta wirabuana, tunjung herring, hukum agraria indonesia, badan penerbit universitas diponegoro, semarang soeharto, soerjani, pengantar penelitian hukum, universitas indonesia, jakarta soeharto, soerjani dan sri mahmudi, penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat, rajawali, jakarta soerodjo, irawan, kepastian hukum hak atas tanah indonesia narkoba, surabaya soeharto, j.b, hukum agraria fakultas hukum universitas agustus semarang, semarang soemitro, hanintijo ronny, metodologi penelitian hukum dan statistik, rieneka cipta, jakarta studi, adrian, sertifikat hak atas tanah, sinar grafika, jakarta puteri, rekonstruksi politik hukum hak atas air pro rakyat, surya pena gemilang, jakarta perlindungan hukum terhadap penguasaan . syarif, ela, pensertifikatan tanah bekas hak eigendom, gramedia, jakarta wirassih, resmi, pranata hukum sebuah telaah sosiologis, badan penerbit universitas diponegoro, semarang dwi kusumo wardhana berdasarkan hal tersebut atas, memberi kesan negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertifikat dikarenakan sewaktu waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat. permasalahan yang dijumpai baik pengadilan maupun kantor pertanahan adalah sertifikat ganda yang berarti bahwa telah terbit dua buah sertifikat yang saling tumpang tindih atas sebidang tanah yang dikuasai dimiliki oleh seseorang atau badan hukum instansi yang berlainan. terbitnya sertifikat ganda ini biasanya diakibatkan oleh belum ditetapkannya bidang bidang tanah terdaftar dalam peta pendaftaran, dan banyaknya kantor pertanahan tidak menggunakan peta pendaftaran dengan sebenarnya.? serikat ganda juga terbit dari banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam penerapan asas asas pendaftaran tanah indonesia. masyarakat umum sebelum melakukan transaksi terkait dengan tanah seharusnya dapat memperoleh data data yang akurat melalui pengecekan sertifikat tanah yang bersangkutan kantor pertanahan setempat. pelaksanaan asas mutakhir dan terbuka mestinya tidak hanya ditujukan pada pemeliharaan data terkini dan pengecekan data terhadap sertifikat yang bersangkutan, sebagai obyek yang akan dilakukan sebuah transaksi, tetapi juga menjadi sebuah kewajiban tersedianya teknologi yang baik pada tingkat pra pendaftaran sampai dengan post pendaftaran. penyimpangan pelaksanaan asas terbuka yaitu ketika data data yang dibutuhkan oleh yang urip santoso, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, jakarta kencana penida media grup, hlm. adrian studi, cit, hlm. raih perlindungan hukum terhadap penguasaan . berkepentingan tidak akan didapat kecuali hanya orang orang tertentu yang mempunyai akses kantor pertanahan, terutama hal ini berkaitan dengan biaya atas pengecekan objek hak atas tanah yang akan diakses. bertolak dari permasalahan yang penulis kemukakan atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dengan judulpermasalahan berdasarkan latar belakang atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai berikut: mengapa dapat terjadi tumpang tindih penguasaan dan pemilikan hak atas tanah? bagaimana perlindungan hukum terhadap penguasaan dan pemilikan hak atas tanah atas terbitnya sertifikat ganda dalam satu obyek tanah yang sama? tujuan dan kegunaan penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak terhadap penguasaan dan pemilikan hak atas tanah karena terbitnya sertifikat ganda dalam satu obyek tanah yang sama. widi handoko, asas dan tujuan pendaftaran tanah, diakses tanggal november raih dwi kusumo wardhana metodologi penelitian penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. hal ini disebabkan,melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian dengan socio legal research penelitian sosio legal). penelitian sosio legal ini menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. topik utama dalam penelitian sosio legal ialah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap penegak hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegak hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya. penelitian ini menggunakan kaedah hukum yaitu peraturan peraturan tertulis yang terkait dengan pendaftaran tanah, penguasaan dan pemilikan tanah antara lain rupa nomor tahun dan nomor tahun tentang pendaftaran tanah, dan direalisasikan dengan melakukan penelitian terhadap hal hal yang berkaitan dengan tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah dengan mencari kebenaran yang terjadi dilapangan. soerjani soeharto dan sri memuji, penulisan hukum normatif suatu tinjauan singkat, jakarta rajawali press, hlm. peter mahmud marzuki, penelitian hukum edisi revisi, jakarta: kencana grenada media group, hlm raih perlindungan hukum terhadap penguasaan . pembahasan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik, dalam arti yuridis juga beraspal perdata dan beraspal publik. penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dipakai. penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang didaki secara fisik, pada kenyataan penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain, misalnya, apabila tanah yang dikuasai disewakan kepada pihak lain, maka tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain dengan hak sewa. pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya. hukum tanah mengenal juga adanya penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang empunya tanah. hak penguasaan atas tanah apabila sudah dihubungkan dengan tanah orang (badan hukum) tertentu, maka yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang mempunyai hak. bodi harsono, hukum agraria indonesia, sejarah pembentukan undang undang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya, jabatan jakarta, hlm. v0l9c cit. raih dwi kusumo wardhana penegasan sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat diatur pula dalam tahun menyebutkan:penjelasan tahun menjelaskan mengenai arti alat pembuktian yang kuat. dijelaskan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam artikedudukan sertifikat hak atas tanah adalah sebagai tanda bukti hak yang kuat, bodi harsono menyatakan bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari hari maupun dalam berperkara pengadilansurat ukur dan buku urip santoso, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, cit, hlm. raih perlindungan hukum terhadap penguasaan . tanah yang bersangkutan, karena data itu diambil dari surat ukur dan buku tanah tersebut.! kelemahan stele publisitas negatif berunsur positif terlihat jelas dalam kegiatan pendaftaran tanah indonesia, mana pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa menguasai dan memiliki tanah itu!?, sistem ini memang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah sejati , karena menganut asas nemo plus yuris. kepastian hukum ada dalam pendaftaran tanah karena diterbitkan data data tanah yang sudah diketahui. petugas pendaftaran tanah secara aktif melakukan penelitian kebenaran data yang dimohonkan sehingga diterbitkan sertifikat tanah bagi pemohon atas tanah tersebut, namun pemberian sertifikat tanah atas nama pemohon yang merupakan pemilik sebagaimana tertera dalam surat tanda bukti hak atas tanah tersebut tidak mutlak. diberikan kesempatan kepada pemilik tanah sejati untuk membuktikan kepemilikan tersebut peradilan umum. seolah olah ada kontradiksi antara stele negatif berunsur positif yang dipakai dalam pemberian sertifikat dan kepastian hukum. sebab, kebenaran data sertifikat tersebut masih dapat digugat oleh pemilik tanah yang sebenarnya peradilan umum. pemerintah menggunakan stel se negatif berunsur positif karena pendaftaran tanah indonesia belum tuntas, demikian juga administrasi data data tanah kantor pertanahan setempat serta kantor kelurahan, kecamatan, serta jajaran instansi bodi harsono, cit, hlm. urip santoso, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, cit, hlm. ela syarief, pensertifikatan tanah bekas hak eigendom, jakarta: gramedia, hlm. raih dwi kusumo wardhana terkait. menurut ela syarief, dapat diprediksi, telah terjadi penulisan data sertifikat yang tidak benar atau tidak sesuai fakta lapangan, sehingga petugas petugas pendaftaran tanah lapangan diwajibkan aktif dalam meneliti data data tanah tersebut. kegiatan pendaftaran tanah layaknya didukung oleh komputerisasi kantor pertanahan yang merupakan produk dari institusi pelayanan publik, karena badan pertanahan nasional republik indonesia senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. salah satu upayanya adalah dengan melakukan perubahan pola pelayanan kepada masyarakat, dari pelayanan manual menjadi pelayanan yang berbasis komputerisasi yang dimulai sejak tahun komputerisasi kantor pertanahan beberapa kantor pertanahan belum diterapkan dengan baik, sehingga masih mengacu pada data manual yang tentu saja sangat menyulitkan kinerja pegawai kantor pertanahan. pendanaannya masih sisir satu persatu, dan sering banyak yang terlewat, apalagi bila struktur pegawai lingkungan kerja kantor pertanahan berubah karena mutasi jabatan ataupun hal internal lainnya, hal tersebut jelas sangat menyulitkan karena tidak maksimalnya serah terima pekerjaan, sehingga keakuratan data sangat minim dan berakibat pada timbulnya kasus pertanahan yang salah satunya adalah terbitnya sertifikat ganda. ketidakakuratan data terjadi manakala lemahnya penerapan asas akurasi lapangan yaitu suatu asas pendaftaran tanah yang lebih mendasarkan tidak sekedar pada subyeknya, akan tetapi mendasarkan pada jaminan hukum obyek hak atas tanah, artinya data data yang dicatat dan ditulis dalam sertifikat loc cit. raih |
laoegahan perkawinan pada usia anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gunung mas, menimbang: bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, sehingga memiliki hak hak asasi yang sama seperti hak hak asasi yang dimiliki oleh individu individu lainnya, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan kabupaten gunung mas yang makmur dan sejahtera, bahwa jumlah perkawinan pada usia anak kabupaten gunung mas menunjukan angka yang tinggi dan memprihatinkan:olehterhadap hak hak anak:perkawinan pada usiasubbabsubbacegahan perkawinan pada usiagunung masabar hukum kasurbagerkawinan pada usia anakkasubbagbar hukum kasubbagncegahan perkawinan pada usia anak, berasas: dan pemberdayaan. pencegahan perkawinan pada usia anak,, mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak: meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak: mencegah putus sekolah: dan menurunkan angka kemiskinan: sasaran dalam peraturan daerahdaerah ini meliputi: upaya pencegahan perkawinan pada usia anak: pemenuhan hak anak: cc.: pengaduan, kebijakan dan strategi program, monitoring dan evaluasi: dan pendanaan. ov| timtanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak,:, menyelesaikan pendidikan sesuai dengan wajib belajar: memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi:erkawinan pada usia anakb.memberikan masukan dalam dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak::pk2pa, dan p2tp2a: masyarakat dapat menyelenggarakan kesempatan bersama dan atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersamaiii pemenuhan hak anak pencegahan perkawinan pada usia anak melalui pemenuhan hak anak::.::asubbagantar: gugus tugas kla, gugus tugas kra, gugus tugas d kra: sekolah dan atau lembaga pendidikan, forum anak, sanggar anak: fpk2pa kabupaten, fpk2pa kecamatan: p2tp2afpk2pa dan p2tp2a: orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, bertanggungjawab melakukan pemeriksaan kesehatan rumah sakit atau puskesmas:: dan fpk2pa dan p2tp2a kabupaten dapat menyediakan layanan psikolog anak dan konselor(5s) tindak lanjut sebagaiman kebijakan dan strategi program kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui rad papua. strategi program pencegahan perkawinan pada usia anakb.kabar hukum! kasubbag bab viiiatuan kerjaerkawinan pada usia anak dalam peraturan daerah ini jum rta ann nip.egahan perkawinan usiacegahan perkawinan pada usia anak kabupaten gunung mas sangat diperlukan mengingcegahan perkawinan pada usiaabad hukum kasubbag ii. demi cukup jelas! kasubbag cukup jelas. hurufhurufuruf hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat berupauruf hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan beruphak berorganisasi dan berkumpul secara damai berupahuruf hak atas perlindungan kehidupan pribadi berupnapas hukum kasus bas (ai huruf hak akses informasi yang layak berupaungkin hurufberup. cukup jelas. s5) cukup jelas. huruf diskriminasi adalah. huruf. huruf penelantaran adalahkasus3ag sia huruf. huruf. hurufanak adalaheag allg sud(ikatan urung kasus pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: pendapatan asli daerah sejumlah:(berkurang) rp.( jumlah dana perimbang: semula rp. bertambah (berkurang) rp.( jumlah pajak daerah setelah perubahan rp. retribusi daerah sejumljumlah: semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan rp. ra: semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah dana bagi hasil setelah perubahan rp. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah: semula rp. bertambah (berkurang) rp.(jumlahjumlah:jumlah: semula rp. bertambah (berkurang)jumlah: semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan rp. kasus| belanja tidak terduga sejumlah(berkurang) rp. jumlah belanja hibah setelah perubahan rp. belanja modal sejumlahejumlah:la rp. bertambah (erimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah:mean ajlampiran laporan sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, lampiran daftar piutang daerah, il., dan lampiran xiv daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain lainsebagai landasan operasional pelaksanaan. kabar hukum) kasgunung mas,ara koordinasi sekretaris daerah wakil bupati kepatapana asistenjakin kabar kepalabsitung ikan penjelasan atassejak ditetapkannyakembangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara,yang berjalan, sehingga menurut ketentuan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, pemerintahtelah mendapatkan persetujuan dprdperubahkasuebag yes cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten gunung mas tahun nomor kabar hukum) kasubbag lampiran peraturan daerah kabupaten gunung mas nomor tahun tanggal september perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran pemerintah kabupaten gunung mas ringkasan perubahan apbd tahun anggaran satpam senapan pendapatan ina pendapatan asli daerah pendapatan pajak daerah ida hasil retribusi daerah it: hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan i:t.: lain lain pendapatan asli daerah yang sah in2 dana perimbangan bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak i . dana alokasi umum dana alokasi khusus lain lain pendapatan daerah yang sah pendapatan hibah k. belanja pegawai belanja hibah belanja bantuan sosial zakisatumrasaa sauna surplus (defisit) banana near senen pembiayaan daerah snnnnnnnnnannnnonakna "si snn lanang: penerimaan pembiayaan daerah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya ma) penerimaan kembali pemberian pinjaman pengeluaran pembiayaan daerah app)) kuala kurun, september bupati gunung mas sae jaya samanya moncong koordinasi para koordinasi para koo waktu. bupati aga wakil bupati sekretaris daerah pawomeacers emang magenta lok) eesrnga asistensi, "j5. kepaladadan mam mmsaae aan iis sekitar kabar tur) merata bdg printed siliperlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang bagian wilayah perencanaan kawasan perkotaan kuala kurbkabar hukum kasurbagrencana detail tata ruang bagian wilayah perencanaan kota kuala kuru5oh sasesuai dengan arahan atau yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupatehukum kasusnya aja zona rimba kota adalah suatu hamparan lahan yang nba pohon pohon yangzona taman kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. zona taman rukun tetangga yang selanjutnya disebut zona tamanindustri adalahlatzona perkantoran dan perdagangan jasa adalah peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perkantoran dan perdagangan jas daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan. zona pembangkitpertahanan keamanantempat evakuasi sementara adalah ruang penyelamatan diri dan berfungsi sebagai tempat berkumpul penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi tempat evakuasi akhir. s1. zona instalasi pengelolaan air minum yang selanjutnya disingkat imammengolah air baku menjadi air yang dapat dikonsumsi terdiri atas unit unit pengolahan yang memiliki fungsi masing masing. zona instalasi pengelolaan air limbah yang selanjutnya disingkatdomestik, industri, maupun komersial dan lainnya.ruang terbuka non hijau adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi men badan air. ruang terbuka non hijau juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat. zona transportasi adalah peruntukan ruang yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari hari sepertiinggian bangunanndar udara pengumpan mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal, selain itu juga tujuan dari bandar udara pengumpan sebagai penunjang bandar udara pengumpul dan sebagai penunjang kegiatan lokal. kabar hukum sus bag jatiakbar hia aya pemantauan upaya pengelolaan lingkungan hidup dmdal terdiri dari beberapa bagian yakni dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan ka andal), dokumen analisis dampak lingkungan, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup rkl), dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup rpl). analisis dampak lalu lintas yang nya. mal yang besar, atau stadion ataupun kawasan permukiman yang baru akan mem. andalan bukan merupakan perizinan, tetapi dapat menjadi syarat sebuah kegiatan yang diwajibkan untuk kegiatan bangunan usaha dengan kriteria tertentu. pusat pelayanan kota kawasan perkotaan yang selanjutnya disebut ppk adalah taman kota. sub pusat pelayanan kota kawasan perkotaan yang selanjutnya disebut spp adalah dam sekata juri gunung mas dan kantor bupati kabupaten. pusat lingkungan yang selanjutnya disebut adalah kantor kecamatan kuala kurun, kantor kelurahan kuala kurun, dan kelurahan tampang tumbang anjir. jalan kolektor primer satu yang selanjutnya disebut jkp adalah jkp yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota provinsi. jalan kolektor primer dua yang selanjutnya disebutar bastmelintasi dan tujuan penataan bwp: rencana struktur ruang, cc.n tujuan penataan bagian wilayah perencanaan bagian kesatu melintasi bwp melintasi bwp kuala kurun sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas kurang lebih (tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu) hektar termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi. melintasi bwp sebagaimana dimaksud pada meliputi: seluruh atau sebagian wilayah kecamatan kurun atau kelurahan kuala kurun, dan seluruh atau sebagian wilayah yah kecamatan kurun atau tampang tumbang anjir. kelurahan ulasan melintasi bwp kuala kurun, sebagai meliputi: bagaimana dimaksud pada sel kecamatan kurun atau kelurahan uas puluh enam) hektar: dan rang lebih (dua ribu lima seluruh atau sebagian wil tampang tumbang anjir tana kurun atau kelurahan enam ratus delapan puluh lima) hasta rang lebih (seribu prana kabar hukum kaa asu88ag bwp sebagaimana dimaksud dalam dibagi menjadi (tiga) sub bwp yang terdiri atas: sub bwp adalah pusat kawasan perdagangan dan jasa, pemerintahan, permukiman dan pendidikmbilan ratus tiga puluh enam) hektar, sub bwp adalah kawasan pariwisata, perindustrian, perdagangan dan jasa, pertanian serta permukimdua ratus sembilan puluh empat) hektar, dan sub bwp adalah kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, permukiman, pendidikan, kawasan olahraga dan kawasan transportasilima ratus sebelas) hektar. orientasi kawasan bwp dan pembagian subbwp tujuan penataan bwp kuala kurun, sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah untuk mewujudkan kota kuala kurun sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, pelayanan sosial ekonomi, melalui optimasi pemanfaatan ruang dengan penampilan kota yang menarik yang memperhatikan kelestarian lingkungan. bab iii rencana struktur ruang bagian kesatu umum rencana struktur ruang bwp kuala kurunatau yang selanjutnya disebut ppk, dan sub pusat pelayanan kota atau yang selanjutnya disebut spp, dan cc. pusat lingkungan. ppk sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu ppk taman kota yang terdapat sub bwp spp sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: spp dam sekata juri yang terdapat sub bwp dan spp kantor bupati kabupaten gunung mas yang terdapat sub bwp pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pusat lingkungan kecamatan kantor camat kurun, pusat lingkungan kelurahan kantor lurah kuala kurun, dan atau cc. pusat lingkungan kelurahan kantor lurah tampang tumbang anjirudara, dan cc. sistem jaringan transportasi sunga. kabar huk umj kayu bac sihur pejalan kaki, terminal penumpang, dan halte bus. jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jalan kolektor primer satu dengan kode jkp jalan kolektor primer satu dengan kode jkp sebagaimana dimaksud pada meliputi: ruas jalan kuala kurun sei hanyu, ruas jalan kuala kurun telah, dan cc. ruas jalan ahmad yani. jaringan jalan provinsi, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jalan kolektor primer dua dengan kode jkp jalan kolektor primer dua dengan kode jkp sebagaimana dimaksud pada meliputi ruas jalan bukit lit bawah kuala kurun sepanjang km. jaringan jalan kabupaten,meliputi jalan lokal primer. jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada meliputi: ruas jalan ahmad yani, ruas jalan bhayangkara, cc. ruas jalan soekarno, ruas jalan ais nasution, ruas jalan kuala kurun tumbang iwan, ruasjalan adonis samad, ruas jalan kawin kameo, ruas jalan mt. haryono, ruas jalan yos sudarso, ruas jalan sangkurun, ruas jalan sangkalemu, ruas jalan mangkurambang, ruas jalan temanggung panji: ruas jalan ks. tubuh, ruas jalan jenderal sudirman, ruasjalan di. panjaitan, kabar hukum kasubbag ruas jalan piece tendean, ruas jalan paman, ss. ruas jalan panglima taipei, ruasjalan seth adji, uu. ruas jalan jambu, ruas jalan sangka satyawada, ruas jalan nyaharum, xx. ruas jalan sudirman dan ruas jalan brigjen katamu menuju jalan pangeran diponegoro. ruas jalan sistem sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi jalan kolektor sekunder. jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada meliputi: ruas jalan pangeran diponegoro, ruasjalan letnan jenderal suprapto, cc. ruas jalan tilik ribut, ruas jalan brigadir jenderal katamu, dan ruas jalan labirin muchtar. jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: ruas jalan pangeran diponegoro, ruas jalan letnan jenderal suprapto, cc. ruas jalan tilik ribut, ruas jalan brigadir jendral katamu, dan ruas jalan labirin muchtar. jalur pejalan kaki dilengkapi dengan perangkat jalan. terminal penumpang, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: terminal penumpang tipe terdapat kelurahan kuala kurun, dan terminal penumpang tipe terdapat kelurahan kuala kurun. halte bus sebagaimana dimaksud dalam huruf terdapat di: sub blok i a sub blok i a sub blok i a sub blok i c dan sub blok i ckasus4g bandar udara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi bandar udara pengumpan. bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada sebagai bandar udara kuala kurun kecamatan kurun. ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara yang terdiri dari: kawasan bawah permukaan kerucut, kawasan bawah permukaan horizontal dalam, dan kawasan bawah permukaan transisi. ruang udara sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan meliputi: kawasan rancangan pendaratan dan lepas landas, dan kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan. ruang udara penerbangan sebagaimana dimaksud pada, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jaringan angkutan sungai kahayan. alur pelayaran, dan pelabuhan sungai. alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi tumbang miri telah kuala kurun sepang simon bukit lit palangka raya pulang pisau maluku pangkah baharu. pelabuhan sungai pengumpul sebagaimana dimaksud pada huruf berada kota kuala kurun. bagian ketigahukum! kasus bas leh bea paragraf sistem jaringan energi sistem jaringan energi kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalahdalam meliputi:dengan kode pltu kalteng tumbang kabuki kecamatan ringan,antar sistem, yaitu saluran udara tegangan tinggi dengan suit dari pltu kalteng jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi: saluran udara tegangan menengah dengan kode utm, meliputi: jalan palangkaraya kuala kurun, jalan kuala kurun sei hanya, jalan telah kuala kurun, jalan ahmad yani, jalan pangeran diponegoro, jalan letnan jenderal suprapto, jalan letnan jenderal paman, jalan d.i panjaitan, jalan ais nasution, jalan jenderal sudirman: jalan sangkalemu, jalan adonis samad, jalan salman alibasyah, jalan datang sawang, jalan bandara, jalan trans tanjung riu, jalan tilik ribut, jalan sangkurun, jalan temanggung panji, jalan kusumanegara, jalan piece tendean, jalan brigadir jenderal katamu, jalan bhayangkara jalan sangka satyawada, dan jalan nyaharum. saluran udara tegangan rendah dengan kode sur, meliputi: jalan panglima taipei, jalan temanggung panji iii: jalan warnai hidung, jalan running, s5) jalan runtuh, jalan singa undian, kayu28ag tks jalan dahlan aceh, jalan labirin mustar, jalan kusumanegara, jalan sangkurun, jalan piece tendean, jalan karya, jalan karya jalan karya ii, jalan datang sawang, jalan temanggung panji, jalan jambu, jalan bhayangkara, jalan pangeran diponegoro, jalan delima, jalan kasturi, jalan kasturi ii, jalan manggis, jalan rambutan, jalan letnan jenderal paman, jalan sangkalemu, jalan bandara, jalan sumber rejeki, jalan banyolan, jalan adonis samad, jalan tilik ribut, jalan ais nasution, jalan sudirman dan jalan trans tanjung riu. gardu listrik, meliputi: gardu induk untuk memenuhi kebutuhan listrik kawasan industri serta kawasan perkotaan, dan gardu hubung yang diarahkan pada pengembangan zona perumahan, perdagangan jasa, sarana prasarana umum. sistemoh sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam, sebagaimana dimaksud pada huruf 'a, yaitu jaringan serat optik (dilakukan dengan pengembangan jaringan bawah tanah), jaringan peningkatan pelayanan, stasiun telepon otomatis, dan kotak pembagi, jaringan bergerak seluler,yang disebut bts. kabar hukum asu bag sistemsungai kahayan. sistem jaringan sumber daya air kabupaten, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: sumber air, meliputi: waduk sekata juri yang terdapat kelurahan kuala kurun, dan sungai kahayan. prasarana sumber daya air, meliputi: sistem jaringan irigasi, terdiri atas: jaringan irigasi primer, terdapat kelurahan kuala kurun jaringan irigasi sekunder, terdapat tampang tumbang anjir sistem pengendalian banjir, meliputi: sistem polder pengendali banjir, dan pembuatan tanggul banjir jaringan air baku untuk air minum, meliputi: imam kuala kurun dan imam kuala kurun sistemair minum, sistem pengelolaan air limbah, cc. sistem jaringan persamaan wilayah, sistem jaringan drainase, dan sistem jalur evakuasi. sistem penyediaan air minum, sebagaimana dimaksud pada huruf berupa jaringan perpipaan, meliputi: unit air baku, terdapat kelurahan kuala kurun, unit produksi, terdapat kelurahan kuala kurun, unit distribusi, terdapat kelurahan kuala kurun, dan unit pelayanan, terdapat kelurahan kuala kurun. kabar hukum kasusnya sistem pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: sistem pengelolaan air limbah dengan kode spal setempat, meliputi: sub sistem pengolahan setempat, terdapat pada setiap bangunan permukiman bwp kota kuala kurun sub sistem pengangkutan, yang terdapat bwp kota kuala kurun, dan sub sistem pengolahan lumpur tinja, yang terdapat kelurahan kuala kurun. sistem pengelolaan air limbah dengan kode spal terpusat, terdiri atas instalasi pengelolaan air limbah dengan kode ipar skala kawasan tertentu, yang terdapat kawasan peruntukan industri kelurahan kuala kurun. sistem jaringan persamaan wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tempat penampungan sementara, terdapat kelurahan kuala kurun dan kelurahan tampang tumpang anjir, dan tempat pemrosesan akhir, terdapat kelurahan kuala kurun. s5) sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: saluran drainase primer yang terdapat sungai kahayan, saluran drainase sekunder yang terdapat sungai jahat, sungai haur, sungai bengawan, jalan ahmad yani, dan jalan yos sudarso, saluran drainase tersier yang terdapat kelurahan kuala kurun dan kelurahan tampang tumbang anjir, dan bangunan tampungan atau polder beserta sarana pelengkapnya yang terdapat kelurahan tampang tumbang anjir. sistem jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jalur evakuasi bencana yang terdapat jalan temanggung panji, jalan tilik ribut, jalan pangeran diponegoro, jalan letnan jenderal suprapto, jalan d.i panjaitan, jalan jenderal sudirman, jalan sangkurun, jalan datang sawang, dan tempat evakuasi sementara terdapat jalan tilik ribut dan jalan jenderal sudirman, sistem jaringan prasarana lainnya,p mama arp kabar hukum kasusbagdan zona ruang terbuka hijau kotazona sempadan sungai dengan kode ss, dan zona sekitar danau atau waduk dengan kode dw. zona sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (sembilan puluh delapan) hektar, meliputi: blok blok i a blok i a blok i b blok i b blok i b blok i c blok i c dan blok i c zona sekitar danau atau waduk, sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (empat) hektar, meliputi: blok i b dan blok i b #kabar hukum kasubbagrukun tetanggakurang lebih (seratus enam puluh dua) hektar, yang terdapat blok i b sub zona taman kota dengan kode rth sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (tiga puluh enam) hektar, yang terdapat pada: blok i a dan blok i c sub zona taman rukun tetangga dengan kode rth sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (lima) hektar, yang terdapat pada: blok i a blok i a blok i b blok i b blok i c dan blok i c sub zona pemakaman dengan kode rth sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (dua) hektar, yang terdapat pada: blok i a dan blok i c bagian ketiga zona budidaya zona budidaya sebagaimana dimaksud dalamerikanan dengan kode ik, zona pembangkitzona peruntukan lainnya dengan kode pl, il. zona campuran dengan kode zona transportasi dengan kode tr, dan zona ruang terbuka non hijau dengan kode rth. kabar hukum asussaskurang lebih (empat ratus dua puluh) hektar. sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (delapan ratus enam puluh tujuh) hektar. sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode sebagaimana dimaksud pada meliputi: blok i a blok i a blok i b blok i c dan blok i c (s5) sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode sebagaimana dimaksud pada meliputi: blok i a blok i a blok i a blok i b blok i b blok i b blok i b blok i c dan blok i ckurang lebih (sembilan puluh dua) hektar. sub zonaempat puluh delapan) hektar. sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode sebagaimana dimaksud pada meliputi: blok i a blok i a blok kasubbag blok i b blok i b dan blok i c sub zona perdagangan dan jasa skala sub bwp dengan kode sebagaimana dimaksud pada meliputi: blok i a dan blok i c paragraf zona perkantoran zona perkantoran dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki luas kurang lebih (seratus empat) hektar. zona perkantoran dengan kode sebagaimana dimaksud pada meliputi: blok i a blok i a blok i c blok i c dan blok i cpendidikan dengan kode spu .i1, transportasi dengan kode spu cc. kesehatan dengan kode spu olahraga dengan kode spu peribadatan dengan kode spu dan sosial budaya dengan kode spupendidikan dengan kode spu dan peribadatan dengan kode spu sub zona pendidikan skala kota dengan kode spu l. sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (tiga puluh enam) hektar meliputi: blok i a blok i a blok i a blok i c blok i c dan blok i c3. kabar hukum! kasubbag sub zona transportasi skala kota dengan kode spu sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (satu) hektar meliputi: blok i a dan blok i c sub zona kesehatan skala kota dengan kode spu sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (empat) hektar meliputi: blok i a l:dan blok i c sub zona olahraga skala kota dengan kode spu sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (seratus lima) hektar meliputi: blok i a blok i a blok i c dan blok i c sub zona peribadatan skala kota dengan kode spu sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (sembilan puluh delapan) hektar meliputi: blok i a blok i a blok i a blok i b blok i c blok i c dan blok i c sub zona sosial budaya skala kota dengan kode spu sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (dua) hektar meliputi: blok i a dan blok i c sub zona pendidikdan sub zona peribadatkurang lebih (seratus sepuluh) hektar. zona kawasan peruntukan industri dengan kode kpi sebagaimana dimaksud pada meliputi: blok i b dan blok i b kasubbag paragraf zona pertanian zona pertanian dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan sub zona tanaman pangan dengan kode seluas (dua ratus lima puluh satu) hektar. sub zona tanaman pangan dengan kode sebagaimana dimaksud pada meliputi: blok i b ,dan blok i b paragraf zona perikanan zona perikanan dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sub zona perikanan budidaya dengan kode ik seluas kurang lebih (tiga) hektar terdapat blok i b paragraf zona pembangkit listrik zona pembangkit tenaga listrik dengan kode ptl sebagaimana dimaksud dalam huruf seluas kurang lebih (satu) hektar terdapat blok i b paragraf zona pariwisata zona pariwisata dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu sub zona wisata buatan dengan kode seluas kurang lebih (dua ratus sembilan puluh enam) hektar, meliputi: blok i b dan blok i bkurang lebih (dua) hektar, yaitu komando distrik militer kelurahan tampang tumbang anjir. paragraf zona peruntukan lainnya zona kawasan peruntukan lainnya dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sub zona instalasi pengolahan air minum dengan kode pl sub zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode pl danseluas kurang lebih (dua) hektar meliputi: blok i a 1l, blok i b dan blok i b sub zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode pl sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (dua) hektar terdapat blok i b sub zona pergudangan dengan kode pl sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (satu) hektar terdapat blok i a paragraf zona campuran zona campuran dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sub zona perumahan dan perdagangan jasa dengan kode dan sub zona perumahan, perdagangan jasa, dan perkantoran dengan kode sub zona perumahan dan perdagangan jasa dengan kode sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (enam ratus empat puluh enam) hektar meliputi: blok i a blok i a blok i a blok i b blok i c blok i c dan blok i c sub zona perkantoran dan perdagangan jasa dengan kode sebagaimana dimaksud pada huruf seluas kurang lebih (enam puluh sembilan) hektar terdapat blok i c zona transportasi dengan kode tr, sebagaimana dimaksud dalam huruf seluas kurang lebih (lima puluh sembilan) hektar meliputi: blok i b1: dan blok i c zona ruang terbuka non hijau dengan kode rth, sebagaimana dimaksud dalam huruf seluas kurang lebih (satu) hektar blok i a kabar umum kayu bag pemanfaatan zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam dilakukan denganapat pada zona rawan banjir terdapat sub bwpdigambarkan dalam bentuk: penampilan (overlay) pada peta rencana pola ruang, peta kawasan rawan bencana alam yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana, dan cc. peta ketentuan khusus rencana pola ruang tempat evakuasi benrupakan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan rtl) yang ditetapkan dengan peraturan bupatitema sub bwp yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam meliputi: perbaikan prasarana, sarana, dan blok kawasan: dan pembangunan baru prasarana, sarana, dsub bwppada sub bwp rencana struktur ruang dan pola lainnya. kerjasama pendana materi wajibkabar hukum? kasubbag te ketentuan kegiatan dan penggunaan lahdan meliputi: ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung, dan ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budi daya. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung sebagaimana dimaksud padazona rimba kota dengan kode rth zona taman kota dengan kode rth zona taman dengan kode rth zona pemakaman dengan kode rth ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budi daya, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode zona perumahan kepadatan sedang dengan kode zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode k 1l, zona perdagangan dan jasa skala sub bwp dengan kode zona perkantoran dengan kode kt, zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kota dengan kode spu zona sarana pelayanan umum sosial budaya skala kota dengan kode spu zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kelurahan dengan kode spu zona sarana pelayanan umum peribadatan skala kelurahan dengan kode spu zona kawasan peruntukan industri dengan kode kpi, zona kawasan pertanian tanaman pangan dengan kode p 1l, zona kawasan perikanan budi daya dengan kode ik zona kawasan wisata buatan dengan kode w2, zona kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode hk, zona kawasan instalasi pengolahan air minum dengan kode pl zona kawasan instalasi pengolahan air limbah dengan kode pl zona kawasan pergudangan dengan kode pl zona kawasan pembangkit tenaga listrik dengan kode ptl, zona kawasan campuran perumahan dan perdagangan jasa dengan kode zona kawasan campuran perkantoran dan perdagangan jasa dengan kode zona transportasi dengan kode tr, dan zona ruang terbuka non hijau dengan kode rth. paragraf ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona sempadan sungai ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona sempadan sungai dengan kode ssyang mendukung pelestarian sumber daya air sepertitanggul, patok batas sungai, papan peringatan, serta penghijauan dan pengelolaan sempadan sungai, kegiatan pembangunan diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan air sungaiuntuk kegiatan pedagang tanaman hias maksimal sampai dengan pukul wib, dan pembatasan luasan (t2) maksimum (dua puluh persen) dari total luas sempadan sungai untuk semua kegiatan terdiri dari pedagang tanaman hias, lapangan olahraga, pertanian buah semak lainnyalabuhan,x), meliputi: kegiatan yang merusak dan mengancam ekologis sungai: kegiatan yang merubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai, dan kegiatan yang memberikan dampak pada luasan sungai. kabar hukum kasussekitar danau waduk ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona sekitar danau waduk dengan kode dwdiperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung pelestarian, sarana prasarana, penghijauan, pembangunan tanggul, pembangunan patok batas danau waduk, papan peringatan, dan pengelolaan sempadan danau waduk, kegiatan pembangunan diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan air danau wadukmaksimum jam wib untuk kegiatan pedagang tanaman hias, dan pembatasan luas (t2) maksimal (sepuluh persen) dari total luas sekitar danau waduk untuk semua kegiatan terdiri dari pedagang tanaman hias, pembesaran ikan kolam (tambak) dan jasa paska panen (pelelangan ikan)mbangunan terdiri dari konstruksi telekomunikasi, konstruksi bangunan air minum: kegiatan pemanfaatan bersyarat tertentu (b2) yang memerlukan dokumen ukl dan uplliputi: kegiatan yang merusak dan mengancam ekologis danau waduk, dan kegiatan yang dapat merubah fungsi danau waduk. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sekitar danau waduk dengan kode ds, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kdb rata rata maksimum (sepuluh persen) klb rata rata maksimum cc. ketinggian bangunan maksimum lantai, dan kdh rata rata minimum 90y6 (sembilan puluh persen). kabar hukum kasus bac paragraf ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona rimba kota ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona rimbayang mendukung pelestarian keanekaragaman hi, sarana prasarana, penghijauan, papan peringatan, kegiatan yang terdiri dari pusat informasi lingkungan, dan kegiatan yang sesuai dengan fungsi kotanya. pemanfaatan bersyarat secara terbatas t), meliputi: pembatasan pengoperasian (t1) maksimum jam wib untuk kegiatan pedagang tanaman hias, lapangan olahraga, lapangan parkir umum, taman bermain dan rekreasi, taman pintar, dan pembatasan luas (t2) maksimum (dua puluh persen) dari total luas rimba kota pada semua kegiatan terdiri dari pedagang tanaman hias, lapangan olahraga, langgar musholla, lapangan parkir umum, taman bermain dan rekreasi, taman pintar. pemanfaatan bersyarat tertentu (b), meliputi: kegiatan terdiri dari, kafe (makanan dan minuman), restoran, penginapan (hotel cottage), konstruksi telekomunikasi, konstruksi bangunan air minum, taman pintar, plaza (perkerasans.liputi kegiatan yang berpotensi merusak kawasan rimba kota. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona rimba kota dengan kode rthdelapan puluh persen). (kabar hukum kasubbag paragraf ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona taman kota (l) ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona tamanuntuk pelestarian fungsi taman kota seperti sarana prasarana pendukung, penghijauan, papan peringatan, kegiatan terdiri dari pembangunan, plaza, pusat informasi lingkungan, pos kesehatan, lapangan olahraga, taman bermain dan rekreasi pembatasan luasan (t2) maksimum (sepuluh persen) dari total luas taman kota untuk kegiatan terdiri dari lapangan parkir umum, plaza, taman bermain, dan rekreasi. pemanfaatan bersyarat tertentu (b), meliputi: kegiatan terdiri dari rumah pompa, kafe (makanan dan minuman), restoran kegiatan pemanfaatan bersyarat tertentu (b2) yang memerlukan dokumen ukl dan upl, dan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (x) meliputi kegiatan yang berpotensi merusak taman kota. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona taman kota dengan kode rthtaman ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona taman rukun tetanggadiperbolehkan yang mendukung penghijauan, sarana prasarana pendukung#kabar hukum kasubbag pemanfaatan bersyarat secara terbatas t), meliputi: kegiatan berupa plaza, dan pembatasan luasan (t2) kegiatan berupa plaza maksimum (lima persen) dari luas taman rt. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (x) meliputi kegiatan yang berpotensi merusak taman rt. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona taman (rth sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kdb rata rata maksimum (lim paragraf ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona pemakaman ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona pemakamanruang terbuka hijau berupa, jasa pemakaman, tempat informasi lingkungan, tpu, dan kegiatan yang sesuai dengan fungsi kotanya. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (t),meliputi: pembatasan pengoperasian (t1) maksimum jam wib untuk kegiatan pedagang tanaman hias, pembatasan luas (t2) maksimum (dua persen) dari total luas pemakaman kegiatan pedagang tanaman hias, lapangan parkir umum, dan .pembatasan jumlah pemanfaatan untuk kegiatan tempat peribadatan. cc. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu kawasan pemakaman. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pemakaman dengan kode rth sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kdb rata rata maksimum (dudelapan persen). paragraf ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona perumahan kepadatan tinggi ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona perumahan kepadatan tinggigunan rumah ha, kabar hukum kayu pac pembatasan persil minimum untuk kegiatan peruntukan rumah tinggal dengan luas minimal (seratuspekarangan, kantor kecamatan, kantor kelurahandisinsentif berupa pengenaan pajak progresif) jiwa penduduk) kegiatan pembangunan berupa pembangunan rumah susun, apartemen, ruko, warung, toko, pedagang tanaman hias, jasa travel dan pengiriman barang, pendidikan diluar sekolah, taman penitipan anak, fotokopi, tk, sd, smp, sma smk, puskesmas terpadu, posyanvihara, kelenteng, langgar musholla, rumah walet, plaza perkerasan, taman bermain anaktinggi. cc. pemanfaatan bersyarat tertentu b), meliputi: kegiatan pembangunan berupa kegiatan pembangunan berupa pasar lingkungan, kafe (makanan dan minuman), jasa penyediaan makanan dan minuman (katering)menyesuaikan dengan desain arsitektur dari rumah rumah lain yang ada sekitarnya, .rumah atas luasan persil (lima ratus) dikenakan pajak progresif, kegiatan pemanfaatan bersyarat tertentu (b1) yang memerlukan dokumen amdal, s.kegiatan pemanfaatan bersyarat tertentu (b2) yang memerlukan dokumen ukl dan upl: |kabar hukum kasubbag kototinggidengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kdb rata rata maksimum sebesar (enam puluh persen), klb rata rata maksimum sebesarkdh rata rata minimal (empatumahan kepadatan sedang ketentuan kegiatanngunan rumah ha, pembatasan persil minimum untuk kegiatan peruntukan rumah tinggal dengan luas minimal (seratus lima puluhkantor kecamatan, kantor kelurahan, kepolisian sektor| jiwa penduduk) pada kegiatan pembangunan berupatk, sd, smp, sma smk, pembantu, pos pelayanan terpakasubbag polos vihara, kelenteng, langgar musholla, rumah walet, taman bermain dan rekreasi, plaza (perkerasan)sedang. pemanfaatan bersyarat tertentu b), meliputi: kegiatan pembangunan berupa pasar lingkungan, toko bangunan dan perkakas, kafe (makanan dan minuman), jasa penyediaan makanan dan minumanbangunan kantor polsek diijinkan dengan syarat jumlahnya dibatasi hanya untuk jiwa penduduk dengan maksimum luas lahan (dua ribu) m?,kdb rata rata maksimum sebesar 50y6kdh rata rata minimal 50y6 (limadagangan dan jasa skala kota ketentuan kegiatan(kabar hukum kasubbag luas percetakan minimum (empatcafe (makansalon, jasa pencucian pakaian, tempatvihara, kelenteng, langgar musholla, lapangan parkir umum, taman bermain dan rekreasi,dan.pembatasan luas (t2)((tps), konstruksi komunikasi.kdb rata rata maksimum 60y6 (enam puluh persen), klb rata rata maksimumperdagangan dan jasa skala sub bwp ketentuan kegiatantuas percetakan minimum (duaklub malam, bioskop, restoran, penginapan (hotel cottage), salon, jasa pencucian pakaian, taman(kabar hukum kasusbag "oh vihara, kelenteng, langgar musholla, lapangan parkir umum, taman bermain dan rekreasi:pembatasan luastps), konstruksi komunikasi.perkantoran ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona perkantoran dengan kode kt, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemanfaatan diperbolehkan diizinkan i), meliputi: uas percetakan minimum (seratus lima puluh) m?, dan kegiatan berupa studio keterampilan, kantor pemerintahan kota kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kepolisian sektor, kantor swasta, pos kesehatan, gedung (kabar kasubbac. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (t), meliputi: kegiatan berupa warung, toko, fotokopi, minimarket, lapangan parkir umum, plaza, pembatasan pengoperasian ti) kegiatan warung, toko, fotokopi, minimarket maksimum pukul wib, pembatasan luas (t2) kegiatan warung, toko, fotokopi, minimarket lapangan parkir umum, plaza (perkerasan) maksimum (sepuluh persen) dari luasan kawasan perkantoran, dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, pemanfaatan bersyarat tertentu b), meliputi: kegiatan berupa kafe (makanan dan minuman), tps, bts, rumah pompaota ketentuan kegiatansebagai ruang tempat evakuasi bencana sementara,d, toko, pembatasan pengoperasian (t1) kegiatan berupa warung, toko maksimum pukul pembatasan luas (t2) kegiatan berupa warung, toko maksimum (sepuluh persen) dari total luasan kawasan sarana pelayanan umum pendidikan skala kota, dan kapal hukum kasuesas deatransportasi skala kota ketentuan kegiatanerminal pelabuhan, dan lapangan parkir umum, dpembatasan pengoperasian (t1) kegiatan berupa warung, dan toko maksimum pukul wib, .pembatasan luas (t2) kegiatan berupa warung, toko maksimum (dua puluh persen) dari total luasan kawasan sarana pelayanan umum transportasi skala kota, danempat puluh persen). (kabar huk uti) kasusbag paragraf ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum kesehatan skala kota ketentuan kegiatanalat dan bahan farmasi apotek)pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, poliklinik, dan yang sesuai dengan fungsi kotany20y6 (dua puluh persen) dari total luasan kawasan sarana pelayanan umum kesehatan skala kota, danmpat puluh persen), paragraf ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum olahraga skala kota ketentuan kegiatanl.kegiatan berupa pembangunan lapangan olahraga, gelanggang olahraga, gedung olahraga, stadion, sirkuit, dan lapangan golf, kegiatan bagidua puluh persen) dari total luasan kawasan sarana pelayanan umum olahraga skala kota, dan kegiatanrata rata maksimum 60y6 (enam puluh persen):ota ketentuan kegiatan, kegiatan sebagai tempat evakuasi bencana sementara,sepuluh persen) dari total luasan kawasan sarana pelayanan umum peribadatan50y6 (lima puluh persen). kabar hukum? kasi ar paragraf ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona sarana pelayanan umum sosial budaya skala kota ketentuan kegiatansosial budaya yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana sosial budaya tingkat pelayanan kecamatan atau lebih besar yang meliputi rumah adat, pendidikan luar sekolah, gedung kesenian, pasar seni, kegiatan sebagai6o (dua puluh persen) dari total luasan kawasan sarana pelayanan umum sosial budayakdb rata rata maksimum 50y6elurahan ketentuan kegiatanjalur hijau dan pulau jalan, danikatan hukum kasungas pemanfaatan bersyarat secara terbatas t), meliputi: kegiatan berupa warung, .pembatasan pengoperasian (t1) kegiatan berupa warung,ndidikan skala kelurahlingkunganelurahan (l) ketentuan kegiatan jalur hijau dan pulau hijau,.pembatasan pengoperasian (t1) kegiatan berupa warungribadatan skala kelurahan, dan kegiatan yang tidak mengganggu lingkungan sekitarnya,peruntukan industri ketentuan kegiatanabrik makanan minuman, industri tekstil, pengolahan tembakau, industri pakaian jadi, industri kemasan, industri penggergajian kayu, industri bubur kertas, industri percetakan, industri produk batubara, industrikimia dasar organik, industri karet, industri barang galian bukan logam, industri pengecoran logam bukan besi dan baja, industri logam lainnya, industri mesin lainnya, industri mesin kantor, industri peralatan listrik lainnya, industri alat ukur waktu, industri komponen dan perlengkapan sepeda motor, pabrik, pabrik daur ulang sampah tidak berbahaya, industri rumahan, pengelolaan daur ulang sampah, pengelolaan sampah organik, penimbunan barang bekasbalai pengobatan, poliklinik, dan lapangan olahraga, pembatasan luas (t2) kegiatan berupa balai pengobatan, pos kesehatan, poliklinik, dan lapangan olahraga maksimum 10y6 (sepuluh persen) dari total luasan kawasan industri, dan kegiatan yang tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. cc. pemanfaatan bersyarat tertentu b), meliputi: kegiatan pembangunan berupakabar hukum! kasubbag paragraf ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona kawasan pertanian tanaman pangan ketentuan kegiatannya berupa toko klinik hewan peliharaan, pedagang tanaman hias, pertanian tanaman semusim, pertanian tanaman tahunan,pertanian buah semak lainnya, pembesaran ikan kolam (tambak), jasa pasca panen (pelelangan ikan), perkebunan tanaman tahunan, perkebunan agrobisnis, jasa penunjang peternakan (penggembalaan), peternakan sapi potong, peternakan sapi perah, jasa penunjang peternakan lainnya, rumah walet, kegiatan yang secara teknis dapat digunakan untuk lahan pertanian basah (irigasi maupun non irigasi) ataupun lahan kering tanaman pangan maupun palawija, kegiatan pertanian lahan basah ataupun lahan kering dapat memberikan manfaat baik ekonomi, ekologi maupun sosial, dan kegiatan yangsesuai dengan fungsi zona. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (t), meliputi: pembatasan pengoperasian (t1) kegiatan berupa peralatan dan pasokan pertanian maksimum pukul wib, pembatasan luas (t2) kegiatan berupa peralatan dan pasokan pertanian maksimum (dua persen) dari luas kawasan pertanian, kegiatan yang tidak mengganggu permukiman penduduk terkait dengan limbah yang dihasilkan, kegiatan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan, dan kegiatan yang memperhatikan ketentuan pokok tentang pemakaian tanah dan air untuk usaha peternakan serta penertiban dan keseimbangan tanah untuk ternak. pemanfaatan bersyarat tertentu (b), meliputi: kegiatan pembangunan berupa, konstruksi telekomunikasi, konstruksi bangunan air minum, plaza (perkerasan)kdb rata rata maksimum 10y6 (se, #kabar hukum kayu bac paragraf ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona kawasan perikanan budidaya ketentuan kegiatanesaran ikan kolam (tambak) dan jasa paska panen (pelelangan ikan), kegiatan perikanan budi daya yang dapat memberikan manfaat baik ekonomi, ekologi maupun sol.pembatasan pengoperasian (ti) kegiatan berupa toko peralatan dan pasokan pertanian maksimum pukul pembatasan luas (t2) kegiatan berupa toko peralatan dan pasokan pertanian maksimum (dua persen) dari luas kawasan perikanan budi daya, kegiatan yang tidak mengganggu permukiman penduduk terkait dengan limbah yang dihasilkan, dan kegiatan yang memperhatikan ketentuan pokok tentang pemakaian tanah dan air untuk usaha perikanan budi daya. pemanfaatan bersyarat tertentu (b), meliputi: kegiatan pembangunan berupa plaza (perkerasan), rumah pompakdb rata rata maksimum 6o (sepuluh persen)::. olah paragraf ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona kawasan pariwisata wisata buatan ketentuan kegiatanuntuk pengembangan pariwisata buatan, kegiatan wisata buatan dan kawasan sekitarnya yang ditujukan untuk mengakomodasi wisata dan pengalaman baru yang bermanfaat dari objek wisata buatan yang dikunjungi, kegiatan pembangunan berupa rumah adat, bumi perkemahan, pendidikan diluar sekolah, gedung serbaguna, pusat informasi lingkungan, gedung kesenian, pasar seni, plaza (perkerasan), taman pintarlapangan parkir umum, taman bermain dan rekreasi, pembatasan waktu (t1) sampai dengan pukul wib dengan kegiatan berupataman bermain dan rekreasi, pembatasan luas (t2) maksimum (dua puluh persen) dari luas kawasan wisata alam dengan taman bermain dan rekreasi, dan kegiatan yang tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. pemanfaatan bersyarat tertentu (b), meliputi: kegiatan zona lainnya berupa kafe (makanan dan minuman), restoran, dan penginapan (hotel cottage), kegiatan pemanfaatan bersyarat tertentu (b1) yang memerlukan dokumen amdal,: kegiatan pemanfaatan bersyarat tertentu (b2)kdb rata rata maksimum (empat puluh persen), klb rata rata maksimum kabar hukum susah cc.kawasankomando daerah militer, kegiatan bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana penumpangnya, kegiatan yang tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan komerdan lapangan olahraga, pembatasan waktu (ti) sampai dengan pukul wib dengan kegiatan berupa warung, toko, lapangan olahraga, .pembatasan luas (t2) kegiatan berupa warung, toko, lapangan olahraga, maksimum (sepuluh persen) dari luas kawasan pertahanan dan keaman(satu),minum ketentuan kegiataninstalasi pengolahan air minummam, kabar hukum kasubbag kegiatannya terdiri dari kantor pemerintahan kabupaten, konstruksi bangunan air minum, dan kegiatan yang sesuai dengan fungsi zonlimbah ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona kawasan instalasi pengolahan air limbahpar, kegiatan yang tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan industri, kegiatannya terdiri dari kantor pemerintahan kabupaten, kantor swasta, instalasi pengolah air limbah, dan kegiatan yang sesuailimbahdengan kode pl sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kdb rata rata maksimum 6okabar hukum bag pola paragraf ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona kawasan pergudangan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona kawasan pergudangan dengan kode plrgudangan menyatu pada masing masing kegiatan sepertikendaraan bermotor dan perlengkapannya (showroom), industri kemasan, industri percetakan, industri alat ukur waktu, pabrik furniture, dan kegiatan yang sesuai dengan fungsi zona. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona kawasan peruntukan lainnya pergudangan. paragraf ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona kawasan pembangkit tenaga listrik ketentuan kegiatanmenjamin ketersediaan tenaga listrikpembangkit tenaga listrik, kegiatan yang terdiri dari kantor pemerintahan kabupaten, kantor swasta, transmisi tenaga listrik, dan kegiatan yangika bag kuno kasusgac novocampuran perumahan dan perdagangan jasa ketentuan kegiatanrumah susun,apartemen,tk, sd, smp, sma smkyandu, balai pengobatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, poliklinik, lapangan olahraga, industri rumahan, kawasan penghijauan, plaza (perkerasan), taman bermain dan rekreasi, taman pintarrumah walet, .pembatasan waktu (ti) sampai dengan pukul wib dengan kegiatan berupadan .pembatasan luas t2) (dua puluh persen) dari luas keseluruhan kawasan campuran perumahan dan perdagangan jasa dengan kegiatrumah walet. cc. pemanfaatan bersyarat tertentu b), meliputi: kegiatan pembangunan berupa pabrik furniture, tempat pengumpulan sampah (tps), kegiatan yang menyesuaikan dengan desain arsitektur dari rumah rumah lain yang ada sekitarnyas.kawasan campuran perkantoran dan perdagangan jasa ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona kawasan campuran perumahan, perkantorkantor pemerintahan kota kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polsek, kodam, kantor swasta, perguruan tinggi akademidokter umum, dokter spesialis, bidan, poliklinik, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, gedung olahraga, stadion, sirkuitlapangan parkir umum, pabrik furniture, industri rumahanterminal tipe terminal tipe c,rumah burung walet, .pembatasan waktu (ti) sampai dengan pukul wib dengan kegiatan berupa terminal tipe terminal tipe c,dan .pembatasan luas (t2) (dua puluh persen) dari luas keseluruhan kawasan campuran perkantoran dan perdagangan jasa dengan kegiatan masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng, langgar musholla, terminal tipe terminal tipe rumah burung walet. pemanfaatan bersyarat tertentu (b), meliputi: kegiatan pembangunan berupa tempat pengumpulan sampah (tpsc 140y6 (empat puluh persen). paragraf ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona transportasi ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona transportasi dengan kode trterminal tipe pelabuhan, bandara umum, lapangan parkir umwarung, toko, dan minimarket, pembatasan waktu (t1) sampai dengan pukul wib dengan kegiatan berupa warung, toko, dan minimarket, dan pembatasan luas (t2) (dua puluh persen) dari luas keseluruhan kawasan transportasi berupa warung dan toko. pemanfaatan bersyarat tertentu (rata rata maksimum 40y6 (empatruang terbuka non hijau ketentuan kegiatanterminal tipe lapangan parkir umumpembangunan berupa warung, toko, dan minimarket, dan .pembatasan luas (t2) (dua puluh persen) dari luas keseluruhan kawasan ruang terbuka non hijau. cc. pemanfaatan bersyarat tertentu (satu) lantai, dan kdh rata rata minimal (delapan puluh persen)al, meliputi: garis sempadan bangunan terhadap jalan dengan kode gsb, dan garis sempadan samping dengan kode gssketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada berlaku pada: zona ruang terbuka hijau,pertanian, zona perikanan zona pariwisata, zona pertahanan dan keamanan, zona campuran, zona transportasi, dan zona ruang terbuka non hijau. kabar hukum kasubbag paragraf ketentuan tata bangunan zona ruang terbuka hijau keinginan. cita dengan pads zona masa ente bau gimana dimaksud dalam huruf meliputi: zona rimba kota dengan kode rth zona taman kota dengan kode rth zona taman kelurahan dengan kode rth zona taman dengan kode rth dan zona pemakaman dengan kode rth ketentuan tata bangunan pada zona rimba kota dengan kode rth yang dimaksud pada huruf meliputi: gsb minimal (lima belas) meter, gss minimal (enam) meter, ketinggian bangunanketentuan tata bangunan zona taman kota dengan kode rth yang dimaksud pada huruf meliputi: gsb minimal (delapan) meter, gss minimal (empat) meter, ketinggian bangunan mengikuti ketentuan kpop dengan bataskabar hukum kasubbag im pagar bangunan tepi sungai maksimum (seratus dua pa. para dan tembus pandang arah sungai. sana tata bangunan zona taman kelurahan dengan kode yang dimaksud pada huruf meliputi: gsb minimal (dua) meter: gss minimal (dua) meter, dan ketinggian bangunan maksimum lantai. ketentuan tata bangunan zona taman rukun tetangga dengan kode rth yang dimaksud pada huruf meliputi: gsb minimal (dua) meter, gss minimal (dua) meter, dan ketinggian bangunan maksimum (satu) lantai. ketentuan tata bangunan zona pemakaman dengan kode rth yang dimaksud pada huruf meliputi: gsb minimal (dua) meter, dan ketinggian bangunan maksimum lantai. paragraf ketentuan tata bangunan zona perumahan ketentuan tata bangunan zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode dan zona perumahan kepadatan sedang dengan kode ketentuan tata bangunan zona perumahan kepadatan tinggizona perumahan kepadatan sedangparagraf ketentuan tata bangunan zona perdagangan dan jasa ketentuan tata bangunan zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode dan zona perdagangan dan jasa skala sub bwp dengan kode ketentuan tata bangunan zona perdagangan dan jasa skala kotelapan) lantai, d.perdagangan dan jasa skala sub bwpbskantoran ketentuan tata bangunan zona perkantordan jalan lingkungan primer, gsb minimal (empatsarana pelayanan umum ketentuan tata bangunan zona pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: a.zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kota dengan kode spu b.d.f(. zona sarana pelayanan umum sosial budaya skala kota dengan kode spu g.zona sarana pelayanan umum pendidikan skala bwp dengan kode spu dan h.zona sarana pelayanan umum peribadatan skala bwp dengan kode spu ketentuan tata bangunan zona sarana pelayanan umum pendidikil. jalan kolektor primer, gsb minimal (sepuluh) meter, (bag hukum kasubbag geace.transportasidan jalan kolektor sekunder, gsb minimal (empat) meter, dan jalan lokal primlantai:, harus transparan, dan tembus pandang. ketentuan tata bangunanzona sarana pelayanan umum keseh(s5) ketentuan tata bangunan zona sarana pelayanan umum olahraga skala kota dengan kode spu .4abad hukum pasundankegiatan peribadlimaempat) meter, dan s5.sosial budayad.tampilan bangunan pada zona spu dengan tampilanndidikribadatindustri ketentuan tata bangunan untuk zona industri sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: gsb minimal (lima belas) meter terhadap jalan kolektor primer, gss, meliputi: minimal (enamkpi dengan tampilan arsitektur bebas, dan ketinggian pagar bangunan yang berbatasan dengan jalan minimal (dua) meter. kasus hukum kasuma color paragraf ketentuan tata bangunan zona pertanian ketentuan tata bangunan untuk zona pertani: d.tampilan bangunan pada zona kodeikanan ketentuan tata bangunan untuk zona perikdan jalan lokal prim, tampilan bangunan pada zona kode ikariwisata ketentuan tata bangunan untuk zona pariwisataika bac hukum| asupan pamapariwisata wisata buatan dengan kode dengan tampilan bebas namun tetap menyesuaikan dengan wajah arsitektur sekitar lokaltahanan dan keamanan ketentuan tata bangunan untuk zona pertahanan dan keamjalan lokaldua) lantai, tampilan bangunan pada zona pertahanan dan keamanandua) meter. paragraf ketentuan tata bangunan zona campuran ketentuan tata bangunan untuk zona campuran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: zona perumahan dan perdagangan jasa dengan kode dan zona perkantoran dan perdagangan jasa dengan kode ketentuan tata bangunan untuk zona perumahan dan perdagangan jasaaeacowung kasus tlh ketinggian bangunan mengikuti ketentuan kpop dengan batas rata rata maksimum (delapan) lantai, untuk zona perkantoran dan perdagangan jastransportasi ketentuan tata bangunan untuk zona transportasidan jalan lokal primer, gsb minimal (lima belasda. paragraf ketentuan tata bangunan zona ruang terbuka non hijau ketentuan tata bangunan untuk zona ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: gsb minimal (delapan) meter, gss minimal (empat) meter, cc. ketinggian bangunan maksimum (satu) lantai, frasa hukum kasubbag tak:bagian keempat ketentuan prasarana dan sarana minimal ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku pada: zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, cc. zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum, zona pertanian, zona perikanan, zona pembangkit tenaga listrik, zona pariwisata, zona pertahanan dan keamanan, zona peruntukan lainnya, dan il. zona campuran. paragraf zona perumahan ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku ketentuan: jalur pejalan kaki, meliputi: jalur pejalan kaki dengan tipe sideways,: dan hidran umum harus mempunyai jarak maksimal meter dari garis tepi jalan. prasarana lingkungan,: drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar,, penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala (dua ratus lima puluh) penduduk) memiliki standar penyediaan (seratus) dan skala (dua ribu lima ratus| penduduk) memiliki standar penyediaan (empat ratus) ms, penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian?3) dan pangkalan oplet angkot seluas (dua ratus) m3, dan .penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (seratus dua puluh ribu|33) dan pangkalan oplet angkot (seluas lima ratus) m3). paragraf zona perdagangan dan jasa ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: toko warung (skala pelayanan unit (dua ratus lima puluh) penduduk), yang menjual barang barang kebutuhan sehari hari, berlaku ketentuan luas lantai yang dibutuhkan (lima puluh) meter kubik termasuk gudang kecil, apabila merupakan bangunan tersendiri (tidak bersatu dengan rumah tinggal), luas tanah yang dibutuhkan adalah (seratus) meter kubik, pertokoan (skala pelayanan enam ribu| penduduk), yang menjual barang barang kebutuhan sehari hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel, fotokopi, dan sebagainya, berlaku ketentuan, luas lantai yang dibutuhkan (seribu dua ratus) meter kubik. sedangkan luas tanah yang dibutuhkan (tiga ribu) meter kubik, tan bangunan pertokoan ini harus dilengkapi dengan: tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain pada pusat lingkungan, sarana sarana lain yang erat kaitannya dengan kegiatan warga, dan pos keamanan. cc. pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan (tiga puluh ribu penduduk),, serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel dan sebagainya, berlaku ketentuan, luas tanah yang dibutuhkan: (sepuluh ribu) meter kubik. bangunan pusat pertokoan pasar lingkungan ini harus dilengkapi dengan: tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah, terminal keciusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kecamatan (seratus dua puluh ribu| penduduk), yang selain menjual kebutuhan sehari hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan serta kegiatan niaga lainnya seperti kantor kantor, bank, industri kecil dan lain lain. berlaku ketentuan luas tanah yang dibutuhkan adalah |tiga puluh enam ribu| meter kubik, bangunan pusat perbelanjaan harus dilengkapi: tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah, terminaaragraf zona perkantoran ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jalur pejalan kaki, berlaku ketentuan: jalur pejalan kaki dengan tipe sideways dengan los seluas ms pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari orang menit meter, berlaku ketentuan: ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota, dan ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai (dua)te papan pama utilitas perkotaan, berlaku ketentuan: hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar (tiga puluh delapan) liter detik pada tekananempat) meter dan mengikuti model cul sac, model rotary, atau melingkar. prasarana lingkungan, berlaku ketentuan.berada dibawah trotoardiperkenankan menggunakan bak septik komunal, dan penyediaan lahan parkir umum lokasinya tersebar setiap pusat lingkunganfasilitas pendukung, berlaku ketentuanperkantoranindustri ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk zona industri sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: a.jaringan jalan lingkungan, berlaku ketentuan jaringan jalan lingkungan dalam kawasan industri direncanakan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku guna menjamin kelancaran lalu lintas kawasan industri, b.listrik, berlaku ketentuan instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan pln, yang sumber tenaga listriknya dapat berasal dari pln dan atau dari sumber aje tenaga listrik yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri dan atau perusahaan industri dalam kawasan industri, c.air bersih, berlaku ketentuan instalasi penyediaan air bersih termasuk saluran distribusi setiap kavling industri, yang kapasitasnya dapat memenuhi permintaan. sumber air dapat berasal dari perusahaan air minum pam) dan atau dari sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri dengan mengutamakan sumber air permukaan dan jaringan telekomunikasi dalam kawasan industri sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku, sistem drainase, berlaku ketentuan saluran pembuangan air hujan (drainase) yang bermuara kepada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah setempat menyangkut daerah aliran sungai dan cekungan drainase, sistem pengolahan sampah, berlaku ketentuan dalam sistem pengelolaan sampah kawasan industri disarankan diterapkan dengan menggunakan teknik pemilahan dan pengumpulan sampah berdasarkan jenis sumpahnya (sampah organik dan non organik) dan untuk pengolahan sampah dapat dilakukan oleh pengelola kawasan industri atau pemerintah daerah setempat, instalasi pengolahan air limbah ipar), berlaku ketentuan: ipar kawasan industri merupakan unit yang mengolah air limbah industri yang berada pada kawasan industri diolah secara terpadu dan air limbah yang diolah dalam ipar kawasan mencakup air limbah yang berasal dari proses produksi industri, kegiatan rumah tangga (domestik) industri, perkantoran, dan perumahan, serta perkiraan volume dan kapasitas limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas industri berkisar antara (enam puluh persen) 80y6 (delapan puluh persen) dari konsumsi air bersih per hari, dan .unit utama pengolahan pada ipar kawasan industri yan direncanakan meliputi unit aktualisasi, unit pemisahan padatan, unit biologis, dan unit pengolahan lumpur. ruang terbuka hijau (rth), berlaku ketentuan:an rth yang dimaksud dapat berupa taman buatan seperti lapangan olahraga dan taman. taman atau ruang terbuka hijau disarankan dapat ditanami oleh tanaman yang memiliki kesesuaian secara ekologis dengan kondisi setempat, mampu menyerap zat pencemar, ketahanan hidup yang lama dan memiliki daya serap air. secara keseluruhan ruang terbuka hijau untuk kawasan industri minimum sebesar (sepuluh persen) dari total lahan. kantor pengelola kawasan industri, berlaku ketentuan sebagai tempat melaksanakan operasional manajemen kawasan industri dan memberikan pelayanan (service) kepada para perusahaan industri maupun pihak pihak terkait yang memerlukan, penerangan jalan, berlaku ketentuan penerangan jalan dibuat pada tiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, unit pemadam kebakaran, berlaku ketentuan kapasitas dari unit pemadam kebakaran yang harus tersedia disesuaikan dengan ketentuan teknis yang berlaku, ika bac hukum bebas sarana penunjang, berlaku ketentuan dalam kawasan industri dapat juga disediakan sarana penunjang untuk kegiatan industri baik kegiatan yang langsung berkaitan dengan industri maupun yang menunjang aktivitas tenaga kerja, meliputiindustrisarana pelayanan umum ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: zona sarana pelayanan umum untuk umum, dan b.zona saran pelayanan umum untuk pengembang perumahan skala besar. zona sarana pelayanan umum untuk umum, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: perumahan, berlaku ketentuan: jumlahnya unit untuk tiap blok, danyang berhubungan dengan kegiatan tersebut. pendidikan, berlaku ketentuan: taman kanak kanak tk), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu (tujuh puluh lima persen), selebihnya bersifat pengenalan, sekolah dasar sd), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun, sekolah lanjutan tingkat pertama (slip), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (sd), sekolah menengah umum (smu), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan jenjang pendidikan tinggi, dan sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan. babak hukum sup bas kesehatan, berlaku ketentuan: posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak anak usia balita, balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan tanpa perawatan, berobat dan pada waktu waktu tertentu juga untuk vaksinasi, balai kesejahteraan ibu dan anak (kia) klinik bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan tahun, .pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit wilayah kerjanya, pusat kesehatan masyarakat pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan pusat kesehatan masyarakat dalam lingkup wilayah yang lebih kecil, tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan, dan apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan. peribadatan, berlaku ketentuan: kelompok penduduk (dua ratus lima puluh) jiwa, diperlukan musholla langgar, kelompok penduduk (dua ribu lima ratus) jiwa, disediakan masjid, kelompok penduduk (tiga puluh ribu) jiwa, disediakan masjid kelurahan, kelompok penduduk (seratus dua puluh ribu) jiwa, disediakan masjid kecamatan, katolik mengikuti paroki, hindu mengikuti adat, dan budha dan kristen protestan mengikuti sistem kekerabatan atau hierarki lembaga. sosial budaya, berlaku ketentuan penetapan jenis macam sarana kebudayaan dan rekreasi pada suatu daerah sangat tergantung pada kondisi setempat area tersebut, yaitu menyangkut faktor faktor tata kehidupan penduduknya dan struktur sosial penduduknya, olahraga, berlaku ketentuan: setiap unit kawasan berpenduduk (dua ratus lima puluh) jiwa dibutuhkan minimal (satu) untuk taman yang dapat memberikan kesegaran pada kota, baik udara segar maupun cahaya matahari, sekaligus tempat bermain anak anak, setiap unit kawasan berpenduduk (dua ribu lima ratus) jiwa diperlukan sekurang kurangnya satu daerah terbuka berupa taman, samping daerah daerah terbuka ikatan hukum kasybbag yang telah ada pada tiap kelompok (dua ratus lima puluh) penduduk sebaiknya, yang berfungsi sebagai taman tempat main anak anak dan lapangan olahraga kegiatan olahraga: setiap unit kelurahan kawasan berpenduduk (tiga puluh ribu) jiwa diperlukan taman dan lapangan olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan penduduk area terbuka, seperti pertandingan olahraga, upacara serta kegiatan lainnya:lapangan hijau terbuka yang berfungsi sebagai tempat pertandingan olahraga (tenis lapangan, bola basket dan lain lain), upacara serta kegiatan lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka,ruang terbuka yang berfungsi sebagai kuburan pemakaman umum, selain taman dan lapangan olahraga terbuka, harus disediakan jalur jalur hijau sebagai cadangan sumber sumber alam, sekaligus berfungsi sebagai filter dari polusi yang dihasilkan oleh industri, dengan lokasi menyebar, diperlukan penyediaan jalur hijau sebagai jalur pengaman lintasan kereta api, dan jalur pengaman bagi penempatan utilitas kota, dengan lokasi menyebar, dan pada kasus tertentu, mengembangkan pemanfaatan bantaran sungai sebagai ruang terbuka hijau atau ruang interaksi sosial (river walk) dan olahraga. lahan parkir untuk pusat pusat kegiatan dapat didesain baik dengan dikelompokkan ataupun menyebar setiap pusat kegiatan tergantung pada perencanaan, meliputi: lahan parkir merupakan fasilitas pelengkap dari pusat kegiatan, sehingga pendapatnya sedekat mungkin dengan pusat kegiatan yang dilayani, lokasi parkir harus mudah diakses dicapai dari ke pusat pusat kegiatan tanpa gangguan ataupun memotong arus lalu lintas jalan utama, lahan parkir harus memiliki hubungan dengan jaringan sirkulasi pedestrian secara langsung, dan lokasi parkir harus mudah terlihat dan dicapai dari jalan terdekat. luas lahan parkir pada area pusat kegiatan. adapun luas dari lahan parkir, meliputi:, misalnya parkir bersama, parkir berbagi antar beberapa kopling, ataupun parkir lahan pribadi. standar besaran parkir yang dipakai adalah yang umum, meliputi: setiap luas (enam puluh) meter kubik luas area perbelanjaan (satu) lot parkir mobil, setiap luas (seratus) meter kubik luas area perkantoran (satu) lot parkir mobil, dan sedangkan pemilikan kendaraan adalah (enam puluh) mobil setiap (seribu) penduduk. tan zona sarana pelayanan umum untuk pengembang perumahan skala besar, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: transportasi, penyediaan jaringan sirkulasi kendaraan pribadi dan kendaraan umum berikut terminal tempat pemberhentian lainnya disusun berdasarkan penggolongan jalan, serta persyaratan yang harus dipenuhi dan diperuntukan bagi pengembang perumahan skala besar, meliputi: penyediaan kebutuhan terminal wilayah adalah sekurang kurangnya memiliki luas layanan (dua ribu) meter area pusat kegiatan pada unit kelurahan tiga puluh ribu), dan area pusat kegiatan pada unit kecamatan (seratus dua puluh ribu|(lima ratus) meter kubik. penyediaan jaringan sirkulasi pedestrian, berlaku ketentuan:daerah milik jalan dama,salah satu kondisi khusus tersebut adalah kondisi topografi atau keadaan vegetasi sepanjang jalur jalan yang tidak memungkinkan menampung volume kendaraan pada jalur jalan yang relatif sempit. peletakkan jalur yang hanya satu sisi ini memiliki konsekuensi dimana pejalan kaki akan menggunakan jalur jalan sebagai lintasannya. hal tersebut dimungkinkan dengan persyaratan bahwa kecepatan kendaraan yang melalui jalur jalan relatif rendah (sekitar (lima belas) km jam) dan kondisi perkerasan jalan yang tidak terlampau licin. untuk itu kemungkinan penyelesaian perkerasan adalah menggunakan bahan bukan aspal (misalnya paving block) pada klasifikasi jalan setingkat jalan lokal primer atau jalan lokal sekunder. tambahan yang perlu diperhatikan pada kasus khusus ini adalah dianjurkan adanya elemen pembatas sebagai pengaman bagi pejalan kaki sehingga keamanan pejalan kaki dapat terjamin, permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip,dan lain sebagainya, tasa hukum| kasubbag allah, lebar jalur untuk pejalan kaki saja minimal jika terdapat jalur sepeda, maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio tata hijau pada sisi jalur pedestrian harus diada,: dan ukuran lebar jalur pejalan kaki sesuai dengan hirarki jalan yang bersangkutan. penyediaan jaringan parkir, berlaku ketentuan: pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala (dua ratus lima puluh) penduduk) lokasinya tersebar setiap pusat lingkungan hunian pada skala rt, dan memiliki standar penyediaan (seratus) meter kubik, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan rt: pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala (dua ribu lima ratus| penduduk) lokasinya tersebar setiap pusat lingkungan hunian pada skala rw, dan memiliki standar penyediaan (empat ratus) meter kubik, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan rweter kubiketer kubik) dan pangkalan oplet angkot (seluas (dua ratus) meter kubik): pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kecamatan (seratus dua puluh ribu)eter kubiketer kubik) dan pangkalan oplet angkot (seluas lima ratus) meter kubik), besaran yang terdapat pada area rt, rw, kelurahan dan kecamatan ini belum termasuk penyediaan lahan parkir yang diperuntukkan bagi bangunan sarana lingkungan pada tiap unit baik rw, kelurahan, maupun kecamatan, .lokasi lahan parkir untuk hunian ini ditempatkan area strategis sehingga membatasi aksesibilitasnya hanya khusus bagi penghuni, misalnya area pintu masuk kompleks hunian tersebut, dan .luas lahan parkir ini sangat tergantung tidak hanya pada jumlah pemilikan kendaraan, melainkan juga pada perencanaan karakter dari kompleks itu sendiri. sebagai pegangan umum luas parkir untuk area hunian. paragraf zona pertanian ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sistem pengairan, penggilingan padi dan lantai jemur, gudang peralatan dan penyimpanan padi, dan cc. sarana penunjang lainnya. paragraf zona perikanan ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk zona perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sistem pengairan, instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih: tempat pelelangan ikan, gudang peralatan: dan sarana penunjang lainnya. paragraf zona pembangkit tenaga listrik ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk zona pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembangkit listrik yang disebut generator: gudang, dan cc. sarana penunjang lainnya. kabar hukum kasusgas paragraf zona pariwisata ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: prasarana perhubungan, instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih, cc. sistem pengairan, sistem perbankan dan moneter, sistem telekomunikasi: prasarana kesehatan, prasarana keamanan, pendidikan, prasarana hiburan, perusahaan perjalanan, perusahaan transportasi: il. biro perjalanan wisata: dan sarana penunjang lainnya. paragraf zona pertahanan dan keamanan ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyediaan akomodasi berupa asrama, pembangunan fasilitas markas dengan prioritas untuk komando teritorial, aparatur intelijen dan aparatur pelaksana kepolisian sebagai usaha meningkatkan kemampuan operasional polri, pembangunan pangkalan beserta fasilitas pendukungnya: d.pembangunan fasilitas pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kualitas personil: dan pembangunan fasilitas logistik, seperti fasilitas pemeliharaan, pergudangan, dan fasilitas kesehatan berdasarkan penentu prioritas. paragraf zona peruntukan lainnya ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk zona peruntukan lainnya yang merupakan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: parkir, harus memenuhi apek yang meliputi: aspek visual yang memberikan keindahan: fungsi dan operasional, yang berupa persyaratan struktural dan marka penunjuk arah (rambu): keamanan keselamatan, yang berupa proteksi keamanan eksterior dan penerangan: dan keberlanjutan, dari perbaikan lokasi dan lansekap serta pengendalian air hujan. lapangan olahraga dan tempat bermain rekreasi: huk kasubbag tan pembatas (buffer), dengan fungsi yang meliputi: fungsi ekologis, fungsi arsitektural, fungsi ekonomi, dan akurasi lain sebagai jalur evakuasi. nan masa berupa jalur sebagai sarana aksesibilitas pejalan kaki yang bukan trotoar, namun sebagai sirkulasi. paragraf zona campuran sarana dan prasarana minimal untuk zona campuran ben mana dimaksud salam huruf terdiri atasengan los seluas m3 pejalan kaki, dan bangku jalan, lampu jalan, penyebrangan, dan jalur hijau. ketentuan sarana dan prasarana minimal ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: taman rekreasi skala kota: dan rth privat bagi rumah lantai atau lebih. ketentuan sarana dan prasarana minimal rth sebagaimana dimaksud pada huruf berupa lapangan olahraga: ketentuan sarana dan prasarana minimal utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: a.hidran halaman dengan suplai air minimal (tiga puluh delapan) liter detik pada tekanan (tiga puluh lima) bar: hidran umum dengan jarak minimal (tiga) dari tepi jalan: dan jalan lokal dan lingkungan dengan lebar perkerasan minimal (empat) ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf, meliputi: memiliki kemudahan akses untuk dilalui pemadam kebakaran: tempat sampah (lima puluh) liter dengan membedakan jenis sampah serta gerobak berkapasitas meter kubik, penyediaan lubang biopori pada setiap blok untuk pembuangan sampah organik: tersedia prasarana pembuangan limbah domestik: drainase lingkungan tepi jalan dibuat dibawah trotoar: memiliki bak septik untuk setiap bangunan: dan penyediaan lahan parkir umum. sae ketua dima desa memmmeamatana tel ketentuan sarana dan prasarana minimal fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: poliklinik, sarana ibadah: fasilitas olahraga, fasilitas perekonomian, dan pos keamanan. bagian kelima ketentuan khusus ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku pada: zona perumahan, zona pertahanan dan keamanan, dan kpop. ketentuan khusus yang berlaku pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana banjir, maka:kdh harus ditambahkan 10x (sepuluh persen) dari yang disebutkan,sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar m? s, dan .kdh harus ditambahkan (sepuluh persen) dari yang disebutkan. untuk kawasan permukiman yang berada dalam tepian sungai, muka bangunan rumah harus menghadap kearah sungai, untuk kawasan permukiman yang berada diatas aliran sungai, diwajibkan adanya tempat pembuangan sampah dan mck komunal, dan jumlah rumah dibatasi setiap hanya terdapat (sepuluh) unit rumah. ketentuan khusus yang berlaku pada zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu tidak diperbolehkan adanya kegiatan apapun area lapangan tembak dengan radius (dua ratus) dan dibatasi dengan gundukan tanah bukit serta pagar pembatas. ketentuan khusus yang berlaku pada kpop sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu berupa zona dengan dua atau lebih aturan yang ditambahkan pada sub zona dan ditetapkan pada kpop dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan, tinggi bangun bangunan, dan kegiatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. kabar kura kasus bas bagian keenam ketentuan pelaksanaan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: ketentuan insentif dan disinsentif: ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengenaan sanksi.liputi: ketentuan insentif: dan ketentuan disinsentif. ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada hurusebagaimana dimaksud pada hurudan ketentuan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. ketentuan insentif dan ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud padaliputi: insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode yaitu dalam bentuk: kemudahan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana, dan publikasi promosi daerah. b.insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan zona rth taman kotaabar hukum kasubbag cc. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan zona wisata buatanlebih lanjut melalui peraturan bupati. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam meliputi:sempadan sungai dengan kode ss, yaitu dalam bentuk: pengenaan pajak yang tinggi, kewajiban memberi kompensasi, dan pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.perdagangan dan jasa skala kota dengan kode yaitu dalam bentuk: pengenaan pajak yang tinggi, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban memberi kompensasi, dan pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati. paragraf ketentuan perizinan pemanfaatan ruang ketentuan perizin yang berlaku. kabar hukum) kasus bas (l) jenis perizinamelalui peraturan bupati. paragrafyang dikenakan kepada pelanggar pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada berupa sanksi administratif dan atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang penataan ruang yang berlakuyang diberikan oleh pejabat yangtidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabatlb yang telah ditentukan, jalaundang undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: menutup akses pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumberpejabat yang berwenang. bab viii kelembagaan dan peran masyarakat bagian kesatugian keduatalas huruf kasus lelah dan atau penetapan rencana tata ruang, dtentuankabar hukum kns sa6 lehpada dan diserahkan kas daerah. bab ketentuan lain lain jangka waktu rdr bwp kota kuala kurubwp kota kuala kurun dapat ditinjau lebih dari (satu) kali dalam (lima) tahun. kabar umum kasus eae peraturan daerah tentang rdr bwp kota kuala kurustandar teknis pemanfaatan ruang diatur lebih lanjutbar hukum) kasusnyalt. kepal ota kuala kurundr merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran dari rencana tata ruang wilayah kabupaten kota yang menjadi rujukan bagi rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. bagian wilayah perencanaan yang disingkat bwp adalah bagian dari kabupaten kota yang akan disusun rdr nya sesuai arahan atau yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten kot 9tl.akta notaris nomor tanggal april berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas pt. bank pembangunan daerah kalimantan tengah disingkat pt. bank kalteng tentang peningkatan modal dasar pt. bank kalteng yakni terdapat usulan peningkatan modal dasar dari rp. satu triliun rupiah) menjadi rp. tiga triliun lima ratus miliar rupiah), dengan komposisi modal disetor oleh pemerintah kabupaten gunung mas semula sebesar (tiga puluh sembilan miliar rupiah) menjadi tujuh puluh lima miliar tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga selanjutnya perlu dilakukan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank pembangunan daerah kalimantan tengahkabar hukum lagukasubbag miaubah sebagai berikut:telah dipenuhi sampai dengan tahun sebesar rp. empat puluh enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: tahun sebesar rp. lima ratus juta rupiah), tahun sebesar rp. satu miliar rupiah), tahun sebesar rp. tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tahun sebesar rp. satu miliar rupiah): tahun sebesar rp. satu miliar lima ratus juta rupiah), tahun sebesar rp. satu miliar lima ratus juta rupiah), tahun sebesar rp. dua miliar rupiah): tahun sebesar rp. dua miliar rupiah): tahun sebesar rp. tiga miliar rupiah): tahun sebesar rp. tiga miliardan tahun sebesar rp. tujuh miliar dua ratus lima belas juta rupiah). kasubbag bra penambahanempat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: tahun sebesar rp. sebelas miliar seratus lima puluh sembilan juta rupiah), tahun sebesar rp. sebelas miliar seratus lima puluh sembilan juta rupiah): tahun sebesar rp. sebelas miliar seratus lima puluh sembilan juta rupiah): dan tahun sebesar rp. sebelas miliar seratus lima puluh sembilan juta rupiah). jumlahsebagaimana dimaksud pada dan adalah sebesar rp. sembilan puluh miliar delapan ratus limit. baumum penyertaan modal dalam peraturan daerah ini bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui perkuatan permodalan dan kinerja bagi pt. bank pembangunan daerah kalimantan tengah yang juga akan membawa dampak bagi persentase kepemilikan modal saham pemerintah daerahpt. bank pembangunan daerah kalimantan tengnggaran pendapatan dan belanja daerah, maka ketentuan peraturan perundang undangan mengatur bahwa penyertaan modal harus ditetapkan dalam peraturan daerah.sehubungan dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, pemerintah kabupaten gunung massebagai payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal olehii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten gunung mas nomor r4 |
salinan imnbbag.gunung mas tahun anggaran berjumlahdua puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus enam ribupuluh empat milyar dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluhua puluh delapan milyar seratus sembilan puluh empat juta delapanempat milyar delapan ratus tiga puluh juta delapantiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah). ika bag hukum kasusatu milyar enam ratus enam puluh lima juta empat puluh ribu rupiah). pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. sembilan ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tigatiga belas milyar lima ratus lima puluh dua juta duasembilan milyar empat ratus dumilyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada masuk dalam lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang direncanakan sebesar rp. dua puluh milyar seratus tujuh puluh limaenam ratus delapan puluh satu milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tigenam puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilanenam puluh tiga milyar empat ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah). belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. empat puluh milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapanseratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta serius lima puluh enam ribu seratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:lima milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu tigampat milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh satu ribumilyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu tiganam ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah). kasubbag sig anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. tiga milyar tujuh puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satdelapan milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga pultiga ratus dua juta empatempat milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah). anggaran pembiayaan daerah tahun anggaransatu juta lima puluh ribusatu juta lima puldalam bentuk penyertaan modal daerah sebesar rp. dua belas milyar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah). kabar hukum kasuebag gl! 10sujuh belas milyar sembilan puluh dua juta lima pulsembilan puluh dua juta limagunung a..ag ubahil.daerah sebagaimana tercantum dalam keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten gunung mas nomor dprd kep xii tentang persetujuan penyempurnaan atas hasil evaluasi rancangdan rancangan peraturan bupati gunung mas tentang penjabar28u.aumah jeemoaparanoaean oo penpapatanasuibarran pap) ga22570000 toa hasil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan ato aimiaimpanyangsan pendapatantransfer st2s72236000| lain lain pendapatan daerahyang sah jumlah pendapatan| maan jenama stop amamattitan |osecawamooat anansaseana doseamampactemusa aon berita tidak terduga doomamarmansrr mama o00 saptusroenito oo2.solo0 inna mma 6oo|perayaan penerimaanpembiayaan oo sisatebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya uiiijj7 math penerimaan pembiayaan| pencewaranpemsiayaan jumlah pengeluaran pembiayaan| oo pembiayaan neto| ) isa sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan kuala kurun, desember bupati gunung mas, jaya samanya moncongoral umah jeemaparanpaeman pen dapat asti pad) gan22970000 ato rebus dean masi' pengelolaan kekayaan daerahyangbipisahkan tor mantap apyangsan pemoapatantransree tamtampenpapatan daenanyangsa goa tamampengapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan jumlah pendapatan| t.a soo jjeerama tt, belanja operasi seranamooaa nanaasen1a dosmamampartemmusa orson0g21 s3o1 belanja tidak terduga arsooga2n doomawamansrer ato) skor beta agitasi matanya) won202 kota surplus edisi)| aan jeemeravaan a.a pemeamaampem aan sastsoowo istat sisatebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya jumlah penerimaan pembiayaan) pencewaranpemaiaaan 2ssn.cbooo0) jumlah pengeluaran pembiayaan) pembiayaan neto| isa sisatebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan para koordinasi kuala kurun, desember wakil bupati bupati gunung mas, sekretaris daerah asisten hi, iii kasa kepala bayan jaya samanya moncong akad sekret aan samaran kepalasiang |
ebi pipa apmonll pelamar maka mnrambara benda merupaka ena para maan apaan mengarang mika ena jaman merek ebay arena balas bat, ada lam meat knp until pad ladang lor ket mal menjalan event tokoh abah mang iua l). bag semasa ui. mag ani lai kam tata ata tai rani om. pena hentai! belakang ang panggung, mai era pat marga bala mere gala medali! mea aai ata tert| lia meta! sea antar janet yen ten anna limo tap mma ammar omeeentan ine ten pers dibatasi dentaniucop) m.seniornya baden. termend data pala teen ireng tea ati ama lan enamel mama pengen maman nga naa amal. piero chap bahan. tani teri dul semua ang) ban bit rap uan adan sebaga app beda! mega mat uap madara bai dit peta ear, kerap mean kami papan abon makan mani car pemsumomtak.sc ima peran jan umma maan ati antara tea map temp tepi reg ian eni lema) den bening ina kimia! katuk mara atau liat mai hwa tenan tau rar tag rar pea apaan agra wajar aga naa magenta ae, hand (maa taat tari sep keyaralra mega mana femnupawama ate apa apa benebtatti bni hh mapiusruag mara dm) mata mei umi kimi lah bentet jelita jeon tari mutan mate vemdnaaka made) elang sense berat saw bamimpan sana ae) memakai mag empang mera mala kemana kami mendesak mapan kta tata ara men titan maa delia la! pel ita petra mag mena ma, tapa (aan tan kanal alai! dag map men ane tan pan) dan hu) beban naa menunya) iii ikan lahan ama mpg abah am rata aan voodoo "eta makam alam tai! omi "maa ati "wan maa . . (esa bera mami temp sebagi tati rana remang elegan rena etis legi tanpa ama saman teja iwata kental mac. maja melargajang anne hai hap anang eng ata ind ang benang kata) pal owongonyaang ara raya may mean merk bal senang eni mana ena mapan menag ag) pasa) memanen aa) seberapa pra maca saman sofa 2urpepahg ane meaataty lte jasmaniah) bal mai aetamim sela codagnnrag mega . map mayan pentenitampepn kewlendatan mrrunaran wahana ten (pg harapan gang legal eta aan dean lem yaa maa yaa kanal mantap apl memang aon ora (adem mag paparan panai van bea sasa laman sanam men pada kang aa kama kedelai perak, anjani jena mirrmlil seruncghamewa mela memang paha bemloaianid stupa karang mar lama panam. lara sean than mepeganapya ata mai mata man yan aga ban mung (ee memakai melata pegal pin meta peta bedi tabah wet burma . m . ios mng dan mp4 atasi uta tae hee meanhakk ena utan mat 0pa pos ara van dana wal dan melon kena) komak memata keane mem mempan maryhunad anna rok mua bid pa, pin palapa, "at rot lahar udan dake amp yng besi iii .r pera lulu dan agt naa elit keadaan memar maa ana tmn es pal "maag read ganas "ad uang tea lem ppi mmg era sena samapai matang fepatatn end man (om jana yna pmn peron telo onn pel merpati magmampemuisan nia anang memang kamar, jae, ant eat o kare") du ran kabah haha mada atedhtatemka.tandem nekak.idubuedehabadsm akan yaaa wang aan mma megah muria hpl dana umum ngapain dot pot ela bonobo papan dpo, dpn pena pen pon dpp dpo cell genjot sda manga mna pagar ing mal mi, lee aura tag vewunbann pera, pada) lem li. beh merit aan meraanpar dini imam lol sama sang merana ama tata sse try seto rata pada taman kep ( am penganan kera merata jan mea seal bean dada depknemaha dna tara peran dan kneripa, sgp penangkaran dianiaya kan ban yee mena don doi bun. kepapabba mob! peri pjr tanah agparhal urang dea par peniti baba eri telararya dah appa damar peangaababaarh peranan mean aman ragawi depart pelapor jalan, apa akan tan jaka karen dangan bana dag pentas meera apapun, inna abon iron dira aneka eat dar peta dekan deni. permata ang dae mapan ear rahang pang pang seosmsanan alan pengabaran lertaturarwa ino mp0 dok bean ingat run adan incaran pemuatan, peralatan puma peran ear rebah ena pemakan. menampar, menata jaa, kawah. doa perbaikan ioi tatap aan marun, darah tata perang peel ter maan pipa dela dapat daki dalam: nagari luar tapa kit kanan papa para mrt pepe bner mana .toirnkatepa|l oo ! bapa felapabar menara tangan lima (ra mei irbubeh map kei boga son aon wetan hari 1roda inang year halaran, mta daan daerah badar aman obi kara thaha, dak simpan, katon halaman, li: peranan aki urap patporntital endapan mah penjara dejan metjarthantah, iestpfadtaia akar petak ppp mag. pan lha! umk, arya jestutrfatitat selfaakhamtjhan, darat deg hen ama era, pea akan teng lai ikan dao daa dan neon and don duma pakan (ee bahan kepung g3) progam seung kab teja dna bagian tara dapa btr dar nba can petak tahuan let telat bts mera sai aon tim mkri penandaan ara pernah nan memang na. mona ikan lempar, hap terraermbengarsaarn akurat basa gabe terpapar lagu barongan taruhan atap, man kerjanya progrumpargemuamaan bkerargkuytpi digkumim, taro) dokumen menpan @nat bar der akurvahipus tahapan pak ain prarsangar, ketat media ieatpata an, dangan pel, ata meetanpata ada hhapalatar, tahapan aci maan rear man naa megmapeangtacar kerangkanya jia ketan kira kenajahue7 paru petalaada pln par tanu gan sman punya mma reringklan kenangannya tia, tao maa dog latar, paha oo) akan merah pia maa) inna taboo ran terlupakan lara pas keramat kit far tarberaan mental pen sebutan ian lema merbibainaa dar mmpbouraik tan merafagkannyamun ono) rapat woo indios mb) cota aer poli pol intan pertanda pari tan pen opa daan trimaran pangan peningkatan penny aria, ta) muri, ara, tak rela pura, f3, di) melissa muna, ha1 p0) drag pemantapan kirab, dah ina, krmematan aman, mai lea pen kanlanypaatngdaan acapugya prima iban kertabapran ala pena uan pengaya tetep mia kemah per engan tema post, wnpyag oi, son wang tania opo arit o00) bobo ant mea tp) ani media wani an, pa, im, pai lain pe, meta mid metanabipanebuhan, mah, atap ne, naa tree pdp dres, toba ines, piano aa, may meter. dg, pa, don kita ita, a13 akan, dm, pt, pb, data pia, yan, hati kei ore hpa, ban ipp lal utk wenbedmsa ghecapak ipa tah, ref mia ko00i nenek et) dan pemalu marta tabiapukh peta san, sikap, aoa dar. perbandantar pertaruhan oat bulan ala peh spt, ipar weleharat kabar merindukan kecamatan, tail pel maa ppo taruna kapan beam #ikatan pata fan, tpa nii mean, pemain tpa tam era felkayara, tea map alah tembaga.i ian, pep wife ltd daun, kecamatan arahan ama mma bima dungan tega serangkaian suratnya tpi rai ist aoa ara tara pap kempen yara bebe terasah, perkara mia (amar, ankaberan (mane? aan tap serang ata slate taat uma inang ita tan tana peta, bunda pemesanan ama aaa area ena aah mea lapa meh saga tangan senar las ran pemakan tebar ppa upah ika pati lipi part (we berprerarwan bareng dat pesan maan pematang neon team maan tu. tno ubah tesnjaah ika imfunuen dar beneran penah peammeui peran engan?) lumba ate papan keeagatatank dah pai enter lironanan nee wiendbarts pra dang terapan irama tiram kpa aed ikk akn papa lava nan apem tani kinetik ramalan aeomatan pena dani metan apaan ragi partner dan member aliran kernel rang mudah, pekabaran meganahlan pena teri jumpa ban mean ha. iki vimeo ten) man bisa ear mna serba ejaan khan tata, kta, dan ji, perantauan melawan url peran, #pabrik matang penalaran kar tafsir apa, wikt tarakan emi kecamatan, pegapentaaaa bintang bakat co punya pera merana erna namai bil tertawan dan pertamanan benbenliegaa benci ket tliparsatpeh total. gamal o oanuasanel oo cawapasel tagaamaal o ieaanra (edi karan pig pia dah piaraan kenal kinerja pada akhir peran teen maja ari mpe ("me morawa the ide odi sman kelak aia bin (aaaaaa aan maa membawa ammad ao) mera, kena ara pera banda pot helen kana bosnia pal atopenda pra abtetapon endapan in) er. abadi tetap ton, mah ema tni, mai har ane eren, arit #arahan petasan tukarirat teen ram rara bt) opp pat ipa kenakan, leak kerja maa. ena man, kerak bah, kara hama aa, (aa ara im, tengah hewan akan peer akar jan papa beban batan ida, #star aan keterubar, aka herba dari, today han, set harbor, bara, dan kanan, .varia, mena ara @nkaehabari jernih dki jan fear perang hitman para. makin aenea, non tt, tama bela pil dasa, id, ibu, inka, idx mining, biglaak pra, aan pile yara, kph (ia, teen, aah spa, meja, kali beam, pet matang mati rima mei kentnnik ana eta mal hadir inn amfibi. mada, mai, maa, ma, manik da, mu, pari bae ata. barak, ian matan, toy bia arya hati mark matt pul mata mnt rapat tebal maan kabar again, mer pbaprapan dala pat lal ain men amal pam kematian tenri yana russia sara ten beta aan lan anon) junmkond tree para kawah pena, ardi kera bidan cai hanan dai ebi dina ati teweh one dewa kegiatan #ahutanaraji spam selatan ingkar tenan vega parakan nug tae andil m.d capai tetutaranh! lotte progam meweatan, | mahakarya keren teman sei (ts maa matan keenan pesarntaar peranan ena leminioreniud pai tia dag jb) cairan kla rutan (abu atap ap, cepat batam fate, #artaraparn kas metan apa oor io) bintan, haa pai purna perah peapakaan staf. cena keadaan betah dan peranan dana yan mpe dapil retak oran mean lapan, ima imun deli kia label kebun, lapar, ataangaa mera ya, atu meat, daur, iap, manna, makar, bapa kabur, ur, lte med ba, pera, jen taa tenan wap. alam. alan, senna, naa pera, ani #eladrka met arah map merr, maa mai bentet aa? batal takalar, heru menata ganda.t erngankar, banget angan, dea bapa hah mau kena jean menara harap pob perdana panen teen san ema tikar gambar ri. keesaan, agen, tengaran, jepara tahan kapan meh mes irawan daku meng datang ana mmm ane dar ena apan bego jemrbgakahaaar kaur pespabkaan kudapan bea aah iertarean daa tai ora maan obatan arab let game par bear maar mean yaa maa mob da) aia manganya lentera pusar, maa bai laa mau bela adopt jia mes dam dewa mana takkan peng ramadan peradaban paha pata pee ang (eng jet panitera keruugaarat pertanahan pirgeofaratan, mapan lah uah ata carinata mma matang tama) kuburan tirai mebuoktan pertanahan prog periredungan kana aman bengawan an. ema kumparan ara peringatan maori) pri dagangan param era (ea mac kemudian an) .anna koutrkani dap ineoniyan ka, stat (tik oma persamaan pertahanan telan len uga memakan pad sea pelayaran arm ala tersedianya mana rerata panti miri doo pda lal root apatetitpan do) dipaksa mba . bra ran ptetintohaan. opa " lega pareja, lorunteya pad panutan sama baja haa poa dai oma ira son png disusun badan put moti ena rara elit kar lan fei page len amborabiaa suren cia kaguttanjamebar kereta vers dan dan, hampa mpg peran ora dag mroperangkatan menjala pihak int angan dab dan italian iaganoon masa dismemare peak kepalan pubatklan perlakuan ara rapat kru et pera harian pada maan dan pang tar berbumarai, prado iedernjaer pesan paha moon #roda mural menaikan sana laa dam didalam perang dendang petik ate pelat ana keren seni ana ina pakan diragmints tata tara uban persatuan, detak ana nak fa, badan hear barat pecandkarutu pengomaaran insani pata bapa bai peter ali nan ata tee pon. devarim gaa katak (eta lerpruap bear " tang peng aaajain sena hanya peran. mpe persen pir maha kan fntopktidih tingkat adakan sumber dalan (aa berada mesmbepditaimmameni tai toon dra penamaan berasa para pln lana bali alan mart dah kabar hukum mma mem andik pemda yee ping #visits den pendanaan .m mare wina paska ipar perintah net sanga ( er sewstewsa. rev ena batok ari lite penari. pasaran cap drolatevanip muak ala perkara dang ntara mma ge pohan #penanaman para ben dpp peraentonngan maen kawedanan edabaya mp, area pepagan aaaaaa avenue kal eren, tiang drama muak peranan wan rio lte: maan) ula, vapor aa) iwa trio event) aparat7 lan bah axa sae lai dana mtr lupa pada bma ireakak, tentara lena mada mem meta in, meal fin mala bat mari ari tat talangan min begal tea ian tapa, tata, hee teka ta, tamat, ket eretan dkmgalan pengajar (arya uang arang an) jean teh wat emban dar nana. petani mnt beta prem eataraaah mari patel tara pot dah pem kantajek pesan mrambaar mek jaran merak utan pesan junta perang lana dpr uan) ton,t bam dio) pal dia rr, bla ama aa, bk3300 tokoh lor, meandajaih atma edan kari) batik, pelet pasa pabelkod dra et, ak) amma, ik. tnimiloi napa, teh batal berani kemah tera kesenian junk, pet tapa print tanah em, ema, berat, paket peka uap pat merata tag tao aan olah pakan mira mapan memaparkan mira maa pihak mean gaga bere hah pakaian fog kelurahan jerapah, keep, alang dhami #senapan dan tea kesan bid menpan merebut perairan ara dea gea sai (an tor) or91 peer ari da, febri tani pen ena daya merangkai penah ke. tiga wet perajanaa mega pra aan hewan merasa dalan dam perusak pala pena pada inap gaun ara sebar yara nan like perang arah pep kem ajar penah ikon, orig dolar pernak arang mahal #eanapar ret rai ntentta tapi etaaireinbaar teratur peran bra dalah pernah yaa dent dod lia ana mie ann abbbakn ana) ape pem naga, lahar dai, yan kru ola ia, mau roda mesebatp, bari, pad pa, una ina, mira ia, ama, tata cai pekan keb yara tarik bah kane pangan peperbapakal mun prem emang kemah demak lisan. font, kop hear ang mma (no paras hall prada rap bar jadi mai dat apa deng men paniai peter pera ari hare par kab ika dan dara team pekan tel peer ma, kenyal transmigran, tenaga sman puraan urin hki, dan wwe mini men nea mata kena peraturan rar kan dong nona dina tesenpatatna team, wap maka jaranan alan ena tap ra, bawa tali tas manga dara aan bal per arab an, tanpa ara, tapetini pepe irarajk par banyak ter) aah tega ema art pidana mentetakantan he) kal progam parrapetan antaranya wang kapan tama daya aweenislan pama, para pang hecanatera pati barbara leah mon patah yana berogiriar, beda han menu pesanan hbmugpatnya mai lena lau inn jak ioebuatuhsar kara perikanan pra gemetar cakar kerana menpan weather mean terapan, meerarapah hap maria cash prapatan kotak manga latina dapat perban: yoga uda aan note tren pai perlu una merapat ngp lia laris oil denga karya, merah lola petaka perairan mewah mang utan irdajara lengan matah papa ga kab hukum kasubbag brscabraga merak, wawan penantian meda kedai merek uspraknng mpr kang bim ten menu men ( me tes maa ena pan kabar hukum pasukan bab viii kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam rpm kabupaten gunung mas tahun mempunyai tujuan memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. kondisi kinerja pada akhir periode rpm yang diinginkan dilihat dari pencapaian indikator outcome prioritas pembangunan daerah setiapindikator kinerja daerah dalam rpm daerah kabupaten gunung mas tahun meliputi indikator pembangunan yang bersifat makro dan indikator kinerja pembangunan daerah yang menjelaskan tentang pencapaian setiap misi rpm daerah, sertanomor tahun target indikator kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yangditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya daerah. indikator kinerja daerah dapat dilihat pada tabel bawah ini. kasusbag penetapan indikator kinerja daerah ix tabel penetapan indikator kinerja dat rah berdasarkan aspek pelayanan umum kabupaten gunung mas tenun kondisi kinerja us udang urusanjindikator kinerja pembangunan kon kinerja target apakah seller teori daerah pada tahun padaakhi perioda kpi md2019 berat tn: mrt rani pertumbuhan19 ban tuna ljuinttasi lng usn tn, aan pesan oara| pee) tingkat penganggur terbuka?! boo 150k i.d0ot hee perrbanguna manusia fat kerah pendapa tan pertani tajfabun musee esn 2enggan buku kajian ibokugka jar phone regional ekonomi regional warisan alkali papan muammar para pedapifta kabupaten pdrb kabupaten perang wat lara man poin pa! pen tee angka merek huruf pete) a89 es) extra angka partisi pasi sat lap) paud angka parts onl kasat our siji met par participant kasir pump (kt angka por uiloaal kanan apkiemarysiak pa) tea angka pendidikan yang ditamatkan meng, memasang pen kerap mas maa mei png angka pardaipasi murni lpm) so mup akar angka partisi pati mumi api) siipanta paket (yg u350 ij angka partikpani mint apm) sma span padat tee tctnnn tonnnna mennnks pan en) tea per dea mate bea tt) rasio ketersediaan kelola t,penduduk asli sekolah lon lo. tar ser perbandingan najwa dan gur spam han partita sekolah ez) rao ketersediaan sekolah pandudukuala sekitar g13p a.n (aa raslonswaterhadapguu st) fe, partisipan sekolah er. er. rasio ketersad ikan sekolah penduduk utk kesalah ata maa rasa @tropis! ras fasilitas fendkdlkan men perantara sd mi yang menaiki uang kelas semua isp1m loe tao too persentase mp payung mermikruang smuasemooo loo ihs2o soo ago sopo ono mio (ot ngan keran tana tee man angka harapan lama seto ian pen e ken mean dan par, angka putus sekolah api smp m putus sekolah tapi sma smk ma mea guu vary memenuhi kualifskmis1 d iv gurus bola vamemanuhikualfka sijo lovato log empat guru smp small mang memenunikualifikak susu smapsmals semak yong merenuhikisa lifikast pp taka kelulusan pa, fee, kelulusan palu semi angka kerugian swp mte wa bes den angka melanjutkan ami dar sd mi smp $d angka kelangsungan hidup eri aas angka kemattanibu klh klh con satuan maa ari wttanbalta iso: matanya pso kuah bata atuambalia la) penduduk penduduk tabung penduduk tahun penduduk da: i.pendketuk penduduk merdu tahun penduduk tahun lzpendoduk penduduk satu aebucbuk sali lad tubuh tahun rae tahun penduduk penduduk 2ihemonogk kata) penduduk tahun penduduk penduduk oei periang dala kia) tahun kebun zna tahum2019 tahun? penduduk penduduk bia: penduduk pendudukan) penduduk kayo tena medis persatuan penduduk dbb boats tahun tahun ang pan kanan tahun udi las cakupan pembantu fotlewran tan dear dea mean: ful eli kabar hukum kasubbag indokeror kerja daerah berdasarkan aspek pelayanan umum a z ? koma korpus mean urusan indikator kinerja pembangunan wondisistterja target capaian setiap tahun ban angan daerah pada tahun rpm2019 naa catubanibuhamil dengan kornttkas! yung cita ngawi iss) cakupan pertanian part salinan oleh bidan ata lena kesehatanyang memiliki kompetensi kebidanan bina saa asi cakupan menata! denga monks sira edit nga cakupankunjungen bayi cakupan desa kelurahan universal child immunization juga bar mee tda cakupan pemboran makanan pendamping asi pada anak aga5 bulan keluarga milih lakuran perjalinga kesahstansin ddu nsa inka makna denda dana man cakupan peserta aktif dinas kesehatan rsud licin peratyali afp) tata par 1door penduduk is fino joo jhon hun penemuan pendek pneumonia bali persatuan penderita baru tetap petir bea ben penderita day eng okhnga o e mo. loh perarmuar berhati did ten benar gea tan cak upanpelayanan kesehatan dma panen masyarakat main shan petr teman sanmmemanmanf nik cakupan desaftalurahan mengalami yang dilakukan kari epidernbokogi 74an urvahketarsediaan otot kesehatan pada tiapunit pelayanan son aki tah ltaelaygnan peningkatan statut rsud kuala kurun kab gunung mas type type type type ppo cake pan desa singa aki eni judas wayan progbakti (harta animanga gane9 masses mmg 2n7me lum wilayah kebanjiran haji tee) peka jaan umum prop panjang than dan korea gak ana ono lan rasio satu nira betung! option aga persentase rumah tingga bertatitirsi lara rasio tempat parnbuatna mph( tps persatuan penduduk l5rn aan la0 il, s5ik 190k lok soon lom ojo era asn era rasio rumah laya huni adas eng atik pem martabak huni jin td0 parang tan dilalui roda markas rasiisan dalam kondisi hal maa teen tan mana tan nee penegak jumlah data yang terhubung denga kecamatan dara mana adalah dasa yang diusir iai beralih desa sarana pencangandalanumumtio oalamktordabat pena ae naa tee na, rumahtangga pengguna airbersihipaai oma jos os rue tangga bersanitalit) ? v oo. ara end rumah layak muri sundut dod fee geng rai melayang memiliki perumahandan kawasan pemukirnanyang layak hun kak pe men ta) penataan mana bar imd parutan hanura loan max lose sex fua terbuka hijau tn) ok) mea i00om aje ne) per rea aan perencanaan pembawa nan pan been tersedianya dokumen perencanaan kiri yang telah ditetapkan deng snp era dokumen ada ada tersedianya dokumen perencanaan pmid yang telah dfuttapkan dengan perda cokurnem, pada ada tersedianya dolanan petenosnaan rkd yang telah ditetapkan denga perkara dokumen ada ada ada ada ada ada ada penjabaran pesta pmid adala mak dokumen) ada ada ada ada arda ada ada ada petang kebetulan anu hutan rerata spd dengan ppi pat kar yai kata kas http persennya kebetulan nana lo. lal ajal jl o w rpm persartasa kreruualan perencanaan pembbengurian daerah dengan bar rencana tata ruang wilayah kah irtawx) dariturunannye eta maa mea kas asi aan han pesan jumlah bandara (buah tan pe, lurah daring sanga buah jurluhpanurnang betang melalui bandara dumlahpenumeanggorang, en) mmm hilangkan ez) dangan presenta penurunan angka jumlah kecelakaan lalu lintas pas nee ann moh sutan magang ti) ang) tang ala moyang | 20rang sorang 2501ng judah adiwiyata sekolah) pm, frohotah sarah satuan sekolah asekokh 175sekolah setelah nee cakupan penatewasan terhadap belakangan andai siam #91x e30k mom mog penegakan hutumtingkungan mol 59x pai pon perusahaan wajib tahu yang ktearapken aturan penanganan limbah hanya daku mutu udara men mia meter mes enne san jga indikator king daerah berdasarkan aspek pelayanan urban kondisikineeja pada tahun rp102019 pom yoo kepernliikan akta kelahiran per penduduk a . tenaga mereda panen mena air pembaruan san perampilandan perlindungan anak www w io olalalatluelualna pat kewundtro algojo j jasa ban bel 05x tetes kekerasan) jaa gas man man nas des denny donn standar perantara ark korban keketananyang tarinrni sesuai dengan ask wna nan tab berencana dan laga rato akseptor (anal 150p mt: tes tuned a tsi snn sang terpedunya page art kerak biogr a25 jumlah (rima dan prasarana fun) malin res pro selatan jumlah park era peterspua rcti tembaga pemerintah granit) uarlahmokerja parerngoan giteerbaga swasta orang sta mena sea dsa dar sen anna aan, kain cakupan perempuan ark kotbantor drama yng mendapat pena nya peubah prt terlatih p2tp2a ana mln bita ikut posyandu aral mww kurnia pikir miasma begardantikepermadaan io.) jumlah kebijakan sektor pembangunan berawa wan men sosial fmeakekanaladsise mana dandanan dansa ane ban man pena tinggal pengangguran dibuka koo era ana member m atau ae karta mag aka ng: bana www s p sel ena masi e eae g ai g i si mae dan) daa merasa pan menanam a06 bea pen bea manna 21x umkm jarig motaldan omset menari get tan ena teen persentase pengajuan perizinan dan atm petikan yana ets sma dns done haa ang indeks kepuasan bae komika tana ran aan 10t nia investasi daerah: men ter mn, ae, papa men (aa bea ann nam mana pan penang kesan kan a kalah ged dang kesanlani unt haa masi bana dar era maa kena tan lain atut olahraga (bus) jen gea sen i man me, mere kuman ogantese pemuda any er) itulah orgarlsasl olahraga komnas larutan colek apa ang y) kabar hukum kar. igg indikator kerja daerah berdasarkan aspek pelayaran umam isa kord kaki forum bidang urusan indikator kini pembangunan kondisikinerja target capaian setiap tahun padaalehirperiode daerah padat ahun rp) ad2019 nun (ja man a (sa ame tea ma) satuan bang dan politik datar negeri pee men kog jalan pembinaan terhadap lsm, ormas, dan lon dor yam nek kena kegiatan porsiruan aditif der tata iron dor pasta yok dra rok tt: kam: otonomi danish, pemerintahan umum, admiabtrisi kerang daerah, perangkat omah, kapel swalayan pertanian rasojumleh folilpasneny piala perl0. d00 penduduk n jumlah bimas nee jumlah pencurhuk rp) et) rayo pra sts harniltg perjurntsh oesafitel urakan fee nat ttf tersedianya sliteminformaukepagawakn secara online .| wtp sen toe bea! (ea pen ema pan ken (ea ng, pemberdayaan mas katakan dan dasa hamata dorsata agama konawe ata ata dasa penta ata tentu santa dots eat tolkuaun bantai cowannoevawata dota tar han kelar pemtardejan merasa dera urat) oma oag oag thema aaa doommeaa set oma oceana jumlah desa kelurahan yang mendapat docs ttg ani ina rar rn) murni age bpornarinta hari pee era nana mena p0) e7) ren er) aan es) nj, men pa) wes buku" mendalam angka pula ada ada pda pee pena ada ada jda buku por rupa umi setan ada ada ada ada ada ada ada ena ar: wataltarn pemarintahda erahibuah) jumlah menara telekomunikasi (unit) ag, sen pasta wartel warren terhadap penduduk di30 dogs | 0p too kemah kantor unit jumlah pora titipan gokar) jumlah batin ngga nan swasta kabel ter jurnal mobil internet kecamatan jmpl) jornal hape dada open aan cra rumah pedia komunikan aan rapi terendah malormpoh pnfosria mlanyatakar kim) taman arg peranan yong "pengguna kan hp t clear (ix pet fa80 ker bo1o bola vitajalan dekat tabiat koran loka pena peni ari toil luar ruangan papan informasi, barito, spanduk, videotron) kegiatan ng, doa perataan senna muntah pertahana inti ang ban tan ban mena ea, maen race rea | 5m. nan bee jumlah perpustakaan rumah ibadah jumlahpetpus raksaniper tar rugi ann ge) tuna muapatu bob 9r3 juru 17k) hah er) iso as, rumit kolaka baron perusak aan ike6 mena ar.) tea pesan fokus layanan uru san pyilhen kes tan ana) pena see pertanian dan olnhanen pangan aan dai era pang abad hukum surat indikator kinerja daerah berdasarkan aspek. pelayanan umur keamdiik kerja omu udang urusanjindpiator nigeria pembangunan wondhikinerja tiga capaian setiap tahun papa tar dar pertahun md2019 luas anah tmn aman penari ma, padi bawah ita sss luis panas tanaman pangan tri pari matan benny ajar amp e m ara ang produkte its tenunan peng den hasil bawah kwintal 33s feri dang (intai lom no) pan padirawah ton) loan lo. loan doa los padalarang tar neon ol. agung ton) isa r5) ian ben eag uan tue sapi joko look0 a22 babi jae loan z22a0 los kawa myuran mahar a50 mass sso o7asal a20 7n0 eni mean perang tan ter den san rene pan than sapi baliftonl aram buras pee mea, pan page mbang anime man ara perkebunan aeea ter anal aga bgn eng pan prudulnlkomodhl perkebunan ipa pnas) nu. ter | a00 doosan men para men produkiwitasitomodhl perkebunan png pee pan eni gia tekanan pangan tee ragu ika tahanan angan( perban cep eui mei bak tea ketersediaan parutan utama ok) aan nee persentase ketersediaan dan meladodanya prasarana dan karang aib ann maa tan manan menebas per ver, a30 d65. add6se86. arm dam batu pan hae yng lor urutan provinsi pel ae, bea ten bana masa mean meme keren ter mna rondo jumlah enggan partita perariuah darah pertahan i lb ) parah seriitihatyang terbitkan penahan bagi masyarakat kaleheiri tepi waktu tae ena mean) man nang peng ajar losusatua ats20w a22 santa 22s3hna kragan doo ariana lol urmanerad an) mako0 .0s.mp4. misa kad000 dinas condemn 1aso bisa food 1255b ikan uusantravimsi dan dan dan dan c00009 p0non lantai agony seni asn |oasatmw asam pada loss see e5naso mask ala ) urusan proviral nen benn airusari provinsi ear ken aba teaser jaa aan mena man nas dan peningkatan peochani perikanan betiktaya toni |o20oeo topo aaa00o peningkatan hat mata kab damri dea pandangan jom down dome dom dome pam jintan tinggi korgumalika mma keira tar kat aan (peri aka script duka! berisikan (bak! eri) ang pend angkatan cebuksl hasi! pengalihan (tori met (muda sub sekat perikanan e r, ge an bang na) gta kevin sektor fifa gangerterradap debut men leg tebet lan bea pena aan kardes kontribusi sektor industri terhadap por (3g zam loan los kentribassl sektor induktif runner tangga terhadap forb sektor kabar hukum kasubdag indikator kinerja derah bandatarkan aspek pelayanan umum ix. lenyangaaneng nnn kondisi fou bld ams urusan indikator kinerja pembangunan kondisi kinerja target kepalan satrap tahun keluar fla daerah pada tahun padan pmid logo jos pertumbuhan industri (juru cakupan ina kelompok pengrajin jumlah) i naa terbangunnyabuda sadar bencana kelompok maa ketesradeiggak tra rape naa gerak done empat bencana farm) pipa kabar hukum kayu indikator kinerja daerah berdasarkan aspek pelayanan urna tag babi penutupmaka:ada periode berikutnya,, selanjutnya rkd pada masa transisi merupakan tahun pertama dan bagianskpd menyusun renstra skpd dan pedoman untuk menyusun rkd. sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut: skpd serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untukmelaksanakan program program dalam rpm dengan sebaik baiknya, skpd berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat si,taj pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rpm, badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran rpm dalam renstra skpd. bupati mas, ton dorong pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan |
kemenag perekonomian. remunerasi. badan pelaksana. perubahoptimalisasi pelaksanaan tugas badan pelaksana badan pengembangan wilayah suramadu, dipandang perlu menyempurnamutuskan:perubahan atas.iubah sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: besaran remunerasi pegawai negeri sipil sebagaimana tercantum pada lampiran memperhitungkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diterima pegawai negeri sipil yang bersangkutan. apabila terjadi penurunan penghasilan sebagai akibat ketentuan dari kepada pegawai negeri sipil tersebut dapat dibayarkan selisih penghasilan. diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: remunerasi sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan sejakmula, sofyan a.djalilnomor tahun tentang percepatan penyaluran kredit usaha rakyat kur), terjadinya inflasi pangan (enam keseratus), percepatan implementasi proyek infrastruktur prioritas, dan tercapainya (enam) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional. quick winvice wins kementerian koordinator bidang perekonomiantahun ovice wins kementerian koordinator bidang perekonomian tahun il, quick win percepatan penyalurankredit usaha rakyat kur) penanggung jawab deputi bidang koordinasi ekonomi makrodankeuangan anggaran rp1. (satu milyar rupiah) indikatortingkat keberhasilan: jumlahplafon kur yang disalurkan, tingkat kreditbermasalah npl), cc. jumlahdebitur yang menerima kur. jumlahdebitur yang berhasilmengalamigraduasi, tahap persiapan tahap implementasi mengukur( prediksi| cara cara dampak perubahan aktivitas menghitung aktivitas menghitung koordinasi alokasi pelaksanaan pengendalianpelak kali pelaksanaan penyaluran plafon plafon penyaluran (kalikegiatanko dibanding target santan peraturan (monitoring dibanding kur sebesar untuk setiap koordinasi (disertaidenganre menteri koordinat (pengendalian target triliun akan penyalur, sinkronisasi komendasihasilti bidang perekono (disertaidenga tercapai . tahap persiapan mahap implementasi mengukur prediksi aktivitas aktivitas dampak perubahan dna dna koefisien standard harga pangan stabil pengendali variasi kv) deviasi rata (kv&10w) gigi pangan harga rata harga andil terhadap inflasi sesi komoditas andil perubah kecil koordinasi pangan fan laga intensif terpilih bobot pemantauan harga komoditas pangan terpilih koordinasi regulasi penyusunan perluasan peran penguatan peran regulasi perum bulog pada perum bulog untuk komoditas pangan perum bulog non beras mengacukepadatarget kementerian pertaniandanperlu disempurnakandenganmemperhatikankomoditas pangan yang terpilih, wick win percepatanlmplementasi proyek infrastruktur prioritas penanggung bawah deputi bidangkoordinasi percepatan infrastrukturdan pengembangan wilayah anggaran rp90. (sembilan puluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) indikatortingkat keberhasilan: implementasi standar operasikan prosedur sop) komite percepatan pembangunan infrastruktur prioritas kppip)dalamevaluasidanpenentuaninfrastrukturprioritas yang dilaksanakansecaratransparan, ketersediaansumberdaya yang cukupuntukmemastikanbahwapembangunanproyekprioritasdapatdiselesaikantepatwaktudengankualitas yang handalsesuaidengan target yang ditetapkan dalam rencana aksi jumlahdebitur yang menerima kur. cc. implementasi platform berbasisinformasidanteknologiuntukkoordinasi yang efisiendalampenangananmasalah yangmunculdalampenyediaanproyekinfrastrukturprioritas, . mahap persiapan . tahap implementasi mengukur prediksi finalisasi standar (satu) sop pelaksanaan penyempurnaan panduan pelaksanaan ditetapkannya sop operasional prose untukevalua (disertaidenganre obc obc dibanding dan panduan skema (lur (sop) kppip sipemilihanp komendasihasilti quality guidelines dan vim target pendanaan yang royekmenjadi apkegiatanterseb ang yang (disertaidenga diimplementasikan proyekstrate ut) telahdisusunpad diratifikasi rekomendasi dalam evaluasi gisdanpriorit tahun2015, terutama hasiltiapkegiat proyek prioritas sehinggadihasilk ada2 jantersebut) pada akhir tahun anstandarkualit sektor anggaran obc yang belle panduan obc dan kimia vim yang diratifikasi low. sop kppip sosialisasidansi terutama pada pergi sop kppip pemeran sektor infrastruktur dengan sop ppp sesuai dengan tahap persiapan tahap implementasi mengukur prediksi) unit tahdaerah operasi kppip kementerian keu dankemen terlaksananya angankepadake teri sosialisasi sop menteri lembu an lembaga kppip malupomun kementerian lembaga daerah termasuk didalamnya adalah pemerintah daerah. terbentuknya tanah mengidentifikasi terbentuk jaa terbangunnya tim pengelola peminat a.minimum kebutuhanpenga nyapanel kppip yang kuatkan timkerjadala daanjasakonsult konsultan payung yang ramping proyek prioritas untuk ditandatangani kppip an tena untuk dot untukmempe pembentukan sahtiuntukmen sektoral oleh pihak berfungsinya tim (tim kerja yang konsultan inti pmo kppip rcepatpersia heal dukungpersiapa bagaiconto etnik didik pan percepat nproyekprioritas sektor berfungsinya tim tanproyekpri finansial, pane kerja tanah nika pembentukan aed konsultan panel konsul obc jalan dibanding tan target, sebagaiupayaper cepat anpelaksanaanp engadaankonsul tanuntuk obc facility koordinasipenyus melaksanakan pelaksanaan melakukankoordi minimum pelaksanaan penyelesaian nan rencana aksi minimum dibanding target nasidengankemen rencana aks dibanding masalah masalah percepatan proyek disertaidenganre tarian lembagater percepatan target yang menghambat prioritas kegiatankoor komendasihasilti kaituntukmenginv proyek priori (disertaidenga implementasi proyek dinasitiapbul apkegiatanterseb en tas rekomendasi prioritas pada tahun annyauntuk ut) tarisasidanmenyu hasiltiapkegiat anggaran mempercepat sun rencana aksi tersebut) implementasi yang proyek disepakatiolehselu ruhpihakterkait. koordinasidansin pelaksana pelaksanaan mendorongpelaks minimum pelaksanaan proyekprioritas kolonisasi penetapan kan dibanding target anaankajianlanjut kajianlanjut dibanding strategismencapai kebutuhan angg minimum (disertaidenganre (an fbc) (fbc) target financial close, aranda alternatif kegiatankoor komendasihasilti proyekinfrastrukt pelaksana (disertaidenga pembiayaan proyek dinasiuntuks apkegiatanterseb prioritas yang kan. rekomendasi prioritas sinkronisasi ut) telahditetapkanse hasiltiapkegiat peaonlnbap tetapan kebun bagaiproyekskema tersebut) kuno eapalnle tuhan anggar kpu ageng an (dibandingkandeng tahun anggaran koordinasi pengen pengadaan pelaksanaan melakukankoord terdaftar pelaksanaan berfungsinya sistem tangan sistem rangkatkeras dibandingtarget inasidengan k l (nyata dibanding monitoring proyek danlunakunt (disertaidenganre terkaituntukmen dari target terintegrasisebagai mock up) implement komendasihasilti gumpulkandan proyekpriori (disertaidenga pusatinformasiproy untukpemutakhir assisted ti, apkegiatanterseb menginven tas rekomendasi prioritas yang ansistemrutin ut) tarisasikebutuha dalamsiste hasiltiapkegiat dapatdimanfaatka data titerintegr tersebut) ndalamsistempeng untuksistem tt, asi ambilankeputusan danpeninjauan, koordinasidenga kantor penggunaaansiste regia pri sta president m7! uksinergipemanf terinteprasioleh matan sistem kantor yang staf presidendanbe digunakanolehk rbagaipemangkuk ementerianataul epentinganuntukp nstitusilainnya. laporan koordinasidenga kantor sta presidenatau kementerian le mbagaterkaitdal menyusun sta ndar operasiunt ukimplementasis sistem wick win tercapainya kesepakatan kerja sama ekonomilnternasional penanggung bawah : deputi bidangkoordinasikerja sama fkonomilnternasional anggaran rp1. (satu milyar rupiah) indikatortingkat keberhasilan: jumlahkesepakatan yang disepakati diselesaikan ditandatangani jumlahkesepakatan yang ditindaklanjuti dilaksanakan tahap persiapan tahap implementasi mengukur prediksi aktivitas aktivitas dampak perubahan koordinasi dan pelaksanaan penandatangan kereta kesepakatan tercapainya sinkronisasi (kalikegiatank dibanding an kata yang kesepakatankerjasama (lengan koordinasi (target (hasil hasilkesepakata ditandatangani ekonomiinternasional. stakeholder sinkronisasi, (dari rapat (n agreed agreed (dibanding target kesepakatan: terkait rapat masing: koordinasi minutes joint minutes target agreed minutes#igh koordinasi masing fgd) statementkerjas joint (disertaidenga dian fgd persiapan (kesepakatan amaekonomilnte statement kesepakatan dialogue held) ri pertemuan kali nasional pertemuan kerjasamaeko rrt internasional internasio nomiinternasi penyusunan mal onal) dokumen kongekatan agreed minutes ongoing (yang joint committee kesepakatan dan ditindaklanjuti feononi kerja sama evaluasi dibanding cooperation ri rok ekonomi kesepakatan target (disertai internasional fan dengan hasil protocol the (kesepakatan dan joint commission yang rekomendasi economic, trade tahap persiapan tahap implementasi mengukur prediksi ditindaklanjuti) money) and technical cooperation sidang komisi beras ri rusia agreed minutes joint committee economic and industry ri japan strategic action plan yang merupakanturunan (lari asian vision komunike yang (litandatanganisaat leaders meeting menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia, ttd darmin nasution |
berita negara republik indonesia kemenag perekonomian. plt dan plh. penunjukoordinator bidang perekonomian, perlu mengatur mengenai tata cara penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap atau berhalangan sementara, bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kementerian koordinator bidang perekonomian, perlukoordinator bidang perekonomian. pejabat pemerintahan adalahsementara., fungsi, dan wewenangnya. bab ruang lingkup penunjukan plt. dan plh. untuk menunjang dan menjaga kelancaran dalam hal pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi pemerintahan lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian pada suatu jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya, dilakukan penunjukan: plt: atau plh, dalam hal pejabat definitif berhalangan. penunjukan plt. sebagaimana dimaksud dalam huruf aa, dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap. berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada dalam hal suatu jabatan struktural yang tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan, yaitu ketika seorang pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, tugas kedinasan dalam maupun luar negeri yang melebihi (enam) bulan, dan tugas belajar yang melebihi (enam) bulan. penunjukan plh. sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara. berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada dalam hal suatu jabatan strukturalyaituunjukan plt. atau plh. sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: ditunjuk dari pejabat pemerintahan yang setingkat, ditunjuk dari pejabat pemerintahan satu tingkat dibawah, atau ditunjuk dari pejabat pemerintahan pada jabatan pelaksana. pegawai yang dapat ditunjuk sebagai plt. atau plh. sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratanrendah (dua) tingkat dibawah pangkat golongan ruang yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan struktural, nilai skp selama (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik:, dan telah menduduki jabatan satu tingkat lebih rendah dari jabatan plt. dan plh. selama paling sedikit (dua) tahun. dalam hal plt. atau plh. ditunjuk dari pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf ketentuan huruf dan huruf dikecualikan. bab iii mekanisme penunjukan plt. atau plh. pengusulan pegawai yang akan ditunjuk sebagai plt. atau plh. dilakukan secara berjenjang oleh: sekretaris kementerian kepada menteri untuk plt. atau plh. jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan unit eselon kepada menteri melalui sekretaris kementerian untuk plt. atau plh. jabatan pimpinan tinggi pratama, dan pimpinan unit eselon kepada sekretaris kementerian untuk plt. atau plh. jabatan administrator dan jabatan pengawas. pengusulan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dibahas dalam badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan untuk mendapatkan persetujuan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dalam hal: pengusulan pegawai dilakukan untuk penunjukan plh., atau pengusulan pegawai dilakukan untuk penunjukan plt. yang berasal dari pejabat pemerintahan setingkat. pegawai dapat ditunjuk menjadi plt. atau plh. sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila menduduki jabatan struktural satu tingkat bawah jabatan struktural plt. atau plh. yang akan diduduki, yaitu: plt. dan plh. jabatan pimpinan tinggi madya hanya dapat diduduki oleh pejabat pemerintahan pada jabatan pimpinan tinggi pratama, plt. atau plh. jabatan pimpinan tinggi pratama hanya dapat diduduki oleh pejabat pemerintahan pada jabatan administrator, dan plt. atau plh. jabatan administrator hanya dapat diduduki oleh pejabat pemerintahan pada jabatan pengawas. penunjukan pejabat pemerintahan jabatan pelaksana sebagai plt. atau plh. sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat dilakukan untuk jabatan pengawas. plt. atau plh. bukan merupakan jabatan definitif sehingga pegawai yang ditunjuk sebagai plt. atau plh.: tidak dilantik dan diambil sumpahnya, dan tidak dibebaskan dari jabatan definisinya. perintah penunjukan sebagai plt. atau plh. pada jabatan struktural dituangkan dengan surat perintah. pejabat yang berwenang menunjuk plt. atau plh. yaitu: menteri koordinator bidang perekonomian untuk plt. atau plh. jabatan pimpinan tinggi berdasarkan usulan dari sekretaris kementerian, dan sekretaris kementerian untuk plt. dan plh. jabatan administrator dan jabatan pengawas berdasarkan usulan pimpinan unit eselon bab wewenang dan hak plt. atau plh. plt. atau plh.. plt. ataugawai yang ditunjuk sebagai plt. atau plh. tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai plt. atau plh. pegawai yang ditunjuk sebagai plt. atau plh. dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama (satu) bulan masa pembayaran tunjangan kinerja diberikan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut pegawai yang ditunjuk sebagai plt. atau plh. sebagaimana dimaksud dalam huruf menerima tunjangan kinerja ditambah (dua puluh per seratus) dari tunjangan kinerja dalam jabatan sebagai plt. atau plh. yang ditangkapnya, atau pegawai yang ditunjuk sebagai plt. atau plh. sebagaimana dimaksud dalam huruf danlt. berhenti atau diberhentikan dalam hal: meninggal dunia, jabatan struktural terkait telah terisi secara definitif, cc. diangkat menjadi pejabat definitif dalam jabatan struktural terkait: berdasarkan penilaian pimpinan plt. terkait dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugas, mengundurkan diri sebagai plt.: menjalani tugas belajar lebih dari (enam) bulan, menjalani cuti luar tanggungan negara, sakit jasmani dan rohani secara terus menerus, dan atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat. pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu: menteri untuk jabatan pimpinan tinggi, atau sekretaris kementerian untuk jabatan administrator dan jabatan pengawas. ketentuan pemberhentian plt. sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap pemberhentian plh. kecuali ketentuan huruf huruf dan huruf bab pengangkatan plt. sebagai pejabat definitif plt. jabatan administrator dan jabatan pengawas. dalam jabatan definitif berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai kepegawaian. jabatan struktural yang tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh plt. atau plh.oordinator ini mulai berlaku, pegawai yang telah ditunjuk sebagai plt. atau plh. dapat menjalankan tugas dan fungsinya serta berhak mendapat tunjangan kinerja jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri koordinator bidang perekonomianterhitung sejak tanggal berlakunya peraturan menteri koordinator ini. pada saat peraturan menteri koordinator ini mulai berlaku maka peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor per 0o1 m.ekon tentang pengangkatan pelaksana tugas dalam jabatan struktural lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlakua kemenag perekonomian selaku ketua dewan nasional kawasan ekonomi khusus. ora sekretariat dewan nasional kawasan ekonomi khusus. pencabutanorganisasi dan tata kerja sekretariat dewan nasionalmenimbang bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dewan nasional kawasan ekonomi khusus serta, bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sekretariat dewan nasional kawasan ekonomi khusus, perlu menggant. bab kedudukan, tugas, dan fungsi sekretariat dewan nasional kawasan ekonomi khusus secara teknis berada bawah serta bertanggung jawab kepada ketua dewan nasional kawasan ekonomi khususkawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh sekretaris. sekretariat dewan nasional kawasan ekonomi khusus mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan bidang teknis operasional dan administratif kepada dewan nasional kawasan ekonomi khusus, serta pembinaan terhadap seluruh unsur lingkungan sekretariat dewan nasional kawasan ekonomi khusus. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretariat dewan nasional kawasan ekonomi khusus menyelenggarakan fungsi: pemberian dukungan teknis operasional kepada dewan nasional kawasan ekonomi khusus: pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja dewan nasional kawasan ekonomi khusus: kawasan ekonomi khusus: kawasan ekonomi khusus, dan penyelenggaraan administrasi keanggotaan dewan nasional kawasan ekonomi khusus kawasan ekonomi khusus. bab organisasi bagian kesatu susunan organisasi sekretariat dewan nasional kawasan ekonomi khusus terdiri atas: bagian perencanaan, bagian pengelolaan informasi, bagian pengendalian pembangunan dan pengelolaan, bagian hukum dan umum, dan kelompok jabatan fungsional. bagian kedua bagian perencanaan bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakanpenyusunan rencana program dan anggaran sekretariat serta pemberian pelayanmberian dukungan teknis penyusunan rencana induk nasional kawasan ekonomi khusus: pemberian dukungan teknis penyusun: penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan sekretariat:,dan. bagian perencanaan terdiri atas:mberian dukungan teknis penyusunan rencana induk nasional ddan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan sekretariat. subbagian kerja sama mempunyai tugas melakukan, serta. bagian ketiga bagian pengelolaan informasi bagian pengelolaan informasi mempunyai tugas pengembangan sistem informasi, pemberian dukungan teknis verifikasi pengusulan, publikasi, promosi, dan pelaporan kawasan ekonomi khusus. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian pengelolaan informasi menyelenggarakan fungsi: penerimaan usulan pembentukan kawasan ekonomi khusus: pelaksanaan verifikasi administrasi persyaratan pembentukan kawasan ekonomi khusus, pemberian dukungan teknis pengolahan dan pengkajian terhadap usulan pembentukan kawasan ekonomi khusus: memfasilitasi percepatan pengusulan pembentukan kawasan ekonomi khusus,informpengelolaan informasi terdiri atas: subbagian informasi dan verifikasi, dan subbagian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. subbagian informasi dan verifikasi mempunyai tugas melakukan penerimaan usulan pembentukan dan verifikasi administrasi persyaratan pembentukan dan pengkajian terhadap usulan pembentukan kawasan ekonomi khusus, dan memfasilitasi percepatan pengusulan pembentukan kawasan ekonomi khusus. subbagian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mempunyai tugas melakukanpemantauan dan evalukeempat bagian pengendalian pembangunan dan pengelolaan bagian pengendalian pembangunan dan pengelolaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan pembangunan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian pengendalian pembangunan dan pengelolaan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan ekonomi khusus, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan investasi kawasan ekonomi khusus, penyiapan rekomendasi penyelesaian permasalahan kawasan ekonomi khusus, dan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pemberian fasilitas dan kemudahan kawasan ekonomi khusus. bagian pengendalian pembangunan dan pengelolaan terdiri atas: subbagian pengendalian pembangunan dan pengelolaan wilayah dan subbagian pengendalian pembangunan dan pengelolaan wilayah iisumatera dan kalimantanjawa, bali, sulawesi, nusa tenggara, maluku dan papua. bagian kelima bagian hukum dan umum bagian hukum dan umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, hubungan masyarakat, serta pelayanan administrasi umum, tata usaha,mberian dukungan teknis penyusunan rancangan peraturan dewan nasional kawasan ekonomi khusus, pemberian dukungan teknis penyusunan rancangan peraturan perundang undangan, cc. pemberipelaksanaan fasilitasi komunikasi publik dan pengelolaan opini publik,perbuatan, penggandaan, kearsipan dokumentasi, pelaksanaan administrasi kepegawaian, mutasi dan pengembangan pegawai, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. bagian hukum dan umum terdiri atas: subbagian hukum dan hubungan masyarakat, subbagian tata usaha, kepegawaian, dan keuangan, dan subbagian rumah tangga dan perlengkapan. subbagian hukum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis penyusunan rancangan peraturan dewan nasional kawasan ekonomi khusus dan rancangan peraturan perundang undangan, penyiapan bahdan melaksanakan fasilitasi komunikasi publik dan pengelolaan opini publik. subbagian tata usaha, kepegawaian, dan keuangan mempunyai tugas melakukanumum perbuatan, penggandaan, dan kearsipan dokumentasi, administrasi umum kepegawaian, mutasi dan pengembangan pegawai sekretariat dewan nasional kawasan ekonomi khusus, serta pengelolaewan nasional kawasan ekonomi khusus, tim pelaksana dewan nasional kawasan ekonomi khusus dan sekretariat dewan nasional kawasan ekonomi khusus. bab iii kelompok jabatan fungsional sekretariat dewan nasional kawasan ekonomi khusus dapat membentukkretaris, kepala bagian, dan kepala subbagiansekretaris, kepala bagian, dan kepala subbagian wajib menerapkan sistem pengendalian intern lingkungan yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji ulang. dalam melaksanakan tugasnya,sekretariat dewan nasional kawasan ekonomi khusus, serta dengan instansi lain luar sekretariat dewan nasional kawasan ekonomi khusus sesuai dengan tugas pokok masing masing. sekretaris, kepala bagian, dan kepala subbagian wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan dalam hal, kepala bagian, kepala bagian, dan kepala subbagian dalam pelaksanaan tugasnya wajib menyampaikan laporan, mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing masinglingkungan sekretariat dewan nasional kawasan ekonomi khusus yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. setiap laporan yang diterima oleh sekretaris, kepala bagian, dan kepala subbagikretaris, kepala bagian, dan kepala subbagian wajib mengadakan rapat berkala untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan. bab eselon, pengangkatan, dan pemberhentianiv.a. sekretaris, kepala bagian, dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh menteri koordinator bidang perekonomian selaku ketua dewan nasional kawasan ekonomi khusus. bab ketentuan lain lain, ditetapkan oleh ketua dewan nasional kawasan ekonomi khusus,dewan nasional kawasan ekonomi khusus,ia sll lal iii os53 get cc3 83x per ann anang hti bnn pe. |
tas menko perekonomian. pembangunan. mass rapid transit. dki jakarta. utara selatan. pinjaman. pembebanan. komposisi. pencabutanmrt) wilayah provinsi daerah khusus ibukota jakarta, bahwa dalam rangka pengaturan kembali pelaksanaan komposisi pembebanan pinjamansebagaimana dimaksud dalam huruf perlu mengubahdengan memperhatikan keputusan rapat koordinasi komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas pada tanggal maret: mengingat peraturan presiden nomor tahun tentang komiteselaku ketua komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas perekonomia sebesar jpy (seratus dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta yen jepang). komposisi pembebanan pinjaman sebagaimana dimaksud pada untuk: pemerintah pusat sebesar jpy (enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh ribu yen jepang), dan pemerintah daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebesar jpy (enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu yen jepang) . pembangunan mass rapid transit provinsi daerah khusus ibukota jakarta jalur utara selatankementerian lembaga melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintahan pembangunan dan penyelenggaraan mass rapid transit provinsi daerah khusus ibukota jakarta, dan jadwal rencana pembangunan mass rapid transit provinsi daerah khusus ibukota jakarta dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian programlam rangkatetap sah dan berlaku danpercepatan penyediaan infrastruktur prioritas, sofyan a.djalil diundangkan perekonomian. peta jalan. tahucapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu, perlu disusun dan ditetapkan peta jalan (road map) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi kementerian koordinator bidang perekonomian untuk melakukan langkah langkah nyata memperbaiki kualitas birokpeta jalan reformasi birokrasi kementerian koordinator bidang perekonomireformasi birokrasi kementerian koordinator bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui program: manajemen perubahan:koordinator bidang perekonomian tahun sebagaimana dimaksud dalamkoordinator bidang perekonomian tahunkat kas datu aon pe. telah media maka tail tata eka asi romi llah ata ppn ebt ka, bab tah land ulu leela merasa, mima merah pemda perekomontam tahun pregrasu kegiatan tgn keterangan ondpiut duterte (idangasen pembentukan tim kecaman terbentukrsn tim pasaran terbangunnya perubahan yrekrnat tam manajemen birokrasi ten managemen kenamaan perairan, perubialsan agenanei seri adi api kanlitneii, kerditaik pers pehredaar perubahan perubiaksari kerok meberdilatani lam pedas kia katon sasa kita dar kei ubah pemisah, daesh, lila, pama hk, kan kl. tan kpa peta tel, dita tana lam heater lampiran area indah kinerja kegiatan keterangan output wagon penesdnanyas vabuulai pku ola aya untuk menegakkan iniegyitid orgirosasi null jerat irewiludl mental mid dai kemelut jmnsiar bidara akan samba pintervaliaail kawan #italiana lega seni kes dan aaihiah fatalapai mon sala tan ahad fatal talak papar pesadalar anta mad mall paser asi aaa dika ter mia pena tpt bl pia hatta ago see test daan anna nas ogah pagi petani lala dental kan (tel eat lal tni pap ttl met ets marah ane ren peta pena ali ale ma" starr ftantedonklak tml bolt salonfebonrsl fla shan, matasihonlsi sdh apn hpa man age tan tpa tante sabda tapal kedatagis masa tanpa tua, wetmegpaheksa dinegara fury bangsawan eksil couluaai uli tersupudugu kebijakan disiplin car pegawai lirgrangan kementerian kerecbontrar udang, tan a,. penerapan dan evaluasi asa laporan bail evaluasi menghilangkan kelayakan gemarganarn kelayakan penurunan praktek @ratifikasi gealibani wraliikani dalam #layanan bal paparan pen ada pee ata ea, fans tana bea dan pen lala lupa: pen remaja sea lana daregahas ban bukan pesat jabatan ena maperiigaa see kate nga kering aaa maa daya lan kaa ker aaa mess pga akal: arsip ark arti aga tehan dan desa aria dag? header atah menpakkat rik diana tita laku penerapan kode etik dan pertanian (en wow mmelakesryikari tugas ian curigai pegawai semua kudu baik par letak penguatan pemantavati pencapaian penggunaan alit informasi meningkatnya kinerja far pepatah sab tag eme nan huititnn tan tegangan han nanang les tea tank alat maret itu paha ela fatin eng kasar gan kosdaay telat see hap kia feat iia pen dana mea inn eren ata ata aaa dan ale ima tea ian idn bean kato sent kira gta lna peg nan dell png tas berat are ptn ita ant tan mete ter rab bintik lari laki lubang nia laki laporan kinerja kinerja lnlncnya telah sesal kartantuan felukaunaari regu internal nexus internal atas penyuapan keuangan kementerian fog nina" sea paha pesiar hpa ini bor pan pat habitat tj, berita nata, omelanetusbai tum tari melek sak ear gel ita were nat pali meletrentelai paragon laa maps tes ema walid, walk dat data letak mall jaa alam tebo! dal, tetap tamddla ulat merek ara penpaalari la. pembeli wan, wa, already ressa rule dasi agaaluya tim kmi? yin kelembagaan demon. kerja kementerian eektivotua kooedimaator bldarsg efisiensi pelaksanaan perekecaniari tugas cai curigai kemeriahan arerckounira" bidang, perebkmuanaiara dian terendahnya bola kana da ala pupils pes beat alim tau baubau rate ana sai pantai home ita ntt) pat peran uda ian aaa lari dana ira bara spb mann ape saba bat selada dal map ana bol sai apel setan sat, soya keyutaken, penanda bid oran aerial pemupukan kanan berada pewnannni kaul sarana yang berkuahtns yamg berowalta sitaan tati penyusunan tatibekaani peta ema prei tertebengasanya tim amp tian kocndinitae fara laden chinese pneecas biang #transparansi, peranan menghasilkan sop. akuritabi tas, dri stancdsndhan proses (era penguasa tanpanya tenyalanaparga pia sik: mai dede muat sama kekar, alat han tlllhan kenang aman, dalm fei pap pantat maelnnan haskakar mari" akan tari plak (es pesta para sah bari peesairn, har pgn page kpn part mamak ali gta api melihuhvan klenik (rencana pengembangan dal kebutuhan sarana dan govemumeng kementerian pemerintahan ramarasin serta apikal koordinator hilang clan sesi irikarmwssi wang perekencadan luan akal pelaksanaan apn bentangan alatas. dallas, bidang telat metal anyer, tar amttalla pan ted, fagupalibal mod aldi tkt poaaalar khan kasar pap zaman ulp bara erik sah mana pak dan label pra pena sekat merta sites pasta male tama see tas pee omar ana tari etik) era gmn asisten rijal jejak (es inap tan rika jaring sar, petai penuaan tuai tituler map semapataya tina rena pelan bem pengeanbangasi aparatur sipil pengerahangan aparatur sipil erangpararal dar pers kta btn umum mannjemeri megan asn negara ami akuntalikind mariner suar cinta pengelolaan slim ramuan autour kalau kerabat ada tel ten telat fat isl dah heat kebetulan segala de, aka sbs tulen amin pan. mar lutein kasta laba tea angan tan peta tne ppp pen tinta selling sen metal kiral kangin pena sok pap sera daa gelas kara berlatar kir aa tee kita plus tan kasta lisa siaga ptn dana fool lan wetan tertuanya pemula tol kebijakan aired rehivutven pelaksanaan rekrutmen dan dri seen secara coongaaran setelah eceran transparent dian cari berbasis kowstora barbie kormpetenad #serta akuntabel pelaksanaan sale kas la. yabg jasukaaraltal raggibsandn aan lapsaden blm akan ketan gen (maha iban tanpa har, sega kerak dea ega selai saat buta kep kan edema liat ter megan data dala jun hoon mangaka tan hutan pelan tni men mel asaskamuni carter lontaan dalan krn tersedianya informal setu komperbansil dan ukuran prodi keampeabanel ready pepyakadan penetapan tersedia persatuan tee terbuang tab akar. steel da. sabuk. mao jar, tatapan plan bag kinerja doang done kita dmanstad meta up? artis mea ban ting adil puri serasa liar pasi pan nada kta tan sen perawi alta nete iklikun kal jan param walllla "lag haha liu calva pala del dat, aly salin salah, lila laldansl anal tahap melbahmasal jala open own allan inang mana era kini let ttl milik ra, ln: lan met hal tab anal idul tan setan saka kit ig, mewnperkual pula rutan, teriujundogya versus pala yerwupulugu padu klo, pinta real, musi (lai pena dn, menata @awal dengan kebutuhan none can karir organ dan berhasil yang muewdukurg kempatrai iepikmaritasi mutan birokrat memeriksa gong kmi" tama turun menerpa dead tele rilis rae segi pilu sita hai feng nba gagal yuk sapi anu pakan serat lam ket tora sen mel maa kanl mediramlll sela a35. kalam iya men fatal hare ararat iki ala lia haa map bts pesat res aral ama, suhu kir ale ine bul ol ltundosah sal hemsilen hut legenda mira penyannyanan lagaan kartu asm kecomenbertan trap dan kedeaeyan api koemelanasicr hilang akuntabilini segar ilhkasni kepada perelooncmdaa menyarankan mepesnilikat him kementerian paw dan (lankan kepada kementerian rekaman asm penolayagnwan aparatur muara dari kekar binikraai lai kent seo pas tati pra iliaka ian wang sam are tip layanan pet pas japan tpa kbps mitra, aan han ama sele bed sap alas fatwa mom lla panda pemanas san bee ane ira ear el, apu cahdunarns, ata jan mebuat kepada tit mar tries ptn yan manjakan pterttn irit pali rpl tten ptn haag data oat title apa aan nia mean abal! kara" lam alasan dini ahh hik kie alat hai sara ppa asas akar terempantede passant gelar pemupukan kaka brunei kedwawaaan krl alik pestlngoatan his cirganlsaal deterjen cma penanganan yang diperah hemeraparn penocdaari berang (tigers eny curi pan morata @kbkereuk daietanki jemoragorn incemal dalam arena bayaran umi kerja pelan bia publik laga peng: kaka nini lain di. tindak bujur aan gara kost teori larut mugowmenekuni cembucdamars nam rekcemendaai snl #dijabat lih ita batal: dls mata tik tan daa r.d pat pengiutgananan aan terwupuduu kematian pengelolaan pengaduan integrasi pengelolaan mayarakat dalam aplikasi pengaduan masyarakat atas lapor sekawanan publik pelaksanaan forum laporan kecil pelan meningkatnya unit kerja kumeultasi pelik bgd sevdnlinani kebijakan kesulitan keknjalean felakwanng depati mna peranan masa inai, dana bisa mao aan baju ini haan kur aug pra perang tuanya pagar, badar naa lerarnnaan tan ian teja clubs, akan yen was kang anni krn van demanmaan, authoring merata lap merarranga sierra, tin kri "raising weberi pada lenesantisa #diatas dewi seen tian pesan pak mang taste latar menguat lapangan karena tereoeliya laporan kia tem falstensi managemen tim urusan reformasi perubahan tim reformasi birokrasi termasuk birokrasi magetan perubahan penjualan mandiri hasil more: talnksnaan balormani pass mea kaa elang khan speak mri esa, antimanga inap pil sar gara peta jalak reformasi kipas lsktntertak rctaatar can pekiliingian tan p0. hen can pem kan akan vla teh u pantun wae bala nona kaeelasa pera ayan dls dan kong dengan nae agar danar pepet peti temuan pam pama bagan tan ski apbnp . ter ane lengan wara tan, "parts han pagu ane han mapuuma angan beranda nara maa aas blh kan balik team perangan at. bnn raj katana akan eta go. sae peran tekanan mepet lapan man man pang . kecamatan art par sana paa bea wae ten aaa pen pakan tema pelan rea tara xx. kaum sat kala none uan tai pen ara manu bina ta, kaban pasa lng "pasa pemesan nat mma donna karena men lan pan ata jar pari wae (um. pra aman manga maen kan some mana kan nan sai saat manten atasnya nata selasa diam ma,oc ita laa setang alasan ana satu dare "nana areal sah ama mera naa keji tap sama penata ata basa sape tani, jin dini dah dogs hum nan madara pakan sar kam ana mep ata . saya ana maa kna bani sai ena see .t se. yua ena ko. berasa maan perekam aespa kan eau pia paras tri kena am.red tar jeep wawan au. tea tuban naa "pangan mani emak maa pernah ngan sana tam maka kanan 'na nai pernah sua eta dewa belur ata gara jera. ta) nawala peranan ban mac maret karam oo. (le dia oso0show a00 nan dn, apa tega rana nsp pena rare. maan sandar mena han menu anna ira. maan tan dnguspane ate nata tara teka mana armada ma" men aan ala ega yan sman daan tmn maa yaaa mana apem ten mad pada sara kamen latte lea ana ". paru mana enam setara wang papa "m0juta kepada terarah nii arra sabun teh tawanan par bnn san matang sni sada gene mana. ati daa were akan per waka (ena . ar. pia maa mll paket aman bahan pena tea beam tara tah naya tekanan mar asah buih! mama hhe erna rrreunu ae. edan melon speler.".i.ta mere mena mm. dear anom jpest yunita naa papa add pan dota temen " . tan peran om. kuku pena panutan dee yaa sana hama ph, . senarai ega ata par ini prana bee ramadi august peta pam sat ama ata teman akan "nata pan maag panen pesanan ann ketan tata ken not setan mnc ja. man suara dean den pns ana an, . pena daa udaan sunatan mma pada aah ara paha bath bath serangan aa. ngan rel tara ph. . sana mou tera tan ana enak year usaeega ine neh rana nan adas san mad iereteatet fronts serta maa pena selama pun satiris "ente mann ags kwan .yy0 pabean banana anakan tea temannya masa rar tee, an. s0. tni naa kgi ntt mean han ara kena tara. peran pati mena enam peer" se." ela moaa adele ar. ri.ta mean gutapasn or. uang merata ima fat can ata ran center istana rima, pers pia kir gos isis matah hasutan |
berita negara republik indonesia kemenag perekonomian. kamus kompetensi dan standar kompetensisumber daya manusia yang profesional sesuai dengan kompetensi, perlu adanya kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan, bahwa kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai tolok ukur dan acuan persyaratan yang harus dimiliki oleh pegawai pejabat dalam pelaksanaan tugasmenetapkenjadi acuan dalam rangka perencanaan sumber daya manusia dan atau pemetaan profil kompetensi seluruh pegawai lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian melalui kegiatan assessment pegawalatar belakangasn) diselenggarakan berdasarkan sistem merit. selanjutnya, sesuai ketentuan dalam angka undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara dinyatakan bahwadalam rangka mendukung terwujudnya manajemen asn berdasarkan sistem merit, perlu adanyastandar kompetensi jabatan terdiri dari standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis bidang. assessment center diperlukan untuk mengetahui profil kompetensi seorang pegawai pejabat dan memetakan profil kompetensi seluruh pegawai lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. maksud dan tujuan peraturan menteri koordinator ini dimaksudkan sebagai acuan dalam manajemen asn lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian untuk mengukur kompetensi individu asn dalam kegiatan rekrutmen, pengembangan, pengangkatan, penempatan, promosi dalam suatu jabatan, dan pelaksanaan rekrutmen terbuka jabatan tinggi lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian. tujuan ditetapkannya peraturan menteri koordinator ini adalah agar penyelenggaraan manajemen asn dilakukan berdasarkan sistem merit. ruang lingkup ruang lingkup peraturan menteri koordinator ini meliputi: klasifikasi kompetensi manajerial, kamus kompetensi manajerial, standar kompetensi manajerial, dan standar kompetensi teknik. pengertian dalam peraturan menteri koordinator ini yang dimaksud dengan:nama kompetensi adalah nama yang mewakili kompetensi perilaku untuk memudahkan penguraian perilaku tertentu. definisi kompetensi adalah pengertian umum mengenai kompetensi tertentu. tingkat kemahiran adalah pengertian khusus mengenai tingkat penguasaan dari suatu kompetensi, yang meliputi (empat) tingkat kemahiran pada setiap kompetensi, yaitu: level atau entry level dasar, level atau proficient level efektif, level atau mastery level menguasai, dan level atau expert level ahli. indikator perilaku key behavior). jika ditunjukkan secara efektif, akan menghasilkan kinerja yang baik dari kompetensi perilaku tertentu. indikator perilaku dapat dipakai untuk mengevaluasi secara mendalam performa individu dalam kompetensi perilaku dan mengarahkan pengembangannya. kompetensi manajerial adalah soft competence yang mencakup aspek pengetahuan dan sikap sesuai tingkatan jabatan struktural. kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai yang mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas tugas jabatannya. standar kompetensi jabatan adalah tingkatan kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan tertentu, yang terdiri atas standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknikdalam menduduki jabatan tertentu. kamus kompetensi manajerial adalah kumpulan kompetensi jabatan yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, tingkat kemahiran dan indikator perilaku. standar kompetensi teknik adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlianlasifikasi kompetensi manajerial klasifikasi kompetensi manajerial lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian mencakup (lima) kelompok, yaitu: planning (kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan), art delivering (kemampuan melayani), leadership (kemampuan memimpin), kognitif (kemampuan berpikir analitik konseptual), dan personal effectiveness (kemampuan bersikap dewasa). kelima hal tersebut menjadi standar kompetensi manajerial, sebagai berikut: kompetensi kode sub sub kompetensi manajerial manajerial kompetensi planning planning and organizing perencanaan dan pengorganisasian). visiting strategic thinking berpikir strategis dan jangka panjang). art delivering building partnership membangun kemitraan). leadership managing others mengelola orang lain). gaining commitment memperoleh komitmen). kognitif analytical conceptual thinking mendapatkan informasi yang akurat, berpikir konseptual). innovation inovasi). personal personal credibility integrity effectiveness integritas dan kredibilitas pribadi). interpersonal communication komunikasi antar pribadi). standar kompetensi manajerial standar kompetensi manajerial berisikan tingkat kebutuhan minimal kompetensi manajerial sesuai dengan jenjang jabatannya. standar kompetensi manajerial lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian, yaitu: level kebutuhan kompetensi berdasarkan kompetensi eselon" manajerial effectiveness keterangan: penggunaan huruf dan angka pada kolom level kebutuhan kompetensi berdasarkan eselon merupakan kode kompetensi dan level pada kompetensi manajerial. kamus kompetensi manajerial kode kompetensi nama kompetensi planning and organizing (perencanaan dan pengorganisasian). definisi merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaan sesuai tujuan organisasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai prioritas yang telah ditetapkan. tingkat kemahiran indikator perilaku memahami sasaran |a. memahami sasaran kerja. kerja yang harus dicapai menentukan prioritas pekerjaan sendiri. melaksanakan tahapan kerja sesuai prosedur. merencanakan dan |a. menentukan prioritas pekerjaan mengorganisasikan pada lingkup bidang tugasnya. pekerjaan menyusun rencana jangka pendek untuk mencapai sasaran kerja. mengidentifikasi sumber daya sesuai dengan kebutuhan. memastikan tugas dapat diselesaikan sesuai rencana. menyesuaikan penggunaan waktu dan alokasi sumber daya. mengembangkan dan menyusun rencana jangka mengintegrasikan menengah dengan perencanaan kerja mempertimbangkan faktor risiko. menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk menyusun perencanaan. mengintegrasikan dan mengevaluasi perencanaan sesuai kebutuhan organisasi. mengantisipasi adanya kendala dalam pelaksanaan tugas dengan membuat rencana kontingensinya. merencanakan dan |a. menyusun rencana strategis mengorganisasikan jangka panjang dengan pekerjaan pada mempertimbangkan faktor tingkatan strategis risiko. mengoptimalkan sumber daya untuk tujuan strategis organisasi. memastikan program prioritas dapat tercapai sesuai rencana. kode kompetensi nama kompetensi visiting strategic thinking (berpikir strategis dan jangka panjang). definisi mengidentifikasi sasaran jangka panjang dengan mengembangkan gagasan strategik yang terbaik. tingkat kemahiran indikator perilaku memahami visi dan memahami visi, misi dan tujuan misi organisasi organisasi. melaksanakan nilai nilai organisasi. melihat peluang masa yang akan datang. memanfaatkan visi |a. melaksanakan kegiatan sesuai dan misi sebagai dengan tujuan dan sasaran acuan dalam organisasi. melaksanakan pekerjaan memberikan alternatif solusi yang mendukung tujuan strategis. menganalisa dampak mengidentifikasi permasalahan keterkaitan rencana internal dan eksternal dalam organisasi dengan pelaksanaan strategi organisasi. kondisi nasional memprakarsai inisiatif strategi organisasi yang dapat diimplementasikan. merumuskan visi, merumuskan penyusunan misi dan strategi strategi jangka panjang dengan jangka panjang mengantisipasi situasi tingkat organisasi nasional dan global. mewujudkan gagasan yang dapat diimplementasikan sesuai visi organisasi. kode kompetensi nama kompetensi building partnership (membangun kemitraan). definisi membangun, mempertahankan dan memperkuat kemitraan secara luas, dalam dan luar organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. tingkat kemahiran indikator perilaku menjalin kemitraan menjalin kemitraan secara formal sesuai tuntutan tugas. menindaklanjuti keluhan dan umpan balik dari pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. mempertahankan mempertahankan kemitraan kemitraan melalui kontak informal, sesuai dengan kode etik organisasi. membangun kualitas kemitraan untuk kepentingan bersama. mengembangkan kesempatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan ketentuan. memperkuat jaringan memperkuat jaringan kemitraan kemitraan untuk kepentingan jangka panjang, secara terencana. memperluas jaringan kemitraan untuk membangun citra organisasi secara berkesinambungan. menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemangku kepentingan. memanfaatkan dan memanfaatkan (pengetahuan mengembangkan mengenai budaya, struktur jaringan kemitraan formal dan informal dari suatu) untuk mendukung organisasi lain untuk sasaran organisasi mendukung pencapaian sasaran organisasi. mengembangkan kemitraan dengan pihak pihak yang dapat mendukung tercapainya sasaran organisasi. memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan yang berorientasi pada manfaat jangka panjang. kode kompetensi nama kompetensi managing others (mengelola orang lain). definisi mengarahkan dan memimpin orang lain untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, termasuk dalamnya mendorong kinerja melalui motivasi dan mampu mengoptimalkan potensi orang lain. tingkat kemahiran indikator perilaku memberikan instruksi memberikan instruksi dan praktis petunjuk praktis dalam menyelesaikan tugas. memberikan contoh contoh dalam melakukan pekerjaan. memastikan orang lain memiliki informasi yang diperlukan untuk penyelesaian tugas. mengarahkan orang memahami kelebihan dan lain kelemahan orang lain. memberikan umpan balik atas hasil kerja orang lain untuk perbaikan kinerja. menerima tanggung jawab akan hasil kerja orang lain. mengoptimalkan mendelegasikan tugas sesuai potensi orang lain dengan kemampuan orang lain. memberi kesempatan orang lain untuk mengambil keputusan dan melakukan tugas tugas yang menantang. mendorong orang lain untuk berprestasi dan bekerja lebih dari standar yang ditetapkan. memberikan inspirasi membangun komitmen orang kepada orang lain lain sesuai visi dan misi organisasi. memberikan inspirasi kepada orang lain dalam hal integritas, komitmen, dan kerja keras. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan orang lain. kode kompetensi nama kompetensi gaining commitment (memperoleh komitmen). definisi menggunakan cara yang tepat untuk memperoleh komitmen dari pihak lain. tingkat kemahiran indikator perilaku menyampaikan fakta |a. memberikan informasi tentang dan informasi dengan situasi isu yang dihadapi. jelas menyampaikan arah, tujuan, dan harapan. menyajikan alasan menjelaskan alasan yang melatarbelakangi suatu isu situasi. mengantisipasi respon orang lain dan menyesuaikan alasan yang dapat menarik minat orang lain. mengidentifikasi solusi yang menguntungkan setiap pihak yang terlibat. mendorong dan menyelaraskan berbagai memfasilitasi kepentingan yang berlainan. munculnya komitmen memahami budaya yang berbeda beda dan menggunakan gaya yang sesuai untuk mendapatkan komitmen. meyakinkan orang lain untuk mendukung gagasan. memperoleh mengaplikasikan strategi taktis komitmen untuk memperoleh komitmen guna mendukung pengambilan keputusan. menggunakan kemampuan mengelola kelompok untuk mendapatkan komitmen semua pihak. kode kompetensi nama kompetensi analytical conceptual thinking (berpikir analitis dan konseptual). definisi memahami masalah dengan mengabaikannya secara logis dan mengidentifikasi pola hubungan dalam suatu rangkaian informasi untuk membentuk pemahaman atau konsep baru sesuai dengan tujuan organisasi. tingkat kemahiran indikator perilaku mengidentifikasi inti mengenali masalah. masalah menganalisis situasi sekarang dengan menggunakan aturan yang sudah dikenali secara umum. mengidentifikasi faktor faktor penyebab permasalahan terkait dengan pekerjaannya. mengenali dan |a. melihat pola atau hubungan mengurai pola sebab akibat antara dua hubungan yang logis masalah atau situasi. menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi sederhana dalam menyelesaikan masalah. mengenali pola, trend ketika melihat suatu situasi. mengenali adanya persamaan dan perbedaan antara situasi masa lampau dan saat ini. menyederhanakan mengidentifikasi hubungan konsep yang antara beberapa masalah yang kompleks melalui tidak berhubungan secara proses berpikir langsung. sistematis dan mengidentifikasi isu kunci komprehensif dalam situasi yang kompleks. membuat situasi yang kompleks menjadi lebih jelas, sederhana dan mudah dimengerti. mengantisipasi hambatan dan dampak yang akan muncul, serta mengantisipasi penanggulangannya pada langkah selanjutnya. membentuk melihat masalah secara cermat, pemahaman atau dari berbagai sudut pandang, konsep konsep baru sebelum memutuskan solusi berdasarkan yang akan diambil. pemikiran yang multi dimensi dan multi mengembangkan alternatif perspektif solusi untuk mengatasi masalah yang kompleks, dengan pertimbangan yang jauh depan dan bersifat lintas fungsi. mengintegrasikan data informasi dari berbagai sumber melibatkan data informasi yang jumlahnya banyak. menjelaskan masalah yang kompleks dengan cara mengidentifikasi data dan mengembangkannya menjadi suatu konsep model baru. mengembangkan suatu konsep baru yang nyata sesuai dengan kebutuhan organisasi depan. kode kompetensi nama kompetensi innovation (inovasi). definisi kemampuan memunculkan ide gagasan dan pemikiran baru serta kreatif dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja. tingkat kemahiran indikator perilaku mencetuskan gagasan menterjemahkan informasi, instruksi, atau arahan tugas dalam gagasan yang dapat mendukung pencapaian hasil. mengkaji hal hal yang dilakukan masa lalu. mengidentifikasi alternatif ide atau gagasan baru yang mungkin dapat diterapkan. mengembangkan mengembangkan gagasan baru gagasan karya baru yang lebih memaksimalkan pencapaian hasil. memandang masalah masalah taktis atau inisiatif dari perspektif yang luas dan menekankan solusi yang mendukung tujuan organisasi. mengimplementasikan menciptakan dan gagasan hal baru mengimplementasikan gagasan baru atau karya kreatif yang menghasilkan peningkatan kinerja organisasi. mengelola implementasi gagasan baru secara berkesinambungan. melakukan terobosan melakukan terobosan sehingga yang orisinil yang menghasilkan kinerja organisasi bermanfaat bagi yang unggul. organisasi memastikan implementasi terobosan benar benar berhasil menghasilkan kinerja organisasi yang unggul. kode kompetensi nama kompetensi personal credibility integrity (integritas kredibilitas pribadi). definisi menampilkan diri sebagai pribadi yang konsisten dan bertanggung jawab, dapat diandalkan dan dapat dipercaya, serta mendukung dan mendorong berlakunya etika, norma dan nilai nilai (termasuk budaya kerja) organisasi. tingkat kemahiran indikator perilaku menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab dapat dipercaya terhadap tugas tugasnya. mengikuti prosedur kerja, peraturan dan kode etik organisasi yang standar. memiliki sikap atau tindakan sesuai perkataan. menggunakan dan mengelola sumber daya lingkup tugas atau otoritasnya. menghargai orang lain dan memperlakukannya secara adil. melakukan tindakan menjaga sikap dan tindakan yang konsisten sesuai dengan etika dan nilai dengan etika dan nilai, termasuk budaya kerja nilai nilai, termasuk dalam organisasi secara budaya kerja konsisten. organisasi mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan sendiri, tidak menyalahkan pihak lain. mengidentifikasi dan mempertimbangkan berbagai aspek etis, saat membuat suatu keputusan. menjunjung tinggi menciptakan iklim suasana etika dan nilai nilai, saling percaya antar individu termasuk budaya dalam organisasi. kerja organisasi membangun dan mengimplementasikan sistem kerja yang dapat meminimalisir penyimpangan, ketidakjujuran atau inkonsistensi dalam bekerja. memiliki kesediaan untuk menarik hasil produk kerja karena praktek kerja yang tidak etis. memberi teladan mengarahkan dan mendorong dalam menerapkan organisasi untuk bekerja, nilai, norma dan etika bertindak dan berhubungan organisasi pada dengan pihak lain sesuai etika segala situasi dan dan nilai nilai, termasuk mengarahkan serta budaya kerja organisasi. menyebarluaskan etika dan nilai nilai, memiliki keberanian mengambil termasuk budaya tindakan atas perilaku dirinya kerja organisasi dan atamengajak orang lain untuk bertindak dan bekerja sesuai dengan etika dan nilai nilai dalam organisasi. memiliki keberanian berhadapan atau menentang pihak pihak yang mempunyai kekuasaan demi menegakkan etika dan nilai nilai dalam organisasi. kode kompetensi nama kompetensi interpersonal communication (komunikasi antar pribadi). definisi berkomunikasi jelas dan efektif dengan individu dalam dan luar organisasi. tingkat kemahiran indikator perilaku mendengar dan mendengarkan pihak lain menyampaikan secara aktif. informasi dengan baik menyampaikan informasi, pikiran atau pendapat dengannciptakan memahami dan komunikasi dua arah menginterpretasikan pesan pesan dari orang lain. memberikan respon yang sesuai. memeriksa dan memastikan pemahaman dari pendengar. memiliki kepekaan menyampaikan informasi terhadap individu dan dengan gaya bicara yang sesuai situasi sekitarnya perspektif latar belakang pendengar. mengantisipasi reaksi terhadap informasi yang disampaikan. mempertimbangkan situasi pada saat berkomunikasi. mengkomunikasikan menyampaikan isu isu yang hal hal yang sensitif kompleks dengan jelas dan dan kompleks dapat dipercaya. menyampaikan suatu informasi yang sensitif dan atau tidak popular dengan cara diplomatis. menggunakan berbagai metode komunikasi untuk menyamakan pemahaman terhadap isu yang sensitif dan kompleks. standar kompetensi teknik kompetensi teknik berisikan kompetensi yang sesuai dengan keterampilan dan atau pengetahuan yang diperlukan jabatan, baik jabatan yang bersifat administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi. kompetensi teknik ini digunakan untuk menentukan kebutuhan pengetahuan atau keterampilan kerja yang dapat memproses input menjadi output sesuai dengan jabatannya. contoh gambaran atas kompetensi teknik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: manajemen kemampuan mengelola manajemen personalia, suatu proses pekerjaan manajemen sdm, sesuai fungsi unit manajemen keuangan, organisasi pada suatu manajemen humas, jabatan tertentu manajemen khususnya lingkup operasional, dst. eselon atas. tata usaha kemampuan melakukan tata usaha keuangan, suatu pekerjaan tata usaha administrasi sesuai kerumahtanggaan, dengan ketentuan tata usaha peraturan perundang perbuatan, legal undangan yang berlaku. drafting, dst. teknik kemampuan mendesain membuat aplikasi dan mengkonsep sesuatu komputer, membuat yang dapat diaplikasikan. desain organisasi, membuat draft peraturan perundang undangan, dst. kajian kemampuan mengkaji kajian fiskal, kajian suatu permasalahan moneter, kajian secara ilmiah sehingga investasi, kajian menghasilkan rumusan kawasan ekonomi, rekomendasi kebijakan. dst. keterampilan kemampuan kemampuan bahasa lain keterampilan yang inggris, kemampuan dibutuhkan suatu konseling, dst. jabatan selain dari ilmu manajemen, tata usaha, teknik dan kajian. keterangan: kompetensi teknis dimaksud dijelaskan detailnya melalui turunan peraturan menteri koordinator ini. biro yang mengurusi kepegawaian harus menyusun dan membahas bersama dengan unit kerja lainnya serta mengajukan penetapan kepada sekretaris kementerian koordinator terkait detail kompetensi teknik. masing masing unit kerja dapat melakukan usulan penyempurnaan terhadap kompetensi teknik yang dikoordinasikan oleh biro yang mengurusi kepegawaian. menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia, ttd darmin nasution |
ping . pedoman pelaksanaan tugas tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan.menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan presiden nomor tahun tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, perlumenetapkan pedoman pelaksanaan tugas tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawas. pedoman sebagaimana dimaksud dalam merupakan petunjuk operasional bagi tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka proses pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. segala biaya yang timbul dalam pelaksanaibebankan padapedoman pelaksanaan tugas tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan babi pendahuluan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka penyelesaian dan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah kawasan hutan, perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan putih). salah satu kegiatan dalam putih adalah inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan inter tkh). maksud dan tujuan maksud ditetapkan pedoman pelaksanaan ini adalah sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan kegiatan inter tkh. tujuan ditetapkan pedoman pelaksanaan ini adalah untuk memperoleh keseragaman dalam pelaksanaan inter tkh sehingga hasil pelaksanaannya memenuhi ketentuan yuridis maupun teknis. pengertiventarisasi tkh adalah kegiatan yang meliputi pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan tanah. verifikasi penguasaan tanah adalah kegiatan analisis data fisik dan data yuridis bidang bidang tanah yang berada dalam kawasan hutan, serta analisis lingkungan hidup yang dapat diperoleh melalui survei lapangan. kawasan hutan merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan. pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapanpenyelesaian tkh adalah kegiatan pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil tata batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas. penetapan kawasan hutan adalahkeputusan perubahan batas kawasan hutan adalah keputusan yang diterbitkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka menindaklanjuti hasil tata batas areal yang disetujui untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. citra penginderaan jauh resolusi tinggi untuk keperluan pengukuhan kawasan hutan adalah citra penginderaan jauh dengan ketelitian citra sama dengan atau kurang dari (lima) meter. pihak adalah perorangan, instansi, badan sosial keagamaan, masyarakat hukum adat yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalamdan hutan produksiwilayah masyarakat hukum adatsettlement adalah pemindahan penduduk dari kawasan hutan luar kawasan huadat dan kemitraan kehutanan. tim percepatan penyelesaian tkh yang selanjutnya disebut tim percepatan putih adalah tim yang diketuai oleh menteri koordinator bidang perekonomian dan beranggotakandalam negeri, sekretaris kabinet, dan kepala staf kepresidenan. tim pelaksana penyelesaian tkh yang selanjutnya disebut tim pelaksana putih adalah tim yang tugasnya membantu tim percepatan putih. tim inventarisasi dan verifikasi tkh yang selanjutnya disebut tim inter tkh adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh gubernur untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi tkh. peta indikatif adalah peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria tora) yang diterbitkan menteri lingkungan hidup dan kehutanan. lahan garapan adalah. ruang lingkup ruang lingkup pedoman pelaksanaan tugas tim inter tkh ini meliputi: tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan: rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, penetapan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dan form kelengkapan dokumen inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. bab tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan gubernur membentuk dan menetapkan tim inter tkh berdasarkan usulan kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan. susunan keanggotaan tim inter tkh terdiri atas: ketua kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan, sekretaris kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional, anggota kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang: kepala dinas kabupaten kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup: kepala balai pemantapan kawasan hutan bpk), kepala balai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhutanan sosial, kepala kesatuan pengelolaan hutan setempat, kepala kantor pertanahan kabupaten kota, camat setempat atau pejabat kecamatan, kepala desa lurah setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu. dalam hal urusan lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan oleh satu dinas provinsi maka keanggotaan tim inter tkh diwakili oleh unsur yang membidangi urusan lingkungan hidup. tugas tim inter tkh sebagai berikut: melaksanakan sosialisasi tingkat kabupaten kota, menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui bupati wali kota, melaksanakan pendataan lapangan, melakukan analisis: data fisik dan data yuridis bidang bidang tanah yang berada dalam kawasan hutan, dan atau lingkungan hidup: dan merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada gubernur. dalam melaksanakan tugasnya, tim inter tkh dapat membentuk tim pengelola administrasi kegiatan tkh setiap provinsi, koordinator regu pelaksana tkh, dan atau regu pelaksana tkh setiap kabupaten kota melalui keputusan ketua tim inter tkh. tim pengelola administrasi kegiatan tkh tim pengelola administrasi kegiatan tkh meliputi unsur dari bpk, dinas provinsi yang membidangi urusan kehutanan dan kantor wilayah badan pertanahan nasional. tugas tim pengelola administrasi kegiatan tkh adalah: membantu menelaah kelengkapan berkas permohonan yang diterima oleh tim inter tkh, mencatat dan mendistribusikan berkas permohonan kepada regu pelaksana tkh atas perintah tim inter tkh: menyiapkan surat menyurat dan dokumen yang terkait dengan kegiatan tim inter tkh, menyiapkan formulir isian dan bahan alat tulis kantor serta peralatan kerja yang dibutuhkan, menyimpan dan mendokumentasikan data dan informasi terkait dengan putih, menyiapkan rapat rapat tim inter tkh, menyiapkan laporan tim inter tkh kepada gubernur, dan melaksanakan tugas tugas terkait lainnya, termasuk membantu kepala desa lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu dalam penyiapan lampiran berkas permohonan inter tkh sesuai arahan tim inter tkh. koordinator regu pelaksana tkh mempunyai tugas: mengoordinasikan tugas tugas regu pelaksana tkh kepada pemerintah daerah dan para pihak: dan mengoordinasikan hasil kegiatan regu pelaksana tkh kepada tim inter tkh. cc. regu pelaksana tkh ketua regu pelaksana tkh adalah staf teknis bpk. dalam hal staf teknis bpk tidak mencukupi maka kepala bpk dapat meminta bantuan tenaga teknis dari instansi lain dengan prioritas dari tim inter tkh untuk ditunjuk menjadi ketua regu pelaksana tkh. anggota regu pelaksana tkh adalah tenaga teknis dari unsur tim inter tkh yang memiliki kemampuan teknis bidang masing masing. jumlah anggota regu pelaksana tkh paling banyak (sebelas) orang termasuk ketua, anggota, dan pengelola administrasi keuangan. dalam hal tenaga teknis tidak tersedia dari unsur tim inter tkh maka kepala bpk dapat melibatkan tenaga teknis dari instansi lembaga lain sebagai anggota regu pelaksana tkh. tugas regu pelaksana tkh: melakukan pendataan dan penelaahan kronologis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan bidang tanah yang diajukan oleh pemohon, menyiapkan peta kerja dimana untuk daerah perkotaan menggunakan skala dan untuk daerah perdesaan menggunakan skala apabila tidak tersedia dapat menggunakan peta dasar skala terbesar yang tersedia lokasi tersebut, melakukan verifikasi lapangan, melakukan analisa terhadap hasil verifikasi lapangan, membuat laporan hasil verifikasi lapangan, dan membuat berita acara pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lapangan serta laporannya (form sosialisasi kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam rangka menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan putih kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta untuk menyerap aspirasi dan data yang diperlukan dari kepala desa lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu. sosialisasi dilaksanakan kabupaten kota sebelum pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi. sosialisasi dilaksanakan oleh tim inter tkh dan dihadiri oleh camat, dan kepala desa lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, perwakilan masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta aparat keamanan setempat. hasil sosialisasi disampaikan kepada masyarakat oleh kepala desa lurah pelaksanaan sosialisasi meliputi: maksud dan tujuan serta ruang lingkup pelaksanaan kegiatan inter tkh, kriteria tanah yang bisa diajukan untuk inter tkh, tata cara pengajuan permohonan inter tkh (hanya kali untuk setiap wilayah kabupaten kota), tata cara pembuatan sketsa bidang tanah, dan tata cara pengisian formulir permohonan inter tkh. pelaksanaan sosialisasi dapat dilaksanakan secara langsung dan atau tidak langsung melalui surat edaran. bab iii pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan pemohon pemohon inter tkh meliputi: perseorangan, instansi: badan sosial keagamaan, atau masyarakat hukum adat. perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka huruf harus memiliki identitas kependudukan. instansi sebagaimana dimaksud pada angka huruf merupakan instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah provinsi kabupaten kota. badan sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka huruf harus terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada angka huruf keberadaannya ditetapkan dengan peraturan daerah dan memiliki bukti penguasaan tanah. kriteria penguasaan tanah tanah yang dikuasai dalam kawasan hutan yang dapat dimohon untuk inter tkh berupamasyarakat hukum adat. permukiman sebagaimana dimaksud pada angka huruf merupakan bagian dalam kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan masyarakat serta masyarakat adat. fasilitas umum dan atau fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada angka huruf merupakan fasilitas dalam kawasan hutan yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum. lahan garapan sebagaimana dimaksud pada angka huruf merupakan. hutan yang dikelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada angka huruf merupakan hutan adat yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kriteria permukiman, fasilitas umum dan atau fasilitas sosial yang sudah terindikasi maupun yang belum terindikasi dalam peta indikatif tanah obyek reforma agraria dapat diproses putih. kriteria lahan garapan yang telah dikuasai lebih dari (dua puluh) tahun secara berturut turut, harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan. batas maksimal tanah yang dapat dimohon untuk diselesaikan oleh pemohon perseorangan yaitu maksimal seluas (lima) hektare. tata cara permohonan inter tkh pemohon mengajukan permohonan inter tkh kepada tim inter tkh melalui bupati wali kota. terhadap permohonan inter tkh sebagaimana dimaksud pada angka yang berasal dari pihak perseorangan pengajuannya melalui kepala desa lurah dan sebutan lain (form la), sedangkan permohonan yang berasal dari instansi, badan hukum keagamaan sosial, dan masyarakat hukum adat pengajuannya langsung bupati walikota dengan tembusan kepada kepala desa lurah atau sebutan lainnya dan camat setempat (form 1b). pemohon mengajukan permohonan inter tkh dengan dilengkapi: foto kopi identitas pemohon (ktp, atau surat keterangan domisili untuk pemohon peroranga, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau sp2fbt form dan sketsa tanah secara sederhana yang dikuasai oleh pemohon yang berada dalam kawasan hutan. kepala desa lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, setelah menerima permohonan inter putih dari pemohon sebagaimana dimaksud pada angka melakukan rekapitulasi daftar pemohon mengenai jenis penggunaan tanah dan riw penguasaan tanah, dan membuat sketsa kolektif tanah secara sederhana serta membuat pakta integritas. kepala desa lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu dalam melakukan rekapitulasi daftar pemohon inter putih, memastikan hal hal sebagai berikut: subyek yang didaftar, dan obyek yang diusul. kepala desa lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, menyampaikan surat permohonan secara kolektif (form la) diketahui camat kepada bupati wali kota dengan melampirkan: rekapitulasi daftar pemohon (form (form foto kopi identitas pemohon ktp, atau surat keterangan domisili) masing masing, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sp2fbt (form dan pakta integritas kepala desa lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu (form dalam hal diperlukan, tim pengelola administrasi kegiatan tkh dapat membantu kepala desa lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu untuk penyiapan lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada angka huruf huruf dan huruf sesuai arahan dari tim inter tkh. pengajuan permohonan inter putih oleh: kepada bupati wali kota setelah mendapatkan sosialisasi dari tim inter tkh. bupati wali kota kepada tim inter tkh setelah menerima berkas permohonan inter tkh dari. khusus bidang tanah untuk putih yang berada dalam peta indikatif tora sebagaimana ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan dan tidak dimohonkan oleh perorangan, instansi, badan sosial keagamaan, masyarakat hukum adat, maka permohonan penyelesaiannya dapat diajukan oleh bupati wali kota kepada tim inter tkh untuk peruntukan redistribusi sumber tora kepada masyarakat. bupati wali kota menyampaikan surat permohonan inter tkh secara kolektif kepada tim inter tkh dengan melampirkan berkas berkas sebagaimana dimaksud pada angka dan angka bupati wali kota yang menerima permohonan inter tkh harus memastikan hal hal sebagai berikut: berkas permohonan lengkap secara administrasi, pengusulan dilakukan satu kali mengacu kepada peta indikatif tora yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan: bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka:atau kepala desa kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. permohonan para pihak yang diajukan baik melalui kepala desa lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu atau langsung kepada bupati wali kota sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan (satu) kali untuk setiap satuan wilayah administrasi kabupaten kota. permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka diajukan dalam masa kerja tim inter tkh pada (satu) tahun anggaran berjalan dan penyampaian permohonan dapat dilakukan bertahap sesuai kelengkapan dokumen persyaratan. tim inter tkh setelah menerima permohonan inter tkh dari bupati wali kota, selanjutnya mengadakan rapat yang dilaksanakan provinsi atau kabupaten kota dalam rangka melakukan penelaahan terhadap permohonan yang masuk dan membahas jadwal pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi tkh. dalam hal permohonan yang diajukan oleh bupati wali kota sebagaimana dimaksud pada angka huruf berdasarkan rapat penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka dokumen dinyatakan tidak lengkap sebagian atau seluruhnya oleh tim inter tkh, maka dokumen yang tidak lengkap tersebut disampaikan kembali kepada bupati wali kota untuk mengoordinasikan kelengkapan dokumen tersebut paling lama (sepuluh) hari kalender terhitung sejak pengembalian dokumen. apabila bupati wali kota dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melengkapi dokumen, maka proses inventarisasi dan verifikasi tkh hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap. dokumen permohonan yang telah dinyatakan lengkap ditindaklanjuti dengan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi tkh setiap satuan wilayah. kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi gubernur dalam masa kerja tim inter tkh pada tahun anggaran berjalanibuatkan nobulan rapat dengan dilengkapi hasil penelaahan, hasil pendataan penguasaan tanah, dan kelengkapan dokumen penguasaan tanah dalam kawasan hutan tersebut. bab pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan persiapan tim pengelola administrasi kegiatan tkh melakukan validasi dokumen permohonan penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi tkh yang diajukan oleh pihak melalui bupati wali kota beserta kelengkapan berkasnya meliputi: daftar permohonan secara kolektif oleh kepala desa lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan diketahui oleh camat bagi pemohon perorangan dan daftar permohonan bagi pemohon instansi badan sosial atau keagamaan masyarakat hukum adat, foto kopi identitas pemohon (ktp, atau kartu identitas lai: surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sp2fbt), dan sketsa tanah secara sederhana yang dikuasai oleh pemohon yang berada dalam kawasan hutan. tim inter tkh review berkas permohonan yang disampaikan oleh bupati wali kota. dalam hal terdapat tanah tanah dalam peta indikatif tora yang belum dimohon oleh pemohon perorangan, instansi, badan sosial atau keagamaan, dan masyarakat hukum adat, maka tim inter tkh memberitahukan bupati wali kota untuk dapat mengajukan permohonan inter tkh untuk tanah tanah tersebut. berdasarkan hasil validasi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada angka diatas, tim inter tkh menetapkan lokasi yang akan diverifikasi. tim inter tkh membentuk regu pelaksana tkh dan koordinator regu pelaksana tkh. setelah regu pelaksana tkh dan koordinator regu pelaksana tkh terbentuk, tim inter tkh melaksanakan rapat pembekalan kepada koordinator regu pelaksana tkh dan regu pelaksana tkh tingkat kabupaten kota. regu pelaksana tkh menyiapkan bahan dan peralatan meliputi: peralatan yang digunakan antara lain global positioning system gps), tali ukur, kompas shinto, altimeter, kamera, camping unit, drone dan sebagainya, peta kerja yang ditandatangani oleh ketua tim inter tkh dimana untuk daerah perkotaan menggunakan skala minimal dan untuk daerah pedesaan menggunakan skala minimal yang berisi: peta dasar (antara lain jalan, sungai, garis pantai) yang bersumber dari peta rupa bumi indonesia yang dikeluarkan oleh badan informasi geospasial dengan skala terbesar yang tersedia lokasi tersebut: data tematik: polygon usulan permohonan, batas kawasan hutan sesuai tahapan pengukuhannya, perizinan bidang kehutanan, penggunaan tanah, peta penutupan lahan, dan citra satelit resolusi tinggi. batas wilayah administrasi meliputi batas desa kelurahan, batas kecamatan, dan batas kabupaten yang bersumber dari peta rupa bumi indonesia yang dikeluarkan oleh badan informasi geospasial atau sesuai kesepakatan daerah. menyiapkan instruksi kerja yang ditandatangani oleh ketua tim inter tkh. tim pengelola administrasi kegiatan tkh menyiapkan: administrasi perbuatan antara lain penyiapan surat tugas, surat perjalanan dinas spd), dan surat pemberitahuan kepala desa lurah setempat atau sebutan lain: dan menggandakan formulir isian serta menyiapkan bahan alat tulis kantor dan peralatan kerja yang dibutuhkan. pelaksanaan pelaksanaan verifikasi dilakukan melalui metode: desk analysis melakukan verifikasi penguasaan tanah berdasarkan hasil penetapan lokasi dengan memanfaatkan sistem informasi geografis antara lain citra satelit resolusi tinggi meliputi: kajian fisik meliputi: kajian pola pemanfaatan penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan kriteria sebagai berikutoleh masyarakat hukum adat. melakukan pemetaan polygon usulan bidang bidang tanah yang diajukan oleh pemohon sesuai pola pemanfaatan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas. melakukan penelaahan kesesuaian usulan terhadap kriteria pola pemanfaatan penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui tumpang susun dengan citra satelit resolusi tinggi. kajian fisik usulan terhadap kekompakan pengelolaan kawasan hutan. kajian kesesuaian fungsi hutan lindung dengan berpedoman kepada keputusan menteri pertanian nomor: pts um tanggal november tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung atau peraturan penggantinya. kajian yuridis meliputi: kajian subyek pemohon yaitu memastikan bahwa pemohon terdiri dari perseorangan, instansi, badan sosial keagamaan, dan masyarakat hukum adat. kajian kriteria penguasaan tanah: bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka,dan atau kepala desa lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. kajian kronologis keberadaan tkh: bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan atau telah diberikan hak diatasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, atau. kajian proses pengukuhan kawasan hutan pada areal yang dimohon putih yang dapat diproses meliputi penguasaan yang dilakukan para pihak terjadi pada saat kawasan hutan tersebut berstatus penunjukan kawasan hutan. kajian hias maksimal kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pertanahan. kajian lamanya tkh dapat dilakukan dengan menganalisa data citra series, memperhatikan tanda lapangan, keterangan saksi dan atau dokumen yang dimiliki terkait penguasaan tanah tersebut. analisis lingkungan hidup meliputi kajian pengaruh pengeluaran wilayah tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup yang dapat dilakukan melalui analisis data sekunder (peta rawan bencana, peta kawasan hidrologi gambut, data jenis tanah, data kelerengan kemiringan tanah, data ketinggian, dan lain lain). verifikasi lapangan: regu pelaksana tkh berkoordinasi tingkat kabupaten kota. regu pelaksana tkh melakukan sosialisasi dan klarifikasi data kantor kecamatan desa kelurahan, yaitu terhadap riw penguasaan tanah sesuai yang diajukan oleh pemohon berdasarkan data yang disampaikan pada saat pengajuan permohonan meliputi: klarifikasi kepada saksi saksi, dan klarifikasi kepada kepala desa lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, regu pelaksana tkh melaksanakan klarifikasi data fisik lapangan dengan tahapan: melakukan pengecekan lapangan terhadap kesesuaian data data usulan tkh dengan kondisi lapangan dan kesesuaian tanda tanda penguasa tanah, antara lain umur tanaman, jenis tanaman, kuburan dengan metode pengamatan secara langsung atau menggunakan alat drone atau citra satelit resolusi tinggi, mengambil titik koordinat pada garis yang akan menjadi polygon terluar kawasan hutan sesuai usulan bidang bidang tanah yang berbatasan dengan kawasan hutan, berdasarkan data yang diajukan oleh pemohon serta memandang tanda sementara, kemampuan kerja regu pelaksana tkh rata rata (dua puluh lima) hektare per hari regu, memelihara dan menyimpan data (hardcore dan digital) hasil verifikasi lapangan sampai kegiatan tkh selesai. kegiatan verifikasi tkh lapangan oleh tim inter tkh digambarkan sebagai berikut: wow ow sera naa ta" ga. ina lini oka juan pan aram ba, tep eka! (bef bsa tom nu: pengolahan dan analisis data pengolahan dan analisis data fisik dan yuridis dengan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis sig). hasil pengolahan dan analisis data fisik dan data yuridis yaitu: informasi spasial berisi: informasi bidang tanah yang terdiri dari penggunaan, penguasaan tanah dan nama pemohon, informasi fungsi kawasan hutan sesuai tahapan pengukuhannya, informasi perizinan bidang kehutanan, informasi keberadaan bidang tanah terhadap keberadaan kawasan hutan: dan informasi pola pemanfaatan penguasaan tanah. informasi non spasial berisi: daftar penguasaan lebih dari (dua puluh) tahun secara berturut turut: daftar penguasaan kurang dari (dua puluh) tahun secara berturut turut, daftar pola pemanfaatan penguasaan tanah, daftar keberadaan bidang tanah terhadap keberadaan kawasan hutan, luas kawasan hutan provinsi. pelaporan berdasarkan pengolahan dan analisis data, regu pelaksana memetakan hasilnya dan melaporkan kepada koordinator regu pelaksana tkh untuk diteruskan kepada tim inter tkh paling lambat (lima) hari kerja setelah kembali dari lapangan. laporan regu pelaksana tkh disusun dengan format sebagai berikut: babi. pendahuluan pendahuluan berisi antara laiberisi antara laidan hasil inventarisasi dan verifikasi tkh. bab iv. kesimpulan dan saran lampiran. bab rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan rapat tim inter tkh berdasarkan laporan koordinator regu pelaksana tkh, tim inter tkh melaksanakan rapat pembahasan tingkat provinsi paling lambat (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari koordinator regu pelaksana tkh yang harus dihadiri paling kurang oleh ketua, sekretaris, bpk, dan kepala kantor pertanahan kabupaten kotaalam rangka pembahasan laporan koordinator regu pelaksana tkh untuk menyiapkan rumusan rekomendasi putih, hasil rapat dituangkan dala(form yang dilengkapi dengan nobulan rapat verifikasi tkh, hasil pendataan tkh dan kelengkapan dokumen tkh tersebut beserta rekomendasi penyelesaiannya. berdasarkan hasil rapat tim inter tkh menyampaikan rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan kepada gubernur paling lambat (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara pembahasan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan melampirkanpakta integritas tim inter tkh form dan usulan pola putih. pola atau skema putih: dalam hal bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan atau telah diberikan hak atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka rekomendasi penyelesaiannya. dalam hal dan belum ditetapkan: pada kawasan hutan dengan fungsi konservasi, maka rekomendasinya penyelesaian dilakukan melalui resettlement tanpa memperhitungkan luas kawasan hutan dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan atau provinsi, pada kawasan hutan dengan fungsi lindung, maka rekomendasi penyelesaiannya: pada provinsi denganmelalui tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,denganperubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada angkaada kawasan hutan dengan fungsi produksi, maka rekomendasi penyelesaiannya: pada provinsi yang memilikila) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman fasilitas umum dan atau fasilitas sosial dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan atau resettlement, (b)yang memiliki(la): (b)(c)(d) perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf (b),elaporan laporan tim inter tkh disampaikan kepada gubernur dibuat per kabupaten kota dengan format sebagai berikut: babi. pendahuluan pendahuluan memaparkamenjelaskayang inventarisasi dan verifikasi serta hasil inventarisasi dan verifikasi tkh. bab iv. rekomendasi tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan lampiran antara lain: pakta integritas tim inter tkh: berita acara inter tkhdan usulan pola putih. penyampaian rekomendasi gubernur menyampaikan rekomendasi putih kepada menteri koordinator bidang perekonomian selaku ketua tim percepatan putih dengan tembusan kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan paling lama (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan rekomendasi dari tim inter penguasaan tanah dalam kawasan hutan form penyampaian rekomendasi tersebut diberikan per kabupaten kota berdasarkan rekomendasi tim inter tkh yang penyelesaiannya dalam satu tahun anggaran pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi tkh. dalam menyampaikan rekomendasi putih, gubernur harus mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: hutan konservasi mutlak dipertahankan (memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya): luas hutan lindung harus tetap dipertahankan, kecuali kondisinya sudah tidak sesuai dengan kriteria hutan lindung sehingga tidak bisa berfungsi lagi sebagai sistem penyangga kehidupan, luas hutan produksi yang berada provinsi dengan luas hutan kurang dari 30x (tiga puluh persen) harus tetap dipertahankan, luas hutan produksi, dapat dikurangi sepanjang kondisinya sudah berupa permukiman atau lahan garapan yang sudah dikuasai lebih dari (dua puluh) tahun, dan atau keberadaan lahan garapan diakui dengan memberikan kepastian hak milik bagi yang menguasai lebih dari (dua puluh) tahun, dan memberikan hak pengelolaan bagi yang menguasai kurang dari (dua puluh) tahun. gubernur melaporkan pelaksanaan tugas tim inter tkh kepada menteri koordinator bidang perekonomian selaku ketua tim percepatan putih secara berkala setiap (tiga) bulan atau sewaktu waktu diperlukan. bab penetapan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan rekomendasi gubernur terhadap putih, menteri koordinator bidang perekonomian selaku ketua tim percepatan putih melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan putih. hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada angka menghasilkan pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan untuk ditindaklanjuti oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan. tim percepatan dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi putih, harus memastikan hal hal sebagai berikut: perlindungan hukum atas hak hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah kawasan hutan ditegakkan, dan fungsi konservasi dan lindung kawasan hutan dipertahankan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka menteri lingkungan hidup dan kehutanan memutuskan penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan untuk dapat diproses lebih lanjut atau ditolak. dalam hal usulan gubernur tentang rekomendasi putih ditolak, menteri lingkungan hidup dan kehutanan menerbitkan surat penolakan yang disampaikan kepada gubernur. dalam hal usulan gubernur tentang rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan disetujui, menteri lingkungan hidup dan kehutanan memproses melalui: dalam hal keputusan penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa tukar menukar kawasan hutan atau resettlement atau pemberian akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial, menteri lingkungan hidup dan kehutanan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. resettlement dilakukan dengan prinsip prinsip: dengan cara dialog dan non represif, pemilihan lokasi harus dengan persetujuan masyarakat, dan lokasinya diupayakan tidak jauh dari akses kepalanya dan akses pelayanan publik. biaya pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan atau resettlement, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. dalam hal keputusan penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan dengan perubahan batas kawasan hutan, menteri lingkungan hidup dan kehutanan memproses melalui: penerbitan surat persetujuan perubahan batas, penataan batas dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri kehutanan nomor: menhub il jo. menhub tentang pengukuhan kawasan hutan atau peraturan penggantinya, dimana pelaksanaannya tanpa melalui tahapan inventarisasi hak hak pihak ketiga dan pemancangan batas sementara, dan penerbitan surat keputusan perubahan batas. pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan secara lengkap tercantum pada diagram berikut:. hub aer segel sirah sdadetya pes gea #sisi tan suka nilai a83 ola "gl nilai peta ninnin ann: bes ils ihas hee oag $# lsg ruas hse liar #seluas ijgsiii ant sesal gta kelima sll parigi inai sarah rah g3n32 see jai bab form kelengkapan dokumen inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan form kelengkapan dokumen putih terdiri atas: form permohonan inter tkh dari perseorangan form la): form permohonan inter tkh dari instansi, badan hukum keagamaan sosial, dan masyarakat hukum adat form lb), form sketsa kolektif tanah yang menggambarkan posisi rincian tanah masing masing pemohon form form rekapitulasi daftar pemohon form form surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sp2fbt form form pakta integritas kepala desa lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu form s), form pakta integritas tim inter tkh form form berita acara pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lapangan serta laporannya formform form penyampaian rekomendasi putih dari gubernur kepadaform formdesa lurah atau sebutan lain mamarkentitam id) srorenoonvoneeenessnneneanonnsonesenenoedaseennaan dengan ini mengajukan permohonan inventarisasi dan verifikasi penguasaan luastanah yangdimohon . (perkiraan) jumlah bidang bidang jumlah pemohon orang sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan rekapitulasi daftar pemohon,, fotokopi identitas pemohon ktp, atau surat keterangan domisili) masing masing: surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sp2fbt), dan pakta integritas kepala desa lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itumaterai dan cap desa kelurahan) (konten senen oenonsonnansengannanenenanenennsennnnsanwan form kop instansi badan sosial keagamaan masyarakat hukum adatinstansi badan sosial atau keagamaan masyarakat hukum adat micmmusr inlkantitama uii) snoeeosoneenvnesen0enssaneenenesenenseesanbssisa dengan ini mengajukan permohonan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan desa kelurahan .oooooocooo oo. luas tanah yangdimohon (perkiraan) jumlah bidang me. bidang sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan sketsa tanah yang dimohon secara sederhana yang menggambarkan perkiraan posisi tanah yang ditandatangani kepala instansi badan sosial atau keagamaan masyarakat hukum adat, fotokopi legalitas instansi badan sosial atau keagamaan masyarakat hukum adat, dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sp2fbt)kepala instansi badan sosial atau keagamaan masyarakat hukum adat materai dan cap instansi badan sosial atau keagamaan masyarakat hukum adat) meonoessns011200011000n010n000essen sena snesasanses. in: jos form rekapitulasi daftar pemohon nomor jenis riw penguasaan nama keterangan urut pengguna tanah subyek luas, bukti bidang tanah penguasaan tanah, dil) sawah: tahun maman luas serssess01n dibuka oleh h.| bin ada surat sebanenansan manan, samsul keterangan tahun dijual tanah skt) maman: sansasasesan snvennn nana nana nnaanaann pbb bb, loss0s02anne01n00s0s0n0s25n5 tahun diisi: diisi: nomor ladang diisi: bidang (contoh) lama penguasaan, sketsa asal perolehan, tanah riw pemanfaatan diisi: (contoh) tanah, dil. luas bidang (perkiraan) il. form surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sp2fbt) yang bertanda tangan bawah ini dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak batas batas tanah bidang tanah tersebut saya peroleh dari .ioo.ooocoooocci sejak tahun cc. yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa dan atas bidang tanah ini dimanfaatkan untuk l.ooooooccocccccternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak pihak yang berwenang. dengan saksi oleh alamat pena pai maa pena nama pan pap ana papan ppa aaa pan umur pekerjaan app pap aaa pap ana alamat maan pap pap pan pan ppa pipa ana lokasi tanah dikuasai berbatasan sebelah timur pat pipa ppp panti pan pia pap sebelah selatan aaa pantat aaa pap aaa aaa pan ppp ppa pap pan app app yaa mengetahui, saksi yang membuat pernyataan, fernoeonenoeeranesesansenengnnessenasetoneea pan ppn pena pena aaa enooneoonenseno0neeosenesenenesa saran sera ui: form pakta integritas yang bertandatangan dibawah ini: jabatan aan una kaman kan rana dah enna non anakan sekar dalam rangka proses permohonan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan desa kelurahan .,materai dan cap desa kelurahan) form pakta integritas tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam dalam rangka proses permohonan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan kabupaten kota ., tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutankegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan serta analisis terhadap hasil inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk menghasilkan rekomendasi dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan telah sesuai dengan peraturan yang berlakutim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan jabatan ketua jabatan sekretaris jabatan nama jabatan nama jabatan nama jabatan nama jabatan form berita acara pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lapangan nomor ses co.oo tanggal s.oco.ooo. bertandatangan bawah ini, regu pelaksana penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang ditunjuk oleh tim inter tkh provinsi . sesuai surat tugas nomor . tanggal .! jabatan ketutelah melaksanakan inventarisasi dan verifikasi lapangan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, atas usulan permohonan sebagaimana terlampirlaksanaan inventarisasi dan verifikasi lapangan ini. demikian berita acara pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lapangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. regu pelaksana tkh, ketua, nip anggota, nip nip nip nip nip dst mengetahui, kepala desa lurah nip kepala instansi nip kepala badan sosial keagamaan nip dst ooouauwv'"rro. nip lampiran berita acara pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lapangan nomor sneaccoo. tanggal oo. penggunaan dan riw penguasaan tanah:, tahun desa panen pep upn dibuka oleh kecamatan dan ppa manan maret tahun anckknaaan dijual ppp pnp maman seoosonotrsecetotase dibuka oleh kecamatan seo0asasi maman move tahun seonsssan0 dijual soonnosooo. keterangan "untuk permohonan perorangan nama identitas diisi dengan nama kepala desa lurah mengetahui, kepala desa lurah kepala desa lurah kepala instansi nip kepala badan sosial keagamaan dstsex. tanggal s.coco.o. bertandatangan bawah ini, tim inter penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan keputusan gubernur . nomor jabatan ketua jabatan sekretaris jabatan anggota jabatan anggota jabatan anggota jabatan anggota jabatan anggota jabatan anggota jabatan anggota dst. telah melaksanakan rapat pembahasan hasil inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. demikian dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. tppdumsi, nenek op000220100000055050550050520020013 tim inter tkh ketua, nip sekretaris, nip uuvuva. anggota, j nip www ef: nip nip nip nip dst lampiranunesco oo. tanggal sr. il. penggunaan dan riw penguasaan tanah kabupaten kota .coocooocoocoooooo.oo.o.cbooo.kia 2e1assn dibuka oleh kecamatan kis enesosonen manan osccccsaaan tahun senam dijual ana mammiebis romansa dibuka oleh kecamatan snsnosonsa maman osccccsaaan tahun na: dijual seryavsota ulahlte kabupaten kota .ocoococo.ooo wo.oooooooo: tahun desa sesreoen dibuka oleh kecamatan ci, soooossea manan ol, mereocore tahun snnosnesas dijual pap maman seosanosann ppn unpad dibuka oleh kecamatan seooosawn maman sooscanaa tahun aaaaaa dijual semena ulah kl. snoooonescbooo. dst ii. persyaratan berdasarkan hasil rapat pembahasan hasil inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan lapangan, terhadap pengusulan permohonan seperti tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi lapangan. iii. rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan tim inter tkh menyimpulkan bahwa terhadap tanah yang dimohon untuk kegiatan putih seluas soo) m2, diberikan rekomendasi sebagai berikut: mengetahui, ketua tim inter tkh nip koordinator regu pelaksana inter tkh nip koordinator regu pelaksana inter tkh nip form nomor sifat yth. menteri koordinator lampiran bidang perekonomian perihal jakarta memperhatikan peraturan presiden nomor tahun tanggal september tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor . tahun u tanggal .keputusan gubernur ss. nomor las. tahun sec tanggal . tentang pembentukan tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. peraturan menteri kehutanan nomor menhub ii jo. menhub il tentang pengukuhan kawasan hutan. keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor sk. menolak setjen kum. tanggal april tentang peta alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria tora) dan perubahannya. peraturan direktorat jenderal patologi kehutanan dan tata lingkungan nomor pkl edit pla. tanggal september tentang petunjuk teknis pengukuhan kawasan hutan. surat tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan nomor . tanggal . hal l. yang ditujukan kepada gubernur . dan seterusnya. dengan ini disampaikan hal sebagai berikut: memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagai berikut: pola penyelesaian dengan perubahan batas kawasan hutan adalah seluas . untuk . pemohon. daftar rincian pola penyelesaian beserta kelengkapan dokumen inventarisasi dan verifikasi tkh sebagaimana terlampir. dan seterusnya. gubernur cap gubernur) tembusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan. dan seterusnya. bab viii penutup pedoman pelaksanaan tugas tim inter tkh disusun agar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ini dapat melaksanakan kegiatan dengan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. pedoman pelaksanaan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. |
nias kemenag perekonomian. kredit usaha rakyat mikromikrodan untuk meningkatkan tata kelola yang baik (good governance) pelaksanaan kredit usaha rakyat perlu diatur pedoman pelaksanaan kumenetapkan pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat mik. pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat mikro sebagaimana dimaksud dalam menjadi acuan bagi kementerian lembaga, pemerintah daerah, bank pelaksana, dan perusahaan penjamin dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pengawasan program kredit usaha rakyat mikro. dengan, maka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. segala perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh bank pelaksana dan perusahaan penjamin berdasark4 tahun tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat mikro pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat mikro bab pendahuluan latar belakang usaha mikro, kecil dan menengah umkm) memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja terbesar yaitu (sembilan puluh tujuh koma dua keseratus) dan menyumbang sekitar (lima puluh enam koma lima keseratus) pembentukan produk domestik bruto pdb) pada tahun(lima puluh tujuh koma sembilan) juta unit usaha, meningkat dari (lima puluh dua koma delapan) juta unit pada tahun jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam umkm mencapai (seratus empat belas koma satu) juta orang pada tahun meningkat dari (sembilan puluh enam koma dua) juta orang pada tahun dalam lima tahun mendatang diupayakan peningkatan daya saing umkm agar dapat mewujudkan: meningkatnya kontribusi umkm dalam perekonomian, meningkatnya produktivitas umkm, dan meningkatnya jumlah wirausaha baru. pendanaan bagi upaya tersebut memerlukan sinergi dan kerjasama yang melibatkan berbagai kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha. kerjasama tersebut harus dilengkapi dengan pengembangan skema pembiayaan, basis data dan informasi bersama, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu. salah satu program pemerintah dalam meningkatkan peran umkm dalam perekonomian adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan pada perbankan dengan pola penjaminan yang dikenal dengan program kredit usaha rakyat kur) yang diluncurkan pada november dalam perkembangannya, kinerja penyaluran kur sangat baik dalam memberikan pembiayaan kepada umkm sejak tahun sampai dengan desember kur yang telah disalurkan mencapai sebesar rp178, seratus tujuh puluh delapan koma delapan) triliun dengan total debitur sebanyak dua belas koma empat) juta debitur. sedangkan pada tahun jumlah kredit yang dapat disalurkan adalah rp40, empat puluh koma dua) triliun kepada dua koma empat) juta debitur. pencapaian ini telah melampaui target penyaluran tahunan. perkembangan sektor jasa keuangan tahun memungkinkan pembiayaan terhadap umkm tidak hanya dapat dilakukan oleh perbankan namun juga oleh lembaga jasa keuangan non bank seperti perusahaan pembiayaan (multi finance), perusahaan modal ventura, dan juga lembaga keuangan mikro yang lahir berbagai daerah. arah kebijakan bidang umkm dan koperasi dalam periode tahun adalah meningkatkan daya saing umkm dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar ( naik kelas ) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikutpeningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. memperhatikan arah kebijakan peningkatan daya saing umkm tersebut dan mempertimbangkan capaian pelaksanaan kur selama tujuh tahun terakhir, presiden telah menetapkan keputusan presiden nomor tahun tentang komite kebijakan pembiayaan bagi umkm. komite kebijakan pembiayaan bagi umkm diketuai oleh menteri koordinator bidang perekonomian dan beranggotakan para menteri kepala lembaga terkait dengan tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi umkmmkm, danmkm. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi umkm, diatuterhadap hal tersebut perlu ditetapkan berikut ini. dasar hukum peraturan perundang undangan yang terkait dengan pedoman pelaksanaan kur mikro, antara laiusaha mikro, kecil dan menengah. maksud dan tujuan meningkatkan efektivitas sinergi dan kerjasama pelaksanaan kur mikro oleh kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha. sebagai pedoman petunjuk pelaksanaan bagi masing masingsasaran sasaran pedoman pelaksanaan kur mikro adalah parapengertian umum kredipelaksana dengan debitur kur mikro yang mewajibkan debitur kur mikro untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. pembiayaan pembiayaan adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syaripelaksana dengan debitur kur mikro yang mewajibkan debitur kur mikro untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil marjin. kredit program kredit program adalah kredit pembiayaan yang merupakan program pemerintah dengan skema subsidi bunga yaitu kredit ketahanan pangan dan energi kepe), kredit pengembangan energi nabati revitalisasi perkebunan open rp), kredit usaha pembibitan sapi kupu), kredit program eks kredit likuiditas bank indonesia kbbi), kredit usaha tani kut), kredit pemberdayaan usaha nanggroe aceh darussalam, sumatera utara, sumatera barat, jambi dan jawa barat, skema subsidi resi gudang, subsidi bunga untuk air bersih dan subsidi kredit sarana dan fasilitas bbm non subsidi, dan skema kredit berpenjaminan yaitu kredit usaha rakyat. kementerian lembaga kementerian lembaga adalah kementerian lembaga pelaksana teknis program. bank pelaksana bank pelaksana adalah bankpenjaminan penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur kur mikro oleh perusahaan penjamin. perusahaan penjamin perusahaan penjamin adalah perusahan yang memberikan penjaminan atas kredit programjamin kur mikro. calon debitur kur mikro calon debitur kur mikro adalah usaha mikro, koperasi, dan kelompok usaha yang memiliki usaha yang produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang cukup. usaha mikrousaha kelompok usaha adalah kumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya. usaha produktifusaha layak usaha layak adalah usaha calon debitur yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga marjin dan mengembalikan seluruh hutang kewajiban pokok kredit pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati antara bank pelaksana dengan debitur kur dan memberikan sisa keuntungan untuk pengembangan usahanya. perpanjangan perpanjangan adalah penambahan periode kredit pembiayaan pada saat kredit pembiayaan jatuh tempo. supresi tambahan kredit pembiayaan) supresi tambahan kredit pembiayaan) adalah penambahan plafon kredit pembiayaan dan jangka waktu karena usaha debitur meningkat dan dalam kondisi lancar tanpa menunggu kredit pembiayaan lunas. restrukturisasi kredit pembiayaan restrukturisasi kredit pembiayaan adalah penambahan jangka waktu dan atau penambahan plafon kredit pembiayaan oleh bank pelaksana dalam rangka perbaikan kredit pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. subrogasi subrogasi adalah pengalihan hak tagih dari bank pelaksana kepada perusahaan penjamin setelah bank pelaksana menerima pembayaran klaim dari perusahaan penjamin. jangka waktu kredit pembiayaan jangka waktu kredit pembiayaan adalah jangka waktu suatu fasilitas kredit pembiayaan sesuai jatuh tempo perjanjian akad kredit pembiayaan. suku bunga suku bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian kredit kepada debitur. marjin pembiayaan marjin pembiayaan adalah besaran yang digunakan oleh bank syariah dalam pemberian pembiayaan kepada debitur. gradasi gradasi adalah debitur kur mikro yang telah berhasil dalam mengembangkan usahanya sehingga sudah mampu mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan secara komersial dari perbankan. kur mikro kur mikro adalah kur dengan plafon sampai dengan (dua puluh lima juta rupiah).bank pelaksana kepada debitur, yaitu koperasi sekunder, koperasi primer, bank perkreditan rakyat syariah bpr bars)bb lainnya, dan kelompok usaha. lembaga keuangan mikroinkage pola executing linkage pola executing adalah kur mikro yang diberikan oleh bank pelaksana kepada lembaga linkage untuk ditebus pinjamkan kepada debitur (end user). kewajiban pengembalian kur mikro menjadi tanggung jawab dari lembaga linkage selaku penerima kur mikro. linkage pola channing: linkage pola channing adalah kur mikro yang diberikan oleh bank pelaksana kepada debitur melalui lembaga linkage selaku agen. kewajiban pengembalian kur mikro menjadi tanggung jawab dari debitur (end user) selaku penerima kur mikro. bab pelaksanaan kur mikro ketentuan umum kredit usaha rakyat kur) mikrosumber dana penyaluran kur mikro adalah (seratus keseratus) dari dana bank pelaksana kur. kur mikro disalurkan oleh bank pelaksana dan dijamin secara langsung oleh perusahaan penjamin. penjaminan kur mikro diberikan apabila memenuhi persyaratan berikut: calon debitur mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank pelaksana. calon debitur dapat sedang menerima kredit pembiayaan, sepertidebitur memiliki surat jin usaha mikro dan kecil ium) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan atau surat ijin lainnya. calon debitur yang sedang menerima kur mikro diperbolehkan mendapatkan fasilitaspengaturan sebagai berikut: a.mikro. untuk calon debitur yang akan meminjam kur mikro, diwajibkan untuk dilakukan pengecekan sistem informasi debitur bank indonesia, dalam hal calon debitursid bi), tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas roya dengan lampiran cetakan rekening dari bank pelaksana pembiayaan sebelumnya, setiap debitur hanya dapat menerima kur mikro denganri bank pelaksana kur, penyaluran kur mikro oleh bank pelaksana dilaksanakan dengan mengacu kepada basis data yang dihimpun dari sumber kementerian teknis, pemerintah daerah, bank pelaksana, perusahaan penjamin. perusahaan penjamin menyiapkan daftar debitur yang dinilai dapat memperoleh fasilitas imbal jasa penjaminan ijp) dari pemerintah kepada kementerian koperasi dan ukm selaku kuasa pengguna anggaran kpa) bank pelaksana. besaran penjaminan (coverage ratio) yang diberikan oleh perusahaan penjaminan diatur sebagai berikut: untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan industri kecil pengolahan sebesar (delapan puluh keseratus). untuk sektor lainnya dari kredit pembiayaan sebesar (tujuh puluh keseratus). persyaratan bagi bank untuk dapat menjadi pelaksana kur mikro, yaitu: mengajukan permohonan keikutsertaan kepada komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah umkm), bank pelaksana kur memenuhi kriteria bank sehat dan informasi kinerja dari otoritas perbankan otoritas jasa keuangan ojk), bank pelaksana kur mikro harus menyiapkan online system data kur mikro dengan perusahaan penjamin dan sistem informasi kredit program siap), bank yang telah ditunjuk sebagai bank pelaksana program kur sebelumnya yang mempunyai non performing loan npl) dibawah 5y6 (lima keseratus) pada periode bulan oktober sampai dengan bulan desember dapat menjadi bank pelaksana kur mikro. sedangkan bank dengan npl (lima keseratus) atas selama periode bulan oktober sampai dengan bulan desember dan sebelumnya, tidak dapat menjadi bank pelaksana kur mikro sampai tingkat npl nya dibawah (lima keseratus) selama tiga bulan berturut turut. penunjukan bank pelaksana kur mikro ditetapkan dengan keputusan menteri koordinator bidang perekonomian selaku ketua komite kebijakan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. bank pelaksana kur mikro dapat dievaluasi dan ditinjau kembali keikutsertaannya sebagai penyalur kur mikro. persyaratan bagi perusahaan penjamin yang dapat menjadi penjamin kur mikro, yaitu: mengajukan permohonan keikutsertaan kepada komite kebijakan pembiayaan bagi umkm, perusahaan penjaminperusahaan penjamin harus menyiapkan online system data kur mikro dengan bank pelaksana dan sistem informasi kredit program. perusahaan penjamin yang telah ditunjuk sebagai perusahaan penjamin program kur sebelumnya, dapat melanjutkan kepesertaannya sebagai perusahaan penjamin kur mikro dengan syarat harus sudah mempunyai online system data kur mikro dengan bank pelaksana kur mikro dan sistem informasi kredit program, penunjukan perusahaan penjamin sebagai penjamin kurkur mikro dapat dievaluasi dan ditinjau kembali keikutsertaannya sebagai penjamin kur mikro. mekanisme umum penyaluran kur mikro diatur sebagai berikut langsung dari bank pelaksana usaha mikro: bank pelaksana kementerian teknis penjamin calon debitur calon debitur kur mikro dapat mengajukan permohonan memperoleh kur mikro kepada bank pelaksana, ii) perusahaan penjamin, iii) kementerian teknis, atau iv) pemerintah daerah,dalamlakukan verifikasi administrasi dan analisa kelayakan kredit pembiayaan calon debitur kur mikro. bank pelaksana memberikan hasil verifikasi administrasi dan analisa kelayakan kredit pembiayaan kepada perusahaan penjamin. perusahaan penjamin melakukan analisa kelayakan penjaminan calon debitur. jika dinilai layak dijamin, maka perusahaan penjamin memberikan ijin prinsip kepada bank pelaksana. calon debitur yang dinilai layak jamin oleh perusahaan penjaminan maka debitur kur mikro dapat menandatangani perjanjian kredit pembiayaan dengan bank pelaksana. perusahaan penjamin dapat menerbitkan sertifikat penjamindalam siap. tidak langsung melalui lembaga linkage dengan pola executing: perusahaan kementerian teknis bank pelaksana penjamin kaiv) pemerintah daerahpelaksana mengajukan ijin prinsip kepada perusahaan penjamin terkait kelayakan penjaminan calon debitur yang akan menerima penyaluran kredit pembiayaan. bank pelaksana menyalurkan kredit pembiayaan kepada lembaga linkage setelah menerima persetujuan ijin prinsip dari perusahaan penjamin. lembaga linkage menyalurkan kredit pembiayaan yang diterima dari bank pelaksana kepada daftar calon debitur potensialnya. bank pelaksanadebitur yang telah diberikan penyaluran kredit pembiayasiap. tidak langsung melalui lembaga linkage dengan pola channing: bank pelaksana penahan. kementerian teknis penjamidan iv) pemerintah daerah bank pelaksana, perusahaan penjamin, kementerian teknis, pemerintah daerah serta lbb dapat menguploadmelakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur kur mikro. bank pelaksana memberikan hasil verifikasi administrasi kelayakan kredit pembiayaan kepada perusahaan penjamin untuk kemudian diproses ijin prinsip kelayakan penjaminan. bank pelaksana melakukan penilaian kelayakan kredit pembiayaan atas calon debitur setelah menerima persetujuan ijin prinsip penjaminan dari perusahaan penjamin. perusahaan penjamin dapat menerbitkan sertifikat penjaminan atas debitur yang telah diberikan penyaluran kredit pembiayabank pelaksana menyalurkan kredit pembiayaan kepada debitur yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari perusahaan penjamin. j . perusahaan penjamin dapat mengunggah data debitur dalam siap. penyaluran kur mikro untuk melaksanakan kur mikro, diatur hal hal sebagai berikut: diwajibkan untuk dilakukan pengecekan pada sistem informasi debitur. agunan tambahan sesuai penilaian dari bank pelaksana kur mikro namun tanpa perikatan. skema kur mikro yang diperbolehkan bersifat kredit pembiayaan aflopend (limit kredit pembiayaan menurun sesuai dengan angsuran pokok yang telah dibayar dengan pola pembayaran bulanan, musiman, atau sekali lunas). tingkat suku bunga kredit marjin pembiayaan maksimal sebesar (dua puluh satu keseratus) efektif per tahun. bank pelaksana dapat mengupload transaksi kredit pembiayaan debitur, tingkat elektabilitas debitur, dan gradasi debitur dalam siap perusahaan penjamin dapat mengunggah data penjaminan kredit pembiayaan, klaim (permohonan dan pembayaran) penjaminan kredit pembiayaan dalam siap. pengaturan penyaluran kur mikro melalui lembaga linkage kur mikro yang disalurkan kepada lembaga linkage dengan pola executplafon kur yang dapat diberikan oleh bank pelaksana kepada lembaga linkage maksimal sebesar (dua milyar rupiah) yang wajib meneruspinjamkan kepada debitur dan dapat dilakukan secara bertahapkur dari bank pelaksana kepada lembaga linkage maksimal sebesar (tiga belas keseratus) efektif per tahunpuluh satu keseratus) efektif per tahun dan maksimalatas penyaluran kur tersebut, lembaga linkage berhak memperoleh imbalan (fee) dari bank pelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan perjanjian yang disepakati antara lembaga linkage dengan bank pelaksana. debitur kur mikro bertanggung debitur kur mikro. agunan agunan pokok kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai. agunan tambahan agunan tambahan sesuai penilaian dari bank pelaksana kur mikro namun tanpa perikatan. jangka waktu jangka waktu kur ditetapkan sebagai berikut jangka waktu kur mikro maksimal (dua) tahun untuk kredit pembiayaan modal kerja dan maksimal (empat) tahun untuk kredit pembiayaan investasi, danpadadelapan) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit pembiayaan awal. perpanjangan, tambahan kredit pembiayaan suplex1i), dan restrukturisasi kepada debitur kur mikro yang usahanya meningkat dan memerlukan tambahan kredit pembiayaan maka dapat diberikan tambahan pinjaman dan jangka waktu kredit pembiayaan terhadap debitur kur mikro tersebut tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan:n rp2. (dua milyar rupiah) untuk kur mikro yang diberikan kepada lembaga linkage dengan pola executing atau tidak melebihi jangka waktu kur mikro, dan ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan kur mikro atau kur melalui lembaga linkage. debitur kur mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku bank pelaksana, dengan ketentuan: diperbolehkan penambahan plafon pinjaman kur mikro sesuai dengan pertimbangan bank pelaksana masing masing, ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan kur mikro, dan terhadap kur mikro yang direstrukturisasi tidak menggugurkan hak klaim dari bank pelaksana kepada perusahaan penjamin. imbal jasa penjaminan imbal jasa penjaminan ijp) menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), dihitung dari nilai penjaminan yang diperjanjikan. tarif imbal jasa penjaminan ditentukan dalam peraturan menteri keuangan besaran jumlah ijp kur yang dibayarkan kepada perusahaan penjamin dihitung berdasarkan outstanding kredit pembiayaan dan umur kredit pembiayaan. tata cara penagihan dan pembayaran ijp kur diatur dalam peraturan menteri keuangan. pedoman pelaksanaan tentang verifikasi pembayaran imbal jasa penjaminan kur dan pembayaran imbal jasa penjaminan kur mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri keuangan. ketentuan penjaminan sertifikat penjaminan dikeluarkan pada hari kerja dan ditandatangani paling lambat (sepuluh) hari sejak akad kredit pembiayaan ditandatangani. evaluasi pelaksanaan penjaminan kur mikro yaitu: perusahaan penjamin memberikan penjaminan kur mikro sesuai dengan ketentuan dan bisnis proses pelaksanaan kur mikro, dalam memberikan penjaminan kur mikro kepada masing masing bank pelaksana, tidak boleh melampaui batas alokasi penyaluran kur mikro, dan perusahaan penjamin dan bank pelaksana tidak boleh melampaui batas maksimal penyaluran kur mikro. fasilitas tambahan kredit pembiayaan yang diberikan bank pelaksana kur mikro kepada debitur tidak menimbulkan penjaminan ganda. cakupan penjaminan: 80fo(delapan puluh keseratus) untuk: sektor pertanian, tanaman pangan dan perkebunan dengan kode lbu mulai s d hortikultura sayuran dan bunga bungaan dengan kode mulai s d buah buahan dan perkebunan tanaman rempah dengan kode mulai s d dan peternakan dengan kode mulai s d kelautan dan perikanan: seluruh usaha mikro sektor kelautan dan perikanan kecuali sektor perdagangannya, yang meliputi: perikanan dengan kode lbu mulai s d budidaya biota laut dengan kode lbu mulai s d penangkapan biota perairan umum dengan kode lbu mulai s d budidaya biota air tawar dan air payau dengan kode lbu mulai s d dan jasa perikanan dengan kode lbu mulai s d industri kecil: industri yang termasuk dalam usaha mikro sesuai dengan kriteria undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil dan menengah dengan kode lbu mulai s d (tujuh puluh keseratus) untuk sektor lainnya. syarat klaim klaim dapat diajukan kepada perusahaan penjamin setelah: perjanjian kredit pembiayaan jatuh tempo dan debitur kur mikro tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjaman, atau kur mikro yang bersangkutan dalam kolektibilitas kredit pembiayaan (empat) diragukan sesuai ketentuan otoritas jasa keuangan, atau keadaan solvent: debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang, debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator, dan debitur diletakkan bawah pengampunan. besarnya klaim klaim penjaminan yang dapat diajukan oleh bank pelaksana sebesar: untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kecil: (delapan puluh keseratus) (sisa pokok bunga denda) dengan setinggi tingginya sebesar (delapan puluh keseratus) plafon yang direalisasikan. untuk sektor lainnya: (tujuh puluh keseratus) (sisa pokok bunga denda) dengan setinggi tingginya sebesar (tujuh puluh keseratus) plafon yang direalisasikan. resiko kerugian debitur kur mikro yang tidak dijamin, yaitu: bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia hewan berkuku unggas) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha debitur untuk melunasi kur mikro tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya, cc. peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang, huru hara yang berkaitan dengan gerakan atau kerusuhan politik yang secara langsung mengakibatkan kegagalan debitur untuk melunasi kur, tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah republik indonesia terhadap debitur dan atau bank yang mengakibatkan debitur wanprestasi, dan tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau orang per orang kepada debitur kur mikro atau sebaliknya yang dapat menyebabkan kerugian dan terindikasi melakukan pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana. kecuali ditetapkan lain oleh komite kebijakan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah kepada usaha mikro, kecil, menengah. subrogasi klaim yang telah dibayar oleh perusahaan penjamin kepada bank pelaksana tidak membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melunasi kredit pembiayaan. dalam hal perusahaan penjamin telah membayar klaim kepada bank pelaksana maka hak tagih dan hasil penjualan agunan beralih menjadi hak subrogasi yang dibagi secara proporsional antara perusahaan penjamin dan bank pelaksana. dalam melakukan penagihan dan penjualan agunan menjadi tugas bersama antara bank pelaksana dan perusahaan penjamin. berdasarkan pertimbangan dan untuk kepentingan debitur, antara lain dalam hal pemenuhan agunan tambahan, maka otoritas jasa keuangan dapat mengatur kembali mengenai ketentuan dan pelaksanaan subrogasi tersebut diatas. pelaksanaan pembayaran klaim: dalam hal terjadi tuntutan klaim dari bank pelaksana dan persyaratan klaim telah terpenuhi untuk dibayar sedangkan pihak penjamin belum menerima ijp dari pemerintah, maka perusahaan penjamin harus melakukan pembayaran atas tuntutan klaim tersebut. tata cara pengajuan penjaminan, tata cara pengajuan klaim, gugurnya hak klaim, subrogasi dan lain lain agar mengacu pada perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh bank pelaksana dengan perusahaan penjamin. proporsi nilai penjaminan dengan penyertaan modal pemerintah terkait dengan penjaminan tersebut, tidak melampaui gearing ratio kur sesuai target penyaluran kur yang telah ditetapkan yaitu sebesar (sepuluh) kali lipat dari pmn. gearing ratio kur dihitung berdasarkan perbandingan antara kur yang dijamin dibagi dengan dana pmn yang diterima. monitoring, evaluasi, dan pengawasan komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melakukan monitoring terhadap kinerja kur keseluruhan minimal satu kali dalam (enam) bulan. sementara evaluasi terhadap ketentuan pedoman pelaksanaan dilakukan minimal satu kali dalam (dua) tahun. hasil kegiatan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan. pengawasan bank dan perusahaan penjamin serta kementerian teknis wajib menyusun pedoman penyaluran kur mikro internal yang antara lain mengatur mengenai pengawasan pelaksanaan kur mikro. hal hal yang perlu dilakukan pengawasan adalah mikromikro sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif melalui badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk) atau auditor eksternal. dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan kur mikro, dibentuk forum koordinasi pengawasan program kur yang selanjutnya disebut forum. forum tersebut beranggotakan bpk koordinator), kementerian koordinator bidang perekonomian, kementerian koperasi dan ukm dan otoritas jasa keuangan. dalam hal laporan forum kepada komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, maka komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah menugaskan kepada bpk melakukan pengawasan tujuan tertentu dan berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan. kriteria pengawasan tujuan tertentu tersebut dituangkan dalam tor. rapat forum dilakukan minimal (dua) kali dalam satu tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan kur mikro perbankan dan perusahaan penjamin pada bulan juni dan desember. simpulan dan keputusan rapat forumakan menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan dan tata tertib penyelenggaraan forum. pelaporan kantor pusat bank pelaksana membuat laporan setiap bulan dengan cara mengunggah siap pelaksanaan kur mikro danperusahaan penjamin dengan format laporan sebagai berikut: realisasi total penyaluran dan baki debut dari kur mikro, termasuk jumlah debiturnya, realisasi penyaluran kur mikro menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debiturnya, realisasi penyaluran kur mikro menurut provinsi, termasuk jumlah debiturnya, realisasi total penyaluran kur mikro dari lembaga linkage kepada debitur menurut pola executing dan channing, termasuk jumlah lembaga linkage dan jumlah debiturnya. jumlah kredit bermasalah npl, termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi. kantor pusat perusahaan penjamin membuat laporan setiap bulan dengan cara mengunggah siap pengajuan dan realisasi klaim dari setiap bank pelaksana yangbank pelaksana, dengan format laporan sebagai berikut: pengajuan penjaminan kredit pembiayaan, pengajuan klaim kredit pembiayaan, realisasi pembayaran klaim, persentase non performing guarantee npg): klaim yang masih dalam proses, dan klaim yang ditolak. laporan sebagaimana dimaksud pada angka danmkm dapat meminta laporan tambahan dari bank pelaksana dan perusahaan penjamin dalam hal data informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam siap. kewajiban kementerian teknis kementerian teknis mempunyai kewajiban, yaitu: menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kur mikro, mengunggah data calon debitur potensial untuk dapat dibiayai kur mikro kedalam siapsektor masing masing dalam siap, melakukan pembinaan dan pendampingan usaha mikro baik yang sedang menerima kur mikro maupun yang belum menerima kur mikrokewajiban pemerintah daerah pemerintah daerah mempunyai kewajiban, yaitu: mengunggah data calon debitur potensial untuk dapat dibiayai kur mikrowilayah masing masing dalam siap, mengalokasikan dalam apbd untuk keperluan pengembangan dan pendampingan umkm wilayah masing masing. penyusunan basis data kur mikro diatur dalam petunjuk teknis siap oleh kementerian keuangan. alokasi penyaluran kur mikro ditetapkan oleh komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. indikator keberhasilan program kur mikro tingkat keberhasilan program kur mikro didasarkan pada indikator tingkat npl dibawah (lima keseratus), jumlah debitur yang berhasil mengalami gradasi, dan penyaluran kur mikro pada sektor prioritas pembinaan dan pengendalian pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kur mikro dilakukan oleh seluruh anggota komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai bidang tugas dan wewenang masing masing. otoritas jasa keuangan dapat mengusulkan kepada komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menghentikan penyaluran kur mikro oleh bank pelaksana dan penjaminan kur mikro oleh perusahaan penjamin apabila hal tersebut membahayakan kelangsungan usaha bank pelaksana dan perusahaan penjamin. sanksi apabila tingkat kredit pembiayaan bermasalah npl) bank pelaksana kur mikro selama (enam) bulan secara berturut turut atas (lima keseratus), maka komite kebijakan akan menghentikan sementara penyaluran kur pada bank pelaksana tersebut secara tertulis yang temuannya disampaikan kepada ojk dan perusahaan penjamin. bank pelaksana dapat menyalurkan kur kembali apabila tingkat npl telah menurun menjadi bawah (lima keseratus) selama (tiga) bulan berturut turut dan setelah mendapat persetujuan komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam hal bank pelaksana dan perusahaan penjamin melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan kur, maka bank pelaksana dan perusahaan penjamin dikenakan teguran tertulis oleh komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang temuannya disampaikan kepada ojk. dalam hal teguran tertulis tersebut tidak ditindaklanjuti dalam waktu dua bulan, maka komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian kepesertaan bank dan perusahaan penjamin sebagai pelaksana kur mikro. evaluasi besaran ijp kur evaluasi besaran ijp kur dilakukan oleh menteri keuangan secara periodik dan atau sewaktu waktu nila diperlukan. pelaksanaan sistem informasi kredit program siap) penerapan kewajiban penggunaan siap dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapannya dan hasil uji coba. dalam hal siap belum siap dilaksanakan, bank pelaksana dan perusahaan penjamin tetap bertugas mengadakan basis data kur mikro. bab iii ketentuan peralihan perpanjangan kur yang jatuh tempo pada tahun dan seterusnya, mengacu pada ketentuan dalam peraturan menteri koordinator bidang perekonomian tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat mikro ini. perpanjangan, supresi, dan restrukturisasi kur mikro yang masih berjalan sebelum terbitnya peraturan ini harus mengikutibab penutup dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau hal hal yang belum diatur dalamini, maka penyelesaiannya akan diputuskan oleh komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. pedoman pelaksanaan kur mikro ini berlaku efektif sejak diundangka |
neh kemenag perekonomian. jumlah evaluasi atas implementasi sakit digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi sakitlaksanakan evaluasi atas implementasi sakit pada unit kerja eselon lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomianmeminta kelengkapan dokumen pendukung sakit unit kerja kepada key performance indicator's kpi's) manager pada setiap unit kerjadapat dibantu, khususnya kinerja pelayanan publiknyampaikan laporan hasil evaluasi atas implementasi sakit unit kerja eselon kepada pimpinan unit kerja eselonpendahuluan latar belakang peraturan presiden nomor tahun tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengamanatkan setiap kementerian lembaga untuk melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja. penguatan akuntabilitas kinerja tersebut,lingkungan instansi pemerintah. dalam rangka mengetahui pelaksanaan, perlu dilakukan evaluasi atas implementasi sakit. pelaksanaan evaluasi atas implementasi sakit merupakan bagian inherent dengan sakit. evaluasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja seluruh unit eselon lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian sehingga dapat berimplikasi pada terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis kementerian koordinator bidang perekonomian sesuai dengan rencana strategis kementerian koordinator bidang perekonomian. dalam rangka pelaksanaan evaluasi implementasi sakit yang dapat mendorong peningkatan kinerja, diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan evaluasi atas implementasi sakit lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian. petunjuk pelaksanaan ini berisi tentang desain evaluasi implementasi sakit, mulai dari perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan evaluasi, serta dilengkapi dengan kertas kerja evaluasi dan lembar kriteria evaluasi. penyusunan petunjuk evaluasi atas implementasi sakit didasarkan padamerupakankerja kementerian koordinator bidang perekonomian. pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun terdapat evaluasi yanglingkungan kementerian koordinator bidang perekonomiepentingan pihak pihak pengguna informasi hasil evaluasi perlu definisikan terlebih dahulu untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi. informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses mencakupyang dilaksanakan oleh unit kerja eselon lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomianemilihan metode dan instrumen dan teknik alat pelaksanaan penugasan evaluasi pelaporan dan mengomunikasikan hasil evaluasi gambar kerangka kerja evaluasi atas implementasi sakittersebut, antara lain:meliputidan teknik sebagai berikut:langkah tersebut sebagai berikut: kebutuhan sumber daya manusia evaluation hal terpenting dalam pelaksanaan evaluasi adalah ketersediaan sumber daya manusia sdm)evaluation yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi sakit telah mengikuti pelatihan terkait evaluasi sakit atau setidaknya telah memperoleh pengarahan dari inspektur selaku penanggung jawab evaluasi. perencanaan evaluasi sebagai berikut: evaluasi sederhana desk evaluation) evaluasi sederhana merupakanmerupakancc. evaluasi mendalam in depth evaluation evaluasi saja) evaluasi mendalam sama seperti evaluasi pada huruf dan huruf utama sebagai berikut atau anggota tim atas perintah ketua tim. draft lhe disusun setelah pembahasan bersama oleh tim evaluasi. pembahasan dan revi draft lhe penyusunan draft lhe telah melalui pertemuan antara pihak yang terlibat dalam tim evaluasi dengan pihak yang dievaluasi yang berfungsi sebagai forum penyampaian hasil evaluasi sementara. sebelum melakukan tahapan ini, tim evaluasi menyampaikan hasil evaluasi sementara sebagai bahan diskusi dengan pihak yang dievaluserta dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan exit meeting evaluasi sakit. hal ini ditujukan: melakukan pertemuan antara sesama tim pelaksana evaluasi untuk membahas permasalahan yang muncul selama pelaksanaan evaluasi, dan melakukan pertemuan dengan inspektur selaku penanggung jawab evaluasi untuk melaporkan perkembangan evaluasi dan benchmark hasil penilaian antar unit kerja. pertemuan ini dilakukan saat telah terdapat hasil evaluasi sementara dan draft lhe akan disusun. bab iii pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintyaitu: tugas, fungsi, dan kewenangan instansi unit kerja, peraturan perundang angket kuesioner) angket kuesionersertasebagai berikut: instansi pemerintah, tingkat implementasi sakit instansi pemerintah unit kerjakit dituangkan dalam lembar kerja evaluasi lke). lke menyajikan komponen, bobot, sub komponen dan butir butir penilaian. lkecantum dalam bab lampiran peraturan menteri koordinator30x |a. rencana strategis renstra) kinerja meliputi: pemenuhan renstra y9, kualitas renstra yo) dan implementasi renstra perencanaan kinerja tahunan y0), meliputi pemenuhan rencana kinerja tahunan rkt) (4y79), kualitas rkt dan implementasi rkt (6y4). kinerja y0): kualitas pengukuran y9), implementasi pengukuran pelaporan pemenuhan pelaporan kinerja kualitas pelaporan y6), pemanfaatan pelaporan y0). evaluasi pemenuhan evaluasi internal kualitas evaluasi s5y40), pemanfaatan hasil evaluasi capaian la. kinerja yang dilaporkan kinerja (output) sy), kinerja yang dilaporkan (outcome) y9), penilaian terhadap angka sampai dengan angka terkait dengan penerapan sakit, sedangkan angkaangka huruf huruf dan hurufmerupakan acuan dalam menentukan jawaban a b c d e yang(sepuluh persen),yang dilakukan dalam rapat seluruh anggota tim evaluasi dengan inspektur yang dilakukan sebelum penerbitan hasil evaluasi sementara dan penyusunan laporan akhir evaluasi sakit kementerian koordinator bidang perekonomian. sd. vil see, iv, gg, s9. tas aw. sap www www lai plat dn: bkp a5 bone yg. syiar sis rare saw dar a.a c|& (9s ella sis srk sia sp sisa |(s sa? pssi) sis asha ka. fan) yo, a.a voa objek lung sis kt, ses sss am) psi esai pe. kp, nun rai ketat esai daa a.a ica) naa pnp eran 3l sip ovv 23x perak3 biota2 lee pers ias s8svs kwk nas men cas sasa frp! kasi s0. tp) jala ama se$ s|s fara ara) pp3 sp. gag ih) (vw ga. isa) situs 83xp3s &|g ggs "ob pra te) c8. sl. rb. rb, lek log dau ke) ie) gag . $ $ ee3 fee ik, 38k memang saas kei ssi es3i la. edm ali yss mla .|$ 83b ag, ala ebook fei slave gag hh. rilly slo (is tt. sis ass han! t.a ale a.a a.a . . m8? sas kali fee keke kura asa sn. vla sus an) a.a cc: ass e$e$ $hs ummi aa, ter) db. i'm s83 te: mis ica) kan) (er per case siri yen sni menu nba pan reuni ne) ggs esa san cet ieee bip ipb ea. rig se. ll. so. n|s ina) nn: a42 ane d7 "aa tepi kang sis ha! sia ula see |(g (ta) sig so. sus bis sss sola he) dig is $$? |s $| na sig da2 kek a53 sip pia sets rrr era hiu bar mma mere iii rsi baba nan pan toko dad ina ku) tepi ketua ket fan) kan) ke) vip (tv pp? kep rb, aaa ka) sd. sas imw 53k slo seri pil kwa 3d ola (bd ?|s tas type sms pap sem ses besar s|g sss ht, aja oa jaa aio alas calo siswa kua ina) fusi ep! fat kun) tn) fan belo ke) ke: bz) rei c|g in) lan 2ssa sig sis tep) naa desi 80m mmg s.p spa see. naa hh. kkp ela ieee bn ben aka ane bnn sn: kai vov sg brk rkr ka) pes ses enggan bieber atau aia as. bak nan las ian) og, an! e33 sai ip! av, ban f2? kej ieee pb: so. sesi et, k83 are nn? rp) pre geri uas bse aids pri snn one a19 esai tap asep iii pen men fun pas emas sbb pra san: bn: "in b sdi nan rn) telan oli loan ovs sib p3? lceliekie ann data og0 bb3 sak s$5s353$ gas yang,a3 sh, rar ca: snn ben sirisiai sis sedia kls eee33e iai, #2tata iang ss? kw, lol jaw sts usu ep, yna) yo! skk go. s3, lil tur kie kak rio eksis esa bis kbk beta panganan tps aha eni tel sis ssi iis a.a rlw asi awi sis lap, sis &|s kn. sel ks) .p ka) ke) fa) "$$ ia) ke) . ee3s area ada a.a kep asa rn" see pap sisa ica) fan) dbb lo. dwi p.gergebes be anna sela swt raj s8. sbi (lb sipp see isa sis pai e|g ssk ban hi: bnn bii bani ng: han ha bnn (ep) ama xm es, ye: ts) 9g. la) far kej tel rn, rv, psa tu) ta: te! al. kg: he) ke) kera) ea. pai sis fr rig ka) kep tai 0st |(v alis epa wa, ban kap) keju "tt san sia ik bar. asasi uii ss|s perak ning pas nur ri. g0. ska ing en: gis aia pal tts tea! vvv aw. pipa gd. nan sem mku "s3 asked ep ssb efk sss l32 ky, aaa vcd 02k a88 wo. te) r33 sl. sos log kaa kayu aaa a53 sg. tank bina pe. eta sss kaksgngahitsaerga yul 08x let san brg psi pak www sja jajak bln san snn san ban alir cxa esa ega ses ss saya kore sao s0 sis. label see a.a bhs dic $|a osgauwyw kwa slm bnn tni ke) kap) fan) were um! so. te) una (ep! par sis gia nn" an" ta" tenaga bei (5s brs bela . sis (ag maa a33 a|$s ssp3s beta kus ras (ae six ots urn rang tp) et, sen vuv vo ferrer ss, isi so. akan cakar aaa stt saka bet han r28 @|s lele000l a.a ie) ev) ha) sisi iis fa) slo tr, ban dihina (ta) a.a pes an: esa sea bbb rp bse bee pake gila nun neaiialanatae nia ta5 pbb ppi titi anna dika pan tina ig binaan tuninnerer hin ann kan: aaa a53 kepekaan anak sa. pp, ks) he) ke) "dd yana ke, dn. ks) nb, als. br! fan) bri ads gs38 abs sis ras ke) (se sol. tele dati were: age, jago s3 ten) ilk ags ll. 8g v1. tu) bug en: ne: ass spa bls ron sin bep pia lap) 8d? kirim es, sa. denga tags ara rb, kai as, pengaggnngjerg deh das aa, pen bean o0d ie) ks) pr) fan kei is. fan) fan) sap an: s|g tea sel |( kai tang ke) lola sib www sl, ke) sis li. 5la sas sg, pe! rem vov a.a otak bakat gw|a ela sta saw elis serserare bini an ann min pen lu) eni ku) 9d. selo fan) ket) ka) ka) ks) ks) kr: a.a ka! es. ke) a95 ke: bp? les kst. len kkn tai i25x si3ee na: sel "h0 cara ses ngga iv ika sak rar ass life tea a20 tesesbwf babi dus sni bn bn ie) tang selo uu, he) s.p! s22k83 gas tiba sais isu ama game 3s? sesi fee soo kn ben car sla rlg roket ost kaa s388 ieee bls m|& gih ia . las cak see seat cd. tm voor aa kek son tax ser fan olga sisa skala 53x asr oya og. pas) tai fan ke: $e3 kv, ai. ta) kp, kan fan ka) akan dig sik poo $p5 poo. .i. ( isi aa3 |(s duke sia tai 984i yup sud iis ae! bgi mma sol er3 baik (s3. pbb da0! engga "aa d na csc seta ber ris 353i sar tni loan ina aan cnn des naa nae mini bmn sis mwb ralat www al. he) sis sss spb tu) w|g sis sis atap na rai sis esa sin da! sbl krn ban ka) bara ke) kep is, ss kes "s8 tata kawi ss an! s3 (ng ke! je) sha pasir, "$$ satgas sse s|a wtr sye less,a buat lola men mk: a.a ola ne) kai iia. ses ear ee$fisi3 $$ asa bab ek, tee sangka ane waka ss. po. ks: ina) 1g mara ke, fa) bow kb) ri) ke) ke: a33 li ) bag leh hb) kas) tes asi tai slam rv, es, ses, rol sus k8. $$. tot 3ag salib sbl a83 fe) av, set pan perp bb. bener es mg iii bau ho, "te ping her dan bnn las nyala jar 9g? isk kav ana waw wsd last atau bls fee . tang kep asg8 kep fu) asa. tun p9. ks, bd. yuni ela ke) ke) kaw a.a sur kargo33 asi ts) tas siap ky, 803k tx mw" a.a mei men aur nun www ado know atasi stw doa ie) tas #@a jaa) (ep) ta) eri) ke) ku) er) |(g sg. as. kp. kp. pad rs. kp, asi kb) (aj kb) ke) tan ta) iga kei s|e "ig bg, ry! tan tani tani 34x ago ala alat art ia) k.h as ale rias | z boa dg na: mis kan sega sai uas diss oma ten fan ke) ka) ke) tepi an) pa) sls pol maa maya tia ganda ss) kec ke) kai ni tn "bea gea sio efek sis feri, bpa d.o ke, yus533 referee (gs tan) isl 3le ko) ke, rd. fax edar kar vvn s.s rkr dia (6d 80k olga cs. tor dkk gun dang isr fee tas doa salt asi (dp isa ep! sai selo av. hug rs. bo. naa tani psi fear se. uu. mn kan bnn ei3 883i fee pasir gila cet erp nan han sa. ss. were rn: sen soc see pekan bnn sena anna era era basi ang aas peti biasa dea bean gea bola belo d. tao . tag ka) rasi silat lady kang asi fila nia perang ken! pikiran anna anita balita name nana kane bpa hutebran ihnigihint heh bagan ani inul tan ke) see ieee lo. lks ke) ry, . besar nae sera am) &lc ne sis senna bbb ssi ara iss perak esai s$ii3 fis as. ie) to. a| a28 se okt sn: era. sss see iia see ses uni ssb iii es seks rei, pipi see nee ana senang tas ket ann psa kan ka) au: its! aan ke) oo. aa) tai a.a ry, us) ls) g$$o an) w5| ro. rs. sr? pi? ku) sex saus nun see seg eja dat be202020i selasa ape sea av, a.a tesis am ie) text von isi stf erke3 jaka ta kang ban ban etik asa jars wlu ke) kb) ak: sg. 5la kep! le) tan) koro s5, es. egg ry, p3i .g u. kel bb. sastra sib sss ieee cg sg. leo be) gg. got sla bat, ita. ita kan ban bn 2inn nn r3. p3. sd. swa yss da3 era de, lp) sis wkt ova sonia ali bee bab wab ana waw la) ke) ke! were) selo bd. ke) kanal par tlp ful bag ovi a85 sta ag? ben menu sg. ku) pr. ba" ig, ls. soe art aal slo|g was iia, a.a besi debut sala manusia awi abi kbr tml lau iis lan mana tan safari axa s.a aon ssl s3 kwa aw, beban iko) vvv a.h sik . aug ssi kasus ess rat fe, inn ban edan ll. kaw aaa man sen ben.) pon ala ke) selo tel ku) pp fan) ko) ke) ay, k2) par rv. (ir vvv sepi| gesta ykh ku) gi isi z2| ak| serius irg| bee s.s rei bai sia sss ke) ar. egg siri far aa. lg. ka) s8. kat bes sapta bb, se) daa das kan) tu) bnn uok sasis ara (ls 8s$| ss33| basis s3| sit &(p asst 2nk sak ks) mam |.g ry, por rn: fee ati sekat a.a oo. a.a ho. pun "ia ala sss st, ja as san sis ral sik wa, kb) a.a wlw rasi 9lo ona bnn nun asa pot ssrwsrw atasan," ke) log kia sia mi, ssk iis iso le, tok amber po mug sa. in pada iss esg3 si3 isw eka a.a "aa "a.a "a.a gek ata aai aan asa hn. ix. han. cdi beri enak bei. ta du. ica p3, lc. f.$ selo kei kei le) ks) ks) ke) pad pal . ke) he) has pan re, rv. sol keb er. ry, elu side s$se aa$ pes egg, ala sasa a33 ago stb |($ |( kip a.a bn: benci bea sista sea non defies spesies sus ts3 sea pena pori nun ek. 33k pkr rar tb) pes s8, le) sao selo he! iga he) koro) ks) sam snn a.a fan) kang) ku) sis zr$ lag baar, sis fa) bag pal |(g kn) tai ta) ks) sl. |. |(v ke) ke) |.g a23. |(d (rd fla sa. 53k las kyu "a9 (aa r42 kak hal bag dod jaa) tan) a.a kep selo kun) doa dx. r33 ke) isi kan) tea) fan) dg ls) le. kan) kasi gis5 ke) han tr) ke) s3 siksa la pai ke! so. sis gta hak ap sal nba sake (eh en: re, ike) ala small sis sial sja sja alas |& aja ll. ia: panam low bo. " . jan set a.a han kan le) issei nn: fa) par besi! gerai kai php debat sgt tesis fan vvv ii yu. epa eaa surat ieee efek its tata iii sesi beta bsa sar yyp aan sei ser. |( (f8 an: aia selo eos ke) |(g kan! kan) kasi vvi tan) (ip sea ia) ke) slow ts. nga ke) a.a ke) (xx inn hak snn chennai p23 sib mana sai edo mis (p2 ol. ko) ha: ben an ban $$! kep! kan &a pes paul bis ps8 3s aoa yss aja ao: ani pula sasa teh aja sat antik utara asa he) ke) he) ld) ica tel tel kes fan) ke) e.v ke) ks) ts) aa. ks) sepak3p rel 8s, asi bro susu sara se, ada resi kas) ka) kok merk ba: id: std bi bra kkb bop tpi june eko d0. ata saka? akan pes geser, rnten tenan manna kep en. selo tel ptp gas a.a list ag, poo aur tel da3 s8. din eju segi kep pen bnn bae dag leg) . iis an: perang epa bia, haa isi see sir di0r sig hana ira essen rai keren: c3. roe sila a83 laa ina) lt tang a55 xx. ae) mr) ku) fa) rig fan) wat ka) ala sasar lis asi ($$ ron sis kis la) ks: hrs ala ads ie) tebal kan! ani lot ko) in bani bnn bps rr. go. hs also ali s2? e|d it, selai er, "aa "aa "aa sassy pp. al, sales sa, oo. kis (3g kena gis axis (ep! sila dlp s($ kep kep sia egg ke) s.s s8. jar lp) kr) par ha. ia) gg. ike) ron maa rv. tt. te. ts. ko ssi beras asy tpp resep sass $$, ml. nan ks) ssi sg. ne) kis aah suk kan) si. sik era gas aw hbs kaka ln. volt . uas a33 kep selo .a. ket) ke) . . in asi sg kep 3g58.g (s8 .g g|s ear sekai bee bnn kai ga' ss, bls a.a sak bep eid ssi lanka ink bsn ser isis erp ber as seo ne) te) fu) te) te) id) le) fa) la) ke) tel kun) ae: |(s $$, a88 &|g 8g ella slv pss ka) sgm (k5 " pai av, tang ta) ky, sis fal sis $$. his la) tas bn aa. tang ten) tani silat t|. a.a ala kg: (sg sja |( fa) " a ks) a.a ls? kb) tt" kera) ke) rb, so. fa) ka) gla bag a83 jan got lola aka bak ban ppu ini kini nak ba: bnn tik kw, lab kak uvp bki ya, kaja bbb fa) vla bur . awas dad ml|x sis bag sis ao. set te) s4 aja lee ey, aib sd. vla an: eni skk aas pur k0. ko. kal (dp selo kera) tep! nana) nn fan) osg ma: asi slot iv) pa, tai 2g sn: slb ragi s3tp mani pes esa sas bar mal a.a ann pen teror sisa ses iia ee) cabai sasis a03 ie) ke) he! aa: (8s bal sis ale bb. a.a tai pas kn) sri ye) far s3. sia div 3x63 asi (gd egg $g pia la. go. &|d f3gybselb3 13x tis yul bnn te: end bnn base sie ssu pes eka ieee esa kari ata ata kep! pan fog ka: ia) ga) kop len! pr. slc a38 |(v bai fa) rv, .x. bagi sg, rai sid sja v|(v ke: row (ne gis tes sapi sg. s8&kesia spp wu glass saja elo bsi, raat ape else ses a.a uni nu bn ns erie otk (gu kpk a s naa sja ela aja slb bak bkk sos aww waw vla bag frp! kei lap, le) $$a ku) me) im) s303 nb: bin ton na maa ara nn bsn e bea npsn ioi umum a33 tas axs bola pt? kou ker esa ipsos see ayal www a.a. t|g gigs las tn cnn ito) omw boy 83an his aja asa a|s kak kak snn san sar bbs sei rojas dus oma al tu) sis ps) ana (8x isa (se laa ka) sak 2g, $$? isis s($ tari css sig ket) keris kera) fu) rai kt, k3, ho. ke: kem) he) re! ha) leh fan) ks) is) alma (eh kp, kel ka) ka) a90 kana tel by fo) pierkxixki goo sd han ,|c ks) eko ikea, ja? s5. sts sts sss 8st jasa was waw kau kel ks) ke) an) a53 kun es! dan srk tas) asi doa asi tr. sis sia always ts. ole av. ss| ses sera susastra te. hal pat got gan trs 3d. iii bl, siri va. sya kuli br, ike) poc ann g|a yss bag fasa aksara ika sud eja boo (al ing he) (ep) fan ku) sib fan) kera kep kai tu) tu) tu) hai ta) pa. ke) aya he) he) iko) (en ku) teh la) kb) ke) s|s sis tes a35) sis fan (en kai tni r | ma) (ep alis ter a83 sa tep ket) cr? i o kan hoa bok a.a ip. data twa lau eu. dut a.a ker) inn aia iii tau ela ke) ke) ta. hening betina tenn teh sa) selokerja eselon lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian yangunit kerja eselon lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomianmpinan unit kerja eseloeselon lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian, disampaikan kepada pimpinan unit kerjaformat lhe, selain bentuk surat, juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang, diharapkanmetode evaluasi implementasi sakit secara terus menerus. pada akhirnya keberhasilan diharapkan dapat mencapai tujuan dari sakit itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja unit unit kerja lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian dan meningkatnya akuntabilitas unit kerja terhadap kinerjanya. menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia, ttd. darmin nasution |
tan ang)perekonomian, perlu mengatur ketentuan mengenai jangka waktu simpan suatu arsip, bahwa berdasarkan surat persetujuan kepala arsip nasional republik indonesia nomor b pk. tanggal desember tentang persetujuan jadwal retensi arsip jra) fasilitasi dan substantif kementerian koordinator bidang perekonomian, telah disetujui jadwal retensi arsip fasilitasi dan substantif jadwaljadwal retensi arsipdinamisjadwal retensi arsipkementerian koordinator bidang perekonomiperekonomordinator bidang perekonomiyangra kemenag perekonomian digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip lingkungan kemenag perekonomian. jra kemenag perekonomian memuat: nomor urut, jenis arsip, cc. jangka waktu penyimpanan, dan keterangan. jra kemenag perekonomiaketentuan mengenai jra fasilitasijangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk menentukandan kepentingan lembaga. retensi arsip dihitung sejak arsip diciptakan dan registrasdarmin nasution aan seruni dengan aslinya asean hukum, persidangan, dan hubungan masyarakat, nan 22an priatna infosubstantif kementerian koordinator bidang perekonomian jenis arsip keterangan bed mere pama eme makro dan keuangan selai pee apa san pee fiskal penerimaan pajak tahun tahun musnah penerimaan negara bukan pajak tahun tahun musnah pengeluaran negara tahun tahun musnah pembiayaan tahun tahun musnah moneter dan neraca pembayaran stabilitas moneter tahun tahun musnah stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran tahun tahun musnah cc. analisis neraca pembayaran tahun tahun musnah analisis posisi investasi internasional tahun tahun musnah pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil ekonomi kawasan barat indonesia tahun tahun musnah ekonomi kawasan timur indonesia tahun tahun musnah sektor riil barang tahun tahun musnah sektor riil jasa tahun tahun musnah pasar modal dan lembaga keuangan pasar modal tahun tahun musnah lembaga keuangan bukan bank tahun tahun musnah gabus perbankan umum tas tahun tahun musnah gie badan usaha milik negara usaha agro dan industri strategis tahun tahun musnah usaha energi, logistik, dan perhubungan tahun tahun musnah usaha jasa keuangan tahun tahun musnah usaha jasa non keuangan tahun tahun musnah jemaah u uuu pangan produksi dan distribusi pangan tahun tahun musnah konsumsi dan cadangan pangan tahun tahun musnah peternakan dan perikanan peternakan tahun tahun musnah perikanan tahun tahun musnah perkebunan dan hortikultura perkebunan tahun tahun musnah hortikultura tahun tahun musnah prasarana dan sarana pangan dan pertanian jenis arsip keterangan sarana pangan dan pertanian tan tahun tahun musnah agribisnis pembiayaan tahun tahun musnah kelembagaan tahun tahun musnah bla nennnnnnnnn make aang produktivitas energi produktivitas hulu energi konvensional tahun tahun musnah produktivitas hilir energi konvensional tahun tahun musnah produktivitas hulu energi non konvensional tahun tahun musnah produktivitas hilir energi non konvensional tahun tahun musnah infrastruktur energi eksplorasi, produksi, dan transmisi energi konvensional tahun tahun musnah pengolahan dan distribusi energi konvensional tahun tahun musnah eksplorasi, produksi, dan transmisi energi non konvensional tahun tahun musnah pengolahan dan distribusi energi non konvensional tahun tahun musnah mahal kue industri ekstraktif energi tahun tahun musnah jenis arsip keterangan hasil hutan kayu tahun tahun musnah hasil hutan non kayu tahun tahun musnah penggunaan kawasan hutan tahun tahun musnah perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan tahun tahun musnah pelestarian lingkungan hidup pencegahan kerusakan lingkungan hidup tahun tahun musnah pemulihan kerusakan lingkungan hidup tahun tahun musnah mitigasi perubahan iklim tahun tahun musnah adaptasi perubahan iklim tahun tahun musnah eee ssslanbsmsdanianiind denda usaha kecil menengah pengembangan ekonomi kreatif pengembangan produk kreatif berbasis seni dan budaya tahun tahun musnah perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis seni dan budaya tahun tahun musnah pengembangan produk kreatif berbasis media, desain, dan iptek tahun tahun musnah panai gene bana bai iptek peningkatan daya saing ekonomi kawasan bana jenis arsip keterangan perencanaan dan kerjasama pengembangan ekonomi kawasan tahun 2tahun musnah eno era pengembangan kewirausahaan penyelesaian permasalahan pengembangan wirausaha tahun tahun musnah pengembangan peluang dan pasar wirausaha tahun tahun musnah penempaan dan pembibitan wirausaha tahun tahun musnah inkubator wirausaha tahun tahun musnah peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah penguatan kelembagaan dan penyelesaian permasalahan koperasi tahun tahun musnah pengembangan usaha koperasi tahun tahun musnah peningkatan skala usaha mikro, kecil, dan menengah tahun tahun musnah peningkatan daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah tahun tahun musnah pengembangan peluang kerja dan lembaga peningkatan kapasitas tahun tahun musnah sertifikasi kompetensi dan kerja sama internasional tahun tahun musnah pengembangan lembaga mediasi tahun tahun musnah peningkatan kerja sama tenaga kerja dan perusahaan tahun tahun musnah nee gan jenis arsip keterangan kemudahan dan insentif investasi tahun mak tahun musnah gene peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional peningkatan ekspor tahun tahun musnah fasilitasi perdagangan internasional tahun tahun musnah pengendalian impor tahun tahun musnah pengembangan logistik nasional kelembagaan logistik nasional tahun tahun musnah peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik tahun tahun musnah pengembangan penyedia jasa logistik tahun tahun musnah penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha pembinaan dan penataan pasar tahun tahun musnah penggunaan produk dalam negeri tahun tahun musnah persaingan usaha tahun tahun musnah perlindungan konsumen tahun tahun musnah pengembangan industri pengembangan industri padat karya tahun tahun musnah pengembangan teknologi industri tahun tahun musnah aan eni jenis arsip keterangan infrastruktur sumber daya air ini konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air tahun tahun musnah pendayagunaan sumber daya air tahun tahun musnah telematika dan utilitas telematika tahun tahun musnah utilitas tahun tahun musnah sistem transportasi multimoda sistem transportasi jalan tahun tahun musnah sistem transportasi non jalan tahun tahun musnah penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi jom yaa pengembangan kawasan strategis ekonomi tahun tahun musnah perumahan, pertanahan, dan pembiayaan infrastruktur perumahan dan pertanahan tahun tahun musnah pembiayaan infrastruktur tahun tahun musnah jenis arsip keterangan kerja sama ekonomi tahun tahun permanen kerja sama ekonomi asia tenggara tahun tahun permanen kerja sama ekonomi asia selatan tahun tahun permanen kerja sama ekonomi eropa, afrika, dan timur tengah kerja sama ekonomi eropa barat tahun tahun permanen kerja sama ekonomi eropa tengah dan eropa timur tahun tahun permanen kerja sama ekonomi afrika tahun tahun permanen kerja sama ekonomi timur tengah tahun tahun permanen kerja sama ekonomi amerika dan pasifik kerja sama ekonomi amerika utara tahun tahun permanen kerja sama ekonomi amerika tengah dan amerika selatan tahun tahun permanen kerja sama ekonomi australia tahun tahun permanen kerja sama ekonomi new zealand dan oceania tahun tahun permanen kerja sama ekonomi regional dan sub regional kerja sama ekonomi apec tahun tahun permanen kerja sama ekonomi sub regional tahun tahun permanen kerja sama ekonomi asean tahun tahun permanen kerja sama ekonomi mitra wicara asean tahun tahun permanen jenis arsip keterangan sar tea kerja sama ekonomi multilateral pbb derni tahun permanen kerja sama ekonomi multilateral non pbb tahun tahun permanen kerja sama pembiayaan pembangunan tahun tahun permanen kerja sama pembiayaan perubahan iklim tahun tahun permanen kebijakan pemerataan ekonomi tahun tahun permanen sistem nasional keuangan inklusif tahun tahun dinilai kembali pinjaman komersial luar negeri tahun tahun dinilai kembali kredit usaha rakyat tahun tahun dinilai kembali tim pengendalian inflasi daerah tahun tahun dinilai kembali council palm oil producing countries tahun tahun dinilai kembali ekonomi digital (e commerce) tahun tahun dinilai kembali vokasi tahun tahun dinilai kembali paket kebijakan ekonomi tahun tahun dinilai kembali j . kemudahan berusaha ease doing business) tahun tahun musnah kemudahan berusaha one map policy) tahun tahun permanen komite percepatan pembangunan infrastruktur prioritas tahun tahun permanen kawasan ekonomi khusus tahun tahun permanen komite ekonomi dan industri nasional tahun tahun permanen jadwal retensi arsip jenis arsip keterangan aktif inaktif jo. inisiasi transparansi industri ekstraktif extraction industries transparency tahun tahun dinilai kembali initiatives) ekonomi umat tahun tahun dinilai kembali ga. reforma agraria tahun tahun dinilai kembali penugasan khusus lainnya tahun tahun dinilai kembali menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia, ttd. darmin nasution kanan sesuai dengan aslinya (bar hukum, persidangan, dan hubungan masyarakat, s n ( ann tap ikut, hadfasilitasi kementerian koordinator bidang perekonomian jenis arsiprenstra) selama berlaku tahun permanen musyawarah perencanaan pembangunan nasional tahun tahun dinilai kembali perencanaan kinerja dan anggaran penyiapan penyusunan rencana kerja dan anggaran usulan unit kerja beserta data pendukung tahun musnah rencana kinerja tahunan rencana kinerja tahunan unit kerja tahun musnah rencana kinerja tahunan lembaga tahun tahun permanen inisiatif baru tahun tahun musnah penetapan kinerja menteri tahun tahun permanen pimpinan unit kerja tahun tahun musnah revisi dokumen anggaran pee yaa tahun anggaran berakhir jenis arsip anggaran belanja tambahan abt) tahun setelah tahun dinilai kembali tahun anggaran berakhir tahun anggaran berakhir akuntabilitas kinerja perencanaan kinerja penyusunan indikator kinerja tahun tahun musnah penetapan perjanjian kinerja tahun tahun musnah penyusunan rencana aksi pencapaian target kinerja tahun tahun musnah pengelolaan dan pengukuran kinerja pengumpulan data capaian kinerja tahun tahun musnah pengukuran capaian kinerja tahun tahun musnah pengembangan manajemen kinerja tahun tahun musnah pelaporan kinerja laporan capaian kinerja berkala tahun tahun musnah laporan akuntabilitas instansi pemerintah tahun tahun permanen laporan insidental capaian kinerja lainnya tahun tahun dinilai kembali evaluasi kinerja pelaksanaan evaluasi kinerja tahun tahun musnah jadwal retensi arsip keterangan jenis arsip mbr laporan hasil evaluasi tahun tahun dinilai kembali pemanfaatan hasil evaluasi tahun tahun musnah evaluasi dan pelaporan pemantauan tahun tahun musnah evaluasi program evaluasi program unit kerja tahun tahun musnah evaluasi program kementerian koordinator bidang perekonomian tahun tahun permanen laporan laporan berkala laporan harian tahun tahun musnah laporan bulanan tahun tahun musnah laporan triwulanan tahun tahun musnah setelah menjadi laporan triwulan laporan semester tahun tahun musnah setelah menjadi laporan semester laporan tahunan unit kerja tahun tahun musnah setelah menjadi laporan tahunan laporan tahunan kementerian tahun tahun permanen laporan khusus laporan insidental tahun tahun dinilai kembali jenis arsip organisasi dan tata laksana organisasi pembentukan selama masih berlaku tahun permanen perubahan selama masih berlaku tahun permanen pembubaran selama masih berlaku tahun permanen uraian tugas selama masih berlaku tahun permanen penataan instrumen jabatan analisis jabatan selama masih berlaku tahun dinilai kembali analisis beban kerja selama masih berlaku tahun dinilai kembali standar kompetensi jabatan selama masih berlaku tahun dinilai kembali peta jabatan selama masih berlaku tahun dinilai kembali evaluasi jabatan selama masih berlaku tahun dinilai kembali penataan tata laksana penyusunan dan penyempurnaan proses bisnis selama masih berlaku tahun permanen penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur sop) selama masih berlaku tahun permanen administrasi pemerintahan monitoring dan evaluasi sop administrasi pemerintahan selama masih berlaku tahun permanen penyusunan dan penyempurnaan instrumen atau pedoman selama masih berlaku tahun permanen penatalaksanaan manajemen reformasi birokrasi selama masih berlaku tahun dinilai kembali jenis arsip data dan sistem informasi pengelolaan data tahun tahun musnah sistem informasi rencana strategis master plan pembangunan sistem informasi sim) selama masih berlaku tahun permanen dokumentasi arsitektur dan implementasi tahun tahun dinilai kembali perekaman dan pemutakhiran data tahun tahun musnah migrasi sistem aplikasi dan data tahun tahun dinilai kembali dokumen hosting tahun tahun dinilai kembali layanan back data digital tahun tahun dinilai kembalipenerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, tahun tahun musnah jenis arsiptahun musnah dipergunakan daftar tambahan buku tahun tahun musnah daftar jajaran kendali (subjtahun tahun permanen pustaka) pertanyaan rujukan dan jawaban tahun tahun musnah preservasi bahan pustaka surveybimbingan teknis tahun tahun musnah penyuluhan tahun tahun musnah sosialisasi tahun tahun musnah jannah mein program legislasi bahan materi legislasi nasional dari instansi tahun tahun musnah program legislasi lembaga instansi tahun tahun permanen jadwal retensi arsip keterangan jenis arsip produk hukum penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan sampai dengan tahun permanen diundangkan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan sampai dengan tahun permanen diundangkan peraturan menko perekonomian yang sudah ditetapkan selama berlaku tahun permanen instruksi surat edaran eselon atau selama berlaku tahun dinilai kembali surat perintah selama berlaku dinilai kembali perjanjian kerjasama nota kesepahaman memorandum understanding u) kontrak perjanjian dalam negeri selama berlaku tahun permanen perjanjian luar negeri selama berlaku tahun permanen dokumentasi produk hukum sampai dengan tidak musnah berlaku publikasi produk hukum berkas yang berhubungan dengan sosialisasi publikasi penyuluhan tahun setelah tahun musnah pembinaan hukum pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan sosialisasi tahun setelah tahun musnah pelaksanaan telaah produk hukum perjanjian akta sampai dengan tahun permanen diundangkan jadwal retensi arsip keterangan jenis arsip pen kasus sengketa hukum pidana perdata tata usaha negara sampai keputusan tahun dinilai kembali berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajibannya bantuan hukum tahun tahun dinilai kembali persidangan rapat koordinasi tingkat menteri nebula tahun tahun permanenkecuali daftar hadir menteri permanen rapat koordinasi tingkat pimpinan madyajadwal retensi arsip keterangan jenis arsip daftar hadir tahun tahun musnah kecuali daftar hadir pimpinan permanen rapat internal stafvii kehumasan peliputan dan dokumentasi tahun tahun musnah kecuali master dinilai kembali publikasi kliping koran tahun tahun serah perpustakaan brosur leaflet poster plakat tahun tahun musnah kecuali master dinilai kembali pengumuman pemberitaan tahun tahun dinilai kembali jenis arsip pameran sayembara lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan tahun tahun dinilai kembali penerbitan tahun tahun musnah kecuali penerbitan majalah, jurnal, koran, buletin pers media massa pemberitaan surat kabar, radio, televisi tahun tahun musnah kecuali master permanen siaran pers konferensi pers pers release tahun tahun permanen keterbukaan informasi publik tahun tahun musnah hubungan antar lembaga lembaga negara tahun tahun dinilai kembali organisasi kemasyarakatan lembaga swadaya masyarakat tahun tahun dinilai kembali perusahaan tahun tahun dinilai kembali perguruan tinggi sekolah tahun tahun musnah badan koordinasi hubungan masyarakat tahun tahun musnah siaran pers konferensi pers pers release tahun tahun permanen tanda penghargaan, kenang kenangan, dan ucapan penghargaan tanda kenang kenangan tahun tahun permanen jadwal retensi arsip keterangan jenis arsip ucapan duka terima kasih permohonan maaf tahun musnah dokumen hosting tahun tahun dinilai kembali dengar pendapat hearing dpr tahun tahun permanen viii tata usaha dan kearsipan administrasi perbuatan buku agenda tahun tahun dinilai kembali lembar pengantar tahun musnah formulir catatan permintaan dan layanan penggandaan tahun tahun musnah pelayanan pencetakan dan penggandaan tahun tahun musnah permintaan penggandaan permintaan penjilidan administrasi permintaan ijin perjalanan dinas luar negeri tahun tahun musnah surat permohonan ijin pln surat persetujuan sekretariat negara berserta dokumen pendukungnya surat permohonan rekomendasi visa dan permintaan perpanjangan paspor penyimpanan dan pemeliharaan arsip daftar perbedaan arsip selama masihjadwal retensi arsip keterangan jenis arsipjenis arsip aoa upacara acara kedinasan tahun tahun musnah agenda pimpinan tahun tahun musnah kunjungansambutan pidato tahun tahun musnah tata usaha tata usaha menko perekonomian tahun tahun musnah tata usaha sekretaris menko perekonomian tahun tahun musnah tata usaha staf ahli dan staf khusus tahun tahun musnah kepegawaianperencanaan pertimbangan formasi tahun tahun musnah penetapan kebutuhan asn tahun tahun permanen standardisasi jabatan tahun tahun musnah formasi pegawai tahun tahun musnah pengadaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil proses rekrutmen asn tahun tahun musnah jenis arsipseleksi terbuka jabatan tahun tahun musnah mutasi pegawai alih tugas tahun tahun musnah kenaikan pangkat golongan tahun tahun musnah kenaikan gaji berkala kgb) tahun tahun musnah usulan peninjauan masa kerja tahun tahun musnah mutasi keluarga tahun tahun musnah promosi tahun tahun musnah rotasi tahun tahun musnah badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan baperjakat) tahun tahun musnah pengangkatan dan pemberhentian pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural. tahun tahun musnah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu tahun tahun musnah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional umum tahun tahun musnah pendelegasian wewenang plt plh) pelaksana tugas it) tahun tahun musnah jenis arsip eni pelaksana harian plh) tahun tahun musnah pengembangan karier pegawai kompetensi pegawai tahun tahun musnah pemetaan talent mapping pegawai tahun tahun musnah ujian penyesuaian ijazah tahun tahun musnah ujian dinas tahun tahun musnah pendidikan dan pelatihan penentangan tahun tahun musnah pendidikan dan pelatihan teknis fungsional kursus tahun tahun musnah tugas belajar tahun tahun musnah izin belajar tahun tahun musnah standar kinerja pegawai dan penilaian prestasi kerja tahun tahun musnahpengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai asn tahun tahun permanen standar kinerja pegawai dan penilaian prestasi kerja tahun tahun permanen hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja pegawai asndinilai kembali jadwal retensi arsip keterangan jenis arsip disiplin pegawai tahun tahun dinilai kembali pemberhentian pegawai dengan hormat tahun tahun dinilai kembali pemberhentian pegawai tidak dengan hormat tahun tahun dinilai kembali pemberhentian pegawai sementara tahun tahun dinilai kembali pensiun asn tahun tahun dinilai kembali bantuan hukum tahun setelah tahun musnah memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap il. status dan kedudukan pegawai status dan kedudukan pegawai tahun tahun musnahsetelah tahun musnah sengketa mendapat keputusan berkekuatan hukum tetap sistem informasi kepegawaian pengolahan data dan informasi kepegawaian tahun setelah tidak tahun musnah digunakan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian fisik tahun setelah tidak tahun musnah digunakan jadwal retensi arsip keterangan jenis arsip pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian elektronik tahun setelah tidak tahun musnah digunakan administrasi pegawai data keterangan pegawai tahun setelah tidak tahun musnah digunakan cuti tahun setelah tidak tahun musnah digunakan kartu pegawai tahun setelah tidak tahun musnah digunakan kartu istri kartu suami tahun setelah tidak tahun musnah digunakan keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai kp4) tahun setelah tidak tahun musnah digunakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon) tahun setelah tidak tahun musnah digunakan daftar urut kepangkatan duk) tahun setelah tidak tahun musnah digunakan oo. kesejahteraan pegawai pemeliharaan kesehatan pegawai tahun setelah tidak tahun musnah digunakan bantuan sosial tahun setelah tidak tahun musnah digunakan konsultasi dan pembinaan mental pegawai tahun setelah tidak tahun musnah digunakan jadwal retensi arsip keterangan jenis arsip medical record tahun setelah tidak tahun musnah digunakan olahraga kesenian rekreasi tahun setelah tidak tahun musnah digunakan fasilitas pegawai tahun setelah tidak tahun musnah digunakan tabungan pensiun aspen) tahun setelah tidak tahun musnah digunakan tabungan perumahan bapetarum) tahun setelah tidak tahun musnah digunakan penghargaan dan tanda jasa tahun setelah tidak tahun musnah digunakan organisasi non kedinasan korps pegawai republik indonesia kopi) tahun setelah tidak tahun musnah digunakan dharma wanita tahun setelah tidak tahun musnah digunakan koperasi tahun tahun musnah pegawai pemerintah non pegawai negeri panen) tahun tahun musnah pengarusutamaan gender tahun tahun musnah barang milik negara perencanaan pengadaan barang jasa tahun tahun musnah jadwal retensi arsip keterangan jenis arsip pengadaan barang dan jasa pengadaan barang habis pakabarang bergerak barang inventaristanah dan bangunan selama barang masih tahun permanen dikuasai pengadaan jasasoftware selama software ada permanen pengelolaan barang milik negara bmn) tahun setelah tidak tahun dinilai kembali dikelola jadwal retensi arsip keterangan jenis arsip pejabat pengguna bmn tahun setelah tidak tahun dinilai kembali digunakan pembukuan tahun tahun dinilai kembali inventarisasi barang milik negara tahun tahun dinilai kembali pergudangan tahun setelah tidak tahun dinilai kembali digunakan penggunaan tahun setelah tidak tahun dinilai kembali digunakan pemanfaatan tahun setelah tidak tahun dinilai kembali digunakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara selama barang masih tahun dinilai kembali dikuasai penilaian tahun tahun musnah pemindahtanganan tahun setelah tahun dinilai kembali barang tidak dikuasai pemusnahan tahun setelah tahun musnah penghapusan penghapusan barang milik negara tahun setelah tahun dinilai kembali penghapusan surat keputusan penghapusan bmn berita acara penghapusan bmn jadwal retensi arsip keterangan jenis arsip laporan barang milik negarapengawasan dan pengendalian tahun tahun dinilai kembali penataausahaan barang persediaan tahun setelah tahun musnah tentang pengadaan barang persediaan pertanggungjawaban distribusi barang persediaan apbn disahkan dan tindak lanjut hasil laporan barang persediaan pemeriksaan telah standar harga barang persediaan selesai xii rumah tangga penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tahun tahun musnah gedung dan bangunan kendaraan dinas instalasi jaringan keamanan dan ketertiban tahun tahun musnah pelayanan rapat dan urusan dalam tahun tahun musnah pertamanan dan kebersihan tahun tahun musnah administrasi pakaian dinas tahun tahun musnah jadwal retensi arsip keterangan jenis arsip xiii administrasi keuangan pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan selama masih tahun dinilai kembali menjabat dan tindak kuasa pengguna anggaran lanjut hasil kuasa pengguna barang jasa pemeriksaan telah selesai pejabat pembuat komitmen pejabat pembuat daftar gaji pejabat penandatangan spm bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu staf pengelola keuangan petugas administrasi dokumen pengeluaran anggaran belanja tahun setelah tahun dinilai kembali keb bea tentang pengajuan kebutuhan penarikan kas pertanggungjawabantelah surat perintah membayar spm) selesai surat perintah pencairan dana sp2d) jenis arsip penggajian dan tunjangan tahun setelah tahun musnah tentang pertanggungjawaban daftar gaji tunjangan lembur honorarium apbn disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai tunjangan kinerja dan uang makan tahun setelah tahun musnah tentang pertanggungjawaban daftar uang makan tunjangan kinerja dan dokumen pendukungnya apbn disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai pengelolaan perbendaharaantata usaha anggaran tahun setelah tahun dinilai kembali tentang buku kas umum bku) pertanggungjawaban buku kas pembantu bkp) apbn disahkan dan tindak lanjut hasil buku kartu pengawasan kredit anggaran jenis arsip hmm ten rekening koran bank pemeriksaan telah selesai rekening pemerintahverifikasi anggaranpinjaman bantuan hibah luar negercc. ketatausahaan keuangan tahun setelah tahun musnah surat keterangan pemberhentian pembayaran spp) saja aka surat keterangan penghasilan apbn disahkan dan jadwal retensi arsip keterangan jenis arsip surat permohonan pinjaman tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai laporan keuangan laporan keuangan bulanan tahun tahun musnah setelah ada laporan triwulan laporan keuangan triwulanan tahun tahun musnah setelah ada laporan semester laporan keuangan semester tahun tahun musnah setelah ada laporan tahunan laporan keuangan tahunan tahun setelah tahun permanen tentang laporan realisasi anggaran lra) pertanggungjawaban neraca apbn disahkan dan tindak lanjut hasil laporan arus kas pemeriksaan telah catatan atas laporan keuangan talk) selesai sistem akuntansi instansi sai) tahun setelah tahun musnah tentang manual implementasi sistem akuntansi instansi pertanggungjawaban kebijakan akuntansi apbn disahkan dan tindak lanjut hasil jadwal retensi arsip keterangan jenis arsip arsip data komputer dan berita acara rekonsiliasi pemeriksaan telah selesai laporan realisasi semester apbn pertanggungjawaban keuangan negara laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik tahun setelah tahun dinilai kembali indonesia atas laporan keuangan ditindaklanjuti dokumen penyelesaian keuangan negara tahun setelah tahun setelah dinilai kembali tagihan tuntut hak dan wajib tuntutan perbendaharaan habis tuntutan ganti rugi perencanaan kebijakan pengawasan perencanaan pengawasan tahun tahun permanen rencana kerja pengawasan rencana strategis pengawasan kerjasama pengawasan tahun tahun permanen audit pemeriksaan tahun setelah tahun dinilai kembali ditindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan audit kinerja tahun setelah tahun dinilai kembali ditindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan audit dengan tujuan tertentu dan tahun setelah tahun dinilai kembali pemeriksaan khusus ditindaklanjuti laporan profit audit tahun setelah tahun dinilai kembali ditindaklanjuti jenis arsip cc. revi revi laporan keuangan tahun tahun dinilai kembali revi rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga rka k l) tahun tahun dinilai kembali atau revisi rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga rka penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa tahun tahun dinilai kembali revi rencana kebutuhan barang milik negara rk bmn) tahun tahun dinilai kembali revi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) tahun tahun dinilai kembali kementerian koordinator bidang perekonomian. evaluasi evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi tahun tahun musnah evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pmp) tahun tahun musnah evaluasi penilaian mayoritas sistem pengendalian intern pemerintah tahun tahun musnah penilaian kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah api) tahun tahun musnah evaluasi penilaian zona integritas zi) tahun tahun musnah pemantauan tindak lanjut monitoring hasil pemeriksaan internal tahun setelah tahun dinilai kembali ditindaklanjuti tindak lanjut monitoring hasil pemeriksaan eksternal tahun setelah tahun dinilai kembali ditindaklanjuti pengaduan masyarakat tahun tahun musnah pemantauan disiplin pegawai tahun tahun musnah jadwal retensi arsip keterangan jenis arsip pengawasan lainnya pedoman pengawasan internal tahun setelah tahun musnah diperbaharui pembinaan komitmen anti korupsi tahun tahun musnah whistleblowing system tahun tahun musnah pendampingan pemeriksaan bpk tahun tahun musnah penerapan sistem pengendalian internal pemerintah tahun setelah tahun musnah sistem diperbaharui pengelolaan gratifikasi tahun tahun dinilai kembali forum pengawasan tahun tahun musnah menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia, ttd. darmin nasution ana sesuai dengan aslinya afa ing hukum, persidangan, dan hubungan masyarakat, sma pra anta) kah pri using heh priatna pf97405071999031002 |
kemenag perekonomian. tata kerja. organisasi, yang selanjutnya disebutj . kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengahstaf ahli bidang pengembangan daya saing nasional, dan inspektorat, persidangan, dan hubungan masyarakat, biro umum,, cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasiorganisasi dan tata laksana, bagian data dan sistem informasi, dan bagian fasilitasi penguatan kinerja. bagi jangka menengah dan jangka pendekcc. penyiapan penyusun dan lingkungan hidup, staf ahliorganisasi dan tata laksana mempunyai tugas melaksanakan: penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja, penyusunan sistem dan prosedur kerja, penyusunan peta bisnis proses, pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, dan penyiapan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi kementerian koordinator bidang perekonomimonitoring dan evaluasi reformasi birokrasianalisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja serta monitoring dan evaluasimonitoring dan evaluasi reformasi birokrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dokumentasi reformasi birokrasi lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomiterkait isu koordinasi bidang perekonomian, pengolahan dan penyajian data terkait isu koordinasi bidang perekonomian, dan cc.yiapan pengumpulan data terkait isu koordinasi bidang perekonomian. subbagian pengolahan dan penyajian data mempunyai tugas melakukan penyiapan pengolahan dan penyajian data terkait isu koordinasi, persidangan danbiro hukum, persidangan dan hubungan masyarakatadvokasi hukum, fasilitasi persidangan dan rapat rapat koordinasi kementerian koordinator bidang perekonomian,, dan fasilitasi penyiapan naskah menteri. biro hukum, persidangan dan hubungan masyarakat terdiri atas: bagian hukum, bagian persidangan, bagian hubungan masyarakat, dan bagian fasilitasi penyiapan naskah menteri. bagian hukum mempunyai tugas menyiapnyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang undangan lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian, dan penyiapan advokasi hukum lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian. bagian hukum terdiri atas: subbagian analisis peraturan perundang undangan, subbagian penyusunan rancangan peraturan perundang undangan, dan subbagian advokasi hukum. subbagian analisis peraturan perundang undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis dan harmonisasi peraturan perundang undangan dan dokumentasi peraturan perundang undangan bidang perekonomian. subbagian penyusunan rancangan peraturan perundang undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang undangan kementerian koordinator bidang perekonomian. subbagian advokasi hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan advokasi hukum lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian. bagian persidangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitersidangan mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana dan konfirmfasilitasi pelaksandan cc. pelaksanaan dokumentasimempunyai tugas melaksanakanmasyarakat antar lembaga terkait isu koordinasi bidang perekonomian, pelaksanaan pengelolaan opini publik, cc. pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik, pelaksanaan publikasi, dan pengelolaan dokumentasi kehumasan. bagian hubungan masyarakat terdiri atas: subbagian hubungan kelembagaan dan pengelolaan opini publik, subbagian layanan pengaduan dan informasi publik, dan subbagian publikasi. subbagian hubungan kelembagaan dan pengelolaan opini publik dan pengelolaan opini publikpublikasi mempunyai tugas menyiapkan publikasi dan pengelolaan dokumentasi kehumasandan. bagian fasilitasi penyiapan naskah menteri terdiri atas: subbagian fasilitasi penyiapan naskah menteri subbagian fasilitasi penyiapan naskah menteri ii, dan cc. subbagian fasilitasi penyiapan naskah menteri iiimakro dan keuangan serta kerja sama ekonomi internasionalpangan, pertanian, pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup. subbagian fasilitasi penyiapan naskah menteri iikreatif, kewirausahaan, daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah, perniagaan dan industri serta percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah. bagian kelima biro umum biro umum mempunyai tugas serta layanlaksanaan layanan pengadaan barang jasa, dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan ketatausahaan serta kearsipan. biro umum terdiri atas: bagian sumber daya manusia, bagian keuangan, bagian pengelolaan barang milik negara, dan bagian rumah tangga dan tata usaha. bagian sumber daya manusia dan pengadaan pegawai, pengelolaan administrasi mutasi pegawairencanaan sumber daya manusia, subbagian mutasi dan penilaian prestasi kerja, dan subbagian pengembangan sumber daya manusia. subbagian perencanaan sumber daya manusia mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai dan ketatausahaan kepegawaianpengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas menyiapkan pengembangan pegawai lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian. bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keua:pangan dan pertanan deputi bidang koordinasi kerja sama ekonomi internasionalngelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta deputi bidang koordinasi percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayahdan pelaksanaan layanan pengadaan barang jaspengadaan barang jasa, pelaksanaan koordinasi pengadaan barang jasa, ketatausahaan, pendistribusian, dan penyusunan laporan aset tetap, ketatausahaan, pendistribusian, dan penyusunan laporan barang persediaan, dan pelaksanaan pemeliharaan barang milik negara. bagian pengelolaan barang milik negara terdiri atas: subbagian layanan pengadaan, subbagian ketatausahaan aset tetap dan pemeliharaan, dan subbagian ketatausahaan barang persediaan. subbagian layanan pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan koordinasi pengadaan barang jasa. subbagian ketatausahaan aset tetap dan pemeliharaan mempunyai tugas menyiapkan ketatausahaan, pendistribusian, dan penyusunan laporan aset tetap serta pelaksanaan pemeliharaan barang milik negara. subbagian ketatausahaan barang persediaan mempunyai tugas menyiapkan ketatausahaan, pendistribusian, dan penyusunan laporan barang persediaan. bagian rumah tangga dan tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan, pengelolaan urusan keprotokolan pimpinan kementerian koordinator bidang perekonomian, dan pengelolaan urusan perbuatan dan kearsipan serta kerumahtanggaan menteri koordinator, sekretaris kementerian koordinator dan staf ahli. bagian rumah tangga dan tata usaha terdiri atas: subbagian urusan dalam, subbagian protokol, subbagian tata perbuatan dan kearsipan, subbagian tata usaha menko, subbagian tata usaha sesmenko, dan subbagian tata usaha staf ahli. subbagian urusan dalam mempunyai tugas melakukangelolaan urusan perbuatan dan kearsipan kementerian koordinator bidang perekonomian. subbagian tata usaha menko mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perbuatan dan kearsipan serta kerumahtanggaan menteri koordinator. subbagian tata usaha sesmenko mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perbuatan dan kearsipan sertaurusan perbuatan dan kearsipan serta kerumahtanggaan staf ahli. bab deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan bagian pertamaneraca pembayaran, asisten deputi pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil, asisten deputi pasar modal dan lembaga keuangan, asisten deputi badan usaha milik negara, dan kelompok jabatan fungsionalkebijakan bidang pembangunan kapasitas fiskal negara, menyiapkanmenyiapk, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang penerimaan negara, pengeluaran negara dan pembiayaenerimaan negara, bidang pengeluaran negara dan pembiayaan, dan bidang program dan tata kelola. bidang penerimaserta. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penerimaan neganegakoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang penguatan investasi sumber domestik,. bidang penerimaan negara terdiri atas: subbidang penerimaan pajak, dan subbidang penerimaan negara bukan pajak. subbidang penerimapenerimaan negara bidang perpajakan danantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang perpajakan. subbidang bukan pajak. bidang pengeluaran negara. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengeluaran negara dan dan pembiayaan. bidang pengeluaran negara dan pembiayaan terdiri atas: subbidang pengeluaran negara, dan subbidang pembiayaan. subbidang pengeluar. subbidangpemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang pembiayaneraca pembayaran asisten deputi moneter dan neraca pembayar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi moneter dan neraca pembayardan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang moneter dan neraca pembayaran. asisten deputi monster dan neraca pembayaran terdiri atas: bidang moneter, dan bidang neraca pembayaran dan posisi investasi internasional. bidangdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang, sistem keuangan dan sistem pembayaran,, sistem keuangan dan sistem pembayaran. bidang moneter terdiri atas: subbidang stabilitas moneter, dan subbidang stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. sub. subbidang stabilitas sistem keuangan dan sistemdan sistem pembayaran dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. bidang neraca pembayaran danosisi investasi internasional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang neraca pembayaran dan posisi investasi dan posisi investasi internasional. bidang neraca pembayaran dan posisi investasi internasional terdiri atas: subbidang analisis neraca pembayaran, dan subbidang analisis posisi investasi internasional. subbidang analisis neraca. subbidang analisis dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang posisi investasi internasional. bagian kelima asisten deputi pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil asisten deputi pengembangan ekonomidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi pengembangan ekonomiekonomi daerah dan sektor riil. asisten deputi pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil terdiri atas: bidang ekonomi daerah, dan bidang sektor riil. bidang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang ekonomibarat indonesitimur indonesia,dan timur indonesia. bidang ekonomi daerah terdiri atas: subbidang ekonomi kawasan barat indonesia, dan subbidang ekonomi kawasan timur indonesia. subbidang ekonomi kawasanbaratindonesia. subbidang ekonomi kawasantimurtimur indonesia. bidang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang sektor rii, dan jasa. bidang sektor riil terdiri atas: subbidang sektor riil barang, dan subbidang sektor riil jasa. subbidang sektor riil bar. subbidang sektor riil dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang sektor riilcc. pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan penguatan keuangan berbasis nasional,lembaga keuangan bukan bank dan perbankan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang pasar modal, lembaga keuangan bukan bank dan perbankan. asisten deputi pasar modal dan lembaga keuangan terdiri atas: bidang pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank, dan bidang perbankan. bidang pasar modal dansertambangunan penguatan keuangan berbasis nasional, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pasar modal dancc. penyiapan bahanyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan penguatan keuangan berbasis nasional, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank. bidang pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank terdiri atas: subbidang pasar modal, dan subbidang lembaga keuangan bukan bankasar modal dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang pasar modal. subbidang lembaga keuangan bukan bankdan menyiapkan bahan koordin serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang lembaga keuangan bukan bank umum dan syariahbankan umum dan syariah. bidang perbankan terdiri atas: subbidang perbankan umum, dan subbidang perbankan syariah. subbidang perbankan umuumum dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang perbankan umum. subbidang perbanksyariah dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang perbankan syariah. bagian ketujuh asisten deputi badan usaha milik negara asisten deputi badan usaha milik negaradalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi badan usaha milikpengendalian pelaksanaan kebijakan bidang badan usaha milik negara,. asisten deputi badan usaha milik negara terdiri atas: bidang badan usaha milik negara industri, dan bidang badan usaha milik negara usaha jasa. bidang badan usaha milik negar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang badan usaha milik negar, penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang badan usaha milik negara industriagro, industri strategis, energi, logistik dan perhubu, industri strategis, energi, logistik dan perhubungan. bidang badan usaha milik negara industri terdiri atas: subbidang usaha agro dan industri strategis, dan subbidang usaha energi, logistik dan perhubungan. subbidang usaha agro dan industri strategagro dan industri strategis dan industri strategis. subbidang usaha energi, logistik dan perhubuenergi, logistik dan perhubunganenergi, logistik dan perhubungan. bidang badan usaha milik negara usaha jas. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang badan usaha milik negara usaha, penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang badan usaha milik negara usaha jas keuangan dan jasa non keua dan jasa non keuangan. bidang badan usaha milik negara usaha jasa terdiri atas: subbidang usaha jasa keuangan, dan subbidang usaha jasa non keuangan. subbidang badan usaha milik negara usah. subbidang usaha jasa nonyang terkait isu bidang badan usaha milik negara usaha jasa non keuangan. bab deputi bidang koordinasi pangan dan pertanian bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsi dan pelaksanaanpertanian terdiri atas: asisten deputi pangan, asisten deputi peternakan dan perikanan, asisten deputi perkebunan dan hortikultura, asisten deputi prasarana dan sarana pangan dan pertanian, asisten deputi agribisnis, dan kelompok jabatan fungsional. bagian keempat asisten deputi pangan asisten deputi pangkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan stabilitas harga pangan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang produksi, distribusi, konsumsi dan cadangan pangasisten deputi pangan terdiri atas: bidang produksi dan distribusi pangan, bidang konsumsi dan cadangan pangan, dan bidang program dan tata kelola. bidangdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang produksi dan distribucc. penyiapyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan stabilitas harga pangan, dan pemantauan, analisisproduksi dan distribusi pangan terdiri atas: subbidang analisis kebijakan produksi dan distribusi pangan, dan subbidang pengendalian kebijakan produksi dan distribusi pangan. subbidang analisis kebijakan. subbidang pengendalian kebijakan produksi dan distribusipengendalian pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan stabilitas harga pangan, serta pemantauan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang konsumanalisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang konsumsi dan cadangan pangan. bidang konsumsi dan cadangan pangan terdiri atas: subbidang analisis kebijakan konsumsi dan cadangan pangan, dan subbidang pengendalian kebijakan konsumsi dan cadangan pangan. subbidang analisis kebijakanumsi dan cadangan pangan. subbidang pengendalian kebijakan konsumsi dan cadanganevaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang konsumsi dan cadangan pangpertanian, penyelarasan rencana kerja dan anggaran lingkungan deputi bidang koordinasi pangan dan pertanian, cc. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada deputi bidang koordinasi pangan dan pertanian, pengelolaan ketatausahaan deputi bidang koordinasi pangan dan pertanian, pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada deputi bidang koordinasi pangan dan pertanian, pengelolaan sistem informasi pada deputi bidang koordinasi pangan dan pertanian: penyiapan bahan hubungan masyarakat pada deputi bidang koordinasi pangan dan pertanipertanipertanipertanian. bagian keempat asisten deputi peternakan dan perikanan asisten deputidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang peternakan dan perikanan. asisten deputi peternakan dan perikanan terdiri atas: bidang peternakan, dan bidang perikanan. bidang, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang peternakan. bidang peternakan terdiri atas: subbidang analisis kebijakan peternakan, dan subbidang pengendalian kebijakan peternakan. subbidang analisis kebijakanternakan. subbidang pengendalian kebijakan peternakternakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang peternakan. bidang, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang perikanan. bidang perikanan terdiri atas: subbidang analisis kebijakan perikanan, dan subbidang pengendalian kebijakan perikanan. subbidang analisis kebijakanikanan. subbidang pengendalian kebijakan perikaikanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang perikanan. bagian kelima asisten deputi perkebunan dan hortikultura asisten deputi perkebunan dan hordalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi perkebunan danperkebunan dan hortikultura. asisten deputi perkebunan dan hortikultura terdiri atas: bidang perkebunan, dan bidang hortikultura. bidangkeb, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang perkebunan. bidang perkebunan terdiri atas: subbidang analisis kebijakan perkebunan, dan subbidang pengendalian kebijakan perkebunan. subbidang analisis kebijakankebunan. subbidang pengendalian kebijakan perkebukebunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang perkebunan. bidang hortorthortikultura. bidang hortikultura terdiri atas: subbidang analisis kebijakan hortikultura, dan subbidang pengendalian kebijakan hortikultura. subbidang analisis kebijakan hortikulturhortikultura. subbidang pengendalian kebijakan hortikulturhortikultura, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang hortikultura. bagian keenam asisten deputi prasarana dan sarana pangan dan pertanian asisten deputi prasarana dan sarana pangan dan pertanidan sarana pangan dan pertanian. asisten deputi prasarana dan sarana pangan dan pertanian terdiri atas: bidang prasarana pangan dan pertanian, dan bidang sarana pangan dan pertanian. bidang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang praprasarana pangan dan pertanian terdiri atas: subbidang analisis kebijakan prasarana pangan dan pertanian, dan subbidang pengendalian kebijakan prasarana pangan dan pertanian. subbidang analisis kebijakanprasarana pangan dan pertanian. subbidang pengendalian kebijakan prakoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang ketersediaan ketersediaan sarana pangan dan pertanian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang sarana pangan dan pertanian. bidang sarana pangan dan pertanian terdiri atas: subbidang analisis kebijakan sarana pangan dan pertanian, dan subbidang pengendalian kebijakan sarana pangan dan pertanian. subbidang analisis kebijakan sarana pangan dan pertanisarana pangan dan pertanian. subbidang pengendalian kebijakan sarana pangan dan pertanian. bagian ketujuh asisten deputi agribisnis asisten deputidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi cc. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan petandan kelembagaan agribisnis. asisten deputi agribisnis terdiri atas: bidang pengembangan usaha agribisnis, dan bidang kelembagaan agribisnis. bidangdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan usahapenyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan petanagribisnis. bidang pengembangan usaha agribisnis terdiri atas: subbidang analisis kebijakan pengembangan usaha agribisnis, dan subbidang pengendalian kebijakan pengembangan usaha agribisnis. subbidang analisis kebijakansubbidang pengendalian kebijakan pengembangan usahapemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang pengembangan usaha agribisnis. bidang kelembagaan agribisn. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kelembagaanalisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang kelembagaan agribisnis. bidang kelembagaan agribisnis terdiri atas: subbidang analisis kebijakan kelembagaan agribisnis, dan subbidang pengendalian kebijakan kelembagaan agribisnis. subbidang analisis kebijakan kelembagaan agribisnelembagaan agribisnis. subbidang pengendalian kebijakan kelembagaanevaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang kelembagaan agribisnis. bab deputi bidang koordinasi pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsi deputi bidang koordinasi pengelolaan energi, sumber daya alamlolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup terdiri atas: asisten deputi produktivitas energi, asisten deputi infrastruktur energi, asisten deputi industri ekstraktif, asisten deputi tata kelola kehutanan, asisten deputi pelestarian lingkungan hidup, dan kelompok jabatan fungsional. bagian ketiga asisten deputi produktivitas energi asisten deputi produktivitasasisten deputi produktivitas, koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang percepatan produktivitas energi, cc. pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang percepatan produktivitas energi,: pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang produktivitas energi konvensional dan non konvensionalasisten deputi produktivitas energi terdiri atas: bidang produktivitas energi konvensional, bidang produktivitas energi non konvensional, dan bidang program dan tata kelola. bidang produktivitaskonvensional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang produktivitaskonvensional. bidang produktivitas energi konvensional terdiri atas: subbidang produktivitas hulu energi konvensional, dan subbidang produktivitas hilir energi konvensional. subbidang produktivitas huluulukonvensional. subbidang produktivitas hiliilirkonvensional. bidang produktivitasnon konvensional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang produktivitasnon konvensional. bidang produktivitas energi non konvensional terdiri atas: subbidang produktivitas hulu energi non konvensional, dan subbidang produktivitas hilir energi non konvensional. subbidang produktivitas huluulunon konvensional. subbidang produktivitas hiliilirnon konvensionalpenyelarasan rencana kerjacc. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangketatausahaan deputi bidang koordinasi pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaisistem informasi pada deputi bidang koordinasi pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyiapan bahan hubungan masyarakat pada deputi bidang koordinasi penge. bagian keempat asisten deputi infrastruktur energi asisten deputi infrastrukturdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten infrastrukturenergi konvensional dan non konvensional. asisten deputi infrastruktur energi terdiri atas: bidang infrastruktur energi konvensional, dan bidang infrastruktur energi non konvensional. bidang infrastruktukonvensional terdiri atas: subbidang eksplorasi, produksi dan transmisi energi konvensional, dan subbidang pengolahan dan distribusi energi konvensional. subbidang eksplorasi, produksi dan transmikonvensional. subbidang pengolahan dan distribukonvensional. bidang infrastruktunon konvensionalnon konvensional terdiri atas: subbidang eksplorasi, produksi dan transmisi energi non konvensional, dan subbidang pengolahan dan distribusi energi non konvensional. subbidang eksplorasi, produksi dan transminon konvensional. subbidang pengolahan dan distribunon konvensional. bagian kelima asisten deputi industri ekstraktif asisten deputi industri ekstrakdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi industri ekstrak dan mineraldan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang industri ekstraktif energi dan mineral. asisten deputi industri ekstraktif terdiri atas: bidang industri ekstraktif energi, dan bidang industri ekstraktif mineral. bidangdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang industri ekstraktif enerenergi terdiri atas: subbidang analisis kebijakan industri ekstraktif energi, dan subbidang evaluasi kebijakan industri ekstraktif energi. subbidang analisis kebijakanenergisubbidang evaluasi kebijakan industri ekstraktif energpemantauandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang industri ekstraktif minmineral. bidang industri ekstraktif mineral terdiri atas: subbidang analisis kebijakan industri ekstraktif mineral, dan subbidang evaluasi kebijakan industri ekstraktif mineral. subbidang analisis kebijakansubbidang evaluasi kebijakan industri ekstraktif mineralpemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang industri ekstraktif mineral. bagian keenam asisten deputi tata kelola kehutanan asisten deputi tata kelola kehutasisten deputi tata keloladan pengelolaan kawasan hutan. asisten deputi tata kelola kehutanan terdiri atas: bidang pemanfaatan hasil hutan, dan bidang pengelolaan kawasan hutan. bidang pemanfaatan hasilbidang pemanfaatan hasil dan non kayu, penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, cc. penyiapan bahanmanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu. bidang pemanfaatan hasil hutan terdiri atas: subbidang pemanfaatan hasil hutan kayu, dan subbidang pemanfaatan hasil hutan non kayu. subbidang pemanfaatan hasil hutakayu. subbidang pemanfaatan hasil hutan nonon kayunon kayu. bidang pengelolhutan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengelolaan kawasan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan. bidang pengelolaan kawasan hutan terdiri atas: subbidang penggunaan kawasan hutan, dan subbidang perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan. subbidang penggun kawasan hutan. subbidang perlindungan dan rehabilitasirehabilitasi kawasan hutan. bagian ketujuh asisten deputi pelestarian lingkungan hidup asisten deputi pelestarian lingkungan hidupasisten deputi pelestaripengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup serta perubahan iklim. asisten deputi pelestarian lingkungan hidup terdiri atas: bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan bidang perubahan iklim. bidang pengendalibidang pengendalian kerusakan lingkungan hidupdan pemulihan kerusakan lingkungan hidup. bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: subbidang pencegahan kerusakan lingkungan hidup,dan subbidang pemulihan kerusakan lingkungan hidup. subbidang pencegaegakerusakan lingkungan hidup. subbidang pemulimulihan kerusakan lingkungan hidup. bidangpengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian lembaga yang terkait dengan isu bidang perubahan iklim. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang perubahan iklimdan adaptasi perubahan iklim. bidang perubahan iklim terdiri atas: subbidang mitigasi perubahan iklim, dan subbidang adaptasi perubahan iklim. subbidang mitigmitigperubahan iklim. subbidang adaptadaptasi perubahan iklim. bab viagian pertama kedudukan, tugas, dan fungekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah, pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi kreatif, kewirausahaanpemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang ekonomi kreatif, kewirausahaanasisten deputi pengembangan ekonomi kreatif, asisten deputi peningkatan daya saing ekonomi kawasan, asisten deputi pengembangan kewirausahaan, asisten deputi peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, asisten deputi ketenagakerjaan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian ketiga asisten deputi pengembangan ekonomi kreatif asisten deputi pengembangan ekonomi krea, dan menyiapkkoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pengembangan industri kreatif, dekonomi kreatifgembangan industri kreatif, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain dan iptekasisten deputi pengembangan ekonomi kreatif terdiri atas:ptek, dan bidang program dan tata kelola bidang ekonomi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budacc.seni dan budaya terdiri atas: subbidang pengembangan produk kreatif berbasis seni dan budaya, dan subbidang perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis seni dan budaya. subbidang pengembangseni dan budaya. subbidang perlindungan dan pemasar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptecc. penyiapmedia, desain dan iptek. bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek terdiri atas: subbidang pengembangan produk kreatif berbasis media, desain dan iptek, dan subbidang perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis media, desain dan iptek. subbidang pengembangmedia, desain dan iptek. subbidang perlindungan dan pemasarmedia, desain dan iptek, sertamedia, desain dan iptekelarasan rencana kerjacc. pengelolaan bagian keempat asisten deputi peningkatan daya saing ekonomi kawasan asisten deputi peningkatan daya saing ekonomi kawaskawaspeningkatan promosi dan pemanfaatan bahan baku dalam negericc.omoditas ekonomi kawasan, dan pengembangan dan optimalisasi sarana pendukung ekonomi kawasan. asisten deputi peningkatan daya saing ekonomi kawasan terdiri atas: bidang pengembangan potensi dan komoditas ekonomi kawasan, dan bidang pengembangan dan optimalisasi sarana pendukung ekonomi kawasan. bidang pengembangan potensi dan komoditaspotensi dan komoditaspenyiapotensi dan komoditas ekonomi kawasan. bidang pengembangan potensi dan komoditas ekonomi kawasan terdiri atas: subbidang promosi potensi bahan baku lokal, dan subbidang fasilitasi peningkatan nilai tambah potensi ekonomi kawasan. subbidang promosi potensi bahan baku lodan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang promosi dan pengembangan potensi bahan baku lokal. subbidang fasilitasi peningkatan nilai tambah potensidan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang fasilitasi peningkatan nilai tambah potensi ekonomi kawasan. bidang pengembangan dan optimalisasidan menyiapkdan optimalisasi sarana pendukungcc. penyiapdan optimalisasi sarana pendukung ekonomi kawasan. bidang pengembangan dan optimalisasi sarana pendukung ekonomi kawasan terdiri atas: subbidang perencanaan dan kerjasama pengembangan ekonomi kawasan: dan subbidang optimalisasi pengembangan sarana pendukung ekonomi kawasan. subbidang perencanaan dan kerjasama pengembangandan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang perencanaan dan kerjasama pengembangan ekonomi kawasan. subbidang optimalisasi pengembangandan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi sarana pendukung kawasan pengembangan ekonomi terpadu, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang optimalisasi pengembangan sarana pendukung ekonomi kawasan. bagian kelimakoordinasi dan sinkronisasi perumusan bidang penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang kemudahan, penempaan dan penciptaan wirausaha. asisten deputi pengembangan kewirausahaan terdiri atas: bidang kemudahan wirausaha, dan bidang penempaan dan penciptaan wirausaha. bidang kemudah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kemudah, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang kemudahan wirausaha. bidang kemudahan wirausaha terdiri atas: subbidang penyelesaian permasalahan pengembangan wirausaha, dan subbidang pengembangan peluang dan pasar wirausaha. subbidang penyelesaian permasalahan pengembang pengembangyelesaian permasalahan pengembangan wirausaha. subbidang pengembangan peluang dan pasadan pasardan pasar wirausaha. bidang penempaan dan penciptabidang penempaan dan pencipta, cc. penyiapdan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang penempaan, pembibitan dan inkubator wirausaha. bidang penempaan dan penciptaan wirausaha terdiri atas: subbidang penempaan dan pembibitan wirausaha, dan subbidang inkubator wirausaha. subbidang penempaan dan pembibitmbibitempaan dan pembibitan wirausaha. subbidang inkubatokubator serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang inkubator wirausaha. bagian keenam asisten deputi peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah asisten deputi peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecildalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi peningkatdaya saing koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. asisten deputi peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah terdiri atas: bidang peningkatan daya saing koperasi, dan bidang peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengahkoper, penyelesaian permasalahan dan pengembangan usaha koperasi. bidang peningkatan daya saing koperasi terdiri atas: subbidang penguatan kelembagaan dan penyelesaian permasalahan koperasi, dan subbidang pengembangan usaha koperasi. subbidang penguatan kelembagaan dan penyelesaian permasalahpenyelesaian permasalahan dan penyelesaian permasalahan koperasi. subbidang pengembangan usahakoperasiusaha mikro, kecil dan mendan daya saing produk usaha mikro, kecil dan menengah. bidang peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah terdiri atas: subbidang peningkatan skala usaha mikro, kecil dan menengah, dan subbidang peningkatan daya saing produk usaha mikro, kecil dan menengah. subbidang peningkatan skalamikro, kecil dan menengah. subbidang peningkatan daya saing produkproduk usaha mikro, kecil dan menengah. bagian ketujuh asisten deputi ketenagakerjaan asisten deputi ketenagakerjaanasisten deputidan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang penciptaan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja serta harmonisasi hubungan industrial. asisten deputi ketenagakerjaan terdiri atas: bidang penciptaan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja, dan bidang harmonisasi hubungan industrial. bidang penciptaan dan pengembangan kapasitasbidang penciptaan dan pengembangan kapasitaspenyiap. bidang penciptaan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja terdiri atas: subbidang pengembangan peluang kerja dan lembaga peningkatan kapasitas, dan subbidang sertifikasi kompetensi dan kerja sama internasional. subbidang pengembangan peluang kerja dan lembaga peningkatan kapasitpeluang kerja dan lembaga peningkatan kapasitas dan lembaga peningkatan kapasitas. subbidang sertifikasi kompetensi dan kerja sama internasionalsertifikasi kompetensi dan kerja samasertifikasi kompetensi dan kerja sama internasional. bidang harmonisasi hubungan industri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang harmonisasi hubungan industr dan peningkatan kerja sama tenaga kerja dan perusahaan. bidang harmonisasi hubungan industrial terdiri atas: subbidang pengembangan lembaga mediasi, dan subbidang peningkatan kerja sama tenaga kerja dan perusahaan. subbidang pengembangan lembaga mediasi mempunyai tuglembaga medi. subbidang peningkatan kerja sama tenaga kerja dan perusahaerja sama tenaga kerja dan perusahaan. bab viii deputi bidang koordinasi perniagaan dan industri bagian pertama:gembangan investasi, asisten deputi peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional, cc. asisten deputi pengembangan logistik nasional, asisten deputi penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha, asisten deputi pengembangan industri, dan kelompok jabatan fungsional. bagian ketiga asisten deputi pengembangan investasi asisten deputi pengembangan investasgembangan inveskoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pelayanan terpadu satu pintu, cc.pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang pengembangan investasigembangan investasi terdiri atas: bidang kemudahan dan insentif investasi, bidang perluasan dan promosi investasi, dan bidang program dan tata kelola bidang kemudahan dan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kemudahan dan insentifpenyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pelayanan terpadu satu pintukemudahan dan insentif investasi. bidang kemudahan dan insentif investasi terdiri atas: subbidang kemudahan investasi, dan subbidang insentif investasi. subbidang kemudah, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang kemudahan investasi. subbidanginsentif investasi. bidang perluasan dan promosiromosi investasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang perluasan dan promosi, promosi dan kerja sama investasi. bidang perluasan dan promosi investasi terdiri atas: subbidang perluasan investasi, dan subbidang promosi dan kerja sama investasi. subbidang perluasrluasan investasi. subbidang promosi dan kerja samaromosi dan kerja sama investasi,cc.:peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional asisten deputi peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasionaasisten deputi peningkatan ekspor dan fasilitasi perdaganganekspor dan fasilitasi perdagangan internasional terdiri atas: bidang peningkatan ekspor, dan bidang fasilitasi perdagangan internayiapan bahdan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pemantauan, analisis, evaluasidan bidang peningkatan daya saing pelaku logistikkelembagaan rantai paso serta kelembagaan rantai pasok, cc. penyiap: serta kelembagaan rantai pasokdan pemantauan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang kelembagaan rantai pasok dan penyedia jasadan tertib usaha asisten deputi penguatan pasar dalam negeri dan tertib usahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi penguatan pasar dalam negeri dan tertib usah:, koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pengembangan pasar tradisonal, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang penguatan pasar dalam negeri, persaingan usaha dan perlindungan konsumen. asisten deputi penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha terdiri atas: bidang pengembangan pasar dalam negeri, dan bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumenpenyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang pengembangan pasar tradisionnataan pasar serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang penataan pasar dalam negeri, dan pemantauan, analisis, evaluasikoordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen:, dan teknologi industri. asisten deputi pengembangan industri terdiri atas: bidang pengembangan industri padat karya, dan bidang pengembangan teknologi industriengembangan industri padat karindustri padat karya terdiri atas: subbidang analisis kebijakan pengembangan industri padat karya, dan subbidang evaluasi kebijakan pengembangan industri padat karya. subbidang analisis kebijakanindustri padat karya. subbidang evaluasi kebijakan pengembangan industri padat kary. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan teknologiteknologi industri. bidang pengembangan teknologi industri terdiri atas: subbidang analisis kebijakan pengembangan teknologi industri, dan subbidang evaluasi kebijakan pengembangan teknologi industri. subbidang analisis kebijakanteknologi industri. subbidang evaluasi kebijakan pengembangan teknologi industrevaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang pengembangan teknologi industri. bab deputi bidang koordinasi percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah bagian pertama kedudukan, tugas, dan fungsi10scepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah terdiri atas: asisten deputi infrastruktur sumber daya air, asisten deputi telematika dan utilitas, asisten deputi sistem transportasi multimoda, asisten deputi penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi, asisten deputi perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur, dan kelompok jabatan fungsional. bagian ketiga asisten deputi infrastruktur sumber daya air asisten deputi infrastruktur sumber daya airasisten deputi infrastruktur sumber daya aikoordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan bidang penyediaan infrastruktur sumber daya air, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak airasisten deputi infrastruktur sumber daya air terdiri atas: bidang konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, bidang pendayagunaan sumber daya air, dan bidang program dan tata kelola. bidang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusakdaya rusak air, dan pemantauan, analisiskonservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air terdiri atas: subbidang analisis kebijakan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, dan subbidang evaluasi kebijakan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. subbidang analisis: dan subbidang evaluasidan pemantauandalampenyiapanalisisendayagunaan sumber daya air terdiri atas: subbidang analisis kebijakan pendayagunaan sumber daya air, dan subbidang evaluasi kebijakan pendayagunaan sumber daya air. subbidang analisis kebijakansubbidang evaluasi kebijakan pendayagunaan sumber dayapenyelarasan rencana kerjacc. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada deputi bidang koordinasi percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pengelolaan ketatausahaan deputi bidang koordinasi percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada deputi bidang koordinasi percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pengelolaan sistem informasi pada deputi bidang koordinasi percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah, penyiapan bahan hubungan masyarakat pada deputi bidang koordinasi perah. bagian keempat asisten deputi telematika dan utilitas asisten deputi telematika dan utilitadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi telematika dan utilitatelematika dan utilitas. asisten deputi telematika dan utilitas dan terdiri atas: bidang telematika, dan bidang utilitas. bidang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang telematmatikelematika, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang telematika. bidang telematika terdiri atas: subbidang analisis kebijakan telematika, dan subbidang evaluasi kebijakan telematika. subbidang analisis kebijakantelematika. subbidang evaluasi kebijakan telematiktelematika. bidang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang utilitautilitautilitas. bidang utilitas terdiri atas: subbidang analisis kebijakan utilitas, dan subbidang evaluasi kebijakan utilitas. subbidang analisis kebijakanutilitas. subbidang evaluasi kebijakan utilitautilitas. bagian kelima asisten deputi sistem transportasi multimoda asisten deputi sistem transportasi multimoddalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi sistem transportasi multimodmultimoda. asisten deputi sistem transportasi multimoda terdiri atas: bidang sistem transportasi jalan, dan bidang sistem transportasi non jalan. bidang sistem transportasi jaldalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang sistem transportasi:jalan terdiri atas: subbidang analisis kebijakan sistem transportasi jalan, dan subbidang evaluasi kebijakan sistem transportasi jalan. subbidang analisis kebijakan sistem transportasisubbidang evaluasi kebijakan sistem transportasidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang sistem transportasi nonidang sistem transportasi non jalan terdiri atas: subbidang analisis kebijakan sistem transportasi non jalan, dan subbidang evaluasi kebijakan sistem transportasi non jalan. subbidang analisis kebijakansubbidang evaluasi kebijakan sistem transportasi non nonagian keenam asisten deputi penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi asisten deputi penataan ruang dan kawasan strategis ekonomdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi penataan ruang d dan kawasan strategis ekonomi. asisten deputi penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi terdiri atas: bidang penataan ruang, dan bidang pengembangan kawasan strategis ekonomi. bidang penataan ruang terdiri atas: subbidang analisis kebijakan penataan ruang, dan subbidang evaluasi kebijakan penataan ruang. subbidang analisis kebijakanataan ruang. subbidang evaluasi kebijakan penataan ruangevaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang penataan ruang. bidang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangidang pengembangan kawasan strategis ekonomi terdiri atas: subbidang analisis kebijakan pengembangan kawasan strategis ekonomi, dan subbidang evaluasi kebijakan pengembangan kawasan strategis ekonomi. subbidang analisis kebijakanstrategis ekonomi. subbidang evaluasi kebijakan pengembangan kawasan strategis ekonomagian ketujuh asisten deputi perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur asisten deputi perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastrukturdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten deputi perumahan, pertanahan dan pembiayaansertarumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur. asisten deputi perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur terdiri atas: bidang perumahan dan pertanahan, dan bidang pembiayaan infrastruktur. bidangserta pertanahan termasuk pengadaan tanah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang perumahan danpenyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan penyediaan perumahan dan permukiman serta pengadaan tanah, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang perumahan dan pertanahan. bidang perumahan dan pertanahan terdiri atas: subbidang analisis kebijakan perumahan dan pertanahan, dan subbidang evaluasi kebijakan perumahan dan pertanahan. subbidang analisis kebijakanyediaan perumahan dan permukiman serta pertanahan termasuk pengadaan tanah. subbidang evaluasi kebijakan perumahan dan pertanahdan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang perumahan dan pertanahan. bidang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pembiayaan infrastrumbiayaan infrastruktur. bidang pembiayaan infrastruktur terdiri atas: subbidang analisis kebijakan pembiayaan infrastruktur, dan subbidang evaluasi kebijakan pembiayaan infrastruktur. subbidang analisis kebijakanmbiayaan infrastruktur. subbidang evaluasi kebijakan pembiayaan infrastruktudan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan bidang pembiayaan infrastruktur. bab deputi bidang koordinasi kerja sama ekonomi internasional bagian pertama: asisten deputi kerja sama ekonomi asia, asisten deputi kerja sama ekonomi eropa, afrikaasisten deputi kerja sama ekonomi multilateral dan pembiayaan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian ketiga asisten deputi kerja sama ekonomi asia asisten deputi kerja sama ekonomi asi, asia timur, asia tenggara dan asia selatdan bidang kegiatan dan tata kelolacc. dan kegiatanlaporan pelaksanaan program dan kegiat dan timur tengah asisten deputi kerja sama ekonomi eropa, afrika, afrika dan timur tengah. asisten deputi kerja sama ekonomi eropa, afrika dan timur tengah terdiri atas: bidang kerja sama ekonomi eropa, dan bidang kerja sama ekonomi afrika dan timur tengah, eropa tengahpasifikdan bidang kerja sama ekonomi pasifik, amerika tengah, sub regional dan aseanpec dan sub regional, dan bidang kerja sama ekonomiapec dansub regitra wicara asean. bagian ketujuh asisten deputi kerja sama ekonomi multilateral dan pembiayaan asisten deputi kerja sama ekonomi multilateral dan pembiaydan pembidan pembiayaan. asisten deputi kerja sama ekonomi multilateral dan pembiayaan terdiri atas: bidang kerja sama ekonomi multilateral, dan bidang kerja sama pembiayaan. bidang kerja sama ekonombidang kerja sama ekonomi multilat dan non pbb. bidang kerja sama ekonomi multilateral terdiri atas: subbidang kerja sama ekonomi multilateral pbb, dan subbidang kerja sama ekonomi multilateral non pbb. subbidang kerja sama ekonomi multilateral. subbidang kerja sama ekonomi multilateral nonnon pbb. bidang kerja sama. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kerja sama dan perubahan iklim. bidang kerja sama pembiayaan terdiri atas: subbidang kerja sama pembiayaan pembangunan, dan subbidang kerja sama pembiayaan perubahan iklim. subbidang kerja sama pembiaya. subbidang kerja sama pembiayaanrubahan iklim. bab staf ahli staf ahli adalah inspektorat bagian pertama kedudukan, tugas dan fungsi, cc.jumlah tenaga fungsional ter. menteri koordinator,n yang terkait dengan menteri koordinator bidang perekonomian. dalam rapat koordinasi atau rapat koordinasi gabunganlembaga terkait. setiaperekonomian. kepala bagianerekonomian. ketentuan lebih lanjut mengenai unitperekonomimulai berlakunya peraturan menteri koordinator bidang perekonomian inilantik pejabat baru berdasarkan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian ini. bab xvii ketentuan penutup dengan diberlakukanon: x0. ket 320k ong kui ts) pole as ser anal tap) pre self aa: hanan in: see salin tal 2e8i| usang tee ape pala sll asal les z#si| ras gowes hay (lega (fs# ban boa boa kan keadaan aan bas ils2z ea. (l225 ser gal green |l58$ her (las3 s|lss fee sbb (les ell sell s3): fall fe satu inn eta sal pes ers loss (kes) pala zsef fed ssl ryelisar iles sore na. (laba sef a58 (fe llarsilass 2h5 pita! |ites rag ari nee ted beb be? pe3 rs3 ik pel sz bea metal sell en a21 ig! all mep :i12 ps) kal #inai tel da isl serban a53 pesquisa| hai do: lilit ufuk bini: han eee sar perlesell be: sang sri fall per bia sesalisas ssf|llaszg ses ra3 #'asal el| "e3| saga stalllaga san kas s3r sel| sell feet sp3 les| eta kira dede bra dia sap psa ever ine pu3 rss| ber bar agar s$| bii atp letellesi (es| sepi sekilas sel salsa 2se2| basil3 pal lek eta 'e) jar bei sol sal i2n ks) cse| iss las (2g ni) span kan tp nan nan aa pas) leg fa) le) small sesi sesiiss sal salsa ap3 fan #sl ks) ang era ppo sport 8gosgilau $ sal alis dog ypp) iss $$ an. ws2p| ena png sesi las rn) aa, "app lia pa) asin tea agen asas) p ssel| sekilas pp fe) small fe. mpg sol s5oc es| real sel laga k3$o peta uas lan oll jan ssosscils pbpcilsbuac ra, kam) ere| selasa bay pg. a53 as) kei a85 nae maa kan d0 man has pel oka jari m3) pns kan leg oo, see (lass ies58l (as pesta s3 banana ise |iz2 esa an, ba ses) (zet| (z2s ng, su$| lsg so pegasi ea: ser bat ia: aan. temp dsn organel sss is28| eps ss |ler es5 ses| is! aka jas resi f3) lani tai pas psi lzg fa. panen lani mta sah aaa benih paud mea kane is2g solgkano (vw masih selesai kas te) german io. v3, ke) uses5 is rs) ta) kar css pop bae aab 2ssalliksell .ba pd js) as) mas eri raw |2b2 lag ks) etcsl has: tana es33 san kss les jar akal aan 2g wilimeas iii las hop as) aca tp. ran gem ba nn) 5g la) e3g| | g tua lal ia. mta sai tai nok ss na) lgu le) ke) ka) sg. aan mr: des na ) tan spn lw) na osn pan lsp lea) ts) lag pel (gag 8g fee lam saw nan sun ros| esa| te) bara ho fpb fan naga. pan saka ru aan ots a53 lal le) le) jaan pai 25m ,w lor ex. nan nasi kapas! dd nan la) pia pad tsb per opa jari ees tn: ini besi teri) sisi pan step uv| keb ful (s2 hee3 gan aa") pena las: ka. bei ara f8 leg mani ann a33 le) hama! de. n dag pal ve. tah tea log t585| bam pers iso3 ata ai: le) le) la) dog ant pr) ne) asi spa sol uas kar) f5| as) tap haa seo sen s3, pad pas bes ppm es) s5| a3) apa, mua ne) kan hadir aa ta) n ) lg) ar) ai: ke) ka) gag #r3 css tgn ia) as) kk: gp: sep doa aa: ls) lw) fpb tp aan gas ggg see s5: apa |1s8 tai tai kenal pas #as apa aga au) aa) maa ia) tas ban le) le) psi sal efek a33 lan) es) kas pas kan g#e a53 dag ton (ss2| jasa s23 oles aa uv (all fe) asal s3. eh. ninnin mal han ks) (ate naa tag sus gg ra) ia on oo naa ong fp tak la ) is) dag ta) tsb re | mba be g8 gg? as) panen. #aktin ba. &$ aa. lw) kt para au3 a25 les) tai aa) le) le) bni d,, hide ea.) ena be jas pers s.p ode aca s8. ter saja sus kei ja") au lee kal le) la) les) tag z35g spe lan s5 sep bam bur fe) sen menang lea 3s a58 esia ca. ca. rai ing he. dak c3| l ) h0) na"! le) le) tani ii pas see |gas been pok image goa doa lan! sb3 a33 fe les) le) as) :sel |22e| (f3 era zea2| as) fzs| pkb baya par) ig) vw lag mta ang! hat le) la) tara ii jav $2yl live mw spp less| jelas f33 pera seal (aga ta, s258 ibx3 rel s23 se383) sau ana elk are ena sil kastil anta mud hah idi teri 25u| gea is$ aa ie252 ese (ses rab| le) ie) ani de. snn le) dnn: jani san ada sek (fs 2ss an) psp ma tmn) (age te) hae steel prada ena doc rta aka" tsb .ta win sc. len) le) kas as) (leg a33 ega soll efo| e5si| gas iban g:32ll mai sal ten (laa (lsg ka. bes ata be sep lang peru sp0 yaaa ke) naga bar! psb se5| tun u? le) tn: 2t2l era tan mn: pergi sak um3 pp. sup pet |3ar perps kas) lan) a82 es tea bias sz5 ismail (s53 dag is tar! a38 aina pes sun pang le) le) fa) ad, ts) dew eny lan sun cud yua pum pas sats leg ta. le) le) me) isl saka nan e2 le) le) ses) (szs m.h eng "oa ta) law) mita ana) ann leg "3g tg. maa) ss sas:| ees all o|| su pen in ke) antenna. dea nata jaan jap lcell tp bak ada! ana. s15w pan sak s5? yg spb an: ka! ka. ln) jai ana plan arp. mor dag han pbb zea ubi lo: mai peta le) |3g fal dd tar las ce: a53 dp ias aa, lag p5. leg jar tel watu iii a53 ena" kas) le) ' | las) las) (ls tag soe ks) |esai bal kan ae) ka) soil .ug r03 re. kd psa ian is) mem kes ln) s3g a38 wu cb, 2e. pos tee aga pee fa) en| le) ls) bee mas: fpb, hakan bika ls) noni teu p3$ |a2355 (ls 2ou s838 ig! (ss (las jee3 owl pama hah sa8| a25 iran aman (asi aga lil is55 (sbg s58 esa da2 aa ep as) tpb ap paw y93 ii. as) landa tea f52 st2u set |ar8 k35e3 aka bg. bap ina be3, sae ta: dug nash teu a88 aan sana pte pat sya ii le) le) ' sg aina an hen la ) aan. cod ba) 2m) ef. nan ne, sen manis sal le) is) ses |seg fan lang (iga ie) pes aza (li a55 nea gate na! na le) sus a29 le) le) bag a28 sen nana here te" ses tan mie f2e| lang 2e8 le) te) fil bag dont ucv uk ls) le) kz) oto log t3$ ttg sae hen seen) ||3a3 lan (lap bor xu. sas spg isl yu w2i| jean 3pz| (ah sun ana ee) ||gg ss eee eze aan top aka d.i ai sol (#5footnote| usa en ns (jl doa? pwe sem lagi pp ah ang ssb fell 2fe ba3 ts issa les bee ega tya bagi |er8 tpb la ) kato sll (il fpa tes axl gam s$z s.$ asa (sg3 ta) te) le) s39 &w nn: a58 g28 lepas|l ranu b9 ewe emg rai la) t | z98 to, .?w ka) mn pbs inai fpb pi daa a| fe) so? ipa ical ef ema nga ola hua "3g ag: han laga ra. ke) bal a85 poll a50 y38 pkb mai 3sel|| wang ss2 bal on pal nan da2 lw) tas c2n ne: ye3 tg. (lee jas bae maan pa. len sel hain .p pln bbb le) le) bap sus ng) lada! ls) le) ni, line ana bap pae tania tia a58 ena mas 2x3 zan ai. cnp dau uks ad, tea lega rwd 2e2| (af pal 2gg pbs an: se3 fa) sep| tam! kd? ne) folks lw) nas asi: bal ar. te) naa inn rb: le) mh: l ) wlmu hah issn is) naa |
berita negara republik indonesia kemenag perekonomian. capaian kinerja. perhitungan. pembayaran tunjangan kinerja.pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian koordinator bidang perekonomian, perlu dilakukan perhitungan capaian kinerja bulanan pegawai, bahwa perhitungan kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja pegawaihitungan capaian kinerja bulanankinerja pegawai adalah realisasi kinerja pegawai yang dicapai berdasarkan target kinerja yang sudah ditetapkan oleh atasan langsung pegawai tersebut.pegawai negeri sipil adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negarindikator kinerja utama yang selanjutnya disingkat iku adalah keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. capaian kinerja bulanan adalah realisasi kinerja pegawai yang dicapai dalam waktu kurun (satu) bulan berdasarkan target kinerja yang sudah ditetapkan oleh atasan langsung pegawai tersebut. inovasi adalah gagasan, ide, pendapat, atau penemuan baru dari pegawai untuk menyelesaikan hambatan dan atau percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjanya. kontribusi kinerja pegawai adalah kontribusi atau keterkaitan antara capaian kinerja pegawai kepada indikator kinerja utama unit kerja atasnya. perilaku kerja pegawai, yang selanjutnya disingkat tunnjangan kinerja adalah tunjangan yang diterima pegawai. pemberian tambahan tunjangan tahunan terbatas, yang selanjutnya disebut tambahan tunjangan adalah pemberian tambahan tunjangan luar pemberian tunjangan kinerja yang telah diberikan sesuai peraturan yang berlaku sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja pegawai. bab kinerja pegawai bagian kesatu nilai kinerja pegawai pencapaian kinerja pegawai dinyatakan dalam nilai kinerja pegawai. nilai kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil capaian kinerja pegawai yang merupakan gabungan dari: nilai capaian skp, nilai pkp, cc. nilai kontribusi kinerja pegawai terhadap iku unit kerja, dan nilai inovasi, terhadap pencapaian kinerja unit kerja dalam (satu) tahun. nilai capaian skp sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil penilaian dari capaian skp dalam penilaian prestasi kerja pegawai tahun sebelumnya. nilai pkp sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil penilaian pkp dalam penilaian prestasi kerja pegawai tahun sebelumnya. nilai kontribusi kinerja pegawai terhadap iku unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil penilaian kontribusi kinerja pegawai terhadap iku unit organisasi yang diberikan oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerja untuk penilaian tahun sebelumnya. nilai inovasi pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil penilaian inovasi pegawai dari atasannya atau pimpinan unit kerja berdasarkan jumlah ide, pendapat, atau penemuan baru dari pegawai yang diberikan oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerja untuk penilaian tahun sebelumnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. jumlah nilai capaian skp paling tinggi (enam puluh). jumlah nilai pkp paling tinggi (empat puluh). jumlah nilai kontribusi kinerja pegawai paling tinggi (tujuh). jumlah nilai inovasi pegawai paling tinggi (delapan). kriteria nilai kinerja pegawai sebagai berikut: amat baik apabila nilai kinerja pegawai mempunyai jumlah nilai (sembilan puluh satu) sampai dengan (seratus lima belas), baik apabila nilai kinerja pegawai mempunyai jumlah nilai (tujuh puluh enam) sampai dengan (sembilan puluh), cc. cukup apabila nilai kinerja pegawai mempunyai jumlah nilai (enam puluh satu) sampai dengan (tujuh puluh lima), kurang apabila nilai kinerja pegawai mempunyai jumlah nilai (lima puluh satu) sampai dengan (enam puluh), dan buruk apabila nilai kinerja pegawai mempunyai jumlah nilai (lima puluh) kebawah. bagian kedua kinerja bulanan capaian kinerja bulanan merupakan penjabaran dari skp dalam rangka mendukung pencapaian iku atasannya yang dilakukan setiap bulan. target kinerja bulanan disusun oleh pegawai bersama dengan atasan langsung pegawai paling lama tanggal (sembilan belas) bulan sebelumnya. laporan capaian kinerja bulanan pegawai ditetapkan oleh atasan langsung pegawai dan diserahkan padapaling lambat tanggal (dua puluh) setiap bulannya. rekapitulasi laporan capaian kinerja bulanan pegawai dibuat oleh unit kerja yang menangani program dan tata kelola pada masing masing kedeputian atau yang menangani kepegawaian pada sekretariat, dan disampaikan kepada unit kerja yang menangani urusan kepegawaian paling lambat tanggal (dua puluh dua) setiap bulannya. format laporan capaianformat rekapitulasicatatan nilai capaian kinerja pegawai dilakukan bulanan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bulanan. pencatatan nilai capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada dilakukan bersamaan deng, dilakukan tiap bulan dengan periode pencatatan kehadiran yang terjadi antara tanggal (sembilan belas) bulan pertama sampai dengan tanggal (dua puluh) bulan berikutnya dan dilakukan secara berulang. pencatatan nilai capaian kinerja bulanan pegawai dilakukan olehuntuk membuat laporan rincian perhitungan tunjangan kinerja pegawai bulanan. dalam hal penyampaian laporan capaian kinerja bulanan pegawai melewati batas tenggat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ,capaian kinerja pegawai pada bulan tersebut ditetapkan paling tinggi sebesar (sembilan puluh tujuh keseratus). perhitungan pembayaran tunjangan kinerja pegawaib iii tunjangan kinerja bagian pertama perhitungan tunjangan kinerja tunjangan kinerja pegawai diberikan berdasarkan perhitungan atas: tingkat pencapaian kinerja pegawai, tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja, dan ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai. tunjangan kinerja pegawai diberikan setiap bulannya sesuai dengan kelas jabatan sebagaimana diatur dengan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian tersendiri tentang kelas jabatan lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian. tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja dan ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada sebagaimana diatur dengan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian tentang kode etik dan disiplin pegawai lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian. bagian kedua tambahan tunjangan kinerja pegawai lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian dapat diberikan tambahan tunjangan kinerja atas dasar pencapaian kinerjanya tahun sebelumnya. besaran tambahan tunjangan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada diberikan paling tinggi (lima puluh keseratusjabatan yang diterimanya. besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada diberikan secara akumulasi untuk (satu) tahun, terhitung mulai bulan januari sampai dengan desember. akumulasi besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada paling tinggi sebesar (satu) kali nilai tunjangan kinerja dengan kelas jabatan pegawai bersangkutan. besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada diberikan paling lambat pada bulan desember. pegawai dapat diusulkan mendapatkan tambahan tunjangan kinerja dalam hal nilai kinerja pegawai amat baik sebagaimana dimaksud dalam pengusulan pegawai yang dapat diberikan tambahan tunjangan dilakukan oleh: deputi untuk pengusulan pegawai pejabat pada masing masing deputi, dan sekretaris kementerian koordinator bidang perekonomian untuk pengusulan pegawai pejabat pada sekretariat kementerian koordinator bidang perekonomian, staf ahli, dan inspektorat. jumlah pegawai yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada paling banyak (dua puluh keseratus) dari jumlah pegawai pada masing masing unit kerja. daftar pegawai dapat diusulkan mendapatkan tambahan tunjangan kinerja disampaikan kepada sekretaris kementerian koordinator bidang perekonomian paling lambat minggu pertama bulan maret. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada dilakukan penilaian seleksi oleh tim untuk menentukan pegawai yang diberikan tambahan tunjangan. tim sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh sekretaris kementerian koordinator bidang perekonomian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh sekretaris kementerian koordinator bidang perekonomian. dalam melakukan penilaian, tim sebagaimana dimaksud padatim sebagaimana dimaksud pada mengusulkan nama nama. usulan jumlah memperhitungkan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan kinerja. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada sekretaris kementerian koordinator bidang perekonomian menetapkan memutuskan jumlah dan nama nama pegawai yang diberikan tambahan tunjangan kinerja. usulan tim sebagaimana dimaksud pada atau keputusan sekretaris kementerian koordinator bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diganggu gugat. format pengusulan pegawai untuk mendapatkan tambahalokasi anggaran untuk pemberian tunjangan tambahan dibebankan pada alokasi belanja gaji dan tunjangan. pemberian tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam tidak boleh melampaui alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan kinerja. alokasi anggaran pemberian tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam diambilkan dari jumlah pemotongan atau pengurangan tunjangan kinerja pegawai karena melanggar disiplin pegawai. pegawai yang melanggar disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada dikarenakan dijatuhi hukuman disiplin, tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunyalaporan capaian kinerja bulanan pegawai pengukuran kinerja bulan . tahun . nama pegawai jabatan dokkanaenannan anna anna unit eselon i it look indikator terhadap kinerja ik) dan komponen jan ket. apaan tah atasan langsung nip petunjuk pengisian kolom diisi dengan indikator kinerja ik) yang diformulasikan dari kegiatan tugas jabatan pada sasaran kerja pegawai skp), dan target output tahun. contoh (satuan skp) kinerja) formulasi indikator kinerja jumlah persentase .)| uraian kegiatan tugas jabatan dalam skp) (yang tersusun terlaksana ditindaklanjuti . kolom diisi dengan kegiatan aktivitas yang dilakukan dalam bulan berjalan kolom diisi dengan target kegiatan aktivitasdan satuannya yang akan laksana data ang stang kolom diisi dengan realisasi kegiatan aktivitasdan satuannya yang telah ats data baan temen ang an. kolom diisi dengan membandingkan antara realisasi dan target dikalikan kinerja r t 100y6 kolom diisi dengan persentase sumbangan kinerja bulanan terhadap kolom diisi dengan uraian hal substansi topik kegiatan aktivitas pada nanrekapitulasi kinerja bulanan pegawai unit kerja eselon bulan tahun kinerja potongan potongan hukuman nama pegawai bulanan absensi disiplin ( e) keterangan diisi oleh unit kerja yang mengurusi kepegawaian jakarta, tgl bin thn pimpinan unit kerja eselon nama. nip anna. petunjuk pengisian kolom u:j diisi dengan nomor urut kolom diisi dengan nama seluruh pegawai negeri sipil aparatur sipil negara lingkungan unit kerja eselon kolom diisi dengan persentase kinerja bulanan sesuai dengan laporan pengukuran kinerja bulanan pegawai kolom diisi dengan persentase potongan absen. (isi oleh unit kerja yang mengurusi kepegawaian) kolom s5) diisi dengan persentase potongan hukuman disiplin. (isi oleh unit kerja yang mengurusi kepegawaian) kolom diisi dengan nama deputi sesmenko kolom u:| diisi dengan nip deputi sesmenko menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia, ttd. darmin nasutionrhitungan pembayaran tunjangan kinerja setiap bulan langkah menentukan besar tunjangan kinerja yang diterima pegawai berdasarkan capaian kinerja bulanan, dengan formula kj. kj. langkah menentukan besar tunjangan kinerja yang diterima pegawai setiap bulan setelah memperhitungkan potongan absen dan hukuman disiplin, dengan formula: kj. kj. kj. pa) kj. hd) keterangan kj. tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan kj. tunjangan kinerja bulanan yang diterima pegawai setelah memperhitungkan capaian kinerja pegawai pada bulan tersebut kj. tunjangan kinerja yang diterima pegawai setelah memperhitungkan besar potongan absensi dan hukuman disiplin kj. persentase capaian kinerja bulanan pegawai (rata rata) persentase potongan tunjangan kinerja pegawai berdasarkan tingkat kehadiran dalam kurun waktu bulan masa perhitungan kinerja persentase potongan tunjangan kinerja pegawai berdasarkan hukuman disiplin yang sedang diterimangusulan pegawai untuk mendapatkan tambahan tunjangan kinerja kop nota dinas kepada sekretaris kemenag perekonomian . sifat rahasia hal usulan pegawai untuk mendapatkan tambahan tunjangan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor ., bersama ini kami mengusulkan pegawai pejabat pada deputi. sesmenko perekonomian biro. inspektorat sebagaimana daftar terlampir. demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan. deputi. sesmenko perekonomian biro . nip coret yang tidak diperlukan. lampiran nota dinas nomor nd. tanggal . . daftar pegawai pejabat deputi . setmenko perekonomian biro. inspektorat?) yang diusulkan untuk mendapatkan tambahan tunjangan tahun . nama jabatan kontribusi keterangan nip skp pkp keiko inovasi kinerja unit kerja propana iii some dst mendukung pengusulan pegawai deputi. sesmenko perekonomian staf ahli. biro. inspektur? petunjuk pengisian: diisi sesuai dengan nama unit kerja, contoh deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan tahun diisi tahun anggaran sebelumnya. contoh: pembayaran tambahan tunjangan kinerja yang dilakukan pada tahun untuk prestasi kinerja tahun jadi tahun diisi diisi nomor urut pegawai yang diusulkan. jumlah pegawai yang diusulkan maksimal (dua puluh persen) dari jumlah semua pegawai dalam unit kerja. jumlah pegawai dibulatkan bawah apabila sisa pengalihan jumlah semua pegawai kurang dari dan dibulatkan keatas apabila sisa pengalihan jumlah semua pegawai lebih dari nama nip, diisi nama dan nip pegawai. jabatan, diisi nama jabatan pegawai yang diusulkan. nilai skp, diisi dari nilai skp tahun sebelumnya. nilai pkp, diisi dari nilai pkp tahun sebelumnya. nilai skp dan diambil dari nilai penilaian prestasi kerja ppk). nilai nilai kontribusi kinerja pegawai, diisi dari penilaian oleh atasan langsung pegawai yang diusulkan, dengan nilai maksimal nilai inovasi, diisi dari penilaian oleh sesmenko deputi, dengan nilai maksimal nilai kinerja merupakan penjumlahan dari nilai skp, pkp, kontribusi kinerja pegawai dan inovasi. nilai skp, diisi dari nilai skp tahun sebelumnya. keterangan, dapat diisi denganketeranganatau alasan yang mendukung pengusulan pegawai. menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia, ttd. darmin nasution |
ping berita negara republik indonesia kemenag perekonomian. percepatan penyiapan infrastruktur prioritasnyediaan infrastruktur prioritas dan pelaksanaan ketentutelah ditetapkbahwa untuk meningkatkan efektivitas dan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas, perlu dilakukan perubahan daftar infrastruktur prio. lampiran dalamtrans sumatera jalan tol medan binjai bagian provinsi sumatera utara, dari ruas trans sumatera, jalan tol palembang simpang provinsi sumatera selatan, indralaya bagian dari ruas trans sumatera, jalan tol pekanbaru kandis |c. provinsi riau: dumai bagian dari ruas trans sumatera, jalan tol bakauheni tertinggi provinsi lampung, besar bagian dari ruas trans sumatera, provinsi lampung jalan tol tertinggi besar provinsi sumatera selatan, pematang panggang bagian dari ruas trans sumatera, provinsi sumatera selatan, jalan tol pematang panggang kayu agung bagian dari ruas trans sumatera, provinsi sumatera selatan, jalan tol palembang tanjung api api bagian dari ruas trans provinsi sumatera utara, sumatera, jalan tol kisaran tebing tinggi |i. provinsi aceh provinsi bagian dari ruas trans sumatera, sumatera utara, jalan tol binjai langsa bagian provinsi aceh, dari ruas trans sumatera, jalan tol langsa lhokseumawe provinsi aceh, bagian dari ruas trans sumatera, jalan tol lhokseumawe sigla provinsi aceh, bagian dari ruas trans sumatera, il. jalan tol sigla banda aceh provinsi riau provinsi bagian dari ruas trans sumatera, sumatera barat, jalan tol pekanbaru rangkiang payakumbuh bukit tinggi provinsi sumatera barat, bagian dari ruas trans sumatera, dan jalan tol bukittinggi padang panjang lubuk agung padang bagian dari ruas trans sumatera, provinsi sumatera utara. dan jalan tol tebing tinggi pematang siantar rapat tarutung sibolga bagian dari ruas trans sumatera. jalan tol yogyakarta baden provinsi yogyakarta jamming pembangunan rel kereta api provinsi provinsi kalimantan timur oma kereta api makassar parepare tahap provinsi sulawesi selatan dari pengembangan jalur lintas barat sulawesi bagian selatan) kas api bisnis sata sorkam fin javana fri jaassadirman banten mass rapid transit mrt) jakarta provinsi dki jakarta aam penyelenggaraan kereta api ringan provinsi dki jakarta provinsi light rail transit lrt) terintegrasi jawa barat wilayah jakarta, bogor, depok dan bekasi light rail transit lrt) provinsi provinsi sumatera selatan semen penyelenggaraan perkeretaapian provinsi dki jakarta oam tametemabtsaan pengembangan pelabuhan hub provinsi sumatera utara amat pengembangan pelabuhan hub provinsi sulawesi utara (amat inland waterways cbl cikarang provinsi dki jakarta provinsi per kelapa ring broadband kab kota nasional melalui pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur kpu) central java power plant cpp) pltu provinsi jawa tengah pltu mulut tambang provinsi sumatera selatan, provinsi jambi, provinsi riau: provinsi kalimantan timur, dan provinsi kalimantan tengah. pembangkit listrik berbasis tenaga provinsi riau, amami tema tangan belitung, provinsi banten, provinsi jawa barat, provinsi jawa tengah, provinsi jawa timur, provinsi kalimantan tengah, provinsi kalimantan timur, provinsi kalimantan utara, provinsi sulawesi tengah, provinsi sulawesi selatan, il. provinsi sulawesi tenggara, provinsi nusa tenggara barat, provinsi nusa tenggara timur, oo. provinsi maluku: provinsi maluku utara, provinsi papua, dan provinsi papua barat. central west java transmission line provinsi jawa tengah ban transmisi sumatera provinsi sumatera selatan, provinsi jambi, provinsi riau, dan provinsi sumatera utara. upgrading kilang kilang eksisting provinsi jawa tengah, ramp) provinsi riau, provinsi sumatera selatan, provinsi jawa barat: dan provinsi kalimantan timur. pengembangan lapangan abadi provinsi maluku oman pengembangan lapangan kendali, provinsi kalimantan timur maha, pandang, game, dan bangka indonesian deep water development idd) pengembangan lapangan unifikasi gas provinsi jawa timur mmm mean sistem penyediaan air minum spam) provinsi jawa tengah amma sistem penyediaan air minum spam) provinsi jawa barat makasar sistem penyediaan air minum spam) provinsi lampung ana jakarta beverage system pengolahan provinsi dki jakarta energi asal sampah kota kota besar provinsi dki jakarta, jakarta, tangerang, bandung, provinsi banten, semarang, surakarta, surabaya, provinsi jawa barat, denpasar, dan makassar) provinsi jawa tengah, provinsi jawa timur, provinsi bali, dan provinsi sulawesi selatan. menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia, ttd. darmin nasution |
lan kemenag perekonomian. kajian. pelaksanaantentuan mengenai pelaksanaan kajian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsisudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan beban kerja unit organisasi padson oman, ivl.icabut dan dinyatakan tidak berlaku. pelaksaksanaan kajian yang dilakukan dilingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan bidang pengadaan barang jasa pemerintah dan atau peraturan perundang undangan bidang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. kajian yang tengah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan menteri koordinator bidang perekonomian ini, diselesaikan dengan mengikuti ketentuan yang diatur padaofyan djalil diundangkan pada tanggal maret menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia madonna lalu |
berita negara republik indonesia kemenag perekonomian. kelasperlu untuk meengan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian ini, mulai berlaku sejak pegawai diangkat dan diambil sumpahnya dalam jabatsan aeentmoramamah kepala subbagian penyusunan program dan kepala subbagian penyusunan program dan kepala subbagian monitoring dan evaluasi imamamantnamaamangmm (era bagan oratssidantaalakama semata stagnan organisasi jreramsuttedantatatakama kepala subbagian monitoring dan evaluasi saman rea bagan badan sbtemintomad eatsutbaganengampan daa nan nama jabatan kelas keterangan (era ban prestasi penguatan kedai kepala subbagian pengembangan manajemen rerata sebaran wontodngdan elevasi mera tt) kepala subbagian pelaporan akuntabilitas kepala biro hukum, persidangan dan hubungan jpenaantaan kepala subbagian analisis peraturan perundang kepala subbagian penyusunan rancangan imam poantsmeka atekasitaam aremktearetaa kepala subbagian fasilitasi pelaksanaan poin mean dormansi tentangan kepala subbagian hubungan kelembagaan dan kepala subbagian layanan pengaduan dan damai hemhstaan habitat kepala bnn kepala subbagian fasilitasi penyiapan naskah pan nama jabatan kelas keterangan (keran bagan sumberbaru manusiaban pen jaangataaa o pesmmimganyeiat kemasan yet kepala subbagian akuntansi dan pelaporan kepala subbagian ketatausahaan aset tetap dan nan kepala subbagian ketatausahaan barang poin bean tumantmen antar uma saat tmsndaa kemasittearoaa |o sitaan tin selatan dan asian resasintesaatatatatate | akesasitteanmda tata pemain deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan dan james desiraaa kepala subbidang penerimaan negara bukan nan nama jabatan kelas keterangan pembinaan reamsubitane pestamnnaam aeesenaatata erantitms fegamdantarataak reansutttaermaan prasentantataa oo jam beri women temarentyamn tp) kepala subbidang stabilitas sistem keuangan dan mamalia kepala bidang neraca pembayaran dan posisi saman rela dibidang analisis ema pembayaran kepala subbidang analisis posisi investasi (mma asisten deputi pengembangan ekonomi daerah mma pesomamsstamaiaah kepala subbidang ekonomi kawasan barat kepala subbidang ekonomi kawasan timur aremantasamrat pensemantaaiaa too asisten deputi pasar modal dan lembaga kepala bidang pasar modal dan lembaga ananta reatastobidang periodat kepala subbidang lembaga keuangan bukan cso dan bnn nama jabatan kelas keterangan kemih btanerebanan reensutttarsretamantaan pesasnaerabakanaaa paten dami batan data teamnenntitagumbadan taman (ketan subbidang jasa non kenangan (penantang koordinasi pangan dan peranan jassenberitanan (esnntag petis dnbisntasan kepala subbidang analisis kebijakan produksi gampmmmamagan kepala subbidang pengendalian kebijakan smmamitapama ing kepala subbidang analisis kebijakan konsumsi (kata kepala subbidang pengendalian kebijakan ihmamtamentarag kesasinmtamaraan kemasinntmantakaaa o jasebandremekmdatelaa reramtitang pejalan (era sebidang analis kebijakan keemasan kepala subbidang pengendalian kebijakan dan nama jabatan kelas keterangan men feat bidanerertanan rean sorting ana catatan feflanan kepala subbidang pengendalian kebijakan janssen dandedebman dan tercatat kata bidang perkebunan peran setting analis kebulatan fereburman kepala subbidang pengendalian kebijakan amlndane todataa kemala sebidang anas kebijakan hortkattara kepala subbidang pengendalian kebijakan hama asisten deputi prasarana dan sarana pangan dan aan atas pama man dantetain kepala subbidang analisis kebijakan prasarana bamaanteaan kepala subbidang pengendalian kebijakan smmmantemaatammn bangtan sera tangandanreramian kepala subbidang analisis kebijakan sarana (aman kepala subbidang pengendalian kebijakan sarana jasmenbeni basis kemala bidang pengembangan ata berbasis kepala subbidang analisis kebijakan inamemtegantamamaa kepala subbidang pengendalian kebijakan onamemtegabampmear eengtastaemtemanpatann kepala subbidang analisis kebijakan (akan nama jabatan kelas keterangan besi kepala subbidang pengendalian kebijakanbanttmantimtnatmag| rean ntar noticias ere tomedara kepala subbidang produktivitas hulu energi amma kepala subbidang produktivitas hilir energi dna kepala bidang produktivitas energi non kepala subbidang produktivitas hulu energi non kepala subbidang produktivitas hilir energi non (mma tafreansattastma gaemsantasmaraa gajammnbemittatuartnat keran niang iistrakur eren tonerdonal kepala subbidang eksplorasi, produksi dan mami kepala subbidang pengolahan dan distribusi kepala bidang infrastruktur energi non amma kepala subbidang eksplorasi, produksi dan imamtitammenmmamn kepala subbidang pengolahan dan distribusi bmmamenmememama nama jabatan kelas keterangan besi (kepala bdangindus biseakifinemi kepala subbidang analisis kebijakan industri mama kepala subbidang evaluasi kebijakan industri mtamattasa kepala subbidang analisis kebijakan industri amami kepala subbidang evaluasi kebijakan industri dan jajasabantmatemakasaa eanptangtemanmamntasi than (peran sotoitre temani hasi antara kepala subbidang pemanfaatan hasil hutan non peatastaraan tatanama perantastitanereeruwan araanfiuan tt) kepala subbidang perlindungan dan rehabilitasi gaassenbersareesamantndunen ita kepala bidang pengendalian kerusakan kepala subbidang pencegahan kerusakan mna kepala subbidang pemulihan kerusakanama jabatan kelas keterangan pasien depati pengembangan ekonomi krater kepala bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan kepala subbidang pengembangan produk kreatif mematsemantna kepala subbidang perlindungan dan pemasaran mawamtaamantemamtmas kepala bidang ekonomi kreatif berbasis media, kepala subbidang pengembangan produk kreatif mammeomepmanamiman kepala subbidang perlindungan dan pemasaran mmaawantatmatin emnsanmmai bea eamsutotaerraan saka sbtitang tatkala ato asisten deputi peningkatan daya saing ekonomi edan kepala bidang pengembangan potensi dan homtuntmanimaman kepala subbidang promosi potensi bahan baku nan kepala subbidang fasilitasi peningkatan nilai mamntamaitamemiaman kepala bidang pengembangan dan optimalisasi mummragetanmmmihaman kepala subbidang perencanaan kerjasama mememaatmmimaman kepala subbidang optimalisasi pengembangan mummnomismemmaman jamtnbesi pasaman teimastan kepala subbidang penyelesaian permasalahan onmmemasasamaa nama jabatan kelas keterangan kepala subbidang pengembangan peluang dan (ama kepala bidang penempaan dan penciptaan ama kepala subbidang penempaan dan pembibitan ama asisten deputi peningkatan daya saing koperasi lamtaamsnmutetamtenga kmentaseeatabeatenetnaaa kepala subbidang penguatan kelembagaan dan mmemmpemasmanmas kepala saing pengembangan ata operasi kepala bidang peningkatan daya saing usaha onkamtamaammemna kepala subbidang peningkatan skala usaha iktmemgammomna kepala subbidang peningkatan daya saing imamvamumuratamunya| james berati kemmasdatan | kepala bidang penciptaan dan pengembangan antara kepala subbidang pengembangan peluang kerja amtemapmeangamntaman kepala subbidang sertifikasi kompetensi dan kerja bitan harmonisasi tangan industrial kepala subbidang pengembangan lembaga kepala subbidang peningkatan kerja sama inammatantematam gajamenbestasatamatmeai nama jabatan kelas keterangan rerata bidang kemudahan dan insnfinesasi roanaita petasan dan foanitneaa kepala subbidang promosi dan kerja sama keaantaeresam atawa (emasittansrmgan eaasinntmandakaaa | asisten deputi peningkatan ekspor dan fasilitasi nampan entitmsfeaneamn bam fera sobiitane keseimbangan produk teror tt) kepala bidang fasilitasi perdagangan mama kepala subbidang pengembangan fasilitasi mama kepala subbidang fasilitasi dan pengendalian (kera bana kembaran nama kepala subbidang perizinan dan informasi sintitmaembesaantaralsak kepala bidang peningkatan daya saing pelaku kepala subbidang peningkatan kompetensi jametemamtya kepala subbidang pengembangan penyedia jasa asisten deputi penguatan pasar dalam negeri dan nama jabatan kelas keterangan kemala bidang pengembangan pasar dalam nasi kepala subbidang penggunaan produk dalam kepala bidang persaingan usaha dan omamngatamamn japensantastawmeatak (eta sebidang perlindungan konsumen janssen depati pengembanganindusi kepala bidang pengembangan industri padat kepala subbidang analisis kebijakan ikmtegamimentaanaa0 kepala subbidang evaluasi kebijakan kepala subbidang analisis kebijakan iapmtegamomawtanan0| kepala subbidang evaluasi kebijakan smaatamntamangmaat deputi bidang koordinasi percepatan iman tmewmtamsanan jajan denim sunterbwaah kepala bidang konservasi sumber daya air dan omaataanntmarar kepala subbidang analisis kebijakan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air kepala subbidang evaluasi kebijakan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air (eran tang tentataman sumberbaraar nama jabatan kelas keterangan pedaragmaan samterbasa kepala subbidang evaluasi kebijakan insamgmarmamermmaar (kala bidang progam dan tata daa |keatmsubiitang progam (keataseobidanstma kabin jasmnbei temadada ulas ren santa aram teman hakim ito peran sutottans read tegalan semata jajteentaatams realitas aarmtensan tata ieansutotansmrahas bestaan utas jansen deni sitem cameras balada maka tammamdaaa kepala subbidang analisis kebijakan sistem kepala subbidang evaluasi kebijakan sistem kepala subbidang analisis kebijakan sistem kepala subbidang evaluasi kebijakan sistem asisten deputi penataan ruang dan kawasan orangtua temuannyanama jabatan kelas keterangan men mis (kembangan kawasan stops ekonomi kepala subbidang evaluasi kebijakan imo tmsmeyetnaat asisten deputi perumahan, pertanahan dan omamtntawasan teratas aman danreraman kepala subbidang analisis kebijakan perumahan mama kepala subbidang evaluasi kebijakan perumahan mama penatastatsantaa kepala subbidang analisis kebijakan pembiayaan mama kepala subbidang evaluasi kebijakan pembiayaan deputi bidang koordinasi kerja sama ekonomi mama james tam tema btomoaiada | kepala bidang kerja sama ekonomi asia tengah mamamanten kepala subbidang kerja sama ekonomi asia kepala subbidang kerja sama ekonomi asia pen dan emakasteeandanatak jajtaansutntareraaan gateensutntarstaraa nama jabatan kelas keterangan asisten deputi kerja sama ekonomi eropa, afrika kemala bidang kerja sama konon berapa kepala subbidang kerja sama ekonomi eropa kepala subbidang kerja sama ekonomi eropa onamaammaraar kepala bidang kerja sama ekonomi afrika dan mean kepala subbidang kerja sama ekonomi timur asisten deputi kerja sama ekonomi amerika dan rerata tiang koja sama bonnet amerta kepala subbidang kerja sama ekonomi amerika kepala subbidang kerja sama ekonomi amerika imamaikatamantama (ean subtitle reda sama lompat asian kepala subbidang kerja sama ekonomi new damage asisten deputi kerja sama ekonomi regional dan den dan kepala bidang kerja sama ekonomi apec dan rerata sabang reda sama ekonomi apec kepala subbidang kerja sama ekonomi sub aan kepala subbidang kerja sama ekonomi internal nama jabatan kelas keterangan eamassas asisten deputi kerja sama ekonomi multilateral memang kepala bidang kerja sama konon mutiara kepala subbidang kerja sama ekonomi (mama kepala subbidang kerja sama ekonomi (mamata eamanapsaaataan kepala subbidang kerja sama pembiayaan amma kepala subbidang kerja sama pembiayaan aman staf ahli staf ahli bidang hubungan ekonomi dan politik, amat staf ahli bidang hubungan ekonomi dan staf ahli bidang hubungan ekonomi dan (mmtngmsamuntmamman| gambar antatanstembarsamn daan | staf ahli bidang pengembangan daya saing staf khusus inspektorat sekretaris dewan nasional kawasan ekonomi reranpegnermeamandan era rama gapasesatgmtsmaam fealasubbarankejasama nama jabatan kelas keterangan mas (eta bagan penelimaninormasi kera sufragan intomasidan veritas kepala subbagian pemantauan, evaluasi, dan ketan tanaman umum kepala subbagian hukum dan hubungan kepala subbagian tata usaha, kepegawaian, dan kepala subbagian rumah tangga dan baya jabatan fungsional auditor sajasdtoratintata sajasatoratintaia sejasaterati panama bajadaamataaa jajasitoteampirasaa sajamantenttanata jabatan fungsional dokter sebatertemma brfporerarmama sajpareamiaa bagpamsamramaa sajamrantamma nama jabatan kelas keterangan jasibarsilsmatanan jasmenarotkerhamia jassenppotkerielasanatariwan jassenapotertelasana gajassnporekerrsakama pemda oo) pamadommiaa pmmtatampaeratama pamataamteraah pamedomokramaamtatin pamtatamuereakam padatan saat (ema hubungan astatida |ermatttubungan asarkatterama jeaaattuungntasamatemda pranata hubungan masyarakat pelaksana penata hubungan syarat pelaksana pranata hubungan masyarakat pelaksana pemula sajeamaanma sajsamaaramaa sajeadasreakamtaman sajermatritaa gajsataa pelakararema raman pemeran pendagandanan nata pemanasan perndangaindangan uda femneane pemeran perudangandanan nama jabatan kelas keterangan mama anfanamomatad bajamamtatamaa bajimattasaan jajan jamais ontomngdan atas janaisbaadanttomasi pejamastiaam asfanatstaapran jninatifamdementeramaan jajasitmmegaraaa jaamastermahangan jajanan jnjamamtatama cesena sitem pandan kejpemssntaat sertatortesaman ejemamer mejpemasmmart fpenditaran samaran pasranatane hepmwdmtnitnsieumahangan jresdatntasereswaan garemdatttastasi garesadatktastinaa) o ramdanktas beraatiiktaan peodattsandamta nama jabatan kelas keterangan jabatan pengadministrasi perbuatan sopo jaja pama menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia, darmin nasutiosurat kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara tasikmalaya nomor wpb. kp. perihal penyampaian hasil evaluasi peraturan bupati pangandaran nomor tahun terdapat beberapa muatan materi dalam peraturan bupati dimaksud yang perlu disesuaikan dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf dan perlu menetapkan peraturan bupati pangandarasurat keputusiubah sebagai berikut ketentuan ditambah (satu) baru yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut bupati menghitung rincian dana desa setiap desa sesuai dengan pagu daerah. rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar ad), dengan bobot sebesar yo, alokasi formula af), dengan bobot sebesar dan alokasi afirmasi aa), dengan bobot sebesar 3y6 rincian dana desa setiap desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: dana desa kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten. alokasi dasar ad) dengan bobot sebesar dari anggaran dana desa dibagi rata dengan jumlah desa kabupaten. jdih.pangandarankab.go.id alokasi formula aa) dengan bobot sebesardan alokasi afirmasi af) dengan bobot sebesar dari anggaran dana desa dibagi sesuai formulanya: alokasi afirmasi aa) dana desa) ( dst) dt) alokasi formula af) z1) z2) "z3) z4) dana desa) keterangan setiap desa alokasi formula setiap desa rasio jumlah penduduk setiapkabupaten. kab besaran dana desa kabupaten. kab besaran alokasi dasar kabupaten ketentuan ditambah (satu) baru yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana desa. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap perencanaan dana desa berdasarkan prioritas penggunaan dana desa, pertanggungjawaban penggunaan dana desa, laporan realisasi dan penggunaan dana desa, dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa. pemantauan dan evaluasi dimaksud pada dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dari instansi terkait. instansi sebagaimana dimaksud pada antara lain kecamatan, dinas pekerjaan umum tata ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, badan pengelolaan keuangan daerah, bagian hukum setda dan dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten pangandaran. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikutbulan februari, dabulan juni tahun anggaran berjalah p3h kabupaten pangandaran ao. ena mana sada sa. msi ind tingkat iv b gaklu diatur kembali tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja. cc. bahwa berdasarkkoordinatorjdih.pangandarankab.go.idesehatan farmasi kelas utdjdih.pangandarankab.go.idoo.kepada pimpinan sesuai bidang jdih.pangandarankab.go.idkesehatan farmasijdih.pangandarankab.go.idpariwisata dan kebudayaan utd pariwisata dan kebudayaan kelas utd pariwisata dan kebudayawilayah kerjanya. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala utd pariwisata dan kebudayaanpariwisata dan kebudayaanwilayah kerjanywilayah kerjawilayah kerjanyjdih.pangandarankab.go.idwilayah kerjanariwisata dan kebudayaanjdih.pangandarankab.go.idkerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman utd laboratorium bahan konstruksi kelas jdih.pangandarankab.go.id utd laboratorium bahan konstruksi. samping melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada kepala utd laboratorium bahan konstruksigelola anggaran pelaksanbahanjdih.pangandarankab.go.idzzbahan konstruksi membawakan dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional. bagian kelima utd pada dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak utd pengendalian penduduk, perlindungan perempuan dan anak kelas utd pengendalian penduduk, perlindungan perempuan dan anak dipimpin oleh seorang kepala utd dan bertanggungjawab kepada kepala dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana wilayah kerjanya. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala utd pengendalian penduduk, perlindungan perempuan dan anak, mempunyai fungsi: pengumpulan dan pengolahan bahan dalam penyusunan rencana teknis operasional, pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap wilayah kerjanya, program pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana wilayah kerjanya cc. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasiwilayah kerjanya, pelaksanaan monitoring, integrasigendalian penduduk, perlindungan perempuan dan anak, mempunyai uraian tugas merumuskan kebijakan teknis pada unit kerjanya, jdih.pangandarankab.go.idegawai yang diberi tugas tambahan untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada bidang urusan pemerintahan wilayah kerjanyadalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada koordinator wilayah, mempunyai fungsi: jdih.pangandarankab.go.id menyusun rencana program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, cc. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada unit kerjanya, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada jabatan fungsional, memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan, membantu kepala dinas dalam melaksanakan kebijakan umum dinas wilayah kerjanya, mengelola dan mengembangkan teknologi informasilakukan koordinasi dengan lintas sektoral dalam halyang ada wilayah kerjanya, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pemantauanmbina, membimbing, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan melalui sasaran kinerja pegawai skp) sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut, melaksanakan tugas tugas lainnyandalian penduduk, perlindungan perempuan dan anakjdih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarankab.go.id bagian keenam utd pada dinas dinas lingkungan hidup dan kebersihan paragraf utd laboratorium lingkungan hidup kelas utd laboratorium lingkungan hiduptdaalingkungan hidupjdih.pangandarankab.go.idkeanekaragaman kelas utd pengelolaan keanekaragamkeanekaragaman hi. samping melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada kepala utd pengelolaan keanekaragampelaksanaanjdih.pangandarankab.go.idkeanekaragaman hi, menyiapkan bahan, menyusun, merencanakan dan melaksanakan program kerja pengelolaan keanekaragngelolaan keanekaragaman hi, menyusun mekanisme organisasi dan tata laksana program pengelolaan keanekaragaman hi kompetensi, objektivitas personal, keselamatan dan kesehatan kerja menetapkan tugas dan fungsi personil sesuai dengan kompetensinya, jdih.pangandarankab.go.idantaranya hutan lindung yang dibebani hak ,kawasan hutan negara,melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan, aa. melaksanakan inventarisasi sumber sumber emisi ellen daerah tapak, bb. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak, cc. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan, dd. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboraturium lingkungan, ee. menangani pengaduan hasil pengujian, ff. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi: gghh. melaksanakan koordinasi dengan lembaga organisasi terkait, ii. mendistribusikan tugas kepada jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya, ji: memberi petunjuk kepada jabatan fungsional untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, kkmooppkeanekaragaman membawakan dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional. paragraf utd pengelolaan sampah limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan kelas utd pengelolaan sampah limbah dan peningkatan kapasitas lingkungansampah limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan. samping melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada kepala utd pengelolaan sampah limbah dan peningkatan kapasitas lingkungfungsi: perencanaan dan penyusunan program operasional utd pengelolaan sampah limbah dan peningkatan kapasitas lingkunganutdutd pengelolaan sampah limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan, mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan lingkup utd pengelolaan sampah limbah dan peningkatan kapasitas jdih.pangandarankab.go.id lingkungan,danngolahan akhir sampah, melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampahngolahdanajukan oleh jabatan fungsional untuk memperoleh konsep surat yang benar, melaporkan pelaksanaan tugas utd pengelolaan sampah limbah dan peningkatan kapasitas lingkudansampah limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan membawakan sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. jdih.pangandarankab.go.id cc.pelaksanaan rekomendasidan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya. bagian kedua utd pada dinas kesehatan paragraf utd pusat kesehatan masyarakat puskesmas) kelasuraian tugas: jdih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarankab.go.idrar kabupaten pangandaran ena jahat ser adi, s.h., si. tingkat iv b gcg) jdih.pangandarankab.go.id jdih.pangandarankab.go.idjabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya, hh. memberi petunjuk kepada jabatan fungsional untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, iikkjdih.pangandarankab.go.id nn.nit pelaksana teknis daerahjdih.pangandarankab.go.idkesehatan daerah kelas utd laboratorium kesehatan daerahlaboratorium kesehatan daerahoojdih.pangandarankab.go.id dimaksud pada dan kepala utd laboratorium kesehatan daerahjdih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarjdih.pangandarankabrgah dapar kabupaten pangandaran ags setda jahat syarjhdi. s.h., si. ind tingkat iv b gak f118670210 jdih.pangandarankab.go.id |
lembaran daerah kota cimahi cimahi tayan rona (s3 nomor tahun peraturan daerah kota cimahicimahi, menimbang bahwa wilayah kota cimahi merupakan kawasan perdagangan, pendidikan,cimahi cerdas, bahwa secara geografis kota cimahi menjadi daerah lintas perkotaandan memiliki jumlah penduduk yang terus semakin meningkat, sehingga berpotensi bagi meluasnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaefektif dan berdaya guna, bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf tersebut, perlu menetapkan peraturan daerah kota cimahi kota cimahi yang selanjutnya disebut bank cimahi adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang badan narkotika nasional dalam wilayah kota cimahi. rehabilitasi adalah upaya penanggulangan penyalahgunaan napa berupa kegiatan terapi dan rehabilitasi yang dilakukan untuk memulihkan kesehatan dan menyiapkan penyalahgunaan napa kembali masyarakat. recaps atau kambuh, adalah penyalahguna napa yang telah pulih dan kembali melakukan penyalahgunaan nappa yang dilakukan oleh orang atau badan kota cimahi. bab iii pencegahan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap napa kota cimahi dilaksanakan dengan mewajibkan kepada setiap penanggung jawab dari pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah: badan: lembaga pendidikan, hotel penginapan, tempat rekreasi dan hiburan, dan rumah hunian perhimpunan penghuni rusun tempat pemogokan asrama rumah toko luaran ketentuan yang mensyaratkan calon pegawai negeri sipil harus memiliki surat keterangan dari instansi terkaitdan terlibat dalam peredaran gelapdan peredaran gelap napa) cc.dan peredaran gelap, dan membantu bank cimahihanyalah gunakdan peredaran gelap, wajib mengawasi lingkungan kerja badan yang menjadi tanggungjawabnya, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap napa, bentuk kewajiban dan atau tanggungari instansi terkaitbaca, dan, melaporkan kepada pihak yang berwajibdan peredaran gelap: setiap lembaga pendidikan wajib bertindak kooperatif dan proaktif dengan orangditempat yang mudah dibaca, dan:dan peredaran gelap napa dan sudah dinyatakinstansi terkait: cc. turut serta dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan napa hotel penginapperedaran gelap napa dan akibat yang ditimbulkannya tempat yang mudah didan peredaran gelap napa baik yang dilakukan oleh karyawan maupun tamuinstansi terkait: cc. mengawasi pengunjung lingkungan agar tidak terjadi dan atau tidak dijadikan ajang penyalahgunaan dan peredaran gelap napa, turut serta dalam upaya pencegahan dan penang gulungan dan penyalahgunaan peredaran gelapterperedaran gelap napa baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjungdan peredaran napa, turut serta dalam dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap napa diitempat yang mudah dibaca, dan melaporkan kepada rt rw serta pihak yang berwajib, dan atau bank cimahi jam,anggaran daerah dan atau sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: panti rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf sa,permasalahan korban hanyalah gunakan napa. peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan hanyalah gunakan dan peredaran gelap napaperedaran gelap napa, hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap napa diwujudkan dalam bentuk:cimahi, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada pihak yang berwajib atau bank cimahi yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan napa, memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada pihak yang berwajib,dan atau bank cimahdan membuat dan melaksanakan rehabilitasi medis,cimahi. rehabilitasi korban hanyalah gunak.korban penyalahgunaan napa. lembaga pendidikan dan perusahaan wajib menerima kembali seseorang yang diberhentikan dari suatu lembaga pendidikan dan perusahaan karena keterlibataninstansi terkait yang berwenang sesuaidengan ketentuan yang berlaku. bab bank cimahi bank cimahi sebagai instansi vertikal melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bnn, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan teknis p4gdudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi eselonisasi kelompok jabatan fungsional serta tata kerja bank cimahi diatur sesuai dengan peraturan kepala bnn nomor per bnn tentang organisasi dan tata kerja bnn propinsi dan bnn kabupaten kota. unsur unsur yang selama ini tergabung dalam bnk cimahi dapat bergabung dengan bank cimahi. bab vii pembiayaan segala biaya dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap napa dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii(lima puluh juta rupiah).in , ttd attr suharto diundangkan cimahi pada tanggal novembercimahidigunakan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengen tkilat hanyalah gunak gulu hanyalah gunakan napa dan atau bank cimahi. pelaksanaan tes urine disesuaikan dengan kemampuan apbd gulu, smp, smu sederajat memasuki tempat rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus. huruf cukup jelas..keluar lingkungan sekolah pada jam pelajaran tanpa sebelum upt terbentuk, pelaksanaan rehabilitasi di ancegahan, dan penang gulu pembantudilingkungan pemerintah kota cimahi. narkotika, psikotropika,tahun tentang psikotropika dan undang undang nomor tahun tentang narkotikaprecursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol kota cimahi batan atau digunakan tanpa mengikuti aturan dan pengawasan dokter. penyalahgunaanbahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran subsidi liquefied petroleum gas lpg)bung kilogram.liq konsumen lpg tabung adalah rumah tangga, bung oleh badan antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: badan usaha menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi lpg tabung kepada kpa. ketentuan diubahlpg tabung melalui penunjukan langsung kepada badan saha dapat dilaksanakan oleh anak perusahaan badan saha sesuai dengan ketentuan perundang undangan; dalam hal penugasan dilaksanakan oleh anak perusahaan badan saha bagaimana dimaksud pada penyediaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam passampai dengan dan penyelesaian kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam dan dan pertanggungjawaban dana subsidi lpg tabung sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan oleh anak perusahaan badan saha. badan usaha bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian lpg tabungasa 28a berlaku sejak tagihan subsidi lpg tabung.ba:gian administrasi kementerian ~ ~f j , yah<tl telah diatur tugas pokok dan fungsi pengelolaan risiko fiskal termasuk pemberian dukungan pemerintah berupa dukungan kelayakan pada proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha merupakan tugas pokok dan fungsi direktorat pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur bawah direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko; bahwa dengan telah ditetapkannya telah diatur mengenai tugas dan fungsi pembantu pengguna anggaran ppa) terkait indikasi kebutuhan dana bendahara umum negara bun) termasuk indikasi kebutuhan dana dukungan kelay!lv1saha dalam penyediaan infrastruktur;; menetapkan center! keuangan republik indonesia; bad usaha dalam penyediaan infrastruktur. beberapa ketentuan dalam peraturan menteri keuangan nomor tahumenteri keuangan republik indonesiacl1sadalam rangka memberikan dukungan kelayakansaha adalah badan usaha badan saha pemenang lelang adalah badan menterikeuangan republik indonesia.bcenter. menetapkan badan ,' . ;. menteri keuangan republik indonesiasaran duklinga:h;ta. center! keuangan republik indonesia antara dan disisipkan l(satu) yakni (la) sehingga berbunyi sebagai berikut:garan sesuai mekanisme apbn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (la) berdasarkan penghitungan alokasi anggaran oleh komite sebagaimana dimaksud padaagian anggaran bendahara umum negara bun). dalam menghitung kebutuhan alokasi anggaran sebagairri;; dan center! keuangan republik indonesia.engan berlakunya peraturan menteri ini, terhadap proyek kerja sama yang tel dinyatakan tetap dapat diteruskan prosesnya oleh komiteil)!? .jz b.;;'._ \ ':\ r, ;., % pih. kepala t.u. |
salinan bupati pacitan provinsi jawa timur peraturan bupati pacitaengan rahmat tuhan yang maha estransportasi diatur dalam peraturan bupatitransportasi bagi anggota dewan perwakilan ral^ketentuan transportasi bagi anggota dprd adalah sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan. bab iii ketentuan peralihan pembayaran tunjangan transportasi, berita daerah kabupaten pacitan tahun nomor ^itah s^pandangan aslinya kepala b^^anjjihkum, nr<k hya^tro. sh. pembina nip. |
kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis agus iskandar dosen universitas terbuka abstract the title this research the study the authority the commercial court business disputes settlement. the main issues this research are follows: what the authority the commercial court the settlement business disputes, due unclear object commercial case which can handled the commercial court? the results this research are follows: first, the authority the commercial court under the bankruptcy law examine and adjudicate bankruptcy and other commercial cases. addition bankruptcy cases, the cases which are currently examined cover intellectual property right cases such industrial design, integrated circuits layout design, patent, brand and copyright cases, whereas business disputes filed the commercial court not provided under the law are cases related banking, trade agreements, consumer protection, insurance, corporation, transportation and capital markets. keyword: authority, commercial court, business kekuasaan kehakiman lakukan melalui pendahuluan undang undang tersendiri. undang undang nomor tahun pembentukan pengadilan niaga tentang kekuasaan kehakiman dalam merupakan terobosan fenomenal diantara menentukan bahwa berbagai upaya pendekatan untuk pembentukan pengadilan ditetapkan dengan menyelesaikan masalah penegakan hukum undang undang: semua peradilan melalui lembaga peradilan, disamping seluruh wilayah negara republik sebagai pionir bagi dilakukannya reformasi indonesia adalah peradilan negara dan peradilan untuk memenuhi kebutuhan ditetapkan dengan undang undang . dalam bidang hukum dan perekonomian pengaturan keberadaan dan terutama dalam penyelesaian sengketa kewenangan pengadilan niaga saat ini bisnis. keberadaanya tercantum dalam undang pengadilan niaga sebagai pengadilan undang nomor tahun tentang khusus merupakan simbol bergulirnya kepailitan dan penundaan kewajiban proses restrukturisasi institusi peradilan pembayaran utang tidak dengan undang dalam mengimbangi perkembangan sosial undang tersendiri yang mengatur tentang dan ekonomi, yang saat itu sedang terkena susunan, kedudukan, kewenangan dan krisis moneter sehingga perlu adanya hukum acara pengadilan niaga penyelesaian sengketa bisnis secara cepat. sebagaimana ditentukan dalam undang pembentukan suatu pengadilan undang dasar khusus sebagaimana diamanatkan menjadi persoalan hukum tatkala pembentukannya oleh undang undang pengaturan keberadaan dan kewenangan dasar dan undang undang pengadilan niaga yang tercantum dalam kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis agus iskandar) undang undang kepailitan tapi tidak romana amanwinata ber pendapat dengan undang undang tersendiri, apakah lain bahwa dasar hukum pembentukan tidak ber tentangan dengan undang undang pengadilan niaga merujuk kepada dasar yang menentukan bahwa undang undang dasar yang pembentukan pengadilan diseluruh wilayah menyatakan badan badan lain yang negara republik indonesia ditetapkan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan dengan undang undang. kehakiman diatur dalam undang undang. pembentukan pengadilan niaga yang berdasarkan ketentuan diatur dalam undang undang kepailitan undang undang nomor tahun adalah tidak tepat hadi subhan, tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ditentukan semestinya pembentukan bahwa pengadilan niaga yang merupakan jl) pengadilan sebagaimana maksud diferensiasi spesialisasi dari peradilan dalam undang undang ini, selain umum harus dibentuk dengan undang memeriksa dan memutus permohonan undang tersendiri, tidak hanya diselipkan pernyataan pailit dan penundaan dalam undang undang kepailitan. dalam kewajiban pembayaran utang, undang undang dasar berwenang pula memeriksa dan menyatu kan bahwa susunan, memutus perkara lain dibidang kedudukan, keanggotaan dan hukum acara perniagaan yang penetapannya mahkamah agung serta badan peradilan dilakukan dengan undang undang. dibawahnya diatur dengan undang undang. pembentukan pengadilan sebagai mana demikian pula dalam undang undang dimaksud pada dilakukan peradilan umum tersebut diatas dalam secara bertahap dengan keputusan ditebas kan bahwa dilingkungan presiden, dengan memperhatikan peradilan umum dapat diadakan kebutuhan dan kesiapan sumber daya pengkhususan yang diatur dengan undang yang diperlukan. undang. kalimat dalam ketentuan konstitusi mengingat tidak ada penjabat dan dalam peraturan perundang undangan lebih rinci apa yang dimaksud dengan tersebut secara express verbs dikatakan perniagaan dalam undang undang diatur dengan undang undang , maka kepailitan, dalam pelaksanaannya telah seharusnya pengaturan mengenai menimbulkan multi interpretasi, dan pengadilan niaga juga harus diatur dengan sengketa kompetensi jika demikian halnya, undang undang dan bukan hanya diatur maka maksud dan tujuan diterbitkannya dalam undang undang. pengertian diatur undang undang kepailitan yakni untuk dengan undang undang berbeda dengan mempercepat proses menyelesaikan pengertian diatur dalam undang undang . sengketa bisnis jauh dari harapan pencari kalau diatur dengan undang undang keadilan justitiabelen). dalam konteks maka berarti harus diatur dengan undang inilah, langkah awal yang kiranya dapat undang tersendiri yang khusus mengatur dilakukan adalah menelusuri makna, apa mengenai hal itu, sedangkan kalau diatur yang dimaksud dengan berniaga dalam dalam undang undang maka bisa berbagai sudut pandang. diselipkan dalam suatu undang undang pertimbangan dikeluarkannya yang berkaitan dengan hal tersebut. dengan undang undang kepailitan oleh legislatif demikian, maka pengaturan pengadilan secara implisit selain menggunakan niaga yang diatur dalam undang undang terminologi "perniagaan" juga kepailitan tidak benar, seharusnya menggunakan terminologi "dunia usaha" pengadilan niaga diatur dengan undang dan "perusahaan". menjadi pertanyaan undang tersendiri yang khusus mengatur adalah, apakah seluruh sengketa dunia mengenai pengadilan niaga. usaha dan atau perusahaan harus pranata hukum volume nomor januari ii. penutup hukum dan kebijakan indonesia, kewenangan pengadilan niaga jerman rajagukguk, arbitrase dalam sebagai kamar khusus penyelesaian putusan pengadilan, jakarta, penerbit sengketa bisnis pengadilan negeri guna chandra pratama, mencapai kepastian hukum dalam friedman, american law introduction, pengembangan sistem peraih untuk second edition, hukum amerika mewujudkan tujuan negara kesejahteraan sebuah pengantar, penerjemah diimplementasikan dengan landasan hukum wisnu basuki, jakarta, penerbit yang jelas, tegas dan rinci sesuai dengan tetanus, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya gatot soemarno, arbitrase dan mediasi ringan. kewenangan pengadilan niaga yang indonesia, jakarta, pt. gramedia saat ini keberadaanya diatur dalam undang pustaka utama, undang kepailitan dan penundaan gunawan widjaja, alternatif penyelesaian kewajiban pembayaran utang serta sengketa, jakarta, pt. raja grafindo undang undang yang menyangkut hak persada, kekayaan intelektual sudah seharusnya hadi subhan, hukum kepailitan, jakarta, diubah dengan mengubah undang undang kencana grenada media group, kekuasaan hakim yang yang didalam henri panggabean, ms, perspektif nya harus mengatur adanya kewenangan pengadilan niaga kamar khusus pengadilan negeri untuk indonesia (dampak perkembangan menyelesaikan perkara bisnis yang memuat hukum indonesia)", jurnal hukum diantaranya susunan, kekuasaan, hukum bisnis, volume tahun acara tersendiri dan supaya ditentukan limit hermayulis. kedudukan, tugas dan waktu penyelesaian perkara pengadilan fungsi organisasi pengadilan niaga. maupun mahkamah agung serta sanksi makalah yang disampaikan dalam bagi hakim yang tidak menyeleksi kan workshop tentang judicial perkara yang telah ditentukan batas organization commercial court" waktunya. yang diselenggarakan oleh cines, jakarta november hussein umar, beberapa catatan tentang daftar pustaka latar belakang dan prinsip dasar bentuk bentuk aps dalam undang buku buku: undang nomor tahun abdurrahman, aneka masalah hukum jakarta, pusat pengkajian hukum dan dalam pembangunan nasional, mari, bandung, alumni, ote salman dan eddy damian (ed), konsep konsep hukum dalam ade maman suherman, aspek hukum pembangunan, bandung, penerbit dalam ekonomi global, bogor, pt. alumni, penerbit thalia indonesia, priatna abdurrasyid, arbitrase dan agnes tour, uraian singkat tentang alternatif penyelesaian sengketa selesaikan sengketa, arbitrase dagang indonesia, seri suatu pengantar, jakarta, pt. dasar dasar hukum ekonomi fikahati aneka, bani, arbiter ase indonesia, bogor, johannes ibrahim dan lindawati sewu, penerbit thalia indonesia, hukum bisnis dalam persepsi dea ama. muria modem, bandung, roti negeri pailit, jakarta, pusat studi ditata, kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis agus iskandar) hukum persaingan usaha, titiek adipati, conflict transformation, malang, bayu media publishing, bahan pelatihan hukum adr, indonesian center for environmental hadi subhan, hukum kepailitan law ice), jakarta, prinsip, norma dan praktik peradilan, jakarta, kencana, peraturan perundang undangan: munir fuad, arbitrase nasional, alternatif undang undang nomor tahun penyelesaian sengketa, bandung, tentang arbitrase dan alternatif penerbit pt. citra aditya bakti, penyelesaian sengketa. undang undang nomor tahun ote salman dan eddy damian (ed), tentang kepailitan dan penundaan konsep konsep hukum dalam kewajiban pembayaran utang. pembangunan, bandung, penerbit undang undang nomor tahun pt. alumni, tentang perubahan atas undang richard burton simatupang, aspek hukum undang nomor tahun dalam bisnis, jakarta, rangka cipta, tentang mahkamah agung. undang undang nomor tahun penyelesaian sengketa tentang kekuasaan kehakiman. alternatif, negosiasi mediasi undang undang nomor tahun konsiliasi arbitrase, jakarta, tentang perubahan kedua atas penerbit fakultas hukum universitas undang undang nomor tahun indonesia, tentang mahkamah agung. sanusi bintang dan dahlan, pokok pokok undang undang nomor tahun hukum ekonom dan bisnis, bandung, tentang perubahan kedua atas penerbit pt. citra aditya bakti, undang undang nomor tahun tentang peradilan umum. pranata hukum volume nomor januari diselesaikan melalui pengadilan niaga atau upaya hukumnya adalah kasasi penyelesaian sengketa dunia usaha melalui mahkamah agung, bahkan dalam pengadilan niaga harus memenuhi kriteria perkara hak milik intelektual secara tertentu, sehingga tidak tumpang tindih tegas disebutkan upaya hukum dengan wewenang badan peradilan lainnya? terhadap putusan pengadilan niaga sejak diberlakukannya uuk jika hanya kasasi. dicermati, bahwa sengketa bisnis yang upaya hukum peninjauan kembali diajukan pengadilan niaga berbagai pengadilan niaga untuk perkara macam kasus, tapi kewenangan ini tidak kepailitan alasannya ditentukan secara jelas dan tegas disebutkan dalam undang limitation berdasarkan undang undang undang kepailitan. berdasarkan hasil nomor tahun bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh tim penulis procedure renvooi terhadap tagihan dari universitas andalas padang tentang piutang dalam rapat verifikasi eksistensi pengadilan niaga, lingkup keberatan dari kreditur yang sudah kegiatan niaga dapat dikelompokkan diputus oleh hakim pengadilan niaga dalam delapan sub spesies hukum yakni tidak ada upaya hukum. perbankan, hki: perjanjian proses pemeriksaan, putusan dan dagang: perlindungan konsumen, upaya hukum pengadilan niaga asuransi, perseroan, pengangkutan walaupun telah ditentukan limit waktu dan pasar modal. delapan sub spesies penyelesaiannya sering kali para pihak ini dapat dikembangkan menjadi sub harus menghadapi adanya keterlambatan spesies hukum yang meliputi kredit penyelesaian ataupun pihak yang kalah modal kerja, sewa menyewa, mengulur gugur waktu dengan purchasing order, promisory note: mengajukan peninjauan kembali setelah kontrak kerja, utang piutang, kartu jangka waktu yang cukup lama dari putusan kredit, l c, kredit pembinaan, berkekuatan hukum tetap, kesemuanya itu jaminan pribadi, anjak piutang, telah menunjukan betapa panjangnya jalan pinjaman sindikasi: surat sanggup, hukum yang harus ditempuh oleh pencari asuransi, obligasi hermayulis. keadilan pengadilan niaga, sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sejak diberlakukannya uuk telah sengketa bisnis melalui pengadilan niaga terjadi perluasan kewenangan pengadilan tidak selamanya lebih efisien atau lebih niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan efektif jika dibandingkan dengan prosedur dan pkpu tetapi meliputi kasus kasus pengadilan negeri. sengketa bisnis. dikaji dari proses penyelesaian perkara bisnis melalui pembentukannya pengadilan niaga pengadilan niaga merupakan semangat dan diperuntukkan sebagai model atau contoh harapan baru bagi para pencari keadilan bagi pengadilan lainnya indonesia. untuk dapat menemui kan cara yang lebih eksistensi pengadilan niaga disfungsi kan cepat dan tepat serta menarik minat para sebagai lembaga peradilan yang efektif pelaku bisnis dalam menyelesaikan dan juga sebagai laboratorium bagi sengketa, akan tetapi ternyata dalam praktik terciptanya berbagai kebijakan dan masih menimbulkan perkara berupa tidak prosedur yang akan mengarah kepada jelas dan lambatnya para pencari keadilan pengembangan sistem peraih mendapatkan kepastian hukum atas putusan indonesia secara keseluruhan. pengadilan niaga, hal ini disebabkan berkaitan dengan masalah hukum didalam undang undang kepailitan masih acara pengadilan niaga, ada beberapa hal terdapat yang tidak jelas dan yang mempunyai sifat kekhususan dalam tidak rinci sehingga memberikan penyelesaian perkara antara lain, berkaitan kesempatan kepada para pihak untuk dengan: mengulur gugur pelaksanaan putus an, kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis agus iskandar) padahal seharusnya sesuai dengan sifat penghasilan, mata pencaharian dan putusan pengadilan niaga yang bersifat keuntungan. gambaran mengenai kegiatan serta merta sehingga dapat dilaksanakan bisnis dalam definisi tersebut kalau terlebih dahulu walau pun para pihak diuraikan lebih lanjut akan tampak sebagai melakukan upaya hukum. berikut johannes ibrahim, oleh karena adanya permasalah bisnis merupakan suatu kegiatan diatas penulis tertarik untuk mengkaji yang rutin dilakukan, sebagai suatu kewenangan pengadilan niaga dalam pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu penyelesaian sengketa bisnis. profesi. bisnis merupakan aktivitas dalam bidang perdagangan. ii. pembahasan bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan pengertian bisnis bisnis dilakukan baik oleh perorangan istilah "bisnis" adalah suatu urusan maupun perusahaan. atau kegiatan dagang, industri atau hukum bisnis adalah suatu perangkat keuangan yang dihubungkan dengan kaidah hukum (termasuk enforcement nya) produksi atau pertukaran barang atau jasa yang mengatur tentang tata cara abdurrahman, dengan pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, menempatkan uang dari para entrepreneur industri atau keuangan yang dihubungkan dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan produksi atau pertukaran barang dengan motif untuk mendapatkan keuntungan atau jasa dengan menempatkan uang dari friedman: para entrepreneur dalam risiko tertentu richard burton simatupang dengan usaha tertentu dengan motif (dari menyatakan bahwa secara luas. kata bisnis entrepreneur tersebut) adalah untuk sering diartikan sebagai keseluruhan mendapatkan keuntungan tertentu munir kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang fuad, atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang lembaga hukum dalam penyelesaian barang atau jasa jasa maupun fasilitas sengketa bisnis fasilitas untuk diperjualbeli kan, penyusunan aturan hukum lembaga dipertukarkan, atau disewaguna kan dengan hukum alternatif penyelesaian sengketa tujuan mendapatkan keuntungan richard aps) pada undang undang tahun burton simatupang, seolah olah disusun secara berjenjang, kamus besar bahasa indonesia tetapi aturan hukum tersebut bersifat memberikan pengertian bisnis sebagai fakultatif atau pilihan (optional) dan dapat berikut: bisnis adalah usaha dagang, usaha dalam bentuk hukum lain luar peraturan komersial dalam dunia perdagangan" perundang undangan tetapi hidup dalam depdiknas, masyarakat hussein umar, sedangkan dalam black's law artinya, berdasarkan kesepakatan, para dictionary, dinyatakan henry campbell pihak dapat langsung mengadakan mediasi black business employment, tanpa terlebih dahulu mengadakan negosiasi occupation, profession, commercial langsung atau minta pendapat ahli. activity engaged for gain livelihood. undang undang tahun activity enterprise for gain, benefit, tidak memberikan banyak penjelasan advantage livelihood,." tentang apa dan bagaimana kah aps itu, berdasarkan uraian atas, bisnis bahkan menimbulkan banyak pertanyaan merupakan aktivitas pedagang an, tetapi dan persoalan. umpamanya saja penjelasan dalamnya meliputi pula unsur unsur yang tentang apa yang dimaksud dengan lebih luas, yaitu pekerjaan, profesi, penyelesaian sengketa melalui negosiasi pranata hukum volume nomor januari dan mediasi, sebab dalam ketentuan seorang mediator (seorang yang mengatur umum tidak ditemukan pengertian pertemuan antara pihak atau lebih yang mengenai konsultasi, negosiasi, mediasi, bersengketa) untuk mencapai hasil akhir konsiliasi dan penilaian ahli. menurutnya, yang adil, tanpa mem buang biaya yang ketentuan hukum aps sebagaimana diatur terlalu besar, akan tetapi efektif dan pada buat dengan sangat sumur diterima sepenuhnya oleh kedua belah (dangkal), sehingga dapat menimbulkan pihak yang bersengketa secara sukarela kebingungan dalam praktek gatot priatna abdurrasyid, soemarno, negosiasi menurut gunawan widjaja, mediasi merupakan suatu cara dimana individu adalah suatu proses penyelesaian sengketa berkomunikasi satu sama lain mengatur alternatif dimana pihak ketiga yang bersifat hubungan mereka dalam bisnis dan pasif dimintakan bantuannya untuk kehidupan sehari harinya priatna membantu proses penyelesaian sengketa, abdurrasyid, tetapi tidak berwenang memberikan suatu para pihak yang telah gagal dalam masukan, apa lagi memutus perselisihan memutus sengketa mereka dapat meminta yang terjadi. jadi dalam mediasi, mediator bantuan kepada orang ketiga yang hanya berfungsi sebagai penyambung lidah independen atau mediator. selanjutnya dari para pihak yang bersengketa, karena mediator akan mendengarkan garis besar kadangkala para pihak enggan untuk materi sengketa, dan kemudian akan bertemu. oleh karena itu, mediasi tunduk sering bolak balik (shutting) bertemu sepenuhnya pada kesepakatan para pihak dengan para pihak secara terpisah mencoba gunawan widjaja, membujuk para pihak untuk mengurangi sedangkan konsiliasi menurut nya posisi masing masing. tugas mediator adalah proses penyelesaian sengketa adalah mencoba mempengaruhi dan alternatif yang melibatkan seorang pihak memusatkan kepentingan kepentingan yang ketiga atau lebih, yang disebut konsiliator, nyata dari apa yang dipahami masing dan secara profesional sudah dapat masing pihak, menjadi suatu perjanjian atau dibuktikan keandalannya. peran hak hukum. sedang kan terminologi konsiliator cukup berarti bagi para pihak, mediasi dan konsiliasi seakan akan sebab konsiliator berkewajiban untuk digunakan silih berganti (interchangeable), menyampaikan pendapatnya mengenai dan belum ada kesepakatan tentang duduk persoalan dari sengketa yang sedang bagaimana kedua istilah hukum tersebut dihadapi, alternatif cara penyelesaian akan didefinisikan. menurut sejarahnya, sengketa yang dihadapi, bagaimana cara keterlibatan konsiliator dalam penyelesaian yang baik, apa keuntungan penyelesaian sengketa perdata selangkah dan kerugian bagi para pihak, serta akibat lebih jauh ketimbang mediator, dan pada hukumnya gunawan widjaja, hakekatnya, seorang konsiliator menyusun meskipun konsiliator mempunyai dan mengusulkan perjanjian yang kewenangan menyamai kan pendapatnya pertimbangkan menjadi hasil suatu secara terbuka dan tidak memihak, tetapi persetujuan secara adil. praktiknya kedua bersifat pasif dan tidak berhak membuat istilah tersebut telah melebur, walaupun putusan. segala proses konsiliasi akan para ahli hukum common law cenderung diambil sepenuhnya oleh para pihak, dan menyebut "mediasi", sedangkan para ahli dituangkan dalam bentuk kesepakatan hukum penganut civil law menyebutnya gunawan widjaja, dengan "konsiliasi"'. menurut munir fuad, walaupun menurut priatna abdurrasyid, istilah mediasi dan konsiliasi dalam mediasi merupakan suatu proses damai praktek sering saling dipertukarkan, tetapi dimana para pihak yang bersengketa peranan seorang mediator dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada konsiliator adalah berbeda. menurutnya, kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis agus iskandar) tugas konsiliator adalah sebagai pihak yang kurang jelas atas suatu perjanjian bisnis, hanya memberikan fasilitas (fasilitator) ataupun adanya keadaan baru yang dapat untuk melakukan komunikasi antara mempengaruhi berubahnya klausul pihak, seperti waktu dan tempat pertemuan, perjanjian bisnis termaksud. oleh sebab itu, mengarahkan pembicaraan dan tindakan salah satu pihak yang bertentangan menyampaikan pesan secara terpisah, dengan pendapat mengikat ini akan sehingga diharapkan dapat ditemukan solusi dianggap ingkar janji penjelasan oleh para pihak itu sendiri munir fuad, undang undang tahun suatu sengketa bermula dari sebaliknya tidaklah demikian dengan timbulnya perselisihan paham yang mediasi, munir menyatakan bahwa kemudian berlarut larut tidak terselesaikan mediator melakukan hal hal yang lebih jauh antara para subjek hukum yang sebelumnya dari konsiliator, karena mediator dapat telah mengadakan suatu hubungan hukum menyarankan jalan keluar atau proposal perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan penyelesaian sengketa, hal mana secara kewajiban yang ditimbulkannya berjalan teoritis tidak ada pada kewenangan tidak harmonis sujud margono, konsiliator munir fuad, perselisihan paham tersebut sebaliknya, mediator berwenang untuk merupakan konflik atau pertentangan para mengusulkan solusi penyelesaian sengketa, pihak yang harus segera diselesaikan akan tetapi kedua lembaga hukum tersebut dengan baik, agar kesepakatan hukum yang tidak berwenang untuk memutus perkara, ada dapat terlaksana dengan baik pula karena keputusan tetap terletak tangan agnes tour, para pihak yang bersengketa munir fuad, meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, akan tetapi berkaitan dengan pendapat hukum acapkali permasalahannya bermula pada konsiliator yang bersifat tidak mengikat perbedaan pandangan para pihak terhadap (non binding opinion) para pihak tersebut, fakta yang menentukan hak dan kewajiban maka pembuat undang undang tersebut. ote salman menyatakan indonesia memasukkan suatu lembaga bahwa dalam setiap hubungan hukum hukum yang khas dalam upaya perdata terbuka kemungkinan terjadi nya mengakomodasi penyelesaian sengketa sengketa, terutama disebabkan oleh bisnis. lembaga hukum termaksud adalah keadaan mana pihak yang satu penyelesaian sengketa bisnis melalui mempunyai masalah dengan pihak yang pendapat ahli yang mengikat (binding lainnya ote salman, opinion), yang diatur pada butir selanjutnya ote menyitir pendapat kamar dan undang undang tahun kantaatmadja yang menyatakan bahwa sengketa terjadi apabila salah satu pihak ahli yang memberikan pendapat menghendaki pihak yang lainnya untuk mengikat dan dituangkan secara tertulis atas melakukan suatu perbuatan atau tidak permohonan para pihak tersebut, baik yang melakukan sesuatu perbuatan, tetapi pihak tunggal atau dalam bentuk majelis ahli, lain nya menolak berlaku demikian. harus terdaftar sebagai anggota arbiter pada sengketa tersebut harus diselesaikan untuk arbitrase melembaga (permanent arbitration menjaga keseimbangan hubung yang body) undang undang telah terbentuk, yakni harus dilakukan tahun seperti bani, bakmi menurut hukum atau berdasarkan maupun basarnas. ahli yang kesepakatan awal diantara para pihak dipercaya oleh para pihak tersebut, ote salman, idealnya, tidak berdasarkan know how yang kuasai, seorangpun dari para pelaku bisnis ingin kemudian memberikan penjelasan terlibat pada suatu sengketa bisnis dan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang menderita kerugian, baik kerugian secara pranata hukum volume nomor januari materi maupun kerugian bersifat materil. kewenangan pengadilan niaga dalam namun demikian, terjadinya konflik bisnis penyelesaian sengketa bisnis yang kemudi berkembang menjadi kewenangan pengadilan niaga sebuah sengketa bisnis yang tak merupakan kewenangan menyeluruh terhindarkan ade maman suherman, terhadap seluruh perkara kepailitan dan pada akhirnya akan menyadarkan para aspek aspek bisnis terkait lainnya. pelaku bisnis itu sendiri, bahwa terhadap berdasarkan ketentuan ini, maka suatu sengketa yang timbul dalam kewenangan pengadilan niaga tidak hanya pelaksanaan kontrak bisnis haruslah terbatas untuk memeriksa dan memutus dihadapi dan dijadikan sebagai bagian dari permohonan kepailitan dan penundaan dinamika kelangsungan bisnis itu sendiri. kewajiban pembayar utang saja, namun sengketa bisnis wajib diselesaikan sanusi dapat ditaksir kan sebagai kewenangan bintang dan dahlan, kompres bensin atas seluruh masalah yang transaksi bisnis pada umumnya para berhubungan dengan kepailitan dan pkpu pelaku bisnis secara preventif selalu itu sendiri. seperti action pauliani, verifikasi mencantumkan lembaga hukum pe utang, dan lain sebagainya merupakan penyelesaian sengketa bisnis sebagai cara kewenangan pengadilan niaga, tanpa perlu bagaimana menyelesaikan berselisih melakukan prosedur penunjukan kembali paham atas suatu hubungan hukum atau (konvoi) pengadilan umum. perjanjian yang telah mereka sepakati melihat ide dan struktur sebelumnya, dan diselesaikan berdasarkan pembentukan pengadilan niaga dalam prinsip prinsip hukum penyelesaian kepailitan, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa bisnis. penyelesaian sengketa pembentukan pengadilan niaga pada bisnis yang akan tempuh oleh para pihak pengadilan negeri jakarta pusat tidak mempunyai karakteristik penyelesaian dimaksud kan agar pengadilan niaga hanya sengketa yang beragam. keadaan tersebut berhenti sebagai pengadilan untuk perkara merupakan konsekuensi logis, karena suatu kepailitan" belaka. tampak ada rencana sengketa bisnis berawal dari suatu jangka panjang untuk menggunakan hubungan hukum bisnis tertentu yang pengadilan niaga sebagai kendaraan untuk terkait dengan suatu sistem hukum tertentu, meningkat kan kinerja peradilan terhadap sehingga secara universal sengketa bisnis tuntutan dunia ekonomi secara keseluruhan. lahir dari aneka perjanjian bisnis. ihwal ini secara umum rencana tersebut dapat dilihat menunjukkan bahwa suatu penyelesaian dari dua jalur, yaitu pengembangan dari sengketa bisnis juga tidak dapat dipisahkan sudut kewenangan mutlak dan pengembang dan budaya hukum penyelesaian sengketa dari sudut kewenangan relatif. para pihak yang bersengketa itu sendiri undang undang kepailitan jerman rajagukguk, menunjukkan rencana jangka panjang para universalitas peranan budaya hukum legislator untuk secara gradual memperluas penyelesaian sengketa bisnis, sangatlah kewenangan absolut pengadilan niaga dari penting bagi para pihak untuk menentukan kewenangan terbatasnya sebagai pengadilan sikap terhadap tempat dan cara untuk perkara kepailitan menjadi penyelesaian sengketa bisnis, serta memilih pengadilan niaga (commercial court) dan menentukan peran pihak ketiga yang dalam arti seluas luasnya. sebagai bertindak untuk menengahi (mediation), pengadilan khusus yang memiliki yurisdiksi atau yang mendamaikan (reconciliation), atau atas masalah masalah penyelesaian yang memutus (arbitration litigation) sengketa bisnis. sengketa bisnis sebagai sarana bagi sehingga masa yang akan datang terciptanya kualitas pemeriksaan dan pengadilan niaga tidak hanya memiliki putusan sengketa yang baik. kewenangan mutlak untuk hanya menerima permohonan pernyataan pailit, namun juga kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis agus iskandar) terbuka bagi hal hal lainnya yang kewenangannya melalui undang undang berhubungan dengan penyelesaian sengketa tahun bisnis. penegakan hukum ada tiga unsur sejauh ini perkembangan yang yang selalu harus diperhatikan yaitu berhubungan dengan perluasan kewenangan kepastian hukum rechtssicherheit), mutlak baru menyentuh masalah yang kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual keadilan gerechtigkeity sudiro mario hki). yang terdiri dari disain industri, kusumo, harus ada kompromi desain tata letak sirkuit terpadu, paten, antara ketiga unsur tersebut artinya ketiga merek dan hak cipta yang mengalokasikan unsur tersebut harus mendapat perhatian, sebagian proses berbicara kepada pengadilan diusahakan kompromi secara proporsional niaga. seimbang dari ketiga unsur tersebut. kewenangan tersebut diikuti dengan negara indonesia oleh pembentukan prosedur yang bersifat lex undang undang dasar dinyatakan spesialis dari prosedur perdata biasa sebagai suatu negara hukum. berarti bahwa maupun prosedur pengadilan niaga pada pada hakekat nya semua orang yang berada proses kepailitan yang dikenal selama ini. wilayah negara republik indonesia harus hki mengatur suatu prosedur berbicara tunduk pada hukum. hakim dalam sendiri yang baru, misalnya jangka waktu mengambil keputusan terikat oleh hukum penyelesaian perkara yang spesifik, maupun yang berlaku. bidang hukum perdata upaya hukum terhadap putusan pengadilan dalam hal ada perselisihan antara dua pihak niaga hanya kasasi. hakim harus menyatakan hukum perdata proses pemeriksaan sengketa hki yang mana antara mereka berlaku dan harus diakui terdapat karakteristik khusus yang dilaksanakan dan mungkin dilanggar salah mungkin membutuhkan waktu pemeriksaan satu pihak. syarat mutlak bagi hakim untuk yang lebih lama. dengan begitu, apabila mengetahui benar benar peraturan tidak diperhatikan dari sejak dini, masa peraturan hukum yang concerto berlaku yang akan datang pengadilan niaga akan dalam peristiwa peristiwa yang bekerja dengan berbagai jenis hukum acara bersangkutan. perdata dalam satu kompetensi. satu hal sejalan dengan teori aplikasi dari yang patut diperhatikan, berbeda dengan mochtar kusumaatmadja hukum sebagai masalah kepailitan yang berdasarkan sarana pembaharuan hukum, maka dalam undang undang kepailitan dimana masih negara hukum dalam mencapai dimungkinkan prosedur konvoi kepada kesejahteraan masyarakat nya perlu ada ketentuan hukum acara perdata. paket kepastian hukum tentang kewenangan hki sama sekali tidak mengatur mana mutlak atau kompetensi absolut dari prosedur acara harus merujuk apabila pengadilan niaga yang tidak hanya ternyata tersebut tidak mengatur hal hal mengadili dan memeriksa perkara yang mungkin saja terjadi dalam praktek kepailitan tetapi sesuai dengan persidangan. tidak adanya rujukan aturan perkembangan dan kebutuhan masyarakat ini bisa menimbulkan banyak kesulitan harus menyangkut dunia bisnis. hal ini serta keseimpang siaran dalam praktik. sejalan dengan model model pengadilan selain masalah kepailitan dan hki, niaga seperti pengadilan niaga thailand, kewenangan lain apa yang sebaiknya dan korea selatan yang telah mengatur menjadi yurisdiksi pengadilan niaga. kewenangan dari pengadilan niaga dan undang undang kepailitan tidak diatur secara tersendiri baik menyangkut memberikan jawaban terhadap hal itu, hukum acara pengadilan niaga maupun undang undang kepailitan hanya kedudukan dari pengadilan niaga sebagai menunjukkan bahwa secara bertahap pengadilan khusus yang mengadili perkara pengadilan niaga akan diperluas perkara yang menyangkut kegiatan bisnis pranata hukum volume nomor januari seperti perbankan, hak milik intelektual, mampu merespons tuntutan masyarakat industri dan lembaga lembaga keuangan ekonomi, khususnya dalam hal kepastian lainnya. hukum dan jangka waktu penyelesaian berbagai pendapat dilontarkan perkara, oleh karena itu pengadilan niaga seputar kewenangan macam apa yang layak dibuat dengan segala ide kemudahan, diserahkan kepada pengadilan niaga aria transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan, studi, kartini mulyadi namun dengan biaya yang relatif misalnya, menyebut kan bahwa yang layak dibandingkan biaya perkara pengadilan menjadi yurisdiksi bagi pengadilan niaga umum. selain kepailitan dan penundaan kewajiban menghindari munculnya kebijakan pembayaran utang, adalah masalah pengadilan niaga yang bersifat generalis, perniagaan dalam arti luas, beliau bisa dilakukan dengan tidak membuka pintu memberikan contoh dengan sengketa yang terlalu lebar untuk mengajukan seluruh berkaitan dengan perseroan terbatas, dan masalah perniagaan pengadilan niaga. atau organnya. hal hal lain yang diatur ini penting diupayakan untuk menjaga agar dalan buku kesatu dan buku kedua pengadilan niaga tidak mendistorsi kuh dagang adalah firma, cv, komisioner, kewenangan tradisional lembaga expediteur, pengangkutan, surat berharga pengadilan umum. satu hal lagi yang (wesel, cek, surat sanggup, l c), asuransi, seharusnya menjadi perhatian serius dalam perkapalan, perbankan, pasar modal, cakupan kewenangan pengadilan niaga penanaman modal, hki, dan lainnya henri adalah masalah kewenangan untuk panggabean, memeriksa adanya indikasi tindak pidana sementara itu margono dalam proses voting untuk mengesahkan reksodiputro lebih menekankan fungsi rencana perdamaian debitur henri pengadilan niaga sebagai pengadilan yang panggabean, ekslusif untuk mengatasi masalah masalah biasanya debitur yang beritikad tidak yang benar benar dirasakan mendesak dan baik akan mencoba membuat skenario signifikan saja. menurutnya yurisdiksi adanya kreditur fiktif pada rapat pengadilan niaga dibatasi dengan beberapa perdamaian, adapun yang dimaksud dengan kriteria, yaitu harus ada nilai minimum kreditur fiktif adalah pengajuan daftar transaksi, masalah hukum yang menjadi sekelompok kreditur yang sebenarnya tidak sengketa haruslah menyangkut transaksi pernah ada oleh debitur. kreditur fiktif niaga yang rumit, atau masalah hukum seolah olah memiliki tagihan dalam jumlah yang menjadi sengketa, menyangkut salah yang substansial terhadap tagihan kreditur satu pihak yang merupakan bank atau lainnya, sehingga mengubah komposisi lembaga keuangan lainnya (termasuk suara kreditur konsumen. lembaga asuransi, masalah hukum yang praktik ini bertujuan untuk menjadi sengketa menyangkut peraturan mengubah komposisi suara kreditur perundang undangan tentang penerimaan konsumen, menjadi seolah olah mayoritas modal atau pasar modal, atau kreditur konsumen menyetujui rencana menyangkut peraturan perundang undangan perdamaian yang diajukan oleh debitur, tentang hki termasuk sengketa mengenai terlepas dari betapa buruknya rencana pengalihan teknologi henri panggabean, perdamaian tersebut. menghadapi masalah seperti ini, terlepas dari pendapat pendapat dalam beberapa kasus pengadilan niaga tersebut, perlu diperhatikan bahwa sejak cenderung menolak mengambil tindakan semula pengadilan niaga telah didesain hukum, sebab kewenangan untuk sebagai suatu pengadilan yang memiliki membuktikan terjadinya penipuan, apabila segmen khusus untuk menjadi instrumen indikasi penipuan adanya kreditur fiktif peradilan yang efektif, dinamis, serta tersebut berada tangan majelis hakim kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis agus iskandar) pengadilan pidana. selain itu, argumen ketentuan yang mungkin kan keterbatasan waktu digunakan majelis perluasan kewenangan pengadilan niaga hakim pengadilan niaga untuk dalam bidang perniagaan tidak terlepas dari mengabaikan indikasi tersebut dan proses perkembang semakin luasnya menuntut pihak yang mengadukan adanya pengaruh arus globalisasi yang pengaruhi indikasi memperoleh putusan hakim pidana sehidup perekonomian khusus dalam yang telah berkekuatan hukum tetap. bidang perniagaan dimana sistem informasi padahal dalam undang undang kepailitan dan transportasi yang serba cepat sehingga disebutkan bahwa hakim harus menolak diperlukan sistem hukum yang dapat untuk mengesahkan suatu perdamaian mengantisipasi dan menyelesaikan akibat apabila perdamaian tersebut antara lain pengaruh tersebut secara cepat dan tepat dicapai karena penipuan atau sekongkol sebab perkembangan dan kecenderungan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena dunia perdagangan atau perniagaan harus pemakaian upaya upaya lain yang tidak dipahami dan diikuti secara seksama, cepat jujur dan tanpa menghiraukan apakah dan tepat. debitur atau pihak lain bekerja sama untuk cara cara penyelesaian sengketa mencapai hal ini henri panggabean, konvensional melalui lembaga peradilan yang memakan waktu cukup lama sudah persoalan ini menjadi kendala patut untuk dicermati kembali salah satu tersendiri bagi implementasi kewenangan alternatif penyelesaiannya bisa melalui pengadilan niaga, khususnya dalam proses pengadilan niaga yang mempunyai asas perdamaian. pengadilan niaga memang cepat, terbuka dan efektif, sehingga tidak disebutkan atau didesain untuk beralasan kalau kewenangan penyelesaian miliki prosedur untuk mengantisipasi masalah hki dengan undang undang persoalan persoalan seperti ini. ditetapkan menjadi kewenangan pengadilan sebenarnya dengan mendasar kan niaga bahkan dalam undang undang ketentuan dalam undang undang merk, cipta, paten, desain industri, dan kepailitan, pengadilan niaga bisa desain tata letak sirkuit terpadu, telah dinyatakan berwenang memeriksa perkara ditentukan kewenangannya pada jenis tersebut dengan pertimbangan perkara pengadilan niaga. pidana yang dimaksud merupakan bagian kewenangan lain yang "dapat" yang inheren dari pelaksanaan ketentuan diberikan kepada pengadilan niaga karena kepailitan, hanya saja tentunya perlu memerlukan pengaturan penyelesaian yang disiapkan prosedur tertulis untuk cepat, terbuka dan efektif bidang melaksanakan hal tersebut. kasus kreditur perekonomian yang menyangkut hukum fiktif dapat dieliminasi masa depan bisnis seperti perbankan, pasar modal, dimana majelis hakim tidak lagi memiliki facktoring (anjak piutang), leasing (sewa alasan untuk menolak mempertimbangkan bell), franchasing (waralaba), bahkan adanya indikasi penipuan, sehingga perbankan yang perputaran modal dan penetapan pengesahan perdamaian dapat asetnya berpacu dengan waktu dan dicapai melalui proses yang lebih pantas hitungan dengan kenaikan bunga dan dan akuntabel. lagi pula dengan sistem keuntungan sehingga penyelesaian hakim seperti yang ada indonesia, serta membutuhkan waktu yang cepat, terbuka sifat pengadilan niaga yang lebih dan efektif. kesemuanya itu sudah barang cenderung merupakan kamar khusus pada tentu harus ditentukan melalui peraturan peradilan umum, maka pada dasarnya perundang undang yang menetapkan hakim niaga juga terlatih untuk memeriksa menjadi wewenang pada pengadilan perkara perkara pidana henri niaga secara absolut dan itu jelas dan tegas panggabean, harus dimuat dengan undang undang. pranata hukum volume nomor januari |
bupati pesawaran peraturan bupati pesawaranhwa untuk memenuhian arus flow chart) kepala kepala pelaksana kepala seksi kepala bidang kepala penetapan seksi penetapan seksi pendaftaran dinas penagihan penagihan dan pendaftaran dan keberatan penetapan menerima memerintahkan membuat daftar meneliti daftar tugas pelaksana nominatif wajib nominatif wajib merekam merekam daftar pajak yang akan pajak yang daftar nominatif wajib diterbitkan akan diterbitkan nominatif pajak yang akan con skpd, wajib pajak diterbitkan meneruskan yang akan skpd kasi penetapan diterbitkan untuk ditindak skpd lanjuti meneliti daftar (&) nominatif wajib pajak yang akan diterbitkan skpd dan meneliti, meneruskan memakai daftar meneliti dan kabid nominatif wajib menanda pajak yang tangani akan diterbitkan skpd dan skpd dan meneruskan menerima meneruskan kasi perintah kadis penagihan menata untuk untuk usahakan menindak ditindak dan lanjuti lanjuti daftar pangan. band nominatif skpd wajib pajak kepada yang akan wajib pajak diterbitkan skpd dan meneruskan pelaksana untuk menata usahakan dan mendistribus skpd ikan diterimapatan asli daerah,digunakan daftar nominatif std surat tagihan pajak daerah std) dokumen yang dihasilkan surat ketetapan pajak daerah skpd) prosedur kerja kepala seksi penagihan menyampaikan usulan daftar normatif penerbitan std kepada kepala bidang pendapatan,, kepala seksi penagihan menugaskan pelaksana untuk merekam daftar normatif std dalam sistem komputer, pelaksana mencetak dan meneliti std dan meneruskan kepada kepala seksi penagihan, kepala seksi penagihan meneliti std untuk meneruskan kepala bidang pendapatan, kepala bidang pendapatan meneliti std dan meneruskan kepada kepala dinas pendapatan, kepala dinas pendapatan meneliti dan menandatangani std meneruskan kepala bidang pendapatan untuk ditindak lanjuti, kepala bidang pendapatan meneruskan kasi penagihan untuk menata usahakan std dan mendistribusikan, kepala seksi penagihan meneruskan pelaksana untuk menatausaha std dan menyampaikan kepada wajib pajak, pelaksana menatausahakan std dan meneruskan petugas tempat pelayanan atau langsung wajib pajak, proses selesai. paling lama (satu) bulan bagan arus flow chart) tempat pelaksana kepala seksi kepala bidang pelayanan seksi penagihan pendapatan kepala dinas dinas penagihan membuat daftar meneliti daftar nominatif wajib nominatif wajib pajak yang pajak dan diusulkan untuk memerintahkan diterbitkan kasi penagihan std, kabid untuk pendapatan diterbitkan merekam data menerima tugas wajib pajak penerbitan std, sesuai daftar bum dan meneruskan nominatif dan pelaksana menerbitkan untuk merekam std data sesuai daftar nominatif dan menerbitkan std std diteruskan: meneliti std, dp) memeriksa, kasi dan meneruskan meneliti, meneliti dan penagihan kabid untuk memakai std, menanda diperiksa dan meneruskan tangani std, kepala dinas meneruskan untuk diperiksa kabid dan ditanda pendapatan std menata tangani untuk ditindak diteruskan usahakan lanjuti tpd mempu menerima std, meneruskan tempat dan meneruskan std kasi pelayanan pelaksana untuk penagihan untuk dinas atau menatausaha dan tata usahakan menyampaikan mendistribusikan dan langsung tempat didistribusikan, std wajib pelayanan dinas disampaikan pajak wajib pajsawaran, dinas pendapatan yangselanjutnya adalah dinas pendapatan kabupaten pesawaran, pajak daerah yanginaspesawaran dan atau berdasarkan pop yang disampaikan oleh wajib pajak,pesawaran,inas pendapatan,, tanda bukti penerimaan spot merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan,,:etapan, kepala seksi pengolahan data informasi, pelaksana seksi penetapan, operator consul pelaksana seksi pengolahan data informasi. dokumen digunakan tabel wilayah, tabel tempat pembayaran, tabel znt zona nilai tambah), tabel harga bahan upah dbb): surat keputusan bupati tentang nilai ketetapan minimal yang berlaku: blank. dokumen yang dihasilkan surat pemberitahuan pajak berhutang( spot) daftar himpunan ketetapan pajak dkp) prosedur kerja: kepala dinas pendapatan menugaskan kepala bidang pendaftaran dan penetapan untuk melaksanakan pencetakan masal spot pbb, kepala bidang pendaftaran dan penetapan menugaskan kepala seksi penetapan untuk percetakan masal spot, kepala seksi penetapan berkoordinasi dengan kepala seksi pengolahan data dan informasi untuk melakukan update secara sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar update, kepala seksi pengolahan data dan informasi menugaskan operator consul atau pelaksana seksi kepala seksi pengolahan data dan informasi untuk melakukan update data untuk pencetakan masal spot', operator consul, memasukkan nilai objek pajak tidak kena pajak yang berlaku, memasukkan nilai ketetapan minimal yang berlaku bupati), memasukkan tanggal jatuh tempo pembayaran. pelaksana seksi pengolahan data dan informasi melakukan kalibrasi data, pelaksana seksi pengolahan data dan informasi melakukan simulasi pencetakan spot', pelaksana seksi pengolahan data dan informasi melakukan 'spoofing' data spot': pelaksana seksi pengolahan data dan informasi melakukan pencetakan spot masal dan daftar himpunan ketetapan pajak dkp) dan hasilnya diteruskan, dan menyampaikan spot dkp hasil pencetakan massal kepada kepala seksi penetapan untuk diteliti, kepala seksi penetapan menugaskan pelaksana untuk melakukan penelitian spot hasil pencetakan masal, kepala seksi penetapan meneliti spot dkp, mengklasifikasi ketetapan tertentu dan selanjutnya meneruskan kepada kepala bidang pendaftaran dan penetapan untuk diteliti dan dipakai, kepala bidang pendaftaran dan penetapan meneliti spot dan dkp, yang sudah diklasifikasi ketetapan tertentu, memakai dan meneruskan kepada kepala dinas pendapatan untuk ditandatangani, kepala dinas pendapatan menandatangani spot dan dkp dan mengembalikan kepala bidang untuk ditindak lanjuti, kepala bidang pendaftaran dan penetapan menerima dan meneruskan kepala seksi untuk ditindaklanjuti, kepala seksi penetapan meneruskan kepada pelaksana untuk menatausahakan spot dkp pbb, pelaksana menatausahakan spot dan dkp untuk didistribusikan lebih lanjut bidang terkait, proses selesai. jangka waktu penyelesaian paling lama (dua) bulan bagan arus (flow chart) kepala kepala kepala operator seksi seksi bidang kepala consul pelaksana pengolahan penetapan pendaftaran dinas seksi pdi data dan dan dan informasi keberatan penetapan menerima perintah memerintah menerima menerima memerintahkan dari kasi pdi untuk kan oc perintah perintah dari kabid untuk meng update data pelaksana dari kepala kepala dinas melaksanakan untuk pencetakan untuk meng bidang untuk cetak massal massal spot pbb update data untuk pencetakan spot pbb untuk pencetakan massal spot pencetakan massal pbb massal spot spot pbb pbb melakukan update (ea melakukan meneliti dan kalibrasi data meneliti menerima hasil meneliti menanda hasil cetak cetak massal memakai hasil tangani spot massal spot pbb, cetak massal pbb, spot dkp meneruskan spot pbb, dikembalikan melakukan pbb, pelaksana meneruskan kabid simulasi cetak meneruskan kadis untuk ditindak massal .ke kasi lanjuti pelaksana meneliti melakukan mengklasifikasi spoofing data hasil cetak meneruskan apa massal spot kasi untuk pbb ditindak lanjuti melakukan meneruskan pencetak massal pelaksana spot pbb pelaksana menata usahakan dan mendistribusikan spot pbb: dan keberatan, kepala seksi penagihan, pelaksana seksi penagihan, pelaksana seksi penetapan dan keberatan, wajib pajak. dokumen digunakan daftar nominatif skp,: kepala seksi pendaftaran menyampaikan usulan daftar nominatif penerbitan skpd kepada kepala bidang pendaftaran dan penetapan, kepala bidang pendaftaran dan penetapan menugaskan kepala seksi penetapan untuk menerbitkan skpd sesuai daftar nominatif,, pelaksana seksi penetapan mencetak skpd dan meneruskan kepala seksi penetapan, kepala seksi penetapan meneliti skpd untuk diteruskan kepala bidang pendaftaran dan penetapan, kepala bidang pendaftaran dan penetapan daerah meneliti skpd dan meneruskan kepada kepala dinas pendapatan untuk ditandatangani, kepala dinas pendapatan meneliti dan menandatangani skpd dan meneruskan kepala seksi penagihan untuk ditindaklanjuti, kepala seksi penagihan meneruskan pelaksana seksi penagihan untuk diteruskan wajib pajak, proses selesai. jangka waktu penyelesaian paling lama (lima) hari kerjaakan komite akreditasi nasional laman: http: 'eng.unila.ac.id, bahwa pada jurusan program studi teknik elektro: bahwa untuk itu dipandang perlu adanya penetapan kbi peer group dosen jurusan teknik elektro pada fakultas teknik universitas lampung tahu,bij peer group dosen jurusan prodi teknik elektroprodi teknik elektronan dekan, sps kami arno tembusan tar rektor universitas lampung: pakuuras ep.no| bidangilmu tnamapengampu teknik energi elektrik ir. abdul haris., m.t. . eesdebeakaakakimaencak sobdnnnal bnbasaa ian ara maa elektronika dan kendali dr. agus riyanto, s.t.,m.t. merek bo sok. demlikkakakaswvesi semua cobek mena demak telekomunikasi dan teknologi dr. ing. melvin, s.t.,m.t. informasi mala cah ummi yong sena, tak deh unila robotika dan otomasi unila robotika dan otomasi ketua mona arif muda, s.t.,m.t. rabab amin ria sistem komputer dan informatika messi mulyani, s.t.,m.t. ten aimesbnlldianbabandamn peserta05 conan olson ring soo bukan, tas pu wei ane sukarno summers nip |
sal tang) kah, peraturan daerah kota jambi nomor tahun tentang pajak hiburan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota: bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial berasal dari pajak hiburan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kotamadya daerah tingkat jambi nomor tahun tentang pajak hiburatau cara masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu) bulan tanwin. pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahundengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang pajakyelenggaraan hiburan setiap penyelenggaraan hiburan harus menggunakan tanda masuk atau tiket dan atau nota transaksi dengan mencantumkan tarif atau harga tanda masuk, yang berfungsi sebagai tanda atau alat yang sah untuk menikmati hiburan. tanda masuk atau tiket dan atau nota transaksi. tanda masuk atau tiket dan atau nota transaksi sebagaimana dimaksud pada dan sebelum dipergunakan atau diedarkan terlebih dahulu harus dilakukan perforasi melalui dinastanggal uni walikota4 jambi, ngan rd. bambang riyanto diundangkan jambi padatanggal dunia pog aaa sekretaris daerah kota jambi lan pb, danau ara ma) imp aggsogng in. lembaran daerah kota jambi tahun nomor |
nasi birokrasi inn buku panduan rapat koordinasi nasional pendayagunaan aparatur negara bidang sdm aparatur tahun tema nce" sam lanang? kementerian negara pendayagunaan aparatur negara jakarta juli iii. tata tertib, bebas dan rapih. selama mengikuti acara persidangan agar handphone dimatikan. spp yang sudah ditandatangani stempel, baru dapat diambil setelah acara penutupan. distribusi naskah peserta dari instansi daerah diberikan maksimal (dua) bahan rakernas pan pada saat registrasi. termasuk dalamnya formulir inventarisasi masalah yang strategis yang harus diisi oleh masing masing instansi daerah. formulir yang telah diisi harap sudah dapat diserahkan kepada panitia tanggal juli pukul s d ruang sekretariat panitia ruang candi penataran pembiayaan biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung oleh masing masing peserta. biaya konsumsi bagi peserta selama sidang dalam rakernas pan ditanggung kementerian pan. keamanan setiap peserta, panitia, dan undangan lainnya, wajib menunjukkan menggunakan identitas yang telah ditetapkan oleh panitia, kesehatan panitia menyediakan tim kesehatan selama penyelenggaraan rakernas pan. panduan rakernas pan bidang sdm aponolut woo. imo co1annot mane meme nmemgtnga ama amen amen mama sekretariat sekretariat panitia penyelenggara rakernas pan bertempat kementerian negara pendayagunaan aparatur negara, jl. jenderal sudirman kav. jakarta, telepon fax ext. dan hp. sdr. amanah dan hp. sdr. alek. satu hari sebelum dan selama penyelenggaraan rakernas pan bidang sdm aparatur tahun para peserta yang berkepentingan dapat menghubungi sekretariat panitia hotel sahid jaya, jakarta. lain lain kepada pihak pihak yang berkepentingan dapat memperoleh keterangan atau informasi mengenai penyelenggaraan rakernas pan bidang sdm aparatur tahun dengan menghubungi panitia melalui sekretariat panitia. hal hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh panitia, stn nan $).| batan genap nasa mh. panduan rakernas pan bidang sdm aparatur.oo.oo.iooooooo.oooovoo. wo.omoooorcoooocoomo.wooomwooo.oowooo oommmom s385| pan tara 2jom a n3 i2| 2oe sesseragea se0gy: is2s selo sela jel sr) kpassgesen safest sss asas hri lt) te) pang kej lala #s|sljlaljas sl, iis, kai tri kam (s||(s|sl|is sr3 cz2| ses sa2si bisnis|( |ls p33| sa8s zsasszsl sis lala aah reses sesi ra) ie3n frs #lapis$| sgg tts 2us sss ssj iaa alel kei ang log seks lal dds uses mass isl iss fals lal (ass (mx et, (s5) mass sss ten dee ser reg sisa ndg siap jan tar fa) oi19 3gre pemuka s9s sol ace gek asa (cara3 ane sans baris sesi sss sea akses (s3 sss55 s0eg assasagasssn versi sarat hate seni bei decades sasa das ses aca tau iessgarsdsamarsda ger $$. ss. erelease res tangan satlailililaha ala tai sasana jek lscesass sis sia al 5e$ mega @szt35 sis aah laser ons abe b3a premi $$1p3 eeiitnaa laa bag s5si5535 (erb set leg ana hinga soe edisi kera bis (ago (z8 zxl (so jaga sah sw3t bee ai: ss$ serba sy4 sex bis je. ita sae hun daftar pembagian peserta diskusi kelompok pada rakernas pan bidang sdm aparatur iii kama ker gap pemerintah kab aoh barat pemerintah kab aceh baris daya pemerintah kab nagan raya pemerintah kotalnokseumase pemerintah propinsi sumatera ulah pemerintah kab langkat pemerintah kab labuhan bat pemerintah kab tapanuli selatan pemerintah kab toba samosir pemerintah kab serdang bedagai pemerintah kota binjai pemerintah propinsi ray pemerintah kab.zindagi pemerintah kab. rokan lulu pemerintah kab kuantan sering pemerintah propinsi sumatera baru pemerintah kab. limapuluh kota pemerintah kab. pesisir selatan pemerintah kab. kep. mentawai pemerintah kab. pasaman barat pemerintah koa payakumbuh pemerintah kab. balangilari pemerintah kab. merangin pemerintah kab. tebo pemerintah kab. musi rawas page pemerintah kab. ogan komering ulu timur pemerintah kota palembang (3g| pemerintah kab. bangka pemerintah kab. bangka tengah pemerintah kota pangkal pinang atf pemerintah kab bengkulu selatan ja2| pemerintah keb. seluma jas pemerintah keb. lampung barat pemerintah kab. makanan pemerintah kota jakarta barat pemerintah kotadakarta selatan (bof pemerintah kab. bogor oo atj pemerintah kab. bekasi pemerintah kab. subang (ba pemerintah kab. ganti (pemerintah kab. ribbon (as (pemerintah kab. majalengka pemerintah kota sukabumi ba| pemerintah kota banjar pemerintah kab. serang jeo pemerintah kab. tangerang cet pemerintah propinsi di. yogyakarta pemerintah kab. gunung kidul (e3 pemerintah propinsisawa tengah pemerintah kab. demi oo pemerintah kab. balang pemerintah kab. pai ' pemerintah kab. banyumas (es pemerintah kab. banjarnegara page event rara (i72f pemerintah kab. sukoharjo pemerintah kab. probolinggo pemerintah kab. magetan jat pemerintah kab. bojonegoro ke5 pemerintah kota surabaya pemerintah kota pasukan pemerintah kab. sintang pemerintah kab. ketapang pemerintah kab. melawi pemerintah kota singkawang pemerintah kab. kasus pemerintah kab. kotawaringin timur pemerintah kab. gunung mas pemerintah kab. murung raya pemerintah kab. benar pemerintah kab. hulu sungai selatan pemerintah kab. pasar page kempot kra m05i pemerintah kab kutai timur (idol pemerintah kab. minahasa putra tel pemerintah kab. pinrang pemerintah kab. pangkajene kepulauan pemerintah kota pare pae |tes| pemerintah kab. bombana pemerintah kota baubau list pemerintah kab. klungkung misal pemerintah kota denpasar ) (tail pemerintah kab. lombok tengah |1gg| pemerintah kab. flores timur page oe tii |iis| pemerintah kota tidore kepulauan page ata meng pendayagunaan aparatur negara obp dalam nigerian otonomi daerah pep. pertahanan dep. hukuman hak asasi manusia dep keuangan page daftar pembagian peserta diskusi kelompok pada rakernas pan bidang sdm aparatur pemerintah kab. aceh timur (oa pemeintahkab bireuen pemerintah kab asehdaya pemecah kab peledak pemerintah kab. deli sedang page itopemermtan propinsi bengkulu (2g pemerintah kota jakarta pusat pemerintahan. bandung barat (to pemerintah kota tangerang (0s pemerintah kab kudus dea pemerintah kab. cite (bs pemerintah kab. magelang ) page spa pemerintah kab.lumajang pemerintah kab. madiun pemerintah kab. tuban pemerintah kota mojokerto pemerintah kota probolinggo pemerintah kab. pontianak pemerintah kab bengkayang pemerintah kab. sekadau pemerintah kab. kayong putra pemerintah kab. kotawaringin bart (op pemerintah kab.lamandau pemerintah kab. saingan pemerintah kab. tanahlaut pemerintah kab. hulu sungai tengah pemerintah kab. kotabaru pemerintah kab. balangan pemerintah kab. bulungan code pemerintah kab dunia page pemerintah keb. penajam paser uta ) pemerintah kota bontang jio9| pemerintah kota manado pemerintah kota kotamobagu pemerintah kab. boalemo |it3 pemerintah kota gorontalo ) (ita pemerintah kab. poso atp| pemerintah kab. banggai |12s| pemerintah kab. konawe utara jn8p pemerian kab. dompu pemerintah kota bima page kanan ara pemerintah kab. sumba timur (iii pemerintah kab. rote ndao pemerintah kab. nagekeo ) pemerintah propinsi maluku pemerintah kab. seram bagian barat pemerintah propinsi maluku ula pemerintah propinsi papua pemerintah kab. yapen waropen ) att pemerintah kab. nabire pemerintah kab. mimika j15a( pemerintah kab. tolikara pemerintah kab waropen pemerintah propinsi kepulauan riau jasa pemerintah kota tanjung pinang pemerintah kab. teluk bintuni pemerintah kab. kaimana pemerintah kab. polewali mamasa ) page sapa meng pendayagunaan aparatur negara meng pemberdayaan perempuan meng percepatan pembangunan oo meng perencanaan pembangunan nasional 'o | pep. pegunungan dep. kesehatan items agama badan kepegawaian negara badan pengawas obatan makanan dag badan intligen negara lembaga administrasi negara lembaga ketahanan nasional mes kejaksaan agung soo page daftar pembagian peserta diskusi kelompok pada rakernas pan bidang sdm aparatur koe pentas tama fama pemerintah kab. pipe (27f pemerintah kab. aceh selatan pemerintah kab. aceh tenggara pemerintah kab. akan tayang pemerintah kab. bener merah pemerintah kota subulussalam pemerintah kab. kao pemerintah kab. simalungun pemerintah kab. nias |ig| pemerintah kab. pelalawan (2o| pemerintah kab. siak oo pemerintah kab. pasaman pemerintah kab. padang pariaman (2i| pemerintah kab. sawahlunto junjung pemerintah kab. tamasya pemerintah kota padang panjang pemerintah propinsisambi ' pemerintah kab sarang pemerintah kab. musi banyu asin pemerintah kab.that ' (3t| pemerintah kab. banyuasin page asi pemerintah kab. ogantlir pemerintah kab. bangka bart pemerintah kab. belitung timur) o o o pemerintah kab. bengkulu putra ) o hias pemerintah kab. lampung utara pemerintah kota jakarta timur pemeran propinsi jawa bart bof pemerintah kab. cianjur ttl pemerintah kab. pumvakata pemerintah kab sumedang pemerintah kota bekasi ter| pemerintah propinsi bantu |bg pemerintah kab.lebak ceo| pemerintah kota cilegon pemerintah kab. kendal eal pemerintah kab. pekalongan tes pemerintah kab brebes os| pemerintah kab. pemalang meti pemeintahkab. purbalingga hen pemerintah kab. temanggung page paman teens jao pemerintah kab. kedai pemerintah kab ngawi |ag| pemerintah kab matian (at pemerintah kab. lamongan pemerintah kota malang asj pemerintah kota bita jag pemerintah kab. sangat pemerintah kab. kapuas hulu pemerintah kablandak dot pemerintah kota pontianak (oz pemerintah propinsi kalimantan tengah pemerintah kab. barito selatan dat pemerintah kab. pulang pisau o5| pemerintah kab. sukamara |a6 pemerintah kab. seruyan (a8 pemerintah kab. tapin pemerintah kab. bartokuaa pemerintah kab. kutai kertanegara (fos pemerintah kab. berau pemerintah kab. kutai barat page daftar isi kata pengantar daftar isi umum latar belakang tujuan tema sasaran ii. pelaksanaan waktu penyelenggaraan tempat penyelenggaraan peserta pembicara susunan acara ruang sidang jii. tata tertib tata tertib persidangan distribusi naskah pembiayaan keamanan kesehatan sekretariat lain lain iv. lampiran lampiran jadwal rakernas pan tahun panduan rakernas pan bidang sdm aparat f.aoe eporemorwomom nernseensnewnenne needed mata mama mana mean mama maan tag maa tera foo pemerintah kota samarinda oo pemerintah kota tarian pemerintah kota bitung pemerintah kab. parigi moutong (i2o pemerintah kab. bulukumba (i2sif pemerintah kab. buton ara (iso pemerintah kab. jembrana pemerintah propinsi ntt oo page antar page tas mere meng perumahan rayi peperangan open pekerjaan umam lembaga penerangan angsa nasar bow kss (fp aaa ray asamaada aja, netto page pori pendahagi ami kata pengantar kepada para peserta rapat koordinasi nasional pendayagunaan aparatur negara rakernas pan bidang sumber daya manusia aparatur) tahun kami ucapkan selamat datang. buku panduan ini dimaksudkan untuk memudahkan para peserta dalam mengikuti rapat koordinasi secara tertib dan teratur. hal hal lain yang belum diatur dalam buku panduan ini akan diatur lebih lanjut oleh panitia penyelenggara rakernas pan bidang sdm aparatur tahun terima kasih dan selamat mengikuti rakernas pan bidang sdm aparatur tahun jakarta, juli panitia rakernas pan deputi men. pan bidang sdm aparatur tahun panduan rakernas pan bidang sdm 0n01n0nemtexceo11 mono nemu metana nan ama arm memes umum latar belakang dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, permasalahan mendasar yang dihadapi birokrasi pemerintah baik pusat maupun daerah antara lain organisasi pemerintah yang ada disusun tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip hemat struktur, kaya fungsi", disamping itu, belum adanya komitmen yang sama dari pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan penataan pns pada masing masing instansi. akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efisien dan tidak efektif yang akhirnya pemberian pelayanan kepada publik belum dapat dilakukan secara optimal. oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada publik, perlu dilakukan penataan kelembagaan yang diarahkan terwujudnya organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif. disamping itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sdm aparatur arah terwujudnya pemberdayaan aparatur yang mempunyai kompetensi yang relevan, akuntabel, dan mampu memberikan kualitas pelayanan publik secara optimal. dalam rekor ini, materi materi yang disajikan oleh beberapa menteri diarahkan untuk menyatukan persepsi yang sama baik pejabat pembina kepegawaian pusat maupun daerah mengenai arah kebijakan, strategi, dan langkah langkah peningkatan kapasitas sdm aparatur pada masa yang akan datang melalui penataan dan peningkatan kompetensi sdm aparatur. diakui bahwa masing masing instansi sebenarnya telah melakukan upaya upaya arah peningkatan kapasitas sdm aparatur, namun hasilnya dirasakan masih belum maksimal. hal tersebut, antara lain disebabkan dalam implementasinya menemui kendala kendala. untuk itu, diperlukan upaya upaya perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement) guna mengatasi kendala kendala dimaksud. upaya upaya tersebut, antara lain pertama, perbaikan sistem manajemen kepegawaian secara keseluruhan, dan kedua praktek praktek manajemen kepegawaian itu sendiri belum didasarkan pada prinsip prinsip manajemen sdm yang semestinya, seperti pengadaan pns yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan organisasi: penempatan pns dalam jabatan, masih belum didasarkan pada kompetensi: standar klasifikasi jabatan belum disusun dengan lengkap, pengembangan pegawai belum didasarkan pada pola karier,9g. diklat pns, belum efektif dalam meningkatkan kompetensi pns: sistem "remunerasi" belum berfungsi sebagai bagian dari merit system": panduan rakernas pan bidang sdm otu ocooocoocoo.coor.oo.coo.oncom.co.coo. wo. wo.coo.omo penerapan peraturan disiplin pegawai, belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, sistem informasi kepegawaian, belum dikelola dengan baik, sebagai kunci utama dalam rangka mewujudkan sistem manajemen kepegawaian yang ideal, dimulai dari perencanaan kebutuhan pegawai yang diikuti dengan sistem pengadaan pegawai yang didasarkan pada kebutuhan organisasi. kelemahan dalam perencanaan dan proses pengadaan pns akan berpengaruh dalam tahap proses pembinaan pns lebih lanjut. sampai saat ini, secara jujur harus diakui bahwa belum ada satu ukuran standarisasi mengenal jumlah dan komposisi pns yang rasional setiap instansi pusat dan daerah. padahal standarisasi tersebut sangat penting sebagai senchmarking , efektif dan efisiensinya jumlah pns yang ada. hal tersebut, antara lain disebabkan oleh belum adanya dukungan sistem data keperawatan yang akurat yang dapat digunakan untuk menganalisis jumlah dan komposisi pns yang rasional, perencanaan pengembangan pegawai yang profesional, termasuk untuk perencanaan belanja pegawai oleh departemen keuangan. namun demikian, sebenarnya terdapat beberapa instansi daerah yang telah melakukan inovasi arah terwujudnya manajemen sdm aparatur yang profesional, termasuk upaya perubahan mindset sdm aparaturnya. hal tersebut dapat dibuktikan dengan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik, yang tujuan akhirnya berdampak positif terhadap pembangunan sosial ekonomi daerahnya. inovasi yang telah dilakukan oleh instansi daerah daerah tersebut semestinya dapat digunakan sebagai benchmarking bagi instansi daerah yang belum melakukan hal yang sama. pasca pelaksanaan rekor ini, diharapkan terjadi pemahaman dari para pejabat pembina kepegawaian untuk memulai langkah langkah "penataan" pegawai. penataan pegawai tersebut, tentu saja diawali dengan komitmen bersama untuk melakukan penataan organisasi masing masing instansi, bukan malah sebaliknya mengembangkan organisasi yang tidak didasarkan pada analisis kebutuhan riil. hal tersebut penting dilakukan, karena dapat dipastikan desain dan struktur organisasi yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil akan berdampak pada kebutuhan pegawai dalam jumlah yang besar. kondisi ini sangat tidak menguntungkan dalam upaya mewujudkan manajemen sdm aparatur yang profesional dan bertanggung jawab. sejalan dengan pemikiran tersebut diharapkan para pejabat pembina kepegawaian mengevaluasi dan meneliti kembali tugas tugas pokok organisasi yang sudah kurang tidak relevan dengan kondisi obyektif perkembangan dewasa ini. selanjutnya peru diikuti dengan langkah langkah penataan sdm aparatur yang sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan ditempatkan dalam jajaran birokrasi pemerintahan. misalnya, terdapat pns yang mempunyai mental tidak baik dan tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bahkan justru dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan agar panduan rakernas pan bidang sdm atu .ocoorococoo.or.coocooooooororcorommemimammeanaemm non menahan anna diambil langkah langkah penyelesaian penanganan yang bijak. adapun bentuk penanganannya, antara lain tetap diberikan kesempatan berada dalam jajaran birokrasi dengan konsekuensi menghilangkan mental buruk yang dimiliki yang diikuti dengan pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan atau dipersilahkan untuk mengabdi lembaga lain luar jajaran birokrasi. tahapan selanjutnya adalah meningkatkan pns yang. ada dengan menerapkan manajemen sdm aparatur secara benar, konsekuen dan konsisten. salah satu piranti arah tersebut adalah menerapkan sistem manajemen pns yang berbasiskan kinerja. hal tersebut, tentunya harus diawali dengan melaksanakan analisis jabatan, yang selanjutnya secara sinergis diikuti penerapan dan pengembangan klasifikasi jabatan, penetapan standar kompetensi, pemantapan sistem diklat, pemantapan standar kinerja, penyusunan pola karier pns, dan dukungan pengembangan sistem informasi kepegawaian. apabila tahapan tahapan tersebut diatas sudah dapat dilakukan, maka rencana pemerintah menerapkan kebijakan sistem remunerasi pns yang layak dan adil yakni peningkatan kesejahteraan pns yang dikaitkan dengan hasil kinerja pegawai, berkemungkinan besar dapat dilakukan. kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengkonsolidasi sumber sumber pembiayaan terkait dengan gaji dan tunjangan pegawai, analisis kebutuhan dana dan perubahan sistem pensiun. konsep perbaikan penghasilan pns depan sebenarnya tidak hanya perbaikan terhadap tunjangan pegawai dikaitkan dengan tingkat inflasi, tetapi sudah berdasarkan kinerja. melalui cara tersebut, diharapkan mampu mendorong semangat dan meningkatkan kinerja, serta profesionalisme pns. dalam sistem ini, dirancang agar setiap pns yang menduduki jabatan yang sama, baik pusat maupun daerah mempunyai kompetensi yang sama pula. dengan demikian, tidak menjadi permasalahan apabila terjadi mobilisasi pegawai dari instansi pusat daerah dan sebaliknya, maupun antara daerah yang satu dengan daerah lain. tujuan menyamakan pemahaman dan persepsi bagi para pejabat pembina kepegawaian dalam mengelola dan menata serta menyelesaikan berbagai masalah sdm aparatur dilingkungan instansi pemerintah masing masing dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan kepegawaian yang unified, profesional, netral dan berbasis kinerja. tema rakernas pan bidang sumber daya manusia aparaturance" pacuan rakernas pan bidang sdm aparatur .oo.oocoiwoo.oomooom.momoomowc. woooco0 wocmcocomewenawetnmtnn memendam sasaran terumuskannya prinsip prinsip dasar kebijakan penataan manajemen sdm aparatur baik tingkat nasional, regional, maupun intensional agar dapat terwujud prinsip kepegawaian yang unified, profesional, netral dan berbasis kinerja. terselenggaranya pelaksanaan kebijakan formasi dan pengadaan pns tahun serta penyelesaian secara tuntas masalah tenaga honorer sesuai dengan peraturan perundangan. ii. pelaksanaan waktu penyelenggaraan tanggal sampai dengan juli dan direncanakan dibuka oleh menteri negara pendayagunaan aparatur negara. tempat penyelenggaraan hotel sahid jaya, jl. jenderal sudirman jakarta. peserta seluruh pejabat pemerintah pusat& daerah provinsi, kabupaten kota) yang menangani pembinaan aparatur negara, meliputi para sekretaris jenderal: sekretaris kementerian: sekretaris utama, sekretaris daerah propinsi, kabupaten kota: kepala bkd provinsi, kabupaten kota: kepala biro bagian kepegawaian propinsi, kabupaten kota. pembicara menteri pendayagunaan aparatur negara: topik kebijakan pendayagunaan aparatur negara. menteri pendidikan nasional topik penataan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah menteri agama topik penataan dan peningkatan kompetensi guru agama dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, menteri kesehatan topik penataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah panduan rakernas pan bidang sdm apatarut . .coco.o.cooooooo.coor.oocoomor omiomutew wetan mane menteri keuangan topik prospek kebijakan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung profesionalisme aparatur negara menteri dalam negeri topik pembinaan aparatur daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. kepala badan kepegawaian negara topik manajemen kepegawaian dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah deputi bidang sdm aparatur topik kebijakan dan langkah langkah penataan manajemen sdm aparatur, gubernur sumatera barat topik kebijakan dan langkah langkah penanganan tenaga honorer non apbn dan apbd pemerintah provinsi sumatera barat , bupati sragen topik penataan pns kabupaten sragen dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. walikota tarakan topik penataan pns kota tarakan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat susunan acara jadwal rakernas pan bidang sdm aparatur tahun sebagaimana lampiran fe. ruang sidang ruang sidang pleno ruang puri agung ruang sidang komisi ruang puri putri ruang sidang komisi ruang terrace ruang sidang komisi ruang puri agung ruang vip ruang menganti press room ruang candi penataran ruang rapat tim perumus ruang candi kawasan ruang sekretariat ruang candi penataran ruang kesehatan ruang candi penataran panduan rakernas pan bidang sdm apanorup u.oooooc.coco.ooo. ovoroemnewneemeenananmn ten nen mama mmm nama |
berita daerah kabupaten magelang tahun nomorling sedikit y6o (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan ddampak pada penurunan dana desa yang diterima sebagian desa daerah, bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan memberikan tambahan pendapatan bagi desa yang mengalami penurunan penerimaan dana desa sebagaimana huruf perlu memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa kabupaten magelang tahuungkin bumirejobawang tempuran tugurejo kajoran kuadran kajoran ngendrosari kajoran lesanpuro kajoran banjaretno kajoran printing kajoran bangsa kajoran kajoran kajoran mangunrejo kajoran bambusae kajoran wuwuharjo kajoran pandansari kajoran pandanretno kajoran pucungroto kajoran sidorejo kajoran siliwangi a1selomoyo kaliangkrik banjarese kaliangkrik girimarto kaliangkrik girirejo kaliangkrik balerejo kaliangkrik besaran kaliangkrik kemangi kaliangkrik balekerto bandongan bandongan bandongan salamkanci bandongan sukodadpulosar|candimulyo tegalsari candimulyo hampir kulongunung ltejosari galak sumberejo galak girirejo galak panduan galak bandungrejo galak madyogondo galak jogoyaspangasinan grabag bayaran grabag baleagung grabag legen grabag kalipucang grabag banjarsari grabag tlogorejo grabag tirto grabag ketapang grabag salam grabag coro grabag sugihmas grabag posisi grabag giriwetan grabag lebak tegalrejo tegalrejo tegalrejo soroyudan tegalrejo sidorejoponorogo tegalrejo mangunrejo secang mayasari secang madyocondro secang pabean secang runcingkarangkajen secang sidomulyo secang pulang secang donomulyo a14 secang girikulon secang dirikan|industri tanjungsari industri genit industri kentengsari industri girimulyo industri gunungsari industri mangunsari industri gondangrejo bupati magelang, ttd zaenal arifikyang bersifat umum kepada pemerintahan desa adalah bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten magelang kepada pemerintahan desa yang berwujud uangkeuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa. bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: menanggulangi(1l) besaran bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan: keseimbangan antara belanja desa yaitu paling sedikit (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanj, besarnya penurunan dana desa yang diterima desa sebagai akibattau besarnya penurunan alokasi addpaling sedikit (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa sebagai akibat penetapan alokasi add dalam apbd perubahan tahun anggaran dalam hal (satu) desa memenuhi lebih dari (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada penentuan besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada desa tersebut menggunakan hasil perhitungan yang tertinggi. rincian besaran bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan kepala desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum sesuai alokasi masing masing desa kepada bupati melalui camat dengan dihampiri: peraturan desa tentang perubahan apb desa tahun anggaran dan bukti penerimaan bantuan keuangan. camat mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada bupati c.g. bagian tata pemerintahan dengan dihampiri: rekapitulasi bantuan keuangan masing masing desa, peraturan desa tentang perubahan apb desa tahun anggaran dan bukti penerimaan bantuan keuangan. bagian tata pemerintahan mengajukan pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum bagi pemerintah: fotokopi peraturan bupati tentang bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa, dan bukti penerimaan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa untuk masing masing desa. berdasarkan permohonan pencairan dari bagian tata pemerintahan, ppid mencairkan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa rekening masing masing pemerintahan desa bab pengelolaan dan penggunaan dana pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa merupakan penerimaan desa yang dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui apb desa. bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa tahun ibantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa tahun untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk jenis belanja pegawai. bab pertanggungjawaban dan pelaporan pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa sesuai dengan pertanggungjawaban dan pelaporrincian besaran bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa kabupaten magelang tahun besaran alokasi bantuan keuangan umum kecamatan desa kepada pemerintahanpurwosari salaman ngampeldento salaman didasari salaman sawangargo salaman krasakkaranganyar borobudur karangrejo borobudur ngadiharjo borobudur kebonsari borobudur kembanglimus borobudur wringinputihsalam salam suren salam kadiluwih salam jumbo salam tirto salam terusan gede salam siraman salam seloboro salam kulon lumbung sudiro lumbung tegalrandu lumbung lamongan lumbung jerukagung lumbung kradenan lumbung banyuates|dukun serukan dukun seni dukun paten dukun printing sawangan gondowangi sawangan sawangan sawangan krogowanan sawangan kapan |
salinan ldrubahan atas peraturan daerah kabupaten indramayu peraturan daerah kabupaten indramayu nomor tahun tentang nomor tahun alokasi dana desaalokasi dana desa nomor tahun tentang (add) merupakan sumber alokasi dana desa pembiayaan yang digunakan untuk menunjang penyerang garapan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam bagian hukum pembangunan, pembinaan setda kabupaten indramayu dan pelayanan kepada masyarakat kabupaten indramayu, undang undang nomor bahwa berkaitan dengan tahun tentang pembentukan daerah daerah potensi sumber daya alam, kabupaten dalam utamanya minyak dan gas bumi lingkungan propinsi jawa umi, perlu adanya barat berita negara tahun perubahan variabel dalam sebagaimana telah formulasi perhitungan alokasi diubah dengan undang ana desa yang tertuang undang nomor tahun dalam peraturan daerah tentang pembentukan kabupaten indramayu nomor kabupaten purwakarta dan ahun tentang kabupaten subang dengan lokasi dana desa, sehingga perlu diubah:pinsi huruf atas, perlu jawa barat lembaran negara menetapkan peraturan republik indonesia tahun daerah tentang perubahan nomor tambahan atas peraturan daerah lembaran negara republik kabupaten indramayu nomor indonesia nomor tahun tentang alokasi dana desa: undang undang nomor tahun tentang minyak mengingat undang dan gas bumiap penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten indramayubupati indramayu, kepala bagian hukum setda kabupaten indramayunomor sebagaimana dewan perwakilan daerah telah diubah beberapa kali dan dewan perwakilan terakhir dengan undang rakyat daerah lembaran undang nomor tahun negara republik indonesia tentang perubahannegara republik indonesia antara pemerintah pusat dan nomor pemerintahan daerahseri tahun tentang sebagaimana telah diubah pengelolaan keuangan dengan peraturan daerah daerah lembaran negara kabupaten indramayu nomor republik indonesia tahun tahun tentang nomor tambahan perubahan atas peraturan lembaran negara republik daerah kabupaten indonesia nomor indramayu nomor tahun peraturan pemerintah nomor tentang pemerintahan tahun tentang dana esa lembaran acara perimbangan lembaran kabupaten indramayu tahun negara republik indonesia nomor serikeuangan desa lembaran daerah kabupaten indramayu tahun peraturan pemerintah nomor nomor seri tahun tentang desa peran kab lembaran negara republik peraturan sacra kabupaten indramayu nomor tahun indonesia tahun nomor tentang tata tambahan lembaran cara pembentukan produk negara republik indonesia hukum daerah kabupaten nomor5, tambahan tentang pemerintahan lembaran daerah kabupaten desa lembaran daerah indramayu nomor kabupaten indramayu nomor dengan persetujuan bersama pemerintah daerah adalah bupati danbupati indramayu selanjutnya disebut dprd adalah lembagatentang perubahan atas peraturan anggaran pendapatan dan belanja daerah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut apbd adalah indramayu nomor tahun apbd kabupaten indramayu. tentang alokasi dana satuan kerja perangkat daerah yang desa selanjutnya disebut skpd adalah skpd kabupaten indramayu. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang berada beberapa ketentuan dalam peraturan daerah dalam kabupaten indramayu. kabupaten indramayu nomor tahun desa adalah kesatuan masyarakat hukum tentang alokasi dana desa diubah sebagai berikut: hana yang memiliki batas batas wilayah yang ketentuan ditambah satu butir, yaitu berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat butir sehingga selengkapnya berbunyi bagai berikut setempat berdasarkan asal usul dan adat sebagai detikperaturan daerah ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten indramayu. pemerintahan desa adalah penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja desa urusan pemerintahan oleh pemerintah desa yang selanjutnya disebut apb desa adalah dan badan permusyawaratan desa dalam rencana keuangan tahunan pemerintah mengatur dan mengurus kepentingan desa yang dibahas dan disetujui bersama masyarakat setempat berdasarkan asal usul pemerintah desa dan bpd ditetapkan dan adat istiadat setempat yang diakui dan dengan peraturan desa. dihormati dalam mai pemerintahan alokasi dana desa yang selanjutnya disebut negara kesatuan republik indonesia. add adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah desa adalah kuwu dan pamong pemerintah kabupaten untuk pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara desa yang bersumber dari bagian dana pemerintahan desa dalam kabupaten perimbangan keuangan pemerintah pusat indramayu. dan daerah yang diterima oleh kabupaten. kuwu adalah sebutan lain bagi kepala desa bendahara desa adalah seorang pamong kabupaten indramayu. desa yang ditunjuk oleh kuwu untuk badan permusyawaratan desa yang menerima, menyimpan, membayar, selanjutnya disebut bpd adalah lembaga menatausahakan dan mempertanggung yang merupakan perwujudan demokrasi jawabkan uang untuk keperluan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan alokasi dana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan apb desa. desa. potensi sumber daya alam adalah potensi lembaga pemberdayaan masyarakat yang sumber daya alam ang terdapat willy selanjutnya disebut lpm adalah lembaga desa, dapat berupa minyak dan gas bumi yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dan atau barang tambang lainnya. dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan ketentuan diubah sehingga masyarakat kabupaten indramayu. selengkapnya berbunyi sebagai berikut add alokasi dana desa minimal yang diterima desa alokasi dana desa bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah add alokasi dana desa dan bagi hasil pajak yang diterima oleh proporsional untuk desa kabupaten paling sedikit (sepuluh keseratus) setelah dikurangi belanja pegawai. add (add add) alokasi dana desa sebagaimana jumlah nilai bobot desa dimaksud dalam ditetapkan kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) pada setiap tahun nilai bobot desa untuk desa anggaran berjalan. an total alokasi tuk total alokasi dana desa untu besaran alokasi dana desa untuk kabupaten masing masing desa setiap tahun ditetapkan dengan keputusan bupati. add jumlah seluruh alokasi dana desa minimal ketentuan dan jumlah nilai bobot desa belarus diubah, sehingga selengkapnya kabupaten berbunyi sebagai berikut nilai bobot desa dx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa asa variabel independen. dalam menentukan besarnya alokasi vari abel independen merupakan dana desa yang diterima desa tersebut, indikator yang mempengaruhi besarnya dihitung dengan menggunakan rumus nilai bobot setiap desa ang dapat membedakan beban yang ditanggung add adduntuk variabel yang dianggap dibedakan atas variabel independen utama dan variabel independen binti ama ang dianggap kup tambahan. mung : untuk variabel yang dianggap kurang variabel independen utama adalah penting variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. variabel angka bobot untuk masing masing independen utama ditujukan untuk variabel adalah sebagai berikut mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum angka antar desa secara bertahap dan bobot mengatasi kemiskinan struktural koefisien variabel kv) bobot bobot masyarakat desa, meliputi jumlah kemiskinan bobot kemiskinan pendidikan dasar kvi1) led tni variabel independen tambahan kv3) keterjangkauan jumlah penduduk jumlah penduduk kvs) jumlah penduduk potensi sumber daya alam potensi sumber daya| alam penentuan nilai bobot desa dx) jumlah untuk variabel yang dianggap sangat penting angka bobot untuk masing masing jumlah potensi sumber daya variabel adalah sebagai berikut: alam naa jumlah potensi sumber daya kvi1 jumlah miskin desa alam kabupaten. jumlah miskin kabupaten. nilai bobot desa adalah hasil kv2 jumlah penduduk buta aksara penjumlahan dari masing masing bobot desa variabel jumlah penduduk buta aksara kv3 jumlah kematian bayi balita ibu melahirkan besaran add untuk setiap desa adalah: jumlah kematian bayi balita ibu melahirkan kabupaten add add add add kv4 jarak ibu kota desa ibu kota esa kabupaten jarak ibu kota desa ibu kota terjauh besaran add untuk setiap desa add px) adalah add add kv5s jumlah luas wilayah desa jumlah luas wilayah kabupaten add )y add jumlah nilai bobot desa kv6 jumlah penduduk desa kabupaten jumlah penduduk kabupaten besaran add untuk setiap desa dx) adalah kuwu mengajukan permohonan penyaluran add add alokasi dana desa kepada bupati c.g skpd yang menangani pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui camat besaran add untuk setiap desa setelah dilakukan verifikasi oleh tim add px) adalah pendamping kecamatan. add add skpd yang menangani pemberdayaan add add masyarakat dan pemerintahan desa meneruskan berkas permohonan berikut besaran add untuk setiap desa dx) laporannya kepada dinas pendapatan, adalah pengelolaan keuangan dan aset daerah add add dppkad) yang menangani keuangan daerah. kepala dinas pendapatan, pengelolaan ketentuan dan diubah keuangan dan aset daerah dppkad) yang sehingga selengkapnya berbunyi menangani keuangan daerah menyalurkan sebagai berikut alokasi dana desa dari kas daerah rekening pemerintah desa melalui transfer pada pd bpr kecamatan setempat. alokasi dana desa tercantum dalam apbd pencairan alokasi dana desa dalam dianggarkan pada satuan kerja perangkat apb desa dilakukan secara bertahap, daerah skpd) yang menangani masing masing (delapan puluh pemberdayaan masyarakat dan keseratus) untuk tahap dan (dua pemerintahan desa. puluh keseratus) untuk tahap ii. pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk, dalam hal ini pd bpr kecamatan setempat kabupaten indramayu.ketapangketapang, kabupaten lampung selatan, provinsi lampung. kesatu menetapk. kedua pangkalan pendaratan ikan ketapangetapang, kabupaten lampung selatan, provinsi lampunglampucwn sekretariat jenderal kta #rini lirkhususnya tuna, cakalang, dan tongkol, khususnya tuna, cakalang, dan tongkol,tuna, cakalang, dan tongko. kesatu menetapkan rencana pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol yang selanjutnya disebut rpp tcttuna, cakalang, dan tongkol sebagaimana dimaksud dictum kesatu dengan gambarrpp tct sebagaimana dimaksud dictum kesatu merupakan acuan bagi kementerian kelautan dan perikanan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan jenis tuna, cakalang dan tongkoera, anung cahyono suk sebanyak ton. dalam hal ini, tingkat pemanfaatan albakora (albacore) sampai tahun tidak dalam keadaan over fishes year bms namun mengarah over fishes, sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel tingkat pemanfaatan albakora albacore) samudera hindia tingkat produksi gen f2010 fusi ci): hindia sb2010 s bus ci): sb2010 s ci) (n.a) batas wilayah untuk samudera hindia area kompetensi ioc mengacu pada data pengkajian stok terbaru yaitu data tahun stok yang tidak stoking sudah lebih teng tangkap kunci warna stock overfished) stock not year buses1)albakora wppnri adalah fully exploited. dari uraian atas dapat disimpulkan bahwa estimasi stok untuk jenis tuna mata besar, madidihang, cakalang, dan albakora samudera hindia sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel estimasi tingkat pemanfaatan samudera hindia pemanfaatan besar tuna tuna albacares tuna pelamis namun mengarah overfished. tuna sirip biru selatan (southern buletin tuna) tuna sirip biru selatan (southern buletin tuna) dapat ditangkap wppnri dan secara khusus jenis tuna ini dikelola oleh the commission for the conservation southern buletin tuna cast). dalam praktek pengelolaannya, cast telah menerapkan pendekatan output control secara ketat melalui alokasi kuota produksi tahunan bagi setiap negara anggota. pendekatan kuota produksi . terlaksananya (dua) jenis workshop dan sarana belum kegiatan peningkatan publikasi dilaksanakannya pemahaman stakeholder pusat, kegiatan provinsi, terkait tindakan workshop dan mitigasi catch dan ers yang sarana publikasi tertangkap karena berasosiasi kegiatan) dengan tuna dan cakalang sebesar dalam tahun terlaksananya kajian tentang dokumen kajian belum adanya tindakan mitigasi catch dan tindakan mitigasi dokumen kajian ers pada perikanan tuna dan catch dan ers tindakan mitigasi cakalang sebesar dalam (pada perikanan tuna catch dan ers tahun dan cakalang pada perikanan tuna dan cakalang kajian tersusunnya framework dokumen framework belum pengelolaan dan kegiatan ilmiah pengelolaan dan disusunnya konservasi ikan hasil tangkapan kegiatan ilmiah dokumen sampingan (catch) dan ers konservasi ikan hasil framework yang tertangkap karena tangkapan sampingan pengelolaan dan berasosiasi dengan tuna dan (catch) dan ers |kegiatan ilmiah cakalang sebesar dalam yang tertangkap konservasi ikan tahun karena berasosiasi hasil tangkapan dengan tuna dan sampingan cakalang (catch) dan ers yang tertangkap karena berasosiasi dengan tuna dan cakalang framework) terlaksananya survey sosial dokumen survey belum adanya ekonomi nelayan perikanan tuna sosial ekonomi dokumen survey dan cakalang sebesar nelayan perikanan sosial ekonomi dalam tahun tuna dan cakalang nelayan perikanan tuna dan cakalang dokumen wppnri dan wppnri tercapainya pembatasan jumlah kapal yang jumlah kapal kapasitas penangkapan tercantum dalam yang tercantum ikan jumlah armada ioc record vessel dalam ioc penangkapan ikan berdasarkan authorized fish record vessel ketentuan ioc dalam tahun authorized fish saat ini sebanyak kapal terlaksananya pemantauan produksi tahunan produksi tahunan produksi tuna mata besar dan tuna mata besar dan untuk tuna mata albakora berdasarkan ketentuan albakora besar sebanyak ioc dalam tahun ton dan albakora sebanyak ton terlaksananya kajian mitigasi dokumen kajian belum adanya dampak perubahan iklim dampak perubahan dokumen kajian terhadap tuna dan cakalang |iklim terhadap tuna dampak perubah sebesar dalam tahun dan cakalang iklim terhadap tuna dan caka lang kajia nylon saat ini masih menggunakan branch line wire, ers dan perikanan tuna umpan hidup) berdasarkan jenis terhadap ecosystem alat penangkapan ikan dominan (catch dan ers) sebesar dalam tahun berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dominan terlaksananya kajian komposisi dokumen kajian dokumen kajian produksi alat penangkapan ikan komposisi produksi komposisi purse seine dengan alat penangkapan produksi alat menggunakan rumpon sebesar |ikan purse seine penangkapan ikan dalam waktu tahun dengan menggunakan purse seine rumpon dengan menggunakan rumpon yang tersedia berjumlah meningkatnya coverage level jumlah coverage level jumlah coverage national observer program national observer level national menjadi dalam tahun, program untuk kapal observer program khusus untuk perikanan tuna yang menangkap tuna untuk kapal yang sirip biru selatan (southern sirip biru selatan menangkap tuna buletin tuna) (southern buletin tuna) sirip biru selatan saat ini masih wppnri wppnri dan wppnri tersedianya estimasi data dokumen tingkat belum ada potensi dan tingkat pemanfaatan pemanfaatan tuna dokumen tingkat tuna dan cakalang sebesar dan cakalang, antara pemanfaatan tuna dalam tahun lain: dan cakalang current fvsy belum dokumen) diketahui. current bms belum diketahui tersedianya estimasi data total dokumen tac belum ada allowance catch tac) atau catch dokumen tac limit tuna dan cakalang sebesar dokumen) dalam tahun tersedianya harvest control rules dokumen stocks key belum ada dan data stocks key indicators indicators dokumen stocks tuna dan cakalang sebesar key indicators dalam tahun dokumen) terlaksananya kajian mitigasi dokumen kajian belum ad terhadap tuna dan perubahan iklim cakalang terhadap tuna dan cakalang dokumetuna online sebesar kajian branch line dalam tahun berdasarkan jenis alat penangkapan ikan terlaksananya kajian dokumen kajian belum ada pembatasan operasi pembatasan operasi dokumen kajian penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan pembatasan penangkapan ikan purse seine dengan alat operasi yang menggunakan rumpon penangkapan ikan penangkapan ikan sebesar dalam tahun purse seine yang dengan alat menggunakan penangkapan ikan rumpon purse seine yang menggunakan rumpon dokumen) tersedianya estimasi data dokumen estimasi belum ada potensi dan tingkat pemanfaatan data potensi dan dokumen estimasi ikan hasil tangkapan sampingan tingkat pemanfaatan data potensi dan (byctach) sebesar dalam |ikan hasil tangkapan tingkat tahun sampingan (byctach) pemanfaatan ikan antara lain: hasil tangkapan current fvsy belum sampingan diketahui. (byctach) current bms dokumen) belum diketahui wppnri dan wppnri terlaksananya pembatasan jumlah tuna mata jumlah tuna produksi (catch limit) jenis tuna besar produksi mata besar mata besar untuk online tahunan online. produksi tahunan berdasarkan ketentuan cpfc online saat ini dalam tahun. sebanyak ton tahun terlaksananya pembatasan jumlah madidihang jumlah produksi (catch limit) jenis produksi tahunan madidihang madidihang untuk online online produksi tahunan berdasarkan ketentuan cpfc online saat ini dalam tahun. ton tahun terlaksananya sosialisasi dokumen prosedur belum ada prosedur penangkapan ikan penangkapan ikan dokumen kantong laut lepas (highness kantong laut lepas prosedur pocket) kepada asosiasi pelaku (highness pocket) penangkapan ikan usaha asosiasi tuna kantong laut indonesia satuan, asosiasi lepas (highness kapal perikanan nasional akan pocket) dan himpunan pengusaha perikanan bitung hippie) dalam tahun. terlaksananya . terlaksananya kajian mitigasi dokumen kajian belum adany. terhadap tuna dan perubahan iklim cakalang terhadap tuna dan cakalang dokumen.. berdasarkan jenis alat penangkapan ikan terlaksananya kajian komposisi dokumen kajian belum ada produksi alat penangkapan ikan komposisi produksi dokumen kajian purse seine dengan alat penangkapan komposisi menggunakan rumpon sebesar |ikan purse seine produksi alat dalam waktu tahun dengan menggunakan penangkapan ikan rumpon purse seine dengan menggunakan rumpon dokumen)optimalisasi dokumentasi track dokumentasi program vms armada perikanan kapal berdasarkan track kapal tuna dan cakalang sebesar jenis alat berdasarkan jenis dalam tahun. penangkapan ikan alat penangkapan ikan saat ini sebesar terlaksananya optimalisasi dokumentasi belum ada program pemeriksaan armada pemeriksaan dokumentasi tuna dan cakalang pelabuhan armada tuna dan pemeriksaan sebesar dalam tahun. cakalang armada tuna dan cakalang dokumen) tersedianya . tersedianya perangkat teknologi sistem informasi pendaftaran kapal informasi untuk meningkatkan manajemen sim) pada ioc record akurasi data kapal dalam pendaftaran kapal vessel pendaftaran kapal pada romo pada ioc record of| authorized fish record vessel authorized to| vessel authorized masih manual fish sebanyak dalam fish tahun. terlaksananya notifikasi kapal notifikasi kapal belum ada berbendera indonesia yang akan penangkap ikan yang notifikasi kapal mendaratkan tuna dan cakalang mendaratkan luar penangkap ikan luar negeri setiap semester negeri. yang dalam tahun. mendaratkan luar negeri kapal) tersedianya petunjuk dokumen petunjuk belum ada pelaksanaan tindakan negara pelaksanaan tindakan dokumen pelabuhan (port state measures) negara pelabuhan petunjuk pada pelabuhan perikanan (port state measures) pelaksanaan indonesia dalam tahun. tindakan negara pelabuhan (port state measures) dokumen terlaksananya integrasi dokumen integrasi belum ada tindakan negara pelabuhan (port tindakan negara dokumen state measures) bidang pelabuhan (port state integrasi tindakan perikanan tangkap pada measures) negara pelabuhan pelabuhan umum indonesia pelabuhan umum (port state sebesar dalam tahun. measures) pelabuhan umum dokumen terlaksananya ketentuan rasio dokumen hasil belum ada berat sirip hiu sebanyak dari pemeriksaan dokumen hasil berat tubuh hiu atas kapal (inspeksi) berat sirip pemeriksaan berukuran keatas sebesar hiu (inspeksi) berat dalam tahun. sirip hiu dokumen) terlaksananya pelatihan pelatihan tindakan belum ada tindakan mitigasi terhadap mitigasi terhadap pelatihan catch dan ers yang catch dan ers bagi tindakan mitigasi tertangkap karena berasosiasi nelayan tuna| terhadap catch dengan tuna, bagi nelayan online dan purse dan ers bagi tuna online dan purse seine seine nelayan tuna dalam tahun. online dan purse seine nelayan) terlaksananya pelarangan dokumen hasil belum ada penggunaan drift millet dengan pemeriksaan panjang dokumen hasil panjang sebesar drift millet pemeriksaan dalam tahun. panjang drift millet dokumen) terlaksananya penandaan kapal jumlah kapal yang jumlah kapal perikanan berdasarkan diberi tanda yang telah ketentuan internasional sebesar diberikan dalam tahun. penandaan sebesar terlaksananya ketentuan rumpon yang rumpon yang pengaturan jumlah dan dipasang sebanyak dipasang rata penempatan rumpon sebesar unit per kapal dengan |rata unit dalam tahun. jarak mil kapal dengan jarak kurang dari mil terlaksananya . terlaksananya sosialisasi kegiatan sosialisasi belum dilakukan prosedur pemeriksaan kapal kegiatan laut lepas boarding and sosialisasi inspection procedures sea) kegiatan) kepada pelaku usaha penangkapan tuna dan cakalang dalam tahun. terlaksananya ketentuan ketentuan kegiatan belum kegiatan alih muatan alih muatan dilaksanakannya (transhipment) laut lepas (transhipment) dilaut ketentuan sebesar dalam tahun. lepas kegiatan alih muatan (transhipment) laut lepas (o e) terlaksananya pendaftaran pendaftaran ulang belum ulang kapal penangkap ikan kapal penangkap ikan terlaksananya berukuran diatas berukuran diatas pendaftaran ulang sebanyak kapal sebesar sebanyak kapal penangkap dalam tahun. kapal ikan berukuran diatas sebanyak kapal terlaksananya pengembangan dokumen belum adanya pola usaha perikanan tuna dan pengembangan pola dokumen cakalang sebesar dalam usaha perikanan tuna pengembangan tahun. dan cakalang pola usaha perikanan tuna dan cakalang dokumen) terlaksananya penguatan jumlah pelaku usaha jumlah pelaku pembinaan pelaku usaha dan dan asosiasi usaha dan asosiasi sebesar dalam asosiasi saat ini tahun sebanyak perusahaan dan asosiasisetiap semester kepada ioc (transhipment) laut melakukan dalam tahun kegiatan alih muatan (transhipment) laut..sebesar (inspeksi) peralatan pemeriksaan dalam tahun.mbkapal terlaksananya ketentuan kuota kuota penangkapan kuota penangkapan tuna sirip biru tahun penangkapan selatan tahun dalam tuna sirip biru waktu tahun. selatan sebesar ton tahun sasaran pengelolaan indikator tolok ukur wppnri wppnri dan wppnri tersedianya perangkat teknologi sistem informasi belum ada sistem informasi daftar kapal manajemen sim) pendaftaran kapal yang diberikan sisi menangkap pendaftaran kapal perairan tuna dan cakalang perairan perairan kepulauan kepulauan dan kepulauan dan teritorial dan teritorial teritorial indonesia serta zee indonesia indonesia serta zee indonesia serta record vessel authorized indonesia record zee indonesia fish for tuna within indonesia vessel authorized record vessel archipelago and territorial fish for tuna within authorized fish waters) sebesar dalam indonesia archipelago for tuna within tahun and territorial waters) indonesia archipelago and territorial waters) kapal) terlaksananya pemberantasan penangkapan tuna penangkapan kegiatan penangkapan tuna dan cakalang dengan tuna dan dan cakalang dengan cara yang bahan peledak cakalang dengan merusak (destructive fishing bahan peledak practices) sebesar dalam saat ini sebanyak tahun. kasus bulan terlaksananya pemberantasan penangkapan lumba penangkapan kegiatan penangkapan lumba lumba lumba lumba saat lumba sebesar dalam ini sebanyak tahun. kasus bulan. areg boy60lepas samudera samudera (transhipment) laut melakukan pasifik bagian tengah barat lepas samudera kegiatan alih tengah dan bagian timur setiap samudera pasifik muatan semester kepada cpfc dan bagian tengah barat (transhipment) ittf dalam tahun tengah dan bagian laut lepas timur setiap semester samudera samudera pasifik bagian tengah barat tengah dan bagian timur setiap semester yo). terlaksananya ketentuan pelarangan operasi pelarangan pelarangan operasi penangkapan dengan operasi penangkapan dengan alat alat penangkapan penangkapan penangkapan ikan purse seine ikan purse seine yang dengan alat yang menggunakan rumpon menggunakan penangkapan selama bulan dalam tahun. rumpon selama 4l|ikan purse seine bulan yang menggunakan rumpon saat ini dilakukan pada bulan juli s d oktober terlaksananya ketentuan jumlah kapal purse pemantauan pemantauan atas kapal seine atas kapal (observer on board) untuk purse (observer on seine sebesar dalam board) untuk tahun purse seine saat ini masih belum dilaksanakan kapal) meningkatnya kepatuhan jumlah kapal yang kapal yang pelaksanaan log book wajib melaksanakan menyerahkan log penangkapan ikan sebesar log book book dalam tahun. penangkapan ikan penangkapan ikan sebanyak terpenuhinya persyaratan pasar untuk tuna dan cakalangpenyusunan dokumen sertifikat dokumen sertifikat ecolabelling tuna ecolabelling tuna sertifikat yang dan cakalang hasil tangkapan hasil tangkapan di| tersedia saat ini indonesia sebesar dalam indonesia berupa sertifikat tahun. hasil tangkapan ikan shi), catch documentation scheme cds), dan eigene tuna statistical document terlaksananya . no| sasaran wppnri indikator tolok ukur wppnri dan wppnri terlaksananya penerapan eigene dokumen eigene dokumen eigene tuna statistical document tuna statistical tuna statistical programme untuk ekspor dan document programme document impor tuna mata besar sebesar untuk ekspor dan programme untuk dalam tahun. impor ekspor dan impor saat ini sebanyaksamudera dan cakalang chain system tuna hindia sebesar dalam dan cakalang tahun. dokumen terlaksananya ketentuan pemasangan tag dan pemasangan tag pemasangan tag dan catch pelaksanaan cds dan pelaksanaan documentation scheme untuk cds saat ini tuna sirip biru selatan sebesar sebanyak dalam tahun. sasaran pengelolaan indikator tolok ukur wppnriperairan dan cakalang chain system tuna kepulauan indonesia sebesar dan cakalang dalam tahun. dokumen) sasaran pengelolaan indikator tolok ukur| dokumen supply yang berasal dari zee laut dan cakalang chain system tuna sulawesi dan samudera pasifik dan cakalang sebesar dalam tahun. dokumen) indikator dan tolok ukur pengelolaan tongkol (neritik tuna)ongkol (neritik tuna).laksananya survey sosial dokumen survey belum adanya ekonomi nelayan perikanan tongkol sosial ekonomi dokumen survey sebesar 100yo dalam tahun. nelayan perikanan sosial ekonomi tongkol nelayan perikanan tongkol dokumen meningkatnya . produksi tahunan dimulai sejak tahun namun penerapannya secara ketat melalui persyaratan pasar (market requirement) dimulai tanggal januari yakni kewajiban pelaksanaan catch documentation scheme cds). adapun perkembangan global total allowance catch global tac) tuna sirip biru selatan yang dipergunakan sebagai dasar penentuan kuota produksi untuk setiap negara anggota cast, sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel global total allowance catch tac) tuna sirip biru selatan sp asa sumber cast dari tabel atas, dapat diketahui bahwa dengan pendekatan penetapan global tac, estimasi stok tuna sirip biru selatan sejak tahun dinilai mengalami peningkatan dari tahun tahun. hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan global tac setiap tahun, sebagai manfaat pengurangan global tac pada tahun dsirip biru selatan wppnri adalah over exploited. potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang wppnri wppnri dan wppnri berdasarkan data statistik perikanan tangkap dan hasil analisis p4ksi, potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang wppnri tersebut atas. dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tuna mata besarmeningkatnya coverage level jumlah coverage jumlah coverage national observer program menjadi level national level national kapal berukuran atas observer program observer program dalam tahun pada wppnri untuk kapal untuk kapal berukuran berukuran keatas yang keatas yang menangkap tongkol menangkap tongkol saat ini masih 0y6 meningkatnya frekuensi validasi jumlah frekuensi jumlah frekuensi data statistik menjadi kali validasi data validasi data setahun dalam tahun. statistik tahun statistik tahun saat ini sebanyak kali setahun terlaksananya kajian tentang dokumen kajian belum adanya tindakan mitigasi catch dan ers tentang tindakan dokumen kajian pada perikanan tongkol sebesar mitigasi catch tentang tindakan dalam tahun. dan ers pada mitigasi catch dan perikanan tongkol ers pada perikanan tongkol dokumen) terlaksananya kajian pembatasan dokumen kajian belum adanya operasi penangkapan ikan dengan pembatasan operasi dokumen kajian alat penangkapan ikan purse seine penangkapan ikan pembatasan operasi yang menggunakan rumpon sebesar dengan alat penangkapan ikan dalam tahun. penangkapan ikan dengan alat purse seine yang penangkapan ikan menggunakan purse seine yang rumpon menggunakan rumpon dokumen) terlaksananya perlindungan habitat kawasan kawasan ikan seluas juta hektar perlindungan perlindungan sebesar dalam tahun. habitat ikan habitat ikan saat ini seluas juta hektar terlaksananya pembangunan jumlah rumah jumlah rumah rumah ikan sebanyak modul ikan ikan saat ini sebesar selama tahun. sebanyak modul terlaksananya program data primer data primer pengumpulan data primer produksi produksi tongkol. produksi tongkol tongkolbawah kapal) sebesar setiap tahun dalam tahun wppnri tersedianya estimasi data potensi dokumen tingkat belum adanya dan tingkat pemanfaatan tongkol pemanfaatan dokumen tingkat pada wppnri sebesar 100y6 tongkol antara lain: pemanfaatan dalam tahun. current fvsy tongkol current bms dokumen tersedianya estimasi data total dokumen tac ton belum adanya allowance catch tac) atau catch tahun dokumen tac ton limit tongkol pada wppnri tahun sebesar dalam tahun. dokumen) tersedianya . tersedianya data stocks key dokumen stocks belum adanya indicators tongkol sebesar key indicators dokumen stocks key dalam tahun. indicators dokumen) terlaksananya kajian mitigasi dokumen kajian belum adanya dampak perubahan iklim terhadap mitigasi dampak dokumen kajian tongkol sebesar dalam perubahan iklim mitigasi dampak tahun. terhadap tongkol perubahan iklim terhadap tongkol dokumen terlaksananya kajian risk based dokumen kajian belum adanya assessment rba) tentang dampak risk based dokumen kajian negatif perikanan tongkol terhadap assessment rba) risk based lingkungan ecosystem, catch, assessment rba) ers yang tertangkap karena dokumen)terlaksananya optimalisasi dokumentasi track dokumentasi track program vms armada perikanan kapal berdasarkan kapal berdasarkan yang menangkap tongkol sebesar jenis alat jenis alat dalam tahun. penangkapan ikan penangkapan ikan saat ini sebanyak terlaksananya optimalisasi dokumen belum adanya program pemeriksaan armada pemeriksaan dokumen perikanan yang menangkap kapal yang pemeriksaan tongkol pelabuhan sebesar menangkap tongkol kapal yang dalam tahun. menangkap tongkol dokumen) tersusunnya ketentuan tentang dokumen belum adanya pelarangan poaching sebesar ketentuan dokumen ketentuan dalam tahun. pelarangan pelarangan poaching poaching dokumen) meningkatnya partisipasi partisipasi partisipasi indonesia dalam kerjasama intra indonesia pada indonesia pada regional dan regional dalam pertemuan pertemuan pengelolaan tongkol pada organisasi organisasi organisasi pengelolaan perikanan pengelolaan pengelolaan regional dalam tahun. perikanan regional perikanan regional saat ini sebanyak kali tahun terlaksananya . terlaksananya pengembangan pola dokumen belum adanya usaha perikanan tongkol sebesar pengembangan pola dokumen dalam tahun. usaha perikanan pengembangan pola tongkol usaha perikanan tongkol dokumen terlaksananya penguatan jumlah pelaku jumlah pelaku pembinaan pelaku usaha dan| usaha dan asosiasi usaha dan asosiasi asosiasi sebesar dalam sebanyak tahun. perusahaan dan asosiasi sasaran pengelolaan indikator tolok ukur wppnri terlaksananya pertemuan antara pertemuan antara belum adanya scientist, manager dan stakeholder scientist, manager pertemuan antara terkait perikanan tongkol sekali dan stakeholder scientist, manager setahun dalam tahun. sekali setahun dan stakeholder pertemuan meningkatnya kepatuhan jumlah kapal yang kapal yang pelaksanaan log book wajib menyerahkan log penangkapan ikan sebesar melaksanakan log book penangkapan dalam tahun book penangkapan ikan sebanyak ikan terlaksananya pelatihan training pelatihan belum adanya trainer tot) penanganan pasca penanganan pasca pelatihan panen tongkol bagi orang (panen tongkol bagi penanganan pasca nelayan dalam waktu tahun. nelayan panen tongkol bagi nelayan nelayan)susunnya sertifikat ecolabelling dokumen sertifikat dokumen sertifikat tongkol produksi indonesia ecolabelling yang tersedia saat sebesar 100yo dalam tahun. tongkol produksi berupa sertifikat indonesia hasil tangkapan ikan shi), catch documentation scheme cds), dan eigene tuna statistical document sasaran pengelolaan indikator tolok ukur wppnri tersusunnya dokumen supply chain dokumen supply belum adanya system tongkol berdasarkan chain system dokumen supply wppnri sebesar dalam tongkol chain system tahun. tongkol dokumen) rencana . rencana aksi pengelolaan adapun susunan rencana aksi untuk mencapai setiap sasaran yang telah ditentukan, sebagai berikut: pengelolaan tuna dan cakalang rencana aksi untuk mencapai sasaran nasional pengelolaan tuna dan cakalangdan wppnri sebanyak pengelolaan tongkol rencana aksi untuk mencapai sasaran nasional pengelolaan tongkol sebanyak rencana aksi untuk mencapai sasaran pengelolaan tongkol wppnri sebanyak uraian rinci masing masing rencana aksi tersebut atas adalah sebagai berikut rencana. rencana aksi pengelolaan tuna dan cakalang terwujudnya pengelolaan tuna dan cakalanguna dan cakalang pelabuhan perikanan tangkap produksi tuna dan cakalang perikanan, pelabuhan yang ditunjuk, dan tempat dan badan penelitian pelabuhan perikanan, pelabuhan pendaratan ikan untuk kapal berukuran bawah dan pengembangan yang ditunjuk, dan tempat kelautan dan pendaratan ikan untuk kapal perikanan berukuran bawah melaksanakan pelatihan bagi petugas enumerator badan pengembangan sebesar setiap tahun dalam sumber daya manusia tahun. dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan melaksanakan pengumpulan data primer produksi tuna pemerintah daerah dan cakalang pelabuhan perikanan, pelabuhan yang provinsi ditunjuk, dan tempat pendaratan ikan untuk kapal berukuran bawah sebesar setiap tahun melakukan analisis data primer produksi tuna dan direktorat jenderalbadan penelitian dan berukuran bawah, antara lain berdasarkan: pengembangan jenis alat penangkapan ikan kelautan dan tempat pendaratan dan wilayah penangkapan perikanan, dan komposisi produksi berdasarkan jenis alat pemerintah daerah penangkapan ikan provinsi menyampaikan . penanggung waktupada pertemuan yang dan pengembangan diselenggarakan oleh kementerian kelautan dan kelautan dan perikanan skala nasional. perikanankepada komite ilmiah remo dan pengembangan kelautan dan perikanan meningkatnya tingkat cakupan menyusun kebijakan dan petunjuk teknis mobilisasi direktorat jenderal program observer nasional petugas pemantau atas kapal, termasuk prosedur perikanan tangkap (coverage level national observer pelaporan data hasil pemantauan atas kapal program) menjadi dalam melakukan estimasi jumlah trip penangkapan tahun badan penelitian dan tahun untuk setiap kapal penangkap atas dengan alat pengembangan penangkapan ikan, antara lain: kelautan dan tuna online, perikanan purse seine, cc. oceanic millet, handling, pole and line(observer on board) sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan memfasilitasi penempatan petugas pemantau atas asosiasi kapal (observer on board) hingga mencapai cakupan program observer nasional dari jumlah trip penangkapan tahun mobilisasi . penanggung waktu mobilisasi petugas pemantau atas kapal (observer on direktorat jenderal board) dengan coverage level mencapai dari jumlah perikanan tangkap, tripdirektorat jenderal observer oleh tim validasi yang terdiri dari kelompok perikanan tangkap, peneliti (scientist group) dan pengelola (managers) dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan mengolah data hasil pemantauan observer berdasarkan direktorat jenderal jenis alat penangkapan ikan antara lain: perikanan tangkap, data hasil tangkapan dan upaya penangkapan (catch dan badan penelitian and effort data), dan pengembangan data biologi produksi tuna, antara lain berupa kelautan dan kematangan gonad, length frequency, dan ukuran perikanan berat, jumlah dan jenis hasil tangkapan sampingan (catch), jumlah dan jenis ers, data komposisi ukuran (size competition data)observer setiap tahun perikanan tangkap, dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan . penanggung waktu lo. perfilman data statistik menjadi kali tahun setiap tahun, dengan unsur provinsi perikanan tangkap dalam tahun. melakukan pelatihan enumerator provinsi badan pengembangan khususnya data tuna dan cakalang, catch dan ers sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan cakalang berdasarkan metode statistik yang ada provinsi setiap tahun, dengan pelaku usaha perikanan tangkap cakalang, total produksi berdasarkan jenis alat penangkapan dan badan penelitian ikan, dan pengembangan wilayah penangkapan (perairan kepulauan, laut kelautan dan teritorial, zee dan laut lepas), perikanan komposisi produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan, jenis species tuna dan cakalang, catch dan ers, armada penangkapan.una dan perikanan tangkap, cakalang, catchuna dan direktorat jenderalromo . penanggung waktu terlaksananya (dua) jenis membuat dan mendistribusikan bahan publikasi seperti direktorat jenderal kegiatan peningkatan pemahaman leaflet, brosur dan poster tentang pentingnya penerapan perikanan tangkap stakeholder pusat dan provinsi, tindakan mitigasi catch dan ers yang tertangkap dan pemerintah terkait tindakan mitigasi catch karena berasosiasi dengan tuna dan cakalang daerah provinsi dan ers yang tertangkap karena berasosiasi dengan tuna dan melakukan penyuluhan tentang pentingnya penerapan badan pengembangan cakalang sebesar dalam tindakan mitigasi catch dan ers yang tertangkap sumber daya manusia tahun. karena berasosiasi dengan tuna dan cakalang dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan membuat papan pengumuman pelabuhan perikanan, direktorat jenderal pelabuhan yang ditunjuk, dan tempat pendaratan ikan perikanan tangkap tentang pentingnya penerapan tindakan mitigasi catch dan ers yang tertangkap karena berasosiasi dengan tuna dan cakalang pelabuhan perikanan pantai ppp) dan pangkalan provinsi pendaratan ikan ppi) terlaksananya kajian tentang melaksanakan kajian dampak negatif perikanan tuna dan direktorat jenderal tindakan mitigasi catch dan ers cakalang terhadap catch dan ers perikanan tangkap, pada perikanan tuna dan cakalang dan badan penelitian sebesar dalam tahun. dan pengembangan kelautan dan perikanan menyusun rekomendasi tindakan mitigasi catch dan direktorat jenderal ers dalam perikanannyusun kebijakan nasional pelaksanaan tindakan direktorat jenderal mitigasi catch dan ers dalam perikanan tuna dan perikanan tangkap, cakalang dan badan penelitian dan . penanggung waktu dan pengembangan kelautan dan perikanan melaksanakan inspeksi dan pengawasan, serta upaya direktorat jenderal penegakan hukum terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan sumber tindakan mitigasi catch dan ers dalam perikanan tuna daya kelautan dan dan cakalang perikanan menyusun kebijakan daerah tentang pelaksanaan pemerintah daerah tindakan mitigasi catch dan ers dalam perikanan tuna provinsi dan cakalang memfasilitasi terlaksananya kebijakan tindakan mitigasi asosiasi dan potential catch dan ers dalam perikanan tuna dan cakalang. partner menyampaikan hasil inspeksi dan pengawasan, serta direktorat jenderal upaya penegakan hukum pelaksanaan kebijakan tindakan pengawasan sumber mitigasi catch dan ers dalam perikanan tuna dan daya kelautan dan cakalang pada pertemuan yang diselenggarakan oleh perikanan kementerian kelautan dan perikanan skala nasional serta romo melaksanakan analisa dan evaluasi setiap dua tahun direktorat jenderal tentang efektifitas pelaksanaan tindakan mitigasi catch perikanan tangkap dan ers dalam perikanan tuna dan cakalang, yang dan direktorat melibatkan unsur stakeholder jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tersusunnya kerangka kerja menyusun kerangka kerja pengelolaan dan kegiatan direktorat jenderal pengelolaan dan kegiatan ilmiah ilmiah untuk konservasi hiu dan penyu laut, burung laut pengelolaan ruang konservasi ikan hasil tangkapan dan mamalia laut (cetacea) yang tertangkap karena laut dan badan sampingan (catch) dan ers yang berasosiasi dengan tuna dan cakalang penelitian dan tertangkap karena berasosiasi pengembangan dengan tuna dan cakalang sebesar kelautan dan dalam tahun. perikanan menetapkan . tabel tingkat pemanfaatan tuna mata besar (eigene tuna) wppnri wppnri dan wppnri tingkat wilayah: indikator pemanfaatan tahun produksi perairan produksi rata rata kepulauan msy (t): unknown uncertain teritorial fo012 fvsy unknown indonesia sb2012 s busy unknown sb2012 s unknown perairan kepulauan indonesia terdiri dari wppnri wppnri wppnri stok yang sudah lebih pok pian tangkap kunci warna stock not stock overfished) year buys overfishedadalah fully exploited dan wppnri dan wppnri adalah over exploited. berdasarkan hasil penelitian pusat penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan p4ksi) wppnri wppnri dan wppnri tahun menunjukkan bahwa ukuran panjang cagak fork length fl) tuna mata besar yang tertangkap pukat cincin secara berturut turut adalah (mode cm), hate (mode cm), pancing ulur dalam (modus cm), rawai tunaikan tuna mata besarjuga berupa ikan juwana, namun persentasenya relatif kecil yaitu sekitar dari rata rata total produksi sebanyak ton kapal bulan. sumber daya ikan tuna mata besarpersentasenya dari laju tangkap alat penangkapan ikan sebesar ton kapal bulan.alat penangkapan ikan alternatif dan perlu dikembangkan yaitu rawai tuna, hate, pancing ulur dalam dan pancing ulur permukaan tonda. madidihang . penanggung waktu menetapenelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan melaksanakan workshop nasional tentang kerangka kerja direktorat jenderal pengelolaan dan kegiatan ilmiah untuk konservasi hiu pengelolaan ruang dan penyu laut, burung laut dan mamalia laut (cetacea) laut dan badan yang tertangkap karena berasosiasi dengan tuna dan penelitian dan cakalang pengembanganada penelitian dan pertemuan yang diselenggarakan oleh kementerian pengembangan kelautan dan perikanan skala nasionalrikanan tangkap burung laut dan mamalia laut (cetacea) yang tertangkap karena berasosiasi dengan tuna dan cakalang kepada rfm terlaksananya survey sosial | melaksanakan kajian terkait kondisi sosial ekonomi (social badan penelitian dan ekonomi nelayan perikanan tuna economy assessment) nelayan perikanan tuna dan pengembangan dan cakalang sebesar dalam cakalang kelautan dan tahun.una dan cakalang pengembangan berdasarkan wppnri kelautan dan perikanan melaksanakan . penanggung waktuuna dan cakalanguna dan pengembangan cakalangwppnri wppnri dan wppnri wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan tercapainya pembatasan menyusun rencana pengembangan armada tuna dan direktorat jenderal kapasitas penangkapan cakalang tuna fleet development plan), perairan perikanan tangkap, ikan jumlah armada samudera hindia teritorial, kepulauan, zee dan laut badan penelitian dan penangkapan ikan berdasarkan lepas) dengan paling sedikit memuat informasi tentang: pengembangan ketentuan ioc dalam tahun. jumlah kapal berdasarkan ukuran dan jenis alat kelautan dan penangkapan ikan, perikanan, dan lokasi tempat pembangunan kapal, pemerintah daerah waktu pembangunan kapal, provinsi wilayah penangkapan ikan. menetapkan kebijakan rencana pengembangan armada direktorat jenderallakukan inventarisasi jumlah dan nama kapal yang direktorat jenderal tercantum dalam ioc record vessel authorized fish, perikanan tangkap namun tidak memperpanjang sisi kapal tidak aktif melakukan . wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan melakukan inventarisasi jumlah dan nama kapal pemerintah daerah penangkap ikan berukuran bawah yang provinsi berkaitan dengan tuna dan cakalang, dan menyusun rencana pengembangan armada penangkapan fleet development plan membatasi penerbitan sisi yang sama dengan jumlah direktorat jenderal kapal yang tercantum dalam ioc record vessel perikanan tangkap authorized fish namun tidak memperpanjang sisi kapal tidak aktif pengembangan armada tuna dan cakalang provinsi menyampaikan rencana pengembangan armada tuna pemerintah daerah dan cakalang pada pertemuan yang diselenggarakan provinsi oleh kementerian kelautan dan perikanan skala nasional menyampaikan rencana pengembangan armada tuna direktorat jenderal danditeruskan kepada sekretariat ioc melakukan evaluasi sinkronisasi penerbitan sisi dan direktorat jenderal realisasi pengembangan armada tuna setiap (dua)produksi tuna mata besar dan mata besar dan albakora setiap bulan perikanan tangkap albakora berdasarkan ketentuan melakukan analisa data produksi tuna mata besar dan badan penelitian dan ioc dalam tahun. albar berdasarkan wilayah penangkapan perairan pengembangan zee samudera hindia, laut lepas samudera hindia, kelautan dan laut teritorial samudera hindia dan perairan kepulauan perikanan samudera hindia setiap (tiga) bulan melakukan . wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan dan albar setiap tahun partner melakukan workshop estimasi produksi tuna mata besar direktorat jenderal dan albakora setiap tahun perikanan tangkap, dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan menggunakan estimasi produksi tuna mata besar dan direktorat jenderal albakora setiap tahun dalam hal dilakukan pembagian perikanan tangkap, alokasi kuota samudera hindia dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan menyampaikan estimasi produksi tuna mata besar dan badan penelitian dan albakora setiap tahun kepada komite ilmiah ioc pengembangan kelautan dan perikanansamudera hindia perikanan tangkap, tuna dan cakalangsamudera hindia dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan . wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan perikanan ootuna sumber daya manusia dan cakalang,ioalat alat penangkapan ikan tuna online dengan ruang perikanan tangkap, penangkapan ikan online lingkup kajian mencakup aspek teknis dan sosial ekonomi dan badan penelitian sebesar dalam tahun. dalam perikanan tuna online dan pengembangan kelautan dan perikanan pengkajian penggunaan branch line nylosi ilmiah ioc dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikananbeberapa negara anggota tentang penggantian branch line dan badan penelitian wire menjadi branch line nylon dan pengembangan kelautan dan perikanan terlaksananya . wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan terlaksananya kajian risk| melaksanakan kajian risk based assessment rba) direktorat jenderal based assessment rba) tentang dampak negatif perikanan tuna terhadap perikanan tangkap, perikanan tuna terhadap lingkungan (ekosistem) berdasarkan jenis alat dan badan penelitian ecosystem (catch, ers dan penangkapan ikan dominan antara lain: dan pengembangan umpan hidup) berdasarkan jenis online terhadap catch dan ers, kelautan dan alat penangkapan ikan dominan purse seine yang menggunakan rumpon terhadap perikanan sebesarte ilmiah ioc dan badan penelitimemfasilitasi kesediaan kapal purse seine dalam rangka asosiasi dan potential pengkajian komposisi produksi yang menggunakan partner rumpon. wppnri dan wppnri jawab pelaksanaanioc, direktorat jenderal sebagai argumentasi pembatasan penggunaan rumpon perikanan tangkap, dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan meningkatnya coverage level melakukan estimasi jumlah trip penangkapan tahun direktorat jenderal national observer program menjadi untuk setiap kapal penangkap yang menangkap tuna sirip perikanan tangkap, dalam tahun, khusus biru selatan, berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dan badan penelitian untuk perikanan tuna sirip biru antara lain: dan pengembangan selatan (southern buletin tuna). tuna online, kelautan dan purse seine, perikanan cc. oceanic millet, handlingsumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan level dari jumlah trip penangkapan anggotanya menyusun . wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan menyusun panduan atau petunjuk teknis mobilisasi direktorat jenderal petugas pemantau atas kapal (scientific observer on | perikanan tangkap, board) termasuk prosedur pelaporan data hasil| dan badan penelitian pemantauan atas kapal dan pengembangan kelautan dan perikanan melakukan mobilisasi petugas pemantau atas kapal direktorat jenderal (scientific observer on board) dengan coverage level| perikanan tangkap, mencapai dari jumlah trip penangkapan tahun dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan membentuk tim validasi verifikasi data observer yang direktorat jenderal terdiri dari kombinasi kelompok peneliti (scientist group) perikanan tangkap, dan pengelola dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan tim validasi melakukan pengolahan data observer direktorat jenderal program berdasarkan jenis alat penangkapan ikan antara perikanan tangkap, lain: dan badan penelitian data komposisi ukuran hasil tangkapan, dan pengembangan wilayah penangkapan, kelautan dan data hasil tangkapan dan upaya, perikanan data biologi produksi tuna antara lain berupa kematangan gonad, length frequency, dan ukuran berat, jumlah dan jenis hasil tangkapan sampingan (catch), dan jumlah dan jenis erscast dan pengembangan kelautan . wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan kelautan ddan tingkat pemanfaatan tuna dan (historical catch) tuna mata besar, madidihang dan perikanan tangkap cakalang sebesar dalam cakalang tahun. melaksanakan kajian estimasi potensi dan tingkat badan penelitian dan pemanfaatan tuna dan cakalang dengan menentukan: pengembangan msy untuk tuna mata besar, madidihang dan kelautan dan cakalang, perikanan current fvsy untuk tuna mata besar, madidihang dan cakalang, current busy untuk tuna mata besar, madidihang dan cakalang.padapada komisi nasional pengkajian sumber daya ikan kelautan dan komnas kajian perikanan mengusulkan kebijaklautan dan perikanan dan komnas kajian besar, madidihang dan cakalangsanakan pembarusetiap tahun kelautan dan perikanan dan komnas kajian tersedianya estimasi data total menetapkan tac untuk tuna mata besar, madidihang dan badan penelitian dan allowance catch tac) atau catch cakalang pengembangan limit tuna dan cakalang sebesar kelautan dan dalam tahun. perikanan dan komnas kajian madidihang dan cakalang dan produksi tahunan, sebagai provinsi bahan penentuan kriteria alokasi tac melakukan workshop nasional untuk menetapkan kriteria direktorat jenderal alokasi tac tuna mata besar, madidihang dan cakalang perikanan tangkap, kepada pusat dan provinsi, termasuk kebijakan tindakan badan penelitian dan untuk perbaikan (collective action policy). pengembangan kelautan dan perikanan dan komnas kajian menyampaikan jumlah tac tuna mata besar, madidihang direktorat jenderal dan cakalang kepada pusat dan provinsi, termasuk perikanan tangkap, kebijakan tindakan untuk perbaikan (collective action badan penelitian dan policy) dan komnas kajian cakalang untuk pusat dan provinsi terkait perikanan tangkap, badan madidihang wppnri wppnri dan wppnri tingkat wilayah: indikator pemanfaatan tahun produksi rata rata .261t kepulauan dan msy (t): unknown uncertain teritorial f2o12 fusi unknown indonesia sb2012 bmsstock overfished) stock not year buseslayanan aanover exploited dan wppnri dan wppnri adalah fully exploited. berdasarkan hasil penelitian p4ksi wppnri wppnri dan wppnri tahun menunjukkan bahwa sumber daya madidihang yang tertangkap oleh alat penangkapan ikan pukat cincin mempunyai ukuran (modus cm), yang tertangkap oleh alat penangkapan ikan hate mempunyai (modus cm), yang tertangkap oleh alat penangkapan ikan pancing ulur permukaan permukaan pancing tonda mempunyai (modus cm), yang tertangkap oleh alat penangkapan ikan pancing ulur dalam berkisar (modus cm) dan yang tertangkap oleh alat penangkapan ikan rawai tuna laut banda mempunyaimadidihangyang tertangkap juga berupa ikan madidihang, namun persentasenya relatif kecil yaitu sekitar dari rata rata total produksi . sasaran pengelolaan rencana aksi penanggung waktu wppnri wppnri dan jawab pelaksanaan wppnri badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan penerbitan sisi berdasarkan tac tuna mata besar, direktorat jenderal madidihang dan cakalang yang ditetapkan oleh menteri perikanan tangkap dan pemerintah daerah provinsi melakukan evaluasi pemanfaatan tac tuna mata besar, direktorat jenderal madidihang dan cakalang oleh pusat dan provinsi setiap perikanan tangkap tahun tersedianya harvest control rules melakukan kajian untuk menetapkan harvest control rules direktorat jenderal dan data stocks key indicators dan stocks key indicators tuna mata besar, madidihang perikanan tangkap, tuna dan cakalang sebesar dan cakalang dan badan penelitian dalam tahun. dan pengembangan kelautan dan perikanan key indicators tuna mata besar, madidihang dan cakalang provinsi key indicators tuna mata besar, madidihang dan cakalang menyampaikan hasil kajian harvest control rules dan direktorat jenderal stocks key indicators tuna mata besar, madidihang dan perikanan tangkap, cakalanglakukan workshop nasional tentang harvest control direktorat jenderal rules dan stocks key indicators tuna mata besar, perikanan tangkap, madidihang dan cakalang badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan dan komnas . sasaran pengelolaan rencana aksi penanggung waktu wppnri wppnri dan jawab pelaksanaan wppnri komnas kajian melakukan moratorium penangkapan tuna mata besar, direktorat jenderal madidihang dan cakalang dalam hal stocks key indicators perikanan tangkap telah memperlihatkan adanya gejala over fishing dan pemerintah daerah provinsi dampak perubahan iklim terhadap perikanan tuna mata besar, madidihang dan cakalang perikanan tangkap tuna dan cakalang sebesar melaksanakan pelatihan bagi penyuluh perikanan dan badan pengembangan dalam tahun.mata dan pemberdayaan besar, madidihang dmata besar, perikanan tangkap madidihang dan cakalang melanjutkan kajian tindakan mitigasi dampak negatif badan penelitian dan perubahan iklim terhadap perikanan tuna mata besar, pengembangan madidihang dan cakalangkajian penggunaan branch line nylon diselenggarakan oleh kementerian kelautan dan perikanan tangkaprikananskalanasionalpenggantian branch line wire menjadi branch line nylon penangkapan ikan sebesar purse seine yang men. hate (pole and line). daya kelautan danoa) perikanan melakukan estimasi komposisi produksi juvenile tuna direktorat jenderal mata besar dan madidihang berdasarkan bulan perikanan tangkap, penangkapan dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan menyampaikan rekomendasiterkait pelarangan pembatasan dan badan penelitian penggunaan rumpon oleh purse seine untuk bulan dan pengembangan tertentu, guna melindungi tertangkapnya juvenile tuna kelautan dan mata besar dan madidihang yang bertujuan mencegah perikanan terjadinya growth over fishing dan dan badan penelitian madidihang dan pengembangan kelautan dan perikanan dan tingkat pemanfaatan hasil historical catch) hasil tangkapan sampingan catch perikanan tangkap tangkapan sampingan (catch) melaksanakan kajian estimasi potensi dan tingkat badan penelitian dan sebesar dalam tahun. pemanfaatan hasil tangkapan sampingan catch dengan pengembangan menentukan: kelautan dan msy untuk catch jenis tertentu, perikanan current fusi untuk catch jenis tertentu, current msy untuk catch jenis tertentu. menyampaikan hasil kajiada pengembanganpemanfaatmanfaatan hasil tangkapan sampingan (catch) kepada pengembangan komnas kajiengembangan kelautan dan perikanan dan komnas kajian menetapkan potensi dan tingkat pemanfaatan hasil direktorat jenderal tangkapan sampingan catch perikanan tangkap, badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikananhasil tangkapan sampingan (catch) setiap pengembangan tahun kelautan dan perikanan dan komnas kajian menetapkan jumlah hasil tangkapan sampingan (catch) direktorat jenderal tertentu yang boleh ditangkap setiap tahun perikanan tangkap, badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan dan komnas kajian wppnri dan wppnri wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan produksi . wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan mata besarproduksi (catch limit) jenis limit tuna mata besar untuk online tahun perikanan tangkap madang,,yo) terlaksananya sosialisasi menyusun panduan penangkapan ikan kantong laut direktorat jenderal prosedur penangkapan ikan lepas (highness pocket) samudera pasifik bagian barat perikanan tangkap kantong laut lepas (highness tengah cpfc) dan samudera pasifik bagian timur pocket) kepada asosiasi pelaku ittf) usaha asosiasi tuna menyusun laporan tahunan hasil pemantauan vms kapal direktorat jenderal indonesia satuan, asosiasi kapal berbendera indonesia yang melakukan operasi pengawasan sumber perikanan nasional akan dan penangkapan ikan kantong laut lepas (highness pocket) daya kelautan dan himpunan pengusaha perikanan samudera pasifik bagian barat tengah cpfc) dan perikanan bitung hippie) dalam tahun. samudera pasifik bagian timur ittf). kantong laut lepas (highness pocket) samudera pasifik perikanan tangkap bagian . wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan bagian timur ittf) menyusun daftar kapal yang akan melakukan operasi direktorat jenderal penangkapan ikan kantong laut lepas (highness pocket) perikanan tangkap samudera pasifik bagian barat tengah cpfc) dan samudera pasifik bagian timur ittf menyusun laporan tahunan operasi penangkapan oleh direktorat jenderal kapal berbendera indonesia kantong laut lepas perikanan tangkap (highness pocket) samudera pasifik bagian barat tengah cpfc) dan samudera pasifik bagian timur ittf), antara lain mencakup jumlah dan nama kapal, jenis alat penangkapan ikan, cc. jumlah dan jenis produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan.zee laut sulawesi dan perikanan tangkap, tuna dan cakalang sebesar samudera zee samudera pasifikzee laut sulawesi dan samudera zee samudera pasifiktuna sumber daya manusia dan . wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan dan cakalang dan pemberdayaan iiagakattatan|cpfmelaksanakan hasil kajian yang disampaikan, serta kepada komite ilmiah cpfc melaksanakan hasil kajian sebagai penggantian branch line wire menjadi branch line nylo, penangkapan ikan sebesar purse seine yang meng. wppnri dan wppnri jawab pelaksanapartnercpfc direktorat jenderal sebagai argumentasi pembatasan penggunaan rumpon perikanan tangkap, oleh kapal purse se| optimalisasi memanfaatkan hasil penyelidikan djpsdkp tentang vms direktorat jenderal program vms armada perikanan track recording kapal yang diketahui diduga beroperasi perikanan tangkap tuna sebesar dalam diluar wilayah penangkapan yang tercantum dalam sisi tahun. untuk menjadi dasar pertimbangan perpanjangan sisi dan pendaftaran kapal romo. melakukan evaluasi dan analisis perbandingan jumlah direktorat jenderalvms (pemasangan keaktifan transmitter) melakukan pemantauan dan analisis vms track recording direktorat jenderal untuk kapal tuna dan cakalang berdasarkan jenis alat pengawasan sumber penangkapan ikan, antara lain: daya kelautan dan tuna online, perikanan purse seine, pole and line: millet oceanic. melakukan penyelidikan secara berkala terhadap vms direktorat jenderal track recording kapal yang diketahui diduga beroperasi pengawasan sumber diluar wilayah penangkapan yang tercantum dalam sisi. daya kelautan dan perikanan menyampaikan . produksi sebanyak ton kapal bulan. sumber daya madidihanglaju tangkap alat penangkapan ikan ini sangat kecil yaitu ton kapal bulan. adapun pada alat penangkapan ikan pancing ulur dalam dan rawai tuna lmrawai tuna, hate, pancing ulur dalam dan pancing ulur permukaan tonda masih punya peluang untuk dikembangkanhingga saat inicakalang wppnri wppnri dan wppnri tingkat tahun kepulauan produksi rata rata .463t dan msy (t): unknown uncertain teritorial f2o12 fusi: unknown indonesia sb2012 busylebih tangkap stock not stock overfished) overfished) year buys1) besar bus1 stock subject overfishing) year fvsy21 stock not subject overfishing) year fasis1) tdakdiaseeo tum ditentukan hotassessed uretraberdasarkan hasil penelitian p4ksi wppnri wppnri dan wppnri tahun menunjukkan bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan mengeksploitasi sumber daya ikan cakalang adalah pukat cincin, hate, pancing tonda, dan pancing ulur permukaan. pada umumnya alat penangkapan ikan tersebut dioperasikan dengan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon atau pays ds). belum diketahui tingkat eksploitasi alat penangkapan ikan tersebut atas, namun diketahui bahwa ukuran . penanggung waktu menyampaikan hasil penyelidikan kepada dept, untuk direktorat jenderal dijadikan salah satu dasar pertimbangan perpanjangan pengawasan sumber sisi dan pendaftaran kapal romo.. yang pengawasan sumber mencakup: daya kelautan dan jumlah dan nama kapal yang mengalami kerusakan perikanan teknis:.n pendaftaran kapal daya kelautan dan pada romo.tuna dan cakalang berdasarkan pengawasan sumber jenis alat penangkapan ikantuna dan cakalang pelabuhan sebelum melakukan pengawasan sumber tuna dan cakalang pelabuhan pendaratan ikan hasil tangkapan, antara lain mencakup daya kelautan dan sebesar dalam tahun. kapal dengan alat penangkapan ikan: perikanan tuna. penanggung waktu tuna online, purse seine, pole and line: millet oceanic, handling. menyusun laporan hasil pemeriksaan kapal penangkap direktorat jenderal tuna dan cakalang berdasarkan jenis alat penangkapan pengawasan sumber ikan, antara lain. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kapal direktorat jenderal penangkap tuna pelabuhan perikanan dan atau pengawasan sumber pelabuhan yang ditunjuk. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kapal direktorat jenderal penangkap tuna dan cakalang pelabuhan perikanan perikanan tangkap dan atau pelabuhan yang ditunjuk kepada sidang tahunan romo. tersedianya perangkat teknologi mengembangkan sistem informasi manajemen sim) direktorat jenderal akurasi data kapal dalam fish record vessel authorized fish vessel authorized fish perikanan tangkap lan aan dengan perangkat teknologi informasi terlaksananya notifikasi kapal menyusun kebijakan kewajiban melakukan notifikasi direktorat jenderal berbendera indonesia yang akan kapal penangkap ikan yang direncanakan melakukan perikanan tangkap mendaratkan tuna dan cakalang kegiatan pendaratan ikan hasil tangkapan luar negeri luar negeri setiap semester melakukan sosialisasi kebijakan kewajiban melakukan direktorat jenderal dalam tahun. notifikasi kapal penangkap ikan yang direncanakan perikanan tangkap melakukan kegiatan pendaratan ikan hasil tangkapan luar . penanggung waktu luarnegeriuntuk melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan luar negeri pada tahun berjalan kepada sekretariat ioc setiap awal tahun, antara lain mencakup: identitas kapal penangkap negara pelabuhan tujuan rencana waktu pendaratan produksidiizinkan pengawasan sumber (authorized) melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan daya kelautan dan luar negeri perikanan melakukan pendataan kapal bagi anggota asosiasi yang asosiasi merencanakan melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan luar negeri. menyampaikan daftar kapal penangkap ikan berbendera asosiasi indonesia yang akan melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan luar negeri kepada dept setiap awal tahun, antara lain mencakup: identitas kapal penangkap, negara pelabuhan tujuan, rencana waktu pendaratan produksi. kewajiban penyampaian laporan realisasi pendaratan ikan asosiasi hasil tangkapan luar negeri bagi setiap pelaku usaha kepada dept dan asosiasi dengan melampirkan dokumen bukti pendaratan ikan produksi pelabuhan tujuan luar negeri melakukan analisa data rencana dan realisasi pendaratan direktorat jenderal ikan hasil tangkapan luar negeri perikanan tangkap, direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan badan . penanggung waktu badan penelitian dan bee kelautan dan perikanan tangkapan luar negeri oleh kapal berbendera indonesia perikanan tangkap kepada romo tersedianya petunjuk menyusun petunjuk pelaksanaan tindakan negara direktorat jenderal pelaksanaan tindakan negara pelabuhan (port state measures) berdasarkan resolusi perikanan tangkap pelabuhan (port state measures) romo pada pelabuhan perikanan di| melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan tindakan direktorat jenderal indonesia dalam tahun. negara pelabuhan (port state measures) pada pelabuhan perikanan tangkap perikanan dan pelabuhan niaga melakukan pengawasan kegiatan kapal penangkap ikan direktorat jenderal berbendera asing pelabuhan perikanan dan pelabuhan pengawasan sumber umum daya kelautan dan perikanan menetapkan dan memberitahukan kepada romo direktorat jenderal pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum yang dapat perikanan tangkap memberikan pelayanan pelabuhan kepada kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan pelatihan pelaksanaan tindakan negara direktorat jenderal pelabuhan (port state measures) bagi orang petugas perikanan tangkap pelabuhan perikanan menyusun laporan tahunan pelaksanaan tindakan negara direktorat jenderal pelabuhan (port state measures) untuk disampaikan perikanan tangkap kepada romo terlaksananya integrasi tindakan memprakarsai penandatangan mou antara dirjen direktorat jenderal negara pelabuhan (port state perikanan tangkap dan dirjen perhubungan laut, perikanan tangkap measures) bidang perikanan kementerian perhubungan tentang kewajiban pada pelabuhan umum internasional indonesia untuk melaksanakan psm indonesia sebesar dalam pelabuhan umum indonesia, yaitu: tahun. pelabuhan teluk bayur pelabuhan tanjung priok pelabuhan . penanggung waktu pelabuhan tanjung mas pelabuhan tanjung perak pelabuhan benda. pelabuhan bitung menyampaikan petunjuk pelaksanaan psm kepada direktorat jenderal pelabuhan umum indonesia yang potensial melayani perikanan tangkap kapal perikanan, yaitu: pelabuhan teluk bayur pelabuhan tanjung priok pelabuhan tanjung mas pelabuhan tanjung perak pelabuhan benda. pelabuhan bitung menyusun laporan tahunan pelaksanaan psm direktorat jenderal pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum, dengan perikanan tangkap ruang lingkup: jumlah kapal perikanan yang menyampaikan permohonan pelayanan pelabuhan. maksud dan tujuan permohonan pelayanan pelabuhan. jumlah kapal perikanan yang diizinkan dan tidak diizinkan memasuki pelabuhan. pelanggaran kapal yang tidak diizinkan masuk pelabuhan. indonesia dalam pertemuan tahunan romo perikanan tangkap terlaksananya ketentuan rasio| melakukan sosialisasi perbandingan jumlah berat sirip direktorat jenderal berat sirip hiu sebanyak dari hiu yo) dengan berat total badan hiu atas kapal perikanan tangkap berat tubuh hiu atas kapal penangkap tuna dan cakalang, yang tertangkap karena berukuran keatas sebesar berasosiasi dengan tuna dan cakalang dalam tahun. melakukan inspeksi secara acak terkait perbandingan direktorat jenderal berat sirip hiu maksimum dari berat total tubuh hiu pengawasan sumber atas kapal tuna dan cakalang daya kelautan dan perikanan mendistribusikan . penanggung waktu dan poster menerbitkan bahan publikasi seperti brosur, leaflet dan direktorat jenderal poster terkait dengan ratio berat sirip hiu maksimum yo perikanan tangkap dari berat total badan hiu atas kapal penangkap tuna, yang tertangkap karena berasosiasi dengan tuna dan cakalang kepala pelabuhan perikanan memberikan sanksi kepada direktorat jenderal kapal yang mendaratkan hiu yang tertangkap karena perikanan tangkap berasosiasi dengan tuna dan cakalang dengan berat sirip melebihi yo0 dari berat total tubuh hiu atas kapal, sesuai dengan tindakan negara pelabuhan terhadap kapal yang melakukan kegiatan iuu fishing yang tercantum dalam resolusi romo menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan direktorat jenderal rasio berat sirip hiu maksimum dari berat total tubuh perikanan tangkap, hiu atas kapal tuna kepada romo dan direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terlaksananya pelatihan tindakan menyusun panduan tindakan mitigasi catch dan ers direktorat jenderal mitigasi terhadap catch dan yang tertangkap karena berasosiasi dengan tuna perikanan tangkap, ers yang tertangkap karena badan penelitian dan berasosiasi dengan tuna, bagi pengembangan nelayan tuna online dan purse kelautan dan seine berukuran atas perikanan, dan dalam tahun.melaksanakan . penanggung waktu melaksanakan pelatihan pelaksanaan tindakan mitigasi badan pengembangan catch dan ers yang tertangkap karena berasosiasi sumber daya manusia dengan tuna dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan terlaksananya pelarangan syahbandar pelabuhan perikanan melakukan direktorat jenderal penggunaan drift millet dengan pemeriksaan alat penangkapan ikan drift millet sebelum perikanan tangkap panjang sebesar menerbitkan surat persetujuan berlayar spb) dalam tahun. pengawas perikanan melakukan pemeriksaan alat direktorat jenderal penangkapan ikan drift millet sebelum menerbitkan pengawasan sumber surat layak operasi slo). daya kelautan dan perikanan kepala pelabuhan perikanan menyusun laporan tahunan direktorat jenderal hasil pemeriksaan drift millet, antara lain mencakup: perikanan tangkap jumlah drift millet yang diperiksa, jumlah yang melanggar ketentuan panjang meter, tindakan yang diambil.dengan panjang perikanan tangkap, meter, pada pertemuan yang diselenggarakan oleh dan direktorat kementerian kelautan dan perikanan skala nasional jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikananpanjang meter perikanan tangkap kepada romo terlaksananya penandaan kapal menyusun kebijakan nasional dan petunjuk pelaksanaan direktorat jenderal perikanan berdasarkan ketentuan penandaan kapal perikanan berukuran atas dan perikanan tangkap internasional sebesar dalam bawah berdasarkan fao standar specification tahun. the marking and identification fishing vessel kapal perikanan untuk kapal berukuran bawah provinsi memfasilitasi . penanggung waktu kapal perikanan untuk kapal berukuran atas perikanan tangkap menyusun data base kapal perikanan berukuran pemerintah daerah bawah berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dan provinsi wilayah penangkapan menyusun data base kapal perikanan berukuran atas direktorat jenderal berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dan perikanan tangkap wilayah penangkapan menerapkan ketentuan buku kapal perikanan sebagai direktorat jenderal salah satu persyaratan penerbitan dan atau perikanan tangkap, perpanjangan sisi pemerintah daerah provinsi terlaksananya ketentuan menetapkan rencana pengelolaan rumpon fad direktorat jenderal pengaturan jumlah dan management plan) perairan atas mil berdasarkan perikanan tangkap penempatan rumpon sebesar kebijakan nasional dalam tahun. melakukan pengawasan dan penegakan hukum tentang direktorat jenderal penggunaan rumpon sesuai dengan ketentuan peraturan pengawasan sumber perundang undangan daya kelautan dan perikanan menetapkan rencana pengelolaan rumpon fad| pemerintah daerah management plan) perairan mil bawah sesuai provinsi dengan kewenangannya berdasarkan kebijakan nasional tentang pemanfaatan rumpon rumpon unit kapal. menerbitkan surat ijin pemasangan rumpon sir) direktorat jenderal maksimum (tiga) unit untuk (satu) kapal, termasuk perikanan tangkap memberikan tanda pengenal rumpon melakukan pengawasan dan penertiban pemasangan direktorat jenderal rumpon pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sir) . penanggung waktu (sir) maksimum (tiga) unit untuk (satu) kapal sesuai provinsi dengan kewenangannya, termasuk memberikan tanda pengenal rumpon menyampaikan rencana pengelolaan rumpon dan realisasi direktorat jenderal pemasangan rumpon pada pertemuan yang perikanan tangkap, diselenggarakan oleh kementerian kelautan dan direktorat jenderal perikanan skala nasional. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan pemerintah daerah provinsi terlaksananya sosialisasi menyusun panduan prosedur pemeriksaan kapal laut direktorat jenderal prosedur pemeriksaan kapal lepas boarding and inspection procedures sea) laut pengawasan sumber laut lepas boarding and lepas samudera hindia ioc) dan samudera pasifik daya kelautan dan inspection procedures wat sea) bagian barat tengah cpfc) dan samudera pacific perikanan kepada pelaku usaha bagian timur ittf penangkapan tuna dan cakalang kewajiban anggota asosiasi untuk menyampaikan asosiasi dan potential dalam tahun. laporan dalam hal terjadi pemeriksaan kapal laut lepas partner boarding and inspection procedures sea) laut. melakukan sosialisasi panduan prosedur pemeriksaan direktorat jenderal kapal laut lepas boarding and inspection procedures pengawasan sumber sea) laut lepas samudera hindia ioc) dan daya kelautan dan samudera pasifik bagian barat tengah cpfc) dan perikanan dan samudera pacific bagian timur ittf) direktorat jenderal perikanan tangkap mengumpulkan informasi kapal berbendera indonesia direktorat jenderal yang terkena tindakan pemeriksaan kapal laut lepas pengawasan sumber boarding and inspection procedures sea) laut lepas daya kelautan dan samudera hindia ioc) dan samudera pasifik bagian perikanan dan barat tengah cpfc) dan samudera pacific bagian direktorat jenderal timur ittf) perikanan tangkap menyampaikan . penanggung waktu menyampaikan laporan tentang kapal berbendera direktorat jenderal indonesia yang terkena tindakan pemeriksaan kapal pengawasan sumber laut lepas boarding and inspection procedures sea) daya kelautan dan laut lepas samudera hindia ioc) dan samudera perikanan dan pasifik bagian barat tengah cpfc) dan samudera direktorat jenderal pacific bagian timur ittf) kepada masing masing perikanan tangkap romo terlaksananya ketentuan kegiatan menyusun kebijakan tentang alih muatan laut lepas direktorat jenderal alih muatan (transhipment) laut (transhipment sea) dan kewajiban melakukan perikanan tangkap lepas sebesar dalam pendaftaran kapal penangkap ikan yang direncanakan tahun. melakukan kegiatan alih muatan (transhipment) laut lepas, setiap awal tahun melakukan pemantauan kegiatan kapal penangkap ikan direktorat jenderal yang direncanakan melakukan kegiatan alih muatan pengawasan sumber (transhipment) laut lepas. daya kelautan dan perikanan menyampaikan data kapal penangkap ikan yang asosiasi direncanakan melakukan kegiatan alih muatan transhipment) laut lepas setiap awal tahun.melakukan alih muatan (transhipment) laut lepas untuk tahun berjalan kepada sekretariat romo setiap awal tahun menyusun laporan tahunan realisasi pelaksanaan alih direktorat jenderal muatan (transhipment) laut lepas yang dilengkapi perikanan tangkap dengan dokumen transhipment declaration untuk disampaikan kepada sekretariat remo terlaksananya pendaftaran ulang memfasilitasi pelaksanaan pendaftaran ulang kapal asosiasi kapal penangkap ikan berukuran penangkap ikan berukuran diatas yang menjadi diatas sebanyak anggota asosiasi kapal sebesar dalam melaksanakan pendaftaran ulang kapal penangkap ikan direktorat jenderal tahun berukuran atas perikanan tangkap melaksanakan . ukuran ikan cakalang yang tertangkap oleh alat penangkapan ikan pukat cincin (modus cm), hate (modus cm) dan gabungan pancing ulur permukaan dengan pancing tonda (modus cm). hasil analisis diketahui bahwa lce? pada hate, pancing ulur tonda, sedangkan pada alat penangkapan ikan pukat cincin diketahui bahwa lex lm: direkomendasikan agar pukat cincin untuk dikendalikan dikurangi sedangkan alat penangkapan ikan hate, pancing ulur permukaan tonda tetap dapat dikembangkan. dari uraian atas dapat disimpulkan bahwa estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tuna mata besar, madidihang dan cakalangestimasi potensi dan tingkat pemanfaatan wppnri wppnri dan wppnri potent pemanjatan tuna mata eigene thunnus uncertain uncertain besar tuna obesus madidihang yelloufin thunnus uncertain uncertain tuna albacares cakalang skipjack katsuwonus uncertain uncertain tuna pelamis potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang wppnri dan wppnri yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan cpfc berdasarkan laporan hasil penelitian komite ilmiah cpfc estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tuna mata besar, madidihang dan cakalang dapat diuraikan sebagai berikut: tuna mata besar (eigene tuna) berdasarkan laporan pertemuan ke komite ilmiah cpfc dapat diketahui bahwa potensi tuna mata besarsebesar base case sesuai dengan hasil perhitungan current fvsy dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan tuna mata besar dalam keadaaan over fishes, sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel tingkat pemanfaatan tuna mata besar (eigene tuna) samudera pasifik tingkat samudera pasifik msy (t): curr fusi curr bms latest sb, r o: batas wilayah untuk samudera pasifik area kompetensi cpfc kunci . penanggung waktu berukuran bawah provinsi menyampaikan hasil pendaftaran ulang kapal penangkap direktorat jenderal ikan berukuran diatas lebih kurang sebanyak perikanan tangkap kapal pada pertemuan yang diselenggarakan oleh kementerian kelautan dan perikanan skala nasional menyampaikan hasil pendaftaran ulang kapal penangkap pemerintah daerah ikan berukuran bawah pada pertemuan yang provinsi diselenggarakan oleh kementerian kelautan dan perikanan skala nasional terlaksananya pengembangan melaksanakan inventarisasi pola usaha perikanan tuna direktorat jenderal pola usaha perikanan tuna dan dan cakalang. perikanan tangkap, cakalangkajian analisis pola usaha perikanan tuna direktorat jenderal dan cakalang dan memberikan rekomendasi opsi pola perikanan tangkap, usaha perikanan tuna dan cakalang yang lebih potensial badan penelitian dan memberik. penanggung waktu memperkuat pengembangan pengelolaan kawasan pemerintah daerah megapolitan untuk perikanan tuna dan cakalang provinsi berdasarkan berbagai opsi pola usaha yang lebih potensial memberikan manfaat ekonomi kepada nelayan pembinaan pelaku usaha dan dan cakalang izin kementerian kelautan dan perikanan perikanan tangkap asosiasi sebesar dalam ang menjadi prioritas pembinaan tahun. melakukan inventarisasi pelaku usaha pengolahan tuna direktorat jenderal dan cakalang yang menjadi prioritas pembinaan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melakukan inventarisasi pelaku usaha penangkapan pemerintah daerah dan atau pengolahan tuna dan cakalang yang menjadi provinsi prioritas pembinaan izin daerah pelatihan dan cakalang perikanan tangkap menetapkan asosiasi pelaku usaha pengolahan direktorat jenderal penangkapan tuna dan cakalang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan atau pengolahan penangkapan tuna dan cakalang provinsi tingkat daerah memfasilitasi ketersediaan sarana yang dimiliki anggota asosiasi asosiasi untuk mendukung efektifitas pelatihan penangkapan dan atau pengolahan tuna dan cakalang menyelenggarakan pelatihan tentang cara penanganan direktorat jenderal tuna dan cakalang yang baik atas kapal perikanan tangkap, dan badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat . penanggung waktu dan perikanan menyelenggarakan pelatihan tentang cara pengolahan direktorat jenderal tuna dan cakalangdan pelaku usaha pengolahan tuna dan perikanan tangkap, cakalang setiap (dua) tahun direktorat jenderaldan pelaku usaha perikanan tangkap, pengolahan tuna dan cakalang. wppnriterkait kewajiban melakukan direktorat jenderal penangkap ikan yang akan notifikasi kapal penangkap ikan yang akan melakukan perikanan tangkap melakukan kegiatan alih muatan kegiatan alih muatan (transhipment) laut (transhipment) laut setiap melakukan sosialisasi kewajiban melakukan notifikasi direktorat jenderal tahun kegiatan alih muatan (transhipment) lautkepada sekretariat ioc. melakukan pemantauan vms recording tracking kapal direktorat jenderal kegiatan alih muatan (transhipment) laut daya kelautan dan perikanan kegiatan alih muatan (transhipment) laut menyampaikan daftar kapal penangkap ikan berbendera asosiasi bae afeeee (transhipment) laut kepada dept kewajiban penyampaian laporan realisasi kegiatan alih asosiasi muatan (transhipment) laut bagi setiap pelaku usaha kepada dept dan asosiasiperikanan tangkap,anshipment) laut oleh kapal berbendera indonesia perikanan tangkapdalam atas yang memiliki sisi samudera hindia perikanan tangkap tahun. berdasarkan jenis alat penangkapan ikan setiap tahun memantau vms recording tracking kapal yang direktorat jenderal melaksanakan kegiatan penangkapan setiap tahun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melaksanakan inventarisasi daftar kapal berukuran pemerintah daerah bawah yang memiliki sisi samudera hindia provinsi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan setiap tahun melakukan inventarisasi anggota asosiasi yang memiliki asosiasi sisi samudera hindia berdasarkan jenis alat penangkapan ikan melaksanakan kegiatan penangkapan setiap tahun perikanan tangkap penangkapan ikan setiap tahun penangkapan ikan kepada ioctersier shark (catch) atas kapal dan oleh kapal tuna online pendaratan ikan hasil tangkapan melakukan inspeksi kapal tuna online daya kelautan dantersier perikanan tangkap, shark oleh kapal tuna onltersier perikanan tangkap, shark yang tertangkap karena berasosiasi dengan tuna dan direktorat dan cakalangyang sumber daya tercantum dalam resolusi iotersier sharks dan menyampaikannya kepada ioc dan direktoratyu laut daya kelautan dan dan atau cetacearesolusi ioc perikanan menyampaikan . wppnri dan wppnri jawab pelaksanaioc berdasarkan laporan perikanan tangkap,dari hasil penelitian indonesia kelautan dan maupun io. wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan perikanan '')'ooo) o |,oleh para anggota asosiasisasaran . wppnri dan wppnri jawab pelaksanajen catcworkshop progress pelaksanaan log book direktorat jenderal penangkapan ikan setiap tahun dan menerbitkan bahan perikanan tangkapkora dan cakalang iopenangkapan tuna sirip biru nasional tuna sirip biru selatan perikanan tangkap selatan tahun dalam mendistribusikan alokasi kuota nasional indonesia direktorat jenderal waktu tahun. berdasarkan historical catch tahun kepada perikanan tangkap masing masing asosiasi mendistribusikan alokasi kuota yang diberikan asosiasi berdasarkan historical catch tahun kepada masing masing anggota asosiasi validasi catch documentation scheme cds perikanan tangkap selatan kepada dept penolakan validasi formulir catch documentation scheme direktorat jenderal cds) dalam hal produksi telah mencapai jumlah kuota perikanan tangkap setiap asosiasi wppnri . stok yang sudah lebih tangkap stok yang sidak lebih kunci warna stock overfished) tangkap year busy1) stock not overfished) year busy21) stok mengarah penangkapan berlebih stock subject overfishing) year fvsy?adalah over exploited. madidihang (yellowfin tuna) berdasarkan laporan pertemuan ke komite ilmiah cpfc dapat diketahui bahwa potensi madidihton tahun. berdasarkan hasil perhitungan current fvsy dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan madidihpasifik tingkat samudera msy pasifik curr fusi: sb2o12 s busy: sb2012 sb,r o: batas wilayah untuk samudera pasifik area kompetensi cpfc stok yang sudah lebih pai tidak tangkap coin tangkap kunci warna stock not stock overfished) overfished) year bsys year busy21 stock subject overfishing) year fvsy? stock not subject overfishing) year fasifully exploited dan wppnri adalah over exploited. cakalang (skipjack tuna) berdasarkan laporan pertemuan ke komite ilmiah cpfc dapat diketahui bahwa potensi cakalmt. berdasarkan hasil perhitungan current fvsy dapat disimpulkan .edianya perangkat teknologi| membangun sistem informasi manajemen sim) direktorat jenderal sistem informasi daftar kapal pendaftaran kapal perairan kepulauan dan teritorial perikanan tangkap yang diberikan sisi menangkap indonesia serta zee indonesia record vessel tuna dan cakalang perairan authorized fish for tuna within indonesia archipelago kepulauan dan teritorial and territorial waters indonesia serta zee indonesia sosialisasi pendaftaran kapal melalui sistem informasi direktorat jenderal record vessel authorized manajemen sim) pendaftaran kapal perairan perikanan tangkap fish for tuna within indonesia kepulauan dan teritorial indonesia serta zee indonesia archipelago and territorial waters) record vessel authorized fish for tuna within sebesar dalam tahun indonesia archipelago and territorial waterstuna dan penangkapan tuna dan cakalang dengan menggunakan perikanan tangkap, cakalang dengan cara yang bahan peledak (bom) badan penelitian dan merusak (destructive fishing pengembangan practices) sebesar dalam kelautan dan tahun. perikanantuna dan pengawasan sumber cakalang dengan menggunakan bahan peledak (bom) daya kelautan dan perikanan melakulakukan kajian dampak rapid rural assessment)pada daerah tertentutuna dan cakalang dengan menggunakan bahan peledak direktorat jenderal (bom) terhadap ekosistem dan kelestarian sumber daya pengawasan sumber tuna dan cakalang melalui workshop, booklet, leaflet, daya kelautan dan poster dan papan pengumumnyampaikan hasil evaluasi efektifitas tindakan direktorat jenderal pemberantasan penangkapan tuna dan cakalang dengan perikanan tangkap menggunakan bahan peledak (bom) padalumba penangkapan lumba lumba pada daerah tertentu perikanan tangkap, lumbalumba lumba pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melakukan kajian dampak rapid rural assessment) direktorat jenderal penangkapan lumba lumba pada daerah tertentuan pemerintah . sasaran pengelolaan rencana aksi penanggung waktu wppnri wppnri dan jawab pelaksanaan wppnrilumba lumba terhadap ekosistem melalui workshop, badan penelitian dan booklet, leaflet, poster dan papan pengumuman pengembangan kelautan dan perikanan, direktorat jenderal pengelolaan ruang lautlumba lumbanyampaikan hasil evaluasi efektifitas tindakan direktorat jenderal pemberantasan penangkapan lumba lumba pada perikanan tangkap. sasaran pengelolaan rencana aksi penanggung waktu wppnri wppnri dan jawab pelaksanaan wppnri pendaratan ikan hasil tangkapan penangkap ikan berupa tuna online sampingan (catch) sebesar melakukan inspeksi jenis hiu (shark) yang disimpan direktorat jenderal dalam tahun. atas kapal dan atau yang akan didaratkan oleh setiap pengawasan sumber kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkap daya kelautan dan ikan berupa tuna onlinepenangkap ikan yang dan badan penelitian menggunakan alat penangkap ikan berupa tuna online dan cakalang, sesuai dengan tindakan jenderal pengawasan negara pelabuhan terhadap kapal yang melakukan sumber daya kegiatan iuu fishing yang tercantum dalam resolusi kelautan dan cpfc laut daya kelautan dan dan atauatau cetakanonservation management measures cmm), dan ers baik hasil penelitian kelautan dan indonesia,stakeholder terkait isu kepatuhan vms pengawasan sumber daya. wppnri wppnri dan jawab pelaksanaan wppnri antara lai: jumlah dan jenis boca. sasaran pengelolaan rencana aksi penanggung waktu wppnri wppnri dan jawab pelaksanaan wppnri setiap tahun. dan pengembangan kelautan dan perikankewajiban melakukan notifikasi direktorat jenderal penangkap ikan yang akan kapal penangkap ikan yang akan melakukan kegiatan alih perikanan tangkap melakukan kegiatan alih muatan muatan (transhipment) laut lepas samudera pasifik (transhipment) laut lepas bagian tengah barat tengah dan bagian timur samudera pasifik bagian tengah melakukan sosialisasi kewajiban melakukan notifikasi direktorat jenderal barat tengah dan bagian timur bagi kapal penangkap ikan yang akan melakukan perikanan tangkap setiap semester kepada cpfc kegiatan alih muatan (transhipment) laut lepas dan ittf dalam tahun samudera pasifik bagian tengah barat tengah dan bagian timur menyampaikan . wppnri dan wppnri jawab pelaksanaanlepas samudera pasifik bagian tengah barat tengah dan bagian timur kepada sekretariat cpfc dan ittfakan melakukan pengawasan sumber kegiatan alih muatan (transhipment) laut lepas| daya kelautan dan samudera pasifik bagian tengah barat tengah dan perikanan bagian timur melakukan pendataan kapal bagi anggota asosiasi yang asosiasi akan melakukan kegiatan alih muatan (transhipment) laut lepas samudera pasifik bagian tengah barat tengah dan bagian timur menyampaikan daftar kapal penangkap ikan berbendera asosiasi indonesia yang akan melakukan kegiatan alih muatan (trtanshipment) laut lepas samudera pasifik bagian tengah barat tengah dan bagian timur kewajiban penyampaian laporan realisasi kegiatan alih asosiasi muatan (transhipment) laut lepas samudera pasifik bagian tengah barat tengah dan bagian timur bagi setiap pelaku usahalepas samudera pasifik perikanan tangkap, bagian tengah barat tengah dan bagian timurdisimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan cakalpasifik wilayah: indikator pemanfaatan samudera pasifik msy (t): curr fusi: ber latest burr,r batas wilayah untuk samudera pasifik area kompetensi prc stok yang sudah lebih stok kunci warna stock overfished stock not bm panen) governed. stock subject overfishing) year fvsy? stock not subject overfishing) year fdsys1dan wppnri adalah moderate. dari uraian atas, disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan tuna mata besar, madidihang dan cakalang yang dikelola cpfc wppnri dan wppnri sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel estimasi tingkat pemanfaatan yang dikelola cpfc wppnri dan wppnri estimasi pemanfaatan obesus tuna albacares fishing, not overfished tuna pelamis fishing, not overfished tongkol neritik tuna)estimasi potensi ikan pelagis besar wppnri sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabeltanshipment) laut lepas samudera pasifik bagian perikanan tangkap tengah barat tengah dan bagian timur oleh kapal berbendera indonesia100yo dalam atas yang memiliki sisi zee laut sulawesi dan perikanan tangkap tahun. zee samudera pasifik bagian timur berdasarkan jenis alat penangkapan ikan memantau vms recording tracking kapal yang direktorat jenderal melaksanakan kegiatan penangkapan ikan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melakukan inventarisasi sisi anggota asosiasi zee asosiasi laut sulawesi dan zee samudera pasifik bagian timur berdasarkan jenis alat penangkapan ikan melaksanakan kegiatan penangkapan perikanan tangkap penangkapan ikan setiap tahun menyampaikan daftar kapal aktif berdasarkan jenis alat direktorat jenderal penangkapan ikan kepada cpfc pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan direktorat jenderalatas kapal dan shark) oleh kapal tuna online pendaratan ikan hasil tangkapan melakukan pengawasan. kapal tuna online daya kelautan dan perikanan menerbitkan . wppnri dan wppnri jawab pelaksanatuna online dan badan penelitiansumber daya yang tercantum dalam resolusi cpfirektorat jenderal mitigasi ecological related penangkapan ikan dan otoritas pelabuhan perikanan perikanan tangkap species ers) sebesar dalam tentang larangan penyimpanan dan atau pendaratan tahun. penyu laut dan atau cetacea oleh kapal penangkap ikan dengan alat penangkapan ikan tuna online melakukan inspeksi untuk memastikan bahwa kapal direktorat jenderal penangkap ikan dengan alat penangkapan ikan tuna pengawasan sumber online tidak menyimpan dan atau akan mendaratkan daya kelautan dan penyu laut dan atau cetacea. perikanan kapal untuk melakukan tindakan mitigasi ers perikanan tangkap memberikan . wppnri dan wppnri jawab pelaksanammbaik hasil penelitian indonesia kelautan danenguatan daya saing ecolabelling shi penelusuran, pasca panen, dan produk kelautan dan keamanan pangstakeholder terkait isu yang dihadapi kapal tuna provinsi berukuran . wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan berukuran30g kebawah menyusun rekomendasi dalam rangka memperkuat posisi direktorat jenderal perikanan tuna nasional dan menyediakan masukan perikanan tangkap, untuk penyempurnaan pengelolaan tuna dan cakalang, dan badan penelitian catch serta ers dan pengembangan kelautan dan perikanan terlaksananya ketentuan melakukan sosialisasi pelarangan penggunaan rumpon direktorat jenderal pelarangan operasi penangkapan oleh kapal purse seine selama (empat) bulan yaitu bulan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan juli s d oktober laut lepas samudera pasifik purse seine yang menggunakan melakukan pengawasan operasi kapal purse seine selama direktorat jenderal rumpon selama (empat) bulan (empat) bulan yaitu bulan juli s d oktober laut pengawasan sumber dalam tahun. lepas samudera pasifik daya kelautan dan perikanan purse seine memiliki petugas pemantau atas kapal perikanan tangkap menyusun laporan tahunan pelaksanaan pemantauan direktorat jenderal atas kapal purse seine, untuk disampaikan pada perikanan tangkap, pertemuan yang diselenggarakan oleh kementerian dan direktorat kelautan dan perikanan skala nasional dan komite ilmiah jenderal pengawasan cpfc sumber daya kelautan dan perikanan pemantauan "d1 atas kapal pemantauan atas kapal kapal (observer on board) untuk kapal purse seine perikanan tangkap (observer on board) untuk purse memeriksa seluruh kapal purse seine terkait kewajiban direktorat jenderal seine sebesar dalam memiliki petugas pemantau atas kapal (observer on pengawasan sumber tahun board) daya kelautan dan perikanan pemantau atas kapal (observer on board) perikanan tangkap petugas . wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan petugas pemantau diatas kapal (observer on board), ') ).e| atas kapal (observer on board) kapal purse seine perikanan tangkapmelakukan inventarisasi jumlah kapal penangkapbagidandanterpenuhinya persyaratan pasar untuk tuna dan cakalangjawab pelaksanaan terlaksananya penyusunan menyelenggarakan pelatihan bagi orang calon accesso badan pengembangan sertifikat ecolabelling tuna dan dalam penerapan sertifikat ecolabelling tuna dan sumber daya manusia cakalang hasil tangkapan cakalang hasil tangkapan indonesia dan pemberdayaan indonesia sebesar dalam masyarakat kelautan tahun. dan perikanan menyusun kebijakan tata cara penerbitan sertifikat direktorat jenderal ecolabelling tuna dan cakalang produksi indonesia penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan memfasilitasi . jawab pelaksanaan provinsi anggota asosiasiuna dan sumber daya manusia cakalanguna dan penguatan daya saing cakalang hasil tangkapan indonesia produk kelautan dan perikanan melakukan pembinaan terhadap penerapan sertifikat pemerintah daerah ecolabelling tuna dan cakalang hasil tangkapan hasil provinsi tangkapan indonesia. memperoleh sertifikat ecolabelling tuna dan cakalang hasil tangkapanuna dan cakalang hasil penguatan daya saing tangkapan indonesia bagi perusahaan pengolah tuna produk kelautan dan dan cakalang perikanuna hasil tangkapan penguatan daya saing indonesia produk kelautan dan perikanan penerapan sertifikat ecolabelling tuna dan cakalang direktorat jenderal hasil tangkapan indonesia penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan mempromosikan . jawab pelaksanaan mempromosikan sertifikat ecolabelling tuna dan direktorat jenderal cakalang hasil tangkapan indonesia kepada asean penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan wppnri wppnri dan wppnri wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan tuna statistical document tuna statistical document perikanan tangkap programme untuk ekspor dan menetapkan kebijakan agar eigene tuna statistical direktorat jenderal impor tuna mata besar sebesar document menjadi syarat important dan atau eksplorasi penguatan daya saing dalam tahun. tuna mata besar produk kelautan dan perikanan dalam deportasi atau important tuna mata besar tuna statistical document kepada pelaku usaha dan perikanan tangkapeigene tuna statistical document sebagai penguatan daya saing syarat important dan atau eksplorasi tuna mata besar produk kelautan dan perikanan melakukan rekapitulasi data important dan deportasi tuna asosiasi mata besar setiap tahun berdasarkan data eigene tuna statistical document yang telah divalidasi menyusun laporan tahunan realisasi impor, ekspor dan direktorat jenderal re ekspor jenis tuna mata besar, berdasarkan data dalam penguatan daya saing eigene tuna statistical document yang telah divalidasi produk kelautan dan perikanan melakukan. wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan melakukan evaluasi pelaksanaan eigene tuna statistical direktorat jenderal document sebagai persyaratan important dan atau perikanan tangkap, deportasi tuna mata besarkertas posisi dalam negosiasi alokasi kuota direktorat jenderal tuna mata besar ioc dengan memanfaatkan data dari perikanan tangkap, eigene tuna statistical documentlaporan tahunan pelaksanaan eigene tuna direktorat jenderal statistical document, dan menyampaikannya kepada ioc perikanan tangkap, samudera hindia sebesar pelabuhan oleh kapal berbendera indonesia produksi . tabel estimasi potensi ikan pelagis besar wppnri ban pelagis besar selanjutnya dalamsebutkan bahwa pelagis besar non tuna terdiri dari tongkol, tenggiri, setuju, layaran, lematang. dengan asumsi bahwa potensi ikan pelagis besar atas termasuk (empat) jenis tongkol dan (dua) jenis tenggiri yang dikelola dalam rpp tct ini, secara umum dapat diketahui perbandingan antara produksi dan potensi tongkol pada masing masing wppnri sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel perbandingan antara produksi dan potensi tongkol pada masing masing wppnri rata rata gan enam mas anne caca salinan lasso jisaeisne| sat san enam benar |sun lawan sos lan loss insnlanaal max pemanfaatan produksi: juvuuuviv uv 2io| c9a| s2o| tos| szs| ses| ase| aso| 6s| potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol wppnri potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol pada wppnri dapat diuraikan. wppnri dan wppnri jawab pelaksanaahasil tangkapan di|hasil tangkapan indonesia maupun hasil important perikanan terlaksananya ketentuan menetapkan kebijakan petunjuk teknis pemasangan tag direktorat jenderal pemasangan tag dan catch dan pelaksanaan catch documentation scheme untuk perikanan tangkap documentation scheme untuk tuna tuna sirip biru selatan sirip biru selatan sebesar menetapkan kebijakan agar pemasangan tag dan catch direktorat jenderal dalam tahun. documentation scheme untuk tuna sirip biru selatan penguatan daya saing menjadi syarat important dan atau eksplorasi tuna sirip produk kelautan dan biru selatan perikanan mewajibkan pemasangan tag dan catch documentation asosiasi scheme dalam deportasi atau important tuna sirip biru selatan melakukan sosialisasi pemasangan tag dan petunjuk direktorat jenderal teknis pelaksanaan catch documentation scheme untuk perikanan tangkap tuna sirip biru selatan kepada pelaku usaha danpemasangan tag dan catch documentation penguatan daya saing scheme untuk tuna sirip biru selatan yang merupakan produk kelautan dan syarat. wppnri dan wppnri jawab pelaksanaan selatan ang telah divalidasi mengembangkan sistem informasi catch documentation direktorat jenderal scheme untuk tuna sirip biru selatan), dalam rangka perikanan tangkap pelaksanaan pelayanan on line (on line service), validasi formulir catch documentation scheme setiap anggota asosiasi tidak melebihi kuota yang diterima melakukan sosialisasi dan simulasi aplikasi sistem direktorat jenderal informasi catch documentation scheme untuk tuna sirip perikanan tangkap biru selatan, dalam rangka pelaksanaan pelayanan on line (on line service), validasi formulir catch documentation scheme, bagi pelaku usaha dan stakeholder lainnya melakukan evaluasi pelaksanaan formulir cds sebagai direktorat jenderal persyaratan important dan atau deportasi tuna sirip biru perikanan tangkap, selat. sasaran pengelolaan rencana aksi penanggung waktu wppnri wppnri dan jawab pelaksanaan wppnri dalam tahun kapal berbendera indonesiaproduksi indonesia maupun hasil important perikanan wppnri dan wppnri wppnri dandan wppnri dan didaratkan pelabuhan oleh kapal produk kelautan dan dari zee laut sulawesi dan zee berbendera indonesia produksi kapal berbendera perikanan samudera pasifik sebesar indonesia dalam tahudan wppnriikan hasil tangkapan. wppnri dan wppnri jawab pelaksanaikan hasil tangkapan indonesia maupun hasil perikanan important rencana aksi pengelolaan tongkol neritik tuna)ongkol (neritik tuna) nasional jawab pelaksanaan terlaksananya survey sosial | melaksanakan kajian terkait kondisi sosial ekonomi badan penelitian dan ekonomi nelayan perikanan (social economy assessment) nelayan perikanan tongkol pengembangan tongkol sebesar dalam kelautan dan tahunongkol berdasarkan pengembangan wppnri kelautan dan perikananongkolongkol pengembanganmeningkatnya . jawab pelaksanaan meningkatnya coverage level menyusun kebijakan, jenis mobilisasi petugas pemantau direktorat jenderal kapal berukuran atas pemantauan atas kapal dalam tahun pada wppnri melakukan estimasi jumlah trip penangkapan tahun badan penelitian dan untuk kapal penangkap atas dengan target pengembangan tangkapan jenis tongkol dengan alat penangkapan ikan kelautan dan antara lain: perikanan purse seine, millet, handling: pole and line. memfasilitasi penempatan petugas pemantau atas kapal asosiasi hingga mencapai coverage level mencapai dari jumlah trip penangkapan tahun kapal perikanan tangkap mobilisasi petugas pemantau atas kapal dengan direktorat jenderal coverage level mencapai 5yo dari jumlah trip perikanan tangkap,oleh direktorat jenderal tim validasi terdiri dari, kelompok peneliti (scientist group) perikanan tangkap, dan pengelola (managers) dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan mengolah . jawab pelaksanaan mengolah data hasil pemantauan berdasarkan jenis alat direktorat jenderal penangkapan ikan antara lain seperti: perikanan tangkap, komposisi produksi dan badan penelitian data hasil tangkapan dan upaya, dan pengembangan jumlah dan jenis catch kelautan dan data biologi hasil tangkapan sampingan (kematangan perikanan gonad, length frequency, ukuran berat, dan lain lain) jumlah dan jenis ers. lain lainsetiap tahun perikanan tangkap, dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan data statistik menjadi dengan unsur provinsi perikanan tangkap gala daan berdasarkan metode statistik yang ada provinsi dengan pelaku usaha perikanan tangkap total produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan wilayah . jawab pelaksanaan wilayah penangkapan (perairan kepulauan, laut teritorial, zee dan laut lepas). komposisi produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan. jenis species tongkol, catch dan ers armada penangkapanongkol, catch perikanan tangkap,ongkol dan remo terlaksananya kajian tentang melaksanakan kajian dampak perubahan iklim terhadap direktorat jenderal tindakan mitigasi catch dan perikanan tongkol wppnri perikanan tangkap, ers pada perikanan tongkol dan badan penelitian sebesarsumber daya manusia tongkol . jawab pelaksanaan tongkol dan pemberdayaan iiiagakatsaatan|perikanan tangkap, tongkol, dan hasilnya dipresentasikan pada pertemuan dan badan penelitian yang diselenggarakan oleh kementerian kelautan dan dan pengembangan perikanan skala nasional serta komisi ilmiah remo daya kelautan dan perikanan melakukan estimasi komposisi hasil tangkapan juvenile direktorat jenderal tuna mata besar, madidihang, dan cakalang berdasarkan perikanan tangkap, bulan penangkapan dan badan penelitian dan pengembangan kelautan . jawab pelaksanaan kelautan dan man menyampaikan rekomendasi pelarangan pembatasan direktorat jenderal penggunaan rumpon oleh purse seine untuk bulan perikanan tangkap, tertentu, guna melindungi tertangkapnya juvenile tuna dan badan penelitian mata besar, madidihang, dan cakalang pada pertemuan dan pengembang, dan badan penelitian madidihang, dan cakalang dan pengembangan kelautan dan perikanan terlaksananya perlindungan menyusun kebijakan penetapan perlindungan kawasan direktorat jenderal habitat ikan seluas juta habitat ikan seluas juta hektar pengelolaan ruang hektar sebesar dalam laut tahun. melakukan sosialisasi kebijakan penetapan perlindungan direktorat jenderal kawasan habitat ikan seluas juta hektar pengelolaan ruang laut melakukan evaluasi manfaat perlindungan habitat ikan direktorat jenderal seluas juta hektar antara lain dari aspek sosial pengelolaan ruang ekonomi dan sumber daya ikan seperti tongkol laut, dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan melakukan publikasi hasil evaluasi manfaat perlindungan direktorat jenderal habitat ikan seluas juta hektar antara lain dari pengelolaan ruang aspek sosial ekonomi dan sumber daya ikan seperti laut, dan badan tongkol, pada pertemuan yang diselenggarakan oleh penelitian dan kementerian kelautan dan perikanan skala nasional pengembangan kelautan dan perikanan terlaksananya . jawab pelaksanaan rumah ikan sebanyak penempatan rumah ikan perikanan tangkap modul sebesar selama melakukan evaluasi terhadap hasil identifikasi calon badan penelitian dan tahun. lokasi penempatan rumah ikan pengembangan kelautan dan perikanan melakukan pelatihan bagi calon pengelola rumah ikan badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan melakukan pengawasan pemanfaatan rumah ikan direktorat jenderal daya kelautan dan perikanan ikan provinsi rumah ikan berbasis masyarakat perikanan tangkap melakukan rapid sosio economy assessment and| badan penelitian dan resource ecological assessment sebelum pembangunan pengembangan rumah ikan pada lokasi terseleksi kelautan dan perikanan melakukan pembangunan rumah ikan pada lokasi direktorat jenderal.pada wppnri perairan produksi rata rata dan f2012 fvsyrai atau frigate tuna (axis hazard) yang tertangkap dengan pukat cincin (purse seine) mempunyai ukuran antara cm. nilai laju eksploitasi belum diketahui, namun hasil analisis terhadap ukuran panjang ikan tongkol krai yang tertangkap pukat cincin menunjukkan bahwa nilai lc? lm. oleh karena itu, pada kasus ini pengoperasian pukat cincin tidak membahayakan stok sumber daya tongkol krai. wilayah perairan wppnri tahun menunjukkan bahwa sumber daya tongkol krai yang tertangkap payang mempunyai ukuran cm. belum diketahui tingkat eksploitasi payang terhadap sumber daya tongkol krai, namun diketahui bahwa nilai lc? sehingga alat penangkapan ikan payang masih dapat direkomendasikan untuk menangkap tongkol kra sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel tingkat pemanfaatan tongkol komo pada wppnri perairan produksi rata rata .781t dan fp fusi. jawab pelaksanaan melakukan evaluasi manfaat pembangunan rumah ikan direktorat jenderal pada lokasihasil evaluasi manfaat pembangunan direktorat jenderal rumah ikan pada lokasi terseleksi setiap tahunpemerintah daerah provinsiongkol pelabuhan perikanan, perikanan tangkap, produksi tongkol pelabuhan pelabuhan yang ditunjuk, dan tempat pendaratan ikan badan penelitian dan perikanan, pelabuhan yang untuk kapal berukuran bawah pengembangan ditunjuk, dan tempat pendaratan kelautan dan ikan untuk kapal berukuran perikanan, dan bawah sebesar 5y6 setiap pemerintah daerah tahun dalam tahun. provinsi melaksanakan pelatihan bagi petugas enumerator badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan melaksanakan pengumpulan data primer produksi tongkol pemerintah daerah pelabuhan perikanan, pelabuhan yang ditunjuk, dan provinsi tempat pendaratan ikan untuk kapal berukuran bawah sebesar 5y6 setiap tahun melakukan . jawab pelaksanaan melakukan, antara lain berdasarkan: pengembangan jenis alat penangkapan ikan, kelautan dan tempat pendaratan dan wilayah penangkapan, dan perikanan, dan komposisi produksi berdasarkan jenis alat pemerintah daerah penangkapan ikan., dan pemerintah daerahdan badan penelitian bawah kepada komite ilmiah remo dan pengembangan kelautan dan perikanan wppnri wppnri jawab pelaksanaan dan tingkat pemanfaatan tongkol historical catch) tongkol berdasarkan wppnri perikanan tangkap pada wppnri sebesar melaksanakan kajian estimasi potensi dan tingkat badan penelitian dan dalam tahun. pemanfaatan tongkol pada wppnri dengan pengembangan menentukan: kelautan dan msy untuk tongkol perikanan current f msy untuk tongkol current . wppnri jawab pelaksanaan current bms yuntuktongkol menyampaikan hasil kajian estimasi potensi dan tingkat badan penelitian dan pemanfaatan tongkol pada pertemuan yang pengembangantongkol pengembangan kelautan dan perikanan, dan komnas kajian menetapkan potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan,tongkol setiap tahun pengembangan kelautan dan perikanan, dan komnas kajian tersedianya estimasi data total| komnas kajian menetapkan tac tongkol pada badan penelitian dan allowance catch tac) atau catch wppnri pengembangan limit tongkol pada wppnri kelautan dan sebesar dalam tahun perikanan melakukan inventarisasi jumlah armada dengan target indah daerah tongkol dan produksi tahunan, sebagai bahan penentuan mean aer kriteria alokasi tac provinsi melakukan workshop untuk menetapkan kriteria alokasi direktorat jenderal tac tongkol termasuk kebijakan tindakan untuk perikanan tangkap, perbaikan (collective action policy) badan penelitian dan pengembangan . wppnri jawab pelaksanaan pengembangan kelautan dan perikanan, dan komnas kajian menyampaikan jumlah tac tongkol termasuk kebijakan direktorat jenderal tindakan untuk perbaikan (collective action policy)komnas kajian menetapkan tac tongkol direktorat jenderal perikanan tangkap, badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, dan komnas kajian penerbitan sisi berdasarkan tac tongkol yang ditetapkan direktorat jenderal oleh menteri perikanan tangkap, dan pemerintah daerah provinsi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi perikanan tangkap tersedianya data stocks key melakukan kajian untuk menetapkan stocks key direktorat jenderal indicators tongkol sebesar indicators tongkol pada wppnri perikanan tangkap, dalam tahun. dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan melakukan pemantauan secara berkelanjutan data stocks direktorat jenderal key indicators tongkol perikanan tangkap, badan penelitian dan pengembangan kelautan . wppnri jawab pelaksanaan kelautan dan perikanan, dan pemerintah daerah provinsi key indicators tongkol yang tertangkap oleh anggotanya menyampaikan hasil kajian stocks key indicators tongkol direktorat jenderal pada pertemuan yang diselenggarakan oleh kementerian perikanan tangkap,lakukan workshop nasional tentang stocks key direktorat jenderal indicators tongkol perikanan tangkap, badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, dan komnas kajian melakukan moratorium penangkapan tongkol dalam hal direktorat jenderal stocks key indicators telah memperlihatkan adanya gejala perikanan tangkap, over fishing dan pemerintah daerah provinsiperikanan tongkol pada wppnri perikanan tangkap, terhadap tongkol. wppnri jawab pelaksanawppnrisampaikanpresentasikan seafdec, ioc, fao| badan penelitian dan based assessment rba) tentang tentang dampak negatif perikanan tongkol terhadap pengembangan dampak negatif perikanan lingkungan ekosistem habitat, catch dan ers kelautan dan tongkol terhadap berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dominan pada perikanan lingkungan ecosystem, catch, wppnri antara lain: ers yang tertangkap karena purse seine yang menggunakan rumpon berdampak berasosiasi dengan tongkol negatif terhadap juvenile tuna mata besar, juvenile berdasarkan alat penangkapan madidihang, hiu, mamalia laut yang tertangkap karena ikan dominan sebesar berasosiasi dengan cakalang. dalam tahun. hate . wppnri jawab pelaksanaan hate (pole and line) berdampak negatifprogram vms armada perikanan berdasarkan sisi dan jenis alat penangkapan ikan perikanan tangkap yang menangkap tongkol sebesar melakukan evaluasi dan analisis perbandingan jumlah direktorat jenderal dalam tahun.memanfaatkan hasil penyelidikan pdip, tentang vms direktorat jenderal track recording kapal yang diketahui diduga beroperasi perikanan tangkap diluar wilayah penangkapan yang tercantum dalam sisi, sebagai dasar pertimbangan perpanjangan sisi melakukan pemantauan dan analisis vms track recording direktorat jenderal untuk kapal dengan target tongkol berdasarkan jenis alat pengawasan sumber penangkapan ikan, antara lain mencakup: daya kelautan dan purse seine perikanan millet . jawab pelaksanaan pole and line lain lain melakukan penyelidikan secara berkala, vms track direktorat jenderal recording kapal yang diketahui diduga beroperasi diluar pengawasan sumber wilayah penangkapan yang tercantum dalam sisi, mencakup: pengawasan sumber jumlah dan nama kapal yang mengalami kerusakan daya kelautan dan teknis: perikananya kelautan danpenangkap ikan dengan target pengawasan sumber tongkol berdasarkan jenis alat penangkapan ikan pada daya kelautan dan pertemuan yang diselenggarakan oleh kementerian perikanan kelautan dikan berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dengan pengawasan sumber perikanan yang menangkap target tongkol pelabuhan sebelum melakukan daya kelautan dan tongkol pelabuhan sebesar pendaratan, antara lain: perikanan pole and line . jawab pelaksanaan dalam tahun. purse seine, pole and line, millet oceanic, handling, lain lain. menyusun laporan hasil pemeriksaan kapal penangkap direktorat jenderal ikan dengan target tongkol berdasarkan jenis alat pengawasan sumber penangkapan ikan, meliputi, lain lain. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kapal direktorat jenderal penangkap ikan dengan target tongkol pelabuhan pada pengawasan sumber pertemuan yang diselenggarakan oleh kementerian daya kelautan dan kelautan dan perikanan skala nasional perikanan pelarangan poaching sebesar poaching perikanan tangkap dalam tahun. melakukan pemantauan kapal penangkap ikan dengan direktorat jenderal target tongkol melalui vms dan mengidentifikasi adanya pengawasan sumber praktek poaching daya kelautan dan perikanan melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder tentang direktorat jenderal pengertian dan kebijakan pelarangan kegiatan poaching perikanan tangkap, dan direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menyusun laporan tahunan hasil pemantauan kapal direktorat jenderal penangkap ikan dengan target tongkol yang melakukan perikanan tangkap, praktek poaching dan menyampaikannya pada pertemuan dan direktorat ang diselenggarakan oleh kementerian kelautan dan jenderal pengawasan kelautan . jawab pelaksanaan perikanan skala nasional sumber daya kelautan dan perikanan menyampaikan hasil pemantauan kapal sebagai dasar direktorat jenderal pertimbangan perpanjangan sisi perikanan tangkap, dan pemerintah daerah provinsi meningkatnya partisipasi berpartisipasi dalam setiap pertemuan pengelolaan direktorat jenderal indonesia dalam kerjasama intra perikanan tongkol yang diselenggarakan oleh asean, perikanan tangkap, regional dan regional dalam seafdec, ioc, dan fao badan penelitian dan pengelolaan tongkol pada pengembangan organisasi pengelolaan perikanan kelautan dan regional dalam tahun. perikanan, dan sekretariat jenderal menyampaikan hasil pertemuan pengelolaan perikanan direktorat jenderal tongkol intra regional dan regional serta internasional perikanan tangkap, pada pertemuan yang diselenggarakan oleh kementerian dan badan penelitian kelautan dan perikanan skala nasional dan pengembangan kelautan dan perikanan terlaksananya pengembangan melaksanakan inventarisasi pola usaha perikanan tongkol direktorat jenderal pola usaha perikanan tongkol perikanan tangkap, sebesar dalam tahun. badan penelitian dbabbumi,tuna, cakalang dan tongkol merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam air, dan oleh sebab itu sudah seharusnya sumber daya tuna, cakalang dan tongkol tersebut dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. untuk mewujudkan hal tersebut, indonesia harus dapat memastikan kedaulatannya dalam pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia wppnri) untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. ketersediaan sumber daya tuna, cakalang dan tongkol hendaknya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional, pasokan protein ikan secara berkelanjutan dan peningkatan pendapatan nelayan serta penyediaan kesempatan kerja atas kapal perikanan dan unit pengolahan ikan termasuk industri pendukung lainnya. hal ini merupakan cita cita nasional indonesia dan merupakan tujuan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. indonesia memegang peranan penting dalam perikanan tuna, cakalang dan tongkol dunia. pada tahun produksi tuna, cakalang dan tongkol dunia sebesar juta ton dan pada tahun meningkat menjadi lebih dari juta ton. rata rata produksi tuna, cakalang dan tongkol indonesia pada sebesar ton. dengan demikian, indonesia memasok lebih dari produksi tuna, cakalang dan tongkol dunia. selanjutnya, pada tahun volume ekspor tuna, cakalang, tongkol mencapai sekitar ton dengan nilai usd$ juta dirjen p2hp, disamping itu, indonesia juga merupakan negara kontributor produksi terbesar diantara negara anggota indian ocean tuna commission ioc) dengan rata rata produksi tahun sebesar tahun ,22y60). selanjutnya, produksi perikanan tuna, cakalang dan tongkol telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap produksi perikanan nasional indonesia. dengan total produksi tuna, cakalang dan tongkol tahun rata rata sebesar ton tahun, perikanan tuna, cakalang dan tongkol tersebut memberikan kontribusi produksi sekitar dari total produksi perikanan tangkap nasional. berkenaan dengan fakta tersebut, indonesia tentu sangat berkepentingan untuk memastikan terlaksananya praktek pengelolaan dan konservasi sumber daya tuna, cakalang dan tongkol secara berkelanjutan, sesuai dengan prinsip prinsip yang diadopsi dalam code conduct for responsible fisheries ccf), fao berdasarkan article code conduct for responsible fisheries ccf), fao bahwa pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (responsible fisheries management) harus menjamin kualitas, keanekaragaman dan . stok yang sudah lebih stok yang tidak lebihomo yang tertangkap dengan pukat cincin (purse seinen, pukat cincin mini (mini purse seine) dan jaring insang hanyut (drifting milletkomokomo yang tertangkap menghasilkan nilai lct untuk alat penangkapan ikan pukat cincin mini dan pukat cincin. sedangkan pada alat penangkapan ikan jaring insang hanyut nilai lc? lm. oleh karena itu alat penangkapan ikan pukat cincin mini dan pukat cincin direkomendasikan untuk dikendalikan atau dikurangi, sedangkan untuk jaring insang hanyut masih dapat dikembangkan. penelitian sumber daya ikan tongkol komo yang tertangkap pancing tonda (troll lines) wppnri pada tahun diperoleh kisaran ukuran cm. hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tingkat eksploitasi yang mengindikasikan bahwa telah terjadi padat tangkap. analisis terhadap ukuran ikan tertangkap menunjukkan bahwa nilai lcv lm, sehingga pengembangan pancing tonda perlu untuk dikendalikan. tongkol komo yang tertangkap payang, jaring insang hanyut, pukat cincin dan pancing ulur wppnri mempunyai ukuran panjang cagak antara cm. hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi oleh ketiga alat penangkapan ikan tersebut telah mengalami padat tangkap dengan nilai diperoleh informasi bahwa umumnya nilai let lm, terkecuali untuk alat penangkapan ikan pancing ulur lc? lm, sehingga pengembangan pancing ulur tetap direkomendasikan. jawab pelaksanaan melaksanakan kajian analisa pola usaha perikanan direktorat jenderal tongkol dan memberikan rekomendasi opsi pola usaha perikanan tangkap, perikanan tongkolpengembangan pengelolaan perikanan direktorat jenderal tongkol pada kawasan kawasan tertentu berdasarkan perikanan tangkap, berbagai opsi pola usahaterlaksananya penguatan melakukan inventarisasi pelaku usaha dan asosiasi direktorat jenderal pembinaan pelaku usaha dan penangkapan tongkol yang memiliki izin yang diterbitkan perikanan tangkap, asosiasi sebesar dalam oleh kkp yang menjadi prioritas pembinaan dan pemerintah tahun. daerah provinsi melakukan inventarisasi pelaku usaha pengolahan direktorat jenderal tongkol yang menjadi prioritas pembinaan. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pemerintah daerah provinsi merekomendasikan . jawab pelaksanaan pelatihan. perikanan tangkap menetapkan asosiasi pelaku usaha pengolahan tongkol direktorat jenderal penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan atau pengolahan tongkol tingkat daerah provinsi memfasilitasi ketersediaan sarana yang dimiliki asosiasi anggotanya untuk mendukung efektifitas pelatihan penangkapan dan atau pengolahan tongkol. menyelenggarakan pelatihan tentang cara cara direktorat jenderal penanganan tongkol yang baik atas kapal. perikanan tangkappelatihan tentang cara cara direktorat jenderal pengolahan tongkoltongkol dan pelaku usaha pengolahan perikanan tangkap, tongkol setiap (dua) tahun dan direktorat jenderal penguatan daya. jawab pelaksanaan daya saing produktongkol dan pelaku perikanan tangkap, usaha pengolahan tongkolwppnri jawab pelaksanatahun sekali dalam tahun. pengelolaan tongkol pada wppnri.ongkol, pengembangan catch dan ers baik hasil penelitian indonesia maupun kelautan dan organisasi intra regional dan regional serta internasional. penguatan daya saing. wppnri jawab pelaksanaberukuran provinsi bawah dengan target tongkol menyusun rekomendasi hasil pertemuan forum dalam direktorat jenderal rangka memperkuat posisi perikanan tongkol nasional perikanan tangkap, dan menyediakan masukan untuk penyempurnaan dan badan penelitian pengelolaan tongkolpada wppnri. melakukan inventarisasi jumlah kapal penangkap ikanoleh para anggotanyapenangkapan ikan bagi nelayan perikanan tangkap melaksanakan sosialisasi dan simulasi pengisian log book pemerintah daerah penangkapan ikan bagi nelayanjumlah dan jenis ers, dll. yang dilakukan dengan caraccnerapkan . wppnri jawab pelaksanaan menerapkan kebijakan kepatuhan pelaksanaterkait direktorat jenderal perikanan tongkol dengan memanfaatkan hasil analisis perikanan tangkap, data log book penangkapan ikan dan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan terlaksananya pelatihan training mengidentifikasi peserta pelatihan training direktorat jenderal trainer tot) penanganan trainer tot) penanganan pasca panen tongkol bagi penguatan daya saing pasca panen tongkol bagi orang nelayan. produk kelautan dan orang nelayan dalam waktu perikanan, dan tahuntraining trainer tot) penanganan pasca direktorat jenderal panen tongkol bagi orang nelayan.tujuan . terpenuhinya persyaratan pasar untuk tongkolterlaksananya penyusunan melakukan penyusunan sertifikat ecolabelling tongkol direktorat jenderal sertifikat ecolabelling tongkol produksi indonesia penguatan daya saing produksi indonesia sebesar produk kelautan dan dalam tahun. perikanan provinsi partnerongkol sumber daya manusiaongkol cakalang penguatan daya saing produksi indonesia produk kelautan dan perikanan ecolabelling tongkol produksi indonesia. provinsi melakukan pendataan perusahaan anggotanya yang ingin asosiasi memperoleh sertifikat ecolabelling tongkol produksiongkol produksi indonesia bagi penguatan daya saing perusahaan pengolah tongkol produk kelautan dan perikanan menyusun . jawab pelaksanaongkol produksi penguatan daya saing indonesia produk kelautan dan perikanan .mempromosikan sertifikat ecolabelling tongkol direktorat jenderal produksi indonesia kepada asean penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan wppnritongkol yang ditangkap pada wppnri dan penguatan daya saing system) tongkol berdasarkan didaratkan pelabuhan oleh kapal berbendera produk kelautan dan wppnri sebesar dalam indonesia produksi kapal berbendera indonesia perikanan tahun. melakukan kajian sistem rantai pasok (supply chain direktorat jenderal system) tongkol yang berasal dari kegiatan important dan penguatan daya saing didaratkan indonesia bagian timurongkol indonesia penguatan daya saing baik yang berasal dari produksi indonesia maupun hasil produk kelautan dan important, setiap (dua) tahun perikanan melaksanakan hasil dan rekomendasi workshop nasional direktorat jenderal tentang sistem rantai pasok (supply chain system) tongkol perikanan bab ivtct ditetapkan. evaluasi dan review rpp tct dilakukan evaluasituna ,cakalang, tongkoltuna, cakalang, dan tongkol. bab v. bab penutup rencana pengelolaan perikanan tct ini merupakan dasar utama pelaksanaan pengelolaan perikanan tuna, cakalang, dan tongkol mencakup pengumpulan data, penerbitan perizinan, pela than, penanganan paska panen, penelitian dan pengawasan pada wppnri serta pengolahan dan pemasaran. pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pelaku usaha mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam rpp tct intabel tingkat pemanfaatan tongkol abu abu pada wppnri perairan produksi rata rata pan dan f2012 fvsysetentang ikan tongkol abu abu perairan wppnri berbasis produksi alat penangkapan ikan jaring insang diperoleh nilai lc lm. mengacu pada nilai tersebut, maka jaring insang masih dapat dipertahankan untuk memanfaatkan sumber daya ikan tongkol abu abu, meskipun nilai tingkat pemanfaatannya belum diketahui. penelitian perairan wppnri menunjukkan bahwa kisaran ukuran panjang tongkol abu abu yang tertangkap pukat cincin adalah cm, dengan nilai tingkat pemanfaatan (e) yang tinggi yaitu nilai yang tinggi ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kondisi lebih tangkap. oleh karenanya perlu dipertimbangkan untuk menurunkan upaya pukat cincin dalam penangkapan tongkol abu abu. perairan wppnri penggunaan alat penangkapan ikan pukat cincin untuk penangkapan tongkol abu abu memberikan nilai lc lm, dengan kisaran ukuran panjang ikan yang tertangkap antara cm. nilai tersebut memberikan indikasi bahwa pengembangan perikanan pukat cincin masih dimungkinkan dengan disertai pemantauan yang intens terhadap produksipada wppnri bei, perairan produksi rata rata teritorial fo012 fusi unknown indonesia sb2012 s busy: unknown sb2012 bo: unknown wilayah pengelolaan terdiri dari wppnri wppnri ,wppnri wppnri ,wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri dan wppnri kunci . lampiran i, dan tongkol gambar tuna, cakalang dan tongkol tuna dan cakalang tel ii tuna mata besar eigene tuna madidihang yellouwfin tuna thunnus obesus) thunnus albacares) albakora albacore cakalang skipjack tuna thunnus lalunya) katsuwonus pelamis) tuna. tuna sirip biru selatan southern buletin tuna thunnus mccoy) tongkol neritik tuna) one pem ega inn lisong bullet tuna tongkol krai frigate tuna axis rochei) axis hazard) tongkol. tongkol komo katakana tongkol abu abu longhair tuna euthynnus affinis) thunnus tongkol) tn. tenggiri papan indo pacific king tenggiri narrow barred spanish mackerel mackerel scomberomorus guttatus) scomberomorus commersonii) dilengkapi . dilengkapi dengan ikan hasil sampingan bocah hiu dan bullish) dan ecological related species penyu laut marine turtle, burung laut seabirds, mamalia laut cetacea) hiu hiu selendang blue shark hiu koboi oceanic whitetop shark prince glauca) carcharhinus longimanus) . hiu martil swallowed hammerhead hiu tenggiri shorten mako shark shark lurus oxyrinchus) sphynx lewisi h. silk ta. sdh sub bin lrt hiu lanjut silk shark hiu monyet eigene thruster shark carcharhinus falciformis) alias superciliosus) hiu. hiu tikus pelagik thruster shark alias pelagis) bullish tag ana ikan todak swordfish setuju hitam black marlin dihias gladius) makara indica) "hama setuju biru blue marlin setuju loreng striped marlin makara nigricans) tetrapturus audax ikan. ikan layaran indo pasifik indo pacific selfish istiophorus platypterus) penyu laut marine turtle) penyu belimbing penyu hijau dermochelys coriacea) colonia mydas) penyu pipih penyu lekang narator depressus) lepidochelys olivacea) penyu. penyu sisik penyu tempayan eretmochelys imbricata) carta carta) penyu lekang kempis lepidochelys kempi burung laut seabirds) bnn kon dana skua camar kepala hitam dara. ti, uan pan dara laut auk aa, swimmer kaki rumbai mamalia . mamalia laut cetacea tee bam sang mar ng na . paus lumba lumba pesuk one stok yang sudah stok yang tidak lebih kunci warna lebihlisong yang tertangkap dengan pukat cincin (purse seinelisonglisong yang tertangkap pukat cincin menunjukkan bahwa nilai ler lm. oleh karena itu, terkait pemanfaatan sumber daya lisong, alat penangkapan ikan pukat cincin mini direkomendasikan untuk dikendalikan atau dikurangi. hasil penelitian perairan wppnri tahun menunjukkan bahwa sumber daya ikan tongkol lisong yang tertangkap oleh payang dan pukat cincin mempunyai ukuran cm. tingkat eksploitasi oleh payang dan pukat cincin belum menunjukkan padat tangkap dengan indikasi nilai dan lc? sehingga alat penangkapan ikan payang dan pukat cincin masih dapat direkomendasikan untuk dipertahankan.pada wppnri tingkat wilayah: indikator pemanfaatan zee, produksi .557t perairan produksi rata rata .923t kepulauan msy unknown uncertain dan fo012. sedangkan berdasarkan hasil penelitian p4ksi pada tahun menunjukkan bahwa perairan wppnri tertangkap sumber daya ikan tenggiri (scomberomorus commersonii) oleh alat penangkapan ikan pukat cincin mini (mini purse seine) dan pancing ulur (handling) dengan ukuran cm. hasil analisis menggunakan analitik model menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi ikan tenggiri s.commersonii) masih tergolong kategori rendah dengan indikator nilai laju eksploitasi (e) namun jika dianalisis ukuran panjang ikan tenggiri yang tertangkap menghasilkan nilai lct untuk alat penangkapan ikan pukat cincin mini dan nilai lc? untuk alat penangkapan ikan pancing ulur handling. hal ini mengindikasikan bahwa alat penangkapan ikan pukat cincin mini direkomendasikan untuk dikendalikan dikurangi, sedangkan untuk pancing ulur masih dapat dikembangkan. hasil penelitian perairan wppnri tahun menunjukkan sumber daya ikan tenggiri papan atau indo pacific king mackerel (s.guttatus) yang tertangkap jaring insang hanyut mempunyai ukuran cm. belum diketahui tingkat eksploitasinya, namun diperoleh informasi bahwa nilai lc lm, sehingga direkomendasikan untuk mengendalikan pengembangan jaring insang hanyut dalam mengeksploitasi tenggiri papan wppnritenggiri papantenggiri papan pada wppnri perairan produksi rata rata dan fpstok yang tidak lebihasis1) sumber pusat penelitian, pengelolaan, perikanan dan konservasi sumber daya ikan berdasarkan uraian tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa estimasi tingkat pemanfaatan tongkol pada wppnri seperti tabel bawah ini. tabel . tabel tingkat pemanfaatan tongkol pada wppnri estimasi stok tongkol krai frigate tuna axis hazard tongkol komo uthymunus affinis tongkol abu abu longhair tuna thunnus tongkol bullet tuna tenggiri narrow barred scomberomorus uncertain spanish mackerel commersonii tenggiri papan indo pacific king scomberomorus uncertain mackerel guttatus potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol yang dikelola ioc mengingat spesies yang dikelola ioc juga mencakup (empat) jenis tongkol dan (dua) jenis tenggiri, maka potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol juga ditentukan berdasarkan wppnri sebagai berikut: potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol wppnri wppnri dan wppnritongkol seluruh wilayah pengelolaan ioc termasuk wppnri wppnri dan wppnri dapat diuraikan secara singkatsamudera hindia angka pangan alan produksi? produksi rata rata? .221t samudera msy unknown uncertain hindia foo12 fusi unknown sb2012 s busy:. kunci asis1) tidak diakses belum ditentukan notsamudera hindia tingkat wilayah: indikator pemanfaatan produksi? .391t produksi rata rata? .951t samudera msy uncertain hindia fp fusi sb2012 s busy:usi?abu abu sampai tahun disimpulkan belum over fishes tapi mengarah over fishing, sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel . tabel tingkat pemanfaatan tongkol abu abu samudera hindia penentuan tingkat wilayah! indikator aya dikata pemanfaatan produksi? produksi rata rata? samudera msy hindia f2011 fvsy sb2011 s busy sb2011lisong samudera hindia tingkat pemanfaatan wilayah! indikator produksi? produksi rata rata? samudera msy unknown uncertain hindia fo012 fusi unknown sb2012 bmskunci asisamudera hindia wilayah! indikator tingkat pemanfaatan produksi? produksi rata rata? samudera msy unknown hindia fp fusi unknown uncertain sb2012 s busy: unknown sb20122 stok mengarah penangkapan berlebih stock subject overfishing) year fms? stok tidak mengarah penangkapan berlebih stock not subject overfishing) year fuss tidak diakses belum ditentukan nottenggiri papan samudera hindia wilayah! indikator tingkat pemanfaatan produksi? produksi rata rata? .245t samudera msy unknown uncertain hindia fo012 fusi unknown sb2012 s busy: unknown sbdikelola iocdan wppnri estimasi tingkat pemanfaatan tongkol frigate tuna axis hazard uncertain krai tongkol katakana euthynnus uncertain komo affinis tongkol longhair tuna thunnus mengarah abu abu tongkol penangkapan berlebih bullet tuna tenggiri narrow barred scomberomorus uncertain spanish commersonii mackerel tenggiri indo pacific scomberomorus uncertain papan king mackerel guttatus potensi dan tingkat pemanfaatan tongkolrai wppnri dan wppnri wilayah! indikator tingkat pemanfaatan produksi .353t produksi rata rata wppnri usy: known dan wppnri unknown uncertain unknown f2012 fusi unknown sb2012 s busy: sb2012dsys1 naawppnri dan wppnri tingkat wilayah: indikator pemanfaatan produksi wppnri produksi rata rata .952t dan msy unknown uncertain wppnri fo012 fvsy unknown sb2012 bmsk tidak mengarah penangkapan berlebih stock not subject overfishing) year fdsys1) nengdan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup, untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, guna mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. hal ini sejalan dengan cita cita nasional indonesia sebagaimana diuraikan atas. selanjutnya,disepakati. mengingat tuna dan spesies seperti tuna termasuk kelompok sediaan ikan yang berupaya jauh (highly migratory fish stocks) dan atau sediaan ikan yang berupaya terbatas diantara atau berada baik zona ekonomi eksklusif dari satu atau lebih negara dan laut lepas (straddling fish stocks), maka pengelolaan tuna harus dilakukan melalui kerjasama regional dan atau internasionalsama pengelolaan perikanan regional dan internasional. selanjutnya, pemerintah juga telah menerbit implementing agreement dunia pengesahan dunia merupakan komitmen indonesia untuk bekerjasama dengan berbagai negara dunia dalam rangka pengelolaan tuna secara berkelanjutan. sebagaimana diketahui bahwa kerjasama regional dan atau internasional dalam praktek pengelolaan tuna, telah dilembagakan melalui pembentukan regional fisheries management organization romo), antara lain, yaitu: indian ocean tuna commission ioc) yang mengelola tuna dan spesies seperti tuna samudera hindia, commission for the conservation southern buletin tuna cast) yang mengelola tuna sirip biru selatan (southern buletin tuna), western and central pacific fisheries commission cpfc) yang mengelola tuna dan spesies seperti tuna samudera pacific bagian barat tengah,cific bagian timur, international commission for the conservation atlantic tuna ccat) yang mengelola tuna dan spesies seperti tuna samudera atlantik. sebagai tindaklanjutindonesia telah berperan aktif menjadi anggota penuh pada: indian ocean tuna commission ioc) berdasarkan peraturan presiden nomor tahun commission for the conservation southern buletin tuna cast) berdasarkan peraturan presiden nomor tahun western and central pacific fisheries commission cpfc) berdasarkan peraturan presiden nomor tahun sedangkan . tabel tingkat pemanfaatan tongkol abu abu wppnri dan wppnri wilayah dang ratan produksi wppnri produksi rata rata dan msy unknown uncertain wppnri fo011 fvsy unknown sb2011 bms unknown sb2o011essenk mengarah penangkapan berlebih stock subject overfishing) year fvsy stock not subject overfishing) year fdsys1 naaenggiriessen year bms21) stock subject overfishing) year fusi stock not subject overfishing) year fdsys1berkaitan dengan wilayah pengelolaan cpfc wppnri dan wppnri sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel . tabel estimasi tingkat pemanfaatan tongkol wppnri dan wppnri estimasi estimasi tingkat msy krai hazard komo affinis abu abu tongkol spanish rus mackerel commersonii sen papan king mackerel rus guttatus potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol wppnri wppnri wppnri wppnriwppnri wppnri wppnri wppnri wppnri dan wppnri produksi rata rata msy unknown uncertain dan sb2012 busykunci warna stock overfished) stock not overfished) sur music1 year busy1) stock subject overfishing) year fvsy? stock not subject overfishing) year fasis1) sws$omo wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri dan wppnri wayan dag tan produksi produksi rata rata msy: unknown uncertain dan fo012 fvysabu abu wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri dan wppnri tingkat produksi wppnri produksi rata rata .190t msy unknown uncertain fo011 fvsy unknown dan sb2011 bms unknown sb2011sy.672t unknown uncertain dan msy1) year busunknown uncertain dan fusi unknown sb2012 s busy: unknown sb2012 stunernan vi. tenggiri .wppnri wppnri wppnri wppnri dan wpp produksi magna produksi rata rata msy unknown uncertain dan f2012 fvsy unknown sb2012 s busy:wppnri wppnri wppnri dan wppnri estimasi estimasi indonesia inggris ilmiah potensi tingkat msy) pemanfaatan tongkol krai axis hazard tongkol katakana euthynnus uncertain uncertain komo affinis tongkol longhair thunnus uncertain uncertain abu abu tuna tongkol bullet tuna tenggiri narrow scomberomor uncertain uncertain barred spanish commersonii mackerel tenggiri indo pacific scomberomor uncertain uncertain papan king guttatus mackerel komposisi . komposisi komposisi produksi ditentukan berdasarkan hasil riset p4ksi dan juga berdasarkan jumlah produksi tahun komposisi produksi diuraikan secara nasional dan berdasarkan wppnri baik untuk tuna dan cakalang maupun untuk tongkol (neritik tuna). komposisi produksi untuk tuna dan cakalang komposisi produksi tuna dan cakalang secara nasional komposisi produksi tuna dan cakalang secara nasional sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel komposisi produksi tuna dan cakalang secara nasional albar tuna cakalang tuna madidihang mata sirip besar biru selama rata ca, rata sumber statistik perikanan tangkap, (data diolah) berdasarkan tabelcakalang madidihang tuna mata besar y6), tuna albakora ,23y60) dan tuna sirip biru selatan komposisi produksi tuna dan cakalang berdasarkan wppnriwppnri dan wppnri adil mata hang besar ember ditjen perikanan tangkap70y0), madidihang yo), tuna mata besar albakora dan tuna sirip biru selatankomposisi produksi tuna dan cakalang wppnri wppnri dan wppnri total tenang emas pet kora besar ang oos| tea pase fizoaee (res jalan area meteor aoo| asas fara faktor2 (rasi jaz2s2 10an soror pace for |rspas (ro. |aaa pisan 20sana! says.) toast jamafeoraan pose janda aso2| 2n0s00 solo| cases f22s012 (rose jstor aan soo.) soo j2sofazosor pena2 jalan aso2 sono) o2es jasa fanaa rose danar dasar cbooo2 geno seo imam too san patas asi00y6), madidihang ,59y0), tuna mata besar ,41y6). komposisi produksi tuna dan cakalang wppnri dan wppnri komposisi produksi tuna dan cakalangdan wppnri ora mata besar men near jar ejaan jeans kan ina ban gan ben njan eps jera aap ratdan wppnri berturut turut didominasi oleh cakalang ,3y6), madidihang ,5y0), dan tuna mata besar komposisi produksi tongkol neritik tuna) komposisi produksi tongkol wppnri komposisi produksi tongkol secara nasional wppnri sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel komposisi produksi tongkol wppnri krai komo abu abu papan kaa (aa ton tesla oorisaaer (ar anon rotor (ena angan jan anno ratatongkol komo tongkol krai 6o), tenggiri y6o), tongkol abu abu yo), tenggiri papan o) dan lisong komposisi produksi tongkol berdasarkan wppnri komposisi produksi tongkol wppnri wppnri dan wppnri komposisi produksi tongkolongkol wppnri wppnri dan wppnri krai komo abu papan neerja as fasa ace aoas jae sosro fate andra jin ansa ter invasi "soo taksi tio asas (2aa (soosi (eos |erosi ana jiwa |books tao desa "soo taboo tas sosok |azs asam tara 2nz0 |i2o00 tag "aje1o fasis |2o |st aso fana goals sa7 jasa isa isofines2 tea draogo jenis planar drums fasa soto| |20esa isa rossa |ise rae tag ideaskomposisi produksi tongkol wppnri wppnri dan wppnri berturut turut didominasi oleh tongkol komo tongkol krai ,0y0), tongkol abu abu yo), tenggiri yo), tenggiri papan o) dan lisong yo). komposisi produksi tongkol wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri dan wppnri komposisi produksikomposisi produksi tongkol wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri dan wppnri |ooo |srono |oo221 .1a |2oo0 |1a |ooo |7as16 |oara asas7 |rona |sa172 |aas |ira |oos (rim |22as cocos |isa7 |a2as |ira0s s1n, |2ss7 |o.7a |s0, |esi 11a, |as,7o5 os,a7a 3a8407 sumber statistik perikanan tangkap, (data diolah) dari tabel sebagaimana tersebut atas dapat diketahui bahwa komposisi produksi tongkol wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri dan wppnri berturut turut didominasi oleh tenggiri ,40y6) tongkol komo tongkol krai tongkol abu abu tenggiri papan dan lisong komposisi produksi tongkol wppnri dan wppnri komposisi produksi tongkol wppnri dan wppnri sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel . sedangkan status keanggotaan indonesia padasifik bagian timur adalah operating non member cnm), sejak tahun dan harus diperbaharui setiap tahun. menyadari besarnya tantangan dalam pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol guna mewujudkan cita cita nasional indonesia, sudah tiba waktunya bagi pemerintah pusat dan provinsi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya tuna, cakalang dan tongkol membangun kolaborasi dan sinergi yang produktif dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia dengan mencanangkan pelaksanaan pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol tct) secara berkelanjutan. pemerintah juga harus bersatu padu dan bekerjasama dengan pelaku industri penangkapan dan pengolahan tuna, cakalang dan tongkol seluruh indonesia. hal ini penting, karena berdasarkan article ccf hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara cara yang bertanggungjawab, untuk memastikan efektifitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan. mengingat indonesia telah meratifikasi dunia melalui undang undang nomor tahun maka seluruh ketentuan dalam dunia bersifat mengikat (legal binding) bagi indonesia. dalam hal ini, terdapat beberapa artikel penting yang perlu dicermati antara lain disebutkan bahwadalam disebutkan bahwaselanjutnya dalam disebutkan bahwajawabnya berkaitan dengan kapal kapal tersebut bawah konvensi dan persetujuan ini. berdasarkan uraian tersebut atas, maka dalam rangka melindungi kepentingan perikanan tuna, cakalang dan tongkol nasional indonesia, diperlukan penetapan strategi yang memenuhi kaidah pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol yang diadopsi oleh romo. strategi tersebut setidak tidaknya memuat isu, tujuan pengelolaan dan rencana aksi secara spesifik, yang elaborasi dalam bentuk rencana pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol rpp tct). maksud dan tujuan rencana pengelolaan perikanan tuna, cakalang, dan tongkol rpp tct) dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan tuna, cakalang dan tongkol. sedangkan . tabel komposisi produksi tongkol wppnri dan wppnri tahun tong tong tongkol tenggiri jumlah lisong nana abu tenggiri daan onta sora pena sam panas pam dasar ser tao neo geo peron poso piso aora dean pamor onto tomas jasa azan gee pnas ono jis diss pesan paser issn para pen posts pasar sinar paro oto den2n naso iso2 |orang sana cejooto poo onar iso aren power terasa pasok ass p2nos powo2 jasa poo osn pesan dos pesona pama pisa dolan pan peranan gama loose neo come door done tesla dosen ppo soo t220| a07as dari tabel atas, dapat diketahui bahwa komposisi produksi tongkol wppnri dan wppnri berturut turut didominasi oleh tongkol abu abu ,18y60), tenggiri tongkol krai y60), tongkol komo tenggiri papan dan lisong distribusi tuna merupakan jenis ikan berupaya jauh (highly migratory species) sebagaimana dikemukakan rothschild fink and bayliff bayliff williams forsbergh blunt and messersmith schaefferi al. bayliff joseph al. bayliff miya and bayliff kawasaki kue and morita kue honda and kimura kimura and honda peta migrasi tuna merupakan: hasil kerjasama penelitian melalui penandaan tuna (tuna tagging) p4ksi spc cpfc yang menunjukkan bahwa tuna berupaya timbal balik antar perairan wppnri pasifik dan juga antara wppnri pasifik dengan perairan luar wppnri (perairan png, palau dll): hasil program observer ppt p4ksi, dokumen romo cpfc, dan hasil penelitian lainnya sebagaimana terdapat pada lee al. (http: proceedings.seri.com library userconf proc99 proceed papers pap564 p564.htm). berdasarkan hasil penelitian oleh p4ksi, dapat diuraikan informasi mengenai migrasi dan distribusi tuna perairan samudera pasifik dan samudera hindia serta migrasi tongkol wppnri, sebagai berikut: tuna dan cakalang wppnri wppnri dan wppnri samudera hindia) berdasarkan hasil observer program pada loka penelitian peri kanan tuna ppt) p4ksi menunjukkan bahwa penyebaran tuna ber pasarkan operasi armada rawai tuna yang berbasis benda tahun adalah sebagaimana tersebut pada gambar gambar . ng el! kas sun aas rabi set location year: eiga detail "an gambar posisi setting armada rawai tuna yang berbasis benda periode program scientific observer telah dilaksanakan dari tahun sampai saat ini. area yang dicover oleh program scientific observer mu lai dari ls dan 'bt bt, dengan konsentrasi wilayah ls dan bt. jarak terjauh dari observasi ini ter jadi pada tahun dan area terkecil yang diobservasi terjadi pada tahun berikut ini disampaikan distribusi tuna wppnri wppnri dan wppnri madidihang hasil penelitian ppt p4ksi menunjukkan bahwa distribusi madidihang berdasarkan produksi rawai tuna yang berbasis benda tahun adalah sebagaimana tersebut pada gam bar sumber daya madidihang cukup banyak terdapat perairan wppnri khususnya sebelah barat bungsu dan simbol dengan indikasi bahwa laju pancing rawai tuna perairan ter sebut mencapai kisaran ekor ikan per mata pancing per tawar. perairan sebelah selatan jawa, khususnya jawa timur serta selatan bali, nusa tenggara barat ntb) dan nusa tenggara timur ntt) juga menunjukkan situasi yang sama. san asal nag enam oo. hook rate came jelas gambar sebaran laju pancing (per mata pancing) madidihang samudera hindia bagian timur periode berdasarkan . berdasarkan produksi rawai tuna tipe taiwan menunjukkan bahwa distribusi madidihang perairan barat sumatera pada januari cukup banyak, khususnya perairan barat aceh, sibolga dan bungsu, namun tidak banyak tertangkap madidihang sebelah barat bengkulu. pada januari, daerah tangkapan madidihang perairan sebelah selatan jawa cenderung arah lintang tinggi (selatan), namun perairan selatan bali, ntb dan ntt distribusi madidihang banyak ditemukan lintang rendah (dekat daratan). pada bulan april distribusi madidihang banyak dijumpai diseluruh perairan barat sumatera, namun perairan sebelah selatan jawa, bali, ntb dan ntt distribusi madidihang cenderung arah selatan. distribusi madidihang pada bulan juli perairan barat su mater cenderung seperti yang terjadi pada bulan januari, namun perairan sebelah selatan jawa, bali, ntb dan ntt distribusinya masih seperti yang terjadi pada bulan april. pada bulan oktober, madidihang ditemukan hampir seluruh perairan barat dan se lahan jawa, namun tidak banyak selatan bali, ntb dan ntt. distribusi produksi tuna madidihang samudera hindia berbasis rawai tuna tipe taiwan sebagaimana tersebut pada gambar bawah ini. januari april a11 drg mid saat oman g5n sasak sentesnesereen ana gambar distribusi produksi tuna madidihang samudera hindia berbasis rawai tuna tipe taiwan tuna mata besar tuna mata besar menyebar seluruh perairan samudera hindia wppnri dan wppnri sebagaimana tersebut pada gambar dengan tingkat kepadatan yang diindikasikan dengan laju pancing rawai tuna antara ekor ikan per mata pancing per tawar. gambar . kls pena seal wap bayi san peka samudera nan (ema gelas nememoduooounsa llololelolelelolele(si nano pesan 0to02 oli tol tolol ameortwas emosi las: gambar sebaran laju pancing (per mata pancing) tuna mata besar samudera hindia bagian timur periode penyebaran tuna mata besar berdasarkan produksi rawai tu yang berbasis benda tahun merujuk informasi produksi rawai tuna tipe taiwan yang dioperasikan perairan samudera hindia maka penyebaran tuna mata besar bulan jan ari adalah banyak terdapat perairan barat aceh dan sibolga. pada bulan tersebut, rawai tuna taiwan tidak menangkap tuna mata besar perairan barat bungsu dan bengkulu serta perairan selatan jawa. pada bulan april, juli dan oktober rawai tuna taiwan banyak menangkap tuna mata besar perairan bar sumatera. sedangkan bulan bulan tersebut perairan sebelah selatan bali, ntb dan ntt rawai tuna tipe taiwan tidak me rangkap albakora. distribusi produksi rawa tuna tipe taiwan se bagaimana tersebut pada gambar bawah ini. ken yan pen ruam depan panji jaa can sab ai, san jos take man jul oktober ama, bnn pan v.ann .ygu gambar distribusi produksi tuna mata besar samudera hindia berbasis rawai tuna tipe taiwan albakora perairan samudera selatan ntb dan ntt (wppnri sebagaimana tersebut pada gambar menunjukkan bahwa sebaran sumber daya tuna albakora cukup tinggi dengan indikasi bahwa laju pancing ((jumlah ekor ikan yang tertangkap per mata pancing per tawar) berkisar gambar . (fish hooks) slo7 naa are ping good . .c. australia indian ocean ea) gambar sebaran spasial laju pancing (per mata pancing) tuna albakora yang tertangkap rawai tuna periode penyebaran albakora berdasarkan produksi rawai tuna yang berbasis benda tahun adalah sebagaimana tersebut pada gambar penyebaran albakora terindikasi selain banyak terdapat perairan samudera hindia selatan bali, ntb dan ntt juga banyak terdapat perairan samudera hindia barat sumatera dengan nilai laju pancing rawai tuna mencapai ekor ikan per mata pancing per tawar. neh tea semar sih isle| tele gl. oil nee im: nam gambar distribusi spasial laju tangkap (per mata pancing) tuna albakora samudera hindia periode berdasarkan data penangkapan ikan yang mengggunakan alat penangkapan ikan rawai tuna tipe taiwan sebagaimana tersebut pada gambar terindikasi bahwa pada bulan januari albakora cukup banyak terdapat perairan samudera barat sumatera khususnya sebelah barat bengkulu, sedangkan perairan sebelah selatan jawa, bali, ntb dan ntt tidak tertangkap albakora. pada bulan april penyebaran albakora cukup banyak perairan sebelah barat bungsu dan bengkulu dan juga selatan . selatan jawa khususnya selatan jawa barat. pada bulan juli, albakora banyak terdapat perairan sebelah barat padang dan bengkulu, sedangkan perairan sebelah selatan jawa, bali ntb dan ntt tidak tertangkap albakora. situasi pada bulan oktober perairan samudera sebelah barat bungsu dan bengkulu juga banyak tertangkap albakora, namun sebelah selatan jawa, bali, ntb, dan ntt rawai tuna tidak menangkap albakora. januari april ud juli oktober mmm nm, sum ani nenemineg banana kanan siti mil jom jan kupu nan kie gambar distribusi produksi albakora samudera hindia berbasis rawai tuna taiwan tuna sirip biru selatan distribusi sumber daya tuna sirip biru selatan perairan samudera hindia wppnri dan wppnri sebagaimana tersebut pada gambar cenderung menyebar kearah selatan dan sebalah selatan jawa, ntb dan ntt terindikasi sebagai spawning ground. ata dad uk. niko aan yen, psu ita hu, mil s.cc ocon nun tnn uu. .9x. . .xn .oomununan . pet tan keterangan: titik titik putih merupakan distribusi geografia tangkapan tuna sirip biru selatan samudera hindia tahun yang dipetakan cast per area 50x50, gambar bintang biru menunjukkan spawning ground gambar distribusi geografia tangkapan tuna sirip biru selatan wppnri . wppnri wppnri wppnri wppnri dan wppnri samudera pasifik) madidihang distribusi produksi madidih sebagaimana tersebut pada gambar pon bea tea see mba aan gambar distribusi produksi madidihang tahun oleh rawai tuna (biru), pukat cincin (hijau), hate (abu abu), lainnya (oranye)madidihang perairan pasifik indonesia menyebar wppnri wppnri wppnri dan wppnri distribusi produksi madidihang tertinggi wilayah barat samudera pasifik terutama perairan kepulauan indonesia. jenis alat penangkapan ikan yang dominan menangkap madidihang perairan kepulauan berturut turut alat penangkapan ikan lainnya (handling, millet, trolling), pukat cincin, online, dan hate. tuna mata besar distribusi produksi tuna mata besar(ee id. uk . mn: kerena. yang koala dag aaa bpa ssb sss acasacoe ooo loh pemakai hua ceo0oclc bag a lalu ojo tenaga gpp an. dosa umma kana . gambar distribusi produksi tuna mata besar tahun oleh rawai tuna (biru), pukat cincin (hijau), hate (abu abu), lainnya (oranye) berdasarkan .tuna mata besar perairan pasifik indonesia menyebar wppnri wppnri wppnri dan wppnri distribusi produksi tuna mata besar tertinggi wilayah timur samudera pasifik dan menyebar arah barat hingga perairan kepulauan indonesia. jenis alat penangkapan ikan yang dominan menangkap tuna mata besar perairan kepulauan berturut turut adalah alat penangkapan ikan handling, millet, trolling, rawai tuna, pukat cincin, dan hate. albakora tidak ada bukti distribusi albakora perairan wppnri wilayah statistik cpfc sebagaimana dipetakan oleh cpfc, sebagaimana tersebut pada gambar bea tg: .u. dr? ter pu. pon stan kek eka ann ooo jseooooan0ses goo: lg! s00000.ccsoruj ibi. . rua 160e 160wv 140w 120w 100w bow gambar distribusi produksi albakora luar wppnri tahun oleh rawai tuna (hijau), jaring insang hanyut (abu abu) dan pancing tonda (oranye) berdasarkan gambar sebagaimana tersebut atas, daerah penangkapan tangkapan rawai tuna, jaring insang hanyut dan pancing tonda mengindikasikan bahwa sumber daya tuna albakora berupaya diluar perairan indonesia. hal ini dapat dipahami, karena tuna albakora menyukai perairan bersuhu dingin, adapun perairan indonesia bersuhu relatif panas karena termasuk tropis. cakalang distribusi sumber daya cakalgambar . gambar distribusi produksi cakalang tahun oleh hate (hijau), pukat cincin (oranye), pancing ulur tonda (hitam) berdasarkan gambar atas, dapat diketahui bahwa distribusi cakalang terkonsentrasi wilayah ekuator barat pasifik sampai dalam perairan kepulauan indonesia. jenis alat penangkapan ikan yang menangkap cakalang adalah pukat cincin, hate dan pancing tonda pancing ulur. selanjutnya, pergerakan tuna (cakalang, madidihang dan tuna mata besar) samudera pasifik berdasarkan tuna tagging program kerjasama p4ksi spc cpfc adalah sebagaimana tersebut pada gambar 140e 160e 160w 140w 120w 100w 80w gambar raya tuna hasil program tagging kerjasama p4ksi spc cpfc tahun berdasarkan gambar atas, dapat diperoleh informasi bahwa sumber daya cakalang, madidihang dan tuna mata besar berupaya secara timbal balik antar wppnri wppnri wppnri dan wppnri selain itu diperoleh informasi bahwa sumber daya tuna tersebut atas bergerak timbal balik antara perairan pasifik indonesia dengan perairan pasifik milik negara negara sekitar indonesia seperti palau, papua nugini. tongkol . tongkol distribusi sumber daya tongkol (tongkol krai dan tongkol lisong) diduga kuat menyebar seluruh perairan indonesia wppnri). hal tersebut adalah merujuk pada laporan statistik perikanan indonesia yang mencantumkan produksi tongkol pada setiap provinsi. produksi produksi nasional dari sisi produksi, produksi tuna, cakalang dan tongkol indonesia pada tahun diperkirakan rata rata sebanyak ton tahun, terdiri dari tuna dan cakalang rata rata sebanyak ton tahun serta tongkol sebanyak ton tahun, dengan rincian sebagaimana tersebut pada tabel tabel estimasi produksi tuna, cakalang, dan tongkol tahun tahun jumlah mata sirip besar biru selatan ol ss.sa1| o30| sumber: statistik perikanan tangkap, data diolah)albakora, madidihang, cakalang, tuna sirip biru selatan, dan tongkol berfluktuasi dan dari sisi jumlah didominasi secara berturut turut oleh tongkol ton tahun), cakalang ton tahun), madidihang ton tahun), tuna mata besar ton tahun), albakora ton tahun) dan tuna sirip biru selatansedangkan tujuan rpp tct yaitu sebagai arah dan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan tuna, cakalang, dan tongkol. visi pengelolaan perikanan visi pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol yaitu untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan. ruang lingkup dan wilayah pengelolaan ruang lingkup rencana pengelolaan perikanan tuna, cakalang, dan tongkol meliputi: status perikanan tuna, cakalang, dan tongkol, dan rencana strategis pengelolaan tuna, cakalang, dan tongkol. wilayah pengelolaan lokasi pelaksanaan rpp tct untuk tuna dan cakalang mencakupand central pacific fisheries commission cpfc). perairan kepulauan indonesia yakni wppnri wppnri dan wppnri lokasi pelaksanaan rpp tct untuk tongkol, mencakup (sebelas) wppnri seluruh indonesia yang dikelompokkan sebagai berikutcentral pacific fisheries commission cpfc). wppnri wppnri wppnri wppnri dan wppnri wppnribahwa wppnri terdiri dari wilayah pengelolaan sebagaimana tersebut pada gambar bawah ini. gambar . trend estimasi hasil tangkapan ttc variable @ tuna mata besar tama albar, p tuna sirip biru selatan tongkol y total estimasi o. kata" tahun gambar tren produksi tahun disamping itu, berdasarkan estimasi ioc, rata rata produksi tuna, cakalang dan tongkol indonesia pada tahun sebanyak ton dan sebanyak ton ioc, sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel estimasi produksi tuna, cakalang dan tongkol negara ioc negara |indonesia maldives china .5a8 pakistan eritrea sumber hasil rapat tahunan ioc, dari . dari tabel tersebut atas, dapat diketahui bahwa indonesia merupakan negara penghasil tct terbesar diantara negara anggota ioc. kontribusi produksi indonesia tahun rata rata sebesar ton tahun sedangkan tahun rata rata sebesar ton tahun y0). estimasi produksi atas dipergunakan ioc sebagai dasar penetapan iuran tahunan (kontribusi finansial) indonesia sebagai anggota tetap untuk tahun dan produksi berdasarkan jenis ikan dan wppnri produksi berdasarkan jenis ikan dan wppnri dilakukan karena pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol tidak dapat dipisahkan dari wilayah pengelolaan romo yang mencakup zee. dalam hal ini, wppnri yang menjadi bagian dari wilayah pengelolaan ioc adalah samudera hindia yakni wppnri wppnri dan wppnri sedangkan laut sulawesi dan samudera pasifik yakni wppnri dan wppnri merupakan wilayah pengelolaan cpfc. tuna dan cakalang wppnri wppnri dan wppnri yang merupakan wilayah pengelolaan ioc samudera hindia wppnri wppnri dan wppnri merupakan wilayah penangkapan tuna dan cakalang bagi armada indonesia. produksi albakora, tuna mata besar, mandiri hang, cakalang, dan tuna sirip biru selatan tahuwppnri tahun jumlah mata sirip besar biru selatan sumber statistik perikanan tangkap,albakora, madidihang, dan cakalang berfluktuasi, tuna mata besar ton tahun) dan albakora, sebagaimana tersebut pada gambar gambar . trend estimasi hasil tangkapan variable @ albedo tuna mata besar cakalang p total estimasi bana bra, good la " ts. tahun gambar tren estimasi produksi wppnri wppnri dan wppnri tahun wppnri wppnri dan wppnritahun (ton) sumber: statistik perikanan tangkapuna cakalang variable e tuna mata besar m madidihang @ cakalang total estimasi . tahun gambar tren estimasi produksi wppnri wppnri dan wppnri wppnri dan wppnri yang merupakan wilayah pengelolaan cpfcperti pada tabel bawah ini. tabel estimasi produksi tuna dan cakalang wppnri dan wppnri tahun tahun estimasi hasil tangkapan (ton) jumlah madidihang (ton) sumber statistik perikanan tangkap, bagaimana tersebut pada gambar gambar . trend produksi tuna cakalang variable @ tahun madidihang cakalang total estimasi ma. g0000 bat ank tahun gambar tren estimasi produksi tuna dan cakalang wppnri dan wppnri tahun tuna sirip biru selatan wppnri dan laut lepas samudera hindia yang dikelola oleh cast cast telah menetapkan bahwa pengelolaan jenis tuna sirip biru selatan dilakukan melalui penetapan kuota produksi (output control). perbandingan antara produksi tahunan dan kuota nasional indonesia dari tahun sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel kuota nasional dan produksi tuna sirip biru selatan indonesia tahun tahun kuota nasional produksi (ton) keterangan (ton) overguota dari tabel sebagaimana tersebut atas, dapat diketahui bahwa tren total produksi indonesia cenderung meningkat melebihi kuota yang ditetapkan setiap tahun. apabila keadaan ini terus berlanjut dan tanpa dapat dikendalikan, akan menimbulkan implikasi antara lain: mempengaruhi citra indonesia terkait dengan komitmen pelaksanaan pengelolaan sumber daya tuna sirip biru selatan secara berkelanjutan, kemungkinan terjadinya embargo oleh negara pasar terhadap produk tuna sirip biru selatan indonesia, dan atau kuota . kuota indonesia dapat menjadi nol bahkan negatif karena penerapan kebijakan tindakan untuk perbaikan (collective action policy). tongkol neritik tuna) sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan tongkol dalam rpp tct ini adalah kelompok jenis tuna neritik (neritik tuna) yang terdiri dari (empat) jenis tongkol dan (dua) jenis tenggiri (sheer fish). jenis tongkol mencakup lisong, tongkol krai, tongkol komo, tongkol abu abu sedangkan sheer fish mencakup tenggiri papan dan tenggiri. keenam jenis tuna neritik (neritik tuna) umumnya tertangkap pada wppnri baik perairan kepulauan indonesia, laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif indonesia zee). adapun estimasi jumlah produksi nasionalpada wppnri tahun tahun jumlah anna khas krai komo abu abu papan .69e| sumber: statistik perikanan tangkap, dari tabel tersebut atas, dapat diketahui bahwa produksi rata rata tahun untuk lisong, tongkol krai, tongkol komo, tongkol abu abu, tenggiri dan tenggiri papan relatif stabil, dan dari sisi jumlah produksi tahun didominasi secara berturut turut oleh tongkol komo ton tahun), tongkol krai ton tahun), tenggirongkol tenggiri variable liong x m tongkol krai @ tongkol komo tongkol abu abu p tenggiri @& tenggiri papan w total estimasi ad fo) tahun gambar tren estimasi produksi tongkol pada wppnri tahun mengingat tongkol (neritik tuna) juga termasuk spesies yang dikelola oleh romo, maka klasifikasi produksi juga akan dilakukan berdasarkan wppnri sebagai berikut: wppnri wppnri dan wppnri yang merupakan wilayah pengelolaan ioc produksi jenis tongkol dari wppndan wppnri tahun tahun estimasi jumlah produksi (ton) jumlah lisong tongkol tongkol tongkol tenggiri tenggiri krai komo abu abu papan sumber statistik perikanan tangkap, dan dari sisi jumlah didominasi secara berturut turut oleh tongkol komo ton tahun), tongkol krai ton tahun), tongkol abu abu ton tahun), tenggiritrend estimasi hasil tangkapan tongkol yi. i hadi m tongkol krai v v @ tongkol komo 4x tongkol abu abu p tenggiri tenggiri papan w totalestimasi a m . o gtr aan tahun gambar tren estimasi produksi tongkol wppnri wppnri dan wppnri tahun wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri dan wppnri produksi jenis tongkol dari tahun wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri dan wppnriwppnri wppnri wppnri dan wppnri tahun lisong tongkol tongkol tongkol tenggiri tenggiri krai komo abu abu papan ser san aro resep aanenggiri ton tahun), tongkol komo ton tahun), tongkol krastabil setiap tahun sebagaimana tersebut pada gambar trend estimasi hasil tangkapan tongkol, wpp nri wpp nri wpp nri wpp nri wpp nri dan wpp nri @ lisong aan m tongkol krai mean p tenggiri tenggiri papan jumlah perang tahun gambar tren estimasi produksi tongkol wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri dan wppnri tahun wppnri dan wppnri yang merupakan wilayah pengelolaan cpfc produksi jenis tongkol dadan wppnri tahun tahun tongkol tongkol tongkol tenggiri jumlah teo san agra 2amon| sea sai too| sore| ansar aaa| ono anna aon asa jawapos sn0e| case| ne7oa| so07| era| sos ol20o| sna| tee arena danse| se2| cast| son esa tasa| rajongkol abu abu ton tahun), tenggiri ton tahun), tongkol krai ton tahun), tongkol komo. setiap tahun sebagaimana tersebut pada gambar trend estimasi hasil tangkapan tongkol wpp nri dan wpp nri pelan m tongkol krai onekolsouabu . tenggiri nan taman sea a #t i tahun gambar tren estimasi produksi tongkol wppnri dan wppnri tahun dari uraian tersebut atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan peringkat jumlah produksi dominan menurut jenis tongkol antara jumlah produksi nasional dan jumlah produksi berdasarkan wppnri sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel peringkat produksi nasional dan berdasarkan wppnri jenis tongkol nasional lisong abu tenggiripapan produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan yaitu online, purse seine, pole and line, handling dan alat penangkapan ikan lainnya, hanya dapat disajikan untuk tuna dan cakalang. sedangkan data produksi tongkol berdasarkan jenis alat penangkapan ikan akan elaborasi dalam pelaksanaan rencana aksi rpp tct ini. adapun data produksi jenis tuna dan cakalang tahun sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel . . sela mau sat. gambar wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia babi. tabel produksi tuna dan cakalang berdasarkan alat penangkapan ikan tahun temp api berisikan han rata rata madidihang besar albar biru selatan purse seine madidihang besar albar 3a1| madidihang line besar cakalang albar madidihang besar cakalang albar |o asal madidihang besar cakalang albar lo063| ioo po0000 grand total madidihang besar cakalang albar biru selatan sumber statistik perikanan tangkap, (data diolah)pi jenis ikan rata online madidihang besar albar biru selatan purse seine madidihang tuna mata besar albar 3a1| line tuna mata besar albar handling madidihang besar cakalang albar a31 asa| lain lain madidihang tuna mata besar 3a.e78g albar po000 grand total madidihang besar albar biru selatanbi jenis ikan rata rata madidihang cakalang |o albar mana man man purse seine madidihang albar ane desa dana ane pole and madidihang line cakalang albar ann ana men handling madidihang cakalang |oo albar tan desa dansa jenis . jenis api jenis ikan rata rata lain lain madidihang albar |o grand total madidihang cakalang albar |o 1odan wppnri jenis api jenis ikan rata rata online madidihang besar cakalang albar |oo |o purse seine madidihang tuna mata besar cakalang albar tan dana daa pole and madidihang line kota pts besar cakalang albar madidihang mika maan mari masa misa mba besar cakalang lo |l lo 5hoo albar dsa madidihang besar cakalang albar tan daa dana grand total madidihang .6e5s besar cakalang albacore sumber statistik perikanan tangkap, (data diolah). lingkungan . lingkungan dalam rpp tct ini, ruang lingkup faktor lingkungan (ekosistem) mencakup kondisi oseanografi, habitat ikan serta hasil tangkapan sampingan (. kondisi oseanografi keberadaan sumber daya tuna, cakalang, dan tongkol suatu perairan sangat dipengaruhi oleh kondisi oseanografi dari perairan tersebut utamanya suhu dan salinitas. kondisi suhu dan salinitas suatu perairan sangat dipengaruhi sistem angin muson, perubahan iklim global dan aliran massa air yang masuk. oleh sebab itu, sistem angin muson, perubahan iklim global dan aliran massa air sangat mempengaruhi penyebaran tuna, cakalang dan tongkol. hal ini mengakibatkan tuna, cakalang dan tongkol tidak ditemukan semua perairan. menurut jade pada bulan desember telah terjadi distribusi vertikal suhu perairan dari kedalaman meter hingga permukaan, mulai dari barat australia (stasiun paling jauh) hingga pantai pulau bali (stasiun paling dekat) yaitu massa air dingin dengan suhu pada kedalaman naik menuju permukaan. hal ini mengakibatkan kenaikan suhu dan salinitas perairan tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyebaran tuna, cakalang dan tongkol perairan tersebut. pada perairan selatan jawa pada posisi lintang dan ls, yang dikenal kaya akan sumber daya tuna, cakalang dan tongkol, terjadi pelapisan massa air dengan kedalaman batas atas dan batas bawah dengan suhu permukaan umumnya 270c dan salinitas rendah psu purba al, menurut mukhlis suhu permukaan laut daerah penangkapan cakalang utara nanggroe aceh darussalam pada bulan agustus yaitu tertinggi dan terendah sebesar 280c pada bulan juni sedangkan untuk suhu permukaan laut tertinggi pada daerah penangkapan ikan tongkol terjadi pada bulan april (peralihan barat timur) sebesar dan terendah pada bulan juni (musim timur) sebesar selanjutnya menurut lehodey et.al suhu permukaan laut barat pasifik rata rata dan memiliki produktivitas primer yang rendah dalamnya jika dibandingkan dengan perairan bagian timur dan tengah pasifik. wilayah ini merupakan daerah penangkapan cakalang, terkonsentrasi pada daerah sekitar zona konvergen antara daerah hangat dengan massa air bersalinitas rendah dari warm pool dan air dingin dengan salinitas tinggi dari equatorial spelling. zona konvergen ini ditandai oleh salinitas yang didekati oleh isotherm selanjutnya menurut lehodey et.al indikator lokasi zona konvergen sekaligus sebagai lokasi penangkapan tuna dan cakalang yaitu pada isotherm distribusi madidihang dan cakalang perairan utara papua pasifik sebelah barat) terkonsentrasi pada steroid steroid air hangat kecuali pada bulan juli hal ini diduga dipengaruhi oleh equatorial spelling pada area tersebut harold, laut banda yang juga dikenal sebagai habitat tuna, cakalang dan tongkol, digambarkan sebagai daerah yang memiliki diameter dari utara selatan, dan dari timur barat. kedalaman rata rata laut ini diperkirakan sulaiman, dikutip dalam widodo et.al, selanjutnya menurut widodo et.al laut banda digolongkan juga sebagai satu satunya ekosistem laut semi tertutup khatulistiwa. laut banda juga dianggap sebagai bagian arus laut indonesia orlando) yang menghubungkan . menghubungkan arus dari samudera pasifik samudera hindia. selama musim timur, bergerak aliran dari laut banda sampai laut flores dan kemudian bergerak laut jawa dan akhirnya berhenti laut cina selatan. pada musim barat, bergerak aliran dengan cara yang berlawanan dari laut jawa dan selat malaka melalui laut flores dan berhenti laut banda. selama musim barat, salinitas maksimum laut flores dan laut banda sebesar bar dan minimum sebesar bar yang merupakan karakteristik dari laut sub topic pasifik utara dan samudera pasifik utara tengah widodo et.al, salinitas permukaan air dianggap lebih rendah dari sub permukaan dan fenomena ini telah diidentifikasi karena tingginya tingkat hujan serta air tawar mengalir dari sungai laut ini widodo et.al, habitat ikan pengelolaan habitat ikan merupakan salah satu faktor penting yang turut menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, termasuk pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol. pengelolaan habitat ikan umumnya dilakukan melalui penetapan suatu kawasan konservasi. hingga tahun capaian kawasan konservasi mencapai juta hektar. meskipun target awal luasan kawasan konservasi sebesar juta hektar sudah terlampaui, kementerian kelautan dan perikanan tetap menargetkan penambahan kawasan konservasi seluas hektar. hal ini merupakan bukti komitmen indonesia untuk melindungi habitat ikan dan biota lainnya. penetapan kawasan konservasi tersebut atas telah dilakukan melalui surat keputusan menteri kelautan dan perikanan sebagai berikut:keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor kepmen kp tentang kawasan konservasi perairan kepulauan raja ampat provinsi papua barat, keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor kepmen kp tentang kawasan konservasi perairan nusa penida kabupaten klungkung provinsi bali,, keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor kepmen kp tentang kawasan konservasi perairan pesisir timur pulau weh kota sabang provinsi aceh, keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor men tentang penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil ujungnegoro roman kabupaten batang provinsi jawa tengahpie dan laut disekitarnya provinsi sumate:partido dan laut disekitarnya provinsi papua, keputusan .gili ayer, gili meno, dan gili tawanan provinsi nusa tenggakapoposang dan laut disekitarnya provinsi sulawesi selatanwangi sebelah barraja amp provinsi papua barat. tingkat regional, upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil termuat dalam koridor kerjasama coral triangle initiative . pada kerjasama tersebut, telah disusun sistem pengelolaan kawasan konservasi segitiga karang yang memberikan manfaat bagi ekosistem terumbu karang (enam) negara anggota. selain itu, juga manfaat bagi masyarakat dalam hal kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. selanjutnya, untuk mendukung upaya pemulihan stok sumber daya ikan, kementerian kelautan dan perikanan juga telah melaksanakan program pembangunan rumah ikan (fish apartment). rumah ikan merupakan suatu bangunan yang tersusun dari benda padat yang ditempatkan dalam perairan, berfungsi sebagai tempat ikan berpisah (spawning ground) dan atau tempat perlindungan asuhan dan pembesaran bagi telur ikan serta anak anak ikan (nursery ground). adapun target pembangunan rumah ikan tahun sebanyak modul, sedangkan realisasi sampai tahun baru mencapai modul y60). direncanakan, pada tahun jumlah rumah ikan akan dibangun sebanyak modul hasil tangkapan sampingan ioc dan cpfc melakukan pengelolaan lingkungan (ekosistem) melalui pengelolaan hasil tangkapan sampingan (catch) dan species yang secara ekologi berasosiasi dengan tuna ecological related species ers) atau disebut juga hasil tangkapan yang tidak disengaja (insidental catch). terdapat kecenderungan bahwa keberhasilan pengelolaan tuna, juga ditentukan melalui keberhasilan pengelolaan catch dan ers. dalam hal ini, hasil tangkapan sampingan (catch) umumnya terdiri dari jenis hiu (sharks) dan bullish, sedangkan species yang secara ekologi berasosiasi dengan tuna ecological related species ers) umumnya terdiri dari penyu laut (marine turtle), burung laut (seabirds) dan mamalia laut (cetacea). hiu sharks) dalam kegiatan penangkapan tuna dan cakalang, paling sedikit terdapat (tujuh) jenis hiu yang umum tertangkap bersamaan dengan penangkapan jenis tuna yaitu hiu selendang (blue shark), hiu koboi (oceanic whitetop sharks), hiu tenggiri (shorten mako shark), hiu lanjut (silk shark), hiu monyet (eigene thruster shark), hiu tikus (pelagik thruster shark) dan hiu martil (swallowed hammerhead shark). potensi dan tingkat pemanfaatan hiu (sharks) wppnri wppnri dan wppnri yang merupakan wilayah pengelolaan ioc berdasarkan .hiu atas wilayah pengelolaan ioc, dapat diuraikan sebagai berikut: hiu selendang (blue shark) potensi hiu selendaselendaselendang (blue shark) samudera hindia tingkat wilayah: indikatorstok yang tidak lebih stock overfished) stock not overfished) year basis1) year busy21) stok mengarah penangkapan berlebih stok tidak mengarah penangkapan berlebih hiu koboi (oceanic whitetop sharks) potensi hiu kobokobokoboi (oceanic whitetop sharks) samudera hindia tingkatookunci .enggiri (shorten mako shark) potensi hiutenggirenggiri (shorten mako shark) samudera hindia wayan tla: uncertain hindia hiu:lanjut (silk shark) potensi hiu lanjulanjuhiu lanjut (silk shark) samudera hindia wilayah! indikator tingkatuneengarta hindiauang1monyet (eigene three shark) potensi hiu monyeonyeonyet (eigene three shark) samudera hindia wayan bcertain hindia msy (kisaran): unknown incertaikus (pelagik three shark) potensi hiu tikushiu tikus . tikusikus (pelagik three shark) samudera hindia tingkat produksi yang dilaporkan tidak termasuk tempat lain (nei) hiu: .793t produksi rata ratanot overfished) stock overfished) year bms21) year bsys year bms stock subject overfishing) year fusi? stock not subject overfishing) year fdsys1 aan assessed uncertain hiu martil (swallowed hammerhead shark) potensi hiu martilartilartil (swallowed hammerhead shark) samudera hindia tingkat wilayah: indikator pemanfaatan produksi yang dilaporkan 80t tidak termasuk tempat lain (nei) hiu: produksi rata rata 74ttidak diakses belum ditentukan not assessed uncertain dari uraian atas, dapat disimpulkan bahwa estimasi tingkat pemanfaatan (tujuh) jenis hiu seluruh samudera hindia termasuk wppnri wppnri dan wppnri sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel . bab status perikanan potensi, komposisi, distribusi, dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan tuna, cakalang dan tongkol dikelompokkan sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel jenis tuna, cakalang dan tongkol tuna selatan neritik mackerel guttatus he spanish mackerel commersonii potensi potensi dan tingkat pemanfaatan tuna, cakalang dan tongkol ditetapkan berdasarkan wilayah pengelolaan dan jenis ikan. estimasi potensi ditetapkan berdasarkan data terbaik yang dapat diperoleh (best available data) dari regional fisheries management organization romo) dan atau kementerian kelautan dan perikanan. tuna dan cakalang potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang wppnri wppnri dan wppnri yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan ioc berdasarkan laporan hasil penelitian komite ilmiah ioc kondisi stok (potensi) masing masing jenis tuna dan cakalang wilayah pengelolaan iocdan produksi rata rata sebanyak ton tahun. dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tuna mata besar (eigene. tabel estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan hiu samudera hindia estimasi estimasi pemanfaatan selendang glauca shark longimanus hammerhead shark lewisi oxyrinchus falciformis kata kes shark superciliosus shark pelagis hasil penelitian p4ksi tentang hiu pusat penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan p4ksi) telah melakukan penelitian tentang hiu, dengan hasil sebagai berikut: hiu selendang (blue shark) hasil penelitian menunjukkan bahwa hiu selendang yang tertangkap samudera hindia berukuran panjang total tl) cm. tingkat eksploitasi belum diketahui namun hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas hiu selendang yang tertangkap merupakan hiu muda. hiu martil swallowed hammerhead shark) hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran hiu martil (swallowed hammerhead shark) yang tertangkap perairan samudera hindia berukuran cm. belum diketahui tingkat ekploitasinya, namun hasil analisis menunjukkan bahwa perbandingan hiu martil muda dan dewasa yang didaratkan adalah yo. hiu lanjut (silk shark) hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran hiu lanjut yang tertangkap samudera hindia berukuran cm. belum diketahui tingkat eksploitasinya, namun hiu lanjut yang tertangkap umumnya y60) merupakan hiu muda. hiu monyet eigene thruster shark) hiu tikus pelagik thruster shark) hasil penelitian tahun pelabuhan perikanan samudera cilacap menunjukkan bahwa ukuran hiu monyet (eigene thruster shark) hiu tikus (pelagik thruster shark) jantan yang tertangkap rawai tuna yang dioperasikan wppnri dan wppnri belum diketahui tingkat eksploitasinya, namun diketahui bahwa terjadi penurunan produksi antara tahun dan diketahui bahwa (modus cm), dan hiu monyet betina mempunyai (modus cm). perbandingan jumlah hiu monyet jantan muda dan dewasa yang tertangkap rawai tuna adalah dan hiu monyet betina yo. hiu. hiu tenggiri shorten mako shark) hasil penelitian menunjukkan bahwa hiu tenggiri samudera hindia tertangkap rawai tuna ukuran cm. tingkat eksploitasi belum diketahui, namun hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah hiu mako muda yang tertangkap lebih banyak (sekitar dibanding yang telah dewasa. analisa data catch onboard observer perikanan tuna online indonesia periode tahun hasil kegiatan wwf indonesia wwe indonesia telah melakukan kegiatan analisa data catch onboard observer perikanan tuna online indonesia periode tahun dengan hasil hiu yang paling banyak tertangkap wilayah tangkap samudera hindia dan samudera pasifik adalah jenis hiu selendang (blue shark) dengan jumlah individu dengan rata rata ukuran berkisar dan diikuti dengan jenis lainnya seperti hiu tikus (pelagik three sharks), hiu martil (swallowed hammerhead sharks), hiu tenggiri shorten mako sharks). samudera hindia hiu merupakan salah satu hasil tangkapan sampingan (catch) yang cukup dominan ditemui dalam pengoperasian alat penangkapan ikan online. setidaknya tercatat dari setting online wilayah penangkapan samudera hindia, setting terdapat hiu dengan jumlah total sebanyak ekor hiu pada periode juli). setidaknya rata rata didapatkan ekor hiu setiap timnya. catch tertinggi ditemui pada jenis hiu selendang blue shark) yang diikuti oleh jenis hiu tikus (pelagik three sharks). informasi lebih detail sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel jumlah catch hiu samudera hindia blueshark (se fis fisik (ssi mainan sharks see sharks imanamisnassl loss merged sharks other sharksmartil dengan hook rate individu hook, hiu tikus individu hook, dan hiu tenggiri dengan hook ratehindia tertangkap setting kapal mata pancing sharks imamasnass merged sharks sharks sumber wwf indonesia, samudera pasifik pencatatan yang dilakukan dari pelabuhan perikanan samudera bitung sebagai salah satu pelabuhan perikanan penangkapan online laut pasifik tidak luput juga dengan tertangkapnya catch hiu. tercatat setidaknya dari setting online, setting ditemukan hiu tersangkut kail dengan jumlah hiu yang tertangkap sebanyak ekor pada periode setidaknya rata rata ekor hiu setiap timnya. catch hiu tertinggi yang didapatkan yaitu hiu selendang dan hiu tikus dengan masing masing didapatkan ekor dan ekor. informasi jumlah hiu tertangkap sejak tahun sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel jumlah catch hiu samudera pasifik blueshark 9e| 3s| 3s| sa| psk sharks sharks head sharks other sharks s5s| 7s| 96e| 9e| s2| 3o| sog| a6|tenggiri dengan hook rate individu hook, hiu tikus dengan hook rate individu hook, dan hiu martilpasifik indian ocean jumlah hiu jumlah jumlah rata rata jumlah hook rate tertangkap setting kapal mata pancing pelagik three sharks swallowed hammer head sharks shorten mako sharks blue shark ha01 sumber wwf indonesia, bullish sekurang kurangnya, terdapat (lima) jenis bullish yang dapat tertangkap bersamaan dengan penangkapan tuna yaitu ikan todak pedang (swordfish), setuju hitam (black marlin), setuju loreng (striped marlin), setuju biru (blue marlin) dan ikan layaran indo pasifik (indo pacific selfish). berdasarkan laporan hasil penelitian komite ilmiah ioc kondisi estimasi stok masing masing jenis atas wilayah pengelolaan ioc (wppnri wppnri dan wppnri dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut: ikan todak pedang (swordfish) potensi ikan todak pedatodak sampai tahun disimpulkan belum over fishes sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel tingkat pemanfaatan ikan todak pedang (swordfish) samudera hindia wilayah! indikator tingkat pemanfaatan produksi produksi rata rata samudera msy model) foto9 fvsy model) bo oo9 bms model) bo o0o9 modeldsys1 neng assessed uncertain setuju . setuju hitam (black marlin) potensi setuju hitamhitamhitam (black marlin) samudera hindia wilayah dag tan produksi produksi rata rata samudera msy (kisaran): uncertain hindia foo11 fvsy (kisaran):reak bsys1 besar busy21 stock subject overfishing) year fusi? stock not subject overfishing) year fdsys1 assessed uncertain setuju loreng (striped marlin) potensi setuju loreloreloreng (striped marlin) samudera hindia wilayah dag tan produksi produksi rata rata samudera msy (kisaran): hindia foo11 fusi (kisaran): uncertain1 udar dissenfelum ditentukan motassessea tneeramni setuju . setuju biru (blue marlin) potensi setuju birubiru sampai tahun disimpulkan dalam keadaan lebih tangkap (over fishes) sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel tingkat pemanfaatan setuju biru (blue marlin) samudera hindia wilayah! tingkat pemanfaatan produksi produksi rata rata samudera hindia msy (kisaran): fo011 fvsy (kisaran): bms (kisaran): boo11 (kisaran): batas wilayah untuk samudera hindia area kompetensi ioc stok yang tidak lebih tangkap stok yang sudah lebih tangkap stok mengarah penangkapan berlebih stock subject overfishing) year fvsy1 stok tidak mengarah penangkapan berlebih stock not subject overfishing) year fdsys1 essen assessed uncertain ikan layaran indo pasifik (indo pacific selfish) potensi ikan layaran indo pasifik dalam bentuk produksi maksimum lestari maximum sustainable yield msy) pada tahun belum dapat ditentukan (uncertain)layaran indo pasifikikan layaran indo pasifik istiophorus platypterus) samudera hindia maya dang matan produksi produksi rata rata samudera msy (kisaran): unknown uncertain hindia f2012 fkk stock not subject overfishing) year fasis1) assessed uncertain dari. dari uraian atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi stok catch yang terdiri dari bullish yang dikelola oleh ioc wppnri wppnri dan wppnri sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel estimasi tingkat pemanfaatan catch wppnri wppnri dan wppnri estimasi potensi estimasi pemanfaatan todak pedang overfished scans audax indo pasifik selfish platypterus cc. species yang secara ekologi berasosiasi dengan tuna ecological related species ers) jenis species yang tertangkap bersamaan dengan tuna dan cakalang karena secara ekologi berasosiasi dengan ikan tersebut ecological related species ers) sering juga disebut hasil tangkapan yang tidak disengaja (insidental catch). ers umumnya terdiri dari spesies non ikan, seperti penyu laut (marine turtle), dan atau burung laut (sea birds) dan atau mamalia laut (cetacea). penyu laut samudera hindia penyu laut yang tertangkap tanpa sengaja perairan samudera hindia tercatat sebanyak ekor dengan jumlah setting online tuna pada periode juli). setidaknya didapatkaninformasi lebih detail sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel hook rate catch penyu laut samudera hindia pancing rate setting kapal penyu belimbing ' !?e penyu hijau sumber laporan wwf indonesia, samudera pasifik penyu laut yang tertangkap tanpa sengaja perairan pasifik tercatat sebanyak ekor dengan jumlah setting online tuna pada periode juli). setidaknya (enam) ekorhook rate berjenis penyu laut yang tertangkap catch terbesar yaitu jenis penyu hijau. informasi lebih detail sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel . tabel hook rate catch penyu samudera pasifik pancing rate setting kapal penyu belimbing penyu hijau sumber laporan wwf indonesia, mamalia laut (cetacea) mamalia laut yang tertangkap tanpa sengaja pada alat penangkapan ikan tidak sebanyak pada jenis hiu, tercatat jenis mamalia laut, yaitu lumba lumba dan paus pilot pilot whale). setidaknya tertangkap sebanyak ekor lumba lumba dengan kisaran ukuran dan ekor paus pilot dengan ukuran cm. tertangkapnya lumba lumba itu sendiri umumnya terbelit pada senar utama pada online tuna. samudera hindia potensi tertangkap catch yang terjadi pada mamalia laut ditemukan pada jenis lumba lumba dan paus pilot (pilot whales). dalam periode tercatat ekor lumba lumba dan ekor paus pilot tertangkap pancing onlinehindia indian ocean jumlah jumlah jumlah rata rata hook rate naa laut pancing sumber laporan wwf indonesia, samudera pasifik selama periode tercatat ekor lumba lumba dan ekor paus pilot tertangkap pancing online tuna dari kapal berbasis bitungpasifik ocean mamalia laut setting kapal mata pancing lumba sumber laporan wwf indonesia, sosial. sosial ekonomi ruang lingkup sosial ekonomi yang diuraikan dalam rpp tct ini mencakup jumlah nelayan, pendapatan nelayan, nilai tukar nelayan, jumlah armada penangkapan dan permasalahan nelayan, serta persyaratan pasar. namun demikian, data dan informasi terkait dengan nelayan tuna, cakalang dan tongkol masih sangat terbatas dan akan elaborasi melalui pelaksanaan rencana aksi dalam rpp tct ini. jumlah nelayan pada tahun jumlah nelayan laut indonesia sebanyak orang, dengan rincian menurut provinsi dan kategori sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel jumlah nelayan berdasarkan provinsi dan kategori indonesia kepulauan riau jawa tengah jawa barat total sumber statistik perikanan tangkap, berdasarkan tabel tersebut atas, dapat diketahui bahwa propinsi jawa timur memiliki jumlah nelayan terbesar sebanyak orang dengan persentase dari total nelayan indonesia. pendapatan . pendapatan nelayan berdasarkan laporan tahunan direktorat jenderal perikanan tangkap bahwa pendapatan nelayan dibedakan antara nelayan buruh dan nelayan pemilik. adapun jumlah pendapatan nelayan buruh dan nelayan pemilik berdasarkan provinsi sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel pendapatan nelayan berdasarkan provinsi provinsi bangku | jakarta| jabar kata rata dari tabel atas dapat diketahui bahwa rata rata pendapatan nelayan pemilik sebesar , bulan sedangkan nelayan buruh sebesar , bulan. nilai tukar nelayan selanjutnya data nilai tukar nelayan ntn) yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik juli sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel nilai tukar nelayan berdasarkan provinsi kalimantan tengah jawa tengah riau dki. tabel tingkat pemanfaatan tuna mata besar (eigenetj: foo12 fusi: sb2012 s busy sb2012 s batas wilayah untuk samudera hindia area kompetensi ioc tingkat pemanfaatan mengacu pada data terbaru yang digunakan dalam pengkajian stok titik yang diperkirakan adalah nilai tengah dari model yang dikaji dalam pengkajian ss3 tahun stok yang tidak stok yang sudah lebih lebih tangkap tangkap kunci warna stock not stock overfished) year buses1) overfished) sb, year bmstelah over exploited(yellowfinhindia tingkat wilayah! indikator pemanfaatan produksi produksi rata rata multiras? asam3 samudera msy t): hindia curr fvsy: ,90t) curr busy ber bo: batas wilayah untuk samudera hindia area kompetensi ioc data terbaru data terbaru kunci . berdasarkan tabel tersebut atas dapat diprediksi bahwa daerah daerah yang memiliki pendaratan tuna, cakalang, dan tongkol yang besar indonesia memiliki nilai tukar nelayan ntn) tinggi seperti bali sebesar sulawesi utara sebesar dan dki jakarta sebesar jumlah armada penangkapan ikan armada penangkapan ikan indonesia terbagi menjadi (tiga) kategori yaitu perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor. namun masih didominasi oleh armada perahu motor tempel yaitu sebesar unit atau kapal motor unit atau y6, dan perahu tanpa motor sejumlah unit atau yo. provinsi maluku memiliki jumlah armada perikanan terbesar yaitu sebanyak unit dengan persentase yo. selanjutnya jumlah armada penangkapan ikan indonesia selengkapnya sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel jumlah armada penangkapan ikan indonesia tahun men bea mba bean ber ass empon report sulawesi. tanpa motor tempel kapal motor propinsi motor sulawesi tenggara kepulauan babel total sumber statistik perikanan tangkap, dari jumlah tersebut, terdapat kapal berukuran atas yang melakukan penangkapan tuna, cakalang, dan tongkol sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel jumlah kapal berukuran atas yang melakukan penangkapan tuna, cakalang, dan tongkol. alat lepas wpp wpp wpp wpp wpp wpp wpp wpp wpp wpp lepas penangkapan total ss. pacific 1kan hindia pelagis besar purse seine pelagis kecil psp armada penangkap) (p. utara jawa! spk armada penangkap rawai tuna tuna online iea namun demikian, jumlah armada berukuran bawah yang melakukan penangkapan tuna, cakalang, tongkol belum dapat diketahui dan akan diakomodir melalui rpp tct ini. permasalahan . permasalahan nelayan tuna, cakalang, dan tongkol promosi pengembangan perikanan tuna telah dilakukan sejak tahun pemerintah dan pelaku usaha industri perikanan tuna termasuk nelayan, telah melakukan investasi bidang penangkapan ikan dan industri pengolahan. dalam hal ini, pemerintah telah melakukan investasi yang sangat besar untuk meningkatkan sarana dan prasarana perikanan. sisi lain, pihak swasta juga telah membangun sarana penangkapan dan industri pengolahan. investasi ini memerlukan pengembalian modal yang hanya dapat diperoleh dari produksi tuna, cakalang, dan tongkol. dewasa ini perikanan tuna, cakalang, dan tongkol indonesia sedang menghadapi keadaan dimana pada saat produksi untuk spesies tertentu cenderung menurun, terdapat kebutuhan penyediaan pasokan bahan baku untuk industri pengolahan tuna, serta kewajiban membuka lapangan kerja baik penangkapan maupun pengolahan ikan. penurunan produksi diduga terjadi karena adanya indikasi tangkapan lebih (over fishing) yang timbul, baik karena terlalu banyak menangkap ikan dewasa (recruitment over fishing) dan terlalu banyak menangkap tuna berukuran juvenile (growth over fishing). recruitment over fishing terjadi karena pengoperasian alat penangkapan ikan tuna online dan handling, sedangkan growth over fishing terjadi karena pengoperasian purse seine dan alat penangkapan ikan lainnya dengan menggunakan rumpon. pada saat kondisi stok diduga atau indikasi mengalami penurunan yang ditandai dengan ukuran tuna, cakalang, dan tongkol yang tertangkap cenderung mengecil, disisi lain nelayan terus berusaha meningkatkan produksi yang dilakukan antara lain melalui: peningkatan upaya penangkapan dengan cara menambah jumlah hari operasi dan modifikasi pola operasi penangkapan dengan menerapkan alih muatan laut. melakukan perubahan alat penangkapan ikan dari pancing menjadi jaring. maraknya penggunaan rumpon. praktek penangkapan dengan cara yang merusak (destructive fishing practices)disamping itu, secara umum masalah lain terkait pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol indonesia antara lain: ketersediaan data yang akurat, objektif dan tepat waktucc. penegakan hukum. ketersediaan data terkait hasil tangkapan sampingan (catch) dan ecological related species ers). apabila permasalahan tersebut atas tidak dapat dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan memberikan tekanan terhadap sumber daya tuna, cakalang, dan tongkol yang mengakibatkan dampak negatif baik terhadap kondisi stok sumber daya tuna, cakalang, dan tongkol. samping itu, adanya fenomena perubahan alat penangkapan ikan pancing (tuna online) menjadi jaring (purse seine) yang dapat menimbulkan konflik. konflik antara purse seine dan online dapat diduga mulai terjadi. konflik tersebut timbul karena pada saat online mengalami penurunan produksi madidihang dan tuna mata besar, disisi lain, perikanan purse seine dengan . dengan target utama cakalang, ternyata juga melakukan penangkapan madidihang dan tuna mata besar yang berukuran kecil (baby tuna) yang berasosiasi dengan cakalang dalam persentase yang cukup besar. keadaan ini terjadi karena purse seine menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon dan pada saat tertentu dikombinasikan dengan lampu (cahaya). keadaan ini, dipastikan akan mengakibatkan terjadinya penangkapan tuna berukuran juvenile secara berlebihan (growth over fishing) terhadap tuna mata besar dan madidihang yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan usaha penangkapan dan pengolahan tuna, cakalang, dan tongkol indonesia. persyaratan pasar market requirement) persyaratan pasar merupakan faktor utama yang harus dipenuhi agar tuna dan produk tuna dapat diterima oleh pasar khususnya pasar ekspor. persyaratan pasar umumnya meliputi (dua) aspek yakni ketertelusuran asal tuna dan produk tuna serta sertifikat ecolabelling. pemenuhan terhadap persyaratan pasar, sangat efektif menjamin terlaksananya praktek pengelolaan tuna, cakalang, dan tongkol secara berkelanjutan. kelompok jenis ikan yang akan dikelola dalam dokumen rpp tct jenis atau kelompok ikan yang akan dikelola yaitu tuna, cakalang, dan tongkol, hal ini disebabkan tuna, cakalang, dan tongkol merupakan jenis ikan yang berupaya jauh (highly migratory stocks) dan berupaya terbatas (straddling fish stocks). jenis ikan yang akan dikelola dalam rpp tct ini meliputi jenis ikan yang dikelola oleh organisasi pengelolaan perikanan regional (rfm os) dan atau organisasi intra regional seperti southeast asian fisheries development center seafdec). sedangkan penentuan kelompok jenis ikan yang akan dikelola berdasarkan wppnri sebagai berikut: wppnri wppnri dan wppnri yang merupakan bagian dari daerah (area competence) ioc.(se selatan hasil tangkapan sampingan bocah) shark hiumonyet bigeyethreshershark alias superciliosus setuju . pasifik penyulut ' marineturles ' | burung laut seabirds ' mamalia laut clean wppnri wppnri dan wppnri yang merupakan perairan kepulauan indonesiawppnri dan wppnri yang merupakan bagian wilayah konvensi cpfc hasil identifikasi terhadap jenis tuna dan cakalang padapada tabel bawah ini. tabel jenis ikan yang dikelola pada wppnri dan wppnri tongkol neritik tuna) pada wppnri hasil identifikasi terhadap jenis tongkol (neritik tuna) pada wppnri yang mencakup perairan kepulauan, teritorial, zona ekonomi eksklusif seluruh indonesia sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel jenis ikan yang dikelola pada wppnri tenggiri papan indo pacific king mackerel scomberomorus guttatus tata kelola secara nasional, kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalu. men tentang organisasi dan ., jawab (responsible fisheries) wppnri dan area organisasi pengelolaan perikanan regional (rfm os)tuna, cakalang, dan tongkol antara lain: kementerian perhubungan, bidang penerbitan dokumen kapal perikanan, kementerian perdagangan, bidang ketentuan perdagangan, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyatnegara republik indonesia dan tniberdasarkan . berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah diatur bahwaiukur dari garis pantai arah laut lepas dan atau arah perairan kepulauan. selanjutnya berdasarkanterakhir dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor permen kp disebutkan bahwa pemerintah provinsi berwenang menerbitkan izin bagi kapal perikananperikanan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintahkkp nasional lainnyaasosiasi tuna online indonesia asli), asosiasi tuna indonesia satuan), asosiasi perikanan tangkap terpadu aspertadu), asosiasi kapal perikanan nasional akan) bitung, himpunan pengusaha perikanan bitung hippie), himpunan nelayan purse seine nusantara hnp), asosiasi pole and line dan hand line ap2hituna, tongkol dan cakalang seluruh wppnri termasuk laut lepas samudera hindia dan pasifik, baik sebagai individu, kelompok atau organisasi. oleh sebab itu setiap pemangku kepentingan hendaknya dapat berpartisipasi secara aktif baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan realisasi rencana aksi yang diadopsi dalam rpp tct iniatauatau(sumber daya manusia) unggul untuk pendidikan dan industri menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing (observer board. asosiasi . asosiasi perusahaan:himpunan nelayan seluruh indonesiaasosiasi tuna online indonesia asli) bali, asosiasi tuna indonesia satuan), asosiasi pukat cincin sibolga, asosiasi kapal perikanan nasional akan) sulawesi utara, himpunan pengusaha perikanan bitung hippie), asosiasi usaha perikanan tangkap terpadu aspertadu), himpunan nelayan purse seine nusantara hnp), termasuk pelaku usaha penangkapan dan industri pengolahan ikan tuna, cakalang dan tongkol. pemerhati perikanan tunaindian ocean tuna commission ioc), western central pacific fisheries commission cpfc), convention for the conservation southern buletin tuna cast), seafdec, asean tuna working group atw), lembaga non pemerintah ngo). bab iii. bab iii rencana strategis isu pengelolaan isu pengelolaan tuna dan cakalang adapun|a. sumber daya tuna, cakalang danekosistem ' ' tuna tropis dan tuna sirip biru selatan (southern buletin tuna hasil tangkapan sampingan (catch) dan ikan hasil tangkapan yang tidak disengaja (insidental catch (juvenile) dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon ob. (rara operasi penangkapan sekitar datablog (management) biru selatan (southern buletin tuna poo tuna . kunci warna tangkap stock not stock overfished) year buses1) overfished) year busy1) stock subject overfishing) year fvsydan wppnri adalah fully exploited(skipjack(1000t): 478t foo11 fvsy: sb o11 s busy: sb2o11 s bo: batas wilayah untuk samudera hindia area kompetensi ioc kunci warna tangkap stock not stock overfished) overfished) year buses year bms21) stock subject overfishing) year fusi?albakora (albacore) potensi albakora. tuna statistical document programme) southern buletin tuna adapun isu pengelolaan tuna, cakalang, dan ekosistemperairan kepulauan indonesia |a. sumber daya tuna, cakalang, dan ekosistem pemanfaatannya reference point ps) dan harvest control rules hcr) |akurasi catching effort data rumpon tangkapan sampingan (catch) dan produksi yang tidak diharapkan (insidental catch) pengelolaan tuna dan cakalang (negative impact climate change changes tuna stocks) ((juvenile) dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon ecological related species ers) ob. itatakelola menangkap tuna perairan kepulauan dan laut teritorial indonesia record vessel authorized fish for tuna within indonesia archipelago waters and territorial seas penandaan kapal perikanan vessel unique identifier practices keterkaitan antara kegiatan ilmiah (scientific) dengan pengelolaan (management) . (management penangkapanlumba lumba poo) adapunumber daya tuna, cakalang dan ekosistem tuna mata besar, madidihang, dan cakalang tangkapan sampingan (catch) dan hasil tangkapan yang tidak diharapkan insidental catch ((juvenile) dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon ob. itatakelola list authorized fish sea operasi penangkapan ikan sekitar datablog penandaan kapal perikanan vessel unique identifier management akurasi . waw isu pengelolaan tongkol (neritik tuna) isu prioritas terkait tongkol (neritik tuna) ditetapkan berdasarkan hasil workshop tentang expert group meeting regional plan action sustainable utilization neritik tuna the asean region yang diselenggarakan seafdec provinsi rabi, thailand pada tanggal juni workshop tersebut merupakan tindaklanjut hasil pertemuan the 46th meeting seafdec council tanggal april singapura. dalam workshop tersebut telah disepakati bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan tongkol (neritik tuna) secara berkelanjutan, perlu disusun rencana pengelolaan tongkol (neritik tuna) berdasarkan isu nasional yang merupakan bagian integral dari isu regional. adapun isu pengelolaan tongkol (neritik tuna) (sebelas) wppnri sebagaimana tersebut pada tabel bawah ini. tabel isu pengelolaan tongkol (neritik tuna) (sebelas) wppnri 'a. sumber daya tongkol (neritik tuna) dan ekosistem indikator kunci (key indicator tuna) yang belum memadai inadequate management neritik tuna resources) tongkol (neritik tuna) inadequate understanding management and conservation measures) (neritik tuna) (negative impact climate change changes neritik tuna stocks ekosistem laut (negative impacts neritik tuna fisheries marine ecosystem sumber daya tongkol (neritik tuna b.itatakelola management penurunan . akurasi data kapal aktif pengembangan pola usaha perikanan tongkol (neritik tuna) pembinaan pelaku usaha dan asosiasi persyaratan pasar sertifikasi ecolabelling sistem rantai pasok (supply chain system) tujuan dan sasaran tujuan pengelolaan perikanan tct dengan pendekatan ekosistem terdiri dari (tiga) aspek yaitu: sumber daya tuna, cakalang, dan tongkol, tata kelola: dan persyaratan pasar (market requirement). tujuan dan sasaran pengelolaan tuna dan cakalangprogram pengumpulan data primer produksi tuna dan cakalang pelabuhan perikanan, pelabuhan yang ditunjuk, dan tempat pendaratan untuk kapal berukuran bawah sebesar 5y6 setiap tahun dalam tahun, meningkatnya coverage level national observer program menjadi dalam tahun, meningkatnya frekuensi validasi data statistik menjadi kali tahun dalam tahun, terlaksananya (dua) jenis kegiatan peningkatan pemahaman stakeholder pusat, provinsi, terkait tindakan mitigasi catchkajian tentang tindakan mitigasi catch dan ers pada perikanan tuna dan cakalang sebesar dalam tahun, tersusunnya framework pengelolaan dan kegiatan ilmiah tentang konservasi ikan hasil tangkapan sampingan (catch)survey sosial ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang sebesar dalam tahun. sasaran wppnri wppnri dan wppnri tercapainya pembatasan kapasitas penangkapan ikan jumlah armada penangkapan ikan berdasarkan ketentuan ioc dalam tahun, terlaksananya . terlaksananya pemantauan produksi tuna mata besar dan albakora berdasarkan ketentuan ioc, ers dan umpan hidup) berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dominan sebesar dalam tahun,meningkatnya coverage level national observer program menjadi dalam tahun, khusus untuk perikanan tuna sirip biru selatan (southern buletin tuna). sasaran wppnri wppnri dan wppnri sebagai berikut: tersedianya estimasi data potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang sebesar dalam tahun, tersedianya estimasi data total allowance catch tac) atau catch limit tuna dan cakalang sebesar dalam tahun, tersedianya harvest control rules dan data stocks key indicators tuna dan cakalang sebesartunkajian pembatasan operasi penangkapan purse seine dengan menggunakan rumpon sebesar dalam tahun, tersedianya estimasi data potensi dan tingkat pemanfaatan ikan hasil tangkapan sampingan (byctach) sebesar dalam tahun. sasaran wppnri dan wppnri sebagai berikut: terlaksananya pembatasan produksi (catch limit) jenis tuna mata besar untuk online berdasarkan ketentuan cpfc dalam tahun, terlaksananya pembatasan produksi (catch limit) jenis madidihang untuk online berdasarkan ketentuan cpfc dalam tahun, terlaksananya sosialisasi prosedur penangkapan ikan kantong laut lepas (highness pocket) kepada asosiasi pelaku usaha asosiasi tuna indonesia satuan, asosiasi kapal perikanan nasional akan dan himpunan pengusaha perikanan bitung hippie).tuna dan cakalang sebesar dalam tahun, terlaksananya optimalisasi program pemeriksaan armada tuna dan cakalang pelabuhan sebesar dalam tahun, tersedianya perangkat teknologi untuk meningkatkan akurasi data kapal dalam pendaftaran kapal pada romo record vessel authorized fish sebanyak dalam tahun, terlaksananya notifikasi kapal berbendera indonesia yang akan mendaratkan tuna dan cakalang luar negeri setiap semester dalam tahun, tersedianya petunjuk pelaksanaan tindakan negara pelabuhan (port state measures) pada pelabuhan perikanan indonesia dalam tahun, terlaksananya integrasi tindakan negara pelabuhan (port state measures) pada pelabuhan umum indonesia sebesar dalam tahun, terlaksananya ketentuan rasio berat sirip hiu sebanyak dari berat tubuh hiu atas kapal sebesar dalam tahun, terlaksananya pelatihan tindakan mitigasi terhadap catch dan ers yang tertangkap karena berasosiasi dengan tuna bagi nelayan tuna online dan purse seine dalam tahun, terlaksananya pelarangan penggunaan drift millet dengan panjang maksimum sebesar dalam tahun: terlaksananya penandaan kapal perikanan berdasarkan ketentuan internasional sebesar dalam tahun: terlaksananya ketentuan pengaturan jumlah dan penempatan rumpon sebesar dalam tahun, terlaksananya sosialisasi prosedur pemeriksaan kapal laut lepas boarding and inspection procedures sea) kepada pelaku usaha penangkapan tuna dan cakalang dalam tahun, terlaksananya ketentuan kegiatan alih muatan (transhipment) laut lepas sebesar dalam tahun, terlaksananya pendaftaran ulang kapal penangkap ikan berukuran diatas sebanyak kapal sebesar dalam tahun, oo. terlaksananya pengembangan pola usaha perikanan tuna dan cakalang. sasaran wppnri(transhipment) laut setiap semester kepada iocmbok penangkapan ikan sebesar dalam tahun, terlaksananya ketentuan kuota penangkapan tuna sirip biru selatan tahun dalam waktu tahun. sasaran wppnri wppnri dan wppnri sebagai berikut: tersedianya perangkat teknologi sistem informasi daftar kapal yang diberikan sisi menangkap tuna dan cakalang perairan kepulauan dan teritorial indonesia serta zee indonesia record vessel authorized fish for tuna within indonesia archipelago and territorial waters) sebesar dalam tahun, terlaksananya pemberantasan kegiatan penangkapan tuna dan cakalang dengan cara yang merusak (destructive fishing practices) sebesar dalam tahun, terlaksananya pemberantasan kegiatan penangkapan lumba lumbag book penangkapan ikan sebesar 40x dalam tahun. sasaranlaut (at sea transhipment) laut lepas samudera samudera pasifik bagian tengah barat tengah dan bagian timur setiap semester kepada cpfc dan ittf.terlaksananya ketentuan pelarangan operasi penangkapan dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon selama bulan dalam tahun, terlaksananya ketentuan pemantauan atas kapal (observer on board) untuk purse seine sebesar dalam tahun, meningkatnya kepatuhan pelaksanaan lombok penangkapan ikan sebesar dalamuna dan cakalang, yaitu terlaksananya penyusunan sertifikat ecolabelling tuna dan cakalang produksi indonesia sebesar dalam tahun. sasaran wppnri wppnri dan wppnri sebagai berikut: terlaksananya penerapan eigene tuna statistical document programme untuk ekspor dan impor tuna mata besar sebesar dalam tahun, tersusunnya dokumen supply chain system tuna dan cakalang yang berasal dari samudera hindia sebesar dalam tahun, terlaksananya ketentuan pemasangan tag dan catch documentation scheme untuk tuna sirip biru selatan sebesar dalam tahun. sasaran wppnriperairan kepulauan indonesia sebesar dalam tahun. sasaranzee laut sulawesi dan samudera pasifik sebesar dalam tahun. tujuan dan sasaran pengelolaan tongkol (neritik tuna) tujuansurvey sosial ekonomi nelayan perikanan tongkol sebesar dalam tahun, meningkatnya coverage level national observer program menjadi kapal berukuran atas dalam tahun pada wppnri, meningkatnya frekuensi validasi data statistik menjadi kali setahun dalam tahun, terlaksananya kajian tentang tindakan mitigasi catch dan ers pada perikanan tongkol sebesar dalam tahun, terlaksananya . terlaksananya kajian pembatasan operasi penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon sebesar dalam tahun, terlaksananya perlindungan habitat ikan seluas juta hektar sebesar dalam tahun, terlaksananya pembangunan rumah ikan sebanyak modul sebesar selama tahun, terlaksananya program pengumpulan data primer produksi tongkol pelabuhan perikanan, pelabuhan yang ditunjuk, dan tempat pendaratan ikan untuk kapal berukuran bawah sebesar 5y6 setiap tahun dalam tahun. sasaran wppnri sebagai berikut: tersedianya estimasi data potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol pada wppnri sebesar dalam tahun: tersedianya estimasi data total allowance catch tac) atau catch limit tongkol pada wppnri sebesar dalam tahun, tersedianya data stocks key indicators tongkol sebesar dalam tahun, terlaksananya kajian mitigasi dampak perubahan iklim terhadap tongkol sebesar dalam tahun, terlaksananya kajian risk based assessment rba) tentang dampak negatif perikanan tongkol terhadap lingkungan ecosystem, catch, ers yang tertangkap karenayang menangkap tongkol sebesar 100y6 dalam tahun, terlaksananya optimalisasi program pemeriksaan armada perikanan yang menangkap tongkol pelabuhan sebesar dalam tahun, tersusunnya ketentuan tentang pelarangan poaching sebesar dalam tahun, meningkatnya partisipasi indonesia dalam kerjasama intra regional dan regional dalam pengelolaan tongkol pada organisasi pengelolaan perikanan regional dalam tahun, terlaksananya pengembangan pola usaha perikanan tongkol . sasaran wppnri sebagai berikut: terlaksananya pertemuan antara scientist, manager dan stakeholder terkait perikanan tongkol sekali setahun dalam tahun, meningkatnya kepatuhan pelaksanaan lombok penangkapan ikan sebesar dalam tahun, terlaksananya pelatihan training trainer tot) penanganan pasca panen tongkol bagi orang nelayan dalam waktuwujudkan tujuan tersebut diatas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut: sasaran nasional: tersusunnya sertifikat ecolabelling tongkol produksi indonesia sebesar 6o dalam tahun. sasaran wppnri sebagai berikut: tersusunnya dokumen supply chain system tongkol berdasarkan wppnri sebesar dalam tahun. indikator dan tolok ukur indikator dan tolok ukur pengelolaan tuna dan cakalanguna dan cakalang.sasaran nasional tolok ukur terlaksananya program data primer produksi data primer pengumpulan data primer tuna dan cakalang produksi tuna produksi tuna dan cakalang dan cakalangkapal) bawah sebesar setiap tahun dalam tahun meningkatnya coverage level trip penangkapan coverage level national observer program untuk online, pole national observer menjadi dalam tahun and line, drift millet, program saat ini trolling line dan tuna sebesar purse seine tahun meningkatnya frekuensi validasi jumlah kegiatan jumlah kegiatan data statistik menjadi validasi data statistik validasi data kali tahun dalam tahun statistik masih rendah kali setahun terlaksananya ..tetap no| pejabat eselon unit eselon nama program ' e nama kegiatan direktur jenderal pengawasan direktorat jenderal pengawasan program pengawasan pemanfaatan dukungan manajemen dan sumber daya kelautan dan sumber daya kelautan dan sumber daya kelautan dan pelaksanaan tugas teknis perikanan djpsdkp) perikanan djpsdkp) perikanan lainnya ditjen pdip pemanfaatan sumber daya perikanan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan kapal pengawas operasional pemantauan pemanfaatan sdk dan pengembangan infrastruktur pengawasan penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan pejabat eselon unit eselon nama program nama kegiatan kepala badan karantina ikan, badan karantina ikan, program pengembangan karantina peningkatan dukungan pengendalian mutu, dan pengendalian mutu, dan ikan,kpm (bkpm) (bkpm), dan keamanan hasil perikanan pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikbiro hukum dan organisasi, sekretariat bendera, anung cahyono sun donpada lampiran lampiran ii, dan lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan menteri ini. kedua program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dictum kesatu berlaku sampai dengan ditetapkannya program dan kegiatan baru sesuai susunan organisasi kementerian kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang kementerian kelautan dan perikanan. ketiga pejabat eselon sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu berwenang untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) indukno| pejabat eselon unit eselon nama program ' e nama kegiatan sekretaris jenderal sekretariat jenderal program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis kepegawaian kkp lainnya kkp pengembangan dan pembinaan kerja sama internasional dan antar lembaga bidang kelautan perikanan perencanaan, penganggaran, dan money pembangunan kkprumusan dan pengembangan kebijakan kelautan no| pejabat eselon1 unit eselon1 ? ' nama program ? nama kegiatan soo pembinaan administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas kkp pengembangan data statistik dan informasi kelautan perikanan pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan inspektur jenderal inspektorat jenderal program pengawasan dan pengawasan akuntabilitas peningkatan akuntabilitas aparatur pada unit kerja mitra aparatur kkpno| pejabat eselon unit eselon nama program ' e nama kegiatan aaaaaadirektur jenderal perikanan direktorat jenderal perikanan program pengelolaan sumber daya peningkatan dukungan budidaya budidaya perikanan budidayadirektur jenderal penguatan direktorat jenderal penguatan program peningkatan daya saing dukungan manajemen dan daya saing produk kelautan daya saing produk kelautan usaha dan produk kelautan dan pelaksanaan tugas teknis dan perikanan dan perikanan perikanan bidang pasca panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan perluasan usaha pasca panen kelautan dan perikanan akses pasar luar negerijabat eselon unit eselon nama program ' ? nama kegino| pejabat eselon1 unit eselon1 nama program ? ? nama kegiatan leo kepala badan karantina ikan, direktorat jenderal perikanan program pengembangan dan peningkatan dukungan pengendalian mutu, dan tangkap pengelolaan perikanan tangkap manajemen dan pelaksanaan keamanan hasil perikanan tugas teknis lainnya ditjen selaku plt. direktur jenderal perikanan tangkapsdi) tangkap pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan no| pejabat eselon1 unit eselon1 ? ' nama program ? nama kegiatan aa saw ai"': sekretaris jenderal selaku plt. direktorat jenderal pengelolaan program pengelolaan sumber daya peningkatan dukungan direktur jenderal pengelolaan ruang laut laut, pesisir, dan pulau pulau manajemen dan pelaksanaan ruang laut kecil tugas teknis lainnya ditjen kp3k pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha penataan ruang dan wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis lautan kecil pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha direktur jenderal penguatan badan penelitian dan program penelitian dan peningkatan dukungan daya saing produk kelautan pengembangan kelautan dan pengembangan iptek kelautan dan manajemen dan pelaksanaan dan perikanan selaku plt. perikanan balitbang kp) perikanan tugas teknis lainnya badan kepala badan penelitian dan penelitian dan pengembangan pengembangan kelautan dan kelautan dan perikanan iptek perikanan budidaya penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan pejabat eselon unit eselon nama program ' ? nama kegiatan penelitian dan pengembangan iptek kewilayahan, dinamika, dan sumber daya laut dan pesisir pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan inspektur jenderal selaku plt. badan pengembangan program pengembangan sdm dukungan manajemen dan kepala badan pengembangan sumberdaya manusia dan kelautan dan perikanan pelaksanaan tugas teknis sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat lainnya bpsdm pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan penyuluhan kelautan dan kelautan dan perikanan perikanan pelatihan kelautan dan perikanan pendidikan kelautan dan periksnelitian, pengembangan dan distribusi pakaitanggals) sekretariat eaa ( . anung cahyono suk lampiran kupu tuan menteri kelas tan dan perikanan republkepala badan penelitan dan pengembangan kelautan dan perikanan, direktur jenderal perikanan budidayaketua perikanankoordinator budidaya air tawar, bogor kepala balai besar pengembangan budidaya air anggota tawar, sukabumi kepala balai budidaya air tawar, jambi la. kepala balai budidaya air tawar, mendingin kepala balai budidaya air tawar, tabel kepala balai penelitian dan pengembangan anggota budidaya ikan hias, depok kepala balai penelitian pemuliaan ikan, anggota sukatani kelompok . kelompok jejaring pakan ikan payau jabatan kedudukan kepala balai besar penelitian dan koordinator pengembangan budidaya laut, gondok kepala balai besar pengembangan budidaya air anggota payau, jepara kepala balai budidaya air payau, situbondo kepala balai budidaya air payau, takalar, karawang kelompok jejaring pakan ikan laut jabatan kedudukan kepala balai besar pengembangan budidaya koordinator laut, lampung kepala balai budidaya laut batam, kepulauan anggota riau kepala balai budidaya laut lombok, nusa anggota tenggarlu ttda sekretariat eaa ( . anung cahyono stik moonl,nelitian, pengembangan, dan distribusi pakan iktik dos lampiran keputusan menteri kelautan dan perikanan regu bajambibudidaya anggota ikan hias depok, jawa barat kepala balai penelitian pemuliaan ikan sukatani, anggota jawa barat kelompok . kelompok jejaring pakan ikan paysitubondo, jawa anggota timur kepala balai budidaya air payau takalar, sulawesi anggota selatan karawang, jawa barat kelompok jejaring pakan ikan lautl, ttda sekretariat jenderal, serta peningkatan pelayanan publikuntuk memastikan terwujudnya penguatan integritas lingkungan kementerian kelautan dan perikanan kkp), perlu dibentuk komite integritambentukan komite integritaskeputusan menteri kelautan dan perikanan tentang komite integritas kementerian kelautan dan perikanan. kesatu membentuk komite integritas kementerian kelautan dan perikanan, yang selanjutnya disebut kkp, yang terdiri dari komite pengarah dan komitekp sebagaimana dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas: komite pengarah: mengarahkan dan melakukan supervisi serta menjamin ketersediaan sumber daya manusia, keuangan pendanaan, teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem integritas lingkungan kementerian kelautan dan perikanan, komite pelaksana: membangun sistem integritas organisasi melalui penyelarasan (alignment) dan jaminan penyampaian tujuan organisasi (assurance), memberi kontribusi dalam pembangunan sistem integritas nasional sesuai dengan peran dan kapasitas organisasi, menyelaraskan (tujuh) elemen komite integritas ki) dan (enam belas) elemen sistem integritas si): dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab secara berkala setiap (enam) bulan sekali. ketiga kkp dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dictum kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada menteri kelautan dan perikanan. keempat masa kerja kkplima biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan menteri ini dibebankan kepada anggaran kementeriannp: lirsusunan anggota komite integritas kementerian kelautan dan perikanan komite pengarah anggota dien perikanan budidaya anggota diger pbs prp anggota |kepala balitbang anggota komite pelaksana anggota kkp, susi pudjiastuti sona grin |
in,lauan ikan pelabuhan perikanan perikanan perikanan perikanan keuangan mitra bank kkb) bidangingkatan atau perbaikan cara kerja terkait analisis akses permodalanampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder dalammampu menyusu dan menjadi kebutuhan permodalan, fasilitasi akses sumber rujukan untuk pendanaan usaha perikanan melalui implementasi serta lembaga keuangan bank dan nonblok, pemecahan masalah dan penumbuhan dan fasilitasi konsultan terkait peningkatan keuangan mitra bank kkb) bidang akses permodalan perikanan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya, mengembangkan teori, konsep, kebijakannama kompetensi pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan, definisi kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis, dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan mampu mengetahui mampu memahami dan menjelaskan dan memahami konsep konsep dasar, teknik metode, peraturan, dasar, tehnik metode, mekanisme, dan tata cara prosedur peraturan dan pengembangan dan penganekaragaman mekanisme, tata cara usaha kelautan dan perikanan serta prosedur pengembangan usaha alternatif bagi pengembangan dan pelaku utama sektor kelautan dan diversifikasi usaha perikanan beserta keluarganya, kelautan dan mampu menjelaskan langkah langkah perikananelaksanakan mampu melakukan identifikasi, kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis pengembangan dan data dan informasi untuk pengembangan diversifikasi usaha dan penganekaragaman usaha kelautan kelautan dan dan perikanampu mengidentifikasi persoalan, menyelenggarakan dan mendesain dan merancang instrumen, membimbing identifikasi, pengumpulan, pengolahan, pelaksanaan kegiatan penyajian kegiatan pengembangan dan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan diversifikasi usaha perikanan serta pengembangan usaha kelautan dan alternatif bagi pelaku utama sektor perikanan kelautan dan perikanan beserta keluarganya, mampu mensosialisasikkepada pegawai lingkungannya dan stakeholderspelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganyagembangan atau perbaikan cara kerja terkait dan diversifikasi usaha pengembangan dan penganekaragaman kelautan dan usaha kelautan dan perikanan serta perikanan pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganyyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholderengembangkan mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, teori, konsep, kebijakan terkait pengembangan kebijakan, dan dan penganekaragaman usaha kelautan menjadi sumber dan perikanan serta pengembangan rujukan untuk usaha alternatif bagi pelaku utama sektor implementasi serta kelautan dan perikanan beserta pemecahan masalah keluarganya serta pelaksanaannya, terkait pengembangan menemukenali kelebihan dan dan diversifikasi usaha kekurangan, dan rekomendasi kelautan dan perbaikannya, perikanan mengembangkan teori, konsep, kebijakannama kompetensi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan definisi kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan, dan merumuskan kebijakan dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan memahami konsep mampu memahami peraturan terkait dasar penumbuhan kelembagaan sektor kelautan dan dan pengembangan perikanan (pemerintah, pelaku kelembagaan sektor utama usaha, swadaya), metode kelautan dan pengumpulan, dan pengolahan data, perikanan mampu mengidentifikasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (pemerintah, pelaku utama usaha, swadaya), mampu menjelaskan langkah langkah tahapan penumbuhan dan pengembangan serta pengumpulan data data kelembagaan penyuluhan perikanan, mampu mengumpulkan data kelembagaan sektor kelautan dan perikanan meliputi potensi wilayah, sosial, ekonomi, dan budaya. mampu mengolah data mampu melakukan klasifikasi, penumbuhan dan pengolahan dan analisis data dan pengembangan informasi kelembagaan sektor kelautan kelembagaan sektor dan perikanan, kelautan dan mampu melakukan tahapan perikanan penyusunan dan penyajian data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan, mampu menyusun konsep. mampu merumuskan mampu merancang instrumen dan menerapkan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penumbuhan dan menyajikan norma, standar, prosedur, pengembangan dan kriteria penumbuhan dan kelembagaan sektor pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan kelautan dan perikanan, perikanan mampu mensosialisasikan, mampu menerapkan tata cara penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektorumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan. mampu mengevaluasi mampu mengevaluasi terhadap dan menyusun teknis metode sistem, menemukenali perangkat norma kelebihan dan kekurangan dan standar prosedur, dan rekomendasi perbaikan terhadap kriteria kelembagaan penumbuhan dan pengembangan sektor penumbuhan dan kelautan dan perikanan, pengembangan mampu menyusun pedoman, petunjuk kelembagaan sektor teknis, cara kerja yang dijadikan norma, kelautan dan standar, prosedur, dan kriteria perikanan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektorterkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan. mengembangkan mengidentifikasi dan menganalisis konsep, kebijakan, dan konsep dan kebijakan penumbuhan dan menjadi sumber pengembangan kelembagaan sektor rujukan untuk kelautan dan perikanan serta implementasi serta pelaksanaannya dan menemukenali pemecahan masalah kelebihan, kekurangan, dan penumbuhan dan rekomendasi perbaikannya, pengembangan mengembangkan konsep dan kebijakan kelembagaan sektor penumbuhan dan pengembangan kelautan dan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan perikanpenumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan. definisi kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengolah, menganalisis dan merumusmemahami konsep mampu menjelaskan konsep dasar, dasar, metode, metode, peraturan, tata cara prosedur peraturan, tata cara monitoring penyakit ikan, surveilans prosedur pengendalian penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit iklangkah langkah tahapaberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepatyiapkan mampu melaksanakan identifikasi, dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian penyakit tentang monitoring penyakit ikan, ikanganalisis dan menyajikan data dan informasisecara lengkap, rinci dan jelas perihalpengendalian penyakit monitoring penyakit ikan, surveilans ikansosialisasikepada pegawai lingkungannya dalam melaksanaevaluasi mampu melakukan evaluasi terhadap dan menyusun teknis metoda sistem monitoring perangkat norma, penyakit ikan, surveilans penyakit ikan, standar, prosedur, dan analisis risiko, penanganan penyakit ikan, kriteria instrumen tanggap darurat penyakit ikan serta pengendalian penyakit penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan ikan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadapyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dan kriteria instrumeyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholdersidentifikasi, menganalisis konsep mengembangkan dan kebijakan tentang monitoring konsep, teori, penyakit ikan, surveilans penyakit ikan, kebijakan dan menjadi analisis risiko, penanganan penyakit ikan, sumber rujukan untuk tanggap darurat penyakit ikan serta implementasi serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan serta pemecahan masalah menemukan kelebihan dan kekurangan, pengendalian penyakit serta memberikan rekomendasi ikan perbaikannya, mengembangkan konsep dan kebijakan,kompetensi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan penanganan barang bukti dan awak kapal peningkatan akses informasi dan teknologi penjaminan penerapan prinsip prinsip hazard analysis critical control point harap) ketertelusuran hasil perikanan cara penanganan ikan yang baik pibane tini man tap nama kompetensi pengelolaan sarana dan prasarana kawasngelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis memahami konsep, mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, dan tata peraturan, dan tata cara perencanaan, cara pengelolaan pengelolaan, pemanfaatan, dan sarana dan prasarana pemantauan sarana dan prasarana budidaya perikanan kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis, mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan,mberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepatelaksanakan mampu melaksanakan perencanaan, pengelolaan sarana pengelolaan, pemanfaatan, dan dan prasarana pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya kawasan budidaya perikanan yang perikanan memenuhi standar teknis, mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasijelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihalampu merancang instrumen, menyelenggarakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, pengelolaan sarana penyajian data, dan informasi tentang dan prasarana perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, kawasan budidaya dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis, mampu mensosialisasikan tentangkepada pegawai lingkungannya dalam melaksanakanencan. mampu mengevaluasi mampu melakukan evaluasi terhadap dan menyusun perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, perangkat norma, dan pemantauan sarana dan prasarana standar, prosedur, dan kawasan budidaya perikanan yang kriteria instrumen memenuhi standar teknis dan melakukan pengelolaan sarana upaya tindaklanjut serta perbaikan dan prasarana terhadap pelaksanaan perencanaan, kawasan budidaya pengelolaan, pemanfaatan, dan perikanyusun pedoman, petunjuk teknis, yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumeyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaarencanaan, konsep, teori, pengelolaan, pemanfaatan, dan kebijakan dan menjadi pemantauan sarana dan prasarana sumber rujukan untuk kawasan budidaya perikanan yang implementasi serta memenuhi standar teknis serta pemecahan masalah menemukan kelebihan dan kekurangan tentang pengelolaan serta memberikan rekomendasi sarana dan prasarana perbaikannya, kawasan budidaya mengembangkan konsep dan kebijakan perikanandefinisi kemampuan untuk memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan memahami konsep mampu menjelaskan konsep dasar, dasar, metode, peraturan, tata cara prosedur identifikasi peraturan, tata cara, dan pemantauan fungsi kawasan prosedur pemantauan budidaya perikanan yang berwawasan fungsi kawasan lingkungan, budidaya perikanan mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan, mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan. mampu melaksanakan mampu melaksanakan identifikasi dganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan, mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkung, dan informasi tentang pemantauan fungsi identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya kawasan budidaya perikanan yang perikanan berwawasan lingkungan, mampu mensosialisasikan tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan dan memberikan bimbingan kepada pegawai lingkungannya dalam melaksanakan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidayafungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan. mampu mengevaluasi m4. mampu melakukan evaluasi terhadap dan menyusun pemantauan fungsi kawasan budidaya perangkat norma, perikanan yang berwawasan lingkungan standar, prosedur, dan dan melakukan upaya tindak lanjut serta kriteria instrumen perbaikan terhadap pelaksanayusun pedoman, petunjuk teknis yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan, mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasmantauan fungsi konsep, teori, kawasan budidaya perikanan yang kebijakan, dan menjadi berwawasan lingkungan serta sumber rujukan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan implementasi serta serta memberikan rekomendasi pemecahan masalah perbaikannya, pemantauan fungsi mengembangkan konsep dan kebijakan kawasan budidaya pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan perikanan yang berwawasan lingkungan tentangmantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan. nama kompetensi rehabilitasi lingkunglaksanaan rehabilitasi lingkungan budidaya perikanan memahami konsep mampu menjelaskan konsep dasar, dasar, metode, peraturan, tata cara prosedur investigasi peraturan, tata cara kerusakan lingkungan dan rehabilitasi prosedur rehabilitasi lingkungan budidaya, lingkungan budidaya mampu menjelaskan langkah langkah perikanan tahapan pelaksanaan investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya, mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya. mampu melaksanakan mampu melaksanakan investigasi rehabilitasi lingkungan kerusakan lingkungan dan rehabilitasi budidaya perikanan lingkungan budidaya, mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya, mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidayarehabilitasi lingkungan investigasi kerusakan lingkungan budidaya budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya, mampu mensosialisasikan tentangkepada pegawai lingkungannya dalam melaksanakan rehabilitasi lingkungan budidayanvestigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya. mampu mengevaluasi mampu melakukan evaluasi terhadap dan menyusun hasil investigasi kerusakan lingkungan perangkat norma budidaya dan rehabilitasi lingkungan standar prosedur budidaya dan melakukan upaya instrumen rehabilitasi tindaklanjut serta perbaikan terhadap lingkungan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan budidaya,investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya, mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaanrehabilitasi konsep, teori, lingkungan budidaya serta menemukan kebijakan, dan kelebihan dan kekurangan serta menjadi sumber memberikan rekomendasi perbaikannya, rujukan untuk mengembangkan konsep dan kebijakan implementasi serta tentang rehabilitasi lingkungan pemecahan masalah budidaya, meyakinkan stakeholders rehabilitasi lingkungan terkait untuk menerima konsep dan budidayarehabilitasi lingkungan budidaya. nama kompetensi pemantauan sebaran penyakit ikan karantinaantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantinanerapan pemantauan sebaran penyakit prosedur pemantauan ikan karantina, sebaran menyakitkan mampu menjelaskan langkah langkah karantina tahapan pelaksanaan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina: mampu memberikan informasi kepada masyarakat stakeholder teknik penerapan pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina. mampu melaksanakan mampu melaksanakan identifikasi dan identifikasi, pengumpulan data untuk pelaksanaan pengumpulan, dan pemantauan sebaran penyakit ikan analisis data karantina, pemantauan sebaran mampu menganalisis dan menyajikan penyakit ikan data penerapan pemantauan sebaran karantina penyakit ikan karantina, mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantinaerapan pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan pemantauan sebaran karantina, penyakit ikan mampu mensosialisasikan penataan karantina pemantauan sebaran penyakit ikan karantina, dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina:erapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina, dan melakukan pengembangan standar, prosedur, dan atau perbaikan terhadap cara kerja kriteria pemantauan pemantauan sebaran hama dan penyakit sebaran penyakit ikan ikan karantina, karantinamantauan sebaran penyakit ikan karantina, mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantinamantauan sebaran penyakit ikan karantina. mengembangkan mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, teori, konsep, dan kebijakan pemantauan kebijakan, dan menjadi sebaran penyakit ikan karantinamantauan sebaran kebijakan pemantauan sebaran penyakit penyakit ikan ikan karantina serta meyakinkan karantinaantauan sebaran penyakit ikan karantina. nama kompetensi pengendalian residu kode kompetensi definisi kemampuan memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan merumuskan program pengendalian residu memahami konsep mampu menjelaskan substansi uji dasar, peraturan, dan residu, konsep penentuan jumlah sampel prosedur pengendalian residu, baku mutu residu, peraturan, residu dan prosedur pengendalian residu, mampu menjelaskan langkah langkah tahapan dalam pelaksanaan pengendalian residu, mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang program pengendalian residu. mampu melaksanakan mampu melaksanakan tahapan kegiatan program pengendalian pengendalian residu seperti perencanaan residu jumlah sampel, pemilihan substansi, kriteria, dan penunjukan laboratorium uji, evaluasi hasil uji, investigasi, dan tindakan perbaikannya, mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang penentuan jumlah sampel, substansi uji, laboratorium uji, evaluasi hasil uji sampel, tindaklanjut, dan tindakan perbaikan serta isu isu terkait pengendalian residu, dan keamanan pangan, mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan pengendalian residu kepada masyarakat dan stakeholder. mampu mampu merancang instrumen menyelenggarakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, program pengendalian penyajian data dan informasi tentang residu jumlah dan substansi uji residu, penunjukan laboratorium uji residu, evaluasi hasil uji sampel, tindaklanjut dan tindakan perbaikannya, mampu mensosialisasikan program pengendalian residu dan memberikan bimbingan kepada pegawai lingkungannya dalam melaksanakan program pengendalian residu, mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil lampiran iiiuraian kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan bersifat umum generik) dan bersifat khusus, mengevaluasi, dan mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik, serta mengembangkan teori, konsep teknik, serta metode perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan memahami konsep mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dasar, teknik metode, metode, peraturan, dan tata cara dan tata cara penyusunan kebijakan bidang kelautan penyusunan kebijakan dan perikanan, bidang kelautan dan mampu menyiapkan data data yang perikanan dibutuhkan untuk menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan, mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan. mampu melaksanakan mampu melaksanakan pengolahan data penyusunan kebijakan yang dibutuhkan untuk menyusun bidang kelautan dan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, perikanan sesuai mampu melakukan analisis terhadap data pedoman dan menyajikan analisis tersebut untuk kerja petunjuk teknis menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan, mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan tersebut sesuai dengan tata cara penyusunan kebijakan tersebut. mampu mampu merancang instrumen identifikasi, menyelenggarakan dan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian membimbing penyusunan kebijakan bidang kelautan pelaksanaan dan perikanan, penyusunan kebijakan mampu mensosialisasikan penyusunan bidang kelautan dan kebijakan bidang kelautan dan perikanan perikanan dan memberikan bimbingan serta keputusan dalam pelaksanaan program pengendalian residu. mampu mengevaluasi mampu melakukan evaluasi terhadap dan menyusun teknis metoda sistem pengendalian perangkat norma, residurogram pengendalian pengendalian residu residurogram pengendalian residu, mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan program pengendalian residuprogram pengendalian residu. mampu mengidentifikasi, menganalisis konsep mengembangkan dan kebijakan tentang pengendalian konsep, teori, residu serta menemukan kelebihan dan kebijakan, dan menjadi kekurangan serta memberikan sumber rujukan untuk rekomendasi perbaikannya, implementasi serta mengembangkan konsep dan kebijakan pemecahan masalah tentang pengendalian residu, dalam pengendalian meyakinkan stakeholders terkait untuk residundalian residu. nama kompetensi pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan definisi kemampuan memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan memahami konsep mampu menjelaskan konsep dasar, dasar, peraturan dan peraturan, dan prosedur atau tata cara mekanisme, prosedur pengelolaan laboratorium kesehatan ikan pengelolaan dan lingkungan, laboratorium mampu menjelaskan langkah langkah kesehatan ikan dan tahapan pelaksanaan pengelolaan lingkungan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan. mampu melaksanakan mampu melaksanakan identifikasi, pengelolaan pengumpulan dan pengolahan data laboratorium tentang kriteria, kapasitas pengujian, kesehatan ikan dan metode pengujian dan peningkatan lingkungan sumber daya manusia laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang standar, kriteria, kapasitas pengujian, metode pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan sebagai dasar penetapan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan. mampu mampu mendesain merancang menyelenggarakan instrumen identifikasi, pengumpulan, pelaksanaan pengolahan, dan penyajian informasiampu mensosialisasikan dan lingkungan memberikan bimbingan kepada pegawai lingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkunglaboratorium kesehatan ikan dan lingkungan. mampu mengevaluasi mampu melakukan evaluasi terhadap dan menyusun pengelolaan laboratorium kesehatan ikan perangkat norma, dan lingkunganengelolaan laboratorium tentang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, laboratorium mampu menyusun pedoman, petunjuk kesehatan ikan dan teknis yang dijadikan norma, standar, lingkungan prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dngelolaan konsep, kebijakan, dan laboratorium kesehatan ikan dan menjadi sumber lingkungan serta menemukan kelebihan rujukan untuk dan kekurangan serta memberikan implementasi serta rekomendasi perbaikannya, pemecahan masalah mengembangkan konsep dan kebijakan tentangeyakinkan stakeholders terkait untuk lingkunganlolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan. nama kompetensi pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan definisi kemampuan untuk melaksanakan, mensupervisi, mengintegrasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan mampu melaksanakan mampu melaksanakan kegiatan kegiatan pengujian pembuatan desain konseptual pengujian dan penerapan teknologi yang meliputi menetapkan teknologi kelautan dan tujuan dan kebutuhan desain, menyusun perikanan filosofi desain, dan menetapkan metode yang digunakan, mampu melaksanakan pengujian teknologi yang meliputi menetapkan konfigurasi pengujian, membuat benda uji, menetapkan sistem penginderaan pengujian, menetapkan sistem perolehan dan pengolahan data, melaksanakan operasi pengujian, menganalisis data, dan menginterpretasi hasil pengujian, mampu menyusun lembar pekerjaan dan catatan teknis hasil pengujian teknologi. mampu mensupervisi mampu melaksanakan supervisi kegiatan kegiatan pengujian dan pembuatan desain pengujian yang penerapan teknologi meliputi memberikan beberapa alternatif kelautan dan metode desain, menetapkan metode perikanan kalkulasi, dan menilai desain awal, mampu melaksanakan supervisi pengujian teknologi yang meliputi menyajikan beberapa alternatif jenis peralatan, menentukan peralatan perolehan dan pengolah data, menentukan metode dan strategi pengujian, dan memberikan metode interpretasi hasil pengujian, mampu memimpin diskusi dengan para anggota dalam sub kelompok tentang capaian teknis, mampu menjelaskan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi nasional, mampu menyusun dan menyampaikan laporan teknis hasil pengujian. mampu mampu melaksanakan sub integrasi mengintegrasikan produk desain teknologi, kegiatan pengujian dan mampu melaksanakan sub integrasi penerapan teknologi produk pengujian teknologi, kelautan dan mampu memimpin diskusi dengan para perikanan anggota dalam kelompok tentang capaian teknis dan memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan, mampu menerapkan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi nasional, mampu menyusun manual pelaksanaan pengujian, mampu menyusun dan menyampaikan dokumen teknis hasil pengujian. mampu mampu merencanakan dan memimpin mengorganisasikan pelaksanaan pengujian teknologi dan pengujian dan membangun situasi kerja yang kondusif, penerapan teknologi mampu memberikan saran perbaikan kelautan dan dan alternatif teknis pelaksanaan perikanan kegiatan, mampu melakukan optimasi desain dan pengujian untuk mendapatkan produk akhir teknologi yang dapat diterapkan stakeholder atau pelaku utama, mampu menyusun dokumen kerjasama teknis dengan pihak lain, mampu menjelaskan deskripsi teknis produk hasil pengujian teknologi kelautan dan perikanan budidaya, mampu menerapkan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi internasional, mampu menyusun dan menyampaikan acuan program, mampu menyusun dan menyampaikan dokumen hasil program. mampu mampu merencanakan dan memimpin mendiseminasikan pelaksanaan diseminasi teknologi hasil hasil pengujian dan pengujian, penerapan teknologi mampu menyusun dokumen standar kelautan dan acuan dan kelayakan penerapan perikanan teknologi hasil pengujian, mampu mengevaluasi hasil penerapan teknologi pihak lain, mampu menerapkan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi internasional dan memperoleh hari, mampu mendayagunakan produk teknologi terjual dan memperoleh royaltiataan pemasukan benih ikan hidupteknik, metode, peraturan, dan prosedur prosedur penataan penataan pemasukan benih, calon induk, pemasukan benih, dan induk, calon induk, dan mampu menjelaskan langkah langkah induk tahapan pelaksanaan penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk, mampu memberikan informasi kepada masyarakat stakeholder terkait penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk. mampu melaksanakan mampu melaksanakan identifikasi dan identifikasi, pengumpulan data penataan pemasukan pengumpulan, dan benih, calon induk, dan induk, analisis data penataan mampu menganalisis dan menyajikan pemasukan benih, data penataan pemasukan benih, calon calon induk, dan induk, dan induk, induk mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal data penataan pemasok benih ikan hidupataan pemasukan pelaksanaan penataan ikan hidup: pemasukan benih, mampu mensosialisasikan penataan calon induk, dan pemasukan benih, calon induk, dan induk induk dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penataan pemasukan benih, calon induk, dan induataan pelaksanaan pemasukan benih ikan hidupataan kriteria penataan pemasukan benih, calon induk, dan pemasukan benih ikan induk, benihnataan pemasukan benih, calon induk, dan induk yang memenuhi standar teknis, mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan penataan pemasukan benih, calon induk, dan indukataan pemasukan benih, calon induk, dan induk. mengembangkan mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, teori, konsep, dan kebijakan penataan kebijakan, dan pemasukan benih, calon induk, dan menjadi sumber induk serta pelaksanaannyaataan pemasukan benih, penataan pemasukan calon induk, dan induk, serta meyakinkan benih ikan hidupataan pemasukan benih, calon induk, dan induk. nama kompetensi pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan lautlolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut memahami konsep, mampu menjelaskan konsep dasar, metode, peraturan, teknik, metode, peraturan, dan prosedur dan prosedur pengelolaan pembenihan ikan air tawar, pengelolaan air payau, dan laut, pembenihan ikan air mampu menjelaskan langkah langkah tawar, air payau, dan tahapan pelaksanaan pengelolaan ikan laut air tawar, air payau, dan laut, mampu memberikan informasi kepada masyarakat stakeholder terkait pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut. mampu melaksanakan mampu melaksanakan identifikasi dan penataan dan pengumpulan data pengelolaan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, pembenihan ikan air dan laut, tawar, air payau, dan mampu menganalisis dan menyajikan laut data untuk pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut, mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut. mampu mampu merancang instrumen menyelenggarakan dan identifikasi, pengumpulan, pengolahan membimbing dan penyajian data pengelolaan pelaksanaan pembenihan ikan air tawar, air payau, pengelolaan dan laut, pembenihan ikan air mampu mensosialisasikan penataan tawar, air payau, dan pemasukan benih ikan hidup dan laut memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut: mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan lautgelolaan kriteria pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan pembenihan ikan air laut, tawar, air payau, dan mampu menyusun pedoman, petunjuk lautpembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut, mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan lautgelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut. mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, mengembangkan konsep, dan kebijakan pengelolaan konsep, teori, pembenihan ikan air tawar, air payau, kebijakan, dan dan lautngelolaan pembenihan ikan pemecahan masalah air tawar, air payau, dan laut, serta pengelolaan meyakinkan stakeholder terkait untuk pembenihan ikan air menerima konsep, teori, dan kebijakan tawar, air payau, dan yang dikembangkan, lautmbenihan ikan air tawar, air payau, dan lautbinaan unit pembenihanmbinaan unit pembenihan, prosedur pembinaan mampu menjelaskan langkah langkah unit pembenihan tahapan pelaksanaan pembinaan unit pembenihan, mampu memberikan informasi kepada masyarakat stakeholder terkait kebijakan pembinaan unit pembenihan. mampu melaksanakan mampu melaksanakan identifikasi dan identifikasi, pengumpulan data pembinaan unit pengumpulan, dan pembenihan, analisis data mampu menganalisis dan menyajikan pelaksanaan data untuk pelaksanaan pembinaan unit pembinaan unit pembenihan, pembenihan mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan pembinaan unit pembenihan. mampu mampu merancang instrumen menyelenggarakan dan identifikasi, mengumpulkan, mengolah, membimbing dan menyajikan data untuk pelaksanaan pelaksanaan pembinaan unit pembenihan, pembinaan unit mampu mensosialisasikan pelaksanaan pembenihan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan pembinaan unit pembenihan, mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembinaan unit pembenihankerja perangkat norma, dan melakukan pengembangan atau standar, prosedur, dan perbaikan terhadap pembinaan unit kriteria pelaksanaan pembenihan, pembinaan unit mampu menyusun pedoman, petunjuk pembenihanmbinaan unit pembenihan, mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan pembinaan unit pembenihan dan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pegawai lingkungannya dalam melaksanakan penyusunan kebijakan bidangautan dan perikananteknik metode sistem cara melakukan kerja penyusunan kebijakan bidang penyusunan kebijakan kelautan dan perikanan yang lebih efektif bidang kelautan danengembangkan mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, teori, konsep, kebijakan bidang kelautan dan kebijakan, dan menjadi perikanan, pelaksanaan penyusunan sumber rujukan untuk kebijakan bidang kelautan dan perikanan, implementasi serta serta rekomendasi perbaikannya, pemecahan masalah mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan yanlautan dan perikanan. memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pembinaan unit pembenihan. mengembangkan mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, teori, konsep dan kebijakan pembinaan unit kebijakan, dan pembenihanmbinaan unit pembenihan pemecahan masalah serta meyakinkan stakeholder terkait pembinaan unit untuk menerima konsep, teori, dan pembenihbinaan unit pembenihyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan yang memenuhi standar teknis memahami konsep mampu menjelaskan konsep dasar, dasar, peraturan dan teknik metode, peraturan, mekanisme mekanisme, tata cara dan tata cara proses penyediaan bahan prosedur penyediaan baku pakan ikan dan pakan ikan, bahan baku pakan mampu menjelaskan tahapan ikan dan pakan ikan pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan, mampu memberikan informasi kepada masyarakat stakeholder secara tepat terkait penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan. mampu melaksanakan mampu mengidentifikasi, penyediaan bahan mengumpulkan, dan mengolah data baku pakan sesuai penyediaan bahan baku pakan ikan dan pedoman pakan ikan, kerja petunjuk teknis mampu menganalisis dan menyajikan data penyediaan bahan baku pakan ikan, mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal penyediaan bahan baku pakan kepada masyarakat dan stakeholder. mampu mampu merancang instrumen menyelenggarakan dan identifikasi, mengumpulkan, mengolah membimbing dan penyajian data penyediaan bahan pelaksanaan baku pakan ikan dan pakan ikan, penyediaan bahan mampu mensosialisasikan penyedia baku pakan ikan dan bahan baku pakan ikan dan memberikan pakan ikan bimbingan kepada pegawai lingkungannya dalam melaksanakan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan, mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyedia bahan baku pakan ikan. mampu mengevaluasi mampu melakukan evaluasi terhadap dan menyusun pedoman kerja dan melakukan perangkat norma, pengembangan atau perbaikan standar, prosedur, dan penyediaan bahan baku pakan ikan dan kriteria instrumen pakan ikan yang lebih efektif: penyediaan bahan mampu menyusun pedoman, petunjuk baku pakan teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan, mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan dyediaan bahan baku pakan ikan dyediaan bahan kebijakan, dan baku pakan ikan dan pakan ikan serta menjadi sumber pelaksanaannya dan rekomendasi rujukan untuk perbaikannya, implementasi serta mengembangkan teori, konsep, dan pemecahan masalah kebijakan penyediaan bahan baku pakan penyediaan bahan ikan dan pakan ikan, meyakinkan baku pakan ikan dan stakeholder terkait untuk menerima pakan ikanyediaan bahan baku pakan ikan dpengendalian peredaran pakan ikan memahami konsep 1l. mampu menjelaskan konsep dasar, dasar, peraturan, peraturan, mekanisme dan tata cara mekanisme, dan tata proses sertifikasi cara pembuatan pakan cara prosedur ikan yang baik ppi), pendaftaran pengendalian pakan ikan, pemasukan bahan baku peredaran pakan ikan pakan ikan impor, peredaran, dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan, mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan prosesberikan informasi kepada masyarakat stakeholder secara tepat terkaitelaksanakan mampu mengidentifikasi, mengumpulkan pengendalian dan mengolah dokumen sertifikasi ppi, peredaran pakan ikan pendaftaran pakan ikan, pemasukan sesuai pedoman kerja bahan baku pakan ikan impor, peredaran petunjuk teknis dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan, mampu menganalisis dan menyajikan datanjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihalpi, pendaftaran pakan pelaksanaan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan pengendalian impor, peredaran dan pemanfaatan, serta peredaran pakan ikan pemantauan pakan ikan, mampu mensosialisasi dan memberikan bimbingan kepada pegawai lingkungannya dalam melaksanaecahkan masalah teknis dan mengambil keputusan dalam proses pengendalian peredaran pakangendalian peredaran pakan ikan yang pengendalian lebih efektif, peredaran pakanndalian peredaran pakan ikan, mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan pengendalian peredargendalian peredarkebijakan dan menjadi peredaran pakan ikanngendalian kebijakan pengendalian peredaran pakan peredaran pakanndalian obat ikanperaturan, mekanisme dan tata cara mekanisme, tata cara proses sertifikasi cara pembuatan obat prosedur pengendalian ikan yang baik poin), pendaftaran obat obat ikantahapan pelaksanaan prosesmberikan informasi kepada masyarakat stakeholder secara tepatelaksanakan mampu mengidentifikasi, mengumpulkan pengendalian obat dan mengolah dokumen sertifikasi poin, ikan sesuai pedoman pendaftaran obat ikan, kerja petunjuk teknisganalisis dan menyajikan datasecara lengkap, rinci dan jelas perihaloin, pendaftaran obat pelaksanaan ikan, pemasukan pengeluaran bahan pengendalian obat baku sampel obat ikan, pemantauan iksosialisasikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai lingkungannya dalam melaksanakan penataan obat ikan, mampu memecahkan masalah teknis dan mengambil keputusan dalam proses penataan obatataan obat ikan yang lebih efektif: pengendalian obatataan obat ikan, mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan obat ikan dan memberikan bimbingan serta fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penataan obatperedaran kebijakan dan menjadi obat ikan serta pelaksanaannya dan sumbergendalian peredaran obat penataan obatobat ik dan pelaporan kebijakan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, distribusi dan jasa logistiklogistik mekanisme, tata cara yang meliputi pemetaan, pemantauan, dan prosedur penataan, pengadaan dan penyimpanan, pengelolaan logistik serta distribusi dan jasa logistik hasil hasil kelautan dan kelautan dan perikanan, perikanan mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan,tn menyiapkan bahlaksanakan mampu melaksanakan teknik pengelolaan logistik pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil kelautan dan data kuantitatif dan kualitatif dalam perikanan sesuai rangka pengelolaan logistik yang meliputi pedoman kerja pemetaan, pemantauan, penataan, petunjuk teknisjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas kepada stakeholder perihallogistik yang meliputi membimbing pemetaan, pemantauan, penataan, pelaksanaan pengadaan dan penyimpanan, serta pengelolaan logistik distribusi dan jasa logistik hasil kelautan hasil kelautan dan dan perikanan, perikanan mampu mensosialisasikan kepada stakeholder dan memberikan bimbingan, coaching, dan mentoring kepada pegawai lingkungannyangevaluasi mampu memonitor pelaksanaan kegiatan dan menyusun pengelolaan logistik yang meliputi perangkat norma, pemetaan, pemantauan, penataan, standar, prosedur, dan pengadaan dan penyimpanan, serta kriteria instrumen distribusi dan jasa logistik hasil kelautan pengelolaan logistik dan perikanan, hasil kelautan dan mampu mengevaluasi teknis perikananpengelolaan logistik yang implementasi serta meliputi pemetaan, pemantauan, pemecahan masalah penataan, pengadaan dan penyimpanan, terkait pengelolaan serta distribusi dan jasa logistik hasil logistik hasil kelautan kelautan dan perikanan, dan perikanan mengembangkdefinisi kemampuan melakukan usaha untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri stakeholder melalui sosialisasi, persuasi, fasilitasi bimbingan dan pendampingan untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan memahami substansi memahami konsep dasar dan tujuan suatu kebijakan dan kebijakan, landasan filosofis, landasan teknik metode advokasi hukum, landasan sosiologis, proses, pokok pokok materi substansi kebijakan, tahap tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan,, mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari stakeholder. mampu melakukan mampu menyusun rencana pelaksanaan advokasi kebijakan kegiatan advokasi kebijakan bidang bidang kelautan dan kelautan dan perikanan, perikanan mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan advokasi dan melakukan sosialisasi kebijakan dengan audiens lingkup kecil, mampu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder terkait advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan. mampu mampu menyusun instrumen dan bahan menyelenggarakan pelaksanaan advokasi kebijakan, melalui advokasi kebijakan persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, bidang kelautan dan pendampingan, monitoring evaluasi perikanan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan: stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan., dan pelaporan kebijakan rekomendasi pemasukan hasilserta peraturan dan tata cara prosedur rekomendasi mekanisme, tata cara pemasukan hasil perikanan, prosedur rekomendasi mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pemasukan hasil rekomendasi pemasukan hasil perikanan, perikanan mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat perihal pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan, mampu mengumpulkan data terkait pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan, mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan terkait pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan. mampu melaksanakan mampu melaksanakan teknik rekomendasi pengumpulan, pengolahan dan analisis pemasukan hasil data kuantitatif dan kualitatif dalam perikanan sesuai rangka pelaksanaan rekomendasi pedoman kerja pemasukan hasil perikanan, petunjuk teknis mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan, mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas kepada stakeholder perihal rekomendasi pemasukan hasilterkait rekomendasi pemasukan hasil perikanan. mampu mampu mendesain merancang kegiatan menyelenggarakan dan rekomendasi pemasukan hasil perikanan, membimbing mampu mensosialisasikan kepada pelaksanaan stakeholder dan memberikan bimbingan, rekomendasi coaching, dan mentoring kepada pegawai pemasukan hasil lingkungannya dalam pelaksanaan perikanan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan, mampu mengambil keputusan teknis operasional ang timbul dalam pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan, mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan. mampu mengevaluasi mampu memonitor pelaksanaan kegiatan dan menyusun rekomendasi pemasukan hasil perikanan, perangkat, norma, mampu mengevaluasi standar, prosedur, dan teknis metode sistem cara kerja, kriteria instrumen menemukenali kelebihan dan kekurangan, rekomendasi serta melakukan pengembangan atau pemasukan hasil perbaikan cara kerja pelaksanaan kegiatan perikanan rekomendasi pemasukan hasilkegiatan rekomendasi pemasukan hasilrekomendasi pemasukan hasilrekomendasi pemasukan hasilkegiatan rekomendasi implementasi serta pemasukan hasil perikanan, pemecahan masalah mengembangkan konsep dan kebijakan terkait rekomendasi rekomendasi pemasukan hasil perikanan, pemasukan hasil meyakinkan stakeholder, shareholder, dan perikanan masyarakat terkait untuk menerima pengembangan konsep dan kebijakan kegiatan rekomendasi pemasukan hasilkegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan. perikananonitoring, evaluasi, dan pelaporperencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, dan distribusisarana dan mekanisme, tata cara, prasarana hasil perikanan bidang prosedur, rencana, dan perikanmampu melaksanakan mampu melaksanakan teknik pengelolaan sarana pengumpulan, pengolahan dan analisis dan prasarana hasil data kuantitatif dan kualitatif dalam kelautan dan rangka pengelolaan sarana dan prasarana perikanansarana dan prasarana hasil membimbing perikanan bidang rencana kerja sama pelaksanaan dan penerapan standar pengadaan, serta pengelolaan sarana perencanaan, penyediaan, dan dan prasarana hasil pemanfaatan sarana dan prasarana kelautan dan penyimpanan, distribusi dan pemasaran perikanengarahkan, mampu memonitor pelaksanaan kegiatan memerintahkan, pengelolaan sarana dan prasarana hasil mengevaluasi, dan perikanan bidang rencana kerja sama menyusun perangkat dan penerapan standar pengadaan, serta norma, standar, perencanaan, penyediaan, dan prosedur, dan kriteria pemanfaatan sarana dan prasarana instrumen pengelolaan penyimpanan, distribusi dan pemasaran sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan, hasil kelautan dan mampu mengevaluasi perikananmenemukenali kelebihan, kekurangan, dan menjadi sumber serta rekomendasi perbaikan konsep dan rujukan untuk kebijakan pengelolaan sarana dan implementasi serta prasarana hasil perikanan bidang pemecahan masalah dan perikanan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, mengembangknama kompetensi perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikananerumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasilrumusan dan tata cara prosedur harmonisasi standar mutu dan keamanan perumusan dan hasil kelautan dan perikanan, harmonisasi standar mampu menjelaskan langkah langkah mutu dan keamanan tahapan pelaksanaan perumusan dan hasil kelautan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan perikananmampu melaksanakan mampu melaksanakan pengumpulan, perumusan dan pengolahan, dan analisis data persyaratan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil perikanan mutu dan keamanan (mikrobiologi, kimia, dan fisika), hasil kelautan dan mampu mengumpulkan, menganalisis, perikanan sesuai menyusun, dan menyajikan data pedoman perumusan dan harmonisasi standar kerja petunjuk teknisrumusan standar penyajian perumusan dan harmonisasi produk kelautan dan standar mutu dan keamanan hasil perikananrumusan dan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan harmonisasi standar hasil kelautan dan perikanan yang lebih mutu dan keamanan efektif efisien, hasil kelautan dandan kriteriaengembangkan mengidentifikasi, menganalisis, konsep, konsep, kebijakan, dan kebijakan perumusan dan harmonisasi menjadi sumber standar mutu dan keamanan hasil rujukan untuk kelautan dan perikanan serta implementasi serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan pemecahan masalah dan kekurangan dan rekomendasi perumusan dan perbaikannya, harmonisasi standar mengembangkan konsep dan kebijakan mutu dan keamanan perumusan dan harmonisasi standar hasil kelautan dan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanampu mengevaluasi mampu melakukan evaluasi terhadap dan menyusun teknik metode sistem cara kerjacara kerja penyusunan melakukan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan kebijakan bidang yang lebih efektif dan efisien, kelautan dan mampu menyusun pedoman, petunjuk perikananampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, mengembangkan dan teknik metode advokasi kebijakan konsep, teori, bidang kelautan dan perikanan, kebijakan advokasi mengembangkan strategi advokasi yang sin pergi dan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, terintegrasi yang sinkronisasi, dan koordinasi implementasi berdampak nasionalbidang kelautan dan perikanumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. nama kompetensi penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan definisi kemampuan mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, bimbingan teknis, supervisi dan pelaporankegiatan sertifikasi produknerapan serta tata cara prosedur pemantauan standar mutu dan keamanan penerapan standar hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi mutu dan keamanan pembentukan lembaga penilaian hasil kelautan dan kesesuaian, perumusan rekomendasi perikananmampu melaksanakan mampu melaksanakan pengumpulan, penerapan serta penyusunan, pengolahan dan analisis pemantauan standar data hasil verifikasi lapangan terhadap mutu dan keamanan kelayakan dasar unit pengolah ikan hasil kelautan dan sebagai bahan pembinaan dalam rangka perikanan,nerapan serta penyajian penerapan serta pemantauan pemantau,penerapan serta pemantauan penerapengembangkan mengidentifikasi, menganalisis, konsep, konsep, teori, kebijakan penerapan serta pemantauan kebijakan, dan standar mutu dan keamanan hasil menjadi sumber kelautan dan perikanan, fasilitasi rujukan untuk pembentukan lembaga penilaian implementasi serta kesesuaian, perumusan rekomendasi pemecahan masalah penerbitan sertifikat kelayakan penerapan serta pengolahan, pemantauan penggunaan pemantauan standar bahan kimia berbahaya unit pengolahan mutu dan keamanan ikan, peningkatan kompetensi pembina hasil kelautan dan mutu serta pemantauan dan analisis perikanan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya dan sertifikasi produk kekuatan dan perikanan, mengembangkan konsep dan kebijdan sertifikasi produk kekuanama kompetensi perencanaan dan peningkatan produkkebijakan,dan perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksiumusan dan mekanisme, tata cara pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi prosedur perencanaan dan pelaporan bidang perencanaan dan dan peningkatan peningkatan produksi, fasilitasi kerja produk kelautan dan sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, perikananlaksanakan mampu melaksanakan identifikasi dan perencanaan dan bimbingan pendampingan perencanaan peningkatan produk dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja kelautan dan sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, perikanan, kerja dan volume produk olahan unit petunjuk teknisbahan perumusan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi perencanaan dan dan pelaporan bidang perencanaan dan peningkatan produk peningkatan produksi, fasilitasi kerja kelautan dan perikanan sama,nyiapan bahan perencanaan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, peningkatan produk serta evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perencanaan dan peningkatan produksi, perikananyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyiapan bahan definisi kemampuan untuk mengumpulkan data, mengindentifikasi, menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial dalam rangka penyusunan alokasi ruang laut, zonasi kawasan antarwilayah, zonasi kawasan strategis nasional nasional tertentu, zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil memahami konsep mampu memahami konsep dasar dasar perencanaan perencanaan tata ruang laut, kawasan tata ruang laut dan antarwilayah, pengelolaan wilayah zonasi kawasan perairan (perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial), pengelolaan wilayah yurisdiksi (zona tambahan, zee, dan landas kontinen), penyusunan rencana zonasi (kawasan antarwilayah, kawasan strategis nasional ksn) kawasan strategis nasional tertentu kent) dan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil wp3k), mampu memahami metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang laut dan atau zonasi kawasan, mampu menjelaskan langkah langkah tahapan penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan, mampu mengumpulkan data spasial (dasar dan tematik) dan non spasial untuk penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan. mampu membuat peta mampu melaksanakan pengolahan dan tematik analisis data dan informasi data spasial (dasar dan tematik)wilayah (teluk, selat dan laut): mampu melaksanakan tahapan pembuatan peta peta tematik perencanaan ruang laut. mampu menyusun mampu melakukan analisis data spasial dokumen rencana tata dan non spasial perencanaan ruang laut, ruang laut dan zonasi mampu menelaah hasil analisis data kawasan spasial dan non spasial beserta isu isuengembangkan mengidentifikasi, menganalisis, konsep, konsep, teori, kebijakan serta evaluasi dan pelaporan kebijakan, dan menjadi bidang perencanaan dan peningkatan sumber rujukan untuk produksi, fasilitasi kerja sama, implementasi serta ketersediaan bahan baku, utilitas, dan pemecahan masalah volume produk olahan unit pengolahan bidang perencanaan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan dan peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produk kelautan dan produksi perikanan serta pelaksanaannya perikanan menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya, mengembangkan konsep dan kebijakanproduksi perikanan ikan gunadefinisi kemampuan mengumpulkan mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negerimetaan kebutuhan, mekanisme, tata cara preferensi, dan akses pasar hasil kelautan prosedur akses pasar dan perikanan dalam negeri, dalam negeri mampu menjelaskan langkah langkah tahaperikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepatantu mengumpulkan data pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. mampu melaksanakan mampu melaksanakan identifikasi, pemetaan kebutuhan, pengumpulan dan pengolahan data preferensi dan akses pemetaan kebutuhan, preferensi, dan pasar hasil kelautan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dan perikanan dalam dalam negeri, negeri sesuai pedoman mampu menganalisis, menyajikan, dan kerja petunjuk teknis memanfaatkan hasiljelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. mampu mampu mendesain merancang menyelenggarakan instrumen identifikasi, pengumpulan, membimbing pengolahan, penyajian pemetaan pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar kebutuhan, preferensi hasil kelautan dan perikanan dalam dan akses pasar hasil negeri, kelautan dan mampu mensosialisasikan (substansi) perikanan dalam dan memberikan bimbingan, coaching, negeri mentoring kepada pegawai lingkungannya dan stakeholder dalam melaksanaklaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri, mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalammetaan pemetaan kebutuhan, kebutuhan, preferensi dan akses pasar preferensi dan akses hasil kelautan dan perikanan dalam pasar hasil kelautan negeriyang lebih efektif efisien, dan perikanan dalam mampu menyusun pedoman, petunjuk negeri teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumenyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder terkaitmecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. mengembangkan mengidentifikasi, menganalisis, konsep, konsep, teori, kebijakan pemetaan kebutuhan, kebijakan, dan preferensi dan akses pasar hasil kelautan menjadi sumber dan perikanan dalam negeri serta rujukan untuk pelaksanaannya menemukenali kelebihan implementasi serta dan kekurangan dan rekomendasi pemecahan masalah perbaikannya, akses pasar dalam mengembangkan teori, konsep, dan negeri kebijakan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeripemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. definisi kemampuan mengumpulkan mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, monitoring, evaluasi dan pelaporanterkait pemetaan dan akses mekanisme, tata cara pasar luar negeri serta penanganan prosedur akses pasar hambatan ekspor hasil kelautan dan luar negeri. perikanan, mampu menjelaskan langkah langkah tahapaantu mengumpulkan datalaksanakan mampu mengidentifikasi, pemetaan dan akses mengumpulkan, mengolah data pemetaan pasar luar negeri serta dan akses pasar luar negeri, serta penanganan hambatan penanganan hambatan ekspor hasil ekspor hasil kelautan kelautan dan perikanan, dan perikanan sesuai mampu menganalisis, menyajikan, dan pedoman memanfaatkan hasil pemetaan dan akses kerja petunjuk teknis pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan, mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pemetaan dan akses pasar luar negeri, serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan danpemetaan, dan pelaksanaan pemetaan akses pasar luar negeri serta penanganan dan akses pasar luar hambatan ekspor hasil kelautan dan negeri perikanlaksanaanpemetaan dan pemetaan dan akses akses pasar luar negeri serta penanganan pasar luar negeri hambatan eksporyakinkan dan mampudan kebijakan, dan akses pasar luar negeri serta penanganan menjadi sumber hambatan ekspor hasil kelautan dan rujukan untuk perikanan serta pelaksanaannya implementasi serta menemukenali kelebihan dan kekurangan pemecahan masalah dan rekomendasi perbaikannya, pemetaan dan akses mengembangkan konsep dan kebijakan pasar luar negeri terkait pemetaan dan akses pasarluar negeri serta penanganan hambatan eksporencanaan dan mekanisme, tata cara pelaksanaan promosi hasil kelautan dan prosedur perencanaan perikanan serta pengelolaan data, dan pelaksanaan informasi dan publikasi pengolahan dan promosi hasil kelautan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, dan perikanan serta mampu menjelaskan langkah langkah pengelolaan data, tahapan perencanaan dan pelaksanaan informasi dan promosi hasil kelautan dan perikanan publikasi pengolahan serta pengelolaan data, informasi dan dan pemasaran hasil publikasi pengolahan dan pemasaran kelautan dan hasil kelautan dan perikanan, perikanan mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepatantu mengumpulkan datamampu melaksanakan mampu melaksanakan pengumpulan dan promosi hasil kelautan identifikasi, serta mengolah bahan dan dan perikanan serta kegiatan promosi hasil kelautan dan pengelolaan data, perikanan serta pengelolaan data, informasi dan informasi dan publikasi pengolahan dan publikasi pengolahan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, dan pemasaran hasil mampu menganalisis, merumuskan, kelautan dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perikanan sesuai kegiatan promosi hasil kelautan dan pedoman kerja perikanan serta pengelolaan data, petunjuk teknis informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosikepada stakeholder. mampu mampu mendesain dakegiatan promosi pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta kelautan dan pengelolaan data, informasi, dan perikanan serta publikasi pengolahan dan pemasaran pengelolaan data, hasil kelautan dan perikanan, informasi, dan mampu mensosialisasikan kegiatan publikasi pengolahan promosi hasil kelautan dan perikanan dan pemasaran hasil serta pengelolaan data, informasi, dan kelautan dan publikasi pengolahan dan pemasaran perikanan. hasil kelautan dan perikanan kepada pegawai lingkungannya dan stakeholders, mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan dalam negeri dan luar negeri,padaserta melakukan kriteria instrumen pengembangan atau perbaikan cara kerja promosi hasil kelautan promosi hasil kelautan dan perikanan dan perikanan serta serta pengelolaan data, informasi, dan pengelolaan data, publikasi pengolahan dan pemasaran informasi, dan hasil kelautan dan perikanan yang lebih publikasi pengolahan efektif dan efisien. mampu menyusun dan pemasaran hasil pedoman, petunjuk teknis, cara kerja kelautan dan yang dijadikan norma, standar, prosedur, perikanan dan kriteria instrumendan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, dan promosi hasil kelautan dan perikanan menjadi sumber serta pengelolaan data, informasi, dan rujukan untuk publikasi pengolahan dan pemasaran implementasi serta hasil kelautan dan perikanan, serta pemecahan masalah menemukenali kelebihan dan kekurangan promosi hasil kelautan dan rekomendasi perbaikannya, dan perikanan serta mengembangkan teori, konsep, dan pengelolaan data, kebijakan promosi hasil kelautan dan informasi, dan perikanan serta pengelolaan data, publikasi pengolahan informasi, dan publikasi pengolahan dan dan pemasaran hasil pemasaran hasil kelautan dan perikanan, kelautan dan serta meyakinkan stakeholder dan perikanan shareholder terkait untuk dapat,mampu mengevaluasi mampu melakukan evaluasi, dan menyusun menemukenali kelebihan dan perangkat norma, kekurangan serta melakukan standar, prosedur, dan pengembangan atau perbaikan cara kerja kriteria perencanaan terhadap norma, standar, prosedur, dan tata ruang laut dan kriteria bidang perencanaan tata ruang zonasi kawasan laut dan zonasi krencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan,mengembangkan mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan, dan konsep, dan kebijakan perencanaan tata menjadi sumber ruang laut dan zonasi kawasan serta rujukan untuk pelaksanaannya, menemukenali implementasi serta kelebihan dan kekurangan, serta pemecahan masalah rekomendasi perbaikannya, perencanaan tata mengembangkan teori, konsep, dan ruang laut dan zonasi kebijakan perencanaan tata ruang laut kawasan dan zonasi kawasan, meyakinkan instansi lain dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan, menjadikan teori, konsep,nama kompetensi pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektorpemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektorlaksanaan pemetaan mekanisme, tata cara potensi usaha dan peluang investasi prosedur pemetaan sektor kelautan dan perikanan, potensi usaha dan mampu menjelaskan langkah langkah peluang investasi tahapan pelaksanaan kegiatan pemetaan sektor kelautan dan potensi usaha dan peluang investasi perikanan sektor kelautan dan perikanan, mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat tentang regulasi dan perizinan yang menghambat investasi sektor kelautan dan perikanan, mampu membantu mengumpulkan data bahan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan. mampu melaksanakan mampu melaksanakan tahapan tahapan pelaksanaan pelaksanaan identifikasi informasi dan pemetaan potensi pelayanan usaha sektor kelautan dan usaha dan peluang perikanan, investasi sektor mampu melaksanakan (tahapan kelautan dan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, perikanan sesuai menyajikan, dan pemanfaatannya, pedoman kerja mampu menjelaskan secara lengkap, petunjuk teknis rinci, dan jelas perihal pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan kepada stakeholder. mampu mampu mendesain merancang menyelenggarakan dan instrumen, identifikasi, pengumpulan, membimbing pengolahan, penyajian data, dan pelaksanaan pemetaan informasi terkait pemetaan potensi usaha potensi usaha dan dan peluang investasi sektor kelautan peluang investasi dan perikanan, sektor kelautan dan mampu mensosialisasikan dan perikanprosedur pelaksanaan identifikasi, pemetaan potensi usaha, dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektormetaan atau perbaikan cara kerja terkait potensi usaha dan pemetaan potensi usaha dan peluang peluang investasi investasi sektor kelautan dan perikanan sektor kelautan dan yang lebih efektifpotensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, mampu meyakinkan, mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektorusaha dan peluang investasi sektorkebijakan, dan potensi usaha dan peluang investasi menjadi sumber sektor kelautan dan perikanan, serta rujukan untuk pelaksanaannya, menemukan kelebihan implementasi serta dan kekurangan dan rekomendasi pemecahan masalah perbaikannya, pemetaan potensi mengembangkan teori, konsep, dan usaha dan peluang kebijakan terkait pemetaan potensi investasi sektor usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan kelautan dan perikanan, meyakinkan perikanterkait pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan.data dan informasi serta merumuskan kebijakan kemitraan usahakemitraan usaha dan mekanisme, tata cara kerja sama pemasaran, dan prosedur mampu menjelaskan langkah langkah kemitraan usaha tahapan pelaksanaan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran, mampu memberikan informasi kemitraan usaha kepada stakeholder secara tepat, mampu membantu mengumpulkan data bahan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran. mampu melaksanakan mampu melaksanakan identifikasi, kemitraan usaha inventarisasi, pengumpulan dan sesuai dengan pengolahan data, dan informasi pedoman kerja kemitraan usaha, serta kerja sama petunjuk teknis pemasaran, mampu melaksanakan analisis dan penyajian data, dan informasi kemitraan usaha, serta kerja sama pemasaran, mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal kemitraan usaha, serta kerja sama pemasarankepada stakeholder. mampu mampu mendesain merancang menyelenggarakan dan instrumen identifikasi, inventarisasi, membimbing pengumpulan, pengolahan, analisis dan pelaksanaan penyajian kemitraan usaha, serta kerja kemitraan usaha sama pemasarkemitraan usaha dan kerja sama pemasaran, mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran, mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul kemitraan usaha dan kerja sama pemasarkemitraan atau perbaikan cara kerja kemitraan usaha usaha dan kerja sama pemasarmitraan usaha dan kerja sama pemasaran, mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran, mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran, mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran. mengembangkan mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, teori, konsep, kebijakan kemitraan usaha serta kebijakan, dan pelaksanaannya, menemukenali menjadi sumber kelebihan dan kekurangan,kemitraan usaha, meyakinkan kemitraan usahakemitraan usaha. nama kompetensi peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanankebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, merumuskan kebijakan untukmenganalisis kebutuhan mekanisme, tata cara usaha, penyusunan model bisnis, prosedur peningkatandan perikanan, perikanan mampu menjelaskan langkah langkah tahapaerikan informasi kepada stakeholder secara tepat terkaitantu mengumpulkan data bahmampu melaksanakan mampu melaksanakan pengumpulan peningkatan identifikasi, pengolahan data kebutuhan kewirausahaan usaha, penyusunan model bisnis, pengolahan hasil penumbuhan wirausaha baru, kelautan dan pendampingan, peningkatan kapasitas perikanan sesuai wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pedoman kerja pengolahan hasil perikanan, petunjuk teknis mampu melaksanakan analisis, menyajikan dan pemanfaatannya perihal kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru dankepada stakeholder. mampu mampu mendesain merancang instrumen menyelenggarakan, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, membimbing penyajian data kebutuhan usaha, model peningkatan bisnis,perikanan, perikanan mampu mensosialisasikan kegiatan kewirausahaan dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai lingkungannya dan stakeholder dalam melaksanaklaksanaan kegiatlaksanaanalisis peningkatan kebutuhan usaha, penyusunan model kewirausahaan bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pengolahan hasil pendampingan, peningkatan kapasitas kelautan dan wirausaha, dan kompetensi tenaga kerja perikanan pengolahan hasilkewirausahausaha, penyusunan model bisnis, dan peningkatan kewirausahaan pengolah, dan kebutuhan usaha, model bisnis, menjadi sumber penumbuhan wirausaha baru, rujukan untuk pendampingan, peningkatan kapasitas implementasi serta wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pemecahan masalah pengolahan hasil kelautan dan perikanan terkait peningkatan serta pelaksanaannya, menemukenali kewirausahaan kelebihan dan kekurangan, dan pengolahan hasil rekomendasi perbaikannya, kelautan dan mengembangkan teori, konsep, kebijakan, perikanannalisis dampak dan manfaat dari pelaksanakaji dan mengembangkdefinisi kemampuan mengumpulkan mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, merumuskan, monitoring, evaluasi, dan pelaporpengolahan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, pengujian produk hasil kelautan dan perikanan, penyiapan bahan standardisasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan mampu memahami mampu memahami konsep dasar, proses, konsep dasar, proses, langkah langkah kegiatan bimbingan langkah langkah, teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, kegiatan, uji terap rancang bangun, tata letak sarana teknik produk prasarana, penyiapan bahan standardisasi kelautan dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, perikanan serta pemeliharaan sistem manajemen mutunama kompetensi pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya wilayah pesisir dan pulau pulau kecil definisi kemampuan untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya wilayah pesisir dan pulau pulau kecil memahami konsep mampu menjelaskan peraturan dasar pemanfaatan peraturan dan kebijakan terkait ruang perairan dan pemanfaatan ruang perairan dan sumber sumber daya wilayah daya wilayah pesisir dan pulau pulau pesisir dan pulau kecil, pulau kecil mampu memahami konsep dasar, metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, mampu menjelaskan ruang lingkup pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. mampu melaksanakan mampu mengumpulkan data spasial rencana pemanfaatan (dasar dan tematik) dan non spasial ruang perairan dan dalam rangka pemanfaatan ruang sumber daya wilayah perairan dan sumber daya wilayah pesisir dan pulau pesisir dan pulau pulau kecil, pulau kecil mampu melakukan analisispulau kecil, mampu membuat strategi, pertahanan, dan implementasi program pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, serta mengintegrasikannya dalam program rencana kerja instansi lain dan atau stakeholder terkait. mampu mampu mengidentifikasi dan mengoordinasikan menganalisis program pemanfaatan program pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya ruang perairan yang wilayah pesisir dan pulau pulau kecil tercantum dalam mampu melaksanakan mampu melaksanakan kegiatan uji terap kegiatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, teknik produk tata letak sarana prasarana pengolahan kelautan dan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanalat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta melaksanakan proses pengujian kimia, organoleptik, mikrobiologi,, tata letak sarana prasarana,, dan jelas perihal pengujian produk kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan stakeholder. mampu mampu mendesain merancang instrumen menyelenggarakan dan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, membimbing kegiatan penyajian kegiatan bimbingan teknis dan uji terap teknik produk kegiatan uji terap teknik, alat dan mesin, kelautan dan rancang bangun, tata letak sarana perikanan prasarana, serta proses pengujian produpenyajian kegiatansosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching, mentoring kepada pegawai lingkungannya dalam melaksanakgambil keputusan dalamkegiatan bimbingan teknis, uji kegiatan uji terap terap teknik, alat dan mesin, rancang teknik produk bangun, tata letak sarana prasarana, kelautan dan penyiapan bahan standardisasi perikananlaksanaan pengujian produk hasil kelautan dan perikanan. mampu mampu mengidentifikasi, menganalisis, mengembangkan konsep, kebijakan kegiatan bimbingan konsep, kebijakan, dan teknis, uji terap teknik produk kelautan menjadi sumber dan perikanan, alat dan mesin, rancang rujukan untuk bangun, tata letak sarana prasarana, implementasi, serta pengujian produk, penyiapan bahan pemecahan masalah standardisasi pengolahan hasil kelautan uji terap teknik produk dan perikanan serta pelaksanaannya, kelautan dan menemukenali kelebihan dan kekurangan, perikanan dan rekomendasi perbaikannya, mampu mengembangkan, konsep dan kebijakanperikanan meliputi pengawasan penangkapan ikan, pengawasan budidaya ikan, pengawasan distribusi hasil perikanan, serta pengawasan pengolahan hasil perikanan mampu mengetahui mampu memahami konsep dasar dan memahami konsep pengawasan sumber daya perikanan dasar pengawasan meliputi pengawasan penangkapan ikan, pengelolaan sumber pengawasan budidaya ikan, pengawasan daya perikanan distribusi hasil perikanan,mampu menjelaskan tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan. mampu menyusun dan mampu mengidentifikasi kebutuhan melaksanakan setiap tahapan pengawasan pengolahan pengawasan sumber daya perikanan, pengelolaan sumber mampu melaksanakan setiap tahapan daya perikanan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, mampu menyusun data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, mampu mengidentifikasi pelanggaran pengawasan pengelolaan sumber daya perikanperikanan, pengelolaan sumber mampu mengambil tindakan preventif dan daya perikanan represif berdasarkan hasil analisis pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, mampu berkoordinasi dengan unit dan instansi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanperikanan yang rekomendasi terkait sudah ada, pengawasan mampu menyusun norma, standar, pengelolaan sumber prosedur teknis dalam pelaksanaan daya perikanan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanperikanperikanan, dan analisis hasil mampu menetapkan kebijakan pengawasan pengembangan pengawasan sumber daya pengelolaan sumber perikanan berdasarkan hasil evaluasi, daya perikanan mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas pengawasan sumber daya perikanan tingkat nasionalkelautan meliputi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan produk kelautan, jasa kelautan, bkt, pengawasan konservasi perairan, serta pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau pulau kecil mampu mengetahui mampu memahami konsep dasar dan memahami konsep pengawasan sumber daya kelautan dasar pengawasan meliputi pengawasan pemanfaatan ruang pengelolaan sumber laut, pengawasan produk kelautan, jasa daya kelautan kelautan, bktkelautan,mampu menjelaskan tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. mampu menyusun dan mampu mengidentifikasi kebutuhan melaksanakan setiap tahapan pengawasan pengelolaan pengawasan sumber daya kelautan, pengelolaan sumber mampu melaksanakan setiap tahapan daya kelautan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, mampu menyusun data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, mampu mengidentifikasi pelanggaran pengawasan pengelolaan sumber daya kelautkelautan, pengelolaan sumber mampu mengambil tindakan preventif dan daya kelautan represif berdasarkan hasil analisis pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, mampu berkoordinasi dengan unit dan instansi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautkelautan, rekomendasi terkait mampu menyusun norma, standar, dan pengawasan prosedur teknis dalam pelaksanaan pengelolaan sumber pengawasan pengelolaan sumber daya daya kelautan kelautkelautkelautan, dan analisis hasil mampu berkoordinasi lintas sektor terkait pengawasan peningkatan efektivitas pengawasan pengelolaan sumber sumber daya kelautan tingkat nasional daya kelautankelautan. nama kompetensi pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sdk) definisi kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data informasi kegiatan pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memahami konsep mampu memahami konsep dasar sistem dasar, proses pemantauan pengawasan sumber daya pengelolaan sistem kelautan dan perikanan dalam hal pemantauan pengolahan data dan informasi, analisis pengawasan sumber modus ketidakpatuhan, pelayanan sistem daya kelautan dan pemantauan dan kerja sama peran serta perikanan masyarakat pokmasolah dan mampu melaksanakan setiap tahapan melaksanakan proses penyusunan pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, analisis modus ketidakpatuhan, pemantauan pelayanan sistem pemantauan dan kerja pengawasan sumber sama peran serta masyarakat pokmaswas) daya kelautan dan dalam pengawasan sumber daya kelautan perikananalisis data sistem pemantauan mengorganisasikan pengawasan sumber daya kelautan dan pelaksanaan perikanan, pengelolaan sistem mampu menyajikan hasil analisis pemantauan pengelolaan serta mendapat dukungan pengawasan sumber stakeholder terkait pengelolaan sistem daya kelautan dan pemantauan pengawasan sumber daya perikananmampu mengevaluasi mampu menyusun norma, standar, dan efektivitas sistem prosedur teknis dalam pelaksanaan pemantauan sumber pengelolaan sistem pemantauan daya kelautan dan pengawasan sumber daya kelautan danmampu mampu mengembangkan sistem mengembangkan pemantauan sumber daya kelautan dan konsep, teknik metode, perikanan, dan menjadi sumber mampu memberikan rekomendasi dari rujukan dalam hasil evaluasi kebijakan bidang sistem pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya pemantauan kelautan dan perikanan, pengawasan sumber mampu berkoordinasi lintas sektor terkait daya kelautan dan peningkatan efektivitas pengelolaan perikanan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional, mampu menjadi mentor, rujukan, dan acuan nasional bidang sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. rencana tata ruang yang tercantum dalam rencana tata laut dan rencana ruang laut dan rencana zonasi, zonasi mampu menganalisis indikasi program pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang diindikasikan secara spasial dalam peta pola ruang laut peta alokasi ruang laut,pulau kecil dengan kebijakan pembangunan bidang kelautan, mampu mengintegrasikan program, kegiatan,pulau kecil dengan indikasi program kementerian lembaga terkait. mampu mengevaluasi mampu melakukan evaluasi, menemui dan menyusun kenali kelebihan dan kekurangan, perangkat norma, melakukan pengembangan atau standar, prosedur, dan perbaikan cara kerja dalam pemanfaatan kriteria pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya ruang perairan dan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, sumber daya mampu menyusun pedoman, petunjuk wilayah pesisir dan teknis, cara kerja yang dijadikan norma, pulau pulau kecil standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya wilayah pesisir dan pulau pulau kecil,pulau kecil. mengembangkan mampu mengidentifikasi dan konsep, kebijakan, dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan menjadi sumber dalam pemberian izin pemanfaatan ruang rujukan untuk perairan dan sumber daya wilayah implementasi serta pesisir dan pulau pulau kecil serta pemecahan masalah pelaksanaannya, menemukenali pemanfaatan ruang definisi kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi kegiatan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memahami konsep mampu memahami konsep dasar strategi dasar dan proses operasi armada pengawasan sumber daya pengoperasian armada kelautan dan perikanan, pengawasan sumber mampu memahami konsep dasar daya kelautan dan penyiapan logistik armada pengawasan perikanan sumber daya kelautan dan perikanan, mampu memahami konsep dasar perawatan dan logistik armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, mampu menjelaskan aturan dalam pengelolaan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, mampu menjelaskan tahapan penyusunan strategi operasi, penyiapan logistik, perawatan, dan pengawasan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, mampu mengumpulkan bahan pengelolaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. mampu menyusun dan mampu melaksanakan setiap tahapan melaksanakan proses penyusunan strategi operasi, penyiapan pengoperasian armada logistik armada dan perawatan armada pengawasan sumber pengawasan sumber daya kelautan dan daya kelautan dan perikanan, perikanan mampu menyusun dan menyajikan data hasil pengoperasian armadaoperasian armadaoperasian armadapengoperasian armada pengawasan mengorganisasikan sumber daya kelautan dan perikanan, pelaksanaan mampu menyajikan hasil analisis secara pengelolaan komprehensif serta mendapat dukungan pengoperasian armada stakeholder terkait pengoperasian armada |
aap,. keempatberlakuakan dihitung pencapaiannya secara berkala dan dipantau oleh menterisasaran strategis indikator kinerja terwujudnya kesejahteraan masyarakat indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (kp) pertumbuhan produk domestik bruto perikanan terwujudnya kedaulatan dalam persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha pengelolaan sumber daya kelautan dan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang perikanan berlaku jumlah pulau pulau kecil yang mandiri terwujudnya pengelolaan sumber daya nilai pengelolaan wilayah yang berkelanjutan kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan nilai peningkatan ekonomi berkelanjutan produksi perikanan (juta ton) produksi garam rakyat (juta ton) nilai ekspor hasil perikanan usd miliar) konsumsi ikan (kg kap thn) persentase peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari sektor tersedianya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif indeks efektivitas kebijakan pemerintah terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautanperikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan dan berkelanjutan terselenggaranya pengendalian dan persentase penyelesaian tindak pidana secara akuntabel pengawasan sumber daya kelautan dan dan tepat waktu perikanan yang profesional dan tingkat keberhasilan pengawasan wilayah perbatasan yo) partisipatif terwujudnya aparatur sipil negara kkp yang kompeten, profesional dan indeks kompetensi dan integritas berkepribadian tersedianya manajemen pengetahuan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen yang handal dan mudah diakses pengetahuan yang berstandar terwujudnya birokrasi kkp yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan nilai kinerja reformasi birokrasi kkp prima terkelolanya anggaran pembangunan nilai kinerja anggaran kkp secara efisien dan akuntabel opini atas laporan keuangan kkks jin l5| sekretariat jentera, warung cahyono lik indobirabira, kabupaten bantaeng, provinsi sulawesi selatan. kesatu menetapk. kedua pangkalan pendaratan ikan birabira, kabupaten bantaeng, provinsi sulawesi selatansulawesi selatrmetarat general np: lir woong |
.?ngelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikpenelitian sosial ekonomi dan penelitian dan pengembangan iptek instrumentasi teknologi penelitian kewilayahan dan klimat inspektur jenderal selaku plt. badan pengembangan sumber program pengembangan sumber peningkatan dukungan kepala badan pengembangan daya manusia dan daya manusia dan pemberdayaan manajemen dan pelaksanaan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat masyarakat tugas teknis lainnya badan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan manusia dan pemberdayaan masyarakat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat direktur jenderal perikanan badan karantina ikan, program karantina ikan, peningkatan dukungan tangkap selaku plt. kepala pengendalian mutu, dan pengendalian mutu dan keamanan manajemen dan pelaksanaan badan karantina ikan, keamanan hasil perikanan hasil perikanan tugas teknis lainnya bkpm pengendalian mutu, dan pembinaan dan penerapan keamanan hasil perikanan keamanan ikan penerapan sistem jaminan perikanan pengendalian sistem sistem jaminan mutrtini moojabat eselon sebagaimana dimaksud dictum kesatu berwenang untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) induk tahun pada unit eselon ketiga dalam hal terdapat perubahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun kemudian hari, pejabat eselon sebagaimana dimaksud dictum kesatu berwenang untuk menandatangani surat pernyataan tanggung jawaban mutlak spam)jenderal martini nsekretaris jenderal sekretariat jenderal program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis penganggaran, kinerja, dan lainnya kkp pelaporan kkp penataan organisasi kkp pelayanan penunjang pelaksanaan tugas kkp kelautan dan hubungan masyarakat informasiaparatur kkp lainnya itjenirektur jenderal perikanan direktorat jenderal perikanan program pengelolaan perikanan dukungan manajemen dan tangkap tangkap tangkap pelaksanaan tugas teknis lainnya direktorat jenderal perikanan tangkap pejabat eselon unit eselon pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapanpejabat eselon unit eselon direktur jenderal penguatan direktorat jenderal penguatan program penguatan daya saing dukungan manajemen dan daya saing produk kkp daya saing produk kelautan produk pelaksanaan tugas teknis dan perikanan lainnya direktorat jenderal pdip akses pasar dan promosi hasildirektur jenderal pengawasan direktorat jenderal pengawasan program pengawasan pengelolaan peningkatan dukungan sumber daya kelautan dan sumber daya kelautan dan sumber daya manajemen dan pelaksanaan perikanan perikanan tugas teknis lainnya direktorat jenderal pdip pemantauan sumber daya dan peningkatan infrastruktur pengawasan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pejabat eselon unit eselon pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan pengoperasian kapal pengawbendera, martini lir indsekretaris jenderal selaku plt. direktorat jenderal pengelolaan program pengelolaan ruang laut dukungan manajemen dan direktur jenderal pengelolaan ruang laut pelaksanaan tugas teknis ruang laut lainnya direktorat jenderal pengelolaan ruang laut kecilnguatan badan penelitian dan program penelitian dan dukungan manajemen dan daya saing produk kelautan pengembangan kelautan dan pengembangan iptek kelautan dan pelaksanaan tugas teknis dan perikanan selaku plt. perikanan balitbang kp) perikanan lainnya badan penelitian dan kepala badan penelitian dan pengembangan pengembangan kelautan dan iptek perikanan |
aniskegiatan satuan kerja lingkup pusatkegiatan satuan kerja lingkup pusatpadali kepala biro hukum dan organisasi, jet syari ipin nporggaryani ogrohowati |
ahwa sehubungan pergantian pimpinan unit kerja eselon lingkungan kementerian kelautan dan perikanan, perlu untuk meninjau kembalimerak beb kepala pusat penelitian penelitian dan pengembangan balai besar penelitian dan dan pengembangan daya iptek pengolahan produk dan pengembangan pengolahan saing produk dan bioteknologi kelautan dan produk dan bioteknologi bioteknologi kelautan dan perikanan kelautan dan perikanan perikanan kepala pusat penelitian penelitian sosial ekonomi balai besar penelitian sosial sosial ekonomi kelautan kelautan dan perikanan ekonomi kelautan dan dan perikansekretaris badan dukungan manajemen dan sekretariat badan pengembangan sumber pelaksanaan tugas teknis pengembangan sumber daya daya manusia dan lainnya bpsdm manusia kelautan dan pemberdayaan perikanan masyarakat kelautan dan perikanan kelautan dan perikanan perikanan perikanan setan dan erat kan nan ana awan gan kelautan dan perikanan perikanan kepala pusat penyuluhan penyuluhan kelautan dan pusat penyuluhan pemberdayaan perikanan pemberdayaan masyarakat masyarakat kelautan dan kelautan dan perikanan perikanan bet masa beton dea loo badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan bkpm dan khp sekretaris badan peningkatan dukungan sekretariat badan karantina karantina ikan, manajemen dan pelaksanaan ikan, pengendalian mutu, dan pengendalian mutu, dan tugas teknis lainnya bkpm keamanan hasil perikanan keamanan hasil bkpm dan khp) perikanan bkpm dan khp) kepala pusat karantina pengembangan dan pembinaan pusat karantina ikan dan keamanan perkarantinaan ikan ikan kepala pusat sertifikasi pengembangan sistem jaminan pusat sertifikasi mutu dan mutu dan keamanan mutu dan keamanan hasil keamanan hasil perikanan hasil perikanan perikanan kepala pusat pengembangan sistem manajemen pusat manajemen mutu standardisasi kepatuhan, karantina ikan, mutu dan dan kerja sama keamanan hasil perikann susi pudjiastuti n.a kartini liatpelaksana tugas (plt) metan memaremara emo ruam 1a| pengelolaan ruang laut plt. sekretaris direktorat peningkatan dukungan sekretariat direktorat jenderal jenderal pengelolaan manajemen dan kelautan, pesisir, dan pulau ruang laut pelaksanaan tugas teknis pulau kecil lainnya ditjen kp3k pendayagunaan pesisir lautan pendayagunaan pulau pulau kecil pulau pulau kecil pulau kecil direktorat jenderal penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan plt. sekretaris direktorat dukungan manajemen dan sekretariat direktorat jenderal jenderal penguatan daya pelaksanaan tugas teknis pengolahan dan pemasaran saing produk kelautan dan bidang pasca panen dan hasil perikanan p2hp) perikanan pemasaran hasil kelautan dan perikanan unit eselon pejabat eselon kegiatan dalam dipa satuan kerja dalam dipa plt. direktur bina mutu pengembangan produk dan direktorat pengembangan dan diversifikasi produk usaha pasca panen non produk non konsumsi kelautan pangan hasil perikanan direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan djpsdkp plt. direktur pemantauan operasional pemantauan direktorat pemantauan sumber dan peningkatan pemanfaatan sdk dan daya kelautan dan perikanan infrastruktur pengembangan dan pengembangan infrastruktur pengawasnk. #rindalamdenganicabut dan dinyatakan tidak berlaku. keenam eselon definitif masa botani aa| sekretariat jenderal kepala biro perencanaan pembinaan dan koordinasi biro perencanaan perencanaan, penganggaran, dan money pembangunan kkp kepegawaian kkp kepala biro keuangan pembinaan pelaksanaan dan biro keuangan koordinasi pengelolaan keuangan kkp kepala biro hukum dan pembinaan dan koordinasi biro hukum dan organisasi organisasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi kkp kepala biro umum pembinaan administrasi dan biro umum pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas kkp mela mesebsai mnc bodoh "np nan kepala biro kerja sama pengembangan dan pembinaan pusat analisis kerja sama dan hubungan kerja sama internasional dan internasional dan masyarakat antarlembaga bidang kelautan antarlembaga perikanan kepala pusat data, pengembangan data statistik dan pusat data, statistik, dan edit pee kelautan indonesia kebijakan kelautan direktorat jenderal pengelolaan ruang laut direktur perencanaan penataan ruang dan perencanaan direktorat tata ruang laut, rela dan pulau pulau kecil pan baja dan pengembangan usaha masyarakat pesisir dan pengembangan usaha ae dan pengembangan usaha pesisir ccd fad direktur konservasi dan pengelolaan dan pengembangan direktorat konservasi kawasan keanekaragaman konservasi kawasan dan jenis dan jenis ikan laut konservasi kawasan dan jenis terumbu karang cti direktorat jenderal perikanan tangkap merak beb 1a| loo sekretaris direktorat peningkatan dukungan sekretariat direktorat jenderal jenderal perikanan manajemen dan pelaksanaan perikanan tangkap tangkap tugas teknis lainnya ditjen perikanan tangkap direktur pengelolaan pengelolaan sumber daya ikan direktorat sumber daya ikan sumber daya ikan sdi) sdi perikanan tangkap direktur kapal perikanan pembinaan dan pengembangan direktorat kapal perikanan dan alat penangkapan kapal perikanan, alat penangkap dan alat penangkapan ikan ikan ikan, dan pengawasan kapal perikanan perikanan pengelolaan pelabuhan perikanan perikanan penangkapan ikan tangkap penangkapan ikan direktur keteladanan pengembangan usaha direktorat pengembangan penangkapan ikan dan usaha penangkapan ikan pemberdayaan nelayan ipesamam budidaya perikanan budidaya sekretaris direktorat peningkatan dukungan sekretariat direktorat jenderal ooo budidaya tugas teknis lainnya ditjen perikanan budidaya pai sarana pembudidayaan ikan sarana pertahanan budidaya budidaya sarana pembudidayaan ikan sarana perikanan budidaya spa ikan perikanan budidaya masa botol dea aa| lo. soo peer pembudidayaan ikan budidaya usaha budidaya pembudidayaan ikan budidaya direktur kesehatan ikan pengelolaan sistem kesehatan direktorat kesehatan ikan dan dan lingkungan ikan dan lingkungan lingkungan perikanan perikanan budidaya pembudidayaan ikan budidaya direktorat jenderal penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan direktur akses pasar dan penguatan dan perluasan akses direktorat pemasaran luar promosi pasar luar negeri hasil kelautan negeri dan perikanan direktur bina mutu dan pengembangan produk dan usaha direktorat pengolahan hasil diversifikasi produk pengolahan hasil kelautan dan perikanan perikanan direktur sistem logistik peningkatan serapan pasar direktorat pemasaran dalam perikanan investasi perluasan usaha pasca panen kelautan dan perikanan eee jenderal pelaksanaan tugas teknis lainnya itjen kementerian kelautan dan perikanan masa botol deaiii pengawasan akuntabilitas inspektorat jenderal aparatur pada unit kerja mitra inspektorat iiivii direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan djpsdkp) sekretaris direktorat dukungan manajemen dan sekretariat direktorat jenderal jenderal pengawasan pelaksanaan tugas teknis pengawasan sumber daya sumber daya kelautan lainnya ditjen pdip kelautan dan perikanan dan perikanan djpsdkp) (djpsdkp) masa botol dea aa|kelautan kelautan kelautanperikanan perikanan perikanan kapal pengawas kapal pengawas ter pelanggaran kelautan dan perikanan pelanggaran viii badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan sekretaris badan peningkatan dukungan sekretariat badan penelitian penelitian dan manajemen dan pelaksanaan dan pengembangan kelautan pengembangan kelautan tugas teknis lainnya badan dan perikanan balitbang kp) dan perikanan balitbang penelitian dan pengembangan kp) kelautan dan perikanan dan pengembangan iptek perikanan budidaya pengembangan perikanan perikanan budidaya penelitian pengelolaan perikanan pusat penelitian pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan perikanan dan konservasi sumber daya ikan kepala pusat penelitian penelitian dan pengembangan pusat penelitian dan dan pengembangan iptek kewilayahan, dinamika, dan pengembangan sumber daya sumber daya laut dan sumber daya laut dan pesisir laut dan pesisir pesisirttda sekretariat eaa ( . anung cahyono suk peraturan jan feb marapu mei jun jul ags sep oktnovdesmanan hasil perikanan peraturan penerapan penelusuran traceability) pada hasil menteri perikananetapan tempat tempat pemasukan dan atau pengeluaran media pembawa epik keputusan perubahan atas keputusan menteri kelautan dan menteri perikanan nomor kepmen kp tentang jenis jenis epik, media pembawa dan sebarannya biro umum judul peraturan anies mar ape mpi jul aos sep novumum tata naskah dinas lingkungan kkpyusutan arsip lingkungan kkp dan keputusan menteri nomor kep. men tentang sistem pemberkatan arsip lingkungan kkp peraturan janjrenimar ape mpi|yun jut acs |ser|o rtnovprs keputusan jenis tata naskah dinas elektronik menteri keputusan jenis pengelolaan bmn menteri biro kepegawaian peraturan jan (res apa er| jut aos ser okt despedoman penilaian pejabat fungsional berprestasi menteri peraturan pedoman umum evaluasi atas penilaian dan pak menteri jabatan fungsional lingkup kkp peraturan pakaian seragam menteri keputusan rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar menteri lingkup kkp biro perencanaan peraturan jan feb marapu mei jun jul ags sep oktnovdes peraturan petunjuk teknis penggunaan dak bidang tahun menteri peraturan lingkup urusan pemerintah bidang tahun menteritahun peraturan penyusunan pedoman pelaksanaan ppm menteri peraturan pedoman umum penyusunan rencana kerja dan menteri anggaran kkplaksanaan monitoring dan evaluasi menteri megapolitan kkpkp peraturan pedoman pengelolaan kinerja organisasi kkp menteri peraturan pedoman perencanaan dan penganggaran responsif menteri gender kkp judul peraturan janjrenimar ape mpi|yun jut acs |ser|o tnovprs peraturan rencana strategis kkp tahun menteri peraturan rencana kerja senja) kkp tahun menteri peraturan ekonomi biru menteri peraturan budgeting menteri keputusan penetapan indikator kinerja utama iku) kkp tahun menteri keputusan pedoman umum penyusunan manajemen resiko menteri lingkungan kkp keputusan pedoman umum pelaksanaan monitoring dan menteri evaluasi kkp keputusan standar penilaian kinerja organisasi menteri biro keuangan jenis judul peraturan janjrenmar ape mpiluun ui acs |see|ortnovprs peraturan petunjuk teknis ketatausahaan persediaan dan menteri kodifikasi lingkup kkp peraturan petunjuk teknis barang milik negara dan kodifikasi menteri lingkup kkp peraturan petunjuk teknis tata cara penyelesaian kerugian menteri negara lingkup kkp peraturan janjrenimar ape mpi|yun jut acs |ser|o rtnovprs peraturan petunjuk teknis penyusunan rencana tindak dan menteri monitoring penyelesaian tindak lanjut kkp terhadap temuan pemeriksaan bpk biro hukum dan organisasi peraturan anies mar ape mni jul aos sep nov peraturan perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan menteri petambak garam rakyat pusdatin peraturan janjrenmar ape mpiluun ui acs |see|ortnovprs peraturan pedoman pelaksanaan penilaian jabatan fungsional menteri statistik dan angka kreditnya peraturan master plan sistem informasi kkp menteri peraturan tata kelola sistem informasi kkp menteri peraturan pengelolaan nama domain dan sub domain aplikasi menteri sistem informasi lingkup kementerian kelautan dan perikanan keputusan layanan pengadaan secara elektronik kementerian menteri kelautan dan perikanan puspita penyampaian sekretariat jenderal jenis usul penyampaian sekretariat jenderal | peraturan janes mar ape mei aon jul aos sep nov peraturan pedoman kerja sama internasional lingkungan menteri kkp peraturan strategi kemitraan dalam pengelolaan sumber daya menteri kelautan dan perikanan peraturan pedoman standardisasi pelayanan publik menteri peraturan monitoring dan evaluasi pelayanan publik mentesuk lampiran keputusan menteri kelautan dan perikanan regu bajan feb |mar apr mei jun |jul (ags sep |okt nov des peraturan kapal perikanan pemerintah peraturan pemberdayaan nelayan kecil pemerintah peraturan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh menteri ditangkap peraturan rencana induk pelabuhan perikanan nasional menteri peraturan pengendalian nelayan anon dalam rangka menteri pengelolaan sumberdaya ikan peraturan perubahan atas keputusan menteri kelautan dan menteriperaturan jan res tari are aun aos ser orrnov( des| peraturan perubahan atas keputusan menteri kelautan dan menteri perikanan nomor kep. men tentang tata cara pemungutan pnb pada departemen kelautan dan perikanan yang berasal dari pungutan perikanan peraturan kartu nelayan menteri peraturan pengelolaan perikanan tangkap perairan umum menteri peraturan sistem moratorium wilayah penangkapan ikan menteri peraturan usaha penangkapan ikan hias menteri ditjen perikanan budidaya peraturan jan |feb (mar apr mei jun jul (ags sep |okt nov des peraturan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan pemerintah ikan peraturan perizinan usaha pembudidayaan ikan menteri peraturan larangan pemasukan beberapa jenis ikan menteri berbahaya dari luar negeri dalam wilayah negara republik indonesia peraturan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan menteri peraturan cara pembuatan obat ikan yang baik menteri judul peraturan jan res tar are jer aun aos ser (orrnov( des| peraturan organisasi dan tata kerja upt perikanan budidaya menteri air tawar, payau dan laut peraturan sertifikasi benih ikan dan rumput laut menteri peraturan cara pembuatan pakan ikan yang baik menteri keputusan klasifikasi obat ikan menteri ditjen p2hp judul peraturan jan (re marapu mei (jun jul (ags sep |okt nov |des)pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menteri yang masuk dalam wilayah negara republik indonesia peraturan usaha pengolahan hasil perikanan menteri peraturan standardisasi produk perikanan menteri peraturan larangan pengeluaran ikan hias tertentu dari menteri wilayah negara republik indonesia luar wilayah negara republik indonesia peraturan persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat menteri kelayakan pengolahan jen1s uut penyampaian sekretariat jenderal peraturan janes tari apr het aun ser (orr nov( drs|putusan pemberlakuan penerapan standar nasional menteri indonesia produk perikanan keputusan pemberlakuan wajib standar nasional indonesia menteri produk perikanan keputusan komisi hasil perikanan menteri ditjen pdip jenis penyampaian sekretariat jenderal judul peraturan jan (ree ma mer|r jut aos ser okt desperaturan pelaksanaan tugas pengawas perikanan menterijudul jan feb marapu mei jun jul ags sep|oktnovdes peraturan pakaian dinas dan atribut plus pwp3ksistem pemantauan kapal perikanan ditjen kp3k jenis judul peraturan danjen mad are marun|au l acs|ser nov peraturan izin lokasi dan izin pengelolaan pemanfaatan pemerintah sumber daya perairan pesisir dan pulau pulau kecil sanksi administratif pemanfaatan sumber daya perairan pesisirmanfaatan pulau pulau kecil dan pemanfaatan presiden perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing peraturan penetapan batas sempadan pantai menteri peraturan pedoman pengelolaan data dan informasi menteri judul aman jan feb marapu mei jun jul ags sep|oktnovdes peraturan perencanaan wp menteri peraturan jejaring kawasan konservasi perairan menteri peraturan pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk menteri pariwisata alam perairan peraturan pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk menteri penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan peraturan pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk menteri penelitian dan pendidikan peraturan pemanfaatan konservasi jenis ikan untuk menteri perdagangan peraturan pemanfaatan konservasi jenis ikan untuk menteri pengembangbiakan peraturan tata cara perubahan dan fungsi zona inti ade menteri tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta perubahan status zona inti peraturan akreditasi terhadap program pengelolaan wilayah menteri pesisir dan pulau pulau kecil peraturan tata cara rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau menteri pulau kecil peraturan standar operasional prosedur penanggulangan dan menteri ganti kerugian dampak tumpahan minyak laut pada sumberdaya perikanan inspektorat jenderal jenis judul han jan feb marapu mei jun jul ags sep |oktnovdes|kkppengawasan intern lingkup kkp balitbang judul bera jan feb marapu mei jun jul ags sep |oktnovdes| peraturan penyelenggaraan litbang wilayah pesisir dan presiden pulau pulau kecil peraturan perubahan atas peraturan menteri kelautan dan menteri perikanan nomor per. men tentang wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia peraturan peta perikanan umum daratan menteri peraturan estimasi potensi status pemanfaatan sumber daya menteri ikan, dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan wppnri keputusan pejabat penetap angka kredit dan tim penilai menteri instansi jabatan fungsional peneliti lingkungan kkp peraturan janjrenimar ape mei|yun jut acs ser |ormnovprs keputusan sentra hki kkp menteri bpsdm peraturan janin madara hepilauw jul acs ser nov peraturan peraturan presiden tentang perubahan atas presiden peraturan presiden nomor tahun tentang tunjangan fungsional penyuluh perikanan peraturan peraturan presiden tentang tunjangan profesi presiden penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan peraturan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional menteri penyuluhmbentukan dan pengembangan p2mkp bkpm peraturan janjrenimar ape mpi|yun jut acs |ser|o rtnovprs peraturan peraturan menteri tentang perubahan peraturan menteri menteri kelautan dan perikanan nomor kep. men tentang instalasi karantina ikan peraturan tindakan karantina terhadap pemasukan atau menteri pengeluaran media pembawa yang tergolong benda lain berupa bahan patogenikuara angkeuara angke, kota jakarta utara, provinsi dki jakarta sebagai pelabuhan perikanan nusa. kesatu menetapk. kedua pelabuhan perikanan nusantara muara angke, sebagaimana dimaksud dictum kesatu, pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan dalam peraturan perundang undangan. ketiga kepala pelabuhan perikanan nusantara muara angke, kota jakarta utara, provinsi dki jakartadki jakart(sepetak np: lir moon tindak lanjut dari program kegiatan prioritas kementerian kelautan dan perikanan, perlu dilakukanketentuan dictum kedua dalam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:abang, kota sabang, provinsi aceh, mentawai, kabupaten kepulauan mentawai, provinsi kepulauan riau, natuna, kabupaten natuna, provinsi kepulauan riau,: rote ndao, kabupaten rote ndao, provinsi nusa tenggara timur, sumba timur, kabupaten sumba timur, provinsi nusa tenggara timur,, saumlaki, kabupaten kepulauan tanimbar, provinsi maluku: biak numfor, kabupaten biak numfor, provinsi papua, mimika, kabupaten mimika, provinsi papua, dan merauke, kabupaten merauke, provinsi papuabendera, tini martin tone |
kupu tufungsional guru dan dosenperihal persetujuan kelas jabatan guru dan dosen lingkungan kementerian kelautan dan perikanan, tanggal februari memutuskan:. kesatu:. kesatu menetapkan kelas jabatan fungsional guru dan dosen lingkungan kementerian kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini.guru lingkungan kementerian kelautan dan perikanan nama jabatan kelas jabatan demam demamdosen lingkungan kementerian kelautan dan perikanan nama jabatan kelas jabadengan rakyatupadukan gerak dan langkah semua unsur terkait dalam mendorong gerakan sadar mutu dan karantina ikan yang didukung oleh para pemangku kepentingan, perlu dibentuk forum peningkatan sadar mutu dan karantina ikan, bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan menteri kelautan dan perikanan, menimbangu tusukan: menetapkan keputusan menteri kelautan dan perikanan tentang forum peningkatan sadar mutu dan karantina ikan. kesatu membentuk forum peningkatan sadar mutu dan karantina ikan, yang selanjutnya disebut formikan, yang terdiri dari pembina, pengarah, dan pelaksanaformikan sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu mempunyai tugas: pembina: menetapkmelakukan pembinaan terhadap kegiatan formikan. pengarah: memberikan arahan terhadap pelaksanakegiatan formikan. pelaksana: menyiapkan rencana kegiatan tahunan, sekaligus mengembangkannya sebagai landasan. melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadapdengan unsur terkait, menyiapkan prosedur mekanisme fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalamngkaji hal hal yang mempengaruhirumuskan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi, serta kerjasama lintas sektor dalam upayadan mengakomodasiksuai dengan tugas dan fungsi masing masing instansi. ketiga untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dictum kedua, formikan dibantu oleh sekretariat, yang keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut oleh kepala badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. keempat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dictum kedua, formikan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada menteri melalui kepala badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. kelima masa kerja formikan sebagaimana dimaksud dictum kesatuendapatan dan belanja negar. ketujuh sekretaris bendera|susunan keanggotaan forum peningkatan sadar mutu dan karantina ikan pembina menteri kelautan dan perikanan pengarah jabatan sekretaris jenderal, kkp kepala badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan kemanan hasil perikanan, kkp direktur jenderal perikanan tangkap, kkp direktur jenderal perikanan budidaya, kkp direktur jenderal pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, kkp kepala badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, kkp kepala badan pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, kkp pelaksana nama jabatan kedudukan thomas darmawan, pengolah dan pemasar hasil ketua perikanan ir. adi surya, pengolah dan pemasar hasil wakil ketua perikanan budi wijaya, pembudidaya ikan wakil ketua johan suryadarma, pengolah dan pemasar hasil wakil ketua iii perikanan sekretaris badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan kemanan hasil perikanan, bkpm, kkp kepala bagian informasi dan kehumasan, bkpm, sekretaris kkp kelompok pakar ir. moh. ridwan, mm.,mp, ahli kesehatan ikan dr. ir. nazar lazuli, sc, ahli mutu lead nama jabatan kedudukan dra. budi susilowati, msi, ahli manajemen mutu prof. budi prayitno, ahli kesehatan ikan prof. drh. bambang onto, ahli kesehatan ikan prof. wasit, ahli kesehatan ikan de. suara, aht mutu prof. dedy fariz, ahli mutu kelompok praktisi irawan, praktisi pembudidaya ikan muhammad naik, praktisi pengolah dan anggota pemasaran hasil perikanan herman sutjiamidjaya, praktisi pengolah dan anggota pemasaran hasil perikanan tachi wp, praktisi pengolah dan pemasaran anggota hasil perikanan indra wijaya, praktisi pembudidaya ikan tony marta johan, praktisi pengolah dan anggota pemasaran hasil perikanan drs. gultom, praktisi pengolah dan pemasaran anggota hasil perikanan sukardiman, praktisi pengolah dan pemasaran anggota hasil perikanan zulfahri siagian, praktisi pembudidaya ikan effendy, praktisi pembudidaya ikan abdul khalid, praktisi pengolah dan pemasaran anggota hasil perikanan agus saham, praktisi pengolah dan pemasaran hasil anggota perikanan guntur, praktisi pengolah dan pemasaran hasil anggota perikanan baso mappaewa, praktisi pengolah dan anggota pemasaran hasil perikanan amino, praktisi pengolah dan pemasaran hasil anggota perikanan herlina, praktisi pengolah dan pemasaran hasil anggota perikanan nyoman sudarto, praktisi penangkapan ikan ronald, praktisi pengolah limbah hasil perikanan kelompok wakil daerah kepala balai besar kim jakarta kepala balai besar kim makassar inn kai kepala balai kim kelas teman!)o )oo)| anggota kepada balai kapan kelas datikpepan anggota kepada balai kapan kelas dakartatt anggota |epat bai kita kel denpasar aoa kepada bai ipin kelasi surai anggota a2. kepada balai kapan kelas mataram anggota as. |depan bai kpa kelas palembang aga aa. kepada daat ipm ketan banjarmasin angola 'as, kepada balai kiran kelasi manado anggota kepada balai kapan kelasi semarang angga as. |depan stasiun kim kelas pontianak angola |kepada stasiun kim kelas trading anggota kepada stasiun kim kelas diambil anggota |depan stasiun kim kelas entikong aga (5g. kepada stasiun kim kelas tratangkaraya anggota kepada stasiun kim kelas ternate anggota kepada stasiun kim kelas ambon anggota kepada stasiun kim kelas batam anggota kepada stasiun kim kelas aceh anggota kepada stasiun kim kelas lampung anggota kepada stasiun kim kelas trangkatpinang anggota |pata stasiun kim kelas yogyakarta anggota (0g. kepada stasiun kim kelas medan anggota (oa. kepada stasiun kim kelas kendari anggota |spain stasiun kim kelas bandung angola kepada stasiun kim kelas htawukbanggai anggota kepada stasiun kim kelas ht) batalasahan anggota |pata stasiun kim kelas bima anggota masa ceria kesal repay blppamp medan angota depan take? tanjung pinang anggota kedua epat palembang anggota |epa erat lampung anggota repay dlm tangerang anggota rupa ipk jakarta anggota d0. rape ram pemotongan ananta rupa temp banyuwangi anggota rupa bem denpasar angga oa. rapat blora mataram anggota rupa erat kupang anggota rupa pmp nana anggota rupa pita samarinda anggota rupa raket tarakan angota aan kepala bppmhp meraukera ( .tegalsarpantai tegalsawalikota tegal nomor: tanggal desember tentang dukungan persetujuan kopi pelabuhan perikanan pantai tegalsari,tegalsari. kesatu wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan pantai tegalsari, meliputi: wilayah . . selanjutnya ditarik garis lurus arah timur laut menuju titik od15 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah tenggara menuju titik od16 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah barat daya menuju titik od17 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah barat daya menuju titik od18 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah barat daya menuju titik od19 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah tenggara menuju titik od20 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah barat daya menuju titik od13 dengan koordinat: batas batas wilayah pengoperasian perairan seluas (dua puluh tujuh koma delapan puluh hektar) dimulai dari titik opo1 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah timur laut menuju titik . titik opo2 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah timur laut menuju titik opo3 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah tenggara menuju titik oopo6 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah barat daya menuju titik opo7 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah barat laut menuju titik opo8 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah barat laut menuju titik opo9 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah barat menuju titik op10 dengan koordinat: .daya menuju titik op12 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah barat daya menuju titik opo lampiran iii:lo) wilayah kerja daratan ten co) raw io): daratan v sungai boo taa pan . tana kana mma tan ran ali siti money skala: ri peta udan ea, bela kecamatan tegal barat bea aa, mp3) yaaa tea menteri kelautan dan perikanan salinan sesuai dengan aslinya republik indonesia, skala hukum dan organisasi, ttd. sekretaris bendera| . anung cahyono sharif sutardjo suk lampiran iv: keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia wilayah cairan nomor kepmen kp peta willy: rjapan roda lo) wilayah kerja perairan laut ati sam ala oya bin sat lap naga sea rem laa men mas, ara keturunan gagasan skala: kecamatan tegal barat dan dob: pte on, ran yaa menteri kelautan dan perikanan salinan sesuai dengan aslinya republik indonesia, kepala hukum dan organisasi, ttd sekretariat bendera, sharif sutardjo anung cahyono soon lampiran kupu tuan menteri kelautan dan perikanan peta wilayah pengoperasian daratan nona menlo) wilayah pengoperasian daratan nn. od154 mualim lo) daratan oom mun sana ja: eeee oo: sungai han aga has "hn jean mainan ana mae penang tea keturunan tegangan ana kecamatan tegal barat sbl skala nan sesuai dengan aslinya menteri kelautan dan perikanan a a!nar republik indonesia, kepala biro hukum dan organisasi, ai, na bau ttd. sekretariat jenderal anung cahyono sharif sutardjo suk lampiran vkepmen kpwilayah pengoperasian perairan opa co) saat age see) sungai aman na. lean nas konstan testa sen ran ana skala: aan pns kecamatan tegal barat data jar ban asi dry, ep:, arat nyeri sharif sutardjo . anung cahyono sik non lampiran vii: keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia peta wilayah kerja dan wilayah pengoperasian nomor kep menetap aa dan wilayah pelabuhan perikanan pantai tegalsari pengoperasian pelabuhan perikanan pantai sos keterangan lo) wilayah kerja daratan wilayah kerja perairan mm. lo) wilayah pengoperasian daratan nan wilayah pengoperasian tea mam esa perairan mena regina sungai aan kecamatan tegal barat baya pia sal adi skali, kan ttd. sekretariat jenderal anung cahyono sharif sutardjo lik indon wilayah kerja terdiri dari: wilayah kerja daratan seluas (enam belas koma dua puluh empat hektar): dan wilayah kerja perairan seluas (dua puluh lima koma tiga puluh enam hektar): wilayah pengoperasian terdiri dari: wilayah pengoperasian daratan seluas (lima puluh dua koma enam puluh dua hektar), yang meliputi wilayah pengoperasian daratan seluas (dua puluh satu koma lima puluh tiga hektar) dan wilayah pengoperasian daratan seluas (tiga puluh satu koma nol sembilan hektar): dan wilayah pengoperasian perairan seluas (dua puluh tujuh koma delapan puluhskala' biro hukum dan organisasi, "td. opa sharif sutardjo sekretariat bendera, @ anung cahyono lakerja pelabuhan perikanan pantai tegalsari batas batas wilayah kerja daratan seluas (enam belas koma dua puluh empat hektar) dimulai darimenuju titik dengan koordinat: .. 8selanjutnya ditarik garis lurus arah tenggara menuju titik dengan koordinat: . . 8selanjutnya ditarik garis lurus arah barabatas batas wilayah kerja perairan seluas (dua puluh lima koma tiga puluh enam hektar) dimulai dari titik kpo1 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah timur laut ls, menuju titik kpo2 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah timur laut menuju titik kpo3 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah timur menuju titik kkpo6 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah barat daya menuju titik kpo7 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah barat daya menuju titik kpo8 dengan koordinat: . 8selanjutnya ditarik garis lurus arah barat laut menuju . menuju titik kpo9 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah timur laut menuju titik kp10 dengan koordinat: bt, selanjutnya ditarik garis lurus arah tenggara menuju titik kp11 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah timur lauto1 dengan koordinat:jenderal .pengoperasian pelabuhan perikanan pantai tegalsari batas batas wilayah pengoperasian daratan seluas (lima puluh dua koma enam puluh dua hektar), meliputi: wilayah pengoperasian daratan seluas (dua puluh satu koma lima puluh tiga hektar) dimulai dari titik odo1 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah barat laut menuju titik odo2 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah timur laut menuju titik odo3 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah tenggara menuju titik odo4 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah timur laut menuju titik odo5 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah tenggara menuju titik od06 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah barat daya menuju . menuju titik odo7 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah tenggara menuju titik odo8 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah timur laut menuju titik odoselanjutnya ditarik garis lurus arah timur laut menuju titik od11 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah timur laut menuju titik od12 dengan koordinat: . selanjutnya ditarik garis lurus arah tenggara menuju titik odo1 dengan koordinat: wilayah pengoperasian daratan seluas (tiga puluh satu koma nol sembilan hektar) dimulai dari titik od13 dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah barat laut ls, menuju titik od14 dengan koordinat: ,layanan kesehatanketentuan dalam diantara angka dan angka disisipkan (sembilan belas) angka yakni angka 13a sampai dengan angka 13s dan angka sampai dengan angka dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 13a13b13c13d13e13f13bicara, ortostatik prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya. 13h1313j13k13m13n13p13g13r. akomodasi adalah fasilitas rawat inap rsud kota bogor termasuk makanan pasiensg.(la) objek retribusi rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada adalah retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah, meliputiketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut::dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. dihapus ttd. bima arya diundangkan bogor,.dimaksud perlu diubah dan ditambah dengan objek retribusi pelayanan kesehatanubs anti hivi ii rapid hiv elisa ast rheumatoid factor dengue igma.a rutin oo|. kekeruhan warna suhu paket fisika air kimia fluorida nitrit no2:) kesadahan co3) klorida ci) derajat keasaman sulfat so42) mangan mn) alumunium ai) tembaga cu) |. zat organik o4) ammonia bebas nh3n) |. klor bebas clb) |. oksigen terlarut do) kebutuhan oksigen biologi kob) phosphate boraks formalin kalsium siklamat sasaran kadar air kadar abu asam cuka asam asetat hidrokuinon arsen oil grease cadmium selenium |.c mikrobiologi total bakteri coli mpn tabung total koliform mpn tabung |. total koliform plate count total koliform membran filter salmonella nigellabno uranium ap lat posisi) sinus paranasal posisi) |.tindakan persalinan dan terapi operatif jenis pelayanan kekvii belum meliputi bahan bakar, biaya tol jenis pelayanan tarif( rp, dalam kota luar kota per kilo batas dari kota untuk luar kota tarifnya adalah rp150. ditambah rp10. per dari batas kotaxiii. tarif retribusi rsud kota bogor tarif pelayanan kelas iii tarif pelayanan instalasi rawat jalan tar jenis pelayanan jasa jasa sarana pelayanan rp: rp, rp, |'a. tarif pelayanan igd pelayanan ugd pemeriksaan dokter umum asked ob. tarif rawat jalan man meppemasangan line |.|e. tindakan medik spesialistik tht parasintesis extract benda asing |a) hidung telinga extract cerpen incisa acces ja) telinga hidung |e)|a) cabut gigi sulung topical cabut gigi sulung suntik ec) cabut gigi tetap |d) cabut gigi tetap dengan komplikasi io. le) cabut |. gigi dengan komplikasi penambahan gigi |a) tambalan sementara tambalan sementara perawatan pulp caping |. pengisian perawatan endo |. |e)ia) gigi pertama gigi berikutnya gigi tiruan dengan frame steel venture ja)ia) cetak plat removable ra rb pasif plat removable ra rb aktif dibanding publishing je) reparasi perawatan platin ringan kontrol ortho odontectomy |. ia) kelas kelas ce)|h. tindakan medik spesialistik kulit dan kelamin facial feeling ja) gli acid gli acid ie) gli acid tca electrocauter elektrokogulasi bagian wajah) ja) sedikit multiple elektrokogulasi . |a) sedikit sedang ekspirasi tumor ja) sedikit sedang eksis parsial koloid ja) sedikit sedang injeksi triamsinolon asettonid ja) sedikit sedang ekskohleasi moluska |a) sedikit sedang aplikasi pedofilia ja)il. tindakan medik spesialistik orthodontik perawatan orthodontik dengan alat dekat per hanan kontrol pemasangan band bracket baru|otarif jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan jumlah rp. rp. rp. .2o ja. pelayanan ruang rawat inap ap.l belacu ruanglpersen) dari total biayaperawatan. layanan penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi dan rehabilitasi medik tarif pelayanan instalasi laboratorium kelas iii tarif kelas iii jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan jumlah rp. rp, rp. hematologi darah lengkap retikulosit sel masa pembekuan masa pendarahan golongan darah rebus (att cd4 a1c ratio parasitology malaria malaria kimia darah sewaktu cholesterol mrigiliseride hdl hdl direct reum protein total albumin slot sept ldh asam urat gama septum |. jumlah sel hitung jenis protein glucose none transudat kesumat hitung jenis rival protein cairan glukosa cairan protein serum urine urine rutin urin lengkap feces darah samar feces serologi imunologi kidal parameter) ast dengue hiv i ii rapid psa drl toko rubella rubella anti hiv elisa salmonella rapid pengen antigen rapid elektrolit na, kalsiumpemeriksaan tiroid io. enzim jantung ck nac (comb toponim rapid |. tarif pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium patologi anatomi pop tarif rsud jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan jumlah rp, rp, rp, histopatologi p0) sitologi p0.)kkebiri posisi) lantebrachii posisi) manus posisi) lemur posisi) igen posisi) teroris posisi) pedis posisi) ankle panoramic pemeriksaan dengan kontras la.tarif kelas iii jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan jumlah rp, rp, rptarif jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan jumlah rp00) rp00) ekg usg kebidanan usg (abdomen atas, abdomen bawah) (usg (abdomen ataslanontarif jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan jumlah rp. rp.| & kolonoskopi dengan biopsi tarif pelayanan instalasi bedah sentral kelas iii start jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan jumlah rp. rp. rp. tarif pelayanan persalinan kelas iii tarif jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan| jumlah rp. rp. rp. |'a.tarif jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan jumlah rp. rp. rp.tarif jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan jumlah rp. rp. rp.hcu, icu, isolasi kelas dan kelas dan utama jasa jasa jenis pelayanan jasa bp,ayanjumlah saran jasa jumlah sarana pelayanan rp, jae rp, rp, rp, rp, tarif rawat jalan 10y6 perawatan luka bakar atau setiap kali kelipatan y6| .000j reposisi dislokasi ekstraksi corpus alienus klima pasang spark pasang ngt pasang kateter mekspirasi kuku |extract cerpen incisa acces telinga hidung peritoneal rhinoscopill.erpasipterrigium insist hordeolum | chalazion ekstrasi simbleparon| ektropion aneh spacl conjungtiva benda asing extraokuler heating kelopak pemeriksaan buta warna funduskopiindireecabut gigi sulung suntik cabut gigi peta cabut gigi tetap dengan komplikasi cabut gigi dengan komplikasi penambahan gigi tambalan sementara|civitas kecil tambahan silikat scallingatasrcidnan kelas kelas kelas iii buka jahitan curratage granulosa edulis heating insist abcesintraoral insist acces ekstraoral spinning per gigi splitting tiap tayang penatalaksanaan acces| bperculectomy perawatan saluran akan tunggal perawatan akar ganda pengisian saluran akar engan juta tindakan medik spesialistik kulit dan kelamin facial feeling .| gli acid gli acid gli acid tca lectrocauter elektrokogulasi bagian wajah) sedikit multiple lektrokogulasi sedikit sedang kstirpasi tumor sedikit sedang eksis parsial koloid sedikit sedang injeksi triamsinolo sectiesp inkubasi resusitasi jantung aru tindakan medik spesialistik ortopedi pemasangan gips besar ody spica. hip spica| ong leg cast pemasangan gips sedang short leg cast, long cast, short arm| ast pemasangan gips kecil ack slab, hand remove wire remove gips besar dan laga ama lan remove gips kecil tindakan medik spesialistik orthodontik perawatan orthodontik engan alat dekat ajang kontrol pemasangan and bracket baru pemasangan bracket emas rebounding and lepas scaling archive desainer untuk rahang tas dan bawah rapid palatalexpander head gear face mask pendulum trans palatal arch quad helix biplane: biteraiser penambahan spring il.bantan titik tarif rawat inap kelas vip tarif jenis pelayanan jasa jasa jumlah sarana pelayanan rp, rp, rp.iiadokter umum spesialis kelasnya dan iib kelas kelas ib,lt hcu ruang isolasi ruang isolasi pelayanan instalasi rehabilitasi medik non kelas ii jumlah (sarana (pelayanan jumlah rp, rp, rp, rp, latihan fisik infra red diathermy short wave diathermy blue light if tens ultrasound diathermy parafin bath occupational therapyrawat jalan, rujukan kelas vip kelas ii, igd, hcu, icu jenis pelayanan jasa jasa jumlah jasa jasa jumlah sarana pelayan rp, sarana pelayanan| rp. rp, rp. rp, rp, |ekg usg kebidanan usg (abdomen atas, abdomen bawah usg (abdomen atastratan trp: sarana |(pelayanan trp: rp, rp, rp, rp, gastroduedunoskopi gastroduedunoskopi dengan biopsi shcu,perinatal,icu nica, hcu,perinatal,icu nica, jenis isolasi kelas isolasi kelas vip jasa jasa jasa jasa pelayanan sarana pelayanan rp: sarana pelayanan rp: rp, rp, rp, rp, operasi kecil operasi sedang operasi besar |operasi besar khusus catatan: untuk operasi cito jasa operator ditambah dari jasa operator diatas tarif tersebut belum termasuk obat dan alves habis pakai yang digunakan apabila tindakan operasi ada faktor penyulut jasa operator ditambah minimal maksimal tarif satu tingkat operasi tarif kamar operasi ditambah tarif pelayanan persalinan kelas vip hcu,perinatal,icu nica, hcu,perinatal,icu nica, isolasi kelas isolasi kelas vip jasa jasa jasa jasa no| jenis pelayanan sapaan pelayan jumlah saran pelayan jumlah nan rp, rp, rp, rp00) rp, rp, persalinan spontan normal dokter kebidanan dokter umum bidan |. asuhan keperawatan kamar bersalin persalinan dengan tindakan kecil ja) dokter kebidanan dokter umum bidan asuhan keperawatan jasa tindakan kamar bersalin persalinan dengan tindakan sedang: dokter kebidanan dokter anestesi ce) dokter umum gd) bidan asuhan keperawatan kamar bersalin tindakan l. . pelayanan dokter pendamping persalinan ja) dokter sp. anak |b) dokterumumjaga tarif pelayanan kamar jenazah non kelas iii rawat jalan, rujukan kelas vip pelayanan kamar kelas ii, igd, hcu, icu jenazah jasa jasa yum jasa jasa jumlah sarana (pelayanan rp, saranapelayanan rp, rp, rp, rp.rawat jalan, rujukan kelas vip kelas ii, igd, hcu, icu pelayanan jasa jasa jasa jasa kamar jenazah sarana pelayanan rp: sarana pelayanan rp: rp, rp, rp, rp, pemeriksaan luar| korban hidup pemeriksaan luar| korban tarif ambulance dan mobil jenazah pelayanan ambulance tarif( rp, keterangan jarak tempuh kurang dari jarak tempuh lebih dari ditambah jakarta (paket) bandung (,,pemakaman dan pengakuan tarif rp,: sewa tanah makam baru: berasal dari daerah berasal dari luar daerah sewa tanah makam tahun berasal dari daerah luas tanah standar ,5m ,5m tahun luas tanah 12m 12m tahu luas tanah 12m 20m tahu anak anak luas tanah tahun berasal dari luar daerah ditambah sebesar dari luas tanah pelayanan penyediaan tanah makam tahu cadangan tahun perpanjangan tanah makam cadangan dari penyediaan tanah makam cadangan pelayanan penyediaan tanah makam tumpang tahun berasal dari daerah tahun berasal dari luar daerah tahusewa tanah makam baru: dewasa berasal dari daerah berasal dari luar daerah anak anak berasal dari daerah berasal dari luar daerah sewa tanah makam tahun tahun dengan luas tanahmakam tumpang berasal dari daerah tahun berasal dari luar daerah tahucc.dari keseluruhan makam scan path dikenakan tarif sebesar rp2530600. rit. penyediaan kakus jamban dalam daerah untuk motor tangkimaksimal rumah tinggal dikenakan biaya sebesar rp15250. rit. penyediaan kakus jamban luar daerah untuk truk tangki maksimal rumah tinggal dikenakan tarif sebesar rp3400. rit. kantor swasta, toko, dan tempat tempat usaha lainnya dikenakan biaya sebesar rp750. rit. mobil toilet: mobil toilet dikenakan tarif sewa sebesar rp1. hari3 sebesar rp25. rit:, untuk mobil tangki volume atas 4m? sebesar rp30. rit. walikota bogor, ttd. bima arya |
kota bogor pa) dan di:ningkatkan pendapatan asli daerah kota bogor serta memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah air minum tirta pakuan kota bogor guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, yang selanjutnya disingkat dam adalah bumi yang bergerak bidang pelayanan air minumatau bumipeningkatbarang pada dam. bagian kedua modal dasar modal dasar dam berupa uang dan barang ditetapkan sebesar rp280. (dua ratus delapan puluh milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah). modal dasar disetor pemerintah daerah sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah ini berupa uang dan barang sebesar rp182. (seratus delapan puluh dua milyar rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini98. (sembilan puluh delapan milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh duadari tahun sampai dengan tahun berdasarkan rencana bisnis corporate plan dam atau sampai tercapainya modal dasar yang disesuaikan deng dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah inidamberdasarkan rencana bisnis corporate plan dan mendapat persetujuan dprd. bab kewajiban dam dam wajib menggunakan dana penyertaan modal daerah yang disetorkan pemerintah daerah untuk investasi berdasarkan rencana bisnis corporate planpada dam sebagaimana dimaksud dalam yang sudah disetordam, penyertaan modal daerahdan lampiran dan lampirumijalan dengan undang undang tersebut, pemerintah daerah telah mendirikan bumi berbentuk yaitu dam tirta pakucapai tujuan pembentukan bumi, pemerintah daerah perlu melaksanakan penyertaan modal daerah kepada dam dan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan investasi daerah, harus dilakukan melalui kajian investasi daerah dan dalam penyertaan modal daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, telah melalui kajian investasi daerah nomor lb fs mse jpp xii tanggal desember51840esar rp182. (seratus delapan puluh dua milyar rupiah). cukupjelas. penyertaan modal daerah yang dilaksanakan berdasarkan hasil kajian investasi daerah nomor a lb fs mse jpp xii tanggal desember cukupjelas. cukupjelas. penggunaan dana penyertaan modal daerah adalah untuk mencapai target cakupan pelayanan: tahun dengan target y6, tahun dengan target ,35y2rtaan modal daerah kepada perusahaan daerah air minum tirta pakuan kota bogor. rincian modal dasar disetor kepada dam tirta pakuan kota bogor rincian uraian tahun jumlah uang barang penyertaan modal daerah sampai tahun bantuan pemerintah pusat persediaan tanah bangunan mesin dan perlengkapan pipa pipa induk instalasi meteran rupa rupa pabrik air aktiva tetap eii sebanyak (dua) unit jumlah poo 0th lal bantuan colombo plan merupakan bantuan sejak pendirian perusahaan tanggal april i1. sebesar usdjumlahsebanyak (satu) unit pengadaan tangki air fibre glass kapasitas sebanyak (delapan) unit pembangunan kontruksi fisik tahu sebanyak (sembilan) unit pembuatan atap penutup tahu sebanyak (delapan) unit biaya umum jumlahjumlah penyerahan aset kekayaan) proyek sumber biaya apbd tingkat tahun era berupa: dana pendampingbangunan pabrik air pemasangan pipa sambungan rumah terminal air dan hydra umum tahu) kendaraan tangki air merek isuzu kapasitas kendaraan tangki air merek isuzu kapasitas pengadaan sarana pipa sambungan rumah jumlah modal pemerintah daerah merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diserahkan kepada dam tirta pakuan kota bogor per april yang berupa: kas bank piutang langganan biaya dibayar muka persediaan tanah struktur bangunan pipa pipa induk inventaris kantor alat pengangkutan beban hutang penyertaan modal pemerintah kota bogor penyertaan modal pemerintah kota bogor pengembalian (hasil audit)lesaian hutang pemerintah daerah kepada dam tirta pakuan kota bogor berdasarkan keputusan walikota nomor tahun tanggal februariyang berasal dari bagian laba pemerintah daerah tahun sebesar rp747, dan tahun rp1, penyertaan modal yang berasal dari bagian laba pemerintah daerah tahun penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari bagian laba pemerintah daerah tahun rp3, dan dana pendamping rp5, penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari bagian laba pemerintah daerah tahun rp5, dan dana pendamping rp1, penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari bagian laba pemerintah daerah tahun rp9. dan dana pendamping rp. penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari bagian laba pemerintah daerah tahun rp10. dan dana pendamping rp8. jumlah total penyertaan modal daerah sampai desember mewah i1 dana pendamping pemerintah daerah pada program bank dunia tahun jumlah ia2 dana pendamping pemerintah daerah pada program bank dunia tahun dana pendamping pemerintah daerah pada pembebasan tanah spam katulampa iv. penyertaan modal daerah tahun setor bagian laba tahun dana pendamping pemerintah daerah pada pembebasan lahan reservoar| distribusi tahun dana pendamping pemerintah daerah pada program bank dunia tahun2013 dana pendamping pemerintah daerah pada perluasan jaringan distribusi tahun dana pendamping pemerintah daerah pada program kehilangan air tahun jumlah penyertaan modal daerah tahun setor bagian laba tahun dana pendamping pemerintah daerah program hibah air minum tahun penyertaan dana pendamping jaringan distribusi penyertaan program kehilangan air jumlah penyerahan modal daerah tahun jumlah modal disetor sampai dengan desember penyertaan modal daerah tahun kekurangan setor bagian laba tahun jumlah modal disetor sampai dengan tahun walikota bogor, ttd. bima arya lampiran peraturan daerah kota bogor nomor tahun tanggal november tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah air minum tirta pakuan kota bogor. rincian penyertaan modal daerah kepada dam tirta pakuan kota bogor tahun uraian kegiatan total biaya setor penyertaan modal daerah tahun setor penyertaan modal daerah tahun total penyertaan modal daerah tahundengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cimahi, menimbang: bahwa potensi kepariwisataan kota cimahiota cimahi, perlu menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kota cimahipenyelenggaraankotadibuat peraturan daerah kota cimahitentuan izin usaha kebudayaan dan pariwisataplokalf operasi umkm perindustrian perdagangan dan pariwisata daerahpeta wilayah perencanaan pembangunan kepariwisataan kota cimahi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. riparia tahun mencakup (sepuluh) aspek pengembangan, pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan, yaitucc. pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisatapengembangan infrastrukturasas, visi, dan misi bagian kesatu asas ripariaketerbukaan, yaitu persamaan keadilan dan perlindungan hukum, cc., teknologi, dan inovasi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan daerah, nilai tambah, yaitu kegiatan atau langkah langkah dalam proses yang menambah atau mengubah suatu produk barang dan jasa dalam mendukung pembangunan kepariwisataan daerah, daya saing, yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak dalam pembangunan kepariwisataan daerah, kreatif, yaitu kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru dalam pengembangan kepariwisataan daerah, j . integrasi, yaitu keterkaitan antara stakeholder industri pariwisata dan industri lainnya khususnya industri kreatif, keterkaitan antar wilayah, yaitu dengan melihat dengan keterkaitan wilayah yang diikat persamaan sejarah, kondisi alam, atau sumber daya yang diharapkan akan mendorong terjalinnya kerjasama antar daerah. bagian kedua visi visi kepariwisataan daerah adalah menjadi destinasi pariwisata unggulan berbasis kreatif tingkat nasional dan internasional berdasarkan potensi sumber daya kota cimahi dan sekitarnyatujuan, konsep dan kebijakan bagian kesatu tujuan tujuan pembangunan kepariwisataan daerah, bertujuan untuk: kelangsungan ekonomi, yaitu yaitu memaksimalkan kontribusi pariwisata bagi kemakmuran masyarakat sekitar, kualitas tenaga kerja yaitu memperkuat jumlah dan kualitas tenaga kerja lokal untuk mendukung kepariwisataan daerah, termasuk tingkat up yaitu yaitu yaitu yaitu yaitu yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas lanskap, baik perkotaan dan pedesaan, dan menghindari degradasi fisik dan visual lingkungan, keanekaragaman yaitu mendukung konservasi daerah alami, habitat dan satwa liar, dan meminimalkan kerusakan kepada mereka, efisiensi sumber daya yaitu meminimalkan penggunaan sumber daya yang langka dan tidak terbarukan dalam pengembangan dan pengoperasian fasilitas dan jasa pariwisata, dan il. kelestarian lingkungan yaitukota cimahi dan sekitarnya, baik sumber daya alam,ngembangan dngembangan kepariwisataan daerah yang dilandasi oleh kreatifcc. pembangunan dan pengembang dan sekitarnya, dengan pemanfaatan sebesar besarnya pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (ski):, daerah meliputi, peraturan terkait konvergensi atau penyatuan: dan cc. pembentukan kepanitiaan council: mengembangkan produk produk dan destinasi pariwisata unggulan berbasis kreatiff,,:, meliputi:,,, meliputi,,danfitas,, bentang alam dan budaya, kapasitas sumber.persepsi dan citra kawasan pariwisata, kode etik pariwisata, dan .unsur unsur kreatiffffkota(ekowisata): pembangunan pariwisata kreatif berbasis agro, cc. pembangunan pariwisata kreatif berbasis sejarah dan budaya, pembangunan pariwisata kreatif berbasis pendidikan (: pembangunan desa wisata kreatif: pembangunan pariwisata rohani, j . pembangunan pariwisata meeting incentive convention exhibition and sport miles), dan pembangunan pariwisata kreatif perkotaankota cimahifkota cimahi, diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam meliputi(l),,,cimahi na, nomor tahunota cimahi. daerah adalah kota cimahi. walikota adalah waliota cimahicimahcimahiota cimahi, penduduk luar kota cimahi, dan warga negara asing yang tinggal kota cimah'.:' adalah lulusan,sg.dan diatur dengan peraturan walikota. bagian kelima pendidikan non :'dan diatur dengan peraturan walikotadpenyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat,vmengacu standar nasional pendidikan dan rencana pembangunan jangka menengah pendidikan kota cimahiviwalikotadeng iv(kota cimahiota cimahikota cimahipendidikan menengah, bersifat mandiri dan ti ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan peraturan daerah ini harus dibuat selambat lambatnya (tiga) bulan sejak berlakunyajaminan kesejahteraan sosial antara lain jamijaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai antara lain jaminan kesehatan kanakcukup jelascukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelascimahi ag nomor tahunbb,pimpinan bumi yang terdiri dari beberapa direktur yang dipimpin oleh seorang direktur utama. direktur utama adalah salah seorang dari direksi yang mendapat keputusan walikota dan mempunyai kewenangan untuk mengangkat direktur dan atau perseroan terbatas. walikota dapat merubah bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas atas persetujuan dprd dalam bentuk perda sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. susunan organisasi dan tata kerja bumi bersifat mengikat. bab iii kegiatan usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud huruf dapat dilaksanakan dalam bentuk usaha supplier, distributor, revelansir, industri, konstruksi atau konsultan, perdagangan umum serta jasa keuangan, pada semua bidang sesuai kemampuan usaha dan berprinsip memberikan keuntungan finansial dan sosial bagi perusahaan daerah dan masyarakat kota cimahidaerahunit unit usaha. bab modal dasar dalam bentuk perda. modal dasar yang ditempatkan dan disetorkan adalahsertakanbab kepengurusan dan organ berusia bumi bagian kesatu pengurus pengurus perusahaan daerah terdiri dari badan pengawas, direksidipimpin oleh direktur utama yang diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas usul badan pengawas dengan pertimbangan dprd. direktur utama bertanggung jawab kepada walikota. untuk dapat diangkat sebagai direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut memiliki pendidikan sekurang kurangnya sarjana s1misi dan strategi perusahaanitetapkan dengan walikota.direktur utama dapat diberhentikan oleh walikota sebelum habis masa jabatannya dengan memperhatikan pertimbangan dprd, karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri, meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya, karena alasan kesehatan tidak mampu menjalankan tugasbertentangan dengan peraturan perundang undangpertimbangan dprd dapat memberhentikan untuk sementardireksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu. paling lama (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir, badan pengawas mengajukan calon direksi kepada walikota. walikota mengangkat pelaksana tugas plt) apabila direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhirrikan penjelasandireksi yang bersangkutan. walikota merehabilitasi direktur utama dengan nilai akumulatif dalam satu tahun minimal rp. (lima milyar rupiah). mengadakan pinjaman, mengeluarkan obligasi, penyertaan modal dan mengadakan investasi baru dengan nilai akumulatif dalam satu tahun minimal rp. (lima milyar rupiah). tindakan tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan dan pengesahan walikota atas saran usul badan pengawas, selambat lambatnya dalam waktu hari, bila dalam waktu tersebut tidak ada keputusan maka dianggap sudah menyetujui secara umum, memberikan pendapat dan saran kepada walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi selambat lambatnya dalam waktu hari, memberikan pendapat dan saran kepada walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi selambat lambatnya dalam waktu hari: memberikan pendapat dan saran kepada walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba rugi selambat lambatnya dalam waktu hari: memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan selambat lambatnya dalam waktu harselambat lambatnya dalam waktu hari, menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan selambat lambatnya dalam waktu haridalam waktu (satuempat belas) hari selambat lambatnya (tujuh) hari kerjb viiitiga bab jasa produksi dibagikan secara proposional sesuai jabatan, kinerja dan jumlah pengurus dana pensiun pegawai . yo, cadangan investasi . yo, dana csr iis. yoi tanggung:'nya, diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai perusahaan daerah nomor tahun, menimbang bahwa yelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas serta berwawasan lingkungan, dan peningkatan peran serta penyedia dan masyarakat jasa konstruksi, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf danaturan daerah tentang jasa konstruksi kota cimahpnk sebagai syarat diterbitkannya izin usaha jasa konstruksiota cimahpenyelenggaraan jasa konstruksi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi: efektifitas, akuntabel, kemitraan: dan pembangunan berwawasan lingkungan. maksud ditetapkannya peraturan daerah ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa konstruksi. tujuan dari peraturan daerah ini meliputi meningkatkan kemampuan dan pemahaman penyedia jasa dalam pelaksanlam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, cc. meningkatkan pemahaman masyarakat bidang jasa konstruksi dan memahami pentingnyapenyelenggaraan jasa konstruksi, meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi. bab sasaran penyelenggaraan jasa konstruksi sasaran penyelenggaraan jasa konstruksi adalah penyedia jasa, penggunajasa, dangaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi dilaksanakan oleh walikota. penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. penyelenggarpenyedia jasa konstruksi, mendorong terlaksananya pelatihan dan pendidikan bidang jasa konstruksi, 'mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi, dan melakukan pengawasan terhadap izin usaha jasa konstruksi yang sudah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. bab iii kewenangan bagian kesatu kewenangan daerah kewenangan tim pembina jasa konstruksi meliputi: pengaturan, pemberdayaan, dan cc. pengawasan bidang jasa konstruksi keteknikan,walikota. bab kebijakan penyelenggara jasa konstruksi bagian kesatu kebijakan pembinaan jasa konstruksi kebijakan penyelenggarinformasi badan usaha tahunantim pembina jasa konstruksi daerah dapat melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi dengan bekerja sama dengan dinas lembaga terkait pada provinsi jawa barat, tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan pada suatu pekerjaan harus memenuhi ketentuan yang berlaku: peralatan yang dipergunakan oleh penyedia jasa konstruksi pada lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan harus memenuhi ketentuan yang berlakuwalikotahubungkota cimahi. pedoman tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab vii izin usaha jasa konstruksi (ijuk) setiap penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi wajib memiliki ijuk yang masih berlaku. persyaratan penerbitan ijuk, masa berlaku ijuk, tata cara perpanjangan ijuk ditetapkan dengan keputusan walikota. bab viii peran sertakomplek perkantoran pemerintah kota cimahpelaksanaan jasa konstruksi baik daerah nasionalpembiayaan pembiayaan penyelenggar: dan cc. sumber pembiayagustus walikota cimahircepatan pembangunan nasional. pengaturan peraturan perundang undangan bidang jasa konstruksi yang meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, pada pelaksanaan penyelenggaraannya dibutuhkan pedoman dalam penetapan dan penerapan kebijakannya dan diharapkan dapat memenuhi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pemerintahan kota cimahi. pedoman yang telah ditetapkan bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi baik terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan pekerjaan konstruksi serta meningkatkan pemahaman terhadap peran strategis jasa konstruksi dalam rangka meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan daerah. penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diaturliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan oleh pemerintah antara lain penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan usaha, termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional sinergis. fasilitaspenyelenggaraan konstruksi. fasilitasi untuk mendapatkan dukungjaminan pertanggungan resiko. penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan keahlian dan teknik konstruksi dan penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan sumber daya manusia bidang konstruksi, sedangkan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten kota melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. penyelenggaraan jasa konstruksi kota cimahi, dilaksanakan oleh tim pembina jasa konstruksi daerah. peraturan daerah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan dasar hukum pemerintah kota cimahi dalam melaksanakan pembinaan jasa konstruksi berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi. tim pembina jasa konstruksi berwenang mengatur sistem penyelenggaraan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksiasosiasi, penyedia jasa konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi. pengawasan berhubunganpenyelenggaraan jasa konstruksi dan pengawasan terhadap asosiasi. dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah bidang jasa konstruksi, diperlukan peraturan daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan jasa konstruksi kota cimahi. ii. demi cukup jelas. huruf efisiensi, berarti penyelenggaraan jasa konstruksihuruf efektifitas, berarti penyelenggaraan jasa konstruksihuruf akuntabel, berarti penyelenggaraan jasa konstruksi harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan. huruf kemitraan berarti hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, sinergis dan saling menguntungkan. huruf berwawasan lingkungan, berarti penyelenggaraan jasa konstruksi harus memperhatikan dan memperhitungkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan yang akan timbul akibat dari pekerjaan jasa konstruksi yang dilaksanakan. cukup jelas cukup jelas. huruf penyediahuruf pengguna jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan jasa milik negara daerah masing masing satuan perangkat kerja daerah. huruf masyarakat jasa kontruksi adalah masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi selain penyedia jasa pengguna jasa lembaga asosiasi konstruksikoordinator tim pembina jasa konstruksi adalah skpd yang melaksanakan tupoksi bidang pekerjaan umum. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelascukup jelas. huruf yang dimaksud dengan aparatur daerah adalah terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknik kegiatan, pejabat penerima pemeriksa hasil pekerjaan. huruf yang dimaksud dengan sdm non aparatur adalah penyedia jasa konstruksi dan masyarakat jasa konstruksisbu dan ijukesuai peraturan perundang undangan bidang cipta karyawan, bina marga, sumber daya air, perhubungan, pertambangan dan energi, dan ketentuan keteknikan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi.pelaksanaan pekerjaan konstruksiyang berhubungan dengan penyelenggara |
lembaran daerah kota cimahi "nu nomor tahun peraturan daerah kota cimahiota cimahteknismasyarakat berpenghasilan rendah mbr), menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun sederhana sewa yang layak dan terjangkaughunian dan pengelolaan rumah susun sederhana seadministrasi keuangan yang mencakup sumber keuangan, tarif sewa, penerimaan hasil sewa, pencatatan dan pelaporanemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dipergunakan untuk sarana pendidikan, kesehatan, keagamaan, olahraga dan sosial. prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari jalan, tangga, selasar, drainase, persamaan, jaringan listrik, perlengkapan pemadam kebakaran, sistem air limbah dan air bersihb. dan kompone, kegiatan keagamaansatuan bukan hunian dapatota cimahikelurahan dan diketahui camat, dan sudah pernah menikahwalikotawalikotapengelolyang bukan pada peruntukannya dan melampaui daya dukung bangunan yang ditentukanapat diperoleh dari apbn. apbd. hibah. lain lain pendapatan yang sah. bagian kedua tarif sewa dan masa sewa besaran tarif sewa mengacu kepada peraturan daerah kota cimahi tentang retribusi jasa usaha. masa sewa rusunawa paling lama (dua) tahun dan dapat diperpanjang (satu) tahunnerimaan hasil sewa penerimaan retribusi jasa usaha merupakan pad yang harus disetorkan kas daerah. bab vii kelembagaan bagian kesatu pengelola rusunawa paragraf pengelola rusunawa pengelola rusunawa adalah utd rusunawa sesuai dengan perda sookwalikotaerima bukti pembayarandinas pekerjaan umumketentuan peralihan perjanjian sewa menyewa rusunawa yang telah dilakukan sebelum peraturan daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai perjanjian sewa, nomor tahun peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang pengelolaan air limbah domestik dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cimahi, menimbang: bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan bentuk upaya pemerintah kota cimahi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak setiap wargadaerah kota cimahi nomor tahun tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan kebersihan lingkungan lembaran daerah kota cimahi tahun nomor seri cengendalian pembuangan air limbngelolaan air limbah domesti air limbah,ir limbah domestik adalah air limbah bukan limbah berbahaya dan beracun berupa air buangan mandi, cuci dan kakus yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama. sistem pengolahan air limbah spal).spal.spal terpusat yang selanjutnya disebut sistem terpusat adalah sistem pembuangan air limbah domestikpalrukun tetangga rukun warga dimana pengelolaannya diarahkan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. spalkelurahan. spalyang berada satu wilayah administrasi kota. sambungan rumah yang selanjutnya disingkat adalah pipa persilampu dan finansial yang memadaikombinasi aerob dan anaerobticketing adalah proses pengolahan lumpur dimana lumpur dilekatkan sehingga volume lumpur berkurangcleanuppenggelontor, membantu melangsungkan sirkulasi udara dan menunjang kerja mainhole dan bangunan penggelontor. siklon adalah peralatan pada sistem penyaluran air buangan yang dipasang ketika pipa melintasi sungai. mantle adalah bangunan penunjang pada sistem penyaluran air buangan yangpermeabilitas tanah adalah kemampuan tanah menyerap air. retribusi air limbah domestikmaksud dan tujuan maksud pengelolaan air limbah domestik adalah mengatur pengelolaan air limbah domestik kota cimahi. tujuan pengelolaan air limbah domestik adalahair limbah domestik adalah: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi,wilayahnya,nyadan, mengatur retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan,, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan standar pelayanan minimal wilayahnya, danb hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki hak: a.mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik, b.memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah. dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki kewajibanb.mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui spal setempat atau spal terpusat sesuai dengan standar teknis, membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan berperan serta dan memfasilitasi terselenggaranya pembangunan spal terpusat dalam hal penyediaan lahan. setiap orang dan atau badan yang menghasilkan air limbah domestik wajib untuk mengelola air limbah domestiknya dengan spal setempat atau spal terpusat. setiap orang dan atau badan yang membangun perumahan sekurang kurangnya unit rumahdan perencanaan, b.pelaksanaan, yang terdiri dari proses sebagai berikut pembangunan, operasi dan pemeliharaan, dan pemanfaatan, cc. pemantauan dan evaluasi. sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi spal terpusat yang berskala kota, kawasan dan komunitas, spal setempat, dan plt.. komponen spal terpusat skala kota sebagaimana disebutkan dalam huruf terdiri dari unit pelayanan, unit pengumpulan, unit pengolahan, dan unit pembuangan akhir. komponen spal terpusat skala kawasan dan komunitas sebagaimana disebutkan dalam huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan walikotacc, berfungsi untuk melakukan dan zona penyangga. fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada terdiri daridapatawasan dan atau ipar kota. ipar kawasan pengolahan fisik,, anaerob:air limbah domestik. proses pengolahan lumpur pada unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam berupa pengolahan fisik, dan ataunalan (ticketing) dan pengeringan (dewatering). pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan secara aerob, anaerob,lumpuraa,ampu hasil olahan, sebelum dibuang tempat pemparea terbuka rencana area pelayanan sistem setempat dan system terpusat, rencana jaringan perpipaan, rencana lokasi ipar, rencana lokasi plt:rencanaan aspek non fisik sebagaimanaketersediaan lahan, dan pembiayaanmbangunan setiap orang dan atau badanrbagian keempat operasi dan pemeliharaan setiap orang dan atau badan yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari perniagaan, perkantordomestik. ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai dengan peraturan yang berlakuunit pelaksana teknisawasan dan skala komunitas meliputi kegiatanunit pelaksana teknis air limbah domestik untuk sistem terpusat skala kawasan, kegiatan sebagaimana dimaksud pada untuk dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna untuk sistem terpusat skala komunitaswajib dilaksanakan oleh individu masyarakat pengguna sistem setempat, kegiatan dapat menggunakan jasa pelayanan unit pelaksana teknis air limbah domestik. setiap orang dan atau badan sesuai ketentuan yang berlaku bagian kelima pemanfaatan setiap orang atau badan:atau badanenampembiayaan biaya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan air limbah domestik kota cimahcimahi, swasta, masyarakat dan sumber sumber lainnya baik melalui kerjasama maupun hibah. bab vii kps), perizinan investasi swasta. kerjasama sebagaimana dimaksud padaviii retribusi kepada setiap orang dan atau badan yang mendapatkan fasilitas pengelolaan air limbah domestic sistem terpusatperizinan setiap orang dan atau badanpemerintah daerah. setiap orang dan atau badan yang mengajukan permohonan izin penyambungan terhadap sistem terpusat wajib melengkapi persyaratan yang diatur oleh pemerintah daerah. setiap orang dan atau badanbab larangan setiap orang dan atau badan dilarang: melakukan penyambungan dalam sistem terpusat tanpa ijin, menyalurkan air hujan dalam sistemsistem terpusat atau sistem domestik setempat, membuang air limbah medis, usaha cucian dan limbah industri sistem terpusat atau sistemterpusat dan setempat komunalistem terpusat dan setempat komunal tanpa ijin, dan membangun bangunan atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa ijin. bab sanksi administrasi sanksi administrasi dikenakan bagi setiap orang dan atau badan yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan yang berlaku. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa peringatan tertulis, upaya paksa, denda administrasi, dan atau pembekuan sementara izin, pencabutan izin, penyegelan, penutupan sementara sr, penutupan sr. penetapan sanksi administratif oleh walikota didasarkan kepada tingkat pelanggaran yang dilakukan. sanksi administrasi berupa pembekuan pencabutan izin, dengan didahului peringatan tertulis sebanyak tiga kali. setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja tidak menggunakan alat angkutan dapatbab xii ketentuan penyidikan selain penyidik ' ' sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan tugasnyadan atau badanperkantorbab xiv ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah domestik diatur olehruang terbuka hijau dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cimahi, menimbang bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota cimahicimahi tentang pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotacimahi nomor tahun tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan lembaran daerah kota cimahi nomor institusi sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi ruang terbuka hijautipologi adalah tindakan berpikir dalam rangka pengelompokan. bab asas, maksud, cc.ketigaotarencanaan pemanfaatan rth,tempat olah raga, taman rekreasi, lapangan upacara, area parkir terbuka, jalur hijau jalan, bahu jalan, media jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi suit), taman atap (roof garden), dan ruang dibawah jalan layang, taman pemakaman umum (tpu), dan il.pemakaman umum yang berasal dari wakaf, lapangan olah raga, 'sempadan rel kereta api, lahan pertanian perkotaan, taman atap (roof garden), dan taman dinding (wall garden)setiap kelurahan secara bertahap sesuai target yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau milik atau yang dikuasai pemerintah daerah adalah kewenangan pemerintah kota. pengelolaan rth privat dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sepanjang pemanfaatannya untuk kepentingan umum melalui mekanisme kerjasama. badan hukum perseorangan privat dapat diberikan tanggung jawab dalam mengelola rth publik melalui mekanisme kerjasama. setiap orang dan atau badan hukum wajib melakukan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau miliknya. pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijauguna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, diatur ketentuan sebagai berikut rumah tinggal jenis kavling dengan ukuran kurang dari wajib ditanami pohon pelindung dan penutup tanah rumput. jenis kavling dengan ukuran wajib ditanami pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah rumput. jenis kavling dengan ukuran wajib ditanami minimal pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah rumput. terdapatsetiap pengembanganuntuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara wajib ditanami minimal pohon pelindung, perdu, semak hias serta penutup tanah rumput dengan jumlah yang cukup dengan jumlah yang cukup. setiap jalan diusahakan jalur hijaunya dapat ditanami dengan tanaman penghijauan. setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan yang terbuka dengan sudut lereng atas derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan halaman pekarangan.ditentuk dari luas areal harus dihiraukan sedangkan. kawasan hijau taman kota, dan kawasan konservasi juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat luas areal harus dihiraukan sedang areal lainnya dapat dipergunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut. kawasan hijau taman rekreasidari luas areal yang swasta masyarakats.d. dari luas areal dalam bentuk hijau. kawasan hijau jalur hijau merupakan ruang terbuka hijau dalam bentuk jalur hijau tepi danau, jalur hijau tepi sungai, jalur hijau tepi tengah tanah, jalur hijau dibawah penghantar listrik tegangan tinggi. kawasan inipembangunan rth,ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pelibatan para pelaku pembangunan dalam penyediaan rth diatur oleh peraturan walikota. pemanfaatan rth,pada diwujudkan dalam bentuk kegiatan aktif menanam pohon mulai dari jenjang tingkat struktural dan jenjang pendidikan atau badan hukum yang merencanakan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau tanpa memperoleh izin harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikannya sesuai keadaan semula atas beban dan tanggung jawab yang bersangkutan. dalam hal ketentuan sebagaimana ini tidak disetiap orang dan atau badan hukum yang memanfaatkan ruang terbuka hijau secara menyimpang bertentangan dari izin yang diberikan maka izin tersebut dicabut. setiap orang dan atau badan hukum tidak diperkenankan untuk menebang pohon kawasan ruang terbuka hijau yang dikuasai oleh milik pemerintah daerahdaerahsetiap badan usaha, orang dan institusi dilarang melakukan alih fungsi rth, melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada rth melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada rth, melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada rth, melakukan perusakan terhadap fungsi rth. bab pembiayaan pembiayaan pengelolaan rth bersumber dariwalikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada setiap badan hukum, orang dan institusi yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini.sanksi bagian kedua sanksi pidana setiap orang, badan hukum dan institusi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam deng, badan hukum, dan institusi yang melakukan pelanggaran terhadap"aa nadalam penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam undang undang tahun tentang ketenagakerjaan mencakup mengenai penggunaan tenaga kerja asing, bahwa dengan ditetapkannya peraturan perundang undangan yang baru mengenai maupun yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, maka peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan perlu diubah. beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan kota cimahi lembaran daerah kota cimahi tahun nomor seri e),anak adalah setiap orang yang belum berumur (delapan belas) tahun dan atau belum menikahkota yang selanjutnya disebut umk adalah upah minimum yang berlaku kota cimahi. tunjangan hari raya keagamaanhari raya keagamaan adalah hari raya idul fitri bagi pekerja yang beragama islam, hari raya natal bagi pekerja yang beragama kristen katolik dan protestan, hari raya nyeri bagi pekerja yang beragama hindu dan hari raya kaisar bagi pekerja yang beragama budhaasing yang selanjutnya disebut tkacimahcimahi yang memuat ketentuan pidana.vinsi. antar kerja daerah yang selanjutnya disebut akad adalah antar,.iantara bab dan bab iii disisipkan (satu) bab, yakni bab iia, yang terdiri dari (tujuh) bagian yakni bagian kesatu sampai dengan bagian ketujuh dan terdiri dari (enam) yakni sampai dengan sehingga bab iia berbunyi sebagai berikut bab iia izin mempekerjakan tenaga asing bagian kesatu perpanjangan ita:pelaksana perpanjangan ita diatur lebih lanjut dalam peraturan walikotaata nya. dalam hal pemberi kerja tka tidak memiliki calon tenaga kerja indonesia yang memenuhi persyaratan, dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaangian kedua pelaporan setiap pemberi kerja tka yang ada kota cimahi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaanketigagian keempat pendelegasiaantara bab dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab va, yang terdiri dari terdiri dari (satu) yakni sehingga bab berbunyi sebagai berikut babbesarnya thrjumlah bulan masa kerja (satu) bulan upah thr keagamaan bagi pekerja buruh diberikan (satu) kali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing masing pekerja buruh, selambat lambatnya (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaanjudul pada bab dan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab jaminan sosial: jaminan kematian jkm), dan jaminan pensiurseroan terbatas bank perkreditan rakyat cimahi dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cimahi, menimbang bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, serta harapkan dapat mengembangkan berbagai potensi daerah yang ada, sesuai yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku: bahwa untuk melayani kebutuhan masyarakat kota cimahi karena sasaran belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh tangan para pelepas uang (rentenir dan pengion), bahwa untukseroan terbatas bank perkreditan rakyat pt. bpr cimahiseroan terbatas bank perkreditan rakyat cimahiota cimahi. peraturan walikota adalah peraturan walikota cimahirkreditan rakyat cimahi selanjutnya disebut pt. bpr cimahicimahi hasil penggabungan usaha. dewan pengawas adalah dewan pengawas perseroan terbatas bank perkreditan rakyat cimahi adalah dewan pengawas dan direksi perseroan terbatas bank perkreditan rakyat cimahi. direksi adalah direksi perseroan terbatas bank perkreditan rakyat cimahiseroan terbatas bank perkreditan rakyat cimahi. modal dasar adalah jumlah modal yang disebutkan dalam peraturan daerah tentang perseroan terbatas bank perkreditan rakyat cimahiota cimahi, pemerintah provinsi jawa barat dan bank bjb. kantor pusat adalah kantor pusat pt. bpr cimahi yang membawahi kantor cabang dan kantor kas. kantor cabang adalah kantor cabang pt. bpr cimahit. bpr cimahilim. bab bentuk badan hukum, nama dan tempat kedudukan bentuk badan hukum adalah perseroan terbatas pt). nama perusahaan adalah perseroan terbatas bank perkreditan rakyat cimahi pt. bpr cimahi). pt. bpr cimahi berkantor pusat kota cimahiwalikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pt. bpr cimahi mempunyai wilayah kerja provinsi jawa baratpt. bpr cimahi mempunyai wilayah kerja sesuai dengan kemampuan bpr. bab iii asas, maksud dan tujuan pt. bpr cimahipt. bpr cimahipt. bpr cimahipt. bpr cimahipt. bpr cimahi, menyediakan pelayanan perbankan bagi masyarakat khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah, cc.pt. bpr cimahiusaha mikro,t. bpr cimahi dilarang untukbab modal modal dasar pt. bpr cimahi ditetapkan sebesar rp. (seratus milyar rupiah). besaran modal berdasarkan prediksi jumlah penduduk miskin dan hampir miskin yang ada kota cimahi sebagai sasaran bprsept. bpr cimahiota cimahi sebesar (tujuh puluh keseratus): pemerintah provinsi jawa barat sebesar (lima belas keseratus):, bank bjb sebesar (lima ota cimahi, provinsi jawa barat,untuk pemerintah kota cimahi dan provinsi jawa barat ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah,pt. bpr cimahibitur peruntukan bagi masyarakat cimahi dengan ketentuan tujuh puluh keseratus untuk umkm dan tiga puluh keseratus untuk usaha sektor lainnya. bab viii pengurus pengurus pt. bpr cimahi terdiri dari direksi: dan dewan pengawas. bab:cimahibpr cimahi yang sehat,cc(l).tpt. bpr cimahsetelah mendapat persetujuan dari bank indonesia. keputusan walikotapt. bpr cimahi, setelah mendapat persetujuan dewan pengawas. bagian keempatpt. bpr cimahicimahit. bpr cimahit. bpr cimahit. bpr cimahikegiatan operasional pt. bpr cimahi setiap (tiga) bulan sekali kepada pemegang saham,t. bpr cimahi mempunyai wewenang mengurus dan mengelola kekayaan pt. bpr cimahi, mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan persetujuan dewan pengawas, cc. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja atas persetujuan dewan pengawas, mewakili pt. bpr cimahipt. bpr cimahi apabila dipandang perlu,cimahi, menggadaikan atau menjadikan asset milik pt. bpr cimahi, mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan pt. bpr cimahi atas persetujuan dewan pengawas. direksi pt. bpr cimahipt. bpr cimahcimahi. direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja pt. bpr cimahipt. bpr cimahi sebagai pelaksana tugas direksi. penunjukan pejabat eksekutif pt. bpr cimahipt. bpr cimahipt. bpr cimahi.,, tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak,pt. bpr cimahi, kendaraan dinas yang ditetapkan dengan keputusan direksi sesuai dengan kemampuan pt. bpr cimahi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas,pt. bpr cimahicc. apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada direksi pt. bpr cimahit. bpr cimahi yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada tetap diberikan penghasilan penuh dari pt. bpr cimahi.pt. bpr cimahi. anggota direksi pt. bpr cimah, dan masa jabatannya berakhir, melakukan tindak pidana kejahatanpr cimahi yang sehat, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus dtl) fit and proper test bank indonesia. ccwalikotapt. bpr cimahi sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaanpt.cimahipr cimahipt. bpr cimahipt. bpr cimahi, pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan pt. bpr cimahi, cc. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan pt. bpr cimahi, pembinaan dan pengembangan pt. bpr cimahit. bpr cimahi kepada rups untuk mendapatkan pengesahan, meneliti neraca dan rugi laba yang disampaikan direksi untuk mendapatkancimahicimahi, mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada rups, dan menunjuk seorang atau beberapa staf dewan pengawas yang berstatus sebagai pegawai pt. bpr cimahi,pt. bpr cimahipt. bpr cimahibersikap yangpt. bpr cimahi, staf dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ini, diangkat dari pegawai pt. bpr cimahi yang memilik keahlian khusus yang dibutuhkan dan paling banyak (dua) orang, staf dewan pengawas melaksanakan tugas atas perintah dan petunjuk dewan pengawas. bab xii pegawai pegawai pt. bpr cimahipt. bpr cimahipt. bpr cimahi. kedudukan hukum pegawai lingkungan pt. bpr cimahii dana tunjangan hari tua pt. bpr cimahi mengadakan dana tunjangan hari tua bagi direksi dan pegawai pt. bpr cimahi. dana tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk atau dibiasakan oleh pt. bpr cimahivpt. bpr cimahi. kepala daerah mewakili daerah selaku pemegang saham pt. bpr cimahi dalam rups. direksi bank bjb mewakili perusahaan selaku pemegang saham pt. bpr cimahi, perubahan modal dasar, cc. pengalihan aset tetap, penggunaan labacimahi, dan kepengurusan, bentuk rups terdiri dari rups biasa, dan rups luar biasa,rencana kerja dan anggaran direksi pt. bpr cimahipt. bpr cimahi yang telah disampaikan dinyatakan berlaku dan dapat digunakan. rencana kerja dan anggaran pt. bpr cimahi, rencana penyaluran dana, khususnya dalam pemberian kredit wajib dirinci sesuai dengan peruntukannya, cc. proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam (dua) semester, rencana pengembangan sdm,pt. bpr cimahi. setiap perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan pt. bpr cimahipt. bpr cimahi yang telah mendapatkan persetujuan rups, sampaikan kepada pemegang saham dan bank indonesia. bab xvi tahun buku dan perhitungan tahunan tahun buku pt. bpr cimahi adalah tahun taklimpt. bpr cimahi luar tanggung jawab hukum. bab xvi belas koma nol nol keseratus): cadangan tujuan (tiga cimahi,ii tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi dewan pengawas, direksi. dan pegawai pt. bpr cimahi yang dengan sengaja maupun atau karena kelalaiannya. menimbulkan kerugian bagi pt. bpr cimahi wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, bab xixpt. bpr cimahi. bank indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan operasional pt. bpr cimahi. bab kerjasama pt. bpr cimahixxi pembubaran pembubaran pt. bpr cimahipt. bpr cimahi ditetapkan secara proporsional atas persetujuan rups. bab xxii ketentuan peralihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi yang telah ada menjadi aset pt. bpr cimahi yang baru dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini. hubungan hukum antara ptpasar pemerintahdan pertumbuhan jumlah pendudukpasar wilayah kota cimahi, bahwa pasar pemerintah merupakan salah satu entitas ekonomi strategis selain berfungsi sebagai pelayanan publik khususnya penyediaan kebutuhan rumah tangga, juga berfungsi sebagai fasilitasi aktifitas ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, bahwa untuk mewujudkan pengelolaansebagaimana diatur dalam peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang pengelolaan pasarasar pemerintataan dan pembinaan pasar tradisional, peraturan menteri perdagangan nomor tahun tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, peraturan daerah kota cimahigelolaan pasar pemerintpemerintah adalah pasar yang dimiliki oleh pemerintah kota cimahi. pedagang adalah orang atau badansediakan untuk kegiatan usaha dalam area pasar. hak pemakaian tempat usaha adalah hak yang diberikan kepada seseorang dan atau badan hukum untuk menggunakan tempat usaha dengan jangka waktu tertentu dan diikat dengan perjanjian. surat keterangan hak pemakaian tempat usaha yang selanjutnya disingkat skhptu, adalah bukti hak pemakaian tempat usaha. surat izin tempat usaha yang selanjutnya disingkat situ, adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang atau badan lokasi pasar. pengelolaan pasar pemerintah adalah segala usaha dan tindakan manajerial yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pasar pemerintah melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan. pemanfaatan pasar pemerintah. bab pengelola dan ruang lingkup pengelolaan pengelola pasar pemerintah adalah upt pasar. pengelolaan pasar dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ppk blu) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pengelolaan pasar dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. ruang lingkup pengelolaan pasar pemerintah meliputi seluruh pasar yang dimiliki oleh pemerintah kota cimahi. pengelolaan pasar pemerintah bertujuan: menciptakan pasar pemerintahpemerintah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah, menciptakan pasar pemerintah yang berdaya saing dengan pasar pasar yang lain. bab iii penataan dan pemanfaatan penataan pasar pemerintah dapat dilakukan dengan pembangunan pasar baru dan atau revitalisasi terhadap pasar yang sudah ada. penataan pasar pemerintah sesuai dengan standarisasi sarana prasarana yang meliputi fasilitas bangunan dan sarana pendukung. fasilitas bangunan pasar sebagaimana dimaksud diatassarana pendukung sebagaimana dimaksud diatasmanfaatan pasar pemerintah dilaksanakan dengan cara disewakan. penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa. persyaratan dan tata cara penyewaan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. setiap orang atau badan yang menyewa tempat usaha diberi skhptu. masa berlaku skhptu sebagaimana dimaksud sama dengan masa berlaku perjanjian sewa tempat usaha. skhptu sebagaimana dimaksud tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. format skhptu sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. setiap orang atau badan yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki situ. situ sebagaimana dimaksud tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. persyaratan dan tata cara untuk memperoleh situ sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku. bab perlindungan dan pemberdayaan perlindungan pasar pemerintah sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan keberadaan pasar pemerintah meliputi perlindungan terhadap pasar, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen. perlindungan pasar pemerintah sebagaimana dimaksud:dan persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern, menyediakan fasilitas untuk, menjamin kualitas dan kuantitas barang dagangan dari segi kesehatan dan keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan bagi konsumen muslim, pemberdayaan pasar pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola, pedagang, dan pelaku usaha lainnya. pemberdayaan pasar pemerintah sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk pembinaan manajemen kewirausahaan, peningkatan wawasan atas aspek kualitas produk barang jasa dan perlindungan konsumen, fasilitasi pembentukan koperasi dan atau asosiasi pedagang dan atau pelaku usaha lainnya, fasilitasi kemitraan usaha dan permodalan usaha serta perlindungan terhadap praktek rentenir. bab pembiayaan dan sumber penerimaan pembiayaan pengelolaan pasar pemerintah dapat bersumber dari apbn, apbd provinsi jawa barat, apbd kota cimahi, penerimaan pengelolaan, retribusi, dan sumber sumber lain yang tidak mengikat. retribusi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah tersendiri. sumber penerimaan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada meliputi: penerimaan dari pemanfaatan pasar, penerimaan jasa administrasi, hasil kerja sama, dan pendapatan lain yang sah. sumber penerimaan dari pemanfaatan pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas antara lain meliputi sewa tempat usaha, jasa parkir, cc. jasa mandi cuci kakus mck), jasa listrik, air dan telepon, reklame dan promosi, pengelolaan pelataran kaki lima, dan penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang. ketentuan lebih lanjut mengenai sumber sumber penerimaan pengelolaan pasar diatur dengan peraturan walikota. bab pembinaan dan pengawasan pemerintah kota cimahi melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pasar. pembinaan sebagaimana dimaksud pada antara lain meliputi: sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar, koordinasi pengelolaan pasar, cc. pemberianerintah kota cimahi melaksanakan pengawasvii kewajiban dan larangan kewajiban bagi setiap orang atau badan yang menggunakan tempat usaha pasar pemerintahtentraman, ketertiban, keamanan, kebersihan serta keindahan tempat usaha dan sekitarnya, mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran, membayar kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, mematuhi peraturan dan atau tata tertib yang dikeluarkan pengelola pasar. larangan bagi setiap orang atau badan yang menggunakan tempat usaha pasar pemerintah: menelantarkan tempat usaha, mengalir fungsikan tempat usaha dalam pasar yang tidak sesuai dengan peruntukannya, cc., membangun dan mengembangkan sistem dan praktek rentenir, menjual, memindahtangankan, menjadikan atau menggadaikan tempat usaha kepada pihak lain, menambah, mengurangi dan atau merubah bentuk konstruksi bangunan tempat usaha, melakukan penyambungan, penambahan dan pemasangan instalasi jaringan dan daya listrik dan sarana penunjang lainnya, menempatkan atau mempergunakan mesin diesel, generator, pompa air dan mesin lainnya kecuali tempat tempat yang telah disediakan khusus: bab viii sanksi (l) pelanggaran atas dan dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan sementara tempat usaha, pembatalan situ, cc. pembatalan skhptu, dan pembatalan perjanjian sewa menyewa. persyaratan dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. pelanggaran atas danbab ketentuan peralihan surat keterangan hak pemakaian tempat usaha skhptu) atau sebutan lainnyau atau sebutan laipengelolaanpenjelasan atas peraturan daerah kota cimahi tentang pengelolaan pasar pemerintah umum dinamika perkembangan kota cimahicimahi sebelumnya diatur dengan peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan pasarraturan daerah tentang pengelolaan pasar pemerintah kota cimahi, merupakan bentuk komitmen pemerintah kota cimahi dalam upaya mengelola pasar miliknya yang merupakan aset aset penting agar dapat: a.ota cimahi cimahi cage nomor tahun peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cimahcimahiim ahdaerah provinsi jawa barat nomor tahun tentang bangunan gedung lembaran daerah provinsi jawa baratrizinan pemanfaatan ruangsempadan sungakota cimahcimahi berikut kota kota meliputi: bangunan gedung sederhana bangunan gedung tidak sederhana, dan bangunan gedung khusus. klasifikasi permanen bangunan gedung, meliputi bangunan gedung permanenoleh walikota, atau merubah bangunan diharuskan memiliki img, kecuali bangunan gedung fungsi khusus yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. membangun atau merubah bangunan sebagaimana dimaksud pada diantaranya pembangunan bangunan baru dan atau prasarana bangunan,, alih fungsi bangunan, izin ulang mendirikan bangunan. permohonan img harus diajukan sendiri dan atau kuasanya secara tertulis oleh pemohon kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. persyaratan permohonan img sebagaimana dimaksud pada melampirkan dokumen administratif, dokumen rencana teknis, dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi formulir permohonan img beserta laporannya berupa fotokopi akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berstatus badan usaha hukum, surat kuasa apabila dikatakan, foto copy ktp atau tanda bukti diri, keterangan mengenai data bangunan, keterangan mengenai perolehan bangunan.: dokumen surat surat yang terkait. foto copy surat bukti status hak atas tanah dapat berupa fotokopidata kondisi situasi tanah, luas tanah, dan data bangunan eksisting (kalau ada). dokumen surat surat yang terkait dapat berupag beserta lampiran gambarnya dengan memperlihatkan yang aslinya, cc)g dan hanya diketahui rt, rw: foto copy tanda lunas pbb tahun terakhir,apabila dipandang perlu. kelengkapan minimal dokumen rencana teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf harusg disesuaikan dengan penggolongan meliputi: rencana teknisrencana teknisancangan arsitektur bangunan:rencana tekniskeagamaan, usaha, sosial dan budayfungsi khususgmerintah daerah dapat melakukan penolakan terhadap permohonan img sebagaimana dimaksud pada disertai dengan alasan. img ditandatangani oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. img sebagaimana dimaksud pada meliputi img induk dan img satuan. img sebagaimana dimaksud pada berlaku selama fungsi dan luas bangunan tidak berubah. img induk sebagaimana dimaksud pada dilakukan pemecahan menjadi img satuan untuk masing masing bangunan gedung. img dapat dibekukan, apabila dalam jangka waktu (dua belas) bulan setelah img diterbitkan pemilik izin belum melaksanakan pembangunan, pekerjaan pekerjaan itu terhenti selama (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan, bangunan difungsikan tidak sesuai dengan img, data yang diberikan tidak benar, dan pelaksanaan pembangunan menyimpang dari rencana bangunan dan syarat syarat yang disahkan. pembekuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah pemegang izin terlebih dahulu diberi etelah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada dalam waktu (tujuh) hari sejak pembekuan, pemilik imb tidak dapat memperbaiki sesuai yang disarankan, maka dilakukan pencabutan izin. pekerjaan mendirikan bangunan baru dapat dimulai dikerjakan setelah img telah ada. selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik izin diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang melindungi dengan pintu rapat. jika terdapat sarana dan prasarana umumgsesuaian peruntukan dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan,(seratus kediatas lantai ruangan dihitung (lima puluh keseratus), selama tidak melebihi (sepuluh keseratus) dari luas daerkeseratus) dari klb yang ditetapkan, selebihnya diperhitungkan 50y6 (lima puluh kekeasementkeke, keserasian lingkungan serta kawasan keselamatan operasi penerbaavpermukaan tanah pekarangan.dapat tidak tembus pandang maksimalsekitarnya paling kurang (tiga) meter dan (dua) meter dengan batas kavling. untuk bangunan bertingkat kecuali rumah tinggalsampai mencapai jarak bebas terjauhtanahpersyaratan analisis mengenai dampak lingkungan amdal). pelaksanaan dan pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang dan atau rtl, tidak untuk fungsi hunian atau tempat tingga, tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada bawah tanah dan atau sekitarnyayang membidangi tata,ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran diatur dengan peraturan daerah tersendiri sistem penghargaan, sistem pencahayaan,nstalasi pengelolaan air limbah ipar)ddan, tingkat kebisingan yang dapat diterima, tidak mengganggu pandangan dari dan lingkungan sekitarnya,hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud dalam harus mempertimbangkancc., sarana penyelamatan, untuk bangunan, sarana ibadah: dan menyediakan area untuk merokok atau smoking area,: dan cc.tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh walikota. dokumen rencana teknis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dikenakan biaya izin mendirikan bangunankotaoleh walikota. babatuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketertiban atau pemilik, pengguna, dan pengelola bangunan gedung. satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketertibankeperaturan daerah iniketentuan dalam peraturan daerah ini oleh undang undang dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan, maka dikenakan sanksi sesuai undang undang yang berlakupendelegasian wewenang walikotamahi pada tanggal desember walikota cimahipyang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah instansi teknis kota cimahicukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelaskoefisien dasar bangunan kdb) untuk kawasan perumahan ditetapkan maksimum (enam puluh persen), koefisien dasar bangunanoefisien dasar bangunan untuk kawasan perumahan kepadatan sedang ditetapkan maksimum (enam puluh persen): koefisien dasar bangunanruang milik jalan dan peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah ruang?ass. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.